Apa saja yang diatur dalam Pasal 42 N0M0R3> TAHUN 2021 Nomor 60 Tahun 2021?
Ketentuan dalam N0M0R3> TAHUN 2021 Nomor 60 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH, BAB II - PRINSIP UMUM PENGHAPUSAN, Pasal 42 menetapkan:

(1) Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Pengelola Barang.
(2) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan Barang 
Milik Daerah kepada Walikota yang paling sedikit memuat:
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
b. data Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, 
yang di antaranya meliputi kode barang, kode register, nama 
barang, nomor register, tahun perolehan, spesifikasi, identitas, 
kondisi barang, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
(3) Permohonan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan karena alasan:
a. hilang karena kecurian;
b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati 
u ntuk hewan / ikan / tan am an; dan/atau
c. keadaan kahar (force majeure).
(4 ) Permohonan penghapusan Barang Milik Daerah dengan alasan 
hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
a harus dilengkapi:
a. Surat Keterangan dari Kepolisian;
b. Surat Keterangan dari Pengelola Barang yang paling sedikit 
memuat:
1. identitas Pengelola Barang;
2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan Barang 
Milik Daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat 
diketemukan; dan
3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa 
penghapusan Barang Milik Daerah dimaksud diakibatkan 
adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat 
yang menggunakan/penanggung jawab Barang Milik 
Daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup 
kemungkinan kepada yang ber sangk u tan akan dikenakan 
sanksi sesuaiketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5) Permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan alasan 
terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk 
hewan/ikan/tan am an sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
harus dilengkapi:
a. identitas Pengelola Barang;
b. pernyataan dari Pengelola Barang men gen ai kebenaran 
permohonan yangdiajukan;
c. pernyataan bahwa Barang Milik Daerah telah, terbakar, susut, 
menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ ikan/ 
tan am an; dan
d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri 
hasil laporan pemeriksaan / penelitian.
(6 ) Permohonan penghapusan Barang Milik Daerah dengan alasan 
keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf c harus dilengkapi:
a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:
1. mengenai terjadinya keadaan kahar (force majeure); atau
2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force 
majeure); dan
b. pernyataan bahwa Barang Milik Daerah telah terkena keadaan 
kahar (force majeure).
(7) Walikota melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan 
Barang Milik Daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3).
(8 ) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan 
penghapusan;
b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap tahun 
perolehan, spesifikasi/identitas Barang Milik Daerah, penetapan 
status penggunaan, bukti kepemilikan untuk Barang Milik 
Daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai 
buku, dan/atau nilai perolehan; dan
c. penelitian fisik untuk perm ohonan penghapusan karena alasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c jika 
diperlukan.