Apa substansi hukum dari Pasal 59 Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945?
Materi muatan Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pemb entukan, khususnya BAB III - TUJUAN PENATAAN WP - 9, Pasal 59, adalah:

Aturan dasar Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat 
(4) huruf d, meliputi : 
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan , meliputi: 
1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana 
tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada 
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 
2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku 
untuk: 
a) T 1 beru pa aktivitas perparkiran di badan jalan ( on street parking) , aktivitas 
perparkiran di luar badan jalan (off street parking) , kedai makanan , 
penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap , aktivitas kebersihan , 
aktivitas hiburan , kesenian dan kreativitas , dan usaha arena permainan ; 
b) T2 berupa aktivitas perparkiran di luar badan jalan (off street parking) ; dan 
c) T3 berupa konstruksi bangunan sipil elektrikal , konstruksi sentral 
telekomunikas i, pembuatan /pengeboran sumur air tanah , konstru ksi 
jaringan irigasi , komunikasi dan limbah lainn ya, pengerjaan pemasangan 
kaca dan aluminium , pengerjaan lantai , dinding , peralatan saniter dan plafon , 
aktivitas penunjang angkutan darat lainnya, dan daya tarik wisata alam 
lainn ya. 
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan 
sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan 
pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : apartemen dan kondominium; dan 
b) T3 berupa konstruksi bangunan sipil jalan , konstruksi jaringan irigasi dan 
drainase, konstruksi bangunan sipil elektrikal, instalasi listrik , instalasi 
elektronika , dan penyelesaian konstruksi bangunan lainn ya. 
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk: 
a) B2 berupa konstruksi jaringan irigasi dan drainase . 
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbol ehkan 
sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan 
pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 
1. KDB maksimum 50% (lima puluh persen) ; 
2. KLB maksimum 2 (dua) ; dan 
3. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) . 
c. ketentuan tata bangunan pada sebagai berikut : 
1. TB maksimal 10 ( sepuluh) meter; 
2. GSB minimal berlaku dengan klasifikasi sebaga i berikut: 
a) jalan arteri 8 (delapan) meter; 
b) jalan kolektor 6 (enam) meter; 
c) jalan lokal 4 (empat) meter ; dan 
d) jalan lingkungan 2 (dua) meter . 
3. JBB minimum 5 (lima) meter ; dan 
4. JBS minimum 5 (lima) meter . 
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut: 
1. tempat ibadah ; 
2. jalur pejalan kaki; 
3. RTH/j alur hijau ; 
4. KAMERA PEMANTAU ; 
5. jaringan air minum ; 
6. drainase ; 
7. sanitasi ; 
8. lampu penerangan ; dan 
9. hidran pemadam api. - 35 -