Apa substansi hukum dari Pasal 32 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 8 Tahun 2009?
Materi muatan PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 8 Tahun 2009 tentang , khususnya BAB VIII - PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI, Pasal 32, adalah:

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi 
primer dan sekunder. 
Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh 
perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah. 
Peningkatan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan 
petani pemakai air . 
Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan 
peningkatan jaringan irigasi tersier, Pemerintah Daerah dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota dapat membantu peningkatan jaringan irigasi tersier 
berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan 
memperhatikan prinsip kemandirian. 
Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari 
sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah Daerah dapat 
meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan 
desain dari Pemerintah Daerah.