Apa bunyi lengkap Pasal 12 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA Nomor an Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA Nomor an Tahun 1945 tentang Penomoran Rumah/ memperoleh informasi dan, pada BAB I - KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN BUPATI KOLAKA, Pasal 12 dinyatakan:

-12- 
ayat ( 1) berwenang : 
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adan ya 
tindak pidana ; 
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian 
dan melakukan pemeriksaan ; 
c. men yuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa identitas 
tersangka ; 
d. melakukan penyitaan benda dan/ atau surat sesuai ketentuan ; 
e. mengambil sidik jari dan memotret sesorang ; (ASN) sebagaimana dimaksud pada (1) Setiap orang, kelompok mas yarakat , dan atau badan yang diduga 
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 dapat dilakukan 
penyidikan . 
(2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh 
penyidik Pegawai Negeri Sipil (ASN) dan/ atau bersama dengan penyidik 
Kepolisian Republik Indonesia. 
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pasal 16 BAB VIII 
PENYIDIKAN (1) Pemerintah Daerah Wajib melakukan pembinaan terhadap setiap bentuk 
kegiatan Pen yesuaian Nama Jalan dan/atau Penomoran 
Rumah/Bangunan secara rutin dan berkesinambungan 
(2) Penga wasan Pemerintah Daerah dilakukan secara berkala oleh instansi 
dan/ atau dinas yang tugas pokok dan fungsin ya menangani Penyesuaian 
Jalan dan Penomoran Rumah/Bangunan sebagaimana dimaksud pada 
melalui pemantauan dan evaluasi serta membantu pendanaan bila 
diperlukan. 
(3) Ketetuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati . Pasal 15 BAB VII 
PEMBINAAN DAN PENG AW ASAN -13- 
(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, nama-nama jalan 
dan nomor Rumah/Bangunan di Kabupaten Kolaka yang telah 
ada tetap berlaku kecuali nama-nama jalan dan nomor 
rumah/bangunan yang mengalami perubahan oleh Peraturan 
Daer ah ini, maka nama Jal.an dan N omor Rum ah yang diganti 
dinyatakan tidak berlaku lagi. 
(2) Penyesuaian nama Jalan dan Penomoran Rumah/Bangunan 
menurut Peraturan Daerah ini sudah dilaksanakan selambat­ 
lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku . Pasal 18 BABX 
KETENTUANPERALIHAN Setiap orang, kelompok masyarakat atau badan yang terbukti melakukan 
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (2) dipidana dengan 
kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 
Rp. 5.000.000,00,- (Limajuta rupiah) Pasal 17 BAB IX 
KETENTUAN PIDANA f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 
atau saksi; 
g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan 
pemeriksaan perkara ; 
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk 
dari penyidik Kepolisan Republik Indonesia bahwa tidak cukup bukti 
atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana , dan 
selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia 
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum , tersangka 
atau keluarganya; dan 
1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. -14- 
NOREG . PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINS! 
SULAWESI TENGGARA: 7 / 13/2022 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022 NOMOR 7 POITU MURTOPO TID Diundangkan di Kolaka 
pada tanggal, 27 Januari 2022 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATENKOLAKA, AHMAD SAFEI TID Ditetapkan di Kolaka 
padat anggal, 27 Januari 2022 
BUPATI KOLAKA, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalarn Lernbaran 
Daerah Kabupaten Kolaka Pasal 19 KETENTUANPENUTUP BAB XI -15- 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA 
NOMOR 7 TAHUN 2021 
TENT ANG 
PENYESUAIAN NAMA JALAN DAN PENOMORAN 
RUMAH/BANGUNAN DI KABUPATEN KOLAKA 
I. UMUM 
Jalan sebagai salah satu sarana penting sebagai prasarana 
transportasi merupakan unsur penting mempunyai urgensi dalam 
pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam 
pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara , dan 
fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang -Undang 
DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Dengan tantangan pembangunan dan arus globalisasi 
dewasa ini serta semakin pesatnya pembangunan di Kabupaten 
Kolaka maka semakin luas pula perkembangan penduduk yang 
tentunya berpengaruh terhadap perkem bangan ekonomi , sosial 
budaya termasuk perumahan , dan kawasan pemukiman sehingga 
terbentuknya wilayah -wilayah kelompok masyarakat. 
Dengan mengacu terhadap perkembangan tersebut perlu 
adan ya suatu upaya konkrit dari pemerintah daerah untuk 
mengatur , menata dan mengelola jalan, gang dan termasuk 
Perumahan dan Bangunan lainnya agar tertib dan teratur rapi 
sesu ai dengan penataan kota . Salah satu upaya tertib dan 
teratur terhadap infrastruktur terse but adalah menata jalan 
dengan memberikan akses dan nama/identitas jalan dan 
penomoran Rumah/Bangunan di Kabupaten K olak a. 
Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka tentang 
penyesuaian nama Jalan dan Penomoran Rumah/Bangunan 
dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran -16- 
Cukupjelas II. PASAL DEMI PASAL