Apa yang diatur dalam Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Nomor 10 Tahun 2022 pada Pasal 17?
Berdasarkan Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Nomor 10 Tahun 2022 tentang PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH, BAB IV - TOGAS DAN FUNGSI Pasal 8, Pasal 17 menyebutkan bahwa:

huruf a, berkedudukan sebagai pelaksana teknis 
fungsional di bidang pengawasan internal pengelolaan 
keuangan di lingkungan pemerintah daerah kabupaten 
Buton Tengah; 
(2) Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas: 
a. melaksanakan reviu Rencana Kerja Anggaran; 
b. melaksanakan reviu Laporan Keuangan; 
c. melaksanakan pemeriksaan hibah/bantuan social; 
d. melaksanakan pendampingan, asistensi dan fasilitasi; 
e. mengawasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Alokasi 
Dana Desa. 
(3) Auditor dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
pengawasan, memiliki kewenangan : 
a. memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib 
diberikan oleh obyek yang diawasi dan pihak terkait; 
b. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang 
dan barang milik daerah, di tempat pelaksanaan 
kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan daerah 
serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, 
surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, 
pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait 
dengan penugasan; 
c. menetapkan jenis dokumen, data serta informasi yang 
diperlukan dalam penugasan pengawasan; 
d. memeriksa secara fisik setiap asset yang berada dalam 
pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan 
e. menggunakan tenaga ahli diluar tenaga Auditor jika 
diperlukan . 
(4) Jumlah Tenaga Fungsional Auditor diatur berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 17 
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 8 ayat (1) hutuf g, terdiri atas: 
a. Jabatan Fungsional Auditor; dan 
b. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) Bagian Keempat 
Kelompok Jabatan Fungsional - 9 -