Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BALANGAN Nomor 9 Tahun 2019.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BALANGAN Nomor 9 Tahun 2019 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk, pada , Pasal 5 menjelaskan:

(1) Pemerintah Kabupaten Balangan dapat melakukan pengeluara n anggaran 
atas beban APBD untuk keperluan keadaan darurat termasuk keperluan 
mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. 
(2) Pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk 
keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya bersumber 
dari Belanja Tidak Terduga. 
(3) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
mencukupi maka, menggunakan: 
a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan 
lainnya 
b. Pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau 
b. Memanfaatkan kas yang tersedia. 
(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Bencana alam, bencana non -alam, bencana sosial dan/atau kejadian 
luar biasa; 
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolong an; dan/atau 
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 
pelayanan publik. 
(5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar Masyarakat yang 
anggarannya belum tersedia dala m tahun anggaran berjalan , 
b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, 
c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten 
Balangan dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat 
peraturan perundang -undangan dan/atau 
d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Balangan 
dan/atau masyarakat . 
 
 
 
8 
 (6) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) yang b elum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih 
dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat 
bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. 
(7) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, 
dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
(8) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup 
tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD 
dan/atau Perubahan DPA SKPD. 
(9) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah 
Kabupaten Balangan dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia 
anggarannya dan/atau pengeluaran m elebihi pagu yang ditetapkan dalam 
peraturan daerah ini dengan melakukan perubahan peraturan bupati 
tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk 
selanjutnya ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Balan gan Tahun Anggaran 2020 atau 
dituangkan dalam LRA apabila Pemerintah Kabupaten Balangan tidak 
melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 atau setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 d itetapkan. 
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan alokasi anggaran untuk 
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak diatur dalam Peraturan 
Bupati Balangan.