Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 16 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 26 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 26 Tahun 2022 tentang SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (E-SPTPD) DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN REKAM, pada BAB VI - SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 16 menjelaskan:

(1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dikenai sanksi adminitratif berupa surat 
teguran tertulis oleh Kepala BPKAD. 
(2) Surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi 
kewajiban melakukan penggantian Alat Rekam transaksi usaha sejenis 
atau mengganti kerugian senilai Alat Rekam transaksi usaha yang 
rusak. 
(3) Dalam hal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak diindahkan oleh Wajib Pajak, Kepala BPPKAD dapat memproses 
secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.