Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana Nomor 18 Tahun 2018?
Substansi Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana Nomor 18 Tahun 2018 tentang , khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimak sud 
dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara . 
2. Pemermtah Daera h adalah Pemerint ah 
Kabupaten Kolaka Utara. 
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara . 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kabupa ten Kolaka Utara. 
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Kabupaten Kolaka Utara . 
6. Camat adalah pemim pin dan koordinat or 
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja 
kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasn ya 
memperoleh pelimpahan kewenangan 
pemerintahan dari Bupati untuk menangani 
sebagaian urusan otonomi daerah dan 
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 
7. Desa adalah De&a dan Desa Adat a tau yang 
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan m engurus urusan pemerintahan , 
kepentingan masyarakat setempat , 
berdasarkan prakarsa masyarakat , hak asal ­ 
U$Ul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan BAB I 
KETENTUAN UMUM KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT 
DESA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA . LE MBA GA TENT ANG MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI - 4 - 
Menetapkan 
yang mempunyai wewenang, tugas dan 
kewajiban untuk menyelenggarakan rumah 
tangga Desanya dan melaksanakan tugas 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah . penyelenggara Desa sebagai unsur 
Pemerintahan Desa. 
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa dihorrn ati dalam sistem Pemerintah an Negar a 
Kesat uan Republik Indonesia. 
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari 
Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan . 
9. Badan Pennus yawaratan Desa yang 
selan jutnya disingka t dengan BPD adalah 
lembaga yang merupakan perwujudan 
demokratisasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang 
selanjutnya disingkat LKD adalah wadah 
partisipasi masyarakat, sebagai mitra 
Pemerintah Desa, ikut serta dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 
pembangunan, serta meningkatkan pelayanan 
masyarakat Desa. 
11. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang 
selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga 
yang rnen yelenggarakan fungsi adat istiadat 
dan menjadi bagian dari susunan asli Desa 
yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa 
masyarakat Desa. 
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan dan kepentingan 
mas yarakat setempat dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Repu blik 
Indonesia. 
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang 
disebut dengan nama lain dioantu perangkat