Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 48 Tahun 1945 Pasal 7?
Dalam PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 48 Tahun 1945 tentang TATA C!\RA PEMBERTAN SANKSl BAOI APARATUR SIPIL NEGARA, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:

(1) Sebelum ASN dijatuhi hukuman disiplin setiap Atasan Langsung wajib
rnemeriksa terlebih dahulu ASNyang diduga melakukan Pclanggaran Disiplin.
(2) Perneriksaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup
melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan
dalam bentuk berita acara perneriksaan.
(3) Dalam hal menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN tersebut
merupakan kewenangan:
a. Atasan Langsung yang bersangkutan maka Atasan Langsung tersebut wajib
menjatuhkan hukuman disiplin; atau
b. pejabat yang lebih tinggi maka Atasan Langsung terse but wajib melaporkan
berita acara pemeriksaan dan hasil secara hierarki.
Pasal8
(1) Pelanggaran dengan ancaman hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat dilakukan pemeriksaan oJeh Tim Pemeriksa.
(2) Pelanggaran dengan ancaman hukuman disiplin bcrat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.
(3) Tim Perneriksa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Atasan Langsung;
b. unsurpengawasan;dan
c. unsur kepegawaian.
(4) Dalam hal tertentu Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
Pasal ...
- 8 -
Pasal9
Jika diperlukan, Atasan Langsung, Tim Perneriksa atau PyB menghukum dapat
meminta keterangan dari pihak lain dalarn pemeriksan dugaan Pelanggaran Disiplin.