Apa substansi hukum dari Pasal 6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008 tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, khususnya BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, Pasal 6, adalah:

(1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) mempunyai tugas koordinasi di 
bidang: a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang 
daerah; 
c. penyusunan rancangan A PBD dan rancangan perubahan 
APBD; 23 
d. penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 
e. tugas-tugas pejabat perenc ana daerah, PPKD, dan pejabat 
pengawas keuangan daerah; dan 
f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 
(2) Selain tugas-tugas sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) 
koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas: a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah; b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA- 
SKPD; dan 
e. melaksanakan tugas-tugas ko ordinasi pengelolaan keuangan 
daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati. 
(3) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab 
atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati. 
 
Bagian Ketiga 
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah