Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 90 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 5?
Pasal Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 90 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, pada BAB II - KEDUDUKAN, menyatakan:

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1)huruf b dipimpin oleh
seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada
lnspektur.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu
Inspektur dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pengawasan dan
pelayanan teknis serta administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam
lingkungan Inspektorat Daerah yang meliputi Perencanaan Program, Umum dan
Kepegawaian, dan Keuangan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja, anggaran dan laporan;
b. mempelajari, menindaklanjuti informasi, dan peraturan perundang-undangan
yang berhubungan dengan tugasnya;
c. pengelolaan dan pengawasan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, perlengkapan, rumah tangga Inspektorat Daerah, dokumentasi dan
perpustakaan;
d. pengumpulan ...
-8-
d. pengumpulan data sebagai bahan informasi, hubungan masyarakat dan
keprotokolan;
e. penyelenggaraan pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi; dan
f. pengusulan program pendidikan dan pelatihan aparatur /kepegawaian.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris
mempunyai rincian tugas:
a. mengarahkan penyusunan Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan dan
program kerja ketatausahaan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
pengawasan dan ketatausahaan untuk bahan penyusunan renstra Inspektorat
Daerah;
b. menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan renstra Inspektorat
Daerah agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan program;
c. membagi tugas kepada sub bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
agar kegiatan dapat terlaksana berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-
masing;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan program berdasarkan renstra untuk
mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
e. mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional bagian
dengan cara membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi
pelaksanaan tugas;
f. mengkonsultasikan pelaksanaan program kepada pimpinan dan bekerjasama
dengan pihak terkait untuk tercapainya program;
g. melaksanakan pembinaan dan penilaian kepada bawahan sesuai dengan
peraturan dan pedoman untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja;
h. mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya agar
dapat diketahui tingkat./pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi
serta solusi pemecahan masalah;
1. merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program berdasarkan
realisasi kerja agar dapat ditentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan;
J. meneliti konsep usulan rencana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat
Daerah serta berkoordinasi dengan masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah
sebagai bahan penetapan anggaran Inspektorat Daerah;
k. melakukan ...
-9-
k. melakukan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian dan
kesejahteraan pegawai dilingkungan Inspektorat Daerah;
1.melakukan pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai
dilingkungan Inspektorat Daerah;
m.melakukan pengendalian pengelolaan administrasi rumah tan gga, surat
menyurat, kearsipan, keprotokolan, perlengkapan dan kehumasan dilingkungan
Inspektorat Daerah;
n.melakukan pengendalian pengelolaan surat masuk dengan memaraf, saran dan
petunjuk, perintah pada lembar disposisi untuk diteruskan kepada inspektur,
inspektur pembantu wilayah dan kasu bbag;
o.melakukan pengendalian pengelolaan administrasi rumah tangga, agar
pengadaan Alat Tulis kantor dan kelengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan;
p.melakukan pengendalian administrasi laporan hasil pemeriksaan reguler, kasus,
Inspektorat Provinsi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan;
q.mengelola administrasi tindak lanjut hasil pemeriksaan reguler, kasus,
Inspektorat Provinsi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan;
r.mengkoordinasikan pembuatan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban
Pemerintah Inspektorat Daerah kepada Inspektur, Inspektur Pembantu Wilayah,
dan Kepala Sub Bagian dilingkungan Inspektorat Daerah;
s. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan tugasnya;
t.menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
u.melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian
terhadap kinerja bawahan; dan
v .melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasa16
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf b yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggungjawab
langsung kepada Sekretaris.
(2) Sub ...
- 10 -
(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaiansebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas mengelola tatausaha, surat menyurat dan kearsipan, inventaris
dan kekayaan, rumah tangga, dan tugas umum lainnya.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan rumah
tangga Inspektorat Daerah, dan administrasi perjalanan dinas;
b. pemrosesan adminsitrasi pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan
inventarisasi;
c. pengumpulan, menyusun dan menilai rencana kebutuhan inspektorat sesuai
dengan standarisasi yang berlaku;
d. pengajuan usulan untuk penghapusan barang-barang milik negarajdaerah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pengkoordinasian urusan keprotokolan;
f. penyiapan bahan informasi ten tang kegiatan unit kerjanya; dan
g. pengkoordinasian dengan sub bagian.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan sub bagian
umum dan kepegawaian;
b. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan administrasi
barang dilingkungan Inspektorat Daerah;
c. menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian inspektorat,
termasuk pengelolaan data kepegawaian, bahan mutasi serta kenaikan pangkat;
d. menyelenggarakan urusan perlengkapan dan urusan kerumahtanggaan
Inspektorat Daerah;
e. melaksanakan administrasi surat-menyurat, tatalaksana, dan naskah
Inspektorat Daerah;
f. menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan,
perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan, serta pengaduan
masyarakat;
g. mempersiapkan ...
- 11 -
g. mempersiapkan dan mengelola bahan pelaksanaan tata naskah, kearsipan,
surat menyurat, dan perpustakaan Inspektorat Daerah;
h. mempersiapkan bahan pelaksanaan kehumasan, protokol, dan pelayanan
administrasi perjalanan dinas;
1. mengusulkan dan memproses pegawai untuk mengikuti diklat penjenjangan dan
fungsional, kursus-kursus, maupun ujian dinas pegawai;
J. mengkoordinir dan menyiapkan bah an Pelatihan Kantor Sendiri;
k. mempersiapkan bahan koordinasi penerimaan tamu, keprotokolan, dan
pengelolaan perpustakaan dilingkungan Inspektorat Daerah;
1.memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan tugasnya;
rn. rnenyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
n. rnelakukan pernbinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian
terhadap kinerja bawahan; dan
o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal7
(1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Sub Bagian Sekretariat
Inspektorat Daerah dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural dan Zatau
pejabat fungsional, yang merupakan unsur pelaksana operasional pelayanan
administratif Sekretariat Inspektorat Daerah.
(2) Pegawai non struktural dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan tugas dan fungsiberkedudukan langsung dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Sub Bagian masing-rnasing.
Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Wilayah
Pasal8
(1) Dalam melaksanakan Tugas Pokoknya, Inspektur Wilayah, dibantu oleh 4 (empat)
Inspektur Pembantu Wilayah, yaitu:
a. Inspektur Pembantu Wilayah I (satu);
b. Inspektur ...
- 12 -
b. Inspektur Pembantu Wilayah II (dua);
c. Inspektur Pembantu Wilayah III (tiga); dan
d. Inspektur Pembantu Wilayah IV (empat).
(2) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas
membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur
Pembantu Wilayah menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
b. penyelenggaraan pemerintah desa;
c. reviu rencana kerja anggaran;
d. reviu laporan keuangan;
e. reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
f. evaluasi sistem pengendalian internal;
g. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
h. pemeriksaan terpadu;
1. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
J. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean
government dan pelayanan publik;
k. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
1. penyusunan pedoman zstandar di bidang pengawasan;
m. koordinasi program pengawasan;
n. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
o. pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
p. tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur
Pembantu Wilayah mempunyai rincian tugas:
a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
b. reviuw rencana kerja anggaran;
c. reviuw laporan keuangan;
d. reviuw ...
- 13 -
d. reviuw laporan kinerja instansi pemerintah;
e. evaluasi sistem pengendalian internal;
f.pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
g. pemeriksaan terpadu;
h. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
1.pengawasan dalam rangka percepatan menuj u good governance, clean
government dan pelayanan pu blik;
J. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
k.penyusunan pedomari/ standar di bidang pengawasan;
1. koordinasi program pengawasan;
m. pemeriksaan hibahJbantuan sosial;
n. pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
o. tugas pembantuan dan Alokasi dana desa;
Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu