Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA TENT ANG PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 29 Tahun 1959.
Redaksi dari DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA TENT ANG PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 29 Tahun 1959 tentang , pada , Pasal 3 menjelaskan:

Kode Etik Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Bupati ini 
berlaku bagi seluruh Pegawai DPMPTSP 
( 1) Etika Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
meliputi: 
a. disiplin ; 
b. cepat ; 
c. tegas ; 
d. sopan ; 
e. ramah dan simpatik; 
f. adil/tidak diskriminatif; 
g. terbuka dan jujur ; BAB III 
KODE ETIK PELA YANAN PUBLIK (1) Maksud penyusunan Kode Etik Pelayanan Publik agar Pegawai 
dalam melaksanakan tugas pela yanan mengacu pada perilaku 
yang dapat menimbulkan citra , menjag a 
martabat/kehormatan dan kredibilitas DPMPTSP serta 
menghindarkan segala bentuk benturan kepentingan dalam 
mewujudkan DPMPTSP yang good governance dan clean 
governance . 
(2) Tujuan disusunn ya Kode Etik Pelayanan Pu blik adalah untuk 
meningkatkan kualitas dan kuantitas pela yanan publik 
dilingkungan D PMPTSP . Pasal 2 BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN bawahan dan rekan kerja /kolega untuk melakukan sesuatu 
yang men yimpang dari tujuan dan kepentingan organisasi. 
15. Majelis Kode Etik adalah Majelis yang ditetapkan oleh Kepala 
Dinas DPMPTSP yang menangani dugaan pelanggaran kode 
etik. 5 
h. loyal; 
1. sabar ; 
J. kepatuhan ; 
k. teladan ; 
1. komunikatif ; 
m.kreatif ; 
n. bertanggunrua wab;dan 
o. o byektif . 
(2) Displin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
dilakukan dengan cara hadir tepat waktu sesuai dengan jam 
kerja, tertib berpakaian sesuai dengan ketentuan tata cara 
pakaian dinas, tertib berbicara dalam batas etika dan moral 
serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang­ 
undangan . 
(3) Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan 
cara men yelesaikan berbagai urusan pela yanan pu blik yang 
menjadi kewajiban dan tanggunjawab penyelenggara 
pela yanan sesuai dengan jadwal waktu layanan yang sudah 
ditentukan . 
(4) Tegas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan 
dengan cara tidak memberikan ruang toleransi terhadap 
kolusi, korups i dan nepotisme dalam bentuk apapun yang 
terkait dengan pela yanan perizinan berusaha dan 
nonberusaha. 
(5) Sopan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d, 
dilakukan dengan cara tingkah laku yang baik dan berbicara 
yang wajar sesuai dengan etika dan norma kesopanan 
pada saat mela yani pengguna jasa layanan Perizinan 
Berusaha dan Nonberusaha . 
(6) Ramah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, 
dilakukan dengan cara berbudi bahasa yang men arik, 
bertutu kata yang manis dan perbuatan yang 
men yenangkan dalam melaksanakan pela yanan 
Perizinan Berusaha dan Nonberusaha . 
(7) Adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f, dilakukan dengan cara memberikan kesempatan 
yang sama terhadap pengguna layanan . 6 
(8) Tebuka dan jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
g, dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang 
materi , data dan proses pela yanan yangjelas dan benar . 
(9) Loyal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, 
dilakukan dengan cara melakukan perintah atasan dan wajib 
melaporkan secara cepat dan benar kepada atasan terkait 
dengan pelaksanaan pelayanan . 
(10) Sabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, 
dilakukan dengan cara menahan emosi apabila muncul 
pem yataan a tau perilaku pengguna jasa layanan publik yang 
dapat menyinggung perasaan dan/ a tau menciptakan 
kenyamanan dalam melaksanakan pela yanan publik . 
(11) Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, 
dilakukan dengan cara menyelesaikan keseluruhan kegiatan 
pela yanan sesuai dengan standar pela yanan dan standar 
operasional prosedur untuk memenuhi tingkat kepuasan 
para pengguna jasa layanan perizinan Berusaha dan 
Nonberusaha . 
(12) Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf k, 
dilakukan dengan cara memberikan contoh perilaku yang 
baik kepada rekan kerja maupu kepada pengguna jasa 
layanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha . 
(13) Komunikatif sebgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1, 
dilakukan dengan cara berkomunikasi secara efektif dengan 
para pengguna jasa layanan pada saat memberikan 
pela yanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha . 
(14) Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, 
dilakukan dengan cara melakukan in ovasi yang konstruktif 
dan produktif untuk mempercepat dan mengoptimalkan 
pelaksanaan pela yanan Perizinan Berusaha dan 
Nonberusaha . 
(15) Bertanggunjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
n, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang ­ 
undangan. 
(16) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, 
dilakukan dengan cara tidak memihak kepada salah satu 7 
kepentingan umum ; 
b. menerima hadiah/imbalan/suap ; 
c. menerima fasilitas dan pela yanan dari pihak lain; 
d. membocorkan kerasiaan inform asi kepada pihak lain tan 
persetujuan pejabat berwenang ; 
e. berkontribusi dan/ atau terlibat dalam aktivitas partai 
politik ; 
f. melakukan tindakan/p erbuatan yang mencemarkan nama 
baik dan citra DPMPTSP . 
(2) Kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan sebagaiman a 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap Pegawai DPMPTSP 
tidak diperkenankan / dilarang : 
a. bekerja untuk kepentingan pihak lain dan/ a tau unit 
organisasi lain tanpa izin pejabat berwenang ; dan 
b. melakukan kegiatan dan/ a tau aktivitas yang dapa t 
menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan 
tugas sebagai Pegawai DPMPTSP. 
(3) Hadiah/ imbalan/su ap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, setiap Pega wai dan keluarga tidak diperkenan kan 
dan dilarang: 
a. menerima hadiah atau fasili tas berupa perjalanan dan/ata u 
akomodasi dari mitra kerja dan/atau pihak lain lain yang 
dapat mempengaruhi simpulan , pendapat , opini dan 
pengambilan keputusan ; dan deng an bertentangan Pasal 5 
( 1) Selain menerapkan etika pela yanan sebagaiman dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1), setiap Pega wai DPMPTSP tidak 
diperkenankan atau dilarang : 
a. melakukan kegiatan yang Pasal 4 
Setiap Pegawai DPMPTSP wajib menerapkan etika pela yanan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dari pengguna jasa layanan Perizinan Berusaha dan 
Nonberusaha . 8 
_J b. menerima dan/ a tau memberikan sesuatu kepada mitr a 
kerja dan/ a tau pihak -pihak tertentu yang berindikasi 
korupsi,kolusi dan nepotisme. 
(4) Fasilitas dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, setiap pegawai dan keluarganya dilarang menerima 
fasilitas dan pela yanan dari mitra erja dan/atau dari pihak 
lain, kecuali untuk penugasan berdasarkan permintaan mitra 
yang menjadi beban mitra kerja sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku . 
(5) Kerahasian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d, setiap pegawai dilarang : 
a. Mempergunakan seluruh informasi internal DPMPTSP 
untuk kepentingan pribadi/keluarga atau kepentingan 
pihak lain tanpa izin kepala DPMPTSP ; 
b. Men yampaikan informasi/ data kepada pihak-pihak tertentu 
tanpa izin dari kepala DPMPTSP kecuali untuk kepentingan 
pemeriksaan, penyelidikan , penyidikan sesuai ketentu a 
peraturan perundang -undangan . 
(6) Kontribusi dan aktifitas politik sebagaimana dimaksud pada 
huruf e, setiap pegawai dilarang turut serta secara 
aktif dalam kegiatan/ aktivitas partai politik. 
(7) Tindaka/ perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf f, setiap pegawai dilarang : 
a. melakukan tindakan/perbuatan tertentu yang dapat 
mencemarkan nama baik dan citra DPMPTSP sepe rti 
asusila dan/ atau kriminal , dan/ atau perbuatan lain 
sejenisn ya; 
b. mendatangi ternpat-tempat tertentu yang berkonotasi 
negatif dan dapat merusak citra DPMPTSP ; 
c. memberikan dan/ atau mengupload pern yataan tertentu ke 
media sosial yang dapat merusak citra DPMPTSP ; dan 
d. bertemu/berhubungan langsung dengan pemohon , kecuali 
petugas front office dengan petugas diruang konsultasi. 9 
- I Pasal 8 
Majelis Kode Etik mempunyai tugas : 
a. men yediakan dan mem persiapkan tata cara sidang ; 
b. menerima dan melakukan evaluasi terhadap laporan yang 
diterima secara tertulis dari pelapor ; 
c. melakukan sidang terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik 
yang dilakukan pegawai DPMPTSP ; ( 1) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 
berjum lah paling sedikit 5 (lima) orang dan berjumlah 
gasal/ ganjil terdiri dari : 
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yaitu Kepala Dinas 
DPMPTSP ; 
b. 1 (satu ) orang sekretaris merangkap anggota yaitu pejabat 
administrator ; 
c. 3 (tiga) orang anggota yaitu pejabat eselon IV /pengawas. 
(2) Pangkat dan Jabatan anggota Majelis Kode Etik tidak boleh 
lebih rendah dari pangkat dan jabatan yang diperiksa . 
(3) Apabi la ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
dapat terpenuhi dari DPMPTSP , keanggotaan Majelis Kode 
Etik dapat melibatkan pejabat lain yang memenuhi 
persyaratan dari lnspektorat Daerah. Pasal 7 (1) Setiap penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Pelayanan 
dibentuk Majelis Kode Etik. 
(2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Kepala Dinas . 
(3) Majelis Kode Etik bersifat add hoc. 
(4) Format Keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan Majelis 
Kode Etik dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum 
dalam lampiran I Peraturan Bupati ini. Pasal 6 BAB IV 
MAJELIS KODE ETIK 10