Menurut PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Nomor LOGI Tahun 2022, apa isi dari Pasal  24?
Pasal Pasal  24 dalam PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Nomor LOGI Tahun 2022 tentang EVALUASI SISTEM PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN, pada BAB III - EVALUASI SISTEM PENDIDIKAN, menyatakan:

(1) Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah 
dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai 
dengan kewenangannya terhadap kinerja Satuan 
Pendidikan dan program pendidikan. 
(2) Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan 
berdasarkan profil pendidikan daerah. 
(3) Evaluasi sistem pendidikan oleh Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
terhadap: 
a. Pendidikan Anak Usia Dini; dan 
b. Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 
(4) Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk 
perluasan akses dan peningkatan mutu layanan 
pendidikan di daerah sesuai dengan kebutuhan Satuan 
Pendi dikan dan program pendidikan. 
- 17 - 
 
jdih.kemdikbud.go.id 
 (5) Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan 
dengan: 
a. mengidentifikasi masalah pendidikan yang perlu 
mendapat prioritas berdasarkan indikator dalam 
profil pendidikan daerah; dan 
b. mendalami hasil identifikasi masalah pendidikan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk 
menemukan akar masalah dan merumuskan 
langkah perbaikan. 
(6) Pendalaman hasil identifikasi masalah pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5 ) huruf b dapat 
dilakukan melalui: 
a. kajian lebih lanjut terhadap profil pendidikan daerah; 
b. analisis terhadap data sekunder lain; 
c. pengumpulan data lebih lanjut; dan 
d. diskusi dengan penyelenggara pendidikan, pendidik, 
tenaga kependidikan, komite sekolah , orang tua, 
komunitas pendidikan, peserta didik, serta 
pemangku kepentingan lainnya. 
(7) Dalam melaksanakan Evaluasi Sistem Pendidikan, 
Pemerintah Daerah didampingi oleh unit pelaksana teknis 
pada direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan 
fungsi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan 
Dasar, dan Pendidikan Menengah. 
(8) Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah 
paling sedikit berupa rekomendasi mengenai kebijakan 
dan program Pemerintah Daerah untuk perluasan akse s 
dan peningkatan mutu layanan pendidikan daerah sesuai 
dengan kebutuhan Satuan Pendidikan dan program 
pendidikan. 
 
 
 
 
 
 
 
- 18 - 
 
jdih.kemdikbud.go.id