Apa yang diatur dalam PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 128/PMK.07 Tahun 1945 pada Pasal 18?
Berdasarkan PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 128/PMK.07 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 190/PMK.07 /2021 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

(1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA 
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana 
Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran 
dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), 
dengan ketentuan: 
a. tahap I berupa: 
1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan 
2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; 
b. tahap II berupa: 
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; 
dan 
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan 
rata-rata realisasi penyerapan paling rendah 
sebesar 50% (lima puluh persen) dan 
rata-rata capaian keluaran menunjukkan 
1 
jdih.kemenkeu.go.id
- 4 -
paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima 
persen) dari Dana Desa tahap I yang telah 
disalurkan; dan 
c. tahap III berupa: 
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II 
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan 
paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh 
persen) dan rata-rata capaian keluaran 
menunjukkan paling rendah sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa 
tahap II yang telah disalurkan; dan 
2. laporan konvergensi pencegahan stunting 
tingkat Desa tahun anggaran 2021. 
(2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
ketentuan: 
a. tahap I paling lambat tanggal 31 Agustus 2022; 
b. tahap II paling lambat tanggal 27 September 
2022;dan 
c. tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah 
akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(3) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa 
mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana 
Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima 
dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali 
kota secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), dengan 
ketentuan: 
a. tahap I berupa: 
1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan 
2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; 
dan 
b. tahap II berupa: 
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; 
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan 
rata-rata realisasi penyerapan paling rendah 
sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata 
capaian keluaran menunjukkan paling 
rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) 
dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; 
dan 
3. laporan konvergensi pencegahan stunting 
tingkat Desa tahun anggaran 2021. 
(4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan 
ketentuan: 
a. tahap I paling lambat tanggal 31 Agustus 2022; 
dan 
b. tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah 
akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
' 
jdih.kemenkeu.go.id
- 5 -
(5) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 
2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hurufb dan ayat (3) hurufb 
ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga 
penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan 
bulan kedua belas tahun anggaran 2021. 
(6) Desa di 35 (tiga puluh lima) kabupaten prioritas 
yang melaksanakan tambahan BLT Desa tahun 
anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat 
(3) huruf b, dan ayat (5) ditambahkan perekaman 
realisasi pembayaran tambahan BLT Desa. 
(7) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa 
tahun anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, 
selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
huruf b dan ayat (3) huruf b, ditambahkan 
dokumen persyaratan berupa: 
a. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala 
Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga 
penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi 
kriteria; atau 
b. surat pernyataan kepala Desa yang menyatakan 
bahwa anggaran Dana Desa tidak mencukupi 
untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga 
penerima manfaat yang telah terdata dan/ a tau 
telah ditetapkan karena: 
1) terdapat penurunan anggaran Dana Desa 
setiap Desa yang ditetapkan berdasarkan 
peraturan bupati/wali kota mengenai rincian 
Dana Desa setiap Desa; dan/ atau 
2) Desa terkena sanksi penghentian penyaluran 
Dana Desa akibat kepala Desa dan/atau 
perangkat Desa melakukan penyalahgunaan 
Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka. 
(8) Bupati/wali kota bertanggung jawab untuk 
menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh 
Desa, dan wajib disampaikan pada saat 
penyampaian dokumen persyaratan penyaluran 
tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD. 
(9) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat 
(3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata 
persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan 
setiap Desa. 
( 10) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb angka 
2 dan huruf c angka 1, serta ayat (3) huruf b angka 
2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, 
kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan 
keluaran, dan capaian keluaran. 
(11) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (10) belum memenuhi kebutuhan input 
data, bupati/wali kota menyampaikan permintaan 
jdih.kemenkeu.go.id
-6 -
perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran 
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk 
dilakukan pemutakhiran. 
(12) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (11) mengacu pada ketentuan yang 
ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. 
(13) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada 
bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring 
nasional Bank Indonesia dan/ atau Bank Indonesia 
real time gross settlement sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(14) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (13), bupati/wali kota 
menyampaikan perubahan RKD kepada KPA 
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana 
Desa. 
(15) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilaksanakan 
berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan mengenai pengelolaan data 
supplier dan data kontrak dalam sistem 
perbendaharaan dan anggaran negara. 
(16) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan 
dengan surat pengantar yang ditandatangani paling 
rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pengelolaan 
keuangan Daerah atau pimpinan organisasi 
perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemberdayaan masyarakat Desa. 
(17) Pimpinan organisasi perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (16) ditunjuk oleh 
bupati/wali kota. 
(18) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan 
disampaikan dalam bentuk dokumen 
digital (softcopy). 
(19) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (16) diolah dan dihasilkan melalui 
aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan 
dan anggaran negara. 
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (9) Pasal 33 diubah, di 
antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni 
ayat (la), di antara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan 5 
(lima) ayat, yakni ayat (9a), ayat (9b), ayat (9c), ayat (9d), 
dan ayat (9e), serta ayat (10) diubah, sehingga Pasal 33 
berbunyi sebagai berikut: