Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 21 Tahun 2008, apa isi dari Pasal 2?
Pasal Pasal 2 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang URUSAN PEMERINTAHA N YANG MENJADI KEWENANGAN, pada BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, menyatakan:

(1) Urusan pemerintahan y ang menjadi kewenangan 
Pemerintahan Daerah terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi : 
a. pendidikan b. kesehatan c. pekerjaan umum; d. perumahan; e. penataan ruang; f. perencanaan pembangunan; g. perhubungan; 7 
h. lingkungan hidup; i. pertanahan; j. kependudukan dan catatan sipil; k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; m. sosial; n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; o. koperasi dan usaha kecil dan menengah; p. penanaman modal; q. kebudayaan dan pariwisata; r. kepemudaan dan olah raga; s. kesatuan bangsa dan po litik dalam negeri; 
t. otonomi daerah, pemerint ahan umum, administrasi 
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; 
u. pemberdayaan masyarakat dan desa; v. statistik; 
w. kearsipan; 
x. perpustakaan; y. komunikasi dan informatika; z. pertanian dan ketahanan pangan aa. kehutanan bb. energi dan sumber daya mineral cc. perikanan 
 
 8
dd. perdagangan ee. perindustrian 
(2) Urusan pemerintahan y ang menjadi kewenangan 
Pemerintahan Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari urusan pemer intahan wajib dan urusan 
pemerintahan pilihan 
(3) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada 
meliputi : 
a. pendidikan b. kesehatan; c. lingkungan hidup; d. pekerjaan umum; e. penataan ruang; f. perencanaan pembangunan; g. perumahan; h. kepemudaan dan olahraga; i. penanaman modal; 
j. koperasi dan usaha kecil dan menengah; 
k. kependudukan dan catatan sipil; l. ketenagakerjaan; m. ketahanan pangan; n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 
o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; p. perhubungan; q. komunikasi dan informatika; 9 
r. pertanahan; s. kesatuan bangsa dan po litik dalam negeri; 
t. otonomi daerah, pemerint ahan umum, administrasi 
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; 
u. pemberdayaan masyarakat dan desa; v. sosial; w. kebudayaan; x. statistik; y. kearsipan; dan z. perpustakaan. 
 
(4) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada 
meliputi : 
a. perikanan b. pertanian; c. kehutanan; 
d. energi dan sumber daya mineral; 
e. pariwisata; f. industri; g. perdagangan; dan h. ketransmigrasian 
 
 
 
10