Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA Nomor O2 Tahun 2021 pada Pasal 6?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA Nomor O2 Tahun 2021 tentang , BAB IV - PENYELE NG GARAA N BANTUAN HUKUM, Pasal 6 menyebutkan bahwa:

(1) Bantuan Hukum diselen ggarakan unt uk memb antu 
penyelesaian permasalahan hukum yang sedang 
dihada pi Penerima Bantuan Hukum . 
(2) Bantuan Hu kum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diselen ggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh 
Pemb eri Bantuan Hukum . 
(3) Untuk menyelen ggarakan Bantuan Hukum 
seba gaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati 
berwenang dan bertuga s: 
a. mengalokasikan anggaran Bantuan Hu kum dal am 
APB D; 
b. mel akukan registrasi terhadap Pemberi Bantuan 
Hukum yang sudah terverifikasi dan terakredita si 
berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
c. menerima pengajuan pen cairan anggaran Bantuan 
Hukum dari Pemberi Bantuan Hu kum ; 
d. melaku kan peme riksaan dok umen pengajuan 
pen cairan ; 
e. melak ukan pencairan dana Bantuan Hukum kepada 
Pem beri Bantuan Hukum yang memenu hi syarat 
dan kelengka pan berkas ; dan 
f. men yelenggarakan Bantuan Hukum bagi selu ruh 
pend uduk yang berdomisili atau bertem pat tinggal 
atau berkependudukan di Daer ah. 
• 
• (4) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Bupati mengawasi dan 
memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan 
pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan 
tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. 
(5) Bupati menunjuk Sekretaris Daerah untuk 
melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).