Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor No Tahun 2020 Pasal 4?
Dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor No Tahun 2020 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGARAAN PERIZINAN TERPADU, BAB II - ASAS DAN RUANG LINGKUP, Pasal 4 mengatur sebagai berikut:

(1) Penyelenggaraan perizinan berusaha berasaskan: 
a. kepentingan umum; 
b. kepastian hukum; 
c. kesamaan hak; 
d. keseimbangan hak dan kewajiban; 
e. keprofesionalan; 
f. partisipatif; 
g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; 
h. keterbukaan; 
i. akuntabilitas; 
j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok 
rentan; 
k. ketepatan waktu; dan 
l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 
(2) Asas kepentingan umum sebagaimana d imaksud pada 
huruf a, yaitu pemberian pelayanan tidak boleh 
mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan. 
(3) Asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada 
huruf b, yaitu jaminan terwujudnya hak dan 
kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan. 
 
 
(4) Asas … 
7 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 (4) Asas kesamaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c, yaitu pemberian pelayanan tidak 
membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan 
status ekonomi. 
(5) Asas keseimbangan hak dan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu pemenuhan hak 
harus sebanding dengan kewajiban yang harus 
dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima 
pelayanan. 
(6) Asas keprofesionalan sebagaim ana dimaksud pada ayat 
(1) huruf e, yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki 
kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas. 
(7) Asas partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f, yaitu peningkatan peran serta masyarakat 
dalam penyelenggaraan pelay anan dengan 
memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan 
masyarakat. 
(8) Asas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu 
setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang 
adil. 
(9) Asas keterbukaan sebaga imana dimaksud pada ayat (1) 
huruf h, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan 
mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai 
pelayanan yang diinginkan. 
(10) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf i, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus 
dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan. 
(11) Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok 
rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, 
yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan 
secara fisik dan/atau ekonomi sehingga tercipta 
keadilan dalam pelayanan. 
(12) Asas ketepatan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf k, yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan 
dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar 
pelayanan. 
(13) Asas kecep atan, kemudahan, dan keterjangkauan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, yaitu 
setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, 
dan terjangkau. 
 Bagian ... 
8 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 Bagian Kedua 
Ruang Lingkup