Menurut PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 29 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 11?
Pasal Pasal 11 dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah -daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, pada , menyatakan:

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan 
sumb er lain yang sah. BAB III 
PENDANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (1) DPMPTSP wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan 
Perizin an Berusah a Berbasis Risiko di Daerah. 
(2) Man ajemen penyelenggaraan Perizinan Berusah a Berbasis Risik o 
sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perund ang- undang an. 
(3) DPMPT SP dalam melaksanakan penyelenggaraan Perizinan 
Berusah a Berbasis Risiko mengacu kepada Standar Pelayanan, 
Stand ar Operasional Prosedur yang ditet apkan dengan 
keputu san Bup ati. Pasal 10 b. persyarat an dan/atau kewajiban Perizi nan Berusaha Berbasis 
Risiko ; 
c. pedoman Perizinan Berusa ha berbasis Risiko; dan 
d. standar kegiatan usaha dan/ atau stan dar produk. 
(2) ketentuan sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, 
huruf c, dan huruf d berpedom an pada Ketentuan Peraturan 
Perund ang- undan gan. 
(3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-rnasing sektor 
dilakukan pembinaan dan Pengawasan oleh OPD teknis terkait 
sesuai kewenangan masing -rnasing. - 1 1 - 
Setiap pelaku usah a yang melakuk an pelanggaran terhadap 
kete ntuan perizinan berusah a berbasis risiko dikenakan sanksi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan . Pasal 14 BAB VI 
SANKS I (1) Pemerintah daerah melaku kan pengawasan perizinan berusah a 
berbasis risiko yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. 
(2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaiman a dimak sud pada ayat (1) 
dikoordin asikan oleh DPMPTSP . Pasal 13 BABV 
PENG A WASAN PERIZINAN BERUSAHA BERB ASIS RISIKO (1) Bupati wajib men yelesaikan hambatan dan permasalahan di 
bidangn ya dalam pelaksanaan Peraturan Bupati mi sesuai 
dengan ketentuan peraturan peru ndang-undangan. 
(2) Dalam hal peratur an perundang -undan gan tidak mengatur hal 
untuk penyelesaian hamb atan dan permasalahan , Wali kota 
berwenang untuk menetapkan keputusan dan/ arau melakukan 
tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan 
dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas- asas 
umum pemerintahan yang baik. Pasal 12 BAB IV 
PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PERIZINAN 
BER USAHA BERBA SIS RISIKO - 12 - 
Diundangkan di Kolaka 
pada tangga l, 'l St-?.f.Q:t'Yl~ 2o'2' 
, SEKERTARIS jERAH KABU PATEN KOLAKA 'fl c~. -· 
~ POITU MURTOPO 
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHU N 2021 NOMOR , Lf9 Ditetapkan di Kolak a 
pada tanggal, 'l- t~f~<r.rvibc, 
~ BUPA ~~ KA(J__ .. 
AHMAD~EI Perat uran Bup ati ini mulai berlaku pada tanggal diundangk an. 
Agar setiap orang mengetahu inya , memerintah kan pengundan gan 
Peraturan Bup ati ini dengan penempa tannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kolaka. Pasal 15 BAB VII 
KETENTUAN PENUTU P - 13 - 
a bahwa dengan ditetapkann ya Peraturan Ment eri 
Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Petunjuk 
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik 
Bidang Kesehatan Tahun Angg aran 2021 , maka perlu 
meninjau kembali Peraturan Bupati Kolaka Nomor 20 
Tahun 2019 ten tang Petunjuk Pelaksanaan dan 
Penggunaan Dana Program J amin an Persalinan 
(JAMPERSAL ) di Kabupa ten Kolaka. 
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bup ati 
Kolaka Nomor 20 Tahun 2019 ten tang Petunjuk 
Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program 
J aminan Persalinan di Kabu paten Kolaka . 
1 Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara 
Repu blik Indonesia Tahun 1945; 
2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
pembentukan Da erah-daerah Tingkat II di Sula wesi 
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nom or, 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822) ; 
3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentan g 
kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara 
Indonesia Nomor 5063); 
4 Undang - Undang Nomo r 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Saki t; BUPATI KOLAKA , DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
Men gingat Menimbang TENT ANG 
PER UBAHAN ATAS PERATURAN BUPAT I KOLAKA NOMOR 20 TAHUN 
2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA 
PROGRAM JAMINAN PERSALINAN 
DI KABUPATEN KOLAKA PERATURAN BUPATI KOLAKA 
NOMOR 5 0 TAHUN 2021 BUPATIKOLAKA 
PROVINSISULAWESITENGGARA 
_J 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 
ten tang Pembentukan Peraturan Perundang ­ 
undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398) ; 
6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah(LembaranNegara republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan 
lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ; 
7 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintah , (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ; 
8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 75 Tahun 2014 ten tang Pu sat Kesehatan 
Masyarakat ; 
10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah , 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Ment eri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentu kan Produk 
Hukum Daerah ; 
11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif 
pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan 
Program Jaminan Kesehatan , sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016