Apa saja yang diatur dalam Pasal  1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES Nomor 6 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES Nomor 6 Tahun 1945 tentang PEMILIHAN KEPALA DESA, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal  1 menetapkan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud 
dengan: 
1. Desa adalah adalah kesatuan penduduk desa 
hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan penduduk 
desa setempat berdasarkan prakarsa penduduk 
desa, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam s istem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
2. Bupati adalah Bupati Brebes. 
3. Kabupaten adalah Kabupaten Brebes. 
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator 
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja 
kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya 
memperoleh pelimpahan kewenangan 
pemerintahan dari Bupati untuk menangani 
sebagian urusan otonomi daerah, dan 
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan dan kepentingan 
penduduk desa setempat dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu 
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. 
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya 
disingkat BPD adalah lembaga yang 
melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil penduduk desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga 
yang dibentuk oleh pemerintah desa yang 
bertugas membantu pemerintah desa dan 
merupakan mitra dalam memberdayakan 
masyarakat desa. 
9. Musyawarah Desa adalah musyarawah yang 
diselenggarakan secara khusus untuk 
pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. 
10. Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disebut 
Pilkades adal ah pelaksanaan kedaulatan rakyat 
di desa dalam rangka memilih Kepala Desa 
yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur, dan adil. 
11. Pemilihan Kepala Desa antar waktu yang 
selanjutnya disebut Pilkades Antar Waktu 
adalah pemilihan Kepala Desa yang 
dilak sanakan melalui musyawarah desa yang 
khusus dilakukan untuk untuk pemilihan 
Kepala Desa antar waktu, karena Kepala Desa 
berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 
(satu) tahun. 
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa 
yang mempunyai wewenang, tugas dan 
kewajiban untuk menyelenggarakan rumah 
tangga desanya dan melaksanakan tugas dari 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya 
disebut Panitia Pe milihan adalah Panitia yang 
dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarak an 
proses Pemilihan Kepala Desa. 
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat 
Kecamatan, selanjutnya disebut Panitia 
Pemilihan Tingkat Kecamatan adalah panitia 
yang dibentuk Bupati di tingkat Kec amatan 
dalam mendukung pelaksanaan pemilihan 
Kepala Desa. 
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat 
Kabupaten, selanjutnya disebut Panitia 
Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia 
yang dibentuk Bupati di tingkat Kabupaten 
dalam mendukung pelaksanaan pemilih an 
Kepala Desa. 
16. Bakal Calon adalah penduduk desa yang 
mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala 
Desa. 
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala 
Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia 
Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih 
menjadi Kepala Desa. 
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala 
Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam 
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat 
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang 
untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang 
serta ke wajiban Kepala Desa dalam kurun 
waktu tertentu. 
20. Pemilih adalah penduduk desa yang 
bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan 
untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan 
Kepala Desa. 
 
21. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya 
disingkat DPS adalah daftar pemi lih yang 
disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap 
Pemilihan Umum terakhir yang telah 
diperbaharui dan dicek kembali atas 
kebenarannya serta ditambah dengan pemilih 
baru. 
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih 
yang disusun berdasarkan usulan dar i pemilih 
karena yang bersangkutan belum terdaftar 
dalam Daftar Pemilih Sementara. 
23. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat 
DPT adalah daftar pemilih yang telah 
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar 
penentuan identitas pemilih dan jumlah pemi lih 
dalam pemilihan Kepala Desa. 
24. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para 
pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. 
25. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya 
disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya 
pemungutan sua ra. 
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa , 
selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
27. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan 
yang dibuat oleh Kepala Desa setiap akhir 
tahun. 28. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS 
adalah PNS di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Brebes. 
29. Hari adalah hari kalender.