Apa bunyi lengkap Pasal 21 dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 1 Tahun 2001?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 1 Tahun 2001 tentang PENGENDALIAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN, pada BAB IX - TATA CARA PENGENAAN SANKSI DENDA, Pasal 21 dinyatakan:

(1) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 ayat (1), dikenakan 
1 (satu) kali pada penimbangan pertama dan untuk 1 (satu) kali 
perjalanan dalam wilayah Daerah, kecuali ditemukan penambahan 
muatan saat penimbangan kendaraan bermotor pada unit penimbangan 
berikutn ya. 
 
(2) Pembayaran s anksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar 
secara tunai dan diberikan tanda bukti pembayaran. 
 
(3) Apabila dalam penimbangan berikutnya terdapat selisih berat muatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagaiman a 
dimaksud dalam Pasal 15. 
 
(4) Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum yang melakukan 
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b, 
tidak bisa memenuhi sanksi denda, maka Surat Tanda Uji Kendaraan 
Bermotor, dan/atau Surat Tanda Nomo r Kendaraan dan/atau Surat Izin 
Mengemudi dapat dijadikan jaminan. 
 
(5) Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum yang melakukan 
pelanggaran tidak dapat menunjukkan surat -surat kendaraan yang sah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai jaminan dapat dila kukan 
penyitaan terhadap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut 
barang. 
 
(6) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikembalikan 
tanpa syarat apabila kewajiban memenuhi sanksi denda telah dipenuhi. 
 
(7) Penerimaan s anksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 6 dan