Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 18 PERATURAN WALI K OTA CIREBON Nomor 13 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN WALI K OTA CIREBON Nomor 13 Tahun 2022 tentang STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN, pada , Pasal 18 menjelaskan:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
- 2 - 
 
 
 2. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah -Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat dan Daerah -Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembar an 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 
13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang -Undang 
Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) 
tentang Pembentukan Kota -Kota Besar dan Kota -Kota Kecil 
di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 551); 
3. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494 ); 
4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang -Undang 
Nomor 11 T ahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037 ) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477) ; 
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
- 3 - 
 
 
 Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297) ; 
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar 
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara 
Republik Indonesia Tah un 2017 Nomor 1907); 
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 201 8 tentang Nomenklatur 
Jabatan Pelaksana an Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Instansi Pemerintah; 
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian 
Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif Di 
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 835); 
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 409 Tahun 
2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi 
di Lingkungan Instansi Daerah; 
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang 
Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69); 
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Pro duk Hukum Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon 
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Le mbaran Daerah Kota Cirebon Tahun 
2020 Nomor 5); 
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 20 21 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 20 21 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Nomor 107); 
 
- 4 - 
 
 
 MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR KOMPETENSI 
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, 
JABATAN ADMINISTRATOR , JABATAN PENGAWAS DAN 
JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
DAERAH KOTA CIREBON .