Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Republik Indonesia Nomo r 3903) sebagaimana telah diubah Nomor 54 Tahun 1999 Pasal 8?
Dalam Republik Indonesia Nomo r 3903) sebagaimana telah diubah Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pem bentu kan, Pasal 8 mengatur sebagai berikut:

1) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit 
menular ; 
2) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia 
berbaha ya / radiasi / bah an radioaktif ; 
3) pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja ; 
4) pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemer iksa dan 
penegak hukum ; 
5) pekerja an ini satu tingkat dibawahn ya dibutuhkan anali s 
atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat 
pelaksanan ya; dan/ atau 
6) pekerjaan ini satu tingkat dibawahn ya sudah di dukung 
oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktu ral 
dibawahn ya. 
(5) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebaga imana dimaksud 
dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada Pegawai ASN denga n 
kriteria sebagai berikut : 
a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus ; 
b. kualifikasi pegawai masih sangat sedikit/hampir tidak ada 
yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; 
c. pegawai ASN yang mela ksanakan tugas pada jabatan pimpi nan 
tertinggi di pemerintahan ; 
d. penetapan kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi 
dilakukan oleh Kepala Daerah; dan 
e. alokasi TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah 
minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Kabupat en 
Tebo . 
(6) TPP-ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif lainn ya sebag aiman a 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf f diberikan dengan kriteria sebagai 
berikut: 
a. kriteria TPP-ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainn ya 
diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh 
peraturan perundang-undangan ; dan 
b. alokasi TPP-ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainn ya 
sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah; 
(7) Klasifikasi penerima dan besaran tambahan penghasilan 
berdasarkan beban kerja , prestasi kerja, tempat bertugas , kondisi 
kerja dan kelangkaan profesi dan perhitungan objektif lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat 
(5) akan diatur dalam Keputusan Bupati tersendiri. 
(8) Klasifi kasi penerima tambahan pengh asilan berdasarkan 
pertimbangan objektif lainn ya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) di atas akan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri. 
b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas 
pegawai yang dipimpinnya. a. pelaksanaan tugas; dan/ atau (1) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam