Apa yang diatur dalam PERATURAN  BADAN KEPENDUDUKAN Nomor 92 Tahun 2022 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN  BADAN KEPENDUDUKAN Nomor 92 Tahun 2022 tentang PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 
1. Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Subbidang K eluarga 
Berencana yang selanjutnya disingkat DAK Fisik Reguler 
Subbidang KB adalah dana yang dialokasikan dalam 
anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah 
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai 
kegiatan khusus fisik di bidang pembangunan keluarga, 
pengendalian penduduk, keluarga berencana serta 
penurunan stunting . 
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Da erah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah . 
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerinta han daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom . 
4. Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi 
atau bupati untuk daerah kabupaten atau walikota 
untuk daerah kota. 
www.peraturan.go.id
2022, No.92 -4- 
5. Organisasi Perangkat Daerah Bidang Kepe ndudukan dan 
Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut OPD -KB 
adalah perangkat daerah yang merupakan unsur 
pelaksana urusan pemerintahan di bidang 
kependudukan dan keluarga berencana yang menjadi 
kewenangan daerah. 
6. Tim Pengendali DAK Fisik Reguler Subbid ang KB Tingkat 
Pusat adalah tim yang bertugas melakukan pengendalian 
dan pengawasan penggunaan DAK Fisik Reguler 
Subbidang KB secara nasional yang diketuai oleh 
Sekretaris Utama BKKBN. 
7. Tim Pengendali DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tingkat 
Provinsi adalah tim yang bertugas melakukan 
pengendalian dan pengawasan penggunaan DAK Fisik 
Reguler Subbidang KB di kabupaten dan kota yang 
diketuai oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi . 
8. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 
yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga 
pemerintah nonkementerian yang melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan 
penyelenggaraan keluarga berencana. 
9. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya 
disebut Balai Penyuluhan KB adalah pusat pengendali 
operasional dan pelayanan Program Bangga Kencana 
tingkat kecamatan.