Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor \ Tahun 2021 Pasal  13?
Dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor \ Tahun 2021 tentang FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN, BAB  IV - PENCEGAHAN, Pasal  13 mengatur sebagai berikut:

(1) Badan usaha milik Negara/BUMD, dan Badan usaha 
nonpemerintah/swasta yang berada di Daerah wajib melakukan 
sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan 
Prekursor Narkotika.
(2) Pelaksanaan.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)- 10 -
Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang 
melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik 
serta dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal.
Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan secara mandiri atau bekeijasama dengan badan usaha lainnya.
Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh perusahaan 
dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan 
urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
Badan usaha milik Negara/BUMD, dan Badan usaha 
nonpemerintah/swasta yang berada di Daerah yang tidak melaksanakan 
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi 
administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian tetap kegiatan;
e. pencabutan sementara izin;
f. pencabutan izin;
g. denda administratif; dan/atau
h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan
Dalam hal perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dan 
huruf f bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, maka Bupati 
mengusulkan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 5
Sosialisasi dan Edukasi pada Masyarakat Umum