Apa substansi hukum dari Pasal 23 Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945?
Materi muatan Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub lik, khususnya , Pasal 23, adalah:

( 1) Pihak Yang Merugik an, Pengampu, Yang Memperoleh 
Hak, atau Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan 
keberatan atas SKP2KS paling lama 14 (empat belas) 
hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan 
dengan tand a terima surat . 
(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 
Memperol eh Hak, atau Ahli Waris tidak mengajukan 
keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak 
diteriman ya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 22 
(1) SKP2KS mempun yai kekuatan hukum untuk 
pelaksana an sita jaminan. 
(2) Pelaksana an sita jaminan sebagaimana dimaksud pada 
dilakukan oleh panitia urusan piutang negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan . Pasal 21 
Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan 
SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lama 90 (sembilan 
puluh) hari sejak diterbitk annya SKP2KS . dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diperoleh, Kepala 
Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja dapat 
menginformasikan penyampaian SKP2KS pada papan 
pengumum an Kantor Kelurahan domisili terakhir Pihak 
Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak , 
atau Ahli Waris diketahui disertai dengan surat tanda 
terima dari Kelurahan setemp at. 
(6) Ketentuan mengenai form at surat laporan SKTJM tidak 
dapat diperoleh s ebagaim ana dimaksud pada ayat (1) 
dan format tanda terima SKP2KS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran 
yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. - 19 - 
Pasal24 
(1) Menteri selaku PPKN melakukan penyelesaian Kerugian 
Negara mengenai: 
a. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau 
barang bukan disebabkan perbuatan melanggar 
hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b; 
b. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan 
wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara Bagian Kelima 
Penyelesaian Kerugian Negara melalui Majelis (1), Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dianggap telah 
menenma atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada 
. 
(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan secara tertulis kepada Kepala Satuan 
Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja. 
(4) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja 
menyampaikan laporan penerimaan atau keberatan 
atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada Menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada 
Majelis . 
(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan, 
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris 
untuk mengganti Kerugian Negara. 
(6) Ketentuan mengenai format surat keberatan atas 
SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 
format surat laporan penerimaan atau Keberatan atas 
SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. - 20 -