Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 10 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor to Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor to Tahun 2022 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN, pada BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 10 menjelaskan:

(1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas 
menyelenggarakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, 
lembaga adat dan masyarakat hukum adat, dan 
pembangunan kawasan perdesaan. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana di bidang 
pemberdayaan masyarakat desa; 
 
 
b. identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat , 
dan penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan 
desa adat; 
c. fasilitasi penataan, pemberdayaan, pendayagunaan dan 
peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga 
kemasyarakatan desa, lembaga adat dan masyarakat 
hukum adat; 
d. fasilitasi sarana dan prasarana kelembagaan lembaga 
kemasyarakatan desa, lembaga adat dan masyarakat 
hukum adat; 
e. fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan, sarana dan 
prasarana desa; 
f. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan 
pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli 
desa; 
g. fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi 
tepat guna; 
h. fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat; 
i. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan 
perlindungan masyarakat Desa; 
j. fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan 
gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan 
keluarga; 
k. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di 
bidang kawasan permukiman; dan 
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
(3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Kelompok Jabatan 
Fungsional. 
 
Bagian Kelima 
Kelompok Jabatan Fungsional