Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 10 Tahun 2012?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 10 Tahun 2012 tentang PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 
2. Bupati adalah Bupati Magelang. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daera h 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu d i bidang 
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang -
undangan. 
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupu n 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, 
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usah a Milik 
Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, kopera si, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organis asi 
massa, organisasi sosial politik atau organisasi la innya, 
Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak i nvestasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daer ah 
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 
penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar selu ruh 
pengeluaran Daerah. 
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yan g 
selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi da n/atau 
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaa tkan oleh 
orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digu nakan 
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah. 
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau peraira n 
pedalaman. 
10. Perdesaaan dan Perkotaan adalah kawasan yang tidak digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, d an 
pertambangan di tanah yang diberi hak pengusahaan h utan dan 
tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan. 
11. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas ta nah, 
termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasny a, 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. 
12. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah 
harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang 
terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat t ransaksi jual 
beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga de ngan objek 
lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP 
pengganti. 
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang dapat 
dikenakan Pajak. 
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliput i pembayar 
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mem punyai 
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentua n 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (sat u) tahun 
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahu n buku 
yang tidak sama dengan tahun kalender. 
5 
 16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada 
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, at au dalam 
Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peratura n 
perundang-undangan perpajakan daerah. 
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai da ri 
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan 
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagi han pajak 
kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 
18. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya d isingkat 
SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak u ntuk 
melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Ban gunan 
Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan per aturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat 
SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahuk an 
besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perk otaan 
yang terhutang kepada Wajib Pajak. 
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disin gkat SKPD 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarn ya 
jumlah pokok pajak yang terutang. 
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selan jutnya 
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena 
jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang 
atau seharusnya tidak terutang. 
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingk at STPD, 
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi 
administratif berupa bunga dan/atau denda. 
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan y ang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau 
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang 
terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDLB, STPD, Surat Kepu tusan 
Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan. 
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan at as 
keberatan terhadap SPPT, SKPD atau terhadap pemoton gan 
atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan ole h Wajib 
Pajak. 25. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pe jabat untuk 
menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melun asi 
utang pajaknya. 
26. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pa jak dan 
biaya penagihan pajak. 
27. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan ole h Wajib 
Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusa n yang 
dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perund ang-
undangan perpanjakan yang berlaku. 
28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan paja k atas 
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang dia jukan 
oleh Wajib Pajak. 
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilak ukan 
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informas i 
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, pen ghasilan 
dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyera han 
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun lapo ran 
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode 
Tahun Pajak tersebut. 
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dila ksanakan 
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu s tandar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewaj iban 
perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 
31. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dal am hal 
dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perund ang-
undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpul kan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan 
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya . 
32. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adala h 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik u ntuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan y ang 
terjadi serta menemukan tersangkanya. 
6 
 33. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indo nesia atau 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi w ewenang 
khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidika n. 
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawa i Negeri 
Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah y ang diberi 
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan 
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.