Apa substansi hukum dari Pasal 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 11 Tahun 2012?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 11 Tahun 2012 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA, khususnya , Pasal 18, adalah:

Undang -Undang Dasar 1945 Negara Republik 
Indonesia ; 
2. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah -Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 
3. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2387); 
4. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 1992 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik 
Indon esia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 
5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3843); 
6. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
7. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Ke dua atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 4899); 
8. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang -Undang Nomor 13 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
11. Peratura n Pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4539); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Ta hun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang -
undangan; 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DA ERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA 
 
dan 
 
BUPATI PURBALINGGA 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL 
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA KEPADA 
PERUSAHAAN DA ERAH DAN PERUSAHAAN LAINNYA.