Bagaimana redaksi normatif Pasal 12 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2010?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2010 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK, Pasal 12 berbunyi:

(1) Dalam hal di daerah dibentuk UPTD, pelayanan pencatatan sipil dilakukan oleh 
UPTD.
(2) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. kelahiran;
b. kematian;
c. lahir mati;
d. perkawinan;
e. perceraian;
f.pengakuan anak;
g. pengesahan anak;
h. pengangkatan anak;
i.perubahan nama;
j.perubahan status kewarganegaraan;
k. pembatalan perkawinan;
l.pembatalan perceraian; dan 
m. peristiwa penting lainnya.
(3) Pelaksanaan tugas pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.