Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 14 NOMOR J4TAHUN 2021 Nomor J4TAHUN Tahun 2021.
Redaksi dari NOMOR J4TAHUN 2021 Nomor J4TAHUN Tahun 2021 tentang , pada BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, Pasal 14 menjelaskan:

( 1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan 
mempunyai tugas : 
menyusun bahan kebijakan tentang tata cara 
pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan 
akibat dugaan pencemaran dan/ atau perusakan 
lingkungan hidup; 
memproses pengaduan atas usaha atau kegiatan yang 
tidak sesuai dengan izin perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup; 
melakukan penelaahan dan verifikasi atas 
pengaduan; 
menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi 
pengaduan; 
melakukan bimbingan teknis, monitoring dan 
pelaporan atas hasil tindaklanjut pengaduan; 
23 
pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 
pelaksanaan penyidikan dan/atau koordinasi 
penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; 
pelaksanaan koordinasi dan penanganan barang 
bukti dan hukum pidana secara terpadu. 
perumusan bahan kebijakan pengakuan keberadaan 
MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional 
dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional 
dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup; 
pelaksanaan identifikasi, verifikasi, dan validasi 
serta penetapan pengakuan keberadaan MHA, 
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak 
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan 
MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup; 
pelaksanaan koordinasi dan penetapan tanah ulayat 
yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal 
atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal 
atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait 
dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup; 
pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA; 
pelaksanaan pembentukan panitia pengakuan 
masyarakat hukum adat; 
perumusan data dan informasi profil MHA, kearifan 
lokal atau pengetahuan tradisional terkait 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 
aa. perumusan bahan kebijakan peningkatan kapasitas 
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait 
PPLH; 
bb. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, 
pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, 
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait 
PPLH; 
cc. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan 
MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional 
terkait PPLH; 
dd. perumusan model peningkatan kapasitas dan 
peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau 
pengetahuan tradisional terkait PPLH; 
ee. perumusan prasarana dan sarana peningkatan 
kapasitas dan peningkatan kerjasama kearifan lokal 
atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; 
ff. pengembangan materi pendidikan, pelatihan dan 
penyuluhan lingkungan hidup; 
22 
perumusan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi 
pengaduan; 
pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan 
pelaporan atas hasil tindaklanjut pengaduan; 
pelaksanaan penyelesaian dan/ atau koordinasi 
penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar 
pengadilan maupun melalui pengadilan; 
pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan; 
pengembangan sistem informasi penerimaan 
pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan 
yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. 
1. perumusan bahan kebijakan pengawasan terhadap 
usaha dan atau kegiatan yang memiliki perizinan 
berusaha atau persetujuan Pemerintah terkait 
persetujuan iz1n lingkungan dan peraturan 
perundang-undangan dibidang izin perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup; 
J. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap 
penerima perizinan berusaha atau persetujuan 
Pemerintah terkait persetujuan izin lingkungan dan 
peraturan perundang-undangan dibidang iz1n 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 
pelaksanaan pengawasan tindaklanjut hasil evaluasi 
pengawasan penerima perizinan berusaha atau 
persetujuan Pemerintah terkait persetujuan izin 
lingkungan dan peraturan perundang-undangan 
dibidang izm perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup; 
1. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi 
hasil evaluasi penerima perizinan berusaha atau 
persetujuan Pemerintah terkait persetujuan izin 
lingkungan dan peraturan perundang-undangan 
dibidang izm perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup; 
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap 
PPLH daerah; 
pelaksanaan pembentukan tim koordinasi dan 
monitoring penegakan hukum lingkungan; 
pelaksanaan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan 
kewajiban perizinan berusaha atau persetujuan 
Pemerintah terkait persetujuan izin lingkungan 
dan/atau izin PPLH; 
pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi 
pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan 
rencana PPLH; 
pelaksanaan koordinasi penegakan hukum; 
21 
Seksi Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 
mempunyai tugas: 
menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi 
penghentian sumber pencemaran; 
menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi 
pembersihan sumber pencemar; 
menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi 
pelaksanaan remediasi sumber pencemar; 
menyusun bahan koordinasi, sinkronisasi, dan 
pelaksanaan rehabilitasi sumber pencemar; 
menyusun bahan koordinasi, sinkronisasi, dan 
pelaksanaan restorasi; 
melakukan pemulihan (pembersihan, remediasi, 
rehabilitasi, dan restorasi) kerusakan lingkungan; 
melakukan pemulihan pencemaran (pembersihan, 
remidiasi, rehabilitasi, dan restorasi) sumber 
pencemar institusi dan non institusi; 
melakukan koordinasi dan sinkronisasi penentuan 
kriteria baku kerusakan lingkungan; 
1. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
J. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian 
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. 
Bagian Kelima 
BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS 
LINGKUNGAN HIDUP