Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2010 pada Pasal 184?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2010 tentang LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN, Pasal 184 menyebutkan bahwa:

Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2009;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan 
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di 
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36 );
14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
;
20.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
;
26.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2009
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2009 Nomor 10);
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG 
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG 
TAHUN ANGGARAN 2009