Apa saja yang diatur dalam Pasal 11 MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH TENT ANG PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 1 Tahun 2011?
Ketentuan dalam MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH TENT ANG PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 1 Tahun 2011 tentang , BAB III - STATUS TANAH DAN PERUNTUKAN TANAH, Pasal 11 menetapkan:

Daftar nominatif Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah (MBR) calon penerima hak atas tanah pembangunan rumah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati . Pasal 10 
Setelah Tim menerima surat permohonan sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 8, 
selanjutnya dilakukan verifik:asi untuk diteta pkan daftar nominative Aparatur 
Sipil Negara (ASN ) dan Masyarakat Berpe nghasilan Rendah (MBR) yang 
memenuhi syarat. Surat permo honan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disertai dengan : 
a. surat keterangan asli mengenai status tempat tinggal ; 
b. surat keterangan bekerja dari instansi ASN bersangkutan; 
c. surat keterangan bekerja dari Lurah/D esa bagi MBR bersangkutan ; 
d. fotokopi kartu pegawai dan surat keputusan kepangkatan terakhir ; 
e. fotokopi kartu tanda penduduk terbaru; dan 
f. fotokopi kartu keluarga. Pasal 9 Pasal 8 
Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN ) dan Masy arakat Berpenghasilan Rendah 
(MBR) yang akan me mperole h bant uan lokasi perum ahan dapat melakukan 
pendaftaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan 
membawa surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati. Pasal 7 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memperoleh bantuan subsidi 
lokasi perumahan adalah Masyarakat yang mem punyai keter batasan daya beli 
serta memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Menteri PUP R Nomor 26/PRT/M/ 
tahun 2016 ten tang perubahan atas Pera turan Menteri PUPR Nomor 
21/PRT/M/2016 tahun 2016 tentang Kemudahan dan/ata u Bantuan Perolehan 
Rumah Bagi Masyarakat Berpeng hasilan Rendah (MBR). (9)