Bagaimana redaksi normatif Pasal 15 dalam PERATURAN BUPATI GRESIK Nomor 46 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI GRESIK Nomor 46 Tahun 2021 tentang PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA, BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BTT, Pasal 15 berbunyi:

(1) Pengajuan Penggunaan BTT untuk mendanai 
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun -
tahun sebelumnya yang sifatnya tidak berulang 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati . 
(2) PPKD selaku BUD berdasarkan pengajuan permintaan 
pengembalian kelebihan penerimaan daerah 
sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh SKPD 
teknis yang membidangi dengan melampirkan dokumen 
SKPDLB, SKRDLB atau dokumen lainnya yang 
dipersamakan untuk pendapatan selain pajak daerah 
dan retribusi daerah dengan tahapan : 
a. Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan 
ketersediaan anggaran; 
b. Bendahara pengeluaran SKPKD mengajukan SPP 
kepada Kepala BP PKAD selaku PPK D melalui PPK 
SKPD; 
c. PPK SKPD memverifikasi kelengkapan dokumen SPP 
yang diaajukan oleh bendahara pengeluaran SKPKD 
dan selanjutnya menerbitkan SPM yang 
ditandatangani K epala BPPKAD selaku PPKD; 
d. Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diajukan oleh 
PPKD menerbitkan SP2D untuk disampaikan ke 
Bank Pengelola RKUD; 
-16- 
 
 
 e. Pencairan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) 
menggunakan mekanisme Belanja Langsung (LS) , 
selanjutnya Bank Pengelola RKUD melakukan 
pemindahbukuan dana dari rekening RKUD ke 
rekening penerima . 
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
dimaksud ayat (2) dapat berupa: 
1) surat permintaan pengembalian; 
2) surat permohonan pihak ketiga/ wajib pajak /wajib 
retribusi ; 
3) bukti penyetoran pendapatan asli daerah; 
4) daftar perhitungan kelebihan penyetoran pendapatan 
asli daerah yang dikeluarkan oleh SKPD yang 
membidangi ; 
5) kronologis kejadian yang dapat 
dipertanggungjawabkan; dan 
6) informasi lainnya yang dipersamakan . 
(4) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini.