Bagaimana redaksi normatif Pasal  16 dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 18 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 18 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN, BAB  VI - PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN, Pasal  16 berbunyi:

Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) 
huruf b diselenggarakan terencana, sistematis, dan berkelanjutan 
untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, 
pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju 
kemandirian Pemuda.
(2) Pemerintah.
-12-
(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan 
Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
a. peningkatan keimanan dan ketakwaan secara bertahap;
b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
d. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda;
e. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan 
Kepemudaan; dan/atau
f. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional.
(3) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan 
intelektual dan spiritual;
b. pendidikan dan pelatihan Kepemudaan;
c. pemberian beasiswa pelatihan sambil bekeija;
d. pembangunan jaringan bagi Pemuda Pelaku Usaha yang sesuai 
dengan potensi Daerah;
e. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
f. pemantapan kelompok usaha Pemuda produktif dan/atau kreatif;
g. menumbuhkan kreatifitas dan inovasi Pemuda;
h. pemilihan wirausaha muda dan/atau Pemuda berprestasi;
i. pelatihan kader Pemuda dalam mcnjalankan fungsi advokasi dan 
mediasi;
j. partisipasi Pemuda dalam pendidikan kepemimpinan Pemuda 
melalui jalur formal dan non formal;
k. pengembangan partisipasi Pemuda dalam pembangunan smart city;
l. pemberian penghargaan bagi organisasi Kepemudaan yang mampu 
menumbuhkan ajang festival kreatifitas Pemuda tingkat Daerah;
m. pengembangan seni, kebudayaan, dan olahraga di kalangan pelajar, 
mahasiswa dan Masyarakat untuk mencari bibit potensial;
n. pemberdayaan saijana penggerak pembangunan Desa/Kelurahan ; 
dan
o. mengoptimalkan potensi dialog Pemuda inklusif.
(4) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi 
Kepemudaan, komunitas Pemuda dan/atau melibatkan pihak lain.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Pemberdayaan Pemuda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam 
Peraturan Bupati.
Bagian Keempat.
-13-
Bagian Keempat 
Pengembangan
Paragraf 1 
Umum