Bagaimana redaksi normatif Pasal 35 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 2 Tahun 2013?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 2 Tahun 2013 tentang USAHA PETERNAKAN, BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 35 berbunyi:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang.
Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Maret 2013
 
BUPATI MAGELANG,
ttd
 
SINGGIH SANYOTO
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2013 Nomor 2
Tanggal 1 April 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
 ttd
 UTOYO
-21-PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
USAHA PETERNAKAN 
I.UMUM
Kabupaten Magelang merupakan Daerah yang potensial 
untuk pengembangan usaha peternakan sehingga harus 
didayagunakan untuk mencapai manfaat yang besar bagi 
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta berperan 
penting dalam penyediaan ternak, produk asal ternak lainnya serta 
jasa bagi manusia.
Penggalian potensi usaha peternakan selain untuk keperluan 
hidup juga untuk menjamin kebutuhan protein hewani pada 
masyarakat serta untuk peningkatan pendapatan dengan 
membuka lapangan kerja baik di bidang produksi maupun jasa. 
Harapannya usaha di bidang peternakan akan maju, berdaya saing 
dan berkelanjutan serta mampu memberikan penyediaan pangan 
yag aman, sehat, utuh dan halal.
Agar dalam pemanfaatan potensi dan pelestarian usaha 
peternakan berjalan lancar dan tidak berbenturan dengan bidang 
lain, Pemerintah mengadakan pengaturan usaha peternakan 
dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik ekonomi, sosial, 
dan lingkungan sehingga dapat bersinergi secara harmonis.
Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peternakan perlu 
dikembangkan wawasan dan paradigma baru agar investasi, 
inovasi dan pemberdayaan di bidang peternakan terus berlanjut 
dan meningkat serta berdaya saing.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka 
pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian 
terhadap usaha Peternakan, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Usaha Peternakan.
II. PASAL DEMI PASAL