Apa saja yang diatur dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 11 Tahun 2020?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 11 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 44 TAHUN 2019, Pasal 6 menetapkan:

(1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari : 
a. uang harian yang m eliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal; 
b. biaya transport pegawai dibayar dengan menggunakan prinsip kebutuhan 
nyata ( rill), khusus untuk transport menggunakan pesawat udara, dan 
atau kapal laut, kereta api, bus/travel/taksi yang merupakan batas 
tertinggi dengan perhitungannya merupakan kumulatif untuk tiket Pulang 
Pergi (PP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; 
c. biaya transport dari bandara ke tempat tujuan perjalanan dinas atau 
hotel/penginapan PP juga dibayarkan secara rill; 
d. biaya penginapan ; dan 
e. uang representasi. 
(2) Biaya transport pegawai merupakan biaya yang diperlukan untuk : 
a. perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bis/stasiun/bandara/ 
pelabuhan keberangkatan sa mpai tempat tujuan pergi pulang ; 
b. retribusi yang dipungut di terminal bis/s tasiun/bandara/pelabuhan 
sesuai peraturan daerah setempat ; 
c. untuk transportasi dalam kabupaten/kota antar kabupaten/k ota di 
wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibayarkan secara lum psum 
sebagaim ana tercantum dalam Lampiran I peraturan bupati ini; 
d. biaya transportasi pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak 
dibayarkan bila pegawai dalam melakukan perjalanan dinas menggunakan 
mobil dinas yang difasilitasi bahan bakarnya dari anggaran APBD kecuali 
pegawai pemegan g kendaraan operasional jabatan; 
e. untuk transportasi pulang pergi dari Bandara atau Pelabuhan ke 
hotel/penginapan di wilayah Jabodetabek atau dalam kota yang sama 
atau langsung ke tempat tujuan perjalanan dinas diberikan biaya 
transport bersifat at cost dengan batasan maksimal sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I; 
 
f. untuk transportasi pulang yang bukan ke tempat tujuan asal harus dapat 
 dipertanggungjawabkan dengan membuat surat keterangan riil serta 
bukan rutinitas dengan nilai tidak melebihi pagu tiket sebagaimana 
lampiran pada peraturan bup ati ini bila kembali ke tempat asal ; 
g. dalam perhitungan perjalanan dinas, biaya transportasi tidak dibayarkan 
kepada sopir bupati/sopir wakil bupati/sopir ketua DPRD/ sopir wakil 
ketua DPRD /sopir sekda/sopir staf ahli/sopir asisten/ sopir kepala 
OPD/sopir op erasional sekretariat OPD dan sopir pool umum. 
(3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan 
biaya yang diperlukan untuk menginap dibayar dengan prinsip rill: 
a. di hotel atau penginapan; 
b. hotel atau penginapan yang dipilih harus satu w ilayah provinsi dengan 
tempat tujuan perjalanan dinas; 
c. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak melampirkan bukti 
penginapan, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 
sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan, 
sebagaimana diatur dalam tabel pada L ampiran III peraturan bupati ini, 
sesuai dengan tingkat pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan 
secara lumpsum; 
d. dalam hal tujuan perjalanan dinas di wilayah jabodetabek, biaya 
hotel/penginapan dapat dibayarkan sesuai dengan hotel/penginapan di 
wilayah jabodetabek; 
e. dihapus; 
f. dihapus ; dan 
g. untuk penggunaan kamar pada hotel atau penginapan untuk 
memperhatikan asas efisien dan efektif serta norma. 
(4) Uang representasi dapat diberikan kepada bupati/wakil bupati/pimpinan dan 
anggota DPRD serta pejabat eselon II selama melakukan perjalanan dinas. 
(5) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 5) huruf 
g dan h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan 
biaya menjemput/mengantar jenazah, terdiri : 
a. biaya pemetian; 
b. biaya angkutan jenazah. 
(6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di lingkungan 
Kabupaten Bangka Barat digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat yaitu : 
 
 
 a. tingkat A untuk Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD 
dan Ang gota DPRD; 
b. tingkat B untuk Pejabat Eselon II; dan 
c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III/ PNS Gol. IV, Eselon I V/PNS Gol.III, 
Gol.II, Gol.I, Pegawai Negeri yang diperbantukan , PTT/ PHL dan pihak 
yang disertakan . 
(7) Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tin gkat perjalanan dinas 
sebagaimana dimaksud diatur sebagai berikut : 
a. uang harian sebagaimana tercantum pada Lampiran I untuk unsur 
forkopimda disamakan dengan Eselon III A; 
b. biaya pemetian dan angkutan jenazah, termasuk yang berhubungan 
dengan pengurusan jen azah, sebagaimana tercantum pada Lampiran II; 
c. biaya penginapan berdasarkan tarif hotel, sebagaimana tercantum pada 
Lampiran IV , untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD 
disamakan dengan pejabat Eselon II, biaya penginapan pihak yang 
disertakan, untuk unsur forko pimda disamakan dengan Eselon III dan 
selain unsur forkopimda disamakan dengan eselon IV; 
d. fasilitas atau tarif tiket transport, setinggi -tingginya diberikan sebagaimana 
tercantum pada Lampiran I untuk unsur forkopimda disamakan dengan 
eselon III dan selain unsur forko pimda disamakan dengan eselon IV; 
e. bupati dan wakil bupati dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas diberikan 
fasilitas sewa kendaraan sebagimana tercantum pada lampiran I; 
f. untuk bupati dan wakil bupati dapat menggunakan transp ortasi pesawat 
kelas bisnis; dan 
g. biaya perjalanan di nas sebagaimana tercantum pada L ampiran IV dan 
Lampiran V merupakan tarif tertinggi yang dapat disesuaikan dengan surat 
keputusan k epala OPD dengan berlandaskan efektifitas dan efesiensi. 
h. komponen biaya h arian dibayarkan sesuai dengan tanggal surat tugas, 
biaya lainnya diluar tanggal surat tugas tidak dapat dibayarkan. 
 
Pasal II 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundang kan. 
 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perat uran 
 Bupati ini dengan penempatannya dalam Beri ta Daerah Kabupaten Bangka Barat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BERITA DAERAH K ABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 6 SERI A Ditetapkan di Muntok 
pada tanggal 3 Februari 2020 
 
 BUPATI BANGKA BARAT , 
 
 
 
 
 MARKUS Diundangkan di Muntok 
pada tanggal 3 Februari 2020 
 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA BARAT , 
 
 
 
 
 H.M EFFENDI