Bagaimana redaksi normatif Pasal  40 dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 3 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 3 Tahun 2021 tentang PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, BAB  VI - BENTUK PELINDUNGAN PMI, Pasal  40 berbunyi:

(1) Perekmtan CPMI hanya dapat dilakukan terhadap CPMI yang telah
memenuhi persyaratan:
a. telah bemsia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dibuktikan 
dengan Kartu Tanda Penduduk dan akte kelahiran yang diterbitkan 
oleh instansi yang berwenang;
b. surat keterangan sehat dan tidak hamil bagi perempuan yang 
dibuktikan dengan hasil pemeriksaan lengkap;
c. surat keterangan izin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui 
oleh Kepala Desa/lurah; dan
d. berpendidikan dan memiliki keterampilan sesuai dengan persyaratan.
(2) P3MI....
- 21 -
(2) P3MI/Kantor Cabang P3MI yang melakukan perekrutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki SIP2MI sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.
(3) P3MI/Kantor Cabang P3MI wajib mendaftarkan dan menyerahkan salinan 
SIP2MI kepada Dinas dan Kepala Desa setempat.
(4) Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan Perekrutan CPMI, 
dibebankan dan menjadi tanggung jawab P3MI sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.
(5) P3MI/Kantor Cabang P3MI yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) dikenakan sanksi administratif 
berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penundaan pelayanan terhadap P3MI dan/atau Kantor cabang; dan
c. rekomendasi pencabutan izin kantor cabang di Daerah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.