Apa substansi hukum dari Pasal 56 PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 50 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 50 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT, khususnya , Pasal 56, adalah:

(1) Aturan dasar pada Zona Sarana Perdagangan dan Jasa dengan 
kode K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h, meliputi: 
a. aturan dasar Sub -Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP 
dengan kode K-2; dan 
b. aturan dasar Sub -Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP 
dengan kode K-3. 
(2) Aturan dasar pada Sub -Zona Perdagangan dan Jasa Skala W P 
dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
meliputi: 
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam 
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini; 
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai ber ikut: 
1. KDB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen); 
2. KLB maksimum berlaku untuk klasifikasi sebagai 
berikut: 
a) jalan kolektor primer 3 (tiga) meter; 
b) jalan lokal primer 2,25 (dua koma dua lima) 
meter;dan 
c) jalan lingkungan primer 2,25 (dua koma dua lima) 
meter. 
3. KDH minimal 15% (lima belas persen) dari luas persil. 
4. Luas kav eling minimum sebesar 150 (seratus lima 
puluh) meter persegi. 
c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut : 
1. TB maksimum 20 (dua puluh) meter; 
17 
 
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai 
berikut: 
a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter; 
b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan 
c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter. 
3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai 
berikut: 
a) JBAB minimal pada bangunan 1 -2 lantai sebagai 
berikut: 
1) jalan kolektor primer 6 (e nam) meter; 
2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan 
3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter. 
b) JBAB minimal pada bangunan 3 -4 lantai sebagai 
berikut: 
1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter; 
2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan 
3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter. 
c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai 
berikut: 
1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter; 
2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan 
3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) 
meter. 
4. JBS Mininum 1,5 (satu koma lima) meter ; dan 
5. JBB minimum 1,5 (satu koma lima) meter . 
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut: 
1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan; 
2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum 
terdekat; 
3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi 
bencana terdekat; 
4. menyediakan jaringan air bersih; 
5. menyediakan jaringan listrik; 
6. menyediakan jaringan persampahan; 
7. menyediakan jaringan telekomunikasi; 
8. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan 
sistem jaringan prasarana perkotaan; 
9. menyediakan hydrant kebakaran; 
10. menyediakan areal parkir yang memadai; 
11. menyediakan toilet umum; 
12. menyediakan mushola; dan 
13. menyediakan pos keamanan. 
(3) Aturan dasar pada Sub -Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP 
dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru f b, 
meliputi: 
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam 
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini; 
18 
 
 b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut: 
1. KDB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen); 
2. KLB mak simum berlaku untuk klasifikasi sebagai 
berikut: 
a) jalan kolektor primer 3(tiga) meter; 
b) jalan lokal primer 2,25 (dua koma dua lima) meter; 
dan 
c) jalan lingkungan primer 2,25 (dua koma dua lima) 
meter. 
3. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil. 
4. Luas kaveling minimum sebesar 150 (seratus lima 
puluh) meter persegi. 
c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut : 
1. TB maksimum 20 (dua puluh) meter; 
2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai 
berikut : 
a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter; 
b) jalan lokal primer 4 ( empat) meter; dan 
c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter. 
3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai 
berikut: 
a) JBAB minimal pada bangunan 1 -2 lantai sebagai 
berikut: 
1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter; 
2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan 
3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter. 
b) JBAB minimal pada bangunan 3 -4 lantai sebagai 
berikut: 
1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter; 
2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan 
3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter. 
c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai 
berik ut: 
1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter; 
2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan 
3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) 
meter. 
4. JBS Mininum 1,5 (satu koma lima) meter; dan 
5. JBB minimum 1,5 (satu koma lima) meter . 
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sebagai 
berikut: 
1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan; 
2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum 
terdekat; 
3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi 
bencana terdekat; 
4. menyediakan jaringan air bersih; 
5. menyediakan jaring an listrik; 
19 
 
 6. menyediakan jaringan persampahan; 
7. menyediakan jaringan telekomunikasi; 
8. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan 
sistem jaringan prasarana perkotaan; 
9. menyediakan hydrant kebakaran; 
10. menyediakan areal parkir yang memadai; 
11. menyediakan toilet umum; 
12. menyediakan mushola; dan 
13. menyediakan pos keamanan. 
 
8. ketentuan Pasal 57 huruf b ditambahkan 1 (satu) angka ya kni angka 
4, sehingga berbunyi sebagai berikut: