Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 07 Tahun 2010?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 07 Tahun 2010 tentang LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO, pada BAB  I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten P urbalingga. 
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingg a. 
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten P urbalingga yang 
selanjutnya disingkat LPPL Radio Kabupaten Purbalin gga adalah Lembaga 
Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah 
Kabupaten Purbalingga, yang bertugas menyelenggarak an kegiatan penyiaran 
radio, bersifat independen, netral, tidak komersial , dan berfungsi memberikan 
layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan 
Radio Republik Indonesia (RRI). 
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPPL Radio Kabupaten 
Purbalingga yaitu Organ Lembaga Penyiaran Publik ya ng berfungsi mewakili 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 93 masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang 
menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran 
publik . 
7. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi LPPL Radio Ka bupaten Purbalingga 
yaitu unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan 
bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik. 
8. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam b entuk suara, gambar atau 
suara dan gambar atau yang berbentuk grafis karakte r baik yang bersifat 
interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima 
siaran. 
9. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar 
dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan 
mengggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara , kabel dan/atau media 
lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan be rsamaan oleh masyarakat 
dengan perangkat penerima siaran. 
10. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa d engar yang menyalurkan 
gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umu m dan terbuka berupa 
program yang teratur dan berkesinambungan. 
11. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian 
program acara siaran yang ditujukan kepada khalaya k dan wilayah di daerah 
dengan menggunakan spektrum frekuensi radio. 
12. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibay arkan masyarakat kepada 
Negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran 
publik yang akan dipertanggungjawabkan secara perio dik kepada masyarakat. 
13. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah 
Kabupaten/Kota sesuai wilayah layanan siaran. 
14. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersi fat komersial dan layanan 
masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gag asan yang dapat 
dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbala n kepada lembaga 
penyiaran yang bersangkutan. 
15. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersia l yang disiarkan melalui siaran 
radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau 
mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasa ran untuk 
mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan. 
16. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran i klan nonkomersial yang 
disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan mem perkenalkan, 
memasyarakatkan dan/atau mempromosikan gagasan, cit a-cita, anjuran dan/ 
atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk me mpengaruhi khalayak 
agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut. 
17. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elekt omagnetik yang 
dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa 
tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah pub lik dan sumber daya 
alam terbatas. 
18. Sistem penyiaran Nasional adalah tatanan penyel enggaraan penyiaran 
nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku 
menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi dan arah pe nyiaran nasional sebagai 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 94 upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana ter cantum dalam 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik I ndonesia Tahun 
1945. 
19. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutn ya disebut KPIP adalah 
lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud 
peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang t ugas dan wewenangnya 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tent ang Penyiaran. 
20. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjut nya disebut KPID adalah 
lembaga negara yang bersifat independen, yang ada d i Jawa Tengah, sebagai 
wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, y ang tugas dan 
wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tah un 2002 tentang 
Penyiaran. 
21. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi 
lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan da n mengawasi sistem 
penyiaran nasional di Indonesia. 
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sel anjutnya disebut APBD 
adalah APBD Kabupaten Purbalingga.