Apa substansi hukum dari Pasal 7 PERA'TURAN BUPATI TAPANULI TENGAH Nomor 19 Tahun 2021?
Materi muatan PERA'TURAN BUPATI TAPANULI TENGAH Nomor 19 Tahun 2021 tentang PENETAPAN BESARAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), khususnya BAB IV - MEKANISME PENGAJUAN UP, GU, TU, LS PENGADAAN BARANG DAN, Pasal 7, adalah:

Ketentuan Pelaksanaan 
A. Uang Persediaan 
I. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran UP (SPP -UP) memenuhi 
langkah langkah sebagai berikut : 
a. Penerbitan dan Pengajuan SPP-UP dilakukan oleh Bendahara 
Pengeluaran dalam rangka pengisian UP. Pengajuan UP diajukan 
dengan melampirkan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah 
tentang Besaran UP. 
Scanned with CamScanner 
@ -15­ 
b. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-UP kepada Pengguna 
Anggaran melalui PPK-SKPDsesuai dengan besaran UP yang 
ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tapanuli 
Tengah. 
c Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud huruf b terdiri atas : 
I) Snlinan SPD ; 
2) Surat Pengantar SPP-UP; 
3) Ringkasan SPP UP; 
4) SK Bupati Tapanuli Tengah tentang Besaran UP. 
2. Penerbitan Surat Perintah Membayar UP (SPM-UP) memenuhi 
langkah langkah sebagai berikut: 
a. Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara 
Pengeluaran, PPK-SKPD bertanggungjawab melakukan verifikasi 
dengan cara meneliti kesesuaian besaran UP dengan SK Bupati 
Tapanuli Teng ah. 
b. Dalam ha! hasil verifikasi dinyatakan sesuai yang dilengkapi 
Surat Pernyataan Verifikasi oleh PPK-SKPD, PPK-SKPD 
menyiapkan rancangan Surat Perintah Membayar UP yang 
didokumentasikan dalam draft SPM-UP untuk ditandatangani 
oleh PA. 
c. PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 
(Dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, 
untuk kemudian disampaikan kcpada Kuasa BUD dengan 
dilcngka pi : 
1) Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; 
2) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD. 
3. Pene rbitan Surat Perintah Penc airan Dana UP (SP2D-UP) memenuhi 
langkah langkah sebagai berikut : 
a. Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA yang disertai Surat 
Pemyataan verifikasi PPK-SKPD dan Sura t Pernyataan Tanggung 
Jawab Mutl ak PA, Kuasa BUD bersama Tim Verifikasi 
melalrukan verifikasi untuk Penerbitan SP2D-UP dengan 
langkah langkah sebagai berikut : 
1) Meneliti kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan 
pengajuan SPM-UP; 
Scanned with CamScanner 
B. -16. 
2) Meneliti kesesueian Besaran UP yang diajukan SPKD dengan 
Besaran UP yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati 
Tapanuli Tengah; 
b. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D -UP yang diajukan oleh PA 
apabila : 
1) Tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab 
Mutlak PA; 
2) Tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi oleh PPK­ 
SKPD; 
3) Besaran UP yang diajukan SPKD tidak sesuai dengan 
Besaran UP yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati 
Tapanuli Tengah; 
Ganti Uang Persediaan (GU) 
1. Penerbitan Surat Penntah Pemba yaran GU (SPP-GU) memenuhi 
langkah langkah sebagai berikut : 
a. Penerbitan SPP-GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran 
dalam rangka mengganti UP; 
b. Berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja Penggunaan UP yang 
disampaikan oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran menyiapkan : 
I) Laporan Pertanggu ngjawaban (LPJ) Penggunaan UP disertai 
deng an bukti bukti transaksi yang lengka p dan sah, 
termasuk dokumen perpajakan terkat. 
2) Pengajuan Permintaan GU yang didokumentasikan dalam 
SPP- GU. 
c. Besaran SPP- GU adalah sebesar UP yang 
dipertanggu ngjawabkan oleh Bend ahara Pengeluaran ; 
d. SPP-GU diajukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 
50% (Lima Puluh Persen) ; 
e. Pengajuan SPP- GU dilakukan oleh Bend ahara Pengeluaran 
kepada PA melalui PPK-SKPD dengan melampirkan : 
I) Salinan SPD; 
2) Surat Pengantar SPP-GU; 
3) Ringkasan SPP-GU; 
4) Rinci an SPP-GU ; 
5) Buku Kas Umum : 
6) Buku Pembanlu Pajak ; 
7) Register Pene rimaan dan Pengesahan SPJ ; 
Scanned with CamScanner 
Bendahara · 17­ 
8) Laporan Pertanggungijawaban Bendnhara Pengeluaran atas 
Penggunaan dana UP/GU sebelumny a ; 
9) Surat Pengesahan Pertanggungjawaban 
UP/GU Dana Penggunaam atas Pengeluaran 
sebelumn ya; 
10) Surat Pertanggungiawaban Bendahara Pengeluaran Atas 
Penggunaan UP/GU scbelumnya; 
1) Laporan pertanggungijawaban beserta bukti-bukti 
pengelu aran yang telah diverifikasi kelengkapan , kesesuaian, 
dan keabsahan (validitas) nya oleh bendahara pengeluaran . 
0 2. Penerbitan Surat Perintah Membayar GU (SPM-GU) memenuhi 
langkah langkah sebagai berikut : 
a. PPK-SKPD melakukan Verifikasi atas SPP-GU dan Laporan 
Pertanggungiewaban Penggunaan UP beserta bukti-bukti 
transak sinya yang ditenma dari Bendahara Pengeluaran dengan 
langkah sebagai berikut : 
I) Mene liti Dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 
terkait tidak melebihi sisa anggaran; 
2) Meneliti Dokumen SPD untuk memastikan dana untuk 
belanja terk ait telah disediakan ; 
3) Meneliti kelengkapan, keabsahan dan kebenaran materiil 
bukti-bukti transaksi dan dokumen perpajakan terkait ; 
4) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU, LPJ 
Penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya. 
b. Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/ atau ketidakabsahan 
dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan 
dan/atau penyempumaan kepada Bendahara Pengeluaran 
paling lambat I (satu) hari sejak diterimanya SPP-GU. 
c. Dalam hal Verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD 
menyiap kan pengajuan Perintah Membayar GU yang 
didokumentasikan dalam draft SPM-GU untuk ditandatangani 
oleh PA dengan melampirkan : 
1)S:rat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD; 
2) Checklis t kelengkapan dokumen hasil verifikasi · • 
d. PA menandatangani dan menerbitkan SPM-GU paling Jama 2 
(dua) hari sejak pro ses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah 
Scanned with CamScanner 
· 10­ 
untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD dengan 
dilcngkapi : 
I) Salinan SPD ; 
2) Surat Pengantar SPP-GU; 
3) Ringkasan SPP-GU; 
4) Rincian SPP-GU; 
5) Buku Kas Umum ; 
6) Buku Pembantu Pajak ; 
T) Register Penerimaan dan Pengesahan SPJ ; 
8) Laporan Pertangungiawaban Bendahara Pengeluaran atas 
Fenggunaan dana UP/GU sebelumnya ; 
9) Surat Pengesahan Pertanggungiawaban Bendah ara 
Pengeluaran atas Penggunaan Dana UP/GU 
sebelumnya; 
10) Surat Pertanggungiawaban Bendahara Pengeluaran Atas 
Penggunaan UP/GU sebelumnya ; 
11) Surat Pemyalaan Tanggung Jawab Mutlak PA: 
12) Surat Peryataan Verifikasi PPK-SKPD ; 
13) Checklist Kelengkapan Dokume n Hasil Verifikasi ; 
3. Pene rbitan Surat Perintah Penc airan Dana GU (SP2D-GU) 
memenuhi langkah langkah sebagai berikut : 
a. Berdasarkan Pengajuan SPM-GU beserta kelengkapan dokumen 
Pengajuan SPM-GUy ang disam paikan oleh PA, Kuasa BUD 
bersr:ma Tim Verifikasi melakukan Verifikasi dengan langkah­ 
langkah sebagai berikut : 
Ij Meneliti Dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 
terkait tidak meleb ihi sisa pagu anggaran ; 
2) Meneliti Dokumen SPD untuk memastikan dana untuk 
belanja terkait telah disediakan ; 
3) Meneliti dan memastikan kelengka pan dokum en yang 
menjadi persyaratan pengajuan SPM ; 
4) Menguji Keben aran perhitungan tagihan atas Behan APBD 
yang tercan tum dalam perintah pembayaran; 
b. Kuasa BUD tidak menerb itkan SP2D GU yang diajukan PA/KPA 
apabila : 
I) Tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutl ak 
PA/KPA; 
Scanned with CamScanner 
0 
0 -19­ 
2) Tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang 
dilampiri checklist kelengkapan dokumen; 
3) Belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak 
tersedin . 
c. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan 
dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan 
kelengkapan dokumen SPM paling lambat I (satu) hari 
terhitung sejak diterimanya SPM. 
d. Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD 
menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan 
dalam SP2D; 
e. Kelengkapan, Kesesuaian, Keabsahan (Validitas) dan 
kebenaran materiil dan formi l bukti -bukti transaksi 
Pengeluaran Kas (belanja) dan dokumen perpa jakan terkait 
Laporan Pertanggungiawaban (LPJ) Penggunaan UP seba gai 
lar piran Pengajuan SPM GU pada Kuasa BUD menjadi 
tanggung jawab sepenuhnya (mutlak) Pejabat Pengelola 
Keuangan pada satuan kerja pada SKPD yaitu Bendahara 
Penge luaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPK 
SKPD/PPK Unit SKPD, dan Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran . 
