Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor rs Tahun 2019 pada Pasal 4?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor rs Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN, Pasal 4 menyebutkan bahwa:

(1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerl'a
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurrf a, diberikan
kepada PNS yang dibebani pekedaan untuk menyelesaikan
tugas-tugas yang dinilai melampaui beban keda normal.
(21 Kriteria tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja
normal adalatr :
a. pekerjaan yang melebihi jam kerja normal, dan/atau;
b. memiliki volume pekerjaan yang tinggr, dan/atau;
c. memiki tanggungiawab yang berat.
(3) Jabatan PNS yang masuk dalam kriteria sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (21adalah :
a. Pejabat yang mendapatkan tambahan penghasilan
berdasarkan beban kerja :
1. Sekretaris Daerah;
2. Staf Ahli;
3. Asisten;
4. Kepala Bagian Setda;
("+
- l0-
5. Kepala Bagian Umum Setda;
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda;
7. Kasubbag Setda;
8. Kasubbag Keuangan Setda;
9. Kasubbag Bagran Pengadaan Barang dan Jasa
Setda;
10. Kepala BPIGD;
1 1. Kepala BPPRD;
12. Kepala DPMPTSP;
13. Sekretaris BPI(AD;
14. Sekretaris BPPRD;
15. Kepala Bidang BPI(AD;
16. Kepala Bidang BPPRD;
17. Kasubbid/Kasubbag BPI(AD;
18. Kasubbid/Kasubbag BPPRD;
19. Kepala Dinas PUPR;
20. Kepala BAPPELITBANG;
2L. Inspektur;
22. Kepala Dinas Pendidikan;
23. Inspekhrr Pembantu;
24, Sekretaris Dinas PUPR, dan Disdik;
25. Sekretaris BAPPELITBANG, Inspektorat, dan
DPMPTSP;
26. Kepala Bidang Dinas PUPR, dan Disdik;
27. Kepala Bidang BAPPELITBANG, dan DPMPTSP;
28. Kasi/Kasubbag Dinas PUPR, Disdik, dan
Inspektorat;
29. Kasubbag/Kasubbid BAPPELITBANG, dan
Kasi/ Kasubbag DPMPTSP;
30. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan, dan
Kasubbag Keuangan BAPPELITBANG;
31. Kepala Dinas/Badan, Sekretaris DPRD, Kepala
Pelaksana BPBD;
rL
- ll -
32. Selrretaris Dinas/Badan, dan Kepala Bagian Set
DPRD;
33. Kepala Bidang;
34. Kasubbag/Kasi/Kasubbid ;
35. Kasubbag Keuangan/ Perencanaan dan
Pelaporan/Perencanaan dan Keuangan ;
36. Kepala Kantor/Camat/Direkttrr RSUD;
37. Sekretaris Kecamatan/Kepala Bagran RSUD;
38. Kasubbagl Kasi / Kasubbid;
39. Kaur;
40. Lurah;
4I. Kepala Balai/Kepala UPT lKepeJla Sanggar/Kepala
Unit/ Kepala Pr.rskesmas/ Kepala Instalasi
Farmasi/ Kepala l,oka latihan Kerja;
42. Sekretaris Keluratran/Kasi Keluratran; dan
43. Kepala TU SMP;
b. Jabatan yang mendapatkan tambahan penghasilan
berdasarkan beban kerja di Sekretariat Daerah :
1. Pengguna Anggaran;
2. Kuasa Pengguna Anggaral;
3. Pejabat Penatausaan Keuangan SOPD;
4. Pembantu Pejabat Penatausaan Keuangan SOPD;
5. Bendahara Pengeluaran;
6. Pembantu Bendahara Pengeluararr (Kasir+Pengurus
Gaii);
7. Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pembuat
Dokumen);
8. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
9. Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum;
10. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
1 1. Pengurus Barang Pengguna;
12. Pembantu Pengurus Barang Pengguna;
:j
r$
-12-
l3.Tambahan penghasilan protokoler 
:a) Kasubbag protokol;
b) Staf protokol;
c) Kasubbag Rumah Tangga;
d) pembantu Kasubbag Rumah Tangga;e) Ajudan Bupati;
f) Ajudan Wakil Bupati;
g) Ajudan Sekretaris Daerah;
h) Ajudan Ketua Tp pKK;
i) Staf Administrasi Bupati;
, Staf Administrasi \r/akil Bupati;k) Staf Administrasi Sekretaris Daerah;l) Sopir Bupati;
