Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN DAERAH KEBUPATEN MAGELANG Nomor 19 Tahun 2008?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KEBUPATEN MAGELANG Nomor 19 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI IZIN TRAYEK, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggar a pemerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Magelang. 
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi 
Perseroan Terbatas, Perser oan Komanditer, Perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik 
Daerah dengan nama dan dalam bentuk ap apun, persekutuan, 
perkumpulan, firma, kongsi, koper asi, yayasan atau organisasi 
yang sejenis, lembaga, dana pensi un, bentuk usaha tetap serta 
bentuk badan usaha lainnya. 
5. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu 
tempat ke tempat la in dengan menggunakan kendaraan. 
6. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau 
ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu ke satuan sistem jaringan untuk 
keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 
7. Jalan adalah jalan yang diperun tukkan bagi lalu lintas umum. 
8. Kendaraan adalah suatu alat y ang dapat bergerak di jalan, 
terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor. 
9. Kendaraan Bermotor adalah kend araan yang digerakkan oleh 
peralatan teknik yang ber ada pada kendaraan itu. 
 9 
10. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang 
disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut 
bayaran baik langsung maupun tidak langsung. 
11. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa 
angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan 
tujuan perjalanan tetap, linta san tetap dan jadwal tetap maupun 
tidak berjadwal. 
12. Trayek tetap dan teratur adal ah pelayanan angkutan yang 
dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, 
dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal. 
13. Jaringan Trayek adalah kump ulan dari trayek-trayek yang 
menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. 
14. Angkutan Antar Kota Antar Prop insi yang selanjutnya disingkat 
AKAP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui 
antar daerah Kabupaten / Kota yang melalui lebih dari satu 
daerah Propinsi dengan menggunak an mobil bus umum yang 
terikat dalam trayek. 
15. Angkutan Antar Kota Dala m Propinsi yang selanjutnya 
disingkat AKDP adalah angkutan da ri satu kota ke kota lain 
yang melalui antar daerah Kabupat en / Kota dalam satu daerah 
Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek. 
16. Angkutan Kota adalah angkutan da ri satu tempat ke tempat lain 
dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten 
dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek. 
17. Angkutan Perdesaan adalah angk utan dari satu tempat ke 
tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota 
 10 
Kabupaten dengan me mpergunakan mobil bus umum atau 
mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek. 
18. Angkutan Pariwisata adal ah angkutan dengan menggunakan 
mobil bus umum yang dilengk api dengan tanda-tanda khusus 
untuk keperluan pariwisata at au keperluan lain diluar 
pelayanan angkutan dalam tray ek, seperti untuk keperluan 
keluarga dan sosial lainnya. 
19. Bus Besar adalah kendaraan be rmotor dengan kapasitas lebih 
dari 28 dengan ukuran dan jara k antar tempat duduk normal 
tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang 
kendaraan lebih dari 9 meter. 
20. Bus Sedang adalah kendaraan be rmotor dengan kapasitas 16 
s/d 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal 
tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang 
kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter. 
21. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 
16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 – 6,5 meter. 
22. Mobil Penumpang adalah seti ap kendaraan bermotor yang 
dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk 
tidak termasuk tempat dudu k pengemudi, baik dengan maupun 
tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 
23. Mobil bus adalah setiap kend araan bermotor yang dilengkapi 
lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat 
duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 
24. Izin Trayek adalah izin unt uk mengangkut orang dengan mobil 
bus dan / atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. 11 
25. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan kegiatan 
pengangkutan dengan kendaraan umum. 
26. Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada 
perusahaan angkutan yang telah me miliki izin trayek untuk 
menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki, berlaku untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan paling lama 14 hari dan tidak dapat diperpanjang. 
27. Retribusi Izin Trayek adal ah retribusi yang dipungut atas 
pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk 
menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum. 
28. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk 
memanfaatkan jasa dan perizi nan tertentu bagi Pemerintah 
Kabupaten. 
29. Wajib Retribusi adalah orang pr ibadi atau Badan yang menurut 
Perauran Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi 
tertentu. 
30. Surat Ketetapan Retribusi Daer ah yang selanjutnya disingkat 
SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya 
jumlah pokok retribusi. 
31. Surat Tagihan Retribusi Daer ah yang selanjutnya disingkat 
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau 
sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 
32. Kedaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau 
untuk dibebaskan dari suatu per ikatan dengan lewatnya suatu 
waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. 
 12 
33. Penyidik adalah Pe jabat Polisi Negara Republ ik Indonesia atau 
Pejabat Pegawai Negeri Sipi l tertentu yang diberi tugas 
wewenang khusus oleh Unda ng-undang untuk melakukan 
penyidikan. 
34. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dlam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk m encari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu me mbuat terang tentang tindakan 
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 
35. Penyidik Pegawai Negeri Sip il adalah Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil tertentu dalam lingk ungan Pemerintah Kabupaten 
Magelang yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang 
untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan 
Daerah yang memuat ketentuan pidana.