Bagaimana redaksi normatif Pasal 28 dalam PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Nomor 15 Tahun 2003?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Nomor 15 Tahun 2003 tentang RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM, BAB VI - PENYIDIKAN, Pasal 28 berbunyi:

(1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan 
atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga 
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah 
Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang -undangan yang 
berlaku. 
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud 
pada Ayat (1) pasal ini, berwenang : 
a. Meneri ma laporan atau pengaduan dari 
seseorang tentang adanya tindak pidana; 
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan 
pemeriksaan; 
c. Menyuruh b erhenti seorang tersangka dan 
 
memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 
d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat; 
e. Mengambil sidik jari clan memotret seseorang; 
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
g. Menda tangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan 
perkara; 
 
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dad penyidik 
umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan 
tindak pidana cl an selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut 
kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. 
i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana 
menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.