Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA Nomor z1 Tahun 2022 Pasal 88?
Dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA Nomor z1 Tahun 2022 tentang POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, BAB XIV - PEN'GELOLAAN BEL.ANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, Pasal 88 mengatur sebagai berikut:

(1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan 
mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. 
(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan 
belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam 
ambang batas RBA dan DPAyang telah ditetapkan secara definitif. 
(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari 
pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, 
huruf b, huruf c, huruf d, dan hibah tidak terikat. 
(4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 
besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui 
anggaran dalam RBA dan DPA. 
(5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan 
Bupati. 
(6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan 
tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.