Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 9 PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 72 Tahun 2020.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 72 Tahun 2020 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, pada BAB V - PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN, Pasal 9 menjelaskan:

Kepala DPMNakertrans melaporkan perkembangan 
penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non 
Berusaha kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 
Kabupaten Bangka Barat secara berkala.