Apa norma yang terkandung dalam Pasal 17 PERATURAN BUPATI BARRU Nomor 3f Tahun 2022?
Substansi PERATURAN BUPATI BARRU Nomor 3f Tahun 2022 tentang , khususnya BAB VII - KETENTUANPENUTUP, Pasal 17, memuat:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru . 
Dttetltl tangg lll Ditetapkan di Barru 
pada tanggal , .q <lv� 1..o 'l. 1. 
I SALEH 
Diundangkan di Barru 
pada tanggal ij ju\;. '2.,(11,1.. 
EKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU , 
DERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2022 NOMOR 3g 
PENYUSUNAN INDIKA TOR 
UTAMA SATUAN KERJA KINE RJA LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI BARR U 
NOMOR 3'.f TAHUN 2022 
TEN T ANG ' 
PEDOMAN 
PERAlfGKAT DERAH 
A. FORMAT INDIKATOR KINERJA UTAMA 
No Sasaran Strategis lndikator Penanggung SumberData Keterangan 
Kineria Utama Jawab 
( I) (2) (3) (4) (5) (6) 
KEPALA . 
KABUAPTEN BARRU, 
Pangkat . 
NIP . 
Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas sebagai berikut : 
1) Pada kolom ( 1) diisi dengan nomor urut; 
2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis sesuai dengan Renstra SKPD ; 
3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran strategis atau 
kondisi yang in gin di wuj udkan ; 
4) Pada kolom ( 4) diisi dengan nama unit kerja yang bertanggung jawab atas kinerja sesuai 
dengan i ndiator kinerja utarna ; 
5) Pada kolom (5) diisi dengan sumber data dari indikator kinerja utama ; 
6) Pada Kolom (6) diisi dengan ketera ngan 
B. FORMATPENETAPANIKUSKPD 
KOPSKPD 
KEPUTUSAN KEPALA . 
NOMOR TAH UN 2022 
TEN T ANG 
PENETAPAN INDIKAT OR KINERJA UTAMA 
KABUPATEN BARRU TAHUN . 
KEPALA KABUP ATEN BARR U 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) 
Pera tu ran Bupati Barru Nomor . . .. . . Tahun 2022 ten tang 
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja 
Perangkat Daerah , per Ju 
Kepala. ............... tentang menetapkan Keputusan 
Indikator Kinerja Utama 
Mengingat Dinas/Badan Tahun . 
1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi , Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6409); 
3. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) , sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398) ; 
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 4421) ; 
5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573) ; 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614) ; 
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 80); 
8. Peraturan menteri Negara Penda yagunaan Aparatur 
Negara Nomor Per/09/M.P AN/5/2007 tentang pedoman 
Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingku ngan Jnstansi 
Pemerintah; 
9. Peraturan Menteri Penda yagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 
Petun juk Teknis Perjan jian Kinerja, Pelaporan Kine rja 
dan Tata Cara Reviu atas Lapo ran Kinerja Instan si 
Peme rintah ; 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Barru Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8); 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nornor 36); 
12. Peraturan Bupati Barru Nomor Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas/Badan (Serita Daerah Kabupaten 
Barru Tahun 2021 Nom or ); 
13. Peraturan Bupati Barru Nomor Tahun 2022 ten tang 
Pedoman Penyusunan lndikator Kinerja Utama Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barru 
Tahun 2022 Nomor ). 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA TENTANG PENETAPAN 
INDIKATOR KENERJA UTAMA DINAS/BAD AN . 
KESA TU 
KEDUA Menetapkan lndikator Kinerja Utama (SKPD) 
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. 
Indikator kinerja utama sebag aimana dim aksud dala m 
Diktum KESATU meru pakan acuan bagi unit kerja di 
lingkungan (SKPD) untuk : 
a. perencan aan jangka menengah ; 
b. peren canaan kinerja tahunan ; 
c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja ; 
d. pelaporan akun tab ilitas kinerja tahunan ; 
e. evaluasi kinerja; dan 
f. Pemantauan dan pengend alian kinerja pelak sanaan 
program dan kegiatan . 
\ 
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan . 
Ditetapkan di Barru 
pada tanggal 
KEPALA . 
..................... .......•.... . 
Pangkat: 
NlP: 
Tembusan: 
1. Bupati Barru, sebagai laporan, di Barru ; 
2. lnspektur Inspektorat Kabupaten, di Barru ; 
3. Kepala Bad an Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah, di Barru; 
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, di Barru . 
IBARRU , �