Bagaimana redaksi normatif Pasal  19 dalam PERATURAN  BUPATI  BOYOLALI Nomor TAHUN Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN  BUPATI  BOYOLALI Nomor TAHUN Tahun 2022 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAB  II - PEMBERIAN TPP PNS, Pasal  19 berbunyi:

(1) TPP PNS bonus atas prestasi dapat diberikan kepada PNS, unit, kelompok, 
atau Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu prestasi di bidang yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang diselenggarakan oleh instansi dan / lembaga 
Pemerintah.
(3) Prestasi .......
-22-
(3) Prestasi di bidang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu prestasi yang berkaitan dengan 
inovasi, pelayanan publik, dan kineija.
(4) TPP PNS bonus atas prestasi kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berupa uang dengan perincian sebagai berikut:
a. paling banyak Rpl5.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk prestasi 
tingkat nasional;
b. paling banyak Rp7. 500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 
prestasi tingkat provinsi; dan
c. paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk prestasi tingkat 
kabupaten.
(5) TPP PNS bonus atas prestasi kepada unit, kelompok atau Perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dengan perincian 
sebagai berikut:
a. paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk prestasi 
tingkat nasional;
b. paling banyak RplO. 000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk prestasi 
tingkat provinsi; dan
c. paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk prestasi tingkat 
kabupaten.
(6) Pemberian TPP PNS bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hanya diberikan jika prestasi tersebut dibuktikan dengan piagam 
dan/atau piala.
(7) Pemberian TPP PNS bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diberikan setiap kali memperoleh piagam dan/atau piala.
(8) Pihak-pihak yang berhak menerima TPP PNS bonus atas prestasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Bupati atas 
pertimbangan dari Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
(9) Dalam hal penerima TPP PNS bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) yaitu unit, kelompok, atau Perangkat Daerah perlu adanya 
data dukungan PNS terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan prestasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rincian penggunaannya.
(10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi peraih 
prestasi yang telah mendapatkan penghargaan dalam bentuk uang.
(11) Pos anggaran untuk pemberian TPP PNS bonus atas prestasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada anggaran Perangkat 
Daerah masing-masing.
(12) Dalam hal anggaran TPP PNS tahun beijalan tidak mencukupi, dapat 
dibebankan pada tahun anggaran berikutnya.