Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BULUNGAN Nomor 40 Tahun 2021 pada Pasal 24?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BULUNGAN Nomor 40 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN, BAB IV - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 24 menyebutkan bahwa:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap
pengundangan
penempaEnnya
Bulungan.
Salina,n sesue,i dengan aslinyaorang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Bupati ini dengan
dalam Berita Daerah Kabupaten
Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 November 2021
BUPATI BULUNGAN.Plt. Kepala Hukum,
MP. 1970r 1302002t21004ttd
SYARWANI
Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 November 2O2l
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN.
ttd
SYAFRIL
BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 40
-18-
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BWUNGAN
NOMOR 40 TAHTIN 2O2ITENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya
bagran ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi
Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIp
diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.
B. Tujuan Penyusunan Pedoman
Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan
dalam:
l. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian
tuJuan pemerintah daerah;
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan
risiko serta memantau aktilitas pengendalian risiko di
lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bulungan.
II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO
A. Penetapan konteks pengelolaan risiko
Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten
Bulungan dilakukan atas tujuan strategis pemerintah
Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan
tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) perangkat
Daerah.
1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah
Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah
bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas
tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang
tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka
_ 19_
Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis
tingkat Pemerintah Daerah diLakukan oleh Bupati
bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat
Daerah selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah
Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.
Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan
sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang
dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat
Daerah (Renstra Perangkat Daerah).
Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan
oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah
sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II bersama
jajaran manajemennya, dan Unit Pemilik Risiko Tingkat
Eselon III dan IV.
3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah
Pengelolaan risiko operasioal Perangkat Daerah
bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas
tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama
Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen
perencanaan keq'a tahunan Perangkat Daerah, seperti
Peq'anjian Kine{a (PK), dan Rencana Keq'a Perangkat
Daerah.
Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat
Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing
Pimpinan Perangkat Daerah ebagai Unit Pemilik Risiko
Tingkat Eselon II bersama jajaran manajemennya
sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.
B. Penetapan kriteria penilaian risiko
Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan
pemahaman yang sana bagi pihak-pihak yang terlibat
dalam pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah
mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko
yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan
keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima
-20-
maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan
memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria
penliaian risiko terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu Skala
pampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya
(Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai
Risiko).
l. Skala Dampak Risiko
Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau
dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi
dalam analisis dampak risiko. Skala dampak risiko
dapat diuraikan sebagai berikut:
Secara rinci uraian masing-masing kategori dampak
disajikan dalam Form 4.a.
Skala Kemungkinan Risiko
Kriteria penilaian terhadap tingkat kemungkinan
diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis
kemungkinan terjadinya risiko. Skala kemungkinan
risiko dapat diuraikan sebagai berikut:SkorKategori Dampak Uraian
+Sangat
Signilikan/Sangat
TinggiPengaruh terhadap
pencapaian tujuan sangat
signifikan
Signifikan/TinggiPengaruh terhadap
pencapaian tujuan
tinggi/signifikan
zKurang
Signifikan/RendahPengaruh terhadap
pencapaian tujuan
rendah / kurang signilikan
ITidak
Signilikan/Sangat
RendahPengaruh terhadap
pencapaian tujuan tidak
signifikan
-2t -
Skala Tingkat Risiko
Skala Tingkat risiko atau matriks risiko merupakan
hasil perkalian skor dampak risiko dan skor
kemungkinan risiko, yang diperlukan untuk
menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai
dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko
yang dapat diterima (aceeptable nsk) maupun tingkat
risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable riskl.
Skala nilai risiko dapat diuraikan sebagai berikut:SkorIhtegori
KemungkinanUraian
.tHampir pasti
te{adi/Sangat
sering te{adiKemungkinan terjadinya
risiko sangat sering
(probabilitas lebih dari 75%
atau teq'adi beberapa kali
dalam setahun)
3Kemungkinan
Besar/Sering
te{adiKemungkinan te{adinya
risiko sering (probabilitas
lebih dari 50% sd 75o/o ata.u
te{adi satu kali dalam
setahun)
Kemungkinan
Kecil/JarangKemungkinan te{adinya
risiko rendah/kecil
(probabilitas lebih dari 20%
sd 50% atau te{iadi satu kali
dalam 2 sd 10 tahun)
ISangat JarangKemungkinan te{adinya
risiko sangat kecil
(probabilitas lebih kurang
atau sama dengan 2Oo/o atau
terjadi satu kali dalam 10
tahun atau lebih)
Kategori Skor
Tingkat Risiko
t-2
3-4
6-9-22-
Uraian
Sangat
Rendah
Rendah
TinggrKriteria Untuk Penerimaan
Risiko
Dapat Diterima
Dapat Diterima
Harus menjadi perhatian
manajemen dan diperlukan
pengendalian yang baik
Tidak dapat diterima,
diperlukan pengendalian
yang sangat baikt2-16 Sangat Tinggi
Untuk matriks risiko berdasarkan skala dampak dan
kemungkinan risiko serta kriteria level risiko/ nsk
appetite dalam penentuan risiko prioritas d,an acceptable
risk/ unarceptable risk, dapat diuraikan sebagai berikut:
MATRIKS ANALISIS Tidak
RISIKO Rendah
Hampir
Pasti 4
Terjadi
Sering
Terjadi 3
Jarang
Sangat
JarangDampak/Konsekuensi
Rendah TinggrSangat
Tinggr
4
(g
(!'t
b!
-l
.q)
Keterangan :Sangat
RendahSancat
TinggiRendah Tinggi
-23-
Dalam matriks di atas, kategori sangat tinggi (merah)
dan tinggi (orangel merupakan area yang yang
membutuhkan penanganan dengan prioritas yang
sangat nnggq {unacceptabLe rislQ. Sedangkan kategori
rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan
risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (acceptablc
nsk).
C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko
Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan
risiko, adalah sebagai berikut:
l. Proses
penyusunan
RPJMD (Satu
tahun sebelum
RPJMD 5
tahunan
bedalan s.d
RPJMD
ditetapkan)
2. Proses
penJrusunan
Renstra
Perangkat
Daerah(Satu
tahun
sebelum
RPJMD
5tahunan
be4ialan sdProses
Penyusuna
n RPJMD
Proses
penyusuna
n Renstra
Perangkat
Daerah- Arahan dan
kebijakan
penilaian risiko
5 tahunan
- Penyusunan
Risiko
Strategis
Pemda
Penyusunan
Risiko Strategis
(Entitas)
Perangkat DaerahKomite
pengelolaan
Risiko
Sekda
selaku
Koordinator
UPR Pemda
(Bupati dan
Kepala
Perangkat
Daerah)
Komite
pengelolaan
risiko
Sekda
selaku
Koordinator
UPR Tingkat
Esl. II
(Kepala
Perangkat- Dokumen
Arahan dan
kebijakan
penilaian risiko
STahunan
- Daftar Risiko
dan RTP
StrategisPemda
Daftar Risiko dan
RTP Strategis
(Entitas)
Perangkat DaerahAt@utTahapan
Pengelolaan
Risiko
-24-
RPJMD Daerahdan
ditetapkan) Kabag/Kabid
Perangkat
Daerah)
3. Januari - Mei Penyusuna Arahan dan Komite Dokumen Arahan
Tahun 2O2X-1 n RKPD kebijakan Pengelolaan dan kebijakan
dan Renja penilaian risiko Risiko penilaian risiko
Perangkat tahunan tahunan
Daerah
4. Agustus - Penyusuna Penyusunan - Kepala DaJtar risiko dan
September n RKA Risiko Perangkat RTP Operasional
2O2X-l Perangkat Operasional Daerah perangkat Daerah
Daerah Perangkat Daerah - Unit Pemilik
(Penetapan Risiko
rencana Tingkat
sasaran & Esl.III dan IV
pagu Perangkat
anggaran Daerah
per
kegiatan)
5. Oktober Penyusuna Pengomunikasi - Kepala Perbaikan RTP
Tahun202X-1 n an Risiko dan Perangkat KSOP
RAPBD,PeT RTP, Daerah - Notulen
da APBD - PenJrusunan - Komite pengomunikasi
atau Revisi Pengelolaan an
6. November Penyusuna KSOP Risiko - Finalisasi
Desember n - Pengomunikasi UPR Tingkat Daftar risiko
Tahun202X- 1 Rancangan an perubahan Pemda, dan RTP
DPA KSOP Tingkat
Perangkat Esl.ll, III,
Daerah.da dan IV
n - Sekda selaku
penetapan koordinator
DPA
Perangkat
Daerah
-25-
7. Januari s.d Pelaksanaa Penyusunan atau Komite KSOP
Desember n APBD penyempurnaan Pengelolaan
Tahun2O2X KSOP (Tindak Risiko
lanjut RTP) UPR Tingkat
Pemda,
Tingkat
Es1.II. Ifi.
dan IV
Pelaksanaan Komite Bukli
Pengelolaan Pelaksanaan
Risiko KSOP
- Kepala
Perangkat
Daerah
- Pelaksana
Program dan
kegiatan
Berkala Pelaporan dan UPR Tingkat - Form
(Semesteran) monitoring risiko Pemda, Monitoring
dan KSOP Tingkat Risiko
Esl.II, - Form
Tingkat Monitoring TL
Esl.III dan IV RTP
- Unit
Kepatuhan
- Sekda selaku
koordinator
Pemantauan Unit Notulen raoat
kinerja, risiko, Kepatuhan Laporan
dan efektilitas Pengelolaan pemantauan
KSOP yang Risiko (triwulanan,
dibangun tahunan,S
-26-
tahunan)
Juni - Juli Penyusuna Reviu dan UPR Pemda Daftar Risiko dan
Tahun 2O2X n KUA pemutakhiran (Bupati dan RTP Strategis
PPAS Risiko Strategis Kepala Pemda yang
(Penetapan Pemda. Perangkat dimutakhirkan
sasaran Daerah)
makro dan Catatan: - Sekda selaku
pagu Risiko strategs Koordinator
anggaran Pemda akan
Pemda) direviu dan
dimutakhirkan
setiap tahun
Agustus - Penyusuna Reviu dan Bupati Daftar Risiko dan
September n RKA pemutakhiran sekda selaku RTP Strategis
2O2X Perangkat Risiko Strategrs Koordinator (Entitas)
Daerah(Pen (Entitas) Unit Pemilik Perangkat Daerah
etapan Perangkat Daerah Risiko
rencana Catatan: Tingkat Esl'
sasaran & Risiko strategis II (Kepala
Pagu (entitas) Perangkat
urnggaran Perangkat Daerah Daerah)
Per akan direviu dan
kegiatan) dimutakhirkan
setiap tahun
8. Januari - Pelaporan Pelaporan Bupati laporan
Februari Keuangan Pengelolaan Kepala Pengelolaan
Ta-hun 2o2x+|Risiko Tahun Perangkat Risiko Tahun
2O2X Daerah 2O2X
- UPR Tingkat
Pemda.
Tingkat
Esl.II,
Tingkat
-27-
Esl.III dan IV
- Unit
Kepatuhan
- Sekda selaku
koordinator
9. Februari - Reviu APIP Evaluasi - Inspektorat taporan Evaluasi
Maret Tahun pengelolaan risiko Pengelolaan
2O2X+l oleh APIP Risiko
Penilaian Bupati Laporan Penilaian
Maturitas SPIP Kepala Maturitas SPIP
Perangkat
Daerah
- Inspektorat
-28-
PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
A. Struktur Pengelolaan Risiko
Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten
Bulungan adalah sebagai berikut:
-L
t__-.
f'"*l[-*^*l t "*,II MBrp ll uprp llxeero Itl
I r"fi;f Er""^q]I sEKsr [|suB Brp
II sexn., ll cnr,rrr||sern-l
I xABrp||rRBAN
I
I@
Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:
a Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko
berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan. KOoRDINATOR
PENYELENGGARAAN
PENGEI.OIA RISIKO. UNIT PEMILIK RISIKO ESETONUNIT PEMIUK RISIKO
TK. PEMDA
PENANGGUNGJAWAB
PENCAWASAN
UNIT PEMILIK RISIKO
ESELON II
l-*il]I sErpA 
I
- l-*"$;lI sErpA 
IKOMTTE
PENOELOLMN RISIKO
-29-
risiko pemerintah daerah. Bupati juga bertanggung
jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko
pada pemerintah daerah.
b Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan
pengelolaan risiko pemerintah daerah berwenang
mengkoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan
Pemerintah Daerah, yaitu ;
1. Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
2. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen
pengelolaan risiko misalnya surat menyurat,
undangan rapat, dan notulen;
3. Memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
4. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
c Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai
berikut:
1. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (n'sk
assessmenl) atas risiko tingkat strategis dan/atau
tingkat operasional, serta melaksanakan
pengendalian yang ada di unit kerja masing-
masing.
2. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi datam
pelaksanaan kegiatan.
3. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat
capaian kine{a dan peristiwa risiko yang terjadi di
masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai
indikator peringatan dtri (earlg uarning indicatofl
dan sebagai databa.se untuk memprediksi
keterjadian risiko di masa yang akan datang.
4. Menyusun hasil penilaian risiko (n^sk ossessment)
untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
5. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan
Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
6. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap
pelaksanaan pengendalian.
Unit pemilik risiko dibagi berdasarkan tingkat
organisasi yaitu sebagai berikut:
-30-
1. Unit pemilik risiko tingkat pemerintah daerah
strukturnya terdiri dari:
Ketua :Bupati
Koordinator Teknis : Kepala Perangkat Daerah yang
Merangkap Anggota menangani urusan bidang
Perencanaan daerah
Anggota : Seluruh Kepala Perangkat
Daerah
2. Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon II
strukturnya terdiri dari :
Ketua : Masing-masing Kepala
Perangkat Daerah
KoordinatorTeknis : Masing-masingSekretaris
MerangkapAnggota PerangkatDaerah/Kepala
Bagian yang menangani
perencanaanPerangkat Daerah
Anggota : Seluruh Kepala Bagian/Bidang/
Irban pada Perangkat Daerah
3. Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon III dan IV
strukturnya terdiri dari:
Ketua : Masing-masing Kepala Bagian/
Bidang/Irban pada Perangkat
Daerah
Koordinator Teknis : Kepala Sub Bagian yang
Merangkap Anggota menangani perencanaan pada
Perangkat Daerah
Anggota : Masing-Masing Kepala Sub
Bagian/Sub Bidang/Seksi pada
Perangkat Daerah
d Komite Pengelolaan Risiko, memiliki tugas sebagai
berikut:
1. Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-
hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari
-31 -
prosedur norrnal;
2. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko
pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi,
bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko
di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bulungan;
3. Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan
pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan
kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah;
4. Menjadi fasilitator yang bertugas memandu Pemerintah
Daerah dalam melaksanakan langkah demi langkah
proses penilaian risiko.
Dalam melalsanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko
dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan
Bupati.
Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan
bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko
pada unit pemilik risiko tingkat Pemerintah Daerah dan
Perangkat Daerah yang berada dibawah
koordinasinya,antara lain:
l. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak
pengendalian;
2. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
3. Memantau tindak laniut hasil Reviu atau Evaluasi
pengelolaan risiko;
4. Membuat laporan triwulanan dan tahunan
kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang
disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan
berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas
penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, yaitu:
l. Memberikan layanan konsultasi penerapan
pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan
efektivitas pengelolaan risiko dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah;
B.-32-
3. Melaksanakan kegiatan Reviu dan evaluasi
terhadap rancang bangun serta implementasi
pengelolaan risiko secara keseluruhan.
Proses Pengelolaan Risiko
Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran
manajemen dan segenap pegawai daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bulungan dengan tahapan sebagai
berikut:
Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah,
terinci sebagai berikut:
1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan
pengendalian, dapat dilakukan dengan langkah-
langkah berikut:
1) Persiapan Data;
Data yang digunakan untuk menilai lingkungan
pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah
daerah dapat berupa:
a) Laporan hasil audit pada pemerintah
misalnya audit operasional, audit kinerja, dan
audit lainnya atas urusan wajib/pilihan
terkait;Eo
.9Pengendalian Intern (1)
-33-
b) Hasil Reviu/evaluasi atas penyelenggaraan
urusan wajib/ pilihan oleh Inspektorat;
c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian
urusan wajib/ pilihan pemerintah daerah;
d) Berita terkait pelaksanaan urusan
wajib/pilihan pemerintah daerah dari
berbagai sumber misalnya media massa,
internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber
lain yang relevan dan valid.
2l Penyusunan lembar kuesioner survei
lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja
Tabulasi Kuesioner, sebagaimana disajikan
sesuai dengan Forml.a.
Penilaian awal atas kelemahan lingkungan
pengendalian melalui Reviu dokumen, dapat
dilakukan dengan langkah{angkah berikut:
Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian
pemerintah daerah dimaksudkan untuk
mendapatkan gambaran permasalahan-
permasalahan dalam lingkungan pengendalian.
Penilaian kelemahan dilakukan dengan
menggunakan data yang dikumpulkan pada
langkah persiapan penilaian. Data yang dapat
digunakan untuk menilai kelemahan kondisi
lingkungan pengendalian intern pada pemerintah
daerah secara umum yaitu:
1) l,aporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHP
BPK;
2) Berita pada media massa.
Dari data tersebut, selanjutnya, disimpulkan
kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern
di pemerintah daerah, sebagaimana disajikan
sesuaidengan Fonn 1.b.
Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui
Cortrol Enuirontment Euoluation (CEE} dapat
dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
-34-
Survei dilakukan dalam rangka mendapatlan data
persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi
Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan
pemerintah daerah. Survei tersebut dapat
menggunakan metode Control Enuironment
Euafuation (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri
atas pengendalian/ Control Sef Assessment (CSA)
yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.
Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu
diperdalam atau diklarilikasi maka dapat dilakukan
klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang
memahami urusan wajib / pilihan yang dilakukan
penilaian.
Simpulan kondisi Lingkungan Pengendalian intern
pemerintah daerah menurut metode CEE yaitu
memadai atau kurang memadai sebagaimana yang
disajikan dalam Form La.
Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei pada
urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan
ditemukan kelemahan Lingkungan Pengendalian
pada sub unsur Penyusunan dan Penerapan
Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
yaitu rekrutmen, retensi, maupun prosedur
pemilihan SDM belum dilakukan dengan baik.
Simpulan Hasil Penilaian kelemahan lingkungan
pengendalian, dapat dilakukan dengan langkah-
langkah berikut:
Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei
persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi
Lingkungan Pengendalian pada pemerintah daerah,
sebagaimana disqjikan sesuai dengan Form l.c.
Dapat juga dilakukan wawancara/konfirmasi
apabila diperlukan,untuk mengklarifikasi informasi
yang kurang jelas/ memerlukan pendalaman dalam
rangka penarikan kesimpulan.
Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian
Lingkungan Pengendalian adalah sebagai berikut:
-35-
1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika:
Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat
daerah karena tersangkut kasus hukum.
2) Komitmen terhadap Kompetensi
a) Pegawai belum ditempatl<an sesuai dengan
kompetensi dan pengalaman.
b) Kualifikasi dan kompetensi dokter serta
tenaga kesehatan di RSUD belum memenuhi
kebutuhan akan pemberian pelayanan
kesehatan di Era JKN.
3) Kepemimpinan yang Kondusif
a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan
pengelolaan risiko yang memberikan
kejelasan arah pengelolaan risiko.
U Rencana strategis dan r€ncana kerja
pemerintah daerah belum menyajikan
informasi mengenai risiko.
Q Pelayanan pasien BPJS belum optimal dan
terdapat regulasi Dinas Kesehatan tidak
berjalan sebagaimana mestinya yaitu
ketentuan mengenai praktek dokter.
4) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang
Sehat tentang Pembinaan SDM
4 Pemerintah daerah belum rnenginternalisasi
budaya sadar risiko.
b) Belum terdapat pemberian rewqrd dan/atau
punishm.ent atas pengelolaan risiko
c) Evaluasi kine4'a pegawai belum
dipertimbangkan dalam perhitungan
penghasilan.
d) Anggaran pengembangan SDM belum
memadai.
e) Pemerintah belum memiliki strategi dalam
pemenuhan dan pendistribusian SDM
kesehatan di Puskesmas.
-36-
fl Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD belum
memperhatikan tingkat kebutuhan dalam
pemberian pelayanan kesehatan.
5) Perwujudan Peran APIP yang Efektif
Inspektorat belum melakukan audit kine{a yang
dihubungkan dengan tujuan strategis pemerintah
daerah yang melibatkan beberapa perangkat
daerah terkait. Audit kineq'a yang dilakukan
masih sebatas audit kineq'a pada Perangkat
Daerah.
Mengingat pentingnya kondisi Lingkungan
Pengendalian yang baik, Bupati bersama Kepala
Perangkat Daerah melakukan pembahasan kondisi
Lingkungan Pengendalian Pemerintah Daerah.
Simpulan akhir atas kondisi Lingkungan Pengendalian
pemerintah daerah akan menjadi dasar bagt
penyusunan rencana tindak perbaikan Lingkungan
Pengendalian.
Penilaian Risiko
a. Penetapan Konteks/Tujuan
1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan
tujuan urusan w4iib/pilihan yang akan
dilakukan penilaian risiko, dapat dilakukan
dengan langkah - langkah berikut:
Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko
adalah menetapkan *konteks/tujuan". Dalam
tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada
tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat
strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tingkat
operasional Perangkat Daerah yang selanjutnya
akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan
memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap
tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut
dapat diidentifikasi dan dianalisis. Keterkaitan
antara tujuan pada masing-masing unit ke{a
(organisasi) dengan tingkat penilaian risiko.
-37-
Ttrjuan dari tahap penetapan konteks/tujuan
adalah untuk memperoleh informasi
tuj uan / sasaran dan indikator kine{a organisasi
yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan
pada tahap ini adalah adanya daftar
tuj uan / sasaran, indikator kine{a pada tingkat
strategis Pemerintah Daerah, entitas Perangkat
Daerah, dan tingkat Kegiatan yang sudah
didiskusikan dan disepakati oleh Bupati dan
Pimpinan Perangkat Daerah.
Pemilihan tuj uan/ sasaran yang akan dilakukan
penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan
bahwa tduan tersebut merupakan tujuan yang
paling utama dan dirasakan masih memiliki
banyak permasalahan dalam pencapaiannya,
serta penting dan mendesak untuk segera
ditangani, atau pertimbangan lainnya antara larn
tujuan yang mendukung pencapaian target
program prioritas nasional yang tercantum dalam
RPJMN.
Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran
tertentu bukan berarti bahwa tujuan-tujuan
lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai risiko dan
pengendaliannya. Penilaian risiko dan
pengendalian atas tujuan lainnya dapat
dijadwalkan sesuai kebutuhan.
Proses penetapan konteks/tu-juan untuk tiap-tiap
tingkat dijelaskan sebagai berikut:
a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis
Pemerintah Daerah, sebagaimana disajikan
sesuai dengan Form 2.a.
Penetapan konteks/tujuan strategis
pemerintah daerah pada dasarnya dilakukan
untuk seluruh tujuan strategis yang
tertuang dalam RPJMD. Namun demikian,
dalam penetapan konteks strategis,
Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa
-38-
tujuan dengan mempertimbangkan tujuan
prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati
atau pertimbangan objektif lainnya.
Penetapan tujuan yang menjadi prioritas
dapat dilakukan melalui FGD dan
selanjutnya dituangkan dalam uDokumen
Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko 5
Tahunan". Peserta FGD antara lain:
- Bupati
- Kepala Perangkat Daerah
- Fasilitator (dapat berasal dari Tim BPKP'
Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat,
atau pihak lain yang berkomPeten).
f,angkah penetapan konteks/tujuan
strategis Pemerintah Daerah adalah sebagai
berikut:
1) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD,
serta data lainnya terkait perencanaan
seperli SOTK, uraian tugas dan jabatan'
dsb;
2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan
Indikator Kinerja Utama terkait tujuan
strategis yang diidentifikasi sebagaimana
tercantum dalam RPJMD;
3) Identifikasi data atau informasi lain yang
relevan misal prioritas pembangunan
atau program unggulan terkait dengan
tujuan/sasaran dari urusan
w4jib/pilihan yang dipilih berdasarkan
RPJMD;
4) Menetapkan sasaran dan IKU strategis
Pemerintah Daerah yang akan dilakukan
penilaian risiko. Sasaran yang akan
dilakukan penilaian risiko bisa seluruh
atau sebagian
kebutuhan;sasaran sesual
-39-
5) Tuangkan hasil identifikasi dalam Form
2.a.
Penetapan Konteks/Tujuan Strategis
(Entitas) Perangkat Daerah, sebagaimana
disajikan sesuai dengan Form 2.b.
Penetapan tujuan/konteks strategis (entitas)
Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-
masing Perangkat Daerah sesuai urusan
yang diampunya, sebagaimana disajikan
dalam Form2.b.
l"angkah penetapan konteks/tujuan
strategis (entitas) Perangkat Daerah untuk
setiap urusan adalah sebagai berikut:
1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra
Perangkat Daerah, serta data terkait
lainnya;
2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan
Indikator Kinerja Utama Perangkat
Daerah terkait dengan urusan
wajib/pilihan yang diidentifikasi yang
mendukung pencapaian tujuan strategis
yang telah ditetapkan pada penetapan
konteks strategis Pemda;
3) Menetapkan sasaran dan IKU Strategis
(entitas) Perangkat Daerah yang akan
dilalukan penilaian risiko. Sasaran yang
akan dilakukan penilaian risiko bisa
seluruh atau sebagian sasaran sesuai
kebutuhan;
4) Tuangkan hasil identifikasi dalamForm
2.b.
Penetapan Konteks/Tujuan Operasional
Perangkat Daerah, sebagaimana disajikan
sesuai dengan Form2.c.
Penetapan tujuan/konteks operasional
Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-
masing Perangkat Daerah terkait sesuaiu
-40-
urusan yang diampunya, sebagaimana
disajikan dalam Form 2.c. Penetapan
tujuan/konteks operasional Perangkat
Daerah dalam rangka mendukung tujuan
strategis Perangkat Daerah.
Langkah penetapan konteks/tujuan
operasional Perangkat Daerah untuk setiap
urusan adalah sebagai berikut:
1) Mendapatkan dan mempelajari Renja
dan RKA Perangkat Daerah, serta data
terkait lainnya;
2) Identifftasi kegiatan utama dan indikator
keluaran terkait dengan tujuan strategis
Perangkat Daerah yang sudah dipilih
sebelumnya;
3) Menetapkan kegiatan utama dan
indikator keluaran yang akan dilalukan
penilaian risiko. Kegiatan utama yang
akan dilakukan penilaian risiko pada
dasarnya dilakukan untuk seluruh
kegiatan utama. Namun demikian,
Perangkat Daerah dapat memilih
ssfoegran program/kegiatan/sasaran
sesuai dengan visi dan misi Bupati atau
pertimbangan objektif lainnya;
4) Tuangkan hasil identifrkasi dalamForm
2.c.
Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan:
a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan
kemungkinan risiko.
Penetapan skala dampak dan kemungkinan
risiko dilalukan sesuai dengan Angka
Romawi II Huruf B Angka I dan 2 pada
lampiran Peraturan Bupati Ini.
b) Menetapkan tingkat risiko yang dapatditerima.
Penetapan skala tingkat risiko dilakukan
sesuai dengan Angka Romawi II Huruf B
-4t-
Angka 3 pada lampiran Peraturan Bupati Ini.
b. Identifikasi Risiko
Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang
mengancarn pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai
dengan tahapan prosesnya. Risiko yang
diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam
pencapaian tduan. Risiko dapat diidentifikasi
melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau
peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada
tahap identilikasi risiko, selain pernyataan risiko,
juga disampaikan atribut risiko antara lain kode
risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber
risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat
dikendalikan (nntrollablel atau tidak dapat
dikendalikan (uncontrollablel oleh pemilik risiko,
dampak risiko, serta penerima dampak risiko.
Kode risiko yang digunakan dalam dalam
menggambarkan keberadaan risiko tersebut antara
lain tahun pelaksanaan penilaian risiko, jenis
urusan, entitas/perangkat daerah yang menilai,
dan nomor urut risiko di entitas/perangkat daerah.
