Jelaskan isi kandungan Pasal 7 dari PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS Nomor 32 Tahun 2022.
Sesuai dengan PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS Nomor 32 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM, ketentuan pada BAB IV - PRINSIP, ETIKA, DAN KEBIJAKAN, Pasal 7 berbunyi:

Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan/atau jasa 
BLUD wajib mematuhi etika sebagai berikut: 
melaksanakan tugas secara tertib, dan tanggung jawab untuk 
mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan 
barang dan/atau jasa; 
bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan 
informasi yang menurut sifatnya hams dirahasiakan untuk 
mencegah penyimpangan pengadaan barang dan/atau jasa; 
tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak 
langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; 
menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang 
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; 
menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan 
pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, 
yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan 
barang dan/atau jasa; 
menghindari clan mencegah pemborosan dan kebocoran 
keuangan BLUD; 
menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau 
kolusi; dan 
tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan 
untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat 
dan dalam bentuk apapun dan i atau kepada siapapun yang 
diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang 
dan/ atau jasa. 
Bagian Ketiga 
Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa