Apa yang diatur dalam NOMOR 5 TAHUN 2015 Nomor nalam Tahun 2015 pada Pasal 5?
Berdasarkan NOMOR 5 TAHUN 2015 Nomor nalam Tahun 2015 tentang , BAB i - n, Pasal 5 menyebutkan bahwa:

(1) Wewenang Pemerintah Daerahdalam sistem penanggulangan bencana meliputi: 
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana sesuai 
dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayah; 
b. menetapkan status keadaan damrat bencana sesuai dengan peraturan 
perandang-undangan. 
5 
c. mengerahkan seluruh potensi sumberdaya yang ada untuk mendukung 
sistem penanggulangan bencana; 
d. menjalin kerjasama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten/kota lain dan/atau pihak-pihak lain guna mendukung sistem 
penan^;ulangEui bencana di daerah; 
e. mengatur dan mengawasi pen^unaan teknologi yang berpotensi sebagai 
sumber ancaman yang berisiko menimbulkan bencana; 
f. mencegah dan mengendalikan pen^unaan dan pemanfaatan sumberdaya 
alam yang melebihi kemampuan alam di daerah; 
g. mm^mg^t seorang komandan penan^man darurat bencana atas usul 
Kepala BPBD; 
h. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa 
uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan bagi 
penanggulangan bencana, termasuk pemberian ijin pengumpulan 
sumbangan di daerah; 
i. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan 
sistem penanggulangan bencana; dan 
j. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya 
perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifon lokal dan kemandirian 
ma^arakat. 
(2) Status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
berdasarkan indikator yang meliputi: 
a. jumlah korban; 
b- kerugian harta benda; 
c. kerusakan sarana dan prasarana; 
d. luasan wilayah yang terkena bencana; dan 
e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. 
Bagian Kedua 
Tan^ungjawab