Apa saja yang diatur dalam Pasal 2 b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Nomor 44 Tahun 2016 Nomor 44 Tahun 2016?
Ketentuan dalam b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Nomor 44 Tahun 2016 Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Pasal 2 menetapkan:

8. Tipelogi adalah pengelompokan perangkat daerah berdasarkan tipe atau 
jenis yang didasarkan pada hasil pemetaan urusan pemerintahan 
ditentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel urusan 
pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota setelah 
dikalikan dengan faktor kesulitan geografis; 
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada intansi pemerintah; 
10. Pengendalian Penduduk adalah suatu usaha mempengaruhi pertumbuhan 
penduduk kearah satu angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan ; 
11. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya 
mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan , mengatur 
keharnilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan 
hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas; 
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
rangka memimpin suatu Organisasi Negara; 
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah ; 
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah seke lompok Jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. - 5 - 
Dinas Peng endalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempun yai tugas 
membantu Bupati m elaksanakan Urusan Pemerintah di bidang pengendalian 
penduduk , keluarga berencana, ketahanan dan kesejaht eraan keluar ga di 
Daerah yang menjad i kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pasal 6 ( 1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsu r 
pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati m elalui Sekretaris Daerah . Pasal 5 BAB III 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 
Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
diklasifikasikan atas tipe B. 
(2) Penentuan tipe Dinas s ebagaiman a dimaksud pada ayat (1) berdasar kan 
hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan 
bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 
(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan 
sebagaiman a dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan . Bagian Ketiga 
Tipe Perangk at Daerah