Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT Nomor 1 Tahun 2008?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT Nomor 1 Tahun 2008 tentang KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat. 
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan -perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah daerah. 
3. Pemerintahan daerah adalah penyenggaraan urusan pemerintah oleh 
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas oto nomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintah daerah. 
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil -wakil Ketua DPRD. 
7. Ketua adalah Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat. 
8. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya 
sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji 
berdasarkan ketentuan per aturan perundang -undangan. 
9. Sekretariat adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud 
dalam Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. 
10. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin 
Sekretariat DPRD. 
11. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada 
seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata 
tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi. 
12. Protokol adalah serangkaian aturan dalam kenegaraan atau acara resmi 
yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata 
penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang 
sesuai dengan j abatan dan atau kedudukannya dalam negara, 
pemerintahan atau masyarakat. 
13. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau Lembaga Perwakil an 
Daerah, dalam melaksanakan tu gas dan fungsi tertentu, dih adiri oleh 
pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah serta 
undangan lainnya. 
14. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara 
kenegaraan dan acara resmi. 
15. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi p ejabat 
negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh 
masyarakat ter tentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. 
16. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian 
hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah 
daerah, dan tokoh masyarakat ter tentu dalam acara kenegaraan atau 
acara resmi. 
17. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya 
sebagai Pimpinan da n Anggota DPRD. 
18. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan 
dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat -rapat dinas. 
19 Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, 
wakil ketua, dan Anggota DPRD. 
20. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah uang yang diberikan setiap 
bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan 
kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, atau sekretaris atau Anggo ta 
panitia musyawarah atau komisi atau badan kehormatan atau panitia 
anggaran atau panitia legislasi atau alat kelengkapan lainnya. 
21. Tunjangan komunikasi intensif adalah uang yang diberikan kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong 
peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD. 
22. Belanja penunjang operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan 
bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan 
operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan 
kebutuha n lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD 
sehari -hari. 
23. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa 
pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan,pakaian dinas kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan 
DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD 
serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya. 
24 Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan 
dan Anggota DP RD atas jasa pengabdiannya sete lah y ang 
bersangkutan diberhentikan dengan hormat. 
25 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui 
oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
26. Pejabat pemerintah daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi 
tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang -
undangan. 
27. Instansi vertikal adalah perangkat departemen dan atau lembaga 
pemerintah non departemen di daerah.