Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU Nomor 46 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU Nomor 46 Tahun 2017 tentang , pada BAB I - KEIENTUAIT T'MUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1 Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah;
5
6Kepala Daerah adalah Bupati Mahakam Ulu;
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris
Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, kmbaga Teknis Daerah, dan
Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang di saji dalam
berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi dan komunikasi secara elektronik maupun non
elektronik;
Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan
pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untuk bahan informasi
publik;
Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim dan / atau diterima oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan
dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik;
Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan badan lain yang
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara,
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan / atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan / atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan / atau
Luar Negeri;
Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk
menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Politik;
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut
PPID adalah pejabat struktural yang bertanggung jawab dalam
pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan,
penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di Pemerintahan Daerah;
PPID adalah pejabat struktural yang bertanggung jawab dalam
pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan,
penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di lingkungan OPD;
Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID;
Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara
sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah
penguasaan Pemerintah Daerah tidak termasuk informasi yang
dikecualikan;
Penggunaan Informasi Publik adalah orang menggunakan informasi
publik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan pemndang-
undangan;
Orang adalah perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan
publik;
Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan / atau badan hukum
Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pengertian SOP; dan Pengertian Sistem Informasi.8
9
10.
11.
t2.
13.
14.
15.
16.
t7.
18.
19.
20.