Apa substansi hukum dari Pasal 9 PERATURAN  BUPATI TANAH  LAUT Nomor 36 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN  BUPATI TANAH  LAUT Nomor 36 Tahun 2022 tentang TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS, khususnya BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI , DAN URAIAN TUGAS, Pasal 9, adalah:

Sub Bidang Perbendahara an dan Pembiayaan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan terkait perbendaharaan dan Pembiayaan. 
Uraian tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 
menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana 
kegiatan dan anggaran Sub Bidang Perbendaharaan dan Pembiayaan; 
menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
penyelenggaraan perbendaharaan dan pembiayaan; 
menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, 
prosedur dan kriteria bidang perbendaharaan dan verifikasi dengan 
berpedoman pada keten tuan peraturan perundang -undangan ; 
mengumpulkan, mengolah, menganalisis , dan menyajikan data 
perbendaharaan dan pembiayaan; 
menyiapkan bahan perumusan kebijakan perbendaharaan dan 
pembiayaan; 
menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan kas daera h, dalam 
hal Penatausahaan Keuangan Daerah; 
menyiapkan bahan dan melaksanakan pemindahbukuan kas daerah, 
melalui SP2D; 
mengkaji ulang hasil verifikasi pengelolaan kas daerah dalam hal 
pemindahbukuan kas melalui SP2D; 
melaksanakan penelitian dokume n SPP dan SPM untuk diterbitkan 
SP2D; 
melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan SPM 
dan pengeluaran SP2D; 
14 
melaksanakan pemeriksaan, SP2D untuk diterbitkan penguji SP2D; 
melaksanakan penyusunan laporan pembayaran gaji kepada instansi 
terkait; 
menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas 
yang terkait dengan pengelolaan kas; 
melaksanakan pengecekan pemrosesan restitusi/pengembalian 
kelebihan penerimaan; 
melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi 
pengeluaran kas berdasarkan SP2D; 
melaksanakan penerbitan SP2D restitusi/pengembalian kelebihan 
penerimaan; 
memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank 
dan/atau lembaga keuangan lainnya y ang telah ditunjuk; 
menyimpan uang daerah; 
melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah; 
menyiapkan, menyetor dan melaporkan data Jaminan Kecelakaan 
Kerja ( JKK), Jaminan Kematian ( JKM) dan Asuransi Kesehatan 
Aparatur Sipil Negara (ASN); 
melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan 
pendokumentasian kegiatan Sub Bidang Perbendaharaan dan 
pembiayaan; 
mengumpulkan bahan -bahan pembinaan dan pelaksanaan 
administrasi pembiayaan daerah 
pengawasan pelaksanaan dan pelap oran pertanggungjawaban 
pembiayaan daerah; 
menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan 
pelaksanaan kegiatan pembinaan manajemen pengawasan dan 
pengendalian ketatausahaan pembiyaan daerah; 
menyiapkan bahan, melaksanakan sosialisasi kebijak an dan petunjuk 
teknis yang berkaitan dengan pembiayaan; 
menyiapkan pelaksanaan investasi jangka panjang dan jangka pendek 
atas nama Pemerintah Daerah; 
aa. menyiapkan dan menatausahakan pelaksanaan pinjaman dan 
pemberian pinjaman; 
bb.melaksanakan pengelolaan belanja bunga, belanja subsidi, belanja 
bantuan keuangan, belanja bagi hasil, dan belanja tidak terduga serta 
pengelolaan dana cadangan; 
cc. melaksanakan dan mengoordinasikan penyertaan modal di lembaga 
keuangan; 
dd.menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi 
terkait dalam peningkatan kualitas penatausahaan pembiayaan 
daerah; 
ee. menyimpan dokumen pembiayaan Pemerintah Daerah; 
ff. menyiapkan bahan dan menyusun laporan jumlah pembiayaan 
Pemerintah Daerah; 
gg. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi 
kegiatan pembinaan administrasi Pembiayaan Daerah; 
15 
 
hh.mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi 
permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang 
berkaitan dengan pembinaa n administrasi pembiayaan daerah; 
ii. menyiapkan bahan dan melaksanakan petunjuk operasional 
pengelolaan hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga; dan 
jj. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan 
kewenangannya. 
 
Bagian Ke empat 
Bidang Akuntansi