Menurut PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 91 Tahun 2022, apa isi dari Pasal 31?
Pasal Pasal 31 dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 91 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA, pada BAB XII - SANKSI, menyatakan:

(1) Penyedia Barang/Jasa dapat diberikan sanksijika terbukti 
melakukan dengan sengaja perbuatan atau tindakan 
se bagai berikut : 
a. berusaha mempengaruhi Kasi/Kaur, TPK atau pihak 
lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, 
baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi 
keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan 
prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen 
Perjanjian Kerja, dan/atau ketentuan peraturan 
perundang-udangan yang berlaku; 
b. melakukan persekongkolan dengan penyedia 
Barang/ Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran 
di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, 
sehingga mengurangi/ menghambat, memperkecil 
dan/ a tau meniadakan persaingan yang sehat 
dan/ atau merugikan orang lain; 
c. membuat dan/ atau menyampaikan dokumen dan/ atau 
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi 
persyaratan Pengadaan Barang/ Jasa; 
d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Perjanjian Kerja 
dengan alasan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan dan/ atau tidak dapat diterima 
oleh Kasi/Kaur; dan/atau 
e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 
Surat Perjanjian Kerja. 
(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan 
sanksi berupa: 
a. sanksi administratif, berupa peringatan/teguran 
tertulis; 
b. gugatan secara perdata; dan/atau 
c. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang. 
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan 
huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
-21­ 
Perundang-undangan yang berlaku. 
(4) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi 
yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan 
sanksi pembatalan sebagai calon pemenang. 
(5) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam 
proses Pengadaan Barang/Jasa, maka Kasi/Kaur/TPK 
dikenakan: 
a. sanksi administrasi; 
b. tun tu tan ganti rugi; dan/ atau 
c. sanksi pidana. 
(6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
huruf a berupa teguran/peringatan tertulis dan apabila 
terjadi pelanggaran dan/ atau kecurangan yang dilakukan 
dengan sengaja oleh Kasi/Kaur /TPK dalam proses 
Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka dapat 
diberhentikan sebagai Kasi/Kaur/TPK. 
(7) Tuntutan ganti rugi dan sanksi pidana kepada 
Kasi/Kaur/TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.