Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BATANG Nomor 71 Tahun 2021 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI BATANG Nomor 71 Tahun 2021 tentang MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 
2. Pemerintah D aerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintah an daerah yang mem impin pelaksanaan urusan pemerintah an 
yang menjadi kewenangan d aerah otonom. 
3 
 3. Bupati adalah Bupati Batang. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah 
Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Batang. 
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjut nya disingkat PPK adalah 
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 
pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan Manajemen PNS pada 
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
7. Pejabat y ang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat 
yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian PNS Daerah sesuai de ngan ketentuan 
peraturan perundang -undangan. 
8. Talenta adalah PNS yang memenuhi syarat tertentu untuk masuk ke 
dalam kelompok rencana suksesi. 
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, 
tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu o rganisasi. 
10. Jabatan Target adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan 
Administrator, dan Jabatan Pengawas ya ng sedang/akan lowong yang 
akan diisi oleh Talenta. 
11. Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut 
Manajemen Talent a adalah sistem manajemen karier PNS yang meliputi 
tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang 
diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan 
potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang 
dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi 
kebutuhan Pemerintah Daerah. 
12. Kotak Manajemen Talenta adalah bagan yang terdiri dari 9 (sembilan) 
kategori yang menunjukkan sekumpulan PNS berdasarkan tingkatan 
potensial dan kinerja. 
13. Rencana Suksesi adalah pe rencanaan sistematis melalui pemetaan 
suksesor yang diproyeksikan dalam Jabatan Target. 
14. Kelompok R encana Suksesi adalah Kelompok T alenta pada masing -masing 
perangkat dae rah yang berasal dari kotak 9 (s embilan), 8 (delapan), dan 7 
(tujuh) yang disiapkan men duduki Jabatan Target. 
15. Suksesor adalah talenta yang dicalonkan menjadi pengganti Pejabat yang 
menduduki Jabatan Target saat ini dan disiapkan untuk mendudukinya 
pada saat jabatan tersebut lowong dan/atau sesuai kebutuhan. 
16. Kompetensi adalah kemampuan, penge tahuan, dan keterampilan, dan 
perilaku yang perlu dimiliki oleh setiap PNS agar dapat melaksanakan 
tugas secara efektif. 
17. Standar Kompetensi Jabatan PNS yang selanjutnya disingkat SKJ adalah 
deskripsi pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang 
PNS dalam melaksanakan tugas jabatan. 
18. Uji kompetensi adalah sarana untuk mengetahui sejauh mana tingkat 
kemampuan dan karakteristik yang dimilik i oleh seorang pegawai berupa 
pengetahuan, ketrampilan, sikap perilaku yang diperlukan dalam 
pelaksanaan tugas jabatan. 
19. Kinerja adalah perbandingan antara hasil kerja yang dapat dilihat secara 
nyata dengan standar kerja yang telah ditetapkan organisasi. 
20. Penilaian Kinerja adalah penilaian terhadap kinerja yang merupakan 
penggabungan nilai Sasaran Kinerja Pegawai dan nilai Perilaku Kerja 
sesuai peraturan perundang -undangan. 
4 
 21. Bimbingan kinerja adalah suatu proses terus -menerus dan sistematis yang 
dilakukan oleh atasan langsung dalam membantu PNS agar mengetahui 
dan mengembangkan kompetensinya, serta mencegah terjadinya kegagalan 
kinerja. 
22. Konseling kinerja adalah proses untuk melakukan id entifikasi dan 
membantu penyelesaian masalah perilaku kinerja yang dihadapi PNS 
dalam mencapai target kinerja. 
23. Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat TPK -PNS PD adalah tim yang dibentuk kepala 
Perangkat Daerah dan bertugas memberikan pertimbangan kepada kepala 
Perangkat Daerah dalam usulan pemindahan PNS dan penilaian 
kompetensi PNS. 
24. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah suatu kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS 
dalam r angka memimpin dan memotivasi PNS melalui kepeloporan, 
pengembangan kerjasama dengan instansi lain dan keteladanan dengan 
mengamalkan nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan melaksanakan kode 
etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara. 
25. Jabatan Administrato r adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin 
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi 
pemerintahan dan pembangunan. 
26. Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang m enunjukkan tugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka 
mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat 
pelaksana. 
27. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PN S dalam rangka 
melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan 
dan pembangunan. 
28. Sistem Informasi Manajemen Pegawai yang selanjutnya disingkat SIMPEG 
adalah sistem informasi kepegawaian yang digunakan oleh Pemerintah 
Kabupaten Batang.