Apa yang diatur dalam PERATURAN MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 03 Tahun 2021 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 03 Tahun 2021 tentang FASILITASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR PERTANIAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian yang 
selanjutnya disebut KUR adalah kredit/pembiayaan 
modal kerja dan/atau investasi kepada debitur 
individu/perseorangan, badan usaha dan/atau 
kelompok usaha produktif dan layak serta belum 
memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan 
belum cukup. 
2. Lembaga Keuangan adalah lembaga keuangan yang 
berdasarkan prinsip konvensional atau syariah yang 
diawasi oleh otoritas jasa keuangan. 
3. Lembaga Linkage adalah lembaga berbadan hukum 
yang dapat meneruspinjamkan KUR dari penyalur KUR 
kepada penerima KUR berdasarkan perjanjian kerja 
sama. 
-3 -
4. Koperasi adalah koperasi simpan p1nJam (KSP) 
dan/ atau koperasi simpan pinjam syariah (KSPS) yang 
diawasi oleh kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha 
kecil dan menengah. 
5. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas 
pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh 
penjamin KUR baik berdasarkan prinsip konvensional 
maupun syariah. 
6. Penjamin KUR adalah perusahaan Penjaminan dan 
perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan 
Penjaminan KUR. 
7. Suku Bunga/Marjin adalah tingkat bunga/marjin yang 
dikenakan dalam pemberian KUR. 
8. Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau 
Koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR. 
9. Subsidi Bunga/Subsidi Marjin adalah selisih antara 
tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Penyalur KUR 
dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada 
Penerima KUR. 
10. Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik 
sendiri-sendiri maupun dalam Kelompok Usaha atau 
badan usaha yang melakukan usaha yang produktif di 
sub-sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, 
peternakan, dan alat dan mesin pertanian. 
11. Marjin atau Akad Syariah yang selanjutnya disebut 
Marjin adalah besaran keuntungan atau istilah lain 
sesuai Akad Syariah yaitu imbalan bagi hasil atau 
lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian KUR 
syariah. 
12. Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang 
dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi 
lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) 
dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan 
mengembangkan usaha anggota. 
13. Sektor Produksi adalah sektor ekonomi yang 
menghasilkan barang dan/ atau jasa. 
-4 -