Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 103 Tahun 2019?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 103 Tahun 2019 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah 
otonom . 
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati 
Balangan . 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan D ewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang mengelola 
pelayanan perizinan dan non perizinan. 
6. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 
Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat 
DPMPTSPTTK adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten 
Balangan. 
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan. 
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP 
adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses 
dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian 
produk pelayanan melalui satu pintu. 
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerint ah Daerah 
berdasarkan peraturan perundang -undangan yang merupakan bukti 
legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau 
badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu. 
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku 
usha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya; 
11. Perizinan Non Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada 
pelaku usaha/non pelaku usaha selain perizinan berusaha; 
12. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas 
fiskal, dan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang -
undangan. 
13. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang 
berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat 
dijadikan bahan pertimbangan kedinasan. 
14. Pembinaan adalah upaya yang dila kukan oleh Perangkat Daerah 
untuk tujuan pengembangan, pemantapan, pemantuan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan agar efektif dan efisien. 
4 
 
 
 
 
 15. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin 
agar pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dapat 
berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang - undangan yang berlaku. 
16. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi 
persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau O perasional. 
17. Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah 
sistem mengurus izin usaha yang memudahkan semua masyarakat 
yang ingin menjadi pengusaha untuk mengurus perizinan . 
18. Online Single Submissi on Risk Based Approach yang selanjutnya 
disingkat OSS RBA adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada 
pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya 
yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 
19. Lembaga Pengelola dan Penyelengga ra OSS yang selanjutnya disebut 
Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi 
penanaman modal. 
20. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang 
memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukan 
status subjek hukum dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan 
oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.