Apa saja yang diatur dalam Pasal H Undang-Undang Nomor J Tahun 2021?
Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor J Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik, Pasal H menetapkan:

Setiap anak mempunyai kewajiban untuk: 
a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun 
berada; 
b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat; 
c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman; 
d. mencintai tanah air, bangsa dan Negara serta daerahnya; 
e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; 
f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada; 
g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan; 
h. menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan lingkungan; 
1. bersikap mandiri dan kreatif sesuai dengan minat dan potensinya --- d. b. a. perlindungan anak dalam situasi darurat; 
perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum; 
perlindungan anak dalam situasi eksploitasi; 
perlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya. 
Pasal8 c. (6) Perlindungan khusus pada anak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf e meliputi : (5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan 
budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: 
a. mendapatkan pendidikan; 
b. mengembangkan bakat dan minat anak sesuai 
dengan kemampuannya; dan 
c. memiliki waktu istirahat dan memanfaatkan waktu luang 
untuk berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga. (4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses 
pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya; 
b. mendapatkan pelayanan kesehatan secara komprehensif 
dan terintegrasi; 
c. mendapatkan jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan; dan 
d. mendapatkan standar hidup yang layak; 
11 (2) Dalam pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka 
Pemerintah Daerah berkewajiban: 
a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang 
mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak; 
b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak melalui 
kebijakan dan pengembangan KLA sesuai kemampuan daerah; 
c. melibatkan Forum Anak dan/ a tau kelompok anak lainnya dalam 
penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait 
dengan hak anak; ( 1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA serta 
melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan KLA secara terstruktur 
sampai pada tingkat desa. Pasal 10 Bagian Kedua 
Kewajiban dan Tanggung Jawab 
Pemerintah Daerah (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
dengan dukungan dan peran serta: 
a. pemerintah desa; 
b. aparat penegak hukum; 
c. organisasi non pemerintah; 
d. dunia usaha ; 
e. masyarakat; dan 
f. media massa. (1) KLA diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan, program, 
dan kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah. Pasal 9 Bagian Kesatu 
Umum BABV 
PENYELENGGARAAN KLA 
a. perangkat daerah; 
b. aparat penegak hukum; 
c. perguruan tinggi; 
d. organisasi non-pemerintah; 
e. organisasi kepemudaan; 
f. dunia usaha; 
g. orang tua; 
12 (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari unsur: (1) Dalam rangka mengoptimalkan terwujudnya KLA maka Pemerintah 
Daerah membentuk Gugus Tugas KLA yang ditetapkan oleh Bupati. Pasal 12 Paragraf 1 
Umum Bagian Kesatu 
Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak BAB VI 
KELEMBAGAAN KLA Dalam pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilaksanakan kerjasama dengan daerah lain 
dan/ a tau berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan/ a tau pusat. Pasal 11 d. meningkatan kapasitas perangkat daerah dan pemangku 
kepentingan lainnya dalam rangka implementasi kebijakan, program 
dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak 
anak; 
e. menyediakan data anak terpilah; 
f. melakukan analisis situasi dan kondisi anak di daerah secara 
berkala; dan 
g. melibatkan lembaga masyarakat dan pemangku kepentingan lainn ya 
dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak. 
13 (2) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, 
dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak; 
b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD 
KLA; 
c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan 
pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa dalam 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, 
dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan 
dan desa; (1) Tugas pokok Gugus Togas KLA meliputi: 
a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA; 
b. menyusun RAD KLA; 
c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan 
KLA; 
d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program 
dan kegiatan dalam RAD KLA; dan 
e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan 
kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA. Pasal 13 Paragraf 2 
Tugas Pokok dan fungsi 
Gugus Tugas KLA {3) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
seorang ketua dari unsur perangkat daerah yang mempunyai tugas fungsi 
di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan dibantu 
seorang wakil ketua dari unsur perangkat daerah yang mempunyai tugas 
fungsi di bidang. h. forum anak atau nama lain yang sejenis; dan 
1. unsur lain yang memiliki perhatian terhadap perlindungan 
dan pemenuhan hak anak. 
14 (2) RAD-KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan 
pencapaian indikator KLA. Pasal 16 
( 1) RAD KLA disusun untuk jangka waktu lima tahun atau sesuai dengan 
kebutuhan yang terintegrasi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang 
dapat meliputi program sebagai berikut : 
a. penelaahan kebutuhan KLA; 
b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak; 
c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, 
penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan pemberdayaan masyarakat 
di bidang kesehatan; 
d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal 
dan informal; 
e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi 
anak yang memerlukan perlindungan khusus; 
f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, 
serta pelayanan fasilitas umum; dan 
g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan 
penanganan akibatnya. RAD KLA Bagian Ketiga Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di perangkat daerah yang 
mempunyai tugas fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak. Pasal 15 Bagian Kedua 
Sekre tariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Dalam implementasi KLA, pemerintah daerah dapat menggunakan wadah atau 
lembaga yang diperuntukkan untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak 
yang telah ada sebelumnya. Pasal 14 
15 (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum anak dapat 
berasal dari: 
a. iuran dari anggota forum anak; 
b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang sah dan bersifat 
tidak mengikat; 
c. bantuan dari Pemerintah Kota ; dan/ atau 
d. surnber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang ­ 
undangan. (4) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, 
Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat 
anak yang disampaikan melalui forum anak. (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen 
kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak serta 
mengakomodasi kepentingan anak berkebutuhan khusus . {l} Pemerintah Daerah wajib memfas ilitasi terbentuknya forum partisipasi 
anak melalui Forum Anak. Pasal 17 Bagian Keempat 
Forum Anak (5) Program aksi yang ada dalam RAD-KLA disesuikan dengan prioritas 
kamampuan keuangan Daerah. umum. (4) RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku 
kepentingan anak, keluarga dan masyarakat Kabupaten Sleman secara (3) RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan 
penyelesaiannya secara menyeluruh. 
16 Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster hak sipil dan 
kebebasan, meliputi kebijakan, program , kegiatan: Pasal20 Klaster Hak Sipil dan Kebebasan Bagian Kesatu Perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi 5 (lima) klaster hak anak sebagai berikut : 
a. klaster hak sipil dan kebebasan; 
b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative; 
c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan; 
d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan 
budaya ;dan 
e. klaster perlindungan khusus. (2) (1) Perlindungan dan pemenuhan hak anak dilakukan melalui kebijakan, 
program dan kegiatan KLA. Pasal 19 BAB VII 
PERLINDUNGAN dan PEMENUHAN HAK ANAK (3) Pengelolaan dan analisis data terpilah anak digunakan untuk: 
a. menentukan fokus program; 
b. menyusun kegiatan prioritas; 
c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas perangkat 
daerah terkait; dan 
d. melihat capaian indikator capaian KLA. Bagian Kelima 
Data Terpilah