Jelaskan isi kandungan Pasal 17 dari PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 4 Tahun 2004.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 4 Tahun 2004 tentang IZIN USAHA INDUSTRI, ketentuan pada BAB  XIV - KETENTUAN PENYIDIKAN, Pasal 17 berbunyi:

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peratura n Daerah ini dilaksanakan 
oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Kota Tasikmalaya yang pengangkatannya ditetapkan 
sesuai dengan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku ; 
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidi k Umum maupun 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) 
Pasal ini, berwenang : 
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi 
Daerah agar keterangan atau lapo ran tersebut menjadi lengkap 
dan jelas; 
 b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut; 
 c. Meminta keterangan dan bar ang bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi 
daerah; 
d. Memeriksa buku -buku, catatan -catatan dan dokumen -dokumen 
lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah; 
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatk an barang bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen -dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; 
g. Menyuruh berhent i, melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf “e”; 
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
retribusi daerah; 
I. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi; 
j. Menghentikan penyidikan; 
 k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah menurut hukum 
yang berlaku; 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil 
penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan 
yang diatur dalam Undang -undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana.