Menurut PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 128/PMK.07 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 35?
Pasal Pasal 35 dalam PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 128/PMK.07 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 190/PMK.07 /2021 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA, pada , menyatakan:

· (1) Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 
( COVJD-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
huruf c, dilakukan melalui pos komando 
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 
( COVJD-19) di tingkat Desa a tau pos jaga di Desa. 
1 
jdih.kemenkeu.go.id
-9 -
(2) Pos komando penanganan pandemi Corona Virus 
Disease 2019 ( COVID-19) atau pos jaga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki 
fungsi: 
a. pencegahan; 
b. penanganan; 
c. pembinaan; dan 
d. pendukung pelaksanaan penanganan Corona 
Virus Disease 2019 ( COVJD-19) di tingkat Desa. 
(3) Rincian kegiatan penanganan pandemi Corona Virus 
Disease 2019 {COVID-19) termasuk pelaksanaan 
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat 
mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa 
berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
, berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(4) Gubernur dan bupati/wali kota penerima Dana 
Desa mendorong dan memantau pelaksanaan 
kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 
2019 ( COVID-19) yang didanai dari Dana Desa. 
(5) Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian 
anggaran dukungan pendanaan penanganan 
Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat {l) huruf c, dengan 
memperhatikan tingkat kasus Corona Virus Disease 
2019 ( COVID-19) yang ditetapkan oleh satuan tugas 
Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) setempat 
paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Desa 
menganggarkan dukungan pendanaan penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 
(Sa) Penyesuaian anggaran dukungan pendanaan 
penanganan Corona Virus Disease 2019 ( COVJD-19) 
oleh pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada 
, dilaksanakan berdasarkan surat 
bupati/wali kota kepada kepala Desa yang 
menyatakan Desa dapat melakukan penyesuaian 
dengan mekanisme penganggaran yang berpedoman 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(6) Hasil penyesuaian anggaran dukungan pendanaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diprioritaskan 
untuk mendanai kegiatan pemulihan ekonomi di 
Desa, bidang kesehatan, dan/ atau penguatan 
ketahanan pangan dan hewani. 
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut: