Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 14 Tahun 2013.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 14 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN DANA CADANGAN, pada , Pasal 18 menjelaskan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 
Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
1950 Nomor 42); 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang 
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang 
dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke 
Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 
Nomor 36);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 
Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA 
 CADANGAN PEMBANGUNAN PASAR SECANG.