Menurut PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 5 Tahun 2022, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 5 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Majene. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene . 
3. Bupati adalah Bupati Majene. 
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur d an mengurus 
urusan pemerintahan. 
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa 
meliputi kewenagan yang berdasrkan hak asal usul, 
Kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang 
ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Propins i, atau Pemerintah 
Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan 
oleh Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah 
Kabupaten sesuai deng an Peraturan Perundang -Undangan. 
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepenti ngan masyarakat setempat dalam 
sistem Pemerintahan Neg ara Kesatuan Republik Indonesia. 
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan 
Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama la in 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah d an ditetapkan secara 
demokratis. 
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah an yang 
angotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang -Undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepa kati 
bersama oleh BPD dangan Berpedoman pada Peratur an 
Perundang -undangan diatasnya. 
~ 4 ~ 
 
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang 
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang 
dan barang yang berhubungan dengan pelaksa naan hak dan 
kewajiban Desa. 
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, dan p ertanggungjawaban keuangan Desa. 
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut 
APB Desa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan 
Desa. 
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa 
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat . 
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana 
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah kabu paten/kota setela h 
dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang 
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan 
Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
Desa dalam 1 (satu) tahun Reke ning pada Bank yang 
ditetapkan. 
16. Penerimaan Desa adalah Uang yang masuk melalui rekening 
kas Desa. 
17. Pengeluaran Desa adalah Uang yan g keluar dari rekening kas 
Desa. 
18. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) 
tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tid ak perlu 
dikembalikan oleh Desa. 
19. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan 
kewjiban Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan 
diterima kembali oleh Desa. 
20. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang ak an diterima kembali, 
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada 
tahun -tahun anggaran berikutnya. 
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang 
selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau 
sebutan lain yang karena jabatannya mempuny ai kewenangan 
menyelenggarakan keselu ruhan pengelolaan Keuangan Desa. 
22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya di 
singkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan 
pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala 
Desa yang mengu asakan sebagian kekuasaan PKPKD. 
23. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bekedudukan 
sebagai unsur Pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan 
tugas sebagai koordinator PPKD. 
~ 5 ~ 
 
24. Kepala Urusan, yang selanjutnya di sebut Kaur, adalah 
Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf 
Sekretriat D esa yang menjalankan tugas PPKD. 
25. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat 
Desa yang berkedudukan sebagai Pelaksana Tek nis yang 
menjalankan tugas PPKD. 
26. Kepala Urusan Keuangan yang selanjutnya disebut Kaur 
Keuangan, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai 
unsur staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas 
Kebendaharaan. 
27. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa 
adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau 
bersama Desa -Desa guna men gelola usaha, memamfaatkan 
aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, 
menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis 
usaha lainya untuk sebesar -besarny a kesejahteraan 
masyarakat Desa. 
28. Dana Cadangan adalah Dana yang disisihkan guna mendanai 
kegiatan yang memerlukan Dana relatif besar yang tidak dapat 
dipenuh i dalam 1 (satu) tahun anggaran. 
29. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pend apatan 
Desa dengan belanja Desa. 
30. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedap atan 
Desa deng an belanja Desa. 
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat 
SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 
pengeluaran anggar an selama satu periode anggaran. 
32. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut 
pengadaan barang/jasa, ad aah kegiatan untuk memperoleh 
barang/jasa olah Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui 
swakelol a dan/atau penyedia barang/jasa. 
33. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau peroranga n 
yang menyediakan barang /jasa. 
34. Swakelola adalah kegiatan pengadaan baran g/jasa dimana 
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi 
sendiri oleh tim pengelola kegiatan. 
35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, 
adalah Dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan 
Pengadaan Barang/Jasa. 
36. Laporan Kepala Des a adalah proses pelaporan pelaksanaan 
kegiatan Pengelolaan APB Desa dan Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa (LPPD) selama 1 (satu) tahun oleh Kepala 
Desa kepada Bupati melalui Dinas P emberdayaan Masyarakat 
dan Desa. 
37. Administrasi Keuangan adalah kegia tan pencatatan data dan 
informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada Buku 
Administrasi Keuangan. 
38. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data 
dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat pada Buku Adminis trasi Pembangu nan. 
~ 6 ~ 
 
 
39. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang 
selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen 
perencanaan Desa untuk 1 (satu) periode pemerintahan Ke pala 
Desa, yaitu 6 (enam) Tahun. 
40. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat 
RKP-Desa ada lah hasil musyawarah masyarakat Desa tentang 
program dan kegiatan yang akan dilaksanak an untuk periode 
1 (satu) Tahun. 
41. Aset Desa adalah Barang Milik Desa yang berasal dari 
kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban 
anggaran pendapatan dan b elanja Desa (APB Desa) atau 
perolehan hak lainnya yang sah. 
42. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok -pokok 
kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa 
dalam perencanaan, penyusunan, pemb ahasan dan 
pelaksanaan APB Desa. 
43. Padat Karya Tunai Desa y ang selanjutnya disingkat PKTD 
adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya 
yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan 
mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan 
teknologi lokal untuk memberikan tambahan 
upah/pendapata n, mengurangi kemiskinan, dan 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
44. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa adalah kegiatan 
pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang 
bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat 
dengan kriteria yang disepakati d an dip utuskan melalui 
Musyawarah Desa. 
45. Desa Aman Covid -19 adalah kondisi kehidupan Desa yang 
tetap produktif di tengah Pandemi COVID -19 dengan 
kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan 
menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tanga n 
dengan sabun dan air mengalir. 
46. Pandemi COVID -19 adalah bencana yang disebabkan oleh 
faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) 
yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan 
korban jiwa manus ia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan, 
dan k ejiwaan atau psikologis manusia. 
47. SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan Desa untuk 
percepatan pencapaian tuj uan pembangunan berkelanjutan ; 
48. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang 
selanjutnya disebut Penggerak Swadaya Masyarakat adalah 
Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, 
tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan 
pemberdayaan masyarakat Desa melalui penggerakan 
keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai 
kemand irian dan berkelanjutan sesu ai ketentuan perundang -
undangan. 
 
~ 7 ~ 
 
49. Tenaga pendamping professional adalah tenaga profesional 
yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan dibidang Desa, pembangunan dearah 
tertinggal, dan trasmigrasi ya ng bertugas pendampingan 
ditingkat Desa, ke camatan, kabupaten dan provinsi. 
50. Hari adalah hari kerja.