Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BULUNGAN Nomor 28 Tahun 2016?
Substansi PERATURAN BUPATI BULUNGAN Nomor 28 Tahun 2016 tentang PENETAPAN BATAS DESA MANGKUPADI DI KECAMATAN, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Bulungan.
2. Kecarnatan adalah bagran wilayah dari daerah kabupaten
yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan
baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi
pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-
titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat
berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung
gunung/ pegunungan (uaterstrcd), median sungai dan/atau
unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk
peta.
Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa
secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan
atau garis lintang dan garis bujur yang menunjukan sustu
obyek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah
lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah
pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU
adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis
batas.