Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 17 Tahun 2010, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 17 Tahun 2010 tentang RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusa n Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daera h. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Da erah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingg a. 
6. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Prov insi dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan 
Administrasi Kependudukan. 
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sel anjutnya disebut 
Dispendukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencat atan Sipil 
Kabupaten Purbalingga. 
8. Instansi Pelaksana adalah Dispendukcapil dan ata u Instansi lainnya yang 
bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Admini strasi 
Kependudukan di Kabupaten Purbalingga. 
9. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat atau Pegawa i yang diberi tugas 
di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
10. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh 
Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum se bagai alat bukti 
autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil. 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 342 11. Data Kependudukan adalah data yang terdiri at as data perseorangan 
dan/atau data agregat penduduk yang memuat keterang an secara rinci dan 
terstruktur tentang identitas diri dan keluarga seb agai hasil dari kegiatan 
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 
12. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan 
dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. 
13. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan 
tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peris tiwa Kependudukan 
dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyaji an data kependudukan 
di Kecamatan dan atau Desa/Kelurahan. 
14. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang me lakukan pencatatan 
Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Inst ansi Pelaksana yang 
pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan p erundang-undangan. 
15. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawa h 18 (delapan belas) 
tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih d alam kandungan 
apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. 
16. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warg a Negara Asing atau 
Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 
17. Penduduk Daerah adalah Penduduk yang memiliki A kta Kelahiran dan/atau 
Kartu Tanda Penduduk Daerah kecuali Penduduk Warga Negara Asing atau 
Orang Asing. 
18. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangs a Indonesia asli dan 
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang -undang sebagai 
Warga Negara Indonesia. 
19. Warga Negara Asing adalah Orang Asing bukan War ga Negara Indonesia. 
20. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang be rhubungan dengan warga 
Negara. 
21. Perkawinan sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu. 
22. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dia lami penduduk yang harus 
dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbita n atau perubahan 
Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan 
Kependudukan lainnya yang meliputi pindah datang, p erubahan alamat, 
pindah Agama, Status Kawin serta status tinggal ter batas menjadi tinggal 
tetap. 
23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang 
meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawina n, perceraian, pengakuan 
anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan 
perubahan status kewarganegaraan. 
24. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK a dalah kartu identitas 
keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam 
keluarga serta identitas anggota keluarga. 
25. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingka t KTP adalah identitas 
resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana 
yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Repu blik Indonesia. 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 343 26. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disi ngkat NIK adalah nomor 
identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tu nggal dan melekat pada 
seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia . 
27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal ya ng merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tid ak melakukan usaha 
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komandi ter, perseroan lainnya, 
badan usaha milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Mi lik Daerah (BUMD) 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kol ektif dan bentuk usaha 
tetap. 
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mula i dari penghimpunan data 
obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retr ibusi yang terutang 
sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Re tribusi serta 
pengawasan penyetorannya. 
29. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retri busi adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerinta h Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan. 
30. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa u saha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lain nya yang dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 
31. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau dibe rikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umu m serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 
32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melak ukan pembayaran 
Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retr ibusi tertentu. 
33. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu terten tu yang merupakan batas 
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan yang 
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah. 
34. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selan jutnya disingkat SPTRD 
adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi un tuk melaporkan 
penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan 
perundang-undangan Retribusi Daerah. 
35. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutny a disingkat SSRD adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang tel ah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan ca ra lain ke Kas Daerah 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati . 
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjut nya disingkat SKRD, adalah 
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi 
yang terutang. 
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, y ang selanjutnya disingkat 
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menen tukan besarnya 
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih 
besar dari pada retribusi yang terutang atau seharu snya tidak terutang. 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 344 38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menen tukan besarnya 
jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retr ibusi, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi adminis trasi dan jumlah yang 
masih harus dibayar. 
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar T ambahan, yang 
selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetap an retribusi yang 
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang tel ah ditetapkan. 
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, yang se lanjutnya disingkat SKRDN, 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan ju mlah retribusi yang 
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit retribu si atau retribusi tidak 
terutang dan tidak ada kredit retribusi. 
41. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutny a disingkat STRD, adalah 
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sa nksi administratif berupa 
bunga dan atau denda. 
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan penghim punan dan mengolah 
data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan s ecara obyektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan u ntuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau un tuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-u ndangan retribusi 
Daerah. 
43. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang disin gkat PPNS Daerah adalah 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberi wewenang 
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
44. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Da erah adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang 
terjadi serta menemukan tersangkanya. 
45. Kas Daerah adalah Kas Daerah yang ditunjuk Bupa ti.