Apa bunyi lengkap Pasal 27 dalam PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL Nomor 133 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL Nomor 133 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, pada BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 27 dinyatakan:

mempunyai tugas melaksanakan menyelenggara kan penyediaan 
dan pengoordinasian penanganan pengungsi dan logist ik penanggulangan 
bencana. 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaks ud pada ayat (1), 
Kelompok Substansi Logistik dan Peralatan mempunyai fungsi: 
penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi L ogistik dan 
Peralatan; 
penyusunan kebijakan teknis dibidang penyediaan dan pengoordinasian 
penanganan pengungsi dan logistik penanggulangan be ncana; 
penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerj a Kelompok Substansi 
Logistik dan Peralatan; 
penyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan l ogistik 
penanggulangan bencana; 
penyelenggaraan dan pengoordinasian penyaluran l ogistik 
penanggulangan bencana; 
penyelenggaraan dan pengoordinasian pengumpulan dan penyaluran 
bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain nya untuk 
penanggulangan bencana; 
pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan terha dap kelompok 
rentan; 
penyelenggaraan dan pengoordinasian penanganan p engungsi; 
penyelenggaraan penanganan dan pemenuhan kebutuh an dasar korban 
bencana; 
penyelenggaraan pengembangan prosedur penanganan pengungsi; 
fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengadaan, penerimaan, 
distribusi, pengerahan dan pemeliharaan peralatan p enanggulangan 
bencana; 
penyelenggaraan pengelolaan peralatan penanggula ngan bencana; 
peningkatan kapasitas bidang peralatan penanggul angan bencana; 
penyelenggaraan analisis kebutuhan, pemantauan, dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana penanggulangan bencana; 
pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabi litas kinerja instansi 
pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintaha n Kelompok 
Substansi Kedaruratan; 
penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelom pok Substansi 
Kedaruratan; 
penyusunan dan menerapkan norma, standar, pedoma n, dan petunjuk 
operasional di bidang kedaruratan; dan 
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok 
Substansi Kedaruratan.