Apa substansi hukum dari Pasal 16 PERATURAN WALI  KOTA BANDUNG Nomor 124 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN WALI  KOTA BANDUNG Nomor 124 Tahun 2021 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, khususnya , Pasal 16, adalah:

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri atas: 
a. Lampiran I Ringkasan penja baran APBD yang 
diklasifikasi menurut kelompok, jenis , objek, 
dan rincian objek, dan sub rincian objek, 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan ; 
b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi , Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis , 
Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian 
Objek Pendapatan , Belanja dan Pembiayaan; 
c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, 
dan Besaran Hibah; 
d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, 
dan Besaran Bantuan Sosial; 
 
e. Lampiran... 
 
16 
 
 
 e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, 
dan Besaran Bantuan Keuangan 
f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, 
dan Besaran Belanja Bagi Hasil 
g. Lampiran VII.A Rincian Dana Otonomi Khusus Menu rut 
Urusan Pemerintahan Daerah , Organisasi , 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis , Objek, dan Rincian Objek, dan Sub 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 
h. Lampiran VI I.B Rincian Dana Tambahan Infrastruktur 
Menurut Urusan Pemerintah an Daerah , 
Organisasi , Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis , Objek, dan 
Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
i. Lampiran VII I Rincian DBH -SDA Pertambangan Minyak 
Bumi dan Pertambangan Gas 
Alam/Tambahan DBH -Minyak dan Gas 
Bumi menurut urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi , Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis , Objek, dan 
Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
j. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota 
pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran APBD dengan Program 
Prioritas Perbatasan Negara ; 
 
 
Pasal… 
 
 
17