Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 32 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATA N Nomor 25 Tahun 2000.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANGKA SELATA N Nomor 25 Tahun 2000 tentang TATA KERJA PENYELENGGARA SATU DATA BANGKA SELATAN, pada BAB VI - FORUM SATU DATA BANGKA SELATAN, Pasal 32 menjelaskan:

Kelompok kerja bidang Data Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f mempunyai tugas: 
(1) membantu koordinasi dalam proses penyusunan, 
harmonisasi dan penetapan pedoman Standar Data dan 
format baku Metadata geospasial; 
(2) membantu koordinasi dalam p roses pengusulan dan 
diskusi dalam rangka penetapan Kode Referensi 
dan/atau Data Induk spasial yang menjadi Walidata 
atas Data Induk geospasial; 
(3) membantu koordinasi terkait tata kelola dan 
pelaksanaan pemeriksaan Data Geospasial yang 
berlaku lintas instans i dan pemeriksaan ulang Data 
Prioritas geospasial beserta tindak lanjutnya; 
(4) membantu pemantauan pelaksanaan Satu Data 
Bangka Selatan berkaitan dengan penyelenggaraan 
Data Geospasial; 
(5) memberikan rekomendasi pemberian insentif dan 
disinsentif terkait pencapa ian rencana aksi Satu Data 
Bangka Selatan terkait Data Geospasial; dan 
(6) menyusun laporan capaian pelaksanaan Satu Data 
Bangka Selatan terkait Data Geospasial.