Menurut PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 11 Tahun 2000, apa isi dari Pasal 7?
Pasal Pasal 7 dalam PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 11 Tahun 2000 tentang TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTA AN, pada BAB II - I, menyatakan:

Tugas dan wewenang PPTD dalam penyelenggaraan Pengisian Keanggotaan BPD 
meliputi : 
merencanakan, menyusun, dan menetapkan jadwal; 
merencanakan, mengoordina sikan, dan menyelenggarakan semua tahapan 
Pengisian Keanggota an BPD di tingkat Daerah ; 
melakukan sosialisasi pelaksanaan Pengisian Keanggota an BPD; 
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPT 
Desa; 
mengenakan sanksi administrasi dan/a tau memberhentikan anggota PPT Desa 
6 
 
yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya t ahapan 
penyelenggaraan Pengisian Keanggotaan BPD ; 
mengawasi tahapan penyelenggaran Pengisian Keanggotaan BPD di wilayah 
Daerah yang meliputi: 
1. pemutakhira n data Pemilih berdasarkan data kep endudukan dan 
penetapan daftar Pemilih sementara dan daftar P emilih tetap; 
2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan 
anggota BPD; 
3. proses penetapan calon anggota BPD; 
4. pelaksanaan Kampanye ; 
5. pelak sanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan 
6. proses rekapitulasi perolehan suara hasil Pengisian Keanggotaan BPD. 
mengawasi dan memantau semua tahapan Pengisian Ke anggota an BPD; 
menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya p elanggaran 
Pengi sian Keanggota an BPD; 
memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Pengisian Ke anggota an BPD; 
menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus 
penyelesaian perselisihan hasil Pengisian Keanggota an BPD; dan 
melaksanakan tugas lain yang diteta pkan dengan Keputusan Bupati sesuai 
ketentuan peraturan perundang -undangan .