Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 51 Tahun 1945 Pasal 3?
Dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 51 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA, BAB IV - TUGAS DAN F UNGSI, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan,
pengadministrasian, pe mantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang
industri kerajinan, aneka industri, dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
-907-
Bagian Keempat
Bidang Penempa tan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pasal17
(1)Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan
perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan,
pengadministrasian, pemantauan , evaluasi, dan pelaporan bidang
penempatan tenaga kerja, transmigrasi , dan tugas pembantuan
yang diberikan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(2)Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:
a.perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran
Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
b.perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksana an,
dan pedoman teknis di bidang penempatan tenaga kerja dan
transmigrasi ;
c.pelayanan antar kerja di daerah;
d.penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta
(LPTKS) dalam 1 (satu) daerah;
e.pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah;
f.perlindungan t enaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (pra dan
purna penempatan) di daerah;
g.penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing
(IMTA) yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) daerah;
h.pelaksanaan kegiatan penempatan tenaga kerja ;
i.pelaksanaan kegi atantransmigrasi ;
j.pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan penempatan
tenaga kerja dan transmigrasi ;
k.pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di
bidangpenempatan tenaga kerja dan transmigrasi ;
l.pelaksanaan tugas pembantuan yang dib erikan kepada Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja di bidang penempatan tenaga
kerja dan transmigrasi ;
m.pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum
Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
n.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi; dan
o.pelaksanaan fungsikedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
-908-
Pasal18
Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja sebagaiman a
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian,
pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, dan
tugas pembantua n yang diberikan kepada Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan.
Pasal19
Seksi Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumu san
kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang transmigrasi dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.
Bagian Kelima
Bidang Hubungan Industrial dan Produktivitas
Pasal20
(1)Bidang Hubungan Industrial dan Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan
perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pe laksanaan,
pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang
hubungan industrial, syarat kerja, pelatihan kerja, produktivitas
kerja, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja serta melaksanakan tugas
kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(2)Bidang Hubungan Industrial dan Produktivitas dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:
a.perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran
Bidang Hubungan Industrial d an Produktivitas ;
b.perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan,
dan pedoman teknis di bidang hubungan industrial, syarat kerja,
pelatihan kerja, produktivitas kerja ;
c.pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
d.pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
e.perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
f.konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil;
-909-
g.pengukuran produktivitas tingkat daerah;
h.pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian
kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1
(satu) daerah;
i.pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial,
mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah;
j.pelaksanaan kegiatan hubungan industrial dan syarat kerja ;
k.pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja dan produktivita s kerja;
l.pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang
hubungan industrial, syarat kerja, pelatihan kerja, produktivitas
kerja;
m.pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di
bidang hubungan industrial, syarat kerja, pelatihan kerja,
produktivitas kerja ;
n.pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja di bidang hubungan industrial,
syarat kerja, pelatihan kerja, produktivitas kerja ;
o.pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum
Bidang Hubung an Industrial dan Produktivitas ;
p.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas Bidang Hubungan Industrial dan
Produktivitas; dan
q.pelaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas d an fungsinya.
Pasal21
Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan,
pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang
hubungan industrial, syarat kerja, dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
Pasal22
Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas seb agaimana dimaksud dalam