Apa substansi hukum dari Pasal  204 PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021 tentang BANGUNAN GEDUNG, khususnya BAB  IV - PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal  204, adalah:

(1) Dalam hal hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (15) huruf a dan huruf b menyatakan bahwa gambar terbangun 
[as-built drawings) tidak sesuai dengan PBG tetapi kondisi Bangunan 
Gedung dinyatakan telah memenuhi Standar Teknis, penyedia jasa 
pengkajian teknis menyusun laporan pemeriksaan kelaikan fungsi 
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (15) 
huruf c dan memberikan surat pemyataan kelaikan fungsi disertai 
rekomendasi pengajuan perubahan PBG.
(2) Dalam hal hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (15) huruf a dan huruf b menyatakan bahwa gambar Bangunan 
Gedung terbangun [as-built drawings) sudah sesuai dengan PBG tetapi 
kondisi Bangunan Gedung mengalami kerusakan ringan, penyedia jasa 
pengkajian teknis menyusun laporan pemeriksaan kelaikan fungsi 
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (15) 
huruf c dan memberikan surat pemyataan kelaikan fungsi disertai 
rekomendasi perbaikan Bangunan Gedung.
(3) Dalam hal hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (15) humf a dan huruf b menyatakan bahwa gambar Bangunan 
Gedung terbangun [as-buUt drawings) sudah sesuai dengan PBG tetapi 
kondisi Bangunan Gedung mengalami kerusakan sedang atau berat, 
penyedia jasa pengkajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 
huruf c memberikan rekomendasi perbaikan dan/atau 
pengubahsuaian [retrofitting) Bangunan Gedung.
(4) Dalam hal hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (15) ayat humf a dan humf b menyatakan bahwa gambar 
Bangunan Gedung terbangun [as-built drawings) sudah sesuai dengan 
PBG tetapi kondisi Bangunan Gedung mengalami kerusakan sedang atau 
berat, dan/atau tidak memenuhi Standar Teknis, penyedia jasa 
pengkajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (15) 
humf c memberikan rekomendasi perbaikan dan/atau pengubahsuaian 
[retrofitting) Bangunan Gedung dan pengajuan permohonan pembahan 
PBG.
(5) Dalam hal hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (15) humf a dan humf b untuk Bangunan Gedung yang belum 
memiliki PBG, penyedia jasa pengkajian teknis selain men}rusun laporan 
kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), juga merekomendasikan kepada Pemilik 
untuk mengums PBG sesuai ketentuan peraturan pemndang-undangan 
ini.
(6) Penyedia jasa pengkajian teknis melakukan verifikasi terhadap perbaikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pengubahsuaian (retrofitting) 
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah 
dilaksanakan oleh Pemilik atau Pengguna.
(7) Dalam ....
- 120 -
(7) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
menyatakan perbaikan dan/atau pengubahsuaian (retrofitting) telah 
dilaksanakan sesuai rekomendasi, penyedia jasa pengkajian teknis 
memberikan surat pemyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung kepada 
Pemilik atau Pengguna.