Apa saja yang diatur dalam Pasal 6 PERATURAN  BUPATI BANGKA BARAT Nomor 7 Tahun 2020?
Ketentuan dalam PERATURAN  BUPATI BANGKA BARAT Nomor 7 Tahun 2020 tentang PELAKSANAAN SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI ATAS BELANJA DAERAH, BAB I - II, Pasal 6 menetapkan:

Pihak pelaksana transaksi pembayaran non tunai adalah 
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
OPD/Bendahara Pengeluaran PPKD serta PT. Bank 
Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung 
sebagai bank penempatan Kas Umum Daerah atau bank lain 
yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.