Apa yang diatur dalam PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 49 Tahun 1945 pada Pasal  19?
Berdasarkan PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 49 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA, BAB I - V, Pasal  19 menyebutkan bahwa:

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tug as melaksanakan perumusan konsep 
kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan bidang perlindungan masyarakat , pengamanan pejabat 
dan obyek vital , dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi 
pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran serta melaksanakan tugas 
kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
(2) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan rencana k erja, program, kegiatan dan anggaran bidang 
Perlindungan Masyarakat dan Pengamanan ; 
b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman 
teknis di bidang perlindungan masyarakat dan pengamanan ; 
c. pelaksanaa n pengamanan dan pengawalan pejabat negara, pengamanan 
perkantoran, objek vital, dan kegiatan keramaian daerah ; 
d. pelaksanaan fasilitasi perlindungan masyarakat dan penyelenggaraan 
pengamanan dan pengawalan pejabat negara, pengamanan perkantoran, 
objek vital, dan kegiatan keramaian daerah ; 
e. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan perlindungan masyarakat dan 
pengamanan ; 
f. pelaksanaan verifikasi pengelolaan administrasi, data dan informasi di 
bidang perlindungan masyarakat dan penyelenggaraan pengamanan dan 
pengawalan pejabat negara, pengamanan perkanto ran, objek vital, dan 
kegiatan keramaian daerah ; 
g. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi 
Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran di bidang perlindungan 
masyarakat dan pengamanan ; 
h. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administra si umum Bidang 
Perlindungan Masyarakat dan Pengamanan ; 
i. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan masyarakat dan Pengamanan ; 
j. pelaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya .