Bagaimana redaksi normatif Pasal 9 dalam PERATURAN  BUPATI  BANGKA  BARAT Nomor 12 Tahun 2020?
Norma hukum dalam PERATURAN  BUPATI  BANGKA  BARAT Nomor 12 Tahun 2020 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI, BAB III - KETENTUAN PELAKSANAAN, Pasal 9 berbunyi:

(1) Kekurangan pembayaran TPP yang diakibatkan anggaran belanja pegawai secara 
keseluruhan tidak mencukupi, maka tidak dapat dibebankan pada tahun 
anggaran berikutnya. 
(2) Pegawai yang ditugaskan kembali sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat ( 9) 
huruf c, e dan f, pembayaran TPP diberikan mulai bulan ber ikutnya. 
(3) Bagi pegawai yang mengalami perubahan kriteria klasifikasi TPP sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 sebelum APBD Perubahan, 
perhitungan TPP pegawai dimaksud dimulai pada bulan berikutnya dari bulan 
ketetapan dan/atau bulan mulai be rlakunya masing -masing kriteria. 
(4) Pengajuan TPP untuk menyertakan lampiran rekap kehadiran ASN yang juga 
disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Daerah Kabupaten Bangka Barat beserta rekap pemotongan TPP. 
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3) juga berlaku bagi pegawai 
pindahan dan/atau mutasi dari daerah lain ke Kabupaten Bangka Barat. 
 
 
Bagian K elima 
Besaran TPP