Apa substansi hukum dari Pasal 3 PERATURAN BUPATI BULUNGAN Nomor 30 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BULUNGAN Nomor 30 Tahun 1945 tentang PENJAEIARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA, khususnya , Pasal 3, adalah:

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam l,ampiran yang
tercantum dalam t ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini terdiri dari:
1. l,ampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang
Diklasi{ikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lamoiran II-7-
Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Hibah:
la"mpiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial;
Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian, Objek, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
I-a.mpiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan
Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas perbatasal
Negara.