Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 15 Tahun 2015, apa isi dari Pasal 12?
Pasal Pasal 12 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 15 Tahun 2015 tentang PEMBENTUKAN DANA CADANGAN BIAYA PEMIL IHAN UMUM, pada BAB V - II, menyatakan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga. 
 
 Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 27 Desember 2013 
 
 
 WAKIL BUPATI PURBALINGGA, 
 
 cap ttd 
 
SSUKENTO RIDO MARH AENDRIANTO 
 
Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 12 November 2013 
 
 SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA 
 
 cap ttd 
 
 IMAM SUBIJAKTO 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013 NOMOR 15 
PENJELASAN 
 
ATAS 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 
NOMO R 15 TAHUN 2013 
 
TENTANG 
 
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN BIAYA PEMILIHAN UMUM 
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 
 
I. PENJELASAN UMUM 
Pelaksanaan kewenangan Pemerintah an Daerah telah ditetapkan 
dalam Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah , dan Undang -undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan 
ditetapkannya kedua undang -undang tersebut menimbulkan hak dan 
kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga p erlu dikelola 
dalam s uatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan 
daera h dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan 
keuangan negara dan merupakan elem en pokok dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 
Selain kedua undang -undang tersebut diatas, terdapat beberapa 
peraturan perundang -undangan yang menjadi acuan dalam pengelolaan 
keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang -undang tersebut 
yaitu Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 
Undang -undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 
Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang P emeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang -undang Nomor 25 
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD merupakan 
kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah 
Daerah dan masyarakat yang tercermin dalam Pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan. APBD memuat rencana perkiraan pendapatan yang akan 
diterima oleh Daerah pada satu tahun mendatang serta pengalokasian 
belanja untuk membiayai kegiatan -kegiatan peme rintahan, pembangunan, 
dan kemasyarakatan. 
Pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah 
diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, 
peningkatan kualitas hidup manusia, serta peningkatan pertumbuhan 
ekonomi masyarakat dalam rangka recovery kebutuhan pokok manusia. 
Oleh karena itu penentukan anggaran belanja diarahkan pada pencapaian 
isu-isu strategis tersebut dengan menitikberatkan pada Pembangunan 
Pendidikan dan Agama, Pembangunan Kesehatan dan Sosial Budaya, 
Pembangunan Ekonomi Kera kyatan, serta Pembangunan Pedesaan. Untuk 
mendukung tercapainya sasaran pembangunan maka diperlukan 
pendanaan yang cukup guna membiayai program dan kegiatan yang 
direncanakan. Program dan kegiatan yang tidak dapat dicukupi 
pembiayaannya dalam satu tahun an ggaran dilaksanakan melalui 
perubahan dana cadangan. 
 
 
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten 
Purbalingga Tahun 2015 membutuhkan biaya cukup besar yang 
pemenuhan dananya akan dilakukan melalui beberapa tahun anggaran, 
yaitu mulai Tahun A nggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2015, 
maka untuk menampung kebutuhan dana Pemil ihan Umum Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 201 5 
pada Tahun Anggaran 2014 perlu membentuk Dana Cadangan . Untuk itu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan 
Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 ; 
 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL