Jelaskan isi kandungan Pasal 6 dari PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor ^flTAHUN Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor ^flTAHUN Tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, ketentuan pada BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Kesatu, Pasal 6 berbunyi:

(1) Dalam meiaksanaxan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Panitia Pemilihan yang bersifiat mandiri dan tidak
memihak.
(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
berjumlah 7 (tujuh) orang dan paling banyak berjumlah 15 (lima belas) orang.
(3) Panitia Pemilihan sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. unsur perangkat desa;
b. lembaga kemasyarakatan desa; dan
c. tokoh masyarakat desa.
(4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas:
a. ketua mer, ngkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota;
c. bendahara merangkap anggota;
d. beberapa seksi-seksi seperti seksi pendataan dan rekapitulasi daftar calon 
pemilih dan seksi perlengkapan, yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan; 
dan
e. anggota.
(5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dibagi dalam bidang
tugas antara lain:
a. bidang pendaftaran, pemutakhiran dan validasi pemilih;
b. bidang pendaftaran dan penetapan calon Kepala Desa;
c. bidang kampanye; dan
d. bidang pemungutan suara dan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
(6) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan 
mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b. merencanakan, menetapkan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa 
kepada Walikota melalui Camat;
c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa 
berdasarkan ketentuan yang berlaku;
e. menerima pendaftaran dan melakukan pemeriksaan administrasi 
persyaratan bakal calon Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon
Kepala Desa;
f. menetapkan caion Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
g. mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan; 
menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye; i.
j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan Tempat Pemungutan
Suara (TPS);
k. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa;
l. melaksanakan pemilihan/pemungutan suara calon Kepala Desa;
m. membuat hasil rekapitulasi penghitungan suara, Berita Acara Pemilihan 
dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
n. menyampaikan hasil rekapitulasi penghitungan suara, berita acara 
pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD serta 
mengumumkan hasil pemilihan kepada masyarakat Desa;
o. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
q. melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan
r. Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(7) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(8) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Walikota melalui Camat.
(9) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia 
Pemilihan wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses 
pemilihan dengan aman, tertib, dan demokratis.
Paragraf 2
Pendaftaran dan Penetapan Pemilih