Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam pasal 2 PERATURAN BUPATI MERANGIN Nomor 42 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MERANGIN Nomor 42 Tahun 2021 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, pada , pasal 2 menjelaskan:

, tercantum dalam La mpiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari: 
1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang 
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, 
Objek, Rincian Objek Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan; 
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Progr am, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok , Jenis, Objek, Rincian Objek 
Pend apatan, Belanja, dan Pemb iayaan; 
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat 
Penerima, dan Besaran Hibah; 
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat 
Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; 
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerim a, Alamat 
Pener ima, dan Besaran Bantuan 
Keuangan bersifat umum dan bersifat 
khusus; 
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerim a, Alamat 
Pener ima, dan besaran belanja bagi 
hasil; 
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonom i Khusus Menurut 
Urusan Pemer intahan Daerah, 
Organisasi, Progr am, Kegiatan, Sub 
24 
 
Kegiatan, Kelompok , Jenis, Objek, dan 
Rincian Objek Pend apatan, Belanja dan 
Pemb iayaan; 
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan 
Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas 
Alam/ Tamb ahan DBH- Minyak dan 
Gas Bumi*) Men urut Urusan 
Pemer intahan Daerah, Organisasi, 
Progr am, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok , Jenis, Objek, dan Rincian 
Objek Pend apatan, Belanja dan 
Pemb iayaan; 
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastuktur 
Menurut Urusan Pemer intahan 
Daerah, Organisasi, Progr am, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok , 
Jenis, Objek, dan Rincian Objek 
Pend apatan, Belanja dan Pemb iayaan; 
10. Lampiran X : Sinkron isasi Kebijakan Pemer intah 
Provinsi/ Kabupaten/Kota pada 
Daerah Perbatasan D alam 
Rancangan Perda tentan g APBD dan 
Rancangan Perkada tentang 
Penjabaran APBD dengan Program 
Prioritas Perbatasan Negara.