Apa yang diatur dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Nomor 28 Tahun 1945 pada Pasal 1?
Berdasarkan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Nomor 28 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, , Pasal 1 menyebutkan bahwa:

PERATURAN WALIKOTA TENTANGSISTEMDANPROSEDUR
PENGELOLAAN BARANGMILIKDAERAH .MenetapkanMEMUTUSKAN:Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik NegaraJDaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6523) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi
dan Pelaporan Barang MilikDaerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2018 Nomor 10);
38.Tukar Menukar .17.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah Pengurus Barang yang
membantu dalam penyiapan administrasi maupun tekn is penatausahaan BMD
pada Pengguna Barang.
18.Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan,
mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan BMD pada
Kuasa Pengguna Barang.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah KotaPalembang.
20.KasDaerah adalah KasDaerah Pemerintah KotaPalembang .
21.Neraca Daerah adalah Neraca Daerah KotaPalembang.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Kotaselaku Pengguna AnggaranjBarang.
23.Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu)
atau beberapa program.
24.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan
kompetensi yang dimilikinya.
25. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas
suatu objek penilaian berupa BMDpada saat tertentu.
26.Penangung Jawab Proyek Kerja sarna yang selanjutnya disebut PJPK adalah
Kepala Daerah atau badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau
penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
27.Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD
untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan
yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan
datang. .
28.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalarn
mengelola dan menatausahakan BMDyang sesuai dengan tugas dan fungsi
instansi yang bersangkutan.
29.Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk
penyelenggarakan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah danjatau
optimalisasi BMDdengan tidak mengubah status kepemilikan .
30. Sewa adalah Pemanfaatan BMDoleh pihak lain dalarn jangka waktu tertentu
dan menerima imbalan uang tunai.
31.Pinjarn Pakai adalah penyerahan Penggunaan Barang antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalarn jangka waktu
tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir
diserahkan kembali kepada pengelolabarang.
32.Kerja Sarna Pemanfaatan BMD yang selanjutnya dis ebut KSP adalah
pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam
rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
33.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disebut BGS adalah Ipemanfaatan BMD
berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan danj atau
sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan o lehtihak lain tersebut
dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, ntuk selanjutnya
diserahkan kembali tanah beserta bangunan danj ata sarana berikut
fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
34.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disebut BSG adalah pemanfaatan BMD
berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan danjatau
sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan
untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu
yang didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalarnjangka waktu tertentu yang
disepakati .
35.KerjaSarna Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sarna antara Pemerintah dan
Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang -undangan.
36.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.
37.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan
menerima penggantian dalarn bentuk uang.
38.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan
menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit nilai
seimbang.
39. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemer intah Pusat kepada
Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah
kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
40. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMD
yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan
yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modalj'saham Daerah pada
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum
lainnya yang dimilikiNegara.
41. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik darr/atau kegunaan BMD.
42. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan
menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan
Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari
tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya.
43. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang me1iputi pembukuan,
inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.
44.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan
pelaporan hasil pendataan BMD.
45. Barang Inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah
yang penggunaanya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam Buku
Inventaris.
46. Kartu Inventaris Barang yang se1anjutnya disingkat KIB adalah kartu untuk
mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan Zkolektif
dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merek ,tipe, nilaiZharga dan data lain
mengenai barang tersebut yang diperlukan baik untuk inventarisasi maupun
tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.
47. Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIRadalah kartu untuk
mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja .
48. Kodefikasi adalah pemberian pengkodean pada setiap barang inventaris milik
pemerintah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang .
49. Reklasifikasi adalah tindakan perbaikan pada penggo longan dan kodefikasi
BMDsesuai dengan pembukuan BMDatau reklasifikasi.
50.Koreksi adalah tindakan pembetulan terhadap data BMD sesuai dengan
pembukuan BMDatas koreksi.
51. Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang adalah daftar yang memuat data barang
yang dimilikioleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
52.Daftar Barang Pengguna Barang adalah daftar yang memuat data barang yang
dimilikioleh masing-masing Pengguna Barang.
53.Kepala Perangkat Daerah adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas
penggunaan BMDpada perangkat daerab /Iembaga yang bersangkutan.
54. Barang Pengguna adalah BMDyang digunakan untuk penye1enggaraan tugas
pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.
55.Barang pengelola adalah BMDyang tidak digunakan untuk operasional unit
kerja perangkat daerah yang pengelolaannya di satuan kerja pengelola
keuangan daerah.
56. Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan
kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan ,pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan,
penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
57. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan
berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga
serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/ atau pegawai negeri sipil
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
58. Pembinaan adalah usaha dan kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan,
pelatihan .
BABIII......(1)Pedoman teknis operasional atas Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijabarkan dalam s tandar operasional
prosedur.
(2)Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan
oleh Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan pera turan perundang­
undangan.Pasa14(1)Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
a. sistem dan prosedur perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
b. sistem dan prosedur pengadaan;
c. sistem dan prosedur penggunaan;
d. sistem dan prosedur pemanfaatan;
e. sistem dan prosedur pengamanan dan pemeliharaan;
f. sistem dan prosedur penilaian;
g. sistem dan prosedur pemindatanganan;
h. sistem dan prosedur pemusnahan;
1.sistem dan prosedur penghapusan;
J.sistem dan prosedur penatausahaan;
k.sistem dan prosedur pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
1.sistem dan prosedur barang milikdaerah berupa rumah negara; dan
m. sistem dan prosedur ganti rugi dan sanksi.
(2)Dokumen Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMDdisusun dengan sistematika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikotaini.Pasal3BABII
SISTEMDANPROSEDURPENGELOLAAN BMDSistem dan prosedur pengelolaan BMDmerupakan acuan bagi Pengelolaan BMD,
Pembantu Pengelola BMD, Pengguna BMD, Kuasa Pengguna BMD, Penyimpan
BMD,Pengurus BMDdan Pencatat BMDdalam melaksanakan tahapan Pengelolaan
BMD.Pasal2pelatihan dan supervisi.
59.Pengendalian adalah usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan
agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan.
60.Pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai
kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan
apakah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
\e~q..~L~~,an di Palembang
J-1.1Uh 2022
AERAHKOTAPALEMBANG,Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .Pasal5BABIII
PENUTUP
LAMPIRAN 
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR I� TAHUN 2022
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH