Menurut Peraturan Pemerintah Nomor m Tahun 1959, apa isi dari Pasal 4?
Pasal Pasal 4 dalam Peraturan Pemerintah Nomor m Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. JI di Sulawesi (Lembaran, pada , menyatakan:

huruf d , mencakup : 
a. Program dan kegiatan pelaya nan dasa r rnasyarakat yang angga rannya 
belum tersed ia dalam tahun anggara n berja lan; dan 
b. Kepcr luan mendesak lainnya yang apabila ditunda maka akan 
menimbu lkan kerugian yang lebih besa r bagi pemerintah daerah dan 
masyarak at. d. Pergesaran anggaran antara objek belanja dalam jenis belanja 
berkenan; 
e. Pergesaran anggaran anta r unit orga rusasi, antar prog ram, antar 
kegiatan , antar kelompok belanja, serta perubahan/pergesara n uraian 
rincia n objek belanja karena adanya ket.ent uan perat uran perundang ­ 
undangan dan/atau belanja untuk keper luan mendesa k, 
b. PPKD: 
l , Mcngoo rdinasi ka.n SKPD dalam rangka usulan pergeseran anggaran; 
2. Menerima dan melakukan pembahasan usulan pergcseran anggaran 
yang diajukan oleh Kepala SKPD bersarna de ngan anggota TAPD 
lainnya; 
3. Memerint.ahk an kepada Kepala SKPD untu k mcrnfon nulasikan OPPA· 
SKPD jika usulan disetu jui untuk selanjutnya diserahkan kepada PPKO; 
4. Menye lenggar akan admi nistrast pe laksanaan pe rgeseran anggaran; Dalarn proses pergese ran anggara n belanja daerah, kewenangan TAPD sebagai 
berikut : 
a. Sekretaris Daerah : 
1. Memim pin 'l'APD dalam pcrnbah asan rancang an DPPA·SKPD; 
2. Menye tujui dan melaporkan ranc angan Peratu ran Bupati tentang 
Peru bahan Penjabaran APBO kepada Bupati untuk ditan datangan i; clan 
3. Mem bcrikan persetujuan pengesa han DPP A-SKPD . Pasal 8 (3) Dalam proses pe rgeseran anggaran belanja daerah dan peru bah an 
kompone n sebagaiman a dimaks ud pada ayat (I) dan ayat (2), Kepala 
SKPD wajib mengevaluaei pelak sanaan anggaran tahun berjalan . 
(4) Kepa]a SKPD bertanggung jawab penuh atas usulan pergeseran anggaran 
belan ja daerah yang diaju kannya dan perubah an komponen dalam rincian 
obyek belanja atau uraian rinclan obyek belanja berkena an. (2) Kepala SKPD selaku PA dalam mclakukan perubahan komponen 
mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. Meng hirnpun usulan atas perubahan kom ponen dari Unit SKPO 
dibaw ahnya; 
b. Menyusun just ifikasi teknis sebagai dasar peruba han komponen ; 
c. Membc ritahukan kepa da Kepala BPKD selaku PPKD atas pcrubahan 
kornponcn dilengkapi dengan Surat Pertangg ungjawaba n Mutlak; 
d. Mengusulkan pe narn bahan kompone n yang belum terse dia pada siatcm 
sesua i dengan ketentuan peraturan perundang -undangan: dan 
e. Memformul asikan perubah an kornpo nen pada rincian anggaran SKPO. (I) Kepala SKPO selaku PA dalam pcrgese ran angg aran belan ja daerah 
mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. Menghimpun usu Ian pergeseran anggaran belan ja daerah dari Unit 
SKPD dibawahnya; 
b. Mengaju kan usulan pergeseran anggaran belanja daerah secara tertulis 
kepa da Bupati dengan format sebagai mana tercantum dalam Lampi ran 
yang rnerup akan bagian tidak terpisahkan dari Pera turan Bupati ini; dan 
c. Memformu lasikan rancangan OPPA·SKPD jika usulan pergeseran 
disetujui dan mcnyerahkan kepa da PPKD. Pasal7 BABVI 
TUGAS DAN KEWENANGAN 
BERITA DAERAfi KABU PATEN KONAWE TAHUN 2021 NOMOR: .~;Lb Diundangkan di : Unaa.ha 
Pada tanggal : \5 M:>rt),. 2021 2021 Agar set.iap orang mengetah uinya, mem erintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini deng an penempatann ya dalam Berita Daer ah Kabupa ten Konawe. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Pasal 9 BAB Vll 
KETENT UAN PENUTUP c. lnspektor at/ Aparat Pengawas lnternal (APIP) melaku kan peneli tian dan 
ikut dalam pembahasan atas usulan pergese ran anggar an belanja daerah . 5. Meny iapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Penjabaran A P8D; 
6. Mcn gesahkan DPPA-SKPD ; dan 
7. Meny iapkan Surat Bupati tentang pemberitahuan pergeseran angg aran 
mendah ului penetapan Perubahan APBD untuk disampai kan kepa da 
Pimpinan DPR D. 
• • >r, r •'>••••• ~·· ••<'- ......... ~ • ·~ ,n~-- '-•~·-·- •••••~ •••• - ~ .• •••••• • •• •-• • ·-•••·--• • • " A. TAHAPAN PEl,AKSAN AAN PEROE SER AN ANOGARAN 
I. Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan angg aran tahun berjalan serta 
mernantau perkernban gan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah 
terhadap progr am/kegiatan yang menjadi bidang tugasnya; 
2. Kcpala Sf<PD mengajukan usulan tertulis mengenai pergeseran 
anggaran Kepala Bupati disertai alasan/perti mbangan yang 
menguatkan dilengka pi dengan rancangan DPPA-SKP D; 
3. Pergeseran anggaran kcgiatan dan segala akibat yang terjadi karena 
pergeseran angga ran tersc but menja cli tanggu ng jawab SKPD yang 
mengajukan usulan pergeescran anggaran; 
4. PPKD menghimpun usulan perge seran anggaran SKPD guna dibahas 
lebih lanjut oleh TAPD; 
5. TAPD rnelakukan pem bahasan terhadap usulan pergeseran angga ran 
clan rancan gan DPPA-SKPD; 
6. Sekreta ris Daerah menyampaikan hasil pembahasan TAPD t.erhadap 
usulan pergeseran anggaran kepada Bupati; 
7. PPKD berdasarkan persetujuan 1'APD terhadap pergescran angga ran, 
menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabara n 
APBD; 
8. Sekretaris Daer ah mengaju kan ranca ngan Peratu ran Bupat i tentang 
Perubahan Pen jabaran APBD kepada Bupati untuk ditetapkan mcnjadi 
Peraturan Bupau, 
9. PPKD menyiapkan surat Bupati yang ditujukan kepada Pimpinan 
DPRD tentang pemberitahuan pergese ran anggaran rnendahu lui 
pene tapan Perub ahan APBD; 
10. Kepala SKPO menan datan gani l)PPA-SK PD untuk di Sahkan oleh PPKD 
dan TAPD; dan 
11. DPPA-SKPD yang di sahkan oleh PPKD disam paikan kepada SKPD 
terkait , Satu an Kerja Pengawasa n Daerah serta fungsi terkait Lainnya. PERATURAN BUPATI KONAWE 
NOMOR \1..j TAHUN 2021 
TANGGAL IS ~\?f"C~ 2021 
TENTANO TATA CARA PERGESERAN 
ANGGARA N PENDAPATA N 
DAN BELA NJA DAERAH LAMPI RAN 
Tembu.aan: 
1. Sekerataris Daerah KAb . konawe di Unaa ha; 
2. Ke1.>a1a BAJlPED, \ Ka.l>. Konawe di Unaaha; 
3. Kcpala BPK,\D f<ab. Konawe di Unaaha; 
4, Arsi p,- .............................. KEPALA SKPD , Demikian untuk dimaklumi dan atas perti mbangan Bapak 
diucapkan terima kasih. Rincia n perubahan dan rancang an DPPA-SKPD sebag aimana 
terlampir. Berdasarkan hal tersebut diatas, karn i mohon perti mbangan 
Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggara n dimaksud 
dibahas oleh 1'APD untu k selanjutnya dimasukan dalam Peratu ran 
Bupat i tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar 
penerbitan DPPA-SKPD. Denga n memper hatikan kctentuan pergese ran anggaran yang 
tercantum dalam Peratu ran Bupati Nomor Tahun 2021 
tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah , dengan ini kam i mengajukan usulan pergeseran anggaran 
belanja . . . . .. . . . . . . dengan alasan dan 
perti mbangan sebagai berikut: 
1. ························ ········ 
2 . 
3 dsr . U n a a h a T<epa da 
Yth. Bupati Konawe 
di- Nomor 
Lam piran 
Perihal : Usulan Pergeseran Angg aran 20:x:x Unaaha , KOP SURA T 
SKPD B. FORMA T USULA N PERGESERAN ANGOARAN