Apa bunyi lengkap Pasal 12 dalam NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 46 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 46 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA, pada BAB IV - URAIAN TUGAS, Pasal 12 dinyatakan:

(1) Bidang Hubungan Industrial dan 
Perlindungan Tenaga Kerjadipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang yang dalam 
tugasnyabertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas; 
(2) Bidang Hubungan Industrial dan 
Perlindungan Tenaga Kerjamempunyai tugas 
merumuskan dan melaksanaan kebijakan 
serta kewenangan di bidang Hubungan 
18 
 Industrial , S yarat Kerja dan Jamsostek, serta 
Pembinaan Organisasi dan Kelembagaan 
Tenaga Kerja; 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Bidang Hubungan 
Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja 
mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang 
hubungan industrial, syarat kerja dan 
jamsostek, serta pembinaan organisasi dan 
kelembagaan tenaga kerja; 
b. pelaksanaan kebijakan serta kewenangan 
di bidang hubungan industrial, syarat 
kerja dan jamsostek, serta pembinaan 
organisasi dan kelembagaan tenaga kerja; 
c. pelaksanaan verifikasi dokumen peraturan 
perusahaan dan perjanjian kerja bersama 
dengan ruang lingkup operasi daerah kota; 
d. pelayanan pendaftaran perjanjian kerja 
bersama daerahkota; 
e. pengoordinasian dengan instansi/lembaga 
lain dalam rangka proses pengesahan 
dokumen peraturan perusahaan dengan 
ruang lingkup operasi daerah kota; 
f. pengoordinasian dengan instansi/lembaga 
lain dalam rangka pelaksanaan deteksi 
dini terhadap potensi perselisihan di 
perusahaan; 
g. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan 
pemberdayaan lembaga kerja sama bipartit 
di perusahaan; 
h. pengoordinasian dengan instansi/lembaga 
lain terkait pelaksanaan mediasi terhadap 
potensi dan mediasiperselisihan di 
perusahaan, mogok kerja dan 
penutupanperusahaan; 
i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian 
kegiatan/tugas bidang hubungan 
industrial, syarat kerja dan jamsostek, 
serta pembinaan organisasi dan 
kelembagaan tenaga kerja; 
j. pengoordinasian dan kerjasama antar 
lembaga/instansi terkait kegiatan 
hubungan industrial, syarat kerja dan 
jamsostek, serta pembinaan organisasi dan 
kelembagaan tenaga kerja; 
 
19 
 k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 
pelaporan; dan 
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3), Bi dang Hubungan Industrial dan 
Perlindungan Tenaga Kerja dibantu oleh 
Kelompok Jabatan Fungsional Melalui 
Penyetaraan. 
(5) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional 
Melalui Penyetaraan dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang.