Apa substansi hukum dari Pasal 19 PERATURAN DAERAH  PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 9 Tahun 2012?
Materi muatan PERATURAN DAERAH  PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 9 Tahun 2012 tentang BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA JAWA, khususnya BAB  IX - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 19, adalah:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah. 
 
 Ditetapkan di Semarang 
 pada tanggal 30 Mei 2012 
 
 GUBERNUR JAWA TENGAH, 
 
 ttd 
 
 
 BIBIT WALUYO 
 
Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 30 Mei 2012 
 
SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI JAWA TENGAH, 
 
 
 ttd 
 
 HADI PRABOWO 
 
LEMBARAN DAERA H PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 9 
 
 
 
 
 
 
 
PENJELASAN ATAS 
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 
 
NOMOR 9 TAHUN 2012 
TENTANG 
 
BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA JAWA 
 
 
I. UMUM 
 
 Unsur utama dari budaya Jawa adalah bahasa Jawa yang berfungsi 
sebagai sarana komunikasi dan berinteraksi. Frekuensi interaksi 
diungkapkan dalam komunikasi sehari -hari di lingkungan keluarga dan 
masyarakat. Dalam perkembangannya, bahasa Jawa di gunakan dalam 
upacara tradisional, ekspresi seni dan budaya dan berbagai keperluan 
dalam kehidupan masyarakat . 
 
 Dalam perkembangannya, bahasa Jawa telah menjadi wahana untuk 
memberi makna susastra dan budaya Jawa. Keberadaan bahasa, sastra, 
dan aksara Jawa telah berperan dalam mengembangkan budaya Jawa, 
yang tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan Indonesia . Salah satu 
aspek penting yang terkandung dalam budaya Jawa adalah fungsi dan 
peranan bahasa, sastra, dan aksara Jawa dalam kehidupan ber -
masyarakat, berbangsa dan bernegara. 
 
 Fungsi dan peran bahasa Jawa tidak hanya terbatas sebagai sarana 
komunikasi. Bahasa Jawa dapat didayagunakan sebagai wahana untuk 
menggali kearifan budaya lokal yang memiliki nilai -nilai unggul. Selain itu 
bahasa Jawa dapat menjadi sarana ekspresi seni dan budaya. Banyak 
sekali nilai yang terkandung dalam bahasa dan sastra Jawa, yaitu nilai -
nilai moral, etis, dan estetis yang dapat didayagunakan untuk pem -
bangunan watak dan budi pekerti. 
 
 Pada waktu ini pemahaman dan penggunaan bahasa, sastra, dan 
aksara Jawa telah mengalami penurunan karena pengaruh globalisasi. 
Dalam situasi demikian, telah menimbul kan keprihatinan terhadap 
kondisi bahasa , sastra, dan aksara Jawa . Apabila bahasa dan sastra Jawa 
kurang dipahami dan ditinggalkan oleh penuturnya, akan berdampak 
secara sosial dan kultural, antara lain lunturnya etika, moral, sopan 
santun, dan budi pekerti . 
 
 Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang -Undang Nomor 24 Tahun 
2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Ke -
bangsaan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina, 
dan melindungi bahasa dan sastra daerah untuk memenuhi kedudukan 
dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan 
perkembangan zaman, dan agar tetap menjadi bagian dari k ekayaan 
budaya Indonesia. 
 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah otonom, sesuai 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah an 
Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
mempunyai kewajiban untuk melakukan pelindungan, pembinaan, dan 
pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa . 
 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bahasa, Sastra, Dan 
Aksara Jawa. 
 
 
 
 
 
II. PASAL DEMI PASAL