Apa substansi hukum dari Pasal 13 PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 55 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 55 Tahun 1945 tentang , khususnya BAB I - KET ENTUAN UMUM, Pasal 13, adalah:

Pasal 12 
Impl emenlasi dari strategi pe lembagaan PUG dilakukan dengan cara : 
a. penyusunan d okum en Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG yang 
menggam barkan strateg i, peta jalan, dan peran berbagai pihak kunci 
dalam pelembagaan PUG dengan mempertimbangkan konteks, kapasitas , 
dan ke butuhan masi ng-masing daera h; 
b. anugerah Parahita Ekapraya (APE) sebagai data dasar d alam upaya 
penguku ran pencapaian pelembagaan PUG , dengan melihat baik aspek 
pemen uhan 7 (tujuh) prasyarat PUG maupun penge mbangan inovasi­ 
inovasi PUG yang bisa dan sudah dilaku kan oleh daera h; dan 
c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi d alam upaya pelembagaan 
PUG dan pengembangan inov asi PUG. Pasal 11 
(1) Pelibatan Pemangku kepentingan dan Kemitr aan untuk mendorong 
kesetaraan gender sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 huru f f, dilaku kan 
dengan perguru an ti nggi, organ isasi masyarak at sipil, duni a usaha, mi tra 
pembangu nan dan organisasi/ kelompok masyarakat lainnya. 
(2) Kemitraan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti dalam upaya 
peningkala n k apasitas, kajian, advokasi dan p enguatan komitmen, 
pengelolaan pengetah uan hingga pengendalian dan evalu asi PUG. - 10 -