Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI HULU SUNGA! TENGAH Nomor fl Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI HULU SUNGA! TENGAH Nomor fl Tahun 2022 tentang STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah; 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom; 
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah; 
4. Badan Kepengawaian Dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Daerah Selanjutnya Disebut Badan Adalah Perangkat 
Daerah Sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang 
Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya 
Manusia Aparatur Sipil Negara Yang Menjadi Kewenangan 
Daerah; 
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah; 
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina 
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan 
7. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang 
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai 
tugas dan/ atau fungsi jabatan. 
8. Kompetensi Manajerial adalah Pengetahuan, keterampilan dan 
sikap/ perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan 
untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. 
9. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan 
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan 
dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan 
masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, 
prilaku, wawasan kebangsaan,etika, nilai-nilai moral,emosi dan 
prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan 
untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan 
jabatan. 
10. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan,keterampilan dan 
sikap/ prilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan 
yang spesipik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. 
11. Jabatan Tinggi Pratama adalah suatu kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 
seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin dan 
memotivasi Pegawai Negeri Sipil melalui kepeloporan, 
pengembangan kerjasama dan keteladanan dengan 
mengamalkan nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan 
melaksanakan kode etik dan kode perilaku Aparatur sipil Negara 
12. Kualifikasi jabatan adalah syarat minimal yang dibutuhkan 
untuk menduduki suatu jabatan meliputi kepangkatan, 
pendidikan, pengalaman kerja dan kediklatan. 
13. Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, adalah 
persyaratan minimal kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat 
menjalankan tugas secara efektif pada suatu jabatan yang 
termasuk dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. 
14. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian 
atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain 
yang ditunjuk 
Pasa1 2 
Maksud penetapan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi 
Pratama, adalah sebagai berikut: 
menjadi dasar pedoman kompetensi yang dipersyaratkan sebagai 
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 
menjadi dasar pertimbangan dalam pengajuan usul dan/ atau 
penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS 
dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 
menjadi standar penilaian dari aktivitas penilaian kompetensi 
baik untuk tujuan pengisian jabatan yang lowong maupun untuk 
pemetaan kompetensi; 
menjadi dasar penyusunan program peningkatan kompetensi 
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, serta calon pengemban 
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan 
menjadi dasar penyusunan program pengembangan dan/atau 
pembinaan karier PNS.