Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 16 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO Nomor 12' Tahun 2020.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO Nomor 12' Tahun 2020 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO, pada , Pasal 16 menjelaskan:

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah 
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau 
pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah mi yang 
pelaksanaanyandiatur dalam Peraturan Bupati selanj utnya dimasukan 
dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Bungo Tahun Anggaran 2021 
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar 
biasa; 
b.belaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau 
c.Kerusakan..............10 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
Mole 
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan 
publik. 
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 
b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 
c.pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan 
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 
perundang-undangan; dan / atau 
d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat. 
(4) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
pengeluaran untuk kebutuhan belanja yang mendesak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan: 
a.anggaran belanja tidak terduga; dan 
b.dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan 
kegiatan lainnya dalam satu tahun anggaran berjalan; atau 
c.pemanfaatan kas yang tersedia. 
(5) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan 
menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati. 
(6) Dalam hal realisasi penerimaan daerah tidak mencukupi untuk memenuhi 
kebutuhan pengeluaran daerah tahun berjalan akibat pandmi Covig- 19 maka 
Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian anggaran belanja daerah 
dan kebijakan pengendalian kas daerah yang pelaksanaanya diatur dalam 
Peraturan Bupati. 
(7) Dalam hal dana yang tersedia dalam Kas Daerah pada saat menjelang tahun 
anggaran 2021 berakhir tidak mencukupi untuk pembayaran belanja atas 
beban APBD Tahun Anggaran 2021, maka hal tersebut menjadi kewajiban 
daerah yang penyelesaiannya dilaksanakan menurut tata cara yang diatur 
dalam Peraturan Bupati. 
(8) Dalam hal terdapat kekurangan anggaran belaja Pegawai pada OPD tertentu 
yang meliputi Gaji dan Tunjangan, TPP PNS dan adanya kebijakan 
Pemerintah Pusat yang berdampak terhadap Struktur APBD setelah 
penetapan Perubahan APBD maka dilakukan penyesuaian lebih lanjut 
sebagaimana mestinya untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.