Apa norma yang terkandung dalam Pasal 7 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Nomor 29 Tahun 1945?
Substansi 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tamb ahan Lem baran Negara Republik Indonesia, khususnya , Pasal 7, memuat:

______ J ( 1) Media bertanggungjawab terhadap pelaksana an KLA. 
(2) Tanggun gjawab sebagaiman a dimaksud p ada ayat (1) meliputi : 
a. penye barluasan informasi tentang impl ementasi hak dan perlindungan 
anak; Pasal 11 Bagian Kelima 
Tanggu.ngjaw ab Media ( 1) Duni a usaha b ertanggungj awab terhadap p elaks anaan KLA. 
(2) Tanggungjaw ab sebagaimana dimak sud pada ayat (1) meliputi: 
a. mendukung penyediaan d esa/ kelurahan ramah anak ; 
b. mengembangkan program p emberdayaan keluarga untuk mencegah 
anak dari eksploitasi ; dan 
c. penyediaanfasilitas umum yang ramah anak. 
(3) Pemberian beasis wa/ pendidikan gratis. 
{4) Menyediakan dana dan/ atau baran g dan/ atau jasa sebagai perwujud an 
dari peran serta dalam pelaks anaan KLA. 
(5) Untuk mewujudkan tanggungj awab dunia usah a sebagaim ana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pemerintah Daerah menyusun 
kesepakatan bersam a. Pasal 10 Bagian Keempat 
Tanggungjawab Dun ia Usaha (1) Orangtua bertan ggun gjawab mendukun g pelaksana an KLA . 
(2) Tanggun gjaw ab sebagaiman a dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. menga suh, memelihara dan melindungi anak; 
b. menghorm ati hark at dan marta bat anak; 
c. melindungi dan mencegah terjadinya perlakuan salah, penelantar an, 
eksploitasi dan kekerasan; 
d. melindungi dan mencegah anak berhadapan dengan hukum ; 
e. melin dungi dan mencegah terjadinya perkawinan anak ; 
f. meng horm ati pandangan anak dalam k ehidup an keluar ga, masyarakat 
dan lingkung annya; dan 
g. mengh indark an keterpisah an anak dari keluarga . 
{3) Untuk mendorong pemenuhan tanggungj awab orangtu a sebagaima na 
dimak sud ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan fasili tasi. Pasal 9 Bagian Ketiga 
Tanggungjawab Orangtua d. melindungi dan mencegah terjadinya perkawinan anak ; 
e. melindungi dan mencegah anak menjadi pekerja dan p ekerja rum ah 
tangga anak ; dan 
f. menye diakan dana dan atau barang dan atau jasa sebagai perwu judan 
dari peran serta dalam pelaksanaan KLA. 
(3) Untuk mewujudk an peran serta masyarak at sebagaiman a dimaksud p ada 
dan ayat (2) pemerintah daerah melakuk an koord inasi, sosialis asi, 
fasilitasi, pemant auan dan evaluasi. ..... JQLU 
(1) Daerah dapat dikategorikan sebagai KLA apabila memenuhi hak anak yang 
diukur dengan indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(2). Pasal 13 BAB VII 
INDIKATOR KABUPA TEN LAYAK ANAK (1) Tahapan pengembangan KLA, meli puti: 
a. persiapan; 
b. peren canaan ; 
c. pelaksanaan; 
d. pemantauan; 
e. evaluasi; dan 
f. pelaporan. 
(2) Tahapan persiapan se bagaimana dimaks ud pada ayat (1) huruf a, meliputi: 
a. pembentukan gugus tugas KLA; dan 
b. pengum pulan data dasar . 
(3) Tahapan perencanaan se bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
meliputi: 
a. penyusunan RAD KLA; dan 
b. RAD KLA . 
(4) Tahapan pelak sanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yakni 
gugus tugas KLA melaksanakan program KLA, dengan melibatkan semua 
sumb er daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat , dan dunia usaha 
secara terencana, menye luruh , dan berkelanjutan, 
(5) Tahapan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 
dilaksanakn untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam 
pelaksanaan pengem bangan KLA secara berkala serta sesuai rencana, 
(6) Tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi 
a. capaian seluruh indikator KLA ; 
b. evaluasi dilakukan setiap tahun; dan 
c. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat desa, kelurahan dan kecamatan . 
(7) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan 
oleh Bupati , disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada 
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan 
Menteri Dalam Negeri. Pasal 12 BAB VI 
TAHAPAN PENGEMBANGAN KAB UPATEN LAYAK ANAK b. menyam paikan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek so sial, 
budaya, pendidikan, agama dan kesehatan anak dengan memperhatikan 
kepentingan terbaik anak; 
c. merahasiak an identitas anak, anak korban, dan/ atau anak saks i dalam 
pember itaan di media cetak ataupun elektronik yang berdam pak pada 
psiko logi anak; dan 
d. memastikan isi pemberitaan layak untuk anak. 
