Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI PASER Nomor 18 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN BUPATI PASER Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Paser . 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser. 
3. Bupati adalah Bupati Paser. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser. 
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala 
BKAD adalah Kepala BKAD Kabupaten Paser. 
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah 
tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam 
rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 
Urusan Pemerintahan Daerah. 
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala BPKAD 
Kabupaten Paser. 
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah 
aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, 
evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Pemerintah. 
11. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan 
Negara yang dibentuk untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan 
negara. 
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 
13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat 
yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan 
dan/atau melakukan Tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran 
anggaran belanja daerah. 
15. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban 
Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih 
dalam periode tahun anggaran berkenaan. 
16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program 
dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah . 
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan 
dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat 
pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 
18. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
yang selanjutnya disebut Perubahan DPA SKPD adalah dokumen yang 
memuat perubahan pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah 
atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan , Belanja, dan 
pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi 
Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 
19. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran/Kuasa 
pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang 
dan/atau Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu . 
20. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai 
tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 
21. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen 
yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat 
permintaan pembayaran atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah . 
22. Keadaan kahar (force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar 
kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan 
sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi 
tidak dapat dipenuhi. 
23. Jaminan Pemeliharaan adalah Jaminan tertulis dari penerbit Jaminan 
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menjamin bahwa 
apabila penyedia barang/jasa tidak melaksanakan pekerjaan pemeliharaan 
yang telah dilakukan pembayarannya maka penjamin akan membayar 
kepada PPK sebesar nilaijaminan. 
24. Jaminan atas Pembayaran untuk Tagihan Pihak Ketiga atas Kontrak yang 
Prestasi Pekerjaannya Belum Mencapai 100°/o (seratus persen) pada Akhir 
Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut jaminan pembayaran Akhir 
Tahun Anggaran adalah Jaminan tertulis dari bank dengan nilai jaminan 
paling sedikit sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan untuk 
menjamin bahwa apabila penyedia barang/jasa tidak menyelesaikan 
pekerjaan yang telah dilakukan pembayarannya, maka penjamin akan 
membayar kepada PPK sebesar nilai Jaminan .