Apa norma yang terkandung dalam Pasal 11 PERATURAN BUPATI  BANGKA SELATAN Nomor 17 Tahun 2000?
Substansi PERATURAN BUPATI  BANGKA SELATAN Nomor 17 Tahun 2000 tentang HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP, khususnya BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 11, memuat:

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja 
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat melakukan pemutusan hubungan Perjanjian Kontrak 
Kerja dengan ketentuan sebagai berikut: 
(1) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat dilakukan apabila: 
a. Jangka waktu Perjanjian Kontrak Kerja berakhir; 
b. PIHAK KEDUA meninggal dunia; 
c. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai dengan Perjanjian 
Kontrak Kerja; atau 
d. Terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan 
pengurangan Pegawai Tenaga Kontrak. 
e. Terisinya jenis/tugas jabatan pegawai tenaga kontrak oleh CPNS/PNS/Mutasi PNS/PPPK. 
(2) Pemutusan hubungan Perjanjian Kontrak Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 
dilakukan apabila: 
a. PIHAK KEDUA dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki 
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) 
tahun dan tindak pidana dilakukan dengan tidak berencana; 
b. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 5; atau 
c. PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai Perjanjian 
Kontrak Kerja 
(3) Pemu tusan hubungan Perjanjian Kontrak Kerja tidak dengan hormat dilakukan apabila: 
a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan / atau Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki 
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak 
pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; 
c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau 
d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah m emiliki kekuatan hukum 
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 2 (dua) 
tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.