Apa saja yang diatur dalam Pasal 19 PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor ~ Tahun 2019?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor ~ Tahun 2019 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 19 menetapkan:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
,Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :
a.Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
b.Pengujian keabsahan dan kebenaran tagihan
c.Penyiapan bahan petunjuk teknis ketatausahaan dan pengelolaan
administrasi keuangan
d.Pelaksanaan pembinaan perbendaharaan
e.Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya
Pasal20
(1)Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
a.Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Perbendaharaan
Daerah
b.Sub Bidang Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
c.Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
(2)Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh
Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.
Pasal21
a.Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Perbendaharaan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan
terhadap perbendaharaan SKPD, menguji Surat Permintaan
Pembayaran (SPP), menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)
dan surat penolakan surat perintah pencairan dana (SP2D) serta
melaksanakan registrasi dan pencatatan terhadap SP2D yang
diterbitkan.
7
b.Sub Bidang Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b,
mempunyai tugas menyiapkan Surat Perintah Pencairan dana
(SP2D), menguji kebenaran penagihan belanja langsung dan
belanja tidak langsung, penginputan dan pemutakhiran data gaji
pegawai, menerbitkan dan menatausahakan daftar gaji SKPD,
melaksanakan rekonsiliasi data gaji pegawai dan belanja
langsung/belanja tidak langsung SKPD, melakukan
penatausahaan dan pelaporan transaksi atas pengembalian
penerimaan fihak ketiga (PFK) serta menyusun laporan realisasi
belanja langsung dan belanja tidak langsung
c.Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20ayat (1)huruf c,mempunyai tugas melakukan
pembayaran atas surat permintaan pencairan dana (SP2D),
pembayaran dan penyetoran transaksi pengembalian penerimaan
perhitungan fihak ketiga (PFK) ,menyusun laporan rekonsiliasi
penerimaarr/pengeluaran masing-masing SKPD, buku kas umum
penerimaan /pengeluaran kas daerah dan laporan arus kas serta
mencatat laporan penerimaan dan pengeluaran uang daerah.
Bagian Kelima
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pasal22
(1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas
merumuskan konsep kebijakan, mengkoordinasikan, membina
dan mengendalikan kegiatan diBidang Akuntansi.
(2) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dipimpin oleh Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan.
Pasal23
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
menyelenggarakan fungsi :
a.Penyelenggaraan akuntansi dan verifikasi keuangan Daerah;
b.Penyelenggaraan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan
APBD;
c.Pengelolaan dan pembinaan kas daerah;
d.Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan
Kabupaten sesuai lingkup tugasnya.
Pasal24
(1)Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, terdiri atas :
a.Sub Bidang Pembukuan
b.Sub Bidang Data dan Pelaporan
c.Sub Bidang Pertanggungjawaban APBD
(2)Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh
Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
8
'.
Pasal25
a.Sub Bidang Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24
huruf a,mempunyai tugas melaksanakan pencatatan
akuntansi pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan secara
manual maupun melalui program aplikasi Simda secara
kronologis, menyiapkan dan mengolah data serta informasi yang
berhubungan dengan akuntansi pemerintah daerah serta
menyiapkan bahan dalam penyusunan kebijakan akuntansi
pemerintah daerah.
b.Sub Bidang Data dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam