Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BA NGKA SELATAN Nomor 8.A Tahun 2020.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BA NGKA SELATAN Nomor 8.A Tahun 2020 tentang MEKANISME PEMAKAIAN GEDUNG SERBA GUNA, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 
 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. 
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjut nya disingkat 
OPD adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah 
daerah Kabupaten Bangka Selatan. 
5. Bendahara Umum Daerah yang se lanjutnya disingkat BUD 
adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak 
dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah dan 
ditetapkan oleh Bupati Bangka Selatan. 
6. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menantausaha kan dan mempertanggungjawabka n uang 
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 
OPD yan g ditetapkan oleh Bupati Bangka Selatan. 
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang 
daerah yang ditetapkan o leh Bupati Bangka Selatan untuk 
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar 
seluruh pengeluaran daerah. 
8. Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut Retribusi 
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. 
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang – 
undangan . 
10. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan 
yang menurut peraturan perundang -undangan diwajibkan 
untuk melakukan pemb ayaran retribusi, termasuk 
pemungut atau pemotong retribusi tertentu . 
11. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut 
pengelola barang adalah Sekretaris Daerah yang karena 
jabatannya berwenang dan bertanggung jawab menetapkan 
kebijakan dan pedom an serta melakukan pengelolaan 
barang milik daerah . 
 
 
 
 
 
 
 
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha M ilik 
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak invest asi kolektif dan bentuk 
usaha tetap . 
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan 
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan 
pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan 
penyetoranny a. 
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SSRD adalah surat setoran penerimaan retribusi ke Kas 
Daerah . 
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah , yang selanjutnya 
disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang 
menentukan bes arannya jumlah pokok retribusi yang 
terutang. 
16. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pungutan 
sebagai pembayaran atas jasa penggunaan, pemakaian dan 
pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai 
oleh Pemerintah Daerah dan yang ditujukan untuk 
dikom ersilkan. 
17. Transaksi Tunai yang selanjutnya disebut tunai adalah 
transaksi yang menggunakan instrumen berupa uang 
kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang 
logam. 
18. Unit Kerja Pengelola Gedung Serba Guna adalah suatu unit 
kerja yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati 
yang bertugas untuk mengelola Gedung Serba Guna. 
19. Tanda bukti penyetoran adalah tanda bukti transaksi 
setoran yang dilakukan oleh penyetor. 
20. 1 (satu) hari merupakan waktu jam kerja yang dimulai pada 
pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. 
21. Tanda bukti pembayaran adalah tanda bukti transaksi 
pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang membayar.