Apa yang diatur dalam Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, BUPATI MUNA BARAT , DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA JAMINAN KESEHATAN DAERAH TENT ANG PERA TURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT Nomor 40 Tahun 1945 pada Pasal 17?
Berdasarkan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, BUPATI MUNA BARAT , DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA JAMINAN KESEHATAN DAERAH TENT ANG PERA TURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT Nomor 40 Tahun 1945 tentang Jam inan Kesehatan Daerah; 1. Pasa l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negar a, Pasal 17 menyebutkan bahwa:

(1) Peserta memperoleh pelayanan kesehatan pada PPK tingkat pertama 
tempat Peserta terdaftar. 
(2) Dalam keadaan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
tidak berlaku bagi Peserta dalam keadaan kegawat daruratan 
medis. 
(3) Dalam hal Peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat Bagian Kedua 
Prosedur Pelayanan Kesehatan Pasal 16 
Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi: 
a. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur 
sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; 
b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di PPK yang tidak 
bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, kecuali untuk kasus gawat 
darurat; 
c. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan 
kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan 
kerja atau hubungan kerja; 
d. Kecelakaan lalu lintas, kecuali kecelakaan lalu lintas tunggal 
dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang; 
e. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat 
dan/ atau alkohol; 
f. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau 
akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; 
g. Kosmetik, makanan bayi, dan susu, perbekalan kesehatan rumah 
tangga; dan 
h. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat 
jaminan kesehatan yang diberikan. Pasal 15 
(1) Dalam hal diperlukan, selain pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Peserta juga berhak 
mendapatkan pelayanan berupa alat bantu kesehatan. 
(2) Jenis dan plafon harga alat bantu kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala OPD yang membidangi urusan 
kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan 
daerah. ayat (2) huruf b angka 2 berupa layanan rawat inap ruang perawatan 
kelas III (tiga). 
(4) Dalam hal pelayanan kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada 
huruf c telah ditanggung dalam programpemerintah, maka 
tidak termasuk dalam pelayanan kesehatan yang dijamin.