Apa norma yang terkandung dalam Pasal  54 PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021 tentang BANGUNAN GEDUNG, khususnya BAB  III - STANDAR TEKNIS, Pasal  54, memuat:

(1) Ketentuan Bangunan Gedung di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau 
air dan/atau prasarana atau sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 humf c dilaksanakan sesuai standar perencanaan dan 
perancangan Bangunan Gedung.
(2) Selain mengikuti standar perencanaan dan perancangan Bangunan 
Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perencanaan dan 
perancangan hams mempertimbangkan:
a, lokasi penempatan Bangunan Gedung;
b. arsitektur ....
-29-
b. arsitektur Bangunan Gedung;
c. sarana keselamatan;
d. struktur Bangunan Gedung; dan
e. sanitasi dalam Bangunan Gedung.
(3) Bangunan Gedung di dalam tanah harus memenuhi ketentuan:
a. RDTR dan/atau RTBL;
b. bukan untuk fungsi hunian;
c. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana umum yang berada di 
dalam tanah; dan
d. keandalan Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasi Bangunan 
Gedung.
(4) Dalam hal Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung dibangun di 
luar tapak di dalam tanah selain mengikuti ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibutuhkan persetujuan dari pihak terkait.
(5) Bangunan Gedung di dalam dan/atau di atas permukaan air harus 
memenuhi ketentuan:
a. RTRW, RDTR dan/atau RTBL;
b. tidak mengganggu keseimbangan lingkungan dan fungsi lindung 
kawasan;
c. tidak menimbulkan perubahan arus air yang dapat merusak 
lingkungan;
d. tidak menimbulkan pencemaran;
e. telah mempertimbangkan keandalan Bangunan Gedung sesuai fungsi 
dan klasifikasi Bangunan Gedung; dan
f. mendapatkan persetujuan dari pihak terkait.
(6) Bangunan Gedung di atas dan/atau di dalam prasarana dan/atau sarana 
umum harus memenuhi ketentuan:
a. RTRW, RDTR dan/atau RTBL;
b. tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana umum yang berada di 
atas, di bawahnya, dan/atau di sekitamya;
c. tetap memperhatikan keserasian Bangunan Gedung terhadap 
lingkungannya; dan
d. telah mempertimbangkan keandalan Bangunan Gedung sesuai fungsi 
dan klasifikasi Bangunan Gedung.
(7) Dalam hal Bangunan Gedung berada di dalam tanah yang melintasi atau 
dilintasi prasarana dan/atau sarana umum, harus memenuhi ketentuan:
a. RTRW, RDTR, dan/atau RTBL;
b. tidak diperuntukkan sebagai fungsi hunian atau tempat tinggal;
c. tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana di dalam tanah;
d. telah mempertimbangkan keandalan Bangunan Gedung sesuai fungsi 
dan klasifikasi Bangunan Gedung; dan
e. mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
(8) PBG ....
-30-
(8) PBG untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat 
(4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) harus mendapat pertimbangan teknis 
TPA.
(9) Dalam hal belum terdapat RTRW, RDTR, dan/atau RTBL sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf a, ayat (5) huruf a, ayat (6) huruf a, dan 
huruf a, penetapan peruntukan lokasi harus memperoleh 
persetujuan Bupati atas pertimbangan TPA.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan peruntukan lokasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.