Bagaimana redaksi normatif Pasal 2 dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 53 Tahun 2019?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 53 Tahun 2019 tentang KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA, BAB II - PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA, Pasal 2 berbunyi:

(1) Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: 
a. Efisien; 
b. Efektif; 
c. Transparan; 
d. Terbuka; 
e. Bersaing; 
f. Adil/tidak diskriminatif; dan 
g. Akuntabel. 
(2) Makna dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah: 
a. Efisien mempunyai m akna bahwa pengadaan barang/jasa 
harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya 
yang minimum untuk mencari kualitas dan sasaran dalam 
waktu yang ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran 
dengan kualitas yang maksimum; 
b. Efektif mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa 
harus sesuai d engan kebutuhan dan sasaran yan g telah 
ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar -
besarnya; 
c. Transparan mempunyai makna bahwa semua ketentuan 
dan informasi pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan 
dapat diketahui oleh penyedia barang/jasa yang berminat 
serta oleh masyarakat pada umumnya; 
6 d. Terbuka mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa 
dapat diikuti oleh semua penyedia barang/ jasa yang 
memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan 
ketentuan dan prosedur yang jelas; 
e. Bersaing mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa 
dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara 
sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan 
memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh 
barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak 
ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme 
pasar dalam pengadaan barang/jasa; 
f. Adil/tidak diskriminatif mempunyai makna bahwa 
memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon 
penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi 
keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap 
memperhatikan kepentingan nasional; dan 
g. Akuntabel mempunyai makn a bahwa harus sesuai dengan 
aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan 
barang/jasa sehingga dapat dip ertanggungjawabkan.