Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaim ana telah Nomor 8 Tahun 1945.
Redaksi dari Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaim ana telah Nomor 8 Tahun 1945 tentang Pem bentukan Daerah Otonom Kota -Kota Besar dalam, pada BAB 1 - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Pera turan Daerah ini yang dimaks ud dengan : 
I. Kota adalah Kota Sibolga . 
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga . 
3. Pem erintah Daerah adalah Wali Kota dan peran gkat Daerab 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah . 
4. Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah , yang selanjutnya 
disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakil an Rakyat Daerah 
Kota Sibo lga. 
5. Organisasi Perangkat Daerah , yang selanjutnya disingk at 
OPD, adalah perang kat Daerah pada Pemerintah Kota 
Sibol ga. 
6. Dinas adalah perangkat Daerah sebagai unsur pem bantu 
Wali Kota dan DPRD yang melaksanak an tugas pokok dan 
fungsi di bidang kepariwisa taan yang menjadi kewenangan 
Daerah. 
7. Pariwisa ta adalah berbagai macam kegiatan wisa ta dan 
didukung berbagai fasilitas serta layan an yang dised iakan 
oleh masyarakat , pengusaha , Pemerintah , dan Peme rintah 
Daerah . 
8. Kepariwisataan adalab keseluruhan kegiatan yang terkait 
dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta 
mul tidisip lin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap 
orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan 
masyarakat setempat , sesama wisatawan , Pemerintah , 
Pemerintah Daerah , dan pengusa ha. 
9. Daya .... 
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki 
keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa 
keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan 
manusta yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan 
wisatawan. 
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh 
seseorang atau seke lompok orang dengan mengunjungi 
tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan 
pribadi, atau mempe lajari keunikan Daya Tarik Wisata yang 
dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 
12. Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut 
Destinasi Pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada 
dalam satu atau lebib wilayab administratif yang di 
dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, 
fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang 
saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan . 
13. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk 
menciptakan , mengkomunikasikan, menyampaikan produk 
wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk 
mengembang kan Kepariwisataan dan seluruh pemang ku 
kepentingannya. 
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang meny ecliakan barang 
atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 
penyelenggaraan pariwisata. 
15. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usah a Pariwisata yang 
saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau 
jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam 
penyelenggaraan pariwisata. 
16. Kelembagaan Kepari wisataan adal ah kesatuan unsur 
bese rta jaringannya yang dikembangkan secara 
terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemeri.ntah Daerah, 
swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan 
mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan 
guna men ghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan 
di bidang Kepari wisataan . 
17. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu 
Iingkungan yang diperuntukkan bagi masyar akat umum 
dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian. 
18. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara 
khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan 
kemudahan , kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam 
melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata. 
19. Destinasi.... 
19. Destinasi Pariwisata Kola yang selanjutnya disingkat DPK 
adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau 
lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya 
tarik wisata, fasilitas umum , fasilitas pariwisata, 
aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan 
melengkapi terwujudnya kepariwisataan. 
20. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota, yang selanjutnya 
disingkat KPPK, adalah suatu ruang pariwisata yang 
mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan 
dengan komponen Kepariwisataan, serta memiliki karakter 
atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan 
melekat kuat sebagai komponen pencitraan suatu kawasan. 
21. Kawasan Strategis Pariwisata Kota , yang selanjutnya 
disingkat KSPK, adalah kawasan yang memiliki fungsi 
utama panwtsata atau memiliki potensi untuk 
pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh 
penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan 
ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya 
alam, daya dukung lingkun gan hidup, serta pertah anan dan 
keamanan. 
22. Perwilayahan Pembangunan Kota , yang selanjutnya 
disingkat PPK, adalah hasil perwilayahan pembangunan 
Kepariwisataan yang diwujud kan dalam bentuk DPK, KPPK, 
dan KSPK. 
23. Rencana lnduk Pembang unan Kepariwisataan Kota , yang 
selanju tnya disebut RIPPAR-KOTA , adalah dokum en 
perencanaan pembangunan Kepariwisataan di Kota Sibolga 
dalam kurun waktu sejak Tahun 2020 sampai dengan 
Tahun 2025. 
24. Pem berd ayaan Masyarak at adalah upaya untuk 
meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran 
masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam 
memajukan kualitas hidup , kemandirian, dan kesejahte raan 
melalui kegiatan Kepariwisataan.