Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Pendayagunaan *paratur Negar{. Nomor 12- Tahun 2015.
Redaksi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan *paratur Negar{. Nomor 12- Tahun 2015 tentang , pada BAB IV - KELOMPOK JABATAN, Pasal 15 menjelaskan:

(1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelak$ana dirumuskan berdasarkan
hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban ketja'
t21 Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'
(3) Penetapan na.ma-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup dengan Keputusan Bupati.
Dalam hal terjadi perubahall nalna-nalna jabatan pelaksana sebagaima"na
dimaksud pada ayat {41ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Setiap Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki Jabatan Struktural
dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) di lingkungan Dinas Kesehatan dilakukan oleh
Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupad dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
{T\ pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana di lingkungall
Dinas Lingkungan Hidup dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(s) uraian tugas Jabatan pelaksana lingkup Dinas Lingkungan Hidup
ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
w"*i
! i"lti$ HUitUtr
;:;,a?&;trl!!sa.ej-i /E(4)
ts)
(6)
FASQ;'*i l"H
Irl;E${fi'&
(2)
(3)
(u
(2|
(3)
(4)
(5)
t6)
{71BAB V
KEPEGAWAIAN DAN ESTLOIT
Paeal 16
(1) Kepala Dinas adalah jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan
tinggi pratama.
sekretaris adalah jabatan struktural eselon III.a
administrator.
Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III'b
administrator.
(4) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan
pengawas.