Apa bunyi lengkap Pasal 16 dalam 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022 tentang perkara yang, pada BAB VI - TATA CARA DAN TEKNIS KERJ ASAMA, Pasal 16 dinyatakan:

(1)Keijasama Bantuan Hukum dilaksanakan dengan pemberian Bantuan Hukum
meliputi perkara hukum perdata, pidana dan tata usaha negara baik litigasi
maupun nonlitigasi serta konsultasi Bantuan Hukum.
(2)Keijasama Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan Peijanjian Keijasama oleh danatas nama LKBH MEDICA
YUSTISIA KORPRI Kabupaten Lampung Utara.
(3)Pemberi Bantuan Hukum menerima kuasa dan melaksanakan bantuan hukum
dalam bentuk mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan
tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
(4)Bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan untuk bantuan
hukum diLembaga Peradilan hingga masalah hukumnya selesai dan/atauperkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(5)Bentuk Peijanjian Keijasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.