Apa saja yang diatur dalam Pasal 63 PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA Nomor z1 Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA Nomor z1 Tahun 2022 tentang POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, BAB VI - PROSEDUR KERJA, Pasal 63 menetapkan:

(1) Pemimpin menyusun tarif layanan BLUD dengan 
mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, 
kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan 
kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran tarif layanan yang 
dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif. 
(2) Pemimpin mengusulkan tarif layanan BLUD sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) kepada Bupati. 
(3) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa 
usulan tarif layanan baru dan/atau usulan perubahan tarif layanan. 
(4) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
secara keseluruhan atau per unit layanan. 
(5) Untuk penyusunan tarif layanan BLUD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), pemimpin BLUD mengusulkan kepada SKPD pembina 
dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari: 
a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD; 
b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; 
c. unsur perguruan tinggi; dan 
d. lembaga profesi. 
(6) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 
BABXl 
STRUKTUR ANGGARAN BADAN LAYANANAN 1JMUM DAERAH 
Pasa164 
Struktur anggaran BLUD, terdiri atas: 
a. pendapatan BLUD; 
b. belanja BLUD; dan 
c. pembiayaan BLUD.