Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021 Pasal 8?
Dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021 tentang PEDOMAN KERJ ASAMA PUBLIKASI, BAB IV - KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERS (MEDIA) DAN, Pasal 8 mengatur sebagai berikut:

huruf ameliputi :
setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum
Indonesia, yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan/atau
Yayasan dan/atau Koperasi;
badan hukum untuk penyelenggaraan usaha pers
adalah badan hukum yang secara khusus
menyelenggarakan atau menyalurkan informasi
(bentuk badan hukum untuk usaha pers tidak dapat
dicampur dengan usaha lainselain bidang pers);
perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari
Kementerian Hukum dan HAM;
perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada
wartawan dan kaiyawan Pers dalam bentuk kepemilikan
saham dan/atau pembagian laba bersih serta bentuk
kesejahteraan lainnya;
perusahaan pers wajib memberikan upah kepada
wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai
dengan upah minimum Provinsi minimal 13(tiga belas)
kalisetahun;
perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat
dan penanggungjawab secara terbuka melalui media
yang bersangkutan; khusus untuk penerbit pers
ditambah nama danalamat percetakan;
tidak menggunakan nama Lembaga Negara,
Kementerian, Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSM)
(ex. BIN, BNN, KPK, ICW, dll)dan tugas dan fungsi
lembaga atau aparat penegak hukum (contoh: BUSER,
TIPIKOR, INTERPOL, JAMPIDSUS, dll) serta tidak
menggunakan atau memplesetkan simbol-simbol
negara/ lembaga Negara/ lembaga penegak hukum
(contoh: TriBrata, Logo Dewan Pers, Logo Pembrantas
Korupsi, dll);
perusahaan pers memiliki kemampuan keuangan yang
cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara
teratur sekurang-kurangnya selama 6(enam) bulan.
perusahaan pers memiliki modal dasar sekurang-
kurangnya sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta
rupiah) atau ditentukan oleh peraturan dewan pers; dan
perusahaan pers yang sudah 6(enam) bulan berturut-
turut tidak melakukan kegiatan usaha pers secara
teratur dinyatakan bukan perusahaan pers dan kartu
pers yang dikeluarkannya tidak berlaku lagi.