Apa substansi hukum dari Pasal 8 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BUPATI KOLAKA TIMUR Nomor mo Tahun 1945?
Materi muatan RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BUPATI KOLAKA TIMUR Nomor mo Tahun 1945 tentang Pelaksanaan Pengelolaan, khususnya , Pasal 8, adalah:

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada 
Bupatimel alui Kepala Diskominfo atas SKRD yang diterima. 
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan 
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan 
- alasan yang jelas, disampaikan kepada Bupati melalu i Kepala 
Diskom info . 
(3) Keberatan sebagaimana climak sud pada ayat (1), harus cliajukan 
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga ) bulan sejak tanggal SKRD 
diterbitkan , kecualijika Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa 
jangka waktu itu tidak dapat clipenuhi karen a keadaan di luar 
kekuasaannya . BAB VII 
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN Pasal 7 
(1) Pemba yaran Retribusi harus dilakukan secara sekaligus atau 
dibayar lunas. 
(2) Diskominfo mengirimkan surat pemberitahuan besaran 
Retribusi kepada Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling 
lambat 14 (empat belas) hari sebelum SKRD diterbitkan. 
(3) Retribusi harus clilunasi paling lambat 60 (enam puluh) hari 
sejakcliterbitkann ya SKRD . 
(4) Pembayaran Retribusi disetorkan ke Kas Daerah dan 
menyampaikan bukti setoran atau bukti transf erkepa da Kepala 
Diskominfo. BAB VI 
TATACARAPEMBAYARAN (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana climaksud pada ayat 
(2) dan ayat (3), clidahului dengan surat teguran. 
(5) Pengeluaran surat teguran atau surat peringatan atau surat 
lain yang sejenis sebagai awal tindakan 
pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan dalam 
jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 
(6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat 
teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenisnya, 
Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.