Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 10 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 27 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 27 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN, pada BAB III - TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI, Pasal 10 menjelaskan:

(1) Pengaj uan permohonan pengurangan atau penghapusan 
sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), harus memenuhi ketentuan: 
a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) objek pajak ; 
b. surat permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia, 
paling sedikit memua t: 
1. nama dan alamat Wajib Pajak; 
2. NPWPD dan/atau NOPD; 
3. Nama dan alamat Objek Pajak; 
4. jenis pajak; 
5. jumlah sanksi administratif; 
6. besar pengurangan atau penghapusan yang 
dimohon; dan 
7. alasan yang mendasari diajukannya 
permohonan; 
c. surat permohonan ditandatangani Wajib Pajak, 
dalam hal surat permohonan bukan ditandatangani 
oleh Wajib Pajak, harus dilampirkan Surat Kuasa 
bermaterai . 
(2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
, Wajib Pajak harus melampirkan persyaratan 
sebagai berikut: 
a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan kuasanya jika 
dikuasakan; 
b. fotokopi STPD, SKPD, SPPT, SKPDKB atau 
SKPDKBT;