Apa yang diatur dalam NOMOR 80 TAHUN 2021 Nomor 80 Tahun 2021 pada Pasal 5?
Berdasarkan NOMOR 80 TAHUN 2021 Nomor 80 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA, BAB III - SUSUNANORGANISASI, Pasal 5 menyebutkan bahwa:

(1) Sekretariat sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 (1) huruf b dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berkcdudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan
pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan,
urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua
unsur dilingkungan Dinas.
(3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada
, Sekretariat menyelenggarakan tugas:
a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang
milik negara; dan
d. pengelolaan urusan ASN.
-7-
(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3),
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
c. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
d. penyusunan Penetapan Kinerja;
e. pelaksanaan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan
Pengusulan program Perkebunan dan pelatihan aparatur/kepegawaian;
f.pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
g. pelaksanaan urusan rumah tangga;
h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
1.pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud
yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
J.pelaksanaan pemeliharaan barang milik Daerah yang digunakan dalam
rangka penyelanggaraan tugas pokok dan fungsi;
k. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah;
1.pengelolaan anggaran;
m. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
n. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
o. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
p. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
q. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan Standar
Operasional dan Prosedur;
r. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
s. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan Zatau
pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang
bertujuan untuk mernperbaiki kualitas layanan;
t. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja PD;
u. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan
publik secara berkala memalui website Pemerintah Daerah;
v. pengevaluasian dan pelaporan npelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
w.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas pokoknya.
-8-
Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal6
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
a. persuratan;
b. tata usaha;
c. kearsipan;
d. administrasi ASN;
e. perlengkapan;
f.rumah tangga; dan
g. penataan barang milik negara.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad a ayat (2), Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan tugas:
a. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan rumah
tangga, dan administrasi perjalanan Dinas;
b. pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan inventarisasi
aset;
c. penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi yang
berlaku;
d. pengajuan usulan untuk penghapusan barang-barang milik negara/Daerah
berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
e. pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
f.penatausahaan Kepegawaian.
Paragraf2
Sub Bagian Program dan Keuangan