Apa bunyi lengkap Pasal  33 dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 1 Tahun 2001?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 1 Tahun 2001 tentang PENGENDALIAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN, pada BAB X - V, Pasal  33 dinyatakan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengeta huinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah. 
 
 
Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 24 Januari 2012 
 
GUBERNUR JAWA TENGAH, 
 
 ttd 
 
 BIBIT WALUYO 
 
Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 24 Januari 2012 
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
JAWA TENGAH, 
 
 ttd 
 
HADI PRABOWO 
 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 37. 
 
 
 
 
 
 17
PENJELASAN 
 
ATAS 
 
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 
 
NOMOR TAHUN 2011 
 
TENTANG 
 
PENGENDALIAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN 
 
 
I. UMUM 
 
 Jembatan Timbang memiliki peran yang sangat strategis 
sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang -Undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Namun stigma 
negatif menjadikan fungsi jembatan timbang tidak optimal terkait 
dengan keterbatasan mau pun permasalahan yang saling terkait dan 
menjadikan jembatan timbang sebagai tumpuan dari kegagalan system 
pengawasan muatan angkutan barang. Perlu disadari bahwa jembatan 
timbang bukan satu -satunya instrument absolute penyebab terjadinya 
fenomena “kelebih an muatan”. Lebih tepat apabila jembatan timbang 
diposisikan sebagai ujung tombak di sektor hilir pengawasan muatan 
angkutan barang. Perlu integrated system di hulu dan hilir yang 
dibangun antara masing -masing stake holder sesuai dengan tugas pokok 
dan fun gsinya sehingga fenomena “kelebihan muatan” dapat direduksi 
atau dieliminir tanpa mengabaikan prinsip -prinsip penyelenggaraan Lalu 
Lintas Dan Angkutan Jalan secara utuh. 
 
 Sistem transportasi adalah katalisator dari system perekonomian. 
Perlu diingat bahw a dalam penentuan harga pokok sebuah produk, 
komponen biaya transportasi mempunyai porsi yang cukup besar dari 
harga pokok produksi. Sehingga apabila sIstem transportasi terganggu 
maka juga akan berdampak pada system perekonomian. Seringkali 
anggapan bahwa pendekatan yang memandang bahwa “kelebihan 
muatan” adalah pelanggaran yang harus ditindak dengan tegas tanpa 
pandang bulu menjadikan sebuah dilema yang tidak berkesudahan. Di 
satu sisi Pemerintah harus melakukan penindakan terhadap segala 
pelanggaran, nam un di sisi yang lain Pemerintah juga mempunyai 
kewajiban untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang mantap. 
 
 Berdasarkan uraian tersebut, yang menjadi penting adalah 
bagaimana Pemerintah dapat mewujudkan pengaturan yang terintegrasi 
dan mengakomodir kebutuhan masyarakat. Era keterbukaan seperti 
pada saat ini adalah momen yang tepat untuk turut serta melibatkan 
masyarakat sebagai subyek yang turut juga bertanggung jawab dalam 
pelaksanaan transportasi secara nyata. Apabila selaras dengan prinsip 
keadilan maka sudah saatnya untuk memberikan tanggung jawab 
kepada masyarakat seperti hal nya “load more pay more” yang ku rang 
lebihnya bermakna bahwa apabila seseorang menggunakan fasilitas 
umum lebih banyak daripada orang lain maka sudah seharusnya dia 
membayar atas kelebihan penggunaan fasilitas umum tersebut. 
 
 
 18
 Berkaitan dengan hal -hal tersebut diatas dan dalam rangka 
sinergitas dengan Provinsi tetangga, perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Di Jalan . 
 
II. PASAL DEMI PASAL