Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021 pada Pasal 32?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021 tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, BAB IV - LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, Pasal 32 menyebutkan bahwa:

(1) PKK mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana kerja; 
b. melakukan penyuluhan dan menggerakkan 
kelompok -kelompok PKK di RW, RT , dan 
dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan -
kegiatan yang telah disusun dan disepakati; 
c. menggali, menggerakkan , dan mengembangkan 
potensi masyarakat, khusunya keluarga untuk 
meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai 
kebijakan yang telah diterapkan; 
 
29 
 
d. melaksanakan kegiatan penyuluhan yang 
mencakup kegiatan bimbingan dan motovasi 
dalam upaya mencapai keluarga sejahtera; 
e. mengadakan pembinaan dan bimbingan 
mengenai pelaksanaan program kerja; 
f. mengikuti secara aktif pelaksanaan program 
Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang berkaitan 
dengan kesejahteraan keluarga di Kelurahan; 
g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan 
kepada Lurah; 
h. melaksanakan administrasi; dan 
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
Lurah. 
(2) PKK mempunyai fungsi : 
a. penyuluh, motivator , dan penggerak masyarakat 
agar mau dan mampu melaksanakan program 
PKK; dan 
b. perencana, pelaksana, fasilitator, pengendali, 
pembina , dan pembimbing Gerakan PKK. 
(3) PKK menyelenggarakan 10 (sepuluh) Program Pokok 
Gerakan PKK. 
(4) 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : 
a. penghayatan dan pengamalan Pancasila; 
b. gotong royong; 
c. pangan; 
d. sandang; 
e. perumahan dan tata laksana rumah tangga; 
f. pendidikan dan keterampilan; 
g. kesehatan; 
h. pengembangan kehidupan berkoperasi; 
i. kelestarian lingkungan hidup; dan 
j. perencanaan sehat. 
(5) Uraian kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok 
Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas 
kebutuhan masyarakat. 
30 
 
Paragraf 3 
Penetapan dan Pelantikan Pengurus PKK