Apa norma yang terkandung dalam Pasal 28 NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945?
Substansi NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, khususnya , Pasal 28, memuat:

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud d alam Pasal 27 
harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai 
berikut : Pasal 27 
(1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis 
oleh Pernohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan 
H ukum dengan mengisi 
(2) Dalam ha! Pemohon Bantuan Hukurn yang rnengajukan 
permohonan tidak mernpun yai kemampuan untuk 
mengajukan permohonan secara tertulis , permohonan 
dapa t diajukan se cara lisan dan langsung kepada Pemberi 
Bantuan Hukum serta harus dicatat oleh Pembe ri 
Bantuan Hukum yang bersan gkutan . 
(3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimak sud 
pada ayat ( 1) dan ayat (2) palin g sedikit memuat : 
a. identitas Pemohon Bantuan Hukum ; dan 
b. uraian singkat mengenai pokok p ersoalan yang 
dirnintakan Bant uan Hukum . 
(4) Permohonan Bantuan Hukum sebagairnana dimak sud 
pada ayat (1) dan ayat (2) haru s disampaikan oleh 
Pemohon Bantuan Hukum langsung k e kantor Pemb eri 
Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja. 
(5) Form at fonnu lir permoh onan sebagaimana d imaksud p ada 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kesatu 
Syarat Pemberian Bantuan Huk um BAB VI 
SYARAT DAN TATA CARA PEMBER 1AN BANTUAN HUK UM Pasal 26 
Penenma Bantuan Hukum wajib: 
a meny arnpaikan bukt i, infonnasi, dan/atau keterangan 
perkara seca ra benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; 
dan 
b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum . I, 1111·11d.1p:1t l,1111 ll:111t ua n I luk urn c.;<·..,u;11 d,·11g;in <;l,111<l;u 
nnnt11;111 I l uk urn clnn/atn u Imel" ctrk advoka t , d;lll 
c meudapat kan mform asi clan dokurnen yang br-r kauan 
dcngan pelaksanaan pemberian Bantuan l lukum s<>su; u 
dcngan keteniuan peraturan perund ang-undangan I', 
:i fotok opi kru tu tt1ncla pr-ndurluk ;1t;1u rlokum r-n la m 
yang drkcluar kau olch mst an s: yang lwrw,·nang, 
b surat keterangan miskrn dan kepala desa/lurah arau 
pejabat yang se tingkat sesuai dengan domrsrh 
pemohon Bantuan Hukum ; 
c. dokumen yang berkenaan dengan perkara , dan 
d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga 
atau kuasanya. 
(2) DaJam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mermliki surat 
keterangan mi skin sebagairnan a dimaksud pad a ayat ( 1) 
huruf b, pemohon Bantu an Hukum dapat melampirkan: 
a. kartu jaminan kesehatan masyar akat; 
b. kartu b antuan lang sung tunai; 
c. kartu keluarga sejah tera; 
d. kartu beras miskin ; 
e. kartu indonesia pintar; 
f. kartu indonesia sehat ; 
g. kartu perlindungan sosiaJ ; 
h. dokumen kepesertaan program kesejahter aan 
Pemerintah lainnya ; atau 
i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan 
miskin. 
(3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
i dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi 
Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh pejabat penegak 
hukum meliputi: 
a. kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan 
men yidik perkara orang miskin pada tahap p enyidikan ; 
b. kepaJa kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang 
melakukan pemeri.ksaan dan/atau p enuntutan 
terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau 
penuntutan; 
c. kepaJa rurnah tahanan negara, jika Penerima Bantuan 
Hukum adaJah tahanan miskin; 
d. kepaJa lembaga pemas yarakatan , jika Penerima 
Bantuan Hukum adal ah narapidana miskin ; atau 
e. ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang 
memeriksa perkara orang miskin . 
(4) Dalam haJ Pernberi Bantuan Hukum menang ani bantuan 
hukum litigasi mendapatkan Penetapan Pengadilan berupa 
Penunjukan Hakim untuk mendampingi Penerirna 
Bantuan Hukum , Penerirna Bantuan Hukum tidak p erlu 
membuat formulir permohonan Bantuan Hukum dan 
Surat Keterangan Miskin .