Apa substansi hukum dari Pasal  12 PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor \ Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor \ Tahun 2021 tentang FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN, khususnya BAB  IV - PENCEGAHAN, Pasal  12, adalah:

,
- 9 -
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)Pasal 12
Satuan Pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi 
dan ednkasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor 
Narkotika.
Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang 
rnelaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik 
serta dapat bekerja sama dengan Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, 
dan/atau Instansi Lain.
Sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurikulum terintegrasi dan/atau 
bentuk kegiatan lainnya.
Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan 
dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang rnelaksanakan 
urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
Satuan Pendidikan yang tidak rnelaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
teguran lisan; 
teguran tertulis;
penghentian sementara kegiatan; 
penghentian tetap kegiatan; 
pencabutan sementara izin; 
pencabutan izin; 
denda administratif; dan/atau
sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
Dalam hal perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dan 
huruf f bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, maka Bupati 
mengusulkan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.a.
b.
c.
d.
e.
f.
g-
h.
Paragraf 4
Sosialisasi dan Edukasi pada Pekeija