Apa bunyi lengkap Pasal 8 dalam PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 38 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 38 Tahun 1945 tentang PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL, pada BAB IV - KOORDINASI PENERAPAN SPM, Pasal 8 dinyatakan:

(1) Tim Penerapan SPM sebgaimana dimaksud pada pasal 7 
berkedudukan di Bagian Tata Pem erintahan Sekretariat Daerah . 
 
(2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mempunyai tugas meliputi: 
a. menyusun rencana aksi penerapan SPM; 
b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah 
pengampu SPM; 
c. mengoordinasikan pendataan, pemutahiran dan sinkronisasi 
terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik; 
d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen 
perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM 
terintegrasi kedalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan 
umum dan teknisnya; 
e. mengoordinasikan SPM ke dalam dokumen penganggaran serta 
mengawal dan memastikan penerapan SPM ter integrasi ke dalam 
APBD ; 
f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan 
dalam pemenuhan penganggaran unt uk penerapan SPM daerah ; 
g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan tekni s 
penerapan SPM daerah 
h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah ; 
i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan 
masy arakat sebagai penerima manfaat ; 
j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait 
penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan 
dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan 
masyarakat melalui Sistim Informasi Pembangunan Daer ah; dan 
k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan 
penyelenggara an Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis 
sebagai rekomendasi untuk perencana an tahun berikutnya.