Jelaskan isi kandungan Pasal 122 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008 tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, ketentuan pada BAB VII - LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA, Pasal 122 berbunyi:

(1) Penyesuaian APBD dengan per kembangan dan/atau perubahan 
keadaan, dibahas bersama DP RD dengan pemerintah daerah 
dalam rangka penyusunan prak iraan perubahan atas APBD 
tahun anggaran yang bersangk utan, apabila terjadi: 
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan 
umum APBD; 
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran 
anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis 
belanja; 
c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; 
d. keadaan darurat; dan e. keadaan luar biasa. 
(2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan 
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang 
selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 
(3) Keadaan darurat sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d 
sekurang-kurangnya memenuhi kr iteria sebagai berikut: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah 
daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam 
rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 
(4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk 
belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. 
82 
(5) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) mencakup : a. program dan kegiatan pela yanan dasar masyarakat yang 
anggarannya belum tersedia dala m tahun anggaran berjalan; 
dan 
b. keperluan mendesak lainny a yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah 
Daerah dan masyarakat.