Apa saja yang diatur dalam Pasal 20 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022?
Ketentuan dalam 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022 tentang perkara yang, BAB VIII - HAK DAN KEWA JIBAN, Pasal 20 menetapkan:

Penerima Bantuan Hukum mempunyai hak:
mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan
pemberian Bantuan Hukum;
mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma hingga masalah hukumnya
selesai dan/ atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama
Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
dan
mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum
dan/atau Kode Etik Advokat.