Bagaimana redaksi normatif Pasal 19 dalam PERATURAN DAERAH Nomor 3 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH Nomor 3 Tahun 2021 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD), Pasal 19 berbunyi:

Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk 
memberikan arah dan tujuan pembangunan daerah 
sesuai dengan visi -misi Bupati, perlu disusun Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Majene untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu menyusun Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Majene Tahun 20 21 - 2026; 
c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, 
maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten 
Majene tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene Tahun 
2021 – 2026; 
 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undan g-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 ; 
2. Undang Undang No. 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 59 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822 ); 
3. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lemba ran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
4. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
5. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
~ 2 ~ 
 
 
6. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 
7. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
8. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422); 
9. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
10. Undang -Undang Nomor 17 Tah un 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005 -2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
11. Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 
12. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembara n Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 
13. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 
14. Undang -Undang Nomor 1 2 Tahun 20 11 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 11 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234 ); 
15. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Da erah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik I ndonesia 
Tahun 20 20 Nomor 24 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6537 ); 
~ 3 ~ 
 
 
16. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Adiministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasa n Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 46 14); 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 46 63); 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4664); 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangu nan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 
 
~ 4 ~ 
 
 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4828); 
27. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara R epublik 
Indonesia Nomor 4828); 
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah NasionaL (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6042); 
29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) ; 
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73); 
32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20 18 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178 ); 
33. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang -undangan; 
34. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20 11 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310) ; 
~ 5 ~ 
 
 
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka M enengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1312); 
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447) ; 
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Berita 
Negara Tahun 2019 Nomor 1114) ; 
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 
2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat Nomor 52); 
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 20 17 
– 2022; 
41. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok -
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) ; 
42. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintah Daerah yang Men jadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah 
Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 11) ; 
43. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 20 13 tentang 
Perubahan Kedua atas Perda Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 20 13 
Nomor 6); 
44. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran 
Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 16); 
45. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang 
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana 
Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabup aten 
Majene Tahun 2010 Nomor 4) ; 
 
~ 6 ~ 
 
46. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Majene Tahun 2005 -2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 
Nomor 9); 
47. Peraturan Daerah Kabupat en Majene Nomor 12 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten 
Majene Tahun 2012 Nomor 12) ; 
48. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Majene 
(Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 
Nomor 22) ; 
49. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Majene Tahun 201 6-2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 201 9 
Nomor 10) ; 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE 
dan 
BUPATI MAJENE 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 
KABUPATEN MAJENE TAHUN 20 21–2026.