Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 185 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 2 Tahun 2011.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 2 Tahun 2011 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, pada , Pasal 185 menjelaskan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) bersama Bupati telah 
menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011 sesuai 
dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 
910/118/2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011 
dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011;b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2011 tidak bertentangan dengan 
kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
Anggaran 2011;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3613);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
26. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049);13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1977) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang 
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II 
Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang 
Penindakan di Bidang Cukai (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 38, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
3628);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996 tentang 
Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3628);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1996 tentang 
Izin Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3630);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
3tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4503);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578);26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4693);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4972);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161);
433. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah;
34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah 
Provinsi Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
36. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat Badan Kredit Kecamatan ( PD BPR BKK) di 
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2008 Nomor 11);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 
Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum 
Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2009 Nomor 2);
39. Peraruran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten 
Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2009 Nomor 5);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 
Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Kabupaten Magelang Pada Perseroan Terbatas Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 14); 
41. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 
Nomor 1);42. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 
910/118/2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011 
dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2011.