Bagaimana redaksi normatif Pasal 7 dalam PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 630 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 630 Tahun 2022 tentang PENA NGANAN BENTURAN KEPENTINGAN, PENGENDALIAN GRATIFIKASI, BAB II - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN, Pasal 7 berbunyi:

(1) Setiap pimpinan unit kerja wajib: 
a. melakukan identifikasi potensi dan merancang 
kegiata n pencegahan Benturan Kepentingan seluruh 
Pegawai di unit kerja yang bersangkutan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a; dan 
b. melakukan sosialisasi dan internalisasi hasil 
identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan 
2022, No.630 -10- 
rancangan kegiatan pencegahan Bent uran 
Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
kepada seluruh Pegawai di unit kerja yang 
bersangkutan . 
(2) Berdasarkan hasil identifikasi potensi Benturan 
Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a, Pegawai yang dinyatakan memiliki potensi Ben turan 
Kepentingan wajib melaporkan kepada atasan langsung 
untuk dilakukan penelahaan potensi Benturan 
Kepentingan. 
(3) Kewajiban pelaporan potensi Benturan Kepentingan 
kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada 
dapat berasal dari penilaian priba di Pegawai. 
(4) Hasil identifikasi potensi dan rancangan kegiatan 
pencegahan Benturan Kepentingan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh 
Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratura n 
Menteri ini. 
(5) Laporan potensi Benturan Kepentingan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat sesuai dengan 
Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini . 
 
Paragraf 2 
Penyelesa ian Benturan Kepentingan