Apa bunyi lengkap Pasal  21 dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 25 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 25 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, pada BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  21 dinyatakan:

(1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi. 
(2) Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang 
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga lingkup 
pemberdayaan keluarga sejahtera . 
(3) Dalam melaksanak an tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 2), Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan lingkup pemberdayaan 
keluarga sejahtera; 
b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup pemberdayaan 
keluarga sejahtera; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup 
pemberdayaan keluarga sejahtera; 
d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pemberdayaan 
keluarga sejahtera ; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Ke pala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera 
adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan 
kinerja lingkup Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan um um Dinas agar 
tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 
c. menyusun bahan kebijakan lingkup Pemberdayaan 
keluarga sejahtera ; 
d. melaksanakan orientasi dan pelatihan teknis pengelola 
ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam 
pemberdayaan ekonomi ke luarga /Usaha Peningkatan 
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS ); 
e. melaksanakan … 
37 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 e. melaksanakan pendayagunaan mitra kerja dan organisasi 
kemasyarakatan dalam penggerakan operasional 
pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan 
keluarga ; 
f. melaksanakan promosi d an sosialisasi program 
ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra Kerja; 
g. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai 
dengan kewenangannya; 
h. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, 
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi 
terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban 
kepada atasan; dan 
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Paragraf 2 
Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia