Bagaimana redaksi normatif Pasal 60 dalam PERATURAN DAERAH KABU PATEN MAGELANG Nomor 21 Tahun 2006?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABU PATEN MAGELANG Nomor 21 Tahun 2006 tentang TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN, BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 60 berbunyi:

Peraturan Daerah ini mulai belaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar semua orang dapat me ngetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang. 
Ditetapkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 13 November 2006 
 
BUPATI MAGELANG , 
 
ttd 
 
SINGGIH SANYOTO 
 
Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 14 November 2006 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG Pelaksana Tugas, ttd 
RODJIKIN 
 
 
TAHUN 2006 NOMOR 21 SERI E NOMOR
 14 
 
 
 
 
38 
PENJELASAN ATAS 
 
PERATURAN DAERAH KABU PATEN MAGELANG 
NOMOR 12 TAHUN 2006 
 
TENTANG 
TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN 
PEMBERHENTIAN K EPALA DESA 
 
 
I. Umum : 
 
1. Dasar Pemikiran 
 Sudah sejak lama Desa memiliki sistem dalam 
mengatur dan mengurus kepe ntingan masyarakatnya 
termasuk dalam menentukan/ memilih pemimpinnya sendiri meskipun dengan cara yang sangat sederhana menurut kondisi sosial budaya yang ada pada masyarakat desa tersebut. Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang berkualitas, maka pimpinan pemerintahan desa harus mendapatkan legitimasi yang kuat dari masyarakat. 
 Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diuba h dengan Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 2005 pada Bab XI yang mengatur tentang Desa dan Peratur an Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2005 tentang Desa di jelaskan bahwa landasan 
pemikiran dalam penyeleng garaan pemerintahan desa 
adalah keanekaragaman, par tisipasi, otonomi asli, 
demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu diatur tata cara pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Magelang 
dengan memperhatikan landasan pemikiran tersebut. 39 
2. Panitia Pemilihan Kepala Desa 
 Bahwa agar proses penc alonan dan pemilihan Kepala 
Desa dapat terlaksana deng an baik, maka BPD perlu 
membentuk panitia pemilihan kepala desa yang dipandang mampu, jujur, independen dan bertanggung 
jawab dalam melaksanakan tugas. 
3. Hak Memilih dan Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Setiap warga di desa pemilihan yang memenuhi syarat 
memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kepala desa. Ag ar pelaksanaan pemilihan 
kepala desa dapat berjal an lancar serta untuk 
menghindari munculnya permasalahan dikemudian hari, diperlukan ketelitian dan kecermatan menyangkut domisili dan identitas warga yang berhak memilih dan dipilih dengan memperhati han peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
4. Pencalonan Kepala Desa dan Pelaksanaan Pemilihan 
Kepala Desa 
 Dalam proses pencalonan dan palaksanaan pemilihan 
kepala desa diperlukan kewaspadaan, kecermatan dan kehati-hatian baik panitia, calon kepala desa maupun pemilih, karena mereka adalah pihak-pihak yang terlibat 
dan sangat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa. 
5. Pemungutan Suara Ulang 
 Pemungutan Suara yang tidak dihadiri sekurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang 
terdaftar dalam DPT dinyatakan batal dan harus diadakan pemungutan suar a ulang. Apabila dalam 
Pemungutan suara ulang ti dak memenuhi kuorum ½ 
(setengah) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT, maka Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal dan dilaksanakan Pendaftaran Ulang calon kepala desa. Apabila terdapat ca lon kepala desa yang 
memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, 
 
40 
maka panitia pemilihan melaksanakan pemungutan 
suara ulang untuk calon yang mendapat jumlah suara terbanyak yang sama tanpa pendaftaran pemilih baru. Dalam hal ini sangat diper lukan kearifan dari calon 
kepala desa dan masyarakat pemilih serta panitia untuk menjaga kebersamaan dan menghindari perpecahan. 
Apabila dalam pemungut an suara ulang tidak 
memenuhi kuorum, maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal dan diadakan pendaftaran ulang calon kepala desa. Namun apabila dalam pemungutan suara ulang tersebut masih ter dapat calon yang memperoleh 
jumlah suara terbanyak yang sama, maka dilaksanakan pemungutan suara ulang hingga diperoleh satu calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak. Pemungutan suara ulang j uga dilaksanakan apabila 
terdapat calon tunggal yang tidak mendapatkan sekurang-kurangnya ½ (set engah) ditambah 1 (satu) 
dari jumlah pemilih yang me nggunakan hak pilihnya. 
Apabila dalam pemun gutan suara ulang hasilnya tetap 
sama, maka pemilihan kepala desa dinyatakan gagal dan dilaksanakan pendaftaran ulang calon kepala desa. 
6. Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa 
 Apabila penghitungan suara telah selesai dan 
dinyatakan sah oleh panitia pemilihan, maka calon Kepala Desa terpilih ditet apkan oleh BPD dan diusulkan 
kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan dan 
dilantik menjadi kepal a desa. Pengesahan dan 
pelantikan Kepala Desa ol eh Bupati merupakan bentuk 
legitimasi bahwa desa sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten dan sebagai satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
7. Masa Jabatan Kepala Desa Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan 
dapat mencalonkan kembali unt uk 1 (satu) kali masa 
jabatan berikutnya. Masa jabatan tersebut dipandang 
 41 
 cukup dalam pengabdian seorang kepala desa kepada 
masyarakat dengan harapan terhindar dari unsur korupsi, kolusi dan nepot isme yang dapat merugikan 
Negara, Pemerintah Daerah dan masyarakat desa. a. Pemberian Sanksi Bagi Kepala Desa Kepala Desa yang melanggar larangan diberikan 
hukuman disiplin disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yaitu : hukuman disiplin ringan berupa teguran, hukuman disiplin sedang berupa pemberhen tian sementara dan 
hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak 
dengan hormat. 
Pemberhentian Kepala Desa Kepala Desa diberhentikan dengan hormat oleh 
Bupati apabila meninggal dunia, mengajukan 
permintaan sendiri, ber akhir masa jabatan, 
berhalangan tetap dan tidak lagi memenuhi syarat. Kepala Desa diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar sumpah/ janji, melanggar larangan, tidak melaksanakan kewajiban dan meninggalkan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-
turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila kepala desa diberhentikan dan belu m ada kepala desa yang 
mengantikannya, maka Bupati mengangkat 
Penjabat (Pj.) kepala desa untuk masa jabatan 
paling lama 6 (enam) bulan. Pemberhentikan dengan tidak hormat Kepala Desa dilakukan secara bertahap sesuai dengan ti ngkat pelanggaran yang 
dilakukan dengan tetap me mperhatikan fakta (bukti) 
yang dapat memperkuat pemberhentian Kepala Desa. 
10. Biaya Pemilihan Kepala Desa Untuk pelaksanaan Pemilihan kepala desa dibutuhkan 
biaya yang menjadi tanggung jawab masyarakat desa yang dalam hal ini dikelola oleh Panitia Pemilihan. 
42 
Dalam mengelola biaya pemili han kepala desa tersebut, 
Panitia Pemilihan wajib memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta menghi ndari pemborosan penggunaan 
anggaran. Biaya pemilihan kepala desa tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Bantuan dari Pemerintah Kabupaten dan partisipasi pihak ketiga. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten 
hanya membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan 
kepala desa sesuai kemampuan keuangan daerah. 
 
 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL