Apa yang diatur dalam 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 pada Pasal 14?
Berdasarkan 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka, BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN, Pasal 14 menyebutkan bahwa:

Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur sebagai berikut : 
a. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak ke tempat pembayaran yang 
ditetapkan atau kepad a Bendahara Penerima Badan Pendap atan Daerah ; 
b. Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak disetor ke tempat pembayaran yang 
ditetapkan, bukti pembayaran pajak disampaikan/ ditembuskan ke Bendahara 
Penerima Badan Pendapatan Daerah; dan 
c. Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak dilakukan ke Bendahara Penerima 
Badan Pendapatan Daerah , dalam jangka waktu 1 x 24 jam (Satu kali dua 
puluh empat) jam Bendahara Penerima wajib men yetorkan ke kas daerah 
sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku . Pasal 20 (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD Surat Keputusan Pernbetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding , yang menyebabkan jumlah pajak 
yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dan harus 
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan . sejak tanggal 
diterbitkan . 
(3) Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan 
yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 
mengansur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan . (1) Kepala Dinas menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran 
pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat 
terutangnya pajak . BAB VI 
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN