Apa norma yang terkandung dalam Pasal 87 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 1 Tahun 2013?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 1 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, khususnya BAB XVI - PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN, Pasal 87, memuat:

(1) Masyarakat baik secara perseorangan, kelompok, maupun 
kelembagaan wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan 
informal.
(2) Pemerintah Daerah dapat membantu dan/atau memberikan 
kemudahan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan informal 
oleh masyarakat.
(3) Bantuan dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dapat berbentuk:
a. pendirian perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
b. penyediaan bahan pustaka pada perpustakaan daerah 
kabupaten dan/atau Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
c. pemberian bantuan dan/atau kemudahan pendirian dan/atau 
pengoperasian perpustakaan milik masyarakat seperti 
perpustakaan di tempat ibadah;
d. pemberian kemudahan akses ke sumber belajar multi media di 
erpustakaan bukan satuan pendidikan formal dan nonformal.
e. pemberian bantuan dan/atau kemudahan pendirian dan/atau 
engoperasian toko buku kategori usaha kecil milik masyarakat di 
daerah yang belum memiliki toko buku atau jumlah toko 
bukunya belum mencukupi kebutuhan;
f. kebijakan perbukuan nonteks yang mendorong harga buku 
nonteks terjangkau oleh rakyat banyak;
g. pemberian subsidi atau penghargaan kepada penulis buku 
nonteks dan nonjurnal-ilmiah yang berprestasi dalam 
pendidikan informal;
h. pemberian penghargaan kepada media masa yang berprestasi 
dalam menyiarkan atau mempublikasikan materi pembelajaran 
informal kepada masyarakat;
i. pemberian penghargaan kepada anggota masyarakat yang 
berprestasi atau kreatif dalam menghasilkan film hiburan yang 
sarat pembelajaran informal;
j. pemberian penghargaan kepada tokoh masyarakat yang 
berprestasi atau kreatif dalam pembelajaran informal 
masyarakat ;
-40-k. pemberian penghargaan kepada anggota masyarakat yang 
sukses melakukan pembelajaran informal secara otodidaktif;
l. pemberian layanan ujian kesetaraan sesuai peraturan 
perundang-undangan; dan
m.kegiatan lain yang membantu dan/atau mempermudah 
pembelajaran informal oleh masyarakat.