Apa substansi hukum dari Pasal 2 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 93 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 93 Tahun 2021 tentang TAMBAHAN PENGHASlLAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, khususnya BAB II - KRITERIATAMBAHAN PENGHASILANPEGAW AI, Pasal 2, adalah:

, tidak dapat diberikan honorarium, kecuali honorarium untuk
kegiatan terten tu.
(2) Honorarium untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:
a. honorarium Pengguna Anggaran jKuasa Pengguna Anggaran;
b. honorarium yang merupakan bagian biaya perolehan pada pengadaan
barang Modal meliputi:
1. panitiajpejabat pengadaan barangjjasa;
2. pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK);
3. panitiajpejabat pemeriksa hasil pekerjaan; dan
4. pejabat pembuat komitmen (PPK).
c. honorarium Unit Layanan Pengadaan (ULP);
d. honorarium Bendahara, meliputi:
1. bendahara pengeluaranjbendahara penerimaan;
2. bendahara pengeluaran pembantujbendahara penerimaan
pembantu;
3. pembantu bendahara pengeluaranj pembantu bendahara
penerimaan;
e. honorarium ...
6
e. honorarium pengurus barangjpembantu pengurus barang;
f.honorarium Tim PenyusunjPembahas Rancangan Peraturan Daerah;
g. honorarium Tim PenyusunjPembahas Rancangan Peraturan Bupati;
h. honorarium Tim Penyusun Koordinasi Surat Keputusan Bupati;
1.honorarium Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan
Sekretariat TAPD;
J. honorarium Tim Penilai Angka Kredit dan Badan Pertimbangan Jabatan
dan Kepangkatan;
k.honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;
1.honorarium Panitia Seleksi CPNSjPegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja;
m. honorarium Tim Sapu Bersih Pungutan Liar;
n. honorariumjinsentif untuk TimjPetugas dalam rangka penanganan
danj atau pengendalian Corona Vints Disease 2019;
o. honorarium TimjPanitia Pengawasan yang ada pada Inspektorat
Daerah; dan
p. honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berada pada Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD);
q. honorarium Tim Majelis Kode Etik;
r. honorarium TimjPanitia yang dibentuk berdasarkan Perintah
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
s. honorarium Tim jPanitia yang dibentuk berdasarkan kebijakan Kepala
Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
Pasa14
(1) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja diberikan kepada
Pegawai ASNyang dibebani pekerjaan dan tanggung jawab untuk:
a. menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal
atau batas waktu normal yang dinilai berdasarkan kehadiran pada hari
kerja; dan
b. Pegawai ASN yang diberikan tugas selaku pejabat yang dilimpahkan
seluruh atau sebagian kekuasaan pengelola keuangan daerah oleh dan
atau oleh Pengguna Anggaran berkenaan dengan PPK- Bupati SKPD.
(2) Tam bah an penghasilan pegawai berdasarkan pre stasi kerja diberikan
kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai
mempunyai prestasi kerja danjatau berhasil menemukan inovasi.
(3) Tambahan ...
7
(3) Tambahan Penghasilan pegawai berdasarkan tempat tugas diberikan
kepada Pegawai ASNyang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah
yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil seperti akses
jalan yang belum memadai dan/ atau tidak terjangkau akses komunikasi
yang dinilai berdasarkan kehadiran pada hari kerja.
(4) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kondisi kerja diberikan
kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada
lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
(5) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kelangkaan profesi diberikan
kepada Pegawai ASN yang memiliki keahlian, keterampilan khusus yang
tidak dimiliki pegawai lainnya.
(6) Tambah an penghasilan pegawai ASNberdasarkan objektif lainnya diberikan
kepada Pegawai ASN yang yang bertugas pada Perangkat Daerah yang
melaksanakan pemungutan pajak daerah /retribusi daerah, diberikan
berupa insentif Pemungutan Pajak Daerah. Ketentuan mengenai pemberian
insentif Pemungutan Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Bupati
tersendiri.