Apa substansi hukum dari Pasal 4 PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor 7 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor 7 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, khususnya BAB II - TATA CARA PENYALURAN ADD DAN PBH, Pasal 4, adalah:

(1) Penyaluran tahap pertama ADD dan PBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a 
dilakukan dengan tahapan: 
a. Rio mengajukan surat permohonan penyaluran ADD dan 
PBH tahap pertama kepada Bupati melalui Kadis PMD 
dengan dilampini dokumen, berupa: 
1)Surat pengantar Camat; 
2)Peraturan Dusun tentang APBDus; 
3)peraturan Dusun tentang laporan 
pertanggungj awaban realisasi pelaksanaan APBDus 
tahun anggaran sebelumnya; 
4)laporaan realisasi kegiatan akhir tahun anggaran 
sebelumnya; 
5)laporan realisasi APBDus tahun anggaran sebelumnya; 
6)file perencanaan dan penganggaran hasil export 
aplikasi Siskeudes yang telah diposting petugas 
Kecamatan; 
7)file penatausahaan tahun anggaran sebelumnya hasil 
export aplikasi Siskeudes; dan 
8)rincian penerima dan besaran siltap serta tunjangan 
jabatan BPD yang dibutuhkan pada tahun berkenaan 
yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Desember 
sesuai APBDus. 
b. Kadis ... 6 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
-6- 
8) rincian penerima dan besaran siltap serta tunjangan 
jabatan BPD yang dibutuhkan pada tahun berkenaan 
yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Desember 
sesuai APBDus. 
b.Kadis PMD mengajukan permintaan penyaluran ADD dan 
PBH Tahap pertama bagi Dusun yang telah melengkapi 
dokumen kepada Kepala BPKAD. 
c.penyaluran siltap dan tunjangan jabatan Rio, Perangkat 
Dusun dan BPD untuk bulan Januari sampai dengan 
bulan Juni kepada Dusun setiap bulannya paling cepat 
pada bulan berkenaan dengan besaran sesuai dengan 
pengajuan Rio. 
(2) Penyaluran tahap kedua ADD dan PBH sebagaimana 
dimaksud daJam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b 
dilakukan dengan tahapan: 
a. Rio mengajukan surat permohonan penyaluran ADD dan 
PBH tahap kedua kepada Bupati melalui Kadis PMD 
dengan dilampiri dokumen berupa: 
1)Surat pengantar Camat; 
2)laporan realisasi ADD dan PBH tahap pertama; 
3)laporan realisasi kegiatan APBDus semester pertama; 
4)laporan realisasi pelaksanaan APBDus semester 
pertama; 
5)file penatausahaan tahun anggaran berjalan hasil 
export aplikasi Siskeudes; dan 
6)rincian penerima serta besaran siltap dan tunjangan 
jabatan Rio, Perangkat Dusun dan BPD yang 
dibutuhkan pada tahun berkenaan yaitu bulan 
Januari sampai dengan bulan Desember sesuai 
APBDus. 
b. Kadis PMD mengajukan permintaan penyaluran ADD dan 
PBH Tahap kedua bagi Dusun yang telah melengkapi 
dokumen kepada Kepala BPKAD. 
c. penyaluran siltap dan tunjangan jabatan Rio, Perangkat 
Dusun clan BPD untuk bulan Juni sampai dengan bulan 
Desember kepada Dusun setiap bulannya paling cepat 
pada bulan berkenaan dengan besaran sesuai dengan 
pengajuan Rio. 
(3) Bagi Dusun yang Rio nya telah berakhir masa jabatan 
dan/atau diberhentikan dan yang bersangkutan belum 
menyelesaikan dokumen pertanggungjawaban penggunaan 
keuangan Dusun, maka dokumen pengajuan penyaluran ADD 
dan PBH tahap pertama sebagannana dimaksud pada ayat (4) 
huruf a, berupa: 
1.Surat pengantar Camat paling kurang berisi keterangan 
bahwa Rio yang telah berhenti belum menyelesaikan 
dokumen pertanggungjawaban penggunaan keuangan 
Dusun; dan 
2.Peraturan Dusun tentang APBDus. 
(4) Dalam hal Rio telah menetapkan Peraturan Dusun tentang 
Perubahan APBDus, maka dokumen yang dilampirkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilengkapi 
dengan: 
1. Peraturan......7 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
-7- 
2.Peraturan Dusun tentang Perubahan APBDus;dan 
3.file anggaran Perubahan APBDus hasil export aplikasi 
Siskeudes yang telah diposting petugas Kecamatan. 
(5) Format surat pengajuan permohonan penyaluran ADD dan 
PBH serta format rincian penerima dan besaran siltap serta 
tunjangan jabatan BPD, sebagaimana tercantum dalam 
lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan 
Peraturan Bupati mi.