Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 29 PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021 tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, pada BAB IV - LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, Pasal 29 menjelaskan:

(1) Pergantian Antar Waktu Pengurus LPMK dapat 
dilakukan apabila : 
a. meninggal dunia; 
b. mengundurkan diri; 
c. pindah tempat tinggal ke luar wilayah Kelurahan ; 
d. berhalangan tetap d an tidak dapat 
melaksanakan tugas, 
e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai 
politik; atau 
f. melanggar ketentuan peraturan perundang -
undangan dan/atau norma kemasyarakatan. 
(2) Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah LPMK. 
(3) Musyawarah LPMK sebagaimana dimaksud pada 
dipimpin oleh unsur pengurus LPMK. 
(4) Musyawarah LPMK sebagaimana dimaksud pada 
dinyatakan sah dan dapat menetapkan 
suatu keputusan apabila dihadiri oleh : 
a. paling kurang 2/3 (dua per tiga) jumlah Ketua 
RW setempat atau yang mewakili; 
b. paling kurang 1 (satu) orang perwakilan LKK; 
dan 
c. pengurus LPMK. 
(5) Pengurus LPMK Pergantian Antar Waktu hasil 
musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan deng an Berita Acara Hasil Musyawarah 
Pergantian Antar Waktu Pengurus LPMK yang 
ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah dan 
diketahui oleh Lurah serta dilampiri dengan daftar 
hadir peserta. 
27 
 
(6) Contoh, bentuk, format Berita Acara Hasil 
Musyawarah Pergantian Ant ar Waktu Pengurus 
LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
tercantum dalam Lampiran Huruf Q yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini.