Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021 Pasal 10?
Dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021 tentang PEDOMAN KERJ ASAMA PUBLIKASI, BAB IV - KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERS (MEDIA) DAN, Pasal 10 mengatur sebagai berikut:

Standar Pers Profesional sebagaimana dimaksud Pasal 8
huruf bmeliputi :
a.wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan
berita akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk,
sebagai berikut :
1.independen, yaitu memberikan peristiwa atau fakta
sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan,
paksaan dan intervensi dari pihak lain termasuk
pemilik perusahaan pers;
2.akurat, yaitu dipercaya benar sesuai keadaan
objektif ketika peristiwa terjadi;
3.berimbang, yaitu semua pihak mendapat
kesempatan yang sama; dan
4.tidak beriktikad buruk, yaitu tidak ada niat secara
sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan
kerugian pihak lain.
b.wartawan menempuh cara-cara yang profesional dalam
melaksanakan tugas jumalistik, yaitu:
1.menunjukkan identitas dirikepada narasumber;
2.menghormati hak privasi;
3.tidak menyuap dan menerima suap;
4.menghasilkan berita yang faktual dan jelas
sumbemya;
5.rekayasa pengambilan dan pemuatan atau
penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan
keterangan tentang sumber dan tampilan secara
berimbang;
6.menghormati pengalaman traumatik narasumber
dalam penyajian gambar, fotodan suara;
7.tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan
hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.
8.wartawan selalu menguji informasi, memberikan
secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan
opini yang menghakimi, serta menerapkan asas
praduga takbersalah sebagai berikut :
a.menguji informasi, check and recheck tentang
kebenaran sebuah informasi;
b.berimbang, yaitu memberikan ruang atau waktu
pemberitaan kepada masing-masing pihak secara
profesional;
c.opini yang menghakimi, yaitu pendapat peribadi
wartawan. hal ini berbeda dengan opini
interpretatif, yaitu pendapat berupa interpretasi
wartawan atas fakta;
d.asas praduga tak bersalah, yaitu prinsip tak
menghakimi seseorang.
c.wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong,
fitnah, sadis dan cabul, sebagai berikut :
1.bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui
sebelumnya oleh wartawan sebagai halyang tidak
sesuai dengan fakta yang teijadi;
2.fitnah berarti tuduhan yang tanpa dasar yang
dilakukan secara sengaja dengan niat buruk;
3.sadis ,yaitu kejam dan tidak mengenal belas
kasihan;
4.cabul berarti pengambaran tingkah laku secara
erotis dengan foto, gambar, suara, grafts atau tulisan
yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu
birahi; dan
5.dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip
wartawan mencantumkan waktu pengambilan
gambar dansuara.
d.wartawan tidak menyalahgunakan profesi dan tidak
menerima suap, sebagai berikut :
1.menyalahkan profesi adalah segala tindakan yang
mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang
diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut
menjadi pengetahuan umum; dan
2.suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang,
benda atau fasilitas dari pihak lain yang
mempengaruhi independen.
e.wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi
narasumber yang tidak bersedia diketahuai identitas
maupun keberadaaannya, menghargai ketentuan
embargo, informasi latar belakang dan “off the record”
sesuai dengan kesepakatan, sebagai berikut :
1.hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan
identitas dan keberadaan narasumber demi
keamanan narasumber dan keluarganya;
2.embargo adalah penundaan pembuatan atau
penyiaran berita sesuai permintaan narasumber;
3.informasi latar belakang adalah segala informasi
atau data dari narasumber yang disiarkan atau
diberitakan tanpa menyebutkan narasumbemya;
dan
4.offtherecord adalah segala informasi atau data dari
narasumber yang tidak boleh disiarkan atau
diberitakan.
f.wartawan tidak menulis atau menyiarkan berita
berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap
seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit,
agama, jenis kelamin dan bahasa serta merendahkan
martabat orang lemah, miskin, cacat jiwa atau cacat
jasmani, sebagai berikut:
1.prasangka adalah anggapan yang kurang baik
mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas;
dan
2.diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.
g.wartawan menghormati hak narasumber tentang
kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan
publik, sebagai berikut :
1.menghormati hak narasumber adalah sikap
menahan diridan berhati-hati; dan
2.kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan
seseorang dan keluarganya selain yang terkait
dengan kepentingan publik.
h.wartawan segera mencabut, meralat dan memperbaiki
berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan
permintaan maaf kepada pembaca, pendengar dan atau
pemirsa, sebagai berikut :
1.segera berarti tindakan dalam waktu secepat
mungkin ,baik karena maupun tidak ada teguran
dari pihak luar; dan
2.permin taan maaf disampaikan apabila kesalahan
terkait dengan substansi pokok.
i.wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak
koreksi secara profesional, sebagai berikut :
1.hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok
orang untuk memberikan tanggapan atau
sanggahan;
2.hak koreksi adalah hak setiap orang untuk
membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan
oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang
orang lain; dan
3.profesional berarti setara dengan bagian berita yang
perlu diperbaiki.
j.wartawan indonesia harus :
1.taat pada azas kepentingan publik;
2.tunduk pada kode etikjumalistik; dan
3.bekeija sesuai standar dan pedoman perilaku
wartawan;
4.menegakkan firewall/ pagar apiyang membedakan
antara berita dengan adventorial, galeri, iklan dan
tak mencampur-adukkan urusan redaksi dengan
kepentingan pribadi dan golongan.