Apa bunyi lengkap Pasal 8 dalam PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN , RISET, DAN TEKNOLOGI Nomor LOGI Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN , RISET, DAN TEKNOLOGI Nomor LOGI Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERA TURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, pada , Pasal 8 dinyatakan:

(1) Penetapan Daerah Khusus dengan kondisi 
kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf b dilakukan berdasarkan: 
a. status bencana a lam, bencana sosial, atau 
keadaan darurat lainnya y ang ditetapkan oleh 
Pemerintah dan/atau Pem erintah Daerah 
sesuai dengan kewenangan; da n 
b. pertimbangan lain dalam proses 
penyelenggaraan pendidikan . 
(2) Pertimbangan lain dalam proses penyelenggaraan 
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b paling s edikit meliputi : 
a. hilangnya fasilitas sarana pelayanan umum 
berupa fasilitas pendidikan , fasilitas kesehatan, 
fasilitas listrik, fasilitas informasi dan 
komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau 
b. minimnya fasilitas perlindungan keama nan, 
baik fisik maupun nonfisik. 
- 4 - 
 
https://jdih.kemdikbud.go.id/ (3) Daera h Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 
 
2. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercant um 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisah kan dari Peraturan Menteri ini. 
 
Pasal II 
Peraturan Menteri ini mul ai berlaku pada tanggal 
diundangkan . 
 
- 5 - 
 
https://jdih.kemdikbud.go.id/ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indone sia. 
 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tangg al 25 Mei 2021 
 
MENTERI PENDIDIKA N, KEBUDAYAAN , 
RISET, DAN TEKNOLOGI 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
TTD. 
 
NADIEM ANWAR MAKARIM 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 31 Mei 2021 
 
DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN 
KEMENTERIA N HUKUM DAN HAK ASASI MAN USIA 
REPUB LIK INDONESIA, 
 
TTD. 
 
WIDODO EKA TJAHJANA 
 
 
BERITA NE GARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 579 
 
Salinan sesuai dengan aslinya, 
Kepala Biro Hukum 
Kementerian Pendidikan , Kebudayaan, Riset , dan Teknologi 
 
ttd. 
 
Dian Wahyuni 
NIP 196210221988032001 
 https://jdih.kemdikbud.go.id/ SALINAN 
LAMPIRAN 
PERA TURAN MENTERI PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN , 
RISET, DAN TEKNOLOGI 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 14 TAHUN 2021 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERA TURAN MENTERI PENDIDIKAN 
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG 
PEDOMAN PENETAPAN DAERAH KHUSUS DALAM 
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL 
 
METODE PENGHITUNGAN INDEKS WILAYAH 
 
A. Rincian kriteria , indikator, dan sub -indikator yang digunakan dalam 
penetapan Daerah Khusus sebagai berikut. 
Tabel 1. 
No. Kriteria Indikator Sub-Indikator 
 (a) (b) (c) 
1 Keterjangkauan 
Wilayah Variasi moda 
transportasi Moda transportasi 
Aksesibilitas moda darat 
Keterpencilan 
daerah Jarak ke Pusat Daerah 
Waktu tempuh 
Biaya perjalanan 
2 Keberadaan 
Fasilitas Fasilitas listrik Tersedia sumber listrik 
Tersedia listrik PLN 
Fasilitas 
komunikasi Kekuatan sinyal 
Jenis sinyal 
3 Ketahanan 
Ekonomi Ekonomi Desa Keragaman Produksi 
Masyarakat Desa 
Tersedianya Pusat Pelayanan 
Perdagangan 
Akses Distribusi/Logistik 
Akses Ke Lembaga Keuangan 
dan Perkreditan 
Lembaga Ekonomi 
- 2 - 
 https://jdih.kemdikbud.go.id/ No. Kriteria Indikator Sub-Indikator 
 (a) (b) (c) 
Keterbukaan Wilayah 
4 Ketahanan 
Sosial Kesehatan Pelayanan Kesehatan 
Keberadaan Masyarakat 
Untuk Kesehatan 
Jaminan kesehatan 
Pendidikan Akses Pendidikan Dasar dan 
Menengah 
Akses Pendidikan Non 
Formal 
Akses ke Pengetahuan 
Modal Sosial Memiliki Solidaritas Sosial 
Memiliki Toleransi 
Rasa Aman Penduduk 
Kesejahteraan So sial 
Pemukiman Akses ke Air Bersih dan Air 
Minum Layak 
Akses ke Sanitasi 
Akses ke Listrik 
Akses Informasi dan 
Komunikasi 
5 Ketahanan 
Lingkungan Ekologi Kualitas Lingkungan 
Potensi Rawan Bencana dan 
Tanggap Bencana 
 
B. Data yang digunakan dalam penetapan Daerah Khusus sebagai berikut . 
1. Data Utama 
Data utama yang digunakan untuk penghitungan indeks komposit 
penetapan Daerah Khusus bersumber dari data potensi desa yang 
ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang data statistik . 
2. Data P endukung 
a. Data daerah terpe ncil atau terbelakang bersumber dari : 
- 3 - 
 https://jdih.kemdikbud.go.id/ 1) data potensi desa yang ditetapkan oleh badan yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang data 
statistik ; dan/atau 
2) data ketertinggalan atau keterpencilan desa dari 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang desa. 
b. Data daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil bersumber 
dari data komunitas adat terpencil yang ditetapkan oleh 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang sosial. 
c. Data daerah yang berbatasan dengan negara lain bersumber dari 
data desa yang berada di kecamatan perbatasan negara yang 
ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pengelolaan perbatasan . 
d. Data daerah pulau kecil dan terluar bersumber dari data desa 
yang berada pada pulau -pulau kecil terluar yang ditetapkan oleh 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang perikanan dan kelautan. 
 
C. Penghitungan pembobotan kondisi geografis dan pembobotan sub-indikator 
dalam penetapan Daerah Khusus dilakukan dengan ketentuan sebagai 
berikut. 
1. Penghitungan pembobotan Tipe Kondisi Geografis sebagai berikut: 
a. untuk mendapatkan perhitungan yang obyektif, daerah di 
kategorikan sesuai tipe daerah berdasarkan kondisi geografis 
yang kemudian diberi pembobotan ; 
b. tipe daerah berdasarkan kondisi geografis sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a terbagi atas 4 (empat) kategori sebagai berikut: 
1) daerah terpencil atau terbelakang; 
2) daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil; 
3) daerah perbatasan dengan negara lain; dan 
4) daerah pulau terkecil dan terluar. 
c. pembobotan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan 
dengan mengurutkan indeks dari tipe daerah berdasarkan 
kondisi geografis sebagaimana dimaksud dalam huruf b 
berdasarkan nilai rata -rata ( mean ) dan standar deviasi distribusi 
data; dan 
- 4 - 
 https://jdih.kemdikbud.go.id/ d. penetapan pembobot an sebagaimana dimaksud dalam huruf c 
dilakukan berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh ahli 
statistik . 
2. Penghitungan pembobotan masing -masing sub -indikator sebagai 
berikut : 
a. setiap sub -indikator dilakukan standar disasi dan diberikan 
pembobotan penghitungan indeks untuk mendapatkan 
perhitungan yang obyektif ; dan 
b. penetapan pembobotan dilakukan berdasarkan perhitungan 
simulasi yang dilakukan oleh ahli statistik . 
 
D. Interpretasi Indek s Penetapan Daerah Khusus sebagai berikut. 
1. Hasil penghitungan menghasilkan nilai indeks yang besar annya 
antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). 
2. Daerah yang mempunyai nilai indeks mendekati 0 (nol) dianggap 
sebagai Daerah Khusus dengan kondisi geografis . 
3. Daerah yang mempunyai indeks mendekati satu dianggap sebagai 
daerah yang tidak mempunyai tantangan ketertinggalan atau 
keterpencilan. 
4. Penetapan Daerah Kh usus sesuai dengan angka indeks. 
 
 
MENTERI PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN , 
RISET, DAN TEKNOLOGI 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
TTD. 
 
NADIEM ANWAR MAKARIM 
Salinan sesuai dengan aslinya, 
Kepala Biro Hukum 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
 
ttd. 
 
Dian Wahyuni 
NIP 196210221988032001