Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Republik Indonesia Nomor 3903) , sebagaimana telah diubah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 8?
Dalam Republik Indonesia Nomor 3903) , sebagaimana telah diubah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6, BAB III - MEKANI SME PENY ALURAN ALO KASI DANA DESA, Pasal 8 mengatur sebagai berikut:

(2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. tahap I paling cepat bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima 
persen). 
b. tahap II paling cepat bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima 
persen). 
c. tahap III paling cepat bulan September sebesar 25% (dua puluh 
lima persen). 
d. tahap IV bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima persen) . 
(3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke 
Rekening Kas Desa untuk tahap pertama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. Masing-masing Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai 
berikut: 
1. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2022 menggunakan 
aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berupa dokumen 
fisik (hard copy) dan dokumen elektronik (soft copy). 
2. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 
sebelumnya mengunakan aplikasi Sistern Keuangan Desa 
(Siskeudes) (hardcopy dan softcopy). 
3. Pernyataan Kepala Desa bahwa tidak ada perangkat Desa 
yang rangkap Jabatan dan siap mengembalikan Siltap jika 
ditemukan ada yang rangkap jabatan (meterai Rp. 10.000). 
4. Pemyataan Komitmen Kepala Desa dalarn Penggunaan 
Alokasi Dana Desa (meterai Rp. 10.000). 
5. SK Kepala Desa dan Perangkat Desa. 
6. Foto Copy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan/Bendahara . 
7. Foto Copy Rekening Giro Desa. 
8. Foto Copy NPWP Desa. 
9. Rekap absen bulanan perangkat desa yang diketahui Cam.at 
(Desember, Januari dan Februari). 
10. Surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa bahwa Desa telah menyampaikan Peraturan Desa 
tentang APBDes Tahun 2022 sebagairnana yang dimaksud 
pada angka 1, laporan realisasi sebagaimana yang dimaksud 
pada angka 2 dan rekap absen bulanan perangkat desa 
se bagaimana dimaksud pada angka 9. 
11. Surat keterangan dari BPJS Kesehatan Sarolangun bahwa 
Kepala Desa dan Perangkat Desa telah terdaftar pada 
program BPJS Kesehatan . 
b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas 
disampaikan kepada Camat, selanjutnya Camat meneliti dan 
memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi 
dan surat pengantar , kemudian rnenyerahkan kepada kepala 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Sarolangun . 
c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah meneliti 
kelengkapan bahan tersebut untuk selanjutnya memproses 
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan 
diserahkan ke Bank Jam.bi dan selanjutn ya dicairkan oleh Kepala 
Desa. 
(5) PenyaJuran Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke 
Rekening Kas Desa untuk tahap Ketiga sebagaimana dimak.sud 
pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai 
berikut : 
a. Masing-masing Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai 
berikut: 
1. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II 
mengunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) 
(hardcopy dan softcopy). 
2. Foto copy bukti setor pajak penggunaan Alokasi Dana Desa 
tahap II. 
3. Foto dokumentasi kegiatan Alokasi Dana Desa tahap II. 
4. Rekap absen bulanan perangkat Desa yang diketahui Camat 
(Juni, Juli, Agustus). 
5. Surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa bahwa Desa telah menyampaikan laporan reaJisasi 
sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dan rekap absen 
bulanan perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada 
angka4 . (4) PenyaJuran Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke 
Rekening Kas Desa untuk tahap Kedua sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai 
berikut : 
a. Masing-masing KepaJa Desa menyampaikan persyaratan sebagai 
berikut: 
1. Laporan reaJisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I 
mengunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) 
(hard.copy dan softcopy). 
2. Foto copy bukti setor pajak penggunaan Alokasi Dana Desa 
tahap I. 
3. Foto copy bukti setor pembayaran BPJS Ketenagakerjaan 
(Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD) bulan Januari s.d 
bulan Jun i. 
4. Foto dokumentasi kegiatan Alokasi Dana Desa tahap I. 
5. Rekap absen bulanan perangkat desa yang diketahui Camat 
(Maret, April , Mei) . 
6. Surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa bahwa Desa telah menyampaikan laporan realisasi 
sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dan rekap absen 
bulanan perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada 
angka 5. 
b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas 
disampaikan kepada Camat, selanjutnya Camat meneliti dan 
memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi 
dan surat pengantar, kemudian menyerahkan kepada kepala 
Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Sarolangun. 
c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah meneliti 
kelengkapan bahan tersebut untuk selanjutnya memproses 
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan 
diserahkan ke Bank Jambi dan selanjutnya dicairkan oleh Kepala 
Desa. 
(7) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan 1 (satu) kali penyaluran, dengan 
ketentuan se bagai berikut : 
a. Penyaluran dilaksanakan paling cepat bulan Mei. 
b. Masing-masing Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai 
berikut: (6) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke 
Rekening Kas Desa untuk tahap Keempat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. Masing-masing Kepala Desa menyampaikan pers yaratan sebagai 
berikut : 
1. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap III 
mengunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) 
(hardcopy dan softcopyJ . 
2. Foto copy bukti setor pajak penggunaan Alokasi Dana Desa 
tahap III. 
3. Foto dokumentasi kegiatan Alokasi Dana Desa tahap III. 
4. Foto copy bukti setor pembayaran BPJS Ketenagakerjaan 
(Kepala Desa , Perangkat Desa dan BPD} bulan Juli s.d bulan 
Desember . 
5. Rekap absen bulanan perangkat desa yang diketahui Camat 
(September, Oktober, November) . 
6. Surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa bahwa Desa telah menyampaikan laporan realisasi 
sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dan rekap absen 
bulanan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada 
angka 5. 
b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas 
disampaikan kepada Camat , selanjutnya Camat meneliti dan 
memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi 
dan surat pengantar , kemudian menyerahkan kepada kepala 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Sarolangun . 
c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah meneliti dan 
memverifikasi kelengkapan bahan tersebut untuk selanjutnya 
memproses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
dan diserahkan ke Bank Jambi dan selanjutnya dicairkan oleh 
Kepala Desa. b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas 
disampaikan kepada Camat , selanjutnya Camat meneliti dan 
memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi 
dan surat pengantar, kemudian menyerahkan kepada Kepala 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupa ten 
Sarolangun . 
c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah meneliti 
kelengkapan bahan tersebut untuk selanjutnya memproses 
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan 
diserahkan ke Bank Jambi dan selanjutnya dicairkan oleh Kepala 
Desa . 
(1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai : 
a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa ; 
b. Tunjangan Penjabat (Pj) Kepala Desa; 
c. Tunjangan Sekdes PNS; 
d. Tunjangan BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa non PNS; 
e. Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja, 
Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua) bagi Kepala Desa 
non PNS, Sekdes non PNS dan perangkat desa ; 
f. Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja, 
Jaminan Kematian) bagi anggo ta BPD ; 
g. Tunjangan BPD ; 
h. lnsen tif RT; 
i. lnsentif Da 'i dan Pegawai Syara'; 
j. Operasional Pemerintah Desa; 
k. Pemeliharaan kantor Desa; 
1. Operasional BPD ; 
m. Honorari um Tim PPKD; 
n. Honorarium Opera tor Des a; 
o. Kegiatan PKK ; BAB IV 
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA 
DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH