Apa bunyi lengkap Pasal 19 dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 55 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 55 Tahun 1945 tentang , pada BAB IV - KELEMBAGAAN PUG, Pasal 19 dinyatakan:

(1) Focal Point PUG sebag aiman a dimaksud dalam Pasal 17 huru f b, terdiri 
dari pejabat eselon 4 bagian peren canaan dan eselon 4 di masing-rnasing 
Perangkat Daerah yang menjadi penggerak penerapan PUG di tingka t 
Perangkat Daerah. 
(2) Focal Point Gender memiliki peran yaitu: 
a. men yediakan data terpilah gender di Perangkat Daerah masing ­ 
masing; 
b. melakukan analis a gender terhadap renc ana kerja dan angaran 
program dan kegiatan di masing-masing bidang serta data dan 
Analisa Gend er untuk penyusunan rencan a strategis dan rencana 
kerja Perangk at Daerah; Pasal 18 
(1) Pokj a PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, merupakan 
mekanisme koordinasi implementasi PUG di daerah, yang 
keanggotann ya adalah semua kepala Perangkat Daerah ; 
(2) Bup ati menetapkan kepala Bapp eda sebagai Ketua Pokja PUG dan 
Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai 
sekretaris sekaligus pelaksana harian Pokja PUG ; 
(3) Pokja PUG bertanggung jawab kepada Bupati; 
(4) Pokja PUG memiliki peran yaitu: 
a. mempromosikan dan memfasili tasi PUG kepada masing -rnasing OPD ; 
b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat , kepala 
desa, dan lurah ; 
c. menyusun pro gram kerja setiap tahun ; 
d. mendorong terwujudn ya Perencanaan dan Pengan ggar an yang 
Responsif Gend er (PPRG); 
e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun ; 
f. bertanggung jawab kepad a bupati ; 
g. merumuskan rekom endasi kebijakan kepada Bupati ; 
h. menyusun Profil Gender kabupat en; 
1. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing -rnasing instansi ; 
J· menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran 
daerah; 
k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG; dan 
1. mendorong dilaksanakann ya pemilihan dan penetapan Focal Point di 
masin g-rnasing OPD. - 13 -