Bagaimana redaksi normatif Pasal 44 dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA \ Nomor 60 Tahun 2008?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA \ Nomor 60 Tahun 2008 tentang , Pasal 44 berbunyi:

Pernantauan berkelanjutan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) 
diselenggarakan rnelalui kegiatan penge lolaan rutin , supervisi , pembangunan , 
rekonsiliasi , dan tindakan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas. Pasal 43 
(1) Kepala SKPD wajib rnelakukan pernantauan Sistem Pengendalian Intern. 
(2) Pernantauan Sistem Pengen dalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan rnelalui pernanta uan berkelanjutan , evaluasi terpisah dan 
tindak lanjut rekornendasi hasil audit dan review lainn ya. Bagian Keenam 
Pernantauan Pengen dalian Intern Pasal 42 
(1) Kornunikasi atas informasi sebagaimana dalam Pasal 41 wajib 
diselenggarakan secara efektif. 
(2) Untuk rnenyelenggarakan kom unikasi yang efektif dimaksud pada ayat (1) 
Kepala SKPD sekurang -kurangn ya harus : 
a. rnen yediakan dan rnernanfaatkan berbagai bentuk dan sarana 
kornunikasi ; dan 
b. rnengelola , rnengernbangkan dan rnemperbaharui sistern informasi 
secara terus rnenerus . Pasal 41 
Kepala SKPD wajib rnengidentifikasi , rnencatat dan mengkornunikasikan 
informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Bagian Kelirna 
Informasi dan Korn unikasi Pasal 40 
(1) Kepala SKPD wajib rneny elenggarakan dokurnentasi yang baik atas Sistern 
Pengendalian Intern serta transaksi dan keja dian penting sebagairnana 
dirnaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b. 
(2) Dalam menye lenggarakan dokurnentasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala SKPD wajib rnerniliki , rnengelola, rnernelihara dan secara 
berkala rnernutakhirkan dokurnenta si yang rnencakup seluruh Sistern 
Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. - 18 -