Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLAU Nomor 9' Tahun 2021 Pasal  13?
Dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLAU Nomor 9' Tahun 2021 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, BAB  VII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal  13 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatarmya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali.
Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 2021
BUPATI ALI,
MOHAMMAD SAID HIDAYAT
Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 2^ At5u5Vx»S “
SEKRETARIS DAERAH2021
pLALI, KABUPATEN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 7* 
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,
TININGSIH AGNES SRI lU
Pembina Tingkat I 
NIP. 19671102 199403 2 009
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, PROVINSI JAWA 
TENGAH: (7-164/2021)
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026
I. UMUM
Pembangunan merupakan proses dinamis dan progresif untuk mencapai 
tujuan berupa peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, 
kesempatan keija, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas 
pelayanan publik dan daya saing. Dal am rangka menjalankan 
pembangunan yang efektif dan mencapai tujuan pembangunan, maka 
diperlukan perencanaan yang sistematis. Perencanaan pembangunan 
daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan 
pembangunan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan 
tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana- 
rencana pembangunan dal am jangka panjang, jangka menengah, dan 
tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan 
masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
RPJMD sebagaimana diatur dal am Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah merupakan dokumen perencanaan daerah 
untuk periode 5 (lima) tahun yang ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan 
setelah kepala daerah terpilih dilantik. RPJMD merupakan penjabaran visi, 
misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, 
arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta 
program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai 
dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) 
tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. 
RPJMD kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan 
perencanaan tahunan, perencanaan Perangkat Daerah, serta instrumen 
pengendalian dan evaluasi pembangunan agar sesuai dengan target kineija 
yang telah direncanakan.
RPJMD disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan 
berorientasi proses dan substansi. Pendekatan berorientasi proses berupa 
pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. 
Sedangkan pendekatan berorientasi substansi yaitu tematik-holistik, 
integratif, dan spasial. Penggunaan seluruh pendekatan tersebut dalam 
rangka menghasilkan perencanaan yang komprehensif, sesuai kebutuhan 
daerah, sinergis dengan perencanaan Pusat dan Provinsi, serta memiliki 
legitimasi yang kuat sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan 
untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
-2-
PASAL DEMI PASAL