Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 13 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);   10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);   12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfataan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); Nomor 8 Tahun 2022.
Redaksi dari 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);   10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);   12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfataan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); Nomor 8 Tahun 2022 tentang PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KORIDOR HIDUPAN LIAR DATUK GEDANG DI BENTANG ALAM BUKIT TIGAPULUH KABUPATEN TEBO, pada , Pasal 13 menjelaskan:

Kebijakan perlindungan dan Pengelolaan KEE Datuk Gedang meliputi: a. perencanaan yang berkelanjutan dilakukan secara holistik guna menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya serta menjaga kelestarian lingkungan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; dan b. partisipatif dan konsultatif pada setiap tingkatan pengelolaan untuk mendorong tumbuhnya komitmen bersama antar pihak yang berkepentingan. Bagian Kedelapan Tujuan, Sasaran dan Langkah Perlindungan Pasal 14 (1) Tujuan perlindungan dan pengelolaan KEE Datuk Gedang adalah : a. menjamin keberadaan ekosistem esensial hidupan liar dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; b. mengoptimalkan fungsi ekosistem esensial hidupan liar yang meliputi fungsi lindung, fungsi pengawetan, fungsi pemanfaatan, fungsi sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang dan lestari; dan 
 c. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial, ekonomi serta ketahanan terhadap perubahan eksternal untuk menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. (2) Sasaran perlindungan dan Pengelolaan KEE Datuk Gedang adalah untuk : a. meningkatkan kesadaran dan kepedulian Para Pihak dalam membangun dan menjaga keseimbangan ekologi, sosial, ekonomi dan budaya di dalam KEE Datuk Gedang; b. meningkatkan peran Para Pihak dalam perlindungan dan Pengelolaan KEE Datuk Gedang; c. meningkatkan efektifitas dan efesiensi perlindungan dan Pengelolaan KEE Datuk Gedang yang dilakukan Para Pihak untuk mendukung pembangunan berkelanjutan; dan d. meningkatkan kerja sama Para Pihak dalam perlindungan dan Pengelolaan KEE Datuk Gedang. (3) Langkah perlindungan dan Pengelolaan KEE Datuk Gedang adalah : a. melakukan identifikasi potensi hidupan liar ; b. melakukan inventarisasi hidupan liar yang dituangkan dalam peta; c. penyusunan rencana strategis/aksi perlindungan dan Pengelolaan hidupan liar secara partisipatif, berkelanjutan dan terpadu; d. mengembangkan kebijakan dengan mendorong tersusunnya peraturan dan kebijakan yang mengakomodir pelaksanaan, perlindungan, dan Pengelolaan hidupan liar; e. pengembangan model-model perlindungan dan pengelolaan Hidupan Liar yang tepat berdasarkan tipologi tapaknya masing-masing; f. mendorong partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Daerah dalam proses perlindungan dan pengelolaan hidupan liar; g. peningkatan upaya rehabilitasi serta konservasi hutan dan lahan; dan h. mendorong pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Pasal 15 
 Pelaksanaan langkah perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan oleh Para Pihak secara terkoordinasi sesuai dengan rencana aksi/strategis perlindungan dengan pengelola KEE Datuk Gedang. 
 Bagian Kesembilan Penataan Kawasan Ekosistem Esensial