Apa saja yang diatur dalam Pasal 4 PERATURAN  BUPATI  BANGKA  BARAT Nomor 12 Tahun 2020?
Ketentuan dalam PERATURAN  BUPATI  BANGKA  BARAT Nomor 12 Tahun 2020 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI, BAB III - KETENTUAN PELAKSANAAN, Pasal 4 menetapkan:

(1) TPP diberikan kepada PNS dan PPPK. 
(2) TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas : 
a. TPP Bulanan 
b. TPP ke -13 (tiga belas) 
c. TPP Tunjangan Hari Raya 
(3) Pembayaran TPP pegawai ASN dinilai berdasarkan produktifitas kerja dan 
disiplin kerja sesuai dengan kelas jabatan yang telah ditetapkan dikecualikan 
terhadap pegawai ASN yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam 
kerja khusus. 
(4) Kelas Jabatan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) mengacu Kelas Jabatan 
yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. 
(5) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat belum menetapkan kelas 
jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, 
maka penentuan kelas jabatan dan perhitungan Basic TPP yang diperoleh dari 
kelas jabatan BPK RI yang disesuaikan ke dalam tingkat eseloneering dan 
golonga n seperti yang tercantum dalam Lampiran I P eraturan Bupati ini. 
(6) Basic TPP adalah besaran komponen dasar perhitungan terhadap kriteria TPP 
yang akan diperoleh ASN dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai 
dengan eseloneering dan/atau kelas jabatan yang telah ditetapkan . 
(7) Perhitungan Basic TPP sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ( 6) 
berdasarkan pada : 
a. Kelas Jabatan; 
b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah; 
c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan 
d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(8) Perhitungan Basic TPP seperti yang dimaksud ayat ( 6) diperoleh dengan 
mengunakan rumus : 
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan 
peraturan perundang -undangan) x (indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x 
(indeks Kemahalan Konstruksi) x (indeks Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah) 
(9) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah 
yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI. 
(10) Indeks Kemahalan Konstruksi berdasarkan data indeks kemahalan konstruksi 
Provinsi, Kabupaten dan Kota dari BPS. 
(11) Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas variabel pengungkit 
dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintahan D aerah, dengan 
bobot masing -masing sebesar 90% (sembilan puluh pe rsen) dan 10% (sepuluh 
persen) komponen variab el pengungkit adalah terdiri atas : 
a. Opini Laporan Keuangan; 
b. Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); 
c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah; 
d. Indeks Inov asi Daerah; 
e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah; 
f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan 
g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 
(12) TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja diberikan dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a. TPP berdasarkan Beban Kerja diperhitungkan berdasarkan daftar hadir 
kerja dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bangka Barat tentang 
Pedoman Penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berbasis 
Kinerja di lingkungan Kabupaten Bangka Barat ; 
b. Besaran TPP berdasarkan B eban Kerja sebesar 40% (empat puluh persen ) 
dari Alokasi TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja yang telah 
ditetapkan ; 
c. TPP berdasarkan Prestasi K erja diberikan kepada ASN yang memiliki 
prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan 
diatasnya; 
d. Pemberian TPP berdasarkan Prestasi Kerja mengacu pada hasil capaian 
kerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang telah divalidasi ol eh 
atasan langsung melalui aplikasi e -kinerja. 
e. Kriteria dan indikator pemberian TPP berdasarkan Prestasi Kerja mengacu 
pada Peraturan Bupati Bangka Barat tentang Pedoman Penerapan 
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berbasis Kinerja di lingkungan 
Kabupaten Bangka Barat . 
f. Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) 
dari besaran Alokasi TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja yang 
telah ditetapkan ; 
g. Pengelompokan Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja dan P restasi Kerja 
ditetapka n dengan ketentuan sebagai berikut : 
1) Organisasi Perangkat Daerah yang menda patkan TPP Beban Kerja dan 
Prestasi K erja sebesar 100 % (seratus persen) dari Basic TPP adalah : 
- Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat 
2) Organisasi Perangkat Daerah yang menda patkan TPP Beban K erja dan 
Prestasi Kerja sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Basic TPP 
adalah 
- Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat 
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka 
Barat 
- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Bangka Barat 
3) Organisasi Perangkat Daerah yang menda patkan TPP Beban K erja dan 
Prestasi Kerja sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) dari Basic TPP 
adalah Organisasi Perangkat Daerah selain yang telah ditetapkan pada 
angka 1 dan 2 diatas. 
