Menurut PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 5 Tahun 2003, apa isi dari Pasal 20?
Pasal Pasal 20 dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 5 Tahun 2003 tentang PERUBAHAN ATAS 12 (DUA BELAS) PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, pada , menyatakan:

(1) Dihapus 
(1a) Setiap orang yang tidak menjaga dan m emelihara kebersihan 
lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) 
Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000, - 
(tiga juta rupiah). 
 
 
 - 6 - (1b) a. Bagi setiap pemilik dan yang menguasai persil atau 
bangunan yang melalaikan kewajiban atas kebersihan 
bangunan, halaman, saluran, trotoar dan jalan di lingkungan 
persiln ya dan tempat -tempat sekitarnya ; 
 b. Setiap pemilik kendaraan yang beroperasi di jalan baik 
kendaraan pribadi maupun angkutan umum yang tidak 
dilengkapi dengan tempat sampah; 
 c. Setiap pengelola kegiatan umum seperti parkir, terminal, 
stasiun, yang tidak memelihara kebersihan lokasi 
kegiatannya ; 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini 
dipidana dengan pidana kurungan paling la ma 3 (tiga) bulan 
atau denda paling banyak Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah). 
(1c) Setiap pemilik rumah dan/atau bangunan dan/atau lahan kosong 
yang tidak dipergunakan atau ditel antarkan yang tidak 
memelihara kebersihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 
Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000, - 
(tiga juta rupiah). 
(1d) Setiap penghuni bangunan yang tidak memenuhi kewajiban : 
a. Memelihara kebersihan bangunan serta halaman; 
b. Memelihara saluran air yang ada di sekitar bangunan; 
c. Menyediakan dan mempergunak an tempat sampah di 
pekarangan bagian depan; 
d. Membuang benda yang berbau busuk yang dapat 
mengganggu kesehatan; 
e. Membersihkan secara berkala safety tank atau kakus yang 
dimilikinya ; 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 
atau denda paling banyak Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah). 
(1e) Setiap orang yang : 
a. Membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di 
saluran, berm, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan 
umum dan tempat -tempat lainnya; 
b. Mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat 
sampah yang disediakan; 
c. Mengubur bangkai -bangkai hewan besar di pekarangan atau 
membuangnya di saluran atau sungai baik yang airnya 
mengalir atau tidak; 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 
atau denda paling banyak Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah). 
(1f) setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban : 
a. Memelihara kebersihan dan keindahan bangunan serta 
halaman; 
b. Memelihara pagar hidup dan pagar halaman yang 
berbatasan dengan jalan; 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 
atau denda paling banyak Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah). 
 
 
 
 - 7 - (1g) Setiap orang yang : 
a. Menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, 
pamflet, spanduk dan yang sejenisnya di sepanjang jalan, 
pohon atau bangunan -bangunan, fasilitas umum dan fasilitas 
sosial, tanpa izin Walikota ; 
b. Mengotori, merusak, melakukan coretan -coretan pada jalan, 
pohon -pohon maupun bangunan -bangunan, fasilitas umum 
atau fasilitas sosial ; 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 
atau denda paling banyak Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah). 
(1h) Setiap orang yang : 
a. Mengangkut barang beracun, berbau busuk atau yang 
mudah menimbulkan kebakaran dengan mem pergunakan 
alat angkut yang terbuka; 
b. Menutup sungai dan atau saluran tanpa izin Walikota ; 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 
atau denda paling banyak Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah). 
(1i) Penyetoran h asil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), 
(1b), (1c), (1d), (1e), (1f), (1g) dan (1h) dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang -undangan. 
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), (1b), 
(1c), (1d), (1e), (1f), (1g) dan (1h) adalah pelanggaran. 
 
7. Menghapus k etentuan BAB XI Pasal 23 Peraturan Daerah Kota 
Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pajak Pengambilan dan 
Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kota 
Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 34) . 
 
8. Keten tuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2004 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian 
Golongan C (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 
34) diubah dengan mengubah ayat (1) dan ayat (2) serta 
menyisipkan 1 (satu) ayat diantara ayat (1) dan ayat (2) yaitu ayat 
(1a), sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :