Apa yang diatur dalam PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN , RISET, DAN TEKNOLOGI Nomor LOGI Tahun 2021 pada Pasal 26?
Berdasarkan PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN , RISET, DAN TEKNOLOGI Nomor LOGI Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN, Pasal 26 menyebutkan bahwa:

Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD dan Satuan 
Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan 
yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang tidak 
ditetapkan sebagai penerima dan/atau tidak 
menerima Dana BOP PAUD dan Dana BOP 
Kesetaraan, biaya operasional Satuan Pendidikan 
menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. 
Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD dan Satuan 
Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan 
yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak 
ditetapkan sebagai penerima dan/atau tidak 
menerima Dana BOP PAUD dan Dana BOP 
Kesetaraan, biaya operasional Satuan Pendidikan 
menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara. 
 
Pasal II 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tangga l 
diundangkan . 
 
- 6 - 
 
https://jdih.kemdikbud.go.id/ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 11 Juni 2021 
 
MENTERI PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN , 
RISET, DAN TEKNOLOGI 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
TTD. 
 
NADIEM ANWAR MAKARIM 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 15 Juni 2021 
 
DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
TTD. 
 
WIDODO EKATJAHJANA 
 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 677 
 
Salinan sesuai dengan aslinya, 
Kepala Biro Hukum 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi , 
 
ttd. 
 
Dian Wahyuni 
NIP 196210221988032001