Bagaimana redaksi normatif Pasal 6 dalam PERATURAN WA LIKOTA DUMAI Nomor 56 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN WA LIKOTA DUMAI Nomor 56 Tahun 2021 tentang PIAGAM AUDIT INTERN, BAB III - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 6 berbunyi:

Peraturan Wali Kota ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Dumai. 
 
Ditetapkan di Dumai 
pada tanggal 29 Oktober 2021 
 
 
Diundangkan di Dumai 
pada tanggal 29 Oktober 2021 
SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI, 
dto 
H. INDRA GUNAWAN, S.IP.,M.Si 
BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 46 SERI E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DUMAI 
NOMOR 56 TAHUN 2021 
TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI 
 
PIAGAM AUDIT INTERN 
1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, monitoring 
dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi 
organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan 
telah dilaksanakan sesuai dengan tola k ukur yang telah ditetapkan se cara efektif 
dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan 
yang baik. 
2. Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan 
tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah. 
3. Inspektorat memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem 
informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada instansi/ OPD di lingkup 
Pemerintah Daerah yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi pengawasan inte rn serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam 
lampiran piagam ini. 
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan OPD/Unit Kerja 
Pemerintah Daerah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian 
yang baik melalui: 
a. penegakan integ ritas dan nilai etika; 
b. komitmen terhadap kompetensi; 
c. kepemimpinan yang kondusif; 
d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 
e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 
f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembi naan sumber 
daya manusia; dan 
g. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. 
5. Penjelasan atas Piagam Audit Intern ini adalah sebagaimana tercantum dalam 
lampiran piagam ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam ini. 
6. Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan 
maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin 
keselarasan dengan praktik -praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan 
lingkungan organisasi dan perkembangan praktik -praktik penyelenggaraan tugas 
dan fungsi pemerintah. 
 
 LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DUMAI 
NOMOR 56 TAHUN 2021 
TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI 
 
PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN 
APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH 
A. Pendahuluan. 
1. Piagam Audit Intern (Intern Audit Charter) merupakan dokumen formal yang 
menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern 
oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. 
2. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Walikota terhadap arti 
pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di 
lingkungan Pemerintah Daerah. 
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang 
dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan 
pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, ya ng terdiri dari Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal 
Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, 
Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit 
pengawasan intern pada Kesekr etariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga 
Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada 
Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang - 
undangan. 
B. Kedudukan Dan Peran Inspektorat. 
1. Inspektorat merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota. 
2. Inspektorat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya memiliki peran 
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. 
3. Struktur da n kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut: 
a. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggara Pemerintah Daerah; 
b. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur Daerah dalam melaksanakan tugasnya 
bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis admini stratif 
mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah; 
c. Inspektur sebagaimana dimaksud pada angka (2) diangkat dan diberhentikan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku; 
d. Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Inspektur; 
e. Inspektur Pembantu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Inspektur; 
f. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada 
Sekretaris; 
g. Kelompok jabatan fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Calon Pegawai Negeri 
Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu satuan organisasi 
yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan 
 
 untuk kenaikan pang katnya tidak disyaratkan dengan angka kredit; dan 
h. Kelompok jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan 
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya , didasarkan pada ke ahlian 
dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan 
pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. 
C. Visi Dan Misi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 -2026 . 
1. Visi. 
Visi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 -2026 Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yaitu 
“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul 
dan Bertumpu pada Budaya Melayu ”. 
Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di 
dalamnya, yaitu: 
1) Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri merupakan perwujudan dari 
kegiatan perekonomian Kota Dumai yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa 
kepelabuhanan dan industri. Kota Dumai terletak di pesisir timur pulau 
Sumatera merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk 
dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri. 
2) Tahun 2026 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk 
pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021 -2026 yang realisasi 
pencapaiannya diukur dengan indikator -indikator yang telah ditetapkan. 
 
2. Misi. 
Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka ditetapkan misi Pemerint ah Kota 
Dumai periode Tahun 2021 -2026 sebagai berikut : 
1. Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada 
kepelabuhanan dan industr i. 
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu . 
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas. 
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelol a Kepemerintahan daerah yang baik . 
 
Inspektorat Daerah Kota Dumai menyadari bahwa keberadaannya 
diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang berharga bagi Pemerintah Kota 
Dumai khususnya dan masyarakat pada u mumnya. Melalui pengawasan yang 
dilakukannya, Inspektorat Daerah Kota Dumai berusaha memotivasi auditan untuk 
melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Dumai sesuai 
ketentuan perundang -undangan yang berlaku serta berusaha memberikan 
kontribusi kepada Pemerintah Kota Dumai dan masyarakat. Inspektorat Daerah 
Kota Dumai berada pada Misi ke IV yaitu ” Meningkatkan Kualitas Tata Kelol a 
Kepemerintahan Daerah Yang Baik ”. Inspektorat Daerah Kota Dumai berperan 
menciptakan manajemen kepemerintahan yang baik sehingga Pemerintah Kota 
Dumai dapat memberikan pelayanan prima yang maksimal kepada masyarakat 
umum secara efektif, efisien, serta responsif. 
 
 
 
 
 
 D. Tugas Pokok Dan Fungsi I nspektorat Daerah Kota Dumai . 
1. Tugas pokok Inspektorat Daerah Kota Dumai adalah melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kota, pelaksanaan pembinaan atas 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan urusan Pemerintahan 
Kecamatan/Kelurahan. 
2. Fungsi Inspektorat Daerah Kota Dumai adalah sebagai berikut: 
a. perencanaan program pengawasan; 
b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan 
c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. 
3. Inspektorat Daerah Kota Dumai terdiri dari: 
a. Inspektur Daerah; 
b. Sekretariat meliputi: 
1. Subbagian Perencanaan; 
2. Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan 
3. Subbagian Umum dan Keuangan. 
c. Inspektur Pembantu I; 
d. Inspektur Pembantu II; 
e. Inspektur Pembantu III; 
f. Inspektur Pembantu IV; 
g. Inspektur Pembantu V; dan 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 
4. Inspektur. 
Inspektur mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, 
membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan 
kebijakan teknis pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan 
Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pem erintahan Daerah dan 
pelaksanaan urusan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan. 
5. Sekretaris. 
Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan tugas -tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang 
meliputi pengkoordinasian p enyusunan program, pengelolaan umum dan 
kepegawaian serta pengelolaan keuangan. 
Sekretaris mempunyai fungsi: 
a. Pengkoordinasian perumusan program kerja dan anggaran pengawasan, 
penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang -undangan dan 
pengadministrasian kerja sama; 
b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan 
penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian 
kinerja; 
c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan; 
d. Pengelolaan kepegawaian, tata usah a, perlengkapan dan rumah tangga; dan 
e. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan 
lingkup fungsinya. 
 
Sekretaris membawahi: 
 
a. Sub Bagian Perencanaan. 
Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan 
dan pengendalian rencana/program k erja pengawasan, menghimpun dan 
 
 menyiapkan rancangan peraturan perundangan, kerjasama pengawasan dan 
dokumentasi. 
Adapun uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan meliputi: 
1) mengoordinasi penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat 
Daerah; 
2) mengoordinasi penyiapan re ncana program kerja pengawasan; 
3) mengoordinasi dan menyusun peraturan perundang -undangan serta 
pengelolaan dokumentasi hukum; 
4) mengoordinasi dan melakukan kerjasama pengawasan dengan APIP 
lainnya dan Aparat Penegak Hukum; 
5) mengkoordinasi evaluasi dan penialian reformasi birokrasi; 
6) mengkoordinasi evaluasi dan penilaian sistem akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah; 
7) mengkoordinasi pengendalian manajemen kebijakan KDH; dan 
8) menyiapkan bahan tugas -tugas lain yang dibe rikan sesuai dengan lingkup 
tugasnya. 
 
