Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor 1777 Tahun 2016 Pasal 9?
Dalam PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor 1777 Tahun 2016 tentang SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA, BAB V - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN, Pasal 9 mengatur sebagai berikut:

Pos komando mempunyai tugas:
melakukan kajian pemenuhan kebutuhan
penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji
cepat dan rencana kontinjensi;
melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi;
menyusun rencana kegiatan operasi penanganan
darurat bencana;
mengoordinasikan instansi/lembaga terkait;
mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat
bencana;
memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
penanganan darurat bencana;
melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan
penanganan darurat bencana;
Posko PDB kabupaten/kota atau provinsi
melaporkan pelaksanaan operasi penanganan
darurat bencana kepada kepala BPBD
kabupaten/kota atau provinsi tembusan
instansi/lembaga terkait; dan
Posko Nasional PDB melaporkan pelaksanaan
operasi penanganan darurat bencana kepada Kepala
BNPB tembusan kementerian/lembaga terkait.
Pos komando mempunyai fungsi:
pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan
darurat bencana dan perencanaan kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi;
perencanaan, pengendalian, pengoordinasian
kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan penanganan darurat bencana; dan
www.peraturan.go.id
2016, No.1777-11-
pengelolaan data dan informasi penanganan darurat
bencana.
Bagian Ketiga
Struktur Organisasi Pos Komando Penanganan Darurat
Bencana Kabupaten/Kota Dan Provinsi