Bagaimana redaksi normatif Pasal   15 dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 18 Tahun 2003?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 18 Tahun 2003 tentang PAJAK PENERANGAN JALAN, BAB VIII - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, Pasal   15 berbunyi:

(1) Kepala Daerah karena Jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak 
dapat : 
a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD 
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan 
hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang 
– undangan perpajakan Daerah ; 
b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan Pajak yang tidak 
benar; 
 
 8 c. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga 
denda, dan kenaikan Pajak yang terutang dala m hal sanksi 
tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak atau bukan 
karena kesalahannya; 
(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak 
kepada Walikota atau Pejabat selambat – lambatnya 30 ( tiga puluh ) 
hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD 
memberikan alasan yang jelas ; 
(3) Waliko ta atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 ( tiga ) bulan sejak 
saat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) 
Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan; 
(4) Apabila setelah lewat waktu 3 ( tiga ) bulan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 3 ) Pasal ini, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak 
memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, 
pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi 
administrasi dianggap dikabulkan. 
 
B A B IX 
KEBERATAN DAN BANDING