Apa yang diatur dalam KEPUTUSAN WA LIKOTA TASIKMALAYA Nomor 19 Tahun 2004 pada Pasal 7?
Berdasarkan KEPUTUSAN WA LIKOTA TASIKMALAYA Nomor 19 Tahun 2004 tentang IZIN USAHA INDUSTRI WALIKOTA TASIKMALAYA, BAB  II - N AMA, OBYEK DAN SUBYEK RETR IBUSI, Pasal 7 menyebutkan bahwa:

(1)Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang menyelengga rakan 
kegiatan usaha indus tri wajib memiliki Izin Usaha Indus tri (IUI) ;
(2)Permintaan IUI Kecil, Menengah dan IUI Besar bagi Perusahaan 
indus tri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan kepada 
Walikota Tasikmalaya melalui Dinas ;
(3)Permintaan IUI Kecil, Menengah dan Besar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ha rus ditandatangani oleh pemohon i zin.
 
 
 P asal 8
Pemohon dalam mengajukan izin harus melengka pi persyaratan sebagai 
berikut :
a.Mengisi form ulir permohona n yang di sediakan Dinas.
b.Poto copy K TP pemohon ya ng m asih berlaku.
c.Poto copy Akta pendirian Perusahaan bagi Perusahaan yang 
berbadan Hukum .
d.Poto copy Iz in Ganggua n / HO.
e.Membuat pernyataan kesanggupa n menyampaikan laporan 
produks i setiap semester.
f.Melampirkan dokum en AMDAL (AMDAL, UKL / UPL atau 
SPPL) sesuai dengan kriteria kewajibannya .
 
 P asal 9
(1)Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya 
permohona n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara benar dan 
lengka p, Kepala Dinas atas nama Walikota Tasikmalaya wajib 
menerbitkan IUI dengan klasifikasi Izin Usaha Indistri sebagai berikut :
a.Warna Putih unt uk IU I Kecil.
b.Warna Biru unt uk IU I Menengah.
c.Warna Kuning unt uk IU I Besar.
(2)Apabila pengisian form ulir dan kelengka pan dokum en sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 belum lengka p dan benar, Kepala Dinas wajib 
melakuka n penunda an pemberian izin dengan memberitahuka n secara 
tertulis kepada pemohon ya ng di sertai dengan alasan-alasannya ;
(3)Pemohon IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakuka n 
perbaikan dan atau melengka pi persyaratan yang ditentukan, selambat-
lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat 
penunda an pemberian izin ;
(4)Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud 
, perusahaan yang bersangkut an tidak dapat memenuhi 
persyaratan maka Kepala Dinas berhak menolak dan mengembalikan 
permohona n IUI kepada pemohon.
 
 BA B IV
PENUNJUKAN PENERBIT IUI
 
 P asal 10
(1)Izin ditandatangani oleh Walikota atau pejabat yang di tunjuk;
(2)Yang di maksud de ngan pejabat yang di tunjuk adalah Kepala Dinas;
(3)Penandatanganan Izin Usaha Indus tri Menengah dan Kecil oleh 
Kepala Dinas sedangka n untuk penendatanganan Izin Usaha Indus tri 
Besar oleh Walikota.
 
 BA B V
PERINGATAN, PEMBEK UAN DAN PENCABUTAN
 
 P asal 11
Perusahaan indus tri diberikan peringatan secara tertulis apabila :
(1)Melakuka n perluasan lahan dan penambahan alat tanpa 
memberitahuka n sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
;
(2)Melakuka n pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari pemberi 
izin;
(3)Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha 
indus trinya terhadap lingkunga n hidup;
(4)Melakuka n kegiatan usaha indus tri tidak sesuai dengan ketentuan yang 
telah ditetapkan dalam IUI yang telah diperolehnya ;
(5)Adanya laporan atas pengaduan dari pemegang HAKI, bahwa 
perusahaan indus tri tersebut melakuka n pelangga ran Hak Atas 
Kekayaan Intelektual misalnya Hak Cipta, Paten atau Merk Perusahaan;
(6)Apabila dalam masa pembekuan izin perusahaan indus tri yang 
bersangkut an telah melakuka n perbaikan-perbaikan sesuai dengan 
ketentuan maka izin dapat diberlakuka n kembali dan apabila tidak 
melakuka n perbaikan-perbaikan maka IUI nya dicabut secara langsung.
 
 BA B V I
 K EWA JIBAN PEMEGANG IUI
 
 P asal 12
Sesuai dengan IUI yang di perolehnya , perusahaan indus tri wajib :
(1)Melakuka n upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam 
serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap 
lingkunga n hidup akibat kegiatan indus tri yang dilakuka nnya dengan 
melaksanakan AMDAL, UKL/UPL dan SPPL sesuai dengan ketentuan 
yang be rlaku ;
(2)Melakuka n upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, 
bahan baku/bahan penolong da n pros es hasil produks inya.