Apa bunyi lengkap Pasal 26 dalam PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 48 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 48 Tahun 1945 tentang TATA C!\RA PEMBERTAN SANKSl BAOI APARATUR SIPIL NEGARA, pada BAB IX - PENGUNDURAN DIRI ASN, Pasal 26 dinyatakan:

(1) Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas:
a. Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai ASN atau selain pemutusan
hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan
b. Keputusan Pejabat.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK.
(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan
Pejabat.
Pasal27
Tata cara penyelesaian Keberatan atas keputusan PPK meliputi:
a. Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 huruf a diajukan
secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data
pendukung;
b. Keberatan ...
- 16-
b. Keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan dalam jangka waktu
paling lama 14 (cmpat belas] han kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang
diajukan Kcberatan diterima oleh Pegawai ASN;
c. dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada huruf b maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat
penetapan tidak dapat diterirna;
d. PPK wajib mengambil kepurusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai
ASN dalarn jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal
PPKmenerima Keberatan;
e. PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pcgawai ASN yang
mengajukan Keberatan dan Zatau pihak lain, jika dipcrlukan;
f. apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu] hari kerja PPK tidak
mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada
Pengadilan Tata Usaha Negara;
g. PPK dapat rnemperkuat, mernperingan, mernperberat, mengubah, mencabut,
atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan;
h. keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, peru bahan, pencabutan, atau
pcmbatalan sebagaimana dimaksud pada huruf g ditetapkan dengan Keputusan
PPK;dan
1. dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud
pada huruf h, Pegawai ASNdapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan
Tata Usaha Negara.
Pasa128
Tata cara penyelesaian Keberatan atas keputusan Pejabat:
a. Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b diajukan
secara tcrtulis kepada atasan Pejabat dengan memuat alasan Keberatan yang
disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat;
b. Keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan dalam jangka waktu
paling lama J4 (empat belas) had kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang
diajukan Keberatan diterirna oleh Pegawai ASN;
c. dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada huruf b, maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan
surat penetapan tidak dapat diterima;
d. Pejabat ...
- 17-
d. Pejabat harus memberikan tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh
Pegawai ASNyang mengajukan Keberatan;
e. tanggapan atas Keberatan sebagairnana dimaksud pada huruf d wajib dibuat
oleh Pejabat berdasarkan data pendukung yang dimiliki;
f. tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan
secara tertulis kepada atasan Pejabat dalam jangka waktu 6 (enam) han kerja
terhitung mulai tanggal Pejabat menerima tembusan Keberatan;
g. atasan Pejabat wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh
Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai
tanggal atasan Pejabat menerima Keberatan;
h. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f,Pejabat tidak
memberikan tanggapan atas Keberatan maka atasan Pejabat mengarnbil
keputusan berdasarkan data yang ada;
1. atasan Pejabat dapat memanggil darr/atau meminta keterangan dari Pejabat,
Pegawai ASNyang rnengajukan Keberatan, darr/ atau pihak lain, jika diperlukan.
J. apabila dalam jangka waktu lebih dad 21 (dua puluh satu] han kerja atasan
Pejabat tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya
hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
k. atasan Pejabat dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah,
mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan;
1. keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, peru bahan, pencabutan, atau
pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf k ditetapkan dengan keputusan
atasan Pejabat; dan
m. dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan atas Keberatan
sebagaimana dimaksud pad a huruf I, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya
hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
Bagian Kedua
Banding Administratif
Pasal29
Pegawai ASN dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan PPK yang
berupa:
a. pemberhentian sebagai PNS; dan
b. pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
Pasal ...
- 18 -
Pasal30
Tata Cara Penyelesaian Banding Administratif:
a. Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diajukan secara
tertulis kepada BPASNdengan memuat alasan danfatau bukti sanggahan;
b. Banding Administratif yang diajukan kepada BPASN sebagaimana dimaksud
pada huruf a, tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
c. Banding Administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat
belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan PPK yang diajukan Banding
Administratif diterima oleh Pegawai ASN;
d. dalam hal Banding Administratif yang diajukan melebihi jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam huruf c, BPASN menetapkan surat penetapan
tidak dapat diterima;
e. dalam hal Banding Administratif yang diajukan bukan merupakan Keputusan
PPK yang dapat diajukan Banding Administratif, BPASN menetapkan surat
pcnetapan tidak dapat diterima;
f. surat penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e
ditandatangani oleh Kcpala Sekretariat BPASN;
g. dalam hal Banding Administratif yang diajukan tidak melebihi jangka waktu dan
merupakan kewenangan BPASN, BPASN wajib melakukan pemeriksaan terhadap
Banding Administratif yang diajukan;
h. PPK harus memberikan tanggapan atas Banding Administratif sebagaimana
dimaksud dalam huruf b kepada BPASN paling lama 21 (dua puluh satu) hari
kerja terhitung mulai tanggal diterirnanya ternbusan Banding Administratif; dan
1. apabila PPK tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada hururf h, BPASN mengambil keputusan terhadap Banding
Administratif berdasarkan bukti yang ada.
Pasal31
(1) ASN yang dijatuhi hukuman disiplin dapat mengajukan Banding Administratif
kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
(2) Ketentuan mcngenai Banding Administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Pertimbangan
Kepegawaian.
Pasal ...
- 19 -
Pasal32
(1)Dalam hal ASNyang dijatuhi hukuman disiplin:
a. mengajukan Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap
meJaksanakan tugas; dan
b. tidak mengajukan Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam