Apa substansi hukum dari Pasal 16 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Nomor 1 Tahun 1945?
Materi muatan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Nomor 1 Tahun 1945 tentang Hubungan Keuangan Antara Pem erintah, khususnya BAB VII - PENGGUNAAN, Pasal 16, adalah:

(1) ADD ya ng digunakan untuk penyelenggaraan 
pemerintahan desa setelah dikurangi untuk biaya 
penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang 
diarahkan untuk menunjang: 
a. opera sional Pemerin tah Desa , penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, yang digu nakan untuk 
menunjang kegiatan-kegiatan Pemerintah Desa ; dan 
b. tunjangan dan Operasi onal Badan Permus yawaratan 
Desa . 
(2) ADD yang digunakan untuk Pembangunan dan 
Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberda yaan 
masyarakat Desa setelah dikurangi untuk biaya 
pengha silan tetap Kepala Desa dan Perangka t Desa 
yang diarahkan untuk: 
a. perbaikan/ pembangunan sarana dan prasarana 
fisik desa atau fasilitas umum desa lainn ya; 
b. penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa 
lainnya yang diangga p penting ; dan 
c. mendukung program- program Pemerintah , 
Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten ; (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok 
Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan 
c. besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa lainn ya 
paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh 
dua ribu dua ratus rupiah) setara 100°/o (seratus per 
seratus ) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil 
golongan ruang II/a; 
(2) Penghasilan tetap sebagai mana yang dimaksud pada 
, diwajibkan untuk dikenakan iuran BPJS 
Kesehatan sebesar 1 % 
(3) Ketentuan pengaloka sian ADD untuk Tunjangan Kepala 
Desa dan Sekretari s Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, disesuaikan 
kemampuan Dana yang bersumb er dari ADD dan PADes - 12 -