Apa bunyi lengkap Pasal 16 dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 8 Tahun 2009?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 8 Tahun 2009 tentang , pada BAB V - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB, Pasal 16 dinyatakan:

(1) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengolahan jaringan irigasi, 
meliputi : 
a. menetapka n kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan 
jaringan irigasi berdasarkan kebijakan nasional dengan memper -
timbangkan kepentingan provinsi sekitarnya; 
b. melaksanakan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder pada 
daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota; 
c. melaksanakan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada irigasi 
yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi 
yang bersifat lintas Kabupaten/Kota; 
d. memberi rekomendasi teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atas 
penggunaan dan penguasaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari 
cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota untuk irigasi; 
e. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara Kabupaten/Kota dalam 
pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi; 
f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan 
sistem primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota; 
g. menjaga efektivitas, efis iensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan 
jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 
1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat 
lintas Kabupaten/Kota; 
h. memberi bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan 
irigasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; 
i. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan 
dan pengelolaan sistim irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat 
petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemand irian; 
j. membentuk komisi irigasi provinsi; 
k. bersama dengan Pemerintah Provinsi yang terkait dapat membentuk 
komisi irigasi antarprovinsi; dan 
l. memberikan i zin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau 
pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigas i pada jaringan irigasi 
primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota. 
(2) Untuk menyelenggarakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi l ainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan 
perkumpulan petani pemakai air dalam pengembangan dan pengelolaan 
jaringan irigasi, berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan yang berlaku. 
 
 
 
 
 
 
 
 13