Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI D EMAK Nomor 28 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI D EMAK Nomor 28 Tahun 2022 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Demak . 
 
2. Bupati adalah Bupati Demak. 
 
3. Pemerintah Dae rah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom . 
 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
 
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Inst ansi Pemerintah, yang 
selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik 
dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang 
untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengump ulan 
data, pengklas ifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan 
kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka 
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi 
pemerintah. 
 
 
 
 
 
6. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai 
tingkat pencapaian sa saran atau tujuan dari instansi 
pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi 
instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat 
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai 
dengan program dan kegiatan yang ditetapkan. 
 
7. Akuntabilitas Kinerj a Instansi Pemerintah yang 
selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban 
dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui 
implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah. 
 
8. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, 
pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan 
permasalahan , serta pemberian solusi atas masalah yang 
ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan 
peningkatan kinerja instansi pemerintah. 
 
9. Evaluatan adalah entitas yang dilakukan Evaluasi AKIP 
meliputi Perangka t Daerah dan/atau unit kerja organisasi 
di lingkunganny a. 
 
10. Lembaran Kriteria Evaluasi yang selanjutnya disingkat 
LKE adalah suatu ketetapan mengenai macam dan jenis 
pertanyaan atau isian untuk penilaian evaluasi dari 
masing -masing komponen dan sub -komponen . 
 
11. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LH E 
adalah dokumen pelaporan yang berisi simpulan, uraian 
hasil permasalahan atau temuan hasil evaluasi ( tentative 
finding ) dan saran perbaikan atas penerapan Sistem AKIP 
pada evaluatan. 
 
12. Ikhtisar Hasil Evaluasi adalah dokumen pelaporan 
kompilasi atas evalua si yang memuat informasi tentang 
simpulan umum hasil evaluasi dan pemeringkatan OPD 
berdasarkan nilai hasil evaluasi AKIP Kabupaten Demak.