Apa yang diatur dalam BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 44 Tahun 2021 pada Pasal 1?
Berdasarkan BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 44 Tahun 2021 tentang RENCANA STRATEGI S PERANGKAT DAERAH, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah an Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah . 
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya 
dilakukan oleh kemen terian negara dan penyelenggara 
pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, 
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. 
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam p enyelanggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah . 
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan 
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, 
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 
7. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya 
yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan ma syarakat 
yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan 
kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan 
kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks 
pembangunan ma nusia. 
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses 
penyusunan tahapan -tahapan kegiatan yang melibatkan 
berbagai unsure pemangku kepentingan didalamnya, guna 
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada 
dalam rangka meningk atkan kesejahteraan sosial dalam 
suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu 
tertentu. 
9. Rencana Pemban gunan Jangka Pan jang Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan 
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 
daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 
12. Rencana Strategis Pera ngkat Daerah yang selanjutn ya 
disingkat dengan Renstr a-PD adal ah dokumen peren canaan 
PD untuk periode 5 (lima) tahun. 
13. Rencana Kerja - Perangkat Daerah atau disebut Renja-PD 
adalah dokumen perencanaan Peran gkat Daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun. 
14. Visi adalah rumus an umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan. 
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upay a-upaya yang 
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 
16. Strategi adalah langka h-langkah berisikan progra m-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh 
pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. 
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau 
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 
untuk mencapai sasaran dan tujuan serta un tuk 
memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat 
yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang 
membidangi perencanaan pembangunan daerah . 
19. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai 
keberhasil an pembangunan secara kuantitatif dan 
kualitatif.