Apa substansi hukum dari Pasal 3 PERATIJRAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS Nomor 41 Tahun 2022?
Materi muatan PERATIJRAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS Nomor 41 Tahun 2022 tentang TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH, khususnya BAB II - PELAKSANAAN, Pasal 3, adalah:

, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai target 
triwulan I atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II; 
b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dan i target 
triwulan I, Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II; 
c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai target 
triwulan II atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I 
yang belum dibayarkan dan triwulan II; 
d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dan i target 
triwulan II, Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada 
awal triwulan III; 
e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari target 
triwulan III, Insentif tidak diberikan pada win.' triwulan IV; 
f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai target 
triwulan III atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV; 
g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai target 
triwulan IV atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan 
yang belum dibayarkan; dan 
h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari target 
triwulan IV tetapi lebih dan i target triwulan III, insentif 
diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang 
belum dibayarkan. 
(3) Dalarn hal target penerimaan Pajak yang telah ditetapkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak tercapai pada akhir 
tahun anggaran, tidak membatalkan Insentif yang sudah 
dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.