Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam KEPUTUSAN WA LIKOTA TASIKMALAYA Nomor 19 Tahun 2004 Pasal 1?
Dalam KEPUTUSAN WA LIKOTA TASIKMALAYA Nomor 19 Tahun 2004 tentang IZIN USAHA INDUSTRI WALIKOTA TASIKMALAYA, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud de ngan :
1.Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangka t Daerah Otonom 
yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3.Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4.Dinas adalah Dinas Perindus trian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya;
5.Perindus trian adalah tatanan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan 
indus tri;
6.Indus tri adalah kegiatan ekonom i yang mengolah bahan mentah, bahan baku, 
bahan setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang 
lebih tinggi untuk pengguna annya , termasuk kegiatan rancang bangun dan 
perekayasaan indus tri;
7.Perusahaan Indus tri adalah badan usaha yang melakuka n kegiatan di bidang 
usaha indus tri, dapat berbentuk perusahaan perorangan, persekutuan atau 
badan hukum lainnya yang be rkeduduka n di Kota Tasikmalaya;
8.Kelompok Indus tri adalah bagian-bagian utama kegiatan indus tri yang 
diklasifikasikan berdasarkan besarnya nilai investasi tidak termasuk tanah dan 
banguna n;
9.Jenis Indus tri adalah bagian kelompok indus tri yang mempunya i ciri umum 
dan ciri khus us yang sama dalam pros es produks i;
10.Komoditi Indus tri adalah suatu produk akhir dalam proses produks i dan 
merupakan bagian dari jenis indus tri;
11.Rancang Bangun dan Perekayasaan Indus tri adalah kegiatan indus tri yang 
berhubunga n dengan perencanaan pendirian pabrik/indus tri secara keseluruha n 
termasuk ra ncangan dan pembuatan mesin/peralatan indus tri;
12.Investasi adalah jumlah modal yang ditanam untuk pengadaan 
mesin/peralatan;
13.Izin adalah Izin Usaha Indus tri yang selanjutnya disebut IUI;
14.Retribusi Izin Usaha Indus tri yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 
pungut an daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penerbitan Izin Usaha 
Indus tri;
15.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut 
peraturan perunda ng-unda ngan retribusi diwajibkan untuk melakuka n 
pembayaran retribusi;
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingka t SKRD 
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang 
terutang;
17.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingka t STRD 
adalah surat untuk melakuka n tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan atau denda.