Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 23 PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 94 Tahun 2020.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 94 Tahun 2020 tentang POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI, pada BAB V - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 23 menjelaskan:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng undangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Balangan. 
 
Ditetapkan di Paringin 
pada tangg al 30 September 2021 
 
BUPATI BALANGAN, 
 
 
 ttd 
 
 
H. ABDUL HADI 
 
 
Diundangkan di Paringin 
pada tanggal 30 September 2021 
 
PLH. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BALANGAN , 
 
 ttd 
 
 
 
H. YULIANSYAH 
 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 NOMOR 94 
Salinan sesuai dengan aslinya 
 
KABAG. HUKUM SETDA 
KABUPATEN BALANGAN 
 
 
 
 
 
MUHAMMAD ROJI , SH 
NIP. 19 830710 201001 1 020 
 
LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI BALANGAN 
NOMOR 94 TAHUN 2021 
TENTANG 
POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI 
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
 
POLA HUBUNGAN KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan BUPATI BALANGAN, 
Kab/Kota 
 Garis Komando 
 Garis Koordinasi ttd 
 Garis Pertanggugjawaban 
 
 H. ABDUL HADI 
 
 
 
BUPATI 
WAKIL BUPATI 
DPRD 
 
STAF AHLI SEKRETARIAT 
DAERAH 
INSPEKTORAT 
DAERAH BAPPEDA 
LITBANG 
LEMBAGA 
LAIN DINAS 
DAERAH LTD 
(BADAN DAN 
RSD) SEKRETARIAT 
DPRD 
KECAMATAN 
KELURAHAN 
 
LAMPIRAN I I 
PERATURAN BUPATI BALANGAN 
NOMOR 94 TAHUN 2021 
TENTANG 
POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI 
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
 
JALUR KOORDINASI ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BUPATI 
WAKIL BUPATI 
SEKRETARIS 
DAERAH STAF 
 AHLI 
ASISTEN PEMERINTAHAN 
DAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT ASISTEN 
PEREKONOMIAN DAN 
PEMBANGUNAN ASISTEN 
ADMINISTRASI 
UMUM 
1. BAGIAN PEMERINTAHAN 
2. BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 
3. BAGIAN HUKUM 
DINAS DAERAH 
1. DINAS PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN 
2. DINAS KESEHATAN, 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 
KELUARGA BERENCANA 
3. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
4. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 
ANAK SERTA PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 
5. DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL 
 1. BAGIAN PE REKONOMIAN DAN 
SUMBER DAYA ALAM 
2. BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN 
3. BAGIAN PENGADAAN BARANG 
DAN JASA 1. BAGIAN UMUM 
2. BAGIAN ORGANISASI 
3. BAGIAN PROTOKOL DAN 
KOMUNIKASI PIMPINAN 
SEKRETARIAT DPRD 
 
BADAN DAERAH 
1. BADAN KESATUAN BANGSA DAN 
POLITIK 
2. BADAN PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH 
 
RUMAH SAKIT DAERAH 
 
KECAMATAN 
 
 INSTANSI VERTIKAL 
 DINAS DAERAH 
1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN 
RAKYAT DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN 
2. DINAS PERTANAHAN DAN 
LINGKUNGAN HIDUP 
3. DINAS PERHUBUNGAN 
4. DINAS KOPERASI USAHA KECIL 
DAN MENENGAH, 
PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN 
5. DINAS PENANAMAN MODAL, 
PELAYANAN TERPADU SATU 
PINTU, TRANSMIGRASI DAN 
TENAGA KERJA 
6. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA 
DAN PARIWISATA 
7. DINAS KETAHANAN PANGAN , 
PERTANIAN DAN PERIKANAN 
 
 BUMD 
 
 INSTANSI VERTIKAL 
 DINAS DAERAH 
1. DINAS KOMUNIKASI , 
INFORMATIKA , STATISTIK DAN 
PERSANDIAN 
2. DINAS PERPUSTAKAAN DAN 
KEARSIPAN 
BADAN DAERAH 
1. BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH, 
PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 
2. BADAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN 
ASET DAERAH 
3. BADAN KEPEGAWAIAN DAN 
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 
MANUSIA 
 
 INSTANSI VERTIKAL 
 
BUPATI BALANGAN, 
 
 
 
 ttd 
 
 
ABDUL HADI 
 INSPEKTORAT DAERAH