Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 Republik Indonesia Nomo r 3903) sebagaimana telah diubah Nomor 54 Tahun 1999?
Ketentuan dalam Republik Indonesia Nomo r 3903) sebagaimana telah diubah Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pem bentu kan, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Pera turan ini yang dimaksud dengan: PEMERINTAH PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN 
KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2021 MEMUTUSKAN 
PERATURAN BUPATI TEBO TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeme n 
Pega wai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peratur an 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajem en 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia 
Nomor 64 77); 
13. Pera turan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peng elolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia 
Nomor 6322) ; 
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 
tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan, 
Peraturan Presid en Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2019 
Nomor 210) ; 
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Persetujuan _ Menteri Dalam Negeri Terhdap 
Tambahan Penghasilan Pega wai Apara tur Sipil Negara di 
Lingkungan Pem erin tah Daerah ; 
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Poko k-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupat en Tebo 
Tahun 2014 Nomor 1); 
17. Peraturan Daer ah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2020 tentang 
Angga ran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun 
Anggar an 2021 (Lemba r Daerah Kabupaten Tebo Tahu n 2020 
Nomo r 7). 
Peraturan Bupati Tebo Nomor 194 Tahun 2020 tentang Penjab aran 
Anggaran Pendapa tan dan Belanja Dae rah (Lembaran Daerah 
Ka bu paten Tebo Tahun 2020 Nomor 194 ) . 
Menetapkan Memperhat ikan 
16. Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung 
dari tugas dan fungsi organisasi, serta tugas tambahan adalah tugas 
yang tidak tersebut dalam rincian tugas , tetapi memberikan manfaat 
bagi unit kerja. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggar a 
Pemerintahan Daerah yang merrumpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom . 
4. Bupati adalah Bupati Tebo. 
5. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten Tebo. 
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat Pega wai 
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah denga n 
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepega waian 
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi 
tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang­ 
undangan . 
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutn ya disingkat PNS adalah warga 
Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawa ian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Tebo. 
8. Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat CASN adalah 
Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tebo . 
9. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara , yang 
selanjutnya disingkat TPP-ASN adalah salah satu bent uk 
penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar 
hukum, pedoman , kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan 
seragam serta berlaku menyeluruh bagi Aparatur Sipil Negara 
sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan 
kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerin tah 
Kabupaten Tebo. 
10. Pemberian TPP-ASN adalah kurun waktu 1 (satu) bulan mulai dari 
tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan. 
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta 
kewenangan untuk melaksanakan tugas wajib dan pembantuan 
pada pemerin tah daerah. 
12. Unit kerja adalah bagian dari PD yang melaksanakan satu atau 
beberapa program. 
13. Pegawai lapangan atau sejenis adalah ASN yang bekerja di lapangan 
seperti petugas kebersihan, petugas taman, Sopir Pejabat Pimpinan 
Tinggi Pratama , ASN di UPT Dinas selain Puskesmas, ASN yang 
diperbantukan serta ASN lainnya dengan tugas dan fungsi sejenis. 
14. Pejabat Penanggung Jawab Kepala PD selaku PA. 
15. Pelaksana Tugas, yang selanjutnya disingkat Pit adalah pejabat 
sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan 
wewenang penandatangan naskah dinas, karena pejabat definitif 
belum dilantik. 
( tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah . 29. Radiolografer adalah tenaga kesehatan yang menggunakan radiasi 
untuk diagnosis dan pengobatan penyakit. 
30. Tenaga Labor adalah tenaga kesehatan yang ada dilaboratorium 
kesehatan. 
31. Kelompok Kerja yang selanjunya disingkat POKJA/Unit Layanan 
Pengadaan/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjut nya 
disingkat ULP /UKPB J adalah kelompok kerja yang terdiri dari 
pejabat fungsional pengadaan yang bertugas untuk melaksanak an 
pemilihan penyedia barang/jasa. 
32. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan pengguna anggaran un tuk mela ksanakan 
tugas pokok dan fungi PD yang dipimpin. 
33. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 
kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagaian 17. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinila i yang 
ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan . 
18. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi 
dan tugas berkaitan dengan pela yanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu . 
19. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang bertanggung 
jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi 
pemerintahan dan pembangunan . 
20. Jabatan Struktural adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi 
dan tugas berkaitan dengan kegiatan pela yanan publik s erta 
administrasi pemerin tahan dan pem bangunan. 
21. Dokter Spesialis adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam 
bidang ilmu kedoteran tertentu . 
22. Dokter Spesialis Kontrak adalah dokter yang mengkhususkan diri 
dalam bidang ilmu kedokteran terten tu yang dikon trak oleh 
Pem erintah Kabupaten Tebo . 
23. Dokter Spesialis Tamu adalah dokter spesialis yang diperbantukan 
untuk memenuhi tenaga dokter spesialis di Kabupeten Tebo. 
24. Dokter Spesialis Residen adalah dokter umum yang sedang menjalani 
pendidikan untuk menjadi seorang dokter spesialis. 
25. Dokter Umum adalah dokter yang fokus dalam mengob ati penyakit 
yang mun cul secara tiba-tiba (akut) dan menahun (kronis ). 
26. Dokt er Gigi adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam 
mendianogsa sekaligus memberikan perawatan terhadap gigi. 
27. Pena ta Anastesi adalah tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan 
menyelengggarakan pela yanan kesehatan anastesi. 
28. Asisten Penata Anastesi adalah tenaga kesehatan yang memba ntu 
Penata Anastesi dalam menyelenggarakan pelayanan keseh atan 
anastesi. 
Penilaian Kinerja. 34. Bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanggung -jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah 
dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah 
pada satuan kerja perangkat daerah. 
35. Pembantu Bendahara adalah pejabat fungsional yang membantu 
tugas bendahara. 
36. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutn ya disingkat PPK 
adalah pejabat yang melaksanakan fungi tata usaha keuan gan. 
37. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutn ya disingkat OPD adal ah 
organisas i atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung 
jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah . 
38. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutn ya disingkat PPTK 
adalah pejabat yang ditunjuk PA/KPA dalam melaksanakan program 
kegiatan pada unit kerja OPD. 
39. Pengurus Barang adalah ASN yang diserahi tugas untuk m enerima , 
menyimpan , mengeluarkan , mengurus barang daerah dalam pros es 
pemakaian di OPD / unit kerja. 
40. Hari kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas 
dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya , baik bersifat pela yanan 
pu blik mau pun pela yanan aparatur. 
41. Hadir Kerja adalah masuk kerja pada hari kerja dalam menjalan kan 
tugas dan fungsi tugas kedinasan lainnya yang diketahui atasan. 
42. Datang tepat waktu adalah datang bekerja tepat pada waktu sesuai 
dengan jadwal kerja yang ditentukan. 
43. Pulang tepat waktu adalah pulang bekerja tepat pada waktu sesuai 
dengan jadwal kerja yang ditentukan. 
44. Datang setelah tugas adalah datang bekerja setelah waktu jam kerja 
masuk dikarenakan melaksanakan tugas kedinasan yang 
diperintahkan oleh atasan/pimpinan maupun mengikuti kegiatan 
urusan pemerintahan. 
45. Pulang cepat karena tugas adalah pulang bekerja sebelum waktu jam 
kerj a selesai dikarenakan melaksanakan tu gas kedinasan yang 
diperintahkan oleh atasan/pimpinan maupun mengikuti keg iatan 
urusan pemerin tahan. 
46. Daftar Hadir Elektronik adalah aplikasi yang digunakan untuk 
pengisian daftar hadir oleh Pegawai pada saat masuk bekerja dan 
pulang bekerja. 
47. Sasaran Kerja Pegawai, yang selanjutnya disingkat SKP adalah 
rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai 
negeri sipil. 
48. Aplikasi Sasaran Kerja Pegawai Online di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Tebo yang selanjutnya disingkat Aplikasi SKP Online 
adalah aplikasi berbasis web milik Pemerintah Kabupaten Tebo yang 
digunakan untuk melakukan penilaian dan pengukuran kinerja PNS 
berdasarkan instrumen analisis Jabatan dan analisis beban kerja 
dan menjadi dasar perhitungan Tambahan Penghasilan aspek 
program .Jarninan Kesehatan. 49. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
50. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang 
bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara 
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 
51. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD adalah 
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan 
kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 
52. SPP Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen 
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan 
pembayaraan langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian 
kontrak kerja atau Surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji 
dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran 
tertentu yang dokumenya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis 
kegiatan. 
53. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D 
adalah dokumen yang digunakan se bagai besar pencairan dana yang 
diterbitkan oleh bendahara umum daerah berdasarkan SPM. 
54. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/ 
kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran un tuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksa. n.aan 
Anggaran PD. 
55. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat 
SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas 
beban pengeluaran DPA-PD kepala pihak ketiga . 
56. Nilai Capaian Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat 
NCSKP adalah rencana kerja dan target kegiatan bulanan yang harus 
dicapai berdasarkan kegiatan harian oleh seorang PNS. 
57. Tim Monitoring adalah Tim yang ditetapkan pada peraturan ini 
untuk melakukan monitoring penilaian perilaku kerja dan penilaian 
kinerja PNS dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo. 
58. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap 
orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau 
Upah. Pemberi Kerja . 
59. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan 
hukum, a.tau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja , a.tau 
penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai Aparatur Sipil 
Negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk 
lainnya . 
60. Peserta PPU adalah setiap orang , terrriasuk orang asing yang bekerja 
paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah memba yar 
Iuran .Jaminan Kesehatan. 
61. luran .Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah 
sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi 
Kerja, dan/ a tau Pemerintah Pu sat atau Pemerintah Daerah untuk 
(1) Tujuan Pemberian TPP adalah untuk: 
a. meningkatkan kedisiplinan, motivasi, kinerja serta memupuk dan 
mengembangkan jiwa ASN yang profesional dan bertanggung 
jawab; 
b. meningkatkan kesejahteraan ASN. 
(2) Ruang lingkup pemberian TPP meliputi seluruh ASN Pemerin tah 
Kabupaten Tebo, dikecualikan untuk: 
a. pegawai ASN yang nyata-n yata tidak m empu nyai 
tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah ; 
b. pegawai ASN yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat 
berat dan tidak diberikan TPP-ASN selama 2 (dua) tahun ; 
c. pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar berdasarkan Surat 
perintah tugas ; 
d. pega wai ASN yang berstatus terpidana ; 
e. pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonakt ifkan; 
f. pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak 
dengan hormat; 
g. pegawai ASN tenaga fungsional guru dan pengawas yang telah 
mendapat tunjangan profesi pendidik ; 
h. pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada POKJA Layanan 
Pengadaan Barang dan Jasa ; 
1. pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada 
instansi/Lembaga Negara dan/atau Lembaga lainn ya di luar 
Pemerintah Daerah; 
J. pegawai ASN yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan 
negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan 
pensiun ; 
k. pega wai ASN yang masih menguasai aset milik pemerintah 
daerah baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang 
bukan merupakan hak dan kewenangannya dan belum 
dikembalikan kepada Pemerintah Daerah; 
1. pegawai ASN yang Wajib tetapi belum men yampaikan Laporan 
Harta Keka yaan Pen yelenggara Negara (LHKPN) ; 
m. pegawai ASN yang masuk dalam Daftar Tuntutan 
Perb endaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Daerah Sesuai 
Laporan dari Inspektorat dan/atau temuan Badan Pemeriksa 
Keuangan; ~ bl BAB II 
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP