Menurut PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor L Tahun 2021, apa isi dari Pasal 497?
Pasal Pasal 497 dalam PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor L Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOTA AMBON, pada BAB XXIII - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, menyatakan:

Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496, menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana can program keija pengelolaan sumber daya 
satuan perlindungan masyarakat;
b. Perumusan kebijakan penyusunan dan pengelolaan data kegiatan 
pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber 
daya satuan perlindungan masyarakat;
c. Perumusan kebijakan operasional sumber daya satuan perlindungan 
masyarakat;
d. Perumusan kebijakan pengelolaan data satuan perlindungan 
masyarakat;
e. Perumusan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan 
masyarakat meliputi peningkatan sumber daya manusia satuan 
perlindungan masyarakat serta kesiagaan dan penanggulangan bencana;
f. Penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan sumber 
daya manusia satuan perlindungan masyarakat, kesiagaan dan 
penanggulangan bencana serta ketentraman dan ketertiban masyarakat;
g. Perumusan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan 
masyarakat, kesiagaan penanggulangan bencana serta ketentraman dan 
ketertiban masyarakat;
h. Perumusan penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi program 
perlindungan masyarakat;
i. Perumusan penyiapan bantuan pengerahan sumberdaya satuan 
perlindungan masyarakat dalam hal penanggulangan, pemantauan dan 
mitigasi, rehabilitasi dan rekonstruksi korban serta relokasi akibat 
bencana dan kegiatan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
j. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
k. Pelaksanaan kordinasi/keija sama dan kemitraan dengan unit keija 
/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang sumber daya satuan 
perlindungan masyarakat; dan
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi 
Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.