Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI PATI Nomor 40 Tahun 2022 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI PATI Nomor 40 Tahun 2022 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pati. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelengga ra Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Pati. 
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang 
selanjutnya disebut Dinas Sosial P3AKB adala h 
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Pati. 
5. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Pati. 
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten 
Pati. 
7. Bagian Perekonomian adalah Bagian Pe rekonom ian 
Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. 
8. Bantuan . . . 
- 3 - 
8. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana 
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selan jutnya 
disebut BLT DBHCHT adalah bantuan yang 
diberikan kepada individu/masyarakat yang 
berprofesi sebagai bur uh tani tembakau dan/atau 
buruh pabrik rokok yang bersumber dari Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pati. 
9. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada 
Industri Rokok Legal dan bekerja secara langsung 
pada proses produksi sebagai pelinting, pelabel, 
pengepak, quality control , buruh gudang bahan baku 
dan buruh gudang barang jadi. 
10. Buruh Tani Tembakau adalah pekerja pada pemilik 
lahan/ perkebunan tembakau dan akan 
mendapatkan upah dari pemilik lahan tersebut. 
11. Miskin adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi 
kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, 
sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dengan 
kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan.