Apa norma yang terkandung dalam Pasal 42 PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 29 Tahun 2019?
Substansi PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 29 Tahun 2019 tentang PEDOMAN TATA CARA, khususnya BAB XI - PEMUTUSAN SURAT PER.IANJIAN DAN, Pasal 42, memuat:

PPKD secara sepihak dapat melakukan pemutusan surat perjanjian
kerja apabila:
a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan
penyedia barang/jasa sudah melampaui 28 (dua puluh delapan)
hari kalender;
b. penyedia barang/jasa lalai/cederai perjanjian dalam
melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan bersama TPK;
dan/atau
c. penyedia barang/jasa terbukti melakukan korupsi, kolusi,
nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
pengadaan barang/jasa yang diputuskan oleh instansi yang
berwenang.(41
(s)
(6)
rl
-38-
(1)Pasal 43
Dalam hal terjadi permasalahan atau perselisihan antara TpK
dan penyedia barang/jasa, maka diselesaikan melalui
musyawaratr untuk mufakat yang dipimpin langsung oleh
Kepala Desa.
Dalam hal musyawaratr sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak mencapai kata mufakat, maka Kepala Desa dapat
meminta bantuan atau fasilitasi Camat dan/atau Perangkat
Daerah teknis.