Apa saja yang diatur dalam Pasal  8 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 22 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 22 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  8 menetapkan:

(1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian. 
(2) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Sekretaris Badan lingkup program. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
, Kepala Sub Bagian Program menyelenggara kan 
fungsi: 
a. penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup Program ; 
b. pelaksanaan kebijakan lingkup program; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup program; 
d. pelaksanaan administrasi lingkup program ; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program adalah sebagai 
berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan 
kinerja lingkup Sub Bagian Program ; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar 
tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 
c. melaksanakan ... 
18 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 c. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan 
Renstra , Renja , program kerja dan anggaran serta kinerja 
Badan ; 
d. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan 
pelaporan kinerja Badan; 
e. melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan 
data dan/atau informasi di lingkungan Badan ; 
f. melaksanakan dan mengoordinas ikan administrasi 
program dalam rangka penyiapan bahan rencana kerja 
daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD serta 
rencana kerja lainnya sesuai dengan peraturan 
perundang -undangan ; 
g. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan 
penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, 
LPPD, IPPD, LKIP dan laporan -laporan lainnya sesuai 
dengan peraturan perundang -undangan ; 
h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai 
dengan kewe nangannya ; 
i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggun gjawaban 
kepada atasan; dan 
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Bagian Ketiga 
Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah