Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 70 Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 70 Tahun 2022 tentang RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Bupati adalah Bupati Cirebon . 
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah 
Daerah Kabupaten Cirebon . 
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu 
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. 
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten 
Cirebon. 
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 
dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda 
Kabupaten Cirebon. 
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon 
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2019 
sampai dengan Tahun 2024. 
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Presiden yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan 
penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi , 
melayani , memberdayakan, dan mensejahterakan 
masyarakat. 
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan 
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua 
Daerah. 
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan 
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah 
sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 
tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan 
Tahun 2024. 
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus 
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan 
pembangunan daerah karena dampaknya yang 
signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat 
penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan 
menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah di masa yang akan datang. 
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan. 
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya 
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau 
dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) 
sampai dengan 5 (lima) tahunan. 
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara 
nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang 
lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih 
pendek dari tujuan. 
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara 
kuantitatif dan/ atau kualitatif yang terdiri dari unsur 
masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau 
dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja 
suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 
menentukan apakah tujuan sudah tercapai . 
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang 
diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai 
tujuan . 
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan 
oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan 
tujuan pembangunan daerah. 
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas 
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat 
Daerah untuk menghasilkan keluaran ( output) dalam 
rangka mencapai hasil ( outcome) suatu program. 
23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan 
kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 
24. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa 
barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber 
daya pembangunan agar hasil ( outcome) dapat terwujud. 
25. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau 
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode 
waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya 
keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. 
26. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah 
berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari 
pencapaian hasil (outcome) beberapa program. 
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah 
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja 
SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, 
belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan 
fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai 
dasar penyusunan rancangan APBD. 
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD 
adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja 
SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, 
dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi 
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh pengguna angg aran.