Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 49 Tahun 1945 Pasal 7?
Dalam PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 49 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA, BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:

(1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
terdiri dari sejumlah tenaga profesional yang terbagi dalam kelompok sesuai 
dengan bidang keahlian dan keterampilan nya. 
(2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris. 
(3) Jumlah dan jenis jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. 
(4) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan. 
(5) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan 
pengangkatan pertama, perpindahan, dan peny esuaian jabatan sesuai 
ketentuan peraturan perundang -undangan. 
(6) Penempatan pejabat fungsional dalam UPT ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati . 
(7) Penempatan pejabat fungsional ke dalam unit organisasi Satuan Polisi Pamong 
Praja dan Penanggulangan Kebakara n selain UPT ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Satuan. 
(8) Pelaksanaan tugas k elompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 
dikoordinasi oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh 
Kepala Satuan . 
(9) Pelaksanaan penilaian pre stasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan 
peraturan perundang -undangan.