Bagaimana redaksi normatif Pasal 9 dalam PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 10 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 10 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, BAB I - V, Pasal 9 berbunyi:

(1) Kepala Bidang Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, 
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang 
Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sos ial Tenaga Kerja . 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
Kepala Bidang Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 
Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja ; 
b. penyelenggaraan k oordinasi , fasilitasi dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas di bidang Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja ; 
c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebij akan teknis di bidang 
Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja ; 
 11 d. penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas di bidang Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja ; 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
bidang tugas dan fungsinya.