Menurut PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 31 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 18?
Pasal Pasal 18 dalam PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 31 Tahun 2021 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI, pada , menyatakan:

Undang -Undang Dasar Negara 
Republi k Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota 
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang -undang 
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang -undang Republik 
Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 
3. Undang -undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lemba ran Negara Republik Indonesia 
Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tamba han Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang -undang Nomor 15 tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 
SALINAN 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan 
Lembaran Negara Republik Indonesi a Tahun 2019 
Nomor 183), Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 
5. Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara 5587); sebagaimana telah d iubah keterakhir 
dengan undang -undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
perubahan kedua atas undang -undang Nomor 23 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
6. Peraturan Pem erintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 ); 
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 
2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah dan segala Ketentuan 
Perubahannya; 
8. Peratur an Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedom an Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 ); 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 10) ; 
10. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 68 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 69) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 
2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Rokan Hulu Nomor 68 Tahun 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 26). 
 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN 
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN 
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATE N ROKAN HULU TAHUN 
ANGGARAN 2021 .