Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 11 PERATURAN BUPATI BULUNGAN Nomor 30 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BULUNGAN Nomor 30 Tahun 1945 tentang PENJAEIARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA, pada , Pasal 11 menjelaskan:

Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2O2l tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
202t;
l. Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat
II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27Mengingat
3.
5.
A
7.
R-z-
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (L,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
27s6],;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran
Negara Repubulik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2lol;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2O2O tentang Cipta Kerja
(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O
Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
9.-3-
Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 20O0 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor l7L, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2O05 Tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang Serta
Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 1 7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6O4l);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota10.
11.
12.
13.
1AI..l.
15.
16.
t7.
18.
19.
20.
22.
23.21.-L-
Dewan Perwakilan Ralyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2OI2
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2Ol7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Terlib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan la.poran
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuanga
Partai Politik;
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tenta-ng Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
-5-
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 20ll
Nomor l);
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O2l (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulungan Tahun 2O20 Nomor 1l).
MEMUTUSKAN:
MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021.