Apa norma yang terkandung dalam Pasal 26 NOMOR .41 TAHUN 2022 BUPATI KOLAKA Nomor 67 Tahun 2016?
Substansi NOMOR .41 TAHUN 2022 BUPATI KOLAKA Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organ isasi dan Tata Kerja, khususnya , Pasal 26, memuat:

pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing 
pengelompokan uraian fungsi. 
(7) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh 
pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang. 
(8) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan 
Bupati. - 15 - 
Atas dasar p ertimbangan daya guna dan hasil guna , masing -masing 
pejabat dalam lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengemb angan 
Sumb er Daya Manusia dapat mendelegasikan kewenangan -kewenangan 
tertentu kepada pejab at dibawahn ya sesuai d engan ketentuan yang 
berlaku. Pasal 33 (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan , Sekr etaris melakukan tugas­ 
tugas kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undang an 
yang berlaku . 
(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Badan 
dapa t menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instans i 
terse but un tuk mewakil i Kepal a Bad an. Pasal 32 Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh satuan organisas i 
bawahann ya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan nya 
wajib mengadakan rapat berkala. Pasal 31 (1) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahann ya, 
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusun an 
laporan lebih lanju t dan untuk memberikan petunjuk teknis kepa da 
bawahannya. 
(2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tembusan laporan d isampaikan kepada satuan organisasi lain yang 
secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 30 Sekretaris , Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib mengiku ti dan 
mematuhi p etunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing­ 
masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktun ya. Pasal 29 sampai 16- 
(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pembe rhentian dalam jabatan 
struktural dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka, berpedoman pada 
peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 
(2) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul 
Sekretaris Daerah . 
(3) Kepala Badan merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan pimpinan 
tinggi pratama. 
(4) Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon Illa atau jabatan 
administrator . 
(5) Kepala Bidang lingkup Badan merupakan jabatan eselon Illb atau 
jabatan admi nistrator. 
(6) Kepala Sub Bagian lingkup Badan meru pakan jabatan eselon IVa atau 
jabatan pengawas. BAB VIII 
KEPA NGKATAN,PE NGANGKATAN,ESELON ISASIDAN 
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN