Apa bunyi lengkap Pasal 8 dalam NOMOR 5 TAHUN 2015 Nomor nalam Tahun 2015?
Menurut ketentuan dalam NOMOR 5 TAHUN 2015 Nomor nalam Tahun 2015 tentang , pada BAB IV - KELEMBAGAAN, Pasal 8 dinyatakan:

(1) Pemerintah Daerah melakukan penanggulangan bencana di daerah yang 
dilaksanakan oleh BPBD. 
(2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat(l) terdiri atas unsur: 
a. pengarah; dan 
b. pelaksana. 
(3) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati. 
(4) BPBD mempunyai tugas: 
a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah 
Cfeierah dan Badan Nasional Penan^ulangsm Bencana terhadap usaha 
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan 
darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; 
b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan sistem penanggulangan bencana 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; 
c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; 
d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; 
e. meiaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; 
f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah 
setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi 
darurat bencana; 
g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; 
h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 
i. meiaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(5) BF^D mempunyai fungsi: 
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan 
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; 
dan 
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara 
terencana, terpadu, dan menyeluruh.