Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 12 PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 3 Tahun 2008.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 3 Tahun 2008 tentang URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN, pada , Pasal 12 menjelaskan:

Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka urusan wajib dan 
pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah perlu 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 
Kota Tasikmalaya ; 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 86), Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4117) ; 
2. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 
3. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tamb ahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) , sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang -Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ); 
4. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 -2- 
 
5. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67 Tamb ahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA 
 
dan 
 
WALIKOTA TASIKMALAYA 
 
MEMUTUSKAN : 
 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN 
YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA 
TASIKMALAYA.