Apa norma yang terkandung dalam Pasal 12 PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BALANGAN Nomor 7 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BALANGAN Nomor 7 Tahun 2021 tentang BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN, khususnya BAB VI - PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN, Pasal 12, memuat:

(1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan baik secara tertulis atau lisan 
kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan ini. 
 
(2) Pemberi Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 
 
(3) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan dan/atau 
penolakan secara tertulis atas permohonaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak 
permohonan dinyatakan lengkap. 
 
(4) Dalam hal Permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan 
Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu 
paling lama 3 (tig a) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap.