Menurut PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 3 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 12?
Pasal Pasal 12 dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 3 Tahun 2016 tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI, pada BAB VII - HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI, menyatakan:

Pelaksana subsisi pupuk wajib melakukan pemantauan dan
pengawasan terhadap pengadaan penyediaan dan penyaluran pupuk
bersubsidi dari Penyalur Lini IIIsampai Penyalur Lini IV sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku,
serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi
dariLiniIIIsampai Penyalur Lini IV ke petani, pekebun, peternak,
pembudidaya ikan dan/atau kelompok tani .