Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945 Pasal 4?
Dalam Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Dae rah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran, Pasal 4 mengatur sebagai berikut:

Togas Kepala Desa dalam pengadaan adalah : 
a. meneta pkan TPK hasil musrenb angdes; Pasal 10 Bagian Kedua 
Kepala Desa Para pihak dalam pengadaan terdiri dari : 
a. Kepala Desa ; 
b. Kasi/Kaur ; 
c. TPK; 
d. Mas yarakat ; dan 
e. Penyedia. Pasal 9 Bagian Kesatu 
Para Pihak Dalam Pengadaan BAB V 
PARA PIHAK Pengadaan melalui penyedia dapat dilakukan untuk : 
a. menduk ung swakelola ; atau 
b. kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan swakelola. ~1). Pengadaan mengutamakan peran serta mas yarakat melalui swakelola dengan 
memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa secara gotong ­ 
royong dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberda yaan 
mas yarakat setempat . 
(2). Dalam hal pengadaan tidak dapat dilakukan secara swakelola maka 
pengadaan dapat dilakukan melalui penyedia baik sebagian maupun seluruhn ya 
dengan penjelasan tertulis dari Kepala Desa . Pasal 7 (1). Pengadaan merupakan pelaksanaan kewenangan desa yang kegiatan dan 
anggarann ya bersumber dari APB Desa. 
(2). Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
berdasarkan peraturan perundang -undangan. Pasal 6 BAB IV 
RUANG LINGKUP PENGADAAN e. menghindari dan mencegah terjadin ya pertentangan kepentingan pihak yang 
terkait , baik secara langsung maup un tidak langsung, yang berakibat 
persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan; 
f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa ; 
g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ a tau kolusi ; dan 
h. tidak menerima , tidak menawarkan , atau tidak menjanjikan untuk memberi 
atau menerima hadiah , imbalan , komisi , rabat , dan apa saja dari atau 
kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan 
pengadaan .