Apa saja yang diatur dalam Pasal 2 KEPU TUSAN WALIKOTA TASIKMAL AYA Nomor 20 Tahun 2003?
Ketentuan dalam KEPU TUSAN WALIKOTA TASIKMAL AYA Nomor 20 Tahun 2003 tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT, BAB  II - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT, Pasal 2 menetapkan:

(1)Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah unit kerja 
sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ;
(2)Susunan Organisasi Kantor adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) 
Peraturan Daerah :
(3)Tugas Pokok Kantor adalah membantu Walikota dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
(4)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 
ini, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
a.perumusan kebijakan teknis dalam rangka memelihara kesatuan bangsa dan 
perlindungan masyarakat ;
b.pelaksanaan kegiatan pembinaan hubungan antar lembaga, penangan masalah 
aktual dan perlindungan masyarakat ;
c.Pelaksanaan kegiatan pembinaan dalam rangka pemahaman demokratisasi dan 
penanganan masalah aktual ; 
d.Pemberian rekomendasi/ijin dibidang tugasnya ; 
e.pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan ;
f.pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan bidang 
tugasnya.
Bagian Kedua 
Kepala Kantor