Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 3'L Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 3'L Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 6 menjelaskan:

dan Pasal 7ayat (1)yang dimuat dalam dokumen
RPJMD dan RKPD.
(2)Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan
Pelayanan Dasar sesuai dengan perhitungan kebutuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)kedalam Renstra PD dan Renja PD sesuai
dengan tugas dan fungsi.
(3)Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolak ukur
kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Pasal9
(1)Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan dasar yang dimuat dalam
dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (1)
dilakukan pada saat perumusan meliputi:
a.gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan
penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh
Pernerintah Daerah.
b.gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan,
khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan
bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
c.permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan
isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk masing-masing Urusan
Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
d.strategi, arah dan kebijakan dan program pembanguna daerah,
khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam
menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam
pemenuhan kebutuhan dasar;
e.kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah,
khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan
pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
dan
f.kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan
dengan indicator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan
kebutuhan dasar.
(2)Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam
dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (1)
dilakukan pada saat perumusan meliputi:
a.gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan
penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat
Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
h.kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan
dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan
kebutuhan dasar;
c.sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk
memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana
kerja tahunan;
d.rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan
program, kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan
yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
e.kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan
dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan
kebtuhan dasar.
(3)Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam
dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (2)
dilakukan pada saat perumusan meliputi:
a.gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan
capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar;
b.permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya
dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat
Daerah da)am pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
c.tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran
kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
d.strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan
memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencampaian
pemenuhan kebutuhan dasar;
e.rencana program dan kegiatan serta pendanaan ,khususnya
dikaitkan dengan program, kegiatan dan alokasi dana indikatif dan
sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan
kebutuhan dasar; dan
f.kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan
dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan
kebutuhan dasar.
(4)Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang
dimuat dalam dokumen Renja POsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
dilakukan pada saat perumusan meliputi:
a.hasil evaluasi Renja PO tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan
upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
b.tujuan dan sasaran Perangkat Oaerah, khususnya dikaitkan dengan
penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan
kebutuhan dasar; dan
c.rencana kerja dan pendanaan Perangkat Oaerah, khususnya
dikaitkan dengan program, kegiatan dan alokasi dana indikatif dan
sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan
kebutuhan dasar.
PasallO
(1)Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang perencanaan memastikan program dan kegiatan
pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra
PO, RKPD dan Renja PD.
(2)Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan
pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen
RPJMO, Renstra PO, RKPD dan Renja PD.
(3)Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan
kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.
(4)Dalam memastikan anggaran program dan kegiatan didasarkan pada
rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam