Menurut Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 17?
Pasal Pasal 17 dalam Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub lik, pada , menyatakan:

(1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1) huruf a disetujui 
oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan 
Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, 
Kepala Satu an Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja 
segera menugask an TPKN untuk melalrukan 
penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada 
Pihak Yang Merugikan . 
(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) berada dalam pengampuan , 
melarikan diri , atau meninggal dunia, penggantian Bagian Ketiga 
Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat 
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak hasil pemeriksaan yang sebelumnya tidak disetujui 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
(5) TPKN men yampaikan laporan hasil pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta bukti 
pendukung dari pemeriksaan ulang kepada Kepala 
Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja , untuk 
mendapatk an pend apat atas laporan hasil pemeriksaan 
sebagaim ana dimaksud pada ayat (1). 
(6) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan ulang TPKN 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) disetujui, Kepala 
Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 men yampaikan 
laporan kepada Menteri selaku PPKN paling lama 7 
(tujuh) hari kerja sejak laporan dimaksud disetujui . 
(7) Ketentu an mengenai format Hasil Pemeriksaan 
Kerugi an Negara oleh TPKN sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini. - 13 - 
Kerugian Negara beralih kepada Pengampu, Yang 
Memp eroleh Hak , atau Ahli Waris. 
(3) Dalam penuntu tan pengg antian Kerugian Negar a, TPKN 
mengup ayakan surat pernyata an kesanggu pan 
dan/atau p engakuan Pihak Yang Merugikan, 
Pengampu , Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris 
bahwa kerugian tersebut menjad i tanggu ng jawabnya 
dan bersedia menggant i Kerugian Negara dimaksud 
dalam bentuk SKTJM. 
(4) SKTJM sebagaimana dimaksud p ada ayat (3) paling 
sedikit memuat: 
a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengam pu, Yang 
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris; 
b. juml ah Kerugian Negara yang harus d ibayar; 
c. cara dan jangka wakt u pembayaran Kerugian 
Negara; 
d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan 
e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan, 
Pengampu , Yang Memperole h Hak, atau Ahli Waris 
bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik 
kembali, 
(5) Pernyataa n penyerahan b arang jaminan sebagai mana 
dimaksud pada ayat (4) huru f d, disertai dengan: 
a. daftar barang yang menjadi jaminan; 
b. bukti ke pemilik an yang sah atas barang yang 
dijamin kan; dan 
c. surat kuasa menj ual atau melelang, 
(6) Ketentuan mengenai format Surat Pernyataan 
Kesa nggupa n dan/atau Pengakuan Pihak Yang 
Merugikan, Pengam pu, Yang Mem peroleh Hak, atau 
Ahli Waris, format SKTJM untu k Penanggung Jawab 
Kerugian Negara yang Merupaka n Pihak yang 
Merugikan, dan format SKTJM untuk Pengampu, Yang 
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dari Penanggun g 
Jawab Kerugian Negara sebagai mana dima ksud pada 
, serta surat kuasa menjual atau melelang 
sebag aiman a dimaksud pada ayat (5) huruf c - 14 -