Menurut Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 61?
Pasal Pasal 61 dalam Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pemb entukan, pada BAB III - TUJUAN PENATAAN WP - 9, menyatakan:

(1) Aturan dasar Zona Sarana Pela yanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf f, meliputi: 
a. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota deng an kode 
SPU -1; 
b. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan 
kode SPU -2; 
c. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pela yanan Umum Skala Kelurahan dengan 
kode SPU -3; dan 
d. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pela yanan Umum Skala RW dengan kode SPU - 
4. 
(2) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU- 
1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut : 
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan , meliputi: 
1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbo lehkan 
sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan 
lahan pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini . 
2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bers yarat secara terbatas 
berlaku untuk: 
a) Tl berupa konstruksi gedung perkantoran , konstruksi gedung 
kesehatan , konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga , konstruksi 
bangunan sipil fasilitas olahraga , angkutan perkotaan bukan bus, dalam 
trayek, angkutan perdesaan bukan bus, dalam trayek, aktivitas sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan 
lahan pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini . 
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut: 
1. KDB maksimum 45% (empat puluh lima persen) ; 
2. KLB maksimum 2 (dua) ; 
3. KDH minimal 30% (tiga puluh persen ); dan 
4. luas kaveling minimum 60 m2 (enam puluh meter persegi). 
c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut : 
1. TB maksimal 10 ( sepuluh) meter ; 
2. GSB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut : 
a) jalan arteri 8 (delapan) meter ; 
b) jalan kolektor 6 (enam) meter ; 
c) jalan lokal 4 (empat) meter ; dan 
d) jalan lingkungan 2 (dua) meter. 
3. JBB minimum 2 (dua) meter ; dan 
4. JBS minimum 2 (dua) meter. 
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut: 
1. tempat ibadah ; 
2. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda ; 
3. lahan parkir ; 
4. jalan lingkungan primer (porns/boulevard) minimal 6 meter ; 
5. jaringan air bersih ; 
6. saluran drainase ; 
7. jaringan sanitas i; 
8. TPS3R ; 
9. jaringan listrik ; 
10. jaringan telekomunikasi ; 
11. hidran ; 
12. kamera pemantau ; 
13. taman lingkungan dan/ a tau taman bermain anak ; 
14. jalur hijau jalan ; 
15. baruga atau ruang pertemuan warga ; 
16. lapangan olahraga ; dan 
1 7. ruang pedagang informal. - 44 - 
- 45 - 
perparkiran di badan jalan ( on street parking), aktivitas perparkiran di 
luar badan jalan (off street parking), rumah/warung makan , kedai 
makanan, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap , restoran 
dan penyediaan makanan keliling lainnya, rumah min um/ kafe, kedai 
minuman, aktivitas kebersihan, aktivitas perawatan dan pemeliharaan 
taman , aktivitas fotokopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus 
penunjang kantor lainnya, dan aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; 
b) T2 berupa angkutan melalui saluran pipa, angkutan perbatasan bukan 
bus dalam trayek , penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap , dan 
aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; dan 
c) T3 berupa konstruksi gedung lainnya, konstruksi bangunan sipil 
elektrikal , konstruksi sentral telekomunikasi, pembuatan/pengeboran 
sumur air tanah , konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah 
lainnya , aktivitas penunjang angkutan darat lainn ya, rumah 
minum/kafe , kedai minuman , jasa sertifikasi, jasa pengujian 
laboratorium, jasa inspeksi periodik , jasa inspeksi teknik instalasi , jasa 
kalibrasi/ metrologi, jasa commissioning proses industrial , quality 
assurance (qa), dan quality control (qc), jasa klasifikasi kapal , aktivitas 
pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan dan inspeksi sarana 
prasarana kesehatan, analisis dan uji teknis lainnya, penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan alam, penelitian dan pengembangan 
teknologi dan rekayasa , penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran, 
penelitian dan pengembangan bioteknologi, penelitian dan 
pengembangan ilmu pertanian, petemakan, dan kehutanan , penelitian 
dan pengembangan ilmu perikanan dan kelautan, penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan alarn dan teknologi reka yasa lainn ya, 
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, 
periklanan, aktivitas desain khusus , aktivitas fotografi , aktivitas 
sertifikasi profesi/ personel,aktivitas profesional, ilmiah dan teknis 
lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya , aktivitas kesehatan hewan, 
aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi 
dan olahraga, pelatihan kerja , aktivitas call centre, jasa penyelenggara 
pertemuan , perjalanan insentif , konvensi , pameran, dan jasa 
penyelenggara event khusus, pendidikan anak usia dini dan dasar , 
pendidikan menengah atas/aliyah pemerintah , pendidikan 
menengah/ aliyah swasta , pendidikan menengah kejuruan dan 
teknis/ aliyah kejuruan pemerintah, pendidikan menengah 
kejuruan/ aliyah kejuruan swasta , satuan pendidikan kerjasama 
pendidikan menengah, pendidikan pesantren menengah , satuan 
pendidikan keagamaan menengah, pendidikan tinggi pemerintah , 
pendidikan tinggi swasta, pendidikan tinggi keagamaan pemerintah , 
pendidikan tinggi keagamaan swasta, pendidikan pesantren tinggi 
(ma 'had aly), jasa pendidikan olahraga dan rekreasi, pendidikan 
kebudayaan , pendidikan lainnya pemerintah, satuan pendidikan 
kerjasama pendidikan nonformal , pendidikan pesantren dan pendidikan 
keagamaan lainnya , jasa pendidikan manajemen dan perbankan , jasa 
pendidikan komputer (teknologi informasi dan komunikasi) swasta , 
pendidikan bahasa swasta, pendidikan kesehatan swasta , pendidikan 
bimbingan belajar dan konseling swasta, pendidikan awak pesawat dan 
jasa angkutan udara khusus , pendidikan teknik swasta , pendidikan 
kerajinan dan industri, pendidikan lainnya swasta , kegiatan penunjang 
pendidikan , perpustakaan dan arsip pemerintah , perpustakaan dan 
arsip swasta , museum yang dikelola pemerintah, peninggalan 
sejarah/cagar budaya yang dikelola pemerintah , dan peninggalan 
sejarah/cagar budaya yang dikelola swasta. 
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku 
untuk: 
a) B 1 berupa konstruksi bangunan sipiljembatan, jalan layang , fly over dan 
underpass, konstruksi jalan rel, konstruksi terowongan , angkutan 
melalui saluran pipa , penelitian dan pengembangan bioteknologi ; 
- 46 - 
b) B2 berupa konstruksi gedung perkantoran, konstruksi gedung 
kesehatan, konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga, konstruksi 
bangunan sipil fasilita s olahraga, jasa pengujian laboratorium , jasa 
inspeksi teknik instalasi, penelitian dan pengembangan ilmu kedokter an, 
penelitian dan pengembangan ilmu pertanian , peternakan , dan 
kehutanan , penelitian dan pengembangan ilmu perikanan dan kelautan , 
aktivitas kesehatan hewan ; dan 
c) B3 berupa angkutan perbatasan bukan bus dalam trayek. 
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan 
sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan 
lahan pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut : 
1. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen) ; 
2. KLB maksimum 3 (tiga) ; dan 
3. KDH minima l 30% (tiga puluh persen) . 
c. ketentuan tata bangunan pada sebagai berikut: 
1. TB maksimal 24 (dua puluh empat) meter ; 
2. GSB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut: 
a) jalan arteri 8 (delapan) meter; 
b) jalan kolektor 6 (enam) meter ; 
c) jalan lokal 4 (empat) meter; dan 
d) jalan lingkungan 2 (dua) meter. 
3. JBB minimum 3 (tiga) meter secara horisontal dan 5 (lima) meter secara 
vertikal ; dan 
4. JBS minimum 3 (tiga) meter secara horisontal dan 5 (lima) meter secara 
vertikal . 
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut : 
1. tempat ibadah ; 
2. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda ; 
3. penerangan jalan umum ; 
4. aksesbilitas difabel lahan parkir dan ruang terbuka non hijau ; 
5. sistem pemanenan air hujan/ rain water harvesting (RWH) ; 
6. jaringan air bersih ; 
7. saluran drainase; 
8. jaringan sanitasi ; 
9. sistem persampahan ; 
10. jaringan listrik ; 
11. jaringan telekomunikasi ; 
12. hidran ; dan 
13. KAMERA PEMANTAU . 
(3) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pela yanan Um um Skala Kecamatan dengan kode 
SPU -2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut : 
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan , meliputi : 
1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperboleh kan 
sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan 
lahan pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bers yarat secara terbatas 
berlaku untuk: 
a) Tl berupa konstruksi gedung kesehatan , konstruksi gedung tempat 
hiburan dan olahraga, konstruksi bangunan sipil fasilitas olahraga , 
aktivitas perparkiran di badan jalan (on street parking) , aktivitas 
perparkiran di luar badan jalan (off street parking), rumah minum/kafe, 
kedai minuman , aktivitas fotokopi , penyiapan dokumen dan aktivi tas 
khusus penunjang kantor lainn ya, dan aktivitas praktik dokter dan 
dokter gigi; 
b) T2 berupa rumah/kedai obat tradisional , penyediaan minuman 
keliling/ tern pat tidak tetap , dan aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; 
dan 
c) T3 berupa konstruksi gedung lainn ya, konstruksi bangunan sipil 
elektrikal , konstruksi sentral telekomunikasi , pembuatan/pengeboran 
sumur air tanah , konstruksi jaringan irigasi , komunikasi dan limbah 
lainn ya, aktivitas penunjang angkutan darat lainn ya, rumah 
minum /kafe , kedai minuman, pendi dikan anak usia dini dan dasar, 
pendidikan menengah atas/ aliyah pemerintah, pendidikan 
menengah/ali yah swasta , pendidikan menengah kejuruan dan 
teknis/ aliyah kejuruan pemerintah , pendidikan menengah 
kejuruan/ aliyah kejuruan swasta , satuan pendidikan kerjasama 
pendidikan menengah , pendidikan pesantren menengah , satuan 
pendidikan keagamaan menengah, pendidikan tinggi pemerintah , 
pendidikan tinggi swasta , pendidikan tinggi keagamaan pemerin tah, 
pendidikan tinggi keagamaan swasta, pendidikan pesantren tinggi 
(ma'had aly), jasa pendidikan olahraga dan rekreasi , pend idikan 
kebudayaan , pendidikan lainnya pemerintah , satuan pendidikan 
kerjasama pendidikan nonformal , pendidikan pesantren dan pendidikan 
keagamaan lainn ya, jasa pendidikan manajemen dan perbankan , jasa 
pendidikan komputer (teknologi informasi dan komunikasi) swasta , 
pendidikan bahasa swasta , pendidikan kesehatan swasta , pendidikan 
bimbingan belajar dan konseling swasta, pendidikan awak pesa wat dan 
jasa angkutan udara khusus , pendidikan teknik swasta , pendidikan 
kerajinan dan industri , pendidikan lainnya swasta , kegiatan penunjang 
pendidikan, perpustakaan dan arsip pernerintah, perpustakaan dan 
arsip swasta , museum yang dike lola pemerintah, peninggalan 
sejarah/ cagar buda ya yang dikelola pemerintah , peninggalan 
sejarah/ cagar buda ya yang dikelola swasta. 
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bers yarat tertentu berlaku 
untuk: 
a) Bl berupa konstruksi bangunan sipiljembatan , jalan layang, fly over dan 
underpass, konstruksi jalan rel, dan konstruksi terowongan ; dan 
b) B2 berupa konstruksi gedung kesehatan, konstruksi gedung tempat 
hiburan dan olahraga, dan konstruksi bangunan sipil fasilitas olahraga. 
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan 
sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan 
lahan pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut: 
1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen); 
2. KLB maksimum 2,5 (dua koma lima) ; dan 
3. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) . 
c. ketentuan tata bangunan pada sebagai berikut: 
1. TB maksimal 18 (delapan belas) meter ; 
2. GSB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut : 
a) jalan arteri 8 (delapan) meter ; 
b) jalan kolektor 6 (enam) meter ; 
c) jalan lokal 4 (empat) meter ; dan 
d) jalan lingkungan 2 (dua) meter. 
3. JBB minimum 3 (tiga) meter secara horisontal dan 5 (lima) meter secara 
vertikal ; dan 
4. JBS minimum 3 (tiga) meter secara horisontal dan 5 (lima) meter secara 
vertikal. 
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut : 
1. tempat ibadah ; 
2. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda ; 
3. penerangan jalan umum ; 
4. aksesbilitas difabel lahan parkir dan ruang terbuka non hijau ; 
5. sistem pemanenan air hujan/ rain water harvesting (RWH); 
6. jaringan air bersih; 
7. saluran drainase ; 
8. jaringan sanitasi ; - 47 - 
9. sistem persampahan ; 
10. jaringan listrik ; 
11. jaringan telekomunikasi ; 
12. hidran ; dan 
13. Kamera Pemantau . 
(4) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode 
SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut: 
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan , meliputi : 
1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dipe rbolehkan 
sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan 
lahan pada Lampiran V1I yang merupakan bagian tidak terpis ahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bers yarat secara te rbatas 
berlaku untuk: 
a) Tl berupa konstruksi gedung kesehatan , konstruksi gedung tempa t 
hiburan dan olahraga , konstruksi bangunan sipil fasilitas olahra ga, 
aktivitas perparkiran di badan jalan ( on street parking), aktivita s 
perparkiran di luar badan jalan (off street parking), aktivitas fotokopi , 
penyiapan dokum en dan aktivitas khusus penunjang kantor lainn ya, 
aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, dan aktivitas hibu ran, kesenian 
dan kreativitas ; 
b) T2 berupa rumah/kedai obat tradisional , penyediaan minuma n 
keliling/tempat tidak tetap , dan aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; 
dan 
c) T3 berupa kons truksi gedung lainn ya, konstruksi bangu nan sipil 
elektrikal , konstruksi sentral telekomunikasi , pembuatan/p engeboran 
sumur air tanah , konstruksi jaringan irigasi , komunikas i dan limbah 
lainnya, aktivitas penunjang angkutan darat lainn ya, pendidik an anak 
usia dini dan dasar , pendidikan menengah atas/ali yah pemerintah, 
pendidikan men engah/ aliyah swasta , pendidikan menengah kejuruan 
dan teknis/ aliyah kejuruan pemerintah , pendidikan m enen gah 
kejuruan/ aliyah kejuruan swasta , satuan pendidikan kerjas ama 
pendidikan menengah , pendidikan pesantren menengah , satuan 
pendidikan keagam aan menengah , pendidikan tinggi pemerintah , 
pendidikan tinggi swasta , pend idikan tinggi keagamaan pemerintah , 
pendidikan tinggi keagamaan swasta , pendidikan pesantren tinggi 
(ma 'had aly), jasa pendidikan olahraga dan rekreasi , pendidikan 
kebuda yaan, pendidikan lainn ya pemerintah , satuan pendidikan 
kerjasama pendidikan nonformal , pendidikan pesantren dan pendid ikan 
keagamaan lainn ya, jasa pendidikan manajemen dan perbankan , jasa 
pendidikan komputer (teknologi informasi dan komunikas i) swasta, 
pendidikan bahasa swasta , pendidikan kesehatan swasta , pendidikan 
bimbingan belaja r dan konseling swasta , pendidikan awak pesa wat dan 
jasa angkutan udara khusus , pend idikan teknik swasta , pendi dikan 
kerajinan dan industri , pendidikan lainn ya swasta , kegiatan penunjang 
pendidikan, perpustakaan dan arsip pemerintah , perpus takaan dan 
arsip swasta , museum yang dikelola pemerintah , penin ggalan 
sejarah/cag ar buda ya yang dikelola pemerintah , dan peninggalan 
sejarah/cagar buda ya yang dikelola swasta . 
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bers yarat tertentu berlaku 
untuk: 
a) B 1 berupa konstruks i bangunan sipilj embatan , jalan layang, fly over dan 
underpass , konstruksi jalan rel, dan konstruksi terowongan ; dan 
b) 82 berupa konstruksi gedung kesehatan , konstruksi gedung tempat 
hiburan dan olahraga , dan konstruksi bangunan sipil fasilitas olahra ga. 
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan 
sebagaimana tercantum dalam tabel kete ntuan kegiata n dan penggunaan 
lahan pada Lamp iran VII yang m erupakan bagian tidak terpis ahkan dari 
Perat uran Bupa ti ini. 
b. ketentuan intens itas pemanfaa tan ruan g adalah sebagai berikut: - 48 - 
c. ketent uan tata bangunan sebagai berikut: 
1. TB mak simal 16 (enam belas) meter ; 
2. GSB minim al berlaku dengan klasifika si sebagai berikut: 
a) jalan arteri 8 (delapan) meter ; 
b) jalan kolekt or 6 (enam) meter ; 
c) jalan lokal 4 (empat) meter ; dan 
d) jalan lingkungan 2 (dua) meter. 
3. JBB minim um 2 (dua) mete r; dan 
4. JBS minim um 2 (dua) meter secara vertikal. 
d. ketentuan prasarana dan sarana minim al sebagai berikut: 
1. tempat ibadah; 
2. fasilitas pejalan kaki dan pesepe da; 
3. penerangan jalan umum ; 
4. aksesbilita s difabel lahan parkir dan ruang terbuka non hijau ; 
5. sistem pemanenan air hujan/rain water harve sting (RWH); 
6. jaringan air bersih ; 
7. saluran drainase ; 
8. jaringan sanitasi; 
9. sistem persampahan ; 
10. jaringan li strik; 
11. jaringan telek omunikasi ; 
12. hidran ; dan 
13. Kam.era Pemantau . 
(5) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umu m Skala RW dengan kode SPU - 
4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut : 
a. ketentuan kegi atan dan penggunaan lahan , meliputi: 
1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan 
sebagaima na tercantu m dalam tabel kete ntuan kegiatan dan penggunaan 
lahan pada Lampiran VII yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bup ati ini. 
2. ketent uan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas 
berlaku un tuk: 
a) Tl beru pa konstruksi gedung kesehatan , konstr uksi gedung tempat 
hiburan dan olahraga , konstruksi bangunan sipil fasilitas olahraga , dan 
aktivita s hiburan , kesenian dan kreativita s; dan 
b) T3 beru pa konstruk si gedung lainn ya. 
3. ketentuan kegiatan dan penggun aan lahan bersyarat tertentu berlaku 
untuk: 
a) B 1 beru pa konstruksi bang unan sipiljembatan , jalan layang, fly over dan 
underpa ss, konstruk si jalan rel, dan konstru ksi terowongan ; dan 
b) 82 konstruk si gedung kesehatan, konstruk si gedung tempat hiburan dan 
olahraga , dan konstruks i bangunan sipil fa silitas olahraga . 
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang ti dak diperbolehkan 
sebagaimana tercantum dalam tabel kete ntuan kegiatan dan penggunaan 
lahan pada Lam piran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Perat uran Bup ati ini. 
b. ketentuan inten sitas pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut : 
1. KDB mak simum 60o/o (enam puluh persen); 
2. KLB mak simum 2,5 (dua koma lima) ; dan 
3. KDH minimal 30% (tiga puluh persen). 
c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut : 
1. TB maksim al 10 (sepuluh) meter; 
2. GSB minima l berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut : 
a) jalan arteri 8 (delapan) meter ; 
b) jalan kolektor 6 (enam) meter; 
c) jalan loka l 4 (empat) meter ; dan 1. KDB mak simum 60% (enam puluh perse n); 
2. KLB mak simum 2,5 (dua koma lima); dan 
3. KDH minim al 30% (tiga puluh persen). - 49 - ..