Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor IS Tahun 2021 pada Pasal 10?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor IS Tahun 2021 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAB IV - PENDELEGASIAN WEWENANG, Pasal 10 menyebutkan bahwa:

Cuti Sakit diberikan kepada PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
a. PNS yang sakit berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang
bersangkutan hariis mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK
atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas
cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam
maupun luar negeri yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh
pejabatl instansi yang berwenang.
b. Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit
memuat pemyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan
keterangan lain yang diperlukan.
c. Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan untuk
waktu paling lama 1 (satu) tahun.
d. Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat
ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan,
berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
e. PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada huruf c dan huruf d, harus diuji kembali kesehatannya oleh
tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
f. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud
pada huruf d PNS belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya karena sakit dengan
mendapat uang tun^u sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.