Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH TEN TANG PENYELENGGARAAN Nomor 23 Tahun 1945 pada Pasal 99?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH TEN TANG PENYELENGGARAAN Nomor 23 Tahun 1945 tentang Pen yelenggaraan Transportas i. @) bahwa dengan ditetap kgqy a Undang-Undang Nomor 23, BAB II - RUANO LINGKUP, Pasal 99 menyebutkan bahwa:

huruf b diberikan untuk penambahan operator baru . Pasal 100 (2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara 
penyediaan dan permintaan Angkutan umum. (1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dilaksanakan melalui : 
a. seleksi ; atau 
b. pelelangan . Pasal 99 (1) Izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum 
dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 huruf a me rupakan 
izin penyelenggaraan angkutan perkotaan , angkutan perdesaan , dan 
angkutan khusus . 
(2) Izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum 
tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b 
merupakan izin penyelenggaraan angkutan taksi dan angkutan kawasan 
tertentu. Pasal 98 Izin penyelenggaraan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 
meliputi : 
a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum 
dalam trayek; dan/ atau 
b. izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum 
tidak dalam trayek. Pasal 97 sampai 51 - 
(1) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan 
Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huru f 
a wajib : 
a. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal ; 
b. melaksanakan wajib angkut penumpang sesuai dengan izin trayek yang 
dimiliki; 
c. melaporkan apabila terjadi perubahan kepernilikan perusahaan ; 
d. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan ; 
e. melaporkan kegiatan operasional Angkutan setiap bulan; 
f. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan ; 
g. mengembalikan dokumen izin penyelenggaraan Angkutan setelah terjadi 
perubahan ; 
h. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi pers yaratan teknis dan laik 
jalan ; 
1. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah; 
J. mengangkut penumpang atau barang bawaan sesuai kapasitas yang 
ditetapkan ; 
k. mengangku t barang angku tan pos universal; 
1. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan 
sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa; 
m. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan ; 
n. mencantumkan nama perusahaan , papan trayek, jenis pela yanan , 
standar pela yanan , informasi pengaduan mas yarakat , jati diri 
pengemudi, dan daftar tarif pada setiap kendaraan yang dioperasikan ; Pasal 103 (1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan 
Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, dipungut 
retribusi . 
(2) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan 
Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah. Pasal 102 Perpanjangan izin penyelenggaraan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dilakukan melalui mekanisme seleksi . Pasal 101 sampai 52 - 
penyelenggaraan angkutan ; 
c. melapor kan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan kepada 
pemberi izin; 
d. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan kepada 
pemb eri izin; 
e. melapo rkan kegia tan operasional Angkutan kepada pemberi izin; 
f. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan ; 
g. mengembalikan dokumen izin penyelenggaraan Angkutan setelah terjadi 
perubahan ; 
h. mengop erasikan kendaraan yang mem enuhi pers yaratan tekn is dan laik 
Jalan; 
1. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah; 
J. mengangkut penumpang atau barang bawaan sesuai kapasitas yang 
ditetapkan ; 
k. mengop erasikan kendaraan sesuai izin penyelenggaraan Angkutan orang 
tidak dalam trayek yang dimiliki ; 
1. mengu tamakan keselamatan dalam mengop erasikan kendaraan sehin gga 
tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa; 
m. mengop erasikan kendaraan dengan identitas sesu ai dengan ketentuan ; pelaksana an o. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan Terminal singgah sesuai yang 
tercantum dalam kartu pengawasan ; 
p. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi ; 
q. mela yani trayek sesuai izin trayek yang dimiliki ; 
r. menaikkan dan menu runkan penumpang pada tempat yang telah 
ditentukan ; 
s. mengembalikan biaya angkut jika terjadi pembatalan pemberang katan 
oleh pengangku t; 
t. mema tuhi ketentuan tarif ; dan 
u. melaksanakan semua ketentuan yang ada dalam surat pemyataan 
kesanggupan mela yani izin yang diberikan . 
(2) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendar aan 
Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 
huruf b wajib : 
a. mematuhi ketentuan Standar Pela yanan Minimal ; 
b. mengangkut penumpang setelah disepakatin ya - 53 - 
(1) Setiap pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Jalan diberikan kartu 
pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) 
huruf c, untuk setiap kendaraan yang dioperasikan . 
(2) Kartu pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dibe rikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan . 
(3) Pemberian kartu pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1), dilakukan secara bersamaan dengan pemberian izin penyelenggaraan 
Angkutan J alan yang bersangku tan. 
(4) Kartu pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku 
selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang . Pasal 106 Izin penyelenggaraan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 
dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban 
yang telah dituangkan dalam dokumen perizinan . Pasal 105 Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan antar kota antar provinsi dan 
angkutan kota dalam provinsi yang berasal dari dan bertujuan atau melintas 
wilayah Da erah harus mendapat persetujuan teknis dari Dinas . Pasal 104 n. mencantumkan nama perusahaan , jenis pelayanan, informasi pengaduan 
mas yarakat, dan jati diri pengemudi pada setiap kendaraan yang 
dioperasikan; 
o. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi ; 
p. beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan ; 
q. mengembalikan biaya angkut jika terjadi pembatalan pemberangkatan 
oleh pengangkut; 
r. mematuhi ketentuan tarif; dan 
s. melaksanakan semua ketentuan yang ada dalam surat pern yataan 
kesanggupan mela yani izin yang diberikan. - 54 - 
Minimal . (1) Penyelenggara Angkutan umum wajib memenuhi Standar Pelayanan Pasal 110 Standar Pelayanan Minimal Paragraf 4 (1) Pemerintah Daerah men yelenggarakan evaluasi terhadap: 
a. angkutan orang dalam trayek; 
b. angkutan orang tidak dalam trayek; dan 
c. angku tan barang . 
(2) Evaluasi Angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 
(3) Evaluasi Angkutan orang dalam trayek di lakukan dalam rangka 
pengembangan atau perluasan trayek, penghapusan trayek, penggabungan 
trayek, peralihan trayek dan pemilihan moda Angkutan . Pasal 109 (1) Dalam hal perusahaan Angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk 
menggunakan Kendaraan Bermotor cadangannya menyimpang/keluar dari 
izin trayek yang dirniliki dapat diberikan izin insidentil . 
(2) lzin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Dinas 
setelah memenuhi pers yaratan administrasi dan teknis . 
(3) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan untuk 
satu kali perjalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) 
hari serta tidak dapat diperpanjang. Pasal 108 Dalam hal pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Jalan akan melakukan 
perubahan izin penyelenggaraan Angkutan Jalan, maka wajib melakukan 
peru bahan terhadap kartu pengawasan kendaraan untuk setiap kendaraan 
yang dioperasikan. Pasal 107 sampai 55 - 
(1) Tarif penumpang untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor 
Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf 
a meliputi ; 
a. tarif Angkutan umum bersubsidi; dan 
b. tarif Angkutan umum tidak bersubsidi. 
(2) Formulasi perhitungan tarif Angkutan umum bersubsidi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. biaya langsung ; dan 
b. biaya tidak langsung. 
(3) Tarif Angkutan umum bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf 
a ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Forum LLAJ . 
(4) Tarif Angkutan umum tidak bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Organisasi Pengusaha 
Angkutan Darat. 
(5) Tarif Angkutan umum yang ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada 
dan ayat (4) dievaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan atas 
tingkat daya beli mas yarakat dan kelangsungan usaha operator . Pasal 112 (1) Tarif Angkutan Jalan meliputi: 
a. tarifpenumpang ;dan 
b. tarif barang. 
(2) Tarif penumpang sebagaimana dimaksudpada ayat (1), huruf a meliputi : 
a. tarif penumpang untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor 
Umum dalam trayek; dan 
b. tarif penumpang untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor 
Umum tidak dalam trayek. Pasal 111 Tarif Angkutan J alan Paragraf 5 (2) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh 
Pemerintah . - 56 - 
(1) Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas dan 
angkutan jalan secara periodik. 
(2) Penga wasan dan pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan aspek yang 
meliputi : 
a. perkembangan sosial dan ekonomi ; 
b. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan oleh aparat; 
c. laporan dan masukan pengguna jasa ; 
d. laporan dan masukan pengusaha Angkutan; dan 
e. saran dan pendapat dari Forum LLAJ. Paragraf 7 
Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas 
dan Angku tan J alan