Menurut PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS Nomor 42 Tahun 2022, apa isi dari Pasal 7?
Pasal Pasal 7 dalam PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS Nomor 42 Tahun 2022 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, pada BAB III - ORGANISASI JDIH PROVINSI, menyatakan:

(1) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta bertindak 
sebagai Pusat JDIH Provinsi. 
(2) Pusat JDIH Provinsi mempunyai tugas: 
a. melakukan pengelolaan terhadap surriber daya manusia, koleksi 
Dokumen Hukum, teknis pengelolaan, prasarana dan sarana, 
dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada 
sistem informasi yang dikelola pusat JDIH Provinsi; 
b. mengintegrasikan sistem informas: berbasis teknologi informasi 
dan komunikasi dengan laman milik Pusat JDIH Nasional; dan 
c. melakukan pembinaan, pengembangan, clan pemantauan 
terhadap sumber daya manusia, koleksi Dokumen Hukum, 
teknis pengelolaan, prasarana dan sarana, sena pemanfaatan 
teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanalcan oleh 
anggota JDIH Provinsi. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
pusat JDIH Provinsi menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijalcan pembinaan, pengembangan, clan pelayanan 
mengenai JDIH Provinsi; 
b. pemberian konsultasi terhadap permasala -han yang dihadapi 
oleh anggota JDIH Provinsi dan/atau masyarakat; 
c. sosial:sasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan 
Informasi Hukum kepada anggota JDIH Provinsi; 
d. pembinaan sumber daya manusia Pengelola JDIH, pada pusat 
JDIH Prpvinsi dan anggota JDIH Prcvinsi; 
e. pusat rujukan dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi 
DKI Jakarta; 
f. pemantauan dan evaluasi paling sedikit 1 isatu) kali dalarn 
setahun terhadap pelaksanaan mgas dan fungsi anggota JDIH 
Provir_si; dan 
penyarr_paian laporan tahunan secara berkala kepacLa Pusat 
JDIH Nasional. 
Bagian Ketga 
Anggota JDIH Provinsi