b. Subbagian Analisis dan Evaluasi. 
Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan 
administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi dan pendokumentasian 
pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan. 
Adapun ur aian tugas Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi meliputi: 
1) Menginventarisasi hasil pengawasan; 
2) mengoordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan; 
3) menyusun laporan dan pendo kumentasian hasil analisis ; 
4) mendokumentasikan hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; 
5) melaksanakan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja 
Inspektorat Daerah; 
6) mengkoordinasi peningkatan kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal 
Pemerintah; dan 
7) menyiapkan bahan tugas -tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup 
tugasnya. 
 
c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan . 
Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas 
melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah 
tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntasi, verifikasi, 
pembukuan dan pelaporan keuangan . 
Adapun Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum meliputi: 
1) melaksanakan administrasi kepegawaian; 
2) melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah; 
3) melaksanakan urusan perlengkapan; 
4) melaksanakan urusan rumah tangga; 
5) pelaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan 
pemeriksaan keuangan; 
6) melaksanakan perbendaharaan; 
7) melaksanakan verifikasi, akuntasi dan pelaporan keuangan; 
8) mengkoordinasi peningkatan sist em pengendalian intern pemerintah; dan 
9) menyiapkan bahan tugas -tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup 
tugasnya. 
 
6. Inspektur Pembantu I, II, III, IV, dan V . 
Inspektur Pembantu I, II, III dan IV mempunyai tugas pokok memimpin, 
merumuskan, mengatur , membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan 
mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pengawasan terhadap pelaksanaan 
 
 urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah dan pelaksanaan urusan Pemerintah Kecamatan da n 
Kelurahan. 
 
Uraian tugas Inpektur Pembantu I, II, III dan IV meliputi: 
a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan 
penyelenggaraan pengawasan daerah di I, II, III dan IV; 
b. penyeleggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan 
pengawasan daerah di I, II, III dan IV; 
c. pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang pengelolaan penyelenggaraan 
pengawasan daerah di I, II, III dan IV; 
d. perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan 
penyelenggaraan pengawasan daerah di I, II, III dan IV; 
e. penetapan perumusan pembinaan penerapan tindak lanjut hasil pengawasan 
dan pemeriksaan di I, II, III dan IV; 
f. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan 
penyelenggaraan pengawasan daerah di I, II, III dan IV; 
g. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas 
pengawasan di I, II, III dan IV; 
h. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyelenggaraan pengawasan 
daerah di I, II, III dan IV; 
i. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyelengg araan pengawasan daerah 
di I, II, III dan IV; 
j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 
dan 
k. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit 
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan 
penyeleng garaan pengawasan daerah di I, II, III dan IV. 
Inspektur Pembantu V mempunyai tugas pencegahan korupsi, audit investigatif 
terhadap kasus -kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan 
negara/daerah dan pemberian keterangan ahli . 
Uraian tugas Inpe ktur Pembantu V meliputi: 
a. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang 
investigasi; 
b. pelaksanaan koordinasi penanganan Pengaduan Masyarakat dan informasi 
dari media; 
c. pelaksanaan Kerjasama pengawasan dengan lembaga/ Instansi Pengawasan 
dan aparat penegak hukum terkait bidang pencegahan dan investigasi; 
d. pelaksanaan audit investigatif atas permintaan terhadap kasus -kasus 
penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah 
e. melakukan Pemeriksaan Khusus atau pemeriksaan Investigaif de ngan 
memfokuskan Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), penyalahgunaan 
wewenang, Hambatan dalam pelayanan publik, Pelanggaran Disiplin Aparatur 
Disiplin Negara ; 
f. melakukan k oordinasi dan kerjasama dengan Aparat Pengawas Internal 
Pemerintah (APIP) lainn ya dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam 
penanganan Pengaduan atau pelaporan masyarakat; 
g. melaksanakan koordinasi audit investigasi atas hasil audit Irban I, II, III dan 
IV yang dianggap perlu ditindak lanjuti; 
h. pelaksanaan pemantauan dan Pemuktahiran Tindak Lanjut hasil Invetigasi; 
i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur. 
 
