Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 2 PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 9 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 9 Tahun 2016 tentang KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN, pada , Pasal 2 menjelaskan:

Tujuan kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Tahun 2016 untuk:
a.mensinergikan pengawasan yang dilakukan ol eh Inspektorat
Provinsi dan Inspektorat; dan
b.meningkatkan penjamin mutu atas penyelenggaraan pemerintah
dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas
Intern Pemerintahan.
-4-Pasal 3
Pelaksanaan pengawasan s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
meliputi :
a.pengawasan umum;
b.pengawasan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren; dan
c.pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah.
Pasal4
Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat meliputi:
a.pengawasan dalam rangka pengu atan akuntabilitas kinerja dan
keuangan;
b.kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju Good
Government, Anything Clean Government , dan Pelayanan Publik pada
Pemerintahan Daerah; dan
c.kegiatan penunjang pengawasan.