Apa norma yang terkandung dalam Pasal  260 PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021 tentang BANGUNAN GEDUNG, khususnya BAB  VIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal  260, memuat:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali.
Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 22 Cfeicmbc* - 2021
BUPATI BOYOLALI,
ttd
MOHAMMAD SAID HIDAYAT
Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 22 Cbjcmber
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOYOLALI,2021
ttd
MASRURI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR It
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,
TININGSIH AGNES S
Pembina Tingkat I 
NIP. 19671102 199403 2 009
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, PROVINSI JAWA 
TENGAH: (16-346/2021)
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR (6 TAHUN 2021
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG
I. UMUM
Bangunan Gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, 
mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, 
perwujudan produkti vitas, dan jati diri manusia. Karena itu, 
penyelenggaraan Bangunan Gedung perlu diatur dan dibina demi 
kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan 
masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan Bangunan Gedung yang andal, 
beijati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.
Penyelenggaraan Bangunan Gedung dilaksanakan guna menertibkan 
Bangunan Gedung agar memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, 
kenyamatan dan kemudahan. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban 
hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap Bangunan 
Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan 
teknis Bangunan Gedung. Untuk mewujudkan tertib Penyelenggaraan 
Bangunan Gedung perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten 
Boyolali tentang Bangunan Gedung.
Dalam rangka melakukan percepatan dan peningkatan penanaman 
modal dan berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko, Pemerintah Daerah perlu segera mengambil tindakan 
dengan merealisasikan kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, 
termasuk perizinan terkait penyelenggaraan Bangunan Gedung. Hal ini 
menjadi penting karena diharapkan melalui sistem tersebut proses 
perizinan terkait penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat beijalan lebih 
baik, cepat, dan mudah.
II. PASAL DEMI PASAL