7. Kelompok Jabatan Fungsional. 
Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional tertentu diatur lebih lanjut 
setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjan gnya oleh Walikota sesuai dengan 
peraturan perundang -undangan yang berlaku. Jabatan fungsional tertentu di 
 
 Inspektorat terdiri dari Auditor dan PPUPD : 
a. Auditor. 
Auditor mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang 
untuk melakukan pengawasan in tern pada instansi pemerintah, lembaga 
dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang diduduki oleh PNS 
dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang 
berwe wenang. 
b. PPUPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan). 
PPUPD mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang 
untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan 
pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai de ngan 
ketentuan peraturan perundang -undangan yang diduduki oleh PNS. 
E. Kewenangan Inspektorat Daerah Kota Dumai . 
Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, 
Inspektorat Daerah Kota Dumai memiliki kewenangan untuk : 
1. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, asset dan 
personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan 
intern. 
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang 
menjadi obyek pengawasan dan p egawai lain yang diperlukan dalam rangka 
pelaksanaan pengawasan. 
3. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Walikota dan 
berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya. 
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor ekstern. 
5. Mengalokasikan sumbe r daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan 
lingkup pengawasan intern. 
6. Menerapkan teknik -teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan 
intern. 
7. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik 
yang berasal dar i intern maupun ekstern Pemerintah Daerah dalam rangka 
pelaksanaan fungsi pengawasan intern. 
F. Tanggung Jawab Inspektorat Daerah Kota Dumai . 
Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat bertanggungjawab 
untuk: 
1. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme 
Auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan 
mengacu kepada standar audit yang berlaku. 
2. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan 
Tahunan (PKPT) yang pedul i risiko, khususnya dalam hal penentuan skala 
prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan 
sumber daya pengawasan. 
3. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat 
menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal. 
4. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. 
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas 
pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Walikota. 
G. Tujuan, Sasaran, Dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Daerah Kota D umai . 
Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat adalah untuk 
memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu: 
1. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern yang efektif dengan 
 
 melibatkan peran serta OPD dan masyar akat untuk mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik pada Pemerintah Daerah. 
2. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern yang efektif dan 
mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan. 
Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern t ersebut, maka lingkup 
pengawasan Inspektorat Daerah meliputi: 
1. Audit operasional/kinerja secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Pemerintah Daerah. 
2. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah 
Daerah. 
3. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti reviu 
atas laporan keuangan Pemerintah Daerah/LKPD, reviu atas laporan 
akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah/LKj dan reviu RKA, reviu 
RPJMD, reviu RKPD dan reviu Renja. 
4. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti 
evaluasi SAKIP dan evaluasi atas SPIP. 
5. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, 
dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. 
6. Penugasan lain berdasarkan perintah pimpinan serta berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang -undangan yang berlaku. 
H. Kode Etik dan Standar Audit APIP. 
Piagam audit internal mensyaratkan bahwa APIP dalam melaksanakan pekerjaannya 
harus senantiasa me ngacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur 
dalam Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). 
I. Persyaratan APIP Yang Duduk Dalam Inspektorat Daerah Kota Dumai . 
Persyaratan Auditor Intern yang duduk dalam Inspektorat sekura ng-kurangnya 
meliputi: 
1. Memiliki sertifikat JFA, JF PPUPD dan atau sertifikasi lain di bidang pengawasan 
pemerintah dan persyaratan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan tentang Jabatan Fungsional APIP. 
2. Memiliki integritas dan p erilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif 
dalam pelaksanaan tugasnya. 
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu 
lain yang relevan dengan bidang tugasnya. 
4. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP yang berlaku. 
5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang -undangan. 
6. Memahami prinsip -prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajem en risiko. 
7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan 
profesionalismenya secara terus -menerus. 
J. Larangan Perangkapan Tugas Dan Jabatan APIP. 
1. APIP tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang 
diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan 
independensi seorang APIP. 
2. Auditor Intern tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural. 
 
K. Hubungan Kerja Dan Koordinasi. 
Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, 
Inspektorat perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan OPD (selaku objek 
pengawasan), APIP lainnya, aparat pengawasan ekstern, aparat penegak hukum dan 
pihak terkait lainn ya sesuai dengan ketentu an peraturan perundang -undangan, 
sebagai berikut: 
 
 1. Inspektorat Daerah Kota Dumai Dan Perangkat Daerah: 
a. dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara 
Inspektorat dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara APIP dan 
auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa. 
b. dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan 
kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang 
lingkup penugasan. 
c. Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit y ang 
diberikan oleh Inspektorat Kota Dumai dan melaporkan tindak lanjut beserta 
status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kota Dumai sesuai 
dengan prosedur yang berlaku. 
2. Inspektorat Daerah Kota Dumai Dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara Dan Reformasi Birokrasi: 
a. Inspektorat harus menggunakan kebijakan dan peraturan -peraturan dibidang 
pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dalam 
menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat. 
b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang 
diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan 
pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional dan mengurangi tumpang 
tindih pelaksana an pengawasan. 
c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan 
hasil pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. 
d. Koordinasi terkait Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan 
Koordinasi terkait Evaluasi Penilaian SAKIP pad a Perangkat Daerah . 
 
3. Inspektorat Daerah Kota Dumai Dan Apara t Pengawasan Ekstern: 
a. Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern 
selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi 
maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahas an temuan audit. 
b. Inspektorat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk 
mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat. 
c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan 
aparat pengawasan ekstern merupakan b ahan pengawasan bagi Inspektorat 
terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi. 
d. Inspektorat Kota Dumai menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana diamanatkan oleh Undang - 
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara. 
4. Inspektorat Daerah Kota Dumai Dengan Kementrian Dalam Negeri: 
a. Inspektorat menjadi mitra kerja Kementrian Dalam Negeri Selaku Pembina 
JFPPUPD . 
b. Inspektorat harus menggunakan peraturan -peraturan di b idang JF PPUPD 
yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri. 
c. Mempedomani kebijakan pengawasan (jakwas) dalam penyusunan Program 
Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). 
d. Melakukan tugas -tugas mandatory dan berkoordinasi dengan Inspektorat 
Jendral dalam pelaksanaan pengawasan mandatory serta melaporkan 
pelaksanaan mandatory tersebut seperti (asistensi Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat, percepatan penyerapan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah). 
 
5. Inspektorat Daerah Kota Dumai Dan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan ( BPKP ). 
a. Inspektorat menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina Penyelenggaraan SPIP 
 
 dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern 
pemerintah yang meliputi: 
1) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP; 
2) sosialisasi SPIP; 
3) pendidikan dan pelatihan SPIP; 
4) pembimbingan dan kon sultansi SPIP; dan 
5) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. 
b. Inspektorat membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP 
untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 
meningkatkan kualitas Laporan K euangan Pemerintah Daerah (LKPD). 
c. Inspektorat harus menggunakan peraturan -peraturan di bidang JFA yang 
dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina JFA. 
6. Inspektorat Daerah Kota Dumai dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) : 
a. Mendukung program pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for 
Prevention (MCP); 
b. Mendukung program strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK); 
c. Mendukung program survey penilaian integritas; 
d. Mendukung program Unit pengendalian gratifikasi (UPG). 
 
7. Inspektorat Daerah Kota Dumai Dengan Inspektorat Provinsi. 
a. Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi Inspektorat Provinsi selama 
pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun 
sebagai mitra OPD pada saat pembahasan temuan audit. 
b. Inspektorat dapat berkoordinasi deng an Inspektorat Provinsi untuk 
mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat. 
c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan 
Inspektorat Provinsi merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap 
penyelenggaran tugas dan fungsi instansi. 
L. Penilaian Berkala. 
1. Inspektorat secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang dan tanggung 
jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan 
pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya. 
 
2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Wali Kota.