Menurut PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor 1570 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 8?
Pasal Pasal 8 dalam PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor 1570 Tahun 2017 tentang PENYUSUNAN RENCANA, pada BAB III - DOKUMEN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI, menyatakan:

Isi dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Pascabencana mencakup: 
kondisi wilayah dan kejadian bencana; 
Jitupasna; 
prinsip, kebijakan dan strategi; dan 
penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Pascabencana. 
Ruang l ingkup Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Pascabencana meliputi: 
sektor permukiman, merupakan perbaikan 
lingkungan daerah terdampak bencana, pemberian 
bantuan perbaikan rumah masyarakat, dan 
pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; 
sektor infrastr uktur, merupakan perbaikan dan 
peningkatan kembali prasarana dan sarana umum 
untuk pemulihan fungsi pelayanan publik seperti 
transportasi darat, laut, udara, pos, telekomunikasi, 
energi, sumber daya air, air bersih dan sanitasi; 
sektor ekonomi, merupakan p emulihan dan 
peningkatan ekonomi lokal, perdagangan dan pasar, 
usaha kecil dan menengah, pertanian, perikanan, 
peternakan, perkebunan dan pariwisata; 
2017, No.1570 -8- 
sektor sosial, merupakan pemulihan psikologis 
sosial, konstruksi sosial dan budaya, perbaikan dan 
peningka tan pelayanan kesehatan, pendidikan dan 
agama, pemulihan kearifan lokal dan tradisi 
masyarakat, pemulihan hubungan antara budaya 
dan keagamaan, serta membangkitkan kembali 
kehidupan sosial budaya masyarakat; dan 
lintas sektor, merupakan pemulihan kegiatan tata 
pemerintahan keuangan dan perbankan, lingkungan 
hidup dan Pengurangan Risiko Bencana serta 
ketertiban dan keamanan. 
Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 
dalam rangka membangun kembali lebih baik dan lebih 
aman harus memperhatikan: 
hasil Jitupasna; 
lingkungan hidup dan daerah aliran sungai; 
rencana pembangunan jangka menengah nasional 
dan/atau rencana pembangunan jangka menengah 
daerah provinsi dan kabupaten/kota; 
rencana tata ruang nasional dan/atau rencana tata 
ruang provinsi/kabupaten/k ota; 
perencanaan sektor yang ada; 
kajian risiko Bencana; 
kesehatan masyarakat dan lingkungan sehat; 
kondisi sosial, adat istiadat dan budaya lokal; 
kondisi ekonomi lokal; 
peraturan perundang -undangan dan standar nasional 
Indonesia mengenai penyelenggaraan bangunan 
gedung dan infrastruktur yang berlaku; dan 
standar pelayanan minimal yang ditetapkan 
pemerintah dan/atau pemerintah daerah . 
 
 
 
 
 
 
2017, No.1570 -9- 
Bagian Kelima 
Jitupasna