Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1?
Dalam KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA Nomor 41 Tahun 2004 tentang TATA CARA PEMB ERIAN IZIN LOKASI DI KOTA TASIKMALAYA, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang 
lain sebagai Badan Ekse kutif Daerah;
3.Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya ;
5.Asisten Tata Praja adalah Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota 
Tasikmalaya ;
6.Badan Perencanaan Daerah, yang selanjutnya disingkat BAPED A adalah Badan 
Perencanaan Daerah Kota Tasikmalaya ;
7.Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya ;
8.Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Tasikmalaya ;
9.Dinas Badan Kantor dan Lembaga selanjutnya disingkat dengan (DIBALE) adalah 
Dinas, Badan, Kantor dan Lembaga di Kota Tasikmalaya yang ada kaitannya dalam 
proses pemberian izin lokasi ;
10.Aspek Tata Guna Tanah adalah penilaian teknis objektif atas kesesuaian atau 
keserasian penggunaan sebidang tanah terhadap lingkungan sekitarnya ;
11.Surat Keterangan adalah surat keterangan yang berlaku sebagai izin perolehan tanah 
dan atau penggunaan tanah yang dapat digunakan sebagai dasar permohonan hak 
atas tanah;
12.Izin Lokasi adalah izin yang diberikan oleh Walikota kepada perusahaan untuk 
memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal dan berlaku pula 
sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan 
usaha penanaman modalnya ;
13.Hak atas Tanah adalah hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 
16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 ;
14.Penanaman Modal adalah usaha menanamkan modal yang menggunakan maupun 
tidak menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1967 jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 6 
Tahun 1968 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 ;
15.Badan Usaha atau Perusahaan adalah orang pribadi atau badan hukum yang telah 
memperoleh izin untuk penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku ;
16.Grup Perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya 
dimiliki oleh orang atau badan hukum yang sama, baik secara langsung maupun 
melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa 
sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung 
menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.