Apa substansi hukum dari Pasal 29 26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 29 Tahun 1945?
Materi muatan 26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentuk an, khususnya , Pasal 29, adalah:

pendampingan hasil rembuk stunting sebagai usulan mas yarakat dalam 
penyusunan dokumen peren canaan pembangunan Kelurahan dan Desa 
(RKP Kelurahan dan Desa) dan dokumen perencanaan anggaran (APB 
Kelurahan dan Desa) dengan tetap memperhatikan RPJM Desa. -16 - 
(1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan 
Stunting di tingkat Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan/ a tau 
melalui RDS. 
(2) Pengawasan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan menerapkan keterbukaan infomasi stunting; Bagian kesatu 
Pengawasan Mandiri Desa