Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI  MAGELANG Nomor 49 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI  MAGELANG Nomor 49 Tahun 2017 tentang RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL, BAB VI - Pelaksanaan RUPMK, Pasal 5 berbunyi:

(1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan 
kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/at au pengusulan Bidang 
Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang 
Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan. 
(2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau insentif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d . 
(3) Pengusulan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka d engan Persyaratan 
di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengac u kepada 
arah kebijakan Bupati dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan 
penanaman modal di Kabupaten Magelang . 
(4) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan 
melibatkan SK PD dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah. 
(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 
(satu) kali setiap 2 (dua) tahun. 
(6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati .