Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021 pada Pasal 6?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP, BAB III - TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN, Pasal 6 menyebutkan bahwa:

(1) Penyaluran dana Pekon sebagaimana dilaksanakan setelah KPAPenyaluran DAK Fisik dan dana Pekon menerima dokumen persyaratanpenyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :a.tahap Isebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (4)hurufaangka 1berupa:
1.peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapanrincian dana Pekon setiap Pekon;
2.peraturan Pekon tentang APBPek; dan
3.surat kuasa pemindahbukuan dana Pekon;
b.tahap IIsebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (4)hurufbangka 1berupa:
1.laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Pekontahun anggaran sebelumnya;
2.laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Pekontahap Imenunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikitsebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaranmenunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);dan
3.peraturan Peratin mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Pekon atau peraturan Peratin mengenai penetapantidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Pekon; dan
4.berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisadana Pekon
diRKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal
dari :
a.sisa dana Pekon Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun
Anggaran 2018 yang disetor oleh Peratin keRKUD; dan
b.sisa dana Pekon diRKUD Tahun Anggaran 2015 sampai
dengan Tahun Anggaran 2019.
c.tahap IIIsebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (4)
huruf cangka 1berupa:
1.laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Pekon
sampai dengan tahap IImenunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen)
dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana Pekon tahap II
yang telah disalurkan; dan
2.laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Pekon tahun
anggaran sebelumnya.
(2) Penyaluran dana Pekon untuk Pekon berstatus Pekon mandiri
dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan
dana Pekon menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati
secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
a.tahap Isebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (5)hurufaangka 1berupa :
1.peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan
rincian dana Pekon setiap Pekon;
2.peraturan Pekon tentang APBPek; dan
3.surat kuasa pemindahbukuan dana Pekon.
b.tahap IIsebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (5)huruf
bangka 1berupa :
1.laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Pekon
tahun anggaran sebelumnya;
2.laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Pekon
tahap Imenunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
dari dana Pekon tahap Iyang telah disalurkan;
3.laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Pekon tahun
anggaran sebelumnya.
4.Peraturan Peratinmengenai penetapan keluarga penerima manfaat
BLT Pkeon atau peraturan Peratinmengenai penetapan tidak
terdapat keluarga penerima manfaat BLT Pekon; dan
5.Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa dana
Pekon diRKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang
berasal dari:
a.sisa dana Pekon Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun
Anggaran 2018 yang disetor oleh Peratinke RKUD; dan
b.sisa dana Pekon diRKUD Tahun Anggaran 2015 sampai
dengan Tahun Anggaran 2019.
(3) Dalam haltidak melaksanakan BLT Pekon Tahun Anggaran 2020 selama
9(Sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada
huruf bdan ayat (2)huruf b,penyaluran dana Pekon tahap II
Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa
peraturan Peratin mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima
manfaat BLT Pekon yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia
_^£ukup anggaran perbulannya.
(3) Penyaluran dana Pekon Tahap IIIuntu BLT Pekon sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5ayat (4)huruf cangka 2untuk bulan kesebelassampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkansetelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluargapenerima manfaat bulan sebelumnya.
(4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sampai dengan ayat (3)dilakukan melalui aplikasi OMSPAN.
(5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4)untuk perekamanrealisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belasdilakukan paling lambat tanggal 31Desember.
(6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf a,meru pakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlahkeluarga penerima manfaat BLT Pekon bulan kesatu tahun sebelumnyaatau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Pekontahun berkenaan.
(7) Dalam haltidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Pekon, danaPekon disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (4)tanpa dikurangi kebutuhan dana Pekon untuk BLT Pekon.
(8) Dalam halterdapat perubahan peraturan Peratin mengenai penetapankeluarga penerima manfaat BLT Pekon sebagaimana dimaksud dalamPasal 6ayat (1)huruf bangka 3,Bupati menyampaikan perubahanperaturan Peratin dimaksud melalui aplikasi OMSPAN dan paling lambattanggal 31Desember.
(9) Dalam halpenyaluran dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kesatu tidakdilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran dana Pekon untuk BLTPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sampai dengan ayat (3)untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapatdilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluargapenerima manfaat BLT Pekon bulan sebelumnya.
(10) Dalam haljumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikanlebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yangtelah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a,dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kedua sampai denganbulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Pekon setiapbulan.
(11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasijumlah keluarga penerima manfaat BLT Pekon sebagaimana dimaksudpada ayat (1)sampai dengan ayat (3)dan ayat (5).