Apa substansi hukum dari Pasal 12 PERATURAN BUPATI BUTON Nomor 6 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BUTON Nomor 6 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, khususnya BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 12, adalah:

(1) Kepala Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan Daerah , pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah , 
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah , 
pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi 
- 8 - 
 
pemerintahan, administrasi .kewilayahan , kerja sama dan otonomi 
Daerah. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
Kepala Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang 
administrasi pemerintahan, administrasi kewilaya han dan 
kerja sama dan otonomi D aerah; 
b. penyiapan bahan pen goordinasian perumusan kebijakan 
Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi 
kewilaya han dan kerja sama dan otonomi D aerah; 
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaks anaan tugas 
Perangkat Daerah di bidang administrasi 
pemerintahan,administrasi kewilayahan dan kerjasama dan 
otonomi D aerah; 
d. penyiapan bahan pemantauan danevaluasi pelaksanaan 
kebijakan Daerah di bidang administrasipemerintahan, 
administrasikewilaya han dan kerja sama dan otonomi D aerah ; 
e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di 
bidang administrasi pemerintahan,administrasi kewilay ahan 
dan kerjasama dan otonomi D aerah; dan 
f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten 
Pemerintahan danKesejahteraan Rakyat yang berkaitan 
dengan tugasnya.