Apa bunyi lengkap Pasal 2 dalam NOMOR 36 TAH UN 2022 Nomor 50 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam NOMOR 36 TAH UN 2022 Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penyederhanaan Struktur Or ganis asi pada Instans i, pada , Pasal 2 dinyatakan:

BAB II 
BENTU K, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH 9. Keuangan Negara adalah se mua hak dan kewajiban Negara yang dapat 
dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun 
barang yang dapat dijad ihkan milik Negara berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut; 
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disebut APBN 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang disetujui oleh 
dewan perwakilan rakyat daerah dan belanja daerah; 
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD 
adalah rencana keuanagan tahunan pemeri ntahan daerah; 
12. Belanja Daerah adalah kewajiban peme rintah daerah yang diakui sebagai 
pengurangan nilai kekayaan bersih ; 
13. Pendapatan Daerah adalah hak peme rintah daerah yang diakui sebagai 
pengurangan nilai kekayaan bersih ; 
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutn ya disingkat ASN adalah profes i bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemeri ntah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada intansi pemeri ntah; 
15. Jabatan Struktural adala h suatu keduduk an yang menunjukan tugas , 
tanggung jawa b, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
rangka memi mpin suatu Organi sasi Negara; 
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanj utnya disingkat UPTD adalah 
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau 
kegiatan tekn is penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah ; 
17. Kelom pok Jabatan Fungs ional adalah sekelompo k jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsion al yang 
berdasarkan pada keahlian dan keteram pilan tertentu. - 5 - 
Sadan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
melaksanakan fungsi p enunjang urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah . Pasal 6 (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan 
Pem erintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
(2) Badan Keuangan dan Aset Daerah dipim pin oleh Kepala Badan yang 
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawa b kepada Bupati melalui 
Sekr etaris Daerah . Bagian Kesatu 
Kedu dukan Organisasi