Menurut PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 94 Tahun 2020, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 94 Tahun 2020 tentang POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah 
otonom. 
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati 
Balangan. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selan jutnya disingkat SKPD, 
adalah Satuan Kerja Perangkat Daera h di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Balangan. 
5. Perangkat D aerah adalah unsur pembantu Bupati 
dalam penyelenggaraa n urusan pemerintah an yang m enjadi 
kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah , Badan, Dinas, 
Kecamatan, Kelurahan, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas atau 
lembaga lain seba gai bagian dari perangkat daerah. 
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten 
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 
Kabupaten Balangan yang mempunyai tugas pokok membantu 
Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang 
pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan 
kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat. 
7. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten 
Perekonomian dan Pemba ngunan Sekretariat Daerah Kabupaten 
Balangan yang mepunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah 
dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian 
penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber 
daya alam, administrasi pembangunan, penga daan barang dan jasa. 
8. Asisten Adminsitrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum 
Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan yang mempunyai tugas 
pokok membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, 
penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyus unan 
kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan 
komunikasi pimpinan. 
9. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar 
perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam 
rangka optimalisasi hasil kerja. 
10. Hubungan ke rja konsultatif adalah hubungan kerja yang dilakukan 
untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah. 
11. Hubungan kerja kolegial adalah hubungan kerja yang dilakukan 
dengan mengutamakan musyawar ah dan tanggung jawab bersama 
untuk menumbuhkan rasa kebersamaaan dan kemitraaan dalam 
melaksanakan beban kerja dan tanggung bagi peningkatan 
produktifitas dan kinerja. 
12. Hubungan kerja fungsional adalah hubungan kerja yang dilakukan 
sesuai kompetensi dan k emandirian dalam melaksanakan tugas, 
fungsi dan wewenang yang bertujuan untuk memberikan peran 
substansial secara fungsional sesuai wewenang organisasi perangkat 
daerah masing -masing. 
13. Hubungan kerja struktural adalah hubungan kerja yang bertujuan 
untuk men gembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan 
tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara 
bertanggung jawab. 
14. Hubungan kerja koordinatif adalah hubungan kerja yang dilakukan 
untuk menumbuh kembangkan semangat kolegial yang sinergis dan 
terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai 
dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing -masing.