Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KUTAT TIMUR Nomor 20 Tahun 2021 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KUTAT TIMUR Nomor 20 Tahun 2021 tentang SlSTEM PENGELOLAAN SATU DATA DAERAH, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai 
penyelenggara Pemerintahan Daerah 
pelaksanaan urusan pemerintahan unsur 
yang memimpin 
yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur. 
4. Dinas Komunikasi dan lnformasi yang sclanjutnya disebut 
Diskominfopcrstik adalah Dinas Komunikasi, lnformasi, 
Persandian, dan Statistik Kabupaten Kutai Timur. 
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang 
selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur. 
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut BPS Kutim 
adalah Sadan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur. 
7. Satu Data Indonesia di tingkat pusat adalah kebijakan tata 
kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang 
akurat, mutakh ir, terpadu, dan dapat 
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi­ 
pakaikan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah 
rnelalui pemenuhan Standar Data, Metadata, 
lnteroperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi 
dan Data lnduk. 
8. Satu Data Tingkat Derah yang selanjutnya disebut SOD 
adalah tersedianya data dan informasi yang seragarn, 
lengkap, actual, valid dan akuntabel, yang dikelola dalam 
satu sistem yang terintegrasi untuk kepentingan 
Kabupaten Kutai Timur. 
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi 
berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, 
isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang 
merepresentasikan keadaan sebenarnya a tau 
menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. 
10. Data ... 
-4- 
10. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang 
karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang 
diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, 
penyajian, dan analisis. 
11. Statistik Sektoral adalah kegiatan statistik yang 
pernanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 
instansi pemerintah tertcntu dalam rangka 
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas 
pernbangunan yang merupakan tugas pokok instansi 
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. 
12. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, 
dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam 
dan/ a tau buatan manusia yang berada di bawah, pada, 
atau di atas permukaan bumi. 
13. Standar Data adalah standar yang mendasari Data 
tertentu. 
14. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan 
format yang baku untuk menggambarkan Data, 
menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, 
penggunaan, dan pengelolaan inforrnasi Data. 
15. lnteroperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk 
dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling 
berin teraksi. 
16. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang 
mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau 
norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang 
bersifat unik. 
17. Forum Satu Data Ka bu paten Kutai Timur yang selanjutnya 
disebut Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan 
koordinasi Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan 
Satu Data Indonesia. 
18. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar 
Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya 
yang disepakati dalam Forum Satu Data. 
19. Portal ... 
- 5 - 
19. Portal Satu Data Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya 
disebut Portal Satu Data adalah portal yang dikembangkan 
oleh Diskominfoperstik sebgai media bagi-pakai Data antar 
instansi di Kabupaten Kutai Timur yang dapat diakses 
melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 
20. Pembina Data adalah Pernerintah Daerah yang diberikan 
penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini. 
2 I. Waii Data Daerah adaiah unit pada Pemerintah Daerah 
yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, 
dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen 
Data, serta rnenyebarluaskan Data. 
22. Produsen Data adalah unit pada Pernerintah Daerah yang 
menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai 
dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan. 
23. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, 
perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang 
menggunakan Data. 
2. ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: