Bagaimana redaksi normatif Pasal  22 dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 87 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 87 Tahun 2021 tentang POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT, BAB IV - PENGELOMPOKAN FUNGSI, Pasal  22 berbunyi:

(1) Susunan organisasi UPT Puskesmas terdiri dari: 
a. Kepala; 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan 
Kesehatan Masyarakat , terdiri dari: 
1. pelayanan promosi kesehatan ; 
2. pelayanan kesehatan lingkungan ; 
3. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM ; 
4. pelayanan gizi yang bersifat UKM ; 
5. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit ; 
dan 
6. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat . 
d. Penanggung Jawab UKM Pengembangan , terdiri dari: 
1. pelayanan kesehatan gigi masyarakat ; 
2. pelayanan kesehatan tradisional komplementer ; 
3. pelayanan kesehatan olahraga ; 
4. pelayanan kesehatan kerja ; dan 
5. pelayanan kesehatan Lainnya . 
e. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan 
Laboratorium , terdiri dari: 
1. pelayanan pemeriksaan umum ; 
2. pelayanan kesehatan gigi dan mulut ; 
3. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP ; 
4. pelayanan gawat darurat ; 
5. pelayanan gizi yang bersifat UKP ; 
 
- 17 - 
 
 6. pelayanan persalinan ; 
7. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang 
menyediakan pelayanan rawat inap ; 
8. pelayanan kefarmasian ; dan 
9. pelayanan laboratorium . 
f. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan 
Jejaring Puskesmas , terdiri dari : 
1. puskesmas pembantu ; 
2. puskesmas keliling ;; dan 
3. jejaring Puskesmas . 
g. Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan 
Puskesmas, terdiri dari : 
1. manajemen keselamatan dan keamanan ; 
2. manajemen bahan dan limbah berbahaya dan 
beracun (B3) ; 
3. manajemen bencana ; 
4. manajemen pengamanan kebakaran ; 
5. manajemen alat kesehatan ; dan 
6. manajemen sistem utilisasi . 
h. Penanggung Jawab Mutu , yang terdiri dari : 
1. mutu Administrasi dan Manajemen (Admen) ; 
2. mutu UKM ; 
3. mutu UKM; 
4. manajemen Risiko ; 
5. keselamatan Pasien/Pengguna Layanan ; 
6. Pengendalian Penyakit Infeksi (PPI) ; 
7. audit internal ; dan 
8. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) . 
i. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan da ri Peraturan Bupati ini.