Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 133/PMK.01/2022 Tahun 1945 Pasal 32?
Dalam PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 133/PMK.01/2022 Tahun 1945 tentang TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, BAB IV - LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, Pasal 32 mengatur sebagai berikut:

(1) Data Kementerian Keuangan terdiri atas: 
a. data internal, merupakan data dan informasi yang 
dihasilkan oleh Unit di Lingkungan Kementerian 
Keuangan;dan 
b. data eksternal, merupakan data dan informasi yang 
diperoleh Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan 
dari Pihak Eksternal yang penggunaannya menjadi 
kewenangan dan tanggung jawab Unit di Lingkungan 
Kementerian Keuangan, 
yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. 
(2) Pengelolaan data Kementerian Keuangan dilaksanakan 
dengan memperhatikan di antaranya pengelolaan: 
a. enterprise architecture untuk domain data; 
b. Data Induk dan Data Referensi; 
c. kualitas data; 
d. keamanan data; 
jdih.kemenkeu.go.id
-21 -
e. kamus data; dan 
f. interoperabilitas data. 
(3) Pengelolaan data Kementerian Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mendukung 
proses bisnis, pengambilan keputusan, keterbukaan 
informasi publik, dan penyelenggaraan satu data 
Indonesia. 
(4) Pengelolaan enterprise architecture untuk domain data 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dilaksanakan di antaranya untuk: 
a. menyediakan data yang berkualitas; 
b. mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan data; 
dan 
c. merancang struktur dan rencana untuk memenuhi 
kebutuhan data saat ini dan kebutuhan data jangka 
panJang. 
(5) Pengelolaan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan di 
antaranya: 
a. menyediakan data yang sesuai dengan struktur dan 
format baku yang ditentukan; 
b. menyediakan data yang dapat dijadikan acuan untuk 
menghasilkan data yang akurat, mutakhir dan dapat 
dibagipakaikan; dan 
c. menghindari duplikasi data. 
(6) Pengelolaan kualitas data sebagaimana dimaksud pada 
huruf c dilaksanakan di antaranya untuk 
menjamin data yang dihasilkan: 
a. memenuhi prinsip satu data Indonesia; dan 
b. memenuhi standar kualitas data, di antaranya 
keakuratan (accuracy), kelengkapan (completeness), 
konsistensi (consistency), kewajaran (reasonability), 
ketepatan waktu (timeliness), keunikan (uniqueness), 
dan keabsahan (validity). 
(7) Pengelolaan keamanan data sebagaimana dimaksud pada 
huruf d dilaksanakan di antaranya untuk 
menyediakan data yang: 
a. memenuhi standar keamanan data, di antaranya 
kerahasiaan, ketersediaan, kemudahan akses, 
ketepatan akses (otentikasi), dan privasi; 
b. menjamin kelangsungan ketersediaan akses data; 
dan 
c. menjaga keamanan data dari akses yang tidak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
(8) Pengelolaan kamus data sebagaimana dimaksud pada 
huruf e dilaksanakan di antaranya untuk: 
a. memastikan kualitas, konsistensi, kemutakhiran, 
dan keamanan kamus data; 
b. mendukung pertukaran data; dan 
c. mempermudah akses data. 
(9) Pengelolaan interoperabilitas data sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf f dilaksanakan untuk menjamin data 
yang dihasilkan dapat dibagipakaikan melalui Sistem 
Informasi yang saling berinteraksi. 
jdih.kemenkeu.go.id
-22 -
(10) Pengelolaan data dapat mempertimbangkan kerangka 
pengalaman terbaik (best practices) pengelolaan data 
sesuai dengan kebutuhan organisasi. 
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data 
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan. 
Bagian Kedua 
Pihak Pelaksana Pengelolaan Data 
Pasal33 
(1) Pengelolaan data dalam mendukung penyelenggaraan 
satu data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan tugas 
Kementerian Keuangan sebagai pembina data keuangan 
negara tingkat pusat. 
(2) Pengelolaan data di lingkungan Kementerian Keuangan 
dilaksanakan di antaranya oleh: 
a. chief data officer Kementerian Keuangan; 
b. walidata pusat clan walidata unit sebagai pengelola 
data; 
c. produsen data; 
d. pengolah data; clan 
e. pengguna data. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas clan tanggung 
jawab pihak pelaksana pengelolaan data sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan 
Menteri Keuangan. 
Pasal34 
(1) Setiap Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan selaku 
produsen data dapat menyediakan, menerima, dan/atau 
melakukan pertukaran data dengan Pihak Eksternal. 
(2) Penyediaan, penerimaan, clan/ atau pertukaran data 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan: 
a. berdasarkan perjanjian kerja sama; 
b. sesuai dengan peruntukan clan kewenangan Pihak 
Eksternal berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; atau 
c. melalui portal satu data Indonesia. 
(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a disusun clan dilaksanakan dengan 
memperhatikan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 
(4) Penyediaan, penerimaan, clan/ atau pertukaran data 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b clan huruf c, 
dilakukan tanpa perjanjian kerja sama. 
(5) Penyediaan, penerimaan, clan/ atau pertukaran data 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui 
infrastruktur TIK Kementerian Keuangan. 
(6) Penyediaan, penerimaan, clan/ atau pertukaran data 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a clan huruf b, 
dapat dilaksanakan melalui: 
a. Poin ke Poin (Host to Host); 
b. Kemenkeu Service Bus; atau 
c. mekanisme lain yang disepakati oleh para pihak. 
jdih.kemenkeu.go.id
-23 -
Bagian Ketiga 
Pemanfaatan Data Kementerian Keuangan 
Pasal35 
(1) Pemanfaatan data Kementerian Keuangan dilaksanakan 
sesuai dengan klasifikasi data dan kewenangan Unit di 
Lingkungan Kementerian Keuangan. 
(2) Klasifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 
a. sangat rahasia, yaitu data Kementerian Keuangan 
yang apabila didistribusikan secara tidak sah atau 
dikuasai oleh pihak yang tidak berhak akan 
membahayakan kedaulatan negara, keutuhan 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 
keselamatan bangsa; 
b. rahasia, yaitu data Kementerian Keuangan yang 
apabila didistribusikan secara tidak sah atau 
dikuasai oleh pihak yang tidak berhak akan 
mengganggu kelancaran kegiatan Kementerian 
Keuangan atau mengganggu citra dan reputasi 
Kementerian Keuangan dan/ a tau yang menurut 
peraturan perundang-undangan dinyatakan rahasia; 
c. terbatas, yaitu data Kementerian Keuangan yang 
apabila didistribusikan secara tidak sah atau 
dikuasai oleh pihak yang tidak berhak akan 
mengganggu kelancaran kinerja Kementerian 
Keuangan tetapi tidak mengganggu citra dan reputasi 
Kementerian Keuangan; dan 
d. publik, yaitu data yang disediakan oleh Kementerian 
Keuangan untuk dapat diketahui oleh masyarakat 
umum. 
(3) Pemanfaatan data Kementerian Keuangan dapat 
dilaksanakan di antaranya melalui penyediaan layanan: 
a. pertukaran data; 
b. data analytics; 
c. dashboard/laporan (reporting); dan 
d. katalog data. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan data 
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.