Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 50 Tahun 2020 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 50 Tahun 2020 tentang PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tapin. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Tapin. 
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 
profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 
Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan di 
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin. 
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Ketja yang selanjutnya 
disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi 
syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja 
untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 
pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tapin. 
7. Camat adalah PNS yang memimpin Kecamatan sebagai Perangkat 
Daerah. 
8. Lurah adalah PNS yang memimpin Kelurahan sebagai Perangkat 
Kecamatan. 
-6- 
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelanggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri 
atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan 
Kecamatan. 
10. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk 
menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas 
kedinasan. 
11. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah 
Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas 
sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali 
ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang 
berlangsung. 
12. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah 
Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan 
atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada 
kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural 
dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya. 
13. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah 
Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas 
operasional di lapangan. 
14. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah 
Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam 
melaksanakan upacara.