Apa substansi hukum dari Pasal 8 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 10 Tahun 2012?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 10 Tahun 2012 tentang PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, khususnya BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 8, adalah:

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak 
dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak K ena 
Pajak sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah ). 
Contoh 1 : Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa : - tanah seluas 800m 
2 dengan harga jual Rp 300.000,00/ 
m2; 
16 
 - bangunan seluas 400m 2 dengan nilai jual Rp 
350.000,00/ m 2; 
- taman seluas 200m 2 dengan nilai jual Rp 50.000,00/ 
m2; 
- pagar sepanjang 120m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m 
dengan nilai jual Rp 175.000,00/ m 2. 
Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut: 
1. NJOP Bumi : 800 x Rp 300.000,00 = Rp 240.000.000,0 0 
2. NJOP Bangunan a. Rumah dan garasi 400 x Rp 350.000,00 = Rp 140.000.000,00 
b. Taman 
200 x Rp 50.000,00 = Rp 10.000.000,00 
c. Pagar (120 x 1,5) x Rp 175.000,00 = Rp 31.500.000,00 + 
Total NJOP Bangunan Rp 181.500.000,00 
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 10.000 .000,00 - 
Nilai Jual Bangunan Kena Pajak Rp 171.500.000,00 + 
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp 411.500.000 ,00 
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,1% 
5. PBB terutang : 0,1% x Rp 411.500.000,00 = Rp 411.5 00,00 
Contoh 2 : Wajib Pajak B mempunyai objek pajak berupa tanah se luas 
3.800m 
2 dengan harga jual Rp 300.000,00/ m2. 
Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut: 
1. NJOP Bumi : 3.800 x Rp 300.000,00 = Rp 1.140.000. 000,00 
2. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp 1.140.000. 000,00 
3. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,2% 
4. PBB terutang : 0,2% x Rp 1.140.000.000,00 = Rp 2. 280.000,00