Apa substansi hukum dari Pasal  1 PERATURAN  GUBERNUR JAMBI Nomor 16 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN  GUBERNUR JAMBI Nomor 16 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Swatantra, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal  1, adalah:

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Provinsi Jambi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi . 
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi. 
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. 
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Provinsi Jambi. 
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Provinsi Jambi 
7. Desa adalah Desa di Provinsi Jambi. 
 
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 
9. Bantuan Keu angan adalah bantuan keuangan Provinsi ke Desa dianggarkan 
pada APBD Provinsi Jambi pada tahun berkenaan . 
10. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa yang selanjutnya disingkat 
BKBK adalah Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi kepada Desa . 
11. Sisa L ebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat Si LPA adalah 
Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) 
periode anggaran. 
12. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 
Penge ndalian Pe nduduk. 
13. Badan Pe ngelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat 
BPKPD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi 
Jambi . 
14. Program Jambi MANTAP adalah Terwujudnya Visi Jambi Maju, Aman, 
Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho All ah SWT , melalui 
memantapkan Tata kelola Pemerintah an, memantapkan Perekonomian 
Masyarakat dan Daerah, serta Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia. 
15. Penerima Bantuan adalah Desa di Provinsi Jambi . 
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD a dalah 
rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur 
untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh 
Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.