Apa yang diatur dalam PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 26 Tahun 2022 pada Pasal 12?
Berdasarkan PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 26 Tahun 2022 tentang SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (E-SPTPD) DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN REKAM, BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN, Pasal 12 menyebutkan bahwa:

BPKAD berhak: 
Memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan pemasangan Alat 
Rekam Data Transaksi Usaha dengan sistem transaksi usaha yang 
dimiliki Wajib Pajak; 
memperoleh informasi mengenai merk/type, sistem transaksi 
usaha, jumlah perangkat, serta informasi lain yang terkait dengan 
sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak; 
mendapatkan rekapitulasi data dan i sistem transaksi usaha 
yang dimiliki Wajib Pajak; 
memonitoring data dan i sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib 
Pajak; 
mengakses sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak; 
melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak 
apabila data yang tersaji dalam Sistem Informasi Manajemen 
Rekam Data Transaksi Usaha berbeda dengan laporan e-SPTPD 
yang diberikan oleh Wajib Pajak; 
melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan, baik yang 
disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya 
kerusakan dan/atau hilangnya Alat Rekam Data Transaksi Usaha. 
BPKAD berkewajiban: 
menjaga kerahasiaan setiap data dan i sistem transaksi usaha 
dan i Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan 
Perundang-Undangan Perpajakan Daerah; 
membangun dan menyediakan jaringan; 
mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara 
perangkat dan Sistem Informasi Manajemen Rekam Data Transaksi 
Usaha; 
menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat 
sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak karena 
pemasangan sistem perekam data transaksi usaha; 
melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah, apabila 
terjadi kerusakan pada sistem perekam data transaksi usaha; dan 
menyimpan data dan i sistem transaksi usaha wajib pajak pada 
database pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.