Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 73 Tahun 2020 Pasal 46?
Dalam PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 73 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH, BAB IX - PENATAUSAHAAN ,AKUNTANSIDANPELAPORAN, Pasal 46 mengatur sebagai berikut:

(1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti 
pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan 
oleh Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Waris ke rekening kas umum 
daerah. 
(2) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas 
kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli W aris yang telah melakukan 
penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah 
dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS , 
atau SKP2K. 
26 
(3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada 
, paling sedikit memuat : 
a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli W aris; 
b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai 
dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan 
dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K; 
c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/ 
Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris telah 
melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah; 
d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang 
jaminan, dalam hal surat keterangan lunas 
diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan 
e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, 
dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas 
dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K. 
(4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar 
pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti 
kepemilikan barang jaminan. 
(5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar 
pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat 
permohonan Bupati kepada instansi yang berwenang 
untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.