Jelaskan isi kandungan Pasal 9 dari PERATURAN BUPATI BUTON Nomor 30 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BUTON Nomor 30 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, ketentuan pada BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 9 berbunyi:

(1) Kepala Dinas Sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf 
a, mempunyai tugas : 
a. mengkoordinasikan penyusunan program Dinas dengan 
memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang 
dengan meng acu pada kebijakan, kondisi objektif dan 
ketentuan yang berlaku ; 
b. merumuskan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan 
berdasarkan kewenangan ya ng ada dan kondisi obyektif 
dilapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas ; 
c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bedangnya 
berdasarkan ketentuan yang berlaku ; 
d. membina bawahan dalam mencapai program dinas dengan 
memberi petunjuk pemecahan masal ah agar bawahan mampu 
melaksanakan yugas jabatan yang diinginkan dengan 
ketentuan yang berlaku ; 
e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah 
berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan 
dalam penyusunan sasaran tahun berikut ; 
f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, 
hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan pertimbangan dalam pengembangan karier ; 
g. melaksnakan pembinaan umum dan pembinaan teknis di 
bidang ketenagakerjaan dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan yang berlaku ; 
h. melaksanakan pelayanan umum dan memberikan 
rekomendasi perizinan ; 
i. Melaksnakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan; dan 
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui 
sekretaris daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas . 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian penyusunan program dinas ; 
b. perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerj aan; 
c. perumusan kebijakan perencanaan terkait dengan tugas dan 
fungsinya ; 
d. pelaksanaan kebijakan program ketenagakerjaan ; 
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas ; 
f. pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan 
fungsional ; 
g. Pelaksanaan adm inistrasi Dinas Tenaga Kerja ; dan 
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 
dengan tugas dan fungsinya . 
 
-7- 
 
Bagian Ketiga 
Sekretariat