Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 17 Tahun 2006?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 17 Tahun 2006 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK, BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN, Pasal 5 berbunyi:

1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara 
tertulis oleh DPC Partai Po litik ditandatangani oleh 
Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati 
dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan : 
a. Proposal rencana penggunaan anggaran bantuan 
keuangan; 
 9 
b. Surat Keputusan DPP at au DPD Propinsi Partai 
Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik yang d ilegalisir Ketua Umum dan 
Sekretaris Jenderal DPP at au Ketua dan Sekretaris 
DPD Partai Politik atau sebutan lainnya berdasarkan 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik ; 
c. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP) yang dilegalisir Pejabat yang berwenang; 
d. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan 
perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir 
Ketua atau Sekretaris Ko misi Pemilihan Umum 
Kabupaten; 
e. Surat pernyataan partai politik yang bersedia dituntut 
sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Politik atau 
sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik; 
f. Lampiran tersebut pada hu ruf a, b, c dan d dibuat 
dalam rangkap 5 (lima). 
2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupat en dan Kepala Kantor 
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. 
 
10