Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI  MAGELANG Nomor 49 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI  MAGELANG Nomor 49 Tahun 2017 tentang RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Magelang. 
4. Satuan Kerja Perangka t Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Perangkat 
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah . 
5. Dinas Penanaman Modal dan P elayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya 
disingkat dengan DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpad u 
Satu Pintu Kabupaten Magelang. 
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya 
disingkat dengan Kepal a DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpad u Satu Pintu Kabupaten Magelang. 
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang 
dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. 
- 3 - 
 
8. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, 
perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan 
hukum atau tidak berbadan hukum. 
9. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga 
negara a sing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum 
Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. 
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan 
penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam 
modal asing. 
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh 
penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan 
usaha di wilayah Daerah. 
12. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseoranga n warga Negara Indonesia, badan 
usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan 
penanaman modal di wilayah Daerah. 
13. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, 
dan/atau pemerintah asing yang mela kukan penanaman modal di wilayah Daerah. 
14. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam 
modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah. 
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha 
perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro . 
16. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan 
oleh orang perorangan atau badan usaha yang buk an merupakan anak perusahaan 
atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 
langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang 
memenuhi kriteria usaha kecil. 
17. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi prod uktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 
perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 
langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar den gan jumlah 
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. 
18. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum 
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar at as azas kekeluargaan. 
19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan 
penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian 
atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan 
perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap 
permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu 
tempat. 
20. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat 
RUPMP adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Provinsi yang 
berlaku sampai dengan tahun 20 25. 
21. Rencana Umu m Penanaman Modal Kabupaten Magelang yang selanjutnya disingkat 
RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Kabupate n yang 
berlaku sampai dengan tahun 2025.