Menurut PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor 28 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 9?
Pasal Pasal 9 dalam PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor 28 Tahun 2016 tentang SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH, pada BAB IV - PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG, menyatakan:

(1) Pemerintah Daerah provinsi mempunyai tugas dan 
wewenang: 
a. mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, dan pengembangan SPMI -Dikdasmen 
di satuan pendidikan pada pendidikan menengah 
dan pendidikan khusus; 
b. melakukan pembinaan, pembimbingan, 
pendampingan, pengawasan, dan pengendalian 
satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI -
Dikdasmen pada pendidikan menengah dan 
pendidikan khusus; 
c. memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan dan 
pelaksanaan SPMI -Dikdasmen di satuan pendidikan 
pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus 
-12- 
 
berdasarkan data dan informasi dal am sistem 
informasi mutu pendidikan; 
d. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan 
pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan 
e. menyusun rencana strategis peningkatan mutu 
pendidikan berdasarkan pemetaan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf c. 
(2) Dalam melaksan akan tugas dan wewenang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Pemerintah provinsi membentuk 
tim penjaminan mutu pendidikan bagi pendidikan 
menengah dan pendidikan khusus. 
(3) Tim penjaminan mutu pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang: 
a. melakukan pembinaan, pembimbingan, 
pendampingan, dan supervisi terhadap satuan 
pendidikan dalam pengembangan SPMI -Dikdasmen 
di satuan pendidikan pada pendidikan menengah 
dan pendidikan khusus; 
b. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan 
SPMI -Dikda smen di satuan pendidikan pada 
pendidikan menengah dan pendidikan khusus 
berdasarkan data dan informasi dalam sistem 
informasi mutu pendidikan di tingkat provinsi; dan 
c. menyusun laporan rekomendasi strategi 
peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi 
kepada Pemerintah Provinsi. 
(4) Tim penjaminan mutu pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas unsur: 
a. bidang pada dinas pendidikan ; 
b. pengawas sekolah ; dan 
c. dewan pendidikan. 
(5) Pemerintah Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas 
dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melakukan koordinasi dan kerja sama dengan LPMP 
sebagai perwakilan Direktorat Jenderal di daerah. 
 
-13-