Bagaimana redaksi normatif Pasal 4 dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 25 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 25 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 4 berbunyi:

(1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. 
(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam 
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjad i 
kewenangan Daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusa n kebijakan lingkup pengendalian penduduk 
dan keluarga berencana; 
b. pelak sanaan kebijakan lingkup pengendalian penduduk 
dan keluarga berencana; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 
d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana ; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut: 
a. merumuskan dan menetapkan Renstra , Renja , program 
kerja dan anggaran serta kinerja Dinas berdasarkan 
kebijakan umum Dae rah sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 
b. membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan 
berdasarkan arah kebijakan umum Wali Kota agar tujuan 
dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 
c. merumuskan kebijakan lingkup pengendalian penduduk 
dan Keluarga Beren cana; 
d. menyelenggarakan pengendalian penduduk ; 
e. menyelenggarakan pembinaan keluarga berencana; 
f. menyelenggarakan … 
 
8 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 f. menyelenggarakan pemberdayaan dan peningkatan 
keluarga sejahtera; 
g. menyelenggarakan administrasi dinas; 
h. mengoordinasikan penyusunan Laporan Kine rja Daerah 
yang meliputi LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan -laporan 
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan; 
i. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep 
naskah dinas sesuai dengan kewenangannya ; 
j. melaksanakan hubungan kerja dengan Pera ngkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
tugas; 
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Wali Kota sesuai dengan tugas dan fu ngsinya. 
 
Bagian Kedua 
Sekretariat Dinas