Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 6 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Nomor 5 Tahun 2014.
Redaksi dari Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Lembaran Negara Repu blik, pada , Pasal 6 menjelaskan:

n. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah, dengan cara: 
1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon 
Kepala Daerah/Waki1 Kepala Daerah; 
2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam 
kegiatan kampan ye; 
3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan 
atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa 
kampanye; dan atau 
4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihaka n 
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu 
sebelum , selarna, dan sesudah masa kampan ye meliputi 
pertemuan , ajakan , himbauan, seruan , atau pemberian barang 
kepada PNS dalam lingkungan unit kerjan ya, anggota keluarga , 
dan mas yarakat. 8 
1. Pemanggilan PNS dilakukan dalam rangka pemeriksaan atas 
dugaan pelanggaran disiplin. 
2. Pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh Atasan Langsung. 
3. Dalam hal PNS diduga melakukan pelanggaran hukuman disiplin 
berat/ sedang dapat dibentuk Tim Pemeriksa . 
4. Dalam hal pemeriksaan PNS dilakukan oleh Tim Pemeriksa , 
pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 
oleh Tim Pemeriksa . 
5. Pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat 
(4) dilakukan dalam waktu paling lamabat 7 (tujuh) hari kerja 
sebelum tanggal pemeriksaan dilaksanakan. 
6. Pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat 
(4) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat panggilan PNS. 
7. Format surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5)tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 11 BAB VI 
PEMANGGILAN PNS 1. Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dilakukan oleh Pejabat yang 
Berwenang Menghukum sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan di bidang disiplin PNS. 
2. Pejabat yang Berwenang Menghukum sebaga irnana dimaksud 
pada ayat ( 1) terdiri atas: 
a. Bupati ; 
b. Sekretaris Daerah; 
c. Pejabat Eselon II; 
d. Pejabat Eselon III; dan 
e. Pejabat Eselon IV. Pasal 10 Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf c terdiri atas : 
a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ; 
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat 1ebih 
rendah; 
c. Pembebasan dari jabatan ; 
d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 
sebagai PNS; dan 
e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Pasal 9 9 
1. Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam