Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN  WALIKOTA DUMAI Nomor 54 Tahun 1945 Pasal 1?
Dalam PERATURAN  WALIKOTA DUMAI Nomor 54 Tahun 1945 tentang PENYELENGGARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai . 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Dumai . 
3. Wali Kota adalah Walikota Dumai . 
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Dumai. 
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota 
Dumai . 
6. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah. 
7. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah. 
8. Perusahaan Listrik Negara adalah PT. PLN (Persero) Unit Induk 
Wilayah Riau dan Kepulauan Riau U nit Pelaksana Pelayanan 
Pelanggan Dumai. 
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap 
dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang 
berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah 
permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, 
kecuali jalan rel dan jalan kabel. 
10. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas 
umum. 
11. Jalan k ota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan 
sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, 
menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan 
antar persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang 
berada dalam kota. 
12. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani 
angkutan lingkungan dengan ciri perjala nan jarak dekat, dan 
kecepatan rata -rata rendah. 
13. Penerangan Jalan U mum selanjutnya disingkat PJU adalah 
penggunaan tenaga listrik baik dari jaringan P erusahaan Listrik 
Negara maupun sumber energi listrik lainnya secara khusus yang 
dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi 
jalan nasional, provinsi, kota dan kelurahan, m emberi isyarat lalu 
lintas jalan umum, menerangi tempat fasilitas umum terte ntu, 
menghiasi lokasi terbuka tertentu yang perencanaan, pengadaan, 
pemasanga n, dan pemeliharaan serta pembayaran biaya 
rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. 
14. Lampu penerangan jalan adalah lampu yang digunakan untuk 
penerangan jalan pada malam hari sehingga pengguna jalan dapat 
melihat dengan jelas jalan yang dilalui untuk meningkatkan 
keselamatan dan keamanan berlalu lintas . 
15. Sistem Smart Lighting adalah sebuah sistem yang memonitor dan 
mengatur Lampu Penerangan Jalan pada lokasi tertentu secara 
nirkabel ( wireless ) menggunakan perangkat dan jaringan teknologi 
informasi. 
16. Sel Surya atau Solar Cell adalah suatu perangkat teknologi yang 
dapat mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik . 
17. Kawasan khusus adalah suatu kawasan yang akan dibangun 
Lampu Penerangan Jalan dimana kawasan tersebut merupakan 
bagian dari fasilitas sosial dan fasilitas umum. 
18. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah 
rencana anggaran biaya pemasangan dan pemiliharaan Lampu 
Penerangan Jalan.