Apa substansi hukum dari Pasal 1 standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Nomor 12 Tahun 2019?
Materi muatan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan. 
4. Dewan Perwakila n Ralryat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ralryat 
Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada 
Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan 
Pemerintahan daerah. 
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 
7. Pengelolaan Keuangan Daerah ada lah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan 
daerah. 
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD ad alah 
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan 
belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana 
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang 
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang 
digunakan sebagai dasar pen5rusunan rancangan 
APBD. 
4 9. Dokumen Pelaks anaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA 
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan 
belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, 
belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan 
fungsi bendahara umum daerah yang di gunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna 
anggaran. 
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan 
daerah. 
11. Pengg una Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD 
yang dipimpinnya. 
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 
KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat TAPD adalah t im yang bertugas menyiapkan 
dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam 
rangka penJrusunan APBD. 
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 
sebagai bendahara umum daerah. 
15. .Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 
disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang 
melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari 
suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. 
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD 
adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 
keuangan pada SKPD. 
17. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang 
perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan 
Konstru ksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. 
5 18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah. 
19. Pegawai Negeri Sipil yang selanju tnya disingkat PNS 
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap 
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki 
jabatan pemerintahan. 
20. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka 
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 
pemerintahan. 
21. Pegawai Tidak Tetap adalah Pe gawai yang diangkat 
untuk jan gka waktu tertentu guna melaksanakan tugas 
pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis 
profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan 
dan kemampuan organisasi. 
22. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung 
untuk keperluan dinas yang menjadi b arang milik 
negara atau daerah dan diadakan dengan sumber 
pembiayaan yang berasal dari dana APBN, APBD, 
dan/atau perolehan lainnya yang sah. 
23. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara 
dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan 
sarana p embinaan keluarga serta penunjang 
pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.