Apa norma yang terkandung dalam Pasal 20 PERATURAN  BUPATI INDRAGIRI HULU Nomor 66 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN  BUPATI INDRAGIRI HULU Nomor 66 Tahun 2021 tentang , khususnya BAB IX - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 20, memuat:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri 
Hulu. 
 
Ditetapkan di Rengat 
pada tanggal 29 Desember 2021 
 
BUPATI INDRAGIRI HULU 
 
 
 
 
REZITA MEYLANI YOPI 
Diundangkan di Rengat 
pada tanggal 29 Desember 2021 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN INDRAGIRI HULU 
 
 
 
H. HENDRIZAL 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2021 NOMOR 66 
 
 
: PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR : 66 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2021
SUBKOORDINATOR DAN 
KELOMPOK JFSUBKOORDINATOR DAN 
KELOMPOK JFSUBKOORDINATOR DAN 
KELOMPOK JFBIDANG PENGELOLAAN 
INFORMASI DAN KOMUNIKASI 
PUBLIKLAMPIRAN I
KEPALA DINAS
BIDANG PENYELENGGARA E-
GOVERNMENTBIDANG LAYANAN 
KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKASUBBAGIAN UMUMSUBBAGIAN PROGRAM DAN 
KEUANGANSEKRETARIAT
KELOMPOK JFBAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
BUPATI INDRAGIRI HULU
REZITA MEYLANI YOPI
1 
 
LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU 
 NOMOR : 66 TAHUN 2021 
TANGGAL : 29 DESEMBER 2021 
 
 
FUNGSI SUBKOORDINATOR 
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
KABUPATEN INDRAGIRI HULU 
 
A. SUBKOORDINATOR PADA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI PUBLIK 
1. Fungsi Subkoordinator pada Substansi Pengelolaan Komunikasi 
Publik : 
Pelayan an monitoring isu publik di media (media massa dan sosial), 
Pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat) dan 
pengolahan aduan masyarakat di Kabupaten; 
Pembantu memfasilitasi penyelesaian Sengketa Informasi. 
 
2. Fungsi Subkoordinator pada Substansi Pengelolaan Informasi Publik : 
Pemantau an tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup 
nasional dan pemerintah daerah; 
Pengelolah dan menganalisis data informasi untuk mendukung 
komunikasi publik lintas lingkup nasional dan daerah; 
Pengelolah informasi untuk mendukung komunikasi publik linta s 
sektoral lingkup nasional dan daerah; 
Pengelolah informasi publik untuk implementasi Undang -Undang 
nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
Pelayan an informasi publik untuk implementasi Undang -Undang 
nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbu kaan Informasi Publik; 
Pelayan an pengaduan masyarakat di Kabupaten. 
 
3. Fungsi Subkoordinator pada Substansi Kemitraan Informasi dan 
Komunikasi Publik: 
Perencanaan komunikasi publik dan citra positif daerah; 
Pengemas an ulang konten nasional menjadi konten lokal; 
Pembuat an konten local; 
Pengelolah saluran komunikasi milik Pemda/media internal; 
Penginformasi an kebijakan melalui media pemerintah daerah dan 
non pemerintah daerah di Kabupaten 
 
B. SUBKOORDINATOR PADA BIDANG PENYELENGGARAAN E -
GOVERNMENT : 
1. Fungsi Subkoordinator pada Substansi Infrasruktur TIK : 
Pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan 
Recovery Center (DRC); 
Pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi eGovernment; 
Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan 
Teknologi Informatika; 
Pelaksanaan Government Cloud Computing 
Pengelolah akses internet pemerintah dan public; 
Pelaksanaan filtering konten negatif; 
Pelaksanaan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah, 
 
 
 
 
2 
 
2. Fungsi Subkoordinator pada Substansi Pengembangan Aplikasi : 
Pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang 
terintegrasi; 
Pemelihara an aplikasi kepemerintahan dan public; 
Penetapan standar format data dan informasi, walidata dan 
kebijakan; 
Pelaksanaan recovery data dan informasi; 
Pengelolah data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan; 
Peningkatan kapasitas Sumber Daya M anusia dalam pemanfaatan 
Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik; 
Pelaksanaan interoperabilitas; 
Pelaksanaan Interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan; 
Penggunaan Pusat Application Program Interface (API) daerah. 
 
3. Fungsi Subkoordinator pada Substansi Keamanan Informasi dan 
Persandian : 
Pelaksanaan m onitoring trafik elektronik; 
Penangan an insiden keamanan informasi; 
Peningkat aan kapasitas Sumber Daya Manusia dibidang keamanan 
informasi; 
Pengaman an informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah; 
Pelaksanaan audit TIK; 
Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif; 
Penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah; 
Pelaksanaan Bimtek dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh 
aparatur pemerin tah Persandian 
 
C. SUBKOORDINATOR PADA BIDANG LAYANAN KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA 
1. Fungsi Subkoordinator pada Substansi Hubungan Media dan 
Statistik Sektoral : 
Pengelolah hubungan dengan media ( media relations ); 
Penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah ( briefing notes, 
press release, backgrounders) ; 
Pemfasilitaskan juru bicara pemerintah daerah di Kabupaten; 
Pelaksanaan dokumentasi kegiatan pemerintah daerah; 
Pelaksanaan statistik sektoral. 
 
2. Fungsi Subkoordinator pada Substansi Pengelolaan Sumber Daya 
dan Layanan Informatika : 
Pemberdayaan dan menyediakan akses informasi bagi media dan 
 lembaga komunikasi publik,; 
Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Publik; 
Pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara 
negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan 
kegiatan pemerintahan; 
Penetapan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat; 
Pengelolah domain dan sub doma in Pemerintah Kabupaten; 
peningkatan kapasitas aparatur dlm pengelolaan domain, Portal dan 
website; 
Penetapan dan pengubahan nama pejabat domain; 
Penetapan dan pengubahan nama domain dan sub domain; 
Penetapan tata kelola nama domain, sub domain; 
Peningk atan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK; 
Peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e -
3 
 
Government dan Smartcity; 
Pengimplementasian e -Government dan Smartcity; 
Pempromosian pemanfaatan layanan smartcity di Kabupaten. 
 
3. Fungsi Subkoordinator pada Substansi Tata Kelola E -Government : 
Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e -
 Government ; 
Pengkoordinasian kerjasama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah 
 dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah; 
Pengintegrasian pengelolaan TIK dan e -Government Pemerintah 
 Kabupaten ; 
Pengembangan Business Process Re -engineering pelayanan di 
 lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder 
 smarcity); 
Pelaksanaan Sistem Informasi Smartcity; 
Pelaksanaan interaktif Pemerintah dan Masyarakat; 
Penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smartcity. 
 
 
 
BUPATI INDRAGIRI HULU , 
 
 
 
 
REZITA MEYLANI YOPI