Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN Nomor 15 Tahun 2021 pada Pasal 9?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN Nomor 15 Tahun 2021 tentang SUSUNAN OR GANISASI DAN TATA KERJA, BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 9 menyebutkan bahwa:

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, 
mengendalikan, menyusun dan melaksanakan kebijakan serta program 
kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan ana k serta 
bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas . 
(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan d aerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak ; 
b. pelaksanaan kebijakan d aerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak ; 
c. pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; 
d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak ; 
e. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan 
penyelenggaraan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak ; 
f. pelaksanaan pengadministrasian Dinas; 
g. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan 
perempu an dan perlindungan anak ; 
h. penyelenggaraan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan 
laporan kinerja serta laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
pelaksanaan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak ; 
i. penyelenggaraan, pengoordinasian dan pelaksanaan e valuasi kinerja 
UPTD; dan 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
kewenangannya . 
 
Bagian Kedua 
Sekretariat Dinas