Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 63 Tahun 2021 pada Pasal 18?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 63 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

Undang -Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 
SALINAN 
 Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 34 
Tahun 2008 tentang Perubahan Keti ga Atas Undang - 
Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4880); 
3. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Perat uran Perundang -
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -
Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Pe rubahan atas Undang -Undang Nomor 12 
Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang -undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Pe raturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 80 tahun 2015 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) ; 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur 
Perangkat Daerah Provinsi dan Daer ah 
Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang 
 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 1 97); 
9. Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Negeri 
Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan 
Pengendalian Penat aan Perangkat Daerah; 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1447); 
11. Peraturan Menteri Pendaya gunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam 
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 525); 
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi B irokrasi Republik Indonesia Nomor 25 
Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur 
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk 
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 050-3708 Tahun 20 20 tentang Hasil Verifikasi 
dan Validasi Pemuktahiran Klarifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah ; 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 
Tahun 201 6 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perang kat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan 
Hulu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 
Tahun 2016 ( Lembaran Daerah K abupaten Rokan 
Hulu Tahun 2020 Nomor 15). 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH 
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN 
ROKAN HULU .