Apa saja yang diatur dalam Pasal 12 -I BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO Nomor mAHUN Tahun 2021?
Ketentuan dalam -I BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO Nomor mAHUN Tahun 2021 tentang , BAB VI - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, Pasal 12 menetapkan:

(1) Seksi Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa 
mempunyai tugas: 
a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dalam 
rangka penataan dan evaluasi perkembangan desa; 
b. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi penataan 
dan evaluasi perkembangan desa; 
11 
(2) Seksi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa mempunyai 
tugas: 
a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dalam 
rangka pemberdayaan BUMDesa dan lembaga 
keuangan mikro bukan bank bukan koperasi; 
b. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi 
pemberdayaan BUMDesa dan lembaga keuangan 
mikro bukan bank bukan koperasi; 
c. melakukan pembinaan, supervisi, dan monitoring 
pengembangan jaringan BUMDesa dan lembaga 
keuangan mikro bukan bank bukan koperasi; 
d. melakukan peningkatan kerjasama dengan instansi 
terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya 
masyarakat, dunia usaha dan lembaga 
kemasyarakatan dalam rangka pengembangan 
BUMDesa dan lembaga keuangan mikro bukan bank 
bukan koperasi; 
e. melakukan fasilitasi penguatan modal dan 
pengembangan jaringan BUMDesa dan lembaga 
keuangan mikro bukan bank bukan koperasi; 
f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan U saha 
Ekonomi Desa. 
(3) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Desa dan Teknologi 
Tepat Guna mempunyai tugas : 
a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dalam 
rangka pemanfaatan sumber daya desa dan teknologi 
tepat guna; 
b. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi 
pemanfaatan sumber daya desa dan teknologi tepat 
guna; 
c. melakukan pelatihan/ bimbingan teknis pemanfaatan 
teknologi tepat guna di perdesaan; 
d. melakukan identifikasi, pengkajian pemanfaatan, dan 
pengembangan potensi sumber daya desa; 
e. melakukan peningkatan kerjasama dengan instansi 
terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya 
masyarakat, dunia usaha, dan lembaga 
kemasyarakatan dalam rangka pemanfaatan sumber 
daya desa dan teknologi tepat guna; 
f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha 
Ekonomi Desa. 
10 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
, Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa 
mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan 
pengembangan usaha ekonomi masyarakat, 
pemberdayaan lembaga ekonomi desa, serta 
pemanfaatan sumber daya desa dan pemanfaatan 
teknologi tepat guna; 
b. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengembangan 
usaha ekonomi masyarakat, pemberdayaan lembaga 
ekonomi desa, serta pemanfaatan sumber daya desa 
dan pemanfaatan teknologi tepat guna; 
c. pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan instansi 
terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya 
masyarakat, dunia usaha, dan lembaga 
kemasyarakatan dalam rangka pengembangan usaha 
ekonomi masyarakat, pemberdayaan lembaga 
ekonomi desa, serta pemanfaatan sumber daya desa 
dan pemanfaatan teknologi tepat guna; 
d. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan 
laporan; dan 
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Dinas.