Bagaimana redaksi normatif Pasal 27 dalam Pedoman Kerjasama Desa; a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Peraturan Nomor 29 Tahun 1945?
Norma hukum dalam Pedoman Kerjasama Desa; a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Peraturan Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang, BAB IV - BENTUK KERJASAMA, Pasal 27 berbunyi:

(7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, 
dilaksanakan dengan tata cara : 
a. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan 
perjanjian bersam a pemerintah desa dengan pihak 
ketiga kepada BPD dengan tembusan Bupati melalui 
Camat ; dan 
b. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
dilengkapi dokumen terkait kerjasama dengan pihak 
ketiga. ( 19) ,I • 1 • . 
(1) Setiap perselisian yang timbul dalam kerjasama 
desa diselesaiakan secara musyawarah serta dilandasi 
semangat kekeluargaan . 
(2) Apabila terjadi perselisihan kerjasama desa dalam satu 
wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasai dan 
diselesaikan oleh Camat. 
(3) Apabila terjadi perselisihan kerjasama desa dengan desa 
lain pada wilayah kecamatan yang berbeda difasilitasi 
dan diselesaikan oleh Bupati . 
(4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dan ayat (3) untuk kerjasama antar desa bersifat final 
dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani 
oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi 
penyelesaian perselisian . 
(5) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada 
untuk kerjasama desa dengan pihak ketiga yang 
tidak dapat terselesaikan , dilakukan melalui proses arbitrase 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . BAB IX 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN