Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS Nomor 28 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS Nomor 28 Tahun 2022 tentang PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PANGAN DENGAN HARGA MURAH BAG!, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dan i sumber hayati 
produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, 
perairan dan air, balk yang diolah maupun tidak diolah yang 
diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi 
manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku 
pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses 
penyiapan, pengolahan dan/ atau pembuatan makanan atau 
minuman. 
2. Harga Pangan Murah adalah harga pembelian pangan bagi 
masyarakat tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta atas pangan yang disediakan Perumda Dharma 
Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya. 
3. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami 
keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik 
dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan 
lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk 
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara 
lainnya berdasarkan kesamaan hak. 
4. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang 
yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. 
5. Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya 
disebut Kader PKK adalah anggota lembaga kemasyarakatan 
pemberdayaan clan kesejahteraan keluarga di kelurahan Provinsi 
DKI Jakarta. 
6. Gum Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Gum 
Non PNS adalah Guru yang bukan berstatus sebagai Pegawai 
Negeri Sipil. 
7. Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 
disebut Tenaga Kependidikan Non PNS adalah Tenaga 
Kependidikan yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri 
Sipil. 
8. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan adalah orang perorangan 
yang direkrut melalui proses pengadaan jasa dan mengikatkan 
din i melalui kontrak untuk jangka waktu tertentu guna 
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 
9. Kartu Jakarta Pintar Plus yang selanjutnya disebut KJP Plus 
adalah kartu yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
bekeda sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada 
Peserta Didik dan i keluarga tidak mampu sebagai sarana 
pengambilan bantuan biaya personal pendidikan. 
10. Kartu Anak Jakarta yang selanjutnya disingkat KAJ adalah 
kartu yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
sebagai bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 
bagi anak usia dini. 
11. Kartu Pekerja Jakarta adalah kartu bagi pekerja/buruh yang 
memenuhi persyaratan. 
12. Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah 
upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota 
di Provinsi DKI Jakarta. 
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah 
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi 
DKI Jakarta dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
14. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya 
disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai 
kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena 
kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
15. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang 
selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah 
Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 
16. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang 
karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah 
di wilayah Provinsi DKI Jakarta. 
17. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DM Jakarta. 
18. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI 
Jakarta. 
19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI 
Jakarta. 
20. Perumda Dharma Jaya adalah Perusahaan Umum Daerah 
Dharma Jaya Provinsi DKI Jakarta. 
21. PT Food Station Tjipinang Jaya adalah Perseroan Terbatas 
Food Station Tjipinang Jaya Provinsi DKI Jakarta. 
22. Perumda Pasar Jaya adalah Perusahaan Umum Daerah Pasar 
Jaya Provinsi DKI Jakarta. 
23. Bank DKI adalah Perseroan Terbatas Bank Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 
24. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian yang 
selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, 
Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
25. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan 
dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku 
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 
26. Penghuni Rumah Susun adalah orang yang tinggal di rumah 
susun sederhana sewa (Rusunawa) milk Pemerintah Daerah.