Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 32 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 32 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat . 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Barat 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat 
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat . 
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
tahun, termasuk Anak yang masih dalam 
kandungan. 
6. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis 
kelamin Perempuan dan orang yang oleh hukum 
diakui sebagai Perempuan . 
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada 
pembedaan peran dan tanggung jawab laki -laki dan 
Perempuan yang terjadi akibat keadaan sosial dan 
budaya masyarakat dan dapat berubah. 
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi 
laki-laki dan Perempuan untuk memperoleh 
kesempatan dan hak - haknya sebagai warga negara 
agar mampu berperan dan mampu berpartisipasi 
dalam Kegiatan ekonomi, politik dan sosial budaya 
dan kesamaan dalam menikmati hasil 
pembangunan. 
5 9. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya 
disingkat ARG adalah anggaran yang 
mengakomodasikan keadilan bagi Perempuan dan 
laki-laki dalam Akses, manfaat, partisipasi, 
pengambilan keputusan dan mengontrol sumber -
sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan 
dan peluang dalam menikmati hasil pembangu nan. 
10. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang 
selanju tnya di singkat PPRG adalah merupakan 
serangkaian cara dan pendekatan untuk 
mengintegrasikan perspektif Gender dalam proses 
perencanaan dan penganggaran. 
11. Perencanaan Responsif Gender adalah serang kaian 
untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender 
yang dilakukan melalui pengalaman, aspirasi, 
kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan 
Perempuan dan laki -laki. 
12. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat 
GBS adalah dokumen yang menginformasikan 
suatu capaian keluar ( output ) Kegiatan telah 
responsif Gender terhadap isu Gender yang ada 
dan/atau sumber biaya telah dialokasikan pada 
capaian keluar ( output ) Kegiatan untuk menangani 
permasalahan kesenjangan Gender. 
13. Term of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) 
adalah suatu dokumen yang berisi penjelasan atau 
keterangan mengenai Kegiatan yang diusulkan untuk 
dianggarkan dan perkiraan biayanya. 
14. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin adalah data 
kuantitatif atau informasi kualitatif yang 
dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan 
jenis kelamin, penduduk laki - laki dan Perempuan 
atau Anak laki -laki dan Anak Perempuan . 
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah 
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 25 
(dua puluh lima) tahun. 
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
6 yang selanjutnya disingkat RPJMD Daerah adalah 
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. 
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disebut Renstra -PD adalah dokumen 
rencana kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. 
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
di singkat RKPD adalah dokumen perencanaan 
Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yang 
merupakan penjabaran dan Rencana Pembang unan 
Jangka Menengah (RPJM) dan mengacu pada 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, memuat 
kerangka ekonomi Daerah, baik yang dilaksanakan 
langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh 
dengan mendorong Partisipasi masyarakat. 
19. Rencana Kerja Perangkat Daer ah yang 
selanjutnya disebut Renja -PD adalah dokumen 
rencana kerja satuan kerja Perangkat Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 
20. Pagu Indikatif merupakan perkiraan pagu anggaran 
yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk 
setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan 
rencana kerja Perangkat Daerah. 
21. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah 
yang selanjutnya di singkat RKA -PD adalah 
dokumen perencanaan dan penganggaran yang 
berisi rencana pendapatan, rencana belanja 
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sert a 
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 
APBD. 
22. Dokumen Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah 
yang selanjutnya disingkat DPA -PD adalah 
dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah 
selaku bendahara umum Daerah. 
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang 
7 dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
24. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari Kegiatan 
atau Program yang akan atau telah tercapai 
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan 
kuantitas dan kualitas terukur. 
25. Indikator Kinerja adalah alat atau spesifik secara 
kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, 
keluaran, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau 
dampak yang manggambarkan tingkat capaian 
Kinerja suatu Program atau Kegiatan. 
26. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang 
berisi satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan 
oleh instansi pe merintah/lembaga atau
 masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi 
pemerintah untuk mencapai tujuan serta 
memperoleh alokasi anggaran. 
27. Kegiatan adalah bagian dari Program yang 
dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja 
sebagai bagian dari pencapai an sasaran terukur 
pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan 
tindakan pengerahan sumber daya baik yang 
berupa personil, barang modal termasuk peralatan 
teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau 
kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai 
masukan ( input ) untuk menghasilkan Keluaran 
(output ) dalam bentuk barang atau jasa. 
28. Keluaran ( output ) adalah barang atau jasa yang 
dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk 
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan 
Program serta kebijakan. 
29. Hasil ( outcome ) adalah segala sesuatu yang 
mencerminkan berfungsinya keluaran dari Kegiatan 
dalam satu Program. 
30. Indikator Gender adalah kriteria atau ukuran untuk 
mengukur perubahan relasi Gender dalam 
masyarakat sepanjang waktu. 
8 31. Indikator Kinerja Responsif Gende r adalah 
perubahan Kinerja pengurangan kesenjangan atau 
peningkatan kondisi laki -laki dan Perempuan 
setelah dilakukan suatu intervensi baik berupa 
Program atau Kegiatan. 
32. Jenis Kelamin adalah perbedaan biologis antara 
Perempuan dan laki -laki terutama pada bagian -
bagian organ reproduksi. 
33. Kesenjangan Gender adalah suatu kondisi dimana 
tidak ada kesetaraan relasi antara laki -laki dan 
Perempuan . 
34. Akses adalah peluang atau kesempatan yang 
diberikan untuk memanfaatkan sumber daya (baik 
sumber daya alam, politik, ekonomi, sosial maupun 
waktu). 
35. Partisipasi adalah perlibatan atau keterwakilan 
dalam proses suatu Kegiatan dan pengambilan 
keputusan. 
36. Penerima Manfaat adalah target/sasaran dari 
Program/Kegiatan yang memperoleh manfaat. 
37. Pemantauan ad alah suatu upaya mengawal dan 
mengendalikan pelaksanaan kebijakan, Program 
dan Kegiatan yang responsif Gender. 
38. Penilaian adalah suatu Kegiatan dilakukan dalam 
rangka menilai keberhasilan suatu kebijakan 
Program dan Kegiatan yang responsif Gender 
dalam waktu tertentu.