Menurut PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021, apa isi dari Pasal 21?
Pasal Pasal 21 dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP, pada BAB VI - SANKSI, menyatakan:

(1) Dalam halPemerintah Pekon tidak melaksanakan BLT Pekon selama 12
(dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksipemotongan dana Pekon sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana
Pekon yang akan disalurkan pada tahap IITahun Anggaran 2022.
(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Pekon sebagaimana dimaksudpada ayat (1)dikecualikan dalam halberdasarkan hasil musyawarah
Pekon khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluargapenerima manfaat BLT Pekon yang memenuhi kriteria.
(3) Hasil musyawarah Pekon khusus/musyawarah insidentil sebagaimanadimaksud pada ayat (2)ditetapkan dalam peraturan Peratin yangdiketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
(4) Peraturan Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)disampaikan
oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana AlokasiKhusus Fisik dan dana Pekon melalui aplikasi OMSPAN sebagai syaratpenyaluran dana Pekon tahap IIpada Tahun Anggaran 2022.