Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 25 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 25 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik In donesia. 
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat. 
3. Daerah adalah Daerah Kota Bandung. 
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom . 
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung. 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota 
Bandung. 
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 
Bandung. 
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 
10. Urusan Pemerintahan adalah kekua saan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya 
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara 
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, 
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 
11. Dinas … 
4 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung. 
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana Kota Bandung. 
13. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Di nas Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung 
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat 
UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan 
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 
tertentu pada Dinas atau Badan Dae rah. 
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur 
Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara 
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan 
kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka 
mendukung kelancaran tugas dan fungs i Dinas Daerah 
dan Badan Daerah. 
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen 
perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua 
puluh) tahun. 
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya di singkat RPJMD, adalah dokumen 
perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) 
tahun. 
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan 
pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun di 
lingkungan Pemerintah Daerah. 
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 
21. Laporan … 
5 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 21. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat LKIP adalah laporan yang berisikan akuntabilitas 
dan kinerja suatu instansi pemerintah. 
22. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang sela njutnya 
disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh 
Pemerintah Daerah kepada DPRD yang memuat hasil 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menyangkut 
laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan 
oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahu n anggaran. 
23. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 
selanjutnya disingkat LPPD ad alah laporan yang 
disampaikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat 
yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantu an 
selama 1 (satu) tahun anggaran. 
24. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 
selanjutnya disingkat IPPD adalah informasi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan 
oleh Kepala Daerah kepada masyarakat. 
25. Keluarga Berencana adalah upaya me ngatur kelahiran 
anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur 
kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan 
sesuai dengan hak Reproduksi untuk mewujudkan 
keluarga yang berkualitas. 
26. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD 
adalah semua b arang yang dibeli atau diperoleh atas beban 
APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.