Apa yang diatur dalam 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959 pada Pasal 60?
Berdasarkan 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959 tentang , Pasal 60 menyebutkan bahwa:

( 1) Dalam hal penyelenggara diduga melakukan tindak pidana dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Bupati ini, masyarakat dapat melaporkan penyelenggara kepada pihak 
berwenang. 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak menghapus 
kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan Keputusan yang telah 
ditetapkan. Pasal 59 
(1) Dalam hal penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Bupati mi, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap 
penyelenggara ke pengadilan. 
(2) Pengajuan gugatan terhadap penyelengara sebagaimana dimaksud pada 
tidak menghapus kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan 
keputusan yang telah ditetapkan. 
(3) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 58 
Masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau pelaksana melalui 
peradilan tata usaha negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan 
kerugian di bidang tata usaha negara . Bagian Ketiga 
Pelanggaran Hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pasal 57 
(1) Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling 
lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan 
lengkap . 
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan 
kepada pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak 
diputuskan . 
(3) Penyelenggara berkewajiban memberikan tembusan keputusan kepada 
pengadu mengenai penyelesaian perkara yang diadukan . 
(4) Penyelenggara wajib menyediakan anggaran guna membayar ganti rugi. Pasal 56 
( 1) Dalam melakukan pemeriksaan materi aduan, penyelenggara wajib 
menjaga kerahasiaan . 
(2) Kewajiban menjaga kerahasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak gugur setelah pimpinan penyelenggara berhenti atau diberhentikan 
dari jabatannya . 21 
~ OITU MURTOPO 
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR '', Diundangk an di Kolaka 
pada tangg al 3 (') .. \ -i. .. ').O't, 1 
~SEKRETARI S D RAH KABUPATEN KOLAKA, 'b)o c Ditetapkan di I 
pada tanggal 13!0 - 'Z. - '-ot.t 
~BUPATI KOLAKA ~ ' ,...- Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diund angkan. 
Agar setiap orang m engetahuiny a, memerintahk an pengundan gan Peraturan 
Bup ati ini dengan penempatann ya dalam Berit a Daerah Kabupaten 
Kolaka. BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP