Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam diatur dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 6?
Dalam diatur dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengemban gan, BAB I - KETENTUAN UMUM Menetapkan -3, Pasal 6 mengatur sebagai berikut:

... Persyaratan Togas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana 
kebutuhan tugas belajar Instansi, dengan persyaratan : 
a. telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak 
di angkat sebagai PNS dan diusu lkan oleh Kepala Perangkat Daerah; 
b. merni liki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa 
pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang : 
1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia 
pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari 
jabatan ; atau 
2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebe lum batas usia 
pensiun jabatan , untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari 
jabatan. 
c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah 
dengan predikat baik; 
d. sehat jasman i dan rohani 
e. tidak sedang: 
1. dalam pemeriksaan pelanggara n disiplin dan/ atau tindak pidana; 
2. menjala ni pidana penjara atau kuru ngan dan/ a tau hukum an disiplin 
seda ng atau hukuman disiplin berat; atau 
3. menjalani cuti di luar tanggung an negara dan/ atau menjalani 
pember hentian seme ntara sebagai PNS. 
f. tidak pernah: 
1. dijatuhi hukuman disiplin palin g kuran g tingkat sedan g dalam 1 
(satu) tahun terakhir ; 
2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putu san 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun 
terakhir ; 
3. dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan 
keputusan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun 
terakhir. 
g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh 
perguruan tinggi; 
h. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar; 
1. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada 
jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas 
pembangunan nasional; 
J. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf i, ditetapkan berdas arkan 
persetujuan dari Men teri. Bagian Kedua 
Persyaratan dan Penetapan Togas Belajar