Bagaimana redaksi normatif Pasal 76 dalam 3.Undang-Undang ..... 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Nomor 12 Tahun 1945?
Norma hukum dalam 3.Undang-Undang ..... 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pernben tukan, Pasal 76 berbunyi:

. (1) Dinas menyampai kan pemberitah uan secara tertulis kepada pemilik kendar aan 
bermotor dalam jangka wak tu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, setelah 
dilaku kan penderekan kendar aan berm otor. 
(2) Dalam haJ setelah disampaikan pemberitahuan secara te rtulis sebagaimana 
dimak sud pada ayat (1), pemilik/Pengemud i Kendaraan Bermotor tidak 
mengam bil Kendaraan Bennotor dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, akan 
diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan . Pasal 75 ( 1) Dinas dalam melakukan pende rekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, tidak bertanggu ng jawab atas kelengkapan dan 
keutuhan kendaraan beserta muatan nya. 
(2) Penderekan kendaraan bermotor dan/ a tau penyimpana n kendaraan bennotor 
dikenakan biaya yang meli puti: 
a. Biaya atas jasa penderekan kendaraan bermotor; dan/ atau 
b. Biaya jasa penggunaan tempat penyi mpanan kendaraan berrnotor. Pasal 74 ( 1) Pend erekan kendaraa n bermot or sebagaimana dimak sud dalam Pasal 63 ayat 
{2) huruf c dilakukan terhadap setiap kendaraan bermotor yang mengalami 
kerusakan tekn is yang mengganggu kelancaran Lalu Lintas. 
(2) Penderekan kendaraan bermotor dilakukan dengan cara memindahkan 
kenda raan ke bengkel terdekat dan/a tau ke temp at penyimpanan kendaraan 
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 
(3) Penderekan Kendaraan Bermoto r sebagaiman a dimaksud pada ayat (1)) 
dilakukan oleh Dinas dengan atau tanpa permintaan Penge mudi, pemilik atau 
penanggung jawab Kendaraan Bermotor bersangkutan. Pasal 73 Paragraf 4 
Penderekan Kendaraan Bermotor (3) Pemerintah Daerah melakukan pengawa san terhadap bengkel umum yang 
melakukan pengujian berkala dan bengkel karose ri Kendaraan Bennot or. 
(4) Setiap Badan Usah a yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
dan ayat (2), dike nakan sanks i adminis tratif. 32