Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 20?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 19 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 20 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diu ndangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng undangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daer ah Kabupaten Magelang. 
 
 
Ditetapkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 6 Oktober 2016 
 
BUPATI MAGELANG, 
 
ttd 
 
ZAENAL ARIFIN 
Diundangkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 22 Oktober 2016 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, 
 
ttd 
 
 AGUNG TRIJAYA 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 19 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG, 
PROVINSI JAWA TENGAH: (19/2016) Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
ttd 
 
IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum. 
Pembina Tk I 
NIP. 196812281994031006 
 
- 9 - 
 PENJELASAN 
 
ATAS 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG 
NOMOR 19 TAHUN 2016 
 
TENTANG 
 
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN MAGELANG 
 
I. UMUM 
 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta ng 
Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu Perangkat Daera h yang terdiri dari unsur 
staf, unsur pelaksanan, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam 
sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, unsur pela ksana urusan pemerintahan 
yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam dinas daerah, unsur pelaksana 
fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah diwadah i dalam badan daerah, 
dan unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan 
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwa dahi dalam inspektorat. 
Perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk me laksanakan fungsi 
koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan 
mempunyai intensitas tinggi dibentuk kecamatan dan kelurahan. 
Dalam rangka membentuk Perangkat Daerah sesuai deng an prinsip 
desain organisasi, pembentukan perangkat daerah yan g diatur dalam Peraturan 
Daerah ini didasarkan pada asas Urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan d an potensi daerah, 
efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rent ang kendali, tata kerja yang 
jelas, dan fleksibilitas. 
Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan fakto r luas wilayah, 
jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta be saran beban tugas 
sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan k epada Daerah sebagai 
mandat yang wajib oleh setiap daerah melalui perang kat daerah. 
Peraturan Daerah ini menetapkan perangkat daerah da lam 3 (tiga) tipe, 
yaitu Tipe A, Tipe B dan Tipe C sesuai dengan keten tuan Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016. Penetapan tipe perangkat daera h didasarkan pada 
perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Vari abel beban kerja terdiri dari 
variabel faktor umum dan variabel faktor teknis. Va riabel faktor umum, meliputi 
jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD, sebagai variabel faktor umum 
dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan var iabel faktor teknis yang 
merupakan beban utama dengan pembobotan sebesar 80% (delapan puluh 
persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel fak tor umum maupun variabel 
faktor teknis 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 sampai dengan 
1000. 
Penataan kembali organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tersebut diharapkan mampu mewujudkan 
perangkat daerah yang efektif, efisien, rasional da n proporsional sesuai dengan 
kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta beror ientasi kepada 
peningkatan pelayanan masyarakat. 
 
II. PASAL DEMI PASAL