Jelaskan isi kandungan Pasal 49 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO Nomor U Tahun 2020.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO Nomor U Tahun 2020 tentang RENCANA PENYEDIAAN PEMBANGUNAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, ketentuan pada BAB XV - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 49 berbunyi:

Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Bungo. 
Ditetapkan di Muara Bungo 
TEIAH DITELI KEBENARANVA 
SESUM DENGAN URAN YANG BERIAKU 
KEPALA BIDANG KEPALA11S 
AN DAN PE ! PERUMAHAN DAN KAWASAN PERM 
AMRIZAL. ST 
NIP. 19811214 201101 1 004 azgw-- _ 
H. INDRA MARDIAN. ST.. M.SI 
NIP. 19680821 199903 1003 pada tanggal 9 7-2020 
BUPATI BUNGO, / 
H. MASHURI 
Diundangkan di Muara Bungo 
pada tanggal 83 \Wl- 2020 
S EKRETARIS 7:; DAERAH TEN BUNGO, 
MURSIDI 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI 
JAMBI NOMOR t-9:; Io 
TELAH DITELITI SESUAt KETENTUAN 
KASU AGPUU. KABAG UM.. 
TGL TGL 
410 ZOOSOI 00S NIP '9'M oIO03 OO 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
-27- 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO 
NOMOR TAHUN 2020 
TENTANG 
PENYEDIAAN PEMBANGUNAN DAN PENYERAHAN PSU KAWASAN 
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 
I. UMUM 
Seiring dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan 
pertumbuhan jumlah penduduk, tuntutan masyarakat akan kebutuhan 
lahan perumahan berikut Prasarana, Sarana, dan Utilitas semakin 
meningkat. Tuntutan dimaksud bukan sebatas pada segi kuantitas, 
karena pada masyarakat yang semakin maju tingkat pendidikannya 
tuntutan menyangkut kualitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas juga 
mendesak untuk diwujudkan. Sampai saat mi pemenuhan kewajiban 
penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan 
dan permukiman yang berasal dari pengembang ternyata belum optimal. 
Sehingga diperlukan aturan yang lebih tegas dan berpihak kepada 
masyarakat luas berkenaan dengan penyerahan dan pengelolaan 
Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan serta permukiman. 
Pemerintah Kabupaten Bungo sampai sekarang juga belum memiliki 
aturan perundangan yang mengatur tentang kewajiban pengembang 
untuk melakukan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan 
serta tindak lanjut Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan 
Prasarana, Sarana, dan Utilitas tersebut agar dapat lebih berdaya guna 
dan berhasil guna. Peraturan Daerah tentang Penyediaan, Penyerahan 
dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan 
permukiman mi disusun dalam rangka mewujudkan pengelolaan 
Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan secara tertib, efektif, efisien 
dan berkelanjutan, serta menyelaraskan pembangunan Prasarana, 
Sarana, dan Utilitas itu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Bungo. Maka dalam menjaga ketertiban itulah dalam Peraturan Daerah 
mi diatur sanksi administrasi yang akan dikenakan kepada pihak 
pengembang yang tidak melaksanakan kewajiban yaltu menyerahkan 
Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan permukiman. 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
II. PASAL DEMI PASAL