Bagaimana redaksi normatif Pasal 49 dalam Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945?
Norma hukum dalam Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub lik, Pasal 49 berbunyi:

(1) Kewenangan Menteri menyerahkan upaya penagihan 
Kerugian Negara kepada panitia urusan piutang negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 
dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja . 
(2) Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada 
panitia urusan piutang negara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan . Pasal 48 
Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak dapat mengg anti 
Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan 
dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, 
Menteri menyerahkan upaya penag ihan Kerugian Negara 
kepada panitia urusan piutang negara paling lama 7 (tujuh) 
hari terhitung sejak SKP2K diterbitkan . Pasal47 
Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara 
kepada panitia urusan piutang negara yang menangani 
pengurusan piutang negara berdasarkan SKP2K yang 
diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang 
dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak SKP2K 
diterbitkan . BAB VI 
PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN 
KERUGIAN NEGARA KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI 
PENGURUSAN PIUTANG NEGARA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. - 44 - 
(3) Dalam hal penyerahan pengurusan piutang negara 
berupa piutang Tuntut an Ganti Kerugian bagi Pegawai 
Negeri Bukan Bend ahara, dokum en yang dilampirk an, 
yaitu fotokopi : 
a. laporan Kerugian Negara oleh Kepala Satuan Kerja 
atau atasan Kepala Satuan Kerja; 
b. SKTJM atau Surat SKP2KS yang ditetapkan oleh 
Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satu an 
Kerja; 
c. SKP2K; 
d. surat hasil pemeriksaan; 
e. bukti pemba yaran, apabila terdap at pemba yaran; 
f. surat kuasa untuk menju al barang jaminan , 
apabila terdapa t surat kuasa ; dan 
g. surat penagihan kepad a penanggung hutang. 
(4) Dalam hal peny erahan pengurusan piutang negara 
berupa piutang Tuntutan Ganti Kerugian bagi Pegawai 
Negeri Bukan Bendahara yang melanggar ketentuan 
kontrak kerja atau ikatan dinas, dokumen yang 
dilampirkan, yaitu fotokopi : 
a. laporan Kerugian Negara oleh Kepala Satuan Kerja 
atau atasan Kepala Satuan Kerja; 
b. surat perjanjian kontrak kerja atau ikatan dinas; 
c. Keputusan Menteri berupa : 
1. keputusan pengan gkatan pegawai negeri sipil; 
dan 
2. keputusan pemberhent ian; 
d. perhitungan jumlah biaya yang harus diba yarkan ; 
e. SKTJM atau SKP2KS yang ditetapkan oleh Kepal a 
Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja ; 
f. SKP2K; 
g. surat hasil pemeriksaan ; 
h. bukti pernbayaran, apabila terdap at pembayaran ; - 45 -