Apa yang diatur dalam PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS Nomor 42 Tahun 2022 pada Pasal 4?
Berdasarkan PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS Nomor 42 Tahun 2022 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAB II - PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 4 menyebutkan bahwa:

JDIH Provinsi mempunyai tugas melakukan pengelolaan 
dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dfrnaksud pada ayat (1), 
JDIH Provinsi menyelenggarakan fungsi: 
pengumpuian, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan 
pendayagunaan informasi dalam Dokumen Hukum yang 
diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 
pembangunan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi 
informasi dan komunikasi yang danat diintegrasikan dengan 
sistem informasi milik Pusat JDIH Nasional dan/atau 
Kementerian Dalam Negeri; 
pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Pengelola 
JDIH di Provinsi DKI Jakarta; 
penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan 
dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi DKI Jakarta; 
pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di Provinsi 
DIU Jakarta paling sedikit 1 (satu) kali dalarn setahun; dan 
penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada 
Pusat JDIH Nasional.