Jelaskan isi kandungan Pasal 14 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 08 Tahun 2013.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 08 Tahun 2013 tentang IZIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN, ketentuan pada BAB IX - KETENTUAN PENYIDIKAN, Pasal 14 berbunyi:

(1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus 
sebagai Penyidik u ntuk melakukan penyidikan tindak pidana sebag aimana 
diatur sesuai ketentuan Peraturan P erundang -undangan. 
 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil 
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan per aturan perundang -undangan. 
 
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 
berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan te rsebut 
menjadi lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau 
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan 
tindak pidana ; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan 
sehubungan dengan tindak pidana ; 
d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana ; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyita an 
terhadap bahan bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana; 
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas o rang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud 
huruf pada huruf e; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 
pidana sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan. 
 
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 
melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang Hukum Acara Pidana.