Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor MOR Tahun 2016 Pasal 20?
Dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor MOR Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA, Pasal 20 mengatur sebagai berikut:

huruf c,mempunyai tugas menyiapkan bahan
perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Pajak Bumi
dan Bangunan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
Bagian Kelima
Bidang Pajak Daerah Lainnya
Pasal22
(1)Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas merencanakan dan
melaksanakan pengelolaan Pajak Daerah Lainnya meliputi Pajak Hotel,
Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan,
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah,
dan Pajak Sarang Burung Walet.
(2)Bidang Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin
oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan.
Pasal23
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22ayat (1),
Bidang Pajak Daerah Lainnya menyelenggarakan fungsi:
a.Penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pajak daerah
lainnya;
b.Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pajak daerah lainnya
c.Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang
pengelolaan pajak daerah lainnya;
d.Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengelolaan pajak daerah lainnya;
e.Pengkordinasian pelaksanaan pengelolaan pajak daerah lainnya;
f.Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pajak daerah
lainnya;
g.Pelaksanaan dukungan administrasi dibidang pengelolaan pajak daerah
lainnya;
h.Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Pasal24
(1)Bidang Pajak Daerah Lainnya terdiri dari:
a.Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;
b.Sub Bidang Penetapan dan Keberatan
c.Sub Bidang Penagihan
(2)Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh Kepala Sub
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pajak Daerah Lainnya.
Pasal25
a.Sub Bidang Pendataan dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal24
huruf a,mempunyai tugas menyiapkan bahan perencaanan dan
pelaksanaan pendataan, perhitungan dan penilaian pajak daerah lainnya.
b.Sub Bidang penetapan dan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24ayat (1)huruf b,mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan
pelaksanaan penetapan dan pengaduan keberatan atas pajak daerah
lainnya.
c.Sub Bidang Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal24 ayat (1)huruf
c,mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan
penagihan pajak daerah lainnya.
Bagian Keenam
Bidang Retribusi Daerah, Dan Pendapatan Lainnya
Pasal26
(1)Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya mempunyai tugas merumuskan
konsep dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis pendapatan
daerah yang bersum ber dari retribusi daerah, pengelolaan hasil kekayaan
daerah dan lain-lain PAD, dana perimbangan dan pendapatan lainnya
sesuai dengan kewenangannya;
(2)Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan;
Pasal27
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26ayat (1),
Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya menyelenggarakan fungsi:
a.penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan retribusi
daerah, pengelolaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD, serta dana
perimbangan dan pendapatan lainnya;
b.penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan retribusi
daerah, pengelolaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD dana
perimbangan dan pendapatan lainnya yang sah; ,
c.penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di
bidang pengelolaan retribusi daerah, pengelolaan hasil kekayaan daerah dan
lain-lain PAD, dan pendapatan lainnya;
d.penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pemantauan evaluasi,
dan pelaporan dibidang pengelolaan retribusi daerah, pengelolaan hasil
kekayaan daerah dan lain-lain PAD, dana perimbangan dan pendapatan
lainnya;
e.Penyiapan bahan untuk pengembangan potensi retribusi, pengelolaan hasil
kekayaan daerah dan lain-lain PAD, dana perimbangan dan pendapatan
lainnya;
f.pengkordinasian pelaksanaan pengelolaan retribusi daerah, pengelolaan
hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD, dana perimbangan dan
pendapatan lainya;
g.pelaksanaan dukungan administrasi dibidang pengelolaan retribusi daerah,
pengelolaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD, dana perimbangan
dan pendapatan lainnya;
h.pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Pasal28
(1)Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya terdiri dari:
a.Sub Bidang Retribusi Daerah;
b.Sub Bidang Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah dan Lain-Lain PAD; dan
c.Sub Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya.
(2)Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh Kepala Sub
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya.
Pasa129
a.Sub Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28ayat
(1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan,
pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran, pendataan, perhitungan,
penetapan, penagihan dan pelaporan pendapatan dibidang retribusi
daerah;
b.Sub Bidang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-Lain PAD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28ayat (1)huruf b,mempunyai tugas
menyiapkan bahan perencanaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan
inventarisasi, pendataan, perhitungan, dan pelaporan dana hasil
pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah;
c.Sub Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28ayat (1)huruf c,mempunyai tugas menyiapkan
bahan perencanaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan inventarisasi,
pendataan, perhitungan, penggunaan dan pelaporan dana perimbangan dan
dana pendapatan daerah lainnya;
.'
Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Badan
Pasa130
(1)Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis
operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu dilapangan.
(2)Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibedakan dalam dua klasifikasi yaitu terdiri dari :
a.Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah Kelas Auntuk mewadahi beban
kerja yang besar.
b.Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah kelas Buntuk mewadahi beban
kerja yang keeil.
(3)Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Badan.
(4)Unit Pelaksana Teknis Badan Kelas Asebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a,terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan
Fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit
Pelaksana Teknis Badan.
(5)Unit Pelaksana Teknis Badan Kelas Bsebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b,terdiri atas Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana
Teknis Badan
(6)Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan
fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati setelah dikonsultasikan seeara tertulis kepada Gubernur
Bagian KedeZapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasa131
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
teknis Badan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
Pasa132
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 31,
terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(3)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati
dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala
Badan dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan;
(4)Jumlah jabatan fungsional sebagaimana pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban ketja;
(5)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana pada ayat (1), diatur
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional pada Badan diatur
dengan Peraturan Bupati.
1 '
BABIV
TATAKERJA
Pasal33
(1)Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok
tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi dilingkungan Pemerin tah Kabu paten serta dengan instansi lain
diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang
dan Kepala Sub Bagiarr/Kepala Sub Bidang menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi
lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing
(3)Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten
wajib melaksanakan pengawasan melekat
Pasal34
Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing
dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal35
Kepala Badan bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
Pasal36
Sekretaris, Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-
masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
Pasal37
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah
dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.
Pasa138
Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula
kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.
Pasa139
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Kepala Satuan
Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada
bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
I,1' ...
Pasa140
(1)Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas
kepala Badan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
(2)Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Badan dapat
menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk
mewakili Kepala Badan.
Pasal41
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat
dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-
kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
BABVI
KEPANGKATAN, ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN