Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 51 Tahun 2021.
Redaksi dari NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 51 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KER JA, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Kota adalah Kota Bandar Lampung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota 
sebagaimana unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi Kewenangan Daerah Otonom. 
4 
 3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kota Bandar Lampung. 
5. Peraturan adalah Peraturan Walikota Bandar 
Lampung. 
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. 
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Bandar Lampung. 
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 
disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipildan 
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 
(PPPK) Kota Bandar Lampung. 
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok 
jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan 
dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan 
tertentu. 
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang 
menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi 
Pemerintah. 
11. Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah 
keseluruhan upaya-upaya untuk 
meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat 
profesionalisme menyelenggarakan tugas, 
fungsi dan kewajiban kepegawaian yang 
meliputi perencanaan, pengadaan, 
pengembangan kualitas, penempatan, 
promosi, penggajian, kesejahteraan dan 
pemberhentian Aparatur Sipil Negara. 
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya 
disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana 
Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 
Sipil Kota Bandar Lampung. 
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan 
Orang Asing yang bertempat tinggal di 
Indonesia. 
14. Orang Asing adalah orang bukan Warga 
Negara Indonesia. 
15. Administrasi Kependudukan adalah 
rangkaian kegiatan penataan dan penertiban 
dalam penertiban dokumen dan data 
kependudukan melalui Pendaftaran 
Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan 
Informasi Administrasi Kependudukan serta 
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan 
publik dan pembangunan sektor lain. 
5 
 16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan 
biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan 
peristiwa kependudukan dan pendataan 
penduduk rentan administrasi kependudukan 
serta penerbitan dokumen kependudukan 
berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan 
Kependudukan. 
17. Pencatatan Sipil adalah peristiwa penting yang 
dialami oleh seorang dalam register 
pencatatan sipil pada instansi pelaksana. 
18. Jabatan Fungsional yang selanjutnya di sebut 
JF adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian 
dan keterampilan tertentu. 
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah 
Kelompok Jabatan Fungsional Dinas 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kota Bandar Lampung.