Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor t Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor t Tahun 2021 tentang TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan: 
1.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan 
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan apresiasi masyarakat 
dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
3.Daerah adalah Kabupaten Bungo. 
4.Kepala daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah 
Bupati Bungo. 
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalani 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 
6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun, yang 
selanjutnya disingkat DPMD adalah perangkat Daerah yang 
membidangi Pemerintahan Dusun dan Pemberdayaan 
Masyarakat Dusun. 
7.Kepala DPMD yang selanjutnya disingkat Kadis PMD adalah 
Kepala perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan 
Dusun dan Pemberdayaan Masyarakat Dusun. 
8.Desa yang selanjutnya disebut Dusun adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
9.Rio adalah kepala pemerintahan Dusun yang dipilih oleh 
masyarakat Dusun secara langsung. 
10.Perangkat Dusun adalah unsur pembantu Rio yang terdiri 
dan sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan 
11.Pemerintah Dusun adalah Rio dan perangkat Dusun 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Dusun. 
12.Badan Permusyawaratan Dusun yang selanjutnya disingkat 
BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan 
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Dusun 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Dusun. 
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bungo. 
14. Alokasi ... 4 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
-.4- 
14.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana 
Dusun, selanjutnya disingkat ADD, adalah alokasi dana ke 
Dusun dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang 
diterima oleh Daerah sebesar paling sedikit 10% setelah 
dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). 
15.Pendapatan Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat PBH, 
adalah alokasi dana ke Dusun dengan perhitungan dan 
pendapatan pajak clan retribusi yang diterima oleh Daerah 
sebesar paling sedikit 10%.