Apa substansi hukum dari Pasal 21 Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945?
Materi muatan Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub lik, khususnya , Pasal 21, adalah:

; dan 
c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal 
SKP2K sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 37 
ayat ( 1) ditetapkan. 
(9) Ketentuan mengenai format surat penagihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini. - 38 - 
(3) Pembayaran secara kompens asi sebagaiman a 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara: 
a. penghasilan tetap yang dibayark an melalui 
Kant or Pelayanan Perbendahar aan Negara , 
dipotong sesuai dengan jumlah yang disepakati 
melalui bendah arawan bersan gkutan dengan 
surat kuasa pemotong an dan Kepala Satuan 
Kerja wajib memint a bukt i penyetoran ke 
rekening kas negara sebagai bahan laporan 
tindak lanjut penyelesaian ganti Kerugian Negar a; 
dan/ atau 
b. penghas ilan tetap lainn ya yang tidak dib ayarkan 
melalui Kantor Pelayanan Perbendahara an 
Negara, dipotong sebesar jumlah yang disepakati 
dalam kese pakatan secara tertuli s atas 
pemotongan penghasilan dimaksud dan 
disetorkan ke rekening kas negara dan Kepal a 
Satuan Kerja wajib melamp irkan bukti 
penyetor an sebagai bahan laporan tindak lanjut 
penyelesaian Keru gian Negara . 
(4) Pemba yaran seca ra langsung sebagaim ana dimaksud 
pada ayat (2) dilaksa nakan dengan: 
a. dilakukan oleh Pegawai Negeri Buk an Bendahara 
yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara 
dengan menyetor langsung melalui bank 
pemerintah/ giro Pos untuk rekening kas negara 
melalui akun setoran SSBP 4257 91 (empat dua 
lima tujuh Sembil an satu) pendapatan 
penyelesaian ganti kerugian negara terhadap 
Pegawa i Negeri Buk an Bendahara atau Pejabat 
Lain. 
b. dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara 
melakukan pembayaran seca ra langsu ng 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 
men yerahkan bukt i penyetoran dimaksud kepada 
Kepala Satuan Kerja bersan gkutan sebagai bahan 
peny elesaian Kerugian Negara selanjutnya . - 39 -