Jelaskan isi kandungan Pasal 33 dari Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 12 Tahun 2011.
Sesuai dengan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran, ketentuan pada , Pasal 33 berbunyi:

dilakukan dengan tahapan : 
a. Kepala Desa m enyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil 
Mus yawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan 
calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat ; 
b. Kepala Desa men yampaikan permohonan ijin kepada Bupa ti, untuk 
selanjutn ya Bupati meneruskan permohonan ijin kepada Gub emur; 
(2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa s etempat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e dilakukan 
dengan tahapan . 
a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk 
mendapatkan kebenaran materil dan formil yang dituan gkan dalam 
Berita Acara ; 
b. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dim aksud 
pada huruf a disampaikan kepada Gub emur sebagai bahan 
pertimbangan pemberian persetu juan; 
c. Sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud huruf b, 
Gubemur dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifi kasi data; 
d. Setelah Gub emur memberikan persetujuan , selanjutn ya Kepala Desa 
menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik 
desa. Pasal 34 c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b 
harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai ; 
d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan 
berlokasi di desa setempat ; dan 
e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat tanah 
pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/ a tau Desa di 
Kecamatan Iain yang berbatasan langsung . -16- 
(1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah 
milik desa; 
b. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan 
setelah mendapat ijin dari Bupati, Gubemur dan persetujuan 
Menteri ; Pasal 39 (1) Tokar menukar tanah milik desa bukan untuk pembangunan 
kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b. 
hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih 
penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan men yesuaikan 
Rencana Tata Ruang Wila yah (RTRW). 
(2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan 
perumahan . 
(3) Tokar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
ketentuan : 
a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti 
rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan 
nilai wajar hasil perhitungan tenaga peni lai; 
b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di desa setempat; 
c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat 
sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat 
berlokasi dalam satu kecamatan dan/ atau desa dikecamatan Iain 
Yang berbatasan langsung . Bagian Kedua 
Bukan Kepentingan Umum