Apa bunyi lengkap Pasal 20 dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 9 Tahun 2008?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 9 Tahun 2008 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, pada BAB VII - I, Pasal 20 dinyatakan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah.
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Juni 2008
GUBERNUR JAWA TENGAH ,
ALI MUFIZ
Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 Juni 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
HADI PRABOWO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 9
SERI D NO MOR 5
10
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROV INSI JAWA TENGAH
NOMOR 9TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROV INSI JAWA TENGAH
I.UMUM.
Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika
kegiatan mas yarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan
otonomi daerah, maka kondisi ketenteram andan ketertiban umum
daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi
seluruh masyarakat.
Berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang -Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , menyatakan bahwa dalam
rangka menyelengga rakan ketenteram andan ketertiban umum serta
untuk menegakkan Peraturan Daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong
Praja sebagai Perangkat Pemerintah Daerah.
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi yang strategis dalam
membantu Gubernur untuk menciptakan suat u kondisi daerah yang
tenteram , tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerin -
tahan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan
kegiatannya dengan aman.
Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu
dibentuk kelembagaa nyang mampu mewujudkan kondisi daerah yang
tenteram dan tertib.
11
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarka n Peraturan
Pemerintah Nomor 32 T ahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi
Pamong Praja dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tent ang
Organisasi Perangkat Daerah, maka organisasi Satuan Polisi Pamong
Praja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 9 tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja,
Kantor Kas Daerah, Kantor Perwakilan, Kantor Pengelolaan Barang
Daerah, Kantor Perpustakaan Daerah, Kantor Pengelola Data Elektronik
Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu
ditinjau kembali.
Berdasarkan pertimban gan sebagaimana hal -hal tersebut di atas,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.
II.PASAL DEMI PASAL