Jelaskan isi kandungan Pasal 273 dari PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014.
Sesuai dengan PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI, ketentuan pada BAB IX - TATA CARA PEMBINAAN PERKERETAAPIAN, Pasal 273 berbunyi:

Dalam melaksanak an pembangunan perkeretaapian khusus,
Pemohon yang telah mendapatkan izin pembangunan
perkeretaapian khusus wajib:
a.melaksanakan pembangunan prasarana perkeretaapian
khusus dan pengadaan sarana perkeretaapian khusus
paling lambat 2 (dua) tahun sejak izin di terbitkan;
b.bertanggungjawab terhadap dampak lingkungan yang
timbul selama pelaksanaan pembangunan prasarana
perkeretaapian khusus; dan
c.melaporkan kegiatan pembangunan perkeretaapian khusus
secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Walikota .
Pasal274
Ketentuan lebih lanjut mengenai p enetapan Izin Pembangunan
Perkeretaapian Khusus Perkotaan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang -undangan.
Paragraf 5
Tata Cara Permohonan
Izin Operasi Perkeretaapian Khusus Perkotaan
Pasal275
(1)Pemohon mengajukan per mohonan izin operasi
perkeretaapian khusus kepada W alikota dilengkapi dengan
persyaratan :
a.sertifikat uji kelaikan terhadap prasarana dan sarana
yang akan dioperasi;
b.sistem...
134
b.sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan
perawatan prasarana;
c.sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan dan
perawatan sarana;
d.tersedianya petugas pengoperasian prasarana dan awak
sarana perkeretaapian khusus sesuai kebutuhan yang
dilengkapi sertifikat kecakapan;
e.tersedianya tenaga perawatan dan tenaga pemeriksaan
prasarana dan sarana sesuai kebutuhan yang dilengkapi
sertifikat keahlian; dan
f.tersedianya standar keselamatan pengoperasian
prasarana dan sarana perkeretaapian khusus.
(2)Walikota berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melakukan evaluasi te rhadap kelengkapan
persyaratan.
(3)Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada
tidak memenuhi persyaratan, Walikota
mengembalikan permohonan kepada Pemohon disertai
alasan dan permintaan kelengkapan persyaratan yang harus
dilengkapi.
(4)Apabila kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) telah dipenuhi, Pemohon dapat mengajukan
kembali permohonan izin pembangunan perkeretaapian
khusus kepada Walikota
Pasal276
(1)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam