Menurut PERATURAN BUPATI JEPARA Nomor 15 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI JEPARA Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Jepara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Jepara. 
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah. 
5. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya 
disebut Dinsospermasdes adalah Dinas Sosial Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara. 
6. Unsur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat 
kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
7. Kalangan profesional adalah orang/ organisasi yang berbadan hukum di BAB! 
KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT 
KESEJAHTERAAN SOSIAL SISTEM ASISTENSI LAYANAN 
SOSIAL TERINTEGRASI DAN TERPADU DI KABUPATEN 
JEPARA. Menetapkan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199); 
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 
tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062); 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 
2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 
Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 3); 
luar pemerintahan dan telah memiliki kapasitas dalam bidangnya. 
8. Lembaga lainnya adalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut 
berperan aktif maupun pasif dalam Penanganan Kemiskinan di 
Kabupaten Jepara, seperti instansi vertikal, perusahaan swasta, 
organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. 
9. Lintas sektoral adalah pelibatan berbagai Perangkat Daerah dan 
pihak/lembaga swasta. 
10. Penanganan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah 
pusat, provinsi dan pemerintah daerah yang dilakukan secara 
sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan 
masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. 
11. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat Puskesos adalah 
tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial 
bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat 
dalam komunitas yang ada di desa dan kelurahan dalam 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 
12. Sistem Asistensi Layanan Sosial Terintegrasi dan Terpadu Penanganan 
Kemiskinan yang selanjutnya disingkat SALAM RINDU adalah unit 
pelaksana pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah 
kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan 
sosial di masyarakat. 
13. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material 
spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu 
mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 
14. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya terarah, terpadu, 
berkelanjutan, bersifat pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan 
pengembangan, bagi PPKS yang dilakukan Pemerintah Daerah dan 
masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan 
dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan 
sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. 
15. Individu adalah pihak lain diluar keluarga, kelompok dan masyarakat 
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami 
istri, atau suami, istri dan analmya atau ayah dan analmya, atau ibu 
dan analmya. 
17. Kelompok adalah kumpulan orang-orang yang memiliki kesadaran 
bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. 
18. Masyarakat adalah orang- orang yang hidup bersama dan menciptakan 
sebuah kesatuan sosial.