Apa yang diatur dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 26 Tahun 2021 pada Pasal 14?
Berdasarkan PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 26 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 14 menyebutkan bahwa:

(1) Seksi Advokasi dan Pelayanan Pengaduan Penanaman 
Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. 
(2) Kepala S eksi Advokasi dan Pelayanan Pengaduan 
Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Kepala Bidang Advokasi, Pengawasan 
dan Pengendalian Penanaman Modal lingkup advokasi 
dan pelayanan pengaduan penanaman modal. 
(3) Dalam … 
25 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Seksi Advokasi dan Pelayanan 
Pengaduan Penanaman Modal menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan lingkup advokasi dan 
pelayanan p engaduan penanaman modal; 
b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup advokasi dan 
pelayanan pengaduan penanaman modal; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup 
advokasi dan pelayanan pengaduan penanaman 
modal; 
d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup advokasi 
dan pelayanan pengaduan penanaman modal; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Seksi Advokasi dan Pelayanan 
Pengaduan Penanaman Modal adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program ke rja dan bahan 
penetapan kinerja lingkup Seksi A dvokasi dan 
Pelayanan Pengaduan Penanaman Modal; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas 
agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan 
efisien; 
c. menyusu n bahan kebijakan lingkup advokasi dan 
pelayanan pengaduan penanaman modal ; 
d. melaksanakan fasilitasi penanganan pengaduan 
penanaman modal; 
e. melaksanakan penyusunan laporan pengaduan 
penanaman modal; 
f. menyusun dan merumuskan bahan dokumen 
penyelesaian perkara lingkup penanaman modal; 
g. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas 
sesuai dengan kewenangannya; 
h. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
i. melaksanaka n monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan 
pertanggungjawaban kepada atasan; dan 
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya . 
 
Paragraf 2 … 
26 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 Paragraf 2 
Seksi Pengawasan Penanaman M odal