Menurut PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor TAHUN Tahun 2021, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor TAHUN Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, pada BAB  I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Ral^at Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
Gubemur adalah Gubemur Jawa Tengah.
Bupati adalah Bupati Boyolali.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali.
Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 
Boyolali atau yang disebut dengan nama lain.
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat 
norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan 
oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang 
ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan 
perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan 
bersama Bupati.
Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Boyolali.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) 
tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun.2.
3.
4.
5.
6. 
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
15. Rencana.
-4-
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana 
Keija Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah 
instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara 
terencana, terpadu, dan sistematis.
Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah 
alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripuma 
DPRD.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda. 
Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan 
daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, 
penetapan, pengundangan , dan penyebarluasan.
Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum 
dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah 
tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan 
kebutuhan hukum masyarakat.
Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran 
daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya. 
Konsuitasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas 
rancangan produk hukum daerah.
Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah 
berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan 
rancangan sebelum ditetapkan.
Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor 
dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui 
jumlah rancangan perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum 
diberlakukannya penetapan dan pengundangan.
Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil Fasilitasi 
dengan rancangan Perda sebelum diberikan Noreg.
Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk 
mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
29. Evaluasi.
-5-
29. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang 
diatur sesuai Undang-Undang di bidang Pemerintahan Daerah dan 
peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian 
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan 
umum, dan/atau kesusilaan.
30. Bertentangan dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang 
menyebabkan terganggunya kerukunan an tar warga masyarakat, 
terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman 
dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama 
dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
31. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari 
pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan 
Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
32. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari 
pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan 
Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
33. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang 
melaksanakan tugas pemerintahan daerah sampai dengan pelantikan 
pejabat definitif.
34. Penjabat Sementara yang selanjutnya disingkat Pjs adalah pejabat tinggi 
madya / setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas 
Bupati dan Wakil Bupati karena Bupati dan Wakil Bupati Cuti di Luar 
Tanggungan Negara untuk melaksanakan Kampanye Bupati dan Wakil 
Bupati.
35. Hari adalah hari keija.
Bagian Kedua 
Ruang Lingkup