Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 18 Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945.
Redaksi dari Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub lik, pada , Pasal 18 menjelaskan:

( 1) Penggan tian Kerugian Negara se bagairnan a dirnak sud 
dalarn Pasal 17 ayat (1) dibayarkan secara tunai atau 
angsuran . 
(2) Dalarn hal Keru gian Negara sebagai akib at perbuatan 
rnelanggar hukurn, Pihak Yang Merugikan, Pengarnpu , 
Yang Mernperoleh Hak, atau Ahli Wari s wajib 
rnengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sernbilan 
puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani. 
(3) Dalarn hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalai an, 
Pihak Yang Merugikan, Pengarnpu , Yang Mernperol eh 
Hak, atau Ahli Waris wajib rnengganti Kerugian Negara 
dalarn waktu paling lama 24 (dua puluh ernpat) bulan 
sejak SKTJM ditandatangani. 
(4) Dalarn kondis i tertentu, jangka waktu penggantian 
Kerugian Negara dapat ditetapkan selain jangka wakt u 
sebagairnana dirnaksud pada ayat (3). 
(5) Kondisi tertentu sebagairnana dirnaksud pada ayat (4) 
rneliputi sebagai beriku t: 
a. Pihak Yang Merugikan, Pengarnpu , Yang 
Mernpe roleh Hak, atau Ahli Waris tidak rnernilik i 
kernarnpu an keuangan untuk rnengganti Kerugian 
Negara dalarn wakt u se baga irnana dirnaksud pada 
; 
b. adanya jarninan pernbayaran melalui pernotongan 
gaji, tunjanga n, atau pensiun sebagai penggantian 
Kerugian Negara terse but dari Pihak Yang 
Merugikan, Pengarnpu , Yang Mernperoleh Hak, 
atau Ahli Waris dapat rnenjarnin akan terpulihkan 
Kerugian Negara tersebut; dan 
c. jurn lah Kerugian Negara yang harus dipu lihkan 
lebih besar dari atau sarna dengan 
Rp250.000.000 ,00 (dua ratus lirna puluh juta 
rupiah). tercanturn dalarn Larnpiran yang rnerupakan bagian 
tidak terpi sahkan dari Peratur an Menteri ini. - 15 - 
(6) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja 
mengup ayakan peng embalian Kerugian Negara melalui 
pemotongan gaji atau tunjangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf b paling rendah sebesar 
50% (lima puluh pers en) d ari penghasilan tiap bulan 
sampai deng an lunas. 
(7) Dalam hal Pihak Yang Merugik an memasuki masa 
pensiun sebagaim ana dimaksud pada ayat (5) huruf b, 
Kepala Satu an Kerja dalam membuat Surat Keterangan 
Pengh entian Pemb ayaran mencantumkan bahwa yang 
bersangkut an masih mempun yai utang kepada negara 
dan dilakukan pemotongan paling rendah sebesar 30% 
(tiga puluh persen) d ari yang diterima oleh penerima 
pensiun tiap bulan untuk pelun asan Kerugian Negara. 
(8) Penetap an jangka waktu sebagaiman a dimaksud ayat 
(4) dilaks anakan berd asarkan permohonan dari Pihak 
Yang Meru gikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, 
atau Ahli Waris yang disampaikan kepada Menteri 
untuk perh atian Sekretaris Jenderal melalui Kepala 
Satuan Kerja atau atasa n Kepala Satuan Kerja. 
(9) Kepal a Satu an Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja 
meneruskan permohon an sebagaimana dimaksud pada 
kepada Ment eri untuk perh atian Sekretaris 
Jender al dengan melampirk an rekom endasi dari TPKN . 
(10) Pene tapan perubahan jangk a waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Sekretaris 
Jenderal atas nama Menteri dan disamp aikan kep ada 
Pihak Yang Merugik an, Pengampu , Yang Memp eroleh 
Hak, atau Ahli W aris. 
(11) Kepala Satuan Kerja atau atas an Kepala Satuan Kerja 
wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak 
Yang Merugikan, Pengampu , Yang Memperoleh Hak, 
atau Ahli Waris melaku kan pembayaran sesuai dengan 
SKTJM. 
(12) Dalam h al Pihak Yang Merugikan, Pengampu , Yang 
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban 
pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana - 16 -