Menurut PERATURAN BUPATI WONOSOBO Nomor SOBO Tahun 1945, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI WONOSOBO Nomor SOBO Tahun 1945 tentang STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo . 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang -
Undangan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . 
 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimp in pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom . 
4. Bupati adalah Bupati Wonosobo . 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pe merintahan Daerah . 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo . 
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur 
pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah . 
8. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 
program. 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 
10. Aparatur Sipil Negara yang sela njutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
bekerja pada Instansi Pemerintah. 
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang -undangan. 
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjut nya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disi ngkat PPPK 
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka 
melaksanakan tugas pemerintahan. 
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD a dalah 
kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai bendahara umum daerah. 
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD Yang 
bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 
16. Kuasa BUD adalah pejabat yang dib eri kuasa Untuk melaksanakan tugas BUD. 
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi SKPD yang dipimpinnya. 
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 
pejabat pada unit Kerja SKPD ya ng melaksanakan satu atau beberapa kegiatan 
dari suatu program sesuai dengan bidang dan tugasnya. 
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata 
usaha keuangan p ada SKPD. 
21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 
uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 
22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunju k menerima, menyimpan, 
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk 
keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 
23. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat 
yang diberi kewenangan oleh P A/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau 
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja 
negara/anggaran belanja daerah. 
24. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah 
unit kerja di Kementrian/Lembaga/Peme rintah Daerah yang menjadi pusat 
keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. 
25. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pem ilihan adalah 
sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola 
pemilihan Penyedia. 
26. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah 
instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan 
pengawasan. 
27. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional /personel 
yang bertugas melaksanakan P engadaan Langsung, Penunjukan Langsung 
dan/atau E -purchasing. 
28. Standar Satuan Harga adalah Satuan Harga yang ditetapkan oleh Bupati 
sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan 
Anggaran SKPD. 
29. Standar Biaya Umum adalah harga satuan s etiap unit non barang dan jasa. 
30. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu 
untuk penghitungan biaya komponen kegiatan.