Apa norma yang terkandung dalam Pasal 31 PERATURA N WALI KOTA CIREBON Nomor 3 Tahun 2019?
Substansi PERATURA N WALI KOTA CIREBON Nomor 3 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI, khususnya BAB XVIII - KETENTUAN LAIN-LAIN, Pasal 31, memuat:

Atasan langsung dan atau pejabat penilai yang tidak 
melakukan penilaian kinerja terhadap bawahannya 
tidak diberikan TPP. 
Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat 
diberikan TPP pegawai tambahan, yang menjabat 
dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan 
kalender. 
 
-25- 
Ketentuan mengenai TPP tambahan, yaitu: 
pejabat setingkat pejabat definitif yang berhalangan 
tetap atau berhalangan sementara yang merangkap 
Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau 
Penjabat menerima TPP pegawai yang lebih tinggi, 
ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP 
pegawai yang lebih rendah pada Jabatan definitif 
atau Jabatan yang dirangkapnya; dan 
pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang 
berhalangan tetap atau berhalangan sementara 
yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau 
Pelaksana Harian atau Penjabat hanya menerima 
TPP pegawai pada Jabatan TPP pegawai yang 
tertinggi . 
TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai 
Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat 
dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai 
Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau 
Penjabat. 
Proporsi besaran TPP yang dibayar terdiri atas : 
Beban kerja paling tinggi sebesar sebesar 60% dari 
basic TPP; 
Prestasi kerja pal ing tinggi sebesar kondisi kerja 
sebesar 40% dari basic TPP; 
Kondisi kerja paling tinggi sebesar 30% dari basic 
TPP; 
Kelangkaan profesi paling tinggi sebesar 30% dari 
basic TPP;