Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN WALI KOTA DUMAI Nomor 71 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN WALI KOTA DUMAI Nomor 71 Tahun 2021 tentang SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adal ah Kota Dumai . 
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kota Dumai . 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai . 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Daerah Kota Dumai. 
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan 
Pengelola Keuangan dari Aset Daerah Kota Dumai . 
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapata n Daerah Kota 
Dumai . 
7. Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 
(satu) atau beberapa pr ogram. 
8. Anggaran Pend apatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disin gkat APBD adalah rencana keuangan tahu nan daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
9. Transaksi Non T unai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari 
satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa 
alat pembayaran menggunakan kartu, eel, bilyet, bilyet giro, uang 
elektronik, Electronic Data Capture dari Cash Management System 
atau sejenisnya. 
10. Setiap orang adalah perseorangan atau badan usaha baik berbada n 
hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan transaksi 
dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD. 
 
 
 
11. Aparatur Sipil N egara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 
warga Negara Ind onesia yang memenuhi persyaratan tertentu, 
diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh 
Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan pada Pemerintah Daerah. 
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenanga n 
penggunaan anggaran yang melaksanakan tu gas pokok dan fungsi 
SKPD yang dipimpinnya. 
13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Dae rah. 
14. Bendahara Pengeluaran adalah ASN yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, m enatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah 
dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap SKPD . 
15. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah ASN yang ditunjuk 
untuk menerima, menyimpan, membayarkan, m enatausahak an 
dan mempertanggun gjawabkan uang daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada unit kerja. 
16. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah seorang yang ditunjuk 
dan diserahi melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk 
melaksanakan kegiatan pada kebendaharaan dalam rangka 
pelaksanaan A PBD disetiap SKPD . 
17. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah setiap orang yang 
menyediakan barang, jasa konsultansi atau jasa lainnya dan 
penyedia barang dan/atau jasa lain yang ditetapkan berdasarkan 
peraturan perundang -undangan.