Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 8 PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 31 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 31 Tahun 2022 tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA, pada BAB II - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 8 menjelaskan:

(1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi 
Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang Politik 
Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan. 
(2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi 
Kemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan, 
mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan 
mengendalikan pelaksanaan program kegiatan bidang 
politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan. 
(3) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi 
Kemasyarakatan dalam melaksanakan tu gas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan bahan peren canaan pada Bidang Politik 
Dalam Negeri dan Organisasi Kemas yarakatan; 
b. perumusan kebi jakan teknis di bidang politik 
dalam negeri dan organisasi kemasy arak atan; 
c. pelaksan aan kebijakan di bidang pendidikan 
politik, etika budaya politik , peningkatan 
demo krasi, fasilitasi kelembagaan pemerint ahan, 
perwaki lan dan partai politik, pem ilihan umum / 
pemilihan umum kepal a daer ah serta pemant auan 
situasi polit ik di wilayah kabupaten ; 
d. pelaks anaan koord inasi di bidang pendidikan 
politik, etika buda ya politik , peningkatan 
demo krasi, fasilitasi kelembagaan peme rintahan, 
perwaki lan dan partai politik, pemili han umum / 
pemili han umum kepala daerah serta pemantauan 
situasi politik di wilayah kabupaten ; 
e. pelaksanaan monitoring di bidang pendidikan 
politik, etika buda ya politik, peningkatan 
demo krasi, fasilitasi kelembagaan pemerinta han, 
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / 
pemilihan umum kepala daer ah serta pemanta uan 
situasi polit ik di wilayah kabupaten ; 
f. pelaksanaan kebi jakan di bidang pendaftaran 
orma s, pemberda yaan ormas, evaluasi dan mediasi 
sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas 
asin g di wilayah kabu paten ; 
g. pelaksanaan koordinasi di bidang pendaftaran 
ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi 
sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas 
asing di wilayah kabupaten; 
h. pelaksanaan monitoring di bidang pendaftaran 
ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi 
sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas 
asing di wilayah kabupaten; 
1. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri dan 
Organisasi Kemasyarakatan; dan 
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 
Pasal9 
(1) Pengelompokan substansi tugas dan fungsi pada Bidang 
Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, 
terdiri dari : 
a. Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri yang 
dipimpin oleh Sub Koordinator Politik Dalam 
Negeri ; dan 
b. Kelompok Substansi Organi sasi Kemas yarakatan 
yang dipimpin oleh Sub Koordina tor Organisasi 
Kemasy araka tan. 
(2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berked udukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Politik Dalam Nege ri dan 
Organisasi Kemasy arakatan. 
Bagian Keen am 
Bidan g Kewaspadaan Nasion al dan Penanganan Konflik