Apa saja yang diatur dalam Pasal 29 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 31 Tahun 2008?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 31 Tahun 2008 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH, BAB XIII - DINAS KEPENDUDUKAN DA N PENCATATAN SIPIL, Pasal 29 menetapkan:

(1) Susunan organisasi Dinas Ke pendudukan dan Penc atatan Sipil, 
meliputi : 
a. Kepala. b. Sekretariat, membawahkan : 
1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan; 35 
2. Subbagian Keuangan; dan 
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 
c. Bidang Kependudukan, membawahkan : 
 1. Seksi Pendaftaran; dan 2. Seksi Mutasi Penduduk. 
d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan : 
 1. Seksi Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil; dan 2. Seksi Perubahan Akta Catatan Sipil. 
e. Bidang Informasi dan Data, membawahkan : 
 1. Seksi Pengelolaan Data dan Dokumen; dan 2. Seksi Teknologi dan Informasi. 
f. Unit Pelaksana Teknis, dibentuk sesuai kebutuhan yang 
nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan 
fungsinya ditetapkan lebih l anjut dengan Peraturan Bupati; 
dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsiona l sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
(2) Sekretariat sebagaimana dimaks ud pada ayat (1), dipimpin 
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 
(3) Bidang-Bidang sebagaimana dima ksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
(4) Sub-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 
(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. 
 
36 
(6) Unit Pelaksana Teknis sebaga imana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
(7) Kelompok jabatan fungsional se bagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsio nal senior yang ditunjuk oleh 
Kepala Dinas. 
(8) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan 
oleh Kepala Subbagian atau Kepala Seksi yang membidangi. 
(9) Bagan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
adalah sebagaimana terdapat dal am Lampiran XI dan merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
(10) Rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil ditetapkan dengan Peraturan Bupati.