Apa yang diatur dalam 4.PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor Z|TAHUN Tahun 2021 pada Pasal 3?
Berdasarkan 4.PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor Z|TAHUN Tahun 2021 tentang STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAHDAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAB II - PERJALANAN DINAS, Pasal 3 menyebutkan bahwa:

Pejabat Daerah/PNS yang dapat melaksanakan perjalanandinas adalah Pejabat Daerah dan PNS menurut peraturanperundang-undangan dan dapat mengikut sertakan pihaklain.
Perjalanan dinas hanya dilakukan apabila dianggap perluuntuk kepentingan negara atau daerah jika tidak dapatmenggunakan sarana komunikasi yang tersedia.
Perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka :a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;b.mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;c.pengumandahan (detasering);
menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;e.menghadap majelis penguji kesehatan yang ditunjuk,untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentangkesehatannya guna kepentingan jabatan;
memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangandokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karenamelakukan tugas;
mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelispenguji kesehatan pegawai negeri;
penugasan untuk mengikuti pendidikan setaraDiploma/S 1/S2/S3; dan
mengikuti pendidikan dan pelatihan.
UHUKUM
Biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD agar
diatur sehemat mungkin dengan membatasi lamanya waktu
perjalanan dinas dan jumlah personil sesuai kebutuhan
dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
Pejabat Daerah dan PNS yang melakukan perjalanan dinas
selama diluar tempat kedudukan tidak dikurangi hak-hak
fasilitas dalam jabatannya.