Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam PEDOMAN PENGENDALIANGRATIFlKASI Nomor 34 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PEDOMAN PENGENDALIANGRATIFlKASI Nomor 34 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENGENDALIANGRATIFlKASI, BAB II - PENGENDALIAN GRATIFlKASI, Pasal 5 berbunyi:

(1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan
dan/ atau penolakan Gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan
jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
(2) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan
terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut:
a. pemberian ...
- 8 -
a. pemberian dalam keluarga yaitu kakekjnenek, bapak/jbu Zmertua,
suami/Istri, anak/rnenantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan,
paman Zbibi, kakak/adik/Ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak
terdapat Konflik Kepentingan;
b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau
kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;
c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang
sejenis berdasarkan keanggotaan, yang Berlaku Umum;
d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam
kegiatan Kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan,
atau kegiatan sejenis, yang Berlaku Umum;
e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang
dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan
logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki Konflik Kepentingan
dan Berlaku Umum;
f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau
kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan
kedinasan;
g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan
peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. hadiah langsung/undian, diskon Zrabat, voucher, point rewards, atau
suvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
1. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan Kedinasan yang tidak
terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat Konflik
Kepentingan dan tidak melanggar peraturarr/kode etik pegawai/pejabat
yang bersangkutan;
J. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium,
transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam
standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang
tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan
kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi
penerima;
k.karangan ...
- 9 -
k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti
pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan,
potong gigi, atau upacara adat/ agama lainnya, pisah sambut, pensiun,
promosi jabatan;
1. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah,
baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/ agama lainnya dengan
batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap Pemberi;
m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri
penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/ atau
menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat Konflik
Kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
n. pemberian sesarna Rekan Kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun,
mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau
alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu
rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak
melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari
pemberi yang sarna, sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan;
o. pemberian sesama rekan kerja sepanjang tidak terdapat konflik
kepentingan yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan
tidak terkait Kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus
ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak
melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari
Pemberi yang sama;
p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
q. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan
Kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri
sepanjang tidak diberikan untuk individu Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara.
(3) Dalam hal Pejabat/Pegawai menerima Gratifikasi yang tidak dapat ditolak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa makanan dan Zatau minuman
yang mudah busuk atau rusak, penerima Gratifikasi wajib menyampaikannya
kepada UPG untuk selanjutnya disalurkan sebagai bantuan sosial.
Pasal ...
- 10 -
Pasal6
(1) Dalam hal penerimaan Gratifikasi bukan dalam bentuk uang, penerimaan
tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian.
(2) Dalam hal penerimaan dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut
dihitung berdasarkan Kurs Tengah Valuta Bank Indonesia pada tanggal
penerimaan.