Apa norma yang terkandung dalam Pasal 25 PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 55 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 55 Tahun 1945 tentang , khususnya BAB V - INDIKATOR PELEMBAG AAN PUG, Pasal 25, memuat:

Pendanaan pelembagaan PUG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan d an Belanja Desa, serta sumber lain 
yang sah d an tidak mengi kat sesuai dengan kete ntuan peraturan 
perundangundan gan. - 16 - 
Konsep gender dan jenis kelamin (sex) merupakan dua konsep yang 
berbeda namun sama-sama menjelaskan perbedaan antara perempuan dan laki­ 
Iaki. Pengertianjenis kelamin (sex) merujuk pada perbedaan atribut fisik laki-Iaki 
dan perempuan seperti perbedaan kromosom, alat kelamin, dan reproduksi, 
hamil, melahirkan, menyusui, menstruasi serta perbedaan karakteristik fisik 
sekunder seperti rambut, pertumbuhan buah dada, perubahan suara , dan 
seterusnya. Konsep jenis kelamin menjelaskan mengenai kodrat Tuhan yang 
telah memberikan ciri fisik yang berbeda antara laki-Iaki dan perempuan. Kodrat 
fisik tersebut tidak dapat dipertukarkan dan dimiliki sama oleh laki-Iaki dan 
perempuan di seluruh tempat dan budaya, serta dimiliki sejak lahir hingga 
meninggal dunia. Jenis kelamin tersebut bersifat kodrati, universal, dan kekal. 
Sedangkan konsep gender merupakan hasil konstruksi sosial yang diciptakan 
oleh manusia, yang sifatnya tidak tetap, berubah-ubah, serta dapat dialihkan 
dan dipertukarkan dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya menurut 
waktu, tempat dan budaya setempat. Konsep gender diciptakan oleh keluarga 
dan atau masyarakat, yang dipengaruhi oleh budaya, interpretasi pemuka 
agama, dan diturunkan secara turun temurun dari generasi ke generasi . 
Perbedaan peran yang dijalankan oleh laki-Iaki dan perempuan menghasilkan 
perbedaan gender. Peran gender mempengaruhi pola relasi antara perempuan 
dan laki-Iaki yang disebut sebagai relasi gender. Nilai-nilai sosial budaya tempat 
laki-Iaki dan perempuan tersebut hidup memberikan atribut -atribut sosial 
kepada laki-Iaki dan perempuan. 
Atribut ini disebut gender, yang sifatnya kontekstual dan bisa berubah . 
Atribut sosial ini kemudian menjadi dasar dalam pembagian kerja dan peran 
dalam masyarakat tersebut . 
Gender menjadi isu karena membawa berbagai kesenjangan dalam situasi 
laki-Iaki dan perempuan dalam berbagai bidang yang berupa subordinasi , 
marqinalisasi , beban ganda , kekerasan pada perempuan serta pelabelan 
(stereotype). Intinya, gender menjadi masalah apabila terjadi ketidakadilan bagi 
laki-laki dan perempuan , antara lain: A. KONSEP GENDER I. KONSEP GENDER , PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN , PPRG DAN 
KATEGORI ARG . YANG DAN PENGANGGARAN 
RESPONS IF GENDER LAM PI RAN 
PERA TURAN BUPATI KOLA.KA 
NOMOR 5 S TAHUN ~ g.?. 
TENT ANG 
PEDOMAN PELEMBAGAAN 
PENGARUSUTAMAAN GENDER 
DAN PENERAPAN PERENCANAAN - 17 - 
Undang -Undang Dasar Negara Republik Indo nesia menjamin hak setiap warga 
negar anya (perempu an clan laki-Iaki] untuk menikm ati dan berpartisipasi dalam 
pem bangunan di berbagai bidang. Namun , ternyata dalam hal perol ehan akses , 
manfaat, dan partisi pasi dalam pembangu nan, serta kendali (control) terha dap 
sumbe rdaya, masih terdap at kesenjangan antara pend uduk perempuan clan laki-Iaki. A.1 Mengidentifikasi lsu Gender dalam Pembangunan Jenis Kelamio Gender 
Menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan Menyangkut pembedaan peran, fung si, 
perempuan , khususnya pad a bagian-bagian a lat tangg ung awab laki-laki dan peremp uan 
reprodu ksi. sebagai hasil kesepakatan a tau hasil 
konstruksi (bentukan) masyarakat. 
Peran reproduks i tidak dapat berubah: Peran sosial dapat beruba h: 
Seka li menjadi perempuan dan mernpunyai rahim, Peran perempuan sebag ai ibu rumah 
maka selamanya akan menjadi perempuan dan tangga dapat berubah menjadi peran 
sebaliknya . pencari nafkah 
Peran reproduksi tidak dapat dipertukar kan: Peran sosial dapat dipertukarka n: 
Tidak mungkin laki-Iaki melahirkan dan Untuk saat-saat tertentu, bisa saja suami 
peremp uan membuahi. tidak memiliki pekerjaan sehingga tin ggal 
di rum ah men gurus rum ah tangg a, 
sementa ra istri bertukar peran untuk 
bekerja mencari nafkah bahk an sampai ke 
luar negeri. 
