Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 56 Tahun 2020?
Materi muatan PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 56 Tahun 2020 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tapin. 
2. Bupati adalah Bupati Tapin. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama 
lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki baths wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan 
nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. 
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa 
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 
7. Badan Permusyawarahan Desa yang selanjutnya disingkat BPD 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dan penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri 
Dalam Negeri. 
- 10 - 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 
disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan 
Desa. 
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan 
Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD 
adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang 
ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan 
Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank 
yang ditetapkan. 
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah 
rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang 
menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar 
seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan. 
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya 
disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum 
Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara 
Umum Negara. 
14. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan 
persentase tertentu dan anggaran Dana Desa yang dibagi secara 
merata kepada setiap Desa berdasarkan Master jumlah 
penduduk. 
15. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa 
tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah 
penduduk miskin tertinggi. 
-11- 
16. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan 
indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas 
wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap 
kabupaten. 
17. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK 
adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis 
yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana 
fisik secara relatif antar Daerah. 
18. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG 
Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan 
geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan 
pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transfortasi dan 
komunikasi. 
19. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya BLT Desa 
adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak 
mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk 
mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19).