Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 23 Tahun 2016 Pasal 28?
Dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 23 Tahun 2016 tentang PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH, BAB VII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 28 mengatur sebagai berikut:

Ketentuan mengenai Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan terpadu , Perangkat Daerah yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan, P erangkat Daerah yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan b encana, Satuan
Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum Daerah diatur oleh Kepala Perangkat
Daerah yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai beriku t:
penggunaan PDH Putih-Hitam dan pakaian seragam Korpr i tetap berlaku kecuali
bagi pegawai perangkat daerah yang melaksanakan tugas lap angan dapat
menggunakan pakaian dinas lapangan/ciri khusus;
penggunaan Pakaian Adat Jawa pada tanggal 22 tetap be rlaku bagi seluruh
pegawai perangkat daerah yang melaksanakan tugas-tugas ad ministratif, kecuali
bagi pegawai perangkat daerah yang melaksanakan tugas lap angan dapat
menggunakan pakaian dinas lapangan/ciri khusus; dan
penggunaan pakaian dinas bagi guru agar memperhatikan dan menyesuaikan
norma dan etika yang berlaku di sekolah sehingga dapat menjadi teladan dalam
pembentukan akhlak mulia bagi siswa-siswinya.