Jelaskan isi kandungan Pasal 3 dari PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 35 Tahun 2015.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 35 Tahun 2015 tentang KLASIFIKAS ARSIP, ketentuan pada BAB II - KLASIFIK ARSIP, Pasal 3 berbunyi:

(1) Klasifikasi Arsip menggunakan kode arsip dalam 
bentuk angka yang terdiri dari pokok masalah, sub 
masalah, dan sub -sub masalah. 
(2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada 
dikelompokan berdasarkan fungsi dan tugas 
pokok pencipta arsip yang meliputi fungsi fasilitatif 
dan fungsi substantif yang terdiri dari : 
a. FUNGSI FASILITATIF 000 UMUM 
01 HUBUNGAN MASYARAKAT 
02 KEARSIPAN 
03 KEPEGAWAIAN 
04 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN 
05 KEUANGAN 
06 ORGANISASI DAN TATALAKSANA 
07 PERENCANAAN 
08 PERLENGKAPAN 
09 PERPUSTAKAAN 
b. FUNGSI SUBTANTIF 
100 BINA KEAGAMAAN 
200 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
300 HUKUM 
400 KEAPARATURAN 
500 KEARSIPAN DAERAH 
600 KEHUTANAN 
700 KELAUTAN DAN PERIKANAN 
800 KEPEGAWAIAN DAERAH 
900 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 
1000 KEPENDUUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
1100 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
1200 KESEHATAN 
1300 KEUANGAN DAERAH 
1400 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
1500 KOPERASI DAN UKM 
1600 LINGKUNGAN HIDUP 
1700 PARIWISATA 
1800 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 
1900 PEMBANGUNAN DAN DESA TERTINGGAL 
 
~5~ 
2000 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK 
2100 PEMERINTAHAN PROPINSI 
2200 PEMERINTAHAN DPRD 
2300 PEMADAMKEBAKARAN 
2400 PENANAMAN MODAL 
2500 PENANGGULANGAN BENCANA 
2600 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
2700 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
2800 PENELITIAN 
2900 PEN GADAAN 
3000 PENGAWASAN 
3100 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 
3200 PERDAGANGAN 
3300 PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH 
3400 PERHUBUNGAN 
3500 PERINDUSTRIAN 
3600 PERPUSTAKAAN DAERAH 
3700 PERSANDIAN 
3800 PERTANIAN 
3900 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
4000 POLISI PAMONG PRAJA 
4100 SOSIAL 
4200 TENAGA KERJA 
4300 TRANSMIGRASI 
(3) Kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada 
dan ayat (2) menjadi tanda pengenal urusan 
sesuai fungsi dan tugas unit organisasi serta 
berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan 
arsip. 
(4) Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.