Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Nomor 1152 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Nomor 1152 Tahun 2021 tentang PENGAWASAN PENGELOLAAN OBAT, BAHAN OBAT, , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 
1. Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi Obat 
termasuk persetujuan pengguna an darurat (emergency 
use authorization) untuk dapat diedarkan di wilayah 
Indonesia. 
2. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk 
produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi 
atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi 
dalam rangka pene tapan diagnosis, pencegahan, 
penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan 
kontrasepsi untuk manusia. 
3. Bahan Obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun 
tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan Obat 
dengan standar dan mutu sebagai bahan bak u farmasi 
termasuk baku pembanding. 
4. Narkotika adalah Obat yang berasal dari tanaman atau 
bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, 
yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa n yeri dan dapat menimbulkan 
ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan -
golongan sebagaimana terlampir dalam Undang -Undang 
tentang Narkotika. 
5. Psikotropika adalah zat atau Obat, baik alamiah maupun 
sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif 
melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang 
menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan 
perilaku. 
6. Prekursor Farmasi adalah zat atau bahan pemula atau 
bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan 
baku/penolong untuk keperluan pros es produksi 
industri farmasi atau produk antara, produk ruahan, dan 
produk jadi yang mengandung ephedrine, 
www.peraturan.go.id
2021 , No.1152 -5- 
pseudoephedrine, norephedrine/phenylpropanolamine, 
ergotamin, ergometrine, atau Potasium Permanganat. 
7. Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunaka n yang 
selanjutnya disebut Obat -Obat Tertentu adalah obat yang 
bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika 
dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis 
terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan 
perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. 
8. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang 
digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan 
kefarmasian, yaitu Apotek, Instalasi Farmasi Rumah 
Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Puskesmas, dan Toko 
Obat. 
9. Apotek adalah sarana pelayanan kefa rmasian tempat 
dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. 
10. Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah bagian dari rumah 
sakit yang bertugas menyelenggarakan, 
mengkoordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh 
kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan 
pembinaan teknis kefarmasian di rumah sakit. 
11. Instalasi Farmasi Klinik adalah bagian dari klinik yang 
bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, 
mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan 
farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis 
kefarmasian di klinik. 
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut 
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan 
upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan 
lebih mengutamakan upaya promotif d an preventif, 
untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang 
setinggi -tingginya di wilayah kerjanya. 
13. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk 
menyimpan obat -obat bebas dan obat -obat bebas 
terbatas untuk dijual secara eceran. 
14. Praktik Mand iri Bidan yang selanjutnya disebut Bidan 
Praktik Mandiri adalah tempat pelaksanaan rangkaian 
www.peraturan.go.id
2021 , No.1152 -6- 
kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh bidan 
secara perorangan. 
15. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai 
apoteker dan telah mengucapk an sumpah jabatan 
apoteker. 
16. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang 
membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan 
kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya 
farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah 
farmasi/asisten apoteker. 
17. Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya disingkat 
SIPA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Apoteker 
untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian. 
18. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian yang 
selanjutnya disingkat SIPTTK adalah bukti tertulis yang 
diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada 
tenaga teknis kefarmasian sebagai pemberi kewenangan 
untuk menjalankan praktik kefarmasian. 
19. Petugas adalah pegawai di lingkungan Badan Pengawas 
Obat dan Makanan yang diberi tugas melakukan 
pengawasan pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, 
Psikotropika, dan Prekusor Farmasi berdasarkan surat 
perintah tugas. 
20. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan.