Menurut 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022, apa isi dari Pasal 28?
Pasal Pasal 28 dalam 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022 tentang perkara yang, pada BAB VIII - HAK DAN KEWA JIBAN, menyatakan:

(1)Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya baik litigasi
nonlitigasi maupun konsultasi kepada Ketua Bidang melalui setiap triwulan
atau berkala sebagai dasar pertanggungjawaban administrasi.
(2)Laporan litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a.Laporan Perkara Pidana dengan data dukung:
1.Surat kuasa yang telah didaftarkan dipengadilan atau surat
penunjukan kuasa hukum dari pengadilan, kepolisian atau kejaksaan;
2.Copy surat panggilan dari penyidik;
3.Copy eksepsi, duplik dan pledoi;
4.Bukti surat keterangan tidak mampu;
5.Memori banding/ kontra memori banding, memori kasasi/kontra
memori kasasi atau peninjauan kembali; dan
6.Copy putusan pengadilan.
b.Laporan perkara perdata, dengan data dukung:
1.Surat kuasa yang telah didaftarkan dipengadilan;
2.Copy gugatan, replik dan kesimpulan, jika kedudukan penerima
bantuan hukum sebagai penggugat;
3.Copy jawaban gugatan, duplik dan kesimpulan, jika kedudukan
penerima bantuan hukum sebagai tergugat;
4.Nomor register perkara dari pengadilan;
5.Copy relas panggilan dari pengadilan;
6.Bukti surat keterangan tidak mampu;
7.Memori banding/ kontra memori banding, memori kasasi/kontra
memori kasasi atau peninjauan kembali; dan
8.Copy putusan pengadilan.
c.Laporan perkara Tata Usaha Negara, dengan data dukung:
1.Surat kuasa yang telah didaftarkan dipengadilan;
2.Copy gugatan, replik dan kesimpulan;
3.Nomor register perkara dari pengadilan;
4.Copy relas panggilan dari pengadilan;
5.Bukti surat keterangan tidak mampu;
6.Memori banding, memori kasasi; dan
7.Copy putusan pengadilan.
(3)Laporan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputi:
a.identitas diripemohon bantuan hukum; dan
b.notulensi penanganan permasalahan hukum.
(4)Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan pengelolaan anggaran
pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Ketua melalui Bidang.
(5)Bentuk laporan pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.