Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 53 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 53 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang . 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaks anaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Magelang. 
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi 
dan tugas pembantu an dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang. 
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana 
teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu ; 
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi negara . 
9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi 
pemerintah. 
10. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pada instansi 
pemerintah jenjang paling rendah setara eselon II. 
11. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki J abatan 
Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II . 
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 
berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan 
pembangunan ; 
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang me nduduki Jabatan 
Administrasi pada instansi pemerintah. 
14. Jabatan Administrator adalah jabatan administrasi pada instansi pemerintah 
jenjang paling tinggi setara jabatan struktural eselon III . 
15. Jabatan Pengawas adalah jabatan administrasi pada instansi pemerin tah 
jenjang menengah setara jabatan struktural eselon IV . 
16. Jabatan Pelaksana adalah jabatan administrasi pada instansi pemerintah 
jenjang paling rendah setara jabatan struktural eselon V dan jabatan fungsional 
umum . 
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jab atan yang berisi fungsi dan tugas 
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 
18. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional 
pada instansi pemerintah. 
 - 3 - 19. Kelompok jabatan fungsiona l adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri 
dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 
berbagai kelompok sesuai keahliannya.