Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 9 Tahun 2016?
Substansi PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 9 Tahun 2016 tentang KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN, khususnya , Pasal 5, memuat:

Uraian kegiatan pengaw asan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal6
(1)Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil
pengawasan.
(2)Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal
diterimanya laporan hasil pengawasan.
(3)Wakil Bupati meng oordinasikan dan menindaklanjuti laporan
dan/temuan hasil pengawasan .
Pasal7
(1)Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian
keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh)
hari kalender , Kepala Perangkat Daerah menyampaikan kepada
Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian.
(2)Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi
kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari
kalender, Inspektur melaporkan kepada Bupati sebagai bahan
pertimba ngan sebagai bahan pengambilan k eputusan.
-5-Pasal8
Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu
terkait Bupati, penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang -undangan.
Pasal9
Bupati melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Menteri melalui Gubernur.
Pasal10
Pendanaan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah bersumber pad aAnggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
Pasal11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupatiini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Magelang.
Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Februari 2016
BUPATI MAGELANG,
ttd
ZAENAL ARIFIN
Diundangkan dalamBerita Daerah Kabupaten Mgaelang
Tahun 2016 Nomor 9
pada tanggal 29 Februari 2016
Plt.SEKRETA RIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
ttd
AGUNG TRIJAYA
-6-LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 9TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN
2016
URAIAN KEGIATAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016
Kegiatan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2016 meliputi:
a.pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan
keuangan, meliputi:
1.pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian
terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah anDaerah;
2.penyelenggaraan pemerintahan desa;
3.reviu Rencana Kerja Anggaran;
4.reviu Laporan Keuangan;
5.evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD;
6.pengaduan masyarakat (pemeriksaan kasus/khusus); dan
7.pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Provinsi.
b.kegiatan pengawasan dalam ran gka percepatan menuju Good
Government, Anything Clean Government, dan Pelayanan Publik pada
Pemerintahan Daerah, meliputi :
1.mengawal reformasi melalui:
a)Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
dan
b)penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
2.pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, meliputi:
a)pelaksanaan Operasi Tindak Lanjut (OTL); dan
b)Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas).
c.kegiatan penunjang pengawasan, meliputi:
1.penyusunan peraturan perundang -undangan bidang pengawasan;
2.penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan;
3.koordinasi program pengawasan; dan
4.tugas lain sesuai kebijakan Bupati, antara lain mengenai hal -hal
yang dianggap strategis di lingkungan Pemerinta hDaerah.
BUPATI MAGELANG,
ttd
ZAENAL ARIFIN