Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KA BUPAT EN PURBALINGGA Nomor 23 Tahun 2012 Pasal 2?
Dalam PERATURAN DAERAH KA BUPAT EN PURBALINGGA Nomor 23 Tahun 2012 tentang PENCABUTA N ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH, Pasal 2 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahui nya, memerintahkan pengundangan 
Peratura n Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga. 
 
 Ditetapkan di Purbalingga. 
pada tanggal 5 November 2012 
 
BUPATI PURBALINGGA , 
 
cap ttd 
 
HERU SU DJATMOKO 
Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 8 November 2012 
 
 Plt. SEKRETARIS DAERAH 
 KABUPATEN PURBALINGGA 
 
 Asisten Administrasi 
 cap ttd 
 IMAM SUBIJAKTO 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 201 2 NOMOR 23 
 PENJELASAN 
 
ATAS 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 
NOMOR 23 TAHUN 2012 
 
TENTANG 
 
PENCABUTA N ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH 
TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 9 TAHUN 1987 TENTANG 
PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR 
 
 
I. PENJELASAN UMUM. 
 
Sesuai Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 
188.3 -1 Tahun 1998 tentang Pemberhentian Pungutan Beberapa Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah Yang Tidak Sesuai Dengan Undang -Undang 
Nomor 18 Tahun 1997, Pajak daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 Tahun 198 7 
tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor, telah dihentikan pemungutannya. 
Bahwa mengadakan dan menarik pajak kendaraan tidak bermotor 
sesuai undang -Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah bukan merupakan jenis pajak yang boleh dipungut oleh 
daerah. Sesuai Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 
188.3 -1 Tahun 1998 tentang Pemberhentian Pungutan Beberapa Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah Yang Tidak Sesuai Dengan Undang -Undang 
Nomor 18 Tahun 1997, pajak kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 Tahun 
1987 tentang pajak Kendaran Tidak Bermotor, telah dihentikan 
pemungutannya. 
Dalam rangka menciptakan tertib hukum dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, maka Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi 
khususnya karena berlakunya Undang -Undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Undang -Undang 34 Tahun 20 00 tentang Perubahan Atas Undang -
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
yang telah dicabut dengan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah , perlu dicabut. 
Sehubungan dengan hal dimaksud mak a untuk pelaksanaannya perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabuta n Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 Tahun 19 87 tentang Pajak 
Kendaraan Tidak Bermotor . 
 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.