Apa saja yang diatur dalam Pasal 30 PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 5O Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 5O Tahun 2022 tentang PEDOMAN ALOKASI PENGGUNAAN DANA DESA, BAB VIII - PENYALURAN DAN PENCAIRAN, Pasal 30 menetapkan:

( 1) Kuwu membuat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I 
kepada Bupati melalui Camat, yang terdiri dari: 
a. surat permohonan Kuwu; 
b. hasil inputan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 
pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan 
33 
Anggaran Negara (OMSPAN) yang ditandatangani oleh Kuwu 
dan dibubuhi stempel; 
c. Perdes RKPDes Tahun Anggaran 2022; 
d. lembar evaluasi APBDes Tahun Anggaran 2022 dari Camat; 
e. Lembaran Desa Perdes tentang APBDesa T.A 2022; 
f. hasil inputan Penganggaran pada aplikasi Siskeudes; 
g. Keputusan Kuwu tentang alokasi Penggunaan Dana yang 
bersumber dari Dana Desa; 
h. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa 1 
( satu) Tahun Anggaran yang dibagi tiap tahap; 
1. Surat Pernyataan Tanggung jawab (pakta integritas) dari 
kaur /kasi selaku PPKD; 
j. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa Tahap I; 
k. Keputusan Kuwu tentang PPKD; 
1. Keputusan Kuwu tentang TPK; 
m. kwitansi Dana Desa Keseluruhan dibuat rangkap 4 (empat) 
bermaterai cukup (jumlah setelah dikurangi BLT 1 Tahun) ; 
n. kwitansi Dana Desa Tahap I dibuat rangkap 4 (empat) 
bermaterai cukup; 
o. surat pern yataan tanggung jawab (pakta integritas) dari 
Kuwu tahap I; dan 
p. surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas) sesuai 
RPD Tahap I dari masing-masing Pelaksana Pengelolaan 
Keuangan Desa (PPKD). 
(2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen 
permohonan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
(3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Camat menerbitkan: 
a. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh 
sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala 
seksi ekbangsos; 
b. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana 
Desa tahap I yang ditandatangani oleh Camat; 
c. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa 
tahap I yang ditandatangani oleh Camat. 
(4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh sekretaris 
kecamatan , kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos , 
maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses 
lebih lanjut . 
34 
(5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana 
Desa tahap I kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan 
Masayarakat dan Desa yang terdiri dari: 
a. surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I dari 
camat; 
b. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh 
Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan 
Kepala Seksi Ekbangsos. 
c. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran 
Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat; 
d. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa 
yang ditandatangani oleh Camat. 
(6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa membuat 
nota dinas permohonan penyaluran Dana Desa tahap I kepada 
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan disposisi 
Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dengan melampirkan: 
a. nama desa penerima Dana Desa; 
b. nomor rekening kas desa; 
c. nama pemilik rekening kas desa; dan 
d. besaran Dana Desa yang disalurkan. 
(7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat 
permohonan penyaluran tahap I kepada Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran 
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa 
penerima se bagaimana terlam pir dalam N ota Dinas dari Kepala 
Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa. 
Paragraf 2 
Penyaluran Reguler Tahap II