Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 30 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 8 Tahun 2009.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 8 Tahun 2009 tentang , pada BAB VIII - PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI, Pasal 30 menjelaskan:

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi 
primer dan sekunder. 
Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh 
perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah. 
Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab 
perkumpulan petani pemakai air. 
Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan 
pembangunan jaringan irigasi tersier, Pemerintah Daerah dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier 
berdasarkan pe rmintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan 
memperhatikan prinsip kemandirian. 
 
 17 
Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari 
sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah Daerah dapat 
membangun jaring annya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan 
desain dari Pemerintah Daerah. 
 
Bagian Kedua 
Peningkatan Jaringan Irigasi