Apa saja yang diatur dalam Pasal 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Nomor 2 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Nomor 2 Tahun 1945 tentang RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN, Pasal 18 menetapkan:

Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Penajam Paser Utara di Propinsi Kalim antan Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4182);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indo nesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua
kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tenta ng Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang -Undangan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rep ublik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578) ;
-2-
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam
Paser Utara Tahun 2004 Nomor 4);
10.Peraturan Daerah Kabup aten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008
tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor 6);
Dengan Pers etujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN .