Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor /4 Tahun 2020.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor /4 Tahun 2020 tentang STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISIKAN DAERAH, pada BAB VI - TINJAUAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN, Pasal 5 menjelaskan:

Perpres tersebut menyatakan bahwa program percepatan 
penanggulangan kemiskinan meliputi: kelompok program bantuan sosial terpadu 
berbasis keluarga, kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat, 
kelompok program berbasis usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program-program 
lainnya yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 
miskin. Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga berujutan untuk 
melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan 
kualitas hidup masyarakat miskin. Program berbasis pemberdayaan masyarakat 
bertujuan mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok 
masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada 
prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Sementara program berbasis 
pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bertujuan memberikan akses dan 
penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota 
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim 
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota diterbitkan 
guna melaksanakan amanat yang tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 15 
Tahun 2010 khususnya Pasal 20 ayat (4). Perpres tersebut mengamanatkan kepada 
Menteri Dalam Negeri untuk mengatur tata kerja dan penyelarasan kerja, serta 
pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. 
103 
Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut pada Pasal 10 menyatakan bahwa 
TKPK Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi: 
a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian 
tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan 
kebijakan pembangunan daerah; 
b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan 
kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan 
Jana dan kendala yang dihadapi; 
c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan 
program penanggulangan kemiskinan secara periodik; 
d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan 
penanggulangan kemiskinan; 
e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan 
kemiskinan; dan 
f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan 
kemiskinan kepada Bupati/Walikota dan TKPK Provinsi.