Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 43 Tahun 2011?
Substansi PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 43 Tahun 2011 tentang KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah 
daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan deng an prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyel enggara pemerintahan daerah. 
4. Bupati adalah Bupati Magelang. 
5. Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah 
pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan 
pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
6. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan 
yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan 
efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan per undang -undang an. 
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah 
Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan 
pengawasan, terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
yang bertanggung jawab kepada Presi den, Inspektorat Jenderal (Itjen) , Inspektorat 
Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga 
Pemerintah Non Departemen (LPND) , Inspektorat Pemerintah Provinsi yang 
bertanggung jawab kepada Gubernur, dan Inspektorat Pemerin tah Kabupaten/Kota 
yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. 
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat 
daerah pada pemerintahan daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah. 
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah untuk 
melaksanakan tugas pengawasan tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan 
prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan 
pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menug askan. 
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah . 
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di 
Daerah . 
12. Kelurahan adala h wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dibawah Kecamatan.