Apa bunyi lengkap Pasal 9 dalam Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupat en Kolaka Nomor Nomor 50 Tahun 2016?
Menurut ketentuan dalam Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupat en Kolaka Nomor Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi dan Tata Kerja, pada , Pasal 9 dinyatakan:

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI - 8 - 
( 1) Sekretariat, terdiri atas : 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional . 
(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 
Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris. Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 
Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 
a. perencanaan operasional program kegiatan Sekretariat berdasarkan 
perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas ; 
b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan; 
c. pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran , evaluasi dan 
pelaporan ; 
d. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, 
ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan 
masyarakat, kearsipan dan dokumentasi; 
e. penataan organisasi dan tata laksana; 
f. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan ; 
g. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah; dan 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. Pasal 12 (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan 
administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, 
perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di 
lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi . 
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas . Pasal 11 Bagian Kedua 
Sekretariat - 9 - 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang 
Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja men yelenggarakan fungs i: 
a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Pelatihan Kerja dan 
Produktifitas Tenaga Kerja berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) 
untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. pembinaan dan birnbingan pelaksanaan tugas pada bawahan ; 
c. pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi 
(PBK) ; 
d. pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang 
akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta; 
e. pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta ; 
f. pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja pemerintah dan lembaga 
pelatihan di perusahaan ; 
g. penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan ke cil; 
h. pelaksanaan koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada 
perusahaan kecil ; Pasal 16 (1) Bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja mempun yai tugas 
men yelenggarakan koordinasi dan tugas teknis ketenagakerjaan di bidang 
pelatihan keterampilan, sertifikasi , pengembangan produktivitas dan 
pemasaran tenaga kerja , dalam rangka meningkatkan kualitas dan 
produktifitas tenaga kerja untuk mengurangi angka penganguran ; 
(2) Bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja dipirnpin oleh 
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas . Bagian Ketiga 
Bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja