Bagaimana redaksi normatif Pasal 10 dalam 6.Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia;8 Nomor m;3.Bupati Tahun 1945?
Norma hukum dalam 6.Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia;8 Nomor m;3.Bupati Tahun 1945 tentang , BAB II - LKP, Pasal 10 berbunyi:

(1)Pengurus LKP terdiri atas:a.ketua;
b.sekretaris;
c.bendahara; dan
d.bidang sesuai kebutuhan.
(2)Pengurus LKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),memegang jabatan|eama5P™1®) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan
banvak^Q ^Psebagaimana dimaksud pada ayat (1),dapat menjabat palingtiirut^20 masajabatan secara berturut turut atau tidak berturut
?ïO£% KAB AG
(4)Pengurus LKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilarang merangkap
jabatan pada LKP lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai
politik.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan pengurus LKP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),ditetapkan dengan Keputusan Peratin.