Menurut Pedoman Pember ian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkunga n Nomor 3969) Tahun 2017, apa isi dari Pasal 6?
Pasal Pasal 6 dalam Pedoman Pember ian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkunga n Nomor 3969) Tahun 2017 tentang , pada BAB II - CUTI, menyatakan:

(1) Cuti sakit dibe rikan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Setiap PNS yang men derita sakit berhak atas cuti sakit; 
deng an ketentuan PNS yang bersangkuta n mengaj ukan 
permin taan secara tertulis dengan melampirkan surat 
keterangan dokte r baik dida lam maupun luar negeri 
yang memiliki izin praktek yang dike luarkan oleh 
insta nsi berwenang . masm g-masmg; 
d. Lam pirkan fotokopi bukti setoran (umroh/h aji); 
e. melampirkan jadwal keberangkatan/kelompok terbang 
(kloter ) yang dikeluarkan oleh instansi yang 
bertanggung jawab dalam penye lenggaraan /umroh 
haji. d. selam a menggunaka n hak atas cuti besar, PNS yang 
bersangku tan mener ima penghasi lan PNS berdasar kan 
peratu ran peru ndang -undangan yang berlaku kecuali 
tunjangan jabatan; 
e. PNS yang menggunakan cuti besar kurang dari 3 (tiga) 
bulan , maka sisa cuti besar yang menjadi haknya di 
ha pus; 
f. penghasilan sebagaiman a dimaksud pada huruf d, 
terdiri atas gaji pokok, tunjan gan keluarga , dan 
tunjangan pangan sarnpai dengan ditetapkann ya 
Peratur an Pemerintah yang men gatur gaji, tunjangan , 
dan fasilitas PNS; 
g. Cuti besar yang akan dipergunakan untuk kepen tingan 
agama , diajukan sekurang -kura ngnya paling lambat 
3 (tiga) minggu sebelum pelaks anaan tanggal 
keberangkatan cuti besar. 
(2) Syarat-syarat pengajuan cuti besar sebagai berikut: 
a. men gajukan permohonan secara tertulis kepada Peja bat 
yang berwen ang memberikan cuti dengan melampir kan 
surat pengantar perangkat daerah yang bersangk utan; 
b. permohona n sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
diajukan seca ra tertu lis kepada peja bat yang berweri ang 
paling lambat 3 (tiga) minggu sebe lum pelaksanaan cuti; 
c. SK Terakh ir dilegal isir kepala perangkat daerah 
b. PNS yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari, harus 
memberitahukan kepada atasann ya baik secara te rtulis 
maupun dengan pesan melalu i perantara orang lain; 
c. PNS yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 
(empat belas) hari, harus mengajukan permintaan cuti 
secara tertulis kepada pejabat yang be rwenang 
membe rikan cuti dengan melampirkan surat kete rangan 
dokter; 
d. PNS yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, haru s 
mengajukan permintaan cuti secara tertulis kepa da 
pejabat yang berwenang memberikan cuti denga n 
melampirkan surat keterangan dokter pemerintah ; 
e. Dokte r pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf 
d merupakan dokter yang berstatus PNS atau dokter 
yang bekerja pada unit pela yanan kesehatan 
pemerintah ; 
f. Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada 
huruf e paling sedikit memuat pern yataan tentang 
perlun ya diber ikan cuti, laman ya cuti, dan keterang an 
lain yang diperlukan ; 
g. Hak atas cuti sakit diberika.n untuk wa.kt u paling lama 
1 (satu) tahun dan dapat ditambah untuk paling lama 
6 (enam) bulan apabila dipandang perlu berdasa rkan 
surat kete rangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan 
oleh menteri yang men yelenggarakan urusa n 
pemerintahan di bidang kesehatan ; 
h. PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka 
waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g, harus diuji 
kembali kesehatann ya oleh tim penguji kesehatan yang 
ditetapkan oleh menteri yang men yelenggaraka n urusan 
pemerintahan di bidang kesehatan ; 
1. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada huruf h PNS belu m 
sembuh dari penyakitn ya, PNS yang bersang kutan 
diberhent ikan dengan hormat dari Jabatann ya karena 
sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan ; 
J. PNS yang mengalam i gugur kandungan berhak atas cuti 
sakit paling lama 1 % (satu setengah) bulan; 
(1) Untuk kelahiran anak pertam a sampa i denga n kelahiran 
anak ketiga pada saat menjadi PNS, berhak atas cuti 
melahirkan . 
(2) Untuk kelah iran anak ke emp at dan seter usnya, kepada 
PNS diberikan cuti besar . 
(3) Cuti besar untuk kelahiran anak keempat dan seterusn ya 
berlaku ketentuan sebagai berikut: 
a. permintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan ; 
b. mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling 
singkat 5 tahun seca ra terus-rnenerus ; dan 
c. Laman ya cuti besar tersebut sama dengan lama nya cuti 
melahirkan. 
(4) Dalam hal tertentu PNS dapat mengajukan permin taan cuti 
melahi rkan kurang dari 3 (tiga) bulan. 
(5) Selama men gguna kan hak cuti melahirka n, PNS yang 
bersang kutan menerim a penghas ilan PNS. Pasal 7 k. PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena 
menjalan kan tugas kewajibann ya yang mengak ibatkan 
PNS tersebut men dapatkan pe rawatan , berhak atas cuti 
sakit sarn pai yang bersangkut an sembuh dari 
penyakitn ya; 
1. Selama menjalan kan cuti sakit, PNS yang bersang kutan 
menerima penghasilan PNS; dan 
m. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf 1, 
terdiri atas ga ji poko k, tunjangan kelua rga, tunjangan 
pangan dan tunjangan jabatan sampai dengan 
ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur 
gaji, tunja ngan, dan fasilitas PNS. 
(2) Setiap PNS yang akan mengaj ukan cuti sakit seba gaimana 
dimaks ud pada ayat ( 1) harus melampirkan persyaratan 
sebagai berikut : 
a. mengajukan permoho nan secara tertulis kepad a Pejaba t 
yang berwenang deng an melampirkan surat pengantar 
dari OPD yang bersangkutan ; 
b. melamp irkan surat keterangan dokter peme rintah . 
Bagian Keemp at 
Cuti Melah irkan