Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 32 PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021 tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, pada BAB IV - LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, Pasal 32 menjelaskan:

(1) PKK mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana kerja; 
b. melakukan penyuluhan dan menggerakkan 
kelompok -kelompok PKK di RW, RT , dan 
dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan -
kegiatan yang telah disusun dan disepakati; 
c. menggali, menggerakkan , dan mengembangkan 
potensi masyarakat, khusunya keluarga untuk 
meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai 
kebijakan yang telah diterapkan; 
 
29 
 
d. melaksanakan kegiatan penyuluhan yang 
mencakup kegiatan bimbingan dan motovasi 
dalam upaya mencapai keluarga sejahtera; 
e. mengadakan pembinaan dan bimbingan 
mengenai pelaksanaan program kerja; 
f. mengikuti secara aktif pelaksanaan program 
Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang berkaitan 
dengan kesejahteraan keluarga di Kelurahan; 
g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan 
kepada Lurah; 
h. melaksanakan administrasi; dan 
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
Lurah. 
(2) PKK mempunyai fungsi : 
a. penyuluh, motivator , dan penggerak masyarakat 
agar mau dan mampu melaksanakan program 
PKK; dan 
b. perencana, pelaksana, fasilitator, pengendali, 
pembina , dan pembimbing Gerakan PKK. 
(3) PKK menyelenggarakan 10 (sepuluh) Program Pokok 
Gerakan PKK. 
(4) 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : 
a. penghayatan dan pengamalan Pancasila; 
b. gotong royong; 
c. pangan; 
d. sandang; 
e. perumahan dan tata laksana rumah tangga; 
f. pendidikan dan keterampilan; 
g. kesehatan; 
h. pengembangan kehidupan berkoperasi; 
i. kelestarian lingkungan hidup; dan 
j. perencanaan sehat. 
(5) Uraian kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok 
Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas 
kebutuhan masyarakat. 
30 
 
Paragraf 3 
Penetapan dan Pelantikan Pengurus PKK