Jelaskan isi kandungan Pasal 21 dari KEWENANGAN WKAL BERSKALA DESA TENTANG PERATURAN BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945.
Sesuai dengan KEWENANGAN WKAL BERSKALA DESA TENTANG PERATURAN BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, ketentuan pada , Pasal 21 berbunyi:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa bahwa 
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal 
U sul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; BUPATI BUTON , DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
Mengingat Menimbang DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN 
KEWENANGAN WKAL BERSKALA DESA TENTANG PERATURAN BUPATI BUTON 
NOMOR 4 TAHUN 2022 BUPATI BUTON 
PROVINS! SULAWES I TENGGARA 
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomo r 5234), sebagairnana telah diubah dengan Undang ­ 
Undang Nomo r 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomo r 12 Tahu n 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indones ia 
Nomo r 6398) ; 
4. Undang-Undang Nomo r 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2014 Nomo r 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia 
Nomor 5495 ); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indones ia Nomo r 5587 ), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakh ir dengan Undang ­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahu n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indones ia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indon esia Nomor 5679 ; 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Repub lik Indonesia Nomo r 5539) , sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomo r 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomo r 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indones ia Nomor 6321 ); 
7. Pera turan Menteri Dalam Negeri Nomo r 80 Tahun 2015 
tentang Pembentu kan Prociuk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indones ia Tahun 2015 Nomo r 2036 ), 
sebagaimana telah diubah dengan Pera turan Menteri 
Dalam Negeri Nomo r 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Men teri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indones ia Tahun 2018 Nomo r 
157); 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
ten tang Kewenangan Desa (Berita Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa {Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 
Indonesia . 
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang 
disebu t dengan nama lain dibantu perangka t Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa . 
9. Badan Permus yawaratan Desa yang selan jutnya disingkat 
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotan ya merupakan wakil dari 
pendudu k Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. Desa adalah penyelenggaraan urusan 
dan kepentingan mas yarakat setempa t 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Buton . 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupa ti sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memirnpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah dan 
kewenangan daerah otonom . 
3. Bupati adalah Bupati Buto n. 
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai 
Perangkat Daerah Kabupaten Buton dalam wilayah kerja 
Pemerintah Kabupaten Buton. 
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan 
koordinato r penyelenggaraan pemerintahan di wilayah 
kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasn ya 
mempero leh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari 
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi 
daerah , dan men yelenggarakan tugas um um 
pemerintahan. 
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutn ya disebu t Desa , adalah 
kesatuan mas yarakat hukum yang memiliki batas 
wila yah yang berwenang untuk mengatu r dan mengurus 
urusan pemerintahan , kepentingan mas yaraka t setempa t 
berdasarkan prakarsa mas yarakat , hak asal usul, 
dan/ atau hak tradisional yang diaku i dan dihorma ti 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repub lik 
Indones ia. 
7. Pemerintahan 
pemerintahan 
dalam sistem Pasal 1 BAB I 
KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI BUTO N TENTANG DAFTAR 
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN 
KEWEN ANGAN LOKAL BERSKALA DESA . MEMU TUSKAN 
Meneta pkan