Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI  BANGKA SELATAN Nomor 46 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI  BANGKA SELATAN Nomor 46 Tahun 2018 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelengaraan urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. 
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disngkat PD adalah unsur 
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 
6. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat Pemerintah 
Kabupaten Bangka Selatan. 
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 
wewenang , tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan 
rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD 
atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang 
melaksanakan f ungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
 
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
11. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan 
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. 
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut 
APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id Desa. 
13. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdir i dari 
Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, 
dan Staf. 
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, 
adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) 
tahun. 
15. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari sel uruh 
pendapatan Desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening 
kas Desa. 
16. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa 
melalui rekening kas Desa. 
17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang -undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibaha s dan disepakati 
bersama B adan Permusyawaratan Desa. 
18. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan 
Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan 
kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang -undangan 
yang lebih tinggi .