Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN  BUPATI  BANGKA  BARAT Nomor 1 Tahun 2021 Pasal  2?
Dalam PERATURAN  BUPATI  BANGKA  BARAT Nomor 1 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BAB II - PELAKSANAAN APBD, Pasal  2 mengatur sebagai berikut:

(1) Setiap SKPD yang ada pendapatan wajib melaksanakan pemungutan dan/ atau 
penerimaan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
(2) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, 
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang -undangan yang berlaku. 
(3) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum 
daerah paling lama 1 x 24 jam atau sebagaimana ditentu kan lain menurut 
perundang – undangan. 
(4) Jumlah Belanja yang dianggarkan dalam Penjabaran APBD merupakan batas 
tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. 
(5) Pengeluaran tidak dapat dibebankan dalam APBD jika untuk pengeluaran 
tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. 
(6) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat dilakukan jika dalam keadaan 
darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/ 
atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 
(7) Kriteria keadaan darurat se bagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai peraturan 
perundang -undangan. 
(8) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk 
tujuan selain yang telah ditetapkan dalam APBD. 
(9) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak me wah, efektif, 
efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dan Anggaran Kas