Apa norma yang terkandung dalam Pasal 42 BUPATI MUNA BARAT , Nomor mi Tahun 1945?
Substansi BUPATI MUNA BARAT , Nomor mi Tahun 1945 tentang Perk operas ian; I., khususnya , Pasal 42, memuat:

( 1) Koperasi yang membu barkan diri dilakukan dengan tahapan sebagai 
berikut: 
a. Koperasi harus melaksanakan Rapat Anggota dengan agenda 
pembubaran koperasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga Koperasi; 
b. Rapat anggota sebagaimana dimaksud huruf a memutuskan 
pembubaran koperasi sekaligus menunjuk dan memberi kuasa kepada 
tim penyelesai yang terdiri dari perwakilan anggota dan pengurus; 
c. Tim penyelesai menyelesaikan hak dan kewajiban anggota dan pihak 
terkait, sebagai akibat dibu barkannya koperasi yang dituangkan dalam 
berita acara; 
d. Pengurus koperasi menyampaikan surat permohonan persetujuan 
pembubaran koperasi disertai berita acara sebagaimana dimaksud 
huruf c melalui Kepala Dinas untuk dilakukan kajian dan diteruskan 
kepada Bupati untuk mendapat persetujuan; dan 
e. Batas waktu penyelesaian pembubaran koperasi paling lambat 6 (enam) 
bulan sejak tanggal keputusan rapat anggota pembubaran koperasi. 
(2) Kepala Dinas atas nama Bupati melaporkan pembubaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) kepada Menteri yang membidangi Koperasi dan 
UKM untuk diumumkan dalam Berita Daerah. Pasal 41 d. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 
(dua) tahun berturut-turut. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran koperasi oleh Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan 
Bupati. 
(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana dibidang koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang­ 
Undang Hukum Acara Pidana. 
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang koperasi agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 
b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana dibidang koperasi; 
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana dibidang koperasi; 
d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana dibidang koperasi; 
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan 
terhadap bahan bukti tersebut; 
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana dibidang koperasi; 
g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa; 
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang 
koperasi; 
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
j. Menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana dibidang koperasi sesuai dengan ketentuan peraturaan 
perundang-undangan . 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Palisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. BAB XI 
KETENTUAN PENYIDIKAN