Apa substansi hukum dari Pasal 19 PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP, khususnya BAB VI - SANKSI, Pasal 19, adalah:

(1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapatmelakukan penghentian penyaluran dana Pekon tahun anggaranbeijalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya dalam hal terdapatpermasalahan Pekon, berupa:
a.Peratin melakukan penyalahgunaan dana Pekon dan ditetapkansebagai tersangka; atau
b.Pekon mengalami permasalahan administrasi dan/atauketidaksengajaan status hukum.
(2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukumpenyalahgunaan dana Pekon yang melibatkan Peratin sebagaimanadimaksud pada ayat (1)huruf a.
(3) Dalam hal Peratin telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupatimenyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran dana Pekonkepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal PerimbanganKeuangan.
(4) Kementerian Keuangan c.q. Dikrektorat Jenderal PerimbanganKeuangan dapat melakukan penghentian penyaluran dana Pekon,berdasarkan:
a.surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3);atau
b.surat rekomendasi dari lembaga terkait atas permasalahan Pekonsebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b.
(5) Penghentian penyaluran dana Pekon berdasarkan surat permohonandari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf aatau suratrekomendasi dari lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf bdilakukan mulai penyaluran dana Pekon tahap berikutnyasetelah surat dimaksud diterima.
(6) Dalam halsurat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud padaayat (4)huruf aditerima setelah dana Pekon tahap IIIatau Dana pekontahap IIuntuk Pekon berstatus Pekon mandiri tahun anggaran berjalandisalurkan, penyaluran dana Pekon untuk tahun anggaran berikutnyadihentikan.
(7) Penghentian penyaluran dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat(5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur JenderalPerbendaharaan dengan tembusan Bupati atau lembaga terkait.