Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah Nomor 30 Tahun 2021?
Norma hukum dalam Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah Nomor 30 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, BAB I - KETENTUANUMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya
disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
- 4 -
7. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari
pemerintah kepada seseorang atau pelaku usahajkegiatan tertentu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya
sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan
pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah
pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap
permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu
pintu.
10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single
Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang
diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan
lembaga, gubemur, atau Bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik
yang terintegrasi.