Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 Perdaganga n; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Nomor 62/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2012.
Redaksi dari Perdaganga n; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Nomor 62/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Nask ah, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 
1. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis , 
susunan dan bentuk, pembu atan, pengaman an, pejabat 
penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan 
dalam komunikasi kedin asan. 
2. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat 
komunikasi kedinasan yang dibuat dan/ atau diterima 
oleh pejabat yang berwenan g di lingkung an Kementerian 
Perda gangan dalam rangka penyelenggaraan tugas 
pemerintahan dan pemban gunan. 
3. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencip ta arsip 
yang mempun yai tugas dan tanggu ng jawab dalam 
penyelenggaraan kearsi pan. BAB I 
KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN: 
PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN TENTANG TATA 
NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERDAGANGAN . Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 1187) ; 
10. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara 
Republik Indon esia Tahun 2021 Nomor 758) ; 
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (Berita Negara Republik Indon esia Tahun 2021 
Nomor 732); 
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kem enterian 
Perdagangan (Berita Negar a Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 492); - 3 - 
Menetapkan 
4. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip 
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengo lah 
semua arsip yang berkaitan dengan kegia tan penciptaa n 
arsip di lingkungannya. 
5. Unit Orga nisasi di lingkungan Kementerian Perdaga ngan 
yang selanjutnya disebut Unit Organisasi adalah 
Sekretariat Jenderal, lnspektorat Jenderal, Direktorat 
Jenderal, dan Badan-Badan. 
6. Unit Kerja di lingkungan Keme nteria n Perdagangan yang 
selanjutnya disebut Unit Kerja adalah Biro, Pusat, 
Inspektorat, Direktorat, Balai, dan Perwaki lan 
Perdagangan Republik Ind onesia di Luar Negeri. 
7. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang 
menggambarkan tata letak dan redaksional serta 
penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas. 
8. Lam bang Negara adalah simbol negara yang dituangkan 
dalam gambar burun g garuda sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-und angan. 
9. Logo adalah lambang atau simbol yang terdiri atas 
gambar dan tulisan yang merupakan ientitas resmi 
kementerian. 
10. Cap Dinas adalah tulisan dan/ata u lambang tingkat 
jabatan dan/atau instansi yang digunakan sebagai 
tanda pengenal yang sah dan berlaku yang dibubuhk an 
pada ruang tandatangan. 
11. Kertas Permanen adalah kertas yang bebas asam (acid 
free) atau memiliki tingkat keasa man rendah, memiliki 
keawetan, dan daya tahan tinggi dalam jangka waktu 
lama. 
12. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah 
hak dan kewaj iban yang ada pada pejabat untuk 
menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab kedi nasan pada jabatannya. 
13. Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yang 
selanjutnya disebut SRIKANDI adalah aplikasi 
pengelolaan arsip dinamis dalam lingkup sistem 
pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, - 4 - 
Pasal3 
Jenis Naskah Dinas sebagaimana dimaksud d alam Pasal 2 
huruf a terdiri atas: Bagian Kesatu 
Umum BAB II 
JENIS , SUSUNAN , DAN BENTUK NASKAH DINAS Pasal 2 
(1) Tata Naskah Dinas merupakan acuan dalam 
penyusunan kebijakan Tata Naskah Din as di 
lingkun gan Kernen terian Perdagangan. 
(2) Ru ang lingkup Tata Naskah Dinas sebagaiman a 
dimaksud p ada ayat (1) meliputi : 
a. jenis, susunan, dan bentuk Naskah Dinas; 
b. pembua tan Naskah Dinas; 
c. pengaman an Naskah Din as; 
d. pejabat p enandat angan Naska h Din as; dan 
e. pengendalian Naskah Dina s. dan d igunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat 
dan/ atau pem erintah daerah . 
14. Penyelenggar a Sertifik asi Elektronik adalah b adan 
hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak 
diperc aya, yang memberikan dan mengaud it sertifik at 
elektronik. 
15. Tanda Tangan Elektronik adal ah tand a tangan yang 
terdiri atas inform asi elektronik yang dilek atkan, 
terasosiasi , atau terkait dengan inform asi elektronik 
lainnya y ang digunak an sebagai alat verifikasi dan 
autentika si. 
16. Men teri adalah menteri yang meny elenggarakan urus an 
pemerintahan di bidang perdagangan. - 5 -