Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 53 Tahun 2019.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 53 Tahun 2019 tentang KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA, pada BAB III - KODE ETIK, Pasal 3 menjelaskan:

Kode Etik Pokja Pemilihan , setiap Pokja Pemilihan harus taat 
pada etika kode etik sebagai berikut : 
Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung 
jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan 
tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa; 
bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga 
kerahasiaan dokumen pengadaan yang menurut sifatnya 
harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya 
penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa; 
tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun 
tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak 
sehat; 
menerima dan bertanggung jawab atas sega la keputusan 
yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para 
pihak; 
7 e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan 
kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung 
maupun tidak langsung dalam proses pengadaan 
barang/jasa; 
menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan 
kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan 
jasa; 
menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang 
dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, 
golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tida k 
langsung merugikan negara; 
tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan 
untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat dan 
berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui 
atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan 
barang/jasa; 
cermat ; 
patuh kepada perintah atasan yang sah dan wajar; 
tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib 
dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang -
undangan; 
terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk 
menghindari benturan kepentingan; 
tidak meny alahgunakan informasi, jabatan dan/atau 
kewenangan yang dimiliki; 
tidak menyimpang dari prosedur; 
proaktif; dan 
tanggap/responsif. 
Kode Etik Tim Sekretariat UKPBJ, setiap tim sekretariat harus 
taat pada kode etik sebagai berikut : 
melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung 
jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan 
tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa; 
bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga 
kerahasiaan dokumen pengadaan yang menurut sifatnya 
harus dirahasiakan un tuk mencegah terjadinya 
penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa; 
8 c. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan 
kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung 
maupun tidak langsung dalam proses pengadaan 
barang/jasa; 
tidak menerima, tidak men awarkan atau tidak menjanjikan 
untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat dan 
berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui 
atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan 
barang/jasa; 
cermat ; 
patuh kepada perintah atasan yang sah dan wajar ; 
tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib 
dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang -
undangan; 
tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau 
kewenangan yang dimiliki; 
tidak menyimpang dari prosedur; 
proaktif; dan 
tanggap/responsif. 
Setiap Personel UKPBJ dalam melaksanakan tugas masing -
masing dilarang : 
meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk 
apapun dari penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya 
baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan 
yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa; 
memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar 
dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau 
diputuskan; 
melakukan negosiasi, pertemuan dan/atau pembicaraan 
dengan penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik 
langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang 
mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa diluar 
kantor baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja , 
kecualidalamrangkaverifikasiataukegiatan lain yang 
akandilaksanakan ; 
menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk ke pentingan 
pribadi, kelompok dan/atau pihak lain; 
9 e. melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang 
diskriminatif/pilih kasih; 
mengadakan korupsi, ko lusi dan nepotisme dengan pihak 
OPD; dan 
mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat 
melecehkan kepada penyedia barang/jasa, kuasa atau 
wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau 
perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia 
barang/jasa atau masyarakat.