Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 26 Tahun 2022 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 26 Tahun 2022 tentang TATA CARA PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan . 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati 
Balangan . 
4. Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah 
yang selanjutnya disingkat B PKPAD adalah Badan 
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 
Kabupaten Balangan . 
5. Kepala BPKPAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, 
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan . 
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan 
daerah. 
7. Objek Pajak adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau 
Bangunan. 
4 
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 
kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga dan bentu k badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif. 
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 
selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau 
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan 
oleh orang pribadi atau Badan, kecu ali kawasan yang 
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, 
dan pertambangan. 
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang 
selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan 
hak atas tanah dan/atau bangunan. 
11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP 
adalah harga rata -rata yang diperoleh dari transaksi jual beli 
yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat 
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan 
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 
baru, atau NJOP pengganti. 
12. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP 
adalah nilai perolehan hak atas tanah dan atau bangunan 
yang menjadi dasar pengenaan BPHTB. 
13. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT 
adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan untuk 
membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum 
tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan 
rumah susun. 
14. PPAT Sementara adalah pejabat Pemerintah yang ditunjuk 
karena jabatannya untuk pelaksanakan tugas PPAT dengan 
membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat 
PPAT. 
15. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 
kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup 
rakyat banyak. 
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD 
adalah bukti penyetoran pajak yang dilakukan dengan 
menggunakan formulir elektronik ke kas daerah melalui 
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 
17. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya 
disebut e -SSPD adalah SSPD yang dibuat secara elektronik 
yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan 
dan/atau pembayaran pajak. 
18. Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah adalah serangkaian 
kegiatan pengawasan dan pemantauan atas kepatuhan Wajib 
5 
Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah yang 
terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - 
undangan perpajakan daerah. 
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya 
disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk 
memberitahukan besarnya PBB -P2 yang terutang kepada 
Wajib Pajak. 
20. Perbaikan SPPT PBB -P2 adalah rangkaian proses pembetulan 
SPPT PBB -P2 (nama, luas) dan mutasi PBB-P2. 
21. e-BPHTB adalah BPHTB berbasis online yaitu sebuah aplikasi 
BPHTB yang dapat diakses melalui internet. 
22. e-Billing adalah sistem pembayaran elektronik dengan 
menggunakan kode billing.