Apa norma yang terkandung dalam Pasal 54 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 8 Tahun 2013?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 8 Tahun 2013 tentang PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN MAGELANG, khususnya BAB XI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 54, memuat:

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Agustus 2013
BUPATI MAGELANG,
 ttd
SINGGIH SANYOTO
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2013 Nomor 8
pada tanggal 21 Agustus 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
 ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN 
 KESEJAHTERAAN RAKYAT
 ttd
 AGUNG TRIJAYA
-29-PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN MAGELANG
I. UMUM
Penanaman modal merupakan bagian dalam penyelenggaraaan 
perekonomian nasional yang diwujudkan dalam upaya 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan 
lapangan kerja, meningkatan pembangunan ekonomi berkelanjutan 
dan berwawasan lingkungan, meningkatkan kemampuan daya 
saing dunia usaha daerah, meningkatan kapasitas dan kemampuan 
teknologi daerah, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, 
mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan 
menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun 
luar negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal harus 
dapat diatasi agar tujuan penyelenggaraan penanaman modal 
dicapai. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan 
memberikan kepastian hukum di bidang penanaman modal, 
penyelenggaraan birokrasi pelayanan yang efektif dan efisien, biaya 
ekonomi yang berdaya saing tinggi, perbaikan koordinasi 
antarinstansi pemerintah pusat dan daerah, serta iklim usaha yang 
kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha 
sehingga realisasi penanaman modal di daerah akan meningkat.
Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten 
Magelang ini mengatur hal-hal penting antara lain yang terkait 
dengan asas, tujuan dan sasaran penanaman modal, urusan 
penanaman modal, kebijakan penanaman modal daerah, peran 
serta masyarakat, insentif dan kemudahan penanaman modal serta 
sanksi administratif bagi penanam modal yang tidak memenuhi 
kewajiban dan tanggungjawabnya dan sanksi pidana bagi penanam 
modal yang tetap melaksanakan kegiatan usahanya meskipun telah 
dibekukan kegiatan usahanya tersebut.
Kebijakan penanaman modal daerah antara lain meliputi 
pelayanan, promosi dan kerjasama, pengendalian pelaksanaan, 
pengelolaan data dan sistem informasi, penyebarluasan, pendidikan 
dan pelatihan penanaman modal serta pemberian insentif, 
kemudahan dan disinsentif penanaman modal, pengembangan 
penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan 
koperasi, penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang 
-30-dipertimbangkan tertutup, terbuka dengan persyaratan serta yang 
perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di daerah. 
Pelayanan penanaman modal dijabarkan lebih lanjut meliputi 
kewenangan pelayanan, jenis bidang usaha, penanam modal, 
pelayanan perizinan dan non perizinan, jangka waktu, hak, 
kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, lokasi penanaman 
modal serta pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang 
penanaman modal. Perizinan penanaman modal pada dasarnya 
meliputi izin prinsip dan izin usaha. Izin prinsip merupakan izin 
untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang 
dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan 
penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal. 
Adapun Izin usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan 
untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik 
produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas izin 
prinsip, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan sektoral. Selain izin penanaman modal tersebut, 
diperlukan pula izin teknis sesuai dengan kewenangan daerah 
sesuai dengan bidang usahanya antara lain izin lokasi, izin 
gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan sebagainya. 
Guna meningkatkan daya saing daerah dan iklim penanaman 
modal, maka dilakukan antara lain dengan implementasi pelayanan 
perizinan terpadu satu pintu atau dikenal dengan PTSP. Dengan 
PTSP diharapkan dapat dilakukan tata kelola pemerintahan yang 
baik dengan menyederhanakan perizinan dan percepatan 
penyelesaiannya. 
Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dapat 
diberikan guna meningkatkan daya tarik dan iklim investasi di 
daerah. Insentif penanaman modal dapat diberikan berkenaan 
dengan penghapusan atau pengurangan pajak daerah dan retribusi 
daerah, pemberian dana stimulan, maupun pemberian bantuan 
modal. Adapun kemudahan penanaman modal dapat diberikan 
dalam bentuk penyediaan data dan informasi, penyediaan sarana 
dan prasarana, penyediaan lahan atau lokasi, pemberian bantuan 
teknis, atau percepatan pemberian perizinan dengan tetap 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal diatur 
guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban 
penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan 
yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya 
masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. 
Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk 
mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar 
tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban 
tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal 
terhadap peraturan perundang-undangan.
-31-II. PASAL DEMI PASAL