Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 12 Tahun 2011.
Redaksi dari Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran, pada , Pasal 3 menjelaskan:

BAB II 
PENGELOLAAN ( 1) J enis aset desa terdiri atas : 
a. keka yaan asli desa ; 
b. kekayaan milik desa yang dibeli atau dipero leh atas beban APBDesa ; 
c. keka yaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang 
sejenis ; 
d. keka yaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari 
perjanjian /kontrak dan/ atau diperoleh berdasarkan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undang ; 
e. hasil kerja sama desa ; dan 
f. keka yaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. 
(2) Keka yaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri 
atas: 
a. tanah kas desa ; 
b. pasar desa; 
c. pasar hewan ; 
d. tambatan perahu ; 
e. bangunan desa ; 
f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa ; 
g. pelelangan hasil pertanian ; 
h. hutan milik desa ; 
1. mata air milik desa ; 
j. pemandian umum ; dan 
k. lain-lain keka yaan asli desa . Pasal 2 27. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa inforrnasi terkait dengan 
keadaan objektif aset desa. 
28. Penilaian adalah suatu proses kegiatan peng ukuran yang didasarkan 
pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan 
metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset desa. 
29. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh 
Pem erintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa 
dan/ a tau untuk kepentingan sosial . 
30. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan , pencatatan , 
dan pelaporan hasil pendataan aset desa . 
31. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset desa dalam rangka 
pengamanan dan kepastian status kepemilikan. -5- 
(1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengel ola aset desa sebagaim ana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan 
bertanggungjawab : 
a. meneliti rencana kebutuhan aset desa ; 
b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa ; 
c. mengatur penggunaan , pemanfaatan , penghapusan dan 
pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala 
Desa; 
d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa ; 
dan 
e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset 
desa. Pasal 5 ( 1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa 
berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa yang 
selanjutn ya disebut pengelola aset desa. 
(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), mempun yai wewenang dan 
tanggungjawab : 
a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa ; 
b. menetapkan pembantu pengelola dan Pengurus aset desa ; 
c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset 
desa ; 
d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa; 
e. mengajukan usul pengadaan , pemindahtanganan dan atau 
penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui mus yawarah 
desa ; 
f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa 
sesuai batas kewenangan , dan 
g. men yetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/ atau 
bangunan . 
(3) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf e, berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa , pasar hewan, 
tambatan perahu , bangunan desa , pelelangan ikan, pelelangan hasil 
pertanian , hutan milik desa, mata air milik desa , pemandian umum , dan 
aset lainnya milik desa . 
(4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaan pengelolaan aset 
desa kepada Perangkat Desa . 
(5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari: 
a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan 
b. Unsur Perangkat Desa sebagai pengurus aset desa. 
(6) Pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, 
berasal dari Kepala Urusan . Pasal 4 sampai 6- 
(1) Perencanaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huru f a, 
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Men engah Desa 
(RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun . Bagian Kedua 
Perencanaan