Jelaskan isi kandungan Pasal 14 dari PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 133/PMK.01/2022 Tahun 1945.
Sesuai dengan PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 133/PMK.01/2022 Tahun 1945 tentang TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, ketentuan pada BAB III - PENYELENGGARA TATA KELOLA, Pasal 14 berbunyi:

Untuk meningkatkan sinergi antar Unit di Lingkungan 
Kementerian Keuangan dalam penyelenggaraan tata 
kelola, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK, serta 
mendukung implementasi peraturan perundang­
undangan bidang TIK di lingkungan Kementerian 
Keuangan, dibentuk komite pengarah TIK Kementerian 
Keuangan. 
Komite pengarah TIK Kementerian Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) beranggotakan: 
a. pimpinan unit eselon I; 
b. pimpinan Unit Non Eselon; dan 
c. pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang 
ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 
Dalam hal diperlukan, Unit di Lingkungan Kemeni:erian 
Keuangan dapat membentuk: 
a. komite pengarah TIK tingkat unit eselon I masing-
masing; atau 
b. komite pengarah TIK tingkat Unit Non Eselon. 
Komite pengarah TIK tingkat unit eselon I sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf a beranggotakan: 
a. pimpinan unit eselon II; 
b. pimpinan unit non eselon yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan melalui 
pimpinan unit eselon I terkait; dan 
c. pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan unit eselon I, 
pada unit masing-masing. 
Komite pengarah TIK 
sebagaimana dimaksud 
beranggotakan: tingkat 
pada Unit 
ayat Non Eselon 
(3) huruf b 
jdih.kemenkeu.go.id
-11 -
a. pejabat satu tingkat di bawah pimpinan tertinggi pada 
Unit Non Eselon; dan 
b. pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan tertinggi pada 
Unit Non Eselon. 
(6) Komite pengarah TIK Kementerian Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan 
Menteri Keuangan. 
(7) Komite pengarah TIK yang dibentuk oleh Unit di 
Lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada 
ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Unit 
Eselon I atau Keputusan Pimpinan Unit Non Eselon. 
Bagian Ketiga 
Chief Information Officer 
Paragraf 1 
Chief Information Officer Kementerian Keuangan