Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor5587),sebagaimanatelahdiubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor9Tahun2015tentangPerubahan KeduaatasUndang-Undang Nomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2015Nomor58,Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor5679), Nomor £TAHUN2022 Tahun 1956.
Redaksi dari Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor5587),sebagaimanatelahdiubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor9Tahun2015tentangPerubahan KeduaatasUndang-Undang Nomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2015Nomor58,Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor5679), Nomor £TAHUN2022 Tahun 1956 tentang ROADMAPREFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BENGKALIS, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur NegaradanReformasi BirokrasiNomor25Tahun2020tentang RoadMAPReformasi
Birokrasi 2020-2024mengamanatkan seluruh
kementerian/lembaga danpemerintah daerahuntuk
menyusun RoadMapReformasi Birokrasi diinternal
instansi:
bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
padahurufa,perlumenetapkan Peraturan BupatitentangRoadMapReformasi Birokrasi Kabupaten Bengkalis:
Pasal18ayat(6)Undang-Undang DasarNegaraRepublikIndonesia Tahun1945:
Undang-Undang Nomor 12Tahun 1956tentang.Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan DaerahPropinsiSumatera Tengah(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun1956Nomor25):
Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor5587),sebagaimanatelahdiubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor9Tahun2015tentangPerubahan KeduaatasUndang-Undang Nomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2015Nomor58,Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor5679),
Peraturan Pemerintah Nomor96Tahun2012tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor25Tahun2009tentang Pelayanan Publik(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2012Nomor215,Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor5357):a.
b.
2.
3.
4.
2
Menetapkan :10.Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun2016tentang
Perangkat Daerah(Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Tahun2016Nomor114,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5887),sebagaimana telah
diubahdenganPeraturan Pemerintah Nomor72Tahun
2019tentangPerubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor
18Tahun2016tentang Perangkat Daerah (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun2019Nomor 187,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
6402):5.
Peraturan Presiden Nomor81Tahun2010tentangGrand
DesignReformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun2010Nomor141),
Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negaradan
Reformasi Birokrasi Nomor37Tahun2013tentangPedoman Penyusunan RoadMapReformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah (BeritaNegaraRepublik Indonesia
Tahun2013Nomor1538):7.
Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negaradan
Reformasi Birokrasi Nomor25Tahun2020tentangRoad
MapReformasi Birokrasi Tahun2020-2024 (BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun2020Nomor441):8.
Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negaradan
Reformasi Birokrasi Nomor26Tahun2020tentangPedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun2020Nomor442),
Peraturan MenteriDalamNegeriNomor135Tahun2018
tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah:
MEMUTUSKAN:
ROAD MAPREFORMASI BIROKRASI KABUPATENBENGKALIS.
BABI
KETENTUAN UMUM