Menurut PERATURAN  WALIKOTA  DUMAI Nomor 24 Tahun 2021, apa isi dari Pasal  70?
Pasal Pasal  70 dalam PERATURAN  WALIKOTA  DUMAI Nomor 24 Tahun 2021 tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG, pada BAB  VII - PERATURAN ZONASI, menyatakan:

huruf a dan b, terdiri atas: 
a. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona 
lindung; dan 
b. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona 
budidaya. 
(2) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona 
lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 
a. Zona Lindung Gambut dengan kode LG; 
b. Zona Sempadan Pantai dengan kode SP; 
c. Zona Sempadan Sungai dengan kode SS; 
d. Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH -1; 
e. Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH -2; 
f. Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH -3; dan 
g. Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH -7. 
(3) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona 
budidaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 
a. Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi dengan kode R-2; 
b. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang dengan kode R-3; 
c. Sub Zona Perdagangan dan Jasa skala kota dengan kode K-1; 
d. Sub Zona Perdagangan dan Jasa skala BWP dengan kode K-2; 
e. Sub Zona Perdagangan dan Jasa skala sub-BWP dengan kode K- 
3; 
f. Zona Perkantoran dengan kode KT; 
g. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum, Pusat Pelayanan 
Kota/Kawasan Perkotaan dengan kode SPU -1 PPK; 
h. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum, Sub Pusat Pelayanan 
Kota/Kawasan Perkotaan dengan kode SPU -2 SPPK; 
i. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pusat Lingkungan dengan 
kode SPU -3 PL Kelurahan; 
j. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pusat Lingkungan dengan 
kode SPU -4 PL RT; 
k. Sub Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI; 
l. Sub Zona Sentra Industri Kecil Menengah dengan kode SIKM; 
m. Sub Zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HP-1; 
n. Sub Zona Pertanian Tanaman Pangan dengan kode P-1; 
o. Sub Zona Pertanian Perkebunan dengan kode P-3; 
p. Sub Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1; 
q. Sub Zona Wisata Alam dengan kode W-1; 
r. Zona Pembangkit Tenaga Listrik dengan kode PTL; 
s. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; 
t. Zona Transportasi dengan kode TR; 
u. Sub zona Tempat Evakuasi Akhir dengan kode PL-2; 
v. Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode IPAL PL- 
4; 
w. Sub Zona Pergudangan dengan kode PL-6; dan 
x. Sub Zona Perumahan, Perdagangan/Jasa dan Perkantoran 
dengan kode C-3. 
(4) Klasifikasi kegiatan dan penggunaan lahan dikelompokkan menjadi: 
a. kegiatan diperbolehkan dengan kode I; 
b. kegiatan diizinkan Terbatas dengan kode T; 
c. kegiatan diizinkan Bersyarat dengan kode B; dan 
d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X. 
(5) Kegiatan diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf 
a diatur dengan syarat: 
a. merupakan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai PZ dan 
wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah; 
b. memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan 
oleh Wali Kota; dan 
c. dapat dilakukan di seluruh zona kecuali zona tertentu. 
(6) Kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf b diatur dengan syarat: 
a. merupakan kegiatan yang dibatasi berdasarkan jumlahnya, 
pengoperasiaannya, luasan lantai bangunan dalam 1 kapling, 
atau terbatas pada luasan kapling tertentu; dan 
b. wajib memiliki izin dari pemerintah daerah dan mengikuti 
ketentuan kegiatan pemanfataan ruang. 
(7) Kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf c dilakukan dengan syarat: 
a. merupakan kegiatan yang dibatasi berdasarkan persyaratan 
umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Wali Kota; 
dan 
b. wajib memiliki izin dari pemerintah daerah dan mengikuti 
ketentuan kegiatan pemanfataan ruang. 
(8) Kegiatan Tidak Diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf d, merupakan kegiatan yang tidak sesuai pemanfaatan ruang 
yang direncanakan dalam PZ. 
(9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) huruf a menjadi pedoman dalam kegiatan 
pemanfaatan ruang di setiap sub BWP. 
(10) Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu k etentuan pengaturan 
zonasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
(11) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam Lampiran XIII Wali 
Kota menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan 
pertimbangan dari TKPRD. 
 
Paragraf 1 
Ketentuan Kegiatan Dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Lindung Gambut