Apa yang diatur dalam PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014 pada Pasal 60?
Berdasarkan PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI, BAB V - TATA CA RA PEMBINAAN TEKNIS UJI KELAIKAN DAN, Pasal 60 menyebutkan bahwa:

(1)Pengujian berkala terhadap kendaraan dilakukan agar setiap
kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan memenuhi
persyaratan teknis dan laik jalan.
(2)Kendaraan wajib uji ,meliputi:
a.mobil penumpang umum ;
b.mobil bus;
c.mobil barang;
d.kereta gandengan; dan
e.kereta tempelan
(3)Pengujian pertama kali dilakukan paling lama 14(empat
belas) hari kerja sejak d ikeluarkan nyaSurat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor (STNKB) untuk mendapatkan surat
keputusan pene tapan pelaksanaan pengujian dengan
melampirkan:
a.sertifikat registrasi uji tipe atausurat keterangan
pembebasan uji tipe;
b.melampirkan spesifikasi teknis kenda raan;
c.fotokopi identitas pemilik; dan
d.fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK).
(4)Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan surat keterangan
penetapan pelaksanaan pengujian.
Paragraf 2
Fasilitas dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal61
(1)Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor ,terdiri dari:
a.bangunan beban kerja;
b.bangunan gedung untuk generator set, kompresor dan
gudang;
c.jalan masuk keluar;
d.lapangan parkir;
e.bangunan gedung administrasi;
f.pagar;
g.fasilitas ...
42
g.fasilitas penunjang untuk umum ;
h.fasilitas listrik;
i.lampu penerangan;
j.fasilitas alat perlengkapan jalan;
k.pompa air dan menara air; dan
l.ruang terbuka hijau.
(2)Peralatan Pengujian Statis Kendaraan Bermotor ,meliputi:
a.alat uji suspensi roda (axle play detector) dan pemeriksaan
kondisi teknis bagian bawah kendaraan;
b.alat uji rem;
c.alat uji lampu utama;
d.alat uji speedometer ;
e.alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji carbon
monoksida (CO),hidro carbon (HC) dan ketebalan asap gas
buang;
f.alat pengukur berat;
g.alat uji kincup roda (slide slip test er);
h.alat pengukur suara (sound level meter) ;
i.alat pengukur dimensi;
j.alat uji kaca;
k.alat pengukur tekanan udara;
l.kompresor udara;
m.alat pengukur kedalam alur ban; dan
n.peralatan bantu.
(3)Peralatan Pengujian Dinamis (keliling) ,meliputi:
a.alat uji rem;
b.alat pengukur berat;
c.alat uji lampu;
d.alat pengukur dimensi;
e.alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji carbon
monoksida (CO),hidro carbon (HC) dan ketebalan asap gas
buang;
f.kompresor udara; dan
g.generator set.
Paragraf 3
Penerbitan Surat Ke terangan
Pelaksanaa n Pengujian Pertama (SKPPP)
Pasal62
(1)Persyaratan pengajuan Surat Keterangan Pelaksanaan
Pengujian Pertama (SKPPP) ,dilampiri:
a.Sertifikat Uji Tipe atau Surat Registrasi Uji Tipe; dan
b.persyaratan kendaraan penumpang umum dilengkapi
dengan advisataupendapa t teknis ataurekomendasi atau
informasi atau persetujuan prinsip dari Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Barat .
(2)Dalam...
43
(2)Dalam hal penerbitan Surat Keterangan Pelaksanaan
Pengujian Pertama (SKPPP), pemohon atau pemilik kendaraan
mengajukan permohonan k epada Dinas melalui Bidang
Sarana agar kendaraan tersebut didaftarkan dengan
melengkapi persyaratan, sebagai berikut:
a.Sertifikat Uji Tipe atau Surat Registrasi Uji Tipe;
b.rekomendasi pembuatan S uratTandaNomorKendaraan
(STNK) bagi kendaraan penumpang umum ;
c.setelah memenuhi persyaratan, Dinas melalui Bidang
Sarana menerbitkan Surat Keterangan Pelaksanaan
Pengujian Pertama (SKPPP) ; dan
d.setelah diterbitkan Surat Keterangan Pelaksanaan
Pengujian Pertama (SKPPP) kendaraan dapat
melaksanakan pengujian berkala un tuk pertama kali.
Paragraf 4
Persyaratan dan Tata Cara Pengujian Berkala
Pasal63
(1)Pengujian Berkala dilaksana kandengan melampirkan
persyaratan ,sebagai berikut :
a.Kartu uji Berkala Kendaraan ;
b.fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ;
c.fotokopi identitasatau Kartu Tanda Penduduk atau Surat
Kuasa dari pemilik kendaraan;
d.fotokopi izin trayek dan kartu pengawasan bagi kendaraan
penumpang umum;
e.fotokopi Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan
Bermotor (KPPKB);
f.fotokopi buku tera argo bagi kendaraan angkutan Taksi;
g.rekomendasi asal kendaraan diperlukan untuk numpang
uji masuk dan numpang uji keluar;
h.rekomendasi dan kartu induk pemeriksaan dari tempat
asal kendaraan didaftarkan bagi kendaraan pindah
domisili (mutasi); dan
i.memiliki bukti pelunasan biaya uji.
(2)Bagi kendaraan yang tidak lulus uji, diberikan lembar
pemberit ahuan yang paling sedikit, memuat :
a.perbaikan yang harus dilakukan; dan
b.waktu dan tempat pengujian ulang.
(3)Pendaftaran untuk perpanjangan masa berlaku uji berkala
selanjutnya ,dilakukan paling lam bat14 (empat belas) hari
kalender sebelum masa uji berakhir.
Pasal...
44
Pasal64
(1)Dalam hal persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63telah terpenuhi, maka penguji dapat
melaksanakan penilaian teknis dan hasilnya dituangkan
dalam Berita A cara Penilaian Teknis.
(2)Khusus kendaraan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60ayat (3), hasilnya dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan dan diberikan pengesahan hasil uji kendaraan
dalamkartu uji .
Pasal65
(1)Kendaraan yang dinyatakan lulus uji, disa hkan dalam bentuk
kartu uji dan diberikan tanda uji yang dibuat dari bahan yang
mempunyai unsur pengaman, meliputi:
a.kode wilayah pengujian;
b.nomor uji kendaraan; dan
c.masa berlaku uji kelaikan jalan.
(2)Kendaraan yang lulus uji sebagai mana dimaksud pada
, diberikan tanda samping meliputi:
a.masa berlaku uji berkala kendaraan;
b.berat kosong kendaaraan;
c.jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) atau jumlah berat
kombinasi yang diperbolehkan (JBKB) dan ju mlah berat
yang diizinkan (JBI) atau jumlah berat komb inasi yang
diizinkan (JBKI);
d.muatan sumbu terberat kendaraan;
e.kelas jalan terendah yang diperbolehkan ;
f.daya angkut orang dan/atau barang.
Pasal66
(1)Kendaraan yang dinyatakan tidak lulus, diberitahukan oleh
penguji secara tertulis kepada pemilik atau pemeg ang
kendaraan paling sedikit, meliputi :
a.perbaikan yang harus dilakukan; dan
b.waktu dan tempat untuk pengujian ulang.
(2)Pemilik kendaraan diberi waktu paling lama 14 (empat belas)
hari kalender sejak disampaikannya pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diperlakukan
sebagai pemohon baru serta tidak dipungut biaya uji .
(3)Pengujian ...
45
(3)Pengujian ulang dilakukan setelah pemilik atau pemegang
kendaraan menunjukkan bukti pemberitahuan dari petugas
penguji.
(4)Dalam hal hasil pengujian ulang sebaga imana dimaksud pada
, dinyatakan tidaklulusuji maka pemilik atau
pemegang kendaraan tidak diberikan kesempatan uji ulang
kembali dan untuk pengujian berikutnya diberlakukan
sebagai pemohon baru.
Pasal67
(1)Pemilik atau pemegang kendaraan yang tida k menyetujui
hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat
(1), dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis
kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
(2)Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) hari memberi kan jawaban diterima atau ditolaknya
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah
mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
(3)Dalam hal p ermohonan keberatan yang disampaikan pemilik
atau pemegang kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),diterima maka harus dilakukan uji ulang.
(4)Jika permohonan keberatan seb agaimana dimaksud pada
ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ternyata tetap dinyatakan tidak lulus
uji, maka pemilik ataupemegang ataukuasanya tidak dapat
lagi mengajukan permohonan keberatan.
Paragraf 5
Penangguhan Pelaksanaan Pengujian Berkala
Pasal68
(1)Pemilik kendaraan bermotor yang tidak dapat melakukan uji
berkala pada saat berakhirnya masa uji berlaku, melaporkan
secara tertul is kepada pelaksana pengujian yang menerbitkan
kartu uji .
(2)Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilengkapi dengan:
a.permohonan dari pemilik disertai alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan;
b.kartu uji dan tanda uji; dan
c.fotokopi identitas ken daraan dan nota pajak.
(3)Apabila ...
46
(4)Dalam hal pengajuan permohonan penangguhan pelaksanaan
pengujian melewati batas akhir masa berlaku kartu uji ,maka
pemilik wajib membayar keterlambatan biaya uji.
(5)Penangguhan pelaksanaan pengujian berkala diberikan p aling
lama 6 (enam) bulan dan selanjutnya dapat ditinjau kembali.
Bagian Kedua
Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan
Paragraf 1
Peremajaan Kendaraan
Pasal69
(1)Persyaratan peremajaan kendaraan Umum, terdiri dari:
a.surat permohonan;
b.Kartu Uji Berkala ;
c.fotokopi identitas atau Kartu Tanda Penduduk atau Surat
Kuasa dari pemilik kendaraan;
d.fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK);
e.fotokopi izin trayek dan kartu pengawasan .
(2)Mekanisme peremajaan kendaraan dilaksanakan dengan
ketentuan, sebagai b erikut:
a.pemilik kendaraan atau yang dikuasakan mengajukan
surat permohonan peremajaan kepada Dinas;
b.Dinas melakukan verifikasi terhadap data kendaraan yang
dimohon, disesuaikan dengan buku induk angkutan
umum;
c.atas permohonan peremajaan sebagaimana dimaksu d
dalam huruf a, Dinas menerbitkan berita acara dan surat
keterangan hasil pemeriksaan teknis kendaraan yang
diterbitkan oleh Tim Penguji Kendaraan Bermotor;
d.penerbitan rekomendasi peremajaan kendaraan, diproses
paling lama 14 (empat belas) hari kerja sete lah berkas
dinyatakan lengkap.
Paragraf 2
Penggantian Kendaraan Umum
Pasal70
(1)Persyaratan penggantian kendaraan Umum, terdiri dari:
a.surat permohonan;
b.Kartu Uji Berkala;
c.fotokopi ...
47
c.fotokopi identitas atau Kartu Tanda Penduduk atau Surat
Kuasa dari pe milik kendaraan;
d.fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK);
e.fotokopi izin trayek dan kartu pengawasan;
f.surat keterangan dari Kepolisian apabila kendaraan
tersebut mengalami kecelakaan dan/atau hilang; dan
g.bagi kendaraan yang hilang, tidak dilakukan pen ilaian
kondisi teknis kendaraan, Dinas menerbitkan surat
informasi penggantian kendaraan umum;
(2)Tata cara penggantian kendaraan umum, sebagai berikut:
a.pemilik kendaraan atau yang dikuasakan mengajukan
surat permohonan penggantian kepada Dinas;
b.Dinas melakuk an verifikasi terhadap data kendaraan yang
dimohon, disesuaikan dengan buku induk angkutan
umum;
c.apabila berkas dinyatakan lengkap, diproses paling lama
14 (empat belas) hari kalender;
d.terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf
a,Dinas melalui Tim Penguji Kendaraan Bermotor
menerbitkan berita acara dan surat keterangan hasil
pemeriksaan teknis kendaraan .
e.penggantian terhadap kendaraan umum yang hilang,
Dinas menerbitkan surat informasi penggantian
kendaraan umum.
Paragraf 3
Penghapusan Kendaraan
Pasal71
(1)Penghapusan kendaraan dilaksanakan melalui proses
pemeriksaan dan penilaian terhadap kendaraan yang secara
teknis dilakukan oleh Timpenguji, untuk menentukan
kelaikankendaraan.
(2)Penilaian kondisi kendaraan secara teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi pelelangan
kendara an milik jajaran Pemerintah, Pemerintah Daerah
maupun swasta.
(3)Persyaratan penghapusan kendaraan, terdiri dari:
a.surat permohonan;
b.Kartu Uji bagi kendaraan wajib uji ;
c.fotokopi identitas atau Surat Kuasa dari p emilik
kendaraan;
d.fotokopi ...
48
d.fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti
Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) ;
e.surat keterangan dari Kepolisian apabila kendaraan
tersebut mengalami kecelakaan dan/atau hilang.
(4)Penguji melakukan penilaian kond isi teknis dan hasilnya
dituangkan dalam Berita Acara Penghapusan Kendaraan.
(5)Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2)
huruf d, Pasal 70 ayat (2) huruf d, dan Pasal 71 ayat (1),
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Bagian Ketiga
Mutasi, N umpang Uji dan Perubahan Bentuk
Paragraf 1
Pasal72
(1)Pemilik dapat melakukan pemindahan atau mutasi
kendaraan ke daerah lain, untuk dilakukan pengujian
kendaraan dalam bentuk Numpang Uji dan Perubahan
Bentuk status kendaraan.
(2)Mutasi, Nump ang Uji dan Perubah an Kendaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara
mengajukan permohonan kepada Dinas dengan
menggunakan formulir yang telah disediakan.
Paragraf 2
Mutasi Kendaraan
Pasal73
(1)Mutasi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72
diajukan dengan cara mengajukan permohonan
kepada Dinas serta melampirkan persyaratan sebagai berikut :
a.surat keterangan mutasi kendaraan dari kantor Samsat,
atau surat fiskal antar daerah atau Surat Tanda Nomor
Kendaraan yang baru apabila yang bersangkuta n sudah
melapor ke tempat yang baru;
b.kartu uji yang masih berlaku.
(2)Mutasi uji yang berada di Daerah harus dilengkapi Surat
Keterangan mutasi uji yang dikeluarkan oleh Dinas melalui
Bidang Sarana berdasarkan Surat Pengantar dari Kepala
Seksi Pengujian denga n dilengkapi :
a.kartu induk; dan
b.Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK).
(3)Pemilik ...
49
(3)Pemilik kendaraan bermotor yang telah memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan
surat pengantar mutasi uji kendaraan dan disertakan semua
berkas ad ministrasi kendaraan yang bersangkutan untuk
dikirimkan ke tempat pengujian yang baru.
Paragraf 3
Numpang Uji Kendaraan
Pasal74
(1)Numpang Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72ayat (2)
melampirkan persyaratan ,sebagai berikut:
a.memiliki tanda bukt i lulusuji yang masih berlaku ; dan
b.tanda jati diri pemilik kendaraan .
(2)Pemilik kendaraan yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat izin
Numpang Uji kendaraan untuk disampaikan kepada Instansi
terkait.
Paragraf 4
Perubaha n Kendaraan
Pasal75
(1)Perubahan kendaraan meliputi perubahan spesifikasi,
perubahan bentuk, perubahan status serta perubahan
mesin.
(2)Kendaraan bermotor yang melakukan perubahan kendaraan
dikenakan kewajiban uji berkala walaupun masa berlaku
surat tanda uji kendaraan masih berlaku.
(3)Kendaraan yang mengalami perubahan kendaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan untuk
mengurus Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan
Pengujian (SKPPP).
Pasal76
(1)Perubahan spesifikasi adalah perubahan terhadap spesif ikasi
teknis kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan
data di dalam bukti lulus uji.
(2)Pemilik ...
50
(2)Pemilik kendaraan yang melakukan perubahan spesifikasi
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan
kepada Kepala Dinas melalui Kepala Seksi Pengujian pada
Bidang Sarana Dinas untuk kemudian mencabut sertifikasi
registrasi uji tipe dan kartu uji .
Pasal77
(1)Perubahan status adalah perubahan status kendaraan umum
menjadi tidak umum atau sebaliknya.
(2)Perubahan status sebagaimana dimaksud p ada ayat (1),
harus dilakukan penilaian teknis dan administrasi serta
hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
(3)Pemilik kendaraan yang telah melakukan perubahan status
sesuai dengan persyaratan maka diberikan Surat Keterangan
Perubahan Status.
(4)Khusus untuk perubahan status menjadi kendaraan umum,
pemilik kendaraan harus melampirkan persyaratan surat
persetujuan trayek angkutan umum.
Pasal78
Pemilik kendaraan dapat melakukan penggantian mesin dengan
syarat, sebagai berikut :
a.merk, tipe dan unjuk kerja mesin harus sama dengan yang
digantikannya;
b.pemasangan mesin harus kokoh sehingga tidak
mempengaruhi unjuk kerjanya;
c.secara administratif mesin yang baru harus terjamin bukan
merupakan hasil tindak kejahatan ; dan
d.penomoran dalam berkas administrasi harus disesuaikan
dengan nomor mesin yang baru.
Bagian Keempat
Kartu Uji , Tanda Uji dan Tanda Samping
Kendaraan Bermotor
Paragraf 1
Bentuk Kartu Uji Berkala
Pasal79
Bentuk dan ukuran Kartu uji kendaraan bermotor berpedoman
pada ketentuan peraturan pe rundang -undangan .
Paragraf …
51
Paragraf 2
Bentuk Tanda Uji dan Tanda Samping
Kendaraan Bermotor
Pasal80
Bentuk, ukuran Tanda uji dan Tanda Samping kendaraan
bermotor berpedoman pada ketentuan peraturan perundang -
undangan .
Paragraf 3
Tata Cara Pengadaan d anPenggunaan
Kartu Uji, Tanda Uji danTanda Samping
Kendaraan Bermotor
Pasal81
Pengadaan danpenggunaan Kartu Uji, Tanda Uji dan Tanda
samping Kendaraan Bermotor berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang -undangan .
Paragraf 4
Sistem Pelaporan dan A rsip
Pasal82
(1)Untuk memudahkan evaluasi dan mengetahui kondisi naik
turunnya kendaraan yang diuji serta memudahk an untuk
pengambilan kebijak an, maka ditetapkan format laporan
sebagai berikut :
a.laporan harian jumlah kendaraan wajib uji di Daerah;
b.laporan harian kendaraan yang diuji menurut pengujian
pertama dan ulangan;
c.laporan harian kendaraan yang diuji menurut jenis, status
dan bahan bakar;
d.laporan jum lah kendaraan yang ditolak pengujiannya;
e.laporan daftar kendaraan yang diuji pertama kali;
f.laporan daf tar kendaraan yang mutasi masuk;
g.laporan daftar kendaraan yang mutasi keluar;
h.laporan daftar kendaraan yang numpang uji masuk;
i.laporan daftar kendaraan yang berubah bentuk dan
status;
j.laporan daftar kendaraan yang non aktif; dan
k.laporan daftar kendaraan ya ng aktif kembali.
(2)Untuk...
52
(2)Untuk memudahkan pencarian data yang diperlukan,
dilakukan pemilahan arsip dengan pengelompokkan sebagai
berikut:
a.arsip penting;
b.arsip berguna; dan
c.arsip tidak penting.
Bagian Kelima
Tenaga Teknis Penguji Kendaraan Bermot or
Paragraf 1
Tenaga Teknis Penguji
Pasal83
(1)Tenaga teknis penguji kendaraan melakukan uji kelaikan
kendaraan bermotor sesuai kualifikasi kemampuan teknis
tertentu yang bertujuan agar kualitas hasil pengujian dapat
dipertanggungjawabkan dalam mewujudkan ke selamatan
dan kelestarian lingkungan.
(2)Kualifikasi kemampuan teknis tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan berdasarkan
tingkat keahlian, wewenang dan tanggungjawab.
Pasal84
Tenaga Teknis Penguji kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksuddalam Pasal 83 ayat (1), diangkat dan disumpah oleh
Walikota berdasarkan kualifikasi teknis setelah memenuhi
persyaratan yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang -undangan .
Paragraf 2
Persyaratan Tenaga Teknis
Pasal85
(1)Tenaga Teknis Penguji yang sedang menjalankan tugas
pengujian mengenakan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84ayat (2) secara benar, sehingga
mudah dibaca secara jelas.
(2)Persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh Tenaga
Teknis Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal84
adalah sebagai berikut :
a.Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan golongan minimum II/b;
b.mempunyai ...
53
b.mempunyai ijazah Sekolah Teknik Tingkat Menengah
(STM) jurusan mesin atau otomotif yang telah lulus
mengikuti pendidikan dan pelatihan pengujian kendaraan
bermotor dan/atau Ahli Muda Pengujian kendaraan
bermotor atau yang lebih tinggi atau yang disamakan;
c.usia minimum 21 (dua puluh satu) tahun;
d.sehat jasmani dan rohani;
e.berkelakukan baik;
f.memiliki Surat Izi n Mengemudi golongan B;
g.mampu melaksanakan kegiatan administrasi pengujian
kendaraan bermotor; dan
h.disumpah sebagai P enguji.
Bagian Keenam
Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan
Paragraf 1
Penyelenggaraan Bengkel Umum
Pasal86
(1)Agar kendaraan Wajib Uji meme nuhi persyaratan teknis dan
laik jalan, maka harus dilakukan pemeliharaan dan
perawatan.
(2)Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada
, dilaksanakan oleh Bengkel Umum yang telah
memiliki izin dari Walikota melalui Dinas dengan berpedoman
padaketentuan peraturan perundang -undangan .
Paragraf 2
Penetapan Hasil
Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan
Pasal87
(1)Hasil pemeliharaan dan perawatan kendaraan dituangkan
dalam Berita Acara hasil pemeriksaan dan/atau
berdasarkan pengawasan operasional, d inyatakan bahwa
kendaraan tersebut tidak lulus uji, wajib memberitahukan
kepada pemilik, pemegang atau kuasa kendaraan mengenai
perubahan yang harus dilakukan .
(2)Perbaikan ...
54
(2)Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan
dengan Surat Ketera ngan yang dapat digunakan oleh
pemilik ataupemegang kendaraan atau kuasanya untuk
melaksanakan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan
kepada bengkel kendaraan umum yang ditunjuk Walikota
melalui Dinas.
Paragraf 3
Klasifikasi Bengkel Umum
Pasal88
(1)Bengkel umum terdiri dari:
a.Bengkel Konstruksi/Karoseri;
b.Bengkel Perawatan dan Pemeliharaan;
c.Bengkel Perbaikan dan Suku Cadang; dan
d.Bengkel Uji Emisi.
(2)Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diklasifikasikan sebagai berikut:
a.Bengkel Kelas I, tipe A, B dan C;
b.Bengkel Kelas II, tipe A, B dan C;
c.Bengkel Kelas III, tipe A, B dan C.
(3)Klasifikasi Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada
, didasarkan atas tingkat pemenuhan terhadap
persyaratan sistem mutu pelayanan, mekanik, fasilitas dan
peralatan, serta luas lahan yang tersedia, manajemen
informasi sesuai penilaian masing -masing klasifikasi bengkel.
(4)Tipe Bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
didasarkan atas jenis pekerjaan yang mampu dilakukan,
yaitu:
a.Bengkel tipe A, merupakan bengkel yang m ampu
melakukan jenis pekerjaan perawatan, perbaikan kecil,
perbaikan besar, perbaikan chasisdan mesin;
b.Bengkel tipe B, merupakan bengkel yang mampu
melakukan jenis pekerjaan perawatan, perbaikan kecil,
perbaikan chasisdanbody;
c.Bengkel tipe C, merupakan bengkel yang mampu
melakukan jenis pekerjaan perawatan dan perbaikan kecil.
Paragraf ...
55
Paragraf 4
Izin Pengoperasian Bengkel Umum
Pasal89
(1)Dinasmengeluarkan izin kegiatan usaha bengkel umum
perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor .
(2)Pemohon mengaj ukan permohonan kepada Dinas dengan
melampir kan persyaratan, sebagai berikut :
a.mengisi dengan benar dan menandatangani formulir
permohonan yang telah disediakan oleh Dinas; dan
b.memperlihatka n asli dan menyampaikan salinan :
1.Tanda Daftar Industri;
2.Akta Pendir ian Badan Usaha yang sah bagi Badan
Usaha;
3.Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
4.sertifikat atas hak atas tanah atau bukti sah
penggunaan tanah;
5.pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah
dan/atau bangunan bagi penyelenggara yang bukan
pemilik tanah dan/atau bangunan;
6.Berita Acara pemeriksaan lokasi.
(3)Izinsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama
kegiatan usaha bengkel umum perawatan kendaraan
bermotor masih difungsikan secara nyata dengan kewajiban
untuk melakukan daftar ulang izin (heregistrasi )setiap tahun.
Pasal90
(1)Dinas mengeluarkan Izin dalam jangka waktu paling lama 14
(empat belas) hari kerja setelah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) dinyatakan lengkap.
(2)Dalam hal pemohon mengajukan daftar ulang izin
(heregritasi) maka pe rmohonan diajukan kepada Dinas paling
lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum Izin jatuh
tempo.
Paragraf ...
56
Paragraf 5
Penangguhan dan Penolakan Izin Operasi
Bengkel Umum
Pasal91
Permohonan izin ditangguhkan sementara waktu dalam hal:
a.tempat usa ha bengkel umum yang dimohon izinnya sedang
dalam sengketa hukum di dalam maupun di luar peradilan;
b.dalam keadaan sita jaminan dan/atau sita eksekusi;
c.keadaan fisik tempat usaha bengkel umum tidak ataubelum
memenuhi persyaratan;
d.persyaratan permohonan iz in belum dapat dipenuhi .
Pasal92
(1)Permohonan izin ditolak jika penyelenggara tidak dapat
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal89ayat (2).
(2)Dalam hal penyelenggara telah memenuhi persyaratan maka
dapat diajukan kembali berkas permohona n izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) .
Paragraf 6
Penetapan Bengkel Umum sebagai
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Pasal93
(1)Bengkel umum kendaraan bermotor dapat menjadi unit
pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor setelah meme nuhi
persyaratan:
a.memiliki peralatan dan fasilitas Uji Berkala;
b.memiliki izin usaha bengkel Kendaraan Bermotor dari
Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendas i dari menteri
yang bertanggung jawab di bidang industri dan rekomendasi
dari Kepolisian; dan
c.memenu hi hasil Andalalin.
(2)Bengkel umum yang akan ditetapkan menjadi unit pengujian
kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib mempunyai akreditasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian akreditasi dan
penetapan bengkel umum Kendaraan Bermot or menjadi unit
pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang -undangan .
Paragraf …
57
Paragraf 7
Penetapan Bengkel Umum Sebagai Bengkel Tertunjuk