Apa substansi hukum dari Pasal 4 PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 68 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 68 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER, khususnya BAB IX - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 4, adalah:

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK
KEDUA, tidak/ belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas
penggunaan dana hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan
dana yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh
persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi
oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh
Pemerintah Daerah.