Bagaimana redaksi normatif Pasal 142 dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 93 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 93 Tahun 2022 tentang RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, Pasal 142 berbunyi:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan 
Akhir Rencana Kerja yang telah diverifikasi 
disampaikan kepada Kepala Daerah untuk 
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 
Mengingat d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Cirebon Tahun 2023; 
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pemb entukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Prop insi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indone sia Nomor 2851 ); 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Siste m Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Repub lik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lem baran Negara Republik 
Indonesia N omor 44 21); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebag aimana telah diub ah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin tahan Daerah 
(Lem baran Negara Repub lik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5679); 
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Pene tapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebi jakan Keuan gan Negara dan Stab ilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pande mi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka 
menghada pi Ancaman yang memb ahayakan 
Perekono mian Nasion al dan/ a tau Stab ilitas Sistem 
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Repub lik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia 
Nomor 6485); 
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Repub lik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402; 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6323); 
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 136); 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1312); 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) ; 
15. Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 144 7) junto Keputusan Menteri Dal.am Negeri 
Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi 
dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi , dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah; 
16. Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2019 tentang I..aporan dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288) ; 
1 7. Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781) ; 
18. Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781); 
19 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cirebon Tahun 2021 Nomor 1); 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Tahun 2019-202 4 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomo r 7, 
Seri E.5) seba gaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6); 
Menetapkan 21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana 
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten 
Cirebon Tahun 2021 Nomor 93); 
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten 
Cirebon Tahun 2022 Nomor 1); 
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 
Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten 
Cirebon Tahun 2022 Nomor 26). 
MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN 
CIREBON TAHUN 2023 .