Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA TENT ANG PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 29 Tahun 1959 Pasal 19?
Dalam DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA TENT ANG PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 29 Tahun 1959 tentang , Pasal 19 mengatur sebagai berikut:

(1) Pegawai DPMPTSP yang terbukti melakukan pelanggaran Kode 
Etik dijatuhi sanksi moral; 
(2) Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari : 
a. pelanggaran ringan , jika pelanggaran Kode Etik yang 
dilakukan berdampak pada DPMPTSP/unit kerja ; 
b. pelanggaran sedang, jika pelanggaran Kode Etik yang 
dilakukan berdampak pada pemerintah daerah; dan 
c. pelanggaran berat , jika pelanggaran Kode Etik dilakukan 
berdampak pada Bangsa dan Negara. 
(3) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
di tetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan 
Putusan Majeli Kode Etik ; 
(4) Pejabat yang berwenang dalam menjatuhkan sanksi moral 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. Pejabat pengawas/eselon IV, bagi pegawai DPMPTSP yang 
menduduki jabatan fungsional umum/pelaksana , calon 
pegawai DPMPTSP dan/atau tenaga magang di lingkungan 
unit kerja bersangkutan ; 
b. Pejabat administrator/ eselon III, bagi pegawai DPMPTSP 
yang menduduki jabatan pengawas/eselon IV di 
lingkungan unit kerja bersangkutan; 
c. Kepala DPMPTSP , bagi pegawai DPMPTSP yang 
menduduki jabatan administrator/ eselon III dan pejabat 
fungsional tertentu di lingkungannya; dan 
d. Bupati, bagi Kepala DPMPTSP . 
(5) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dengan menggunakan format sebagaimana 
tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini. 15