Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 2 NOMOR 28 TAHUN 2021 Nomor 28 Tahun 2021.
Redaksi dari NOMOR 28 TAHUN 2021 Nomor 28 Tahun 2021 tentang TATACARAPERGESERAN ANGGARAN, pada BAB II - MEKANISME DANPELAKSANAAN PERGESERAN, Pasal 2 menjelaskan:

(1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi,
antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar
jenis, antar obyek, antar rincian obyek danl atau sub rincian obyek.
(2) Pergeseran anggaran terdiri atas:
a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD;dan
b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD.
Pasal3
(1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD, sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a, yaitu pergeseran antar organisasi,
antar unit organisasi, antar program, amtar kegiatan, antar sub kegiatan, antar
kelompok dan antar jenis.
(2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b, yaitu:
a. pergeseran ...
j
·1
-4-
a. pergeseran antar obyek dalam jenis yang sarna, Pergeseran mi dapat
dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
b. pergeseran antar rincian obyek dalam obyek yang sarna, Pergeseran mi
dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
c. pergeseran antar sub rincian obyek dalarn rincian obyek yang sarna,
Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;dan
d. perubahan atau Pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek dapat
dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
(3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang
dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan
perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBDterlebih dahulu. Ketika
Perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalarn
Peraturan Bupati tentang perubahan Penjabaran APBD.
(4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang
dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi
anggaran.
(5) Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD.
(6) Contoh format surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran yang
tidak menyebabkan perubahan APBDsebagaimana dimaksud ayat 2 tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
(7) Contoh format surat Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang tidak
menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat 2 tercantum
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
Pasa14
(1)Pada kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan
APBD dapat dilakukan sebelum peru bahan APBD melalui ketetapan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD yang selanjunya diberitahukan
kepada Pimpinan DPRD dan dimuat dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak
atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
(2) Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, Pergeserarr/
Perubahan anggaran ditampung dalarn Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD.Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD,dilaporkan
dalarn laporan realisasi anggaran.
(3) Pergeseran Anggaran dilakukan dengan Menyusun Perubahan DPA-SKPD.
(4) Pergeseran ...
-5-
(4) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD mengikuti
ketentuan mekanisme Peru bahan.
(5) Pergeseran Anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.
BABIII
KETENTUANPELAKSANAAN
Pasa15
(1)Pihak terkait SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan
kondisi pelaksanaan kegiatan Zsub kegiatan.
(2)Atas usulan tersebut:
a. TAPD mengidentifikasi perubahan Peraturan Daerah tentang APBD yang
di perlukan jika pergeseran anggaran merubah Peraturan Daerah tentang
APBD;
b. Sekretaris Daerah/PPKD/Pengguna Anggaran rnemberikan persetujuan jika
pergeseran anggaran tidak merubah Peraturan Daerah tentang APBD.
(3)Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan perubahan DPA
SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran. Perubahan DPA SKPD
di setujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.
SABIV
KETENTUANPENUTUP
Pasal6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Kutai Tirnur.
Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 21 Oktober 2021
BUPATIKUTAITIMUR,
-6-
Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 22 Oktober 2021
SEKRET ARIS DAERAH
EN KUTAI TIMUR,
IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 28
LAMPIRANI
PERATURANBUPATIKUTAITIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
A. Contoh Format surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran
antar obyek belanja dalam jenis yang sama kepada Sekretaris Daerah.
KOP SURAT SKPD
Sangatta, Tanggal jBulan jTahun
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal900jXJCXjXJCXjXJCX/202x
Penting
1(satu) Berkas
Usulan pergeseran anggaran
antar obyek belanja dalam jenis
yang sama pada APBD
Tahun Anggaran ...Kepada
Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Kutai
Timur
Di -
Sangatta
Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum
dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor Tahun tentang Tata
Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini di ajukan
usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama
pada APBD T.A , dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
1. . ,
2. . ,
3. Dst .
Berdasarkan hal terse but diatas,kami mohon pertimbangan atas pergeseran
anggaran dimaksud untuk disetujui, dan dijadikan dasar proses selanjutnya.
Demikian disampaikan atas pertimbangan nya diucapkan terima kasih
Kepala SKPD
Selaku Pengguna Anggaran,
B.Contoh Format surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran
antar rincian obyek belanja dan jatau Pergeseran anggaran antar sub rincian
obyek belanja dalam obyek yang sama kepada PPKD.
