Menurut PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 9 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 9?
Pasal Pasal 9 dalam PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 9 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, pada BAB VI - TATA KERJA, menyatakan:

Untuk pelaksanaan teknis operasional tugas dan fungsi Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dijabarkan 
lebih lanjut dalam bentuk uraian tugas masing -masing unit kerja 
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas . 
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam 
satuan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit kerja masing -
masing maupun antar unit kerja Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas/Badan dan Instansi 
Vertikal lainnya y ang secara fungsional mempunyai tugas saling 
berkaitan. 
Dalam kedudukan fungsional setiap pimpinan unit kerja dalam 
satuan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib membangun 
hubungan kerja yang ko nstruktif dalam membangun sinergi tugas 
dan fungsi masing -masing baik dalam internal Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun dengan perangkat 
daerah lainnya baik yang berkedudukan selaku unsur staf, unsur 
pelaksana maupun unsur pend ukung dalam perangkat daerah . 
 10 (4) Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan serta uraian 
kegiatan Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan 
Fungsional serta Pelaksana dikoordinasikan oleh Kepala Dinas . 
Koordinator Jabatan Fungsional berkedudukan dan bertanggung 
jawab lan gsung pada Kepala Dinas.