Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 10 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 26 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 26 Tahun 2022 tentang SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (E-SPTPD) DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN REKAM, pada BAB II - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (E-SPTPD), Pasal 10 menjelaskan:

(1) Kewajiban pemasangan Alat Rekam Data Transaksi Usaha 
dikecualikan untuk: 
a. Wajib Pajak yang omzet penjualannya kurang dani 
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tahun; 
b. Wajib Pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (force 
majeur). 
(2) Keadaan memaksa (force majeur) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang 
menyebabkan tidak dapat diterapkannya Alat Rekam Data Transaksi 
Usaha Wajib Pajak.