Apa saja yang diatur dalam Pasal 12 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 14 Tahun 2013?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 14 Tahun 2013 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 12 menetapkan:

Peraturan Daerah ini mulai berla ku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah. 
 
Ditetapkan di Semarang 
pada ta nggal 27 September 2013 
 
GUBERNUR JAWA TENGAH , 
 
ttd 
 
GANJAR PRANOWO 
Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 27 September 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
 JAWA TENGAH 
Asisten Ekonomi Dan Pembangunan, 
 
 ttd 
 
SRI PURYONO KARTOSOEDARMO 
 
 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 14 
 
 PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 
 
NOMOR 14 TAHUN 20 13 
 
TENTANG 
 
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA 
MILIK DAERAH , BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PIHAK KETIGA 
 
I. UMUM 
Dengan berlakunya Undang -Undang Nomor 32 Tahun 20 04 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
dimana dalam era otonomi daerah mengamanatkan bah wa daerah 
diharapkan mengurangi ketergantungan pembiayaan pemerintahan kepada 
sumber -sumber keuangan dari Pemerintah Pusat, maka perlu adanya 
terobosan -terobosan bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 
 Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang -Unda ng Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dalam rangka pengelolaan dan 
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam penyertaan modal 
pemerintah daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah . 
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana terseb ut diatas, maka perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
Kepada Badan Usaha Milik Daerah , Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak 
Ketiga . 
 
II. PASAL DEMI PASAL