Apa saja yang diatur dalam Pasal 18 PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 12 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 12 Tahun 2021 tentang PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK, Pasal 18 menetapkan:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 
 2. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 
 
 3. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahu n 2004 Nomor 105, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 
 
 4. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi eklektronik (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang -undang Nomor 19 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
251, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5952); 
-2- 
 
 5. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
 
 6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tent ang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 
 
 7. Undang -undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292); 
 
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5348); 
 
 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
221); 
 
 10
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN TANDA 
TANGAN ELEKTRONIK PADA PERIZINAN DAN NON 
PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
 
 
 
 
-3-