Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI KUTAT TIMUR Nomor 20 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KUTAT TIMUR Nomor 20 Tahun 2021 tentang SlSTEM PENGELOLAAN SATU DATA DAERAH, pada , Pasal 5 menjelaskan:

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi 
Standar Data. 
(2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 
a. konsep; 
b. definisi; 
c. klasifikasi; 
d. ukuran; dan 
e. satuan. 
(3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data 
tersebut diproduksi. 
(4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas 
atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data 
tertentu dengan Data yang lain. 
( 5) Klasifikasi ... 
-7- 
(5) Klasifikasi sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
merupakan penggolongan Data secara sistematis ke <lalam 
kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas. 
(6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 
merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran 
jumlah, kadar, atau cakupan. 
(7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e 
merupakan besaran tertentu daiam Data yang digunakan 
sebagai standar untuk rnengukur atau menakar sebagai 
sebuah keseluruhan. 
4. ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
Pasal6 
(1) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 dapat disesuaikan 
standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus 
Data yang distandarkan tersebut, 
(2) Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data 
Geospasial ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Daerah 
lainnya. 
(3) Pembina Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) merupakan salah satu lnstansi Daerah yang 
diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data 
sebagairnana diatur dalam Peraturan Bupati ini, selain 
badan yang melaksanakan tugas pernerintahan di bidang 
kegiatan statistic di Kabupaten Kutai Timur atau badan 
yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 
informasi geospasiaL 
5. ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal ... 
-8- 
Pasal7 
( 1 J Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi 
dengan Metadata. 
(2) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
oleh Pembina Data Dacrah, yang paling tidak terdiri atas: 
a. metode perhitungan; 
b. sumber Data; 
c. cara pengumpulan Data; 
d. disagregasi; dan 
e. standard Data terbuka lainnya yang diadopsi dalam 
prinsip SDD. 
{3) lnformasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang 
baku dan format yang baku. 
(4) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
merujuk pada bagian inforrnasi tentang Data yang harus 
dicakup dalam Metadata. 
(5) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
rnerujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari 
Metadata. 
6. ketentuan Pasal 8 ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: