Apa substansi hukum dari Pasal 87 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 22 Tahun 2008?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 22 Tahun 2008 tentang , khususnya BAB XXI - P E N Y I D I K A N, Pasal 87, adalah:

(1) Penyidik Pegawai Neger i Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Daerah diberi we wenang khusus sebagai penyidik 
untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 
keterangan atau laporan berke naan dengan ti ndak pidana 
di bidang irigasi agar kete rangan dan laporan tersebut 
menjadi lebih lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang, pribadi at au badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakuk an sehubungan dengan tindak 
pidana irigasi; 
c. meminta keterangan dan baran g bukti dari orang, pribadi 
atau badan sehubungan dengan tind ak pidana irigasi; 
d. memeriksa buku-buku, catat an-catatan, dokumen-dokumen 
lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang irigasi; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang 
bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pi dana di bidang irigasi; 
g. menyuruh berhenti, mela rang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada s aat pemeriksaan sedang 
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau 
dokumen yang dibawa sebaga imana dimaksud pada huruf 
e; 
 59 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
di bidang irigasi; 
i. menghentikan penyidikan; j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana di bi dang irigasi menurut hukum 
yang dapat dipertanggungjawabkan. 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
memberitahukan dimulainya peny idikan dan penyampaian hasil 
penyidikan kepada Penuntut um um, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.