Apa saja yang diatur dalam Pasal 13 TAHUN ANGGARAN 2022 TENTANG PERATURAN BUPAT I BUTON Nomor 29 Tahun 1945?
Ketentuan dalam TAHUN ANGGARAN 2022 TENTANG PERATURAN BUPAT I BUTON Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat II di Su lawesi (Lembaran Negara Repu blik Indones ia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 1822) ; bahwa untuk melaksanak an ketentuan, Pasal 13 menetapkan:

(1) Program dan kegiatan yang dapat did anai dari ADD dan PBH 
Pajak Daerah dan Retri busi Daerah, meliputi: 
a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
b. pelaksanaa n pembangu nan Desa; 
c. pembin aan kemasyaraka tan Desa; dan 
d. pemberdayaan masyarakat Desa. 
(2) Perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaks ud 
pada ayat (1) disusun dalam forum Musyawa rah Desa tahun 
sebelumn ya berd asarkan skala priori tas pemban gunan desa 
yang hasilnya dituangkan ke dalam RKP Desa. Bagian Kesa tu 
Perencanaan Kegia tan BABV 
PENGGUNAAN ADD DAN 
PBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUS I DAERAH I. keputusan Kepa la Desa tentang Penetapan Besaran 
lnsentif Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 
2022; 
m. peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 
berjalan ; 
n. RAB yang dibuat oleh TPK; 
o. foto 0% kegiatan pembangunan fisik; dan 
p. Lapor an Penyelenggaran Pemeri ntahan Desa (LPPD) dan 
Lapo ran Keterangan Pertanggu ngjawaban (LKPJ) tahun 
sebe lumnya. 
(3) Penyampaian usulan kegiatan sebagaimana d.imaksu d pada 
, diajukan satu kali untuk satu tahun anggaran 
paling lambat bulan April tahun anggaran berjalan . 
(4) Satke r Kabupa ten meneliti kernbali seluruh kelengkapan 
dokumen usulan kegiatan Desa yang diajukan, sebelum 
mengeluarkan rekomendasi pencairan dana. 
(5) Rekomen dasi pencairan dana sebagaimana dimaksud pada 
menjadi dasar Bendahara Pengeluaran pembantu 
pada Sadan Keuangan dan Aset Daerah melakukan proses 
pencairan untuk ditrans fer ke RKD . 
(6) Format dokumen kelengkapan usulan kegiatan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercant urn dalam 
Lam piran V yang merupakan bagian tidak te rpisahkan dari 
Peratur an Bupati ini.