Apa substansi hukum dari Pasal 15 PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 3 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 3 Tahun 2018 tentang ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019, khususnya BAB III - PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN ADD, Pasal 15, adalah:

Pada setiap tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
, permohonan pencairan ADD dari masing-masing Desa wajib
melampirkan:
a. pertangungjawaban penggunaan ADD Tahap IIItahun sebelumnya, untuk
pencairan ADD Tahap Itahun berjalan;
b. pertanggujawaban penggunaan ADD Tahap Itahun berjalan ,untuk
pencairan ADD Tahap IItahun berjalan;
c. pertanggujawaban penggunaan ADD Tahap IItahun berjalan, untuk
pencairan ADD Tahap IIItahun berjalan;
BABVI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal16
(1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dalam pertanggungjawaban
APBDesa.
(2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai
dari ADD, adalah sebagai berikut:
a. surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan; dan
b. Laporan Pelaksanan Kegiatan, yang memuat realisasi penenmaan
dan realisasi belanja ADD;
Pasal17
(1) Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf bmeliputi:
a.Laporan Semester Iuntuk laporan bulan Januari sampai dengan Juni
disampaikan paling lambat tanggal30 bulan Juli; dan
b.Laporan Semester IIuntuk laporan bulan Juli sampai dengan
Desember disampaikan paling lambat tanggal 15bulan Januari tahun
berikutnya.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan kepada Bupati
melalui Camat.