Apa substansi hukum dari Pasal 7 PERATURAN BUPATI KUTAITIMUR Nomor 66 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KUTAITIMUR Nomor 66 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DANTATAKERJA, khususnya BAB II - KEDUDUKAN, Pasal 7, adalah:

(1) Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
-8-
(2) Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kebijakan dibidang Prasarana dan Sarana.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Prasarana dan Sarana menyelenggarakan tugas:
a. penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang Prasarana dan
Sarana;
b. perumusan kebijakan dalam bidang Prasarana dan Sarana;
c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang Prasarana dan Sarana;
d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis dalam bidang Pengolahan Lahan dan Air Pertanian;
e. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis dalam bidang Pengolahan Lahan dan Air Peternakan; dan
f.perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis dalam bidang Pembiayaan dan Alsin.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan Bidang Prasarana dan
Sarana Pengolahan Lahan dan Air sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
b. merumuskan bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan
kriteria Prasarana dan Sarana Pengolahan Lahan dan Air;
c. menyusun rencana kerja dan anggaran serta sasaran program yang hendak
dicapai pada bidang Pengolahan Lahan dan Air, berdasarkan skala prioritas
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
d. menyusun rencana pembangunan dan pengadaan sarana prasarana bidang
Pengolahan Lahan dan Air;
e. merumuskan bahan rekomendasi penjinan bidang Pengolahan Lahan dan
Air;
f. memantau dan melaksanakan sosialisasi dan informasi Pengolahan Lahan
dan Air;
g. mendistribusikan tugas kepada kepala seksi sesuai tugas pokok dan
fungsinya;
h. merumuskan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan
Pengolahan Lahan dan Air serta mengidentifikasi potensi sumber daya
Pengolahan Lahan dan Air;
-9-
1. memantau pelaksanaan tugas ad ministrasi dan teknis operasional bidang
dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi
tugas;
J. menyusun bahan evaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan
realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan
permasalahan yang dibadapi serta pemecahan masalahnya;
k. merumuskan bahan koordinasi, pembinaan, pengembangan, dan
peningkatan pengolahan lahan dan air;
1. menyusun laporan pelaksanaan kegiatanBidang Pengolahan Lahan dan Air;
m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang
tugasnya;
n. menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
o. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian
kinerja bawahan; dan
p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pasal8
(1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal3
huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan kebijakan dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas:
a. penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang Tanaman Pangan
dan Hortikultura;
b. perumusan kebijakan dalam bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang Tanaman Pangan dan
Hortikultura;
d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis dalam bidang produksi dan perlindungan Tanaman pangan;
- 10-
e. perurnusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis dalarn bidang produksi dan Perlindungan Tanarnan Hortikultura; dan
f. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis dalarn bidang Pasca panen dan Pemasaran Hasil.
(4) Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang
Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
a. menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan bidang tanarnan pangan
dan hortikultura sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
b. menyusun penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidang tanaman pangan dan hortikultura;
c. merurnuskan bahan rencana pembangunan dan pengadaan sarana
prasarana bidang tanaman pangan dan hortikultura;
d. merumuskan bahan rekomendasi perijinan bidang tanaman pangan dan
hortikultura;
e. merumuskan bahan sosialisasi dan informasi pertanian;
f. merumuskan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan
pengawasan urusan bidang tanarnan pangan dan hortikultura;
g. merumuskan bahan koordinasi dan mengidentifikasi potensi sumber daya
pertanian;
h. memantau dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta evaluasi
pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis daerah bidang tanaman pangan
dan hortikultura;
1. memantau pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya
untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang
dihadapi serta pemecahan masalahnya;
J. merumuskan bahan koordinasi pernbinaan, pengernbangan, dan
peningkatan produksi tan aman pangan dan perlindungan tanaman pangan,
peningkatan produksi dan perlindungan tanaman hortikultura dan pasca
panen dan pemasarana hasil dengan instansi terkait;
k. memberikan saran dan pertimbangan serta telaahan staf kepada atasan,
terkait dengan bidang tugasnya;
1. menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
m. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian
kinerja bawahan; dan
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 11 -
Bagian kelima
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pasal9
(1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf e dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas.
(2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kebijakan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan tugas:
a. penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang Peternakan dan
Kesehatan Hewan;
b. perumusan kebijakan dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang Peternakan dan Kesehatan
Hewan;
d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis dalam bidang Produksi dan Pasca Panen Ternak;
e. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis dalam bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet; dan
f. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis dalam bidang Penyebaran dan Pengembangan Ternak.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang
Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan Bidang Peternakan dan
Kesehatan Hewan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
b. menyusun penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidang peternakan dan kesehatan hewan;
c. menyusun rencana pembangunan dan pengadaan sarana prasarana bidang
petemakan dan kesehatan hewan;
d. memantau dan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan informasi lingkup
bidang peternakan dan kesehatan hewan;
e. merumuskan bahan kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan
pengawasan urusan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- 12 -
f. memantau pelaksanaan tugas administrasi dan teknis operasional bidang
dengan membirnbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optirnalisasi
tugas;
g. merumuskan bahan kegiatan koordinasi dan mengidentifikasi potensi
sumber daya peternakan;
h. merumuskan bahan koordinasi pembinaan, pengembangan, dan
peningkatan perbibitan, budidaya dan pakan ternak, pelayanan kesehatan
hewan dan kesmavet, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dengan
instansi terkait;
1. menyusun laporan pelaksanaan kegiatanBidang Peternakan dan Kesehatan
Hewan;
J. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang
tugasnya;
k. menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
1. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian
kinerja bawahan; dan
m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keenam
Bidang Penyuluhan