Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945 Pasal 58?
Dalam Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub lik, BAB VIII - PELAPORAN PENYELESA IAN TUNTU TAN GANTI KERUGIAN, Pasal 58 mengatur sebagai berikut:

( 1) Penatausahaan dalam hal penanggu ng hutang pind ah 
domisili dilaksakanan oleh Kepala Satuan Kerja tempat 
terjadinya Kerugian Negara dan Kepala Satuan Kerja 
domi sili baru. penyelesaian Kerugian Negara atas dasar laporan 
tindak lanjut; dan 
c. men yampaikan Daftar Kerugian Negara kepada 
Biro Keuan gan Sekr etariat Jenderal. lanjut penyelesaian Kerugian Negara di wilayah kerjanya 
kepada Sekretaris unit Eselo n I. 
(6) Pelaksanaan penatau sahaan Kerugian Negara oleh 
pejabat setingkat eselon III yang menangan i fungsi 
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru f b 
sebagai berikut: 
a. membuat daftar Keru gian Negara berdasarkan 
laporan pimpin an unit organisasi yang berada di 
bawahnya sebagai alat pemantau; 
b. mencatat perkembangan tindak lanjut tindak penyelesaian Kerugian Negar a atas dasar laporan 
tindak lanjut dari Kepala Satuan Kerja 
bersangkutan ; dan 
c. melaporkan perkembangan lanjut d. menyimpan dan m engaman kan semua 
berk as/buku, dokum en/surat, dan alat bukti 
lainnya yang terkait dengan peristiwa yang 
menimbulkan Kerugian Negara. 
(5) Pelaksanaan penatausahaan Kerugian Negara oleh 
atasan Kepala Satuan Kerja sebagai berikut: 
a. membuat daftar Kerugian Negara sebagaiman a 
dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai alat 
pemantau penyelesaian Keru gian Negara ; 
b. mencatat perkembangan tindak - 51 - 
(2) Pelaksanaan penatausahaan Kerugian Negara oleh 
Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 
a. memberitahukan kepindahan penanggung hutang 
dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja domisili 
yang baru dengan menggunakan surat 
pemberitahuan, dengan tembusan kepada: 
1. sekretaris unit eselon I atau Kepala Biro 
Keuangan Sekretariat Jenderal; 
2. Kepala Satuan Kerja domisili baru ; dan 
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara pada domisili lama dan baru; 
b. mencatat kepindahan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dalam lajur keterangan pada formulir 
daftar Kerugian Negara; dan 
c. mencatat tindak lanjut penyelesaian Kerugian 
berdasarkan tembusan laporan yang diterimanya 
dari Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja 
domisili baru. 
(3) Pelaksanaan penatausahaan Kerugian Negara oleh 
Kepala Satuan Kerja domisili baru sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 
a. membuat daftar Kerugian Negara sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 57 ayat (4) huruf a atas 
nama pegawai atau debitur bersangkutan; 
b. mencatat tindak lanjut penyelesaian Kerugian 
Negara bersangkutan dalam daftar sebagaimana 
dimaksud pada huruf a; dan 
c. melaporkan tindak lanjut penyelesaian Kerugian 
Negara kepada sekretaris unit eselon I atau Kepala 
Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dengan 
tembusan kepada: - 52 -