Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN  BUPATI BANGKA BARAT Nomor 7 Tahun 2020?
Substansi PERATURAN  BUPATI BANGKA BARAT Nomor 7 Tahun 2020 tentang PELAKSANAAN SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI ATAS BELANJA DAERAH, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat . 
 2. Bupati adalah Bupati Bangka Barat. 
 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
 4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat OPD adalah perangkat daerah pada 
pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang. 
 5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung 
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah. 
 6. 
 
 Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 
bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum 
daerah. 
 7. 
 Bendahara Pengeluaran adalah staf yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan 
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang 
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
pada OPD. 
 8. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah staf yang 
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang 
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
pada OPD. 
 9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 
disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan 
sebagai dasar pencairan dana oleh bank yang 
diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM yang diajukan 
oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran 
masing -masing OPD. 
 10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 
SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh 
Pengguna Anggaran/kuasa Penggunan Anggaran 
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA -
OPD atau DPA -PPKD. 
 11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola 
keuangan daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan sekaligus 
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). 
 12. Sistem Pembayaran adalah seperangkat aturan, 
lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk 
melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi 
suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan 
ekonomi . 
 13. Sistem Pembayaran Non Tunai adalah sistem 
pembayaran yang menggunakan instrumen non tunai 
berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), 
berupa kartu ATM, kartu debit, kartu kredit dan uang 
elektronik serta pembayaran berupa cek, bilyet giro, 
sistem transfer BI -RTGS, sistem transfer SKNBI, SMS 
Banking, internet banking dan cash manajemen 
system. 
 14. Kartu Kredit adalah alat pembayaran pengganti uang 
dalam bentuk kartu yang diterbitkan oleh bank untuk 
memudahkan nasabahnya bertransaksi. Kartu kredit 
seperti meminjamkan uang kepada konsumen dan 
bukan mengambil uang dari rekening. 
 15. Kartu Debit adalah kartu pembayaran secara 
elektronik yang diterbitkan oleh bank. Kartu ini dapat 
berfungsi sebagai pengganti pembayaran dengan uang 
tunai. Kartu ini mengacu pada saldo tabungan pada 
bank penerbit kartu debit tersebut. 
 16. Uang Elektronik atau e-money adalah alat pembayaran 
dengan nilai uang yang teleh tersimpan secara 
elektronik pada kartu. E-money dapat digunakan 
untuk transaksi pembayarn di internet maupun 
merchant -merchant yang telah bekerjasama dengan 
bank penerbit kar tu e-money tersebut. 
 17. Bilyet adalah formulir, nota dan bukti tertulis lain yang 
dapat membuktikan transaksi, berisi keterangan atau 
perintah membayar. 
 18. Giro adalah surat perintah untuk memindahbukukan 
sejumlah uang dari rekening seseorang kepada 
rekening lain yang ditunjuk surat tersebut. 
 19. 
 Cek adalah perintah tertulis nasabah kepada bank 
untuk menarik sejumlah dana tertentu atas namanya 
atau atas unjuk .