Apa norma yang terkandung dalam Pasal 16 PERATURAN  BUPATI INDRAGIRI HULU Nomor 66 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN  BUPATI INDRAGIRI HULU Nomor 66 Tahun 2021 tentang , khususnya , Pasal 16, memuat:

Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan 
Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk 
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 546) dalam proses penyederhanaan 
struktur organisasi perlu ditetapkan dengan peraturan bupati ; 
e. bahwa Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 63 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten 
Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 
2016 Nomor 63) sebagaimana telah diubah denga n Peraturan 
Bupati Nomor 106 Tahun 201 8 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 63 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Indragiri 
Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 201 8 
Nomor 106), sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan sehingga perlu diganti; 
~ 2 ~ 
 
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a , huruf b , huruf c, huruf d dan huruf e perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan 
Informasi Kabupaten Indragiri Hulu . 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesi a Tahun 1945 ; 
2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang No mor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang -Undang 
Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 
Kabupaten dalam Lingkungan Prop insi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 No mor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754); 
3. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negar a Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tam bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679 ); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tenta ng Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara Re publik Indon esia 
Nomor 5887 ) sebagaiman a telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402) ; 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2 017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63); 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebaga imana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 8 Nomor 
157); 
7. Peratur an Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan 
Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) ; 
~ 3 ~ 
 
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah 
Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hul u Nomo r 4 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten 
Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4); 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS 
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN INDRAGIRI 
HULU