Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI  MAGELANG Nomor 16 Tahun 2005 Pasal 2?
Dalam PERATURAN BUPATI  MAGELANG Nomor 16 Tahun 2005 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN, BAB II - JENIS PELAYANAN, Pasal 2 mengatur sebagai berikut:

Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan pada BPPT meliputi : 
Pendaftaran Penanaman Modal; 
Izin Prinsip Penanaman Modal; 
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; 
Izin Usaha Perdagangan; 
Tanda Daftar Perusahaan ; 
Izin Usaha Industri (IUI); 
Izin Perluasan Industri; 
Tanda Daftar Industri; 
Izin Usaha Pariwisata; 
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); 
Izin Usaha Penggilingan Padi; 
Izin Usaha Angkutan Jalan; 
Izin Pembudidayaan dan Pengusahaan Sarang Burung Sriti dan atau Walet; 
Izin Usaha Peternakan; 
Izin Usaha Perikanan; 
Izin Usaha Pertambangan; 
Izin Usaha dan izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU -IPHHK) Kapasitas 
Produksi Sampai Den gan 2000 M3 (dua ribu meter kubik) Pertahun; 
Izin Usaha Perluasan ; 
Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) ; 
Izin Usaha Perubahan; 
Izin Lokasi; 
Izin Pemanfaatan Tanah; 
Izin Perubahan Penggunaan Tanah; 
Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha; 
Izin Mendirikan/Mengubah/Merobohkan Bangunan (IMB); 
aa. Izin Pemakaman dan Perabuan ; 
bb. Izin Pemasangan Reklame; 
cc. Izin Trayek; 
dd. Dokumen Amdal , UKL/UPL dan SPPL; 
ee. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kese hatan; 
ff. Izin Riset/Penelitian; 
gg. Izin Rumah Potong Hewan; 
hh. Izin Air Tanah; 
ii. Izin Jagal; 
jj. Izin Ketenagakerjaan; 
kk. Izin Pemakaian Tanah Pengairan; 
ll. Izin Pengambilan dan Pengerukan Tanah; 
mm. Izin Penggunaan Alat Berat; dan 
nn. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDPLK). 
 
10