Menurut PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021, apa isi dari Pasal  79?
Pasal Pasal  79 dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021 tentang BANGUNAN GEDUNG, pada BAB  III - STANDAR TEKNIS, menyatakan:

(1) Sebelum memulai pelaksanaan Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c, Pemilik hams berkoordinasi dengan 
instansi terkait untuk menjaga atau menghentikan jaringan publik yang 
terhubung dengan Bangunan Gedung.
(2) Selama pelaksanaan Pembongkaran, jaringan publik dapat tetap
terhubung agar menjaga keberlanjutan pelayanan publik dengan tetap 
memperhatikan keselamatan dan kesehatan meliputi:
a. jaringan air bersih sementara;
b. jaringan telekomunikasi;
c. jaringan listrik sementara; dan
d. jaringan pipa gas.
(3) Selama pelaksanaan Pembongkaran, fasilitas publik dapat tetap
beroperasi untuk keberlanjutan pelayanan publik dengan tetap 
memperhatikan keselamatan dan kesehatan.
(4) Dalam pelaksanaan Pembongkaran, penyedia jasa pelaksanaan
Pembongkaran dan/atau Profesi Ahli Pembongkaran hams menyiapkan 
metode pelaksanaan Pembongkaran yang terdiri atas:
a. tata cara atau prosedur;
b. peralatan Pembongkaran;
c. peralatan pengamanan selama proses Pembongkaran ;
d. Profesi Ahli yang kompeten; dan
e. rambu penunjuk arah, larangan, dan peringatan dengan 
mengutamakan perlindungan Masyarakat, khususnya pejalan kaki, 
kendaraan, dan prasarana atau sarana umum di sekitamya.
(5) Metode pelaksanaan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dipilih berdasarkan kondisi lapangan, klasilikasi Bangunan Gedung, 
sistem stmktur Bangunan Gedung, serta ketersediaan peralatan 
Pembongkaran dan Profesi Ahli yang kompeten.
(6) Peralatan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) humf b, 
dan humf c hams direncanakan oleh penyedia jasa perencanaan 
Pembongkaran dan/atau Profesi Ahli Pembongkaran sesuai ketentuan 
peraturan pemndang-undangan.
(7) Dalam pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Gedung hams mengikuti 
RTB dengan mempertimbangkan keamanan keselamatan, kesehatan, dan 
keberlanjutan.
(8) Pelaksanaan Pembongkaran dilakukan oleh penyedia jasa pelaksanaan 
Pembongkaran yang memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasinya 
berdasarkan kontrak pelaksanaan Pembongkaran.
(9) Dalam hal teijadi kondisi yang dapat membahayakan pekeija, selumh 
aktivitas hams dihentikan hingga selumh kondisi tersebut diperbaiki.
Paragraf 4 ....
-45-
Paragraf 4
Pengawasan Pembongkaran