Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 10 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA Nomor 3 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA Nomor 3 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016, pada , Pasal 10 menjelaskan:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : 
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap 
melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya 
susunan organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan 
Daerah ini ; 
Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan 
Pemerintahan Bidang Bencana, tetap melaksanakan 
‘- 8 - 
 tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah 
yang baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan ; 
Rumah Sakit Umum Daerah R.A . Kartini tetap 
melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya 
lembaga baru berdasarkan Peraturan Daerah ini ; 
Pejabat Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah 
ini berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan 
dilantiknya Pejabat D aerah yang baru berdasarkan 
Peraturan Daerah ini . 
 
Pasal II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara. 
 
Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 21-07-2022 
Pj.BUPATI JEPARA, 
 Ttd 
EDY SUPRIYANTA 
 
Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 21-07-2022 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 
 Ttd 
 EDY SUJATMIKO 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 202 2 NOMOR 3 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH: 
(3-122/2022). 
Salinan Sesuai Tata Naskah Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN JEPARA 
 
ttd 
WAFA ELVI SYAHIROH,SH.MH 
NIP.19730508 199703 2 003 
‘- 9 - 
 PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 3 TAHUN 202 2 
 
TENTANG 
 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 14 TAHUN 
2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN JEPARA 
 
I. UMUM 
Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah adanya urusan 
pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dan menjadi kewenangan Daerah, 
yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas 
urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan 
dengan pelayanan dasar. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 
dimaksud, Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanan urusan wajib yang 
berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat 
terpenuhi secara optimal. 
Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 
1 Tahun 20 22 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembagian 
kewenangan urusan Pemerintahan Daerah yan g berdampak pada pembentukan 
Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran 
(rightsizing ) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing -
masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat 
Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan 
dan Pengendalian Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat 
melakukan evaluasi Perangkat Daerah pa ling sedikit 2 (dua) tahun sejak 
Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur organisasi Perangkat Daerah, 
baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau 
pengurangan. Perubahan Atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan sebagai tindak 
lanjut perubahan regulasi serta perubahan dinamika penyelenggaraan 
pemerintahan di Kabupaten Jepara. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat 
Daerah Yang Melaksanakan UrusanPemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan 
‘- 10 - 
 Politik memb erikan pedoman dan penetapan status kelembagaan Perangkat 
Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan 
politik. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Jepara perlu menyesuaikan 
kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemeri ntahan bidang 
kesatuan bangsa dan politik yang semula belum ditentukan intensitas 
organisasinya. Hasil validasi skor urusan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan 
bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara dibentuk dengan 
besaran organisasi Intensitas Besar, atau maksimal 4 (empat) bidang. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah, maka perlu menyesuaikan unit organisasi rumah sakit 
Daerah yang semula merupakan lembaga teknis daerah menjadi unit 
organisasi bersifat khusus. 
Pengaturan kembali Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah ini 
dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk 
dapat lebih efektif da n efisien dalam melaksanakan urusan. Dengan demikian 
pembentukan organisasi Perangkat Daerah yang baru ini pada prinsipnya 
dimaksudkan memberikan keleluasaan yang luas untuk menetapkan kebutuhan 
organisasi dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan 
kebutuhan serta kemampuan keuangandaerah. Dengan penetapan pembentukan 
organisasi Perangkat Daerah diharapkan akan lebih meningkatkan daya guna dan 
hasil guna serta lebih meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan 
pemerintahan d i daerah. 
 
II. PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal I 
 Angka 1