Apa substansi hukum dari Pasal 5 KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA Nomor 41 Tahun 2004?
Materi muatan KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA Nomor 41 Tahun 2004 tentang TATA CARA PEMB ERIAN IZIN LOKASI DI KOTA TASIKMALAYA, khususnya BAB II - IZIN LOKASI, Pasal 5, adalah:

Setelah berkas permohonan izin lokasi diterima secara lengkap, maka petugas Kantor 
Pertanahan menyiapkan dan menyampaikan Surat Undangan Rapat Koordinasi sesuai 
dengan Form D pada Lampiran IV Keputusan ini ;
Petugas Kantor Pertanahan mempersiapkan bahan pertimbangan mengenai aspek 
penguasaan tanah, aspek tata guna tanah, yang meliputi keadaan hak atas tanah, 
kemampuan tanah serta bahan lainnya untuk rapat koordinasi ;
Rapat Koordinasi dipimpin oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk, 
dengan peserta rapat terdiri dari:
Asisten Tata Praja ;
Unsur Kantor Pertanahan ;
BAPED A ;
DIBALE yang ada hubungannya dengan Pemberian Izin Lokasi ;
Bagian Hukum ;
Camat setempat ;
Kepala Desa atau Kelurahan setempat
Pemohon.
Petugas yang mewakili pimpinan unit kerjanya untuk menghadiri rapat koordinasi 
harus diberikan wewenang untuk menandatangani Berita Acara Hasil Rapat ;
Apabila dinilai perlu, guna mendapatkan data yang akurat, maka rapat koordinasi 
dapat dilanjutkan dengan peninjauan lapangan;
Hasil rapat koordinasi dituangkan dalam Berita Acara Rapat Koordinasi sesuai dengan 
Form E pada Lampiran V Keputusan ini dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat 
untuk dijadikan bahan pertimbangan Walikota dalam mengambil Keputusan 
pemberian atau penolakan izin lokasi.