Bagaimana redaksi normatif Pasal  23 dalam PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 95 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 95 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA T IDAK TERDUGA, BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, Pasal  23 berbunyi:

(1) Penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana , Kejadian 
Luar Biasa dan Bantuan Sosial Tidak Terencana dicatat 
pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara 
Pengeluaran SKPD Teknis Terkait . 
 
(2) Kepala SKPD Teknis Terkait bertanggungjawab secara 
fisik dan keuangan atas penggunaan Belanja Tidak 
Terduga dan wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan Belanja Tidak 
Terduga kepada Bupati melalui PPKD. 
 
(3) Pertanggungjawaban Kepala SKPD Tekn is Terkait atas 
penggunaan Belanja Tidak Terduga disampaikan dengan 
melampirkan bukti -bukti pengeluaran yang sah dan 
lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja. 
 
(4) Format surat pernyataan tanggungjawab belanja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , sebagaimana 
tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini . 
 
(5) Surat pernyataan tanggungjawab belanja adalah surat 
pernyataan yang dibuat oleh kepala SKPD yang 
melaksanakan fungsi penanggulangan Bencana 
sehubungan dengan tidak tersedianya bukti 
pengeluaran yang lengkap dan sah. 
 
(6) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) hari 
kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang 
bersangkutan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18