Apa bunyi lengkap Pasal 169 dalam PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI, pada BAB VI - TATA CARA PEMBINAAN ANGKUTAN, Pasal 169 dinyatakan:

Dalam hal penyelenggara mobil derek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 telah menda patkan izin,untuk pelaksanaan
penyelenggaraan mobil derek dilakukan dengan cara :
a.memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) ;
b.menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran
lalu lintas dalam melaksana kan penderekan kendaraan; dan
c.melaporkan kepada Dinas apabila dilakukan perubahan
penanggung jawab.
Bagian...
95
Bagian Ketiga
Pendidikan Sekolah Mengemudi
Paragraf 1
Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Mengemudi
Pasal170
Penyelenggaraan Pendidikan Sekol ah mengemudi Kendaraan
Bermotor dapat dilaksanakan oleh:
a.Pemerintah Daerah;
b.Badan Hukum; atau
c.Perorangan.
Pasal171
(1)Penyelenggaraan pendidikan sekolah mengemudi kendaraan
bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, harus
mendapat izin dari Walikota.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah
mendapat rekomendasi dari Dinas.
(3)Walikota dapat mendelegasikan penerbitan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk yang
membidangi pendidikan.
Pasal172
Rekomendasi Din assebagaimana dimaksud dalam Pasal 171
diberikan terhadap:
a.kesanggupan memiliki atau menguasai kendaraan bermotor
yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; dan
b.rencana lokasi lapangan untuk praktek mengemudikan
kendaraan bermotor.
Paragraf 2
Tata Cara Memperoleh Izin
Pasal173
(1)Permohonan izin disampaikan secara tertulis oleh pemilik
atau penanggungjawab penyelenggara pendidikan sekolah
mengemudi kepada Walikota melalui Dinas dengan dilengkapi
persyaratan:
a.salinan akte pendirian perusahaa n bagi pemohon
berbadan hukum Indonesia ;
b.salinan tanda jati diri bagi pemohon perorangan Warga
Negara Indonesia (WNI);
c.memiliki atau menguasai ruang kelas untuk belajar yang
memadai;
d.memiliki …
96
d.memiliki atau menguasai lapangan yang memenuhi syarat
untuk praktek mengemudi;
e.memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang
memiliki persyaratan teknis laik jalan;
f.memiliki alat bantu untuk kepentingan pengajaran;
g.memiliki struktur organisasi penyelenggara pendidikan
mengemudi lengkap dengan personil dan uraia n tugas;
h.menyerahkan daftar nama personil dan riwayat hidup
pengelola dan instruktur yang memenuhi kualifikasi yang
dipersyaratkan;
i.memiliki kurikulum penyelenggaraan pendidikan yang
mencakup teori dan praktek; dan
j.menyerahkan rekomendasi dari Dinas.
(2)Apabila berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap
serta memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,
dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari
kalender ,Walikota menyampaikan jawaban untuk
memberikan izin atau menolak permohonan.
(3)Dalam hal permohonan ditolak, p enolakan di sampaikan
secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.
(4)Izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) tidak
dapat dipinjamkan atau dipindahtangankan kepada pihak
lain.
Paragraf 3
Masa Berlaku Izin
Penyelenggar aan Pendidikan Sekolah Mengemudi
Pasal174
(1)Izin penyelenggaraan pendidikan sekolah mengemudi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) , berlaku
selama 5 (lima) tahun dan setiap masa izin berakhir dapat
diperpanjang .
(2)Perpanjan gan izin sebagaimana dima ksud pada ayat (1)
diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum masa
berlaku izin habis.
(3)Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada
, disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui
Kepala Dinas , dilengkapi rekomendasi dari Dinas dan surat
izin yang habis masa berlakunya.
Paragraf ...
97
Paragraf 4
Tata Cara Penyelenggaraan
Sekolah Mengemudi
Pasal175
Pemilik atau penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam