Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 18 Tahun 2021 pada Pasal 7?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PASER Nomor 18 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, BAB III - KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, Pasal 7 menyebutkan bahwa:

(1) Untuk pelaksanaan kepada Bupati dan Wakil Bupat i disediakan biaya 
operasional: 
a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan Rumah 
Tangga Bupati dan Wakil Bupati. 
b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergu nakan untuk 
membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Bupa ti dan Wakil 
Bupati; 
c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-bar ang inventaris 
dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan b arang-barang 
inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupa ti dan Wakil 
Bupati; 
d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk 
pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipe rgunakan oleh 
Bupati dan Wakil Bupati; 
e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk Pemeriksaan 
Kesehatan, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tun jangan cacat dan 
uang duka termasuk medical chek up bagi Bupati dan Wakil Bupati 
beserta anggota keluarga; 
f. biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membia yai perjalanan 
dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wak il Bupati; 
g. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas 
Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya; 
h. Biaya Penunjang Operasional dipergunakan untuk k oordinasi, 
penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengama nan dan 
kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati 
dan Wakil Bupati; dan 
i. besarnya biaya operasioanal sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) 
ditetapkan dalam APBD dengan memperhatikan azas ket erbukaan, 
proporsional, akuntabilitas, effisiensi dan efektiv itas. 
(2) Pertanggungjawaban Penggunaan Biaya Penunjang O perasional Bupati 
dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h 
-6- 
 
 
 dibuktikan dengan laporan penggunaan Biaya Penunjan g Operasional 
Bupati dan Wakil Bupati. 
(3) Besaran Biaya Operasional sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) huruf a, 
b, c, d, e, f, dan huruf g, ditetapkan dengan Keput usan Bupati.