Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BLORA Nomor 25 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BLORA Nomor 25 Tahun 2022 tentang SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU “GESANG ” UNTUK PENANGANAN, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik 
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . 
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah. 
3. Daerah adalah Kabupaten Blora . 
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
yang memimpin pelaks anaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 
5. Bupati adalah Bupati Blora. 
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan D aerah. 
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihor mati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia . 
 
 
4 
 8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya 
kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara 
agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, 
sehingga dapat melaksanakan fu ngsi sosialnya. 
9. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, 
terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, 
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk 
kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, 
pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi 
kebutuhan dasar setiap warga negara. 
10. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak 
mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau 
mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak 
mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar 
yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. 
11. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai 
sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya 
mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun 
tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan 
keluarganya. 
12. Sistem Layanan Rujukan T erpadu yang selanjutnya 
disingkat SLRT adalah sistem layanan yang 
mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan 
orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada 
pengelola program penanganan fakir miskin dan orang 
tidak mampu di pusat dan daerah. 
13. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut 
Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan 
kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan 
terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas 
yang ada di desa/kelurahan dalam penyelenggar aan 
sosial. 
14. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang 
selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, 
kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan 
serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan 
memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial . 
 
 
 
 
 
5 
 15. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang 
selanjutnya disebut P PKS adalah 
perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau 
masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, 
atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi 
sosialnya, sehingga memerlu kan pelayanan sosial untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani 
maupun sosial secara memadai dan wajar. 
16. Manajer adalah orang yang diberi wewenang untuk 
memimpin, mengelola, dan mengembangkan seluruh 
aktivitas SLRT di Daerah dan berasal dari Aparatur Sipil 
Negara. 
17. Supervisor adalah orang yang diberi wewenang untuk 
memantau dan menganalisis hasil kerja fasilitator SLRT, 
dan berasal dari unsur PSKS atau Aparatur Sipil Negara. 
18. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan 
fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi 
masyarakat di tingkat desa/kelurahan, dan berasal dari 
unsur PSKS atau kader masyarakat. 
19. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya 
disingkat DTKS adalah Data induk yang berisi data 
pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima 
bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan 
sumber kesejahteraan sosial.