Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 8 Tahun 2018 pada Pasal 2?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 8 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN, BAB II - MAKSUD , TUJUAN DAN FUNGSI, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai 
acuan / pedoman pelaksanaan koordinasi dan hubungan 
kerja dalam perumusan, perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Program 
Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan . 
Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah: 
menetapkan prinsip -prinsip dasar yang 
mempresentasikan praktik -praktik pengawasan yang 
seharusnya; 
menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan 
peningkatan kegiatan pengawasan intern yang memiliki 
nilai tambah; 
menetapkan dasar -dasar pengukuran kinerja 
pengawasan; 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses 
organisasi; 
menilai, mengarahkan dan mendorong Pejabat Pengawas 
Pemerintah untuk mencapai tujuan pengawasan; 
menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan 
pengawasan; dan 
menjadi dasar penilaian keberhasilan kegiatan 
pengawasan. 
Pedoman Pen yusunan Kebijakan Pengawasan dan Program 
Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka 
Selatan berfungsi sebagai : 
ukuran mutu minimal bagi Pejabat Pengawas 
Pemerintah; 
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dapat 
mempresentasikan praktik -praktik pengawasan yang 
seharusnya, menyediakan kerangka kerja pelaksanaan 
dan peningkatan kegiatan pengawasan yang memiliki 
nilai tambah serta menetapkan dasar -dasar pengukuran 
kinerja pengawasan; dan 
pelaksanaan perencanaan pengawasan oleh Inspektorat 
Daerah Kabupaten Bangka Selatan.