Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 5O Tahun 2022 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 5O Tahun 2022 tentang PEDOMAN ALOKASI PENGGUNAAN DANA DESA, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Pera turan Bupati ini, yang dimak sud dengan: 
1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mem iliki 
batas -batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
men guru s kepentingan masyarakat setempat , berdasark an asal­ 
usul , adat istiadat setempat yang diak ui dan dihormati dalam 
sistem peme rintah an Negara Kesatuan Republ ik Indone sia. 
2. Pemerin tah Desa adalah Kuwu dibantu perang kat Desa sebagai 
unsur penyelenggara Peme rintah an Desa. 
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanju tnya 
disingkat APB Desa , adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerin tahan Desa. 
5 
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya 
disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan 
Desa untukjangka waktu 6 (enam) tahun. 
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP 
Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 
1 (satu) tahun . 
6. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, 
adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang 
ditentukan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum 
Negara untuk menampung seluruh penerimaan umum Negara 
dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral. 
7. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD 
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank 
yang ditetapkan. 
8. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah 
rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang 
menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar 
seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan. 
9. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa 
yang ditransfer langsung ke Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta 
Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. 
10. Sisa Dana Desa adalah dana desa yang disalurkan oleh 
pemerintah kepada Desa yang tidak habis disalurkan ke desa 
sampai akhir tahun anggaran atau dana desa yang disalurkan 
oleh pemerintah kepada desa yang tidak habis digunakan 
sampai tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih 
perhitungan anggaran APB Desa. 
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanju tnya disingka t 
SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 
12. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam 
rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana 
perimbangan , dana otono mi khusus, dan dana transf er lain. 
13. Kewenan gan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang 
merupakan warisan yang mas ih hidup dan prakarsa Desa atau 
prakarsa masyarakat Desa sesu ai dengan perkembangan 
kehidupan masyarakat. 
14. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewen angan untuk 
mengatur dan men guru s kepen tingan masyarakat Desa yang 
telah dijalankan oleh Desa , mampu dan efektif dijalankan oleh 
6 
Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan 
prakasa masyarakat Desa. 
15. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan 
masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang 
bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber 
daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan 
tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
16. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh 
faktor non alam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) 
yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat Desa , sehingga mengakibatkan 
korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan 
dan kejiwaan atau psikologis manusia. 
17. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang 
tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan 
kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan 
menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan 
dengan sabun dan air mengalir. 
18. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan 
pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang 
bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat 
dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui 
musyawarah Desa. 
19. Sustainable Development Goals yang selanjutnya disebut 
SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa 
kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, 
Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli 
pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan 
Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan. 
20. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang 
direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, 
dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat desa, 
kecamatan, kabupaten dan provinsi . 
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa disingkat PPKD adalah 
Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan 
Desa berdasarkan keputusan Kuwu. 
22. Alokasi Dasar adalah alokasi dana yang dibagi secara merata 
kepada seluruh desa dari pagu dana desa. 
23. Alokasi Afirm asi adalah alokasi yang dibe rikan kepada Desa 
Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memi liki jumlah 
penduduk miskin tinggi. 
24. Alokasi form ula adalah alokasi dana yang dihitung dengan 
memperha tikan jumlah penduduk, angka kemis kinan, luas 
wilayah , dan indeks kesulitan geografi s setiap desa. 
7 
25. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa -desa 
dengan kinerja terbaik. 
26. Indeks Kemahalan Konstruksi selanjutnya disebut IKK adalah 
indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang 
dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik 
secara relatif antar daerah. 
27. Indeks Kesulitan Geografis selanjutnya disebut IKG adalah 
angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu 
desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, 
kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.