Apa norma yang terkandung dalam Pasal 16 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 8 Tahun 2013?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 8 Tahun 2013 tentang PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN MAGELANG, khususnya BAB IV - KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL, Pasal 16, memuat:

Setiap penanam modal berkewajiban:
a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan 
usaha penanaman modal;
d. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi 
kriteria kecakapan yang diperlukan;
e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia 
melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan; 
f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada 
tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai peraturan perundang-
undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja 
asing;
g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang 
memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan 
yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, 
yang pelaksanaannya sesuai peraturan perundang-undangan; 
h. membuat dan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
dan
i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
-15-Pasal 17
Setiap penanam modal bertanggung jawab:
a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak 
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku;
b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek 
monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah;
c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan 
kesejahteraan pekerja;
d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam 
modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan 
kegiatan usahanya secara sepihak; dan
f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 7
Lokasi Penanaman Modal