Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021 pada Pasal 20?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP, BAB VI - SANKSI, Pasal 20 menyebutkan bahwa:

(1) Dana Pekon yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (4),tidak dapat disalurkan kembali keRKP.
(2) Pekon yang dihentikan penyaluran dana Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (4)huruf a,berhak mendapatkan penyaluran dana
Pekon pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian
penyaluran dana Pekon.
(3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q.Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian
penyaluran dana Pekon dari Bupati paling lambat tanggal 30Juni tahun
anggaran berjalan.
(4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran dana Pekonsebagaimana diamksud pada ayat (3)diterbitkan setelah terdapat
pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum
tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatanhukum tetap.
(5) Pencabutan penghentian penyaluran dana Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (4)c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian
penyaluran dana Pekon dari lembaga terkait paling lambat tanggal 30Juni tahun anggaran berjalan.
(6) Dalam halsurat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)atausurat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)diterima setelah
tanggal 30Juni tahun anggaran beijalan, dana Pekon disalurkan untuktahun anggaran berikutnya sepanjang dana Pekon untuk Pekon tersebuttelah dialokasikan.
(7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan suratpermohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3)atausurat rekomendasi dari lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran dana Pekon dan
disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan
tembusan Bupati atau lembaga tekait.