Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL Nomor MOR Tahun 2021 Pasal 20?
Dalam PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL Nomor MOR Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 20 mengatur sebagai berikut:

Uraian lebih lanjut angg aran penda patan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lam piran yang merupak an 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal 
ini terdiri dari: 
1. Lam piran I 
2. Lam piran II Ringkasan Penjab aran APBD Yang Diklasifikasi Menurut 
Kelompo k, Jenis , Objek, Rincian Objek Pendapatan , 
Belanja, dan Pembiayaan ; 
Penjabaran APBD Menurut Urusan Peme rintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan , Sub Kegiatan , 
Kelom pok, Jenis , Objek, Rinc ian Objek Penda patan , 
Belanja, dan Pembiayaan ; 
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Hibah; 
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Bantuan Sosial; 
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
belanja bagi hasil; 
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan 
Pertambangan Gas Alam / Tambahan DBH Minyak dan 
Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 6 Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan ; 
9. Lampir an IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan , 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pembia yaan; 
Sinkronisasi Kebijakan Peme rintah Provinsi/ 
Kabupaten /Kota pada Daerah Perba tasan Dalam 
Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada 3. Lampiran III 
10. Lampiran X 
0 tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas 
Perba tasan Negara .