Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 31 Tahun 2022?
Substansi PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 31 Tahun 2022 tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 . 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah . 
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Presiden yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara 
dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 
melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
menyejahterakan masyarakat . 
6. Bupati adalah Bupati Cirebon. 
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Ka bu paten 
Cirebon. 
8. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik. 
10. Sekretariat Badan adalah Sekretariat Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik. 
11. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik. 
12. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik. 
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok 
Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan 
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya 
dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi. 
14. Kelompok Substansi adalah pengelompokan tugas dan 
fungsi pada unit kerja yang dilaksanakan oleh Pejabat 
Fungsional dan Pejabat Pelaksana. 
15. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional Ahli Muda 
yang diberikan tugas memimpin kelompok substansi 
sesuai dengan pengelompokan tugas dan fungsi bidang 
tugasnya.