Jelaskan isi kandungan Pasal 16 dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 23 Tahun 2021.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 23 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI UKM, ketentuan pada , Pasal 16 berbunyi:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Orga nisasi Pada Instansi 
Pemerintah, maka berdasarkan hasil penyederhanaan 
struktur organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Selatan, 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati ; 
b. bahwa Peratur an Bupati Nomor 81 Tahun 201 9 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas , Fungsi dan Uraian 
Tugas serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil 
Menengah, Perindustrian dan Pe rdagangan Kabupaten Buton 
Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
hukum, maka perlu diganti; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b , maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Ker ja Dinas 
Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Buton Selatan; 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 
 
3. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undanga n (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentuka n Peraturan Perundang -
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 
 
2 
 4. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563); 
5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indone sia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6373); 
6. Peraturan Pemer intah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peratura n Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perbahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomo r 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoensia 
Tahun 2018 Nomor 157); 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi 
dan Daerah Kabupaten/ Kota Yang Melaksa nakan Fungsi 
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Republik Indonesia Nomor 13/PER/M.KUM/X/2016 tentang 
Pedoman Nomenklatur Perangkat D aerah Bidang Koperasi 
dan Usaha Kecil dan Menengah; 
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 
96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan 
Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang 
Perdagangan; 
11. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 
17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat 
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan 
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian; 
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik In donesia Nomor 17 Tahun 
2018 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam 
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 525); 
3 
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada 
Instansi Pemerintah untuk Penyederhaaan Birokrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 546); 
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab upaten 
Buton Selatan, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Buton Selatan; 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN 
TATA KERJA DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN KABUPATEN BUTON SELATAN