Bagaimana redaksi normatif Pasal 18 dalam PERATURAN  WALI  KOTA  CIREBON Nomor 22 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN  WALI  KOTA  CIREBON Nomor 22 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PERANGKAT DAERAH, Pasal 18 berbunyi:

Undang -Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945; 
 2. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah -Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur , Djawa Tengah , Djawa 
Barat dan Daerah Istimewa J ogjakarta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 13 
Tahun 1954 ) tentang Pengubahan Undang -Undang 
- 2 - 
 
Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) 
tentang Pembentukan Kota -Kota Besar dan Kota-Kota Kecil 
di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 551) ; 
 3. Undang-Undang N omor 28 Tahun 1999 tentan g 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 
 4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang 
Nomor 11 Tahun 20 20 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573) ; 
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentan g Grand 
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ; 
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah an Daerah; 
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokr asi Nomor 30 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan 
Reformasi Birokrasi pada Pemerinta h Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590) ; 
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1538) ; 
 
- 3 - 
 
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang 
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411) ; 
 10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, 
Tambahan Lambaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69) ; 
 11. 
 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 ) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 
5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2020 Nomor 5); 
 12. 
 
 
 
 
 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 20 21 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Nomor 107) ; 
 
 MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMA N PENYUSUNAN 
PETA PROSES BISNIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON .