Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 27 Tahun 2002?
Substansi PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 27 Tahun 2002 tentang PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati d an Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Magelang. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang. 
5. Lembaga Penyiaran Publ ik Lokal yang selanjutnya dis ingkat LPPL adalah lembaga 
penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, 
menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak 
komersial dan berfungsi memberikan layanan unt uk kepentingan masyarakat yang 
siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) . 
6. Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui siaran sarana 
pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di udara, di luar atau di antariksa 
dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau 
media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh 
masyarakat dengan perangkat penerima siaran. 
7. Penyiaran Radio adalah media kom unikasi massa dengar, yang menya lurka n 
gagasan dan informasi dalam bentuk suara umum dan t erbuka, berupa program 
yang teratur untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik. 
8. 
 
 
9. 
 
10. 
 
11. 
 
12. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili 
masyarakat, pemeri ntah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan 
tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik. 
Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang 
dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran p ublik. 
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disingkat KPIP adalah lembaga 
negara yang bersifat independen yang ada di pusat sebagai wujud peran serta 
masyarakat di bidang penyiaran. 
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah 
lembaga negara yang bersifat independen yang ada di daerah, sebagai wujud peran 
serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam 
Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 
Pedoman Perilaku Penyiaran dan Sta ndar Program Siaran adalah acuan bagi 
lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem 
penyiaran nasional di Indonesia .