Apa substansi hukum dari Pasal 12 PERATURAN Nomor 861 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN Nomor 861 Tahun 2021 tentang SISTEM INFORMASI TERDUGA PENDANAAN TERORISME, khususnya BAB II - PELAKSANAAN, Pasal 12, adalah:

(1) PJK wajib melakukan pengayaan daftar pantau 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melalui 
kegiatan: 
a. verifikasi; dan 
b. pengkinian daftar nama dan informasi lain terkait 
terduga terorisme dan Pendanaan Terorisme beserta 
dengan informasi mengen ai pihak terkait yang 
melakukan Transaksi dengan Pengguna Jasa. 
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilakukan melalui pemadanan daftar pantau dengan 
Pengguna Jasa dan Transaksi Keuangan yang terdapat 
dalam basis data internal PJK (core basis data ). 
(3) PJK wajib memberikan konfirmasi dari hasil verifikasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke PPATK melalui 
aplikasi SIPENDAR.