Apa substansi hukum dari Pasal 6 PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 5 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 5 Tahun 2021 tentang PERJALANAN DINAS JABATAN, khususnya BAB IV - PELAKSANA PERJALANAN DINAS SELAIN PEJABAT NEGARA, ASN, Pasal 6, adalah:

(1) Perjalanan dinas dapat dilaksanakan oleh personil diluar Pejabat 
Negara, ASN dan PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD. 
 
(2) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 
hal: 
a. mendampingi Pejabat Negara oleh istri Pejabat Negara dalam 
rangka melak sanakan tugas kedinasan; dan/atau 
b. mempunyai keterkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi 
SKPD, seperti membawa kelompok tani/nelayan, murid 
teladan, kader kesehatan, organisasi non 
kedinasan/masyarakat, kelompok seniman, tokoh masyarakat, 
konsultan, nara sumber dan lain sebagainya. 
 
(3) Pelaksana perjalanan dinas oleh Istri Pejabat Negara 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, harus 
memperoleh persetujuan/perintah dan diberikan SPT dan SPPD 
dari Pejabat Negara. 
 
(4) Jumlah personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
maksimal sebanyak 3 (tiga) orang kecuali ditentukan lain, dengan 
jumlah hari perjalanan dinas, maksimal sesuai dengan jumlah 
hari perjalanan dinas yang diberikan kepada SKPD yang 
bertanggungja wab. 
 
 
(5) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi personal sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) huruf b, harus memperoleh 
rekomendasi dari pejabat yang berwenang dan disetujui serta 
diberikan SPT dan SPPD dari pejabat yang berwenang.