C. Tambahan Uang Persediaan (TU) 
I. Pengajuan Perminta an Belanja TU 
a. Tambahan Uang Persediaan (TU) diajukan untuk 
melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak 
dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU; 
b. PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan didanai 
TU, berdasarkan rencana sub kegiatan dan DPA-SKPD, untuk 
memas tikan bahwa kebutuhan dana tersebut memenuhi 
persyaratan pengajuan permintaan belenja TU, yaitu : 
1) Kegiatan yang bersifa t mendesak ; 
2) Tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU; 
c. PPTK menyiapkan rinci an 
sebagai syarat pengajuan perminte.an belanja TU yang 
TU. PPTK rencan a penggunaan dana TU 
didokumentasikan dalam daftar Rincian Belanja 
kemudian menyampaikan Daftar Rinci an Rencana Belanja TU 
Scanned with CamScanner 
-19­ 
2) Tidak dilengkapi Surat Pernya .taan Verifikasi PPK-SKPD yang 
dilarnpiri checklist kelengkapan dokumen; 
3) Belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak 
tersedia. 
c. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan 
dalarn proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan 
kelengkapan dokumen SPM paling larnbat 1 (satu) hari 
terhitung sejak diterimanya SPM. 
d. Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD 
menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumen tasikan 
dalam SP2D; 
= e. Kelengkapan, Kesesuaian, Keabsahan (Vali ditas) dan 
kebenaran materiil dan formil bukti-bukti transaksi 
Penge luaran Kas (belanja) dan dokumen perpajakan terkait 
Laporan Pertangg ungjawaban (LPJ) Penggunaan UP sebag ai 
larpiran Pengajuan SPM GU pada Kuasa BUD menjadi 
tanggung jawab sepenuhnya (mutlak) Pejabat Pengelola 
Keuangan pada satuan kerja pada SKPD yaitu Bendahara 
Pengeluaran /Bend ahara Pengeluaran Pembantu, PPK 
SKPD/ PPK Unit SKPD, dan Pengguna Anggaran /Kua sa 
Pengguna Anggaran. 
C. Tambahan Uang Persediaan (TU) 
1. Pengajuan Permintaan Belanja TU 
a. Tambahan Uang Persediaan (TU) diajukan untuk 
melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak 
dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU; 
b. PPTK menyusun rencana kebut uhan belanja yang akan didanai 
TU, berda sarkan rencana sub kegiatan dan DPA -SKPD, untuk 
mem astikan bahwa kebu tuhan dana tersebut memenuhi 
persyaratan pengajuan permintaan belenja TU, yaitu : 
1) Kegiatan yang bersifat mendesak ; 
2) Tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU; 
c. PPTK menyiapkan rinci an rencana penggun aan dana TU 
sebagai syarat pengajuan permintc .an belanja TU yang 
didokumentasikan dalam daftar Rincian Belanja TU. PPTK 
kemudian menyampaikan Daftar Rinci an Rencana Belanja TU 
Scanned with CamScanner 
- 20­ 
d. Setelah memberikan persetujuan , PA/KPA memberikan Daftar 
Rincian Rencana Belanja TU kepada PPKD ; 
e. PPKD memberikan persetujuan Daftar Rencana Rincian Belanja 
TU dengan memperhatikan batas jumlah pengajuan dan waktu 
penggunaanBelanja TU; 
2. Penerbitan Surat Perintah Pembayaran TU (SPP-TU) memenuhi 
langkah-langkah sebagai berikut : 
a. Bendahara pengeluaran menerima Daftar Rincian Rencana 
Belanja TU yang telah disetujui oleh PA sebagai dasar 
pengajuan permin taan pembayaran TU. 
b. Bendahara Pengeluaran meneliti rencana belanja TU dengan 
langkah sebagai berikut: 
1) Meneliti dokum en DPA untuk memastikan bahwa belanja 
terkait tidak melebihi sisa anggaran ; 
2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk 
belanja terkait telah disediakan ; 
3) Meneliti perhitungan pengajuan TU yang telah disetujui 
oleh PA dan/atau dokumen yang mendas arinya. 
c. Dalam hal dokumen dinyatakan lengkap, Bendah ara 
yang TU Pengeluaran menyiapkan Permintaan 
didokum entas ikan dalam SPP TU; 
d. Bend ahar a Penge luaran mengajukan Permintaan pembayaran 
TU tersebut kepada PA melalui PPK-SKPD dengan 
melampirkan : 
1) Salinan SPD ; 
2) Surat Pengantar SPP-TU; 
3) Ringkasan SPP • TU; 
4) Rincian SPP-TU; 
5) Nota Persetu juan atau Surat Persetujuan oleh PA/KPA yang 
memuat penjelasan Daftar Rincian Belanja yang diajukan 
oleh PPTK; 
6) Persetujuan Penggunaan TU oleh PPKD ; 
7) Dokum en pendu kung Jainn ya yang terkait dengan TU yang 
diaju kan. 
e Batas jumlah pengajuan permintaan Belanja TU adalah jika 
SKPD memerlukan pendanaan meleb ihi sisa dana yang tersedia 
Scanned with CamScanner 
- 21­ 
pada Rekening Kas Bendahara Pengeluaran yang dibuktikan 
dengan Rekening Koran. 
f. Batas waktu Penggunaan dana TU adalah 1 (satu) bulan sejak 
tanggal pencairan . Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan 
dnlam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum 
Daerah . 
g. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan untuk 
1) kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan ; 
dan/atau 
2) kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah 
ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali 
PA/KPA. 
