Apa yang diatur dalam Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, BUPATI MUNA BARAT , DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA JAMINAN KESEHATAN DAERAH TENT ANG PERA TURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT Nomor 40 Tahun 1945 pada Pasal 21?
Berdasarkan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, BUPATI MUNA BARAT , DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA JAMINAN KESEHATAN DAERAH TENT ANG PERA TURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT Nomor 40 Tahun 1945 tentang Jam inan Kesehatan Daerah; 1. Pasa l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negar a, Pasal 21 menyebutkan bahwa:

(1) Peserta Jamkesda dilarang menyalahgunakan keanggotaannya untuk 
orang lain. 
(2) PPK, petugas dan/atau peserta Jamkesda dilarang mengubah 
dokumen atau memberikan keterangan palsu dalam persyaratan 
Jamkesda. BAB VII 
KETENTUAN LARANGAN BAB VI 
PERAN SERTA MASYARAKAT 
Pasal20 
( 1) Masyarakat dilibatkan dalam pendataan kepesertaan melalui 
musyawarah desa dengan memberikan data yang benar dan akurat. 
(2) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui OPD yang 
membidangi kesehatan, kepedudukan dan sosial dan/atau OPD 
lintas sektor terkait. 
(3) Mematuhi ketentuan yang diberikan oleh PPK 
(4) Peran serta masyarakat disampaikan melalui unit pengaduan 
masyarakat di Pengelola Jamkesda. Pasal 19 
(1) Pembayaran bagi peserta Jamkesda melalui: 
a. Bagi PPK Tingat I (satu) disediakan belanja langsung program 
kegiatan pelayanan di PPK Tingkat I (satu); dan 
b. Bagi PPK tingkat II (dua) dan III (tiga) disediakan belanja langsung 
program kegiatan pada Pengelola Jamkesda dan menggunakan 
sistem klaim anggaran atas pelayanan. 
(2) Sistem klaim anggaran atas pelayanan sebagaimana dimaksud 
pada huruf b ditetapkan oleh Kepala OPD yag membidangi urusan 
kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 18 
(1) PK Tingkat I (satu) adalah semua puskesmas di daerah dan 
jaringannya. 
(2) PPK Tingkat II (dua) adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah. 
(3) PPK Tingkat III (tiga) adalah rumah sakit yang berada di luar 
wilayah daerah dan telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. lanjutan, PPK tingkat pertama harus merujuk ke PPK rujukan tingkat 
lanjutan terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang berlaku. 
(4) Dalam hal peserta memerlukan pelayanan tingkat lanjut 
sebagaimana ayat (3), persyaratan administrasi harus sudah 
diselesaikan maksimal 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. 
NOREG PERATURAN DAERAH KAB UPAT EN MUNA BARAT PROVINS! 
SULAWESI TENG GARA 4/28/2020 LEMBARAN DAERAH KABUPAT EN MUNA BARAT TAHUN 2020 
NOMOR 4 Ditetapkan di Lawor o 
p ggal 28 - 5 - 2020 Agar setiap orang mengetahuin ya, memerintahkan pengundang an 
Pera turan Daerah ini dengan penempa tannya dalam Lembaran Daerah 
Kabu paten Muna Barat. Pasal 22 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga l diundangkan . BAB VIII 
KETENTU AN PENU TUP (3) Pelanggara n terhadap kete ntuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2), dikenakan sanks i adm inistratif sesuai ketentuan 
Peraturan peru ndang-undangan yang mengatur tentang Pencegahan 
Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan 
Pada Sistem Jamin an Sosial Nasional. 
I. UMUM. 
Konsepsi negara kesejaht eraan meletakkan negara sebagai sarana 
untuk mewu judkan kemakmur an bagi seluruh rakyat . Pada 
pandangan ini, negara tidak saja berfungsi sebagai organisasi 
kekuasaan semata melainkan nega ra berkedudukan sebag ai med ia 
untu k mereali sasikan terpenuh inya hajat hidup mendas ar setiap oran g 
pada semua aspek kehidup an. Cara pandan g tersebut termaktub pula 
pada penyusunan tujuan Negara Kesat uan Republik Indonesia. 
Amanah pembukaan Und ang-Undan g Dasar Negara Republik 
Indones ia mempertegas bahwa terpenuhin ya kesejahter aan umum 
merupakan tujuan dicapain ya kemerd ekaan bangsa . Sehingga upaya 
kemerdekaan dan pemb entukan pemerintahan negara dimaksudk an 
untu k mempercepat terpenuhin ya kesejahteraan rakyat secara umum 
dengan berdasark an Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Repu blik Indo nesia. 
Bentuk negara kesatuan mengharuskan kekuasaan pemerintahan 
terletak pada pemerintah pusat. Urusan -urusan pemerintahan 
dilimpah kan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah 
sebagai kesatu an pemerint ahan Negara Kesa tuan Republik Indon esia. 
Tujuan pelimp ahan urusan pemerintahan tersebut antara lain adalah 
untuk memper cepat pelayanan publik. Dalam hal ini disadari bahwa 
perangkat pemerintahan daerah jauh lebih memahami kebutu han 
masyarakat dimasin g-masin g daerah. Sehingga pelimpahan urusan 
pemerintahan dengan asas otonomi dan tugas pembantuan selain 
untuk mempe rcepat pelayanan publi k, juga dimaksudkan untuk 
menjangkau kebutu han daerah secara lebih baik serta sejalan dengan 
kebutuhan daerah . Oleh karena itu, tanggung jawab untuk 
mewujudkan kesejahtera an rakyat disel engg arakan secar a terstruktur 
antara pem erintah pusat dan pemerin tahan daerah sebagai satu 
kesatuan penyelenggara fungs i negara dan sarana perwujudan tujuan 
negara . TENT ANG 
JAMIN AN KESEHA TAN DAERAH PERA TURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT 
NOMOR 4 TAHUN 2020 PENJ ELASAN 
ATAS 
II. PASAL-DEMI PASAL