Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung
Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat BPKD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Kepala Bidang Pendapatan adalah Kepala Bidang
Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.
9. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada
Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakan.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang
bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan
komersial yang dipergunakan untuk memperkenalkan,
mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap
barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca,
didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
11.Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
12. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang
bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan,
kayu, seng, triplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas,
kaca, batu, tembok, atau beton, logam atau bahan lainyang
sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri
sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada
bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya
baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
13. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak
dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun
tidak, berupa gambar dan/ atau tulisan yang dapat berubah-
ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik.
Termasuk didalamnya Videotron danelektronik display.
14. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan
kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang
tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan
suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.
15. Reklame kain adalah reklame yang bertujuan materinya
jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau
kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan
bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis.
Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul- umbul,
bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey,
banner, giant banner danstanding banner.
16. Reklame melekat, stiker adalah reklame yang berbentuk
lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan,
dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
17.Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran
lepas, diselenggarakan dengancara disebarkan, diberikanatau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk
ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu
benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leafleat
dan reklame dalam undangan.
18. Reklame beijalan, termasuk pada kendaraan adalah reklameyang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat
bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan
kendaraanataudengancara dibawa/didorong/ditarik oleh
orang.Termasuk di dalamnya reklame pada
gerobak/ rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
19. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di
udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau
alatlainyang sejenis.
20. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di
permukaan airatau diatas permukaan air.
21.Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara
yang ditimbulkan dariatau oleh peralatan alat.
22. Reklame film/ slide adalah reklame yang diselenggarakan
dengan cara mempergunakan klise (celluloide) berupa kaca,
film ataupun bahan-bahan lain sejenis, sebagai alat yang
diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
23. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan
dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau
disertai suara.
24. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badanyang dapat
dikenakan Pajak.
25. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan
daerah.
26. Masa Pajak adalah jangka waktu 1(satu) bulan kalender
atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah paling lama 3(tiga) bulan kalender yang
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
27. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu)
tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
28. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau
dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Official assessment adalah sistem pemungutan perpajakan
yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk
menentukan besamya pajak terutang pada fiskus atau
aparat perpajakan sebagai pemungut pajak
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan
besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan
pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
31.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain keKas Daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besamya jumlah pokok pajak yang terutang.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besamya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang
masih harus dibayar.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang
terutang atau seharusnya tidak terutang.
37.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.
38. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak
Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak
atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak.
41. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh
Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu
keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku .
BABU
RUANG LINGKUP