Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 2 NOMOR 41 TAHUN 2021 Nomor 41 Tahun 2021.
Redaksi dari NOMOR 41 TAHUN 2021 Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9, pada , Pasal 2 menjelaskan:

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur 
pelaksana urusan pemerintahan dibidang kesatuan 
bangsa dan politik. 
(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala 
Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
(3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu 
Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang kesatuan 
bangsa dan politik. 
(4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan 
bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi 
Pancasila dan wawasan kebangsaan, 
penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan 
demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial 
dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan 
intra suku, umat beragama, ras, dan golongan 
lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi 
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan 
nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah 
kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi 
Pancasila dan wawasan kebangsaan, 
penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan 
demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial 
dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan 
intra suku, umat beragama, ras, dan golongan 
lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta 
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan 
konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan 
kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri 
dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan 
ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan 
antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan 
golongan lainnya, fasilitasi organisasi 
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan 
nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah 
kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
5 
e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan 
daerah kabupaten; 
f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 
terkait tugas dan fungsinya. 
Pasal3 
( 1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
terdiri atas : 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat membawahi : 
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2) Sub Bagian Penyusunan Program; 
3) Sub Bagian Keuangan. 
c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter 
Bangsa membawahi : 
1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; 
2) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa. 
d. Bidang Politik Dalam Negeri membawahi : 
1) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan 
Demokrasi; 
2) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, 
Perwakilan, dan Partai Politik. 
e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, 
dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi : 
1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi , Sosial, Budaya, 
dan Agama; 
2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan. 
f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan 
Konflik membawahi : 
1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama 
Intelijen; 
2) Sub Bidang Penanganan Konflik. 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.