Apa bunyi lengkap Pasal 3 dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Nomor 5 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Nomor 5 Tahun 1945 tentang Pera turan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran, pada , Pasal 3 dinyatakan:

dilakukan secara tertulis antara 
Pengelola Rumah Kost dengan Pengurus Rumah Kost; 
2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pasal 3 
1) Pemilik Rumah Kost meru pakan Pengelola Ru mah Kost ; 
2) Pengelola Rumah Kost melaksanakan Pengelolaan Rumah 
Kost ; 
3) Pengelola Rumah Kost dapat melimpahkan 
pengur usan Rumah Kost kepada orang lain; 
4) Dalam hal melimpahkan pengurusan Rumah Kos 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola 
Rumah Kost wajib melimpahkan kepada orang yang 
berdomisili di desa /kelurahan tempat Rumah Kost 
berada ; 
5) Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
merupakan Pengurus Rumah Kost. BAB II 
PENGELOLA RUMAH KOST Pasal 2 
1) Pengelolaan Rumah Kost yang diatur dalam Peraturan 
Daerah ini termasuk Kamar Kost; 
2) Pengaturan Pengelolaan Rumah Kost dalam 
Pera turan Daerah ini meliputi Pengelola Rumah 
Kost, Izin Pengelolaan Rumah Kost, Pemutahiran Izin 
Pengelolaan Rumah Kost , Hak dan Kewajiban , Partisipasi 
Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan , Pendanaan , 
dan Sanksi Administratif ; atas , dan/atau di dalam tanah dan/atau air. 
13. Bangunan gedung adalah wujud fisik basil pekerjaan 
konstruksi yang men ya tu dengan tempat 
kedudukann ya, sebagian atau seluruhnya berada di 
atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang 
berfungsi sebagai tempat manusia melakukan 
kegiatann ya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, 
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha , kegiatan sosial , 
buda ya, maupun kegiatan khusus 
14. Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai 
standar tata cara, standar spesifikasi dan standar 
metode uji baik berupa standar Nasional Indonesia 
maupun Standar lntemasional yang diber lakukan 
dalam penyelenggaraan bangunan gedung. 
15. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan 
bangunan gedung beserta prasarana dan saranan ya 
agar bangunan gedung selalu laik fungsi. 
16. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau 
mengganti bagian bangunan gedung , komponen bahan 
bangunan , dan/ atau prasarana dan sarana agar 
bangunan gedung tetap laik fungsi. 
5 Pasa l 6 
1) Untuk memperoleh IZm Penge lolaan Rumah Kost , 
Penge lola Rumah Kost harus mengajukan permohonan 
kepada Bupati melalui Kepala Sadan ; 
2) Pers yaratan Izin Pengelo laan Rumah Kost meliputi ; 
a. mengisi formulir permohonan ; 
b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk 
pemohon dan memperlihat dokumen aslin ya; 
c. melampirkan fotokop i Izin Mendirikan Bangun an 
atas bangunan tempat dilakukan usaha Rumah Kos 
dan memperlihat dokumen aslin ya; dan 
d. melampirkan fotokopi Izin Gangguan dan 
memperlihatkan dokumen aslin ya; 
3) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a paling s edikit memuat: 
a. nama Peng elola Rumah Kost ; 
b. alamat Peng elola Rumah Kost ; 
c. lokasi Rumah Kost; 
d. nomor telepon Pengelola Rumah Kost; 
e. keterse diaan sarana dan prasarana yang diperluk an 
dalam m enjalan kan usaha Rumah Kost ; dan 
f. pernyata an pemohon tentan g kesanggup an 3) Bup ati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan Izin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala 
Badan ; 
4) Izin Pengelol aan Rumah Kos berlaku selama Peng elola 
Rumah Kost menjalankan usahan ya; Pasal 5 
1) Pengelola Rumah Kost wajib memiliki izin Pengelo laan 
Rumah Kost ; 
2) Izin Penge lolaan Rumah Kost sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan oleh Bupati ; BAB III 
IZIN PENGELOLAAN RUMAH KOST sekurang -kuran gnya berisi: 
a. pelim pahan pengur usan Rumah Kost dari 
Penge lola Rumah Kost kepada Pengurus Rumah Kost ; 
dan 
b. kesediaan Pengurus Rumah Kost untuk mengurus 
Rumah Kost . 
3) Pengelola Rumah Kost dan/ atau Pengurus Rumah Kost 
wajib mem beritahukan pelimp ahan pengurusan Rumah 
Kost kepada Lurah atau masyarakat sekitar ; 
4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disertai dengan menyerahkan salinan pelimpahan 
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 
5) Lurah atau Perbeke l dapat memerintahkan kepada 
Penge lola Rumah Kost dan/ a tau Pengurus Rumah 
Kost 
6) untuk memperlihatkan naskah asli pelimpahan 
tertulis sebagaimana dimak sud pada ayat (1); 
6 Pasal 9 
1) Kewajiban memiliki Izin Pengelolaan Rumah Kost, hanya 
berlaku kepada Pengelola Rumah Kost yang melakukan 
usaha Rumah Kost paling sedikit 3 (tiga) Kamar Kost; 
2) Pengelola Rumah Kost yang mengelola paling banyak 2 
(dua) Kamar Kost wajib melaporkan Pengelolaan Rumah 
Kost kepada Lurah atau Perbekel; 
3) Lurah atau Perbekel meneruskan laporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kepada Camat paling lama 3 
(tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan; 
4) Camat meneruskan laporan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Sadan 
paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya 
laporan. Pasal 8 
1) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) ditemukan bahwa 
berkas permohonan Izin Pengelolaan Rumah Kost telah 
memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, 
Kepala Sadan menerbitkan Izin Pengelolaan Rumah Kost; 
2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan paling paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 
sejak permohonan diterima oleh Kepala Badan. Pasal 7 
1) Kepala Sadan harus melaksanakan pemeriksaan 
kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan berkas 
permohonan lzin Pengelolaan Rumah Kost; 
2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas 
permohonan Izin Pengelolaan Rumah Kost belum 
memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, 
Kepala Sadan memberitahukan secara tertulis 
kekurangan yang ditemukan kepada pemohon; 
3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan 
pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada 
diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 
sejak permohonan diterima oleh Kepala Sadan; 
4) Apabila Kepala Sadan tidak memberitahukan secara 
tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 
7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima, 
permohonan Izin Pengelolaan Rumah Kost dianggap 
lengkap, benar, dan absah dan dianggap telah 
menerbitkan Izin Pengelolaan Rumah Kost. memenuhi ketentuan peraturan perundang- 
undangan; 
4) Kepala Sadan harus memberikan bukti penerimaan 
permohonan Izin Pengelolaan Rumah Kost kepada 
pemohon dengan mencantumkan nama dokumen yang 
diterima. 
7 Pasal 13 
1) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditemukan bahwa 
berkas permohonan Izin Pengelolaan Rumah Kost 
telah memenuhi kelengkapan , kebenaran , dan 
keabsahan , Kepala Badan menerbitkan Izin Pengelo laan 
Rumah Kost; 
2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilaksanakan paling paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 
sejak permohonan pemutakhiran Izin Pengelolaan Rumah 
Kost diterima oleh Kepala Badan . Pasal 12 
1) Kepala Badan harus melaksanakan pemeriksaan 
kelengkapan , kebenaran , dan keabsahan berkas 
permohonan pemu takhiran Izin Pengelolaan Rumah 
Kost; 
2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) ditemukan bahwa berkas 
permohonan pemu takhiran Izin Pengelolaan Rumah Kost 
belum memenuhi kelengkapan , kebenaran , dan 
keabsahan , Kepala Badan memberitahukan secara 
tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pemohon ; 
3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan 
pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada 
diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 
sejak permohonan diterima oleh Kepala Badan ; 
4) Apabila Kepala Badan tidak memberitahukan secara 
tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 
7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima , 
permohonan pemutakhiran Izin Pengelolaan Rumah Kost 
dianggap lengkap, benar, dan absah dan dianggap telah 
menerbitkan Izin Pengelolaan Rumah Kost. Pasal 11 
1) Pengelola Rumah Kost wajib mengajukan permohonan 
pemutakhiran Izin Pengelolaan Rumah Kost apabila 
terdapat suatu peru bahan kondisi terhadap hal yang 
tercantum di dalam Izin Pengelolaan Rumah Kos paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu 
perubahan terjadi ; 
2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan ; 
3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada 
disertai dengan dokumen penunjang yang terkait . BAB IV 
PEMUTAHIRAN IZIN 
PENGELOLAAN RUMAH KOST Pasal 10 
Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Pengelolaan Rumah 
Kost diatur dalam Peraturan Bupati . 
8 Pasal 18 
1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam pengelolaan 
Rumah Kost ; 
2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
dapat beru pa; 
a. menyampaikan keluhan kepada Pengelola Rumah 
Kost dan/ atau Pengu rus Rumah Kost apabila 
Pengelolaan Rumah Kost menimbu lkan gangguan 
ketertiban masyarakat ; atau BAB VII 
PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 17 
1) Pengelola Rumah Kost berhak mendapat pelayanan yang 
baikdalam ; 
a. mengurus Izin Pengelolaan Rumah Kost; dan 
b. mengurus pemutakhiran Izin Pengelolaan Rumah 
Kost . 
2) Pengelola Rumah Kost dan/ atau Pengurus Rumah Kost 
berhak mendapat pelayanan yang baik dalam mengurus 
pelaporan Penghuni Rumah Kost. Pasal 16 
Pengelola Rumah Kost dan/ atau Pengurus Rumah Kost 
wajib ; 
1) meminta fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penghuni 
Rumah Kost ; 
2) meminta Penghuni Rumah Kost memperlihatkan Kartu 
Tanda Pendudukn ya; 
3) melakukan registrasi Penghuni Rumah Kost; 
4) melaporkan Penghuni Rumah Kost kepada Kepala 
Lingkungan atau Kepala Dusun paling lama 1 x 24 jam sejak 
diteriman ya se bagai Penghuni Rumah Kost ; dan 
5) membuat tata tertib Rumah Kost. BABVI 
HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 15 
1) Izin Pengelolaan Rumah Kost tidak dipungut retribusi 
perizinan terten tu; 
2) Pengelolaan Rumah Kost yang mengelola paling sedikit 
10 ( sepuluh) Kamar Kost dikenakan Pajak sesuai 
dengan Peraturan Daerah tentang Pajak. BABV 
PUNGUTAN Pasal 14 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran Izin 
Pengelolaan Rumah Kos diatur dalam Peraturan Bupati . 
9 a. pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan 
untuk memastikan kesesuaian Pengelolaan Rumah 
Kost dengan Izin Pengelolaan Rumah Kost; 
dan/atau; 
b. pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk 
memastikan kesesuaian Pengelolaan Rumah Kost 
dengan Izin Pengelolaan Rumah Kosdengan peraturan 
perundang-undangan. Pasal 21 
1) Bu pati melakukan pengawasan atas Pengelolaan Rumah 
Kost; 
2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
meliputi: Pasal 20 
1) Bu pati melakukan pembinaan atas Pengelolaan Ru mah 
Kost; 
2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa; 
a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 
berkenaan dengan Pengelolaan Rumah Kost dan 
administrasi kependudukan kepada Pengelola 
Rumah Kost dan/ a tau Pengurus Rumah Kost; 
b. sosialisasi peraturan perundang -undangan 
berkenaan dengan administrasi kependudukan 
kepada Penghuni Rumah Kost; 
c. koordinasi dengan Bendesa Desa Pakraman 
untuk mencegah Pengelolaan Rumah Kost 
menimbulkan hal yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan dan/atau hukum 
adat setempat. BAB VIII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 19 
1) Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun memiliki 
kewajiban untuk memberikan penyelesaian atas hal 
yang dikeluhkan masyarakat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal18 ayat (2) huruf b ; 
2) Apabila tidak mampu memberikan penyelesaian atas 
hal yang dikeluhkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, Kepala 
Lingkungan atau Kepala Dusun meneruskan keluhan 
masyarakat kepada Lurah atau Perbekel. b. menyampaikan keluhan kepada Kepala 
Lingkungan atau Kepala Dusun apabila 
Pengelolaan Rumah Kost menimbulkan gangguan 
ketertiban masyarakat; 
10 Pasal 23 
1) Pengelola Rumah Kost yang tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
dan Pasal 9 ayat (2) dikenai teguran tertulis pertam a; 
2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja 
setelah diberikan teguran tertulis pertama , Pengelola 
Rumah Kost tidak memenuhi ketentuan sebag aimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) dan Pasal 9 ayat (2) 
dikenai tegur an tertu lis kedua ; 
3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja 
setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengelol a 
Rumah Kost tidak memenuhi ketentuan sebag aimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) dan Pasal 9 ayat (2) 
dikenai teguran tertu lis ketiga ; 
4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja 
setelah diberikan teguran tertulis kedua , Peng elola 
Rum ah Kost tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) dan Pasal 9 ayat 
(2),Pengelolaan Rumah Kost ditutup. Pasal 22 
1) Pengelola Rumah Kost dan/ atau Pengurus Rumah 
Kos yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Pasal 4 ayat (3), Pasal 
11 ayat (1), dan/atau Pasal 16 dikenai teguran tertulis 
pertama ; 
2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja 
setelah diberikan teguran tertulis pertama , Penge lola 
Rumah Kost dan/ atau Pengurus Rumah Kost tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam