Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 51?
Pasal Pasal 51 dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Ber basis Elektronik , mak a, pada , menyatakan:

BABV 
PENYELENGGARA SPBE (3) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara 
pelaksanaan audit keamanan SPBE . -36- 
(1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan 
kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam 
memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan 
layanan berbasis TIK, maka dapat ditetapkan SKPO 
Mandiri TIK. 
(2) Penetapan SKPO Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada 
dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi 
kela yakan terhadap SKPO . 
(3) Dinas melakukan proses penilaian evaluasi kela yakan 
terhadap SKPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(4) Proses penilaian evaluasi kela yakan terhadap SKPO 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan 
mendasarkan pada kriteria sebagai berikut: 
a. kepemilikan SOM TIK; 
b. kepemilikan tugas pokok dan fungsi khusus SOM TIK; 
c. ketersediaan anggaran TIK; 
d. kepemilikan kemampuan dan pengalaman 
membangun , mengelola dan/ a tau mengembangkan 
aplikasi SPBE secara mandiri; 
e. kepemilikan aplikasi ; dan 
f. kepemilikan server. 
(5) Berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kela yakan 
terhadap SKPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Dinas mengusulkan SKPO yang layak untuk ditetapkan 
sebagai SKPO Mandiri TIK kepada Bupati . 
(6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
Bupati menetapkan SKPO Mandiri TIK dengan Keputusan 
Bupati . Bagian Kedua 
SKPO Mandiri TIK