Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATENKOLAKA Nomor 2 Tahun 2022, apa isi dari Pasal 67?
Pasal Pasal 67 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATENKOLAKA Nomor 2 Tahun 2022 tentang upaya peningkatan kesehatan, pada BAB IV - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH, menyatakan:

a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan 
norma , standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku; 
b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi; 
c. memberikan usul , pertimbangan , dan saran kepada kelompok 
masyarakat pengelola air limbah domestik komunal;dan 
d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah 
domestik komunal . 
(3) Peran masyarakat dalam pengelolaan arr limbah domestik sistem 
terpusat sebagai berikut: 
a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai Norma , 
Standar, Prosedur, dan Kriteria yang berlaku; 
b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di 
daerah; 
c. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah 
Daerah atau pengelola air limbah domestik yang mendapat izin; 
d. mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dan pengelola dalam 
pengelolaan air limbah domestik. 
(4) Tata cara penyampaian usul, pertimbangan, dan saran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c dilaksanakan 
sesuai peraturan perundang-undangan . - 32 - 
(1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dituangkan 
dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak 
yang akan bekerj asama. 
(2) Objek kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
mencakup: 
a. penyediaan barang dan jasa konsultan; 
b. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana; 
c. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan; 
d. pengelolaan sedot tinja, pengangkutan dan/atau pengolahan 
lumpur tinja; 
e. pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan 
terlayani oleh sistem terpusat; 
f. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah 
terpusat; 
g. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan air 
limbah domestik;dan/ atau 
h. penggunaan/pemanfaatan aset. 
(3) Tatacara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang- undangan. Pasal 69 (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam pengelolaan air 
limbah domestik dengan: 
a. Pemerintah Daerah lainnya; 
b. Lembaga donor nasional atau internasional; 
c. Kelompok masyarakat; dan 
d. Swasta/BUMN/BUMD. 
(2) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 
prinsip transparansi, akuntabilitas dan mengutamakan kepentingan 
masyarakat. BAB VIII 
KERJASAMA