Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN WALI K OTA CIREBON Nomor 13 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN WALI K OTA CIREBON Nomor 13 Tahun 2022 tentang STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon . 
2. Pemerintah Daerah Kota adalah unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom . 
3. Wali Kota adalah Wali kota Cirebon. 
4. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang 
selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN adalah 
deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang 
diperlukan seorang Aparatur Sipil Ne gara dalam 
melaksanakan tugas jabatan. 
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah. 
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat 
Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
selanjutnya disingk at PPPK adalah warga negara Indonesia 
yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan 
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka 
melaksanakan tugas pemerintah. 
8. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja 
yang mencakup aspek pengetahuan, ket erampilan, dan 
sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. 
- 5 - 
 
 
 9. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan 
sikap/prilaku yang dapat diamati, diukur dan 
dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang 
teknis jabatan. 
10. Kompetensi Man ajerial adalah pengetahuan, keterampilan, 
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, 
dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit 
organisasi . 
11. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, 
diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman 
berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal 
agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, 
etika, nilai -nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus 
dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk m emperoleh 
hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan . 
12. Standar Kompetensi Manajerial dan Standar Kompetensi 
Sosial Kultural adalah persyaratan kompetensi manajerial 
dan kompetensi sosial kultural minimal yang harus dimiliki 
seorang PNS dalam melaks anakan tugas jabatan . 
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, 
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam 
suatu satuan kerja organisasi negara. 
14. Ikhtisar jabatan adalah uraian tugas yang disusun secara 
ringkas dalam bentuk satu kalimat yang menvcerminkan 
pokok -pokok tugas jabatan. 
15. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas 
semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang 
dilakukan oleh pemangku jabatan dalam memproses bahan 
kerja. 
16. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya 
disingkat JPT adalah jabatan pimpinan tinggi pratama di 
lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang setara 
dengan jabatan struktural eselon II . 
17. Jabatan Administrator adalah jabatan di lingkungan 
Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang setara dengan 
jabatan eselon III. 
- 6 - 
 
 
 18. Jabatan Pengawas adalah jabatan di lingkungan 
Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang setara dengan 
jabatan eselon IV. 
19. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik 
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan .