Apa saja yang diatur dalam Pasal 19 NOMOR 36 TAH UN 2022 Nomor 50 Tahun 2018?
Ketentuan dalam NOMOR 36 TAH UN 2022 Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penyederhanaan Struktur Or ganis asi pada Instans i, Pasal 19 menetapkan:

( 1) Sub Bidang Monitori ng dan Evaluasi Anggaran Daerah sebagaim ana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempun yai tugas melakukan 
penyiapan pemantauan fisik atas penggunaan anggaran dan pelaksana an 
evaluasi atas realisasi anggaran selanjutnya . 
(2) Sub Bidang Bina Sumb er Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi (IPTEK) Pengelolaan Anggaran Daerah se bagaiman a 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempun yai tugas melakukan 
pembinaan aparatur dan penguasaan iptek atas serapan anggaran serta 
penyiapan solusi berkenaan dengan penyalahgun aan, kesalahan 
pemanfaatan angg aran yang akan dan telah terjadi. Pasal 18 (1) Bidan g Anggaran, terdiri atas: 
a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Anggaran Daerah; 
b. Sub Bidang Bina Sumber Daya Manus ia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi (IPTEK) Pengelolaan Anggaran Daerah; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungs ional; 
(2) Sub Bidang sebagaimana dimak sud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 
Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawa b kepada Kepala 
Bidan g Anggar an. Pasal 17 sampai 11- 
(1) Sub Bidang Kas Daerah sebagai man a dimak sud Pasal 21 ayat (1) huruf a, 
mempun yai tugas melakukan kegiatan p enatausah aan dana tran sfer dan 
kas daerah berdasarkan mekani sme peraturan yang berlaku . 
(2) Sub Bidang Verifik asi Admini strasi Keuangan Daerah sebagaiman a 
dimaks ud Pasal 21 ayat (1) huru f b, mempun yai tugas melakukan 
rekonsiliasi data terhadap surat pertanggungjaw aban Satuan Kerja 
Perang kat Daerah (SKPD ). Pasal 22 (1) Bidang Perbendahara an, terdiri atas: 
a. Sub Bida ng Kas Daerah; 
b. Sub Bidan g Verifikasi Admini strasi Keuangan Daerah; dan 
c. Kelompok Jabatan Fung sional. 
(2) Sub Bidang sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala 
Sub Bidan g yang berada dibawah dan b ertanggun g jawab kepada Kepala 
Bidang Perbendahar aan. Pasal 21 a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Perbendaharaan 
berdasar kan pe rencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai 
pedoman pe laksanaan tugas; 
b. pembin aan dan bimbingan pelaksan aan tugas pada bawah an; 
c. perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran k as; 
d. pelaksan aan pembukuan dan administr asi p enerimaan dan pengeluaran 
daerah yang berupa kas dan setara kas; 
e. pelaksanaan dan pengendali an penenmaan, penyunp anan dan 
pembayaran atas beban rekening kas umum d aerah; 
f. pengelolaan utang dan piutang daerah; 
g. penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administr asi keuangan yang 
berkaitan dengan p enerimaan dan pengeluaran kas; dan 
h. pelaksan aan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. - 12 - 
(1) Bidang Akun tansi , terdiri atas: 
a. Sub Bidang Pembuku an dan Pelaporan Penerimaan Daerah; 
b. Sub Bidang Pembuku an dan Pelaporan Pengeluaran Daerah; dan 
c. Kelompok Jabatan Fung sional. 
(2) Sub Bidang sebagaimana dimak sud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepa la 
Sub Bidang yang berada dibawah dan bertan ggungjawa b kepada Kepala 
Bidan g Akuntans i. Pasal 25 Dalam melaks anak an tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang 
Akun tans i menyelenggarakan fungsi: 
a. perencanaan operas ional program kegiatan Bidang Akuntans i berdasarkan 
perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digun akan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 
b. pembin aan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan ; 
c. perumu san pros edur penata usah aan keuangan daerah; 
d. penyusunan kebijakan akun tansi dan pedoman teknis penatausahaan ; 
e. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan 
pertanggu ngjawaban pelaksanaan APBD ; 
f. pelaksana an pembin aan teknis penatausahaan , pertanggungj awaban dan 
laporan keuangan daerah; dan 
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesu ai dengan tugas dan 
fungsin ya. Pasal 24 (1) Bidang Akuntan si mem pun yai tugas melaksanakan kegiatan verifikasi 
faktu al akuntans i sebagai bentuk pertanggungj awa ban penerimaan dan 
pengel uaran kas daerah serta sum ber lainnya yang diatur dalam Standar 
Akun tansi Pemerintah (SAP). 
(2) Bidang Akun tansi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggu ng jawab kepada Kepala Badan. Bagian Kelima 
Bidang Akun tansi