Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 15 PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 68 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 68 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER, pada , Pasal 15 menjelaskan:

(1)Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran
hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD atau
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBDsebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
(2)Format Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan b agian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal16
(1)Berdasarkan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal15ayat (1)
disusunDokumen Pelaksanaan Anggaran .
(2)Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a.DPA-PPKD untuk belanja hibah dalam bentuk uang ; dan
b.DPA-SKPD untuk be lanja hibah dalam bentuk barang atau jasa.
Bagian Ke lima
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal17
(1)Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA -PPKDatau
DPPA-PPKD.
(2)Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA -
SKPDatau DPPA -SKPD.
Pasal18
(1)Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama
oleh Bupati dan penerima hibah.
(2)NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan
mengenai :
a.pemberi dan penerima hibah;
b.tujuan pemberian hibah;
c.besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
d.hak dan kewajiban;
-11-e.tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
f.tata cara pelaporan hibah.
(3)Bupatidapatmenunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani
NPHDyang ditetapkan dengan Keputusan B upati.
(4)NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2)dibuat dalam rangkap 4 (empat) ,2
(dua)rangkap bermaterai cukup.
(5)Contoh Format NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal19
(1)Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah beserta
besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan.
(2)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah tentang APBD ,Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD,
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan APBD,DPA-PPKD,DPPA PPKD dan DPA -SKPD.
(3)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi da sar
penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah.
(4)Penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3)dilakukan
setelah penandatanganan NPHD.
(5)Penyaluran hibah berupa uang dibuktikan dengan bukti transfer uang dari
Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima hibah.
(6)Penyerahan hibah berupa barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
Barang.
Bagian Ke enam
Pencairan Hibah Berupa Uang
Pasal20
(1)Pencairan hibah berupa uang didasarkan pada DPA -PPKDatau DPPA -PPKDdan
NPHD.
(2)Pencairan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan
mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui Rekening Kas Umum Daerah ke
rekening Penerima Hibah.
(3)Pencairan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan
sekaligus .