Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 68 Tahun 2016 Pasal 1?
Dalam PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 68 Tahun 2016 tentang TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 
2. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. 
3. Tata Kearsipan adalah pengaturan dan penyimpanan 
dokumen sehingga secara teratur, setiap saat ditemukan 
dapat dengan mudah dan cepat ditemukan kembali. 
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 
berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan 
diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, 
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, 
kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara 
langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan 
selama jangka waktu tertentu. 
6. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya 
tinggi dan/atau terus menerus. 
7. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaanya 
telah menurun. 
8. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan 
persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta 
arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan 
apabila rusak atau hilang. 
9. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta 
arsip karena memiliki nilai kesejarahan, telah habis 
retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah 
diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung 
oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga 
kearsipan. 
 
 
-4- 
 
10. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di 
bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan 
formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta 
mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab 
melaksanakan kegiatan kearsipan. 
11. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian 
Arsip Dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis 
meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta 
penyusutan arsip. 
12. Unit Pengolah adalah unit kerja yang menyelenggarakan 
fungsi pembuatan dan penyelesaian isi naskah dinas atau 
dokumen dan mengelola Arsip Aktif, yang terdiri atas 
pimpinan pengolah, pelaksana pengolah, dan tata usaha 
pengolah. 
13. Unit Kearsipan adalah unit pengelola arsip terdiri atas: 
unit utama, pusat-pusat, dan unit pelaksana teknis. 
14. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut UPT, 
adalah organisasi bersifat mandiri yang melaksanakan 
tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis 
penunjang tertentu dari organisasi induknya/unit utama. 
15. Jadwal Retensi Arsip, yang selanjutnya disebut JRA, 
adalah yang berisi sekurang-kurangnya: nomor urut, jenis 
arsip, jangka waktu penyimpanan atau retensi, dan 
keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan 
suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau 
dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman 
penyusutan dan penyelamatan arsip. 
16. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan arsip 
dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah 
ke Unit Kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki 
nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga 
kearsipan. 
17. Pusat Arsip Kementerian adalah Biro Umum yang 
mengelola arsip inaktif yang mempunyai jangka waktu 
simpan/retensi 10 (sepuluh) tahun atau lebih. 
 
 
-5- 
 
18. Pusat Arsip Unit Utama adalah Sekretariat Unit Utama 
yang mengelola Arsip Inaktif yang mempunyai jangka 
waktu simpan/retensi 5 (lima) sampai 9 (sembilan) tahun. 
19. Unit Pengolah I adalah mengelola Arsip Inaktif yang 
mempunyai jangka waktu simpan/retensi kurang dari 5 
(lima) tahun. 
20. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, 
disimpan, dikelola, dikirim dan penyelenggaraan negara, 
dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan 
dengan penyelenggaraan badan publik yang berkaitan 
dengan penyelenggaraan badan publik lainnya serta 
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 
21. Arsip Elektronik adalah arsip yang diciptakan, digunakan, 
dan dipelihara sebagai bukti transaksi, aktivitas dan 
fungsi lembaga atau individu yang ditransfer dan diolah 
dengan sistem komputer. 
22. Arsip Audiovisual atau Arsip Pandang Dengar adalah arsip 
yang dapat dilihat dan/atau didengar dengan 
menggunakan peralatan khusus yang memiliki bentuk 
fisik beraneka ragam tergantung pada media teknologi 
yang digunakan pada saat penciptaannya. 
23. Naskah Dinas adalah semua informasi tertulis sebagi alat 
komunikasi kedinasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang di Lingkungan instansi pemerintah dalam 
rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan 
pembangunan. 
24. Asas Sentralisasi adalah asas penataan atau penyimpanan 
baik arsip aktif maupun inaktif yang dipusatkan pada satu 
unit kerja. 
25. Asas Desentralisasi adalah asas penataan atau 
penyimpanan baik arsip aktif maupun inaktif tidak 
dipusatkan, akan tetapi suatu unit kerja akan menyimpan 
arsipnya masing-masing. 
26. Asas Gabungan adalah gabungan Asas Sentralisasi dan 
Asas Desentralisasi. 
 
 
-6-