Apa bunyi lengkap Pasal 26 dalam b. bahwa peraturan Bupati Kolaka Nomor 54 Tahun 2019 Nomor 54 Tahun 2019?
Menurut ketentuan dalam b. bahwa peraturan Bupati Kolaka Nomor 54 Tahun 2019 Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, pada , Pasal 26 dinyatakan:

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik , terdiri dari Kelompok 
Jahatan Fungsional . Pasal 25 d. Pelaksanaan kehijakan dihidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan 
Konflik ; 
e. Pelaksanaan fasilitasi kelemhagaan dihidang Kewaspadaan Nasional dan 
Penanganan Konflik; 
f. Pelaksanan koordinasi kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan 
orang asing , tenaga kerja asing dan lemhaga asing ; 
g. Pelaksnaan monitoring , avaluasi , dan pelaporan kewaspadaan dini, 
kerjasama intel ejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan 
lemhaga asing, kewaspadaan perhatasan antar Kahupaten ; dan 
h. pelaksanaan tugas lain yang diherikan atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsin ya. -13 - 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat 
(1) huruf b, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 25, terdiri atas s ejumlah 
tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai 
bidang keahliannya. 
(2) Jenjang dan jumlah kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf b, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 25, 
ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisa jabatan dan analisis beban 
kerja. 
(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat [I], 
melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian 
dan keterampilan tertentu . 
(4) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai 
melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung sejak dilakukan pelantikan. 
(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas 
dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 
(6) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas 
membantu kepala bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan 
pengendalian, pemantauan dan evaluasi , serta pelaporan pada satu 
kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian 
fungsi . 
(7) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh 
pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang . 
(8) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati. Pasal 29 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai 
dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketenruan 
peraturan perundang -undangan. BAB VI 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL