Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945 Pasal 6?
Dalam NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Pasal 6 mengatur sebagai berikut:

huruf c, meliputi: 
a. pengajuan gug atan atau penyam paian permohonan; 
b. proses persidangan ; dan 
c. upaya hukum . 
(2) Pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan pengajuan 
gugatan atau penyarnp aian perm ohonan se bagaim ana 
dimak sud pada ayat (1) huruf a meliput:i : 
a. membu at surat ku asa; Paragr af 4 
Bantuan Hukum Litigasi Dalam Perk ara Tata Usaha Negara (2) Pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan pengajuan 
gugatan atau permohonan sebagaimana dimaksu d pada 
ayat ( 1 J huruf a meliputi: 
a. membuat surat kuasa; 
b. membuat surat gugatan atau permohonan ; 
c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang 
berkenaan dengan proses pengajuan gugatan atau 
perrnohonan ;dan 
d. mendaftarkan gugatan atau permoh onan ke 
pengadilan negeri. 
(3) Pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan proses 
persidangan sebagaimana dimaksud p ada ayat (1) huruf b 
meliputi : 
a. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum 
pada saat mediasi; 
b. mend ampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum 
saat pemeriksaan di persidangan ; 
c. men ghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli; 
d. men yampai.kan permohonan , gugatan atau jawaban , 
replik atau duplik dan kesimpu lan; dan 
e. memeriksa se luruh kelengkapan doku men yang 
berkenaan dengan pros es di persidang an. 
(4) Pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan pengajuan 
upaya huku m sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c meliputi: 
a. melakukan upaya hukum b anding , kasas i, dan 
peninjauan kembali sesuai d engan p errnintaan 
Penerima Bantuan Hukum ; dan 
b. memeriksa dan membu at seluruh k elengkapan 
dokumen yang berk enaan dengan penga juan upaya 
hukum banding , kasasi, dan peninjauan kembali. - 6 -