Menurut PERATURAN  WALI  KOTA  DUMAI Nomor 82 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 18?
Pasal Pasal 18 dalam PERATURAN  WALI  KOTA  DUMAI Nomor 82 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 31 TAHUN 2021, pada , menyatakan:

Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 
 2. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota 
Madya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 3829); 
 3. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573); 
 4. Undang -Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573); 
 
 
 
 
 5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indone sia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran N egara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembar an Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor ) ; 
 8. Peraturan Menteri Dalam Nege ri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Nege ri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1213); 
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
 11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok -
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D); 
 12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai 
(Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai 
(Lembaran Daerah K ota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D) ; 
 13. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem 
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita 
Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E) ; 
 14. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 49 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai ( Berita Daerah Kota Dumai 
Tahun 2016 Nomor 5 Seri D) ; 
 15. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 75 Tahun 2020 tentang 
Kedudukan Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Du mai 
Tahun 2020 Nomor 14 Seri D); 
 16. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 31 Tahun 2021 tentang 
Sistem Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan 
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai 
(Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 23 Seri E). 
 
 
 
 
 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 31 TAHUN 2021 
TENTANG SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA 
DUMAI . 
 
Pasal I 
 
Ketentuan lampiran I Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 31 Tahun 
2021 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan 
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai 
(Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 23 Seri E) , diubah 
sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
 
Pasal II 
 
Peraturan Wali Kota ini , mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Dumai. 
 
Ditetapkan di Dumai 
pada tanggal 31 Desember 2021 
 
WALI KOTA DUMAI, 
 
 
dto 
 
PAISAL 
 
Diundangkan di Dumai 
pada tanggal 31 Desember 2021 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI, 
 
 
 dto 
 
 INDRA GUNAWAN 
 
BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 61 SERI E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI 
NOMOR 82 TAHUN 2021 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
WALI KOTA DUMAI NOMOR 31 TAHUN 2021 
TENTANG SISTEM PEMBAGIAN JASA 
PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM 
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
KOTA DUMAI 
 
PROPORSI BESARAN JASA PELAYANAN 
DALAM KOMPONEN TARIF R UMAH SAKIT UMUM DAERAH 
 
1. JASA MEDIK 80% (DELAPAN PULUH PERSEN). 
 
A. Konsultasi, Visite, Diagnostik Elektromedik dan Hemodialisasi. 
 
 
NO 
PELAYANAN 
PORSI BESARAN 
 
 
DOKTER 
SPESIALIS 
(%) 
 
DOKTER 
UMUM 
(%) 
PARAMEDIS 
(%) 
 
 
1 
 
2 
3 
4 
5 
 
1. 
Konsultasi Poliklinik . 
 
80 
- 
20 
 
2. 
Konsultasi Instansi Rawat Darurat . 
 
70 
20 
10 
 
3. 
Visite Ruangan: 
Dokter Spesialis ; 
Dokter Umum . 
 
 
75 
- 
 
- 
75 
 
25 
25 
 
4. 
Elektroensefalogram (EEG) 
 
80 
- 
20 
 
5. 
Elektroensefalogram (EEG): 
Dokter Spesialis ; 
Dokter Umum . 
 
 
70 
50 
 
- 
30 
 
30 
20 
 
6. 
Hemodialisasi . 
 
60 
- 
40 
 
 
B. Tindakan Instansi Rawat Darurat. 
 
 
NO 
PELAYANAN 
PORSI BESARAN 
 
 
DOKTER 
SPESIALIS 
(%) 
 
DOKTER 
UMUM 
(%) 
PARAMEDIS 
(%) 
 
1 
 
2 
3 
4 
5 
 
1. 
 Dikerjakan oleh Dokter Spesialis 70 20 10 
 
2. 
 Dikerjakan oleh Dokter Umum - 80 20 
 
3. 
 Dikerjakan oleh Perawa tdan diawasi Dokter Umum - 35 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Tindakan Instansi Rawat Inap. 
 
 
NO 
PELAYANAN 
PORSI BESARAN 
 
 
DOKTER 
SPESIALIS 
(%) 
 
DOKTER 
UMUM 
(%) 
PARAMEDI
S 
(%) 
 
1 
 
2 
3 
4 
5 
 
1. 
Dikerjakan oleh Dokter Spesialis 
 
75 
- 
25 
 
2. 
Dikerjakan oleh Dokter Umum 
 
20 
60 
20 
 
3. 
Dikerjakan oleh Dokter Umum dan dilanjutkan Dokter Spesialis 
 
40 
40 
20 
 
4. 
Dikerjakan oleh Perawat/Bidan dan diawasi Dokter Umum 
 
20 
20 
60 
 
5. 
Diperkerjakan oleh Perawat/Bidan dan diawasi Dokter Spesialis 
 
40 
- 
60 
 
 
D. Tindakan Medis di Ruang Kamar Operasi. 
 
1. Tindakan Operasi. 
 
 
NO 
 
JENIS TENAGA 
RINCIAN 
(%) 
 
 
1 
 2 3 
 
1. 
 Dokter Operator 70 
 
2. 
 Paramedis 30 
 
2. Tindakan Anastesi. 
 
 
NO 
PELAYANAN 
RINCIAN 
 
 
2 (DUA) ORANG 
SPESIALIS ANASTESI 
(%) 
 
1 (SATU) ORANG 
SPESIALIS ANASTESI 
(%) 
 
TANPA 
SPESIALIS ANASTESI 
(%) 
 
1 
 
2 
3 
4 
5 
 
1. 
 Dokter Anstesi 65 60 - 
 
2. 
 Dokter Operator - - 30 
 
3. 
 Asisten Anastesi 35 40 70 
 
 
E. Laboraturium. 
 
 
NO 
PELAYAN 
PORSI BESARAN 
 
 
PATOLOGI KLINIK 
(%) 
 
PATOLOGI ANATOMI 
(%) 
 
1 
 
2 
3 
4 
 
1. 
Biasa: 
Dokter 
Paramedis 
 
 
50 
50 
 
80 
20 
 
2. 
CITO: 
Dokter 
Paramedis 
 
 
40 
60 
 
80 
20 
F. Radiologi. 
 
 
NO 
PELAYAN 
PORSI BESARAN 
 
 
DOKTER 
(%) 
 
PARAMEDIS 
(%) 
 
1 
 
2 
3 
4 
 
1. 
Rontgen 
 
64 
36 
 
2. 
Ultrasonografi (USG) : 
Biasa 
CITO 
 
 
70 
100 
 
30 
- 
 
3. 
Echocardiografi 
 
80 
20 
 
 
G. Penunjang Medik. 
 
 
NO 
 
JENIS TENAGA 
RINCIAN 
(%) 
 
 
1 
 2 3 
 
1. 
 Dokter 80 
 
2. 
 Paramedis 20 
 
 
H. Tindakan Rehabilitasi Medik. 
 
 
NO 
PELAYANAN 
PORSI BESARAN 
 
 
PARAMEDIS/TERAPIS 
(%) 
 
DOKTER 
(%) 
 
1 
 2 3 4 
 
1. 
 Tidak ada Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik 100 - 
 
2. 
 Ada Dokter Spesialisasi Rehabilitasi Medik 70 30 
 
 
2. JASA NON MEDIK 20% (DUA PULUH PERSEN). 
 
 
NO 
 
URAIAN 
RINCIAN 
(%) 
 
 
1 
 2 3 
 
1. 
 Direktur 3,25 
 
2. 
 Wakil Direktur 2 
 
3. 
 Kepala B agian dan Kepala B idang 3,75 
 
4. 
 Kepala S eksi dan Kepala Subbagian 3,75 
 
5. 
 Pelaksana (P elaksana Tata Usaha, Keuangan, Pelayan an dan K eperawatan) 4,75 
 
6. 
 Pengelola K euangan 2,5 
 
 
 
 
 
3. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN. 
 
 
NO 
 
URAIAN 
RINCIAN 
(%) 
 
 
1 
 2 3 
 
1. 
 Badan Layanan Umum Daerah 30 
 
2. 
 Jasa U mum 20 
 
3. 
 Pendidikan dan P elatihan dan Bagian terkait 50 
 
 
WALI KOTA DUMAI, 
 
 
dto 
 
PAISAL