Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI GRESIK Nomor 32 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN BUPATI GRESIK Nomor 32 Tahun 2021 tentang PEMBERIAN JARING PENGAMAN SOSIAL, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Gresik. 
5 
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah 
Daerah Kabupaten Gresik. 
3. Bupati adalah Bupati Gresik. 
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang 
membidangi urusan Tenaga Kerja di Kabupaten 
Gresik . 
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat 
Daerah yang membidangi urusan Tenaga Kerja di 
Kabupaten Gresik. 
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
bertindak sebagai Benda hara Umum Daerah. 
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gresik. 
8. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut 
COVID -19 adalah penyakit menular yang disebabkan 
oleh Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 
(SARSCoV -2). 
9. Pekerja/buruh adalah set iap orang yang bekerja 
dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk 
lain. 
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang 
berbadan hukum, milik orang perseorangan, milik 
persekutuan, atau milik badan hukum , milik swasta 
yang mempekerjakan pekerja/buruh denga n 
membayar upah atau imbal an dalam bentuk lain dan 
usaha -usaha sosial dan usaha -usaha lain yang 
mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain 
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk 
lain. 
11. Jaring Pengaman Sosial adalah pemberian bantuan 
berupa uang yang diberikan kepada pekerja/buruh 
yang terdampak pandemi COVID -19, sifatnya tidak 
secara terus menerus dan selektif yang bertujuan 
untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya 
resiko sosial . 
6 
 12. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank 
Gresik yang selanjutnya disebut Bank Gresik adalah 
badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Gresik 
yang melaksanakan usahanya di bidang perbankan 
yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian 
merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.