Menurut BUPATI MUNA BARAT, Nomor mi Tahun 1945, apa isi dari Pasal 22?
Pasal Pasal 22 dalam BUPATI MUNA BARAT, Nomor mi Tahun 1945 tentang Bantuan Hukum bagi, pada BAB VII - PENDANAAN, menyatakan:

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan 
hukum dalam APBD sesuai kemampuan Daerah. 
(2) Untuk memperoleh anggaran bantuan hukum dari Pemerintah Daerah, 
Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan fasilitasi bantuan 
hukum secara tertulis kepada Bupati melalui Biro Hukum. 
(3) Permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud diatas dibuat dalam bentuk 
proposal rencana pemberian bantuan hukum berserta target pemberian 
bantuan hukum. Hukum, Pemberi Bantuan. Hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan 
mahasiswa fakultas hukum sebagai tenaga penunjang. 
(4) Pemberian bantuan hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilakukan dengan cara : 
a. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari 
tingkat penyidikan dan penuntutan; dan 
b. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses 
pemeriksaan dipersidangan atau pendampingan dan/ atau 
menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di 
Pengadilan Tata Usaha Negara.