Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 15 PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 18 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 18 Tahun 2021 tentang GERAKAN LITERASI KABUPATEN MAJENE, pada , Pasal 15 menjelaskan:

Peraturan 
Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Literasi, Pengembangan literasi dilaksanakan secara 
terpadu, sinergis, masif dan berkelanjutan; 
b. bahwa untuk mengoptimalkan pengembangan, pembinaan 
dan pengawasan literasi, diperlukan langkah -langkah kongkrit 
dalam menunjang pelaksanaannya; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Gerakan Literasi; 
 
 
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah -Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 
3. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4422); 
4. Undang -Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4774) ; 
5. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tenta ng Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 
-2- 
 
 
6. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5994): 
7. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerin tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
berapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 
8. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Repub lik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana diubah 
dengan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tenta ng Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar an Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaiamana diubah 
denga n Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tenta ng 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembar an 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 T ahun 2019 
tentang Literasi (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 
2019 Nomor 13 ); 
 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN LITERASI. 
 
-3-