Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor % Tahun 2021 pada Pasal 31?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor % Tahun 2021 tentang KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN, Pasal 31 menyebutkan bahwa:

(1) Dalam hal perjalanan dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah atau Sekretaris 
Daerah yang undangannya mencantumkan agar mengikutsertakan 
isteri/suami maka dapat dibiayai setara dengan biaya peijalanan dinas pejabat 
eselon II. 
(2) Peijalanan.......17 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
- 17- 
(2) Perjalanan dinas dapat mengikutsertakan perseorangan, organisasi 
masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi sosial lainnya, forum 
komunikasi pimpinan daerah dan forum komunikasi pimpinan kecamatan 
berdasarkan pertimbangan: 
a.kepentingan pelaksanaan program/kegiatan; dan 
b.dalam undangan dicantumkan hal tersebut. 
(3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disetarakan 
dengan biaya perjalanan dinas: 
a.Pejabat Eselon II, meliputi : Ketua dan Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten, 
Ketua GOW Kabupaten dan Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. 
b.Pejabat Eselon III, meliputi : Ketua Dharma Wanita Persatuan, Anggota Tim 
Keija Bupati untuk Percepatan Pembangunan Pimpinan Perguruan Tinggi 
dan Tim Ahli DPRD/Pengacara Pemerintah Daerah serta Unsur Forum 
Komunikasi Pimpinan Kecamatan. 
c.Pejabat Eselon IV, meliputi : Perangkat Dusun dan Tokoh Masyarakat 
d.ASN Golongan I/Il, meliputi Anggota Organisasi Kemasyarakatan, 
Organisasi Keagamaan dan Organisasi Sosiál Lainnya.