Apa yang diatur dalam PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA Nomor 29 Tahun 1945 pada Pasal 1?
Berdasarkan PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA Nomor 29 Tahun 1945 tentang , Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan; 
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan pnnsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu , 
diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh 
Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan . 
3. Pejabat Negara adalah Gubernur , Wakil Gubernur , Bupati/W ali 
kota dan Wakil Bupati/Wali Kota serta pejabat negara lainn ya 
yang ditentukan oleh peraturan perundang -undangan. 
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutn ya 
disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi , 
Anggota DPRD Kabupaten dan Anggota DPRD Kota . 
5. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri . 
6. Tunjangan adalah Pemba yaran yang dilakukan secara teratur 
kepada karyawan yang diba yarkan bersamaan dengan gaji. 
7. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam 
bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada 
pega wai yang ditetapkan dan diba yarkan menurut suatu 
perjanjian kerja , kesepakatan atau peraturan perundang­ 
undangan . BAB I 
KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RA YA TAHUN 
2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER 
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA . PETUNJUK TEKNIS MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI TENTANG -3- 
Menetapkan