Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG Nomor l Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG Nomor l Tahun 2022 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, , Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1.Kota adalah Kota Palembang.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3.Walikota adalah Walikota Palembang.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.
5.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin
oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD
yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Lainnya sesuai dengan
kebutuhan.
6.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah.
7.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota
yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku pengguna
anggaran/ pengguna barang.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait adalah SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota yang berkaitan dengan pemberian hibah dan
bantuan sosial.
10.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Palembang.
11.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam
kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara ..... . 
3 
12.Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pelaksana pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang ditunjuk untuk
memproses pengajuan belanja tidak terduga sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan belanja tidak terduga pada SKPD.
14.Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan
tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam
dan belanja sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk
pengembalian atas kelebihan atas penerimaan daerah tahun
sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa
digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan
gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi
terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
15.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor
non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan
timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian
harta benda, dan dampak psikologis.
16.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain
berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan,
angin topan, dan tanah longsor.
1 7. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 
atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal 
konstruksi/ teknologi , gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, 
dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan 
kegiatan keantariksaan. 
18.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah
timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/ a tau
kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
19.Keadaan Darurat adalah keadaan yang bukan meru pakan kegiatan
normal dari aktivitas Pemerintah Kota dan tidak dapat
diprediksikan, tidak diharapkan terjadi secara berulang, berada
diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota, dan memiliki
dampak yang signifikan terhadap anggaran.
20.Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi
bencana , yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang
penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh
instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi
nyata/ dampak yang terjadi di masyarakat.
21.Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk
menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi
pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat,
evakuasi korban bencana , kebutuhan air bersih dan sanitasi,
pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta
tempat hunian sementara.
22.Transisi darurat ke pemulihan adalah keadaan dimana penanganan
darurat bersifat sementara/ permanen berdasarkan kajian teknis
dari instansi teknis yang berwenang dengan tujuan agar sarana dan
prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera
berfungsi.
23. Rencana ..... . 
4 
23.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
24.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan
belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
oleh pengguna anggaran.
25.Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disebut RKB adalah
rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat
bencana yang diajukan oleh instansi/lembaga terkait.