Apa norma yang terkandung dalam Pasal 2 KABUPATEN KOLAKA PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 29 Tahun 1959?
Substansi KABUPATEN KOLAKA PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-da erah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 1959, khususnya , Pasal 2, memuat:

BAB II 
PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI 10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutn ya disingkat UPTD adalah 
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah; 
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Da erah yang selanjutnya di singkat 
Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupat en Kolaka ; 
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu . -5- 
Dalam melaksanakan tugas sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 6, UPTD 
Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi : Pasal 7 UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempun yai tugas 
meng koordinasikan dan melaksanakan kegiatan teknis dalam memberikan 
layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, 
diskrimin asi, perlindungan khusus , dan masalah lainn ya. Pasal 6 (1) Susunan Organ isasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri 
atas : 
a. kepala UPTD ; 
b. sub bagian tata usah a; dan 
c. kelompok jabatan fungsional . 
(2) Bagan Struktur UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak s ebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lamp iran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bup ati ini. Pasal 5 Bagian Kedua 
Susunan Organis asi, Togas dan Fungs i 
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak ( 1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas. 
(2) UPTD sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD 
yang berada di bawah dan bertanggun g jawab kepada Kepala Dinas . 
(3) UPTD merupak an bagian dari perangkat daerah. Bagian Kesatu 
Keduduk an