Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 34 PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH Nomor 1 Tahun 2004.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH Nomor 1 Tahun 2004 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN, pada BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 34 menjelaskan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memeri ntahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Propinsi Jawa Tengah. 
 
 
Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 24 Januari 2004. 
 
 
GUBERNUR JAWA TENGAH 
 
 
 
MARDIYANTO 
 
Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 26 Januari 2004. 
 
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI 
 JAWA TENGAH 
 
 
 
 MARDJIJONO 
 
LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2004 
NOMOR 4 SERI E Nomor 1. 
 
 
 
 
 
 12 
PENJELASAN 
 
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH 
 
NOMOR 1 TAHUN 2004 
 
TENTANG 
 
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN 
PERATURAN DAERAH 
 
 
I. PENJELASAN UMUM 
 
 Dalam rangka mewujudkan kemandirian Daerah, kepada 
Pemerintah Daerah diberikan tanggung jawab yang besar dalam hal 
pengaturan di bidang peraturan perundang -undangan dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan untuk kepentingan 
masyarakat daerahnya. Hal ini diwujudkan dengan kebijakan yang 
mendasar, yaitu bahwa Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur 
(yang bersifat mengatur) tidak lagi memerlukan pengesahan dari 
Pemerint ah Pusat. 
 
Untuk menghindari terjadinya permasalahan substantif yang 
akan mengakibatkan terhambatnya penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah, Pemerintah Daerah dituntut agar mempersiapkan Peraturan 
Daerah dan menyusunnya dengan cermat serta sesuai dengan 
aspir asi masyarakat. Perlu disadari sejak awal, apabila terjadi 
pembatalan Peraturan Daerah maka akan memakan waktu yang 
lama, karena jika Pemerintah Daerah merasa keberatan atas 
pembatalan tersebut, harus mengajukan kepada Mahkamah Agung. 
Untuk mengantisipasi hal seperti ini, maka dalam penyusunan Materi 
Peraturan Daerah seyogyanya dilakukan pengkajian yang cermat 
secara menyeluruh , rinci dan dalam pengertian kualitatif secara 
tuntas. Untuk itu sebelum materi Peraturan Daerah dibahas dengan 
DPRD, kemampuan pe rancang Produk Hukum Daerah benar -benar 
harus mahir dan profesional dalam hal legal drafting. Dengan demikian 
pembentukan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur sebagai 
pelaksanaan Peraturan Daerah, juga tidak akan menyimpang dan 
bahkan bertentangan. 
 
Dengan telah ditetapkannya Undang -undang Nomor 22 Tahun 
1999 dan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata 
Cara Mempersiapkan Rancangan Undang -undang serta Keputusan 
Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan 
Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang -
undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan 
Presiden, sesuai Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999, 
bahwa penyusunan Peraturan Perundang -undangan berlaku untuk 
tingkat Pusat dan Daerah. 
 
 
 13 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL