Apa norma yang terkandung dalam Pasal 34 PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 12 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 12 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, khususnya BAB X - KETENTUAN PENUTU P, Pasal 34, memuat:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2023 . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kuantan Singingi. 
 
Ditetapkan di Teluk Kuantan 
pada tanggal 22 Maret 2022 
Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI , 
 
ttd. 
 
H. SUHARDIMAN AMBY 
Diundangkan di Teluk Kuantan 
pada tanggal 22 Maret 2022 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI , 
 
 ttd. 
 
H. DEDY SAMBUDI 
 
BERITA DAERAH KABUP ATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022 NOMOR 12 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum, 
 
 
 
SURIYANTO, SH, MH 
Pembina 
NIP. 19730603 200701 1 007 
 
 
BAGAN ORGANISASI LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN NOMOR : 12 TAHUN 20 22 
DAN PENYELAMATAN TANGGAL : 22 Maret 2022 
Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI , 
 
 
 
ttd. 
 
H. SUHARDIMAN AMBY 
 
 
 
 KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
 
 
KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
 
 KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
 
 KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
 
 KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
 
 
 
KEPALA SATUAN 
 
 
SEKRETARIAT 
BIDANG 
KETERTIB AN UMUM 
DAN KETENTRAMAN 
MASYARAK AT 
 
 
BIDANG 
PENEGAKAN PERDA 
BIDANG 
BINA SATLINMAS DAN 
SUMBERDAYA APARATUR 
 
 
SEKSI 
PENEGAKAN 
SEKSI 
PEMBINAAN PPNS 
SEKSI 
PENCEGAHAN GANGGUAN 
TRANTIBUM 
 
SEKSI 
KERJASAMA ANTAR 
LEMBAGA 
SEKSI 
DATA DAN PENINGKATAN 
KAPASITAS SATLINMAS 
 
SEKSI 
PEMBERDAYAAN 
SATLINMAS 
BIDANG 
PEMADAM KEBAKARAN 
DAN PENYELAMATAN 
 
SEKSI 
PEMADAM AN DAN 
PENGENDALIAN 
 
SEKSI 
PENCEGAHAN 
KEBAKARAN 
SUBBAGIAN 
UMUM 
 
UPTD 
SUBBAGIAN 
PROGRAM 
SUBBAGIAN 
KEUANGAN 
 
 
LAMPIRAN I I : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI 
NOMOR : 12 TAHUN 2022 
TANGGAL : 22 Maret 2022 
 
 
TUGAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SATUAN POLISI PAMONG 
PRAJA , PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 
 
 
Pengelompokan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi 
Pamong Praja , Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan 
Singingi . 
 
1. Tugas masing -masing Jabatan Fungsional adalah melaksanakan tugas 
yang melekat pada jabatan fungsional sesuai dengan peraturan 
perundang -undangan . 
 
2. Subkoordinator melaksanakan tugas pada bidang yang tidak terakomodir 
pada tugas yang melekat pada jabat an fungsional yang bersangkutan . 
Subkoordinator kelompok jabatan fungsional Substansi Pembinaan dan 
Pengawasan , mempunyai tugas: 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Pembinaan dan Pengawasan; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi 
Pembinaan dan Pengawasan ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi 
Pembinaan dan Pengawasan ; 
4. menginventarisir dan menelaah peraturan daerah, peraturan kepala 
daerah dan keputusan kepala daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kuantan Singingi; 
5. mengikuti p enyusunan peraturan daerah/peraturan kepala daerah; 
6. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan 
peraturan daerah/peraturan kepala daerah; 
7. melaksanakan pengawasan dan pengendalian gerakan disiplin 
pegawai tingkat kabupaten; 
8. melaksanakan peny elesaian pengaduan dan keluhan masyarakat 
terkait dengan urusan pembinaan pengawasan dan sosialisasi 
peraturan daerah/peraturan kepala daerah; 
9. melakukan pengawasan pelaksanaan perda; 
10. melakukan evaluasi permasalahan penegakan perda; 
 
 
11. melaksanakan pemantaua n, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Pembinaan dan Pengawasan ; 
dan 
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya . 
Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penertiban 
dan Pengendalian , mempunyai tugas: 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Penertiban dan Pengendalian ; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi 
Penertiban dan Pengendalian ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi 
Penertiban dan Pengendalian ; 
4. melaksanakan Penindakan atas gangguan ketenteraman dan 
ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui 
penertiban; 
5. melaksanakan pengendalian masa; 
6. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Penertiban dan Pengendalian ; 
dan 
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya . 
Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya Aparatur , mempunyai tugas: 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi 
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi 
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ; 
4. melaksanakan pemahaman peraturan daerah bagi anggota polisi 
pamong praja; 
5. mengirimkan pendidikan dasar polisi pamong praja; 
6. mengirimkan pendidikan dan pelat ihan petugas pemadam 
kebakaran; 
7. melaksanakan atau mengirimkan bimbingan teknis polisi pamong 
praja dan pemadam kebakaran ; 
8. melaksanakan pengembangan kapasitas personil polisi pamong 
praja dan pemadam kebakaran ; 
 
 
9. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Peningkatan Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur ; dan 
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya . 
Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi 
Penyelamatan , mempunyai tugas : 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Penyelamatan; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi 
Penyelamatan ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi 
Penyelamatan ; 
4. memegang komando penyelamatan serta berkordinasi dengan 
instansi terkait baik pemerintah, swasta dan potensi masyarakat 
yang bergerak di bidang penyelamatan; 
5. melakukan upaya pembinaan sumber daya manusia dalam 
tindakan penyelamatan; 
6. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya 
penyelamatan; 
7. membuat standari sasi penyelamatan pada pemerintah, swasta dan 
masyarakat; 
8. menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan 
petunjuk operasional sistem operasional penyelamat an; 
9. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Penyelamatan ; dan 
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya . 
 
 
Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI, 
 
 ttd. 
 
H. SUHARDIMAN AMBY