Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor MOR Tahun 2016 Pasal 13?
Dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor MOR Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA, Pasal 13 mengatur sebagai berikut:

(1)Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, rencana kerja
anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, penyiapan urusan
perbendaharaan serta penyiapan bahan akuntansi pelaksanaan anggaran,
penyusunan laporan keuangan, penyusunan laporan penyelenggaraan
pemerintahan, dan laporan akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah.
(2)Subbagian Umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf b,mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat,
kearsipan dokumentasi, ekspedisi dan penggandaan, perpustakaan,
protokoler, kerumahtanggaan, akomodasi, pengangkutan, pemeliharaan
inventaris, kendaraan dinas, perjalanan dinas, perlengkapan, dan
kehumasan;
(3)Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12ayat (1)
huruf mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian,
pembinaan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan, Pengelolaan Benda Berharga
dan Evaluasi
PasalI4
(1)Bidang Perencanaan, Pengelolaan Benda Berharga dan Evaluasi mempunyai
tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan benda berharga, evaluasi
dan pelaporan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah serta
pendapatan lainnya;
(2)Bidang Perencanaan, Pengelolaan Benda Berharga, dan Evaluasi dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan.
Pasal15
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14ayat (1),
Bidang Perencanaan, Pengelolaan Benda Berharga, dan Evaluasi
menyelenggarakan fungsi:
a.perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan
pengembangan, pengelolaan benda berharga, evaluasi dan pelaporan
pendapatan daerah;
b.perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi
daerah;
c.melakukan analisis regulasi pengelolaan pendapatan daerah;
d.merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan
retribusi daerah;
e.perumusan kebijakan, norma, standar teknis, prosedur dan kriteria
pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
f.perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi
pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
g.merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis
teknologi informasi;
h.melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan
pengelolaan pendapatan daerah;
i.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan
pendapatan daerah; dan
J. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan
retribusi daerah.
PasalI6
(1)Bidang Perencanaan, Pengelolaan Benda Berharga dan Evaluasi terdiri dari:
a.Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
b.Sub Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
c.Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
(2)Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Perencanaan, Pengelolaan Benda Berharga dan Evaluasi;
Pasal17
a.Sub Bidang Perencanaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam