Bagaimana redaksi normatif Pasal 12 dalam K.ABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PERATURANBUPATIBUTONTENGAH Nomor 11 Tahun 2022?
Norma hukum dalam K.ABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PERATURANBUPATIBUTONTENGAH Nomor 11 Tahun 2022 tentang , Pasal 12 berbunyi:

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), menyelenggarakan 
fungsi: 
a. pelaksanaan dan pengkoordinasian perumusan 
perencanaan program dinas; 
b. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan dan 
peyusunan anggaran dinas; 
c. pelaksanaan urusan umum, ketatalaksanaan, hukum 
kepegawaian, persuratan, rumah tangga, humas dan 
protocol serta urusan pendidikan dan pelatihan; 
d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dinas; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 11 
(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan 
teknis dan administrasi yang meliputi 
perencanaan,keuangan, urusan tata usaha, 
perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada 
semua unsur di lingkungan Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan; 
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. Bagian Kedua 
Sekretariat Pasal 10 
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan sasaran program Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan sesuai dengan peraturan dan petunjuk 
teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
b. pengelolaan keuangan; 
c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas pada para 
bawahan sessuai petunjuk teknis dan ketentuan yang 
berlaku agar tugas dapat dilaksanakan secara efektif 
dan efisien; 
d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah 
tangga dan barang milik Negara; 
e. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; 
f. penyusunan perencanaan di bidang Pekerjaan dan 
Kebudayaan; 
g. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan 
Kebudayaan; 
h. dan mengevaluasi serta mengkoordinasikan 
penyusunanlaporan; 
1. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 
umum bidang Pendidikan dan Kebudayaan; 
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. - 6 -