Menurut PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 6 Tahun 2003, apa isi dari Pasal  12?
Pasal Pasal  12 dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 6 Tahun 2003 tentang PAJAK HOTEL, pada BAB   VI - TATA CARA PERHITUNG AN DAN PENETAPAN PAJAK, menyatakan:

(1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPtPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk m enghitung 
atau memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri yang 
terutang ; 
 
(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya 
pajak, Walikota dapat memberikan : 
a. SKPDKB ; 
b. SKPDKBT ; 
c. SKPDN. 
 
(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal 
ini, diterbitkan : 
a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan 
lain Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, 
dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % 
( dua persen ) per bulan dihitung dari pajak yang kuran g 
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 
(dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya 
pajak ; 
b. Apabila SPtPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang 
ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan 
sanksi administra si berupa denda sebesar 2 % ( dua 
persen ) per bulan dihitung dari pajak yang terutang atau 
 
 
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 
puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ; 
c. Apabila kewajiban mengisi SPtPD tidak dipe nuhi, pajak 
yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan 
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % ( dua 
puluh lima persen ) dari pokok pajak ditambah sanksi 
administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen ) per 
bulan dihitung dari pajak y ang dikurang atau terlambat 
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh 
empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ; 
 
(4) SKPDKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal 
ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang 
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan 
jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi 
berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah 
kekurangan pajak tersebut ; 
 
(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini, 
diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya 
dengan jumlah cicilan pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 
ada cicilan pajak ; 
 
(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB 
dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hur uf a 
dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu 
yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD 
ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua 
persen) per bulan ; 
 
(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, tidak dikenakan apabila wajib 
pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan 
pemeriksaan.