Bagaimana redaksi normatif Pasal 27 dalam NOMOR 36 TAH UN 2022 Nomor 50 Tahun 2018?
Norma hukum dalam NOMOR 36 TAH UN 2022 Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penyederhanaan Struktur Or ganis asi pada Instans i, Pasal 27 berbunyi:

(1) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan Daera h sebagaimana 
dimaksu d Pasal 25 ayat (1) huru f a, mempun yai tugas melakukan 
pemberian data tentang realisa si penerimaan pemerintah daerah 
berdasarkan laporan p ertanggu ngjawaban. 
(2) Sub Bidang Pernbuku an dan Pelaporan Pengeluar an Daerah sebagaimana 
dimaks ud Pasal 25 ayat (1) huru f b, mempun yai tugas melakukan 
pemberian data tentang realisa si pengeluaran pe merintah daerah 
berdasar kan laporan p ertanggungj awaban. Pasal 26 sampai 14- 
(1) Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat dibentuk UPTD Kabupat en, 
untuk melaksanakan kegia tan tekn is operasional dan/ atau kegiatan 
teknis penunjan g tertentu . 
(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Keu angan dan Aset 
Daerah berada di bawah dan bertanggung jawa b kepada Kepala Badan. 
(3) Klasifikasi UPTD Kabupaten terdiri atas; 
a. UPTD Kabupaten Kelas A untuk mewadahi Behan Kerja yang besar 
dengan jumlah Beban Kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per 
tahun; dan 
b. UPTD Kabupaten Kela s B untuk mewa dahi Behan Kerja yang kecil 
dengan jumlah Behan Kerja antara 5.000 sampai dengan kurang dari 
10.000 jam kerja efektif. 
(4) Pembentukan UPTD Kabup aten ditetap kan dengan Peraturan Bupati 
setelah dikonsu ltasikan dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah 
Pu sat. Pasal 31 BABV 
UNIT PELAKSANA TEKN IS DAERAH (1) Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Aset Daerah sebagaimana 
dimaksud Pasal 29 ayat ( 1) huruf a, mem pun yai tugas melakukan upaya 
pengendalian aset melalui penyusunan laporan aset secara periodik. 
(2) Sub Bid ang Mutasi dan Penghapusan Aset Daerah seba gaimana dimaksud