Bagaimana redaksi normatif Pasal 10 dalam DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA TENT ANG PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 29 Tahun 1959?
Norma hukum dalam DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA TENT ANG PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 29 Tahun 1959 tentang , Pasal 10 berbunyi:

(1) Setiap orang yang mengetahui adan ya dugaan pelanggaran 
Kode Etik oleh pegawai DPMPTSP dapat melaporkan kepada 
Kepala DPMPTSP atau pimpinan unit kerja pega wai 
bersangkutan ; 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
dalam bentuk tertulis dengan bukti yang diperlukan disertai 
dengan identitas yang jelas dari pelapor ; 
(3) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Kepala DPMPTSP atau atasan langsung melakukan 
pemeriksaan pendahuluan ; 
(4) Apibila berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diduga kuat bahwa 
perbuatan terlapor melanggar Kode Etik, Kepala DPMPTSP 
mebentuk Majelis Kode Etik ; 
(5) Kepala DPMPTSP dan/atau Kepala unit kerja dan/atau 
Majelis Kode Etik wajib menjaga keraha siaan identitas pelapor Pasal 9 
Pegawai DPMPTSP dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode 
Etik , jika: 
a. melakukan pelanggaran Kode Etik ; dan/ atau 
b. sebagai terlapor dugaan pelanggaran Kode Etik BABV 
MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK 
Bagian Kesatu 
Penanganan Laporan d. menetapkan jerus pelanggaran Kode Etik setelah 
mempertimbangkan kesaksian , alat bukti dan keterangan 
yang bersangkutan dalam sidang Majelis Kode Etik ; 
e. dapat meminta keterangan dari pihak lain untuk memper kuat 
alat bukti; dan 
f. membuat dan men yampaikan rekomendasi pemberian sanksi 
dan/ a tau tindakan administratif kepada pejabat berwenang . 11