Apa bunyi lengkap Pasal 10 dalam PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 26 Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 26 Tahun 2022 tentang SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (E-SPTPD) DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN REKAM, pada BAB II - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (E-SPTPD), Pasal 10 dinyatakan:

(1) Kewajiban pemasangan Alat Rekam Data Transaksi Usaha 
dikecualikan untuk: 
a. Wajib Pajak yang omzet penjualannya kurang dani 
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tahun; 
b. Wajib Pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (force 
majeur). 
(2) Keadaan memaksa (force majeur) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang 
menyebabkan tidak dapat diterapkannya Alat Rekam Data Transaksi 
Usaha Wajib Pajak.