Peran reproduks i berlaku sepanjan g masa Peran sosiaJ bergantu ng pada masa dan 
keadaan 
Peran reproduksi berlaku di mana saja. Pe ran sosia l bergantung pad a buday a 
masyara kat terte ntu. 
Peran re produksi berlaku bagi semua kelas/strata Peran sosial berbeda antara satu 
sosial. kelas/strata sosial dengan kelas/strata 
sosial lainnya. 
Peran reproduksi berasal dan Tuhan atau bersifat Peran sosia l merupaka n hasil buatan 
kodrati. manusia, dan tidak bersifat kodrati. Tabel 1: Perbedaan Jenis Kelamin dan Gender a. Salah satu jenis kelamin dirugikan; 
b. Salah satu jenis kelami n dibe dakan derajatnya; 
c. Salah satu jenis ke lamin dianggap tidak caka p di banding dengan jenis 
d. kelamin lain; 
e. Salah satu jenis kelamin diperlaku kan lebih rendah . 
Perbedaaan antara konsep gen der dan jenis kelamin dapat dilihat dalam 
tabe l 1 berikut: 
Indikalor kese laraan gender antara lain: 
a. Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indicator komposit. 
yang menggab ungkan tiga aspek pent ing, yaitu peningkatan kualilas fisik 
(kesehatan ), intelektualitas (pen didikan), dan kemampuan ekonominya 
(daya beli) seluruh komponen masyarakat dalam kurun waktu tertentu. 
b. Indikator tingkat dampak : indikator yang bersifat makro yang 
biasanya mengacu pada indikator yang disepakati secara nasional, 
misalnya: 
}.> Indeks Pembangunan Gender (Gender Deve lopment Index - GDI) 
merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan 
manusia untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia 
antara laki-Iaki dan perempuan. Variabel GDI: angka harapan hidup, 
pendid ikan, pendapatan . 
}.> Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Measures GEM) 
merupakan indeks yang mengukur peran aktif perempuan dan 
kehidupan ekonomi dan polilik. variabel GEM: partisipasi perempuan A.2 Memahami kesetaraan gender dalam pembangunan 
Laki-laki dan perempuan memi liki dan menda patkan penghargaan yang setara 
sebagai manusia di dalam berbagai aspek kehidu pan dan sama-sama mendapatkan 
akses, mampu berpartisipasi dan memiliki kontro l serta mendapatkan manfaat 
dari intervens i pembangunan. 
A.3 Indikator Kesetaraan Gender Indentifikasi fakta dan fenomena kesenjangan gender, sebab kesenjangan dan 
faktor penduku ng terkait dengan urusan tersebut dengan melihat isu strategis antara 
lain: 
a. Relasi/kondisi laki-Iaki dan perempuan. 
b. Adanya menyangkut ketim pangan kondisi (perbedaan peran, akses, partisipasi, 
kontrol, manfaat ) antara laki-Iaki dan perempuan. 
c. Adanya rasa ketidakadilan yang dialami laki-Iaki dan perempuan: diskriminasi, 
marginalisasi, subordinasi (bentuk dan akibat yang ditimbulkan). 
d. Ada unsur pengaruh budaya dan kebijakan (unsur ekstemal dan internal 
pemerintah) 
e. Cakupan luas (dirasakan oleh banyak orang di banyak tempat) atau bersifat 
sistemik . 
f. Mendesak untuk segera diselesaikan dalam konte ks kewilayahan. 
g. Efek karambol (kalau diselesaikan berdampak positif pada isu gender lain) atau 
memiliki daya ungkit kepada penye lesaian masalah. 
h. Berorientasi pada perubahan sistemik, yakni perubahan relasi laki-Iaki dan 
perempuan . 
dalam polilik, partisip asi dalam bidang ekonomi , partisipasi dalam 
pengam bilan keputusan serta penguasaan sumb er daya ekono mi. 
~ Tujuan Pembangunan Milenium atau Millenium. Development Goals 
(SDGS), terkait dengan tuju an "keseta raan gender" terintegrasi ke 
dalam seluruh tuju an SDGS serta upaya-upaya pemberdayaan 
perempuan . 
c. Indikator Pada Tingkat Basil/Outcome 
Indikalor yang merupakan hasil langs ung dari pelayanan yang diberi kan 
oleh OPD dalam jangk a waktu satu sampai lima lahun seperti: Data/in deks 
yang menjelaskan hasil sualu layan an, seperti: populasi laki-Iaki dan 
perempu an yang mendapatkan pelayanan yang berkualitas; jumlah rumah 
tangga miskin laki-Iaki maupun perempu an yang mendapat pelayanan air 
bersih; jumlah pekerja laki-Iaki dan perempuan mendap atkan jaminan sosial 
tenaga kerja; perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayan an 
terpadu; capaian NSPK , SPM serta SOP. 
d. Indikator Pada Tingkat Output 
Indik ator yang merupakan hasil langsung dari suatu kegiatan, 
misalnya: Rasio laki-Iaki dan perempu an yang mendapatkan pelatihan 
agribisnis; Perempu an yang terlibat dalam Musrenban g; Rasio laki-Iak i 
dan perempuan dalam pengambilan keputusan . 
e. Indikator Spesifik Gender 
Indikator yang secara khusus terkait dengan satu jenis kelamiri saja, 
misalnya: Angka kekerasan terhadap perempuan , Jumlah kasus traffick ing 
di kalangan perempu an. 
B. PENGARUSUTAAMAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN 
Pengarus utam aan Gender dalam pembangunan adal ah strategi yang 
digunakan untuk mengur angi kesenjangan antar a penduduk laki-Iaki dan 
perempu an dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, se rta 
meningk atkan partisip asi dan mengontr ol proses pemb angun an dengan tujuan 
untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang merupakan upaya unluk 
menegakk an hak- hak perempu an dan laki-Iaki atas kesempatan 
yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama dalam 
bemegara, berban gsa, dan bermasyarak at dan untuk memastik an perempuan 
dan laki-Iaki mempun yai akses yang sam a terhadap sumb er daya, dapat 
berpartisipasi dalam pros es pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan 
peluang yang sama dalam melakukan kontro l, serta memperoleh manfaat yang 
sama terhadap pemban gunan . Pengarusutamaan gender dalam pembangu nan 
pada dasarnya sudah dimulai sejak Instru ksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang 
pelaksanaan Pengarusut amaan Gender (PUG) dalam Pembangunan yang 
2. Kebijakan 
~ Dokumen RPJMD /RKPD, Renstra/ Renja Dinas PPPA dan OPD telah 
responsif gender dan memuat hal-hal tentang kesetar aan gender. 
(Dasar hukum , data terpilah, isu gend er, visi misi, program dan 
kegiatan, indikator gender). 
> Isu gender dan anak telah diakomodasikan dalam KUA / PPAS 
(BAPPEDA) 
> Adan ya Pedom an penyusunan dan Penelaahan RKA -OPD yang telah 
diakomod asikan dalam proses penyusunan ARG di masing-rnasing 
OPD (BAPPEDA dan BPKAD) terselenggaranya perencan aan, penyusun an, pelaksanaan , peman tauan , dan 
evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berpe rspek tif 
gender sesuai dengan bidan g tugas dan fungsi, serta kewenangan masi ng­ 
masmg. 
PUG dilakukan dengan men gintegrasikan persp ektif (sudut pandang) 
gender ke dalam pros es pembangu nan di setiap bidan g. Pengintegrasian gender 
ke dalam siklus perencanaan dan penganggara n di semua OPD akan membuat 
pengalokasian sumber daya pembangun an menjadi lebih efeklif , akun tabel, dan 
adil dalam memberi man faat kepada perempuan dan laki-Iaki dan akan 
menghasilkan kebijakan publ ik yang lebih efektif untuk mewuj udkan 
pembangun an yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Kabu paten 
Kolak a, baik laki-Iaki maupun perempuan . 
B.1. Indikator Pemantauan dan Evaluas i Pengarusutamaan Gender 
a. Indikator kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) 
Pada tahap perencana an kebijakan dan program , terdapat 7 
pras yara t awal agar pelaksanaan PUG dapat dijalankan ,yaitu : 
1. Komitmen; 
> memiliki kebijakan tentang peng arusutam aan gender (PERDA , 
PERG UB, MOU , SK Bup ati, SE Bupati dll) dan disosialisasi kan 
(BAPPEDA, DPPPA , OPD Lain); 
> Kebijakan tekhnis operasional pelaksanaan PUG dari Kepala 
Daerah/Kepala OPD (Instruksi Kepala daerah tentan g PPRG , Surat 
Edar an Sekda tentang pelaksanaan PUG/PPRG) dan disosialis asikan ; 
> Memiliki Rencan a Aksi Daerah dan rencan pencapaian PUG yang 
disyahkan dengan SK Bupati . gun a gend er pengarusutam aan pelaksanakan menginstruksikan 
6. Metode dan Tool 
•:• Adanya Pedoman Teknis pelaksanaan PUG 
•:• Adanya Modul pelatihan PUG / PPRG yang diterbitkan Provins i 
•:• Adanya Metode analisis gender yang digunakan di Pedoman Audit 
yang respons if gender 5. Data, Systim lnformasi dan KIE 
•:• Terbentuk Forum Data lintas OPD oleh Bappeda dan DPPPA dengan 
melibatkan lembaga lain diluar OPD. 
•:• Statistik Profil Gender Daerah Dalam Angka datanya sudah terpilah 
menurutjenis kelamin . 
•:• Jumlah OPD yang telah mempunyai Data terpi lah. 
•:• Statistik gender sudah dapat diakses melalui Website Pemda 
•:• Adanya promosi pelaksanaan (Baleho, banner, liflet, spanduk, media, 
dll. 3. Kelembagaan 
~ Ada unit kerja yang menangani PUG (DPPPA) 
~ Ada kelompok Kerja PUG dan keanggotaannya mewakili seluruh OPD 
(BAPPEDA dan DPPPA ) 
~ Ada Tim Tekn is PUG (BAPPEDA dan DPPPA) 
~ Lembaga penggerak ("drivers") sudah berpe ran dalam pokja 
~ Semua OPD sudah mempunyai focal point 
4. Sumberdaya Manusia dan Anggaran 
•:• Masing -rnasing OPD sudah mempunyai perencana yang terlatih 
untuk melaksanakan PPRG di masi ng-masing OPD nya (Adanya 
sertifikat Para peren cana ) . 
•:• Inspektorat sudah mempunyai auditor yang sudah terlatih 
(bersertifikat Auditor PPRG ) 
•:• Adanya Fasilitator PUG yang telah mendapat sertifikat pelatihan 
sebagai fasilitator 
•:• Adanya Champion Gender 
•:• Adanya alokasi anggaran Dinas PPPA, Bappeda, BPKAD dan 
Inspektorat untuk Fasi litasi PUG 
•:• OPD (diluar lembaga drivers) sudah memiliki alokasi anggar an untuk 
kegiatan pe lembagaan PUG (sosialisasi, Advokasi, KIE, Bimb ingan 
teknis ARG, dll.). 
4. Peran serta Masyarakat dan jejaring (net -worki .ng) 
•:• Kegiatan yang sifatn ya sinergis yang dikembangkan dan 
dilaksanakan bersama dengan lebih dari 1 Lembaga Masyarakat 
•:• Program / kegiatan yang mengikutkan Lembaga Masyaraka / 
kajian yang dilakukan Lembaga Masyarak a / Perguruan Tinggi 
/PSW /Duni a usaha tentan g gender dalam dalam pembangu nan 
atau PUG. 3. Anggaran yang Respons if Gender 
•:• Total angg aran Pemda yang responsif gender yang bersumb er dari 
APBD anggar an non APBD yang ditujukan untuk pemecahaa n 
masalah kesenjangan gender. 
•:• Adanya Ketentuan tentan g Alokasi Dan a Desa untuk Desa Ramah 
Anak dan Perempu an. 2. Fasil itasi kegiatan PUG 
•:• Ada daerah lain yang belaj ar PUG 
•:• Mempun yai sarana pelayana n utk korban KTP dan Anak 
•:• Juml ah tenaga pelayanan terlatih 
•:• Jumlah OPD yang memiliki fasilit as pelayanan umum untuk ibu 
dan anak. 7. Peran serta masyarakat dan dunia usaha 
•:• Lemb aga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usah a termasuk 
dalam Pokja PUG 
•:• Ada Forum Koordin asi Lembaga Masyarak at (PUSPA) kegiatan yang 
melibatkan Lemb aga Mas yaraka t, PSW /G, dan Duni a Usaha dalam 
proses pelaksan aan Pengarusutamaan Gend er. 
•:• Jumlah dan apa nama dari LM, PT dan Duni a Usah a yang terlibat 
dalam kegiatan PUG dan PP. 
b. Indikator Outcome/Basil pelaksanaan 
Pada tahap Out come / hasil, maka ada 4 indika tor yang bisa dilihat, 
yaitu: 
1. Adanya Kebijakan , Program Dan Kegiatan yang respons if Gender 
•:• Adanya Kebijakan , Program Dan Kegiatan yang responsif Gender 
dibuktkan dengan pembuatan GAP dan GBS ) 
•:• Ada Program atau Kegiatan inovasi daerah utk men dukung 
percepatan pelaksanaan PUG . 
8.3 Prinsip-prinsip Pola hubungan kerja antar Organisasi perangkat 
daerah adalah sebagai berikut: 
a. Saling membantu dan mend ukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan 
publik yang berke lanjutan; 
b. Saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing­ 
masing OPD; 
c. Saling memberi manfaat: dan 
d. Saling mendorong kemandirian masing-mas ing OPD yang mengacu pada 
peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas kepemerintahan; 
e. Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang perangkat daerah 
dilakukan me lalui hubungan kerja yang meliputi: konsu ltatif; kolegial; 
fungsional; struktural; dan koordinatif . 
f. Pelaksanaan hubungan kerja memperhat ikan keterbukaan, akuntabilitas, 
profesionalitas, dan keterpa duan. 
g. Hubungan kerja meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 8.2 Peran Lembaga Driver Dalam Pokja PUG 
Dalam Anggota POKJA dikenal dua peran: Peran Driver dan Peran Services 
Driver PUG lerdiri dari Bappeda, Dinas PPPA, Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah, dan Inspektora l Daera h; 
a. Bappeda sebagai lembaga yang mengkoor dinasikan perencanaan 
menyusun panduan perencanaan RG (RPJMD, RKP, Renstra, Renja} 
b. Dinas PPPA sebagai penggerak dan bantuan teknis substansi PUG 
menyiapkan dan melaksanakan pelatihan tentang PUG, analisis gender, 
dan GBS 
c. BPKAD selaku koord inasi dan supervis i penganggaran membuat Surat 
Edaran (circular letter) untuk ARG 
d. Inspektorat sebagai lembaga supervisi dan evaluasi kegiatan 
memasukkan ARG dalam panduan pengawasan dan melakukan 
supervisi tentang ARG 
e. Services adalah para OPD yang mempunyai kegiatan langsung kepada 
sasaran inti melakukan analisis gender dan mem buat GBS 
f. Koordinasi dan sinkronisasi PUG dan PPRG paling utama ada pada 
lembaga driver yang menggerakkan POKJ A. •!• jumlah Pelatihan/ Advokasi PPRG yang melibatkan Lembaga 
Masyarak / jumlah Lembaga Masyaraka / Perguruan Tinggi dan 
Dunia Usaha yang mempunyai pelayanan untuk perempuan dan 
anak mempunyai forum PP. 
C. PENERAPAN PERENCANAAN DAN PENGGANGGARAN RES PON SIF 
GEND ER (PPRG) 
Untuk penegasan me laksa nakan PPRG melalui anal isis gender telah 
tercantu m dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai Perubahan dari 
Permen dagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedom an umum pelaksanaan 
pengarus utamaan gende r di daerah, dimana dalam pasal 4 dijelaskan bahwa 
Pemerintah daerah berkewajiban menyusu n kebijakan , program, dan kegiatan 
pembangunan resp onsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Stra tegis OPD , dan Renca na 
Kerja OPD yang dilakukan melal ui analis is gender. 
Dalam hal ini pemerintah daerah diharapkan mam pu menyusun dan 
mengimp lementasikan PPRG dalam upaya mem berikan jawaban untuk 
mengatasi kesenjangan gender dan mewujud kan keadilan dan kesetaraan 
gender dan untuk memastikan apakah laki-Iaki dan peremp uan memperoleh 
akses terhadap sumber daya, partis ipasi, dan mempunyai kontrol yang sama 
dalam pengambilan keputusan , serta me mpero leh manfaat yang sama dari 
semua bidang pembangunan. Mengingat PPRG merupakan hal baru bagi para 
perencana OPD dalam penyus unan perencanaan dan penganggaran , maka 
secara tekn is operas ional dibutu hkan sebuah pedoman Penguatan Pelembagaan 
dan penerapan PPRG agar mam pu meningkatkan pemahaman para perencana 
OPD dalam menyus un doku men perencanaan dan penganggaran yang Responsif 
gender. h. penyus unan dan penetapa n kebijakan untu k dijadikan pedoman dan 
arahan bagi semua instansi terkait ; 
1. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait; 
J. penginteg rasian rencana program dari berbagai instansi, lemb aga, dan 
organi sasi melalui rapat koordinasi; 
k. pembahasan berbagai hal yang perlu dikons ultasikan dan ditangani 
bersama melalui temu konsultasi; 
1. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk 
menangan i berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama; 
m. pembentukan badan/ lembaga /wadah yang diperlukan untuk menangani 
fungsi- fungsi koordin asi pem binaan secara menyeluruh ; dan 
n. pene litian dan pengembangan, pemanta uan, dan evaluasi pelaksanaan 
program dan koordinasi pelaksanaan program. 
b. Dalam melaksanakan PPRG yang dibiayai oleh APBD , Perangkat 
Daerah agar ; 
•:• Mengutam akan program-program prioritas pembangu nan daerah 
yang mendukun g pencapaian prioritas pembangunan nasional dan 
targe t-larget SDG s, dengan mengacu kepada RPJMD , Renstra SKPD, 
RKPD , dan RKA SKPD ; 
•!• Memilih/m enentukan program utama untuk dimasukk an pada awal 
penerapan PPRG ; serta 
•:• Menyerahkan dokumen PPRG yang ditunjukk an dengan GBS 
(Gender Bud get State ment) yang telah disusun kepada Inspekto ral, 
dan Salin an kepada Din as Pemberd ayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak. 
•:• Himpunan dokum en PPRG yang disamp aikan kepada Inspektora l 
dan Dinas PPPA tersebut m enjadi dasar acuan dalam mengu kur 
capaian pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah, dan akan 
digunakan dalam pengukuran capaian RPJMD Kabupaten Kolaka. C.1 Tujuan PPRG 
a. Penyusunan PPRG mempunyai tujuan, yaitu: 
•:• Meningk atkan kesadaran dan pemahaman para pengam bil 
keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebija kan 
pembangunan dan mempercepat terwujudn ya keadilan dan 
kesetaran gender. 
•:• Memberikan manfaa t yang adil bagi kesejahteraan laki-Iaki dan 
perempuan , termasuk anak laki-Iaki dan anak perempuan dari 
penggunaan belanja/ pengeluaran pembangunan . 
•!• Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggun aan anggaran, serta 
membangun trans paransi anggar an dan akuntabilit as pemerinta h 
daerah. 
•:• Membantu menguran gi kesenjangan gender dan m enghapuskan 
diskrimin asi terhadap perempuan dalam pembangunan. 
•:• Meningk alkan partisipasi masyaraka t, baik laki-Iaki dan perempua n 
dalam penyusunan perencana an anggaran, pelaksanaan , 
pemantauan, dan evaluasi. 
•:• Menjamin agar kebutuh an dan aspirasi laki -Iaki dan perempuan 
dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia , ras, 
suku , dan lokasi) dapat diakomod asikan ke dalam belanja/ 
pengeluaran . 
D. KATEGORI ARG (ANGGARAN RESPONSIF GENDER) 
Anggaran respons if gender dibagi atas 3 kategori, yaitu: 
•!• Anggaran khusus target gender , adalah alokasi anggaran yang 
diperuntukan guna memenu hi kebutuhan dasar khusus perempuan atau 
kebutuhan dasar khusus laki -Iaki berdasarkan hasil analisis gender. 
•!• Anggaran kesetaraan gender , adalah alokasi anggaran untuk mengatasi 
masalah kese njangan gender. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui c. Dasar hukum perencanaan dan penganggaran daerah terkait 
dengan Kesetaraan yang Gender dalam pengangga ran daerah 
adalah: 
•!• Permendagri no. 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 
Peme rintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tatacara 
Penyusunan, Pengendalian dan Eva luasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 
•!• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender di daerah . 
•!• Permendagri No. 37 /2012 Dalam Permendagri no. 37 /2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
tahun 2013, Pem da mensinergikan penganggaran program dan 
kegiatan dalam penyusunan APBD dengan kebi jakan nasional 
antara lain program pencapaian SDGs, seperti kesetaraan gender, 
penanggulangan HN / AIDS. 
•!• Undang -undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang 
desa pasal 26 menjelaskan : 
a. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 
melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan 
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 
b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa 
berkewajiban :melaksanakan kehidupan demokrasi dan 
berkeadi lan gender; 
•!• Pencapaian target pembangu nan SOG 's, seperti : menghapus 
kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan, 
kualitas pendidikan yang baik, kesetaraan Gender, Air Bersih dan 
Sanitasi , Akses ke Energ i yang terjang kau, pertumb uhan Ekonomi . 
D.2 Beberapa Hal Kunci Tentang ARG 
•:• Anggaran untuk perempu an secara otomatis akan responsif gender. 
•!• Anggaran responsif gender merupakan pengganti terhadap system 
anggaran berb asis kinerja. 
•:• Anggaran kinerja berbasis pada 3 (tiga) prinsip yang dikenal sebagai 3E, 
yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. ARG menyumb ang satu prinsip 
lagi, yaitu kesetaraan atau equity . 
•:• Apabila anggaran sudah berpih ak pada orang miskin , maka bisa 
dipastikan anggaran ini juga akan responsif gender. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi terkait dengan 
pelaksan aan PUG adalah bahwa pengambil keputusan tidak menyadari 
bahwa keputusan / kebijakan yang diambil dan/ a tau proses pengam bilan 
keputusan /kebijakan seringka li bersifat netral gender, yaitu hanya 
memperhatikan dari sudut pandang tugas dan fungsi dari instansi tersebut 
atau priorit as nasional semata, tanpa melihat adany a kelomp ok yang terlibat 
dan pengguna manfaat (kelompok sasaran) yang berbeda. adan ya kesenjangan dalam relasi antara laki- laki dan perempu an dalam 
akses terhadap sumb er daya, partisipasi , dan kontrol dalam pengambilan 
keputusan, serta manfa at dari semua bidang pembangunan . 
•:• Anggaran pelembagaan kesetaraan gender , adalah aloka si anggara n 
untuk penguatan kelembagaan PUG , baik dalam hal pendat aan maupun 
capacity building . 
D.1 Prins ip-Prins ip ARG yaitu : 
•:• ARG pada pengan ggaran diletakan pada output kegiatan. Relevansin ya 
adalah kompon en input , dan outpu t kegiatan yang akan dihasilkan haru s 
jelas dan terukur. 
•:• Kriteria kegiatan dan outpu t yang menjadi fokus ARG . 
•:• ARG yang diterapkan untuk menghasilkan output kegiatan, yaitu: 
(i) Penugasan prioritas pembangunan nasional dan daerah , 
(ii) Pela yanan kepada mas yarakat (service delivery), dan/ata u 
Pelembag aan Pengarusut amaan Gend er (PUG) yang di dalamn ya 
termasuk capacity building, advokasi gender, kajian sosial isasi, 
desiminasi, dan/ atau pengumpu lan data terpilah . 
•:• ARG merupakan penyusunan anggaran guna menjaw ab secara adil 
kebutuh an setiap warga negara, baik laki-Iaki maupun perempu an 
sebagai upaya mewujudk an keadilan dan kesetaraan gender. 
•:• ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah terte ntu 
untuk PUG , tetapi lebih luas lagi, bagaiman a anggaran keseluruh an 
dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-Iaki dan perempu an. 
D.4. Kewa jiban Penerapan ARG pada Perencanaan 
Pem erintah daerah berkewajiban menyus un kebijakan, program , dan 
kegiata n pembangun an responsif gender yang dituan gkan dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD , Rencana Strategi s OPD, 
dan Rencana Kerja OPD . Penyusunan kebijakan, program , dan kegiata n 
pembangunan responsif gender dilakukan m elalui analisis gender (Permendagri 
No. 67 /2011 tentan g Pelaksanaan PUG di Daerah (revisi dari Permendagri no 15 
tahun 2008) . ketentuan Pasal 4 ayait 1 dan 2). Dalam m elakuk an analisis •!• Sebuah anggaran dikatakan responsif gend er bilamana indikato mya 
Secara eksplisit mencantumkan indik ator gender. 
•!• Tidak semua anggaran harus dibu at responsif gender. 
D.3 Anggaran Kinerja , Anggaran Respons if Gender (ARG) dan kategori ARG 
•!• Kons ep dan praktek ARG bisa diletakkan di dalam anggar an kinerja yang 
berorientasi pada hasil. Ini berbeda dengan anggaran tradisional yang 
berfokus pada inpu t. 
•!• Orientasi hasil pada anggara n kinerja memberi peluang untuk 
memasukkan konsep dan pendekatan ARG di rumusan indik ator kinerj a. 
•!• ARG adalah: penggunaan atau peman faatan anggaran yang berasal dari 
berbagai sumb er pendanaa n untuk mencap ai kes etaraa n dan kead ilan 
gender (Permend agri No. 15 tahun 2008). 
•!• Anggaran kinerja berbasis pada 3 (tiga) prinsip yang diken al sebagai 3E, 
yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. 
•!• ARG menyum bang satu prinsip lagi, yaitu kesetaraan atau equity. 
•!• Keseta raan bisa dimasukk an dalam perumus an indikator kinerja yang 
menjadi pilar dari anggaran berbasis kinerja . 
•!• ARG bukanlah angg aran terpisah untuk laki-Iaki dan perempu an, dan 
tidak sama dengan anggaran untuk perempuan ; Tidak selalu berarti 
penambahan alok asi; 
•!• ARG menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggar an. 
Kesetaraan tersebut berupa pros es m aupun dampak alok asi anggaran 
dalam program / kegiatan yang bertujuan m enurunk an tingkat 
kesenjangan gender; 
•!• ARG bekerja dengan cara m enelaah dampak dari belanja suatu kegia tan 
terhadap perempuan dan laki-Iaki, dan kemudian m engan alisis apakah 
alokasi angg aran tersebut telah menjawab kebutuh an perempuan serta 
kebutuhan laki-Iaki secara memadai. 
A. Data Terpilah 
1. Pengertian Data Terpilah 
Data terpilah menurut jenis kelamin adalah data yang dipilah menurut 
kelompok laki-Iaki dan perempuan, sedangkan gen der statistik adalah data 
terpi lah menurut jenis kelamin yang menunjukkan isu gender. Bentuk data 
terpilah bisa kuantitatif dan bisa pula kualitatif. Dengan memfaktakan data 
terpi lah dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan dapat diketahui 
posisi , kondisi, dan kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-Iaki dalam 
berbagai bidang pembangunan, serta permasalahan yang dihadapi dalam upay a 
mengurangi kesenjangan . Umumnya data dikaitkan dengan tempat dan waktu, 
penyebutan tempat dan waktu menjadi satu hal yang penting , sebab data akan 
berubah -ubah dari waktu ke waktu , dan juga berbeda menurut tempatnya. 
Dalam kont eks penerapan PPRG di daerah, data terpilah menurut jenis kelamin 
dan gender statistik sangat diperlukan untuk memformulasikan kebijakan 
pembangunan . Terdapat beberapajenis data , sebagai berikut: II. DATA TERPILAH, INDIKATOR KINERJA DAN INDIKATOR RESPONSIF 
GENDER D.5 Pelaksanaan ARG 
Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di 
seluruh OPD /Desa kabupaten/kota dibentuk Pokja PUG kabupa ten/kota . 
Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala /pimpinan OPD. Bupati m enetapkan 
ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Dinas pemberdayaan 
perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG. 
Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan keputusan Bupati . gender dapat menggunakan meto de alur kerja analisis gender (Gender Analisys 
Pathway} atau metode analisis lain terhadap rencana kerja dan anggaran OPD 
dilakukan oleh masing-masing OPD. Hasil analisis gender dituangkan dalam 
penyusunan GAP dan OBS dan men jadi dasar OPD dalam menyusun kerangka 
acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen 
RKA/DPA -SKPD . Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD , RENSTRA OPD, 
Rencana Kerja OPD dan Rencana Kerja Anggaran OPD dapat bekerjasama 
dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di 
bidangnya . (Pasal 5 ayat 1-3) Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJMD, 
Renstra SKPD , rencana kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender . 
Rencana kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender ditetapkan dengan 
peraturan bupati (pasal 6). 
2. Manf aat Data Terp ilah 
Man faat data yang sifatn ya terpilah menurut jenis kelamin maupun yang 
belum pada dasarnya adalah untuk m embuat keputusan bagi para pembu at 
keputusan (decision makers) . Manfaat data dalam kont eks pelaksan aan PUG 
dalam pembangunan adalah s ebagai prasyarat bagi pembuat keputusan untuk 
perumusan kebijakan, program , dan kegiatan, selain itu data dijadikan dasar 
untuk m elakukan evaluasi kinerj a. Dengan data yang dikumpulk an setiap 
SKPD , dapat diketahui kinerja daerah atau membandingkan hasil capaian 
kinerja dari pelaksanaan PUG . Adapun manfaat dari data terpilah adalah: 
a) Mengetahui kondisi dan situasi perempuan dan laki-Iaki di berbagai bidang 
pembangunan atas pelaksanaan PUG . 
b) Menj elaskan perbed aan dari nilai-nilai, peranan , situas i, kondisi , aspirasi, 
dank ebutuhan perempu an dan laki -Iaki menurut potensi yang dimiliki. 
c) Sebag ai alat melakukan analisis gend er, untuk meng etahui permasalahan 
isu gender dan mengukur ada tidakny a kesenjangan gender. a. Jenis data menurut sumb er dapat dibedakan atas data internal dan data 
ekst ernal. Data internal menunjukkan data yang bersumb er dari internal 
(SKPD) , sedangkan data eksternal berarti data yang bersumb er dari pihak 
luar (diluar SKPD) . Cara untuk mendapatkan data tersebut dapat berupa 
data prim er dan data s ekunder . Data prim er adalah data yang dihimpun , 
disusun , diolah , dan disajikan sendiri oleh lembaga yang membu at data. 
Umumn ya data primer berisikan data yang sifatn ya spesifik tentang suatu 
rnasalah, sementara data sekund er berisikan data yang sifatn ya umum 
(makro) tentang suatu masalah. 
b. Jenis data menurut waktu . Pengumpulan data atas dasar persp ektif waktu 
dapat dibedakan menjadi data runtun waktu (time series) dan data Iintas 
temp at (cross section) . Data runtun waktu dapat disebut pula sebagai data 
historis menurut cakupan waktu . Data runtun waktu bisa berwujud ke 
dalam s atuan tahun , kuartal , bulan , minggu, hari, atau ukuran waktu yang 
lebih kecil. Data lintas tempat sebagai data m engenai banyak obyek dengan 
satu unit waktu . Banyak obyek bisa berisikan dimensi tempat. 
c. Jenis data m enurut bentukn ya. Data menurut bentuknya dapa t dibedakan 
menj adi d ata kuantitatif dan data kualitatif . Data kuantitatif adalah data 
yang mencatat fakta yang diwujudkan dalam angka / numerik . Sedangkan . 
data kualitatif adalah data yang merekam fakta bukan dalam bentuk angka 
/ num erik melainkan dalam bentuk kategori yang sifatn ya lebih deskriptif. 
Penc atatan data kuantitatif biasany a menggunakan standar pengukuran 
yang tetap dan lebih pasti , sedangkan pencatatan data kualitatif 
menggunakan standar yang lebih fleksibel dan bahkan lebih subyektif. 
B. Indikator Kinerja 
1. Jenis Indikator Kinerja 
I