KOP SURAT
SKPD
Sangatta, Tanggal jBulan jTahun
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal900jXJCXjXJCXjXJCKj202x
Penting
1(satu) Berkas
Usulan pergeseran anggaran
antar rincianjsub rincian"]
obyek belanja dalam obyek
belanja yang sarna pada APBD
Tahun J\rlggaran .Kepada
yth. Kepala BPKAD
Kabupaten Kutai
Timur Selaku PPKD
Di -
Sangatta
Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum
dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor Tahun tentang Tata
Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan inidi ajukan
usulan pergeseran anggaran antar rincianj sub rincian obyek belanja dalam obyek
belanja yang sama pada APBD T.A , dengan alasan dan pertimbangan sebagai
berikut:
1. . ,
2. .. ,
3. Dst ..
Berdasarkan hal terse but diatas,kami mohon pertimbangan atas pergeseran
anggaran dimaksud untuk di setujui, dan dijadikan dasar proses selanjutnya.
Demikian disampaikan atas pertimbangan nya diucapkan terima kasih
Kepala SKPD
Selaku Pengguna Anggaran,
C. Contoh Format surat usulan Kepala SKPD terhadap Perubahan Atau
Pergeseran Atas Uraian Dari Sub Rincian Obyek kepada Pengguna Anggaran.
KOPSURAT
SKPD
Sangatta, Tanggal /Bulan / Tahun
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal900/XJCX/XJCX/XJCX/202x
Penting
1 (satu) Berkas
Usulan Perubahan atau Pergeseran
Atas Uraian Dari Sub Rincian Obyek
Tahun Anggaran .Kepada
Yth. Kepala
Dinas/Badan
Selaku
Pengguna
Anggaran
Di -
Sangatta
Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum
dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor Tahun tentang Tata
Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan inidiajukan
usulan perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek pada APBD
T.A , dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
1. . ,
2.
3. Dst. .. ,
Berdasarkan hal tersebut diatas,kami mohon pertimbangan atas pergeseran
anggaran di maksud untuk di setujui, dan dijadikan dasar proses selanjutnya.
Demikian disampaikan atas pertimbangan nya diucapkan terima kasih
PPTK
Tembusan:
1) Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Timur;
-c~
«CI>
<.:1Z
«>-
«...,
Z
:5Cllco
CI>
ZCll...,
::E:J
«
0Z:z.-e~ -c...,
(3Z -c
Z:5<.:1
~CllZ~
~CO«
<::.:0
tCll«Z>-CO::>« CO__ :I:
OOCl>~
~<:<:z.(--
~O
Z
~
~
<.:1:z-e
Z
~Cll
CI>Cll
<.:1~
t.:Ic..:r
~ :5~
:::E~~ ::::>..,
<Z0<
Zc:::::> ,
-c:;;~0 -(f)Z
::::>
t: z
~<::::>~(.cJ .....
c..<:
zIJ)
<
U,_,
z :::E
ii1::::>M_,
0>
~..,
:z:
iii;; :e C>
::E
z s_§
<-ea
~'''' § t:
r.l.,
::::>E0..
OJ~ <:
.:d d d...
~..,"8-e
0 0
0 :::E ::E :::E
as c c c:-2-§'=- i?c 2 <:
0 0 0 0to to to to
0Z
Z
(.cJ::.:
c.Jvc: 0
C:l8g0
0 ('4 ('4 ('4::.:.".n.n .n
:I::3-::;- l~:::EO:::::>- ~..,
<z0<Zc::::> "<~~0z:::>!::z
~<:::>• c.J~ 0..
Z(f)
«
U r.l
Z :::E
ii1 :::>'"_,
0>
<..l-a =:e E
iii ;; ::len ..c:
::Eaa "0z "0...
<!0
~I" c
C
<II:.: :::>Ec
-a~<:
..."2 fl C .. 'C"8"0
<: 0 0
0 ::E ::E ::E
<II'""-2"' -=--::> -::>aaa co ~
(; (; "0(; ato Q III to ....
0z
Z
I:l:.:
!:l."c:0
!:l8N0 0
0 ('4 N N:.:.".n ." .n2a:a
0~
e,<
:.:s (/}
c~d0.. I::
"":.:e,
c ::l;a -2
00~fa
(f)
So:~Q:::>-...,
<Z
0<lZQ:::>
<:::~0 -(J)Z
::> 0t:
t:0.. <
Z ::.:~::t: -c (J)
~Q:::>"ttl~ 0.. -a
Z(J)ire
< :>:cf
U ttlS::liiiZ~i-a ~~::> c; !!)a: ....
0e (J) a -
> c5io..Z
< ~ s:::?! .,<"l< Z e Ew III ';;&" " o :e<i ~'..;:-~<i
Z 2§ ~ ;:-c e-01-a:5 >- Z0:>£~"0< <""to 0 ..,< ~;:E ~a:;;z Q: :: ..., ::ls0:>::':Q:"(i; ::>~ a 0:iiiCtJl~-0.. d«Q>cof f'~rc.:;;:
:.:: iii iii iiliiir:"~tJl ., -0'&-gog ~eal!:>-r: 0 0..aJ~ co0~::e~~ 0 0 ID..,
0c: c:"r: III r: e:: c:: III"III['[r'~'[ '[ '2 '~'[ '~ '~::EIIIsc;c; c;co c; Ci Ci c; Ci c;
IDco IDcoco co co !D ID co CD<0 t'-0ZCOl-eZ C! ..,zW N ..,. ..,.
:s:>: 0 0 0W .",;s~ ~ tJlQ:00coCo)s~g ~~~s :.::0
tJlZ 0 N ('i ('iNZ>- ~:>:.",; ,; L"; ,; ." ,;,; II) ,;anscoo0<
z; 0Sa:~ZzO::i<Z~Q:
0:::uo<::>-
<z z...,
!;:~rii::>
<Z <co_::t0<o::>w~ zQ:~w< -e~~ z 0 -_Zzo ::>s t: Z
U::t: <
ZQ: ::>
ii:III I-0.. <
0::: Z(J)
~<
U III
Z::e< ~ ::>....z 0
~>
<3o< Z<..:I"i Z;:J
~ s.5 E•&CilIt) .,
w ::eatJl a 0"0Z -0..g 0::: < 0 IIICil~ a~e ~ 0-Cc: ...,::.:::.: ::>f 2 §..c: ; :;;:~«-02f f.~ 1>0 aiil iii iiliil t: ::.:r:"r:.::.
;j"0 ." "0"0 .. e:0 0 0 0 c:: Q. c::~.,
0::e~::e~ 0 0cod..,..,l-e:: e:: c:: coc:: d c:: e::"d c::.~ ';:" .;:-,_-_
'~.~'~r.~ .~aaaa a
Cic; c; 00 c; c; c; Ci c; c;
II) ID ID !DID co !D !D !D co CD
0 0
~Z8-a z C!
.~"f ..!III::.: 0 ~ 0 ~:i III",) L"; g "§Q: gN::: 00 0
~'"n~I!III8('i('i N~N~ ac 00 C! ~
2:20 N ('i ('i('i -~- :>: ,; ,; u;u; u; u; u; L"; L"; ::>'"f:.£ enoi: ." ."
.:1<1
z~ 01)
(j~
3~-4~------------------~~§
gj ..
~I~
-c
oz
Zw:.::w
0:
IIIao:.::o8
o0
6 6 g~~ ~ s
I~
zl~ "(§~
3~-4~------------------~~§g; •
~~<:~~--------------------~
~~
0:I;: ,.,
I:>
oz
Zw:.::
!:l
0:
Wco:.::_ C! C!..,...,...,.
000
~~ ~ ~-I~
LAMPIRANII
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG STRATEGI PERGESERAN
ANGGARAN
A. Format Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Persetujuan Pergeseran
Anggaran
(KOP SEKRETARIAT DAERAH)
KEPUTUSAN SEKRETARlAT DAERAH KABUPATENKUTAITIMUR
NOMOR: / / / .
TENTANG
PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARANDINAS/BADAN .
KABUPATENKUTAITIMUR,
Menimbang
Mengingat
Menetapkan :
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAMa. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan untuk efisiensi
belanja pada DinasjBadan.................. Kabupaten Kutai
Timur, maka dibutuhkan pergeseran anggaran;
b. bahwa pergeseran sebagaimana dimaksud dengan huruf a
di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris
Daerah Kabupaten Kutai Tirnur;
1. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... Tentang Tata Cara
Pergeseran;
3. Surat Permohonan Kepala Dinas/Badan Kabupaten Kutai
Timur, usulan pergeseran Nomor Tanggal .
