Apa substansi hukum dari Pasal  216 PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021 tentang BANGUNAN GEDUNG, khususnya BAB  IV - PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal  216, adalah:

(1) Dalam hal pengajuan perpanjangan SLF berdasarkan rekomendasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (2) huruf c, pembaruan 
PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (2) huruf c mengikuti 
ketentuan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 
sampai dengan Pasal 183.
(2) Dalam hal penyedia jasa Pengkaji Teknis atau Dinas Teknis 
mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat 
(2) huruf c, Pemilik atau Pengguna dapat mengajukan surat keterangan 
pemanfaatan sementara kepada Dinas.
(3) Surat keterangan pemanfaatan sementara sebagaimana dimaksud pada 
digunakan sebagai dasar pemanfaatan sementara Bangunan 
Gedung.
(4) Surat keterangan pemanfaatan sementara sebagaimana dimaksud pada 
dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan surat 
rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (2) huruf c 
yang dilengkapi dengan:
a. surat pemyataan kesediaan melakukan perbaikan Bangunan Gedung 
oleh Pemilik atau Pengguna; dan
b. surat pemyataan tanggung jawab risiko kegagalan Bangunan Gedung 
oleh Pemilik atau Pengguna.
(5) Surat keterangan pemanfaatan sementara sebagaimana dimaksud pada 
diterbitkan dengan ketentuan:
a, berlaku sementara selama perkiraan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (8); dan
b. surat keterangan pemanfaatan sementara tidak dapat diperpanjang.
(6) Surat keterangan pemanfaatan sementara sebagaimana dimaksud pada 
dinyatakan tidak berlaku jika:
a. Pemohon atau Pengguna tidak mulai menindaklanjuti rekomendasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (2) huruf c dalam 
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keterangan 
pemanfaatan sementara diterbitkan; atau
b. Pemohon atau Pengguna tidak memenuhi rekomendasi dalam jangka 
waktu ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (7).