Menurut PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 59 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 55?
Pasal Pasal 55 dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 59 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENGGUNAAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN, pada BAB IV - PENGAMANAN, menyatakan:

(1) 
 
(2) 
 
 
 
(3) 
 
(4) 
 
 
(5) Penetapan Status Penggunaan barang milik daerah 
berupa rumah negara ditetapkan oleh Bupati. 
Hak penghunian rumah negara berlaku sebagaimana 
ditetapkan dalam Surat Izin Penghunian (SIP), kec uali 
ditentukan lain dalam keputusan pencabutan Surat Izin 
Penghunian (SIP). 
Surat Izin Penghunian (SIP) untuk rumah negara 
golongan I ditetapkan oleh Pengelola Barang. 
Surat Izin Penghunian (SIP) untuk rumah negara 
golongan II dan golongan III ditetapka n oleh Pengguna 
Barang. 
Surat Izin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan ayat (4) sekurang -kurangnya harus 
mencantumkan: 
a. Nama pegawai/nama pejabat, Nomor Induk Pegawai 
(NIP), dan jabatan calon penghuni rumah negara; 
b. masa berlaku peng hunian; 
c. pernyataan bahwa penghuni bersedia memenuhi 
kewajiban yang melekat pada rumah negara; 
d. menerbitkan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) 
terhadap penghuni, yang dilakukan: 
1. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak saat 
meninggal dunia, bagi p enghuni yang meninggal 
dunia; 
2. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak 
keputusan pemberhentian, bagi penghuni yang 
berhenti atas kemauan sendiri atau yang 
dikenakan hukuman disiplin pemberhentian; 
 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 3. paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak saat 
terbukti adanya pelanggaran, bagi penghuni yang 
melanggar larangan penghunian rumah negara 
yang dihuninya; dan 
4. paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal 
pensiun, bagi penghuni yang memasuki usia 
pensiun.