Apa saja yang diatur dalam Pasal 41 PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 29 Tahun 2019?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 29 Tahun 2019 tentang PEDOMAN TATA CARA, BAB X - KEADAAN KAHAR, Pasal 41 menetapkan:

Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi
diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan
sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat
Perjanjian tidak dapat dipenuhi.
Yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar dalam surat
perjanjian pengadaan barxry/jasa di Desa meliputi:
bencana alam;
bencana nonalam;
bencana sosial;
pemogokan;
kebakaran; danl atau;
gangguan industri lainnya yang dinyatakan oleh Perangkat
Daerah yang membidangi.
-37 -
Dalam hal tedadi keadaan katrar, penyedia barang/jasa
memberitahukan secara tertulis kepada TPK dalam waktu
paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya keadaan
kahar.
Hal-hal yang merugikan dalam pengadaan barang/jasa yang
disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak penyedia
baran:g/jasa tidak termasuk kategori kedaaan katrar.
Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh
terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan
kesepakatan kembali.