Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 11 Tahun 2014 pada Pasal 4?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 11 Tahun 2014 tentang PENGENDALIAN GRATIFIKASI, BAB II - MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN PRINSIP, Pasal 4 menyebutkan bahwa:

(1) Setiap Pejabat/Pegawai ha rus menolak gratifikasi yang 
diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan 
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, antara lain: 
a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar 
penerimaan yang sah; 
b. terkait dengan tugas dalam proses penyu sunan anggaran 
diluar penerimaan yang sah; 
c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, 
monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah; 
d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar 
penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Kabupaten 
Bang ka Selatan; 
e. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai; 
f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan 
kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan 
tugas dan kewenangannya; 
g. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/ 
kesepakatan deng an pihak lain; 
h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau 
setelah proses pengadaan barang dan jasa; 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 i. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher 
oleh Pejabat/Pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan 
pelaksanaan tugas dan kewaji bannya dengan pemberi 
gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang di 
terima; 
j. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/ 
perlakuan pemangku kewenangan; 
k. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan 
dan bertentangan dengan kewajiban/tu gas Pejabat/ 
Pegawai. 
(2) Setiap Pejabat/Pegawai dilarang memberikan gratifikasi 
kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya 
yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan 
kewajiban atau tugasnya. 
(3) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mel aporkan 
penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada UPG di instansi terkait. 
(4) Dalam hal UPG di instansi Pelapor belum terbentuk, 
pelaporan disampaikan kepada bagian yang menjalankan 
fungsi pengawasan/kepatuhan atau kepada atasan langsung .