Apa bunyi lengkap Pasal 18 dalam PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 58 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 58 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, pada , Pasal 18 dinyatakan:

Undang -Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
sebagaimana telah diubah bebe rapa kali, terakhir 
SALINAN 
dengan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 34 
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - 
Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4880); 
3. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ; 
4. Undang -Unda ng Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 
2004, tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 
5. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peratura n Perundang -
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -
Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perub ahan atas Undang -Undang Nomor 12 
Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang -undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
7. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11); 
8. Peraturan Pemerintah Republik Ind onesia Nomor 38 
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 737); 
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemeri ntah Republik Indonesia Nomor 72 
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 187); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 80 T ahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015, Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 t ahun 2015 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan 
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan 
Penat aan Ruang; 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan 
Pengendalian Penataan Perangkat Daerah; 
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Penye taraan Jabatan Administrasi kedalam 
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 525); 
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 
Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struk tur 
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk 
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan 
Hulu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 
Tahun 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Rokan 
Hulu Tahun 2020 Nomor 15). 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 
PENATAAN RUANG KABUPATEN ROKAN HULU .