Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 23 PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 102 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 102 Tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA, pada BAB X - PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, Pasal 23 menjelaskan:

(1) Penggunaan dana tanggap d arurat bencana dan kejadian luar biasa 
dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran 
SKPD teknis terkait yang telah ditunjuk untuk penanggulangan 
bencana. 
(2) Kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana 
bertanggungjaw ab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja 
tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Bupati melalui PPKD. 
(3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana 
disampa ikan oleh kepala SKPD teknis yang melaksanakan kegiatan 
penanggulangan bencana kepada PPKD dengen melampirkan bukti -
bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan 
tanggungjawab belanja. 
(4) Format surat pernyataan tanggungjawab belanja sebaga imana 
dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 
(5) Surat pernyataan tanggung jawab belanja adalah surat pernyataan 
yang dibuat oleh kepala SKPD yang melaksanakan keg iatan 
penanggulangan bencana sehubungan dengan tidak tersedianya bukti 
pengeluaran yang lengkap dan sah yang dilengkapi dengan rincian 
penggunaan data. 
(6) Pengeluaran yang tidak tersedia bukti pengeluaran yang lengkap dan 
sah sebagaimana dimaksud ayat (5) maksimal sebesar Rp. 500.000, - 
(lima ratus ribu rupiah). 
(7) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya 
pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.