Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 19 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 6?
Pasal Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 19 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN, pada BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, menyatakan:

Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan 
sebagainana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan partisipasi dan pemberdayaan 
ekonomi masyarakat dan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan 
desa/kelurahan ; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan partisipas i dan pemberdayaan 
ekonomi masyarakat dan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan 
desa/kelurahan ; 
c. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang 
peningkatan partisipasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bidang 
peningkatan kapasitas ke lembagaan desa/kelurahan ; 
d. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang peningkatan 
partisipasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bidang peningkatan 
kapasitas kelembagaan desa/keluraha n; 
e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 
fungsinya. 
 
Bagian Kedua 
Susunan Organisasi