Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 39 PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 5 Tahun 2005.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 5 Tahun 2005 tentang IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI, pada BAB XI - PENYIDIKAN, Pasal 39 menjelaskan:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah 
Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana dibidang IUJK; 
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan 
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibida ng retribusi 
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap 
dan jelas; 
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang perseorangan atau Badan Hukum tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana 
dibidang IUJK; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang perseorangan 
atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang 
IUJK; 
d. memeriksa buku -buku, catatan -catatan dan dokumen -dokumen 
lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang IUJK; 
e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen -dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana dibidang IUJK; 
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana 
dimaksud pada huruf a; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
IUJK; 
i. memanggil ora ng untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana dibidang IUJK menurut hukum yang 
dapat dipertanggungjawabkan. 
(3) Penyidik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) di atas 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil 
penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang -undangan yang berlaku.