Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 7 PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 22 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 22 Tahun 2022 tentang TATA CARA PEMBONGKARAN REKLAME, pada BAB II - TATA CARA PEMBONGKARAN, Pasal 7 menjelaskan:

Pembongkaran reklame yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur sebagai berikut: 
a. Tim telah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan 
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Dan 
Non Perizinan, selanjutnya melakukan inventarisasi atas izin -izin 
penyelenggara reklame yang telah habis masa berlakun ya dan tidak 
diperpanjang oleh Penyelenggara Reklame; 
b. Tim melakukan pengecekan lapangan untuk mengetahui apakah reklame 
yang sudah habis masa berlakunya sudah dibongkar sendiri oleh 
penyelenggara reklame atau belum setelah 21 (dua puluh satu) hari masa 
tenggang waktu pemberitahuan ; 
c. Apabila reklame masih terpasang maka Tim berdasarkan persetujuan 
Kepala Perangkat Daerah yang Menyelengarakan Urusan Pemerintahan 
Bidang Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan. dapat 
melakukan pembongkaran; 
d. Reklame yang telah dibongkar tersebut selanjutnya dihimpun dan 
disimpan sementara waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari pada Perangkat 
daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub urusan 
pendapatan pajak dan retribusi ; dan 
e. Penyelenggara reklame dalam wa ktu 30 (tiga puluh) hari sejak masa 
pembongkaran tidak melakukan konfirmasi maka bahan -bahan reklame 
dengan sendirinya menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh 
Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuan gan sub 
urusan pendapatan pajak dan retribusi..