Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor XOTAHUN Tahun 2021 Pasal 11?
Dalam PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor XOTAHUN Tahun 2021 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO, Pasal 11 mengatur sebagai berikut:

, Pasal 12 ayat 
(2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (6), Pasal 
20 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan 
Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang 
Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Retribusi 
Pelayanan Kesehatan; 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lemtaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2755). 
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
4.Undang-Undang..............2 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/SALINAN
-2- 
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
8.Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2013 
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah 
- Kabupaten Bungo Tahun 2013 Nomor 10); 
Menetapkan PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN BUNGO NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG 
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN. 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
-3- 
BABI 
KETENTUAN UMUM 
Pasal I 
Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan: 
1.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 
mengatur clan mengurus Urusan Pemerintahan clan kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
2.Daerah adalah Kabupaten Bungo. 
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo. 
5.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bungo. 
6.l3adan adalah sekuznpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik 
daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga clan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 
7.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi 
harta, kewajiban, modal, penghasilan clan biaya, serta jumlah harga 
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan 
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada 
setiap Tahun Anggaran berakhir. 
8.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan 
yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
9.Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan 
dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 
pribadi atau Badan. 
10.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 
11.Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau 
bersama dalam suatu lingkup badan atau organisasi yang berguna untuk 
pencegahan, pemeliharaan, penyembuhan clan pemulihan seseorang, atau 
kelompok. 
12.Jasa Pelayanan kesehatan adalah imbalan yang di terima oleh Puskesmas 
dalarn ran gka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan 
konsultasi, rehabilatasi medik clan atau pelayanan lainnya. 
13.Jasa ..... 4 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
-4- 
13.Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas 
pemakaian sarana, fasilitas yang digunakan secara langsung dalam 
rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, 
rehabilatasi medik dan atau pelayanan lainnya. 
14.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan 
pelayanan rawat in, rawat jalan, dan gawat darurat. 
15.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah 
fasilitas pe!ayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan 
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan 
lebih mengutarnakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat 
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginyadi wilayah kerjanya. 
16.Bahan Habis Pakai adalah imbalan yang diterima Puskesmas atas 
pemakaian bahan yaitu obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis 
pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, 
observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilatasi medik dan 
atau pelayanan lainnya. 
17.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang men] adi kewenangan daerah. 
18.Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Dinas 
adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah. 
19.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut 
Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu 
Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 
kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah. 
20.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan retribusi diwaiibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi 
tertentu. 
21.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 
22.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan 
Retribusi. 
23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalab 
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok 
retribusi yang terutang 
24.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 
25.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah / 
surat untuk melakukan tagihan retibusi dan! atau sanksi admisnistratif / 
berupa bunga dan/atau denda. 
BABII ..... 5 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
-5-