Jelaskan isi kandungan Pasal 9 dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 24 Tahun 2021.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 24 Tahun 2021 tentang SUSUN AN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN, ketentuan pada BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 9 berbunyi:

Kepala Dinas, mempunyai tugas : 
memimpin, mem bina dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan 
pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman 
modal dan pelayanan terpadu satu pintu ; 
mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, program/ 
kegiatan/ sub kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan 
terpadu satu pintu ; 
6 
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 
dan tugas pembantuan serta pelaksanaan kebijakan, program/ 
kegiatan/ sub kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan 
terpadu satu pintu ; 
mempertanggung jawabkan capaian kinerja Dinas atas pelaksanaan 
urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan 
kebijakan, program/ kegiatan/ sub kegiatan di bidang penanaman modal 
dan pelayanan terpadu satu pintu . 
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas s ebagaimana dimaksud pada ayat 
, menyelenggarakan fungsi : 
perumusan rencana strategi dan kebijakan daerah penanaman modal 
dan pelayanan terpadu satu pintu ; 
pengendalian pelaksanaan rencana strategi dan kebijakan daerah di 
bidang penanaman modal dan pela yanan terpadu satu pintu ; 
pengoordinasian pelaksanaan rencana strategi dan kebijakan di bidang 
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ; 
peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang penanaman modal 
dan pelayanan terpadu satu pintu ; 
pemantauan , pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang 
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ; 
pengendalian pelaksanaan administrasi Dinas; dan 
penyelenggaraan pengendalian internal, akuntab ilitas kinerja dan 
laporan capaian kinerja serta laporan penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu . 
 
Bagian Kedua 
Sekretariat Dinas