Apa norma yang terkandung dalam Pasal 18 PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021 tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, khususnya BAB IV - LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, Pasal 18, memuat:

(1) Pemecahan atau penggabungan RW dapat 
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
(2) Pembentukan RW baru akibat pemecahan atau 
penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada 
paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT. 
(3) Pemecahan, penggabungan , dan penghapusan RW 
sebagaima na dimaksud pada ayat (1) dilaks anakan 
atas dasar : 
a. usulan masyarakat; 
b. dampak terjadinya bencana; dan/atau 
c. dampak pembangunan. 
(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a adalah warga setempat dibuktikan dengan 
Kartu Tanda Penduduk. 
(5) Pemecahan, penggabungan , dan penghapusan RW 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
melalui musyawarah yang dihadiri oleh kepala 
keluarga atau yang mewakili, Pengurus RT, 
Pengurus RW , dan wakil Kelurahan. 
(6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada 
dituangkan dal am Berita Acara. 
(7) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
dilampiri dengan daftar hadir d isahkan oleh Lurah 
dan disampaikan kepada instansi yang membidangi 
untuk mendapatkan persetujuan . 
(8) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
dituang kan dalam Keputusan Bupati . 
18 
 
(9) Contoh, bentuk, format Berita Acara Musyawarah 
Pemecahan dan Penggabungan RW seba gaimana 
dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran 
Huruf G dan Huruf H yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 
Paragraf 4 
Pemilihan Ketua RW