Apa substansi hukum dari Pasal 16 BUPATI KOLAKA TENTANG Nomor 25 Tahun 2021?
Materi muatan BUPATI KOLAKA TENTANG Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi, khususnya , Pasal 16, adalah:

Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KOLAKA TENTANG 
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN KOLAKA PERATURAN BUPATI KOLAKA 
NOMOR 2.7' TAHUN 2022 BUPATI KOLAKA 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA ·' 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Undang ­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (ASN), (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); ten tang 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 
3. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman 
modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724); - 2 - 
Mengingat 
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 7 Tahun 
2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam 
Jabatan Fungsional (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 525); 
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada 
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 885); 
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten - 3 - 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupa ten Kolaka; 
2. Pem erintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupat en Kolaka ; 
3. Bup ati adalah Bupa ti Kolak a; 
4. Sekr etaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka ; 
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Mod al dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabup aten Kolak a; 
6. Perangk at Daerah Kabupaten adalah adalah unsur pembantu Bupati dan 
Dewan Perwakilan Raky at Daerah Kabupaten dalam penyelenggara an 
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabup aten; 
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintah an yang wajib 
diselenggarakan oleh semu a Daerah; 
8. Tipologi adalah peng elompokan perangkat daerah berdasark an tipe atau 
jenis yang did asarkan pada hasil pemetaan urusan pemerintahan 
ditentukan berdasar kan hasil perhitungan nilai variab el urusan 
pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupa ten dan kota setel ah 
dikalikan dengan faktor kesulitan geografis ; BAB I 
KETENTUAN UMUM