Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENOAH Nomor AH Tahun 2021 pasal 104?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENOAH Nomor AH Tahun 2021 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022, pasal 104 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib 
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen­ 
dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang 
ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undan gan untuk 
memperoleh persetujuan bersama; 
b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan 
dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang 
dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan 
Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah 
Daerah bersama DPRD ; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 
N 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan 2. Undang-Undang vomor ·ngkungan Daerah 
Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Ling " , s 
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik In"" 
ah Le baran Negara Repu 
Tahun 1956 Nomor 58, Tamb e an em 
Indonesia Nomor 1092); 
1 
Scanned with CamScanner 
I 
1 
l 
\ 
I I 
2010 tentang Standar 71 Tahun Pemerintah Nomor Negara Republik Indonesa 11.Peraturan baran g° blik Akuntansi Pemerintahan "an Lembaran Negara Rep? 
ah 2010 Nomor 123, Tam Tz un 355); 
Indonesia Nomor 5165 ) 3. Undang-Undang Nomor 17 T 
(embaran Negara Repast,"",""; tentang euansa eeat 
Tambahan Lembaran Neg% ncsia Tahun 2003 Nomor 47 
ra Republik Indonesia Nomor 4286] ; 
4. Undang-Undang Nomor I Tah ' 
Negara (Lembar an Negara p._"""2004 tcntang Perbendaharaan 
Tambahan Lembaran NegaraP:hk 1?donesia Tahun 2004 Nomor 5, 
publik Indonesia Nomor 4355); 
5. Undang-Undang Nomor 28 Tah " 
Retribusi Dacrah (Lembarat«_"R009 tentang Pajak Daerah dan 
Nomor 130, Tambahan Ls~, itwa Republik Indonesia Tahun 2009 
so49) sebagaimana tetat akza""z,"}'Fara Repuoe 1nonesia Momor 
Tahun 2020 tentang Ci5u "Pgan Undang-Undang Nomor 11 
Indonesia Tahun 20,""" {erja (Lembaran Negara Republik 
omor 245, Tambah Lerb N Republik Indonesia Nomor 6573) an zmbaran vegara 
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Daerah (Lembar: N tentang Pemenntahan 
an legara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran N Re b:' . . vegara 'epublik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-u ndang Nomo r 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
7. Undang - Undan g Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancam an Yang 
Membah ayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomo r 6516); 
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ; 
an Pem erintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
9. Peratu a ala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Keuangan 49! , st, Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
N« zara Republik Indonesia ,uh~it an egara Repubi nonesia Nomor 4028 
Ne 55 Tahun 2005 tentang Dana 
10.Peraturan Pemerintah Vomor blik Indonesia Tahun 2005 . b: ran Negara Reput .: Perimbangan (Lembar? Republik Indonesia Nomor 
137 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor » 
4575); 
Scanned with CamScanner 
[2. Perauaa remerntah Nomoe4% 
pacrah (mbaran Negara ~. ~'gun 2o¢~ 
14. Tambahan amt%~~""" one#a~";"Peas., 
.aw a» at»s 5,l.";"; "osi .""z ?is% 1anon 2019 «name Pero.~","";"w«» ..[ii";"w.sis; 
18 Tahun 2016 tentan%~.""Perna,%_"Non»%%, 
; "rangkat p, "crintat Republik Indonesia Tahun 206 ~' @rah (~_homo 
Negara RepubIi Indonesia~~""187, 1%~,it";""ea. 
9r 6402 " Lembar.~ 13.Peraturan Pemcrintah Nomor 18 1%~ 
an Administratif Pimpinan aa~'I7 tentang. 
(Le b nggota Dew l\CUangan Dacerah ( embaran Negara RepuiMi., "Prwak,hp,"; 
106. ham»ahan tanbia» ea .,",[,7;;". a 2orr .7" 
; Adonesia Nomore 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 1T, 6057­ 
Penyusunan Tata Tertib Dewan r,~~,"" "!°name re%. 
«abupaten, dan Kta (tembaran %~,";_""atDaah P%kit 
2018 Nomor 59, Tambahan Lembaa~_""lk Indonesia Tak~~ 
Nomor 6197); "&ara Republik Indone$% 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Res~t""""E ?git%a 
T · n«donesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RepuM ~~4, 6322). ndonesia Nomor , 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pela1%% 
Program Pemuhan Eonomi Nasional pa1am Rane Mak~,u~tu"",' 
Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Co%% 
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yake 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sise 
Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaiman telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang 
Pe 1bahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 
~pelaksanaan Program Pemuiihan Ekonomi Nasional Dahan ten g .. u tuk 
ke Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Jn 
Rang a Pandem i Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Penanganan bah akan 
Men hadap i Ancaman Yang Mem ay 
dan/a"__,$hat an/atau stabitas sisitem Keuangan sera 
Perekonomian l ~; Nasional (Lembaran Negara Republik 
Penyelamatan Ekonomi ",g6, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor '» 
Republik Indonesia Nomor 6542); ah 2012 tentang 
. N eri Nomor 52 T un 17.Peraturan Menteri Dalam Neg ~;tah Daerah (Berita Negara 
I I vestas1 Pemenn Pedoman Pengelo aan nv ·754); 
. 2012 Nomor Republik Indonesia Tahun 
Scanned with CamScanner 
18.Pcmatran Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentan "";"""? Kama»uan ikeuaesn paemah era eaao«~.~""; 
dan gungjawaban Dana Operasional (Berita Ne¢ .Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); ·&ara. "p 
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tah 2019 
S. t I � · p . un tentang istem Inormasi emerintahan Daerah (Berita Net 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); egara Republik 
0.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentan 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur p, 1 crencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 
Percepatan Penanganan Coro na Virus Disease 2019 di Lingkungan 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 249); 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang 
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggar an Untuk Kegiatan 
Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaim ana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 
Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran 
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indone sia Tahun 2021 Nomor 910); 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
' 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah 
P bahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Tentang 'eru . 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan "PH 
. p bah Anggaran Pendapatan an Daerah Tentang Penjabaran ?erut an .. un 2021 :. rah (Berita Negara Republik Indonesia Tah Belanja Daer; e 
Nomor 431); 
· : eri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 
25. P~raturan Menteri Dalam Neg° ,4a atan Dan Belanja Daerah Anggaran Pendapa Pedoman Penyusunan ,Republik Indonesia Tahun 
Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 
2021 Nomor 926); 
Scanned with CamScanner 
Dengan Persctujuan B crBame 
AKILAN RAKYAT DAERAH KAB PE' "PATEN w!" 'PAN 
w" dan ""TEwo 
BUPATI TAPANULI TENa, 
MEMUTUSKAN. 
? pATURAN DAERAH TENTANG ANG0A "",~s DAERAH TAHUN AN6GA," PEwo, 
BEL""" 2022 "AN DAN