Menurut PERATURAN BUPATI BANGKA SELATA N Nomor 25 Tahun 2000, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATA N Nomor 25 Tahun 2000 tentang TATA KERJA PENYELENGGARA SATU DATA BANGKA SELATAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Satu Data Bangka Selatan adalah kebijakan tata kelola 
Data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, 
mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan 
serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar 
Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, 
Metadata, kaidah Interoperabilitas Data dan 
menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. 
 
 
 
 
 
 2. Dewan Pengarah Satu Data Bangka Selatan, selanjutnya 
disebut Dewan Pengarah adalah unsur penyelenggara 
Satu Data Bangka Selatan yang mempunyai tugas 
mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan, 
mengoordinasikan pelaksanaan, melakukan 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, dan 
mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan 
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penyelesaian 
permasalahan dan pelaporan penyelenggaraan Satu Data 
Bangka Selatan kepada Bupati . 
3. Forum Satu Data Bangka Selatan adalah 
wadah komunikasi dan koordinasi Dewan Pengarah, 
Pembina Data Kabupaten Bangka Selatan , dan Walidata 
Kabupaten Bangka Selatan dalam penyelenggaraan Satu 
Data Bangk a Selatan . 
4. Sekretariat Satu Data Bangka Selatan selanjutnya 
disebut Sekretariat adalah entitas yang 
memiliki tugas mendukung pelaksanaan kebijakan 
Satu Data Bangka Selatan yang berkedudukan di 
lingkungan Kabupaten Bangka Selatan . 
5. Data adalah catatan at as kumpulan fakta atau 
deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, 
peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi 
yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau 
menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi. 
6. Data Statistik adalah Data beru pa angka tentang 
karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang 
diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, 
penyajian dan analisis. 
7. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, 
dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek 
alam dan/ata u buatan manusia yang berada di bawah, 
pada, atau di atas permukaan bumi. 
 
 
 
 
 
 
 
 8. Data Keuangan Negara tingkat daerah adalah Data yang 
disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan sistem 
akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan 
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta 
segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa 
barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 
9. Standar Data adalah standar yang mendasari Data 
tertentu. 
10. Metadata adalah info rmasi dalam bentuk struktur dan 
format yang baku untuk menggambarkan Data, 
menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, 
penggunaan, dan pengelolaan informasi Data. 
11. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data 
dibagipakaikan antar sistem elektronik yang s aling 
berinteraksi. 
12. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang 
mengandung atau menggambarkan makna, maksud, 
atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang 
bersifat unik. 
13. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek 
dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan 
Peraturan Bupati tentang Satu Data Bangka Selatan . 
14. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari 
daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun 
selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data 
Bangka Selatan . 
15. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang 
selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan 
pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi 
dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada 
Pengguna SPBE. 
16. Portal Satu Data Bangka Selatan adalah media bagi 
pakai Data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui 
pema nfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 
17. Instansi Daerah adalah perangkat daerah kabupaten 
yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan 
perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga 
teknis daerah. 
 
 18. Pembina Data adalah Instansi Daerah yang diberi 
kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau 
Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk 
melakukan pembinaan terkait Data. 
19. Walidata adalah unit pada Instansi Daerah yang 
melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan 
pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, 
serta menyebarluaskan Data. 
20. Produsen Data adalah unit pada Instansi Daerah yang 
menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
21. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan. 
22. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
23. Bupati adalah Bupat i Bangka Selatan. 
24. Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 
25. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan 
urusan bidang komunikasi dan informatika. 
26. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 
Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah. 
27. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya 
disebut Penyelenggara adalah Perangkat Daerah yang 
menangani urusan komunikasi dan informatika. 
28. Kepala Penyelenggara adalah Kepala Dinas Komunikasi 
dan Informatika.