Apa yang diatur dalam PERATURAN WALI KOTA  CIREBON Nomor 14 Tahun 1945 pada Pasal 4?
Berdasarkan PERATURAN WALI KOTA  CIREBON Nomor 14 Tahun 1945 tentang NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAB I - II, Pasal 4 menyebutkan bahwa:

(1) Daftar nomenklatur jabatan pelaksana yang telah 
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) 
dapat dilakukan pengubahan dan/atau penambahan sesuai 
dengan kebutuhan organisasi. 
(2) Pengubahan dan/atau penambahan nomenklatur jabatan 
pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan 
oleh kepala perangkat daerah kepada Wali Kota. 
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang 
memuat: 
a. nomenklatur jabatan; 
b. tugas jabatan; 
c. kualifikasi pen didikan dan/atau profesi; 
d. kelas jabatan bagi nomenklatur jabatan yang sudah 
memiliki kelas jabatan; dan 
- 7 - 
 
e. usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan 
analisis jabatan dan analisis beban kerja. 
(4) Pengubahan dan/atau penambahan nomenklatur dalam 
pelaksanaannya harus mendapat pertimbangan teknis 
secara tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan dan diatur lebih 
lanjut dengan Perubahan Peraturan Wali Kota ini. 
(5) Pengubahan dan/atau penambahan nomenklatur yang tidak 
terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi, harus dilakukan 
penyesuaian dengan berpedoman pada tata cara dan 
mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.