Apa bunyi lengkap Pasal 6 dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 9 Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 9 Tahun 2022 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN, pada , Pasal 6 dinyatakan:

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk 
Unit Pengelola LHKPN. 
(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati , terdiri atas: 
a. Ketua Koordinator LHKPN yaitu, Sekretaris Daerah ; 
b. Wakil Koordinator LHKPN yaitu, Kepala BKPSD M; 
c. Anggota Koordinator LHKPN yaitu, Pejabat yang 
ditunjuk dan/atau Pejabat yang membidangi kegiatan 
LHKPN ;dan 
d. Adm inistrator LHKPN yaitu, Pejabat yang ditun juk oleh 
BKPP atau sebutan lainnya sebagai Admin lnstansi . 
(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimasud pada ayat 
(1), difasilitasi oleh BKPSDM . 
(4) Tugas Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) meliputi: 
a. sebagai koordinator LHKPN yang berkoordinasi dengan 
KPK dalam ha! monitoring dan evaluasi terhadap 
kepatuhan Wajib Lapor LHKPN untuk melaporkan dan 
mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan 
aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id;dan 
b. sebagai administrator yang bertugas untuk: 
1. menyampaikan data kepegawaian dan data 
perubahan jabatan Wajib Lapor LHKPN kepada KPK 
paling lambat 15 Desember setiap tahun ; 
2. melakukan pemutakhiran data sebagaimana 
dimaksud pada angka 1 (satu) ke dalam aplikasi e­ 
LHKPN; 
3. mengingatkan Wajib Lapor LHKPN di Lingkungan 
Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban 
penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan 
4. memiliki peran membuat akun admin unit kerja , 
melakukan verifikasi pendaftaran Wajib Lapor 
LHKPN baru dan update perubahan perubahan data 
Wajib Lapor LHKPN . 
7. ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah , sehingga keseluruhan 
berbunyi sebagai berikut: