Apa yang diatur dalam 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022 pada Pasal 25?
Berdasarkan 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022 tentang perkara yang, BAB VIII - HAK DAN KEWA JIBAN, Pasal 25 menyebutkan bahwa:

Bukti penanganan perkara untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum secara
litigasi nonlitigasi atau konsultasi disesuaikan dengan jenis kegiatannya.