Apa substansi hukum dari Pasal 9 KEPUTUSAN WALIKO TA TASIKMALAYA Nomor 21 Tahun 2004?
Materi muatan KEPUTUSAN WALIKO TA TASIKMALAYA Nomor 21 Tahun 2004 tentang PETUNJ UK PELAKSANAAN PEN ERAPAN SANKSI BAGI, khususnya BAB VII - TATACARA PENGENAAN SANKSI, Pasal 9, adalah:

(1) Sanksi dikenakan kepada Orang Pr ibadi atau Badan Hukum yang 
melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalul intas dan Angkutan Jalan dan 
Peraturan Daerah Kota Tasikmal aya Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Kebersihan,Keindahan dan Kelestarian Lingkungan ; 
 
(2) Jenis dan besaran sanksi sebagai mana di atur pada Pasal 110 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 200 3 dan Pas al 9, 14 dan 19 
Peraturan Daerah Nomor 29 tahun 2003 dikenakan kepada : 
a. Para pelanggar Lalulintas dan A ngkutan Jalan serta Pedagang Kaki 
Lima (PKL) yang melakukan Pelanggaran ; 
b. Orang pribadi atau Bada n Hukum yang membuang sam pah, 
kotoran atau barang bekas lainny a di saluran, berm, trotoar, tempat 
umum tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya; 
c. Menyebarkan atau menempelkan selebaran, pos ter, slogan, 
pamplet, spanduk dan yang sejenisn ya di sepanjang jalan, pohon 
atau bangunan-bangunan, fasilitas umum dan fasilitas sosial tanpa 
izin Walikota; 
d. Mengangk ut barang beracun, berbau busuk atau yang mudah 
menimbulk an kebak aran dengan me mpergunakan alat angkut 
terbuka .