Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 16 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 16 Tahun 1945 tentang PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN, khususnya BAB II - DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN, Pasal 5, memuat:

Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan 
kelurahan sebagaiman dimaksud pasal 4 ayat (1) 
dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan mener ima dokumen 
persyaratan penyaluran dari Daerah Kabupaten/Kota 
dengan ketentuan; 
a. Tahap I berupa: 
1. Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 
2020 yang memuat pengga eran DAU Tambahan 
bantuan pendanaan Kelurah an atau peraturan 
bupati/wali kota mengenai peru bahan penjabaran 
APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat 
penganggaran DAU Tambahn Bantuan Pendanaaan 
Kelurahan; 
2. Surat pernyataan telah mengalokasikan dan 
bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan 
anggaran Kelurah an dalam APBD Tahun Angg aran 
2020 atau peratur an bupati mengenai perubahan 
penjabaran APBD Tahun Anggarn 2020; 
3. Peraturan bupati/wali kota mengenai penetapan 
DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 
setiap Kelurahan; 
4. Salinan kegiatan Keluraha n yang tertuang dalam 
peraturan d aerah mengenai APBD Tahun A nggaran 
2020 atau peraturan bupati/wali kota mengenai 
perubahan penjabaran APBD Tahun Anggarn 2020; 
dan 
5. Laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan 
Tahun Anggaran 2019 yang memuat anggaran 
Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan 
Bantuan Pendanaan Ke lurahan dan APBD; dan 
b. tahap II berupa Laporan realisasi penyerapan anggaran 
Kelurahan tahap I yang menunjukkan realisasi paling 
sedikit 50% (lima puluh persen) dari DAU Tambahan 
Bantuan Pendanaan Kelurahan yang telah diterima di 
RKUD.