Jelaskan isi kandungan Pasal 21 dari PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG Nomor G Tahun 2022.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG Nomor G Tahun 2022 tentang PENYEDIAAN, PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, ketentuan pada BAB VI - PENYIDIKAN, Pasal 21 berbunyi:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap 
pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini. 
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah: 
a. menenma, mencari, mengumpulkan dan meneliti 
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang PSU agar keterangan atau laporan 
tersebut menjadi lengkap danjelas; 
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana di bidang PSU; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana 
di bidang prasana, sarana, dan utilitas; 
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen 
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di 
bidang PSU; 
e. melakukan pengeledahan untuk mendapa tkan bahan 
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen 
lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti 
terse but; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang 
PSU; 
g. men yuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
menin ggalkan ruangan atau tempat pada saat 
peme riksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf e; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 
pidana di bidang PSU; 
i. meman ggil orang untuk dideng ar keterangann ya dan 
diperiksa sebagai tersangk a atau saks i; 
j. menghentikan penyidikan; dan 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelan caran 
penyidikan tindak pidana di bidang PSU menuru t 
hukum yang bertanggu ngja wab. 
(3) Penyidik sebag aimana dimak sud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
men yampaikan hasil penyidikann ya kepada Penuntut 
Umum melalui Penyidik Pejabat Palisi Negara Republik 
Indonesia , sesuai dengan ketent uan pera turan 
perundang -undangan.·