Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 10 PERATURAN BUPATI KUTAITIMUR Nomor 66 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KUTAITIMUR Nomor 66 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DANTATAKERJA, pada BAB II - KEDUDUKAN, Pasal 10 menjelaskan:

(1) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f
dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung pada Kepala Dinas
(2) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kebijakan dibidang Penyuluhan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Penyuluhan tugas:
a. penyusunan dan perencanaan program kegiatan di Bidang penyuluhan;
b. perumusan kebijakan dalam Bidang penyuluhan;
c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam Bidang Penyuluhan;
d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis dalam bidang Tehnologi dan Informasi;
- 13 -
e. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis dalam bidang Kelembagaan; dan
f. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis dalam bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Penyuluhan fungsi:
a. menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan bidang penyuluhan sebagai
acuan pelaksanaan kegiatan;
b. menyusun penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidang penyuluhan;
c. merumuskan bahan rencana pembangunan dan pengadaan sarana
prasarana bidang penyuluhan.
d. merumuskan bahan rekomendasi perijinan bidang penyuluhan;
e. merumuskan bahan sosialisasi dan informasi pertanian;
f. merumuskan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan
pengawasan urusan bidang penyuluhan;
g. merumuskan bahan koordinasi dan mengidentifikasi potensi sumber daya
pertanian;
h. memantau pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya
untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang
dihadapi serta pemecahan masalahnya;
1. merumuskan bahan koordinasi pembinaan, pengembangan, dan
peningkatan bidang penyuluhan dengan instansi terkait;
J. memberikan saran dan pertimbangan serta telaahan staf kepada atasan,
terkait dengan bidang tugasnya;
k. menyusun bah an evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
1. melakukan pembagian tugas, pernbinaan, rnotivasi, arahan, dan penilaian
kinerja bawahan; dan
m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 14-
Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis