Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH Nomor 1 Tahun 2004?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH Nomor 1 Tahun 2004 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peratura n Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah ; 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah 
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ; 
 
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Otonom o leh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah menurut azas Desentralisasi ; 
 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah ; 
 
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ; 
 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah ; 
 
7. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah; 
 
8. Unit Kerja adalah Unit Kerja yang membidangi hukum dan peraturan 
perundang -undangan di Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah ; 
 
 
9. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah 
Daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan 
pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan 
Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah ; 
 3 
 
10. Dinas Daerah ad alah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ; 
 
11. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat RAPERDA 
adalah Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah ; 
 
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat PERDA adalah 
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tenga h ; 
 
13. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah ; 
 
14. Rancangan Akademik adalah hasil kajian ilmiah yang disusun oleh 
Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya dapat 
mengikutsertakan Perguruan Tinggi atau pihak lainnya yang 
mempunyai keahlia n untuk penyusunan peraturan perundang -
undangan ; 
 
15. Tim Asistensi adalah tim yang dibentuk Gubernur bertugas 
memberikan Asistensi dalam pembahasan Rancangan Peraturan 
Daerah menjadi Peraturan Daerah ; 
 
16. Pemrakarsa adalah Perangkat Daerah dan Dewan Perwakila n Rakyat 
Daerah.