3. Penerbitan Surat Perintah Membayar TU (SPM-TU) memenuhi 
langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Berdasarkan pengajuan-SPP TU oleh bendahar a pengeluaran 
yang disertai dengan Daftar Rincian Rencana Belan ja TU, PPK­ 
SKPD melakukan verifikas i dengan langkah sebagai berikut : 
1) Meneliti dokum en DPA untuk memas tikan bahwa belan ja 
terkait tidak meleb ihi sisa anggaran ; 
2) Meneliti dokum en SPD untuk memas tikan dana untuk 
belanja terkait telah disediakan; 
3) Meneliti perhitungan penga juan TU dan/atau dokumen yang 
menda sarin ya. 
b. Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/ atau 
+ ketid akabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD 
meminta perbaikan dan/atau penyempu maan kepada 
Bendahara Pengelu aran paling lambat 1 (satu) hari sejak 
diterimanya SPP-TU. 
c. Dalam hal Verifikasi dinyatakan lengkl.p dan sah, PPK-SKPD 
menyiapkan penga juan Perintah Memba yar TU yang 
didokumentasikan dalam draft SPM-TU untuk ditandat angani 
oleh PA/KPA dengan melampirkan : 
1) Surat Pemyataan Verifikasi PPK-SKPD; 
2) Checklist kelen gkapan dokurn en hasil verifikasi ; 
d. PA/KPA menandatang ani den menerbitkan SPM-TU paling 
lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap 
Scann ed with CamSc anner 
- 22­ 
dan sah untuk kernudian disampaikan kepada Kuasa BUD 
dengan dilengkapi : 
1) Salinan SPD 
2) Surat Pengantar SPP TU ; 
3) Ringkasan SPP TU ; 
4) Rincian SPP TU ; 
5) Note Persetujuan atau Nota Pencairan Dana (NPD) oleh 
PA/KPA yang memuat Daftar Rincian Belanja yang 
diajukan oleh PPTK; 
6) Nota Persetujuan Penggunaan TU oleh PPKD ; 
7) Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak PA / KPA 
8) Surat Peryataan Verifikasi PPK-SKPD ; 
9) Checklist Kelengkapan Dokumen Hasil VerifikasiPPK­ 
SKPD; 
4. Penerbita.n Surat Perintah Pencairan Dana TU (SP2D-TU) memenuhi 
langkah-langkah sebagai berikut : 
a. Berdasarkan Pengajuan SPM-TU beserta kelengkapan doku men 
Pengajuan SPM-TU yang disampakan oleh PA/KPA, Kuasa BUD 
bersama Tim Verifikasi melakukan Verifikasi dengan langkah ­ 
langkah sebagai berikut : 
1) Meneliti Dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 
erkait tidak melebihi sisa pagu anggaran; 
2) Meneliti Dokumen SPD untu k memastikan dana untu k 
belan ja terkait telah dised iakan ; 
3) Mene liti dan memas tikan kelen gkap an dokume n yang 
menjadi persyaratan pengajuan SPM ; 
4) Menguji Kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD 
yang tercantu m dalam perintah pembayaran; 
b. Kuasa BUD tidak menerbi tkan SP2D-TU yang diajukan PA/KPA 
apabila :. 
1) Tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak 
PA/KPA ; 
2) Tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD 
yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; 
3) Belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana 
tidak tersedia . 
Scanned with CamScanner 
- 23­ 
c. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/ a.tau ketidaklengkapan 
dalam proses verifikasi tersebut, Kua.sa BUD mengembalikan 
kelengkapan dokumen SPM pa.ling lambat I (satu) hari terhitung 
sejak diterimanya SPM. 
d. Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD 
menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan 
dalam SP2D; 
D. Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa 
1. Penerbitan Perminta an Pembayaran LS Pengadaan Barang dan 
Jasa (SPP-LS) memenuhi langkah langkah sebagai berikut : 
a. Bendahara Pengeluaran menyiapkan pengajuan Permintaan 
Pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa dengan mengacu 
p:da Berita Acara dan Dokumen Pengadaan ; 
b. Dokumen pengadaan sebagaimana dimaksud huruf a anta.ra 
lain: 
1) Dokumen kontrak 
2) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Kemajuan Pekerjaan ; 
3) Berita Acara ?enyelesaian Pekerjaan; 
4) Foto Visual / Dokumentasi Peke rjaan; 
5) Serita Acara Serah Terima Ba.rang dan Jasa 
6) Berita Acara Pembayaran atau Berita Acara Persetujuan 
Pembay aran ; 
7) Surat Referensi / Keterangan Bank ; 
8) Faktur Barang/Invoice ; 
9) Tanda Terima bermaterai yang ditanda tangani Bendahara 
Pengeluaran, Pihak Ketiga dan PPK / PPTK serta disetujui 
oleh PA; 
10) Jaminan Pembayaran dari Bank yang sama dengan bank 
RKUD atau Asuransi (surety bond) yang terdafta.r pada 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; 
11) Surat Pemyataan Kesanggupan dari pihak lain / rekanan 
utuk menyelesaikan pekerjaan serat us persen 
sampaidengan berakhir masa kontrak ; 
12) Surat Angkutan atau Konosemen apabila pengad aan 
Ba.rang dan dasa dilaksanakan diluar wilayah kerja; 
Scanned with CamScanner 
- - 24­ 
13) Surat Pemberitahuan potongan denda keterlambatan 
pekerjaan dari PPK/PPTK apabila pekerjaan mengalami 
keterlambatan; 
14)Khusus untuk Fekerjaan konsultasi yang perhitungan 
harganya menggunakan biaya personel (Biling Rate), 
Berita Acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri 
dengan bukti pembayaran tenaga konsultan sesuai 
pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan / 
pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya 
berdasarkan rincian dalam surat penawaran; 
15) Dokurn en lain yang dipersyaratkan untuk kontrak kontrak 
yang dananya seba gian atau seluruhnya bersumber dari 
penerusan pinjaman / hibah luar negeri . 
16) Kelengkapan dokurnen LS Pengadaan Barang dan Jasa 
disesuaik an dengan kebut uhan Pelaksanaan Pekerjaan 
berdasarkan jenis atau sifat pengada an barang dan jasa 
yang dilaku kan. 
c. Bendahara Pengeluaran memverifikasi rencana belanja 
pengadaan barang dan jasa dengan langkah sebagai berikut: 
1) Meneliti dokurn en DPA untuk memas tikan bahwa belanja 
pengadaan barang dan jasa yang diajukan tidak rnelebihi 
sisa anggaran; 
2) Meneliti dokurnen SPD untuk memastikan dana untuk 
belanja pengadaan barang dan jasa yang akan diajukan 
telah disediakan; 
3) Meneliti kelengkapan dan validita s perhitungan atas 
tagihan pihek ketiga , Berita Acara Serah Terima (BAST) 
dan dokumen pengadaan baran g dan jasa. 
d. Berdasarkan hesil verifikasi dinyatakan lengkap dan valid , 
Ben dahara Pengeluaran rnenyiapkan Pengajuan Permintaan 
Pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa yang 
didokume ntasikan dalam SPP-LS Pengadaan Barang dan 
Jasa. 
e. Bendahar a Pengeluaran mengajukan Persetujuan 
permintaan pembayaran LS Pengada an Barang dan Jasa 
tersebut kepada PA melalui PPK-SKPD. 
2. Penerbitan Surat Perintah Membay ar LS (SPM-LS) Pengadaan 
Barang dan Jasa memenuhi langkah langkah sebagai berikut : 
Scanned with CamScanner 
· 25 ­ 
a. Bendahara Pengeluaran mengaiukan Permintaan pembayaran 
LS tersebut kepada PA melalui PPK-SKPD dengan 
aelampirkan : 
1) Salinan SPD 
2) Surat Pengantar SPP LS; 
3) Ringkasan SPP LS ; 
4) Rincian SPP LS; 
5) Dokumen kontrak 
6) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan /Kemajuan Pekerjaan 
7) Foto Visual / Dokumentasi Pekerjaan; 
8) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ; 
9) Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa 
10) Serita Acara Pembayaran atau Berita Acara Persetu juan 
Pem bayaran; 
11) Surat Referensi / Keterangan Bank ; 
12) Faktur Barang/Invoice; 
13) Tanda Terima bermaterai yang ditand a tangani Bend ahara 
Pengeluaran, Pihak Ketiga dan PPK / PPTK serta disetujui 
oleh PA; 
14) Jaminan Perbayaran dari Bank yang sama deng an bank 
RKUD atau Asuransi (surety bond) yang terdaftar pada 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; 
15) Surat Pernyataan Kesanggupan dari pihak lain / rekanan 
utuk menye lesaikan pekerjaan seratus persen sampai 
dengan berakhir masa kontrak ; 
16) Surat Angkutan atau Konosemen apabila pengadaan 
Barang dan Jasa dilaksanakan diluar wilayah kerja ; 
17) Sura t Pemberitahuan potongan denda keterlambatan 
pekerjaan dari PPK/PPTK apabila pekerjaan mengalami 
keterlamba tan ; 
18) Khusus untuk Pekerjaan konsuitasi yang perhitungan 
hargany a menggunakan biaya personel (Biling Rate), 
Serita Acar a prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri 
dengan bukti pembayaran tenaga konsul tan sesuai 
pentah apan wakt u pekerjaan dan bukti penyewaan / 
pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya 
berdasarkan rincian dalarn surat penawaran ; 
Scanned with CamScanner 
- 26­ 
19) Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak kontrak 
yang dananyn sebagian atau seluruhnya bersumber dari 
penerusan pinjaman / hibah luar negeri. 
20) Kelengkapan dokumen LS Pengadaan Barang dan Jasa 
disesuaikan dcngan kebutuhan Pelaksanaan Pekerjaan 
berdasarkan jenis atau sifat pengadaan barang dan jasa 
yang dilak»kan . 
3. Penerbitan Perintah Membayar LS Pengadaan Barang dan Jasa 
(SPM-LS) memenuhi langkah langkah sebagai beriku t : 
a. Berdasarkan pengajuan SPP LS Pengadaan Barang dan 
Jasaoleh bendahara pengeluaran yang disertai dengan 
dilengkapi dengan dokumen dokumen pendu kungny a, PPK­ 
SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikut 
I) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belan ja 
terkait Pengadaan Barang dan Jasa tidak melebi hi sisa 
anggaran ; 
2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk 
belan ja Pengad aan. Barang dan Jasa telah disediakan ; 
3) Meneliti kelengkapan dokum en belanja Pengadaan Barang 
dan Jasa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang­ 
Undangan sebagaimana yang tersimpan dalam 
dokumentasi di sistem ; 
4) Meneliti keab sahan dokume n-dokum en pendukung ; 
5) Meneliti kebenaran materiil Surat Bukti mengenai hak 
pihak penagih/penyedia Belanja LS Pengadaan Barang 
danJasa ; 
6) Meneliti Kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS 
Pengadaan Barang dan Jasa dengan dokumen 
pendukun gnya ; 
b. Apabil a didapa tkan ketidaklengkapan 
ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian ' meminta perbaikan dan/ atau penyempurnaan kepada 
Bendahara Penge luaran paling lambat l (satu) hari sejak 
diterimanya SPP-LS . 
c. Dalam ha! Verifikasi dinya takan lengkap dan sah, PPK-SKPD 
menyiapkan pengajuan Perintah Membayar LS yang 
didoku mentasikan dalam draft SPM-LS Pengadaan Barang 
dan Jasa untuk ditandatangani oleh PA dengan melampirkan: 
1) Surat Pernyataan Verifikasi PPK -SKPD · ' 2) Checklist kelengkapan dokumen hasil verifika si ; 
Scanne d with CamScanner dan/ atau 
PPK-SKPD 
- 27­ 
d. PA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS Pengadaan 
Barang dan Jasa paling lama 2 (ua) hari sejak proses 
verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian 
disampaikan kepuda Kuasa BUD dengan dilengkapi : 
I) Salinan SPD; 
2) Surat Pengantar SPP LS; 
3) Ringkasan SPP LS ; 
4) Rincian SPP LS ; 
5) Dokumen kontrak 
6) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Kemajuan Pekerjaan; 
7) Foto Visual / Dokumentasi Pekerjaan; 
8) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ; 
9) Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa 
10) Berita Acara Pembayaran atau Berita Acara Persetujuan 
Pembayaran; 
11) Surat Referensi / Keterangan Bank ; 
12) Faktur Barang/Invoice; 
13) Tanda Terima bennaterai yang ditanda tangani Bendahara 
Penge luaran, Pihak Ketiga dan PPK / PPTK serta disetujui 
oleh PA; 
14) Jaminan Pembayaran dari Bank yang sama dengan bank 
RKUD atau Asuransi (surety bond) yang terdaftar pada 
Otoritas Jasa Keuangan (0JK); 
15) Surat Pernyataan Kesanggup an dari pihak lain / rekanan 
utuk menyelesaikan peke jaan seratus persen sampai 
dengan berakhir masa kontrak ; 
16) Surat Angkutan atau Konosemen apabila pengadaan 
Barang dan Jasa dilaksanakan diluar wilayah kerja; 
17) Surat Pemberitahuan potongan denda keterl ambatan 
pekerjaan dari PPK/PPTK apabila peke rjaan meng alami 
keterlambatan; 
18) Khusus untuk Peke rjaan konsultasi yang perhitungan 
harganya menggunakan biaya personcl (Biling Rate), 
Berita Acara prestasi kemaj uan pekcrjaan dilampiri 
dengan bukti pembayaran tenaga konsultan sesuai 
pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan 
Scanned with CamScanner 
0 
• - 28­ 
pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya 
berdasarkan rincian dalam surat penawaran; 
1£, Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak kontrak 
yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari 
penerusan pinjarnan / hibah luar negeri. 
20) Kelengkapan dokumen LS Pengadaan Barang dan Jasa 
disesuaikan dengan kebutuhan Pelaksanaan Pekerjaan 
berdasarkan jenis atau sifat pengadaan barang dan jasa 
yang dilakukan. 
21) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; 
22) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD; 
23) Checklist Kelengkapan Dokumen Hasil Verifikasi PPK­ 
SKPD; 
4. Pcnerbitan Perintah Pencairan Dana LS Pengadaan Barang dan Jasa 
(SPP-LS) memenuhi langkah langkah sebagai berikut : 
a. Berdasarkan Pengajuan SPM-LS beserta kelengkapan dokumen 
Pengajuan SPM-LS yang disampaik an oleh PA/KPA, Kuasa BUD 
bersama Tim Verifikasi melakukan Verifikasi dengan langk ah­ 
langkah sebag ai berikut : 
1) Meneliti Dokumen DPA untuk mem astikan bahwa belanja 
terkait tidak melebihi sisa pagu anggaran; 
2) Meneliti Dokumen SPD untuk memastikan dan untuk 
belanja terkait telah disediakan; 
3) Meneliti dan mema stikan kelengkapan dokumen yang menjadi 
persyaratan pengajuan SPM ; 
4) Menguji Kebenaran perhitungan tagihan atas Behan APBD 
yang tercan tum dalam perintah pembayaran ; 
b. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D LS yang diajukan PA/KPA 
apabila : 
1) Tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak 
PA/KPA; 
2) Tidak dilengkapi Surat Pernya taan Verifikasi PPK-SKPD yang 
dilampiri checklist kelengka pan dokumen; 
3) Belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak 
tersedia. 
c. Dalar hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan 
dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan 
Scanned with CamScanner 
• - 29­ 
kelengkapan dokumen SPM paling lambat I (satu) hari terhitung 
sejak diterimanya SPM . 
d. Dalam ha! proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD 
menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan 
dalam SP2D; 
e. Kelengkapan, Kesesuaian, Keabsahan (Validitas) dan kebenaran 
materiil dan formil bukti-bukti transaksi Pengeluaran Kas 
(belanja) dan dokumen perpajakan terkait Dokumen belanja 
Pengadaan Barang/Jasa sebagai lampiran Pengajuan SPM LS 
Pengadaan Barang/jasa pada Kuasa BUD menjadi tanggungjawab 
sepenuhnya (mutlak) Pejabat Pengelo la Keuangan pada satuan 
kerja pada SKPD yaitu PPTK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 
Bend ahara Pengelu aran/Bend ahara Pengeluaran Pembantu , PPK 
SKPD/PPK Unit SKPD, dan PA/KPA. 
f. Belanja Barang/Jasa setiap SKPD dengan jumlah di atas Rp. 
50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang dibayarkan kepada 
Pihak Ketiga wajib rnelalui mek anisme LS dengan melampirkan 
doku rnen yang sah lan lengkap sesuai dengan Peraturan dan 
keten tuan yang berl aku . 
E. LS Gaji dan Tunjangan 
1. Pengajuan Permintaan Pem bayaran LS Gaji dan Tunjangan 
a. PPTK menyi apkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan 
sebagai dokum en pengajuan permintaan pembayaran LS 
Gaji dan Tun jang an. 
b. Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi : 
1) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani 
oleh pejabat sesuai kewenangan; 
2) Salin an dokumen pendukung perubahan data 
pegawai yang telah dilegalisasi oleh pejaba t yang 
berwen ang meli puti : 
1. Gaji induk; 
2. Gaji susulan; 
3. Kekur angan gaji; 
4. Gaji terusan ; 
5. SKCPNS; 
6. SKPNS; 
7. SK kenaikan pangkat; 
8. SKjabatan ; 
9. Kenaikan gaji berkala ; 
Scanned with CamScanner 
• - 30­ 
10. Surat pernyataan pelantikan; 
11. Surat pernyataan melaksanakan tugas ; 
12. Daftar keluarga (KP4}; 
13. Fotokopi surat nikah; 
14. Fotokopi akte kelahiran; 
15. Surat ketemngan pemberhentian pembayaran (SKPP) 
gaji; 
16. Surat keterangan masih sekolah/kuliah; 
17. Surat pindah; dan 
18. Surat kematian; 
19. Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan 
peruntukannya. 
2. Penerbitan Permintaan Pembayaran LS Gaji dan Tunjangan 
(SPP-LS) memenuhi langkah langkah sebagai berikut : 
a. Berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dan 
dokum en pendukun g, Bendahara Pengeluaran 
memverifik asi rencan a belanja gaji dan tunjangan 
dengan langkah antara lain: 
l} Meneliti dokum en DPA untuk memas tikan bahwa 
belanjagaji dan tunjangan yang akan diajukan tidak 
melebihi sisa anggaran; 
2) Men eliti dokumen SPD terkait untuk memastikan 
dana untuk belanja gaji dan tunj angan yang akan 
diajukan telah disediakan; 
3) Meneliti validita s perhitun gan dokumen daftar gaji. 
b. Berdasarkan hasil verifik asi, Bendahara Pengeluaran 
menyiapkan pengajuan permintaan pem.b ayaran LS 
Gaji dan Tunjangan yang didokum entasikan dalam 
SPP-LS Gaji dan Tunj angan. Pengajuan tersebut 
disampaikan kepadaPA/KPA melalui PPK-SKPD; 
3. Penerbitan Perintah Membayar LS Gaji dan Tunjangan (SPM-LS) 
memenuhi langkah langkah sebagai berikut: 
a. Berdasarkan pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan oleh 
Bendahara Pengeluaran yang dilengkapi dengan dokumen 
dokumen pendukungnya, PPK-SKPD melakukan verifikasi 
dengan langkah langkah sebagai berikut : 
Scanned with CamScanner 
-31­ 
I) meneliti dokumen DPA untuk memastikan dana belanja 
tidak melebihi sisa anggaran 
2) meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untk 
belanja terkait telah dioediakan 
3) meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis 
pengajuannya berdasarkan ketentuan perundang­ 
undangan sebagaimana yang tersimnpan didalam sistem 
4) Meneliti keabsahan dokumen dokumen pendukung 
5) Meneliti kebenaran materiil Surat Bukti mengenai hak 
penagih 
6) meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS 
dengan doku rnen pendukungn ya. 
b. Apabila didapatkan ketid aklengkapan dan/ atau 
ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian , PPK-SKPD 
meminta perbaikan dan/ata u penyem purnaan kepada 
Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak 
diterimanya SPP-LS. 
c. Dalam ha! Verifikasi dinyatakan lengl:ap dan sah, PPK-SKPD 
menyiapkan pengajuan Perintah Memba yar LS yang 
didokumentasikan dalam draft SPM-LS Gaji dan Tunjangan 
untuk ditandatangani oleh PA dengan melampirkan : 
1) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD; 
2) Checklist kelengka pan dokumen ha sil verifikasi; 
d. PA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS Pengadaan 
Barang dan Jasa paling lam a 2 (dua) hari sejak proses 
verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian 
disampaikan kepada Kuasa BUD dengan dilengkapi: 
I l Salin an SPD ; 
2) Surat Pengan tar SPP LS; 
3) Ringkasan SPP LS ; 
4) Rinci an SPP LS ; 
5) Salinan dokumen pendukung perubahan data 
pegawai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang 
berwenang meliputi: 
1. Gaji induk; 
2. Gaji susulan; 
3. Kekurangan gaji; 
4. Gaji teru san; 
5. SKCPN S; 
6. SKPN S; 
Scanned with CamScanner 
-32­ 
7. SK kenaikan pangkat; 
8. SKjabatan; 
9. Kenaikan gaji berkala; 
10. Surat pemyataan pelantikan; 
11. Surat pernyataan melaksanakan tugas ; 
12. Daftar ketuarga (KP4); 
13. Fotokopi surat nikah; 
14. Fotokopi akte kelahiran; 
15. Surat keterangan pemberhentian pembayaran 
(SKPP) gji; 
16. Surat keterangan masih sekolah/kuliah; 
17. Surat pindah; dan 
18. Surat kematian; 
19. Kelengkapan dokumen lainnya disesuaikan 
peruntukannya ; 
20. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA 
21. Surat Pemyataan Verifikasi PPK-SKPD 
22. Checklist Kelengkap an Dokum en Hasil Verifikasi PPK­ 
SKPD; 
4. Pene rbitan Perintah Pencairan Dana LS Gaji dan Tunjangan (SPF-LS) 
memenuhi langkah langkah sebagai berikut : 
a. Berdasarka n Pengajuan SPM-LS beserta kelen gkapan dokumen 
Pengajuan SPM LS yang disampaik an oleh PA, Kuasa BUD 
bersama Tim Verifikasi melakukan Verifikasi dengan langkah­ 
langkah sebagai berikut : 
1) Meneliti Dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 
terkait tidak melebihi sisa pagu anggaran; 
2) Meneliti Dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 
terkait telah disediakan; 
3) Meneliti dan memastikan kelen gkap an dokumen yang menjadi 
persyaratan penga juan SPM; 
4) Menguji Kebenaran perhitungan tagih an atas Beban APBD 
yang tercantum dalam perintah pembayaran ; 
b. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D LS yang diajukan PA/KPA 
apabila: 
1) Tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak 
PA/KPA; 
Scanned with CamScanner 
0 - 33­ 
2) Tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang 
dilampiri checklist kelengkapan dokumen; 
3) Belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak 
tersedia. 
c. Dalam ha! terjadi ketidaksesuaian dan/ntau ketidaklengkapan 
dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan 
kelengkapan dokumen SPM paling lambat I (satu} hari terhit