Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI GRESIK Nomor 45 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI GRESIK Nomor 45 Tahun 2021 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Gresik . 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Gresik. 
- 5 - 
 
 3. Bupati adalah Bupati Gresik. 
4. Badan Penda patan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah 
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Gresik. 
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 
selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang 
diken akan atas perolehan hak atas tanah dan/atau 
bangu nan. 
6. Elektronik Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan yang selanjutnya dis ebut e-BPHTB adalah 
aplikasi berbasis web untuk pelaksanaa n pajak yang 
dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau 
bangunan . 
7. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adala h 
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 
diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh 
orang pribadi atau Badan. 
8. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas 
tanah, termasuk hak pengelola an, beserta bangunan 
diatasnya, sebagaimana dimak sud dalam undang - 
undang dibidang pertanahan dan bangunan. 
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang 
memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. 
10. Online adalah suatu proses kegiatan yang mengunakan 
fasilitas internet yang bisa dilakukan kapanpun dan 
dimanapun tanpa terbatas ruang dan waktu selama 
terhubung dengan jaringan internet. 
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakuka n usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, persero an komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negar a atau Badan Usaha 
Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organi sasi massa, organisasi 
sosial politik, atau organ isasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 
- 6 - 
 
 12. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat 
PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenang an 
untuk membuat akta -akta otentik mengenai perbu atan 
hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan 
bangunan . 
13. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang 
selanjutnya disingkat PPATS adalah pejabat Pemerintah 
yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan 
tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang 
belum cukup terdapat PPAT. 
14. Pejabat Lelang adalah orang yang khusus diberi 
kewenangan oleh Menteri Keuangan untuk 
melaksanakan penjualan barang secara lelang 
berdasarkan peraturan perundang -undangan yang 
berlaku. 
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsion al yang 
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah . 
16. Bendahara Penerimaa n Pembantu adalah pejabat 
fungsional yang ditunju k untuk menerima, menyimpan, 
menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah 
dalam rangka pelaksanaan A nggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah pada unit kerja Perangkat Daerah . 
17. Bank atau tempat lain yang ditunjuk adalah pihak 
ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang 
dari Wajib Pajak. 
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak 
yang telah dilakukan dengan menggunaka n formulir 
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 
19. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 
adalah akta otentik mengenai pemindahan hak atas 
tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak 
lain. 
- 7 - 
 
 20. Pemungutan adalah suatu rangkaian ke giatan mulai 
dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, 
penentuan besarnya pajak yang terutang sampai 
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta 
pengawasan penyetorannya. 
21. Pejabat Pengelola Keuanga n Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah K epala Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan A nggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara 
Umum Daerah. 
22. Bendahara Umum Daerah yang selan jutnya disingkat 
BUD adalah PPKD yang bertindak d alam kapasitas 
sebagai BUD . 
23. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi Kuasa 
untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah. 
24. Nilai Jual Objek Pajak yang selan jutnya disingkat NJOP 
adalah harga rata -rata yang diperoleh dari transaksi 
jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak 
terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak 
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek 
lain yang sejenis, at au nilai perolehan baru, atau nilai 
Jual Objek Pa jak Pengganti . 
25. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah 
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 
diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh 
orang pribadi atau badan. 
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD ada lah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang 
terutang. 
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan b esarnya jumlah pokok pajak, 
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran 
pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar. 
- 8 - 
 
 28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adala h surat 
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas 
jumlah pajak yang telah ditetapkan. 
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
pajak karena jumla h kredit pajak lebih besar daripada 
pajak yang te rutang atau seharusnya tidak terutang. 
30. Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender 
yang dihitung mulai Tanggal 1 Januari sampa i 31 
Desember . 
31. Restitusi adalah permohonan pengembalian 
pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak 
kepada Pemerintah Daerah. 
32. Validasi adalah pengesahan/pengujian kebenaran atas 
sesuatu dokumen. 
33. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat 
NPOP adalah nilai atau harga objek pajak yang 
dipergunakan sebagai dasar p engenaan pajak. 
34. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang 
selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah suatu jumlah 
tertentu dari NPOP yang tidak dikenakan Pajak. 
35. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP 
adalah nomor identitas objek pajak sebagai s arana 
dalam administrasi perpajakan PBB dengan ke tentuan 
tertentu . 
36. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
yang selanjutnya disingkat PBB -P2 adalah pajak atas 
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, 
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 
37. Username adalah serangkaian huruf yang merupakan 
tanda pengenal untuk mengakses aplikasi . 
38. Password adalah serangkaian huruf atau angka yang 
merupakan sandi untuk dapat mengakses aplikasi . 
- 9 - 
 
 39. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 
SPM adalah dokumen yang diterbitkan atau digunakan 
oleh P engguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran 
atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana 
yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran 
atau dokum en lain yang dipersamakan. 
40. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 
disingkat SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk 
mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah 
surat perintah membayar diterima oleh Kuasa BUD.