Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 485 PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor L Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor L Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOTA AMBON, pada BAB XXIII - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, Pasal 485 menjelaskan:

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dalam melaksanakan 
tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484, menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana dan program kerja penegakan peraturan 
perundang-undangan daerah;
b. Perumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan 
daerah;
c. Penyiapan bahan penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan 
peraturan perundang-undangan daerah;
d. Penyelenggaraan fasilitasi penegakan Peraturan peraturan perundang- 
undangan daerah;
e. Penyiapan bahan penetapan rumusan penyusunan pedoman dan 
supervisi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
f. Penyiapan bahan penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan 
penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
g. Penyiapan bahan penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi 
penyelidikan Peraturan Daerah.
h. Penyiapan bahan penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan 
Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
i. Perumusan kebijakan teknis operasional penyelidikan dan pemeriksaan 
pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta 
fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS);
j. Penyiapan bahan penetapan rumusan teknis operasional penyelidikan 
dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang- 
undangan daerah;
k. Penyiapan bahan penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan 
pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
l. Penyiapan bahan penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis 
pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
m. Pengevaluasian pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang- 
undangan daerah;
n. Pelaporan pelaksanaan tugas penegakkan peraturan perundang- 
undangan daerah;
o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsinya;
p. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit 
kerja/ in stan si/lembaga atau pihak ketiga di bidang penegakan 
peraturan perundang-undangan daerah; dan
q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi 
Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.