Menurut PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 12 Tahun 2022, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 12 Tahun 2022 tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Presiden yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara 
dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 
melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
menyejahterakan masyarakat . 
6. Bupati adalah Bupati Cirebon . 
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Cirebon. 
8. Dinas adalah Dinas Ketenagakerjaan. 
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan. 
10. Sekretariat Dinas adalah Sekretariat Dinas 
Ketenagakerjaan. 
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Ketenagakerjaan. 
12. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas 
Ketenagakerjaan. 
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Ketenagakerjaan. 
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya 
disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan 
kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis 
penunjang tertentu. 
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok 
Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan 
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya 
dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi. 
16. Kelompok Substansi adalah pengelompokan tugas dan 
fungsi pada unit kerja yang dilaksanakan oleh Pejabat 
Fungsional dan Pejabat Pelaksana. 
1 7. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional Ahli Muda 
yang diberikan tugas memimpin kelompok substansi 
sesuai dengan pengelompokan tugas dan fungsi bidang 
tugasnya. 
18. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan 
dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan 
sesudah masa kerja. 
19. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu 
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 
dan/atau jasa baik yang memenuhi kebutuhan sendiri 
maupun untuk masyarakat. 
20. Pekerja/ Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan 
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 
21. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan 
yang terbentuk antara pelaku proses produksi barang 
atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, 
pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada 
nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. 
22. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan 
pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara 
Pengusaha dan gabungan pengusaha dengan 
pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh 
karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan 
kepentingan, dan perselisihan Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK) serta perselisihan antara Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan. 
23. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk 
memberi, memperoleh, meningkatkan, serta 
mengembangkan keterampilan a tau keahlian 
produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada 
tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai 
dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan 
baik disektor formal maupun informal. 
24. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja 
yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan 
di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung 
di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau 
pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses 
produksi barang atau jasa di perusahaan agar dapat 
menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. 
25. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing yang 
memiliki visa tinggal terbatas atau ijin tinggal terbatas 
atau izin tinggal tetap untuk bermaksud bekerja di 
dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 
26. Angkatan Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL 
adalah penempatan tenaga kerja pada suatu wilayah 
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota yang 
dilaksanakan oleh Dinas. 
27. Angkatan Kerja An tar Daerah yang selanjutnya 
disingkat AKAD adalah penempatan tenaga kerja dari 
daerah kerja yang saat ke daerah kerja yang lain dalam 
wilayah Republik Indonesia. 
28. Angkatan Kerja Antar Negara yang selanjutnya 
disingkat AKAN adalah penempatan tenaga kerja dari 
wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri. 
29. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang 
selanjutnya disingkat IMTA adalah izin yang diberikan 
oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang 
ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
30. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara 
sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan 
menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan 
oleh Pemerintah.