Tahun ... perihal Usulan Pergeseran Anggaran Tahun ;
MEMUTUSKAN:
Pada Prinsipnya usulan pergeseran Anggaran Dinas /Badan
........... Kabupaten Kutai Timur dapat disetujui dan dapat
dilaksanakan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran ....
sebagaimana terlampir.
SKPD melakukan entri pergeseran dalam Aplikasi SIMDA
Keuangan dan SIPD yang selanjutnya disampaikan ke BPKAD
Kabupaten Kutai Timur untuk dilakukan posting.
Keputusan pergeseran anggaran DPA SKPD ini merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari DPA SKPD.
SKPD melakukan update data pada aplikasi Sistem Informasi
Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
Pergeseran Anggaran iniakan diformulasikan dalam DPPA -
SKPD Tahun Anggaran ....
Keputusan iniberlaku sejak tanggal ditetapkan.
Sangatta, .
Sekretaris Daerah,
B. Format Keputusan PPKD Tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran
Menimbang
Mengingat
Menetapkan :
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM(KOP BPKAD)
KEPUTUSAN PEJABAT PENGEWLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KUTAITIMUR
NOMOR: / / ..
TENTANG
PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARANDINAS/BADAN
...................... KABUPATEN KUTAITIMUR
KABUPATENKUTAITIMUR,
a. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan untuk efisiensi
belanja pada Dinas/Badan Kabupaten Kutai
Timur, maka dibutuhkan pergeseran anggaran;
b. bahwa pergeseran sebagaimana dimaksud dengan huruf a
di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPKAD
Kabupaten Kutai Timur;
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... Tentang Tata Cara
Pergeseran;
3. Surat Permohonan Kepala Dinas/Badan Kabupaten
Kutai Timur, usulan pergeseran Nomor Tanggal
............. Tahun .... perihal Usulan Pergeseran Anggaran
Tahun .... ;
MEMUTUSKAN:
Pada Prinsipnya usulan pergeseran Anggaran Dinas /Badan
............. Kabupaten Kutai Timur dapat disetujui dan dapat
dilaksanakan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran ....
sebagaimana terlampir.
SKPD melakukan entri pergeseran dalam Aplikasi SIMDA
Keuangan dan SIPD yang selanjutnya disampaikan ke BPKAD
Kabupaten Kutai Timur untuk dilakukan posting.
Keputusan pergeseran anggaran DPA SKPD ini merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari DPA SKPD.
SKPD melakukan update data pada aplikasi Sistem Informasi
Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
Pergeseran Anggaran iniakan diformulasikan dalam DPPA -
SKPD Tahun Anggaran .....
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Sangatta, .
PPKD,
C. Format Keputusan SKPD Tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran
(KOP SKPD) PERSETUJUAN
KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR: / / ..
TENTANG
PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARANATASURAIANDARI SUB RINCIAN
OBJEK BADAN /DINAS ..
KABUPATENKUTAITIMUR,
Menimbang
Mengingat
Menetapkan :
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAMa. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan untuk efisiensi
belanja pada Badarr/Dinas Kabupaten Kutai
Timur, maka dibutuhkan pergeseran atas uraian dari sub
rincian objek;
b. bahwa pergeseran sebagaimana dimaksud dengan huruf a
di atas, perlu ditetapkan melalui Persetujuan Pengguna
Anggaran pada Badarr/Dinas Kabupaten Kutai
Timur;
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tabun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... Tentang Tata Cara
Pergeseran;
3. Surat Permohonan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan
Nomor Tanggal Tahun perihal Usulan
pergeseran atas uraian dari sub rincian objek tahun
anggaran .... ;
MEMUTUSKAN:
Pada Prinsipnya usulan pergeseran atas uraian dari sub rincian
objek oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dapat disetujui
dan dapat dilaksanakan sebelum Perubahan APBD Tahun
Anggaran .... sebagaimana terlampir.
SKPD menyampaikan permohonan ke 8PKAD Kabupaten Kutai
Timur berkenaan entri pergeseran atas uraian dari sub rincian
objek dalam Aplikasi SIMDA Keuangan dan SIPD yang
selanjutnya untuk dilakukan posting.
Persetujuan Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DPA SKPD.
SKPD melakukan update data pada aplikasi Sistem Informasi
Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek ini akan
diformulasikan dalam DPPA - SKPD Tahun Anggaran .....
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Sangatta, .
Pengguna Anggaran,