Apa bunyi lengkap Pasal 112 dalam Perdaganga n; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Nomor 62/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2012?
Menurut ketentuan dalam Perdaganga n; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Nomor 62/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Nask ah, pada , Pasal 112 dinyatakan:

(1) Menteri dapat memberikan mandat kepada pejabat lain 
yang menjadi bawahannya untuk menandatangani 
Naskah Dinas, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Pasal 111 
(1) Pejabat penanda tangan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d ditetapkan oleh 
setiap Unit Organisasi. 
(2) Setiap Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) menetapkan batasan kewenangan pejabat 
penanda tangan seluruh jenis Naskah Dinas pada 
jenjang jabatan. 
(3) Ketentuan mengenai contoh susunan dan bentuk 
batasan kewenangan penanda tangan se bagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini . BABV 
PEJABAT PENANDA TANGAN NASKAH DINAS pencetakan pengamanan 
lembaga teknis terkait . Pasal 110 
pengaman ( security printing) dan 
dapat dikoordinasikan dengan Pembuatan nomor sen Pasal 109 
Pembuatan dan pengawasan Naskah Dinas yang bersifat 
rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b angka 
3 dilakukan oleh Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi 
di bidang ketatausahaan. Paragraf 4 
Pembuatan dan Pengawasan 
Naskah Dinas yang Bersifat Rahasia - 39 -