Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 101 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008 tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, pada BAB VI - PELAKSANAAN APBD, Pasal 101 menjelaskan:

(1) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak 
dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran. 
(2) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan 
dalam bentuk apa pun yang da pat dinilai dengan uang, baik 
secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaat an barang daerah atas kegiatan 
lainnya merupakan pe ndapatan daerah. 
(3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah. 
 
74