Menurut PERATURAN Nomor 7 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN Nomor 7 Tahun 2021 tentang , pada , menyatakan:

Dalam
Peraturan
Walikota
ini
yang
dimaksud
dengan:
1.
Daerah
adalah
Kota
Lhokseumawe.
Pemerintah
Daerah
Kota
yang
selanjutnya
disebut
Pemerintah
Kota
adalah
unsur
penyelenggara
Pemerintah
Daerah
Kota
Lhokseumawe
yang
terdiri
atas
Walikota
Lhokseumawe
dan
Perangkat
Daerah
Kota
Lhokseumawe.
Pemerintah
an
Kota
adalah
penyelenggaraan
urusan
pemerintah
yang
dilaksanakan
oleh
Pemerintah
Kota
Lhokseumawe
dan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Kota
Lhoksuemawe
sesuai
dengan
fungsi
dan
kewenangan
masing-
masing.
Walikota
adalah
Walikota
Lhokseumawe.
Wakil
Walikota
adalah
Wakil
Walikota
Lhokseumawe.
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Kota
Lhokseumawe
yang
selanjutnya
disebut
DPRK
adalah
unsur
penyelenggara
Pemerintah
Kota
Lhokseumawe
yang
anggota
dipilih
melalui
pemilihan
umum.
Pimpinan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Kota
yang
selanjutnya
disebut
Pimpinan
DPRK
adalah
Ketua
dan
Wakil
Ketua
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Kota
Lhokseumawe.
Anggota
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Kota
yang
selanjutnya
disebut
Anggota
DPRK
adalah
Anggota
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Kota
Lhokseumawe.
Sekretaris
Daerah
yang
selanjutnya
disebut
Sekda
adalah
Sekretaris
Daerah
Kota
Lhokseumawe.
10.
Sekretariat
Daerah
yang
selanjutnya
disebut
Setda
adalah
Sekretriat
Daerah
Kota
Lhokseumawe.
1
1
.
Asisten
adalah
Asisten
Sekretaris
Daerah
pada
Sekretariat
Daerah
Kota
Lhokseumawe.
12.
Sekretaris
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
yang
selanjutnya
disebut
Sekwan
adalah
Sekretaris
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Kota
Lhokseumawe.
13.
Sekretariat
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Derah
yang
selanjutnya
disebut
Setwan
adalah
Sekretariat
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Kota
Lhokseumawe.
14.
Pejabat
terdiri
dari:
Pejabat
Negara
adalah
Walikota
Lhokseumawe
dan
Wakil
Walikota
Lhokseumawe;
Pejabat
Daerah
adalah
Pimpinan
dan
Anggota
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Kota
Lhokseumawe;
Pejabat
Pemerintahan
adalah
Pejabat
yang
menduduki
jabatan
struktural
dilingkungan
Pemerintah
Kota
Lhokseumawe;
dan
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PARAF
KOORDINASI
PEMRAKARSA
BAGIAN
HUKUM
--be
/-3-
Pejabat
Daerah
lainnya
adalah
Ketua
dan
Anggota
Lembaga
Keistimewaan
dan
Direktur
Badan
Usaha
Milik
Daerah
di
Lingkungan
Pemerintah
Kota
Lhokseumawe.
15.
Pegawai
Negeri
Sipil
yang
selanjutnya
disingkat
PNS
adalah
warga
negara
Indonesia
yang
memenuhi
syarat
tertentu,
diangkat
sebagai
Pegawai
ASN
secara
tetap
oleh
pejabat
pembina
kepegawaian
untuk
menduduki
jabatan
pemerintahan.
16.
Pegawai
Tidak
Tetap
yang
selanjutnya
disingkat
PTT
adalah
Pegawai
Tidak
Tetap
dilingkungan
Pemerintah
Kota
Lhokseumawe
yang
diangkat
untuk
jangka
waktu
tertentu
guna
melaksanakan
tugas
sesuai
kebutuhan.
17.
