Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 Republik Indonesia Nomor 5059)  Sebagaimana telah diubah Nomor 41 Tahun 1945.
Redaksi dari Republik Indonesia Nomor 5059)  Sebagaimana telah diubah Nomor 41 Tahun 1945 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT, pada BAB I - V, Pasal 5 menjelaskan:

Dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Laut berbasis 
kearifan lokal di wilayah Adat Burangasi , masyarakat mempunyai hak untuk : 
memperoleh akses terhadap perairan yang telah ditetapkan; 
mengusulkan wilayah pengelolaan dan perlindungan sumber daya laut 
Masyarakat Hukum Adat Burangasi ke dalam Rencana Zona Wilayah Pesisir 
dan Pulau -Pulau Kecil ( RZWP -3-K); 
melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir dan Pulau -Pulau Kecil 
berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan; 
memperol eh kompen sasi karena hilangnya akses terhadap pelaksanaan 
hukum adat dan kearifan lokal yang menjadi lapangan kerja untuk 
memenuhi kebutuhan sehari -hari; 
melakukan kegiatan hukum adat dan kearifan lokal berdasarkan hukum 
adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan -
undangan; 
memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya laut yang 
dilaksanakan dengan kearifan lokal; 
memperoleh informasi berkenaan dengan Perlindu ngan dan Pengelolaan 
Sumber Daya Laut berbasis kearifan lokal ; 
mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas 
kerugian yang menimpa masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan 
Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut berbasis ke arifan lokal ; 
melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau perusakan 
Sumber daya laut berbasis kearifan lokal yang sudah disepakati sebelumnya; 
memperoleh ganti kerugian.