m) Sopir Wakil Bupati;
n) Sopir Sekretaris Daerah;
o) Sopir pKK;
p) Staf Asisten; dan
q) Staf pr(K;
14. Staf Bagran pengadaan Barang dan Jasa ;l5.Pokja Bagran pengadaan Barang dan Jasa :a) Golongan IV / c;
b) Golongan Iy /b;c) Golongan Iy / a;
d) Golongan III/d,;
e) Golongan III/c;
0 Gotongan III/b;
g) Golongan III/a;
h) Golongan Il/ d;i) Golongan IIlc;j) Golongan rl/b;
k) Golongan II/a;
r$
-13-
c. Jabatan yang mendapatkan tambahan penghasilan
berdasarkan beban keda di Dinas/Badan/Sekretariat
DPRD/ Inspektorat/ Rumah Sakit :
1. Pengguna furggaran;
2. Kuasa Pengguna Anggaran;
3. Pejabat Penatausaan Keuangan SOPD;
4. Pembantu Pejabat Penatausaan Keuangan SOPD;
5. Bendahara Penerimaan SOPD (rRp. 2,5 M);
6. Bendahara Penerimaan SOPD (rRp. 1 M s/d
Rp. 2,5 M);
7. Bendahara Penerimaan SOPD (> Rp.50O Jt s/d
Rp. I M);
8. Bendahara Penerimaan SOPD (> Rp.250 Jt s/d
Rp.Soo Jt);
9. Bendahara Penerimaan SOPD (, Rp.1OO Jt s/d
Rp.25O Jt);
l0.Bendahara Penerimaan SOPD (> Rp.SO Jt s/d
Rp.100 Jt);
1 1. Bendahara Penerimaan SOPD (, Rp. 1O Jt s/d
Rp.50 Jt);
12.Pembantu Bendatrara Penerimaan SOPD (rRp. 2,5 M);
13. Pembantu Bendahara Penerimaan UPP Rantau;
14. Pembantu Bendahara Penerimaan UPP Binuang;
15. Pembantu Bendahara Penerimaan UPP Margasari;
16. Pembantu Bendahara Penerimaan UPP Tambarangan;
17. Bendahara Pengeluaran SOPD;
18. Pembantu Bendahara Pengeluaran SOPD
(Kasir+Pengurus Gaji);
19. Pembantu Bendahara Pengeluaran SOPD (Pembuat
Dokumen);
20. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD;
rL
- 14-
22.Pembantu Pejabat Penatausaan Keuangan PPKD;
23. Bendahara Pengeluaran PPKD;
24. Pembantu Bendatrara Pengeluaran PPKD (Pembuat
Doln-rmen);
25. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
26. Pengurus Barang Pengguna;
27 .Pembantu Pengurus Barang Pengguna;
28. Pembantu Kasir Diknas;
29. Pembantu Kasir Gaji TK, SD, SMP, SKB;
30. Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas :
a) Kepala SMP;
b) Il/alcil Kepala SMP;
c) Wali Keias SMP;
d) Kepala SD;
e) Wali Kelas SD;
0 Kepala TK;
g) Wali Kelas TK; dan
h) Pengelola Lab dan Perpustakaan Sekolah'
31. Juru Bayar Gaji Puskesmas;
32. Kepala Ruangan/Instalasi RSUD;
33. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di
Daerah (P2UPD):
a) Pengawas Pemerintahan Pertama (III/a);
b) Pengawas Pemerintatran Pertama (III/b);
c) Pengawas Pemerintahan Muda (III/c);
d) Pengawas Pemerintahan Muda (III/d);
e) Pengawas Pemerintahan Madya (IV/a);
0 Pengawas Pemerintahan Madya (IV/b);
g) Pengawas Pemerintahan Madya (IV/c);
h) Pengawas Pemerintatran Utama (IV/d); dan
i) Pengawas Pemerintahan Utama (IV/e);
34. Sopir Pimpinan DPRD; dan
35. Staf Pelaksana BAPPELITBANG dan DPMPTSP;
t,r(t
-15-
d. Jabatan yang mendapatkan tambahan penghasilan
berdasarkan beban kerja di Kantor/Kecarratanl
Kelurahan :
1. Pengguna Anggaran;
2. Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan;
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan SOPD;
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu
Kelurahan;
5. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SOPD;
6. Bendahara Penerimaan SOPD (rRp. 2,5 M);
7. Bendahara Penerimaan SOPD (rRp. 1 M s/d
Rp. 2,5 M);
8. Bendahara Penerimaan SOPD (> Rp.5O0 Jt s/d
Rp. 1 M);
9. Bendahara Penerimaan SOPD (> Rp.25O Jt s/d
Rp.50o Jt);
lO.Bendatrara Penerimaan SOPD (, Rp. l0O Jt s/d Rp.
250 Jt);
1 1. Bendahara Penerimaan SOPD (, Rp. 50 Jt s/d Rp.
100 Jt);
12.Bendahara Penerimaan SOPD (, Rp. 10 Jt s/d
Rp. 50 Jt);
1 3. Bendahara Pengeluaran;
14. Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan;
1 5. Pembantu Bendahara Pengeluaran SOPD (Pembuat
Dolnrmen);
16. Pembanhr Bendahara Pengeluaran SOPD
(Kasir+Pengurus Gaji) ;
1 7. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
lS.Pengurus Barang Pengguna; dan
19. Pembantu Pengurus Barang Pengguna;
ur+
-16-
e. Jabatan Pengelola Keuangan Daerah yang mendapatkan
tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja di
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :
1. Bendahara Umum Daerah (BUD);
2. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kabid);
3. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kasubbid);
4. Staf Operator BUD;
5. Administrator SIMDA Kabupaten;
6. Pejabat Pen5rusunan RAPBD dan RAPBD Perubahan ;
7. Pejabat Pelaksana Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah ;
8. Pejabat Pelaksana Kebijakan dan Pedoman
Pengelolaan serta Penghapusar Barang Milik Daeratr;
9. Staf Operator Gqii Kabupaten;
10. Staf Operator SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD
Kabupaten;
1 1. Staf BPKAD;
12. Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola (PPKD) ;
l3.Pengums Barang Pengelola (PPKD); dan
14. Pembantu Pengurus Barang Pengelola (PPKD);
f. Jabatan Pengelola Pendapatan Daerah yang
mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan beban
kerja di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah :
1. Pejabat Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah (Kepala
Badan);
2. Verifikator Sismiop (Kepala Bidang Pendataan
Pendaftaran dan Penetapan) ;
3. Administrator Sismiop (Kasubid Pendataan dan
Pendaftaran serta Staf Operator Consule);
4. Operator Sismiop (Kasubid Penagihan PBB dan
BPHTB);
5. Verifikator Sipatan (Kepala Bidang Penagihan);
/'L
-17 -
Operator Sipatan (Kasubid Penetapan dan
Pengelolaan Surat-surat Berharga serta Kasubid
Penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan
Penerimaan Lainnya);
Verifikator SIMDA Pendapatan (Kepala Bidang
Pembukuan dan Pelaporan);
Operator SIMDA Pendapatan (Kasubid Pelaporan
Pendapatan dan Kasubid Pembukuan Pendapatan) ;
dan
9. Staf BPPRD.
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurrf A, diberikan
kepada Pejabat Struktural yang besarannnya dibedakan
berdasarkan lingkup pekerjaan yang sifatnya koordinatif,
dan/atau besar nilai pagu anggaran yarg dikelola minimal
20 o/o (dua puluh perseratus) dari APBD yakni :
a. Sekretariat Daerah;
b. Inspelctorat;
c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
e. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangaf,Ll
f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
g. Dinas Pendidikan; dan
h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.
Disamping Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
tambahan penghasilan berdasarkan bebal kerja juga
diberikan kepada Pelaksana T\rgas (Plt), yang besarnya
disesuaikan dengan jabatan sebagai pelaksana tugasnya.6.
7.
8.
(4)
(s)
/L
-18-
(6) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan
kepada PNS/CPNS yang besarannya ditetapkan
sebagaimana dimaksud cialam Lampiran I.1, Lampiran 1.2,
Lampiran I.3, Lampiran I.4, la.mpiran I.5, dan Lampiran I.6
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
2. Ketentuan dalam La.mpiran I.2 DAFTAR NAMA JABATAN YANG
MENDAPATKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
BEBAN KERJA DI SEKRETARIAT DAERAH diubah, sehingga
la.mpiran I.2 DAFTAR NAMA JABATAN YANG MENDAPATKAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DI
SEKRETARIAT DAERAH berbunyi menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I.2 DAFTAR NAMA JABATAN YANG
MENDAPATKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
BEBAN KERJA DI SEKRETARIAT DAERAH yang merupakan
bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran I.4 DAFTAR NAMA JABATAN YANG
MENDAPATKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
BEBAN KERJA DI KANTOR/KECAMATAN diubah, sehingga
Lampiran I.4 DAFTAR NAMA JABATAN YANG MENDAPATKAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DI
KANTOR/KECAMATAN berbunyi menjadi sebagaimana
tercantum dalam La.mpiran I.4 DAFTAR NAMA JABATAN YANG
MENDAPATKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
BEBAN KERJA DI KANTOR/KECAMATAN/KELURAHAN yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
-19-
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlalm pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangart
Peraturan Bupati ini dengan penem,patannya dalam Berita Daeratr
I(abupaten Tapin.
