Jelaskan isi kandungan Pasal 2 dari PERATURAN DAERAH PROVIN S! JAWA TENG AH Nomor 25 Tahun 2004.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH PROVIN S! JAWA TENG AH Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan, ketentuan pada , Pasal 2 berbunyi:

Tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan 
pelaksanaan MUSRENBANG Daerah dimaksudkan sebagai 
pedoman bagi SKPD dalam menyusun , menetapkan, 
melaksanakan dan mengevaluas i perencanaan pembangunan 
daerah. 20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau 
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh peran gkat daerah 
untuk mencapai sasar an dan tujuan serta mempero leh 
alokasi anggaran , atau kegiatan masya rakat yang 
dikoordinasikan oleh perangkat daerah. 
21. Pemangku kepentingan adalah unsur eksekuti f, legislatif, 
dan masyarakat . disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 
periode I (satu) tahun. 
13. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) adalah dokumen 
perencanaan Satuan KerjaPerangkatDaerah untuk periode 
I (satu) tahun. 
14. Musyawarah Perencanaan Pembang unan Daerah yang 
selanjutnya disebutMU~RENBANG Daerah adalah forum 
antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pernbangunan 
Daerah . 
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanj utnya disebut 
SKPD adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
PenggunaAnggaran yang dibentuk untuk melaksanakan 
tugas tertentu berdasar kan Peraturan Daerah tentang 
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat D aerah. 
16. Visi adalah rumusan umurn mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan. 
17. Misi adalah rumus an umum m engenai upaya-upaya yang 
akan dilaksanakan untuk mewuj udkan vi si. 
18. Strategi adala h langkah -langkah berisikan program­ 
program indi katif untuk mewujudk an visi dan misi. 
19. Kebijakan adalah arah I tindakan yang diambil oleh 
· Pemerintah Pusat I Daerah untuk mencapai tujuan. 
57 56 BABV 
PENYUSUNAN RPJPD 
Bagia n Pertam a 
Rancangan Awai RP JP_Daerah BAB ill . 
PEREN CAN AAN PEMB ANG UNANDAERAH 
Pasal S 
Perencanaan pembangunan daerah mengbasil.kan : 
a RPJPD ; 
-b, RPJMD; 
c. RENSTRA SKPD; 
d RKPD ; 
e .. RENJASKP D. Pasal 4 
Perencanaan pembangu nan daerah berfung si untuk 
mengkoordinasikan perencanaan pemban gunan yang di susun 
oleh SKPD dan instansi vertikal di daerah. BABIV 
TAHAPANPENYU SUNAN REN CANA 
PEMBANGUNAN DAERAH 
Pasal6 
(I) Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan kegiatan : 
a penyiapan rancangan awa1 rencana pembangunan; 
b. pelaksanaanMUSRENBANG Daerah ; 
c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan . 
(2) Penyusunan RPJMD dilakukan melal ui urutan kegiatan : 
a rancangan awal rencana pembangunan; 
b. penyiapanrancangan rencanak erja; 
c. pelaksanaan MUSRENBANG Daerah; dan 
d. penyusun an rancan gan akhir rencana pembangunan. 
(3) Penyusun an RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan : 
a rancangan awal rencana pemban gunan ; 
b. · penyiapan rancangan rencana kerja; 
c. pelaksanaan MUSRENBANG Daerah ; dan 
d, penyusunan rancangan akhir rencana pemb angunan. c. optimalisasi partisipasi masyarakat ; 
d, rencana pemb angunan daerah yang berdayaguna dan 
berhasi lguna . (2) Pelaks anaan MUSRENB ANG Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menciptakan : 
a koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah ; 
b. integrasi dan sinkronisasi peren canaan pembangunan 
didaerah; 
59 58 BAB VI 
PENYU SUNAN RPJMD 
Bagian Pertama 
RancanganAwal RP JMD 
Pasa l II 
(I) Rancangan awal RPJMD disiapkan oleh BAPPEDA den gan Pasal 10 
( 1) Gubernur bersarn a DPRD melakukan evalu asi pelaksan aan 
RPJPD setiap 5 (lima) tahun. 
(2) Tatacara evaluasi pelaksanaan RPJPD sesuai dengan 
keten tuan peraturan perundang -undan gan yang berlaku. Bagian Kedua 
MUSRENBANG Jangk2 Panjang Daerab