Bagaimana redaksi normatif Pasal 4 dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 22 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 22 Tahun 2018 tentang PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN, BAB IV - LAYANAN PUBLIK TERTENTU, Pasal 4 berbunyi:

terdiri atas : 
a. Pendaftaran Penanaman Modal; 
b. Izin Usaha Penanaman Modal; 
c. Izin Kantor Perwakilan; 
d. Surat Izin Usaha Perdagangan ; 
e. Tanda Daftar Perusahaan ; 
f. Tanda Daftar Gudang ; 
g. Izin Usaha Toko Swalayan; 
h. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan; 
i. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol; 
j. Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah ; 
k. Izin Perluasan Industri; 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 l. Izin Penyelenggaraan Reklame ; 
m. Izin Usaha Jasa Kontruksi ; 
n. Izin Mendirikan Bangunan ; 
o. Izin Lokasi; 
p. Izin Trayek ; 
q. Tanda Daftar Usaha Pariwisata ; 
r. Izin Penyelenggaraan Usaha Perkebunan ; 
s. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan; 
t. Izin Usaha Pengolahan Ikan; 
u. Izin Lingkungan; 
v. Izin Pembuangan Limbah Cair; 
w. Izin Penyimpanan dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun ; 
x. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing; 
y. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta; 
z. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan 
Kantor Kas Koperasi Usaha Simpan Pinjam ; 
(2) Selain melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud dal am Pasal 4 ayat (1), Pemerintah 
Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan 
kewajiban pajak daerah dari pemohon layanan tertentu.