Jelaskan isi kandungan Pasal 8 dari PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO Nomor '/ Tahun 2022.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO Nomor '/ Tahun 2022 tentang TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, ketentuan pada BAB VI - PEMBERIAN DAN PENGURANGAN, Pasal 8 berbunyi:

Pemberian TPP dapat diberikan kepada ASN yang telah menyampaikan 
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Harta 
Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sampai dengan Bulan Juni 
tahun berjalan,
(2) 
(3) 
(4) 
(6) 
(2) 
(3) Pemberian TPP dapat diberikan kepada ASN yang telah menyampailan 
Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan 
sampai dengan Bulan Maret tahun berjalan, 
Penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN yang menguasai atau 
memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak 
sah, dan/atau progress penyelesaian pembayaran kerugian 
negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau 
Inspektorat/ APIP, 
Pemberian TPP untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan 
Pemerintah Daerah berdasarkan nama jabatan dan kelas jabatan, 
Persetujuan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan pada Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri, 
TPP tidak diberikan kepada: 
a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk 
sementara atau dinonaktifkan, 
b. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan 
hormat atau tidak dengan hormat, 
c. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang 
diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/Lembaga Negara 
dan/atau lembaga lain di luar Pemerintah Daerah, dan 
d. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar 
tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa 
persiapan pensiun, 
Bagian Kedua 
Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja