Jelaskan isi kandungan Pasal 10 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 8 Tahun 2013.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 8 Tahun 2013 tentang PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN MAGELANG, ketentuan pada BAB IV - KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL, Pasal 10 berbunyi:

Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh badan usaha 
yang berbadan hukum, badan usaha yang tidak berbadan hukum 
atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.
Penanaman Modal Asing dapat dilakukan oleh:
warga negara asing;
badan hukum asing; atau 
warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang 
patungan dengan warga negara Indonesia dan/atau badan 
hukum Indonesia.
Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas 
berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam 
wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh 
undang-undang.
Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang 
melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas 
dilakukan dengan:
mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan 
Terbatas;
membeli saham; atau
-13-c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
Paragraf 4
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan