Apa bunyi lengkap Pasal 13 dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor MOR Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor MOR Tahun 2018 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA, pada BAB III - PENYALURAN DANA DESA, Pasal 13 dinyatakan:

(1)Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi
penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap
penyaluran kepada bupati.
(2)Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:
a.tahap Iberupa peraturan Desa mengenai APBDesa
dari Kepala Desa;
b.tahap IIberupa laporan realisasi penyerapan dan
capaian output Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya dari Kepala Desa; dan
c.tahap IIIberupa laporan realisasi penyerapan dan
capaian output Dana Desa sampai dengan tahap It
(3)Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf bdisampaikan paling
lambat tanggal 7Februari tahun anggaran berjalan.
(4)Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa sampai dengan tahap IIsebagaimana dimaksud
pada ayat (2)huruf cdisampaikan paling lambat tanggal
7tahun anggaran berjalan.
(5)Dalam halterdapat pemutakhiran capaian output setelah
batas waktu penyampaian laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)dan ayat (4), Kepala Desa dapat
menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada
bupati/walikota.
BABVI
SANKSI
Pasal14
(1)Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
a.Bupati belum menerima dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal9 Ayat (4)atau Pasal 9ayat (5);
b.Terdapat Sisa Dana Desa diRKD tahun anggaran
sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
-9-
dan/atau
c.terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.
(2)Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf bdilakukan terhadap
penyaluran Dana Desa tahap Itahun anggaran berjalan
sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya.
(3)Dalam hal Sisa Dana Desa diRKD tahun anggaran
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang
akan disalurkan pada tahap II,penyaluran Dana Desa
tahap IItidak dilakukan.
(4)Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni
tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa diRKD tabun
anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga
puluh persen], penyaluran Dana Desa yang ditunda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa diRKUD.
(5)Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dan ayat (4)kepada
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisil< dart
Dana Desa.
(6)Dana nesa yang tidal<: disalurkan sebagrumana
dimaksud pada ayat (4)tidak dapat disalurkan kembali
pada tahun anggaran berikutnya.
(7)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf
cdisampaikan oleh aparat pengawas fungsional di
daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi
penyimpangan penyaluran danj atau penggunaan Dana
Desa.
(8)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal9.
Pasal15
(1)Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda
dalam hal:
a.dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
-10-
dimaksud dalarn Pasal 14ayat (1) huruf atelah
diterima;
b.sisa Dana Desa diRKD tahun anggaran sebelumnya
lrurang dari atau sarna dengan 30%; dan
c.terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.
(2)Dalarn hal penundaan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14ayat (1)huruf a
dan huruf cberlangsung sampai dengan berakhirnya
tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi
keRKD dan menjadi sisa Dana Desa diRKUD.
(3)Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
(4)Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang
bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling lambat akhir bulan November tahun anggaran
betjalan dan agar dianggarkan kembali dalarn rancangan
APBDesa tahun anggaran berikutnya.
(5)Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa diRKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dalarn rancangan
APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Dalarn halDesa telah memenuhi persyaratan penyaluran
sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran
betjalan, bupatijwalikota menyampaikan permintaan
penyaluran sisa Dana Desa tahap IIyang belum
disalurkan dari RKUN keRKUD kepada Kepala KPPN
selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling
lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran
betjalan.
Pasal16
(1)Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa
dalarn hal setelah dikenakan sanksi penundaan
penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalarn