Apa norma yang terkandung dalam Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018?
Substansi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Ber basis Elektronik , mak a, khususnya , Pasal 30, memuat:

Pasal 29 sampai 24- J 
f. audit Keamanan Sistem Elektron ik; 
g. audit keamanan pelaksanaan sistem manajem en; 
h. literasi Keamanan Informasi dalam rangka peningk atan 
kesadaran Keamanan Informas i dan pengukuran 
tingkat kesadaran Keamanan Informasi di lingkungan 
Pemerintah Daerah dan Publik ; 
1. peningkatan kompetensi sumb er daya manusia di 
Bidang Persandian dan Keamanan Informasi ; 
J. peng elolaan pusat operasi Pengamanan lnformas i; 
k. penanganan insid en Keamanan Sistem Elektro nik; 
1. forensik digital ; 
m. perlindungan Informasi pada kegiatan penting 
pemerintah daerah melalui teknik pengamanan 
gelombang frekuensi atau sinyal; man ajemen ( 1) Dinas melaksanakan Pen yediaan Layanan Keam anan 
Informasi . 
(2) Jenis Layanan Keamanan Informas i sebagaimana 
dimak sud pada ayat (1) meliputi : 
a. identifi kasi kerentanan dan penilaian risiko terhad ap 
Sistem Elektronik ; 
b. asistensi dan fasilitas i penguatan keamanan Sistem 
Elektronik ; 
c. penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi 
Sistem Elektronik dan dokumen elektronik ; 
d. perlindungan Informasi melalui penyediaan perangkat 
teknologi Keamanan Informasi dan jaring komunikas i 
sandi; 
e. fasilitasi sertifikasi penerap an 
pengamanan Sistem Elektronik ; Pasal 32 (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikas i dan 
validasi. 
(6) Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiati on) sebagaim ana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui pener apan 
tanda tang an digital dan jaminan pihak ketiga terperca ya 
melalu i penggunaan sertifikat digital . -25- ) " 
Layanan SPBE yang menduk ung tata laksana internal 
birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan 
akuntabillitas Pemerintah Daerah . 
(3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hurufb merupakan Layanan SPBE 
yang mend ukung pelaksanaan pela yanan pu blik di 
Pemerintah Daerah . berbasis ( 1) Layanan SPBE terdiri atas : 
a. layanan administrasi pemerintahan 
elektronik ; dan 
b. layanan publik berbasis elektronik . 
(2) Layanan admini strasi pemerintahan berbasis elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pasal 34 Bagian Kesepuluh 
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (1) Setiap SKPD harus menerapkan Keamanan SPBE . 
(2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan men yelesaikan 
permasalahan Keamanan SPBE , pimpinan SKPD dapat 
melakukan konsultasi dan atau koordinasi dengan Dinas . 
(3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar 
teknis dan pros edur Keamanan SPBE . Pasal 33 n. perlindungan Informasi pada aset/fa silitas penting 
rnilik atau yang akan digunakan pemerintah daerah 
melalui kegiatan kontra penginderaan; 
o. konsultasi Keamanan Informasi bagi Pengguna 
Layanan ; dan/ a tau 
p. jenis Layanan Keamanan Informasi lainn ya. -26- 
(1) Pemerintah Daerah harus menyediakan layanan publik 
berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
huruf b. 
(2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan di bidang : 
a. pengaduan pela yanan publik ; 
b. data terbuka ; 
c. jaringan dokumentasi dan informasi hukum ; dan Pasal 36 Paragraf 2 
Layanan Pu blik Ber basis Elektronik a. perencanaan ; 
b. penganggaran ; 
c. keuangan; 
d. pengadaan barang dan jasa ; 
e. kepegawaian ; 
f. kearsipan dinamis ; 
g. pengelolaan barang milik daerah ; 
h. pengawasan internal pemerintah ; 
1. akuntabilitas kinerja organisasi ; 
J. kinerja pegawai; dan 
k. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal 
birokrasi pemerintahan. 
(3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik 
diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan 
Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. (1) Pemerintah Daerah harus men yediakan layanan 
admin istrasi pemerintahan berbasis elektr onik 
sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huru f a. 
(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan 
yang mendukung kegiatan di bidang: Pasal 35 Paragraf 1 
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik -27- 
(1) Manajemen SPBE meliputi : 
a. manajemen risiko ; 
b. manaj emen keamanan informasi ; 
c. manajemen data; 
d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikas i; 
e. manajemen sumber daya manusia ; Bagian Kesatu 
Um um