Jelaskan isi kandungan Pasal 184 dari PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor MO Tahun 2004.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor MO Tahun 2004 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANA A N ANGGARAN PENDAPATAN DAN, ketentuan pada , Pasal 184 berbunyi:

Undang
-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah 
diubah 
beberapa kali terakhir 
dengan Undang
-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas U
ndang
-
Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Angggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
 
Provinsi
 
Jawa 
Tengah Tahun Anggaran 2013
;
 
 
Mengingat
 
:
 
1.
 
Undang
-
Undang Nomor 10 T
ahun 1950 tentang Pemben
-
tukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan
-
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86
–
;
 
2.
 
Undang
-
Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
 
Negara 
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang
-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 
Perubahan Atas Undang
-
Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tamba
han 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 
3.
 
Undang
-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleng
-
garaan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi 
Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara
 
Republik Indonesia Nomor 3851);
 
 
 
4.
 
Undang
-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);
 
5.
 
Undang
-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaha
raan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 
6.
 
Undang
-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan 
D
an Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indo
nesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400);
 
7.
 
Undang
-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republi
k Indonesia Nomor 4421);
 
8.
 
Undang
-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah 
beberapa kali terakhir dengan 
Undang
-
Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang
-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
;
 
9.
 
Undang
-
Undang Nom
or 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 
 
10.
 
Undang
-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paj
ak 
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 
 
11.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan 
Anggota Dewa
n Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir 
 
 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
21 
Tahun 
2007 
tentang Perubahan 
Ke
tiga 
Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan 
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 
Nomor 
47
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 
4712
);
 
12.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerinta
h Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 
Nomor 
171
, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340
)
;
 
13.
 
Peratur
an Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575);
 
14.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 
15.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambah
an Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 
16.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 79
 
Tahun
 
2005 tentang 
Pedoman Pembinaan D
an 
P
engawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah
an
 
Daerah 
(Lembaran Negara Republi
k 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165
, Tambahan Lembaran 
Nega
ra Repu
blik Indonesia Nomor 4593
);
 
17.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 
sebagaimana telah diubah den
gan Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
 
 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara
 
Republik Indonesia 
Nomor 4855)
;
 
18.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
;
 
19.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 69
 
Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 
20.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 
71
 
Tah
un 20
10
 
tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20
10
 
Nomor 
123
, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165
);
 
21.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Ind
onesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219);
 
22.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272
);
 
23.
 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E 
Nomor 1
, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 7
);
 
24.
 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 
13 
 
Tahun 
20
12
 
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Provins
i Jawa Tengah Tahun Anggaran 20
13
 
(Lembaran 
Daera
h Provinsi Jawa Tengah Tahun 20
12
 
Nomor 
13
);
 
25.
 
Peraturan Da
erah Provinsi Jawa Tengah Nomor 
16 
Tahun 
20
13
 
tentang Perubahan Angg
aran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Provins
i Jawa Tengah Tahun Anggaran 
20
13
 
(Lembaran Daera
h Provinsi Jawa Tengah Tahun 20
13
 
Nomor
 
13
);
 
 
 
 
Dengan Persetujuan Bersama
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 
dan
 
GUBERNUR JAWA TENGAH
 
 
MEMUTUSKAN :
 
 
Menetapkan 
 
:
 
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 
ANGGARAN 
20
13
.