Apa yang diatur dalam Peraturan Perungang - Undangan (Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2022 pada Pasal 19?
Berdasarkan Peraturan Perungang - Undangan (Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2022 tentang PERAT URAN BUPATI BUTON TENGAH, Pasal 19 menyebutkan bahwa:

Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana program pembangunan dan 
perumusan kebijakan teknis dibidang cipta karya; 
b. penyusunan rencana program kerja bidang pengendalian , 
perencanaan teknis (desain) dan pengendalian/pengawasan 
pelaksanaan pembangunan dibidang cipta karya; 
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang 
cipta karya; 
d. penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan pada 
kegiatan dibidang cipta karya; Pasal 18 
(1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis dibidang 
pembangunan yaitu bangunan gedung, prasarana dan 
sarana air bersih serta penyehatan lingkungan dan 
pertamanan dan pemakaman; 
(2) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagian Keempat 
Bidang Cipta Karya Pasal 17 
Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas Kelompok Jabatan 
Fungsional. Pasal 16 
Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi : 
a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang 
kebinamargaan dan Sumber Daya Air; 
b. penyusun rencana teknis, program pembinaan dan 
pemberian bmbingan teknis serta pengumpulan data dan 
pelaporan bidang kebinamrgaan dan Sumber Daya Air; 
c. pelaksana pembangunan prasarana sumber daya air, 
operasi dan sumber pemeliharaan Sumber Daya Air, 
pembinaan dan perizinan Sumber Daya Air; 
d. pengkoordinasi pemberian izin dan pengawasan atas 
pemanfaatan/penggunaan jalan beserta utilitasnya; 
e. penyusun langkah teknis pelaksanaan program dan 
mengestimasi biaya pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. - 7 -