Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 16 Tahun 1945 pada Pasal 5?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 16 Tahun 1945 tentang PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN, BAB II - DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN, Pasal 5 menyebutkan bahwa:

Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan 
kelurahan sebagaiman dimaksud pasal 4 ayat (1) 
dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan mener ima dokumen 
persyaratan penyaluran dari Daerah Kabupaten/Kota 
dengan ketentuan; 
a. Tahap I berupa: 
1. Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 
2020 yang memuat pengga eran DAU Tambahan 
bantuan pendanaan Kelurah an atau peraturan 
bupati/wali kota mengenai peru bahan penjabaran 
APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat 
penganggaran DAU Tambahn Bantuan Pendanaaan 
Kelurahan; 
2. Surat pernyataan telah mengalokasikan dan 
bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan 
anggaran Kelurah an dalam APBD Tahun Angg aran 
2020 atau peratur an bupati mengenai perubahan 
penjabaran APBD Tahun Anggarn 2020; 
3. Peraturan bupati/wali kota mengenai penetapan 
DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 
setiap Kelurahan; 
4. Salinan kegiatan Keluraha n yang tertuang dalam 
peraturan d aerah mengenai APBD Tahun A nggaran 
2020 atau peraturan bupati/wali kota mengenai 
perubahan penjabaran APBD Tahun Anggarn 2020; 
dan 
5. Laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan 
Tahun Anggaran 2019 yang memuat anggaran 
Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan 
Bantuan Pendanaan Ke lurahan dan APBD; dan 
b. tahap II berupa Laporan realisasi penyerapan anggaran 
Kelurahan tahap I yang menunjukkan realisasi paling 
sedikit 50% (lima puluh persen) dari DAU Tambahan 
Bantuan Pendanaan Kelurahan yang telah diterima di 
RKUD.