Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 15 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 10 Tahun 2009.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 10 Tahun 2009 tentang PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH, pada BAB V - PENYELENGGARAAN JAMKESDA, Pasal 15 menjelaskan:

(1) Dewan Wali Amanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (9 ) huruf a, 
terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, ahli yang memahami bidang jaminan 
kesehatan, organisasi Pemberi Kerja Sektor Informal dan organisasi pekerja 
sektor informal. 
 
 11 
(2) Pembentukan Dewan Wali Amanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan de ngan Keputusan Gubernur. 
 
(3) Tugas dan wewenang Dewan Wali Amanah meliputi : 
a. melakukan pengkajian dan penelitian yang berkaitan dengan 
menyelenggaraan Jamkesda. 
b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola kepada 
Gubernur. 
c. menetapkan peraturan internal dan kebijakan Bapel Jamkesda sesuai dengan 
kewenangannya. 
d. meminta keterangan, memeriksa dan/atau mengusulkan kepada Gubernur 
tentang sanksi bagi pejabat pengelola. 
e. memeriksa, memutus dan menyelesaikan keluhan serta pendap at/saran, dari 
peserta terhadap penyelenggaraan Jamkesda bersama pejabat pengelola. 
f. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jamkesda dan 
melaporkan hasilnya kepada Gubernur. 
 
(4) Anggota Dewan Wali Amanah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. 
 
(5) Dewan Wali Amanah bertanggung jawab kepada Gubernur. 
 
Paragraf 2 
Pejabat Pengelola