Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 14 PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 11 Tahun 2019.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 11 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA, pada , Pasal 14 menjelaskan:

,Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi
Investasi Industri menyelenggarakan fungsi :
a.Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan daerah dibidang perjanjian kerjasama
serta pelaksanaan administrasi kerjasama.
b.Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan daerah dibidang fasilitasi pemberian
perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan
kepatuhan usaha dan pemberian sanksi administratif untuk
pelanggaran izin usaha industri dan izin usaha kawasan
industri yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten.
c.Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan
fasilitasi/ insentif dibidang penanaman modal yang menjadi
kewenangan kabupaten.
d.Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi serta
pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana
bantuan sosial.
e,Pelaksanakan iugas lainyang diberikan oleh K~pala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya
Pasal16
(1)Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi
Industri, terdiri atas
a.Seksi Kerjasama
b.Seksi Pengawasan dan Pengendalian
c.Seksi Promosi Investasi Industri
(Q)Beksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin eleh
Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi
Investasi Industri.
Pasal17
(1)Seksi Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf a,mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumu san,pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan daerah dibidang perjanjian kerjasama serta
pelaksanaan administrasi kerjasama.
4
(2)Seksi Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16ayat (1)huruf b,mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah
dibidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri,
pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha dan
pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran izin
usaha industri dan kawasan industri.
(3)Seksi Promosi Investasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c,mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi
dan fasilitasi investasi industri serta perjanjian kerjasama
dan pelaksanaan administrasi kerjasama.
Bagian Keempat
Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri
Pasal18
(1)Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang
Pembangunan Sumber Daya Industri
(2)Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.
Pasal19
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam