Apa saja yang diatur dalam Pasal 31 PERATURAN DAERAH  KOTA TASIKMALAYA Nomor 13 Tahun 2004?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH  KOTA TASIKMALAYA Nomor 13 Tahun 2004 tentang IZIN USAHA PERTAMBANGAN, BAB IX - HUBUNGAN PEMEGANG IUP DENGAN HAK ATAS TANAH, Pasal 31 menetapkan:

Usaha Pertambangan yang berlokasi pada tanah yang dikuasai 
langsung oleh Negara terlebih dahulu harus mendapat izin 
penggunaan tanah dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan 
Peraturan Perundang -undangan yang berlaku; 
Usaha Pertambangan yang berlokasi pada tanah Negara yang 
dibebani suatu hak atas nama Instansi Pemerintah atau 
BUMN/BUMD te rlebih dahulu harus mendapat izin dari Pejabat yang 
berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang -undangan yang 
berlaku; 
Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah Negara yan
g dibebani suatu hak atas nama perorangan, badan usaha atau 
Badan Hukum Swasta terlebih dahulu harus mendapat izin dari 
pemegang hak atas tanah berupa kesepakatan mengenai hubungan 
Hukum antara Perusahaan Pertambangan dengan pemegang hak 
yang bersangkutan; 
Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah milik per orangan, 
terlebih dahulu harus mendapat izin dari pemilik berupa kesepakatan 
mengenai hubungan hukum antara perusahaan pertambangan 
dengan pemegang hak yang bersangkutan.