Menurut NOMOR I TAHUN 2021 BUPATI KOLAKA TIMUR Nomor 5 Tahun 2004, apa isi dari Pasal 9?
Pasal Pasal 9 dalam NOMOR I TAHUN 2021 BUPATI KOLAKA TIMUR Nomor 5 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repu blik, pada , menyatakan:

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f terdiri dari : 
9 Pasal 8 
Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e terdiri dari: 
a. kerugian uang Daerah; dan/atau 
b. kerugian barang Daerah. Pasal 7 
Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d adalah penerimaan 
bunga deposito atas penempatan uang pada Bank. Pasal 6 
Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c terdiri dari : 
a. jasa Giro Kas Umum Daerah/Bendaharawan BUD; 
b. jasa Giro Pemegang Kas Daerah/Bendaharawan OPD; dan/ atau 
c. jasa Giro Dana Cadangan. Pasal 5 
Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari : 
a. sewa tanah milik Pemerintah Daerah yang belum dimanfaatkan 
penggunaannya;dan/atau 
b. kontribusi atas sewa bangunan, kantin yang bangunannya milik 
pemerintah daerah. g. penjualan hasil penebangan pohon milik pemerintah daerah atau yang 
sudah diganti rugikan kepada pihak ketiga, termasuk penanaman pohon 
dipinggir jalan yang tidak diketahui pemiliknya; 
h. penjualan lampu hias; 
i. penjualan bahan-bahan bekas pembongkaran bangunan milik Pemerintah 
Daerah; 
J. penjualan bahan bekas perlengkapan lalu lintas ; 
k. penjualan obat-obatan & hasil farmasi; 
1. penjualan barang-barang hasil sitaan Pemerintah Daerah ; dan/atau 
m. penjualan barang-barang milik daerah lainnya. 
10 Pasal 12 
Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i meliputi : 
a. pendapatan dari pengembalian pajak penghasilan PPh pasal 21; 
b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran asuransi kesehatan ; Pasal 11 
Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h meliputi : 
a. hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan/borongan; 
b. hasil eksekusi atas pembongkaran peralatan/perlengkapan reklame ; 
c. hasil eksekusi jaminan atas pemakaian/sewa tempat pelayanan umum 
milik pemerintah daerah; 
d. hasil eksekusi uang jaminan lelang atas pembatalan sebagai peserta 
lelang ; dan 
e. hasil penerimaan atas penebusan barang sitaan yang dilaksanakan 
pemerintah daerah . Pasal 10 
Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g meliputi: 
a. bidang pendidikan ; 
b. bidang kesehatan ; 
c. bidang pekerjaan umum ; 
d. bidang perumahan rakyat; 
e. bidang penataan ruang/tata perkotaan ; 
f. bidang perencanaan pembangunan; 
g. bidang perhubungan; 
h. bidang lingkungan hidup ; 
1. bidang pemerintahan/pertanahan; 
J. bid3!1g pengelolaan kekayaan/aset daerah; dank. bidang lainn ya. a. penerimaan komisi atas penempatan uang kas daerah pada lembaga Bank 
/Lembaga Non Bank, Pos Giro yang ditunjuk Bupati; 
b. penerimaan potongan harga atas pembelian barang-barang in ventaris , atau 
pemb elian barang bergerak maupun barang tidak bergerak; dan 
c. penerimaan keuntungan atas selisih tukar rupiah dengan kurs mata uang 
asing . 
11 Pasal 16 
Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf m terdiri dari : 
a. Denda pajak air tanah; 
b. Denda pajak reklame ; Pasal 15 
Jenis Objek pungutan Lain -Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf 1 terdiri dari : 
a. penerimaan annual fee dari badan/perusahaan/konsorsium asing atau 
swasta nasional, berdasarkan isi perjanjian kerjasama (mou) dengan 
pemerintah pusat dan / atau dengan pemerintah daerah yang merupakan 
bagian hak pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan 
perjanjian tersebut ; 
b. pendapatan dari hasil kerjasama/kesepakatan dalam pelaksanaan lelang 
hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dengan koperasi, yang difasilitasi 
oleh pemerintah daerah ; dan 
c. pendapatan berupa kontribusi sumbangan pihak ketiga dari orang 
pribadi atau badan/perusahaan berupa bantuan dan tanggungjawab 
terhadap lingkungan sosial perusahaan/ Coorporate Social Responsibilt y 
(CSR). Pasal 14 
Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf k adalah jasa hasil 
pengelolaan dana bergulir. Pasal 13 
Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j terdiri dari: 
a. angsuran cicilan penjualan rumah dinas daerah golongan III; 
b. angsuran penjualan kenderaan perorangan dinas ; dan 
c. angsuran cicilan ganti kerugian uang/barang milik daerah. c. pendapatan dari pengembalian keleb ihan pemba yaran gaji dan tunjangan ; 
dan 
d. pendapatan dari pengembalian kelebihan pemba yaran perjalanan dinas. 
12 Pasal 18 
Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {3) huruf o terdiri dari : 
a. Pendapatan jasa layanan; 
b. Pendapatan hibah; 
c. Basil kerja sama; 
d. Pendapatan APBD ; dan 
e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dapat berupa : 
- Jasa giro; 
- Pendapatan bunga ; 
- Keuntungan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing ; 
- Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 
dan/atau pengadaan barang dan/atau jasaoleh BLUD ; 
- Investasi ; dan 
Pengemban gan usaha . Pasal 17 
Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah · yang Sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf n terdiri dari : 
a. Denda Retribusi jasa usaha; dan 
b. Denda Retribusi jasa umum. c. Denda pajak bumi dan bangunan; 
d. Denda pajak hotel ; 
e. Denda pajak restoran; 
f. Denda pajak hiburan; 
g. Denda pajak penerangan jalan; 
h. Denda pajak parkir ; 
1. Denda pajak sarang burung walet; 
j. Denda pajak mineral bukan logam dan batuan; dan 
k. Denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan