Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 68 Tahun 2016 pada Pasal 47?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 68 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER, BAB  IV - BANTUAN SOSIAL, Pasal 47 menyebutkan bahwa:

(1)Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran
bantuan sosial dalam
|IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
(2)Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk bantuan sosial kepada
individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya .
(3)Format Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupatiini.
BagianKelima
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal48
(1)Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan DPA -PPKDatau
DPPA-PPKD.
(2)Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA -
SKPDatau DPPA -SKPD.
Pasal49
(1)Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang daftar penerima bantuan sosial
beserta besaran uang atau jenis barang yang akan diberikan kepada penerima
bantuan sosial, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(2)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD,
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan APBD,DPA-PPKD,DPPA PPK Ddan DPA -SKPD.
-24-(3)Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar
penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupatisebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
(4)Penyaluran bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga yang
direncanakan dibuktikan dengan bukti transfer uang ke rekening penerima
bantuan sosial.
(5)Penyerahan bantuan sosial berupa barang dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima Barang .
Bagian Ketujuh
PencairanBantuan Sosial Berupa Uang
Pasal50
(1)Penerima bantuan sosial berupa uang mengajukan permohonan pencairan
bantuan sosial kepada PPKD melalui SKPD terkait , dengan dilengkapi
persyaratan pencairan sebagai berikut:
a.bantuan sosial untuk individu, terdiri atas:
1.surat permohonan pencairan bantuan sosial;
2.pakta integritas dari penerima bantuan sosial dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan b agian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
3.fotokopiKartu Tanda Penduduk atas nama penerima bantuan sosial;
4.fotokopirekening bank yang masih aktif atas penerima belanja bantuan
sosial;
5.kuitansi rangkap 2(dua) terdiri dari 1 (satu) kuitansi bermat erai cukup,
ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial;
dan
6.surat pernyataan tanggung jawab penerima bantuan sosial .
b.bantuan sosial untuk keluarga, terdiri atas:
1.surat permohonan pencairan bantuan sosial;
2.pakta integritas dari penerima bantuan sosial dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama kepala keluarga penerima
bantuan sosial;
3.fotokopirekening bank yang masih aktif atas nama kepala keluarga
penerima bantuan sosial.
4.kuitansi rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) kuitansi bermaterai cukup,
ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga penerima
bantuan sosial; dan
5.surat pernyataan tanggung jawa b penerima bantuan sosial .
c.bantuan sosial untuk masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah, terdiri
atas:
1.surat permohonan pencairan bantuan sosial, dilengkapi rincian rencana
penggunaan bantuan sosial;
2.pakta integritas dari penerima bantuan sosial dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
3.fotokopiKartu Tanda Pendudukatas nama ketua/pimpinan pengurus
lembaga/organisasi penerima bantuan sosial;
4.fotokopirekening bank yang mas ih aktifitas nama lembaga/organisasi;
-25-5.kuitansi rangkap 2(dua) terdiri dari 1 (satu)kuitansi bermaterai cukup,
ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga/organisasi serta dicantumkan
nama lengkap ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi atau
sebutan lain; dan
6.surat pernyataan tanggung jawab penerima bantuan sosial .
(2)SKPD terkait melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan bantuan
sosialsebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Hasil verifikasi SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan
dalam rekomendasi pencairan.
(4)SKPDterkait menyampaikan permohonan pencairan bantuan sosial kepada
PPKDdengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
a.rekomendasi pencairan dari SKPD terkait;
b.surat pernyataan tanggung jawab atas verifikasi ajuan pencairan oleh SKPD
terkait bermaterai cukup; dan
c.permohonan pencairan beserta lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(5)Dalam hal permohonan dan kelengkapan persyaratan sudah sesuai, PPKD
mencairkan dana bantuan sosial dengan mekanisme pemindahbukua n dari
rekening kas umum daerah ke Rekening Penerima Bantuan Sosial .
(6)Dalam hal bantuan so sial berupa uang bernilai sampai dengan
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pencairannya dapat dilakukan mel alui
mekanisme tambah uang (TU) sesuaiketentuan peraturan perundang -undangan.
Pasal51
(1)Pencairan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu
dan/atau keluarga yang bersangkutan atau SKPD yang menangani urusan sosial
kepada Bupati melalui SKPD yang menangani urusan sosial dengan dilengk api
persyaratan sebagai berikut :
a.bantuan sosial untuk individu, terdiri atas:
1.pakta integritas dari penerima bantuan sosial dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini. ;
2.fotokopiKartu Tanda Penduduk atas nama penerima bantuan sosial;
3.Rincian Biaya yang dimohonkan atau tagihan biaya dari pihak terkait;
4.Dalam hal penerima bantuan adalah PMKS, persyaratan angka 1 dan
angka2 dipenuhi SKPD yang membidangi urusan so sial; dan
5.Dalam hal PMKS tidak ditangani oleh SKPD yg menangani urusan sosial,
ditambah persyaratan berupa laporan pihak yang menangani.
b.bantuan sosial untuk keluarga, terdiri atas:
1.pakta integritas dari penerima bantuan sosial dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini;
2.fotokopiKartu Tanda Penduduk atas nama kepala keluarga penerima
bantuan sosial; dan
3.Rincian Biaya yang dimohonkan atau tagihan biaya dari pihak terkait .
c.bantuan sosial untuk masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah, terd iri
atas:
1.pakta integritas dari penerima bantuan sosial dengan format sebaga imana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini ;
2.fotokopiKartu Tanda Penduduk atas nama ketua/pimpinan pengurus
lembaga/organisasi penerima bantuan sosial; dan
3.Rincian Biaya yang dimohonkan atau tagihan biaya dari pihak terkait .
