Apa norma yang terkandung dalam Pasal 18 Indonesia Nomor 4421) ; PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 29 Tahun 1945?
Substansi Indonesia Nomor 4421) ; PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Dae rah-daerah Tingkat II di Sulawes i (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, khususnya , Pasal 18, memuat:

Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Dae rah-daerah Tingkat II di Sulawes i 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822) ; 
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 
4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355) ; 
5. Undang-Un dang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 
6. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pemba ngunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421) ; PERATURAN BUPATI KOLAKA 
NOMOR £// TAlfUN a.010 
TENTANG 
PENJABARAN 
PER UBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2020 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATIKOLAKA BUPATIKOLAKA 
PROVINSISULAWESITENGGARA 
7. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusa t 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia 
Nomor 4438); 
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5040) ; 
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundangundangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ; 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah ; 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575) ; 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) ; 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indon esia Tahun 2005 Nomo r 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578) ; 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo r 
146, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6322); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran 2 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4594) ; 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5161 ); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165) ; 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219) ; 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Hibah (Lembaran Negara Republik 
Indones ia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ; 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
ten tang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 , Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041 ; 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahu n 2017 
tentang Hak Keuangan dan Adminitrasti Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 712) 
24. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi 
Jaminan Kesehatan Nasional , pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 81); 
25. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 3 
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 MEMUTUSKAN : 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 ten tang Pedoman Pemberian Hi bah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 
tentang Perubahan Ketigaa Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah 
Daerah; 
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 
2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020; 
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 
201 7 ten tang Pengelompokan Kemampuan 
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban Dana Operasional; 
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 
2015 tentang pembentukan Produk Hukum 
Daerah , sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang 
pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
; 
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah ; 
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka 
Tahun 2014 - 2019 ; 
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 05 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka ; 
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor ... 
Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka 
Tahun Anggaran 2020 ; 4 
Menetapkan