Apa yang diatur dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021 pada Pasal  1?
Berdasarkan PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021 tentang BANGUNAN GEDUNG, BAB  I - KETENTUAN UMUM, Pasal  1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah.
-3-
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pekeijaan umum dan perumahan rakyat.
4. Bupati adalah Bupati Boyolali.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat 
Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu 
pintu.
8. Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang Bangunan Gedung.
9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekeijaan konstruksi yang 
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada 
di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai 
tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat 
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, 
maupun kegiatan khusus.
10. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah 
Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan 
cagar budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang 
cagar budaya.
11. Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat BGH adalah 
Bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis Bangunan Gedung dan 
memiliki kineija terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, 
dan sumber daya lainnya melalui p>enerapan prinsip BGH sesuai dengan 
fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.
12. Bangunan Gedung Hunian Hijau Masyarakat yang selanjutnya disebut 
H2M adalah kelompok Bangunan Gedung dengan klasifikasi sederhana 
berupa rumah tinggal tunggal dalam satu kesatuan lingkungan 
administratif atau tematik yang memenuhi ketentuan rencana keija 
bangunan H2M.
13. Daerah....
■ftm
-4-
13. Daerah Sempadan Jalan adalah kawasan sepanjang jalan yang dibatasi 
oleh as jalan dan garis sempadan jalan.
14. Daerah Sempadan Pagar adalah kawasan sepanjang 
sungai/saluran/jalan/rel kereta api yang dibatasi oleh garis sempadan 
pagar dengan garis sempadan sungai/saluran/jalan/rel kereta api.
15. Daerah Sempadan Bangunan adalah kawasan sepanjang 
sungai/saluran/jalan/rel kereta api yang dibatasi oleh garis sempadan 
pagar dan sempadan bangunan.
16. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah 
informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang 
diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
17. Ketinggian Bangunan Gedung adalah angka maksimal jumlah lantai 
Bangunan Gedung yang diperkenankan.
18. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka 
persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar 
Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah 
perencanaan sesuai KRK.
19. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka 
persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar 
Bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan 
terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
20. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka 
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung 
terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
21. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka 
persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen 
terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
22. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan 
lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, 
serta Masyarakat hukum adat dan Masyarakat ahli, yang berkepentingan 
dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
23. Pagar adalah barang yang digunakan untuk membatasi suatu daerah 
dengan daerah lain.
24. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat 
SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan 
Gedung.
25. Pelaksana....
- 5-
25. Pelaksana SBKBG adalah unit organisasi yang melaksanakan penerbitan 
dan pembaruan SBKBG di tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota.
26. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan 
Bangunan Gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan 
bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan 
menurut periode yang dikehendaki.
27. Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan Bangunan 
Gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan 
pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
28. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh 
atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau 
prasarana dan sarananya.
29. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung 
beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
30. Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh 
atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau 
prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna 
menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
31. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, 
bad an hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum 
sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
32. Pengelola adalah unit organisasi, atau badan usaha yang bertanggung 
jawab atas kegiatan operasional Bangunan Gedung, pelaksanaan 
pengoperasian dan perawatan sesuai dengan prosedur yang sudah 
ditetapkan secara efisien dan efektif.
33. Pengguna Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pengguna adalah 
Pemilik dan/atau bukan Pemilik berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik, 
yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian 
Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
34. Pengunjung adalah semua orang selain pengguna yang beraktivitas pada 
Bangunan Gedung.
35. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang 
perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah 
pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk 
melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
36. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pemberi layanan jasa konstruksi.
37. Pengkaji....
-6-
37. Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 
berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang mempunyai 
sertifikat kompetensi keija kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha 
untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi Bangunan 
Gedung.
38. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang 
meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta 
kegiatan pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran.
39. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian 
Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan 
sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.
40. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah 
perizinan yang diberikan kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk 
membangun barn, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau 
merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan 
Gedung.
41. Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut 
Persetujuan Pembongkaran adalah persetujuan yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah kepada Pemilik untuk membongkar Bangunan Gedung 
sesuai dengan Standar Teknis.
42. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF 
adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat 
dimanfaatkan .
43. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data suatu Bangunan Gedung 
oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah yang dilakukan secara 
bersama dengan proses PBG, proses SLF, dan Pembongkaran Bangunan 
Gedung, serta mendata dan mendaftarkan Bangunan Gedung yang telah 
ada.
44. Profesi Ahli adalah seseorang yang telah memenuhi standar kompetensi 
dan ditetapkan oleh lembaga yang diakreditasi oleh pemerintah pusat.
45. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di 
dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan 
terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
46. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW 
adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah 
yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Daerah yang 
merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
47. Rencana....
-7-
47. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah 
rencana secara terperinci tentang RTRW yang dilengkapi dengan peraturan 
zonasi.
48. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL 
adalah panduan rancang ban gun suatu kawasan untuk mengendalikan 
pemanfaatan ruang yang memuat materi pokok ketentuan program 
bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, 
rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman 
pengendalian pelaksanaan.
49. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya 
disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identiiikasi kondisi 
terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi 
Pembongkaran, mitigasi risiko Pembongkaran, gambar rencana teknis 
Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan Pembongkaran.
50. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri 
atas Profesi Ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan 
pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
51. Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang 
dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas instansi terkait 
penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis 
dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan 
RTB berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling 
banyak 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 
(dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m2 (sembilan puluh meter 
persegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan.
52. Sekretariat TPA, TPT, dan Penilik yang selanjutnya disebut Sekretariat 
adalah tim atau perseorangan yang ditetapkan oleh kepala Dinas Teknis 
untuk mengelola pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik.
53. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat 
SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekeijaan 
konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi.
54. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya 
disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan 
untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan 
Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait 
Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
55. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk 
mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB, dan/atau SBKBG.
56. Standar....
-8-
56. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah 
serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses 
penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana, dan kapan hams 
dilakukan, di mana, dan oleh siapa dilakukan.
57. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar 
Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, 
dan/atau tata cara yang hams dipenuhi dalam proses penyelenggaraan 
Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan 
Gedung.
58. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan bempa jaringan 
pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, 
dengan dibatasi kanan dan kiri oleh Garis Sempadan.
59. Pemyataan Pemenuhan Standar Teknis adalah standar yang hams 
dipenuhi untuk memperoleh PBG.
60. Desain Prototipe /Purwampa adalah desain contoh awal yang mengikuti 
ketentuan standar teknis, pemenuhan ketahanan gempa, pertimbangan 
kondisi geologi dan geografis, ketersedian bahan bangunan, pemenuhan 
kriteria desain, dan kemudahan pelaksanaan konstmksi yang disediakan 
oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah atau Masyarakat serta 
dicantumkan dalam SIMBG.