Apa saja yang diatur dalam Pasal 148 3.Undang-Undang ..... 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Nomor 12 Tahun 1945?
Ketentuan dalam 3.Undang-Undang ..... 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pernben tukan, BAB VI - Pem erintah Daerah men yelenggarakan penjagaan sungai dan danau untuk menjamin, Pasal 148 menetapkan:

.... -~ . Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lamba t 
terhitung 2 (dua) tahu n sejak Peraturan Daerah ini diundangkan . Pasal 147 ( 1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Batang 
Hari Nomor 13 Tahu n 2000 Tentan g lzin Pengguna Jalan (Lembaran Daerah 
Kabu paten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2000, Tam bahan Lernbaran Daerah 
Tahun 2000 Nomor 13) dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 201 7 tentang 
Pemanfaatan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Batan g Hari Nomor 16 Tahun 
2017), dicabut dan dinyataka n tidak berlaku . 
(2) Pera turan pelaksanaan yang berkaitan dengan peny elenggaraan perhvbungan 
yang ditetapkan sebelum Pera turan Daerah ini ditetap kan mas ih tetap berlaku, 
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan 
haru s menyesuaikan dalam waktu palin g lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan 
Daerah ini ditetapkan . Pasal 146 FABXVI 
KETENT UAN PENUTUP ( 1) Seluruh perizinan yang telah dike luarkan sebelu m berlakunya Peraturan 
Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habi s masa berlakun ya, 
sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan . 
(2) Periz inan yang sedang dipros es pada saat ditetapkan nya Peratu ran Dr.erah ini, 
harus dises uaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 
(3} Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini 
diundangkan , usah a perseorangan yang menyed iakan jasa angkutan umum 
haru s men yesuaikan menj adi badan usaha secara bertahap , sesuai Pasal 42 
. Pasal 145 BAB XV 
KETENTUAN PERAL IHAN (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah 
dan disetorkan ke Kas Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 58 
LEMBARAN DAERAH KAB UPATEN BATANG HARi 
TAHUN 20 21 NOMOR 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARi ( '} ), ( 113) / 2021 Diundangkan di Muara Bulian 
pada tanggal 30 - ( 2 - ~O~I 
SEKRETARIS DA RAH KABUPATEN BATANG HARI MU • ~BUP ATI BATANG HARi, Ditetapkan di Muara Bulian 
pada tanggal pO - ( l- - 2021 Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahka n pengundang an Peraturan Daerah 
ini dengan penempatan nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari . Pasal 148 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangg al diundangkan. 59 
Pasal . Penyelenggaraan jalan kabupat en merupakan kewe nangan pemerintah 
kabup aten meliputi : jalan kolekt or prim er yang tidak termasuk jalan nasional 
dan provin si, Jalan lokal prim er (yang menghubungkan ibukota kabupa ten 
dengan ibuk ota kecamatan, dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan , 
ibukot a kecamatan d engan desa dan antar desa), jalan sekund er (yang tidak 
termasuk jalan provins i dan jalan sekunder dalam kota] dan jalan strategis 
kabupa ten. Jalan yang menj adi kewenangan tersebut diatas diperlukan aturan 
untuk menjam in kepa stian hukum. Pengawasan jalan daerah mutlak diperlukan karen a keterbatasan anggaran 
dalam mem bangun jalan. Kondisi jalan Mant ap yaitu jalan kabupaten dalam 
kondisi baik dan sedang harus dijaga. Diharapkan kondisi jalan tidak menjad i 
tidak man tap yaitu jalan kabup aten dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. 
Untuk itu angkutan yang melewati jalan harus sesuai dengan kapasitas jalan . Untuk mendukung fungsi tersebut jalan harus dapat mem enuhi persyaratan 
keamanan, kecepatan dan kenyarnanan. Jalan tidak hanya terdiri dari bagian 
yang bisa dilalui kendaraan saja melainkan juga bagian lain yang menunjang 
kesernpurnaan jalan diantaran ya Ruang Manfa at Jalan, Ruang Milik Jalan dan 
Ruang Pengawasan Jalan . I. UMUM 
Jalan sebagai prasarana transportasi memiliki peranan penting dalam 
mewujudkan sasaran pembangunan utaman ya dalam pemerat aan pembangun an 
dan peningkatan pertumb uhan ekonomi. Jalan sebagai bagian sistem 
transportasi nasional juga memiliki peranan penting dalam mendukung 
pem bangunan bidang sosial budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan . 
Oleh karena itu penyelenggaran jalan umum wajib mengusahakan agar jalan 
dapat memberikan kontribusi semaksimal mungkin untuk meningkatkan 
pertumbu han ekonomi nasional serta dapat mendorong pengembangan daerah 
sehingga terwujud suatu pemerataan pernb angunan dan keadilan sosial. PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN -BAGIAN JALAN , SUNGAl DAN 
DANAU KABUPATEN (PENYEL ENGGARA PER HUBUNGAN} NOMOR 0 TAHUN 2021 
TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI PENJELASAN 60