Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN  BUPATI  MAGELANG Nomor 45 Tahun 2012?
Ketentuan dalam PERATURAN  BUPATI  MAGELANG Nomor 45 Tahun 2012 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : (Disesuaikan dengan UU) 
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang . 
2. Pemerintah Daerah adal ah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Magelang. 
4. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang telah 
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah 
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah . 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten 
Magelang . 
4 
 6. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah pada SKPD . 
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang melipu ti perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha M ilik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jas a atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan. 
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan 
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaat an lainnya yang dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 
menganut prinsip -prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 
disediakan oleh sektor swasta. 
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam 
rangka pemberian izin kepada orang prib adi atau Badan yang 
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber 
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan menjaga kel estarian lingkungan. 
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 
perundang -undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan 
tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah 
bukti pembayaran atau penyetora n retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, 
adalah surat ket etapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok 
retribusi yang terutang. 
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran retribusi karena j umlah kredit retribusi lebih besar 
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah 
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif 
berupa bunga d an/atau denda. 
 
5