Apa bunyi lengkap Pasal 150 dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 5 Tahun 2014?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 5 Tahun 2014 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, pada , Pasal 150 dinyatakan:

huruf b, huruf c dan huruf e Undang -Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu membentuk 
Peraturan D aerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 
2018. 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan 
Peraturan -Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 -
92); 
 2. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
 3. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Nega ra Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 4. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 
 
 
 
 
 5. 
 
 
 Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beb erapa kali diubah terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indone sia Nomor 4844); 
 6. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 7. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005 -2025 ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
 8. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 t entang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 
 9. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 
 10. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Ne gara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
 11. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5315); 
 12. Peraturan Pemerintah No mor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan ( Lembaran Negar a Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
 
 
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tam bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indones ia Nomor 4614); 
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan ( Lembaran Negar a Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemer intah Daerah Kepada 
Masyarakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693); 
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemer intahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4697); 
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana P embangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4698); 
 21. 
 
 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5103); 
 
 
 
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta 
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil 
Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 20 10 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas 
Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5209); 
 23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2010 -2014; 
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 
2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 
Nomor 8 Seri E Nomor 1); 
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri 
E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 7); 
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 -2025 
(Lembaran Da erah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 
Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Pro vinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10); 
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2009 -2029 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 
 
 
 
 Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 
dan 
GUBERNUR JAWA TENGAH 
 
MEMUT USKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 
TAHUN 2013 -2018 .