Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 7?
Dalam PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Nomor 15 Tahun 2004 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA, BAB  II - KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Daerah ini, kepada Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang 
operasional. 
(2) Biaya penunjang ope rasional sebagaimana dimaksud pada 
dipergunakan untuk : 
a. koordinasi, yang meliputi koordinasi vertikal, 
horizontal dan sub ordinatif. 
b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat. 
NO. 15 2004 SERI. E 
9 c. Pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna 
mendukung pelaks anaan tugas Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah seperti kegiatan kenegaraan, 
promosi dan kegiatan protokoler lainnya. 
(3) Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat 
(2) ditetapkan sesuai dengan p otensi Pendapatan Asli 
Daerah paling rendah Rp 1,25 milyar dan paling tinggi 
sebesar 0, 15 persen dengan memperhatikan asas 
keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan 
efektifitas.