Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah Nomor 30 Tahun 2021 Pasal 13?
Dalam Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah Nomor 30 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, BAB III - STANDARDANJENIS PELAYANAN, Pasal 13 mengatur sebagai berikut:

(1) Jenis pelayanan yang diselenggarakan di Daerah terdiri dari:
a. Perizinan Berusaha;
b. Perizinan Non Berusaha; dan
c. Pelayanan Non Perizinan.
(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, meliputi:
1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, yaitu:
- 10-
a) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, atau
b) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,
2. Persetujuan Lingkungan, rneliputi:
a) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup;
b) Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau
c) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup,
3. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi,
b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, meliputi:
1. risiko rendah;
2. risiko menengah rendah;
3. risiko menengah tinggi; dan
4. risiko tinggi.
c. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
(3) Jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha untuk
Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan
huruf c mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
mengatur tentang Perizinan Berusaha.
(4) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b meliputi sektor:
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian;
c. lingkungan hidup dan kehutanan;
d. energi dan sumber daya mineral;
e. perindustrian;
f. perdagangan;
g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
h. transportasi;
1. kesehatan, obat dan makanan;
J. pariwisata; dan
k. ketenagakerjaan.
(5) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- II -
a. kode KBLI IKBLI terkait, judul KBLI,ruang lingkup kegiatan, parameter
risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku,
dan kewenangan Perizinan Berusaha;
b. persyaratan darr/ atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
d. standar kegiatan usaha danl atau standar produk.
(6) Kode KBLI IKBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter
risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan
kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf a mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
mengatur tentang Perizinan Berusaha.
(7) Persyaratan danl atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada
masing-rnasing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b
mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang mengatur
ten tang Perizinan Berusaha.
(8) Penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pad a ayat (1)
huruf b meliputi bidang, antara lain:
a. pekerjaan umum - cipta karya;
b. perhubungan;
c. kesehatan; dan
d. bidang Perangkat Daerah lainnya yang diberikan kewenangannya oleh
Peraturan Perundang-undangan.
(9) Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c meliputi bidang, antara lain:
a. pekerjaan umum - cipta karya;
b. perhubungan;
c. kesehatan;
d. Lingkungan hidup; dan
e. bidang Perangkat Daerah lainnya yang diberikan kewenangannya oleh
Peraturan Perundang-undangan.
- 12 -