Menurut PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 29 Tahun 2019, apa isi dari Pasal 31?
Pasal Pasal 31 dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 29 Tahun 2019 tentang PEDOMAN TATA CARA, pada BAB VIII - PENGADAAN BARANG / JASA MEI./.LUI PEI\TYEDIA BARANG/ JASA, menyatakan:

Tahapan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai di atas
Rp.2OO.0OO.OOO,0O (dua ratus juta mpiah) adalah sebagai berikut:
a. TPK mengundang sekurang-kurangnya 2 (dua) penyedia
barang/ jasa untuk menyampaikan persyaratan kualifikasi;
b. selanjutnya TPK memberikan penjelasan atas pekerjaan kepada 2
(dua) penyedia yang memenuhi persyaratan kualifrkasi;
c. TPK meminta kepada 2 (dua) penyedia barang/jasa yang
memenuhi persyaratan kualifikasi untuk memasukkan dokumen
penawaran yang dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian
barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volrrme, satuan, darr
harga penawaran) dan spesifrkasi teknis barang/jasa;
d. TPK melakukan pembukaan dan evaluasi terhadap dokumen
penawaran yang masuk;
- 31-
e. apabila spesifikasi teknis barang/ jasa yang ditawarkan:
1. dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan
dengan proses negosiasi (tawar-menawar) terhadap penyedia
yang nilai penawarannya terendah;
2. dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/jasa, maka TPK
tetap melanjutkan dengan proses negosiasi kepada penyedia
barang/jasa yang memenuhi spesilikasi teknis tersebut; atau
3. tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka TPK
membatalkan proses pengadaan;
f. apabila tidak terpenuhinya spesifikasi tekrnis sebagaimana
dimaksud pada huruf e angka 3, maka TPK mengulang kembali
proses pemilihan penyedia;
g. negosiasi sebagaimana dimaksud pada humf e angka 1 dan
angka 2 untuk memperoleh harga yang lebih murah;
h. hasil negosiasi dituangkan ddam dokmmen kontrak yang
ditandatangani oleh PPKD dan penyedia barang/jasa yang berisi
sekurang -kurangnya:
1. tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
2. parapihak;
3. ruang lingkup pekerjaan;
4. nilai pekerjaan;
5. cara pembayaran;
6. hak dan kewajiban ptra pihak;
7. jaurrgka waktu pelaksanaan pekerjaan;
8. ketentuan keadaan kahar; dan
9. sanksi.
r1
(u-32-
Bagran Keempat
Pelaksanaan Peke{aan