Apa substansi hukum dari Pasal 9 PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 56 Tahun 2020?
Materi muatan PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 56 Tahun 2020 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, khususnya BAB III - PENYALURAN DANA DESA, Pasal 9, adalah:

(1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu 
sampai bulan kelima paling cepat bulan Januari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a angka 2, dilakukan 
dengan ketentuan: 
a. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat 
setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk 
penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan 
b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan 
bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah 
Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga 
penerima manfaat bulan sebelumnya. 
(2) Dana Desa tahap II paling cepat bulan Juni untuk kebutuhan 
BLT Desa bulan keenam sampai bulan kesepuluh masing-masing 
bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi 
jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya. 
(3) Dana Desa tahap III paling cepat bulan Nopember untuk 
kebutuhan BLT Desa bulan kesebelas sampai bulan keduabelas 
disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi 
jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya. 
(4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) 
dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem 
Perbendahaan dan Anggaran Negara (OM SPAN). 
(5) Perekaman sebagaimana dimaksud ayat (4) untuk realisasi 
jumlah penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling 
lambat tanggal 31 Desember. 
(6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat 
(1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dan realisasi 
jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu 
tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga 
penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan. 
(7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, 
Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud