Apa saja yang diatur dalam Pasal 275 PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014?
Ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI, BAB IX - TATA CARA PEMBINAAN PERKERETAAPIAN, Pasal 275 menetapkan:

ayat (2 ), apabila memenuhi persyaratan Walikota
meneruskan permohonan kepada Gubernur untuk
mendapatkan rekomendasi.
(2)Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur
menyampaikan permohonan izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) kepada Menteri untu k
mendapatkan persetujuan disertai dengan persyaratan dan
rekomendasi Gubernur.
(3)Persetujuan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada
dapat disertai dengan syarat tertentu dari Menteri
yang harus dilakukan oleh pemohon.
(4)Dalam...
135
(4)Dalam hal sy arat tertentu sebagaimana dimaksud pada
telah dipenuhi oleh Pemohon , Walikota berdasarkan
persetujuan dari Menteri ,menerbitkan izin operasi
perkeretaapian khusus.
Paragraf 6
Pelaksanaan
Izin Operasi Perkeretaapian Khusus Perkotaan
Pasal277
Pemohonyang telah memiliki izin operasi perkeretaapian
khusus mengoperasikan perkeretaapian dengan cara :
a)menaati peraturan perundang -undangan di bidang
perkeretaapian khusus perkotaan ;
b)menaati peraturan perundang -undangan di bidang
pelestarian fungsi lingkun gan hidup;
c)bertanggungjawab atas pengoperasian perkeretaapian
khusus; dan
d)melaporkan kegiatan operasional perkeretaapian khusus
secara berkala kepada Walikota .
Pasal278
(1)Tanggungjawab atas pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 77huruf c, melipu ti:
a.tanggungjawab terhadap prasarana dan sarana yang
dioperasikan;
b.tanggungjawab terhadap petugas prasarana yang
ditugaskan mengoperasikan prasarana;
c.tanggungjawab terhadap awak sarana perkeretaapian
yang mengoperasikan sarana; dan
d.tanggungjawab terhadap k erugian yang diderita oleh
pihak ketiga akibat pengoperasian perkeretaapian
khusus.
(2)Tanggungjawab terhadap petugas prasarana perkeretaapian
dan awak sarana perkeretaapian yang mengoperasikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c,
wajib dia suransikan sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan.
(3)Penyelenggara ...
136
(3)Penyelenggara perkeretaapian khusus tidak
bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita oleh
Pihak Ketiga apabila penyelenggara perkeretaapian khusus
dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita oleh
pihak Ketiga bukan karena akibat pengoperasian
perkeretaapian khusus.
Pasal279
(1)Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan operasional secara
berkala kepada pemberi izin paling lama 1 (satu) tahun
sekali.
(2)Laporan sebagaimana dima ksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:
a.jumlah kereta api yang dioperasikan;
b.frekuensi perjalanan kereta api;
c.kapasitas lintas;
d.data angkutan;
e.data gangguan operasi baik terhadap gangguan operasi
prasarana maupun sarana;
f.data kecelakaan kereta api;
g.datahasil pemeriksaan dan perawatan prasarana dan
sarana;
h.kondisi prasarana dan sarana yang dioperasikan;
i.data sertifikat kelaikan uji berkala prasarana dan sarana;
dan
j.data sumber daya manusia yang mengoperasikan
prasarana dan sarana disertai dengan sertifika t
kecakapan.
Pasal280
Ketentuan lebih lanjut mengenai p enyelenggaraan dan
penerbitan izin operasi perkeretaapian khusus perkotaan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang -undangan.
Paragraf ...
137
Paragraf 7
Kerjasama dalam Penyelenggaraan
Izin Oper asi Perkeretaapian Khusus Perkotaan
Pasal281
Izin operasi perkeretaapian khusus dapat dialihkan kepada
badan usaha lain bersamaan dengan pengalihan usaha
pokoknya setelah mendapat izin dari Walikota, untuk
pengoperasian perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya
dalam wilayah kota.
Pasal282
(1)Pemohon atau penyelenggara yang telah mendapat izin
operasi perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 dapat melakukan kerja sama dengan
penyelenggara perkeretaapian lain untuk pengoperasian
perkeret aapian khusus setelah mendapat izin dari Walikota
ataspersetujuan Menteri.
(2)Kerjasama pengoperasian perkeretaapian khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengubah
fungsi perkeretaapian khusus.
Pasal283
(1)Walikota dalam keadaan darurat dapat menugasi
penyelenggara perkeretaapian khusus agar melayani
kepentingan umum yang dilakukan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang -undangan.
(2)Penyelenggara perkeretaapian khusus dalam melayani
kepentingan umum harus berpedoman pada standard
pelayanan mini mum.