Apa saja yang diatur dalam Pasal 10 PERATURAN BUPATI BLORA Nomor 25 Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BLORA Nomor 25 Tahun 2022 tentang SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU “GESANG ” UNTUK PENANGANAN, BAB V - KELEMBAGAAN, Pasal 10 menetapkan:

(1) Kesekretariat an SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d merupaka n unit SLRT yang 
melaksanakan tugas kesekretariatan. 
 
10 
 (2) Kesekretariat an SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertugas: 
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk 
kegiatan Sekretariat Teknis SLRT; 
b. melakukan pengumpulan dan pengkajian data; 
c. merekrut dan mengelola Supervisor; 
d. melakukan entri data di tingkat Daerah, berdasarkan 
data yang dikumpulkan oleh Fasilitator SLRT setelah 
ditelaah oleh Supervisor; 
e. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kebutuhan 
program dan kepesertaan kepada pengelola program 
terkait, baik Pemerintah P usat maupun Daerah; 
f. mengecek dan menindaklanjuti keluhan PPKS , yang 
disampaikan kepada pengelola program terkait; 
g. melakukan analisis hasil pengumpulan data oleh 
Fasilitator dalam bentuk dashboard yang berisi: 
1. hasil pencatatan kepesertaan dan kebutuhan 
program serta keluhan; 
2. akses program Pemerintah P usat dan Daerah; 
3. komplementaritas dan irisan program; dan 
4. “kesenjangan” pelayanan di Daerah; 
h. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan 
lembaga nonpemerintah , termasuk dunia usaha, dalam 
penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial; 
i. melakukan pemantauan internal terhadap layanan yang 
diberikan secara berkala; dan 
j. menyusun laporan kegiatan SLRT di wilayah Daerah 
untuk disampaikan kepada Kementerian Sosial melalui 
Tim Koordinasi Provinsi dan pihak terkait lainnya di 
Daerah. 
(3) Kesekretariat an SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertanggung jawab atas pelaksanaan kesekretariat an SLRT 
di Daerah .