-26-(2)SKPDyang menangani urusan sosialsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan evaluasi ataskeabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan
bantuan sosial.
(3)Berdasarkan evaluasi se bagaimana dimaksud pada ayat (2 ),SKPDyang
menangani urusan sosialmemberikan rekomendasi layak atau tidaknya
pemberian bantuan sosial.
(4)Bupati memberikan persetujuan atau penolakan berdasarkan hasil evaluasi
SKPDyang menangani urusan sosial.
(5)KepalaSKPDyang menangani urusan sosialmengajukan permohonan pencairan
bantuan sosial Yang tidak terencana kepada PPKDdilampiri:
a.persetujuan Bupati;
b.kuitansi rangkap 2(dua) terdiri dari 1 (satu) kuitansi bermaterai cukup,
ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial;
dan
c.suratpernyataan tanggung jawab penerima bantuan sosial dan SKPD Terkait;
d.surat rekomendasi Kepala SKPD terkait yang menyatakan bahwa terhadap
permohonan pencairan bantuan sosial telah dilakukan verifikasi ; dan
e.persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
(6)Dalam hal permohonan dan kelengkapan sudah sesuai ,PPKDmelakukan
penatausahaan pencairan dana bantuan sosial yang tidak terencana sesuai
dengan peraturan perundang -undangan.
(7)Tata cara penatausahaan pencairan dana Bantuan Sosial oleh PPKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (8 ) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang -undangan
Pasal52
Penerima bantuan sosial berupa uang, bertanggungjawab atas kebenaran dan
keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan .
BagianKetujuh
Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Barang
Pasal53
(1) SKPD pengguna anggaran belanja bantuan sosial melakukan proses pengadaan
barang sesuai DPA -SKPDatau DPPA -SKPDdanketentuan peraturan perundang -
undangan .
(2)SKPDsebagaimana dimaksud ayat (1) mencatat barang hasil pengadaan yang
akan diserahkan kepada penerima bantuan sosialsesuai ketentuan peraturan
perundang -undangan.
(3)Penyerahan bantuan sosial berupa barang dilakukan oleh SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada penerima bantuan sosial,dengan persyaratan
sebagai beri kut:
a.bantuan sosial untuk individu, terdiri atas:
1.Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) yangterdiri dari 1(satu)
rangkap bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama
lengkap penerima bantuan sosial;
2.fotokopiKartuTandaPenduduk atas nama penerima bantuan sosial;
3.surat pernyataan tanggung jawabpenerima bantuan sosial ; dan
4.pakta integritas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
-27-b.bantuan sosialuntuk keluarga, terdiri atas:
1.Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) yang terdiri dari 1(satu)
rangkap bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama
lengkap kepala keluarga penerima bantuan sosial;
2.fotokopiKartuTandaPenduduk atas nama kepala keluarga penerima
bantuan sosial;
3.surat pernyataan tanggung jawabpenerima bantuan sosial ; dan
4.pakta integritas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
c.bantuan sosial untuk kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah, terdiri
atas:
1.Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) yang terdiri dari 1(satu)
rangkap bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap, serta
dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan at ausebutan lain kelompok
masyarakat/lembaga non pemerintah;
2.fotokopiKartuTandaPenduduk ketua/pimpinan atau sebutan lain
kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah;
3.surat pernyataan tanggung jawabpenerima bantuan sosial ; dan
4.paktaintegritas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Ke delapan
Penggunaan Bantuan Sosial
Pasal54
(1) Penerima bantuan sosial wajib menggunakan uang dan/atau barang yang
diterima sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam permohonan
tertulis yang disetujui .
(2)Penerima bantuan sosial dilarang mengalihkan uang dan/atau barang yang
diterima kepada pihak lain.
Bagian Ke sembilan
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal55
(1)Penerima bantuan sosial yang dapat direncanakan berupa uang menyampaikan
laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKDdengan
tembusan kepalaSKPD terkait .
(2)Laporan penggunaan bantuan sosial yang dapat direncanakan berupa uang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pa ling sedikit memuat :
a.pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan
kegiatan/penggunaan bantuan sosial yang telah dilakukan oleh penerima
bantuan sosial;
b.maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan t ujuan disusunnya
laporan penggu naan bantuan sosial;
c.realisasi penggunaan, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan
termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan
yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal bantuan sos ial yang telah
diajukan kepada Pemerintah Daerah;
d.penutup, berisi uraian tentang hal -hal yang perlu untuk disampaikan oleh
penerima bantuan sosial terkait dengan k egiatan yang telah dilaksanakan ;
dan
e.tanda tangan dan nama lengkap penerima bantuan sosial (pimpinan/ketua)
serta stempel/cap organisasi/lembaga (bagi kelompok masyarakat atau tanda
tangan/cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap
penerima bantuan sosial (bagi anggota masyarakat).
-28-(3)Penerima bantuan sosial berupa barang menyampa ikan laporan penggunaan
bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.
(4)Laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada
paling sedikit memuat :
a.penjelasan mengenai penggunaan bantuan sosial berupa barang telah se suai
dengan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah
Daerah;
b.tanda tangan dan nama lengkap penerima bantuan sosial (pimpinan/ketua)
serta stempel/cap organisasi/lembaga; dan
c.lampiran, berisi dokumentasi /fotobarang yang diterima .
Pasal56
(1)Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial
pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
(2)Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan
sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD
terkait.