Menurut PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 68 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 21?
Pasal Pasal 21 dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 68 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER, pada , menyatakan:

Mekanisme dan persyaratan pencairan hibah kepada Pemerintah berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang -undangan.
Pasal22
(1)Penerima Hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan Hibah kepada
PPKD melalui Kepala SKPD terkait, dilengkapi persyaratan pencairan sebagai
berikut:
a.hibahkepada Pemerintah Daerah lainnya, terdiri atas:
1.Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan hibah sesuai yang tercantum
dalam DPA atau DPPA ;
2.NPHD;
-12-3.pakta integritas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
4.fotokopiKartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kepala Daerah Penerima
Hibah;
5.surat keterangan nomor rekening kas umum daerah Pemerintah Daerah
lainnya;
6.kuitansi rangkap 2(dua),1(satu)bermeterai cukup yangditandatangani
Kepala Daerah Penerima Hibah dan dibubuhi cap serta dicantumkan
nama lengkap Kepala Daerah Penerima Hibah ;dan
7.surat pernyataan tanggung jawabpenerima hibah.
b.hibahuntukBadan Usaha Milik Daerah , terdiri atas:
1.Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan hibah sesuai yang tercantum
dalam DPA;
2.NPHD;
3.Pakta integritas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
4.fotokopiKartuTandaPenduduk (KTP)atas nama Direksi atau sebutan lain
Badan Usaha Milik Daerah penerima hibah;
5.fotokopirekening bank yang masih aktif atas nama Badan Usaha Milik
Daerahpenerima hibah;
6.kuitansi rangkap 2(dua),1(satu)bermeterai cukup, ditandatangani
Direksi atau sebutan lain Badan Usaha Milik Daerah dan dibubuhi cap
Badan Usaha Milik Daerah sertadicantumkan nama lengkap oleh Direksi
atausebutan lain; dan
7.surat pernyataan tanggung jawab penerima hibah .
c.hibah untuk Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan berbadan
hukum Indonesia , terdiri atas:
1.Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan hibah;
2.NPHD;
3.pakta integritas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
4.fotokopiKartuTandaPenduduk (KTP)atas nama ketua /pimpinan badan
/lembaga /organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia selaku
penerima hibah;
5.fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama
badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia;
6.kuitansi rangkap 2(dua),1(satu) bermaterai cukup, ditandatangani oleh
ketua/pimpinan penerima hibah dan dibubuhi cap Badan, Lembaga dan
Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia dan
dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain penerima
hibah;dan
7.surat pernyataan tanggung jawab penerima hibah .
(2)SKPD terkait melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan Hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Hasil verifikasi SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) dituangkan
dalam rekomendasi pencairan.
(4)SKPD menyampaikan permohonan pencairan Hibah kepada PPKD dengan
dilampiri persyaratan sebagai berikut:
a.rekomendasi pencairan dari SKPD terkait;
b.surat pernyataan tanggung jawab atas verifikasi ajuan pencairan oleh SKPD
terkait bermaterai cukup; dan
c.permohonan pencairan beserta lampiran persyara tan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(5)Dalam hal permohonan dan kelengkapan persyaratan sudah sesuai, PPKD
mencairkan dana Hibah dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas
umum daerah ke Rekening Penerima Hibah.
-13-(6)Tata cara penatausahaan pencairan d ana Hibah oleh PPKD sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan.
Pasal23
Penerima hibah berupa uang bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan
keabsahan persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal22ayat (1).
Bagian Ke tujuh
Penyaluran Hibah Berupa Barang atau Jasa
Pasal24
(1)SKPD melakukan proses pengadaan barang atau jasa sesuai DPA -SKPDatau
DPPA-SKPDdan ketentuan peraturan perundang -undangan .
(2)SKPDsebagaiman adimaksud pada ayat (1) mencatat barang atau jasa hasil
pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.