Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI KUTAITIMUR Nomor 49 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN BUPATI KUTAITIMUR Nomor 49 Tahun 2021 tentang POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai PNS
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan
pemerintahan.
4. Pola Karier adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur
pengembangan karier yang menunjukkan ketertarikan dan keserasian antara
pejabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta
masa jabatan seorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan
tertentu sampai dengan pensiun.
5. Pembinaan Karier adalah pembinaan yang perlu dan harus dilakukan agar
karier PNS jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara
menunjukkan ketertarikan dan keserasian antara jabatan, pangkat,
pendidikan formal, diklat jabatan sampai dengan pensiun.
6. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikapj'perilaku
yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan
dengan bidang teknis jabatan
7. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikapj'perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin
dan/ atau mengelola unit organisasi.
8. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait
dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai,
moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan
untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
- 4 -
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai PNS dalam suatu satuan
orgamsasi.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan pimpinan tinggi yang
setara dengan Jabatan eselon II.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang dimiliki seseorang
sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan
tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
13. Jabatan Struktural adalah sua tau kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka rnernirnpin
suatu satuan organisasi negara.
14. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan oleh
suatu organiosasi negara agar mampu melaksanakan tugas pokok untuk
jangka waktu tertentu.
15. Pengangkatan Jabatan adalah penetapan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional.
16. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses
penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan
kompeten di pegawai.