Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 26 Tahun 2021 Pasal 8?
Dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 26 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 8 mengatur sebagai berikut:

(1) Sub Bagian Data, Informasi dan Evaluasi dipimpin oleh 
seorang Kepala Sub Bagian. 
(2) Kepala Sub Bagian Data, Informasi dan Evaluasi 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Sekretaris Dinas lingkup data, informasi da n evaluasi. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
, Kepala Sub data, informasi dan evaluasi 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan operasional lingkup 
data, informasi dan evaluasi ; 
b. pelaksanaan kebijakan lingkup data, inf ormasi dan 
evaluasi ; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup data, 
informasi dan evaluasi ; 
d. pelaksanaan administrasi lingkup data, informasi dan 
evaluasi; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian … 
16 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 (4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Data, Informasi dan 
Evaluasi adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan 
penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Data, Informasi 
dan Evaluasi; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawa han berdasarkan arah kebijakan umum Dinas 
agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan 
efisien; 
c. melaksanakan pengolahan, penataan dan 
penyimpanan data dan/atau informasi publik di 
lingkungan Dinas ; 
d. melaksanakan pelayanan informasi publik; 
e. melaksanak an pengelolaan dan pengembangan 
aplikasi serta sistem informasi; 
f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan 
manajemen pengelolaan data dan informasi; 
g. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan 
kehumasan ; 
h. melaksanakan evaluasi data; 
i. melaksanakan pengelolaan d ata dan informasi 
perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi; 
j. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai 
dengan kewenangannya ; 
k. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban 
kepada atasan; dan 
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Bagian Ketiga 
Bidang Perencanaan dan Pengembangan 
Penanaman Modal