Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam BUPATI MUNA BARAT, Nomor mi Tahun 1945 pasal 22?
Dalam BUPATI MUNA BARAT, Nomor mi Tahun 1945 tentang Bantuan Hukum bagi, BAB III - RUANO LINGKUP, pasal 22 mengatur sebagai berikut:

dianggarkan pada tiap-tiap tahun anggaran. 
(2) Biaya penyelenggaraan bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah 
Daerah kepada Pemberi bantuan hukum, dilakukan melalui mekanisme 
hi bah. 
(3) Besarnya hibah yang dapat diberikan kepada masing-masing Pemberi 
bantuan hukum adalah berdasarkan kemampuan keuangan Daerah. BAB VIII 
TATA CARA PENYALURAN ANGGARAN Pasal 21 
(1) Pemberian bantuan hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan: 
a. Penyuluhan hukum dan/atau pendidikan hukum; 
b. Konsultasi hukum; 
c. lnvestigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik; 
d. Penelitian hukum; 
e. Mediasi; 
f. Negosiasi; 
g. Pemberdayaan masyarakat; 
h. Pendampingan diluar pengadilan; dan 
i. Penyusunan dokumen hukum. 
(2) Tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), (3), (4) dan (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.