Apa saja yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959?
Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pemben tukan Daerah Tingkat II di Sula wesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 3 menetapkan:

Satu Data Indonesia Kabupaten Kolaka harus dilakukan berdasarkan 
prinsip sebagai berikut : 
a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus 
memenuhi Standar Data ; 
b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memiliki 
Metadata ; 
c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus 
memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan 
d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus 
menggunakan Kode Referensi dan/ a tau Data Induk. Pasal 2 
(1) Pengaturan Satu Data Indonesia Kabupaten Kolaka dimaksudkan 
untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan 
oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan , pelaksanaan , 
evaluasi dan pengendalian pembangunan . 
(2) Pengaturan Satu Data Indonesia Kabupaten Kolaka bertujuan untu k: 
a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat 
Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk 
mendukung perencanaan , pelaksanaan, evaluasi , dan pengendalian 
pembangunan; 
b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat , mutakhir , terpadu , 
dapat dipertanggungjawabkan , serta mudah diakses dan 
dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar peren canaan , 
pelaksanaan , evaluasi , dan pengendalian pembangunan ; 
c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta 
perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang 
berbasis pada data ; dan mendukung sistem statistik nasional 
sesuai peraturan perundang -undangan . 25. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan , 
kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data . - 5 - 
Bagian Keempat 
Interoperabilitas Data