Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 12 PERATURAN BUPATI  BANGKA SELATAN Nomor 47.A Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI  BANGKA SELATAN Nomor 47.A Tahun 2018 tentang PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, pada BAB VII - TUGAS DAN KEWAJIBAN, Pasal 12 menjelaskan:

BAKUDA dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban 
untuk: 
a. memverifikasi usulan program dan kegiatan Perangkat 
Daerah yang sudah dilengkapi dengan dokumen Analisis 
Gender dan PAG; 
b. merekap ARG pada DPA masing -masing Perangkat Daerah; 
dan 
c. menyampaikan hasil rekapitulasi kepada Bupati melalui 
DSPPPPAPMD . 
 
 
 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id Pasal 13 
INSPEKTORAT DAERAH dalam pelaksanaan PPRG bertugas 
dan berkewajiban untuk : 
a. melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan penilaian 
penerapan PPRG terhadap Perangkat Daerah setiap 
tahunnya; dan 
b. memberikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah sesuai 
dengan ha sil monitoring dan evaluasi.