Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008, apa isi dari Pasal 144?
Pasal Pasal 144 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008 tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, pada BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD, menyatakan:

Bupati menyampaikan rancan gan peraturan daerah tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa 
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun 
anggaran berakhir. 
Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah 
tentang pertanggungjawaban pela ksanaan APBD oleh DPRD 
paling lama 1 (satu) bulan terh itung sejak Rancangan Peraturan 
Daerah diterima. 
 
92 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancan gan peraturan bupati tentang 
penjabaran pertanggungj awaban pelaksanaan APBD sebelum 
ditetapkan oleh bu pati paling lama 3 (tiga) hari kerja 
disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi. 
Apabila gubernur menyat akan hasil evaluasi rancangan 
peraturan daerah tentang per tanggungjawaban pelaksanaan 
APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaa n APBD sudah sesuai dengan 
kepentingan umum dan per aturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi, bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi 
peraturan daerah dan peraturan bupati. 
Dalam hal gubernur menyat akan hasil evaluasi rancangan 
peraturan daerah tentang per tanggungjawaban pelaksanaan 
APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pel aksanaan APBD tidak sesuai dengan 
kepentingan umum dan per aturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan 
paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil 
evaluasi. 
Apabila hasil evaluasi tida k ditindaklanjuti oleh bupati dan 
DPRD, dan bupati tetap mene tapkan rancangan peraturan 
daerah tentang pertanggunjawaban pelaksanaan APBD dan 
rancangan peraturan bupat i tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi peraturan 
daerah dan peraturan bupati, guber nur membatalkan peraturan 
daerah dan peraturan bupati dima ksud sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
 
 
 93