Apa bunyi lengkap Pasal 7 dalam PERATURAN BUPATI KUTAITIMUR Nomor 75 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KUTAITIMUR Nomor 75 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA, pada BAB III - SUSUNANORGANISASI, Pasal 7 dinyatakan:

(1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data Dan Informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.
(2) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data Dan Informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang
Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data Dan Informasi.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data Dan Informasi
menyelenggarakan tugas.
- 10-
a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutarnaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan
kualitas keluarga;
b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan
pengarusutarnaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi,
sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutarnaan
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik
hukum dan kualitas keluarga;
d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan
pengarusutarnaan gender dan pemberdayaan perernpuan di bidang ekonorni,
sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
e. penyiapan Iasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonorni,
sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan pelaksanaan pengarusutarnaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonorni, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
g. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi gender di bidang ekonorni, sosial, politik hukum
dan kualitas keluarga;
h. penyiapan perumusan kebijakan pengurnpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi gender di bidang ekonorni, sosial, politik hukum
dan kualitas keluarga;
1. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang
ekonorni, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
J. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengurnpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonorni, sosial, politik
hukum dan kualitas keluarga;
k. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengurnpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang
ekonorni, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
1. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang
ekonorni, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- II -
m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas
keluarga;
n. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
o. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan
perempuan;
p. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan
hak anak; dan
q. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender
di bidang ekonorni, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang
Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data Dan Informasi
menyelenggarakan fungsi:
a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender
dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan
kualitas keluarga;
b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi,
sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
c. melaksanakan promosi, penilaian dan bimbingan teknis kegiatan bidang
kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga data informasi;
d. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi,
sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
e. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonorni, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
f. menyiapkan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di
bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- 12 -
g. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum
dan kualitas keluarga;
h. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang
ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
1. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik
hukum dan kualitas keluarga;
J. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang
ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
k.menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang
ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
l.menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas
keluarga;
m. menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender;
n. menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan
perempuan;
o. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan
hak anak; dan
p. memantau analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender
di bidang ekonorni, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
Bagian Keempat
Bidang Pemenuhan Hak Anak
Pasal8
(1) Bidang Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 13 -
(2) Bidang Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kebijakan dibidang Pemenuhan Hak Anak.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas:
a. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil,
informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan
dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak
terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan
kegiatan budaya;
c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak
sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,
kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan
budaya;
d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak
anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan
kegiatan budaya;
e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak
terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan
kegiatan budaya;
f.penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta
pendidikan, kreativitas dan kegiatan;
g. pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
h. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak;
- 14 -...
1.penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan
hak anak;
J.penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
k.penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan
hak anak;
1.penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan
hak anak;
m.penyiapan bahan pemberian birnbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi di bidang pemenuhan hak anak;
n. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non
pemerintah, dan dunia usaha;
o. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningatan kualitas hidup anak; dan
p. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di
bidang pemenuhan hak anak.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (3), Bidang
Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:
a. menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil,
informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan
dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak
terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan
kegiatan budaya;
c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak
sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,
kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan
budaya;
- 15 -
d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan
hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga
dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas
dan kegiatan budaya;
e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak
anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan
kegiatan budaya;
f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta
pendidikan, kreativitas dan kegiatan;
g. memantau analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan
hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga
dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas
dan kegiatan budaya;
h. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
1. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan
hak anak;
J. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan;
k. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, an alisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan
hak anak;
1. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan
hak anak;
m. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi di bidang pemenuhan hak anak;
n. menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah,
non pemerintah, dan dunia usaha;
o. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningatan kualitas hidup anak; dan
- 16-
p. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di
bidang pemenuhan hak anak.
Bagian Kelima
Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan
Perlindungan Khusus Anak
Pasa19
(1) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh kepala
bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala
Dinas.
(2) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan
perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang Perlindungan
Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak melaksanakan
tugas:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak
pidana perdagangan orang;
b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak
pidana perdagangan orang;
c. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan
dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;
d. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang perlindungan
dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;
- 17 -
e. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;
f. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;
g. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
h. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
1. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
J. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
k. penyiapan bah an pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan di bidang pencegahan dan penanganankekerasan terhadap
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan
orang;
l. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban
kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
m. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan
terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,
- 18 -
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang;
n. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak
pidana perdagangan orang;
o. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
p. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan
q. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
r. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan
khusus anak;
s. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus
anak;
t. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang
perlindungan khusus anak;
u. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang
perlindungan khusus anak;
v. penyiapan bahan pemberian birnbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
w. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi
anak yang memerlukan perlindungan khusus;
x. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang
perlindungan khusus anak;
y. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 19-
z. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap
perempuan dan anak;
aa. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
bb. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap
perempuan dan anak;
cc. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap
perempuan dan anak;
dd. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervtsi penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
ee. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
kekerasan terhadap perem puan dan anak.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang
Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
menyelenggarakan fungsi:
a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak
pidana perdagangan orang;
b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;
c. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan
dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;
d. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan
dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;
- 20-
e. menyiapkan perumusan kajian kebijakan eli bidang pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;
f. menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan konelisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;
g. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam
rumah tangga, eli bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
h. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
i. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
J. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
k. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan di bidang pencegahan dan penanganankekerasan terhadap
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan
orang;
1. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban
kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 21 -
m. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan
terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang;
n. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak
pidana perdagangan orang;
o. menyiapkan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagang orang;
p. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
q. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
r. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan
khusus anak;
s. menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus
anak;
t. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang
perlindungan khusus anak;
u. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang
perlindungan khusus anak;
v. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
w. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi
anak yang memerlukan perlindungan khusus;
x. mernantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang
perlindungan khusus anak;
y. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan , analisis dan
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 22 -
z. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap
perempuan dan anak;
aa. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan
dan anak;
bb. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap
perempuan dan anak;
cc. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap
perempuan dan anak;
dd. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
ee. mernantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pengurnpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah