Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 85 Tahun 2021 Pasal 7?
Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 85 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DANTATAKERJA, BAB II - KEDUDUKAN, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:

(1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b
angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
a. melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
b. penatausahaan; dan
c. akuntansi, verifikaei dan pembukuan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian
Keuangan menyelenggarakan tugas:
a. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan akuntansi;
b. pengelolaan penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang- undangan;
c. pelaksanaan verifikasi keuangan; dan
d. penyiapan administrasi pertanggungjawaban serta laporan keuangan.
Bagian ...
- 10 -
Bagian Ketiga
Bidang Pembangunan SOM, Pemerintahan dan Aparatur
Pasal8
(1) Bidang Pembangunan SOM, Pemerintahan dan Apararur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berkedudukan elibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2) Bidang Pembangunan SOM, Pemerintahan dan Aparatur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang
Pembangunan SOM, Pemerintahan dan Aparatur.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pembangunan SDM, Pemerintahan dan Aparatur menyelenggarakan tugas:
a. penyusunan dan perencanaan program kegiatan elibidang Pembangunan
SOM, Pemerintahan dan Aparatur;
b. perumusan kebijakan dalam bidang Pembangunan SOM, Pemerintahan
dan Aparatur;
c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang Pembangunan SDM,
Pemerintahan dan Aparatur; dan
d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis dalam bidang Pembangunan SDM, Pemerintahan dan Aparatur.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang
Pembangunan SDM, Pemerintahan dan Aparatur mempunyai fungsi:
a. menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan bidang pembangunan
SDM, Pemerintahan dan Aparatur;
b. menyusun kajianj studi bidang pembangunan SOM, Pemerintahan dan
Aparatur;
c. menginventarisir permasalahan di bidang pembangunan SOM,
Pemerintahan dan Aparatur;
d. merumuskan bahan koordinasi penyusunan rancangan RKPD dengan
menggunakan Renja SKPO bidang pembangunan SDM, Pemerintahan dan
Aparatur;
e. menyusun bahan monitoring penyusunan Organisasi Perangkat Daerah
bidang pembangunan SOM, Pemerintahan dan Aparatur;
melakukan ...
- 11 -
f.melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian
kinerja bawahan;
g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang
tugasnya;dan
h. melakukan tugas lain yang cliberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Bagian Keempat
Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Pasal9
(1) Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2) Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang Ekonomi,
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:
a. penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang Ekonomi, Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
b. perumusan kebijakan dalam bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup;
c. pelaksanaan Koordinasi kegiatan dalam bidang Ekonorni, Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup;
d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
bidang perdagangan, perindustrian dan koperasi.
e. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
bidang Perekonomian dan Pariwisata; dan
f.perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
(4) Dalam ...
- 12 -
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang
Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup fungsi;
a. menyusun rencana kerja, program, dankegiatan bidang Ekonomi, Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
b. menyusun kajiarr/ studi Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup;
c. menginventarisir permasalahan di bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup;
d. merumuskan bahan koordinasi penyusunan rancangan RKPD dengan
menggunakan Renja PD bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup; dan
e. menyusun bahan monitoring penyusunan Organisasi Perangkat Daerah
bidang bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
f.melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian
kinerja bawahan;
g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan
bidang tugasnya; dan
h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Bagian Kelima
Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah