Apa norma yang terkandung dalam Pasal    16 PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 18 Tahun 2003?
Substansi PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 18 Tahun 2003 tentang PAJAK PENERANGAN JALAN, khususnya BAB VIII - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, Pasal    16, memuat:

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan biaya kepada Walikota atau 
Pejabat atas suatu : 
a. SKPD; 
a. SKPDKB; 
b. SKPDKBT; 
c. SKPDLB; 
d. SKPDN; 
(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal 
ini harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling 
lama 3 ( tiga ) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, atau tanggal 
pemotongan atau pemungutan oleh Pihak ke tiga sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini dengan al asan yang jelas, kecuali 
apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak 
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya ; 
(3) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 ( 
dua belas ) bulan sejak tanggal Surat P ermohonan keberatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) Pasal ini diterima, sudah 
harus memberikan Keputusan ; 
(4) Apabila setelah lewat waktu 12 ( dua belas ) bulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 3 ) Pasal ini, Walikota atau Pejabat tidak 
memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan; 
(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini 
menunda kewajiban membayar Pajak. 
 
 
 
 
 
 9 Pasal 17 
 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian 
Sengketa Pajak dal am jangka waktu 3 ( tiga ) bulan setelah 
diterimanya keputusan keberatan ; 
(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini 
tidak menunda kewajiban membayar Pajak.