Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 17 KEPUTUSAN WA LIKOTA TASIKMALAYA Nomor 15 Tahun 1977.
Redaksi dari KEPUTUSAN WA LIKOTA TASIKMALAYA Nomor 15 Tahun 1977 tentang perubahan status kewarganegaraan dan, pada BAB X - PELAPORAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN, Pasal 17 menjelaskan:

Persyaratan yang harus dilengka pi dalam pendaftaran perubahan status kewarganegaraan 
adalah sebagai berikut :
Kartu Keluarga;
Kartu Tanda Penduduk;
Surat Keterangan pendaftaran Penduduk (SKPP) atau Surat Keterangan Pendaftaran 
Penduduk S ementara (SKPPS) bagi penduduk W NA;
Surat keterangan perubahan Kewarganegaraan dari Departemen Kehakiman bagi 
penduduk W NI;
Surat Bukt i Kewarganegaraan Republik Indone sia bagi penduduk W NA;
Membayar biaya Kartu Tanda Penduduk dan perubahan status kewarganegaraan 
sesuai dengan ketentuan yang be rlaku. 
Prosedur pe laporan perubahan status kewarganegaraan adalah sebagai berikut :
Penduduk be rkewajiban :
1.Mengisi form ulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan;
2.Melampirkan persyaratan yang di butuhka n;
3.Menerima surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dan 
menuka rkan dengan resi tanda terima pelaporan;
4.Melaporka n perubahan status kewarganegaraan berdasarkan surat keterangan 
pelaporan perubahan status kewarganegaraan kepada Kepala Desa/Kelurahan 
setempat.
Dinas Berkewajiban :
1.Menerima dan meneliti berkas pelaporan perubahan status kewarganegaraan dan 
persyaratannya ;
2.Memberikan resi tanda terima pelaporan perubahan status kewarganegaraan 
(lembar III);
3.Melakuka n perekaman data berdasarkan form ulir pelaporan perubahan status 
kewarganegaraan ( lembar I );
4.Melakuka n proses penerbitan surat keterangan pelaporan perubahan status 
kewarganegaraan;
5.Mengarsipkan berkas pelaporan perubahan status kewarganegaraan;
6.Mengirimkan hasil proses data dalam bentuk file computer ke Kecamatan 
melalui diskette;