Apa substansi hukum dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor J Tahun 2021?
Materi muatan Undang-Undang Nomor J Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik, khususnya , Pasal 21, adalah:

Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster lingkungan keluarga dan 
pengasuhan alternatif, meliputi kebijakan, program, kegiatan: 
a. penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) 
tahun; 
b. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang 
pengasuhan dan perawatan anak; 
c. menyelenggarakan program pendidikan pra nikah; 
d. pengasuhan alernatif oleh keluarga dekat bagi anak-anak yang orang tuanya 
meninggal maupun sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak; 
e. Memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. h. penjagaan nama baik anak dan tidak diekspose pada area publik tanpa izin 
anak atau orang tua atau walinya atau bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan; dan 
1. mendorong terbentuknya Forum Anak dan/ a tau kelompok anak. a. pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia O (nol) - 18 (delapan 
belas) tahun; 
b. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari 
petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak 
permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 
c. Pemenuhan hak anak untuk mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA); 
d. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, 
Rumah Sakit Privat, Puskesmas dan Klinik/Rumah Bersalin; 
e. penyediaan fasilitas informasi layak anak; 
f. pemberiaan akses untuk menyempaikan pendapat sesuai dengan usia dan 
tingkat keecerdasan; 
g. pemberian kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai dengan 
mereka; 
18 Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster pendidikan, pemanfaatan 
waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi kebijakan, program, kegiatan : 
a. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak 
usia dini; 
b. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 
12 (dua belas) tahun; Pasal 23 Bagian Keempat 
Klaster Pendidikan, Pemanfaatan W aktu Luang, dan 
Kegiatan Budaya Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster kesehatan dasar dan 
kesejahteraan, meliputi kebijakan, program, kegiatan: 
a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita; 
b. penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita; 
c. mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif; 
d. peningkatan fasilitasi laktasi ; 
e. peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap ; 
f. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan 
reproduksi dan mental; 
g. pengentasan kemiskinan; 
h. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air 
bersih; 
1. pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok; 
J. pembentukan pelayanan kesehatan yang ramah anak; dan 
k. optimalisasi Gerakan Masyarakat Sehat. Pasal22 Bagian Ketiga 
Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 
19 Bagian Kesatu 
Umum BAB VIII 
SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK, DAN DESA 
RAMAHANAK b. penyediaan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak 
penyandang disabilitas; 
c. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan 
anak; 
d. pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak; dan 
e. penyediaan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) Jam, 
panti rehabilitasi, pusat krisis anak kabupaten dan Lembaga 
Kesejahteraan Sosial Anak. a. penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan 
dengan pendekatan keadilan restoratif; Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam kluster perlindungan khusus, 
meliputi kebijakan, program, kegiatan: Pasal 24 Klaster Perlindungan Khusus Bagian Kelima c. penyediaan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus; 
d. kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah; 
e. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke 
sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah 
memilliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari 
sekolah; 
f. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif 
yang ramah anak diluar sekolah yang dapat diakses semua anak; 
g. membentuk Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan; dan 
h. Kebijakan penyelenggaraan masa orientasi peserta didik yang edukatif 
dan tanpa kekerasan. 
20 {2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat {l) sekurang­ 
kurangnya memenuhi ketentuan: 
a. memiliki kebijakan yang anti terhadap kekerasan baik fisik, psikis, 
seksual dan eksploitasi yang mengatur terhadap sesama siswa, 
tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai lainnya 
b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS); 
c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat; 
d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS); 
e. termasuk Sekolah Adiwiyata; 
f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat; 
g. siswa terlibat/ dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah; dan 
h. menerapkan sekolah siaga bencana. (1) Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah 
dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar , 
bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi 
anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, 
menghargai keberagaman , toleransi dan perdamaian. Pasal 27 (3) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. (2) Penetapan Sekolah Ramah Anak dilakukan secara bertahap dengan 
memperhatikan kondisi dan kemampuan sekolah yang bersangkutan. (1) Sekolah Ramah Anak ditetapkan di seluruh sekolah di Kabupaten Tebo . Pasal 26 Bagian Kedua 
Sekolah Ramah Anak Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, program , maupun kegiatan tentang 
Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dan Desa Ramah 
Anak Pasal 25 
21 (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan: 
a. pembentukan kelembagaan yang meliputi: 
1. memiliki penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak 
dan lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah 
terlatih tentang hak-hak anak; dan 
2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak kesehatan anak 
sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak. 
b. sarana dan prasarana yang meliputi: 
1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak; 
2. tersedia media tentang hak kesehatan anak; 
3. memiliki ruang khusus laktasi dan konsultasi menyusui; 
4. merupakan kawasan bebas asap rokok; dan 
5. fasilitas sarana lainnya yang mendukung terhadap pemenuhan 
hak-hak kesehatan anak. ( 1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada 
kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak 
dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak. Pasal29 (3) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Penetapan unit Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi 
dan kemampuan unit layanan kesehatan yang bersangkutan. (1) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh unit pelayanan 
kesehatan. Pasal 28 Bagian Ketiga 
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak 
22 (5) Penetapan Desa Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (4) Pengembangan Desa Ramah Anak dibiayai dari anggaran pendapatan dan 
belanja desa maupun sumber pembiayaan lain yang tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan. (3) Desa Ramah Anak sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai 
berikut: 
a. adanya profil anak; 
b. adanya kebijakan forum anak desa ; 
c. partisipasi anak dalam pembentukan kebijakan tingkat desa yang 
berkaitan dengan anak; 
d. memiliki sarana bermain dan/ atau olah raga yang dapat diakses oleh 
semua anak; 
e. memiliki gugus tugas Desa Ramah Anak; 
f. memiliki satgas PPA tingkat Desa; dan 
g. memiliki program keluarga ramah anak. (2) Tujuan dibentuknya Desa Ramah Anak adalah menyatukan komitmen 
dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan 
pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka 
menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari 
tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan 
mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh 
dan berkelanjutan dalam lingkup desa Bagian Keempat 
Desa Ramah Anak 
Pasal30 
(1) Desa Ramah Anak ditetapkan dengan basis Padukuhan. 
23 Dalam hal orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau karena 
suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 maka dapat beralih kepada keluarga, 
yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal32 (2) Dalam rangka pemberian perlindungan dan pemenuhan hak anak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka orang tua memiliki kewajiban 
dan tanggungjawab sebagai berikut: 
a. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan; 
b. mengusahakan anak memperoleh akta kelahiran dan kartu identitas 
anak; 
c. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang 
mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; 
d. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu 
kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun; 
e. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi 
sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya; 
f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk 
memperoleh pendidikan; 
g. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, 
dan minatnya; 
h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak -anak; 
1. melaporkan anak yang mengalami penyalahgunaan narkoba kepada 
pihak yang berwenang untuk mendapatkan rehabilitasi; dan 
J. memberikan pengasuhan sesuai dengan hak dan kepentingan terbaik 
bagi anak tanpa kekerasan. ( 1) Peran serta orang tua dalam KLA adalah memberikan perlindungan dan 
pemenuhan hak anak sesuai dengan kemampuannya. Pasal 31 Bagian Kesatu 
Peran Orang Tua BAB IX 
PERAN SERTA 
24 Bagian Ketiga 
Peran Serta Masyarakat