Berikut uraian kode risiko:
RSP/RSO/ROO 2X OY 01oz
RSP
RSO
ROO: Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis
Pemda
: Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis
Perangkat Daerah
: Kode Jenis Risiko untuk Risiko
Operasional Perangkat Daerah
2X: Tahun Pelaksanaan penilaian risiko (dua
digit terakhir dari tahun pelaksanaan)
0Y : Kode Urusan wajib/pilihan (untuk risiko
strategis Perangkat Daerah dan
Operasional Perangkat Daerah) atau
Tujuan Straregis (untuk risiko strategis
OZ
01-42-
Pemda)
: Kode Pemda (untuk risiko strategis
Pemda) Atau kode Perangkat Daerah
(untuk risiko strategis Perangkat Daerah
dan Operasional Perangkat Daerah
: Nomor urut risiko
Identifikasi risiko masing-masing urusan dilakukan
sebagai berikut:
1) Mengenali proses dan tahapan
penyelenggaraan
pemerintahan / program / kegiatan/urusan;
2l Identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan
pada permasalahan yang pernah te{adi dalam
setiap tahapan, juga mendasarkan kepada
kejadian yang mungkin te4'adi dan
menghambat pencapaian tujuan.
Identifikasi risiko urusan wajib/pilihan dapat
dilakukan melalui FGD, untuk itu pemilihan
peserta FGD agar memperLimbangkan kapasitas
masing-masing peserta. Peserta FGD untuk
penilaian risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah
adalah Bupati dan Kepala Perangkat Daerah,
peserta FGD untuk penilaian risiko strategis
(entitas) Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat
Daerah dan Kabag/Kabid/IrbanPerangkat Daerah,
dan peserta FGD tingkat operasional Perangkat
Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah
Kabag/Kabid/lrban Perangkat Daerah serta
Iksubbag/Kasubbid/Ihsi. Selain itu, FGD
sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang
bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan FGD.
a) Risiko Strategis Pemerintah Daerah
Identifikasi risiko strategis pemerintah daerah
dilalukan untuk mengidentifikasi kemungkinan
kejadian yang dapat mengancam pencapaian
tujuan strategis pemerintah daerah. Identifikasi
-43-
risiko strategis pemerintah daerah disajikan
sesuai dengan Form 3.a.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
penyusunan risiko strategis Pemerintah Daerah:
1) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat
merupakan risiko yang disebabkan kelemahan
pengendalian yang menjadi tanggung jawab
Bupati (misal: peraturan/monitoring dan lain-
lain);
2) Pengendalian yang nantinya dirancang
merupakan tanggung jawab Bupati, atau
hanya bisa dilakukan oleh Bupati;
3) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat
berupa potensi kondisi yang memerlukan
pengendalian di tingkat Pemerintah Daerah
untuk memastikan/membantu pencapaian
tujuan strategis Perangkat Daerah terkait,
misal dalam bentuk
peraturan/keputusan/Surat EdaranBupati
atau pemantauan oleh Bupati;
4) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat
berupa falrtor-faktor di luar pencapaian
tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat
mengganggu pencapaian tujuan strategis
pemerintah daerah;
5) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang
terkait dengan tujuan strategis yang dipilih,
untuk menjaring permasalahan pencapaian
tujuan strategis/operasional Perangkat
Daerah yang memerlukan penanganan/
tindakan oleh Bupati;
6) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat
berupa risiko yang menurut Bupati
merupakan risiko yang penting, sehingga
diperlukan langkah pengendalian oleh Bupati;
7) Risiko strategis Pemerintah Daerah
disetuj ui/ divalidasi Bupati.
b)-++-
Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
Identifikasi risiko strategis (entitas) Perangkat
Daerah dilakukan untuk mengidenti{ikasi
kejadian yang dapat mengancam pencapaian
tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah yang
terkait dengan tujuan strategis pemerintah
daerah yang dipilih pada tahap penetapan
konteks/tujuan strategis pemerintah daerah.
Identifikasi risiko strategis (entitas) Perangkat
Daerah disajikan sesuai dengan Form3.b.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
penyusunan risiko strategis (entitas) Perangkat
Daerah:
l) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat
berupa risiko yang disebabkan kelemahan
pengendalian yang menjadi tanggung jawab
Kepala Perangkat Daerah (kebijakan Kepala
Perangkat Daerah/SOP Perangkat Daerah,
monitoring Kepala Perangkat Daerah dan
sebagainya). Pengendalian yang nantinya
dirancang merupakan tanggung jawab yang
dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah;
2) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat
berupa potensi kondisi yang memerlukan
pengendalian di tingkat Perangkat Daerah
(Kebijakan kepala Perangkat Daerah/SOP
Perangkat Daerah, monitoring kepala
Perangkat Daerah dan lainJain