Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 63 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 63 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, BAB I - KETENTUAN UM UM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu . 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu . 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu . 
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu . 
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu . 
 6. Perangkat Daerah Kabupaten Adalah unsur pembantu Bupati dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat 
Daerah, Sekretariat DPRD, D inas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, 
Kecamatan dan Kelurahan . 
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu . 
8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah 
Kabupaten Rokan Hulu . 
9. Dinas Koperasi U saha Kecil Menengah Transmigra si dan Tenaga Kerja 
yang selanjutnya disingkat dengan DISKOP UKM TRANSNAKER adalah 
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, bidang Transmigrasi dan 
bidang Tenaga Kerja . 
10. Kepala Dinas adalah Kepala Di nas Koperasi U saha Kecil Menengah 
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu . 
11. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan 
tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang 
tugasnya dalam suatu satuan kerja s ebagaimana diatur peraturan 
perundang -undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi . 
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan terte ntu. 
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan 
fungsional . 
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional 
yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan 
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. 
15. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang 
atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya 
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 
rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan sebagaimana diatu r 
dalam Undang -Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian. 
16. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan 
beranggotakan orang seorang. 
17. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan 
beranggotakan koperasi. 
18. Rapat Anggota adalah rap at yang diselenggarakan oleh pengurus dan 
dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas. 
19. Rapat Anggota Luar Biasa adalah Rapat Anggota yang 
diselenggarakan apabila terjadi keadaan yang mengharuskan adanya 
keputusan cepat/segera yang wewenangnya ada pada Rap at 
Anggota. 
20. Anggota Koperasi adalah masyarakat yang telah bergabung dalam 
koperasi berdasarkan peraturan perundang -undangan dan 
tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga 
koperasi, yang berkedudukan sebagai pemilik dan pengguna 
jasa/pelanggan koperasi. 
21. Kuorum adalah jumlah minimal peserta rapat yang hadir yangharus 
dipenuhi untuk sahnya pelaksanaan Rapat Anggota. 
22. Musyawarah dan mufakat adalah cara pengambilan keputusan rapat 
berdasarkan pada pembahasan bersama dengan maksud mencapai 
kata mufakat t anpa melalui voting. 
23. Voting adalah keputusan bersama yang melalui pemungutan suara 
dengan suara terbanyak. 
24. Pengurus adalah perangkat organisasi koperasi yang 
bertanggungjawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk 
 kepentingan dan tujuan koperasi, serta mew akili koperasi baik di 
dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran 
dasar. 
25. Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang bertugas 
mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengurus. 
26. Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi koper asi dan 
kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya 
cita-cita dan tujuan koperasi. 
27. Usaha Kecil Menengah kemudian di singkat UKM adalah klasifikasi 
usaha yang terdiri dari Usaha Kecil dan Usaha menengah, Usaha 
Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan serta 
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan oleh orang pero rangan atau badan usaha 
yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 
tidak langsung dengan Usaha Kecil . 
28. Usaha Mikro Kecil Menengah kemudian di singkat UMKM adalah 
klasifikasi usaha yang terdiri dari Usaha Mikro, Usaha Kecil dan 
Usaha menengah, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 
perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi 
kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif 
yang berdiri sendi ri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau 
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 
cabang perusahaan serta Usaha Menengah adalah usaha ekonomi 
produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan 
atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 
langsung maupun ti dak langsung dengan Usaha Kecil . 
29. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan menet ap di kawasan transmigrasi 
yang diselenggarakan oleh pemerintah. 
30. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki 
fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam 
satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan 
transmigrasi atau l okasi permukiman. 
31. Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang selanjutnya di singkat 
WPT adalah wilayah potensial yang di tetapkan sebagai 
pengembangan permukiman Transmigrasi yang terdiri atas beberapa 
satuan kawasan pengembangan yang salah satu di antaranya d i 
rencanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru 
sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang 
wilayah 
32. Lokasi Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya di singkat LPT 
adalah lokasi potensial yang di tetapkan sebagai per mukiman 
transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang 
sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan 
baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 
33. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkan SKP 
adalah satu kawasa n yang terdiri atas beberapa satuan permukiman 
yang di siapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan 
baru. 
34. Kawasan Perkotaan baru yang selanjutnya di singkat KPB adalah 
bagian transmigrasi yang di tetapkan menjadi pusat pertumbuhan 
dan berfungsi sebagai pusat pelayanan Kawasan Transmigrasi. 
 35. Masyarakat Transmigrasi adalah Transmigram dan penduduk 
setempat yang ditetapkan sebagai Transmigran serta penduduk 
setempat yang bertempat tinggal di SP -Tempatan. 
36. Transmigrasi Umum yang selanjutnya di singkat TU adalah jenis 
Transmigrasi yang di laksanakan oleh pemerintah dan/atau 
peme rintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan 
dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha 
37. Transmigrasi Swakarta Berbantuan yang selanjutnya di singkat TSB 
adalah jenis tr ansmigrasi yang di rancang oleh pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai 
mitra usaha transmigrasi bagi penduduk yang berpotensi berkembang 
untuk maju. 
38. Rencana Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat RKT 
adalah hasil perencanaan kawasan transmigrasi yang di gunakan 
sebagai dasar dalam penyusunan rencana perwujudan transmigrasi. 
39. Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja , baik 
yang sudah bekerja atau aktif mencari kerja , yang masih mau dan 
mam pu untuk melakukan pekerjaan . Tenaga kerja adalah faktor 
produksi yang sangat penting bagi setiap negara, di samping faktor 
alam dan faktor modal. 
40. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. 
Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 
(15 tahun dan lebih) yang bekerja , atau punya pekerjaan namun 
sementara tidak bekerja dan pengangguran. 
41. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan 
ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja/permintaan 
atas tenag a kerja. 
42. Antar Kerja Antar Lokal kemudian disingkat AKAL adalah istem 
penempatan tenaga kerja dalam satu daerah Kabupaten/Kota atau 
lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi . 
43. Antar Kerja Antar Daerah kemudian di singkat AKAD adalah Sistem 
Penempatan Tenaga Kerja antar Daerah Provinsi . 
44. Tenaga Kerja Asing kemudian disingkat TKA adalah Warga Negara 
Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Wilayah Indonesia . 
45. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kemudian disingkat 
PPHI adalah upaya u ntuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang 
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan 
pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh 
karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, 
perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar 
serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan . 
46. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing kemudian di singkat IMTA adalah 
Surat Izin yang dikeluarkan oleh Kemetrian Ketenagakerjaan terhadap 
seseorang warga asing yang ingi n bekerja di Indonesia. 
47. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, 
memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, 
produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat 
keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan 
kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 
48. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang 
diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan 
dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan 
instruktur atau pekerja yang berkompetensi dalam proses produksi 
barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai 
keterampilan atau keahlian tertentu . 
 49. Produktivitas tenaga kerja adalah tingkat kemampuan tenaga kerja 
dalam menghasilkan produk . Produktivitas tenaga kerja 
menunjukkan adanya kaitan antara output (hasil kerja ) dengan waktu 
yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga 
kerja .