Menurut PERATURAN  BUPATI TANAH  LAUT Nomor 36 Tahun 2022, apa isi dari Pasal 7?
Pasal Pasal 7 dalam PERATURAN  BUPATI TANAH  LAUT Nomor 36 Tahun 2022 tentang TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS, pada BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI , DAN URAIAN TUGAS, menyatakan:

(1) Bidang Belanja dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
di bidang belanja dan pe mbiayaan daerah. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 
Belanja dan Pembiayaan mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana kerja bidang belanja dan pembiayaan; 
b. perumusan kebijakan bidang belanja dan pembiayaan; 
c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang belanja 
dan pembiayaan; 
d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur , dan kriteria 
di bidang belanja dan pembiayaan; 
e. pelaksanaan kebijakan anggaran; 
f. pelaksanaan kebijakan perbendahara an dan pembiayaan; 
11 
 
g. pemantauan, pengendalian, evaluasi , dan pelaporan di bidang belanja 
dan pembiayaan; 
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan; dan 
i. pemberian saran -saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 
langkah -langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang 
tugasnya. 
(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang belanja 
dan pembiayaan ; 
b. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, mengatur dan 
mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, 
prosedur dan kriteria bidang belanja dan pembiayaan dengan 
berpedoman pada ketentuan yang berlaku; 
c. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, mengatur dan 
mengendalikan penyusunan anggaran daerah; 
d. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, mengatur dan 
mengendalikan perbendaharaan dan pembiayaan; 
e. menyusun program dan melakukan koordinasi penyusunan KUA/PPAS 
dan Perubahan KPA/Perub ahan PPAS ; 
f. menyusun program dan melakukan koordinasi penyusunan RKA/DPA 
SKPD dan atau Perubahan RKA/Perubahan DPA SKPD; 
g. menyusun dan melakukan koordinasi penyusunan Peraturan Daerah 
tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; 
h. menyusu n, melakukan koordinasi, membina, mengatur teknis 
penyusunan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 
i. menyediakan anggaran kas; 
j. melakukan koordinasi pengelolaan kas daerah; 
k. melakukan koordinasi pemindahbukuan uang kas daerah; 
l. melakukan koordinasi penatausahaan pembiayaan daerah; 
m. melakukan koordinasi pengelolaan dana perimbangan dan dana 
transf er lainnya; 
n. melakukan koordinasi penempatan uang daerah de ngan membuka 
rekening kas umum daera h; 
o. melakukan koordinasi pemrosesan, penerbitan dan pendistribus ian 
lembar SP2D; 
p. melakukan koordinasi peneliti an kelengkapan dokumen SPP dan SPM, 
pembebanan anggaran atas pengesahan belanja, serta penerbitan 
SKPP; 
q. melakukan koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan 
pengeluaran kas daerah, laporan aliran ka s, dan pelaksanaan 
pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga 
(PFK); 
r. melakukan koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daer ah yang 
timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan 
penempatan uang daerah sebagai optimal isasi kas; 
s. melakukan koordinasi rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran 
kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi 
12 
 
terkait; 
t. melakukan koordinasi penyusunan petunjuk teknis administrasi 
keuangan yang berkaitan dengan penerimaan d an pengeluaran kas 
serta p enatau sahaan dan pertanggungjawaban (SPJ); 
u. melakukan koordinasi pelaksanaan penerbitan SPD 
restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan; 
v. melaksanakan pemantauan, evaluasi , dan pelaporan di bidang belanja 
dan pembiayaan; dan 
w. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. 
4) Bidang Belanja dan Pembiayaan , terdiri atas: 
a. Sub Bidang Anggaran; dan 
b. Sub Bidang Perbendaharaan dan Pembiayaan. 
 
Paragraf 1 
Sub Bidang Anggaran