Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 31 Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 31 Tahun 2022 tentang STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom . 
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten 
Tanah Laut . 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daer ah Kabupaten Tanah Laut . 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Laut 
selaku Pengguna Anggaran. 
6. Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 yang 
selanjutnya disingkat SHSBJ adalah satuan harga tertinggi/biaya paling 
tinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan 
yang digunakan dalam rangka penyusunan anggaran dan dipergunakan 
untuk memperoleh keluaran t ertentu dal am ran gka penyusunan 
anggaran berbasis kinerja. 
7. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya yang merupakan batas paling 
tinggi yang penggunaannya bersifat lintas Kementerian Negara/Lembaga 
dan atau lintas wilayah. 
4 
 
8. Standar Biaya Masukan adalah satuan b iaya berupa harga satuan, tarif, 
dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan 
kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan. 
9. Standar Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk 
menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang meru pakan akumulasi 
biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya 
keluaran. 
10. Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah satuan harga untuk setiap 
pekerjaan yang terdiri dari beberapa komponen dengan nilai koefisien 
yang berdasarkan perhitungan Standart Nasional Indonesia (SNI) dengan 
penentuan besaran nilai koefisien disesuaikan dengan metoda 
pelaksanaan yang akan diterapkan. 
11. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah Harga 
Perkiraan Sendiri adalah perhitungan biaya atas pekerjaan bara ng/ jasa 
sesuai dengan syarat - syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan 
penyedia barang/jasa. 
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat RKA -SKPD adalah dokumen yang memuat rencana 
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi 
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan 
rancangan APBD. 
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DKA -SKPD adalah dokumen yang memuat 
anggaran pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi 
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
anggaran oleh Pengguna Anggaran. 
14. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak yang selanjutnya disingkat 
SPTJ M adalah pernyataan pertanggung jawaban pengguna anggaran atas 
penggunaan jenis satuan harga/ biaya diluar Standar Satuan Harga yang 
ditetapkan oleh Bup ati.