Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 43 PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 133/PMK.01/2022 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 133/PMK.01/2022 Tahun 1945 tentang TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, pada BAB IX - PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN, Pasal 43 menjelaskan:

(1) Pengendalian dan pengawasan dilaksanakan dalam 
kegiatan penyelenggaraan tata kelola TIK untuk mencapai 
tata kelola, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK yang efektif 
dan efisien di lingkungan Kementerian Keuangan. 
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan secara internal oleh Unit di Lingkungan 
Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Inspektorat 
Jenderal Kementerian Keuangan terhadap proses di 
antaranya: 
a. perencanaan; 
b. penetapan metode; 
c. penyusunan ketentuan teknis, dalam hal diperlukan; 
dan 
d. pelaksanaan kegiatan. 
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan secara: 
a. internal; dan 
b. eksternal, 
melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan 
TIK. 
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilaksanakan dengan: 
a. berbasis risiko (risk based) dalam pengelolaan dan 
pemanfaatan TIK; dan 
b. standar dan tata cara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(5) Pengawasan melalui kegiatan audit TIK dilaksanakan di 
antaranya untuk area: 
a. infrastruktur TIK; 
b. aplikasi; dan/ atau 
c. keamanan informasi. 
(6) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal 
Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan setiap Unit 
TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan. 
(7) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf b dilaksanakan oleh: 
a. lembaga pelaksana audit TIK pemerintah; atau 
b. lembaga pelaksana audit TIK yang terakreditasi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian 
Keuangan. 
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan 
pengawasan dalam kegiatan penyelenggaraan tata kelola 
TIK ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan. 
jdih.kemenkeu.go.id
-30 -
BABX 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal44 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh 
ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 97 /PMK.01/2017 tentang Tata Kelola Teknologi 
Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian 
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
988), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan 
Menteri ini.