Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Nomor LOGI Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Nomor LOGI Tahun 2022 tentang PETUNJUK OPERASIONAL DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK 
Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran 
pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu 
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan 
khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai 
dengan prioritas nasional. 
2. Dana Alokasi Fisik Khusus Bidang Pendidikan yang 
selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah 
dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan 
belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan 
untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana 
bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah dan 
sesuai dengan prioritas nasional. 
3. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat 
Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh 
Kementerian yang memuat data satuan pendidikan, 
- 4 - 
 
https://jdih.kemdikbud.go.id/ peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan 
substansi pendidikan yang datanya bersumber dari 
satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui 
secara online. 
4. Satuan Pendidikan adalah adalah kelompok layanan 
pendidikan yang meny elenggarakan pendidikan pada jalur 
formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan 
jenis pendidikan. 
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat 
PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 
kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) 
tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 
kesiapan dalam me masuki pendidikan lebih lanjut. 
6. Taman Kanak -kanak yang selanjutnya disingkat TK 
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia 
dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan 
program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun 
sampai dengan 6 (enam) tahun. 
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah 
satu bentuk satuan pendidikan formal yang 
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang 
pendidikan dasar. 
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat 
SMP adalah salah satu be ntuk satuan pendidikan formal 
yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang 
pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah 
Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat atau 
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara 
SD atau MI. 
9. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA 
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang 
pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, 
Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang 
sedera jat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui 
- 5 - 
 
https://jdih.kemdikbud.go.id/ sama/setara SMP atau MTs. 
10. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat 
SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal 
yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada 
jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, 
MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari 
hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. 
11. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah 
salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 
menyelengg arakan pendidikan khusus pada jenjang 
pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan 
terintegrasi atau dalam bentuk SDLB, SMPLB, atau 
SMALB. 
12. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB 
adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani 
urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk 
satuan pendidikan nonformal sejenis. 
13. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya 
disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang 
menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, 
oleh, dan untuk masyarakat. 
14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
15. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah 
perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu 
kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan di bidang pendidikan. 
16. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di b idang pendidikan. 
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendidikan. 
 
- 6 - 
 
https://jdih.kemdikbud.go.id/ Pasal 2 
Petunjuk operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan merupakan 
pedoman operasional bagi Pemerintah Daerah dalam 
melaksanakan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan.