Menurut PERATURAN B.UPATI LAMPUNG UTARA Nomor ~0 Tahun 2022, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN B.UPATI LAMPUNG UTARA Nomor ~0 Tahun 2022 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai 
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 
untuk menduduki jabatan pemerintahan. 
3. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah 
Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 
tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban 
untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %. 
\_) 4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut 
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam 
rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 
5. Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara. 
7. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri. 
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat 
Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai 
bendahara umum daerah. 
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 
yang digunakan tintuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas 
Beban pengeluaran DPA-SKPD. 
U 10. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS 
adalah dokumen' yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa 
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA­
SKPD kepada pihak ketiga. 
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.