4) Fungsional Pendidikan mendapatkan TPP Beban K erja dan P restasi 
Kerja sebagaimana Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini. 
h. Perhitungan TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja (TPPBKPK) 
adalah sebagai berikut : 
TPPBKPK = (Persentase Alokasi TPP OPD x Basic TPP ) 
TPPBKPK = TPP berdasarkan Beban Kerja danPrestasi Kerja 
A TPPBKPK = Alokasi TPP Berdasarkan Bedan Kerja dan Prestasi Kerja 
i. Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pa da huruf h, tidak berlaku bagi : 
1) Jabatan Fungsional Tertentu Pejabat Pengadaan ULP / POKJA ULP . 
2) Jabatan Fungsional Tertentu Pendidikan Pengawas dan Guru 
Sertifikasi . 
3) Jabatan Fungsional Tertentu Penilik, Pengawas dan Guru Non 
Sertifikasi . 
j. Besaran Alokasi TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja 
merupakan angka pembulatan serta hasil penyesuaian terhadap 
perhitungan dari basic TPP sebag aimana termuat dalam L ampiran II 
Peraturan Bupati ini 
(13) Tambahan TPP berdasarkan Tempat Bertugas diberikan dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a. TPP berdasarkan tempat bertugas diberik an kepada pegawai ASN yang 
dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulit an 
tinggi dan daerah terpencil. 
b. Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP 
tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandin gan Ind eks Kesulitan 
Geografis kantor b erada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di 
wilayah Bangka Barat . 
c. Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan 
Geografis Desa terendah di Kabupaten Bangka Barat. 
d. Alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas adalah 10% (sepuluh persen) 
dari basic TPP ASN apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu 
koma lima puluh). 
e. Perhitungan Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas (A TPPTB ) adalah 
sebagai berikut : 
 A TPPTB Kab/Kota =(10% xA TPPBKPK x ITPPTB Kab/Kota) 
 A TPPTB Kab/Kota =Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas 
 I TPPTB Kab/Kota =Indeks TPP tempat bertugas 
 
(14) Tambahan TPP Berdasarkan Kondisi Kerja diberikan dengan ketentuan sebagai 
berikut : 
a. Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepad a Pegawai ASN yang 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti 
resiko kese lamatan , keamanan jiwa, dan lainnya. 
b. Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud 
pada huruf a , adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada 
kriteria sebagai berikut: 
1) Pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; 
2) Pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum; 
c. Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja (A TPPKK ) terkait pekerjaan yang 
berisiko dengan keselamatan kerja sebagaimana tertuang dalam Lampiran 
III.1 dihitung dengan r umusan sebagai berikut : 
A TPPKK Kab/Kota = (10% xA TPPBKPK ) 
A TPPKK Kab/Kota = Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja 
d. ASN pada Organisasi Perangkat Daerah yang mendapatkan tambahan TPP 
berdasarkan kondisi kerja sebagaimana tertuang pada huruf c diatas 
adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah sebag aimana tertuang dalam Lampira n 
III.1 Peraturan Bupati ini. 
e. Pegawai ASN yang mengemban tugas tambahan sebagai Pengelola 
Keuangan Daerah, Pengelola Barang Milik Daerah dan Pengadaan Barang 
dan Jasa serta jabatan tambahan lainnya , di berikan TPP berdasarkan 
kondisi kerja sebag aimana te rtuang dalam Lampira n III.2 Peraturan Bupati 
ini. 
f. Ajudan Bupati/Wakil Bupati mendapatkan TPP Berdasarkan Kondisi Kerja 
dengan besaran tertuang dalam Lampiran III.2 P eraturan Bupati ini. 
(15) Tambahan TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a. Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai 
ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut: 
1) keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan 
2) kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa 
memenuhi pekerjaan dimaksud. 
b. TPP b erdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang 
melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah 
dan Inspektur Kab upaten ; 
c. TPP berdasarkan kelan gkaan profesi sebagimana dimaksud pada ayat ( 15) 
huruf a dan b diatas diberikan kepada : 
1) Sekretaris Daerah sebesar 75% dari Alokasi TPPBKPK . 
2) Inspektur Kabupaten sebesar 25% dari Alokasi TPPBKPK. 
3) Jabatan Fungsional Tertentu pada Inspektorat Daerah sebesar 15% 
dari TPPBKPK . 
4) Dokter Spesialis sebesar 100% dari Alokasi TPPBKPK . 
5) Dokter Gigi sebesar 50% dari Alokasi TPPBKPK . 
6) Dokter Hewan sebesar 50% dari Alokasi TPPBKPK . 
7) Dokter Umum sebesar 50% dari Alokasi TPPBKPK . 
8) Fungsional Tertentu Pengadaan Barang dan Jasa atau POKJA ULP 
pada unit kerja Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) . 
d. Besaran Alokasi TPP Berdasarkan K elangkaan P rofesi sebag aimana 
termuat dalam L ampiran I V Peraturan Bupati ini. 
(16) Tambahan TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya diberikan dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
a. Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada 
pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang -undangan; 
b. Pemberian TPP berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sesuai 
kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah. 
c. Fungsional Tertentu Dokter diberikan tambahan TPP berdasarkan objektif 
lainnya sebagaimana te rtuang dalam Lampira n V Peraturan Bupati ini. 
d. Pegawai ASN pada OPD yang mengelola pendapatan dapat diberikan 
tambahan TPP berdasarka n Pertimbangan Objektif lainnya yang 
besaran nya akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati. 
e. Mekanisme pemberian tambahan TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif 
Lainnya khusus dokter spesialis akan diatur lebih lanjut melalui 
Keputusan Bupati. 
(17) Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt. dan Pj. yang menjabat dalam jangka waktu 
paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP dengan ketentuan sebagai 
berikut : 
a. Pejabat atau pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. dan Pj. diberikan TPP beban 
kerja dan prestasi kerja sesuai jabatan yang diemban sebagaimana te rtuang 
dalam Lampira n II Peraturan Bupati ini.; 
b. Pejabat atau pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. dan Pj. diberikan TPP 
tambahan lain nya sebagaimana tertuang dalam L ampiran III.1, III.2 
dan/atau IV Peraturan Bupati ini; 
c. Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dibayarkan 
terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Pj. 
(18) TPP dapat diberikan kepada ASN yang ditugaskan ataupun 
dititipkan/dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Bangka 
Barat selama tempat dimana ASN tersebut tercatat sebagai pegawai tidak 
memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara. 
(19) Untuk OPD Sekretariat Daer ah, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, 
Dinas Kesehatan, Dinas Pe kerjaan Umum dan Penataan Ruang sertaDinas 
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dapat menunjuk KPA 
lebih dari 1 (satu) orang . 
(20) Untuk OPD Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan Kep emudaan dan Olahraga 
dan Dinas Kesehatan dapat mengusulkan Pembantu Bendahara Pengeluaran 
lebih dari 1 (satu) orang. 
(21) Untuk OPD Dinas Kesehatan dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi 
Daerah dapat mengusulkan Pembantu Bendahara Penerimaan lebih dari 1 
(satu) orang. 
(22) Untuk OPD Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, 
Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas 
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dapat mengusulkan 
Pembantu Pengurus Baran g Milik Daerah lebih dari 1 (satu) orang. 
 
Bagian Ketiga 
TPP bagi Pegawai yang Dimutasi