Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor 7 Tahun 2021 pada Pasal 8?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor 7 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAB III - BESARAN SILTAP DAN TUNJANGAN RIO, Pasal 8 menyebutkan bahwa:

(1) Rio, Perangkat Dusun dan staf berhak menerima 
penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan kemampuan 
keuangan Dusun. 
(2) Rio atau Pjs. Rio, dan Perangkat Dusun yang berstatus 
pegawai negeri sipil (PNS) berhak menerima penerimaan 
lainnya yang sah. 
(3) Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada 
berupa: 
a.jaminan kesehatan; 
b.jaminan ketenagakerjaan; 
c.tunjangan Puma tugas; 
d.honor sebagai pejabat pemegang kekuasaan pengelolaan 
keuangan Dusun (PKPKD); 
e.honor sebagai pelaksana pengelola keuangan Dusun 
(PPKD); 
f.honor kegiatan;dan 
g.penerimaan lainnya yang sah. 
(4) Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada 
dan ayat (3) wajib dianggarkan dalam APBDus. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penerimaan 
lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
diatur dengan Peraturan Rio tentang Penetapan 
Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan 
Pemerintah Dusun.