Apa bunyi lengkap Pasal 18 dalam PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 19 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 19 Tahun 1945 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH, pada , Pasal 18 dinyatakan:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 
4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4355); 
5. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 
6. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamb ahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
7. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4422); 
~ 2 ~ 
 
 
8. Undang -Undang Nomor 33 Ta hun 2004 tentang 
Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 
9. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasi onal Tahun 2005 -2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4700); 
10. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambaha n Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 
11. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495); 
12. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 
13. Undang -undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573); 
14. Undang -undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Neg ara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757). 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republi k Indonesia Nomor 4575); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 
17. Peraturan Pemerint ah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
; 
18. Peraturan Pemerintah No mor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 89); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6056). 
~ 3 ~ 
 
 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Ta hun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6322); 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323); 
23. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 
24. Peraturan Preside n Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 
25. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 
2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 10); 
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 20 20 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 20 20 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 20 Nomor 10); 
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan 
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
; 
28. Peraturan Mente ri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157). 
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pembangunan Daer ah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan dan Perubahan Peraturan Daerah Tentang 
RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 517); 
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur 
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
~ 4 ~ 
 
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 
Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 102); 
33. Peraturan Me nteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 
tentang Tata Kerja da n Penyelarasan Kerja serta 
Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim 
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim 
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
; 
35. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
; 
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Re publik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 202 2 
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 202 3 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 590); 
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 52); 
39. Peraturan Daerah Provins i Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Sulawesi Barat Tahun 2014 –2034 (Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68); 
40. Peraturan Gubernur Sulaw esi Barat Nomor 9 Tahun 2022 
Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Tahun 2023 -2026 (Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor … ) ; 
41. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene 
(Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2010 Nomor 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabup aten 
Majene Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah 
Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 9); 
~ 5 ~ 
 
42. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2012 
tentang Rencana Pe mbangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Majene Tahun 2005 -2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 9) ; 
43. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kabupaten Majene (Lembaran Daera h Kabupaten Majene 
Tahun 2012 Nomor 12) ; 
44. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 22 Tahun 
2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
RSUD Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene 
Tahun 2012 Nomor 22); 
45. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahu n 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 
Nomor 24) ; 
46. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Majene Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabup aten 
Majene Tahun 2021 Nomor 3); 
47. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok -
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7); 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG RENCANA 
KERJA PEMERINTAH DA ERAH KABUPATEN MAJENE 
TAHUN 202 3