Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 Nomor 2 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran, pada , Pasal 1 dinyatakan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERUBAHAN ANGGARA N PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 Men etapkan MEMUTUSKAN : 20. Perat uran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapakali terakhir dengan Peratu.ran 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 
tentang Perubahan Ketigaa Atas Peratu.ran Menteri 
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentan g 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah ; 
21. Peraturan Menteri Dalam Nege ri Nomo r 52 Tahun 
2012 ten tang Pedoman Pengelolaan Investasi 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indon esia Tahun 2012 Nomor 754); 
22. Peraturan Ment eri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pem bentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nom or 80 Tahun 2015 tentan g 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
; 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo r 62 Tahun 
2017 tentang Pengelompokan Kemampu an 
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban Dana Operasional ; 
24. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahu n 
2020 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 . 
25. Keputusan Men teri Dalam Negeri Nomor .... Tahun 
.... Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kolaka ; 
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomo r 8 
Tahun 2011 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah ; 4 
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutn ya disingkat 
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupa ti dan 
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas 
men yiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka 
penyusunan APBD yang anggotan ya terdiri dari pejabat 
perencana daerah , PPKD dan pejabat lainn ya sesuai dengan 
kebutuhan . 
13. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentu k upaya 
yang beisi atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberda ya 
yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan 
Misi OPD . 
14. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diaku i 
sebagai penambah nilai keka yaan bersih. 
15. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Dae rah yang 
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih . 
16. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan 
daerah dan belanja daerah . 
17. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara 
pendapatan daerah dan belanja daerah. 
18. Pembia yaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 
diba yar kembal i dan/ atau pengeluaran yang akan diterirna 
kembali , baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupu n 
pada tahun -tahun anggaran berikutn ya. 
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutn ya disin gkat 
SILPA adalah selisih lebih realisasi penerirnaan dan pengeluaran 
anggaran s elama satu period e anggaran . 3. Bupati adalah Bupati Kolaka . 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka . 
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka. 
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD 
adalah Lernbaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah . 
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutn ya disingkat OPD 
adalah perangkat Daerah pada pemerintah selaku penggun a 
anggaran/ pengguna barang . 
9. Pengelola Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang melipu ti 
perencanaan , pelaksanaan, penatausahaan , pelapor an, 
pertanggungja waban dan pengawasan keuangan. 
10. Penjabaran anggaran pendapatan dan Belanja Da erah yang 
selanjutn ya disebut penjabaran APBD meliputi penjabaran APBD 
dan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dengan 
Bupati . 
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutn ya disebut perkada 
adalah peraturan Bupati Kolaka tentang penjelasan perub ahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah . 5