Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR Nomor 3 Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR Nomor 3 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakiian 
rakyat daerah menu.ru t asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dirnaksud dalam 
Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur . 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang 
seianjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perw akilan rakyar 
Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyeien ggara 
Pemerintahan Daerah . 
6. Pejabat adalah pegaw ai yang diberi tugas tertentu di bidang 
retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang -undangan . 
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur. 
8. Dinas adalah Dinas Perhu bung an Kabupaten Luwu Timur . 
9. Badan adalah sekum pulan orang dan/ata u modal yang merupak an 
kesatu an, baik yang meiakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas , perseroan 
3 
komanditer, perseroan Iainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau 
Badan Usaha Milik Daerah , dengan nama dan dalam bentuk 
apapun, firma, kongsi , koperasi , dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, 
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif den bentuk usaha tetap. 
10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas Daratan 
dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat 
kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang 
dipergunakan sebagai tempat Kapa! bersandar, naik turun 
penumpang dan/atau bongkar muat barang,berupa terminal den 
tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas 
keselamata.n dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang 
pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan Intra den 
Antarmoda Transportasi. 
11. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 
pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, 
keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang 
dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat 
perpindahan intra dan/atau barang, keselarnatan den keamanan 
berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta 
mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap 
memperhatikan tata ruang wilayah. 
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SSRD 
adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan 
pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas 
Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati. 
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SKRD , adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya 
jumlah pokok retribusi yang terutang . 
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKRDLB , adalah surat ketetapan retribusi yang 
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah 
kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau 
seharusnya tidak terutang. 
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi 
administrasi berupa bunga atau denda. 
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribu si adalah 
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepen tingan orang Pribadi atau Badan. 
17. Pejabat Penyidik Pegaw ai Negeri Sipil Kabu paten Luwu Timur yang 
selanjutnya disingka t PPNS adalah Pejabat PPNS seba gaim ana 
dimak sudkan dalam IGtab Undan g-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP), yang berada di Daerah yang dibe ri khusus oleh Peratur an 
Perundang -undangan untuk melakukan penyidikan terhadap 
pelan ggaran pera turan daerah . 
4 
18. Kawasan Laut Lampia adalah wilayah diluar lingkungan kerja 
pelabuhan yang dapat dibangun fasilitas melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 
2. Ketentuan ayat (2) huruf e dan huruf f Pasal 2 diubah, serta 
ditambahkan 4 (em pat) huruf yakni huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, 
sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :