Menurut PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 11 Tahun 2000, apa isi dari Pasal 62?
Pasal Pasal 62 dalam PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 11 Tahun 2000 tentang TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTA AN, pada BAB IV - PELAKSANAAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD, menyatakan:

(1) Setelah melakukan ke giatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), 
KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara. 
(2) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua 
KPPS: 
a. menandatangani surat suara untuk kemudian diberikan kepada Pe milih; 
b. memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan 
kehadiran Pemilih; 
c. memberikan surat suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka; dan 
d. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam 
dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara. 
26 
 
(3) Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang 
mempunyai halangan fisik lain atas persetujuan Pemilih yang seharusnya 
mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut. 
(4) Setelah menerima surat suara se bagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, 
Pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara dalam keadaan baik atau 
tidak rusak. 
(5) Dalam hal Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat 
meminta surat suara pengganti kepada ketua KPPS, kemu dian ketua KPPS 
memberikan surat suara pengganti hanya satu kali. 
(6) Dalam hal terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat 
meminta surat suara pengganti kepada ketua KPPS, kemudian ketua KPPS 
memberikan surat suara pengganti hanya satu kali . 
(7) KPPS wajib mencatat surat suara yang rusak atau keliru dicoblos sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) dalam berita acara.