Apa substansi hukum dari Pasal 2 PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 25 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 25 Tahun 2021 tentang BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL, khususnya BAB II - PENGANGGARAN, Pasal 2, adalah:

(1) Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati 
dianggarkan dalam APBD. 
(2) Penganggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasi 
yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai. 
(3) Penganggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi 
pendapatan asli Daerah sebagai berikut: 
a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
dianggarkan paling rendah sebesar Rp125.000 .000,00 
(seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 
3% (tiga persen) dari target pendapatan asli Daerah; 
b. di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai 
dengan Rp10 .000 .000. 000,00 (sepuluh miliar rupiah) 
dianggarkan paling rendah sebesar Rp150.000 .000,00 
(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% 
(dua persen) dari target pendapatan asli Daerah; 
c. di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai 
dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) 
dianggarkan paling rendah sebesar Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma 
lima puluh persen) dari target pendapatan asli Daerah; 
-6 
d. di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) 
sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 
rupiah) dianggarkan paling rendah sebesar Rp300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol 
koma delapan puluh persen) dari target pendapatan asli 
Daerah; 
e. di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) 
sampai dengan Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh 
miliar rupiah) dianggarkan paling rendah Rp400.000.000,00 
(empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol 
koma empat puluh persen) dari target pendapatan asli 
Daerah; dan 
f. di atas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar 
rupiah) dianggarkan paling rendah sebesar Rp600.000.000,00 
(enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol 
koma lima belas persen) dari target pendapatan ash Daerah. 
(4) Alokasi anggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, 
penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan 
kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas 
Bupati dan Wakil Bupati.