Bagaimana redaksi normatif Pasal 11 dalam PERATURAN BUPATI  BANGKA SELATAN Nomor 47.A Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI  BANGKA SELATAN Nomor 47.A Tahun 2018 tentang PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, BAB VII - TUGAS DAN KEWAJIBAN, Pasal 11 berbunyi:

DSPPPAPMD dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan 
berkewajiban untuk: 
melakukan koordinasi lintas Perangkat Daerah dan pihak 
terkait lainnya; 
melakukan advokasi program dan anggaran untuk 
mendukung PPRG; 
membantu penyusunan analisi s Gender pada Perangkat 
Daerah; 
memberikan bantuan teknis pendampingan dan pelatihan 
kepada Perangkat Daerah; 
melakukan monitoring , evaluasi, dan memberikan penilaian 
penerapan PPRG, terhadap Perangkat Daerah setiap 
tahunnya; dan 
meminta dan mengumpulkan laporan pencapaian 
pelaksanaan PPRG dari Perangkat Daerah.