Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal
3  Nomor % Tahun 2020.
Redaksi dari  Nomor % Tahun 2020 tentang , pada BAB
II - PEMBENTUKAN, Pasal
3 menjelaskan:

Dengan
Qanun
ini
dibentuk
susunan
Perangkat
Daerah
sebagai
berikut:
Setdakab
merupakan
Sekretariat
Daerah
Tipe
A;
Sekretariat
DPRK
merupakan
Sekretariat
DPRK
Tipe
C;
Inspektorat
merupakan
Inspektorat
Tipe
A;
Dinas
-5-
Dinas
Daerah
terdiri
dari
:
Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Tipe
A
menyclenggarakan
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Pendidikan
dan
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Kebudayaan;
Dinas
Kesehatan
Tipe
A
menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Kesehatan;
Dinas
Pekerjaan
Umum
dan
Penataan
Ruang
Tipe
A
menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Pekerjaan
Umum
dan
Penataan
Ruang
serta
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Perumahan
dan
Kawasan
Permukiman;
Dinas
Sosial
Tipe
B
menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Sosial;
Dinas
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
Tipe
B
menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Tenaga
Kerja
dan
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Transmigrasi;
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Kampung,
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Keluarga
Berencana
tipe
A
menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Kampung,
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak
serta
Urusan
Pemerintahan
bidang
Pengendalian
Penduduk
dan
Keluarga
Berencana;
Dinas
Pangan,
Kelautan
dan
Perikanan
Tipe
A
menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Pangan
dan
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Kelautan
dan
Perikanan;
Dinas
Lingkungan
Hidup
Tipe
B
menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Lingkungan
Hidup;
Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil
Tipe
A
menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Administrasi
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil;
Dinas
Perhubungan,
Tipe
B
menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Perhubungan.
1
Dinas
Koperasi,
Usaha
Kecil
Menengah
dan
Perindustrian,
Tipe
B
menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Koperasi
Usaha
Kecil
Menengah,
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Perindustrian
dan
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Perdagangan;
Dinas.
.7ÿ,
-6-
Dinas
Penanaman
Modal
dan
Pelayanan
Terpadu
Satu
Pintu
Tipe
B
menyelenggarakan
Urusan
Pemcrintahan
Bidang
Penanaman
Modal
dan
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
Salu
Pintu;
Dinas
Pariwisata,
Pemuda
dan
Olah
Raga
Tipe
C
menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Pariwisata,
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Pemuda
dan
Olah
Raga
;
Dinas
Pertanian,
Pcrkebunan
dan
Peternakan
Tipe
A
menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Pertanian,
Sub
Urusan
Bidang
Perkebunan
dan
Sub
Urusan
Bidang
Peternakan;
dan
Dinas
Komunikasi,
Informatika
dan
Persandian
Tipe
A
menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Komunikasi
dan
Informatika,
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Persandian
dan
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Statistik;
Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan
Tipe
C
menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Perpustakaan
serta
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Kearsipan.
Badan
Daerah
terdiri
dari
:
Badan
Kepegawaian
dan
Pengembangan
Sumber
Daya
Manusia
Tipe
B
melaksanakan
Fungsi
Penunjang
Kepegawaian,
Pendidikan
dan
Pelatihan
serta
Pengembangan
Sumber
Daya
Manusia;
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Tipe
A
melaksanakan
Fungsi
Penunjang
Perencanaan
dan
Fungsi
Penunjang
Penelitian
dan
Pengembangan;
Badan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Tipe
A
melaksanakan
fungsi
penunjang
pengelolaan
keuangan
daerah.
Perangkat
Daerah
yang
menyelenggarakan
urusan
keistimewaan
dan
kekhususan
terdiri
dari:
Dinas
Syariat
Islam;
Sekretariat
Majelis
Permusyawaratan
Ulama;
Sekretariat
Majelis
Pendidikan
Daerah;
Sekretariat
Majelis
Adat
Aceh;
Sekretariat
Baitul
Mai
Kabupaten;
Dinas
Pertanahan
Kabupaten;
Dinas
Pendidikan
Dayah;
dan
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
dan
Wilayatul
Hisbah.
g-
Perangkat.ÿ
-7-
Perangkat
Daerah
lainnya
terdiri
dari
:
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah;
dan
Badan
Kesatuan
Bangsa
dan
Politik.
3.
Ketentuan