Apa yang diatur dalam PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor 1645 Tahun 2018 pada Pasal 17?
Berdasarkan PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor 1645 Tahun 2018 tentang PENERIMAAN BANTUAN INTERNASIONAL, BAB VI - KEWENANGAN DAN PENGORGANISASIAN, Pasal 17 menyebutkan bahwa:

(1) BNPB bersama kementerian/lembaga terkait 
melaksanakan peran di dalam Pos Pendamping Nasional 
PDB atau Posko Nasional PDB sebagai pusat koordinasi 
bantuan internasional. 
(2) Komposisi dan peran kementerian/lembaga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam Pos Pendamping Nasional 
PDB atau Posko Nasional PDB sebagai berikut: 
a. Kementerian Pertahanan dan Mabes T NI, berwenang 
dalam aspek perijinan dan pengamanan bantuan 
personil, logistik dan peralatan serta penggunaan 
atribut yang bersumber dari militer asing serta 
pergerakan personil militer asing selama pemberian 
bantuan kemanusiaan; 
b. Mabes POLRI berwenang dalam aspek perijinan 
bantuan yang bersumber dari kepolisian asing serta 
menjamin keamanan dan keselamatan personil 
asing dan peralatan/logistiknya selama penanganan 
darurat bencana, serta memantau pergerakan 
personil asing; 
c. Kementerian Kesehatan berwenang dala m 
pemeriksaan kualifikasi personil medis, persediaan 
farmasi, alat dan perbekalan kesehatan; 
d. Kementerian Pertanian berwenang dalam 
pengurusan karantina tanaman dan/atau hewan; 
e. Kementerian Sosial berwenang dalam pemulihan 
dan penguatan sosial, serta kemitra an dan 
pengelolaan logistik bencana; 
www.peraturan.go.id
2018, No.1645 -19- 
f. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
berwenang dalam penanganan bantuan kebakaran 
hutan dan lahan serta bencana dampak pengelolaan 
bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3; 
g. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Ma nusia 
berwenang dalam pemberian visa setibanya di 
Indonesia, izin masuk dan izin tinggal; 
h. Kementerian Keuangan berwenang dalam urusan 
kepabeanan dan perpajakan atas barang impor atau 
eskpor dan perijinan lalu lintas mata uang asing dari 
dan ke Indonesia; 
i. Kementerian Luar Negeri berwenang dalam 
pengurusan perizinan diplomatik untuk personil 
asing, pemeriksaan barang oleh perwakilan 
diplomatik Republik Indonesia di negara pengirim 
sebelum dikirim ke Indonesia; 
j. Kementerian Perdagangan berwenang dalam 
pengatur an barang yang diimpor ataupun reekspor; 
k. Kementerian Dalam Negeri melalui Pemerintah 
Daerah/BPBD berwenang dalam penanganan 
bantuan internasional di Pos Pendukung PDB sesuai 
kewenangan Pemerintah Daerah/BPBD; 
l. Kementerian Perhubungan berwenang dalam 
perizin an masuknya sarana transportasi, lalu lintas 
dan penggunaan fasilitas bandara/pelabuhan; 
m. Kementerian Komunikasi dan Informatika 
berwenang dalam perijinan penggunaan alat 
komunikasi dan informatika yang dibawa oleh 
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing 
Nonpemerintah; 
n. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat berwenang dalam penanganan bantuan 
bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 
o. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral 
berwenang dalam penanganan bantuan bidang 
energi sumber daya mineral; 
 
www.peraturan.go.id
2018, No.1645 -20- 
p. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 
berwenang dalam penanganan bantuan meteorologi, 
klimatologi, dan geofisika; 
q. Badan Pengawas Tenaga Nuklir berwenang dalam 
penanganan bantuan bidang nuklir; 
r. Badan Intelijen Negara berwenang dalam 
pemantauan masuknya ba ntuan internasional 
terkait kepentingan dan keamanan nasional; 
s. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 
berwenang untuk mendampingi proses pemeriksaan 
masuknya bantuan pencarian dan pertolongan 
asing; 
t. Badan Pengawas Obat dan Makanan berwenang 
dalam pemerik saan masuknya obat dan/atau 
makanan bantuan luar negeri sesuai dengan standar 
obat dan/atau makanan yang ditetapkan; 
u. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 
berwenang dalam bidang penerbangan dan 
antariksa; 
v. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 
berwe nang dalam bidang penerapan teknologi tepat 
guna; 
w. Badan Informasi Geospasial berwenang dalam 
bidang penyediaan data geospasial pendukung 
penanganan darurat bencana. 
(3) Kementerian/Lembaga sebagaimana tercantum pada ayat 
(2) dapat menempatkan petugasnya di Pos Pendukung 
PDB. 
 
Bagian Keempat 
Tempat Transit