Jelaskan isi kandungan Pasal 15 dari PERATURAN WALI  KOTA CIREBON Nomor 93 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN WALI  KOTA CIREBON Nomor 93 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 26 TAHUN 2021, ketentuan pada , Pasal 15 berbunyi:

(1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagai unsur 
lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
mempunyai tugas pokok membantu Kepala D inas, 
dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup 
bidang Pelayanan Pencatatan Sipil . 
(2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberi tugas tambahan selaku Koordinator 
Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup 
tanggung jawabnya. 
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan 
Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : 
a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan 
Dinas lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil ; 
b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan 
kebijakan te knis operasional penyelenggaraan 
tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang 
Pelayanan Pencatatan Sipil ; 
c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Pelayanan 
Pencatatan Sipil ; 
- 9 - 
 
d. pengoordinasian pelaksanaan teknis 
penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup 
Bidang Pel ayanan Pencatatan Sipil ; 
e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang 
Pelayanan Pencatatan Sipil ; 
f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya; 
g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan 
pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang 
Pelayanan Pencatatan Si pil; 
h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil ; dan 
i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan 
pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya. 
(4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil , dalam 
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu 
oleh: 
a. Sub Koordinator Kelahiran ; 
b. Sub Koordinator Perkawinan dan Perceraian ; dan 
c. Sub Koordinator Perubahan Status Anak, 
Pewarganegaraan dan Kematian . 
(5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator y ang ditunjuk 
dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan 
Pencatatan Sipil. 
(6) Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud 
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 
 
8. ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: