Menurut PERATURAN BUPATI  MAGELANG Nomor 59 Tahun 2010, apa isi dari Pasal 2?
Pasal Pasal 2 dalam PERATURAN BUPATI  MAGELANG Nomor 59 Tahun 2010 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KAB UPATEN MAGELANG, pada BAB II - KETENTUAN PERIZINAN, menyatakan:

, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala 
BPPT dengan mengis i formulir yang disediakan sebagaimana tercantum dalam 
lampiran I peraturan bupati ini dan dilampiri persyaratan administrasi . 
(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: 
a. fotokopi KTP pemilik / penanggung jawab perusahaan; 
b. fotoko pi Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbentuk badan; 
c. fotok opi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) ; 
d. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); 
e. fotokopi bukti lulus uji berkala kendaraan khusus (tahun terakhir) ; 
f. fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) tenaga operator /pengemudi kendaraan 
bermotor roda 4 (empat) sesuai dengan penggolongannya; 
g. fotokopi Surat Izin Gangguan (HO) garasi kendaraan; 
h. fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL); dan 
i. Surat Rekomendasi dari camat sesuai wilayah operasional penggilingan padi 
keliling . 
(3) Selain harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
untuk memperoleh Izin Usaha Penggilingan Padi Keliling harus memenuhi persyaratan 
teknis meliputi : 
a. motor penggerak kendara an terpisah dengan motor penggerak huller ; 
b. alat pemecah kulit (husker) terpisah dari alat penyosoh (polisher) ; 
c. mesin penggiling padi dilengkapi sistem pembuangan gas buang terdiri dari 
maniffold, peredam suara dan pipa pembuangan, dengan ketentuan sebaga i 
berikut : 
1. terbuat dari bahan logam yang cukup kuat sehingga tidak terjadi kebocoran; 
2. pipa pembuangan tidak menonjol melewati sisi samping / belakang dari badan 
kendaraan khusus. 
d. mesin penggiling padi dilengkapi dengan penampung sekam yang tertutup; 
(4) Contoh bentuk kendaraan khusus penggilingan padi/huller sebagaima na tercantum 
dalam lampiran II P eraturan Bupati ini.