Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 30 Tahun 2022 pada Pasal 16?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 30 Tahun 2022 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 16 menyebutkan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 
Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana operasional program kegiatan Bidang Tata 
Lingkun gan berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk 
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan; 
c. penginventarisasian data dan informasi sumberdaya alam; 
d. penyusunan dokumen RPPLH, koordinasi dan sinkronisasi pemuatan 
RPPLH dalam RPJP dan RPJM serta pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan RPPLH; 
e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, 
koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan 
-11­ 
daya tampung lingkungan; 
f. penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB 
hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkun gan hidup); 
g. pelaksanaan Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan 
Ekoregion; 
h. penyusunan NSDA dan LH, penyusunan Status Lingkungan Hidup 
Daerah, dan penyusunan IndeksKualitas Lingkungan Hidup; 
1. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang 
RPPLH; 
J. penyusunan dan Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
Provinsi; 
k. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan 
pembinaan penyelenggaraan KLHS, pemantauan dan evaluasi KLHS; 
I. pengkoordinasian penyusunan instru.men pencegahan 
pencemarandan/ atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, 
rekomendasi izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH) dan 
penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL); 
m. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan 
(komisi penilai, tim pakar dan konsultan) dan pelaksanaan proses 
rekomendasi izin lingkungan; 
n. pelaksanaan perlindungan dan pengawetan sumber daya alam, 
pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, serta pelaksanaan 
pencadangan sumber daya alam; 
o. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 
p. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK; 
q. perencanaan konservasi keanekaragamanhayati, penetapan kebijakan 
dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan 
pengendalian kerusakan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan 
konservasi keanekaragaman hayati; 
r. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati, 
pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base 
keanekaragaman hayati; dan 
s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
-12­