Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Indonesia Nomor 4421) ; PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 29 Tahun 1945 Pasal 1?
Dalam Indonesia Nomor 4421) ; PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Dae rah-daerah Tingkat II di Sulawes i (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, BAB I - KET ENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 
Kolaka. 
3. Bupati adalah Bupati Kolaka . 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka . 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka. 
6. Sekretaria t Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka . 
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutn ya disebut DPRD 
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabu paten Kolaka 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah . 
8. Organ isasi Perangkat Daerah yang selanjutn ya disingka t OPD 
adalah perangkat Dae rah pada pemerintah selaku pengguna 
anggaran/ pengguna barang . 
9. Pengelola Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
peren canaan , pelaksan aan, penatausahaan , pelaporan , 
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan . 
10. Penjabaran anggaran pendapatan dan Belan ja Da erah yang 
selanjutn ya disebut penjabaran APBD meliputi penjabaran APBD 
dan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dengan 
Bupati . 
11. Peratu ran Kepala Da erah yang selanjutn ya disebut perkada 
adalah peraturan Bupati Kolaka tentang penjelasan perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah. 
12. Tim Anggaran Pemerin tah Daerah yang selanjutn ya disingkat 
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keput usan Bupati dan 
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempun yai tugas 
men yiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka 
penyusunan APBD yang anggotan ya terdiri dari pejabat 
perencana daerah , PPKD dan pejabat lainn ya sesuai dengan 
kebutuhan . 
13. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya 
yang beisi atau lebih kegiatan dengan m enggunakan sumb erdaya 
yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesu ai dengan 
Misi OPD . 
14. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai penambah nilai keka yaan bersih. 
15. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang 
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 
16. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan 
daerah dan belanja daerah . 
17. Defis it Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara 
pendapatan daerah dan belanja daerah. 
18. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 
diba yar kembali dan/atau peng eluaran yang akan diterima 
kembali , baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 
pada tahun -tahun anggaran berikutn ya. 
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutn ya disingkat 
SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran 
anggaran selama satu periode anggaran . 5 
- - --- - - - - - ----" Pasal 3 
Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. BAB III 
KETENTUAN LAIN-LAIN Rp. 0,00 Rp 41.968.162.982,37 Pembiay aan Netto Sete lah Perubahan 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
setelah Peru bahan Rp. 8.568 .565.800,00 
Rp (5.000.000.000,00) 
Rp 3.568.565.800,00 b. Pengeluaran 
1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 
Jumlah Pengeluaran setelah 
Perubahan Rp. 6.250.000 .000,00 
Rp. 39.286 .728.782 ,37 
Rp. 45.536 .728.782,37 3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan 
1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang) 
Jumlah Penerimaan setelah 
Perubahan Rp. 1.460.595.224.400,00 
Rp (102.457.239.448,63) 
Rp. 1.358.137 .984.951 ,37 2. Belanja Daerah 
a. Semula 
b. Bertam bah/ (berkurang) 
Jumlah Belanja setelah Perubahan 1. Pendapatan 
a. Semula Rp. l.462.913.790 .202,00 
b. Bertambah/(berkurang) Rp. (146.743.968 .231,00) 
J umlah Pendapatan setelah peru bahan Rp 1. 316 .169. 82 1. 969, 00 Pasal 2 
Peru bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.469.163.790 .200,00 
berkurang sebesar Rp. 107.457 .239.448 .63 sehingga menjadi 
Rp. 1.361. 706.550. 751.3 7. dengan rincian sebagai beriku t: PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH BAB II 6 
(41.968.162.982 ,37) Rp. Surp lus / (Defisit) Perubahan 
(1) Untuk mengantisipasi perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akibat dinamika 
perkembangan yang terjadi dan agar Bupati dapat menangani 
permasalahan tersebut , Pemerintah Daerah menetapkan kriteria 
terkait dengan belanja dalam katagori darurat dan/ a tau 
mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/ atau belum 
dianggarkan dalam APBD atau Perubahan APBD. 
(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah sebagai 
berikut : 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah 
daerah dan tidak dapat diprediksi sebelurnnya; 
b. tidak dihara pkan terjadi secara berulang ; 
c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah ; 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam 
rangka pemulihan yang disebabkan oleh kead aan darurat ; 
e. program dan kegiatan pelayanan dasar mas yarakat yang 
anggarann ya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan ; 
dan 
f. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah 
Daerah dan masyarakat . 
(3) Antisipasi perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada 
untuk : 
a. yang belum dianggarkan dalam APBD selanjutnya 
disampaikan pada Perubahan APBD; dan 
b. yang belum dianggarkan pada Perubahan APBD selajutn ya 
disampaikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pasal 8 Pasal 7 
Lampiran sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan