Menurut 25. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 26. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 27. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. 28. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 29. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 30. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 31. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 32. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 33. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 34. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 35. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman. 36. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 37. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 38. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 39. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Nomor 12 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 32?
Pasal Pasal 32 dalam 25. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 26. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 27. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. 28. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 29. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 30. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 31. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 32. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 33. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 34. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 35. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman. 36. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 37. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 38. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 39. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Nomor 12 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI, pada BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 5 (1) Susunan organisasi Badan terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan 3. Subbagian Program dan Pelaporan. c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, terdiri dari: 1. Subbidang Perencanan Anggaran Daerah Wilayah I; 2. Subbidang Perencanan Anggaran Daerah Wilayah II; dan 3. Subbidang Perencanan Anggaran Daerah Wilayah III. d. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri dari: 1. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah; 2. Subbidang Penatausahaan Pembiayaan Daerah; dan 3. Subbidang Pembinaan Teknis Pengelolaan Kas Daerah. e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari: 1. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah I; 2. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah II; dan 3. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah III. f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari: 1. Subbidang Perencanaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah; 2. Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan 3. Subbidang Pembinaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah. g. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, terdiri dari: 1. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; 2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan 3. Subbidang Data dan Informasi Pendapatan Daerah. h. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari: 1. Subbidang Pajak Daerah I; 2. Subbidang Pajak Daerah II; dan 3. Subbidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain i. UPTD; dan j. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Masing-masing subbidang dipimpin oleh kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang, menyatakan:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi Pendapatan Daerah; b. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah; c. pelaksanaan analisa regulasi Pendapatan Daerah; d. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah; e. pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan Pendapatan Daerah; f. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah; g. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat; h. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi; i. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan Pendapatan Daerah; j. penyelenggaraan sistem informasi Pendapatan Daerah baik internal maupun eksternal; k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pendapatan Daerah; l. perumusan penindakan atas pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 33 Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbidang; b. mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah; c. melaksanakan penyusunan bahan rencana dan analisa perencanaan dan pengembangan target Pendapatan Daerah; d. melaksanakan penyusunan rencana standar operasional pelayanan perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah lingkup Badan; e. melaksanakan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi dana transfer pusat ke daerah; f. melaksanakan rekonsiliasi perencanaan anggaran penerimaan dana bagi hasil dari pemerintah pusat; g. melaksanakan penyusunan bahan rencana dan perhitungan dana bagi hasil untuk Kabupaten/Kota; h. melaksanakan rekonsiliasi penyaluran dana bagi hasil pajak daerah ke Pemerintah Kabupaten/Kota; i. melaksanakan koordinasi pelaporan penerimaan Pendapatan Daerah dengan unit kerja terkait dan instansi terkait lainnya; j. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dana bagi hasil pajak; k. menyusun standar operasional prosedur sesuai lingkup Subbidang; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.