Menurut 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022, apa isi dari Pasal 7?
Pasal Pasal 7 dalam 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022 tentang perkara yang, pada BAB IV - SUMBER ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN, menyatakan:

Biaya Pendaftaran Gugatan/ Banding/ PK;
Tranport Lokal;
Biaya ATK;
Peijalan Dinas;(1)Pembiayaan LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI bersumber dari iuran
KORPRI dan/atau APBD serta bantuan pemerintah dan pihak lainyang tidak
mengikat (BUMN/BUMD).
Pembiayaan bantuan hukum dapat berupa honorarium perbulan sesuai
dengan pagu anggaran atau SBU maupun paket perkasus berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Pembiayaan bantuan hukum dapat meliputi:
e*I^^t^unanJawaban, Replik, Duplik dan Gelar Perkara,
ctamyusimatiJawaban, Replik Dnnhv a ,
«■ffiLrui.., ’uplik dan Gelar Perkara-
BABV
PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT DAN DIKLAT ADVOKASI
PARALEGAL
Bagian Kesatu
Pendidikan Khusus Profesi Advokat