Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam 6.Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia;8 Nomor m;3.Bupati Tahun 1945 Pasal 15?
Dalam 6.Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia;8 Nomor m;3.Bupati Tahun 1945 tentang , BAB IV - HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN PEKON DAN, Pasal 15 mengatur sebagai berikut:

Hubungan keija LKP dan LAP dengan pemerintahan Pekon bersifatkemitraan.
Hubungan kerja LKP dan LAP dengan Lembaga Himpun Pemekonanbersifat konsultatif.
Hubungan keija LKP dan LAP dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya diPekon bersifat koordinatif.J
IJ HUKUkiBAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN