Apa substansi hukum dari Pasal 8 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2010?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2010 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, khususnya BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK, Pasal 8, adalah:

, Instansi Pelaksana:
melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dalam memelihara 
hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal 
dan UPTD;
melakukan koordinasi dengan instansi terkait kabupaten dalam penertiban 
pelayanan administrasi kependudukan;
meminta dan menerima data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia di 
luar negeri melalui bupati; dan
melakukan koordinasi penyajian data dengan instansi terkait.
Bagian Ketiga
Petugas Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi