Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 03 Tahun 2014 pada Pasal 184?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 03 Tahun 2014 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, Pasal 184 menyebutkan bahwa:

Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diu bah dengan Undang -Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan K edua Atas 
Undang -Undang No mor 32 Tahun 2004 tentang Pemer intahan 
Daerah , yang menyatakan bahwa Kepala Daerah mengajukan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan A nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan 
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun 
anggaran berakhir; 
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pel aksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga 
Tahun Anggaran 2013 ; 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 ); 
 2. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem bentukan 
Daerah -Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah; 
 3. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, T ambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 
 
 
 
 
 4. Undang -Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4268); 
 5. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 
 6. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 7. Undang -Undang N omor 25 Tahun 2004 tentang Sist em 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 8. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah d iubah dengan Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 200 8 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 
 9. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 
 10. Undang -Undang Nomor 28 Tahu n 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 
 11. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -Undangan (Lemba ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5324); 
 
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembara n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tamba han Lembaran 
Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peratura n Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
 
 
 
 
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, 
Tambahan Lembaran Negara R epublik Indonesia Nomor 
4712); 
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubah an Atas Peratu ran 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Nega ra Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340 ); 
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 200 5 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 5 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155) ; 
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Le mbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia 
Nomor 4585); 
 18. Peraturan Pemerintah N omor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelap oran Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penye lenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada D ewan Perwakilan Rakyat Daerah , dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
 
 
 
 
 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah an Daerah Propinsi dan Pemerin tahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indon esia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nom or 5219); 
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272 ); 
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10); 
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintaha n Daerah 
Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbaling ga Tahun 2008 Nomor 11 ); 
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 
2012 tentang A nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga Tahun 2012 Nomor 26) ; 
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbali ngga Nomor 06 Tahun 
2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga Tahun 2013 Nomor 06) ; 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
dan 
BUPATI PURBALINGGA 
 
MEMU TUSKA N : 
 
 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 201 3.