Apa substansi hukum dari Pasal 44 Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945?
Materi muatan Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub lik, khususnya , Pasal 44, adalah:

(1) Pihak Yang Merugikan, Pengam pu, Yang Memperoleh 
Hak, atau Ahli Waris yang telah mel akukan penyetoran 
ganti Kerugian Negara ke kas negara sesuai dengan 
juml ah dan jangka waktu yang tercant um dalam 
SKTJM , SKP2KS , atau SKP2K, dinyatakan telah 
melaku kan pelunasan dan diterbitkan surat keterangan 
tanda lunas. 
(2) Surat keter angan tanda lunas sebagai mana dimaksud 
pada ayat ( 1) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja 
atau atasan Kepa la Satuan Kerja, untuk SKTJ M, 
SKP 2KS, atau SKP2K. 
(3) Surat keteranga n tanda lunas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling sedikit memua t: 
a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 
Mempero leh Hak, atau Ahli War is; 
b. jum lah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai 
dengan jum lah dan jangka waktu yang ditetapkan 
dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K; (5) Penjualan Barang Jaminan sebagai man a dimaksud 
pada ayat (2) dilaksanakan dengan : 
a. dilakukan berdasarkan surat kuasa dari Pihak 
Yang Merugikan, Pengampu , Yang Memp eroleh 
Hak, atau Ahli Waris kepada pejabat yang ditunjuk 
dalam surat pernyata an jamin an; 
b. hasil penjualan barang jamin an disetorkan ke kas 
negara sebesar jumlah Kerugian Negara dan sisa 
hasil penjualan di serahkan kepada Pihak Yang 
Meru gikan, Pengampu , Yang Memperoleh Hak, 
atau Ahli Waris; dan/ atau 
c. dalam hal penjualan barang jaminan belum dapat 
menutup seluruh juml ah Kerugian Negara, maka 
kekurangannya wajib dilunasi oleh Pihak Yang 
Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, 
atau Ahli Waris. - 40 - 
c. pernyataa n bahwa Pihak Yang Merugikan, 
Pengampu , Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris 
telah melakukan pelunasan ganti Kerugian 
Negara; 
d. pernyataan pengembalian barang jaminan , dalam 
hal surat keteranga n tanda lunas yang diterbitk an 
atas dasar pelunasan SKTJM ; dan 
e. pernyataa n pengembalian harta kekayaan yang 
disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas 
yang diterbitkan atas dasar peluna san SKP2 KS 
atau SKP2K. 
(4) Dalam h al surat keterangan tanda lunas diterbitk an 
atas dasar pelun asan SKTJM , pemberian surat 
keterangan tand a lunas kepada Pihak Yang Merugik an, 
Pengampu, Yang Mem peroleh Hak, atau Ahli Waris 
se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disertai dengan 
pengembalian dokum en yang terkait dengan 
penyerah an barang jaminan. 
(5) Dalam h al terdapat harta kekayaan Pihak Yang 
Merugikan yang telah disita atas dasa r SKP2KS atau 
SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas 
kepada Pihak Yang Merugikan, Pengam pu, Yang 
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) disertai dengan surat 
permoh onan pencabutan sita atas harta kekayaan 
kepada panitia urusan piutang negara. 
(6) Surat keteranga n tanda lunas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan kepada: 
a. Badan Pemeriksa Keuangan; 
b. Majelis; 
b. Pihak Yang Merugikan, Pengampu , Yang 
Memp eroleh Hak, atau Ahli Waris yang melakukan 
penyeto ran ganti Kerugian Negara; dan 
c. paniti a urus an piutan g negara yang melakuk an 
sita atas harta kekayaa n. 
(7) Ketentuan mengenai format surat keterangan tanda 
lunas sebagaimana dimaks ud pada ayat (1) dan ayat (3) - 41 -