Menurut PERA TURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 134/PMK.07 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 4?
Pasal Pasal 4 dalam PERA TURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 134/PMK.07 Tahun 2021 tentang BELANJA WAJIB _ DALAM RAN GKA PENANGANAN DAM PAK INFL ASI, pada , menyatakan:

( 1) Daerah melaporkan penganggaran dan realisasi atas
belanja wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan.
(2) Laporan penganggaran belanja wajib sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Menteri Keuangan
j 
jdih.kemenkeu.go.id
- 4 -
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling
lambat pada tanggal 15 September 2022.
(3) Laporan realisasi atas belanja wajib sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling
lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan
berkenaan berakhir.
(4) Laporan realisasi belanja wajib sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk file Portable
Document Fonnat (PDF) melalui surat elektronik (e-maiij
resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
(5) Dalam hal batas waktu penerimaan laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan,
penerimaan laporan dilaksanakan pada hari kerja
berikutnya.
(6) Kepala Daerah bertanggung jawab mutlak atas
penganggaran belanja wajib perlindungan sosial dalam
APBD Tahun Anggaran 2022 serta pelaksanaannya
(7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah
melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal
Pemerintah Daerah.
(8) Penyampaian laporan realisasi atas belanja wajib
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bertepatan
dengan langkah-langkah akhir tahun disesuaikan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
dokumen persyaratan penyaluran DAU bulan Oktober
2022 atau penyaluran DBH PPh Pasal 25/Pasal 29
triwulan III bagi Daerah yang tidak mendapatkan
alokasi DAU.
(10) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi
dokumen persyaratan penyaluran DAU bulan
berikutnya atau penyaluran DBH PPh Pasal 25/Pasal
29 triwulan IV bagi Daerah yang tidak mendapatkan
alokasi DAU.
(11) Terhadap Daerah yang belum disalurkan DAU atau
DBH, penyaluran DAU atau DBH dilakukan setelah
dokumen persyaratan disampaikan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(12) Dalam hal sampai dengan tanggal 15 Desember tahun
berjalan dokumen persyaratan penyaluran belum
diterima, 
penyaluran DAU atau DBH yang belum
disalurkan dilaksanakan secara sekaligus sebesar DAU
atau DBH yang belum disalurkan paling lambat 2 (dua)
hari kerja terakhir di bulan Desember tahun berjalan.
(13) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan juga kepada Menteri Dalam Negeri c.q.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
(14) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
jdih.kemenkeu.go.id
- 5 -
PasalS 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
l
jdih.kemenkeu.go.id
- 6 -
Agar setiap orang menge tahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 5 September 2022 
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
SRI MULYANI INDRAWATI 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 5 September 2022 
MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
YASONNA H. LAOLY 
BERITA NEG ARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 837 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 
u.b.#' KeJ'>al'} -�agian Administrasi Kementerian
1(§�,-;1 �-
MAS s·oEHARTO ' 
NIP 19690922 199001 1 001 � 
jdih.kemenkeu.go.id
- 7 -
LAMPIRAN 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 134/PMK.07/2022
TENTANG 
BELANJA WAJIB UNTUK PENANGANAN DAMPAK INFLASI 
TAHUN ANGGARAN 2022 
FORMAT LAPORAN PENGANGGARAN BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN 
SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2022 
KOPDAERAH 
LAPORAN PENGANGGARAN BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL 
TAHUN ANGGARAN 2022 
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA11 ... 
Yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 
••••••••. 21 menyatakan bahwa telah menganggarkan Belanja Wajib Perlindungan Sosial pada APBD TA
2022 dengan rincian sebagai berikut: 
I Penerimaan dari Dana Transfer Umum 
a.DAU
b.DBH
Jumlah Penerimaan
II Pengurang 
a. DBH CHT
b.DBH DR
Jumlah Pengurang
III Jumlah DTU yang diperhitungkan 
IV Jumlah Belanja Wajib Perlindungan Sosial 
V Persentase Dukungan Belanja Wajib 
Perlindungan Sosial dari DTU 
No. Uraian JenisAlam 
121 13) 
(a) (b) (c) 
BANTUAN SOSIAL 
a. 
b. 
c. dst ...
Subtotal BANTUAN SOSIAL 
II PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA 
a. 
b. 
c. dst ...
Subtotal PENCIPTAAN LAPANGAN 
KERJA 
Ill SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI 
a. 
b. 
c. dst ... 
Subtotal SUBSIDI SEKTOR 
TRANSPORTASI 
IV PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA 
a. 
b. 
c.dst ...
Subtotal PERLINDUNGAN SOSIAL 
LAINNYA 
JUMLAH BELANJA W AJIB 
PERLINDUNGAN SOSIAL TA 2022 3) ...............
4) ...............
SJ ............... 
6) ...............
7) ............... 
8) ......... ......
9) ...............
10) ...............
II) ...............
Anggaran 
Sumber Pendanaan Jumlah DAU DBH 161 14) 151 
(d) (e) (Q=(d )+(e) 
Rp . Rp . Rp . 
Rp . Rp . Rp . 
Rp . Rp . Rp . 
Rp . Rp . Rp . 
Rp . Rp . Rp . 
Rp . Rp . Rp . 
Rp Rp . Rp . 
Rp . Rp -Rp . 
Rp . Rp . Rp . 
Rp . Rp . Rp . 
Rp . Rp . Rp 
Rp . Rp -Rp -
Rp Rp . Rp . 
Rp Rp . Rp . 
Rp . Rp Rp . 
Rp -Rp . Rp . 
Rp -Rp -Rp -
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun 181 
PPKD Provinsi/Kabupaten/Kota ... 191 % 
17) 
(g) 
(tanda tangan asli dan cap basah dinas) 
······ ··························20 ) L 
I 
jdih.kemenkeu.go.id
- 8 -
PETUNJUK PENGISIAN 
No. Uraian 
1 Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan 
2 Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan 
3 Diisi dengan alokasi DAU bulan Oktober sampai dengan Desember 2022 
4 Diisi dengan alokasi DBH Triwulan IV TA 2022 
5 Diisi dengan penjumlahan penerimaan DTU (5)=(3)+(4) 
6 Diisi dengan alokasi DBH CHT Triwulan IV TA 2022 
7 Diisi dengan alokasi DBH DR Triwulan IV TA 2022 
8 Diisi dengan penjumlahan DBH eannarked (8)=(7)+(6) 
9 Diisi dengan jumlah DTU yang diperhitungkan untuk belanja wajib 
perlindungan sosial (9)=(5)-(8) 
10 Diisi dengan besaran anggaran belanja wajib perlindungan sosial TA 
2022 
11 Diisi dengan persentase jumlah anggaran dibandingkan 
_I>enerimaan DTU di luar DBH eannarked (11)=(10)/(9)jumlah 
12 Diisi dengan uraian kegiatan 
13 Diisi dengan jenis akun kegiatan 
14 Diisi dengan anggaran kegiatan yang bersumber dari DAU 
15 Diisi dengan anggaran kegiatan yang bersumber dari DBH 
16 Diisi dengan penjumlahan anggaran DAU dan DBH (16)=(14)+(151 
17 Diisi dengan persentase anggaran kegiatan terhadap total anggaran 
belania wajib perlindungan sosial 
18 Diisi dengan lokasi dan tanggal laporan dibuat 
19 Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan 
20 Diisi sesuai dengan 
nama Pejabat Pengelola Keuangan 
bersangku tan Daerah yang . l 
-·-----
!------------ ------
jdih.kemenkeu.go.id
- 9 -
FORMAT LAPORAN REALISASI BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2022 
Un.Ian J<Di&Akun No. 31 ., 
(a) (bl (cl 
I BANTUAN SOSIAL 
a. Rp 
b. Rp 
c. dst ... Rp 
Subtotal BANTUAN SOSIAL Rp 
PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA 
a. Rp 
b. Rp 
c. dst ... Rp 
Subtotal PENCIPTAAN LAPANGAN 
KERJA Rp 
m SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI 
a. Rp 
b. Rp 
c. dst ... Rp 
Subtotal SUBSIDI SEKTOR 
TRANSPORTASI Rp 
IV PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA 
a. Rp 
b. Rp 
c. dst ... Rp 
Subtotal PERLINDUNGAN SOSIAL 
LAINNYA Rp 
JUIILAH BELANJA WAJIB Rp PERLINDUNGAN SOSIAL TA 2022 KOPDAERAH 
LAPORAN REALISASI BELANJA WAJIB PERLINOUNGAN SOSIAL 
PROVINS!/KABUPATEN/KOTA ... 11 
Anuvan BULAN .. .21 
TAHUN ANGGARAN 2022 
R-U...I 
Sumber Pendanaan Jumlah Sum.her Peu.danaan % Tl DAU DBH ., DAU DBH ., ., ., IOI 
(di (el (f)•(dl+(el (gl (hi (ii 
Rp Rp 0,00% Rp Rp 
. Rp Rp 0,00% Rp Rp 
Rp Rp 0,00% Rp Rp . 
. Rp Rp 0,00°/o Rp Rp 
Rp Rp 0,00% Rp Rp . 
Rp Rp 0,00% Rp Rp 
. Rp Rp 0,00% Rp Rp 
Rp Rp 0,00% Rp Rp 
. Rp . Rp 0,00% Rp Rp . 
Rp Rp 0,00% Rp Rp . 
Rp Rp 0,00% Rp Rp 
Rp . Rp 0,00% Rp Rp 
Rp Rp 0,00% Rp . Rp 
. Rp . Rp . 0,00% Rp . Rp 
Rp Rp . 0,00% Rp . Rp 
Rp Rp 0,00% Rp . Rp . 
. Rp Rp Rp Rp 
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami bertanggungjawab mutlak atas kebenaran dan kuali tas laporan ini. R-U...I Output 
Jumlah % Volume 
Ill ,., 13) 
U)•(hl+(il (kl•til/(f) (kl 
Rp 0,00% 
Rp 0,00% 
Rp 0,00% 
Rp 0,00% 
Rp 0,00% 
Rp 0,00% 
Rp 0,00% 
Rp 0,00% 
Rp 0,00% 
Rp 0,00% 
Rp . 0,00% 
Rp 0,00% 
Rp 0,00% 
Rp 0,00% 
Rp 0,00% 
Rp 0,00% 
Rp 0,00% 
Tern pat, Tanggal, Bulan, Tahun 151 
PPKD Provinsi/K abupaten/Kota ... 161 Satuan .. , 
(II 
(tanda tangan asli dan cap basah dinas) 
17) 
7 n 
jdih.kemenkeu.go.id
-10 -
PETUNJUK PENGISIAN 
No. Uraian 
1 Diisi sesuai den kutan 
2 Diisi sesuai den 
3 Diisi den 
4 Diisi den 
5 Diisi den bersumber dari DAU 
6 Diisi den ersumber dari DBH 
7 AU dan DBH 7 = 5 + 6 
8 Diisi dengan persentase anggaran 
belan·a wa'ib erlindun an sosial kegiatan terhadap total anggaran 
9 Diisi den bersumber dari DAU 
10 
11 
12 Diisi dengan persentase realisasi kegiatan terhadap total realisasi 
belan·a wa"ib erlindun an sosial 
13 Diisi den 
14 
15 
16 
17 Diisi sesuai dengan nama Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 
bersan ku tan 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 
u.b. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
SRI MULYANI INDRAWATI 
Kepala Bagian Administrasi Kementerian 
I 
MAS SOEHARTO " 
NIP 196.909221990011001 ~ 
7 
jdih.kemenkeu.go.id