Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 101 Tahun 2016 pada Pasal 26?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 101 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 95 TAHUN 20 16, Pasal 26 menyebutkan bahwa:

E 
Subbidang Penyuluhan dipimpin oleh seorang kepala 
subbidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di 
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 
Bidang Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan 
Penyuluhan. 
Subb idang Penyuluhan, mempunyai tugas membantu 
Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, 
dan Penyuluhan dalam memimpin, menyelenggarakan, 
mengatur, membina, mengendalikan, 
mengoordinasikan , memantau, mengevaluasi, dan 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada 
Subb idang Penyuluhan sesuai dengan lingkupnya 
berdasar kan ketentuan peraturan perundang -
undangan . 
Untuk melaksanakan tugas s ebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Subb idang Penyuluhan mempunyai fungs i 
sebagai berikut : 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang penyuluhan; 
penyiapan bahan pemberian dukungan atas 
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang 
penyuluhan; 
penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan tugas 
di bidang penyuluhan; 
penyusunan rencana dan program kerja Subbidang 
Penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan 
tugas kepada bawahan dan penyuluh; 
pembinaan dan memotivasi bawahan dalam 
pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan 
pengembangan karir bawahan dan penyuluh; 
pemantauan, pengendalian, pengevaluasian dan 
penilaian pelaks anaan tugas bawahan dan penyuluh; 
penyiapan 10bahan dan rencana program kebijakan 
pembangunan di bidang Penyuluhan; 
penyiapan bahan pengembangan bahan/materi dan 
media penyuluhan; 
penyiapan bahan pengembangan sistem dan metode 
penyuluhan; 
penyiapan bahan dan rencana program kebijakan 
penerapan teknologi dan informasi penyuluhan; 
penyiapan bahan inventarisasi, identifikasi, pola 
penyusunan program dan program penyuluhan serta 
rencana kerja penyuluhan; 
penyiapan bahan analisa kebutuhan, identifikasi dan 
keperluan dalam penyusunan program dan program 
penyuluhan serta rencana kerja penyuluhan; 
 
 
 
 
 
 
 11 
penyiapan bahan inventarisasi, identifikasi dan pola 
pengembangan informasi penyuluhan pertanian, 
penyebaran informasi, metode informasi dan 
publikasi hasil pembangunan pertanian; 
penyiapan bahan inventarisasi, identifikasi dan 
analisa kebutuhan publikasi informasi, pameran 
pembangunan dan yang sejenis dengan penyebaran 
informasi lainnya; 
penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja 
terkait dalam rangka peni ngkatan penyuluhan; 
penyiapan bahan saran dan pertimbangan kepada 
Kepala Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Manusia 
dan Penyuluhan yang berkaitan dengan kegiatan di 
bidang penyuluhan dalam rangka pengambilan 
keputusan/kebijakan; 
penyiapan bahan laporan kepada Kepala Bidang 
Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan 
Penyuluhan setiap selesai melaksanakan 
tugas/penugasan; 
penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran 
Subbidang Penyuluhan; 
pengevaluasian, pelaporan dan monitoring; 
pembinaan staf yang ada di bawahnya; dan 
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang -undangan. 
 
 
3. Diantara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) bab yakni