Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA Nomor 3 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA Nomor 3 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Jepara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah otonom. 
3. Bupati a dalah Bupati Jepara. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Jepara. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD 
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten 
Jepara. 
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretarat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara. 
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jepara. 
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Jepara. 
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Jepara. 
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Jepara. 
12. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang 
selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah Satuan 
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten 
Jepara. 
13. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Jepara. 
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah 
unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan 
teknis pada dinas atau badan. 
‘- 4 - 
 15. Tipe A adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah 
berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan 
daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 
Inspektorat, Dinas dan Badan dengan beban kerja 
besar yang mempunyai nilai variabel lebih dari 800 
dan Kecamatan dengan nilai variabel lebih dari 600. 
16. Tipe B adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah 
berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan 
daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 
Inspektorat, Dinas dan Badan dengan beban kerja 
sedang yang mempunyai nilai variabel lebih dari 600 
sampai dengan 800 dan Kecamatan dengan nilai 
variabel kurang dari atau sama dengan 600. 
17. Tipe C adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah 
berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan 
daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 
Inspektorat, serta urusan pemerintahan bidang 
perencanaan dan keuangan dengan bebankerja 
kecil yang mempunyai nilai variabel kurang dari 
atau sama dengan 600, dan Dinas dan Badan lain 
dengan yang mempunyai nilai variabel lebih dari 400 
sampai dengan 600. 
18. Intensitas Besar adalah kriteria Perangkat Daerah 
yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang 
kesatuan bangsa dan politik dengan beban kerja 
besar berdasarkan hasil pemetaan Urusan 
Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan 
politik. 
2. Ketentuan ayat (2) huruf d dan huruf e Pasal 2 diubah , sehingga 
berbunyi sebagai berikut: