Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 15 KEWENANGAN WKAL BERSKALA DESA TENTANG PERATURAN BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945.
Redaksi dari KEWENANGAN WKAL BERSKALA DESA TENTANG PERATURAN BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, pada , Pasal 15 menjelaskan:

( 1) Pendanaan untuk pelaksanaan identifikasi dan 
inventarisasi , serta sosialisasi kewenangan desa menjadi 
beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan 
atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
(2) Pendanaan bagi pelaksanaan identifikasi dan 
inventarisasi , pengkajian , pemilihan kewenangan , 
pembuatan berita acara , proses sosialisas i dan 
penyusunan Ran cangan Peraturan Desa oleh Pemerintah 
Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belan ja 
Desa dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ­ 
undangan . BAB IX 
PENDANAAN c. monitoring dan evaluasi ; dan 
d. dukungan teknis administrasi. 
(3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas 
kepada Camat . pembinaan dan pengawasan 
penataan kewenangan Desa 
U sul dan Kewenangan Lokal ( 1) Bupati melaksanakan 
terhadap pelaksanaan 
Berdasarkan Hak Asal 
Berskala Desa . 
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui : 
a. fasilitasi dan koordinasi ; 
b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa ; Pasal 14 BAB VIII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (3) Hasil pelap oran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi 
kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan 
Desa. 
(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi 
urusan pemberda yaan masyarakat dan desa 
(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka 
penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa