Apa saja yang diatur dalam Pasal 2 PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 41 Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 41 Tahun 2022 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, BAB II - PRINSIP PEMBERIAN TPP, Pasal 2 menetapkan:

(1) huruf a 
mengutamakan (1) Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut: 
a. kepastian hukum; 
b. akuntabel; 
c. proporsionalitas; 
d. efektif dan efisien; 
e. keadilan dan kesetaraan; 
f. kesejahteraan; dan 
g. optimalisasi. 
Kepastian hukum dimaksud pada ayat 
dimaksudkan bahwa pemberian TPP (2) 
-6- 
landasan Peraturan Perundang -undangan, kepatutan dan 
keadilan . 
(3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan 
kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang -undangan. 
(4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan 
antara hak dan kewajiban pegawai. 
(5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target 
atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan 
kinerja yang ditetapkan. 
(6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada 
huruf e dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus 
mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk 
memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai 
pegawai ASN. 
(7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk 
menjamin kesejahteraan pegawai ASN . 
(8) Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN 
sebagai hasil Optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah 
Daerah.