Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 1 Tahun 2013?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 1 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan 
DPRD.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 
5.Bupati adalah Bupati Magelang. 
-5-6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disngkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 
7.Dinas adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai 
tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan. 
8.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, Bangsa dan Negara. 
9.Warga adalah orang yang memanfaatkan pelayanan pendidikan di 
daerah.
10.Peserta didik adalah warga yang berusaha mengembangkan potensi 
diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan 
jenjang pendidikan tertentu.
11.Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non 
Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang 
pendidikan. 
12.Sumber daya pendidikan yang selanjutnya disebut sumber daya 
adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan 
pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, 
sarana, dan prasarana.
13.Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan 
komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan 
pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan 
dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
14.Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk 
mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang 
sesuai dengan tujuan pendidikan. 
15.Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan 
berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan
dicapai, dan kemampuan yang kembangkan. 
16.Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada 
kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. 
17.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 
berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan 
menengah. 
18.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 
formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan 
lingkungan.
-6-20.Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang 
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) 
tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan 
untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 
lebih lanjut.
21.Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah 
satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur 
pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan 
bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
22.Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu 
bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan 
formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan 
kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai 
dengan 6 (enam) tahun.
23.Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan 
formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang 
diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar 
dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta 
menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan 
pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan 
Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
24.Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu 
bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan 
pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
25.Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah 
satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri 
Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan
kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
26.Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, 
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan 
dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat 
atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD 
atau MI.
27.Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah 
salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri 
Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan
kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai 
lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan 
dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
28.Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur 
pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, 
berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah
-7-Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk 
lain yang sederajat.
29.Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah 
salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan 
menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang 
sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara
SMP atau MTs.
30.Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu 
bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama 
yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan 
agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan 
dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari 
hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
31.Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, 
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 
menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan
menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang 
sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau 
setara SMP atau MTs.
32.Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah 
salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri 
Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan 
kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai 
lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau 
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau 
MTs.
33.Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus 
diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab 
Pemerintah dan pemerintah daerah. 
34.Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP 
adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh 
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
35.Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan yang selanjutnya 
disebut SPM adalah jenis dan tingkat pelayanan pendidikan 
minimal yang harus disediakan oleh satuan atau program 
pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan dan 
Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, 
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
36.Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri 
atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan 
pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu 
dan taraf kehidupannya.
-8-37.Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan 
nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan 
untuk masyarakat.
38.Pesantren atau Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan 
keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan 
pendidikan diniyah secara terpadu dengan jenis pendidikan 
lainnya.
39.Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang 
diselenggarakan setelah memenuhi SNP dan diperkaya dengan 
keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
40.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan 
informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 
41.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 
tujuan pendidikan tertentu. 
42.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai 
guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan 
sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta 
berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
43.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang 
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan 
pendidikan.
44.Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan 
pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, 
dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, 
dan untuk masyarakat. 
45.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 
dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
46.Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang 
memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat 
nonkomersial.
47.Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan 
berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
48.Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang 
beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah,
serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
49.Mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa 
yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional.
-9-50.Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu 
oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau 
program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan 
masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan 
bangsa melalui pendidikan.
51.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau 
satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
52.Evaluasi adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan 
mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada 
setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
53.Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi 
untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
54.Buku teks pelajaran pendidikan dasar dan menengah yang 
selanjutnya disebut buku teks adalah buku acuan wajib untuk 
digunakan di satuan pendidikan dasar dan menengah atau 
perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam rangka 
peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, 
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan 
kepekaan dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan 
kinestetis dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar 
nasional pendidikan. 
55.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang 
khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
56.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna 
menemukan tersangkanya.
57.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah 
Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk 
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.