Apa substansi hukum dari Pasal 185 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 3 Tahun 2008?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 3 Tahun 2008 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN, khususnya , Pasal 185, adalah:

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 
tentang Perubahan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewa n Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) bersama Bupati Magelang telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah - 
 2 
 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 sesudi dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/058/2008 tentang Ev aluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tent ang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah T ahun Anggaran 2008 dan 
Rancangan Peraturan B upati Magelang tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008; 
b. Bahwa penyempurnaan sebagimana dimaksud 
pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2008 tidak bertentangan dengan k epentingan umum dan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD 
Kabupaten Magelang T ahun Anggaran 2008. 
 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 
 2. Undang-Undang No mor 12 Tahun 1985 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negar a Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun - 3 
 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 
 3. Undang-Undang Nomo r 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retri busi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indones ia Tahun 1997 Nomor 
41, Tambahan Lembar an Negara Republik 
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 
 4. Undang-Undang Nomo r 21 Tahun 1997 tentang 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 
 5. Undang-Undang Nomo r 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara y ang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indones ia Tahun 1999 Nomor 
75, Tambahan Lembar an Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 
 6. Undang-Undang Nomo r 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lemba ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 4 
 7. Undang-Undang Nomo r 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negar a Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
 8. Undang-Undang No mor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peratu ran Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 
 9. Undang-Undang No mor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar an Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 
4400); 
 10. Undang-Undang No mor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 11. Undang-Undang No mor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Per ubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan - 5 
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 
 12. Undang-Undang Nomo r 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 
tentang Pemindahan Ibuk ota Kabupaten Daerah 
Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36 ); 
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 
 6 
 16.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 
tentang Retribusi D aerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negar a Republik Indonesia 
Nomor 4139); 
 17. Peraturan Pemerint ah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota De wan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negar a Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan keti ga atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 
 18. Peraturan Pemerint ah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 
 19. Peraturan Pemerint ah Nomor 24 Tahun 2005 
tentang Standar Akunt ansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 
 7 
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimb angan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 
tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 
 8 
 25. Peraturan Pemerint ah Nomor 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Mini mal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negar a Republik Indonesia 
Nomor 4585); 
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembar an Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 No mor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 
4614); 
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang P edoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebaga imana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang P edoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 
Tahun 2002 tentang Poko k-pokok Pengelolaan 
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 
 
 
 
 
 
 9 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYA T DAERAH KABUPATEN 
MAGELANG 
 
dan 
 
BUPATI MAGELANG 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DA ERAH TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008