Bagaimana redaksi normatif Pasal 19 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Nomor 2 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Nomor 2 Tahun 1945 tentang RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN, BAB XIV - KEDALUWARSA PENAGIHAN, Pasal 19 berbunyi:

(1)Hak untuk melakukan penagihan Retribusi men jadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu
3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi
melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2)Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
a.diterbitkan Surat Teguran; atau
b.ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak
langsung.
(3)Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diteri manya Surat Teguran tersebut.
(4)Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang
Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5)Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.