Menurut PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 7 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 7 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi . 
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
dan kepentin gan masyarakat setempat dalam s istem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia . 
 4 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan R akyat Daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar 
Negar a Republik Indonesia Tahun 1945 ; 
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom ; 
5. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi ; 
6. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat disingkat PPK adalah Pejabat 
yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan manajemen 
ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan. 
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan 
Singi ngi; 
8. Aparatur Sipil Negara yang dapat disingkat ASN adalah Pegawai Negeri 
Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja 
pada Instansi Pemerintah. 
9. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan 
Singingi . 
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan 
Singingi . 
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya dapat disingkat UPT D 
adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis Operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perikanan 
Kabupaten Kuantan Singingi . 
12. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan 
penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari -hari 
yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) 
gross ton (GT). 
13. Pembudidaya ikan kecil ad alah orang yang mata pencahariannya 
melakukan pembudiday aan ikan untuk memenuhi kebutuha n hidup 
sehari -hari. 
14. Tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Perangkat 
Daerah dan Aparatur Pemerintah Daerah . 
 5 15. Fungsi adalah jabatan/peranan dalam pelaksanaa n tugas dan 
tanggung jawab Perangkat Daerah dan Aparatur Pemerintah Daerah . 
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural . 
17. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya dapat disingkat JPT adalah 
sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 
18. Pejabat pimpinan tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan 
pimpinan tinggi. 
19. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi 
dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi 
pemerintahan dan pembangunan. 
20. Pejabat Admin istrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan 
administrasi pada instansi pemerintah. 
21. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab 
memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta 
administrasi pemerintahan dan pembanguna n. 
22. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut administrator adalah 
Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi 
Pemerintah. 
23. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab 
mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat 
pelaksana. 
24. Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai 
ASN yang menduduki jabatan pengawas pada Instansi Pemerintah. 
25. Pelaksana adalah unsur staf yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara 
yang membantu pelaksanaan tugas pad a jabatan struktural atau 
fungsional . 
26. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan 
tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang 
tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan 
perundang -undangan t entang organisasi dan tata kerja instansi. 
27. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu. 
28. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan 
fungsional pada instansi pemerintah . 
 
 6 29. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Aparatur Sipil Negara 
yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang 
berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan 
profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi 
Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi .