Bagaimana redaksi normatif Pasal 45 dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018?
Norma hukum dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Ber basis Elektronik , mak a, Pasal 45 berbunyi:

(2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian 
proses pengumpulan, pengolahan , penyimpanan , 
penggunaan , dan alih pengetahuan dan teknologi yang 
dihasilkan dalam SPBE . 
(3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada 
dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen 
pengetahuan SPBE . 
(4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan , SKPD 
berkoordinasi dan dapat melakukan konsultas i dengan 
Dinas . -32- • 
(2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian 
proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan 
SPBE , dan pengelolaan Aplikasi SPBE . 
(3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada 
merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan , 
gangguan, masalah , permintaan , dan perubahan Layanan 
SPBE dari Pengguna SPBE . 
(4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) meru pakan kegiatan pendayagunaan dan 
pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE . 
(5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada 
merupakan kegiatan pembangunan dan 
pengembangan aplikasi yang berpe doman pada siklus 
pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE . 
(6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada 
dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen 
Layanan SPBE. 
(7) Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE , 
maka : 
a. setiap SKPD menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau 
membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas 
dan fungsi se bagai tekn isi TIK sekaligus Service Desk 
Ti.er l; dan 
b. dinas membentuk unit sebagai Service Desk Tier 2. 
(8) Service Desk Ti.er 1 sebagai mana dimaksu d dalam ayat (7) 
huruf a bertanggung -jawab untuk men yelesaikan berbagai 
permasalahan layanan SPBE di tingkat SKPD. 
(9) Dalam hal Service Desk Ti.er 1 tidak mampu men yelesaikan 
permasalahan layanan SPBE di tingkat SKPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8), maka Service Desk Ti.er 1 
menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke 
Service Desk Tier 2. 
( 10) Service Desk Ti.er 2 bertanggung-jawab menyelesaikan 
permasalahan layanan SPBE yang tidak mampu 
diselesaikan Service Desk Tier 1. 
( 11) Dinas melakukan koordinasi dan su pervisi an tara Servic e 
Desk Tier 1 di masing-masing SKPD dengan Servic e Desk 
Ti.er 2 di Dinas . -33- 
( 1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas : 
a. audit Infrastruktur SPBE; 
b. audit Aplikasi SPBE ; dan 
c. audit Keamanan SPBE . 
(2) Audit Teknologi Infonnasi dan Komunikasi meliputi 
pemeriksaan hal pokok teknis pada: 
a. pene rapan tata Kelola dan manajemen teknologi 
infonnasi dan komunikasi; 
b. fungsionalitas teknologi infonnasi dan komunikas i; 
c. kinerja teknologi infonnasi dan komunikasi yang 
dihasilkan ; dan 
d. aspek teknologi infonnasi dan komunikasi lainn ya. 
(3) Audit eksternal Teknologi Infonnasi dan Komun ikasi 
dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi 
Infonnasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga 
pelaksana Audit Teknologi Infonnasi dan Komunikasi yang 
terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(4) Audit eksternal Teknologi Infonnasi dan Komunikas i 
dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal yang memiliki 
sertifikasi . 
(5) Audit Internal Teknologi Infonnasi dan Komunikasi 
dilakukan oleh Tim Auditor TIK internal Pemerintah 
Daerah . 
(6) Bupati menetapkan Tim Auditor TIK internal Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui 
Keputusan Bupati . Bagian Kesatu 
Um um