Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 54 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 54 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA, pada BAB I - I, Pasal 3 menjelaskan:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan. 
 
 
 
Ditetapkan di Toboali 
pada tanggal 22 Oktober 2018 
BUPATI BANGKA SELATAN, 
 
ttd 
 
JUSTIAR NOER 
Diundangkan di Toboali 
pada tanggal 22 Oktober 2018 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA SELATAN, 
 
ttd 
 
SUWANDI 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 54
www.jdih.bangkaselatankab.go.id LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN 
NOMOR 54 TAHUN 2018 
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DESA TAHUN ANGGARAN 2019 
 
 
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 
 
 
A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAER AH DENGAN 
KEWENANGAN DESA DENGAN RKP DESA 
 
RKPD Tahun 2019 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Organisasi 
Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 dan 
merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja 
Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa digunakan sebagai pedoman dalam 
proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019. 
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Desa harus mendukung 
tercapainya prioritas pem bangunan daerah sesuai dengan potensi dan 
kondisi masing -masing Desa, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas 
pembangunan daerah sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara 
pemerintah daerah dengan pemerintah Desa yang dituangkan dalam RKP 
Desa. 
Dalam menyusun RKP Desa yang menjadi pedoman penyusunan APB 
Desa, Pemerintah Desa dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas 
penggunaan Dana Desa mengacu pada Peraturan Menteri terkait Prioritas 
Penggunaan Dana Desa serta berdasarkan kewenangan yang ada. 
 
B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA 
 
Penyusunan APB Desa tahun anggaran 2019 didasarkan prinsip -prinsip 
sebagai berikut: 
1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
berdasarkan bidang dan kewenangannya; 
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan 
dalam peraturan perundang -undangan; 
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan 
mendapatkan akses informasi seluas -luasnya tentang APB Desa; 
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat; 
5. Memperhatikan asas keadila n dan kepatuhan; dan 
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih 
tinggi dan peraturan daerah lainnya. 
 
 
 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA 
 
Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam 
penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 201 9 terkait dengan pendapatan 
Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa. Penyusunan APB Desa disusun 
dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. 
Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan 
memperhatikan keterk aitan antara pendanaan dan keluaran yang 
diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk 
efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. 
Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada: 
1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhas ilan yang akan dicapai dari 
kegiatan yang direncanakan; 
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang 
akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas 
pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan 
3. Standar satuan h arga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit 
barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Surat 
Keputusan Bupati. 
 
D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA 
 
1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait 
waktu dan tahapan penyus unan hingga penetapan APB Desa. 
Dalam penyusunan Rancangan APB Desa sampai dengan penetapan APB 
Desa telah diatur dalam Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa sampai dengan Peraturan Pelaksanaannya. Untuk itu Pemerintah 
Desa dalam menyusun APB Desa harus berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang -undangan yang ada. 
Dalam menyusun APB Desa berpedoman kepada: 
a) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksana Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
sebagaimana telah diubah d engan Peraturan Pemerintah Nomor 47 
Tahun 2015. 
b) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ke -2 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
2. Substansi APB Desa 
APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing -
masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun 
yang direncanakan dirinci sampai dengan obyek pendapatan, belanja dan 
pembiayaan. 
a. Pendapatan Desa 
Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 
berkenaan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan 
memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Dalam hal 
Pemerintah Daerah belum menetapkan besaran dana transfer ke Desa 
maka Pemerintah Desa dapat mengguna kan pagu indikatif dan/atau 
pagu tahun sebelumnya. 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 1) Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADes), terdiri atas jenis: 
a) Hasil Usaha Desa antara lain bagi hasil BUM Desa. 
b) Hasil Aset Desa antara lain tanah kas Desa , tambatan perahu, 
pasar Desa , tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan 
hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan lokal berskala 
Desa . 
c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong antara lain penerimaan 
yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa . 
d) Pendapatan asli Desa lain antara lain hasil pungutan Desa . 
2) Kelompok Transfer, terdiri atas jenis: 
a) Dana Desa; 
b) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; 
c) Alokasi Dana Desa (ADD); 
d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi yang bersifat umum dan 
khusus; dan 
e) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten yang bersifat umum 
dan khusus. 
 3) Kelompok Pendapatan Lain, terdiri atas jenis: 
a) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa; 
b) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa; 
c) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; 
d) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumny a yang 
mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran 
berjalan; 
e) Bunga Bank; dan 
f) Pendapatan lain Desa yang sah. 
b. Belanja Desa 
Belanja Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan 
kewenangan Desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
perundang -undangan. Belanja Desa digunakan untuk membiayai 
kegiatan pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 
pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, 
keadaan darurat dan mendesak Desa. 
Penyusunan belanja dalam APB Desa secara rinci menguraikan 
hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa dari sisi 
belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan 
belanja modal. 
Alokasi belanja yang dianggarkan dengan hasil serta output yang 
akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah 
memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa. 
Standar Satuan Harga mengacu pada harga satuan kabupaten 
sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa 
yang lebih tinggi dari Kabupaten, maka Desa harus menyampaikan 
alasan yang kuat disertai dengan berita acara survei harga. 
Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APB Desa harus 
lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan 
memiliki man faat untuk meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi Desa. 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap 
belanja, baik dalam konteks Desa, maupun bidang, sub bidang dan 
kegiatan, yang bertujuan untuk m eningkatkan akuntabilitas 
perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi 
penggunaan anggaran. 
Bidang, sub bidang dan kegiatan harus memberikan informasi 
yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan 
keluaran yang diharapka n dari bidang, sub bidang dan kegiatan 
dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target 
kinerjanya. 
Rincian klasifikasi belanja Desa sebagai berikut: 
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang: 
a. Penyelenggaraan belanja penghasil an tetap, tunjangan dan 
operasional pemerintahan Desa; 
b. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa; 
c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan 
kearsipan; 
d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan 
pelaporan; dan 
e. Pertanahan. 
2. Pelaksanaa n pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang: 
a. Pendidikan; 
b. Kesehatan; 
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
d. Kawasan Permukiman; 
e. Kehutanan dan Lingkungan Hidup; 
f. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 
g. Energi dan Sumber Daya Mineral; dan 
h. Pariwisata. 
3. Pembinaan Ke masyarakatan Desa dibagi dalam sub bidang: 
a. Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat; 
b. Kebudayaan dan Keagamaan; 
c. Kepemudaan dan Olah Raga; dan 
d. Kelembagaan Masyarakat. 
4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibagi dalam sub bidang: 
a. Kelautan dan Perika nan; 
b. Pertanian dan Peternakan; 
c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; 
d. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga; 
e. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 
f. Dukungan Penanaman Modal; dan 
g. Perdagangan dan Perindustrian. 
5. Penanggulangan Bencana, Kead aan Darurat dan MenDesak Desa 
dibagi dalam sub bidang: 
a. Penanggulangan Bencana; 
b. Keadaan Darurat; dan 
c. Keadaan MenDesak. 
 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id Belanja Desa dilakukan secara proporsional sebagai berikut: 
1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah Belanja Desa 
digunakan u ntuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan 
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan prioritas 
mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas h idup manusia serta 
penanggulangan kemiskinan. 
2. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Belanja Desa 
digunakan untuk: 
a) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
b) Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
c) Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
d) Operasional Pemerintah Desa; 
e) Tunjangan BPD; 
f) Operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan 
g) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga. 
Belanja Desa dibagi dalam beberapa jenis kegiatan sesuai dengan 
kebutuhan Desa, meliputi: 
1. Belanja Pegawai untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan 
dan honorarium ditetapkan setiap bulan dengan batasan maksimal 
30% dari total Belanja Desa setelah dihitung secara keseluruhan 
dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada sub 
bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan 
operasional Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut: 
a. Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa 
mengacu kepada aturan yang berlaku di Kabupaten Bangka 
Selatan. 
b. Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Des a. 
c. Jaminan Sosial meliputi Tunjangan Kesehatan untuk 
pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan 
Perangkat Desa. 
d. Jaminan Sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa 
dan Perangkat Desa. 
e. Tunjangan Anggota BPD. 
2. Belanja Barang/Jasa, digunakan untuk pengeluaran bagi 
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua 
belas) bulan, antara lain: 
a. Operasional Pemerintah Desa, dipergunakan untuk mendukung 
operasional pemerintah Desa, meliputi alat tulis kantor, 
Honorarium PKPKD da n PPKD, benda pos, pemeliharaan aset 
Desa, cetak dan penggandaan, perlengkapan perkantoran, makan 
dan minum rapat, pakaian dinas/atribut, perjalanan dinas, 
honorarium staf administrasi Pemerintah Desa, honorarium jasa 
keamanan kantor dan lain -lain sesuai kemampuan keuangan 
Desa dengan ketentuan tidak boleh melebihi 30% dari total 
Belanja Desa setelah dihitung secara keseluruhan dalam Bidang 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada sub bidang 
penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan 
Operasiona l Pemerintahan Desa. 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id b. Pemeliharaan Sarana Prasarana Desa. 
c. Kegiatan sosialisasi/ rapat/ pelatihan/ bimbingan teknis. 
d. Operasional BPD, dengan ketentuan tidak boleh melebihi 30% 
dari total Belanja Desa setelah dihitung secara keseluruhan 
dalam Bidang Penyeleng garaan Pemerintahan Desa pada sub 
bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan 
dan Operasional Pemerintahan Desa, dipergunakan untuk alat 
tulis kantor, makan dan minum rapat, cetak dan penggandaan, 
pakaian seragam, perlengkapan perkantoran, perjalanan dinas, 
listrik/telpon, h onorarium staf a dministrasi BPD serta lain -lain 
sesuai kemampuan keuangan Desa . 
e. Insentif/ Operasional RT dan RW, dengan ketentuan tidak boleh 
melebihi 30% dari total Belanja Desa setelah dihitung secara 
keseluruhan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
pada sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, 
tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa. 
f. Pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat. 
3. Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran pengadaan bar ang 
(digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa) 
yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan 
menambah aset. 
4. Belanja Tak Terduga, belanja untuk kegiatan pada sub bidang 
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan 
mendesa k yang berskala lokal Desa. 
c. Pembiayaan 
Dalam menyusun APB Desa terdapat pembiayaan yang terdiri dari: 
1) Penerimaan pembiayaan, terdiri dari SiLPA dan pencairan kembali 
dana cadangan; dan 
2) Pengeluaraan pembiayaan, terdiri dari penyertaan modal dan 
pengang garan dana cadangan. 
3. Cara mengisi format APB Desa 
a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, 
yang dipungut/ dikelola/ diterima oleh Desa. Jenis dan Objek 
Pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB 
Desa yang ditetapkan de ngan Peraturan Kepala Desa. 
b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi 
ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. 
Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, 
dan rincian objek. Objek belan ja dan rincian objek belanja dituangkan 
dalam penjabaran APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan 
Kepala Desa. 
c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan 
yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan 
pengeluaran pembiayaan yang dig unakan untuk memanfaatkan 
surplus APB Desa yang masing -masing diuraikan menurut kelompok 
jenis dan objek pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek 
pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa. 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 4. Format APB Desa dan Penjabaran APB Desa mengacu kepada Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 52 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 
 
E. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN 
KEWENANGAN DESA 
 
a. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa 
1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana Desa 
a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain: 
1. pembangunan dan/atau perbai kan rumah sehat untuk fakir 
miskin; 
2. penerangan lingkungan pemukiman; 
3. pedestrian; 
4. drainase; 
5. tendon air bersih atau penampung air hujan bersama; 
6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah 
penduduk; 
7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan; 
8. sumur resapan; 
9. selokan; 
10. tempat pembuangan sampah; 
11. gerobak sampah; 
12. kendaraan pengangkut sampah; 
13. mesin pengolah sampah; dan 
14. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
b) Pengadaan, pembangun an, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana prasarana transportasi, antara lain: 
1. perahu/ketinting bagi Desa -Desa di Kepulauan dan Kawasan 
DAS; 
2. tambatan perahu; 
3. jalan pemukiman; 
4. jalan Desa antara pemukiman ke wilayah pertanian; 
5. jalan poros Desa; 
6. jalan Desa ant ara permukiman ke lokasi wisata; 
7. jembatan Desa; 
8. gorong -gorong; 
9. terminal Desa; dan 
10. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
c) Pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana e nergi, antara lain: 
1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 
2. pembangkit listrik tenaga diesel; 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 3. pembangkit listrik tenaga matahari; 
4. instalasi biogas; 
5. jaringan distribusi tenaga listrik; dan 
6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
d) Pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana energi, antara lain: 
1. jaringan internet untuk warga Desa; 
2. website Desa; 
3. peralatan pengeras suara ( loudspeaker ); 
4. radio Single Band (SSB); dan 
5. sarana prasarana ko munikasi lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar 
a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana prasarana kesehatan, antara lain: 
1. air bers ih berskala Desa; 
2. sanitasi lingkungan; 
3. jambanisasi; 
4. mandi, cuci, kakus (MCK); 
5. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa; 
6. alat bantu penyandang disabilitas; 
7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas; 
8. balai pengobatan; 
9. posyandu; 
10. poskesdes/Polindes; 
11. posbindu; 
12. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel -sampel makanan; 
dan 
13. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa; 
b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana prasarana pendidikan dan ke budayaan antara lain: 
1. taman bacaan masyarakat; 
2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini; 
3. buku dan peralatan belajar pendidikan anak usia dini lainnya; 
4. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini; 
5. taman belajar keagamaan; 
6. bangunan perpustakaan Desa; 
7. buku/B ahan Bacaan; 
8. balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat; 
9. sanggar Seni; 
10. film Dokumenter; 
11. peralatan Kesenian; dan 
12. sarana Prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 3) Pengadaan, pembangu nan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana usaha ekonomi Desa. 
a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan 
pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan 
kepada pem bentukan dan pengembangan produk unggulan Desa 
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
1. bendungan berskala kecil; 
2. pembangunan atau perbaikan embung; 
3. irigasi Desa; 
4. percetakan lahan pertanian; 
5. kolam ikan; 
6. kapal penangkan ikan; 
7. tempat pendarat an kapal penangkap ikan; 
8. tambak garam; 
9. kandang ternak; 
10. mesin pakan ternak; 
11. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); 
dan 
12. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan 
pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa 
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaa n, antara lain: 
1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, 
jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan; 
2. lumbung Desa; 
3. gudang pendinginan ( cold storage ); dan 
4. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang 
sesuai denga n kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri 
rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain: 
1. mesin jahit; 
2. peralatan bengkel kendaraan bermotor; 
3. mesin penepung ikan; 
4. mesin penepung ketela pohon; 
5. mesin bubut untuk mebeler; dan 
6. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau 
industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan 
Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan 
dan pengembangan produk unggulan Desa d an/atau produk 
unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
1. pasar Desa; 
2. pasar sayur; 
3. pasar hewan; 
4. tempat pelelangan ikan; 
5. toko online ; 
6. gudang barang; dan 
7. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana Desa wisata, antara lain: 
1. pondok wisata; 
2. panggung hiburan; 
3. kios cenderamata; 
4. kios warung makan; 
5. wahana permainan anak; 
6. wahana permainan outbound ; 
7. taman rekreasi; 
8. tempat penjual an tiket; 
9. rumah penginapan; 
10. angkutan wisata; dan 
11. sarana dan prasarana Desa wisata lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
f) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana teknologi tepat gun a (TTG) untuk kemajuan 
ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain: 
1. penggilingan padi; 
2. peraut kelapa; 
3. penepung biji -bijian; 
4. pencacah pakan ternak; 
5. sangrai kopi; 
6. pemotong/pengiris buah dan sayuran; 
7. pompa air; 
8. Traktor mini; dan 
9. Sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana untuk pelestarian li ngkungan hidup antara lain: 
a) pembuatan terasering; 
b) kolam untuk mata air; 
c) plesengan sungai; 
d) pencegahan kebakaran hutan; 
e) pencegahan abrasi pantai; dan 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id f) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dal am 
musyawarah Desa. 
5) Pengadaan, pembangunan, pengambangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian 
luar biasa lainnya yang meliputi: 
a) kegiatan tanggap darurat bencana alam ; 
b) pembangunan gedung pengungsian; 
c) pembersi han lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; 
d) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena 
bencana alam; dan 
e) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah D esa. 
b. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 
1) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar 
a) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara 
lain: 
1. penyediaan air bersih; 
2. pelayanan kesehatan lingkungan; 
3. kampa nye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit 
seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, 
tuberkulosa, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa; 
4. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat; 
5. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat 
untuk peningkatan gizi balita dan anak sekolah; 
6. kampanye dan promosi hak -hak anak, ketrampilan 
pengasuhan anak dan perlindungan anak; 
7. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan; 
8. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu 
hamil, nifas dan menyusui; 
9. pengobatan untuk lansia; 
10. keluarga berencana; 
11. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; 
12. pelatihan kader kesehatan masyarakat; 
13. pelatihan hak -hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan 
perlindungan anak; 
14. pelatihan pang an yang sehat dan aman; 
15. pelatihan kades Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan 
16. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa 
lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
dalam musyawarah Desa. 
b) Pengelolaan kegiatan pelayanan pend idikan dan kebudayaan 
antara lain: 
1. bantuan insentif guru PAUD; 
2. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan; 
3. penyelenggaraan pelatihan kerja; 
4. penyelenggaraan kursus seni budaya; 
5. bantuan pemberdayaan bidang olahraga; 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 6. pelatihan pembuatan film dokumenter; da n 
7. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
2) Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis 
dan sumber daya lokal yang tersedia 
a) Pengelolaan lingkungan peru mahan Desa, antara lain: 
1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga; 
2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan 
3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
b) Pengelolaan transportasi Desa , antara lain: 
1. pengelolaan terminal Desa; 
2. pengelolaan tambatan perahu; dan 
3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
c) Pengembangan energi terbarukan, antara lain: 
1. pengolahan limbah peternakan untuk biogas; 
2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu; 
3. pengolahan minyak goring bekas menjadi biodiesel; 
4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan 
5. pengembangan energi terbarukan lainnya sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
d) Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: 
1. sistem informasi Desa; 
2. koran Desa; 
3. website Desa; 
4. radio komunitas; dan 
5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
3) Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan 
prasarana ekonomi 
a) Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan 
dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perd esaan, antara lain: 
1. pembibitan tanaman pangan; 
2. pembibitan tanaman keras; 
3. pengadaan pupuk; 
4. pembenihan ikan air tawar; 
5. pengelolaan usaha hutan Desa; 
6. pengelolaan usaha hutan sosial; 
7. pengadaan bibit/induk ternak; 
8. inseminasi buatan; 
9. pengadaan pakan ternak; dan 
10. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id b) Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan 
pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembanga n produk unggulan Desa 
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
1. tepung tapioka; 
2. kerupuk; 
3. keripik jamur; 
4. keripik jagung; 
5. ikan asin; 
6. abon sapi; 
7. susu sapi; 
8. kopi; 
9. coklat; 
10. karet; dan 
11. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan 
kewenang an Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
c) Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa 
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
1. meubelair kayu dan rotan; 
2. alat-alat ru mah tangga; 
3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan; 
4. kain tenun; 
5. kain batik; 
6. bengkel kendaraan bermotor; 
7. pedagang di pasar; 
8. pedagang pengepul; dan 
9. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
d) Pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa 
bersama, antara lain: 
1. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; 
2. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; 
3. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa 
bersama; dan 
4. kegiatan peng embangan BUM Desa dan/atau BUM Desa 
bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 
e) Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama 
yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk 
unggulan Desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, 
antara lain: 
1. pengelolaan hutan Desa; 
2. pengelolaan hutan adat; 
3. industri air minum; 
4. industri pariwisata Desa; 
5. industri pengolahan ikan; dan 
6. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan 
Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id f) Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama 
yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara 
lain: 
1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga; 
2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi; 
3. pengadaan dan penyewa an peralatan pesta; dan 
4. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
g) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat 
dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain: 
1. hutan kemasyarakatan; 
2. hutan tanaman rakyat; 
3. kemitraan kehutanan; 
4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat; 
5. pembentukan dan pengambangan usaha industri kecil 
dan/atau industri rumahan; 
6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk 
usaha ekonomi masyarakat; dan 
7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
h) Pemantapan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang 
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk 
unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, 
antara lain: 
1. sosialisasi TTG; 
2. pos pelayanan teknologi Desa (posyantekdes); 
3. percontohan TTG untuk produksi perta nian, pengembangan 
sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi 
dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; 
dan 
4. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
i) Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan 
usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain: 
1. penyediaan informasi harga/pasar; 
2. pameran hasil us aha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat 
dan/atau koperasi; 
3. kerjasama perdagangan antar Desa; 
4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan 
5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa . 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 4) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan 
menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa 
lainnya yang meliputi: 
a) penyediaan layanan informasi tentang bencana; 
b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; 
c) pelatihan tenaga s ukarelawan untuk penanganan bencana; dan 
d) penguatan kesiap siagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa . 
5) Pelestarian lingkungan hidup antara lain: 
a) pembibitan pohon langka; 
b) reboisasi; 
c) rehabilitasi lahan ga mbut; 
d) pembersihan daerah aliran sungai; 
e) pemeliharaan hutan bakau; 
f) perlindungan terumbu karang; dan 
g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa . 
6) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa 
yang demokratis dan berkeadilan sosial 
a) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan 
pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh 
Desa, antara lain: 
1. pengembangan Sistem Informasi Desa (SID); 
2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai 
rakyat; dan 
3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan 
diputuskan dalam musyawarah desa. 
b) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa 
secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya 
manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain: 
1. penyusunan arah pengembangan Desa; 
2. penyusunan rancangan program/ kegiatan pembangunan 
Desa yang berkelanjutan; dan 
3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan 
diputuskan dalam musyawarah desa. 
c) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan 
prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain: 
1. pendataan potensi dan aset Desa; 
2.