Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Nomor 4 Tahun 2002 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Nomor 4 Tahun 2002 tentang PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PROPINSI, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah 
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat sebagai 
Badan Legislatif Daerah. 
5. Perturan Daerah adalah Perturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang 
Perubahan Bentuk Hukum Perusahaa n Daerah Industri Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi Perseroan Terbatas. 
6. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah 
Perusahaan Daerah Industri Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. 
7. Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah 
badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan 
kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 
saham dan memenuhi persyaratan yang ditetap kan dalam peraturan 
perundang -undangan yang berlaku. 
8. Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan 
pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat 
kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan. 
9. Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggungjawab penuh atas 
pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta 
mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai 
dengan ketentuan Anggaran Dasar. 
10. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perseroan Terba tas (PT). 
11. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT). 
12. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga Perseroan 
Terbatas (PT). 
13. Saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) yang 
memberi hak atas dividen dan lain -lainnya. 
14. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah 
organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam 
Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan 
kepada Direksi atau Komisaris.