Menurut PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014, apa isi dari Pasal 2?
Pasal Pasal 2 dalam PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI, pada BAB IX - TATA CARA PEMBINAAN PERKERETAAPIAN, menyatakan:

55ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan
antara pengguna jasa dan penyelenggara sarana
perkeretaapian.
(2)Ketentuan penetapan tari f angkutan barang berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang -undangan .
Bagian Ke empatbelas
Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus Perkotaaan
Paragraf 1
Pelaksanaan
Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus
Pasal260
(1)Perkeretaapian khusus diselenggarakan t erbatas dalam
kawasan yang merupakan wilayah kegiatan pokok badan
usaha.
(2)Dalam hal terdapat wilayah penunjang di luar kawasan
kegiatan pokoknya, penyelenggaraan perkeretaapian khusus
hanya dapat dilakukan dari kawasan kegiatan pokok ke
satu titik di wilaya h penunjang.
(3)Kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
atas kegiatan:
a.pertambangan;
b.perkebunan;
c.pertanian; atau
d.pariwisata.
Pasal...
128
Pasal261
Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 60
dapat dilakukan oleh:
a.badanusaha yang memiliki kegiatan pokok;
b.badan usaha yang berafiliasi dengan perusahaan yang
memiliki kegiatan pokok dengan persyaratan tertentu; atau
c.badan usaha yang berafiliasi dengan perusahaan yang tidak
memiliki kegiatan pokok dengan persyaratan tertentu .
Pasal262
Penyelenggaraan yang dilakukan oleh badan usaha yang
memiliki kegiatan pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal261huruf a, dapat melayani perusahaan lain yang
berafiliasi dengan persyaratan:
a.mayoritas saham dan/atau hak suara pada perus ahaan lain
tersebut dikuasai oleh badan usaha penyelenggara;
b.memiliki kegiatan pokok yang sama dengan badan usaha
penyelenggara.
Pasal263
Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 61
huruf b,meliputi:
a.mayoritas saham dan/atau hak suara dala m rapat umum
pemegang saham penyelenggara perkeretaapian khusus
dikuasai oleh perusahaan induk yang memiliki kegiatan pokok
yang berafiliasi dengan penyelenggara perkeretaapian khusus;
b.penyelenggaraan perkeretaapian khusus hanya dapat
melayani kegiatan pok ok sebagaimana dimaksud dalam