Apa substansi hukum dari Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1945?
Materi muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara, khususnya , Pasal 11, adalah:

, terdiri dari data : 
a. data Penduduk Miski n; 
b. data program dan kegiatan penanggulangan 
kemiskinan ; 
c. data anggaran penanggulangan kemiskinan ; 
dan 
d. data lain yang berkaitan dengan upaya 
penanggulangan kemi skinan . 
(2) Data Penduduk Miski n sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dengan data terpilah menjadi dasar 
penyusunan program penanggulangan 
kemi skinan. 
(3) Pengelolaan data di daerah dilaksanakan secara 
terpadu oleh TKPK Kabupaten. Pasal 11 
(1) Pendataan Penduduk Miskin dilaksanakan secara 
berkala sekurang-kurang 2 (dua) tahu n sekali dan 
dilaksanakan secara partisipatif . 
(2) Pemerintah desa bertanggung jawab terhadap 
pelaksanaan pendataan penduduk miski n di 
tingkat desa dengan berpedoman pada Peraturan 
Bupati . 
(3) Hasi l pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa 
untuk diusulkan kepada Bupati melalui Camat . 
(4) Pelaksanaan dan hasi l pendataan ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. Bagian Kedua 
Pendataan Pasal 10 
(1) Penentuan kriteria dan tata cara pendataan 
penduduk miskin dilaksanakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(2) Tahapan dalam penanggu langan kemisikinan 
terdiri dari: 
a. pendataan ; 
b. penyusunan strategi, program, dan prioritas 
kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan 
c. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan 
penanggulangan kemi skinan. Bagian Kesatu 
Tahapan Kegiatan BABDI 
TAHAPAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN pemenuhan hak dasar penduduk miskin; dan 
b. berpartisipasi dalam peningkatan 
kesejahteraan , dan kepedulian terhadap 
Pend uduk Miskin di daerah. 
8 Pasal 14 
( 1) progam penanggulangan kemi skinan meru pakan 
penjabaran dari kebijakan dan strate gi 
penanggulangan kemsikinan. 
(2) Program dan kegiatan penanggulangan 
kemiskinan sebagaim ana dimaksud pada ayat ( 1), 
dituangkan dalam dokumen SPKD . 
(3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
dikelompokkan ke dalam (empat) kelompok 
program yang terdiri atas: 
a. kelompok program bantuan sosial terpadu 
berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan 
pemenuhan hak dasar , pengurangan be ban 
hidup , dan perbaikan kuali tas hidup 
mas yara kat miskin ; 
b. kelompok program penanggulang an 
kemiskinan berbasis pemberdayaan 
masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan 
potensi dan memp erkuat kapasitas kelompok 
masyarak at miskin untuk terlib at dalam 
pembangunan yang didasarkan pada pnnsip ­ 
prins ip pembe rdayaan masyarakat; Bagian Keempat 
Program Pasal 13 
(1) Strategi penanggulangan kemiskinan dijabarkan 
ke dalam rencan a strategis penanggulangan 
kemiskinan masing -masing SKPD . 
(2) Strategi penanggulangan kemiskinan seba gairnana 
dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan : 
a. mengurangi beban pengeluaran warga miskin ; 
b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan 
warga miskin ; 
c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan 
usaha mikro dan keci l; 
d. pemberda yaan warga miskin untuk memenuhi 
kebutuhan dasar ; dan 
e. mensinergikan strategi dan program 
penanggulangan kemiskinan. 
(3) Rencana strategis penanggulangan kemiski nan 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1), digunakan 
sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKP D) di bidan g 
penanggulangan kemiskinan . 
(4) Strategi penanggulangan kemiskinan seba gaiman a 
dimaksud pada ayat (2), disusun untuk jangka 
waktu lima (5) tahun . 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi 
penanggu langan kemiskinan diatur dengan 
peratu ran Bupati. Bagian Ketiga 
Strategi Penanggu langan Kemiskinan 
9 Pasal 19 
( 1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasn ya 
untuk berp eran aktif dalam penanggulangan 
kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah , BABV I 
PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 18 
TKPK Kabupaten menyampaikan Laporan Tahunan 
pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan 
kepada Bupati dan DPRD. Pasal 17 
TKPK Kabupaten melakukan pengawasan , monitoring 
dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan 
penanggulangan kemiskinan secara terbuka. Pasal 16 
Dalam rangka pengawasan pelaksanaan 
penanggulangan kemiskinan , Pem erintah Daerah 
membangun sistem monitoring dan evaluasi yang 
terpadu. BABV 
PENGA WASAN , MONITORING DAN EVALUASI Pasal 15 
( 1) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
melibatkan seluruh pemangku kepentingan di 
Daerah . 
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan dalam rangka mensinergikan 
program dan meningkatkan ketepatan sasaran . 
(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diselenggarakan melalui sinkronisasi, 
harmon isasi, dan integrasi penanggulangan 
Kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku 
kepen tingan di daerah . 
( 4) Sinergi program sebgaimana dimaksud pada ayat 
(2), meliputi pembia yaan, sasaran , antar sektor 
dan lokasi . BAB IV 
KOORDI NASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN secara 
dapat 
dan c. kelompok program penanggulangan 
kemiskinan berbasis pemberda yaan usaha 
ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk 
memberikan akses dan penguatan ekonomi 
bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil ; 
dan 
d. program-program lainnya yang baik 
langsung ataupun tidak langsung 
meningkatkan kegiatan ekonomi 
kesejahteraan mas yarakat miskin . 
10 Pasal 21 
Pemerintah desa berta nggungja wab · 
a. menyusun Program /kerja penanggulangan 
kemiskinan desa yang dimuat dalam RKPDes ; 
b. melaksanakan program /kegiatan penanggulangan 
kemiskinan desa yang sudah dianggarkan dala m 
APB Des 
c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan program /kegiatan penanggulangan 
kemiskinan desa ; 
d. berkoord inas i secara aktif dengan 
Pimpi nan Perangkat Daerah Terkait 
pada saat penyusunan rencana ketja; Bagian Kedua 
Pemer intah Desa anggaran 
setiap kemi skinan alokas i Upaya penanggu langan kemiski nan 
Pemerin tah Daerah bertanggung jawab: 
a. mengupa yakan terpenuh inya hak 
pendudu k miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; 
b. melaksanakan strat egi penanggu lang an 
kemiskinan ; dan 
c. men yediakan 
penanggulangan 
tahun dalam APBD . Pasal 20 BAB VII 
TANGGUNG JAWAB 
Bagian Kesatu 
Pemerintahan Daerah Pemerintah Provinsi , Pemerintah Daerah , dunia 
usaha, maup un mas yarakat dari proses 
perencanaan , pelaksanaan, pengawasan , 
mon itoring , dan evaluasi. 
(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meli puti perorangan , keluarga , kelompok , 
organisasi sosial, yayasan , lembaga swada ya 
masyarakat, organisasi profesi, dan organisasi 
kemasyarakatan . 
(3) Unsur dunia usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) berperan dalam penyediaan dana 
dan/atau barang dan/ atau jasa untuk 
penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan 
dari tanggungjawab sosial . 
( 4) Program penanggulangan kemiskinan yang 
dilakukan oleh mas yarakat dan dunia usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) 
wajib diselaraskan dengan strategi dan program 
penanggulangan kem iskinan dan berkoordi nasi 
dengan TKPKD . 
(5) Peran serta mas yarakat dalam penanggulangan 
kemi skinan dilak ukan dengan semangat gotong 
royong dan mem perhatikan kearifan lokal. 
11 BAB VIII 
INDIKATOR DAN SUMBER DATA KEMISKINAN