Menurut PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Nomor 29 Tahun 2003, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, pada , menyatakan:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 
ANGGARAN 2022 MEMUTUSKAN 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , 
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961) ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo r 2036 ) 
sebagaimana telah diubah dengan Peratur an Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Nomo r 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
(Serita Negar a Republik Indon esia Tahun 20 18 Nomor 611}; - 3 - 
Pemerintah Daerah; 
10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa 
yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan Desa 
yang terdiri dari Sekretariat Desa , Pelaksana 
Kewilayahan dan Pelaksana Teknis; 
11. Badan Perrnusyawaratan Desa yang selanjutnya 
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan 
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 
wilayah dan ditetapkan secara demokratis ; 
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 
selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan Desa; Pemerintah dan tu gas dari tangga Desanya dan rumah menyelenggarakan 
melaksanakan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara; 
5. Camat adalah pimpinan kecam atan yang berada di 
bawah dan bertangg ung jawab k epada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah; 
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa; 
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk Wilayah Kerja Camat sebagai adalah Kecamatan 4. - 4 - 
adalah bagian dari penerimaan Pajak Daerah dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan 
Daerah yang selanjutnya disebut BHP-BHR Alokasi 
Retribusi 20. 18. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah 
dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten 
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus; 
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD 
adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah 
Desa yang menampung seluruh penerimaaan Desa dan 
untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank 
yang ditetapkan; kemas yarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat 
Desa; pembinaan Desa, pemerintahan Desa , penyelenggaraan 
pembangunan membia yai 
pelaksanaan 13. Pedoman Penyusunan APBDesa adaJah pokok-pokok 
kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah 
Desa dalam penyusunan, pembahasan dan pene tapan 
APBDesa; 
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa 
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesua tu 
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa; 
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan , pelaksanaan , 
penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan Desa; 
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari 
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan 
hak lainnya yang sah; 
1 7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi 
Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan 
belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk - 5 - 
·~,tAiiiiii...:illl -------- --~- Retribusi Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah 
dan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada 
Pemerintah Desa; 
21. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa 
dalam l(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa 
dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa; 
22. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang 
merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahu n 
anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa ; 
23. Pembia yaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan 
diterima kembali , baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutn ya; 
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutn ya diseb ut 
RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun; 
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang 
selanjutn ya disingkat RPJMDesa adalah dokumen 
perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun ; 
26. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal U sul adalah 
hak yang meru pakan warisan yang masih hid up dan 
prakarsa Desa atau prakarsa mas yarakat Desa sesuai 
dengan perkembangan kehidupan mas yarakat ; 
27. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus kepentinga n 
mas yarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa , 
mampu dan efektif dijalankan oleh Desa , atau yang 
muncul karena perkembangan Desa dan prakasa 
masyarakat Desa; 
28. Mus yawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain 
yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah 
musyawarah antara badan permusyawaratan Desa , 
pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh badan permusyawara tan Desa 
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis ; - 6 - . ----- - - ------·· 
sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta 
dampak sosial , ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau 
psikologis manusia; 
33. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa 
yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 
dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol 
kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak 
fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir; 
34. Bantuan Langs ung Tonai Dana Desa adalah kegiatan 
pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang 
bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerim a Desa , masyarakat kehidupan dan penghidupan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 
(COVID 19) yang mengancam dan mengganggu meningkatkan dan mengurangi kemiskinan , 
kese jah teraan rakyat; 
32. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan menetapkan prioritas , program , kegiatan , dan kebu tuhan 
Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa , swada ya mas yaraka t 
Desa , dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belan ja 
Daerah Kabupaten ; 
30. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program 
dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan 
daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan 
Dana Desa ; 
31. Padat Karya Tonai Desa adalah kegiatan pemberda yaan 
masyarakat Desa , khususnya yang miskin dan marginal, 
yang bers ifat produktif dengan mengutamakan 
pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja , dan teknol ogi 
lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan , yang 
untuk Desa , Badan Perrnu syawaratan 
dan unsur masyaraka t 
oleh Pemerintah Desa mus yawarah antara 
Pemerin tah Desa, 
diselenggarakan 29. Mus yawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang 
selanjutn ya disebut Musrenbangd es adalah - 7 -