Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 103 Tahun 2019.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 103 Tahun 2019 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, pada BAB III - PENDELEGASIAN KEWENANGAN, Pasal 3 menjelaskan:

(1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha 
dan Perizinan Non Berusaha serta Non Per izinan kepada Kepala 
DPMPTSPTTK. 
5 
 
 
 
 
 (2) Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha serta Non 
Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSPTTK 
dilaksanakan melalui : 
a. lembaga OSS RBA; 
b. non OSS RBA; 
(3) Bentuk pendelegasian kewenangan s ebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) adalah berupa : 
a. pelaksanaan penerbitan produk layanan Pelayanan Perizinan 
Berusaha dan Perizinan Non Berusaha serta Non Periz inan sesuai 
dengan peraturan perundang -undangan; 
b. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi 
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan; 
c. pencabutan dokumen Perizinan Berusaha dan Perizinan N on 
Berusaha serta Non Perizinan. 
(4) Pend elegasian Kewenangan pelayanan bidang peri zinan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) h uruf a, mencakup pemberian persetujuan 
pemenuhan persyaratan dan/atau izin melalui Lembaga OSS RBA 
setelah mendapatkan notifikasi dari Perangkat Daerah Teknis terkait. 
(5) Pend elegasian Kewenangan pelayanan bidang peri zinan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) h uruf b, meliputi : 
a. penerimaan dan pemrosesan permohonan perizinan non 
berusaha dan non perizinan serta menerbitkan produk izin non 
berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang - undangan yang berlaku; 
b. pengembalian atau penolakan permohonan izin non berusaha dan 
non perizinan yang tidak memenuhi persyaratan; 
c. pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen izin 
non berusaha dan non perizi nan setelah mendapat pertimbangan 
teknis/rekomendasi dari Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang -Undangan yang berlaku; 
d. penandatanganan pembekuan, pembatalan dan pencabutan izin 
berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah Tek nis; 
e. penandatanganan dokumen -dokumen yang terkait dengan izin 
non berusaha dan non perizinan dapat dilakukan dengan 
memanfaatkan sertifikat elektronik sesuai dengan peraturan 
perundang -undangan yang berlaku.