Apa saja yang diatur dalam Pasal 7 KEWENANGAN WKAL BERSKALA DESA TENTANG PERATURAN BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945?
Ketentuan dalam KEWENANGAN WKAL BERSKALA DESA TENTANG PERATURAN BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Pasal 7 menetapkan:

Kewenangan lokal berskala Desa mempun yai kriteria sebagai 
berikut: 
sesuai kepentingan masyarakat Desa 
telah dijalankan oleh Desa ; 
mampu dan efektif dijalankan oleh Desa ; 
muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa 
masyarakat Desa ; dan 
program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke 
Desa . BABV 
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA b. pembinaan kelembagaan masyarakat ; 
pembinaan lembaga dan hukum adat ; 
pengelolaan tanah kas Desa; dan 
pengembangan peran masyarakat Desa . 
Setelah dilakukan identifikasi dan inventirisasi 
kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, Pemerintah 
Daerah menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak 
asal usul lainnya , meliputi : 
pengelolaan seni buda ya setempat ; 
peringatan dan perayaan hari besar adat istiadat 
setempat; 
penataan kelembagaan tradisi desa ; 
pengelolaan tanah Desa ; 
penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar 
pemilikan hak-hak perdata ; 
pembinaan ketenteraman masyarakat ; 
pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas 
tanah di desa ; 
pengamanan penetapan batas pemilikan tanah 
masyarakat ; 
1. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan 
mas yarakat desa ; 
J. peningkatan upaya gotong ro yong masyarakat; 
pengamanan kekayaan dan aset Desa ; 
1. pengelolaan makam Desa ; dan 
pembinaan dan pelestarian budaya , gotong royong 
dan adat istiadat.