Apa norma yang terkandung dalam Pasal  203 PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021 tentang BANGUNAN GEDUNG, khususnya BAB  IV - PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal  203, memuat:

(1) Untuk percepatan proses sertifikasi, Pemerintah Daerah bekeija sama
dengan Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya dan Masyarakat terkait
Bangunan Gedung melakukan upaya:
a. Pendataan Bangunan Gedung yang sudah ada [existing] yang belum 
memiliki SLF;
b. peningkatan kesadaran Pemilik untuk melakukan proses SLF;
c. pelopori pengurusan penerbitan SLF yang menjadi tanggung 
jawabnya;
d. pemberdayaan Masyarakat yang belum mampu memenuhi Standar 
Teknis perolehan SLF secara bertahap;
e. peningkatan kapasitas atau kemampuan pengkajian teknis pada 
Bangunan Gedung yang sudah ada;
f. peningkatan kelembagaan penyelenggaraan TPT dalam rangka proses 
SLF;
g. fasilitasi pengkajian teknis untuk penerbitan SLF tertentu sebagai 
bentuk pelayanan kepada publik sesuai kemampuannya;
h. peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan pemberian 
rekomendasi oleh instansi teknis terkait di Daerah;
i. peningkatan pelayanan instansi teknis terkait dalam memberikan 
rekomendasi yang dibutuhkan untuk penerbitan SLF secara mudah 
dan tanpa dipungut biaya; dan
j. pelibatan peran Masyarakat dalam memperoleh SLF.
(2) Penerbitan ....
- 117-
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)Penerbitan SLF untuk Bangunan Gedung yang sudah ada [existing] terdiri 
atas:
pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang sudah ada 
(existing);
permohonan surat Pemyataan Pemenuhan Standar Teknis; dan 
penerbitan SLF dan SBKBG.a.
b.
c.
Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang sudah ada [existing] 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk 
mengetahui kelaikan fungsi Bangunan Gedung pada masa pemanfaatan 
yang menjadi tanggung jawab Pemilik.
b.
c.Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang sudah ada [existing) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh: 
a. Pemilik dengan kompleksitas sederhana yang bersertifikat pengkajian 
teknis;
Pemilik dalam hal memiliki unit atau tenaga internal yang bersertifikat 
pengkajian teknis; atau
penyedia jasa Pengkaji Teknis yang bersertifikat pengkajian teknis.
Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat dilakukan oleh TPT dalam hal Bangunan Gedung 
berupa rumah tinggal.
Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang sudah ada [existing] 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui tahap: 
a, proses pemeriksaan kelengkapan dokumen dan kondisi Bangunan 
Gedung;
proses analisis, evaluasi, dan rekomendasi kelaikan fungsi Bangunan 
Gedung; dan
proses penyusunan surat pemyataan kelaikan fungsi Bangunan 
Gedung.
Proses pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dilakukan untuk mengetahui;
a. kelengkapan dokumen; dan
b. kesesuaian dokumen dengan Bangunan Gedung terbangun.
Pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
humf a dilakukan terhadap ketersediaan dokumen yang dibutuhkan 
untuk pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi: 
a. dokumen data umum Bangunan Gedung; 
dokumen PBG dan/atau rencana teknis; dan
dokumen pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung atau gambar 
terbangun [as-built drawing).
(10) Pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan Bangunan Gedung terbangun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilakukan terhadap:b.
c.
b.
c.
a. identitas ....
- 118-
a.
b.
c.
d.
e.identitas Pemilik; 
kondisi Bangunan Gedung; 
kesesuaian dengan KRK;
dokumen PBG atau rencana teknis atau gambar terbangun (as-built 
drawing) diperiksa kesesuaiannya dengan Bangunan Gedung 
terbangun; dan
informasi pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan 
Gedung.
(11) Dalam hal dokumen PBG tidak ada, dapat diganti dengan dokumen 
rencana teknis atau gambar Bangunan Gedung terbangun (as-built 
drawing .
(12) Gambar Bangunan Gedung terbangun (as-built drawing] sebagaimana 
dimaksud pada ayat (9) paling sedikit memuat aspek keselamatan yang 
meliputi:
a. dimensi balok dan kolom Bangunan Gedung beserta perletakannya;
b. jalur evakuasi (mean of egress);
c. sistem proteksi kebakaran;
d. sistem proteksi petir; dan
e. sistem instalasi listrik.
(13) Proses pemeriksaan kondisi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) huruf a meliputi:
a. penyusunan daftar simak pemeriksaan kondisi Bangunan Gedung; 
dan
b. pemeriksaan kondisi Bangunan Gedung terhadap daftar simak.
(14) Proses analisis, evaluasi, dan rekomendasi kelaikan fungsi Bangunan 
Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan baik 
untuk:
a. Bangunan Gedung yang sudah ada (existing) dan telah memiliki PBG 
untuk penerbitan SLF; atau
b. Bangunan Gedung yang sudah ada (existing) dan belum memiliki PBG 
untuk penerbitan SLF.
(15) Proses analisis, evaluasi, dan rekomendasi kelaikan fungsi Bangunan 
Gedung yang sudah ada (existing untuk penerbitan SLF sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi tahapan:
a. melakukan analisis terhadap kondisi Bangunan Gedung terbangun 
dengan Standar Teknis pada saat dibangun; atau
b. dalam hal Bangunan Gedung terbangun ingin disesuaikan dengan 
Standar Teknis terbaru, perlu dilakukan evaluasi; dan
c. menyusun laporan dan rekomendasi kondisi Bangunan Gedung.
(16) Surat pemyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) huruf c memuat keterangan bahwa Bangunan 
Gedung tersebut laik fungsi yang ditandatangani oleh penanggung jawab 
pengkajian teknis.