Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 49 Tahun 2019.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 49 Tahun 2019 tentang RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN U MUM DAERAH, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Lau t. 
4 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom . 
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah 
Laut. 
4. Satuan Kerja Peran gkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Tanah Laut dalam penyelenggaraan Urusan Pemeri ntahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. 
6. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan 
Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPT Puskesmas adalah 
Unit Kerja pada Dinas Kesehatan yang dibentuk untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang 
dijual tanpa mengutamakan keuntu ngan dan dalam melakukan 
kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktivitas. 
7. Rencana Pembang unan Jangka Mene ngah Daerah yang selanjutnya 
disebut RPJMD adalah Rencana P embangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode 5 (lima) tahun. 
8. Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Renstra 
Dinas Kesehatan adalah dokumen perecanaan Dinas Kesehatan 
Kabupaten Tanah Laut untuk periode 5 (lima) tahun. 
9. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 
disebut Renstr a BLUD adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun 
yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan 
mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan 
menggunakan teknik analisis bisnis. 
10. Rencana Binsis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah 
Dokumen Rencana Anggaran Tahunan BLUD, yang di susun dan 
disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran 
SKPD. 
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA 
adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja , dan pembiyaan 
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. 
12. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen 
perencanaan untuk periode 1 (sa tu) tahun. 
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisikan 1 (satu) atau lebih 
kegiatan yang dila ksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan 
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk 
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian 
atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1(satu) 
atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur 
pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan 
sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk 
peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau 
kesemua jenis sumber daya tersebut. 
5 
 
15. Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh 
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran 
strategis dari tujuan program dan kebijakan. 
16. Hasil (Outcame) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya kelua ran dari kegiata n-kegiatan dalam suatu program 
mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.