Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI PASER Nomor 7 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PASER Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Paser . 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenagan daerah otonom . 
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Paser. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser . 
-3- 
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PO adalah Perangkat Daerah 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang terdiri dari Sekretariat 
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jnspektorat Daerah , 
Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan. 
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan 
identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan . 
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah. 
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan Kabupaten Paser. 
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat 
PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam 
rangka melaksanakan tugas pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten 
Paser . 
10. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan. 
11. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan 
12. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas. 
13. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan 
atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas 
termasuk ikat pinggang, kaos kak.i dan sepatu beserta atributnya. 
14. Pakaian Dinas Hari an yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas 
yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari -hari termasuk 
digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 
pelaksanaan kegiatan yang berlangsung. 
15. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas 
bagi PNS yang dipakai pada upac ara kenegara an atau resmi , bepergian 
resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan , 
pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghar gaan Satya Lencana 
Karya Satya. 
16. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat POL adalah Pakaian 
Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapang an. 
17. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian 
Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.