Menurut Indonesia Nomor 5234) ; sebagaimana telah diubah Nomor s Tahun 2011, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam Indonesia Nomor 5234) ; sebagaimana telah diubah Nomor s Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Bupati adalah Bupati Kolaka; 
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka; 
3. Camat adalah pimpman dan koordinator 
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja 
kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya 
memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk 
menangani sebagian urusan otonomi daerah dan 
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan; 
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga desanya dan 
melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Propinsi 
dan Pemerintah Kabupaten; 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PEDOMAN 
TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN 
PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK 
SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
KOLAKA TAHON ANGGARAN 2020 MEMUTUSKAN Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019 Nomor 15); 
14. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 50 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019 Nomor 50); 4 
Menetapkan -----~---------------------- - ---- 
pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan 
pemerintahan desa; 
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan 
yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa; 
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya 
disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa; 
12. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat 
ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada 
Desa dengan besaran yang sama setiap desa; 
13. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya 
disingkat ADDP merupakan bagian dari ADD yang 
dialokasikan kepada desa dengan besaran sesuai dengan 
hasil penghitungan atas variabel-variabel yang 
ditetapkan; 
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang 
selanjutnya disebut RPJMDes adalah merupakan penyelenggaraan perwujudan demokrasi dalam tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah; 
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa; 
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerin tahan desa ; 
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 
disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan 5