Menurut PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 13 Tahun 2011, apa isi dari Pasal 2?
Pasal Pasal 2 dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 13 Tahun 2011 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAN TUAN SOSIAL BIAYA, pada , menyatakan:

(1) Untuk memperoleh bantuan sosial biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pemohon mengajukan permohonan k epada B upati cq Kepala Dinas 
Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang dengan dilampiri 
persyaratan. 
(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. pasien; 
b. orang tua/keluarga pasien yang tertera pada kartu keluarga pasien; atau 
c. penanggung jawab pasien yang diberi kuasa oleh pasien . 
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga pasien ; 
b. Surat Keterangan M iskin (SKM ) yang dikeluarkan Lurah/Kades dan diketahui Cam at; 
 
c. Tanda bukti pembayaran/ kwitansi dan nota perhitungan/rincian biaya p elayanan 
kesehatan yang dikeluarkan oleh puskesmas atau r umah sakit tempat pasien dirawat ; 
d. Surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada Puskesmas 
Rawat Inap atau Rumah Sakit tempat pasien dirawat ; 
e. Dalam hal pemohon adalah orang tua/keluarga p asien yang tertera dalam Kartu 
Keluarga pasien ditambah persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk pemohon; 
f. Dalam hal pemohon adalah penanggung jawab pasien ditambah persyaratan berupa 
surat kuasa dari pasien; 
g. Dalam hal pasien dirawat tidak di kelas III (tiga) ditambah persyaratan berupa surat 
keterangan dari Rumah Sakit yang menyatakan bahwa kelas III (tiga) penuh; 
(4) Bentuk surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum dalam 
lampiran surat Peraturan Bu pati ini. 
(5) Permohonan bantuan sosial biaya pelayanan kesehatan sebagaiman a dimaksud pada 
beserta persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam 3 (tiga) 
bendel, 1 (satu) asli dan 2 (dua) foto kopi. 
(6) Permohonan bantuan sosial biaya pelayanan kesehatan beserta persyaratannya 
diserahkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten 
Magelang paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pasien keluar dari 
Puskesmas atau Rumah Sakit tempat pasien dirawat .