Apa norma yang terkandung dalam Pasal 7 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013?
Substansi 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka, khususnya , Pasal 7, memuat:

Berdasarkan pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan 
cara mcngalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasw_­ 
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dcngan rumus scbagru 
berikut : 
a. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain selain industri , pertambangan 
minyak bumi dan gas alam : (1) (3) (2) (1) Pasal 5 
Dasar pengenaan Pajak penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. 
Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
sebagai berikut : 
a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, 
Nilai Jual Tenaga Listrik adalh scjumlah tagihan biaya bcban/tctap 
ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam 
rekening listrik; 
b. Dalam hali tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual ·Tenaga Listrik 
dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, 
jangk a waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang b erlaku 
diwil ayah Daerah ; 
c. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri dan belum memiliki KWh 
meter , NJTL dihitung dengan cara mengalikan kapasitas tersedia , jangka 
waktu pemakaian listrik dan tariff tenaga Listrik yang berlaku diwilayah 
Daerah dengan rumus sebagai berikut: 
NJTL = pemakaian listrik Garn nyala) x faktor Daya x Harga satuan ; 
d. Daal hal tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dan belum memilki KWH 
meter, ketentuan minimal jam nyala listrik ditetapkan sebagai berikut : 
1. Penggunaan Utama ditetapkan 240 jam/bulan ; 
2. Penggunaan Cadangan ditetapkan 120 jam/bulan; 
3. Penggunaan Darurat ditctapkan 30 jam/bulan