Menurut BUPATI MUNA BARAT, Nomor mi Tahun 1945, apa isi dari pasal 22?
Pasal pasal 22 dalam BUPATI MUNA BARAT, Nomor mi Tahun 1945 tentang Bantuan Hukum bagi, pada BAB III - RUANO LINGKUP, menyatakan:

dianggarkan pada tiap-tiap tahun anggaran. 
(2) Biaya penyelenggaraan bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah 
Daerah kepada Pemberi bantuan hukum, dilakukan melalui mekanisme 
hi bah. 
(3) Besarnya hibah yang dapat diberikan kepada masing-masing Pemberi 
bantuan hukum adalah berdasarkan kemampuan keuangan Daerah. BAB VIII 
TATA CARA PENYALURAN ANGGARAN Pasal 21 
(1) Pemberian bantuan hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan: 
a. Penyuluhan hukum dan/atau pendidikan hukum; 
b. Konsultasi hukum; 
c. lnvestigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik; 
d. Penelitian hukum; 
e. Mediasi; 
f. Negosiasi; 
g. Pemberdayaan masyarakat; 
h. Pendampingan diluar pengadilan; dan 
i. Penyusunan dokumen hukum. 
(2) Tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), (3), (4) dan (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.