Menurut PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 42 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 3?
Pasal Pasal 3 dalam PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada, pada BAB III - PENGELOLAAN, menyatakan:

(1) Pengelolaan Bantuan operasional sekolah adalah Tim Manajemen Pelaksana dan 
Pengelola Dana BOSDA dan Tim Teknis pengelola BOSDA pada Dinas 
Pendidikan. 
(2) Tim Manajemen BOSDA dibentuk berdasarkan pertimbangan kelancaran 
operasional, ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas 
Pendidikan. 
(3) Tim Teknis Pengelola BOSDA pada Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah 
terkait ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan. 
(4) Tim Teknis Pengelola yang dimaksud pada ayat (3) di atas, mempunyai tugas 
dan fungsi sebagai berikut: 
a. melakukan pendataan yang akurat tentang jumlah siswa serta data yang 
berhubungan dengan pembayaran dana BOSDA pada setiap Satuan 
Pendidikan sesuai kewenangan Bidang Pendidikan yang bersangkutan; 
b. bersama Tim Manajemen BOSDA Kabupaten, menetapkan Alokasi Anggaran 
BOSDA berdasarkan jumlah siswa yang akurat; 
c. bersama Tim Manajemen BOSDA Kabupaten, melakukan verifikasi 
Pertanggungjawaban Keuangan Satuan Pendidikan dalam Pengelolaan Dana 
BOSDA tersebut; 
d. menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah ke setiap Satuan Pendidikan 
secara efektif dan efesien setelah dibuatkan Penetapannya oleh Tim 
Manajemn BOSDA Kabupaten; 
e. membuatkan Surat Perjanjian Penerimaan Dana BOSDA kepada Satuan 
Pendidikan setiap pencairan sesuai yang telah diatur dalam Petunjuk 
Teknis BOSDA; dan 
f. memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan tentang 
perkembangan penyaluran Dana BOSDA melalui Tim Manajemen BOSDA. 
(5) Tim Teknis Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi 
sebagai berikut: 
a. melakukan sosialisasi dan pelatihan serta bimbingan teknis kepada pengelola 
BOSDA ditingkat Satuan Pendidikan dan Tim Teknis pada bidang Pendidikan 
Dasar dan menengah; 
- 6 - 
b. membuat rekapitulasi perencanaan perhitungan BOSDA pada bidang 
Pendidikan Dasar dan menengah dalam bentuk RKA/DPA; 
c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis beserta perubahannya 
tentang pengelolaan dana BOSDA; 
d. mengadakan koordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan 
penerimaan dana BOS Reguler dari APBN dan Dana BOSDA dari APBD 
Provinsi selanjutnya untuk ditindak lanjuti pelaksanaannya oleh tim teknis 
pada bidang Pendidikan Dasar dan menengah; 
e. membuat penetapan penerima BOSDA sesuai dengan data yang diterima dari 
Tim Teknis Pendidikan Dasar dan menengah; 
f. membuat penetapan tim teknis pelaksana dan pengelola BOSDA pada bidang 
Pendidikan Dasar dan menengah; 
g. bersama tim teknis BOSDA, menetapkan Alokasi anggaran BOSDA 
berdasarkan jumlah siswa yang akurat; 
h. bersama Tim Teknis melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan 
satuan pendidikan dalam pengelolaan dana BOSDA tersebut; 
1. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanakan penyaluran dana 
BOSDA; 
J. memberikan pelayanan dan penanganan atas pengaduan masyarakat; 
k. melakukan rekapitulasi hasil penyaluran dana BOSDA yang dilaksanakan 
oleh Tim Teknis pada bidang Pendidikan Dasar dan menengah; dan 
1. memberikan laporan rekapitulasi penyaluran dana BOSDA secara berkala 
kepada Kepala Dinas Pendidikan tentang perkembangan penyaluran dan 
pengelolaan dana BOSDA yang dilaksanakan oleh Tim Teknis. 
(6) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis Pengelola dan Dinas Pendidikan 
tidak diperkenankan menggunakan dana BOSDA dengan alasan apapun. 
(7) Pendanaan Tim Pengelola Bersama Dinas Pendidikan dalam hubungannya 
dengan penyaluran dana BOSDA, ditetapkan tersendiri dalam APBD. 
BABIV 
PENERIMA DANA BOSDA