Bagaimana redaksi normatif Pasal 3 dalam NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945?
Norma hukum dalam NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Pasal 3 berbunyi:

perangkat daera h yang membidangi urusan 
pemerin tahan di bidang hukum berkoorclin asi dengan Kantor 
Wila yah Kernenterian Hukum dan Hak Asasi Manusi a. c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum; 
d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif , 
efisien, transparan dan akuntabel; 
e. mengawasi penyelenggaraan Bant uan Hukum ; dan 
f. menyusun dan menyampaikan laporan 
penyelenggaraa n Bantuan Hukum kepada DPRD setiap 
akhir tahun anggaran . - 4 - 
Pasa l 8 
(1) Tahapan pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dalam 
perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf b, meliputi: 
a. pengajua n gugatan atau penno honan; 
b. proses persi dangan; dan 
c. upaya hukum. Paragraf 3 
Bant uan Hukum Litigas i Dalam Perkara Perdata PasaJ 7 
( 1) Tahapan pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi daJam 
perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf a, meliputi: 
a. penyidikan ; 
b. penuntutan dan pemeriksaan di pers idangan ; 
dan/atau 
c. upaya huku m. 
(2) Pem berian Bant uan Hukum dalam taha pan penyidikan 
sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) huruf a meliputi : 
a. membuat surat kuasa; dan 
b. melakukan pendamp ingan pada tahap penyidikan . 
(3) Pemberian Bantuan Hukum dalam taha pan penuntutan 
dan pemeriksaan di persidangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. melaku kan pendampingan pada tahap penuntutan 
dan/ atau pemeriksaan di sidan g pengadil an; 
b. membuat ekse psi, duplik, dan pledoi guna kepentingan 
Penerima Bantuan Hukum ; dan 
c. menghadirkan saks i dan/ata u ahli. 
(4) Pemberian Bantuan Hukum dalam taha pan upaya hukum 
sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a. melakukan upaya hukum banding, kasasi , dan 
peninjauan kembali sesuai dengan pennintaan 
Penerima Bantuan Huku m; dan 
b. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan 
doku men yang berkenaan dengan pengajuan upaya 
hukum banding, kasas i dan peni njauan kembali. Paragraf 2 
Bantuan Huku m Litigasi Perkara Pidana b. Bantuan Huku m Liligasi perkara perdata ; dan 
c. Bantuan Hukum Litigasi perkara tata usaha negar a. - 5 -