Apa substansi hukum dari Pasal 37 Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANI SASI DAN Nomor 1 Tahun 2019?
Materi muatan Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANI SASI DAN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kedudukan , Susunan Organis asi, Togas d an Fungsi, khususnya BAB VII - TATA KERJA, Pasal 37, adalah:

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris 
untuk me lakukan tugas-tugas kepala dinas sesuai dengan peraturan 
Perundang- undan gan yang berlaku . 
(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat 
menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk 
mewaki li Kepala Dinas. Dalam m elaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh satuan organisasi 
bawahann ya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya 
wajib menga dakan rapat berkala. Pasal 36 Pasal 35 
(1) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib 
diolah dan dipergun akan sebagai bahan untuk penyusun an laporan lebih 
lanjut dan untuk m emberikan petunjuk teknis kepada bawahann ya. 
(2) Dalam menyamp aikan laporan sebagai mana dim aksud pada ayat (1) 
tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang 
secara fungsional m empun yai hubungan kerja. Pasal 34 
Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagi an wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk dan bertanggugja wab pada atasann ya m asing-masing 
dan menyam paikan laporan berkala tepat pada waktun ya. Kepala Dinas, rnermmpm dan m engko ordin asikan bawahann ya m asmg­ 
masing dan memberikan bimbin gan serta petunjuk terhadap pelaksanaan 
tuga s bawahan nya. Pasal 33 Kepala Dinas wajib mengawasi pelaks anaan tugas bawahann ya masmg ­ 
mas ing dan bila terjadi penyimpangan agar m engambil langkah -langkah yang 
diperluk an sesuai ketentuan perundan g-undang an yang berlaku . Pasal 32 sampai 19- 
(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural 
clilin gkungan Dinas Perindustrian dan Perdagan gan, berpedoman pada 
peraturan perundan gan-undangan yang berlaku. 
(2) Kepala Dinas dian gkat dan diberhentikan oleh Bup ati atas usul Sekretaris 
Daerah . 
(3) Kepala Dinas merup akan jabatan eselon Ilb atau jabatan pimp inan tinggi 
pratama . 
(4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon Illa atau jabatan 
administrato r. Pasal 41 BAB IX 
KEPANGKATAN ,PENGANGKATAN ,ESELONISASIDAN 
PEMB ERHENTIAN DALAM JABATAN Pengang katan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural 
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 39, di lingkungan Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Kabup aten Kolaka , pada unit pelaks ana diutamakan diisi 
oleh pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ­ 
undangan. Pasal 40 Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan stru ktural serta 
jabatan fungsional dilaksan akan sesuai dengan ketentuan perundang­ 
undangan. BAB VIII 
KEPEGAWAIAN