Bagaimana redaksi normatif Pasal 14 dalam PERATURAN BUPATI BLORA Nomor 25 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BLORA Nomor 25 Tahun 2022 tentang SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU “GESANG ” UNTUK PENANGANAN, BAB VI - MEKANISME LAYANAN SLRT GESANG, Pasal 14 berbunyi:

huruf b merupakan upaya yang dilakukan 
Sekretariat Teknis SLRT dan Puskesos untuk mendatangi 
dan memastikan bahwa PPKS memperoleh pelayanan sosial 
dasar sesuai dengan kebutuhan. 
(2) Tujuan dilakukannya penjangkauan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mendata fakir miskin 
dan orang tidak mampu yang tinggal di Desa/Kelurahan 
tersebut yang belum menerima bantuan program 
perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 
(3) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan cara: 
a. mendatangi dan mengecek PPKS khususnya fakir 
miskin dan orang tidak mampu apakah masuk ke 
dalam DTKS; dan 
b. menyampaikan informasi program perlindungan sosial 
dan penanggulangan kemiskinan, seperti Kartu 
Indonesia Seha t (KIS), Kartu Indonesia Pintar ( KIP), 
Program Keluarga Harapan ( PKH), Program Sembako, 
dan lainnya.