Apa norma yang terkandung dalam Pasal 13 PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 35 Tahun 2022?
Substansi PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 35 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 26 TAHUN 2022, khususnya , Pasal 13, memuat:

a yat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut 
Nomor 26 Tahun 2022 t entang Desa Aman COVID -19, 
Bantuan Langsung Tunai Desa, dan Program Ketahanan 
Pangan d an Hewani ; 
 b. bahwa berdasarkan pertimb angan seb agaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 
Tahun 2022 t entang Desa Aman COVID -19, Bantuan 
Langsung Tunai Desa, dan Program Ketahanan Pangan d an 
Hewani; 
 
Mengingat: 1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomo r 2756) dengan meng ubah 
Undang -Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang -Undang (Lembaran Negara Republik In donesia 
2 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 
2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
3. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495) sebagaimana telah diubah dengan Unda ng-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia 6573); 
4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 202 0 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia 65 73); 
5. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor5601) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia 6573); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pe laksanaan 
Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6321); 
3 
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang 
Rincian Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 260); 
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 158); 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Nega ra 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961); 
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Rep ublik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424 ); 
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Bupati Tanah Laut Nomor 96 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut 
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 
Nomor 96); 
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2022 
Tentang Desa Aman COVID -19, Bantuan Langsung Tunai 
Desa, Dan Program Ketahanan Pangan Dan Hewani (Berita 
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 26 ); 
 
M E M U T U S K A N: 
 
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 26 TAHUN 2022 
TENTANG DESA AMAN COVID -19, BANTUAN LANGSUNG 
TUNAI DESA, DAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DAN 
HEWANI. 
4 
Pasal I 
 
Ketentuan Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 
26 Tahun 2022 tentang Desa Aman COVID -19, Bantuan Langsung Tunai 
Desa, dan Program Ketahanan Pangan Dan Hewani (Berita Daerah 
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 26) diubah , sehingga berbunyi 
sebagai berikut: