Apa yang diatur dalam PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 27 Tahun 2022 pada Pasal 29?
Berdasarkan PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 27 Tahun 2022 tentang KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 29 menyebutkan bahwa:

Komite Pencegahan Penyakit Infeksi yang selanjutnya disebut Komite PP! 
merupakan organisasi non struktural yang disusun agar dapat mencapai 
visi, misi dan tujuan dari penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian 
infeksi, yang dapat menyelenggarakan tugas, wewenang dan tanggungjawab 
secara efektif dan efisien. 
Dalam organisasi PP! seperti yang tercantum pada ayat (1), memiliki 
ketentuan: 
susunan organisasi tertiri dari ketua, sekretaris, dan anggota yang 
terdiri IPCD (infection prevention control doctor), IPCN (infection prevention 
control nurse) dan anggota lainnya; 
rumah sakit harus memiliki IPCN yang bekerja purnawaktu dengan 
ratio 1 (satu) IPCN untuk tiap 100 tempat tidur; dan 
dalam bekerja IPCN dapat dibantu beberapa IPCLN (infection prevention 
control link nurse) dari tiap unit, terutama yang beresiko terjadinya 
infeksi. 
Komite PP! mempunyai tugas sebagai berikut: 
menyususn dan menetapkan serta mengevaluasi kebijakan PPI; 
melaksanakan sosialisasi kebijakan PP!, agar kebijakan dapat dipahami 
dan dilaksanakan oleh petugas kesehatan; 
membuat SPO PP!; 
menyususn progam PPI dan mengevaluasi pelaksanaan program 
tersebut; 
melaksanakan investigasi masalah atau kejadian luar biasa HAis 
(healthcare associated infekctions); 
memberi ususlan untuk mengembangkan dan meningkatkan cara 
pencegahan dan pengendalian infeksi; 
memberikan konsultasi pada petugas kesehatan rumah sakit dan 
fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dalam PP!; 
mengusulkan pengadaan alat dan bahan yang sesuai dengan prinsip PP! 
dan aman bagi yang menggunakan; 
1. mengidentifikasi temuan di lapangan dan mengusulkan pelatihan untuk 
meningkatkan kemampuan sumber daya manusia rumah sakit dalam 
PPI; 
J. melakukan pertemuan berkala, termasuk evaluasi kebijakan; 
-28- 
berkoordinansi dengan unit terkait dalam hal pencegahan dan 
pengendalian infeksi rumah sakit, antara lain : 
tim pengendalian resistensi antimikr oba (PPRA) dalam penggunaan 
antibiotika yang bijak di rumah sakit berdasarkan pola kuman dan 
resistensinya terhadap antibiotika dan menyebarluaskan data 
resistensi antibiotika; 
tim kesehatan dan keselamatan kerja (K3) untuk menyususun 
kebijakan ; dan 
tim keselamatan pasien dalam menyususn kebjakan clinical 
governance and patient safety; 
1. mengembangkan, mengimplementasikan dan secara perodik mengkaji 
kembali rencana menejemen PPI apakah telah sesuai kebijakan rumah 
sakit; 
memberikan masukan yang menyangkut konstruksi bangunan dan 
pengadaan alat dan bahan kesehatan, renovasi ruangan, cara 
pemrosesan alat, penyimpanan alat dan linen sesuai dengan prinsip PPI; 
menentukan sikap penutupan ruangan rawat bila diperlukan karena 
potensial menyebarkan infeksi; 
melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang 
dari standar prosedur /monitoring surveilans proses; dan 
melak.ukan investigasi, menetapkan dan melaksanakan 
penanggulangan infeksi bila ada KLB di rumah sakit dan fasilitas 
pelayanan kesehatan lainnya. 
Paragraf 5 
Komite Mutu