Apa substansi hukum dari Pasal 29 PERATURAN DAERAH KEBUPATEN MAGELANG Nomor 17 Tahun 2008?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KEBUPATEN MAGELANG Nomor 17 Tahun 2008 tentang IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN, khususnya BAB  XI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 29, adalah:

Peraturan Daerah ini mulai ber laku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahui nya, memerint ahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan pe nempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Magelang. 
 
Ditetapkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 8 September 2008 Pj. BUPATI MAGELANG ttd 
 WARSONO 
 Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 8 September 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG KEPALA BKD, 
 
 ttd 
 
 UTOYO 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008 
NOMOR 17 
 
 23 
PENJELASAN 
 
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG 
NOMOR 17 TAHUN 2008 
 
TENTANG 
 
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN 
 
. 
I. PENJELASAN UMUM : 
Dengan berkembangnya sarana pengangkutan 
kendaraan bermotor umum, di samping untuk kepentingan 
pengawasan dan penertiban lalu lintas dimungkinkan pula 
untuk pemanfaatannya dengan cara mewajibkan bagi orang 
pribadi atau badan yang akan membuka atau menyediakan 
jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan harus mendapatkan izin dari Bupati. Maka dalam 
rangka pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha angkutan di Daerah 
 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :