Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 2 1. Undang- Undang Nomor J 2 Tahun 2011 tentang Nomor def Tahun 2011.
Redaksi dari 1. Undang- Undang Nomor J 2 Tahun 2011 tentang Nomor def Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Pengendalia n, pada , Pasal 2 menjelaskan:

resistensi obat dan mengurangi dampak negativ yang ditimbulkan akibat 
Tuberkulosis. 
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan, mengelola data dan / atau keterangan lainnya untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang penanggulangan 
TBC. 
16. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah 
virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya 
sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah 
terserang oleh berbagai macam penyakit. 
17. Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS 
adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya 
system kekebalan tubuh manusia akibat virus HIV. 
18. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah 
orang yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS baik pada taha belum 
bergejala maupun yang sudah bergejala. 
19. Setiap orang adalah orang perseorang a tau badan usaha baik yang 
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 
Penanggulangan TBC, KUSTA, dan HIV AIDS di Daerah dilaksanakan 
berdasarkan prinsip : 
a. Memperhatikan nilai agama, budaya dan norma yang berlaku dalam 
masyarakat; Pasa16 Bagian Kedua 
Prinsip (1) Penanggulangan TBC, KUSTA, dan HIV AIDS diselenggarakan secara 
terpadu, komperhensip dan berkesinambungan. 
(2) Penanggulangan TBC, KUSTA, dan HIV AIDS sebagaimana dimaksud pada 
melibatkan semua pihak terkait baik pemerintah, pemerintah 
daerah swasta maupun masyarakat. Pasal 5 BABV 
PRJNSIP DAN STRATEGI 
Bagian kesatu 
Um um ( 1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai payung hukum dalam 
melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit TBC, KUSTA, 
dan HIV AIDS secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan. 
(2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk : 
a. Melindungi masyarakat dari penularan penyakit TBC, KUSTA, dan HIV 
AIDS; 
b. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit TBC, 
KUSTA, dan HIV AIDS 
c. Mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penyakit TBC, 
KUSTA, dan HIV AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat; dan 
d. Menurunkan angka kecacatan dan memperpanjang usia harapan 
hidup. Pasal 4 BAB IV 
MAKSUD DAN TUJUAN a. Kemanusiaan; 
b. Manfaat; 
c. Berdaya guna; 
d. Berkeadilan; 
e. Kesejahteraan; 
f. Partisipatif; dan 
g. Non diskriminatif . 
(1) Pemerintah Daerah berkewajiban: 
a. Menetapkan jenis penyakit yang berpotensi menular dan/ atau 
menyabar dalam waktu yang singkat serta menetapkan daerah yang 
dapat menjadi sumber penularan; 
b. Menetapkan kawasan dan prosedur penanganan penyakit yang 
memerlukan tindakan cepat; Pasal 8 BABVI 
KEWAJIBAN DAN HAK 
Bagian Satu 
Pemerintah Daerah (1) Pemerintah Daerah harus menetapkan target penanggulangan TBC, 
KUSTA, dan HIV AIDS tingkat Daerah berdasarkan target nasional dan 
memperhatikan strategi nasional. 
(2) Strategi Nasional penanggulangan TBC, KUSTA, dan HIV AIDS 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas : 
a. Penguatan kepemimpinan program TBC, KUSTA, dan HIV AIDS; 
b. Peningkatan akses layanan TBC, KUSTA, dan HIV AIDS yang bennutu; 
c. Pengendalian factor resiko TBC, KUSTA, dan HIV AIDS; 
d. Peningkatan kemitraan TBC, KUSTA, dan HIV AIDS; 
e. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan TBC, 
KUSTA, dan HIV AIDS; dan 
f. Penguatan manajemen program TBC, KUSTA, dan HIV AIDS. Pasal 7 b. Menghonnati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan 
keadilan dan kesetaraan gender ; 
c. Kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkokoh 
ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 
d. Kegiatan terintegrasi dengan program pembangunan kesehatan dan 
tingkat nasional, provinsi dan kabupaten; 
e. Kegiatan dilakukan secara sistematis dan terpadu, mulai dari perilaku 
hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan, perawatan dan 
dukungan dari penderita TBC, KUSTA, dan HIV AIDS serta orang yang 
terdampak; 
f. Kegiatan dilakukan oleh Masyarakat dan Pemerintah Daerah 
berdasarkan kemitraan; 
g. Menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan yang diperlukan 
dalam pengendalian TBC, KUSTA, dan HIV AIDS; 
h. Mengembangkan sistem infonnasi; dan 
i. Melakukan kerjasama regional dan global dalam rangka pencegahan 
dan pengandalian TBC, KUSTA, dan HIV AIDS; 
Bagian Ketiga 
Strategi 
(1) Masyarakat berkewajiban untuk: 
a. Mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan 
melalui upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan bersumber 
daya masyarakat, dan upaya pembangunan berwawasan kesehatan; 
b. Melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif; 
c. Melaksanakan dan mendukung upaya kesehatan kreatif dan/atau 
rehabilitative; 
d. Melaporkan adanya penderiata atau diduga penderita penyakit wabah; 
dan 
e. Mematuhi larangan memasukkan hewan dan/atau produk turunannya 
yang dimungkinkan membawa penyakit dari daerah tertular dan/ atau 
terduga tertular. Pasal 9 Bagian Kedua 
Masyarakat c. Melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk penyakit 
potensial wabah, TBC, KUSTA, dan HIV AIDS atau penyakit tidak 
menular dan penyakit tertentuyang secara epidemiologis dapat menjadi 
masalah kesehatan; 
d. Menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi dan edukasi; 
e. Melakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan 
rehabilitative sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 
f. Memobilisasi sumber daya kesehatan 
g. Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala 
bentuk upaya kesehatan; dan 
h. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah 
Kabupaten/Kota, masyarakat, dan/ atau luar negeri sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 
(2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) berhak : 
a. Menetapkan kebijakan pengendalian TBC, KUSTA, dan HIV AIDS; 
b. Membuat perencanaan program pengandalian TBC, KUSTA, dan HIV 
AIDS; 
c. Menyediakan pendanaan kegiatan pengendalian TBC, KUSTA, dan HIV 
AIDS; 
d. Menjamin ketersediaan obat, alat kesehatan, dan pembekalan 
kesehatan lainnya yang diperlukan; 
e. Mendorang ketersediaan dan peningkatan sumber daya manusia; 
f. Melakukan koordinasi dan menjalin kemitraan kegiatan pengendalian 
TBC dengan pihak terkait; 
g. Meningkatkan pemanfaatan mutu laboratorium TBC, KUSTA, dan HIV 
AIDS; 
h. Melakukan monitoring, evaluasi dan bimbingan teknis kegiatan 
pengendalian TBC, KUSTA, dan HIV AIDS; dan 
i. Pencatatan dan pelaporan. 
Penanggulangan TBC, KUSTA, dan HIV AIDS diselenggarakan melalui 
kegiatan; 
a. Promosi kesehatan; 
b. Surveilans TBC, KUSTA, dan HIV AIDS; 
c. Pengendalian factor resiko; 
d. Penemuan dan penanganan kasus TBC, KUSTA, dan HIV AIDS; Pasal 12 Bagian Kedua 
Kegiatan (1) Penanggulangan TBC, KUSTA, dan HIV AIDS harus dilakukan secara 
terintegrasi dengan penanggulangan program kesehatan yang berkaitan. 
(2) Program kesehatan yang berkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
meliputi program HIV dan AIDS, Diabetes Melitus, serta program 
kesehatan lain termasuk TBC MOR. 
(3) Penanggulangan TBC, KUSTA, dan HIV AIDS secara terintegrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan 
kolaborasi antara program yang bersangkutan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai program kesehatan yang terintegrasi 
dengan penanggulangan TBC, KUSTA, dan HIV AIDS sebagimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan 
Bupati. Pasal 11 ( 1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan 
Penanggulangan TBC, KUSTA, dan HIV AIDS. 
(2) Penyelenggaraan Penanggulangan TBC, KUSTA, dan HIV AIDS 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan melalui upaya 
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Pasal 10 BAB VIII 
KEGIATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS, KUSTA dan HIV AIDS 
Bagian Kesatu 
Umum (2) Masyarakat berhak untuk : 
a. Mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang 
dan bertanggung jawab; 
b. Menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya 
secara mandiri dan bertanggung jawab; 
c. Memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan 
terjangkau; dan 
d. Mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat 
kesehatan. 
(1) Surveilans TBC, KUSTA, dan HIV AIDS sebagaimana dimaksud dalam