Bagaimana redaksi normatif Pasal 29 dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 48 Tahun 2016?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Togas dan Fun gsi, Pasal 29 berbunyi:

Pada saat mulai berlakunya peraturan ini, UPTD yang terbentuk dengan 
Peraturan Bupati tentan g Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebelum 
peraturan ini d iund angkan, tetap melaks anakan tugasnya samp ai dengan 
Peraturan Bup ati tentan g Pembentukan dan Susunan Or ganisasi serta Togas 
dan Fungsi UPTD yang baru diun dangkan Pasal 28 (1) Pada Dinas Perhub ungan dapat dibentuk UPTD Kabupaten, untuk 
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis 
penunjang tertentu. 
(2) Kepala Unit Pelaks ana Teknis Daerah p ada Dinas Perhubun gan berada di 
bawah dan bertanggun g jawa b kepada Kepala Dinas. 
(3) Klasifik asi UPTD Kabupaten terdiri atas; 
a. UPTD Kabupa ten Kelas A untuk mewadahi Beban Kerja yang besar 
dengan jumlah Beban Kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per 
tahun; dan 
b. UPTD Kabupaten Kelas B untuk mewadahi Behan Kerja yang kecil 
dengan jumlah Beban Kerja antara 5.000 sampai dengan kurang dari 
10.000 jam k erja efektif . 
(4) Pembentukan UPTD Kabup aten ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
setelah dikonsul tasikan dengan Gub emur selaku Wakil Pemerintah Pusat. Pasal 27 BAB V 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH dan fasilitasi kelaikan kendar aan serta penegakan hukum oleh PPNS 
dibidang lalu lin tas dan angkutan jalan. -15 - 
(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpin an unit organisasi dan kelompok 
jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordin asi, integrasi, dan 
sinkr onisasi baik dalam lingkun gan masing-masing maupun antar satuan 
Organisasi di lingkun gan Pemerintah Kabupaten Kolak a serta dengan Pasal 31 BAB VII 
TATA KER JA (1) Kelompo k Jabatan Fungs ional sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 17 Ayat 
(1) huruf c, Pasal 22 Ayat (1) huruf c, Pasal 25 Ayat (1) huruf c, terdiri atas 
sejuml ah tenaga fungsional yang te rbagi dalam kelompok jabatan 
fungsional sesuai bidang keahliannya. 
(2) Jenjang dan juml ah kelompok Jabatan Fungsion al sebagaiman a dimaks ud 
dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf c, Pasal 22 Ayat (1) huru f c, Pasal 25 Ayat (1) 
huruf c, ditetapkan berdasar kan kebutuhan , analis a jabatan dan anal isis 
beban kerja. 
(3) Kelomp ok Jabatan Fun gsional sebagaiman a dimaksud pada ayat (1), 
melaksanak an fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasar kan 
keahlian dan keteram pilan terten tu. 
(4) Pejabat fungsional sebagai mana dimaksud pada ayat (1) mulai 
melaksanakan tugas dan fungsin ya terhitung sejak dilakukan pelantikan . 
(5) Kelomp ok Jabatan Fun gsional sebagaiman a dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh sub-koordinator sesuai dengan ruan g lingkup bidang tugas 
dan fung si Dinas Perhubun gan. 
(6) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas 
membantu kepala bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan 
peng endalian, peman tauan dan eval uasi, serta pelaporan pada satu 
kelompok sub-substans i pada masing-masing pengelompo kan uraian 
fungsi . 
(7) Sub-koordinator sebagaim ana dimak sud pada ayat (6) diteta pkan oleh 
pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang. 
(8) Ketentuan meng enai pembagian tugas sub-koordin ator sebagaimana 
dimak sud pada ayat (7) ditetapkan oleh Bupati melalui Keputu san Bupati. Pasal 30 sampai 16 - 
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas di bantu oleh satu an orgamsasi 
bawahannya dan dalam rangka pe mberian bimbingan kepa da bawahannya 
wajib mengadakan rapat berk ala. Pasal 36 ( 1) Setiap laporan y ang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib 
diolah dan dipergun akan sebagai bahan untuk p enyusunan laporan lebih 
lanjut dan untuk rnemberikan petunjuk teknis kepada bawahannya. 
(2) Dalam menyampaik an laporan sebagaiman a dimaksud p ada ayat ( 1) 
tembusan laporan d isampaikan kepada satuan organ isasi lain yang secara 
fungsional mempun yai hubun gan k erja. Pasal 35 Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib 
mengi kuti dan mematuhi petun juk dan bertan ggugj awab pada atasannya 
masing-masing dan menyam paikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 34 Kepala Dinas, memimpin dan mengkoo rdinas ikan bawahan nya masing-masing 
dan memberikan bimbin gan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas 
bawahann ya. Pasal 33 Kepala Dinas wajib mengawa si pelaks anaan tugas bawah annya rnasmg­ 
masing dan bila terjadi penyimpan gan agar mengambil langkah- langkah yang 
diperluk an sesuai ketentuan perund ang-undangan yang berlaku . Pasal 32 instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Kolaka, sesuai dengan tugas 
masing-masing. 
(2) Setiap pimpinan unit organi sasi dalam lingkung an Dinas Perhubungan 
bertanggung jawab memim pin dan meng oordinasikan bawahannnya 
masing- masing dan memberikan bimb ingan serta petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahan. -17 - 
(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalamja batan struktural 
dilingkungan Dinas Perhubungan , berpedoman pada peraturan 
perundangan- undangan yang berlaku . BAB IX 
KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,E SELONISASIDAN 
P~MBERHENTIAN DALAM JABATAN