Apa substansi hukum dari Pasal 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 85 Tahun 2021?
Materi muatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 85 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DANTATAKERJA, khususnya BAB II - KEDUDUKAN, Pasal 10, adalah:

(1) Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung pada Kepala badan.
(2) Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dirnaksud pada
mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan kebijakan dibidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Prasarana dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan tugas:
a. penyusunan ...
- 13 -
a. penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang prasarana dan
pengembangan wilayah.
b. perurnusan kebijakan dalam bidang prasarana dan pengembangan
wilayah;
c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang prasarana dan
pengembangan wilayah; dan
d. perurnusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis dalam bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang
Prasarana dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan bidang prasarana dan
pengembangan wilayah;
b. menyu sun kajianj study bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
c. menginventarisir permasalahan di bidang prasarana dan pengembangan
wilayah;
d. merumuskan bahan koordinasi penyusunan rancangan rencana kerja
pemerintah daerah dengan menggunakan renja skpd bidang prasarana
dan pengembangan wilayah;
e. menyusun bahan monitoring terhadap organisasi perangkat daerah bidang
prasarana dan pengembangan wilayah;
f. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian
kinerja bawahan;
g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan
bidang tugasnya; dan
h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Bagian Keenam
Bidang Pengkajian, Pengendalian dan Pelaporan
Pasal11
(1) Bidang Pengkajian , Pengendalian dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf fdipimpin oleh kepala bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Badan.
(2) Bidang ...
- 14 -
(2) Bidang Pengkajian, Pengendalian dan Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat
(1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis
dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengkajian, Pengendalian dan Pelaporan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pengkajian, Pengendalian dan Pelaporan menyelenggarakan tugas:
a. penyusunan dan perencanaan program kegiatan di Pengkajian ,
Pengendalian dan Pelaporan;
b. perumusan kebijakan dalam bidang Pengkajian, Pengendalian dan
Pelaporan;
c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang Pengkajian, Pengendalian
dan Pelaporan; dan
d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis dalam bidang Pengkajian, Pengendalian dan Pelaporan.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang
Pengkajian, Pengendalian dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun rene ana kerja, program, dan kegiatan bidang Pengkajian ,
Pengendalian dan Pelaporan;
b. menyusun kajian/ studi Pengkajian, Pengendalian dan Pelaporan;
c. menginventarisir permasalahan di bidang Pengkajian, Pengendalian dan
Pelaporan;
d. merumuskan bahan koordinasi penyusunan rancangan RKPD dengan
menggunakan Renja SKPD bidang Pengkajian , Pengendalian dan
Pelaporan;
e. menyusun bahan monitoring penyusunan Organisasi Perangkat Daerah
bidang Pengkajian, Pengendalian dan Pelaporan;
f. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian
kinerja bawahan;
g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan
bidang tugasnya; dan
h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Bagian ...
- 15 -
Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional