Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE Nomor 8 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE Nomor 8 Tahun 2021 tentang PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTA N, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Parepare. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Walikota adalah Walikota Parepare. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Parepare yang berkedudukan 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 
5. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang selanjutny a disebut Dinas 
adalah Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pertanian. 
 
6. Lahan ...... 
 -3- 
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu 
lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang 
mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan 
hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manus ia. 
7. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang Lahan yang digunakan untuk 
usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan 
dan perkebunan. 
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B 
adalah bidang Lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan 
dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi 
kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. 
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Lahan potensial 
yang dilindungi pe manfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya 
tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan pada masa yang akan datang. 
10. Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan 
menetapkan, mengembangkan, meman faatkan dan membina, 
mengendalikan dan mengawasi Lahan pertanian pangan dan Lahan secara 
berkelanjutan. 
11. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara 
berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak 
pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, 
tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya 
atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. 
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap 
unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 
administratif dan/atau aspek fungsional. 
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah 
arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah. 
14. Kepentingan Umum adalah kep entingan hajat hidup orang banyak yang 
telah ditentukan kriterianya berdasarkan peraturan perundang -undangan 
yang berlaku. 
15. Kelompok tani/Gapoktan/Assosiasi/Petani Pangan yang selanjutnya 
disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluargan ya 
yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di 
Perlindungan LP2B . 
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau korporasi 
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. 
17. Subjek, Obj ek dan Luas yang selanjutnya disingkat SOL adalah nama 
pemilik dan/atau penggarap Lahan yang diberi kuasa oleh pemilik Lahan , 
alamat dan/atau penggarap Lahan yang memiliki status kepemilikan 
Lahan yang jelas, serta luasan Lahan yang sepakat ditetapkan menj adi 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan . 
18. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada petani yang 
mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Perlindungan LP2B . 
19. Alih Fungsi Perlindungan LP2B adalah perubahan fungsi Perlindungan 
LP2B menjadi bu kan Perlindungan LP2B , baik secara tetap maupun 
sementara. 
20. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah usaha peningkatan produksi 
pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana 
produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat. 
21. Ekstensifika si Lahan Pertanian adalah usaha peningkatan produksi 
pertanian dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan Lahan yang 
belum diusahakan. 
22. Diversifikasi ...... 
 -4- 
22. Diversifikasi Pertanian adalah usaha peningkatan produksi pertanian 
dengan cara penganekaragaman jenis tanaman pada suatu areal pertanian. 
23. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang 
pertanian. 
24. Kadaluwarsa (lewat waktu) adalah berakhirnya status Lahan pertanian 
berkelanjutan yang disebabkan Lahan sawah diterlant arkan, tidak diolah 
dan atau tidak dikelola sesuai peruntukannya secara terus menerus dalam 
jangka waktu sepuluh tahun atau secara teknis tidak memungkinkan 
untuk dijadikan sawah, sehingga dianggap sebagai Lahan kering ( Lahan 
darat). 
25. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Daerah Kota 
Parepare untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun. 
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Daerah 
Kota Parepare untuk periode 5 (lima) tahun. 
27. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan Daerah Kota Parepar e untuk periode 1 (satu) tahun. 
28. Satuan Polisi Pamon g Praja Kota Parepare yang selanjutnya disingkat 
Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan 
peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan 
ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan 
masyarakat. 
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PPNS 
adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan 
terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undang an.