Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 NOMOR    39    TAHUN  2022 Nomor 39 Tahun 2022?
Ketentuan dalam NOMOR    39    TAHUN  2022 Nomor 39 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 22 TAHUN 2022, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Dana Insentif Kalurahan yang selanjutnya disingkat DIKal adalah 
dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah kepada Kalurahan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, 
dengan tuj uan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja 
berdasarkan evaluasi kinerja tata kelola keuangan, tata kelola 
pelayanan dasar, ekonomi , pengelolaan sampah, inovasi dan 
pembangunan manusia . 
2. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang 
merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia . 
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan . 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut 
APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan . 
 
4 
 
5. Penilaian Kinerja Kalurahan adalah proses mencatat, mengukur 
pencapaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Kalurahan dalam arah 
pencapaian misi Kalurahan melalui hasil -hasil yang ditampilkan 
berupa produk, jasa, ataupun suatu proses pelayanan publik 
masyarakat Kalurahan . 
6. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan 
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan 
sampah. 
7. Inovasi adalah proses pengembangan pengetahuan, keterampilan dan 
pengalaman di Kalurahan dalam melaksanakan pembangunan 
Kalurahan baik yang sudah ada atau terbaru yang dapat memberikan 
nilai tambah secara berkelanjutan, baik melalui pembangunan infra-
struktur, pengelolaan sumberdaya manusia, ekonomi dan sosial 
budaya. 
8. Kalurahan calon penerima DI Kal adalah Kalurahan yang memperoleh 
penilaian indikator kinerja dengan nilai tertinggi dengan berdasarkan 
hasil evaluasi kinerja tata kelola pemerintahan dan keuangan , 
pelayanan dasar , perekonomian , pengelolaan sampah , inovasi dan 
pembangunan manusia. 
9. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk ole h Bupati untuk melakukan 
evaluasi kinerja Kalurahan di tingkat kabupaten. 
10. Tim V erifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Panewu untuk melakukan 
verifikasi kinerja Kalurahan di tingkat kapanewon. 
11. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 
12. Bupati adalah Bupati Bantul. 
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya 
disingkat DPMK adalah Dinas Pe mberdayaan Masyarakat dan 
Kalurahan Kabupaten Bantul. 
15. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. 
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut 
BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pemba ngunan Daerah 
Kabupaten Bantul. 
5 
 17. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bantul. 
18. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut 
Dikpora adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 
Kabupaten Bantul. 
19. Kapanewon adalah sebutan kapanewon di wilayah Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten 
dan merupakan perangkat daerah Kabupaten . 
 
2. ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :