Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA Nomor 56 Tahun 2004.
Redaksi dari KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA Nomor 56 Tahun 2004 tentang URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL, pada BAB IV - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 5 menjelaskan:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya 
dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya 
4Ditetapkan di: Tasikmalaya
Pada tanggal : 11 O ktober 2004
WALIKOTA TASIKMALAYA
Ttd.
H. BUBUN BUNYAMIN
Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 12 O ktober 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA
Ttd.
Ir. ENDANG SUHENDAR , MS
Pembina Tingkat I
NIP 480 091 785
LAMPIRAN :KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR: 56
TANGGAL: 11 O ktober 2004
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA
A.KEPALA DINAS 
1. Memimpin, mengatur, membina, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan 
mengendalikan kegiatan Dinas Kesehatan dalam Bidang Ketatausahaan Dinas, 
pengembangan dan pembinaan pelayanan kesehatan, pencegahan 
pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, kesehatan keluarga, 
pelayanan kefarmasian dan pengawasan makanan dan minuman, dan 
pembinaan program Kesehatan lainnya ;
2.Menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas 
Kesehatan ;
3.Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kerja Dinas Kesehatan 
sesuai dengan kebijaksanaan Walikota ;
4.Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan ;
5.Memaraf dan atau menandatangani konsep Naskah Dinas sesuai dengan 
bidang tugas dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Peraturan 
perundang-undangan yang berlaku ;
6.Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan-
kegiatan Unit Kerja di lingkungan Dinas Kesehatan ;
7.Melaksanakan hubungan kerjasama dengan Instansi terkait lainnya ;
8.Membina dan memberikan motivasi serta bimbingan kepada bawahan dalam 
rangka meningkatkan produktivitas kerja ;
9.Memberikan informasi, saran dan pertimbangan efektivitas dan efisiensi 
pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan kepada Walikota ;
10.Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya 
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah ;
11.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan 
bidang tugasnya ;
B. KEPALA BAGIAN TATA USAHA
1.Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang 
kerumahtanggaan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan dan 
umum serta pengumpulan dan pengelolaan perencanaan ;
2.Menyusun rencana dan program kerja Bagian Tata Usaha ;
3.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4.Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas 
kerja dan pengembangan karier ;
5.Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan bawahan ;
6.Mengevaluasi hasil kerja bawahan ;
7.Menganalisis bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan 
pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum dan perencanaan ;
8.Merumuskan dan mengkaji aspek yuridis yang berkenaan dengan pengelolaan 
kepegawaian, keuangan, umum dan perencanaan ;
9.Menganalisis bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan 
pengelolaan dan pelayanan urusan surat menyurat dan kearsipan ;
5
10.Menghimpun rencana dan program kerja masing-masing unit kerja di 
lingkungan Dinas ;
11.Menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran rutin, kebutuhan dan usulan 
kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan dinas ;
12.Menyiapkan dan membuat konsep Naskah Dinas sesuai dengan 
kewenangannya dan atau atas instruksi/disposisi Kepala Dinas ;
13.Menganalisis dan mengkaji bahan pembinaan kelembagaan dan 
ketatalaksanaan di lingkungan dinas ;
14.Menganalisis dan mengkaji bahan pembinaan rancangan dan 
pendokumentasian peraturan perundang-undangan serta pengelolaan 
perpustakaan di lingkungan dinas ;
15.Menganalisis dan mengkaji bahan penyusunan anggaran pendapatan dan 
belanja dinas serta administrasi kepegawaian ;
16.Menganalisis dan mengkaji bahan penyusunan kebutuhan barang ;
17.Mewakili Kepala Dinas dan memimpin Dinas Kesehataan apabila kepala 
berhalangan sementara ;
18.Memaraf dan menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan kewenangan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
19.Mendistribusikan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas 
Dinas kepada Unit Kerja di lingkungan Dinas ;
20.Memberi masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan atau Unit 
Kerja lain di lingkungan Dinas mengenai kebijakan-kebijakan strategis 
penyelenggaraan tugas-tugas Dinas ;
21.Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan tugas-tugas Dinas ;
22.Melaksanakan koordinasi kegiatan baik pejabat pada Pemerintah 
Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pusat dalam rangka koordinasi 
kebijaksanaan penyelenggaraan administrasi Kepegawaian, Keuangan dan 
Umum ;
23.Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
Bagian Tata Usaha dan memberikan alternatif pemecahan masalah ;
24.Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas-tugasnya kepada Kepala Dinas Kesehatan ;
25.Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas Bagian 
Tata Usaha ;
26.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas perintah 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
 
B.1 KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN PERENCANAAN
1.Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan administrasi umum 
dibidang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebutuhan rumah tangga, 
perlengkapan, Kepegawaian dan perencanaan Dinas ;
2.Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perencanaan 
berdasarkan program kerja Bagian Tata Usaha ;
3.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4.Memantau dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan 
;
5.Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dalam 
rangka perumusan dan pengelolaan administrasi umum dan perencanaan 
kepegawaian ;
6.Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis 
pengadministrasian umum, kepegawaian dan pengelolaan perencanaan ;
6
7.Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan 
data dan informasi dalam rangka penyusunan pengadministrasian umum, 
kepegawaian dan perencanaan ;
8.Melaksanakan penyusunan bahan dalam rangka pembinaan pengembangan 
pegawai, pendidikan dan latihan pegawai ;
9.Merumuskan dan mengkaji kebijaksanaan teknis kebutuhan barang, 
pengadministrasian dan pengadaan barang, penyimpanan dan 
pendistribusian barang dinas ;
10.Melaksanakan dan merumuskan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan 
dan ketatalaksanaan di lingkungan dinas ;
11.Melaksanakan pengelolaan Naskah Dinas dan kearsipan ;
12.Melaksanakan pengelolaan barang baik barang pakai habis maupun 
inventaris Dinas Kesehatan ;
13.Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung dinas berikut 
peralatannya dan perlengkapan serta kendaraan dinas ;
14.Melaksanakan pengumpulan/penyusunan data pegawai, formasi DUK 
pegawai ;
15.Melaksanakan pengurusan kenaikan pangkat, pemberhentian, penghargaan 
dan hak-hak pegawai lainnya ;
16.Melaksanakan pengelolaan dan pengaturan petugas keamanan dan 
ketertiban serta kebersihan lingkungan dinas ;
17.Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan keprotokolan dan 
pengelolaan perpustakaan di lingkungan Dinas ;
18.Menyiapkan dan menyusun konsep dan petunjuk teknis perencanaan 
program di lingkungan Dinas ; 
19.Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan karier 
pegawai serta hubungan masyarakat dan pendokumentasian kegiatan 
dinas ; 
20.Menyusun konsep Naskah Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perencanaan ;
21.Memaraf dan menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan kewenangan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
22.Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perencanaan serta memberikan 
alternatif pemecahan masalah ;
23.Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengembangan sistem 
informasi perlengkapan dan kepegawaian ;
24.Mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan 
dengan kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perencanaan ;
25.Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, 
Kepegawaian dan Perencanaan ;
26.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas 
perintah atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
B.2 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
1.Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan administrasi keuangan 
dibidang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan 
pengelolaan keuangan Dinas ;
2.Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan program kerja 
Bagian Tata Usaha ;
3.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4.Memantau dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan 
;
7
5.Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dalam 
rangka perumusan dan pengelolaan administrasi keuangan ;
6.Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis 
pengadministrasian keuangan ;
7.Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan 
data dan informasi dalam rangka penyusunan pengadministrasian keuangan 
;
8.Melaksanakan penyusunan bahan dalam rangka pembinaan kebendaharaan 
;
9.Melaksanakan pengumpulan bahan/data dan penyiapan rencana anggaran 
belanja rutin/pembangunan di lingkungan Dinas ;
10.Melaksanakan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja 
rutin dan pembangunan ;
11.Melaksanakan perbendaharaan keuangan anggaran belanja rutin ;
12.Melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan anggaran 
belanja rutin ;
13.Melaksanakan penyiapan dan pengendalian Surat Perintah Tugas (SPT) dan 
Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ;
14.Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian anggaran pendapatan dan 
belanja dinas ; 
15.Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengembangan sistem 
informasi keuangan ;
16.Memaraf dan menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan kewenangan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
17.Melaksanakan pembinaan perbendaharaan di lingkungan dinas Kesehatan 
;
18.Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
Sub Bagian Keuangan dan memberikan alternatif pemecahan masalah ;
19.Mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan 
dengan kegiatan Sub Bagian Keuangan ;
20.Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan ;
21.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas 
perintah atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
C. KEPALA BIDANG KEFARMASIAN
1.Memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan 
pelaksanaan kegiatan Bidang Kefarmasian yang meliputi farmasi, narkoba, obat 
tradisional dan kosmetika ; 
2.Menyusun rencana dan program kerja Bidang Kefarmasian ;
3.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4.Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja 
dan pengembangan karier ;
5.Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan bawahan ;
6.Mengevaluasi hasil kerja bawahan ;
7.Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 
teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan bidang 
kefarmasian ;
8.Menganalisis bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan 
bidang kefarmasian meliputi farmasi, narkoba, obat tradisional dan kosmetika 
;
9.Merumuskan dan mengkaji aspek yuridis yang berkenaan dengan bidang 
kefarmasian ;
8
10.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan kebijaksanaan teknis di bidang 
kefarmasian ;
11.Melaksanakan manajemen pembinaan dan pengendalian farmasi dalam bidang 
farmasi, narkoba, obat tradisional dan kosmetika kepada seluruh satuan 
organisasi di wilayah kota ;
12.Merumuskan, mengkaji dan menyusun standarisasi obat dan alat kesehatan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
13.Merumuskan, mengkaji dan menyusun standarisasi obat tradisional dan 
kosmetik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
14.Merumuskan, mengkaji dan menyusun standarisasi persediaan obat berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 
15.Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan operasional pelaksanaan kepada 
seluruh satuan organisasi di wilayah kota, kegiatan pengelolaan dan 
pemeriksaan farmasi, narkoba, dalam bidang farmasi, narkoba, obat tradisional 
dan kosmetika sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 
;
16.Merumuskan, mengkaji dan melaksanakan penyusunan bahan dan petunjuk 
teknis dalam rangka kegiatan pembinaan penyalahgunaan narkoba, 
psikotropika, alkohol dan bahan-bahan berbahaya lainnya terhadap kesehatan 
; 
17.Merumuskan, mengkaji dan menyusun standarisasi persyaratan usaha di bidang 
kefarmasian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
18.Melaksanakan koordinasi kegiatan baik pejabat pada Pemerintah 
Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pusat dalam rangka koordinasi 
kebijaksanaan penyelenggaraan kefarmasian ;
19.Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan unit kerja 
di lingkungan Dinas Kesehatan mengenai kebijakan-kebijakan strategi 
penyelenggaraan tugas-tugas dinas ;
20.Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
Bidang Kefarmasian dan memberikan alternatif pemecahan masalah ;
21.Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas-tugasnya kepada Kepala Dinas Kesehatan ;
22.Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas Bidang 
Kefarmasian ;
23.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas perintah 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya ;
C.1KEPALA SEKSI BINA FARMASI
1.Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan perencanaan, 
pembinaan dan penyuluhan di bidang kefarmasian ;
2.Menyusun rencana kerja Seksi Bina Kefarmasian berdasarkan program kerja 
Bidang Kefarmasian ;
3.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4.Memantau dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas yang 
berhubungan dengan pembinaan dan penyuluhan kefarmasian ;
5.Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 
teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan 
kefarmasian ;
6.Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan dan penyuluhan kefarmasian ;
7.Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan 
data dan informasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan kefarmasian 
;
9
8.Menyiapkan dan menyusun teknis penyuluhan tentang kefarmasian ;
9.Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara langsung 
maupun melalui media penerangan ;
10.Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data perkembangan 
kefarmasian ;
11.Mengumpulkan, mengolah dan mengawasi dan mengendalikan peredaran 
produksi makanan dan minuman ;
12.Menyusun standarisasi dan pembinaan teknis produk makanan dan 
minuman ; 
13.Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan tata kerja dan tata hubungan 
kerja dengan distributor obat, napza, obat tradisional, kosmetika, bahan 
berbahaya serta produk makanan minuman ;
14.Menginventarisir jumlah dan jenis pedagang eceran obat dan makanan 
minuman yang ada di lingkungan wilayah kota ;
15.Memberikan legitimasi rekomendasi dan sertifikasi di bidang kefarmasian ;
16.Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Bidang 
Kefarmasian sesuai dengan bidang tugasnya ;
17.Memaraf dan menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan kewenangan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
18.Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
Seksi Bina Kefarmasian dan memberikan alternatif pemecahan masalah ;
19.Mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan 
dengan kegiatan Seksi Bina Kefarmasian ;
20.Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Bina Kefarmasian ;
21.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas 
perintah atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
C.2 KEPALA SEKSI PERBEKALAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
1.Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan perencanaan, 
pembinaan dan pengawasan perbekalan farmasi dan alat kesehatan;
2.Menyusun rencana kerja Seksi Perbekalan Farmasi dan Alat Kesehatan 
berdasarkan program kerja Bidang Kefarmasian ;
3.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4.Memantau dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas yang 
berhubungan dengan pengawasan dan pengendalian perbekalan 
kefarmasian dan alat kesehatan ;
5.Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 
teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan perbekalan 
farmasi dan alat kesehatan ;
6.Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis 
pengawasan dan pengendalian perbekalan farmasi dan alat kesehatan ;
7.Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan 
data dan informasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian peredaran 
obat dan alat kesehatan dan alat farmasi lainnya serta perbekalan farmasi ;
8.Menyusun bahan penetapan standarisasi produk obat dan alat kesehatan 
dalam rangka pengamanan dan penarikan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku ;
9.Menyusun bahan pembinaan teknis sarana produksi, pendistribusian dan 
penyimpanan obat dan alat kesehatan dan alat farmasi lainnya serta 
perbekalan farmasi ;
10.Menyiapkan dan menyusun teknis peredaran obat dan alat kesehatan serta 
perbekalan farmasi ;
10
11.Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka 
mengklasifikasi jenis obat dan alat kesehatan dan bahan farmasi lainnya 
serta alat farmasi ;
12.Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan tata kerja dan tata hubungan 
kerja dengan distributor obat dan alat kesehatan dan bahan farmasi lainnya 
;
13.Melaksanakan pembinaan manajemen dan pengendalian narkoba bahan 
berbahaya dan alat kesehatan di wilayah kota sesuai dengan juklak dan 
juknis skala prioritas, tepat waktu dan tepat guna ;
14.Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Bidang 
Kefarmasian sesuai dengan bidang tugasnya ;
15.Memaraf dan menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan kewenangan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
16.Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
Seksi Perbekalan Farmasi dan Alat Kesehatan dan memberikan alternatif 
pemecahan masalah ;
17.Mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan 
dengan kegiatan Seksi Perbekalan dan Alat Kesehatan ;
18.Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perbekalan dan Alat 
Kesehatan ;
19.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas 
perintah atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
 
D.KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
1.Memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan 
mengendalikan pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat 
yang meliputi kesehatan dasar dan rujukan Promosi Kesehatan ;
2. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Pelayanan Kesehatan 
Masyarakat ;
3.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4.Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan 
produktivitas kerja dan pengembangan karier ;
5.Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan bawahan ;
6.Mengevaluasi hasil kerja bawahan ;
7.Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan 
bidang pelayanan kesehatan masyarakat ;
8.Menganalisis bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan 
dengan bidang pelayanan kesehatan masyarakat meliputi kesehatan dasar dan 
rujukan serta promosi kesehatan ;
9.Merumuskan dan mengkaji aspek yuridis yang berkenaan dengan bidang 
pelayanan kesehatan masyarakat ;
10.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan kebijaksanaan teknis di 
bidang pelayanan kesehatan masyarakat ;
11.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan standar pelayanan minimal di 
bidang pelayanan kesehatan masyarakat ;
12.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan pembinaan pemeliharaan 
dan pengembangan kesehatan dasar dan rujukan serta produksi kesehatan ;
13.Melaksanakan manajemen pembinaan mutu pelayanan kesehatan 
masyarakat ;
14.Melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu sarana dan prasarana 
kesehatan masyarakat ;
11
15.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan teknis pembinaan, 
peningkatan dan pengembangan ilmu dan teknologi di bidang pelayaan 
kesehatan masyarakat ; 
16.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan kebijakan pengembangan 
sistem pembiayaan kesehatan ;
17.Merumuskan, mengkaji dan menyusun akreditasi sarana kesehatan milik 
pemerintah, swasta dan sarana kesehatan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku ; 
18.Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan operasional pelaksanaan 
kepada UPTD, Rumah Sakit Umum baik milik pemerintah maupun swasta sesuai 
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
19.Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan 
data dan informasi dengan unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan dalam 
rangka pemberian ijin ;
20.Merumuskan, mengkaji dan melaksanakan penyusunan bahan dan 
petunjuk teknis dalam rangka pengembangan alat medis serta alat promosi 
kesehatan ;
21.Melaksanakan koordinasi kegiatan baik dengan pejabat pada Pemerintah 
Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pusat dalam rangka 
kebijaksanaan penyelengaraan pelayanan kesehatan masyarakat ;
22.Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan unit 
kerja di lingkungan Dinas Kesehatan mengenai kebijakan-kebijakan strategi 
penyelengaraan tugas-tugas dinas ;
23.Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan 
tugas Bidang pelayanan kesehatan dan memberikan alternatif pemecahan 
masalah ;
24.Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan 
pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Kepala Dinas Kesehatan ;
25.Melaporkan dan mempertangungjawabkan hasil pelaksanaan tugas 
Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat ;
26.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas 
perintah atasan sesuai dengan bidang tugasnya ;
D.1 KEPALA SEKSI KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN
1.Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan pembinaan kesehatan 
dasar dan rujukan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat ;
2.Menyusun rencana kerja Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan berdasarkan 
program kerja Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat ;
3.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4.Memantau dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas yang 
berhubungan dengan pembinaan kesehatan dasar dan rujukan ;
5.Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 
teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelayanan 
kesehatan dasar dan rujukan ;
6.Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan kesehatan dasar dan rujukan ;
7.Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan 
data dan informasi dalam rangka pembinaan kesehatan dasar dan rujukan 
;
8.Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data perkembangan sarana 
kesehatan milik pemerintah, swasta dan sarana kesehatan lainnya ;
9.Menyiapkan bahan kebijaksanaan dalam rangka pemberian akreditasi 
sarana kesehatan milik pemerintah, swasta dan sarana kesehatan lainnya;
12
10.Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan tata kerja dan tata hubungan 
kerja dengan penyelenggara sarana kesehatan swasta ;
11.Menyusun bahan pemberian rekomendasi dan perijinan terhadap sarana 
kesehatan ;
12.Menyusun bahan pengaturan tarif pelayanan pada sarana kesehatan milik 
pemerintah, swasta dan sarana kesehatan lainnya ;
13.Menyiapkan bahan perjanjian atau persetujuan dengan pihak ke tiga ;
14.Melaksanakan pengendalian dan penelitian di bidang pembinaan sarana 
kesehatan ;
15.Menyiapkan dan menyusun konsep petunjuk teknis pelaksanaan 
pemberdayaan dan pengembangan serta Pelayanan Kesehatan 
Swasta/Khusus ;
16.Melaksanakan administrasi dan pemberdayaan Pelayanan Kesehatan 
Swasta/Khusus ;
17.Mengumpulkan dan mengolah data administrasi dan pemberdayaan 
Pelayanan Kesehatan Swasta/Khusus ;
18.Menginventarisir jumlah dan jenis Pelayanan Kesehatan Swasta/Khusus ;
19.Menyiapkan dan menyusun metoda dan tata cara pemberian Pelayanan 
Kesehatan Swasta/Khusus kepada masyarakat ;
20.Menyiapkan pedoman teknis pelayanan kesehatan dasar dan rujukan ;
21.Melaksanakan pola pelayanan rujukan ;
22.Menyusun bahan kebijakan daram rangka pelaksanaan penilaian pelayanan 
kesehatan khusus ; 
23.Memberikan masukan saran dan informasi kepada Kepala Bidang 
Pelayanan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya ;
24.Memaraf dan menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan kewenangan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
25.Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan dan memberikan alternatif pemecahan 
masalah ;
26.Mengatur dan menyelenggarakan pelayanan administrasi yang berkaitan 
dengan kegiatan Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan ;
27.Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Dasar dan 
Rujukan ;
28.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas 
perintah atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
D.2 KEPALA SEKSI PROMOSI KESEHATAN
1.Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan pengembangan dan 
pembinaan promosi kesehatan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat 
;
2.Menyusun rencana kerja Seksi Promosi Kesehatan berdasarkan program 
kerja Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat ;
3.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4.Memantau dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas yang 
berhubungan dengan pengembangan dan pembinaan promosi kesehatan 
;
5.Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 
teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan promosi 
kesehatan ;
6.Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis 
pengembangan dan pembinaan promosi kesehatan ;
13
7.Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan 
data dan informasi dalam rangka pengembangan dan pembinaan promosi 
kesehatan ;
8.Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara langsung 
maupun melalui media penerangan ;
9.Menyiapkan dan menyusun konsep petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan 
dan usaha kesehatan institusi, peningkatan peran serta masyarakat dalam 
bidang kesehatan dan penyediaan sarana, metoda serta penyebarluasan 
informasi kesehatan pada masyarakat ;
10.Menginventarisir dan mengolah data informasi dibidang peningkatan peran 
serta masyarakat, usaha kesehatan institusi, penyebarluasan informasi dan 
pengembangan metoda, sarana penyuluhan ;
11.Menyusun bahan pembinaan dan pengembangan sistem pembiayaan 
kesehatan ;
12.Menyusun bahan pembinaan dan pengembangan medis serta alat promosi 
kesehatan ;
13.melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis pemeliharaan, 
peningkatan pegembangan ilmu dan teknologi di bidang promosi kesehatan 
dan peran serta masyarakat ;
14.melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi 
penyelenggaraan promosi kesehatan dan peran serta masyarakat di bidang 
kesehatan ; 
15.Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Bidang 
Pelayanan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya ;
16.Memaraf dan menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan kewenangan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
17.Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
Seksi Promosi Kesehatan dan memberikan alternatif pemecahan masalah ;
18.Mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan 
dengan kegiatan Seksi Promosi Kesehatan ;
19.Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Promosi Kesehatan ;
20.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas 
perintah atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
E. KEPALA BIDANG KESEHATAN KELUARGA DAN MASYARAKAT
1.Memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan 
pelaksanaan kegiatan Bidang Kesehatan Keluarga dan Masyarakat yang meliputi 
perbaikan gizi masyarakat dan kesehatan keluarga ;
2.Menyusun rencana dan program kerja Bidang Kesehatan Keluarga dan 
Masyarakat ;
3.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4.Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja 
dan pengembangan karier ;
5.Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan bawahan ;
6.Mengevaluasi hasil kerja bawahan ;
7.Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 
teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan bidang 
kesehatan keluarga dan masyarakat ;
8.Menganalisis bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan 
Bidang Kesehatan Keluarga dan Masyarakat meliputi perbaikan gizi masyarakat 
dan kesehatan keluarga ;
14
9.Merumuskan dan mengkaji aspek yuridis yang berkenaan dengan Bidang 
Kesehatan Keluarga dan Masyarakat ;
10.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan kebijaksanaan teknis di bidang 
kesehatan keluarga ;
11.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan standarisasi dan pembinaan teknis di 
bidang gizi masyarakat ;
12.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan standarisasi dan pelayanan medis 
keluarga berencanan ;
13.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan standarisasi di bidang kesehatan anak 
dan remaja ;
14.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan standarisasi di bidang kesehatan usia 
lanjut ;
15.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan pembinaan usaha kesehatan 
anak di sekolah dan kesehatan anak luar sekolah ;
16.Melaksanakan manajemen pembinaan mutu pelayanan kesehatan keluarga ;
17.Melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu sarana dan prasarana 
kesehatan keluarga ;
18.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan teknis pemeliharaan, 
peningkatan dan pengembangan ilmu dan teknologi di bidang pelayaan 
kesehatan keluarga ;
19.Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data 
dan informasi dengan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya 
dalam rangka peningkatan kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana, kesehatan 
Anak dan Remaja serta Kesehatan Usia Lanjut;
20.Melaksanakan kegiatan peningkatan kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana, 
kesehatan Anak dan Remaja serta Kesehatan Usia Lanjut ;
21.Melaksanakan koordinasi kegiatan baik pejabat pada Pemerintah 
Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pusat dalam rangka koordinasi 
kebijaksanaan penyelenggaraan kesehatan keluarga dan masyarakat ;
22.Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan unit kerja 
di lingkungan Dinas Kesehatan mengenai kebijakan-kebijakan strategi 
penyelenggaraan tugas-tugas dinas ;
23.Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
Bidang kesehatan keluarga dan masyarakat memberikan alternatif pemecahan 
masalah ;
24.Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas-tugasnya kepada Kepala Dinas Kesehatan ;
25.Melaporkan dan mempertangungjawabkan hasil pelaksanaan tugas Bidang 
Kesehatan Keluarga dan Masyarakat ;
26.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas perintah 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya ;
E.1KEPALA SEKSI PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
1.Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan perbaikan gizi 
masyarakat di bidang bina kesehatan keluarga dan masyarakat ;
2.Menyusun rencana kerja Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat berdasarkan 
program kerja Bidang Kesehatan Keluarga dan Mas yarakat ;
3.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4.Memantau dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas yang 
berhubungan dengan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat ;
5.Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 
teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan perbaikan 
gizi keluarga dan masyarakat ;
15
6.Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis 
pengembangan dan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat ;
7.Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan 
data dan informasi dalam rangka pengembangan dan perbaikan gizi 
keluarga dan masyarakat ;
8.Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara langsung 
maupun melalui media penerangan dalam rangka pengembangan dan 
perbaikan gizi masyarakat ;
9.Menyusun bahan pembinaan dan bimbingan program gizi ke Pusat 
Kesehatan Masyarakat ;
10.Menyusun bahan pembinaan dan bimbingan perbaikan gizi institusi 
pendidikan sosial dan perusahaan/pabrik ; 
11.Menyusun bahan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan 
kekurangan vitamin A melalui distribusi vitamin dosis tinggi kepada bayi, 
balita, ibu hamil, dan ibu yang bersalin;
12.Menyusun bahan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan akibat 
kekurangan yodium melalui upaya peningkatan konsumsi dan pengawasan 
beryodium ;
13.Menyusun bahan pencegahan dan penanggulangan kekurangan energi 
protein pada balita melalui pemberian makanan tambahan dan penyuluhan 
;
14.Melaksanakan penyusunan standarisasi, pembinaan teknis, dan 
pelaksanaa