Menurut Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, BUPATI MUNA BARAT , DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA JAMINAN KESEHATAN DAERAH TENT ANG PERA TURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT Nomor 40 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 14?
Pasal Pasal 14 dalam Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, BUPATI MUNA BARAT , DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA JAMINAN KESEHATAN DAERAH TENT ANG PERA TURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT Nomor 40 Tahun 1945 tentang Jam inan Kesehatan Daerah; 1. Pasa l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negar a, pada , menyatakan:

(1) Peserta Jamkesda berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang 
diberikan PPK, kecuali pelayanan kesehatan yang tidak dijamin. 
(2) Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas: 
a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan 
kesehatan non spesialistik yang mencakup: 
1) Administrasi pelayanan; 
2) Pelayanan promotif dan preventif; 
3) Pelayanan Keluarga Berencana; 
4) Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; 
5) Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non 
operatif; 
6) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 
7) Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat 
pratama; 
8) Pelayanan akomodasi rawat inap tingkat pertama sesuai 
dengan indikasi; dan 
9) Persalinan normal. 
b. pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi 
pelayanan kesehatan yang mencakup : 
1) Rawatjalan yang meliputi: 
a) Administrasi pelayanan; 
b) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh 
dokter spesialis dan subspesialis; 
c) Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi 
medis; 
d) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 
e) Pelayanan alat kesehatan implan; 
f) Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan 
indikasi medis; 
g) Rehabilitasi medis; 
h) Pelayanan darah; 
i) Pelayanan kedokteran forensik klinik; dan 
j) Pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di PPK. 
2) Pelayanan akomodasi rawat inap yang meliputi : 
a) Perawatan inap non intensif; 
b) Perawatan inap di ruang intensif; dan 
c) Pelayanan kesehatan lain sesuai ketentuan yang 
berlaku. 
(3) Pelayanan akomodasi rawat inap sebagaimana dimaksud pada Bagian Kesatu 
Pelayanan Kesehatan BABV 
PENYELENGGARAANJAMKESDA