Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor MOR Tahun 1965 pada Pasal 17?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor MOR Tahun 1965 tentang PED OMAN PEI.A,KSAI{AAIY KEGIATAN, BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, Pasal 17 menyebutkan bahwa:

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
kegiatan pembangunan saralla prasarana Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat
melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
(3) Pengawasarl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat Daerah.
(a) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
-21
(1)
(2)
(3)Pasal 18
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan
pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
oleh Pemerintah Pusat dan Gubernur Provinsi Kalimantan
Selatan sebagai wakil Pemerintah Pusat.
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)
dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, dan
pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.