Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013.
Redaksi dari 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka, pada , Pasal 1 menjelaskan:

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN Menetapkan 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (l-cmb aran Negara Republik Indoensi a Tahun 2003 
Nomor 47); 
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang 
Pembentukan Kabupaten Wakatobi , Kabupaten Bombana dan 
Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144 1 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo; 4339); 
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indeonsia Tahuu 2004 Nomor 
132, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indeonsia Nomor 
; 
10. Undang "Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-UndangNomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
; 
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomo r 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) ; 
r an c ms a Dp nd s. r. q. p. o. n. m. ). k. j. i. g. 
f. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal merupakan kesatuan, 
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak. melakuk~ usah~ yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan kornanditer, perseroan lainnya, 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana 
pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bcntuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; 
Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik 
yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain; 
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan 
tenaga listri; 
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan 
perpajakan daerah; 
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi 
dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dalan melaporkan 
pajak yang terutang; 
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, 
kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sarna dengan 
tahun kalender; 
Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajaka 
daerah; 
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau 
retribusi kepada wajib pajak atau retribusi serta pengawasan 
penyetorannya; 
Surat pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adala 
surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan 
dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, 
dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketetentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah; 
Surat Setoran Pajak daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati; 
Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
suatu ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak 
yang terutang; 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 
pokok pajak, jumlah kreditpajak, jumlah kekurangan pembayaran Pokok 
pajak , besarnya sanksi administatif dan jumlah pajak yang masih harus 
dibayar; 
S~at Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
tambahan atas jumlah pajak ynag telah ditetapkan; 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selajutnya disingkat SKPDN 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama 
besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 
ada kredit; 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar , yang selanjutnya disebut 
SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak 
yang terutang atau seharusnya tidak terutang; e. 
---- BAB II 
NAMA, OBJEK , DAN SUBJEK PAJAK