Apa substansi hukum dari Pasal 17 PERATURAN BUPATI DEMAK Nomor 26 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN BUPATI DEMAK Nomor 26 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 7, khususnya , Pasal 17, adalah:

(1) Bagi PNS yang ditunjuk sebagai Koordinator dan Sub 
Koordinator yang merupakan peralihan jabatan 
administrasi ke jabatan fungsional diberikan TPP yang 
besarannya sama dengan TPP jabatan administrasi 
sebelumnya. 
(2) Bagi pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai 
Koordinato r diberikan TPP yang besarannya sama 
dengan TPP jabatan administrasi Koordinator 
sebelumnya, dengan ketentuan: 
a. Pejabat fungsional dengan kelas jabatan >11 yang 
ditunjuk sebagai Koordinator menerima TPP 
tambahan sebesar 20% (dua puluh per seratus) 
dari T PP pada Koordinator yang diampu; dan 
b. Pejabat fungsional dengan kelas jabatan ≤11 yang 
ditunjuk sebagai Koordinator menerima TPP yang 
tertinggi. 
(3) Bagi pejabat fungsional/ pelaksana yang ditunjuk 
sebagai Sub Koordinator diberikan TPP yang 
besarannya sama dengan TPP jabatan administrasi 
sebelumnya, dengan ketentuan: 
a. Pejabat fungsional dengan kelas jabatan >9 yang 
ditunjuk sebagai Sub Koordinator meneri ma TPP 
tambahan sebesar 20% (dua puluh per seratus) 
dari TPP pada Sub Koordinator yang diampu; dan 
b. Pejabat fungsional/ pelaksana dengan kelas 
jabatan ≤9 yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator 
menerima TPP yang tertinggi. 
(4) Bagi PNS yang ditunjuk sebaga i Koordinator pada unit 
kerjanya sekaligus ditunjuk sebagai Koordinator pada 
unit kerja lain, diberikan TPP tambahan sebesar 20% 
(dua puluh perseratus) dari TPP pada Koordinator unit 
kerja lainnya. 
(5) Bagi PNS yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator pada 
unit kerjanya sekaligus ditunjuk sebagai Sub 
Koordinator pada unit kerja lain, diberikan TPP 
tambahan sebesar 20 % (dua puluh persera tus) dan 
TPP pada Sub Koordinator unit kerja lainnya. 
(6) Bagi ASN yang mendapatkan tugas tambahan sebagai 
koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan 
diberikan TPP yang besarannya disesuaikan dengan 
kemampuan keuangan daerah tanpa mengikuti rumus 
perhitungan basic TPP. 
(7) Bagi ASN yang bekerja pada Unit Kerja/UPTD/Unit 
Organisasi Bersifat Khusus/Unit Organisasi Bersifat 
Fungsional yang sudah menerapkan BLUD penuh 
maupun BLUD bertahap diberikan TPP yang 
besarannya disesuaikan dengan kemampuan 
keuangan daerah tanpa mengikuti rumus perhitungan 
basic TPP. 
(8) Bagi ASN yang bekerja sebagai sebagai guru/pelaksana 
guru/CPNS/PPPK formasi guru yang belum menerima 
tunjangan profesi sertifikasi dan tidak mendapat 
tambahan penghasilan yang bersumber dari Dana 
Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Pendidikan, 
diberikan TPP yang besarannya disesuaikan dengan 
kemampuan keuangan daerah tanpa mengikuti rumus 
perhitungan basic TPP. 
(9) Perhitungan TPP pada kriteria Pertimbangan Obyektif 
Lainnya berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
kepada ASN atas ketercapaian target pajak bagi ASN 
yang ditugaskan pada Perangkat Daerah yang 
mengelola pendapatan bidang pajak dan dilakukan 
sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan. 
(10) Pemberian TPP bagi ASN sebagaimana dimaksud pada 
selain bersumber dari Pertimbangan Obyektif 
Lainnya juga diberikan TPP dari kriteria beban kerja 
yang persentasenya diberikan sesuai kemampuan 
keuangan daerah. 
(11) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh)