Bagaimana redaksi normatif Pasal 13 dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 88 Tahun 2021?
Norma hukum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 88 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 13 berbunyi:

(1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat
(1) huruf c angka 3 dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah
dan bertanggungjawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
(2) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan
secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang
danjasa;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah
terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang
danjasa;dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan
Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
Paragraf ...
- 14 -
Paragraf 4
Bagian Sumber Daya Alam
Pasal14
(1) Bagian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (1)huruf
c angka 4 dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
(2) Bagian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang sumber daya alam pertanian,
kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan
lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bagian
Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang
sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber
daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam
energi dan air;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan,
sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya
alam energi dan air;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sumber
daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya
alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi
dan air; dan
d. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan
Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
Bagian ...
- 15 -
Bagian Keernpat
Asisten Administrasi Urnurn