Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 9 PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor 17 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor 17 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PELAYANAN IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS DAN BAYI BARU LAHIR, pada BAB VIII - PELAYANAN KESEHATAN, Pasal 9 menjelaskan:

Pelayanan kesehatan ibu bersalin di fasilitas kesehatan tingkat pertama, sebagai 
berikut: 
1. Semua persalinan dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 
2. Pemilihan tempat pertolongan persalinan ditentukan berdasarkan: 
Kondisi ibu yang ditetapkan pada saat skrining risiko persalinan; 
Kondisi ibu saat inpartu; 
Status ibu dikaitkan dengan Covid-1 9; 
Persalinan di RS Rujukan Covid-1 9 untuk ibu dengan status: suspek, 
probable, dan terkonfirmasi Covid- 19 (penanganan tim multidisiplin) 
Persalinan di RS non rujukan Covid-1 9 untuk ibu dengan status: suspek, 
probable, dan terkonfirmasi Covid-1 9, jika terjadi kondisi RS rujukan Covid- 
19 penuh dan/atau terjadi kondisi emergensi. Persalinan dilakukan dengan 
APD yang sesuai 
Persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama untuk ibu dengan 
status kontak erat (skrining awal: anamnesis, pemeriksaan darah normal 
(NLR < 5,8 dan limfosit normal), rapid testnon reaktif). Persalinan di 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama menggunakan APD yang sesuai dan 
dapat menggunakan delivery chamber (penggunaan delivery chamber belum 
terbukti dapat mencegah transmisi Covid-1 9). 
Pasien dengan kondisi inpartu atau emergensi harus diterima disemua 
Fasilitas Pelayanan Kesehatanwalaupunbelum diketahui status Covid- 19. 
Kecuali bila ada kondisi yang mengharuskan dilakukan rujukan karena 
komplikasi obstetrik. 
3. Rujukan terencana untuk ibu yang memiliki risiko pada persalinan dan ibu 
hamil dengan status Suspek dan Terkonfirmasi Covid-1 9; 
4. Ibu ............ 8 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
4.Ibu hamil melakukan isolasi mandiri minimal 14 hari sebelum taksiran 
persalinan atau sebelum tanda persalinan; 
5.Pada zona merah (nisiko tinggi), orang (risiko sedang),dan kuning (risiko rendah), 
ibu hamil dengan atau tanpa tanda dan gejala Covid-1 9 pada H-14 sebelum 
taksiran persalinan dilakukan skrining untuk menentukan status Covid-1 9. 
Skrining dilakukan dengan anamnesa, pemeriksaan darah NLR atau rapid test 
Uika tersedia fasilitas dan sumber daya). Untuk daerah yang mempunyai 
kebijakan lokal dapat melakukan sknining lebih awal; 
6.Pada zona hijau(tidak terdampak/tidak ada kasus), skrining Covid-19 pada ibu 
hamil jika ibu memiliki kontak erat dan atau gejala; 
7 Untuk ibu dengan status kontak erat tanpa penyulit obstetrik (skrining awal: 
anamnesis, pemeriksaan darah normal (NLR < 5,8 dan limfosit normal), rapid 
test non reaktif), persalinan dapat dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama. Persalinan di Fasiltas Kesehatan Tingkat Pertama dapat menggunakan 
delivery chamber tanpa melonggarkan pemakaian APD (penggunaan delivery 
chamber belum terbukti dapat mencegah transmisi Could-i 9); 
8.Apabila ibu datang dalam keadaan inpartu dan belum dilakukan sknining, 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus tetap melayani tanpa menunggu hasil 
skrining dengan menggunakan APD sesuai standar; 
9.Hasil skrining Covid-i 9 dicatat/dilampirkan di buku KIA dan dikomunikasikan 
ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat rencana persalinan; 
10.Pelayanan KB pasca persalinan tetap dilakukan sesuai prosedur, diutamakan 
menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). 
Bagian Ketiga 
PELAYANAN KESEHATAN IBU NIFAS DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT 
PERTAMA