Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 41 Tahun 2022 pada Pasal 41?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 41 Tahun 2022 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, BAB IV - PENILAIAN TPP, Pasal 41 menyebutkan bahwa:

( 1) Setting LHKPN / LHKASN se bagaimana dimaksud dalam Pasal 
34 ayat (4) huruf g dilakukan oleh pengelola kepegawaian 
perangkat daerah. 
(2) Penginputan LHKPN/LHKASN sebagaimana dimaksud pada 
dilakukan oleh masing-masing ASN melalui sistem 
aplikasi e-lhkpn dan siharka. 
(3) LHKPN/LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 
telah divalidasi dan diumumkan , diinformasikan oleh 
inspektorat kepada perangkat daerah untuk selanjutnya 
pengelola kepegawaian perangkat daerah melakukan 
penginputan ke dalam sistem aplikasi e-kinerja . 
(4) Penginputan LHKPN/LHKASN ke dalam e-kinerja pada 
periode Januari sampai dengan Maret tahun berkenaan 
berdasarkan laporan hasil kekayaan pejabat negara/laporan 
hasil kekayaan ASN 1 (satu) tahun sebelumnya, paling 
lambat tanggal 2 Januari pada tahun berkenaan . 
(5) Penginputan LHKPN/LHKASN ke dalam e-kinerja pada 
periode April sampai dengan Desember tahun berkenaan 
berdasarkan LHKPN/LHKASN tanggal 31 Maret tahun 
berkenaan , paling lambat tanggal 2 April pada tahun 
berkenaan . 
Paragraf 9 
Setting Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi