Apa substansi hukum dari Pasal 8 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU Nomor )- Tahun 2019?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU Nomor )- Tahun 2019 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, khususnya BAB IV - KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERIKSA, Pasal 8, adalah:

Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk LHP PBB. 
Kegiatan Pemeriksaan didokumentasikan dalam Kertas Kerja 
Pemeriksaan sebagai dasar pembuatan LHP PBB. 
LHP PBB digunakan untuk membuat Nota Penghitungan sebagai dasar 
penerbitan: 
Surat Ketetapan Pajak,apabila ternyata jumlah pajak yang terutang 
lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP 
yang disampaikan oleh Wajib Pajak; 
Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
PBB yang berupa : 
1. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran ,apabila jumlah PBB yang 
dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusn ya terutang; 
2. Surat Pembe ritah uan ,apabila jumlah PBB yang dibayar sama 
dengan jumlah PBB yang seharusn ya terutan g; dan 
3. Surat Ketetapan Pajak,apabila jumla h PBB yang dibayar ternyata 
kurang darijumlah PBB yang seharu snya terutang .