Apa bunyi lengkap Pasal  106 dalam PERATURAN  WALIKOTA  DUMAI Nomor 24 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN  WALIKOTA  DUMAI Nomor 24 Tahun 2021 tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG, pada BAB  VII - PERATURAN ZONASI, Pasal  106 dinyatakan:

(1) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) 
huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan di atas 
aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan 
aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar. 
(2) Ketentuan khu sus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); 
b. zona sempadan pantai; 
c. sub zona kawasan peruntukan industri; 
d. zona transportasi; 
e. zona campuran; 
f. kawasan rawan bencana banjir; dan 
g. menara telekomunikasi (BTS). 
(3) Ketentuan khusus mengenai LP2B, sebagaimana dimaksud pada 
huruf a berada pada Blok A.1 Kelurahan Tanjung Penyembal 
diarahkan untuk mendukung kegiatan sub zona tanaman pangan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang 
berlaku. 
(4) Ketentuan khusus mengenai zona sempadan pantai, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas: 
a. tidak diperkenankan melakukan penambahan, pengembangan 
dan ukuran bangunan pada zona sempadan pantai; 
b. kegiatan industri tidak diperbolehkan berada pada zona 
sempadan pantai; 
c. pemanfaatan zona sempadan pantai menyesuaikan dengan 
peraturan perundangan yang berlaku; dan 
d. pendistribusian barang hasil industri diarahkan pada pelabuhan 
khusus yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang. 
(5) Ketentuan khusus mengenai sub zona kawasan peruntukan 
industri, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas: 
a. kawasan peruntukan industri dan sentra industri kecil menengah 
wajib membuat buffer tanaman pada area persilnya dengan 
tanaman yang berfungsi sebagai peneduh dan pelindung terhadap 
polusi udara; 
b. kawasan peruntukan industri wajib membuat sumur resapan 
pada masing -masing persil; 
c. kawasan peruntukan industri wajib melakukan relokasi terhadap 
perumahan masyarakat yang bukan merupakan sarana 
penunjang kawasan peruntukan industri yang berada pada area 
persilnya; dan 
d. ketentuan lebih lanjut tentang kewa jiban kawasan peruntukan 
industri diatur dalam Peraturan Wali Kota mengacu pada 
ketentuan peraturan perundang -undangan lainnya; dan 
e. kawasan peruntukan industri diharapkan menyediakan ruang 
dan fasilitas untuk kegiatan wisata berbasis teknologi. 
(6) Ketentuan khusus mengenai Zona Transportasi yang dimaksud 
pada ayat (2) huruf d adalah Zona Transportasi pada Blok C.2 
dengan kegiatan yang terdiri atas: 
a. Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquified Petroleum Gas (LPG) dan 
Lube Oil Blending Plan (LOBP); 
b. Terminal Aspal Curah; 
c. tempat penyimpanan kegiatan 1 (satu) dan 2 (dua); 
d. perusahaan logistik; 
e. pembagkit tenaga listrik; 
f. Crude Palm Oil (CPO); 
g. industri produk pengilangan minyak (pengolahan 
LOBP/pelumas); 
h. pengelolaan dan pembuangan sampah; 
i. pengumpulan sampah berbahaya; 
j. aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut; 
k. ekstraksi garam; 
l. water treatment plan untuk industri kimia dasar organik yang 
menghasilkan bahan kimia khusus; 
m. water treatment plan untuk penampungan, penjernihan dan 
penyaluran air minum; 
n. water treatment plan untuk Industri air minum dan air mineral; 
o. waste water treatment plan untuk pengelolaan dan pembuangan 
air limbah; 
p. warehouse yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan 
penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut 
dikirimkan ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil; dan 
q. aktivitas pelayanan kepelabuhan laut. 
(7) Ketentuan khusus mengenai zona campuran yang dimaksud pada 
huruf e adalah zona campuran pada Blok C.2 dengan 
kegiatan terdiri atas: 
a. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); 
b. taman rekreasi/taman wisata; 
c. gedung olah raga; 
d. lapangan sepak bola; 
e. pos pemadam kebakaran; 
f. apartemen; 
g. Ruang Terbuka Hijau; 
h. perhotelan; dan 
i. lahan parkir. 
(8) Ketentuan khusus mengenai kawasan rawan bencana banjir, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, terdiri atas: 
a. pembuatan tanggul penahan banjir dan menggunakan konstruksi 
bangunan panggung; 
b. pembuatan pintu -pintu air pada outlet menuju pantai dan 
saluran drainase primer serta sungai; 
c. KDB dan KLB mengikuti ketentuan aturan intensitas 
pemanfaatan ruang; 
d. pengelolaan air hujan pada bangunan dan persil dengan drum 
pori dan sumur resapan; dan 
e. pengaturan ketinggian lantai bangunan. 
(9) Ketentuan khusus mengenai menara telekomunikasi (BTS), 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, terdiri atas: 
a. pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam ketentuan 
kegiatan dan penggunaan lahan, dimana BTS diizinkan terbatas 
pada zona pertanian lahan kering dan permukiman kepadatan 
sedang; 
b. ketentuan teknis penyelenggaraan BTS adalah sebagai berikut : 
1. jarak terluar dengan jalan umum sekurang -kurangnya 50 m 
(lima puluh meter) atau setinggi menara yang dibangun; 
2. jarak antara konstruksi BTS dengan bangunan sekitarnya 
sekurang -kurangnya 20 m (dua puluh meter); 
3. pembangunan BTS harus membuat perhitungan konstruksi; 
4. penggunaan BTS diarahkan pada penggunaan menara 
bersama; 
5. setiap 5 (lima) tahun sekali diwajibkan meregristasikan 
keandalan bangunannya sesuai dengan izin HO; dan 
6. semua bentuk kerugian ling kungan akibat operasionalisasi 
dan keberadaan BTS, menjadi tanggung jawab pengelola BTS. 
 
Bagian Ketujuh 
Standar Teknis