Apa saja yang diatur dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 5O Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 5O Tahun 2022 tentang PEDOMAN ALOKASI PENGGUNAAN DANA DESA, BAB II - PENETAPAN PAGU DANA DESA, Pasal 6 menetapkan:

( 1) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf d, dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran dana 
desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik . 
(2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
merupakan Desa yang dipilih secara proporsional berdasarkan 
jumlah Desa pada setiap kabupaten/kota , dengan ketentuan: 
a. 17% (tujuh belas persen) untuk kabupaten/kota dengan 
jumlah Desa 1 (satu) sampai dengan 51 (lima puluh satu) 
Desa ; 
b. 16% (enam belas persen) untuk kabupaten/kota dengan 
jumlah Desa 52 (lima puluh dua) sampai dengan 100 
(seratus) Desa; 
c. 15% (lima belas persen) untuk kabupaten/kota dengan 
jumlah Desa 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat 
ratus) Desa ; 
d. 14% (empat belas persen) untuk kabupaten/kota dengan 
jumlah Desa 401 (empat ratus satu) sampai dengan 500 (lima 
ratus) Desa ; dan 
e. 13% (tiga belas persen) untuk kabupaten/kota dengan 
jumlah Desa lebih dari 501 (lima ratus satu) Desa. 
(3) Penilaian kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada 
, berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja . 
(4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri 
atas : 
a. bukan Desa penerima Alokasi Afirmasi ; 
b. desa berstatus berkembang, maju , atau mandiri; dan 
c. desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2020 . 
(5) Kriteria Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, 
dikecualikan untuk Desa berstatus berkembang, maju , atau 
mandiri pada kabupaten/kota yang memiliki jumlah Desa 
dengan status berkembang , maju , atau mandiri lebih sedikit 
jumlah desa calon pene rima Alokasi Kinerja. 
(6) Kriteria Utama sebag aimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf c, dikecual ikan untuk Desa yang melaksanakan BLT Desa 
pada tahun anggaran 2020 pada daerah kabupaten/kota 
11 
memiliki jurnlah Desa yang melaksanakan BLT Desa lebih 
sedikit dari jurnlah Desa calon penerima Alokasi Kinerja. 
(7) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) terdiri 
atas indikator wajib dan indikator tambahan. 
(8) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot , yaitu: 
a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh 
persen) , terdiri atas: 
1. peru bahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total 
pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh 
persen) ; dan 
2. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberda yaan 
terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% 
(lima puluh persen); 
b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh 
persen) , terdiri atas: 
1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan 
pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total 
Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen) ; 
dan 
2. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara 
swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen) ; 
c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh 
lima persen), terdiri atas: 
1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan 
bobot 50% (lima puluh persen) ; dan 
2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 
50% (lima puluh persen); dan 
d. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga 
puluh lima persen), terdiri atas: 
1. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 
30% (tiga puluh persen) ; 
2. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan 
bobot 30% (tiga puluh persen); 
3. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan 
bobot 10% (sepuluh persen); dan 
4. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 
30% (tiga puluh persen). 
(9) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu: 
a. pengelolaan keuangan Desa, terdiri atas: 
1. penetapan Peraturan Desa mengenai 
Tahun Anggaran 2021 secara tepat waktu ; APBDes 
12 
mengenai rencana 
dan perubahannya Desa mengenai 
jangka menengah Desa 2. keberadaan Peraturan 
rencana pembangunan 
tahun anggaran 2021; 
3. keberadaan Peraturan Desa 
kerja Pemerintah Desa 
tahun anggaran 2021; 
4. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada 
tahun anggaran 2021; 
5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan 
Kuwu, perangkat Desa dan badan permusyawaratan 
Desa tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja 
APBDes tahun anggaran 2020; dan/ atau 
6. ketersediaan infografis a tau media informasi lainnya 
tentang APBDes tahun anggaran 2020; 
b. pengelolaan Dana Desa, terdiri atas: 
1. persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana Desa 
tahun anggaran 2020; 
kualitas hidup 
Desa Dana 2. persentase belanja untuk peningkatan 
masyarakat Desa terhadap total 
tahun anggaran 2020; 
3. persentase belanja kalau pembiayaan untuk penyertaan 
modal pada badan usaha milik Desa terhadap Dana Desa 
tahun anggaran 2020; 
4. persentase belanja untuk penanganan pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diluar dari BLT 
Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020; 
5. persentase belanja untuk padat karya tunai Desa 
terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020; 
6. persentase belanja untuk penanganan stunting terhadap 
Dana Desa tahun anggaran 2020; 
7. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani 
terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020; dan/atau 
8. persentase belanja untuk teknologi informasi dan 
komunikasi terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020; 
c. capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas: 
1. jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan 
dalam pembangunan Desa dari Dana Desa tahun 
anggaran 2020; dan/ atau 
2. jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa 
tahun anggaran 2020; dan 
d. capaian hasil pembangunan Desa, terdiri atas: 
1. ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun anggaran 
2020 ; 
13 
2. besaran kontribusi badan usaha milik Desa untuk 
pendapatan asli Desa pada APBDes tahun anggaran 2020; 
3. status Desa yang stop buang air besar sembarangan pada 
tahun anggaran 2020; dan/ atau 
4. jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan 
berkelanjutan Desa pada tahun anggaran 2021. 
(10) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan 
kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan kriteria 
kinerja berupa indikator wajib sebagaimana dimaksud pada 
. 
( 11) Kabupaten dapat melakukan penilaian kinerja Desa dengan 
menggunakan kriteria kinerja berupa indikator tambahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9). 
(12) Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh kabupaten/kota dalam 
penilaian indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada 
ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) 
dari total penilaian kinerja Desa, dengan ketentuan: 
a. kabupaten yang menggunakan indikator tambahan sebanyak 
1 (satu) sampai dengan 5 (lima) indikator, diberikan bobot 
penilaian sebesar 15% (lima belas persen); 
b. kabupaten yang menggunakan indikator tambahan 
sebanyak 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) indikator, 
diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); 
dan 
c. kabupaten yang menggunakan indikator tambahan lebih dari 
10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 
25% (dua puluh lima persen). 
(13) Hasil penilaian kinerja Desa yang dilakukan oleh kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11) disampaikan kepada 
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan paling lambat tanggal 5 November. 
(14) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan 
penggabungan atas hasil penilaian kinerja Desa oleh 
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan hasil 
penilaian kinerja Desa yang dilakukan oleh kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada ayat (13). 
(15) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan 
penggabungan atas hasil penilaian kinerja Desa oleh 
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan hasil 
penilaian kinerja Desa yang dilakukan oleh kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada ayat (13). 
14 
(16) Penilaian kinerja Desa dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian 
Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 
dalam hal: 
a. kabupaten tidak melakukan atau tidak menyampaikan hasil 
penilaian kinerja Desa; 
b. hasil penilaian oleh kabupaten diterima oleh Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan setelah tanggal 5 
November; 
c. skor hasil penilaian oleh kabupaten terdapat nilai kurang 
dari 0 (nol) atau lebih besar dari 100 (seratus); atau 
d. hasil penilaian oleh kabupaten tidak sesuai dengan standar 
penilaian dalam kertas kerja