Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 50 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 8 Tahun 2013.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 8 Tahun 2013 tentang PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN MAGELANG, pada BAB VII - PENYELESAIAN SENGKETA, Pasal 50 menjelaskan:

(1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara 
Pemerintah Daerah dengan penanam modal, para pihak terlebih 
dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan 
mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 
arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara 
Pemerintah Daerah dengan penanam modal dalam negeri, para 
pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase berdasarkan 
kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui 
arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan 
dilakukan di pengadilan.
(4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara 
Pemerintah daerah dengan penanam modal asing, para pihak akan 
menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional 
yang harus disepakati oleh para pihak.