Jelaskan isi kandungan Pasal  13 dari PERATURAN  BUPATI  BOYOLALI Nomor TAHUN Tahun 2022.
Sesuai dengan PERATURAN  BUPATI  BOYOLALI Nomor TAHUN Tahun 2022 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, ketentuan pada BAB  II - PEMBERIAN TPP PNS, Pasal  13 berbunyi:

(1) Untuk mendapatkan TPP PNS, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. pada awal tahun paling lambat tanggal 7 Januari setiap PNS wajib 
membuat peijanjian kineija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
(3), dan rencana aksi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
(6);
b. Sekretaris .....
- 17-
b. Sekretaris Daerah wajib membuat rekapitulasi capaian kineija Kepala 
Perangkat Daerah pada setiap bulan paling lambat tanggal 7;
c. Perangkat Daerah, UPT atau Kelurahan dan Koordinator Pendidikan 
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah 
Kecamatan pada setiap bulan paling lambat tanggal 7 wajib membuat:
1. rekapitulasi capaian kineija pegawai;
2. rekapitulasi capaian kineija Perangkat Daerah;
3. rekapitulasi pengajuan pencairan dan pembayaran TPP PNS; dan
4. surat pemyataan tanggung jawab mutlak.
d. untuk jabatan fungsional pada setiap tahun membuat rekapitulasi 
capaian kineija kelompok tahun sebelumnya paling lambat tanggal 7 
Januari; dan
e. penerimaan TPP PNS berdasarkan beban keija, prestasi keija, kondisi 
keija, tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif 
lainnya tidak boleh melampaui besaran TPP PNS tertinggi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran VIll yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap PNS wajib 
melampirkan:
a. fotokopi bukti pelaporan laporan harta kekayaan PNS/laporan harta 
kekayaan Penyelenggara Negara tahun berkenaan untuk pengajuan TPP 
PNS tahun berkenaan (dilampirkan pada pengajuan TPP PNS untuk 
bulan Januari);
b. surat keterangan tidak menguasai barang milik Daerah yang bukan 
haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
untuk PNS yang mutasi ke Perangkat Daerah yang lain (dilampirkan 
pada pengajuan TPP PNS untuk bulan pertama pada Perangkat Daerah 
yang baru);
c. surat pemyataan ketertiban dalam penyelesaian tuntutan 
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi bagi PNS yang mempunyai 
permasalahan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi 
(dilampirkan pada pengajuan TPP PNS setiap bulan); dan
d. laporan penerimaan gratifikasi bagi PNS yang menerima gratifikasi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (dilampirkan 
pada saat PNS menerima gratifikasi).
(3) Pencermatan/penelitian dan veriflkasi kehadiran, capaian kineija, dan 
peran tertentu dilaksanakan oleh atasan langsung paling lambat setiap 
tanggal 7 bulan berikutnya.
(4) Format.
-18-
(4) Format Rekapitulasi Capaian Kineija Kepala Perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rekapitulasi Capaian Kineija 
Pegawai dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c angka 1 dan angka 2 serta Rekapitulasi Capaian Kineija Kelompok 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran 
IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5) Format Rekapitulasi Pengajuan Pencairan dan Pembayaran TPP PNS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 tercantum dalam 
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini.
(6) Format surat pemyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c angka 4 tercantum dalam Lampiran XI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(7) Format surat keterangan tidak menguasai barang milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran 
XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(8) Format surat pemyataan ketertiban dalam penyelesaian tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) humf c tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.