Bagaimana redaksi normatif Pasal 3 dalam Ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,            M. ALI ZAINI, SH, MH Pembina Tk. I Nip. 19730729 200012 1 002 Nomor 32 Tahun 2021?
Norma hukum dalam Ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,            M. ALI ZAINI, SH, MH Pembina Tk. I Nip. 19730729 200012 1 002 Nomor 32 Tahun 2021 tentang PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2021 DAN PEMBUATAN TAHUN 2021 YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021, BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jambi. 2. Gubernur adalah Gubernur Jambi. 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi. 4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi. 5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 6. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 7. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electic Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar. 8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. 9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB, adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual-beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 10. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya. 11. Kendaraan Bermotor Ganti Mesin adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin penggerak berupa motor atau peralatan lainnya yang menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan. 12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor. 13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya, Pasal 3 berbunyi:

(1) Subjek PKB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. (2) Subjek Pajak BBNKB yaitu orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. BAB III PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Bagian Kesatu Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Yang Dioperasikan Di Atas Jalan Darat Pasal 4 (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4). (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok : a. NJKB; dan b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. Pasal 5 (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2020. (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan: a. dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai; dan b. dalam hal diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB dab BBNKB. 3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBNKB. 4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
Bagian Kedua Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Pasal 6 (1) NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan Nilai Jual Ubah Bentuk. (2) Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk sehingga mengakibatkan NJKB bertambah, dipungut tambahan BBNKB sebesar 10 % (sepuluh persen) dari selisih NJKB sebelum dan setelah mengalami ubah bentuk apabila tercantum dalam tabel NJKB. (3) Dalam hal blind van, minibus, microbus, bus, pick up, dan double cabin sebagai bentuk dasar dan light truck, truck, tronton dan tracktor head masih berbentuk chasiss mengalami ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk. (4) NJKB Ubah Bentuk untuk Kendaraan Bermotor yang telah mengalami lebih dari satu kali ubah bentuk, maka penetapan NJKBUB menyesuaikan tanggal kwitansi ubah bentuk yang terakhir. (5) Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 7 (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga). (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu); b. sedan, nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima); c. jeep dan minibus, nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh); d. blind van, pick up dan microbus, nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima); e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan f. light truck, truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga). (3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor. (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada kolom 7 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.