Ditetapkarr di Rantau
20'r9
ARPAN I
KABUPATEN TAPIN,
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2OI9 NOMOR ,BDiundangkan di Rantau
LAMPIRAN I.2 PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR : rg TAHTllr, Z-A rg
TANGGAL 05 Sr.lP'I'nt\.4Pr}? 20 ?q
DAFTAR NAMA JABATAN YANG MENDAPATKAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
DI SEKRETARIAT DAERAH
NO. NAMA JABATANBESARAN
(Rp.)
1.Pengguna Anggaran 7,600,000
oKuasa Pengguna Anggaran 3,600,000
3.Pejabat Penatausaan Keuangan SOPD 1, lOO,OOO
4.Pembantu Pejabat Penatausaan Keuangan SOPD 1,000,000
5.Bendahara Pengeluaran 2,850,000
6.Pembantu Bendahara Pengeluaran (Kasir+Pengum s Gaji) 360,000
7.Pembantu Bendatrara Pengeluaran (Pembuat Dokumen) 1,000,000
8.Bendatrara Pengeluaran Pembantu 1,200,000
oBendahara Pengeluaran Pembanfu Bagran Umum 1,700,000
10.Pej abat Penatausatraan Pengguna Barang 2,000,000
t1.Pengums Barang Pengguna 1,800,000
t2.Pembantu Pengurus Barang Pengguna 1,500,000
13.Tambahan Penghasilan Protokoler :
a, Kasubbag hotokol L,200,900
b. Staf Protokol 500,000
c. Kasubbag Rumah Tangga 900,000
d. Pembanfu Kasubbag Rumah Tangga 250,OOO
e. Ajudan Bupati 900,000
f. Ajudan Wakil Bupati 660,OO0
g. Ajudan Sekretaris Daerah 360,OOO
h. Ajudan Ketua TP PI(K 600,ooo
i. Staf Administrasi Bupati 540,000
j. Staf Administrasi Wakil Bupati 540,000
k. Staf Administrasi Sekretaris Daeratr 360,OOO
l. Sopir Bupati 360,OOO
m. Sopir Wakil Bupati 360,O00
n. Sopir Sekretaris Daeratr 360,OOO
o. Sopir PKK 350,000
p. Staf Asisten 360,000
q. StafPKK 360,000
14.Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 1,000,000
t.
4-
-21 -
15,Pokja Bagran Pengadaan Barang dan Jasa :
a. Golongan IV/c 5,000,000
b. Golongan IVlb 4,750,000
c. Golongan IV/a 4,500,000
d. Golongan III/d 4,25O,OOO
e. Golongan III/c 4,OOO,0O0
f. Golongan IIIlb 3,750,00O
g. Golongan III/a 3,500,000
h. Golongan II/d 3,250,000
i. Golongan IIlc 3,000,000
j. Golongan IIlb 2,750,000
k. Golongan II/a 2,500,000
t
ARPAN (TAPIN,
{ - ---,
rlu
FIN
LAMPIRAN I.4 PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR : ,? T Afllll\r ?.01()
TANGGAL : 05 'qr"-n'Trlir'\41q'crl 20lcJ
DAFTAR NAMA JABATAN YANG MENDAPATKAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
DI KANTOR / KECAMATAN / KELURAHAN
NO. NAMA JABATANBESARAN
(Rp.)
1Pengguna Anggaran 2,000,000
2Kuasa Fengguna Anggaran Keluratran 500,ooo
3Pejabat Penatausatraan Keuangan SOPD 360,000
4Pej abat Penatausahaan Keuangan Pembantu Kelurahart 300,000
5Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SOPD 240,000
6Bendahara Penerimaan SOPD (rRp. 2,5 M) 2,400,ooo
7Bendahara Penerimaan SOPD (rRp. 1 M s/d Rp. 2,5 M) 2,10O,000
8Bendahara Penerimaan SOPD (> Rp.5O0 Jt s/d Rp. I M) 1,8OO,OOO
9Bendatrara Penerimaan SOPD (> Rp.25O Jt s/d Rp.50O Jt) 1,500,000
toBendatrara Penerimaan SOPD (, Rp. lOO Jt s/d Rp. 250 Jt) L,2OO,OOO
11Bendatrara Penerimaan SOPD (, Rp. 50 Jt s/d Rp. 100 Jt) 900,000
t2Bendahara Penerimaan SOPD (, Rp. 10 Jt s/d Rp. 50 Jt) 480,000
13Bendahara Pengeluaran 1,200,000
L4Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan 400,000
15Pembantu Bendatrara Pengeluaran SOPD (Pembuat Dokumen) 300,000
16Pembantu Bendatrara Pengeluaran SOPD (Kasir+Penguru s Gaji) 240,OOO
17Pej abat Penatausatraan Pengguna Barang 1,000,000
18Pengurus Barang Pengguna 900,000
19Pembantu Pengums Barang Pengguna 700,ooo
L