Menurut PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 27 Tahun 2022, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 27 Tahun 2022 tentang LAYANAN KETENAGAKERJAAN MELALUI SISTEM INFORMASI, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Dumai. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai. 
3. Wali Kota adalah Wali K ota Dumai. 
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota 
Dumai. 
6. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan 
dengan Tenaga Kerja pada waktu sebelum, selama dan 
sesudah masa kerja. 
 
 
 
 
 
7. Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang selanjutnya 
disebut Sinaker adalah kesatuan komponen yang terdiri 
atas Lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, 
perangkat lunak, dan substansi terkait satu s ama lain 
dalam satu mekanisme kerja pengelolaan data informasi 
yang terpadu bidang ketenagakerjaan. 
8. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu 
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 
dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 
maupun untuk ma syarakat. 
9. Pekerja adalah setiap orang bekerja dengan menerima 
upah atau imbalan dalam bentuk lain. 
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan 
hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik 
persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta 
maupun milik negara yang mempekerjakan 
Pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan 
dalam bentuk lain; 
11. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, 
atau badan hukum yang secara berdiri sendiri 
menjalankan Perusahaan. 
12. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, Pengusaha, 
badan hukum, atau badan -badan lainnya yang 
mempekerjakan Tenaga Kerja atau penyelenggara daerah 
yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar 
gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 
13. Kesempatan Kerja adalah suatu keadaan yang 
menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi 
Pencari Kerja. 
14. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan 
penempatan yang diberikan kepada Pencari Kerja untuk 
memperoleh pekerjaan. 
15. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan 
untuk memperte mukan Tenaga Kerja dengan Pemberi 
Kerja sehingga Tenaga Kerja dapat memperoleh pekerjaan 
sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan, serta 
Pemberi Kerja dapat memperoleh Tenaga Kerja yang 
sesuai dengan kebutuhannya. 
16. Tenaga Kerja Lokal yang selanjutnya dising kat TKL 
adalah Tenaga Kerja yang berasal dari daerah dan atau 
tenaga kerja yang sudah berdomisili di Daerah yang 
memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu 
Keluarga (KK) daerah minimal 12 (dua belas) bulan. 
17. Antar kerja adalah sistem yang meliputi pelay anan 
informasi kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan 
perantaraan kerja. 
18. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah 
sistem Penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu) daerah 
kabupaten/kota atau lebih dari 1 (satu) daerah 
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. 
19. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disebut AKAD 
adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja antar daerah 
provinsi. 
 
 
20. Surat Persetujuan Penempatan yang selanjutnya 
disingkat SPP adalah surat persetujuan dalam rangka 
Penempatan Tenaga Kerja AKL atau AKAD. 
21. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang 
menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah 
bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di 
dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada 
pelaks ana Penempatan Tenaga Kerja atau secara 
langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja. 
22. Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK 
adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan 
dan persediaan Tenaga Kerja. 
23. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap 
individu yang mencakup aspek pengetahuan, 
ketrampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar 
yang ditetapkan. 
24. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk 
memberi, memperoleh, meningkatkan, serta 
mengembangkan kompetensi kerja, produ ktivitas, 
disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan 
dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan 
kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 
25. Lembaga Pelatihan adalah salah satu bentuk Satuan 
Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi 
masyarakat yang memerlukan bekal diri, 
mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, 
dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 
tinggi. 
26. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK 
adalah lembaga yang menyelenggar akan Pelatihan Kerja 
bagi Tenaga Kerja dan memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan baik diselenggarakan oleh Pemerintah, 
Perusahaan maupun Swasta. 
27. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang 
selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan 
hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk 
menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja 
Dalam Negeri. 
28. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK 
adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan 
menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga 
Pelatihan Kerja yang memberikan fasilitas Penempatan 
Tenaga Kerja kepada alumninya. 
29. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK 
adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas 
Ketenagakerjaan yang bertugas melaksanakan teknis 
operasional di bidang pelatihan Tenaga Ke rja. 
30. Sertifikat Pelatihan adalah tanda bukti penetapan dan 
pengakuan atas jenis dan tingkat ketrampilan yang 
dimiliki/dikuasai oleh seseorang sesuai dengan standar 
program pelatihan yang ditetapkan .