Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 7 Tahun 2012?
Materi muatan PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Un tuk, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adala h Kabupaten Magelang . 
2. Bupati adalah Bupati Magelang . 
3. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas 
Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan Perta nian dan Kehutanan Kabupaten 
Magelang . 
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan 
unsur hara bagi keperluan tanaman seca ra langsung atau tidak langsung. 
5. Pupuk an -organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika da n 
atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk. 
6. Pupuk organik adalah pupuk yang seb agian besar atau seluruhnya ter diri dari 
bahan organik yang berasal dari tanaman dan /atau hewan yang telah melalui 
proses rekayasa, dapat berbentuk p adat atau cair yang digunakan untuk 
mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. 
7. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan 
status hara tanah dan kebutuhan tanaman unt uk mencapai produktivitas yang 
optimal dan berkelanjutan. 
8. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya 
ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di penyalur 
resmi Lini IV. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah 
muda), SP -36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul. 
9. Harga Eceran T ertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk 
bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang 
dibeli oleh petani/kelompok tani yang di tetapkan oleh Menteri Pertanian . 
10. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disingkat HPP adalah struktur biaya 
pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) 
dengan komponen biaya sebagaimana di tetapkan oleh Menteri Pertanian . 
11. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET d ikalikan volume 
penjualan pupuk . 
12. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman 
pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan 
dan/ atau udang. 
13. Petani adalah perorangan Warga Negara I ndones ia yang mengusahakan 
budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasa n tertentu. 
14. Pekebun adalah perorangan Warga Negara I ndonesia yang mengu sahakan 
budidaya tanaman perk ebunan dengan luasan tertentu . 
15. Peternak adalah perorangan Warga Negara I ndonesia yang mengu sahakan 
budida ya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu . 
16. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang 
mengu sahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/ atau 
udang yang tidak memiliki ij in usaha . 
17. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini adalah PT Pupuk Sriwi djaja 
Palembang, PT Petrokimia Gresik , PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk 
Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk Anorganik yaitu 
Pupuk Urea, SP -36,ZA,NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri. 
18. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri 
Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Un tuk 
Sektor Pertanian yang berlaku . 
19. Penyalur di Lini IV adalah Pen gecer Resmi sesuai ketentua n Peraturan Menteri 
Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Un tuk 
Sektor Pertanian yang masih berlaku . 
20. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan 
dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan 
produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya d alam mengusahakan 
lahan usaha tani secara bers ama pada satu hamparan atau kawasan yang 
dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 
21. Rencan a Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanj utnya disingkat RDKK adalah 
perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani 
berdasarka n luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, 
peternak dan pembudidaya ikan dan/ atau udang anggota kelompok tani dengan 
rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi . 
22. Komisi Pengawas an Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah 
wadah koordinasi i nstansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang 
dibentuk oleh Bupati untuk ti ngkat Kabupaten dan oleh Camat untuk tingkat 
Kecamatan .