Bagaimana redaksi normatif Pasal 23 dalam 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022?
Norma hukum dalam 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022 tentang perkara yang, BAB VIII - HAK DAN KEWA JIBAN, Pasal 23 berbunyi:

Pemberi Bantuan Hukum wajib:
melaporkan segala informasi, keterangan dan data yang diperolehnya dari
Penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku;
melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip pelayanan publik;
melaporkan perkembangan tugasnya kepada Dewan Pembina melalui Ketua;
dan
memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga
permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum
tetap terhadap perkaranya.
BABIX
PEMANFAATAN DANA DAN PROSEDUR PELAKSANAAAN PENGAJUAN
BANTUAN HUKUM
Bagian Kesatu
Pemanfaatan Dana Bantuan Hukum