Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 16?
Pasal Pasal 16 dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Ber basis Elektronik , mak a, pada , menyatakan:

Daerah Pembangunan Perencanaan (6) Badan (2) Setiap SKPD men yediakan data dan informasi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . 
(3) SKPD menggunakan data dan informasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dalam SPBE. 
(4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai 
data dan informasi antar SKPD dengan berdasarkan 
tujuan dan cakupan , penyediaan akses data dan informas i, 
dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan 
informasi . 
(5) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pada 
Arsitektur SPBE. -17- 
(1) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan 
efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah 
Dae rah 
(2) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) 
huruf a merupakan pusat data yang digunakan secara bagi 
pakai oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan 
saling terhubung. 
(3) Pusat data Pemerintah Daerah dapat berupa : 
a. pusat data nasional ; dan/atau 
b. pusat data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah 
Daerah dalam hal pusat data nasional belum 
ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan 
pemerintah daerah . 
(4) Dinas mengelola Pusat Data sebagaimana dimaksud pada 
huruf b. 
(5) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 
menyediakan fasilitas bagi pakai dengan SKPD dan 
membuat keterhubungan dengan Pusat Data provinsi , dan 
Pusat Data Nasional . 
(6) Pusat Data harus memenuhi Standar Nasional Indonesia. 
(7) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) belum tersedia , Pemerintah Dae rah 
yang telah memiliki Pusat Data harus menggunakan 
standar intemasional . Pasal 19 Paragraf 1 
Pusat Data c. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah . 
(2) Penggunaan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dilakukan secara bagi pakai di dalam 
Pemerintah Daerah . 
(3) Perencanaan , pembangunan , pemeliharaan , 
pengoperasian, dan atau pengembangan lnfrastru ktur 
SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE . 
(4) Dalam rangka menjamm ketersediaan layanan 
Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
Dinas menyusun kebijakan terkait Infrastruktur SPBE . -18- 
Dinas menjamin kerahasi aan dan keamanan data yang 
disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan 
perundang -undangan yang berlaku . (1) Setiap SKPD wajib melakukan pencadangan (back -up) data 
secara berkala ke dalam server di Pusa t Data Pemerintah 
Daerah . 
(2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap SKPD 
terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (back -up) data 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).