Jelaskan isi kandungan Pasal 22 dari 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);   10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);   12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfataan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); Nomor 8 Tahun 2022.
Sesuai dengan 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);   10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);   12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfataan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); Nomor 8 Tahun 2022 tentang PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KORIDOR HIDUPAN LIAR DATUK GEDANG DI BENTANG ALAM BUKIT TIGAPULUH KABUPATEN TEBO, ketentuan pada BAB IV - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum, Pasal 22 berbunyi:

(1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan terhadap rencana perlindungan dan Pengelolaan KEE Datuk Gedang. (2) Pengendalian kerusakan KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : a. pencegahan kerusakan KEE Datuk Gedang; b. penanggulangan kerusakan KEE Datuk Gedang; dan c. pemulihan kerusakan KEE Datuk Gedang. Pasal 23 Setiap orang wajib : a. menjaga keanekaragaman hayati di KEE Datuk Gedang; b. menjaga kelestarian ekosistem KEE Datuk Gedang; dan c. menjaga tutupan lahan atau vegetasi di KEE Datuk Gedang agar tidak terjadi penurunan. Bagian Kedua Penanggulangan Kerusakan Kawasan Ekosistem Esensial Datuk Gedang Pasal 24 (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan di KEE Datuk Gedang yang menyebabkan kerusakan Ekosistem esensial di dalam atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan sesuai kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan. (2) Penanggulangan kerusakan KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan terhadap kerusakan akibat : a. alih fungsi lahan; b. penambangan; c. pembuangan limbah; d. wisata alam secara massal; dan/atau e. pemanfaatan flora dan fauna serta habitatnya. 
 (3) Penanggulangan kerusakan KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara : a. penghentian kegiatan pemanfaatan yang mengakibatkan kerusakan; b. penanggulangan dampak yang ditimbulkan; dan c. yang tidak menimbulkan dampak negatif. (4) Gubernur dapat memberikan surat peringatan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan di KEE Datuk Gedang yang menyebabkan kerusakan. Pasal 25 Dalam hal penanggungjawab usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan, Gubernur dapat memberikan sanksi administratif. Pasal 26 (1) Dalam hal Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan penanggulangan, biaya yang dibebankan kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan. (2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kondisi kerusakan yang terjadi dan ditetapkan oleh Gubernur. Pasal 27 Ketentuan mengenai penanggulangan kerusakan KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan. Bagian Ketiga Pemulihan Pasal 28 (1) Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pemanfaatan pada KEE Datuk Gedang yang menyebabkan kerusakan ekosistem esensial di dalam atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Pemulihan di dalam dan di luar areal usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kerusakan; 
 (3) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara : a. rehabilitasi; b. reklamasi; dan/atau c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 29 Dalam hal penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan pemulihan fungsi ekosistem esensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya surat peringatan, Gubernur menetapkan sanksi administratif. BAB V PEMELIHARAAN Pasal 30 (1) Pemeliharaan KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan berdasarkan rencana perlindungan dan Pengelolaan KEE. (2) Pemeliharaan KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya pelestarian dan pemulihan fungsi ekosistem sebagai pengendali dampak perubahan iklim. BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 31 
 Gubernur melakukan pembinaan terhadap Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan KEE Datuk Gedang yang dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memiliki AMDAL atau UKL-UPL dan Izin Lingkungan. Pasal 32 
 (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri atas : a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan kegiatan pemanfaatan KEE Datuk Gedang; b. pemberian bimbingan supervisi dan konsultasi; dan c. pendidikan dan pelatihan. 
 (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan sendiri oleh Dinas atau bekerja sama dengan lembaga lain yang terkait. (3) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Pengawasan dan Evaluasi Pasal 33 
 (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan KEE Datuk Gedang atas : a. ketentuan mengenai pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan KEE Datuk Gedang; dan b. persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan. (2) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan Pengawasan dan evaluasi kepada pejabat/instansi yang bertanggung jawab di bidang pengawasan dan evaluasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan. BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT