Apa norma yang terkandung dalam Pasal 14 PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 64 Tahun 2022?
Substansi PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 64 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 165 TAHUN 2021, khususnya , Pasal 14, memuat:

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat ( 1) huruf a semula 
Rpl.581.138.997.214,00 (satu triliun lima ratus 
delapan puluh satu milyar seratus tiga puluh delapan 
juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua 
ratus empat belas rupiah) bertambah sejumlah 
Rp25.630.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus 
tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi 
Rp 1.581.164.627 .214,00 (satu triliun lima ratus 
delapan puluh satu milyar seratus enam puluh empat 
juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus 
empat belas rupiah), yang terdiri atas: 
a. belanja gaji dan tunjangan ASN; 
b. belanja tambahan penghasilan ASN; 
c. tambahan penghasilan berdasarkan 
pertimbangan objektif lainnya ASN; 
d. belanja gaji dan tunjangan DPRD; 
e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil 
Kepala Daerah; 
f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta 
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; 
g. belanja pegawai BOS; dan 
h. belanja pegawai BLUD . 
(2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a berkurang dengan 
rincian se bagai beriku t: 
a. semula Rp882.660.080.405,00 
b. berkurang (Rp5.774.222.000,00) 
Jumlah belanja gaji Rp876.885.858.405,00 
dan tunjangan ASN setelah perubahan 
(3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan 
rincian sebagai berikut: 
a. semula Rp31 l.207.218.000,00 
b. bertambah Rp5.744.222.000,00 
Jumlah tambahan Rp316. 981.440.000,00 
penghasilan ASN setelah perubahan 
- 12­ 
(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan 
Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada 
huruf c bertambah dengan rincian sebagai 
berikut: 
a. semula Rp346.316. 788.287,00 
b. bertambah Rp25.630.000,00 
Jumlah belanja Rp346.342.418.287,00 
tambahan penghasilan berdasarkan 
pertimbangan objektif lainnya ASN 
setelah perubahan 
(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 
Rp38.814.917.400,00 (tiga puluh delapan milyar 
delapan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh 
belas ribu empat ratus rupiah). 
(6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil 
Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e direncanakan sebesar Rp772.073.122,00 
(tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh tiga 
ribu seratus dua puluh dua rupiah). 
(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta 
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 
Rp 1.234.120.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh 
em pat juta seratus dua puluh ribu rupiah). 
(8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada 
huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol 
rupiah). 
(9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada 
huruf h direncanakan sebesar 
Rp133.800.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta 
delapan ratus ribu rupiah). 
8. ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) ayat (11) dan 
diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai 
berikut: