Menurut PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor 7 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor 7 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan: 
1.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas 
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan 
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
2.Daerah adalah Kabupaten Bungo. 
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerrntahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 
4.Kepala daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati 
Bungo. 
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 
6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun, yang 
selanjutnya disingkat DPMD, adalah organisasi perangkat 
daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan 
pemerintahan dusun. 
7.Kepala DPMD, yang selanjutnya disingkat Kadis PMD 
adalah pimpinan organisasi perangkat Daerah yang 
membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan 
dusun. 
8.Badan Pengelola Keuangan dan Kas Daerah, yang selanjutnya 
disingkat BPKAD, adalah organisasi perangkat Daerah yang 
membidangi pengelolaan keuangan dan aset Daerah. 
9.Kepala BPKAD adalah pimpinan organisasi perangkat Daerah 
yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset Daerah. 
10.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat 
daerah Kabupten Bungo. 
11.Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Kecamatan. 
12.Desa yang selanjutnya disebut Dusun adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat 
setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
13.Pemerintah Dusun adalah Rio dan Perangkat Dusun sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Dusun. 
14.Kepala Desa yang selanjutnya disebut Rio adalah Kepala 
Pemerintahan Dusun yang dipilih oleh masyarakat Dusun 
secara langsung. 
15.Perangkat Dusun adalah unsur pembantu Rio yang terdiri 
dari sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan. 
16.Badan ... 4 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
-4- 
16.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut 
Badan Permusyawaratan Dusun yang selanjutnya disingkat 
BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi 
dalam penyelenggaraan pemerintahan Dusun sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Dusun. 
17.Staf Pemerintah Dusun adalah unsur staf yang membantu 
Perangkat Dusun dan BPD yang diangkat dengan keputusan 
Rio berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
18.Penghasilan tetap, yang selanjutnya disingkat siltap adalah 
jumlah penenmaan yang sah yang diterima oleh Rio, perangkat 
Dusun dan stal setiap bulan. 
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bungo. 
20.Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana 
Dusun, yang selanjutnya dismgkat ADD, adalah alokasi dana 
ke Dusun dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang 
diterima oleh Daerah sebesar paling sedikit 10% setelah 
dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). 
21.Pendapatan Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat PBH, 
adalah alokasi dana ke Dusun dengan perhitungan clan 
pendapatan pajak dan retnibusi yang diterima oleh Daerah 
sebesar paling sedikit 10%. 
22.Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat 
RKUD adalah rekening kas umum Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bungo. 
23.Rekening Kas Dusun, yang selanjutnya disingkat RKD adalah 
rekening kas Pemerintah Dusun.