Menurut PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 72 Tahun 2020, apa isi dari Pasal 5?
Pasal Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 72 Tahun 2020 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, pada BAB IV - PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN BERUSAHA, menyatakan:

(1) Bupati mendelegasikan kewenangan Perizinan 
Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas 
dalam rangka pelayanan : 
 a. Perizinan Berusaha dengan s istem OSS; 
 b. Perizinan Non Berusaha dengan siCantik Cloud; 
 c. Penandatanganan Perizinan Non Berusaha dan 
Perizinan yang lain yang menjadi komitmen Izin 
Operasional/ Komersial. 
 (2) Kepala DPMNakertrans bertanggung jawab atas 
pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1).