Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH Nomor 8 Tahun 2009 pada Pasal 40?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH Nomor 8 Tahun 2009 tentang PENCALONAN, PEMILIHA N, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN, BAB IX - TUGAS, WEWENANG DAN HAK, KEWAJIBAN KEPALA DESA, Pasal 40 menyebutkan bahwa:

, Kepala Desa mempunyai kewajiban : 
 
 
21 
 a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 
Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya; 
c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; 
d. melaksanakan kehidupan demokrasi; 
e. melaksanakan prinsip tata pemerinta han desa yang bersih dan 
bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 
f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan 
desa; 
g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang -undangan; 
h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang b aik; 
i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengeloIaan 
keuangan desa; 
j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa; 
k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; 
l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa; 
m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai -nilai sosial budaya dan 
adat istiadat; 
n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan 
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 
Iingkungan hidup. 
(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa 
mempu nyai kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan LPPD kepada 
Bupati, menyusun dan menyampaikan LKPJ kepada BPD, serta 
menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada 
masyarakat . 
(3) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bu pati 
melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun . 
(4) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada BPD 1 
(satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD . 
(5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran 
yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara 
lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau 
media lainnya . 
22 
 (6) LPPD dan LKPJ Kepala Desa disusun 3 ( tiga ) bulan setelah Tahun 
Anggaran berakhir . 
(7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan oleh Bupati 
sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa 
dan sebag ai bahan pembinaan lebih lanjut . 
(8) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepa da Bupati 
melalui Camat dan kepada BPD.