Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 79 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 79 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, pada BAB III - PE REN CANAAN, Pasal 5 menjelaskan:

(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan 
Inspektorat menyusun perencanaan. 
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam bentuk PKPT yang ditetapkan oleh Bupati . 
(3) Dalam penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada 
didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan , 
menghindari tum pang tindih dan pemeriksaan 
berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas 
dalam penggunaan sumber daya pengawasan. 
(4) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun 
berdasarkan kebijakan pengawasan Tahunan Pemerintah 
Pusat dan Provinsi, dengan mempertimbangkan prioritas 
dan risiko . 
(5) Prioritas dan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
yaitu selektif dalam mengidentifikasi dan menentukan : 
a. auditan ; 
b. jumlah pemeriksa; 
c. lama pemeriksaan; 
d. ruang lingkup pemeriksaan; 
(6) Apabila diperlukan PKPT dapat dilakukan perubahan. 
(7) PKPT sekurang-kurangnya memuat : 
a. ruang lingkup pemeriksaan ; 
b. sasaran pemeriksaan; 
c. objek pemeriksaan ; 
d. jadwal pelaksanaan pemeriksaan; 
e. jumlah personil; 
f. anggaran pemeriksaan; 
g. laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan; 
h. tindak lanjut hasil pemeriksaan .