Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 20 Tahun 2003 tentang PENETAPAN TARIP PERAWATAN RAWAT INAP PAVILIUN ATAU, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah KotaTasikmalaya; 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat 
Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah ; 
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya; 
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah 
Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya, selanjutnya 
disingkat RSUD; 
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B 
Non Pendidikan Kota Tasikmalaya; 
6. Dokter adalah dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya; 
7. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk 
observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi 
medik, dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat 
tidur; 
8. Rujukan swasta adalah pasien yang dikirim oleh dokter praktek 
swasta atau Rumah Sakit Swasta ke RSUD untuk mendapatkan 
pelayanan kesehatan baik rawat jalan maupun rawat inap; 
9. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang 
dilaksanakan oleh tenaga medik; 
 
 10. Pelayanan Medica Legal adalah pelayanan kesehatan yang 
berkaitan dengan kepentingan hukum; 
11. Tarip adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan 
kegiatan pelayanan di RSUD, yang dibebankan kepada 
masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang 
diterimanya; 
12. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana 
pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam 
rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, 
rehabilit asi medik dan atau pelayanan lainnya; 
13. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas 
pemakaian sarana, fasilitas RSUD yang digunakan langsung 
dalam rangka Observasi Diagnosis, pengobatan, dan 
rehabilitasi; 
14. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ra wat inap termasuk 
makan di RSUD ; 
15. Bahan dan Alat adalah bahan, alat -alat, bahan kimia, dan alat 
kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka 
observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi; 
16. VVIP dan Utama Plus adalah ruang perawatan rawat inap yang 
berkelas, berada di Paviliun atau Ruang Sukapura ; 
17. Paket perawatan adalah fasilitas sarana yang ada pada Ruang 
Perawatan Rawat Inap Kelas VVIP Sukapura; 
18. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai 
penanggung biaya pelayanan kesehatan dari sese orang yang 
menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD ; 
19. Dana Swadana adalah penerimaan fungsional yang diterima 
oleh Rumah Sakit Unit Swadana atau Rumah Sakit pengguna 
PNBP ( Penerimaan Negara Bukan Pajak ) yang bersangkutan 
dari kegiatan pemberian pelayanan; 
20. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang 
diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang, 
dan atau jasa yang diberikan oleh RSUD dalam menjalankan 
fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau Instansi 
Pemerintah lainnya; 
21. Peser ta Asuransi Kesehatan Indonesia, selanjutnya disebut 
Peserta Askes adalah Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan, Veteran 
dan pegawai swasta beserta anggota keluarganya yang 
membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan yang 
diselenggarakan oleh PT. (Per sero) Asuransi Kesehatan 
Indonesia; 
22. Veteran adalah mereka yang mempunyai Tanda Anggota 
Veteran Republik Indonesia beserta keluarganya yang 
tercantum dalam Tanda Pengenal yang sah; 
23. Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang termasuk dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1960 dan mempunyai 
Tanda Pengenal yang sah beserta keluarganya; 
24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya. 
25. Penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam 
Undang -undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu Penyidik Polisi 
Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
yang diberi wewenang khusus oleh undang -undang untuk 
melakukan penyidikan; 
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan 
 
 terhadap pelanggaran Pera turan Daerah yang memuat 
ketentuan pidana.