Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 11 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 11 Tahun 2021 tentang TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan; 
1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung. 
2. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung. 
3. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya 
disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Bandar Lampung. 
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
- 4 - 
 
 
 
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden 
yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 
negara, lembaga pemerintah nonkementerian dan 
penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 
melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
mensejahterakan masyarakat. 
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
8. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang 
diberikan oleh pemerintah daerah kepada 
masyarakat. 
9. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan 
yang dilakukan oleh Pemerintah sebelum 
memberikan layanan publik tertentu untuk 
memperoleh keterangan status wajib pajak. 
10. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi 
yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam 
rangka Konfirmasi Status Wajib Pajak atau layanan 
publik tertentu kepada perangkat daerah. 
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, 
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 
pemungut pajak yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 
12. Pajak Daerah adalah pajak yang pengenaan dan 
pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah 
berdasarkan Undang-Undang Pajak Daeran dan 
Retribusi Daerah serta peraturan pelaksana 
lainnya di wilayah Kota Bandar Lampung. 
13. Status Wajib Pajak Valid adalah kesesuaian data 
Wajib Pajak dengan pemenuhan kewajiban 
perpajakan daerah dan pusat.