Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana Nomor 67 Tahun 2021 Pasal 10?
Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana Nomor 67 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA, BAB II - KEDUDUKAN, Pasal 10 mengatur sebagai berikut:

(1) Bidang Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf fdipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab langsung pada Kepala Dinas.
(2) Bidang Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan kebijakan dibidang Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial tugas:
a. penyusun dan perencanaan program dan kegiatan Bidang Bantuan Sosial dan
Jaminan Sosial;
b. perumusan kebijakan dalam Bidang Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial;
c. penyusunan standar pelayanan minimal Bidang Bantuan Sosial dan Jaminan
Sosial;
d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam Bidang Bantuan Sosial dan Jaminan
Sosial;
- 13 -
e. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis dalam bidang Bantuan Sosial, Korban Bencana dan Pemukiman;
f.perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis dalam Bidang Jaminan Sosial, Bantuan Fakir Miskin dan Sumbangan
Sosial; dan
g. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis
dalam Bidang Bantuan Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan HAM.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial fungsi:
a. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan Bidang Bantuan Sosial dan
Jaminan Sosial;
b. menyusun kebijakan teknis operasional program dan kegiatan bidang
bantuan sosial dan jaminan sosial;
c. mengkoordinasikan kegiatan bidang bantuan sosial dan jaminan sosial baik
antar unsur lingkup Dinas Sosial maupun lembaga yang terkait;
d. monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dan kegiatan bidang
bantuan sosial dan jaminan sosial yang searah dengankebijakan umum
Daerah;
e. merumuskan bah an monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
bantuan sosial korban bencana dan pemukiman;
f.merumuskan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
jaminan sosial bantuan fakir miskin, dan sumbangan sosial;
g. merumuskan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
bantuan sosial korban tindak kekerasan, pekerja migran, dan perlindungan
hak asasi manusia;
h. menyusun pedoman dan pemberian petunjuk teknis untuk kelancaran
penyelenggaraan tugas-tugas bawahan;
1.memantau dan melaksanakan pengawasan, pengandalian, monitoring dan
evaluasi program dan kegiatan bidangbantuan sosial dan jaminan sosial;
J. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang
tugasnya;
k. menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
1.melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian
kinerja bawahan; dan
- 14-
m. melakukan tugas lain yang berikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis