Apa saja yang diatur dalam Pasal 17 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 26 Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 26 Tahun 2022 tentang SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (E-SPTPD) DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN REKAM, BAB VI - SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 17 menetapkan:

dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak 
surat pernyataan ditandatangani dikenai sanksi administratif berupa: 
a. teguran tertulis; 
b. pemasangan tanda peringatan pada tempat usaha Wajib Pajak; 
c. penutupan sementara tempat usaha; 
d. pencabutan izin usaha; dan 
e. penutupan permanen tempat usaha. 
(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
diberikan oleh Kepala BPKAD paling banyak 3 (tiga) kali dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. surat teguran pertama dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) 
hari Kalender; 
b. surat teguran kedua dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari 
Kalender; dan 
c. surat teguran ketiga dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari 
Kalender. 
(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran tertulis 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) dan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPKAD berkoordinasi dengan 
Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan 
Daerah/Peraturan Walikota dan/ atau Instansi lainnya untuk 
melakukan pemasangan tanda peringatan pada tempat usaha Wajib 
Pajak ditempat yang mudah dilihat paling lama 30 (tiga puluh) hari 
kale nder. 
(4) Tanda Peringatan yang telah terpasang sebagimana dimaksud pada 
dilarang untuk dilepas/dirusak. 
(5) Tanda Peringatan yang telah terpasang sebagimana dimaksud pada 
akan dilepas oleh BPKAD setelah Wajib Pajak memenuhi 
kewajibannya. 
(6) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengindahkan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPKAD berkoordinasi dengan 
Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan 
Daerah/Peraturan Walikota dan/ atau Instansi lainnya untuk 
melakukan penutupan sementara tempat usaha Wajib Pajak paling 
lama 30 (tiga puluh) hari kalender. 
(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengindahkan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BPKAD menerbitkan 
rekomendasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu untuk dilakukan pencabutan izin tempat usaha 
bagi Wajib Pajak yang memiliki izin. 
(8) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), 
Kepala DPMPTSP melakukan pencabutan izin tempat usaha. 
(9) Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki izin terkait tempat usahanya 
dan tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6), BPKAD berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang 
membidangi penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota 
dan/atau Instansi lainnya untuk melakukan penutupan tempat usaha 
secara permanen. 
PEUANGGUNG JAWAS 
No JASATAN 
1, WAK1L WALKOTA 
. si-t.DPa 
1111 ASiSit'A I , 
4. KiketAG ki.DKUNI 
— . JP PPPU SEKRETARIS DAERAH, 
444 
SRI RUMININGSIH (10) Dalam hal telah dilakukan pencabutan izin tempat usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8), BPKAD berkoordinasi dengan Perangkat 
Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah/Peraturan 
Walikota dan/atau Instansi lainnya untuk melakukan penutupan 
tempat usaha secara permanen.