Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 15 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 43 Tahun 2014.
Redaksi dari Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 43 Tahun 2014 tentang , pada BAB IV - ALOKASI PENGGUNAAN BANTUAN, Pasal 15 menjelaskan:

( 1) Bantuan kepada desa-desa mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf g, diberikan kepada desa-desa 
mandiri di wilayah Kabupaten Cirebon yang ditetapkan oleh 
BABV
PENY ALURAN DANPENCAlRAN
Bagian Kesatu
Penyaluran
Pasal17
(1)Kuwu mengajukan permohonan pen yaluran bantuan
kepada Bupati melalui camat ,dengan melampirkan :
a.permohonan pen yaluran;
b. APBDesa ;
c.Keputusarr/penetapan sebagai dasar bagi desa
menerima bantuan;
d. rencana penggunaan dana ;dan
e. kwitansi tanda terima dibuat rangkap 4 (empat)
bermaterai.
(2)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
,camat melakukan verifikasi dan validasi .
(3)Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, camat
menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalu iKepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan
melampirkan permohonan dari kuwu beserta lampirann ya.
(4)KepalaDinas Pemberdayaan Mas yarakat dan Desa membuat
NotaDinas permohonan pen yaluran kepada Bupati dengan
melampirkan:
a. nama Desa calon penerima bantuan ;
b. nomor Rekening KasDesa ;
c. nama PemilikRekening Kas Desa ;dan
d. besaran dana bantuan yang disalurkan
(5)Berdasarkan nota dinas sebagaimana dimaksud pada
,KepalaBKADmenerbitkan Surat Perintah Pencairan
Dana untuk penyaluran kepada Rekening Kas Desa sesuai
daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota
Dinas dari Kepala Dinas Pemberda yaan Mas yarakat dan
Desa.Pasal 16
(1)Bantuan penunjang sarana informasi desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 a yat (2)huruf h ,digunakan untuk
mengembangkan berbagai sarana prasarana informasi bagi
pemerintah desa dalam bentuk media cetak ,elektronik ,
internet, dan sarana informasi lainn ya.
(2)Besaran bantuan penunjang sarana informas idesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati .Kementerian Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal ,dan
Transmigrasi.
(2)Besaran bantuan kepada desa-desa mandiri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.-9-
-9- 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi. 
(2) Besaran bantuan kepada desa-desa mandiri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati.