Apa substansi hukum dari Pasal 13 3..Undang-Undang Nomor r Tahun 2004?
Materi muatan 3..Undang-Undang Nomor r Tahun 2004 tentang , 1Pembentukari ',Daerall-,daerah'Tingkat 11',dalam Daerah- "I 1daerah I'Tingkat:I Bali~'~INu~~ITenggara Barat dan Nusa ;,Tenggara 'Timur,(Lenibaran ,,;~egara Republik Indonesia 'rabun ·.1958Nomor.,1221',:Tambahan Lembaran Negara, khususnya , Pasal 13, adalah:

, Kepala BPKADmeriyampaikan telahaan staf atas verifikasi
kelengkapan dokumen dan informasi ketersediaan dana kepada Bupati;
I I I r',r" I,', ','.. , or" ,
b. setelah mendapat persetujuan 'Bupati, Kepala BPKADsegeramelakukan
tahapan pencairan daria kebutuhan BIT kepada Perangkat Daerah
terkait sebagai pelaksana Icegiatan: ,
c. pencairan dana kebutuhan BIT dilakukan denganmekanisme LSdan
ditranfer ke rekening 'bendahara ','pengeluaran Perangkat Daerah
pelaksana BIT atau rekening :khusus BIT padaPerangkat Daerah
pelaksana BIT. ' :'
,I,b. setelah mendapat pers t .e uJuan Bup tiK 'tahapan pencairan dana k b a, epalaBPKAD segeramelakukan
terkait sebagai pelaksan k e. utuhan B11' kepada Perangkat Daeraha egIatan' . ,
c.p~ncaJ.ran dana kebutuh B" , '..ditranfe-- ke r~1-.anITdIlakukan dengan mekanisrne LS dan~~~~~ ~t; ~1.("p.nlnO' hd 'pelaksana B'IT~~t£ ~b ....e~aharapengeluaran Perangkat Daerah
pelaksana B'IT. a au rekenmg khusus BIT pada Perangkat Daerah
(2)Pembayaran B'ITdal Pl' untuk pengeluaran mendesak sebagaimana dimaksud
. .~ _asa 8,dIlakukan melalui pergeseran anggaran dari BIT kepada
oeianja t'erangkatDaerah pelaksana BIT.
(3)Pembayaran BIT untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 10, dilakukan dengan
tahapan -sebagai berikut : '
,- 9-...--------
\
---._.----._._------"I ,.
, I. I
I I
~: IPada saat Peraturan Bupati 'ini"~ulaiberlaku, maka Peraturan Bupati
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengganggaran, Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban 'Belanja Tidak Terduga dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.·Pas8.I20'BAB VII
KETENTUAN PENUTUP',:pasaJ19
(1) Bupati dan Perangkat Daerah pelaksana 'BIT melakukan tugas dan fungsi
pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penggunaan BIT .
(2)Inspektorat Daerah selaku Aparatur Pengawas rntern Pemerintah
.melakukan penga wasan-dan-pendamp inganataspenggunaan B'I'T. '
(3)Dalam hal terdapat penggunaan BIT .yang tidak sesuai dengan ketentuan
,
perundang-undangan, Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan lebih
t ' I,I,1 , 'I' I I I I'lanjut. " .l-I
IBABVI '. '
MEKANISME PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGAPasal18
BPKAD selaku PPKAD "
penggunaan BIT dal menY8Jlkan pelaporan dan pertanggungjawaban
<lalam.eatatan.taIamlaporan realisasi anggaran (LRA)dan diungkapkan
a s.aporan keuangan {CALK).Daerah.Pasal17
{lJ -Dalaro..hal td .B1'1' ----e{.apatSJ,_&amenyetor . -Petlggunaan. BIT Ipen am' Slsa dana ke kas 6..---'.Perangkat Daerah, pelaksana
y pruan pelaporan penggu aerah palmg lambat 'bersamaan dengan
(2)BUkti naan dana BIT"., .dil . penyetoran sisad . '.
1amplrkan dalam lap ana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
oran penggunaan dana BIT. ." I~..- 10-
\ 1 ••I
. ,I~t,~l
s -,
l···J·
,lj 1\'1" ~,
j ;,.:,.".BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2022NOMOR ..11.H.M. TAUFIK HAKSEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,Bima
IN-JemtJorf .,2.0.:1..:<Diundangkan di
pada tanggalI PUTRI ~j.IND: Birna
:18-J('fI1t1ctri' - ~o:;':J.Ditetapkan di
padatanggalPasal21
Peraturan Bupati ini .mulruberlaku pada tanggaldiundangkan .
Agar -setiap orang d ' .' C1Peraturan Bu '" apat mengetahumya ,memenntahkan Pengundanoan
Bima. pati imdengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten- 11 -