Bagaimana redaksi normatif Pasal 16 dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 8 Tahun 2019?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 8 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 57TAHUN 2016, Pasal 16 berbunyi:

(1)Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian terdiri atas :
a.Sub Bidang Mutasi Kepegawaian
b.Sub Bidang Kenaikan Pangkat
c.Sub Bidang Status Kepegawaian dan Fasilitasi Profesi ASN
(2)Sub Bidang sebagaimana dimaksud padaayat (1)dipimpin
oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Mutasi dan Status
Kepegawaian.
Pasal17
(1)Sub Bidang Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas
menyiapkan dan mengumpulkan bahan serta melaksanakan
adrninistrasi pemberian persetujuan mutasi antar unit kerja,
mutasi antar kabupaterr/kota dan mutasi instansi vertikal.
(2)Sub Bidang Kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16ayat (1)huruf b,mempunyai tugas menyiapkan bahan
pelaksanaan penerimaan dan pendistribusian dan verifikasi
surat/usul kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja dan
serta pengaliharr/penyaluran pegawai negeri sipil, menyiapkan
bahan surat keputusan pertimbangan teknis dan nota
persetujuan yang telah ditetapkan oleh Kepala BKN.
(3)Sub Bidang Status Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas
menyiapkan bahan penetapan status kepegawaian, penyiapan
dan/ atau penetapan pertimbangan status kepegawaian
pegawai negeri sipil yang terlibat ekses politik dan menjadi
anggota/pengurus partai politik, penyiapan pemberian
persetujuan cuti diluar tanggungan Negara, penyiapan bahan
pengusulan perubahan penetapan nama dan tanggal lahir
pegawai negeri sipil serta fasilitasi kelembagaan profesi ASN.
Bagian Keempat
Bidang Pengadaan, Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
Pasal18
(1) Bidang Pengadaan, Penilaian Kinerja Aparatur dan
Penghargaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan,
dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengadaan dan
pemberhentian pegawai, penilaian dan evaluasi kinerja
aparatur serta penghargaan.
(2) Bidang Bidang Pengadaan, Penilaian Kinerja Aparatur dan
Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin
oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
6
Pasal19
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
, Bidang Pengadaan, Penilaian Kinerja Aparatur dan
Penghargaan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengadaan pegawai,
penilaian kinerja dan penghargaan serta pensiun aparatur sipil
negara;
b.Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengadaan pegawai,
penilaian kinerja dan penghargaan serta pensiun aparatur sipil
negara;
c.Perumusan pertimbangan teknis perencanaan di bidang
pengadaan pegawai, penilaian kinerja dan penghargaan serta
pensiun aparatur sipil negara;
d.Pelaksanaan administrasi dibidang pengadaan pegawai, penilaian
kinerja dan penghargaan serta pensiun aparatur sipil negara;
e.Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengadaan
pegawai, penilaian kinerja dan penghargaan serta pensiun
aparatur sipil negara;
f.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengadaan
pegawai, penilaian kinerja dan penghargaan serta pensiun
aparatur sipil negara;
g.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal20
(1)Bidang Pengadaan, Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
terdiri atas :
a.Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian ASN
b.Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
c.Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan
(2)Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh
Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pengadaan, Penilaian Kinerja Aparatur dan
Penghargaan.
Pasal21
(1)Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 20ayat (1)huruf a,mempunyai tugas
menyiapkan bahan dan pelaksanaan administrasi proses
penerimaan pegawai serta penyiapan bahan keputusan
pemberhentian darr/atau pensiun Aparatur Sipil Negara dan
janda/ dudanya, usulan kartu Tabungan dan Asuransi Pensiun
(TASPEN) dan mutasi keluarga.
(2)Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebagaimana dimaksud dalam pasal 20ayat (1)huruf b,mempunyai tugas
menyiapkan bahan perencanan dan pelaksanaan penilaian dan
evaluasi kinerja aparatur, membuat informasi terkait indikator
penilaian kinerja serta menganalisis hasil penilaian kinerja.
(3)Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20ayat (1)huruf c,mempunyai tugas menyiapkan
bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan disiplin aparatur
dan pemberian sanksi Zhukum atas pelanggaran disiplin serta
melaksanakan proses pemberian penghargaan.
7
S.D.iantara ketentuan pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan dan
dltamb~kan 4(empat) Pasal yaitu Pasal 21A,21B,21Cdan
21Dsehingga berbunyi sebagai berikut :
Bagian Kelima
Bidang Pengembangan SDM dan Data
Pasal21 A
(1)Bidang Pengembangan SDM dan Data mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan
kebijakan teknis di bidang Pengembangan SDM ASN,
Pengembangan Karir ASN serta Data dan Informasi
Kepegawaian.
(2)Bidang Pengembangan SDM dan Data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan