Bagaimana redaksi normatif Pasal 18 dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 21 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 21 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA, Pasal 18 berbunyi:

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2Tahun 1997 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat IITulang Bawang dan Kabupaten
Daerah Tingkat IITanggamus (I,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 2Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Laporan Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12.Peraturan Presiden Nomor 29Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 59Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor :PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kineija Utama diLingkungan Instansi
Pemerintah;
15.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor :PER/20/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Penyusunan
Indikator Kinerja Utama;
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
DaerahTentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
danRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
TataCara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Keija Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Basil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
Tanggamus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanggamus Tahun 2008 Nomor 27);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus
Tahun 2011 Nomor 71,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanggamus Nomor 18);
Menetapkan25.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08Tahun 2016
tentang Pembentukan danSusunan Perangkat Daerah Kabupaten
Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun
2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanggamus Nomor 47)sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor
05Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun
2020 Nomor 192, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanggamus Nomor 92);
26Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 2Tahun 2022
tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanggamus Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 97);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2018- 2023.