Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor 28 Tahun 2016?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor 28 Tahun 2016 tentang SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah tingkat 
kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar 
dan pendidikan menengah dengan Standar Nasional 
Pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan 
menengah . 
2. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme 
yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk 
memastikan b ahwa seluruh proses penyelenggaraan 
pendidikan telah sesuai dengan standar mutu . 
-4- 
 
3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas 
organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur 
segala kegiatan untu k meningkatkan mutu pendidikan 
dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara 
sistematis, terencana dan berkelanjutan. 
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan 
Menengah, yang selanjutnya disingkat SPMI -Dikdasmen 
adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan 
dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan 
mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan 
pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah 
untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang 
memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. 
5. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar 
dan Menengah, yang selanjutnya disingkat SPME -
Dikdasmen, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri 
atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk 
melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi 
untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian 
mutu satuan pendidikan dasar dan pendidikan 
menengah . 
6. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat 
Dapodik adalah sistem pendataan yang dikelola oleh 
Kementerian Pendid ikan dan Kebudayaan yang memuat 
data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan 
tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang 
datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus 
menerus diperbaharui secara online . 
7. Standar Nasional Pendidikan adala h kriteria minimal 
tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
8. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya 
disingkat LPMP adalah unit pelaksana teknis 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang 
berkeduduk an di provinsi dan bertugas untuk membantu 
-5- 
 
Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, 
arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan 
pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan 
nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu 
satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional 
pendidikan 
9. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya 
disingkat BSNP adalah badan mandiri dan independen 
yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, 
dan mengevaluasi Standar Nasional Pendidikan. 
10. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang 
selanjutnya disingkat BAN -S/M adalah badan evaluasi 
mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan 
pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur 
formal dengan mengacu pada Standar Nasional 
Pendidikan . 
11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal 
Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
12. Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan yang 
selanjutnya disingkat PDSPK adalah unsur pendukung 
tugas Kementerian Pendidikan dan Ke budayaan yang 
melaksanakan pengelolaan data dan statistik pendidikan 
dan kebudayaan. 
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
Pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan. 
14. Kementerian adalah perangkat Pemerintahan yang 
membidangi urusan Pem erintahan di bidang pendidikan 
dan kebudayaan. 
15. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah provinsi , 
Pemerintah Daerah kabupaten /kota. 
 
 
 
 
-6-