Pegawai
BUMD
adalah
Pegawai
dilingkungan
Badan
Usaha
Milik
Daerah
Kota
Lhokseumawe.
18.
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
yang
selanjutnya
disingkat
SKPD
adalah
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
di
Lingkungan
Pemerintah
Kota
Lhokseumawe
yang
terdiri
dari
Sekretariat
Daerah/
Setwan/Dinas/
Lembaga
Teknis
Daerah
/
Kecamatan
/
Sekretariat
Lemabaga
Keistimewaan
Daerah.
19.
Badan
Usaha
Milik
Daerah
yang
selanjutnya
disingkat
BUMD
adalah
Badan
Usaha
Milik
Daerah
di
Lingkungan
Pemerintah
Kota
Lhokseumawe.
20.
Kepala
Badan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
yang
selanjutnya
disingkat
BPKD
adalah
Kepala
Badan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Kota
Lhokseumawe.
21.Kuasa
Pengguna
Anggaran
yang
selanjutnya
disingkat
KPA
adalah
Pejabat
yang
diberi
kuasa
untuk
melaksanakan
seluruh
atau
sebagian
kewenangan
pengguna
anggaran
dalam
melaksanakan
sebagian
tugas
dan
fungsi
SKPD.
22.
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Kota
yang
selanjutnya
disingkat
APBK
adalah
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Kota
Lhokseumawe.
23.
Perjalanan
Dinas
adalah
Perjalanan
Dinas
dari
tempat
kedudukan
ke
tempat
tujuan
dalam
rangka
melaksanakan
tugas-tugas
dan
kegiatan
baik
ke
dalam
maupun
ke
luar
daerah
atas
perintah
pejabat
yang
berwewenang
dengan
akuntabilitas
penggunanan
dana
peijalanan
dinas
melalui
penerapan
pembayaran
tiket
pesawat
(termasuk
boarding
pass
dan
airport
tax),
bis
dan
taksi
(dari
provinsi
ke
kabupaten
kota),
biaya
penginapan
seuai
biaya
riil
[at
cost}.
24.
Lumpsum
adalah
suatu
jumlah
uang
yang
telah
dihitung
terlebih
dahulu
[pre-calculated
amount}
dan
dibayarkan
sekaligus.
25.
Biaya
Riil
adalah
biaya
yang
dikeluarkan
sesuai
dengan
bukti
pengeluaran
yang
sah.
26.
Perhitungan
Rampung
adalah
perhitungan
biaya
perjalanan
yang
dihitung
sesuai
kebutuhan
riil
berdasarkan
ketentuan
yang
berlaku.
27.
Pejabat
yang
berwewenang
adalah
Pejabat
yang
mempunyai
kewenangan
menugaskan
dan
memberikan
perintah
peijalanan
dinas.
28.
Surat
Tugas
yang
selajutnya
disingkat
ST
adalah
Surat
Tugas
yang
dikeluarkan
dan
ditandatangani
oleh
Pejabat
yang
berwenang.
PARAF
KOORDINASI
PEMRAKARSA
BAGIAN
HUKUM
s
/f
-4-
29.
Surat
Perjalanan
Dinas
yang
selanjutnya
disingkat
SPD
adalah
dokumen
yang
diterbitkan
oleh
Pejabat
yang
berwenang
dalam
rangka
pelaksanaan
peijalanan
dinas
bagi
Pejabat,
Pegawai
Negeri
Sipil,
Pegawai
Tidak
Tetap
dan
pihak
lainnya.
30.
Tempat
kedudukan
adalah
tempat/kota/kantor.
31.Tempat
tujuan
adalah
tempat/kota
yang
menjadi
tujuan
perjalanan
dinas.
32.
Detasering
adalah
penugasan
sementara
waktu.
33.
Klasifikasi
adalah
tingkatan
perjalanan
dinas.
PARAF
KOORDINASI
PEMRAKARSA
\
BAGI
AN
HUKUN
I
,
sx