Apa substansi hukum dari Pasal 16 PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 29 Tahun 2019?
Materi muatan PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 29 Tahun 2019 tentang PEDOMAN TATA CARA, khususnya BAB VI - RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA, Pasal 16, adalah:

(1) Rencana umum pengadaan barang/jasa meliputi:
a. kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang dibiayai
oleh Desa; dan/atau
b. kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang dibiayai
berdasarkan Kerjasama Antar Desa secara pembiayaan
bersama, sepanjang diperlukan.
(21 Rencana umum pengadaan barang/jasa meliputi tahapan
sebagai berikut:
a. mengindentifikasi kebuflrhan barang/jasa;
b. men5rusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk
pengadaan barang/jasa;
c. menetapkan kebijakan umum tentang:
1. pemaketan pekerjaan pengadaan barang/jasa;
.^ 2. cara pengadaan barangljasa; dan
3. pengorganisasian pengadaan barang/jasa.
d. pengumuman.
(3) Pemaketan pekerjaan pengadaan bxang dan jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 huruf c angka 1 mengutamakan untuk
dilaksanakan melalui swakelola dan untuk usaha mikro, usaha
kecil dan koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi
dan kualitas hasil pekerjaan.
(41 Cara pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c angka 2 adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(5) Pengorganisasian pengadaan barang/jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 huruf c angka 3 adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O.
(6) Perkiraan biaya pekerjaan digunakan untuk kegiatan pekerjaart
infrastmkhrr dan paling sedikit memuat biaya pokok pekerjaan,
termasuk didalamnya biaya perencanaan, biaya operasional TPK
dan TPHP.
-19-
(71 Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
digunakan untuk keperluan survey lokasi, survey harga,
pen5rusunan renca.na anggaran biaya, pembuatan desain
infrastruktur, dan perencanaan pengadaan barang/jasa.
(8) Biaya operasionat TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
digunakan unhrk proses pengadaan barangljasa, pen5rusu.nan
administrasi, pelaporan dan insentif TPK.
(9) Biaya Operasional TPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
digunakal untuk biaya operasional, administrasi dan
pelaporan.
(10) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (7) ditetapkan
sebagai berikut:
a. biaya perencanaan maksimal sebesar 2o/o (d:ua persen) dari
biaya pokok pekerjaan untuk nilai rencana kegiatan lebih
dari Rp.15O.O00.OO0,0O (seratus lima puluh juta rupiah); dan
b. biaya perencanaan maksimal sebesar 1% (satu persen) dari
biaya pokok pekerjaan untuk nilai rencana kegiatan kurang
dari Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
(11) Biaya operasional TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
ditetapkan sebagai berikut:
a. nilai kegiatan sampai dengan Rp.50.OOO.OOO,OO (lima puluh
juta rupiah) maksimal 5% (lima persen);
b. nilai kegiatan diatas Rp.5O.000.000,00 s/d
Rp. 2O0. 0OO. OO0,0O maksim al 4% (empat persen) ; dan
c. nilai kegiatan diatas Rp.2OO.OO0.OOO,OO maksimal 3% (tiga
persen).
(l2l Biaya operasional TPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
ditetapkan maksimal sebesar lo/o (satu persen) dari nilai
kegiatan.
(13) Mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (12)
dilakukan setelah administrasi dan pelaporan diselesaikan.
(14) Rencana umum pengadaan barang/jasa ditetapkan oleh PPKD
bersama TPK dan diumumkan di Papan Pengumuman Desa,
paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengesalran APBDesa
tahun urnggaran berjalan.
-20-