Apa substansi hukum dari Pasal 14 PERATURAN DAERAH KOT A TASIKMALAYA Nomor 11 Tahun 2009?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KOT A TASIKMALAYA Nomor 11 Tahun 2009 tentang KETERTIBAN UMUM, khususnya , Pasal 14, adalah:

huruf c Undang -Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah 
Daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban 
umum dan ketenteraman masyarakat; 
b. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kehidupan yang tertib, 
nyaman dan tenteram di Kota Tasikmalaya perlu adanya pengaturan 
di bidang ketertiban umum dengan memperhatikan norma agama 
dan budaya masyarakat Kota Tasikmalaya; 
c. bahwa pengaturan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2005 tentang 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum perlu disesu aikan dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan dan dinamika 
masyarakat; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Ketertiban Umum; 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian 
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3040); 
2. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 
3. Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3461); 
4. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3671); 
5. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika 
(Lembaran Negara Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3698); 
 - 2 - 
 6. Undang -Undang Nomo r 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3699); 
7. Undang -Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3789); 
8. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota 
Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 90, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 
4117); 
9. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4247); 
10. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 
11. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3489); 
12. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi a Nomor 
4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
13. Undang -Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 
14. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pe nataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 
15. Undang -Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); 
16. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5025); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 200 3 tentang Pengamanan 
Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republi k Indonesia Tahun 
2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 276); 
 - 3 - 
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman 
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negar a Republik 
Indonesia Nomor 4428); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 
21. Peraturan Pemerintah N omor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang 
Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya 
Tahun 2003 Nomor 4); 
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang 
Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lem baran 
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 10); 
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan (Lembaran 
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 29); 
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nom or 2 Tahun 2004 tentang 
Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya 
Tahun 2004 Nomor 33); 
26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 39); 
27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Penataan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 
2004 Nomor 46); 
28. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang 
Irigasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 
48); 
29. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja 
Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 
2005 Nomor 52); 
30. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2005 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota 
Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 56); 
31. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota 
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 
Nomor 83); 
32. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92); 
33. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya 
 - 4 - 
 Tahun 200 5 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 
2008 Nomor 89); 
34. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 
Tasikmalaya Tahun 2008 -2012 (Lembaran Daerah Kota 
Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96); 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA 
dan 
WALIKOTA TASIKMALAYA, 
 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.