Apa saja yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 88 Tahun 2021?
Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 88 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 2 menetapkan:

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
(2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati.
BABIII
SUSUNANORGANISASI
Pasal3
(1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, membawahkan:
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
l.Bagian Tata Pemerintahan;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
3. Bagian ...
- 5 -
3. Bagian Hukum; dan
4. Bagian Kerja Sarna,
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :
1. Bagian Perekonornian;
2. Bagian Administrasi Pernbangunan;
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
4. Bagian Sumber Daya Alarn;
d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
1. Bagian Umum;
2. Bagian Organisasi;
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan:
a) Sub Bagian Protokol;
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
e. Staf Ahli; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalarn Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
BABIV
TUGAS DANFUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretaris Daerah
Pasal4
(1) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (1) huruf a
mempunyai tugas membantu Bupati dalarn menyusun kebijakan dan
pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
serta pelayanan administratif.
(2) Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris
Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang
pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan
pembangunan, serta administrasi umum;
c. pengelolaan ...
- 6-
c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan serta prasarana dan sarana
Pemerintah Daerah;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Bagian Kedua
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat