Bagaimana redaksi normatif Pasal 13 dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 24 Tahun 2003?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 24 Tahun 2003 tentang RETRIBUSI PENYEDOTAN TINJA, BAB XIII - PENYIDIKAN, Pasal 13 berbunyi:

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini 
dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang 
pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan 
Perundang -undangan yang berlaku ; 
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Umum maupun 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 ) Pasal ini, berwenang : 
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan 
atau berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi 
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi 
lengkap dan jelas; 
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah 
tersebut; 
c. Meminta keterangan dan bahan bu kti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi 
daerah; 
d. Memeriksa buku -buku, catatan -catatan dan dokumen -
dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana retribusi 
daerah; 
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatka n barang bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen -dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; 
g. Menyuruh berhent i, melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang 
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau 
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf 
“e”; 
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
retribusi daerah ; 
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; 
j. Menghentikan penyidikan ; 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut 
hukum yan g berlaku ; 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil 
penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Huku m Acara Pidana.