Apa norma yang terkandung dalam Pasal 11 PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 5 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 5 Tahun 2021 tentang PERJALANAN DINAS JABATAN, khususnya BAB V - BIAYA PERJALANAN DINAS, Pasal 11, memuat:

(1) Komponen biaya perjalanan dinas terdiri dari: 
a. uang harian; 
b. biaya penginapan; 
c. biaya transportasi udara, laut, darat termasuk airport tax, 
biaya dijalan tol, dan asuransi jasa raharja ; 
d. sewa kendaraan; 
e. biaya bahan bakar minyak untuk perjalanan dinas ke luar 
kota yang menggunakan kendaraan dinas; dan 
f. uang r epresentasi perjalanan dinas . 
g. biaya pemeriksaan kesehatan COVID -19 (rapid test/PCR 
test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam 
masa pandemi COVID -19). 
 
 
(2) Uang harian sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) huruf a , 
dibayarkan secara lumpsum sesuai daerah tempat tujuan dan 
hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas. 
 
(3) Biaya penginapan sebagaima na dimaksud ayat (1) huruf b , 
dibayar kepada pelaksana perjalanan dinas dengan cara sebagai 
berikut: 
a. dibayar seluruhnya sesuai dengan biaya riil dengan batasan 
tertinggi sebagaimana diatur dalam standar satuan biaya 
perjalanan dinas; 
b. dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan 
fasilitas hotel atau penginapan, maka kepada yang 
bersangkutan dibe rikan biaya sebesar 30 % (tiga puluh persen) 
dari tarif penginapan di daerah tempat tujuan, sesuai dengan 
tingkat pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara 
lumpsum . 
 
(4) Biaya transportasi sebag aimana dimaksud ayat (1) huruf c , 
dibayarkan sesuai den gan biaya riil kecuali biaya transportasi 
perjalanan dinas dalam kota dibayarkan secara lumpsum. 
 
(5) Biaya sewa kendaraan dalam kota sebag aimana dimaksud ayat 
(1) huruf d , dibayarkan sesuai dengan biaya riil sudah meliputi 
biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak yang 
diberikan kepada Pejabat Negara. 
 
(6) Biaya bahan bakar minyak untuk perjalanan dinas ke luar kota 
yang menggunakan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e, dibayarkan sesuai dengan biaya riil . 
 
(7) Uang representasi sebag aimana dimaksud ayat (1) huruf f , 
diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon II dan Pimpinan 
dan Anggota DPRD dan dibayarkan secara lumpsum .