Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 12 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 12 Tahun 2021 tentang PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
 
1. Daerah adalah Kabupaten Majene . 
 
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Majene . 
 
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 
 
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene. 
 
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Majene . 
 
6. Tanda Tangan Elektronik adalah Tanda tangan yang terdiri 
atas informasi Elektroni k yang dilekatkan, terasosiasi dan 
terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan 
sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 
 
7. Penandatangan adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, sebagai 
subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda 
Tangan Elektronik . 
 
8. Data pembuatan tanda tangan Elektronik adalah Kode Pribadi, 
kode biometri, kode Kriptografy, dan atau kode yang dihasilkan 
dari pengubahan Tanda tangan manual menjadi Tanda tangan 
Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari 
Perkembangan Tekhnologi Informasi. 
 
9. Penyelenggaraan Tanda Tangan Elektronik adalah Dinas 
Penanaman Modal dan Pelaya nan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Majene , sebagai Badan Hukum yang berfungsi 
sebagai pihak terpercaya yang memfasilitasi Pembuatan Tanda 
Tangan Elektronik. 
 
10. Aplikasi Perizinanan adalah Aplikasi yang digunakan dalam 
Proses Penerbitan Izin di Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene. 
 
11. Perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan 
masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat 
yang memohonkan Izin.