Apa saja yang diatur dalam Pasal 3 PERATURAN  BUPATI  MAGELANG Nomor 5 Tahun 2011?
Ketentuan dalam PERATURAN  BUPATI  MAGELANG Nomor 5 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAB III - PENGGUNAAN ADD, Pasal 3 menetapkan:

Alokasi penggunaan ADD bagi tiap -tiap desa diatur sebagai berikut: 
pemerintah desa sebesar 15 % (lima belas persen) digunakan antara lain untuk alat 
tulis kantor, perlengkapan dan peralatan kantor, biaya rapat, uang sidang, perjalanan 
dinas dan biaya pemeliharaan; 
BPD sebesar 10 % (sepuluh persen) digunakan untuk tunja ngan dan operasional 
antara lain alat tulis kantor, perlengkapan dan peralatan kantor, biaya rapat, uang 
sidang dan perjalanan dinas ; 
bantuan tunjangan penghasilan bagi penyelenggara pemerintah desa yang tidak 
termasuk dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( pembantu kaur, 
kaum, ili-ili dan lain -lain) paling tinggi sebesar 5% (lima persen); 
bantuan operasional kegiatan kelembagaan desa antara lain R ukun Tetangga , Rukun 
Warga, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga , Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan lembaga desa lainnya sebesar 10% (sepuluh 
persen) ; 
belanja publik dan pemberdayaan masyarakat sebesar 60% (enam puluh persen), 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. diarahka n penggunaannya antara lain untuk perbaikan sarana dan prasarana 
publik, penyertaan modal usaha masyarakat melalui B adan Usaha Milik Desa, 
pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi 
tepat guna, pemberdayaan pere mpuan, perbaikan kesehatan dan pendidikan, 
pengembangan sosial budaya dan peningkatan kapasitas penyelenggara 
pemerintahan desa dan/ atau masyarakat; 
2. merupakan batas terendah sehingga tidak boleh dikurangi untuk alokasi 
penggunaan ADD sebagaimana dimaks ud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf 
d; dan 
3. dapat ditambah setelah diadakan musyawarah dan diperoleh kesepakatan antara 
pemerintah desa dengan B adan Permusyawaratan Desa.