Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal  1 PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 28 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 28 Tahun 2021 tentang PENDELEGASIAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal  1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Majene. 
2. Bupati adalah Bupati Majene 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Majene . 
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Majene dan perangkat 
daerah sebagai unsur pen yelenggara pemerintah daerah 
Kabupaten Majene . 
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Majene . 
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pela yanan Terpadu 
Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Majene . 
7. Pelimpahan Kewenangan adalah pelimpahan hak, kewajiban 
dan tanggungjawab Perizinan dan Non Perizinan sesu ai 
dengan ketentuan perundang -undangan . 
8. Perangkat Daerah Terknis terkait adalah perangkat Daerah 
yang turut berperan dalam memproses perizinan dan non 
perizinan di Kabupaten Majene secara teknis berada 
dibawah koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayana n 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene . 
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik 
yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan Identitas yang 
menunjukkan status subjek hukum para pihak. 
10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalit as 
persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku 
usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan . 
11. Non Perizanan adalah pemberian dokumen atau bukti 
legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau 
keleompok orang dalam kemudahan pelayanan dan 
informasi sesuai dengan ketentuan perundang -undangan . 
12. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online 
single submission selanjutnya disingkat OSS adalah 
perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS 
untu k atas nama Bupat i kepada pelaku usaha melalui 
sistem elektronik yang terintegrasi . 
13. Non perizinan terintegrasi secara elektronik adalah perizinan 
non berusaha yang diterbitkan Aplikasi Cerdas Layanan 
PerizinanTerpadu untuk Publik disingkat SiCantik yang 
berbasis Web yang terintegrasi dengan online single 
submission (OSS). 
-4- 
 
 14. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah 
kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses 
pengolahannya mulai dari tahap permohonan sampai ke 
tahap terbitnya dokumen dilakukan me lalui system Online 
Single Submission (OSS) atau Aplikasi Cerdas Layanan 
PerizinanTerpadu (SiCantik). 
15. Penyelenggara PTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah 
Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan 
perundang -undangan. 
16. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada 
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah 
dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih 
sepenuhnya kepada penerima delegasi. 
17. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri 
atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau 
terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan 
sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.