Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 133?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008 tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUA NGAN DAERAH, Pasal 133 mengatur sebagai berikut:

(1) Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, 
SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU. 
(2) PPTK mengajukan SPP-LS me lalui pejabat penatausahaan 
keuangan pada SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa 
pengguna anggaran paling lambat 3 (t iga) hari kerja setelah 
diterimanya tagihan dari pihak ketiga. 
(3) Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan 
yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(4) Bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan 
keuangan pada SKPD mengajukan SPP-UP kepada pengguna 
anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan. 
(5) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilampiri dengan daftar rinc ian rencana penggunaan dana. 
 87 
(6) Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, 
bendahara pengeluaran mengajuk an SPP-GU dan/atau SPP-
TU. 
(7) Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada 
harus mendapat pe rsetujuan dari PPKD dengan 
memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.