Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO Nomor £ Tahun 2022 pada Pasal 9?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO Nomor £ Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO, Pasal 9 menyebutkan bahwa:

(1) Pejabat yang menandatangani SPT perjalanan dinas luar 
daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas dalam daerah 
sebagai berikut: 
a. Bupati/Wakil Bupati untuk Bupati, Wakil Bupati dan 
Sekretaris Daerah, 
b. Ketua/Wakil Ketua untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, 
Tenaga Ahli, Kelompok Pakar dan Staf Ahli Fraksi, 
c. Sekretaris Daerah atau Plh Sekretaris Daerah untuk 
Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati, 
d. Kepala SKPD atau Unit SKPD untuk Pejabat Struktural 
Eselon II, Pejabat Eselon III/Administrator, Pejabat Eselon 
IV/Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan 
Non ASN, 
e. Kepala Bagian untuk Pejabat Eselon IH/Administrator, 
Pejabat Eselon IV/Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat 
Pelaksana dan Non ASN di lingkungan Sekretariat Daerah. 
(2) Pejabat yang menandatangani SPPD perjalanan dinas luar 
daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas dalam daerah 
sebagai berikut:
a. Bupati/Wakil Bupati untuk Bupati, Wakil Bupati dan 
Sekretaris Daerah. 
b. Ketua/Wakil Ketua untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, 
Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar, 
c. Sekretaris Daerah atau Plh Sekretaris Daerah untuk 
Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati. 
d. Kepala SKPD atau Unit SKPD menandatangani 
keberangkatan dan rampung Pejabat Struktural Eselon II, 
Pejabat Eselon III/Administrator, Pejabat Eselon 
IV/Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan 
Non ASN, 
e. Kepala Bagian menandatangani keberangkatan dan 
rampung Pejabat Eselon III/Administrator, Pejabat Eselon 
IV/Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan 
Non ASN di lingkungan Sekretariat Daerah. 
6. ketentuan Pasal 17 Ayat (1) huruf c dan huruf d, Ayat (4) dan 
huruf c diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi 
sebagai berikut: 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) Pasal 17 
Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan, 
yaitu: 
a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan 
Wakil Ketua DPRD: 
b. Tingkat B untuk Anggota DPRD dan Pejabat Struktural 
Eselon II, 
c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/ Administrator dan Non 
Struktural Gol IV, 
d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/Pengawas dan 
Golongan III, 
e. Tingkat E untuk ASN Golongan II, I dan Non ASN, 
Biaya perjalanan dinas bagi pejabat dan ASN pada lembaga 
lainnya disesuaikan dengan perjalanan dinas pegawai negeri 
sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
jabatan, pangkat/golongannya, 
Untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah yang 
mengikutsertakan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dibayar sesuai standar perjalanan dinas yang 
berlaku pada pemerintah Kabupaten Bone Bolango. 
Biaya perjalanan dinas Tenaga Ahli/Advokasi Pemerintah 
Daerah, dan Kelompok Pakar, Tim Ahli, Staf Ahli Fraksi dan 
Tim Kerja Bupati disesuaikan dengan perjalanan dinas 
pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c.|
(5) 
(6) 
(7) Biaya perjalanan dinas bagi masyarakat/Non ASN 
disesuaikan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e: 
Untuk kepentingan protokoler, Ajudan Pejabat Negara yang 
berasal dari TNI/Polri yang melakukan perjalanan dinas 
disamakan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e: 
Biaya perjalanan dinas untuk istri/suami Pejabat Negara dan 
Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III/Administrator dan 
Pejabat Eselon IV/Pengawas yang terlibat dan atau 
dipekerjakan pada lembaga lainnya adalah sebagai berikut : 
a. Istri/suami Bupati dan Wakil Bupati disesuaikan dengan 
perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
b. Istri/suami Pejabat Eselon II disesuaikan dengan 
perjalanan dinas pegawai negeri sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
c. Istri/suami Pejabat Eselon III/Administrator dan Pejabat 
Eselon IV/Pengawas disesuaikan dengan perjalanan dinas 
pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e: dan 
d. penggunaan biaya perjalanan dinas disesuaikan pada 
sumber dana dan peruntukkannya yang berkaitan 
langsung dengan kegiatan lembaga terkait. 
7. ketentuan Pasal 19 Ayat (1) diubah sehingga secara keseluruhan 
berbunyi sebagai berikut: 
(1) 
(2) 
(3) Pasal 19 
Perjalanan dinas untuk lembaga lainnya, masyarakat, serta 
Pejabat Struktural Eselon II, Pejabat Eselon III /Administrator, 
Pejabat Eselon IV/Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat 
Pelaksana dan Non ASN serta ajudan pejabat negara 
mendapat uang lumpsum harian sesuai dengan tingkat 
perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 
(2. 
Jika salah satu atau lebih dari komponen biaya perjalanan 
dinas dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, 
ditanggung oleh pihak ketiga atau bagian dari biaya 
kontribusi maka biaya yang diberikan adalah bagian biaya di 
luar kontribusi atau bagian yang tidak ditanggung oleh pihak 
ketiga, 
Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana 
SPPD mendapat biaya penginapan 1 (satu) hari menjelang 
kepulangan dan uang harian sesuai jumlah hari pada SPT, 
10
(4) 
(S) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) Apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh 
pihak penyelenggara atau oleh pejabat yang berwenang 
dimana tiket keberangkatan dan/atau tiket pulang sudah 
diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat ke tempat 
tujuan, maka tiket yang sudah diperoleh dapat 
dibayarkan/diganti dengan memperhitungkan selisih refund 
dari biro/jasa perjalanan dan melampirkan bukti pembatalan 
kegiatan atau nota perintah pembatalan dari pejabat yang 
berwenang, 
Apabila terjadi pembatalan tiket perjalanan pulang yang 
dikarenakan oleh adanya perintah dari pejabat yang 
berwenang untuk melaksanakan tugas baru, maka tiket yang 
sudah terlanjur dibeli dapat dibayarkan/diganti dengan 
memperhitungkan selisih refund dari biro/jasa perjalanan: 
Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang 
bersangkutan sudah berangkat ke tempat tujuan, maka tiket 
dan uang harian yang telah dikeluarkan dapat 
dibayarkan/diganti dengan memperhitungkan selisih refund 
pembatalan tiket dari biro/jasa perjalanan dan melampirkan 
bukti pembatalan kegiatan dan surat pembatalan kegiatan: 
Apabila terjadi pembatalan keberangkatan oleh maskapai 
penerbangan, maka tiket dan uang harian yang telah 
dikeluarkan dapat dibayarkan/diganti sebesar standar 
tempat terakhir pelaksanaan perjalanan dinas berada dengan 
melampirkan bukti pembatalan keberangkatan oleh maskapai 
penerbangan dimaksud, 
Apabila terjadi pembatalan keberangkatan akibat hal tidak 
terduga (force majeure) yang bukan diakibatkan oleh kelalaian 
pribadi maka tiket dan uang harian yang telah dikeluarkan 
dapat dibayarkan/diganti sebesar standar tempat terakhir 
pelaksanaan perjalanan dinas berada dengan melampirkan 
bukti keberangkatan dan/atau surat keterangan dari pihak 
yang berwenang, dan 
Biaya perjalanan dinas ke luar negeri mengikuti tarif yang 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia yang 
berlaku. 
ketentuan Pasal 21 huruf f diubah sehingga secara keseluruhan 
berbunyi sebagai berikut: