Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN WALI  KOTA CIREBON Nomor 68 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN WALI  KOTA CIREBON Nomor 68 Tahun 2021 tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon. 
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon. 
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom . 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 
daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah . 
5. Perangkat Daerah adalah u nsur pembantu Wali Kota 
dan D ewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah . 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya d isingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda . 
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang 
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam 
periode tahun anggaran berkenaan. 
8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dial okasikan 
dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai 
dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan 
Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 
- 11 - 
 
 
9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan 
dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk 
memban tu mendanai kegiatan khusus, baik fisik 
maupu n nonfisik yang merupakan urusan Daerah. 
10.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah 
dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN 
yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan 
angka persen tase tertentu dengan tujuan mengurangi 
ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah. 
11.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU 
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 
kemampuan keuangan antar -Daerah untuk mendanai 
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 
Desentralisasi. 
12.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK 
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 
yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan 
tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus 
yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 
13.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah 
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan . 
14.Pembiaya an Daerah adalah setiap penerimaan yang 
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 
diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan 
maupun pada tahun -tahun anggaran berikutnya. 
15.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk 
mendanai kebutuha n pembangunan prasarana dan 
sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 
(satu) tahun anggaran. 
16.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya 
disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan 
dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode 
anggaran. 
- 12 - 
 
 
17. Penyertaan Modal Pemerintah adalah bentuk 
Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan 
mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian 
Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan 
Terbatas.