Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945 Pasal 46?
Dalam Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub lik, Pasal 46 mengatur sebagai berikut:

(1) Dalam hal dapat dibuktika n bahwa jumlah Kerugian 
Negara yang telah ditagih lebih besar dari yang 
seharusn ya, Piha k Yang Merugikan, Pengampu , Yang 
Memperol eh Bak, atau Ahli Waris dapat mengajukan 
permohonan pengurangan tagihan negara . 
(2) Dalam hal Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala 
Satuan Kerja telah menenma permoho nan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan 
Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja melakukan 
pemeriksaan atas permohonan dimaksud beserta bukti 
pendukung adanya jumlah Kerugian Negara yang telah 
ditagi h lebih besar dari yang seharusnya sesuai dengan 
SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K . 
(3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) terbukti bahwa jumlah Pasal 45 
(1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Mente ri selaku PPKN 
mengusulkan penghapusan : 
a. uang, surat berharga, dan/ a tau barang milik 
negara yang berada dalam penguasaan Pegawai 
Neger i Bukan Bendahara atau Pejabat Lain ; 
dan/atau 
b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang 
berad a dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan 
dalam penyel enggaraan tugas pemerintahan di 
lingkung an Kementerian Perdaganga n. 
(2) Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. huruf e serta format surat permohonan pencabutan sita 
atas harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. - 42 - 
Kerugi an Negara yang telah ditagih lebih besar dari 
yang seharusnya sesuai dengan SKTJM, SKP2KS , atau 
SKP2K , Kepala Satu an Kerja atau atasan Kepal a 
Satuan Kerja melakukan pengurangan tagihan negara 
sesuai dengan ketentuan peratur an perundang­ 
undangan. 
(4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengarnpu, Yang 
Memperol eh Hak , atau Ahli Waris telah melakukan 
penyetoran ke kas negara, Pihak Yang Merugikan, 
Pengampu, Yang Memperol eh Hak, atau Ahli Waris 
dapat mengajuk an permoh onan pengembalian 
kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara atas 
dasar pengurangan tagihan. 
(5) Dalam hal Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala 
Satuan Kerja telah men enma permohonan sebagaiman a 
dimaksud pada ayat ( 4) beserta bukti pendukung 
pengembalian kelebihan setoran, Kepala Satuan Kerja 
atau atasa n Kepala Satuan Kerja melakukan 
pemeriksaan atas permohonan beserta bukti 
pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
(6) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) terbukti jumlah Kerugian 
Negara yang telah ditagi h lebih besar dari yang 
seharusn ya sesuai dengan SKTJM, SKP2KS, atau 
SKP2K, Kepala Satu an Kerja atau atasan Kepala 
Satuan Kerja melaksanakan pengajuan pengembalian 
kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara yang 
berdasarkan pengur angan tagihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) sesu ai dengan ketentuan 
peraturan perund ang-und angan. 
(7) Ketentuan meng enai forma t sura t permoh onan 
pengurangan tagihan negara se bagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dan format surat permohonan 
pengemb alian kelebihan setoran ganti Kerugian Negara 
atas dasar pengur angan tagihan sebagaiman a 
dimkasud pada ayat (4) tercantum dalam Lampir an - 43 -