Apa saja yang diatur dalam Pasal 18 KET ENTUAN UMUM Meneta pkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN Nomor 5 Tahun 2016?
Ketentuan dalam KET ENTUAN UMUM Meneta pkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN Nomor 5 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN , SUSUNAN, Pasal 18 menetapkan:

huruf c, mempun yai tugas: 
a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan dan pelaksana an 
kebijakan pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan 
bidang pariwisata ; 
b. menyiapkan bahan monitoring , evaluasi dan pelaporan pelaksan aan 
kebijakan pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga , dan -13 - 
(1) Bagian Hukum , terdiri atas : 
a. Sub Bagian Perund ang-undangan; 
b. Sub Bagian Bantu an Hukum ; 
c. Sub Bagian Dokum entasi dan Informasi. Pasal 22 Dalam me laksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian 
Hukum menye lenggar akan fungsi : 
a. Penyia pan bahan perumusan dan pengoordin asian perumusan kebijakan 
daerah di bidang perundang- undangan , bantuan hukum s erta 
dokume ntasi dan informasi; 
b. penyia pan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 
di bidang perundan g-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan 
informasi ; 
c. penyia pan bahan pelaksan aan pemanta uan dan evalu asi di bidang 
perun dang-undangan, bantuan huku m serta dokumentasi dan informasi ; 
dan 
d. pelaksaaan fung si lain yang diberikan oleh Asis ten Pemerintahan dan 
Kesejahte raan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. Pasal 21 Bagian Hukum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumu san kebijakan daerah , 
pengoor dinasian perumu san kebijakan daerah, pengoor dinasian 
pelaksanaan tuga s Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan 
evaluasi di bidang perundan g-undan gan, bantuan hukum dan dokum entasi 
dan informasi. Pasal 20 bidang pariwisata; dan 
c. menyia pkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan 
pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga , pariwi sata dan 
kema syarakatan lainnya. -14- 
(1) Sub Bagian Perundang -undangan sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 22 
huruf a, mem punyai tugas : 
a. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah; 
b. melaksanakan harmonis asi dan sinkronisasi produk hukum daerah ; 
c. menyia pkan bahan penjelasan Kepala Daerah dalam pros es pene tapan 
Peraturan Daerah; 
d. menyiapkan bahan analisa dan kajian produk hukum daerah; 
e. melaksanakan pembinaan penyusunan produk hukum Daerah; 
f. menyiapkan bahan administrasi pengundangan dan autentifik asi 
produk hukum daerah ; 
g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produ k hukum 
daerah . 
(2) Sub Bagian Bantuan Hukum s ebagaimana dimaks ud dalam Pasal 22 ayat 
(1) huruf b, mempunyai tugas: 
a. melaksanakan koordinasi permasalahan hukum dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah; 
b. melaksanakan fa silitas i bantuan hukum , konsultasi hukum dan 
pertim bangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur 
pemerintah daerah dalam sengk eta hukum baik di dalam maupun di 
luar pengadilan; 
c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam penanganan 
perkara hukum ; 
d. melaksanakan koordinas i dan evaluasi penegakan dan perlindung an 
Hak Asasi Manus ia (HAM) ; 
e. menyia pkan bahan penyusunan pendapat hukum (legal opinion ); dan 
f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terha dap hasil penanganan 
perkara s engketa hukum 
(3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam