Bagaimana redaksi normatif Pasal 11 dalam PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS Nomor 28 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS Nomor 28 Tahun 2022 tentang PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PANGAN DENGAN HARGA MURAH BAG!, BAB IV - PROSEDUR BELANJA SUBSIDI, Pasal 11 berbunyi:

(1) Dalam hal penyediaan Pangan, Perumda Dharma Jaya dan 
PT Food Station Tjipinang Jaya dapat mengajukan uang muka. 
(2) Besaran uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan diatur dalam 
perjanjian kerja sama. 
(3) Direksi Perumda Dharma Jaya dan Direksi PT Food Station 
Tjipinang Jaya mengajukan surat usulan permohonan 
pencairan belanja subsidi kepada Kepala Dinas dilengkapi 
dokumen administrasi, sebagai berikut: 
a. perjanjian kerja sama; 
b. fotokopi rekening bank atas nama perusahaan yang masih 
aktif; 
c. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani 
oleh direktur utama dan direktur keuangan; 
d. laporan rekapitulasi realisasi penjualan Pangan dengan 
harga murah; dan 
e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup. 
10 
(4) Atas usulan permohonan pencairan subsidi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada 
Dinas selaku pejabat pembuat komitmen melakukan verifikasi 
atas dokumen pencairan subsidi yang dituangkan dalam berita 
acara verifikasi. 
(5) Dalam pelaksanaan verifikasi, Kepala Bidang Ketahanan Pangan 
dapat clibantu oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas. 
(6) Kepala Bidang Ketahanan Pangan selaku pejabat pembuat 
komitmen menyampaikan surat pertangg -ungjawaban permohonan 
pencairan belanja subsidi kepada Kepala Dinas selaku pengguna 
anggaran dilengkapi dengan berita acara penjualan hashl 
rekonsiliasi terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
(7) Kepala Dinas selaku pengguna anggaran memerintahkan 
bendahara melakukan pencairan subsidi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.