Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 26 Tahun 2022.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 26 Tahun 2022 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Su koharjo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP 
adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo. 
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya 
disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi 
dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan 
permohonan sampai dengan tahap penyelesaian 
produk pelayanan terpadu satu pintu. 
6. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah 
kegiatan perizinan berusaha yang proses 
pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap 
permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang 
dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. 
 
 
4 
 
 
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan 
kepada Pelaku Usaha untuk mem ulai dan 
menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya. 
8. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Seca ra 
Elektronik (Online Single Subm ission) yang selanjutnya 
disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik 
terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh 
Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko. 
9. Prosedur adalah langkah -langkah maupun tahapan 
mekanisme yang harus diikuti oleh seluruh unit 
organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai 
dengan kebijakan yang telah ditetapkan . 
10. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya 
disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis 
yang diba kukan mengenai berbagai proses 
penyelenggaraan administrasi pemerintahan, 
bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan 
oleh siapa dilakukan, melalui tahapan tertentu untuk 
menyelesaikan tugas pelayanan umum di Dinas PM 
dan PTSP . 
11. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha 
yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum 
melaksanakan kegiatan usahanya. 
12. Perizinan adalah pemberian izin kepada orang pribadi 
atau badan usaha yang dimaksudkan untuk 
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta 
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan. 
13. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan 
pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai 
kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan. 
14. Pengaduan adalah pengaduan masyarakat yang 
merupakan bentuk penerapan dari pengawasan 
masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat, baik 
secara lisan maupun tertulis kepada Aparatur 
Pemerintahan, berupa sumbangan pikiran, saran, 
gagasan atau keluhan.