Apa substansi hukum dari Pasal 18 PERATURAN BUPATI PASER Nomor 18 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN BUPATI PASER Nomor 18 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, khususnya , Pasal 18, adalah:

Undang-Undang Das ar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Peneta pan 
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 
1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
-2- 
 
 
 Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir den gan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong De ngan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2756); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana t elah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentan g 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 00 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028; 
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentan g 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2003, Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG KEDUDU KAN 
KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 
 
-3-