Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 29 PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 5 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 5 Tahun 2021 tentang PERJALANAN DINAS JABATAN, pada BAB  VI - PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA DAN PELAPORAN PERJALANAN DINAS, Pasal 29 menjelaskan:

(1) Pertanggungjawaban pemakaian biaya perjalanan dinas untuk 
biaya transportasi, biaya sewa kendaraan dalam kota dan biaya 
penginapan dipertanggungjawabkan sesuai dengan biaya rill 
berdasarkan bukti pengeluaran yang sah. 
 
(2) Bukti pengeluaran yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1), 
antara lain berupa: 
a. untuk biaya trans portasi berupa tiket pesawat dilampiri 
boarding pass, tiket bis, tiket kereta api, tiket kapal laut, bukti 
pembayaran moda transportasi lainnya (selain pesawat, bis 
dan kapal laut) serta bukti pungutan di bandara/terminal 
bis/pelabuhan dan pembayaran tol ; 
b. untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti 
pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang 
bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan 
c. untuk biaya penginapan berupa bukti pembayaran hotel atau 
tempat menginap. 
(3) Dalam hal pel aksana perjalanan dinas menggunakan bukan 
angkutan umum, maka pembayaran biaya transportasi dapat 
dibayarkan berdasarkan tanda bukti pembelian bahan bakar 
minyak yang tidak melebihi standar biaya angkutan umum yang 
ditetapkan dalam Keputusan Walikota. 
 
Bagian Kedua 
Pelaporan