Apa bunyi lengkap Pasal 2 dalam ------ 1. Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 1959 tentang Nomor 29 Tahun 1959?
Menurut ketentuan dalam ------ 1. Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 1959 tentang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di, pada , Pasal 2 dinyatakan:

7. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran 
kualitas dan/ atau kuantitas . 
8. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi 
pengukuran kuantitas atau penakaran . 
9. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi 
pengukuran massa atau penirnbangan . 
10. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai 
perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang 
yang menentukan basil pengukuran , penakaran atau penimbangan ; 
11. Menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal 
yang berlaku , atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang 
bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh 
pegawai -pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian 
yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar , timbang dan perlengkapannya 
yang belum dipakai; 
12. Tera Ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau 
tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis 
yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh 
pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berd asarkan pengujian 
yang dijalankan atas alat-alat ukur , takar , timbang dan perlengkapannya 
yang telah ditera; 
11. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal 
yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang 
bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh 
Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum 
dipakai . 
12. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda -tanda tera sah 
atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan­ 
keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang 
berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan 
atas UTTP yang telah ditera . 
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalarn rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan bagi masyarakat atas barang, jasa dan / atau pelayanan 
administrasi yang diselanggarakan oleh Penyelenggara layanan publik; 
14. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara 
adalah setiap institusi penyelenggara negara , koorporasi yang dibentuk 
berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik . 
BABV 
TATA CARA PELAYANAN PENGADUAN