Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Nomor 11 Tahun 2022?
Substansi Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Nomor 11 Tahun 2022 tentang PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan: 
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. 
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera 
Selatan. 
3. Gubernur adalah Gubemur Sumatera Selatan. 
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat 
Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan. 
5. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat 
UPTB adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan 
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 
tertentu pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan. 
-4 -
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda 
beserta gandengannya yang digunakan di semua jerus 
jalan darat dan digerakkan oleh peralatan tekruk berupa 
motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk 
mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi 
tenaga gerak kenda,raan bermotor. 
7. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat 
PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan 
kendaraan bermotor. 
8. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi 
dalam Provinsi Sumatera Selatan. 
9. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan 
bermotor yang dimiliki oleh orang pribadi dalam Provinsi 
Sumatera Selatan. 
10. Sanksi Administrasi PKB merupakan denda dan bunga 
keterlambatan pembayaran PKB yang diperhitungkan sejak 
tanggal jatuh tempo. 
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 
disebut BBNKB Penyerahan Kedua dan seterusnya adalah 
pajak atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor 
kedua dan seterusnya sebagai akibat perjanjian dua pihak 
atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena 
jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan 
ke dalam badan usaha. 
12. Mutasi Masuk dari Luar Provinsi adalah perpindahan 
kendaraan bermotor baik secara fisik dan administrasi 
pembayaran pajak kendaraan bermotor yang berasal dari 
luar wilayah hukum Provinsi Sumatera Selatan. 
13. Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan 
seterusnya adalah penyerahan kendaraan bermotor kedua 
dan seterusnya baik dari dalam maupun dari luar Provinsi 
Sumatera Selatan. 
14. Subjek Bea Balik Narna Kendaraan Bermotor kedua dan 
seterusnya adalah Orang Pribadi atau Sadan yang 
menerima penyerahan kendaraan bermotor kedua dan 
seterusnya baik dari dalam maupun dari luar Provinsi 
Sumatera Selatan. 
15. Sanksi administrasi BBNKB adalah sanksi admirustrasi 
berupa denda dan bunga BBNKB. 
-5 -