Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 31 Tahun 2008 Pasal 20?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 31 Tahun 2008 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH, BAB IX - DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERAS I, USAHA MIKRO, KECIL, DAN, Pasal 20 mengatur sebagai berikut:

(1) Susunan organisasi Dinas Peri ndustrian, Koperasi, Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah, meliputi : 
a. Kepala. b. Sekretariat, membawahkan : 
1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan; 
2. Subbagian Keuangan; dan 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 
c. Bidang Industri, membawahkan : 
 1. Seksi Industri Hasil Pertanian; 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka; dan 
 3. Seksi Industri Alat Transportasi dan Telematika. 
d. Bidang Koperasi, membawahkan : 
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi; dan 2. Seksi Bina Usaha dan Permodalan Koperasi. 
e. Bidang Usaha Mikro, Kec il dan Menengah, membawahkan : 
1. Seksi Kelembagaan Usaha Mi kro, Kecil dan Menengah; 
2. Seksi Bina Usaha dan Permodalan Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah. 
f. Unit Pelaksana Teknis, dibentuk sesuai kebutuhan yang 
nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan lebih lanj ut dengan Peraturan Bupati; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsio nal sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
(2) Sekretariat sebagaimana dimaks ud pada ayat (1), dipimpin 
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 25 
(3) Bidang-Bidang sebagaimana dima ksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
(4) Sub-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seor ang Kepala Subbagi an yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 
(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. 
(6) Unit Pelaksana Teknis sebaga imana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Un it Pelaksana Teknis yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
(7) Kelompok jabatan fungsional se bagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh seorang t enaga fungsional senior yang ditunjuk oleh 
Kepala Dinas. 
(8) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan 
oleh Kepala Subbagian atau Kepala Seksi yang membidangi. 
(9) Bagan organisasi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
(10) Rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi, 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
 
 
26