Apa substansi hukum dari Pasal 19 PERATURA N WALI KOTA CIREBON Nomor 3 Tahun 2019?
Materi muatan PERATURA N WALI KOTA CIREBON Nomor 3 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI, khususnya BAB XI - PEMBERIAN , PEMBERHENTIAN DAN, Pasal 19, adalah:

(1) TPP diberikan kepada pegawai secara bulanan dalam 
1 (satu) tahun anggaran dan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan . 
(2) Pemberhentian TPP pegawai tidak diberikan 
kepada : 
a. pegawai yang nyata -nyata tidak mempunyai 
tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat 
daerah ; 
b. pegawai yang diberhentikan untuk sementara 
atau dinonak tifkan; 
c. pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau 
tidak dengan hormat; 
d. pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada 
instansi/lembaga negara dan/atau lembaga 
lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan 
e. pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan 
negara at au dalam bebas tugas untuk m enjalani 
masa persiapan pensiun; 
f. pegawai yang berstatus tersangka dan ditahan; 
g. pegawai yang berstatus terdakwa atau terpidana; 
h. pegawai yang mengambil cuti besar melahirkan 
anak yang keempat dan seterusnya; 
i. pegawai yang mengambil cuti sakit lebih dari 18 
(delapan belas) bulan; 
-18- 
j. pegawai yang memiliki tingkat capaian Penilaian 
Prestasi Kerja dibawah 50% (li ma puluh 
perseratus); 
k. pegawai yang tidak masuk kerja tanpa 
keterangan yang sah selama 10 ( sepuluh) hari 
berturut -turut dalam 1 (satu) bulan secara 
kumulatif; 
l. pegawai yang sedang mengajukan banding 
administratif atas penjatuhan hukuman disiplin 
berupa pemberhentian sebagai PNS; dan 
m. pegawai yang terkena hukuman disiplin sedang 
diberlakukan perberhentian TPP pada bulan 
berikutnya terhitung mulai tanggal 
pemberlakuan hukuman disiplin dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
1) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% 
(dua puluh lima perseratus) selama 6 (enam) 
bulan; 
2) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% 
(dua puluh lima perseratus) selama 9 
(sembilan) bulan; 
3) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% 
(dua puluh lima perseratus) selama 12 (dua 
belas) bulan; 
(3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
diberikan kembali pada pegawai : 
a. memiliki surat pernyataan melaksanakan tugas. 
b. pengaktifan kemb ali. 
c. selesai menjalankan masa cuti . 
d. surat perintah pemberhen tian penyidikan dari 
kepolisian serta putusan pengadilan yang 
menyatakan bahwa pegawai tidak bersalah. 
e. memiliki tingkat capaian Penilaian Prestasi Kerja 
diatas 50% (lima puluh perseratus) 
f. selesai menjalankan hukuman disiplin. 
-19- 
(4) Pemberhentian TPP bagi Pegawai yang berstatus 
tugas belajar diberlakukan pada bulan ketujuh 
terhitung mulai ditetapkannya Keputusan tentang 
Tugas Belajar.