Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 25 MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH TENT ANG PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 1 Tahun 2011.
Redaksi dari MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH TENT ANG PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 1 Tahun 2011 tentang , pada BAB III - STATUS TANAH DAN PERUNTUKAN TANAH, Pasal 25 menjelaskan:

(1) Perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah (MBR) diperuntukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki rumah , yang Bagian Ketiga 
Syarat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
(MBR) Pemohon Kepemilikan Rumah Pasal 24 
Selain bantuan subsidi lokasi perumahan , Pemerintah Daerah Kabupaten 
Kolaka menyiapkan lahan untuk pembangunan Fasilitas Umum (FASUM) dan 
Fasilitas Sosial (F ASOS) yang akan disiapkan pembangunann ya oleh 
pengembang/ developer. Bagian Kedua 
Penyediaan fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Pasal 23 
Batasan harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 di kurangi nilai harga 
tanah sebesar 5% dari harga jual berdasarkan Permen PUPR yang berlaku saat 
itu untuk kelompok sasaran kredit/ pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi , 
lama masa subsidi danjangka waktu kredit/pembiayaan pemilikan rumah . Pasal 22 
Proses kepemilikan rumah subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
dilaksanakan melalui cara mengangsur / menyicil kepada Bank pelaksana yang 
telah ditunjuk oleh Pemerintah dengan harga jual dan angsuran sebagaimana 
ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat. Pasal 21 
Tipe dan Desain rumah yang dibangun oleh pengembang/ developer adalah 
rumah tipe 36 dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta telah disepakati 
pemuatan unsur lokal pada Desain Arsitektur Bangunan dan Master Plan 
Kawasannya antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dan Pengembang . (12)