Apa yang diatur dalam 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959 pada Pasal 9?
Berdasarkan 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959 tentang , Pasal 9 menyebutkan bahwa:

( 1) Organis asi penyelenggara wa jib men yelenggarakan pelayanan publik 
sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan BUMD . 
(2) Organisasi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
sekurang -kurangnya meliputi : 
a. pelaksanaan pelayanan ; 
b. pengelolaan pengaduan mas yarak at; 
c. pengelolaan informasi ; 
d. pengawasan internal ; Bagian Kedua 
Organisasi Penyelenggara Pasal 8 
Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1 ) mempun yai 
tugas: 
a. mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pel ayan an publik di 
lingkungan perangkat daerah dan BUMD sesuai standar pelayanan ; 
b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik ; dan 
c. melaporkan penyelenggar aan pelayanan publik di lingkungan perangkat 
daerah dan BUMD yang bersangkutan kepada Pembina. Pasal 7 
(1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah 
Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh pembin a. 
(2) Penanggungjawab mempun yai tugas : 
a. mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pela yanan publik 
sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja; 
b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik ; dan 
c. melaporkan pelaksanaan penyel enggaraan pelayanan publik kepada 
pembina. Pasal 6 
( 1) Guna menjamin kelancaran penyel enggaraan pela yanan publ ik, 
ditetapkan pembina , penanggungjawab dan penyelenggara . 
(2) Bupati karena jabatannya merupakan pembina penyelengg araan 
pelayanan publik. 
(3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempun yai tugas 
melakukan pembinaan , pengawasan dan evaluasi terhad ap pelaksanaan 
tugas penyelenggara . 
(4) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil 
perkembangan kinerja pelayanan publik kepada DPRD. 
(5) Hasil kinerja pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan . Bagian Kesatu 
Pembina , Penanggungjawab dan Penyelenggara BAB III 
PEMBINA , ORGANISASI PENYELENGGARA DAN EV ALUA SI 
PELAYANAN PUBLIK 6