Apa yang diatur dalam Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah Nomor 30 Tahun 2021 pada Pasal 17?
Berdasarkan Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah Nomor 30 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, BAB IV - PEMBINAANDANPENGA WASAN, Pasal 17 menyebutkan bahwa:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.
Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 29 Oktober 2021
BUPATI KUTAlTIMUR,
Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 29Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAl TIMUR,
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAl TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 30
- 14-
LAM PIRAN
PERATURANBUPATI KUTAlTIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU.
JENIS DAN SEKTOR PELAYANAN PERIZINAN
A. JENIS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
NO JENIS PERIZINAN BERUSAHAOSS NON OSS SIMBGPROSES IZIN
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PKPLH)
3 Keputusan Kelayakan Lingkungan OSS
Hidup (KKLH)
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) SIMBG
dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)untuk
Kegiatan Berusaha
2 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
meliputi :
Perizinan Berusaha Risiko Rendah; OSS
Perizinan Berusaha Risiko Menengah OSS
Rendah;
Perizinan Berusaha Risiko Menengah OSS
Tinzsi: dan l:>b ,
Perizinan Berusaha Risiko Tinggi. OSS
3 Perizinan Berusaha untuk Menunjang OSS
Kegiatan Usaha1 Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha,
meliputi :
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan OSS
Ruang untuk Kegiatan Berusaha,
meliputi :
l Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan OSS
Pemanfaatan Ruang (KKKPR)
2 Persetujuan Kesesuaian Kegiatan OSS
Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
Persetujuan Lingkungan, meliputi :
l Surat Pernyataan Kesanggupan OSS
Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL)
2 Pernyataan Kesanggupan OSS
4 Perizinan Berusaha lainnya yang diberikan OSS
kewenangannya kepada Daerah
Daftar Jenis Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
(Provinsi/Kabupaten) mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pelayaman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 15 -
B. JENIS PELAY ANAN PERIZINAN NON BERUSAHA
NO JENIS PERIZINAN NON BERUSAHAPROSES IZIN
OSS NON OSS SIMBG
1Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang NON OSS
Non Berusaha
2 Persetujuan Lingkungan Kegiatan Non NON OSS
Berusaha
3 Persetujuan Bangunan Gedung Kegiatan SIMBG
Non Berusaha (Tempat Tinggal Pribadi,
Tempat Ibadah, Bangunan Milik
Pemerintah)
4 Izin Pendaratan Dan Penggunaan Alat Berat NON OSS
5lzin Pelayanan Radiologi Rumah Sakit NON OSS
6 Izin Pelayanan Dialisis Rumah Sakit NON OSS
7 lzin Pelayanan Hemodialisis Rumah Sakit NON OSS
8 lzin Operasional Unit Transfusi Darah NON OSS
9 Surat Izin Menyimpan Obat NON OSS
10 Surat lzin Praktek Dokter NON OSS
11 Surat Izin Praktek Bidan NON OSS
12 Surat Izin Praktek Perawat NON OSS
13 Surat lzin Praktek Perawat Anestesi NON OSS
14 Surat Izin Praktek Perawat Gigi NON OSS
15 Surat Izin Praktek Apoteker NON OSS
16 Surat Izin Praktek Fisioterapis NON OSS
17 Surat lzin Praktek Terapis Wicara NON OSS
18 Surat Izin Praktek Perekam Medis NON OSS
19 Surat Izin Praktek Tenaga Refraksionis NON OSS
Optisien
20 Surat lzin Praktek Tenaga Teknis NON OSS
Kefarmasian
21 Surat lzin Praktek Ahli Teknologi NON OSS
Laboratorium Medis
22 Surat Izin Praktek Tenaga Gizi NON OSS
23 Surat Izin Praktek Tenaga Sanitarian NON OSS
24 Surat Izin Praktek Okupasi Terapis NON OSS
25 Surat lzin Praktek Radiografer NON OSS
26 Surat Izin Praktek Tekniker Gigi NON OSS
27 Surat Terdaftar Penyehat Tradisional NON OSS
28 Surat Izin Tugas Perawat Anastesi NON OSS
29 Surat Izin Peraktek Terapis Gigi dan Mulut NON OSS
(SIPTGM)
30 Surat Izin Praktek Teknisi Gigi; dan NON OSS
31 Perizinan Non Berusaha lainnya yang NON OSS
diberikan kewenangannya kepada Daerah
- 16 -
JENIS PELAYANAN NON PERIZINAN
PROSES IZIN I
NO JENIS NON PERIZlNANOSS NONOSS SIMBG
1Rekomendasi Terminal Khusus NON OSS
2 Sertifikat Laik Fungsi Bangunan untuk SIMBG
Tempat Tinggal Pribadi, Tempat Ibadah,
Bangunan Milik Pemerintah
3 Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan) NON OSS
Pembangunan Perumahan
4 Non Perizinan lainnya yang diberikan NON OSS
kewenangannya kepada Daerah
BUPATI KUTAITIMUR,
ARDIANSY AH SULAIMAN