Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 112 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 112 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN PERFORASI PADA DOKUMEN YANG, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan B upati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
 
 
 
 
 
 
 
 4 
5. Retribusi Da erah, yang selanjutnya disebut Retribusi 
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan. 
6. Retribusi Jasa Umum adala h pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 
pribadi atau Badan. 
7. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan Daerah sebagai 
pemb ayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah 
Daerah dengan menganut prinsip -prinsip komersial yang 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah , yang selanjutnya 
disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang 
menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang 
terutang. 
9. Perforasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis 
atau dokumen lain yang dipersamakan dengan cara 
pembuatan lubang dengan kode tertentu yang berlaku di 
Pemerintah Daerah. 
10. Surat Permoho nan Perforasi , yang selanjutnya disingkat 
SPP adalah Surat Permohonan Perforasi atas karcis atau 
dokumen lain yang dipersamakan kepada BPPRD untuk 
mendapatkan pengesahan/legalitas.