Apa saja yang diatur dalam Pasal   29 PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 17 Tahun 2003?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 17 Tahun 2003 tentang PAJAK HIBURAN, BAB X - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, Pasal   29 menetapkan:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota 
Tasikmalaya diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk 
melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ; 
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini 
adalah : 
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan 
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap 
dan jelas ; 
b. Meneliti, mencari dan atau me ngumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak perpajakan daerah ; 
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan da erah ; 
 
d. Memeriksa buku -buku, catatan -catatan dan dokumen -dokumen 
lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah ; 
e. Melakukan penggeledahan untuk bahan bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen -dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukt i tersebut ; 
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan dibidang perpajakan daerah ; 
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang da n atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf “e” ; 
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
perpajakan daerah ; 
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi ; 
j. Menghentikan penyidi kan ; 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang 
dapat dipertanggungjawabkan ; 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil 
penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan 
yang diatur dalam Undang -undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana. 
 
B A B XV 
KETENTUAN PENUTUP