(3) Untuk mewuj udkan tanggungjawa b media se bagaimana dimaks ud pada 
dan ayat (2),PemerintahDae rah menyusu n kese pakatan bersama. 
(1) Pemerintah Daerah menyed iakan data anak terpilah yang dihimpun dalam 
profil anak secara b erkala setiap tahun. 
(2) Profil anak sebagaimana dimak sud pada ayat (1) mencakup 5 (lima) klast er 
Hak Anak terpilah menurut jenis kelamin dan umur b erdasarkan 
desa/kelurahan. 
(3) Data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam p roses 
perencanaan , penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi 
pemenuhan hak dan perlindungan anak . (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sumber daya terlatih 
tentang Hak Anak yang mampu menera pkan hak anak ke dalam kebijakan , 
program dan kegiatan. 
(2) Sumb er daya terlatih sebagaimana dimaks ud ayat (1) meliputi p endidik dan 
tenaga kependidikan, tenaga keseha tan, pekerja sosial p rofesional , 
kelompok anak, pemer hati anak dan aparat penegak hukum . 
(3) Pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan dapat dilakukan oleh 
lembaga yang memiliki kompet ensi di bidang hak anak. 
(4) Materi pelatihan akan diatur lebih lanjut dalam RAD KLA. Pasa l 14 BAB VIII 
PENGUA TAN KELEMB AGAAN (2) Indik ator KLA sebagaiman a dimaksud pada ayat (1), meliputi : 
a. penguatan Kelembagaan ; dan 
b. klaster Hak Anak . 
(3) Penguatan Kelembagaan sebagaiman a dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
meliputi : 
a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk 
pemenuhan hak anak; 
b. persentase anggaran untuk p emenuhan hak anak, termasuk anggaran 
untuk pengu atan kelembag aan; 
c. jumlah peraturan perundang-undangan , kebijakan , program dan 
kegiatan yang mendap atkan masukan dari forum anak dan kelompok 
anak lainn ya; 
d. tersedia sumb er daya manusi a terlatih dalam pemenuhan hak anak dan 
mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan , program dan 
kegiatan ; 
~ tersedia data anak terpilah menurut jenis k elamin d an umur 
berdasarkan desa/k elurahan ; 
f. keterlibatan lembaga mas yarakat dalam pem enuhan hak anak dan 
perlindu ngan anak ; 
g. Keterlibatan dunia usaha dalam p emenuhan hak anak d an 
perlindungan anak; dan 
h. Keterlibatan media dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak . 
(4) Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru f b, meliputi: 
a. hak sipil dan kebe basan; 
b. lingkungan keluarg a dan pengasuhan alternatif; 
c. kesehatan dasar dan kese jahteraan ; 
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang , dan kegiatan budaya; dan 
e. perlindungan khusus. 
Pasa l 15 
( 1) Setiap anak berhak mendapatkan hak lingkun gan keluarga dan 
pengasuhan alternatif sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 13 ayat 4 huruf 
b, meliputi: Pasal 19 BABX 
KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN 
PENGASUHAN ALTERNATIF (1) Membentuk kelompok/forum anak di setiap jenjan g desa/k elurah an, 
kecamatan dan kabupa ten. 
(2) Kelompok/forum anak sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) sebagai wadah 
parti sipasi yang berperan memberi mas ukan dalam proses p erencanaan , 
pelaksanaan, peman tauan dan evalu asi kebijakan , program d an kegiatan 
pemen uhan hak anak. 
(3) Mekanisme pembentukan diatur lebih lanjut dalam RAD KLA . Pasal 18 (1) Setiap anak berhak mendapatkan Hak Sipil dan Kebebasan sebagaiman a 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat 4 huruf a, yang meliputi: 
a. pen ca ta tan kelahiran segera setelah lahir dengan b e bas biaya; 
b. menyampaikan p endapat sesuai usia dan tingk at kecerdasann ya; 
c. mendapatkan informasi yang sehat dan aman ; 
d. kebebasan berkum pul dan b erorganisasi yang sesu ai bagi mereka; dan 
e. penjagaan nam a baik dan tidak diekspoi tasi ke publik . 
(2) Pencatatan kelahiran sebagaimana d i maksud p ada ayat (1) huruf a 
dilakukan untu k meni ngkatkan cakupan registras i dan kepemilik an 
kuti pan akte kelahiran. 
(3) Masyarak at berperan serta untuk p encatatan kelahiran. 
(4) Peran serta mas yarakat sebagaiman a dimaksud p ada ayat (3) melalui 
sistem dan mekanism e. 
(5) Sistem dan mekanism e sebagaimana dimak sud pada ayat (4) diatur lebih 
lanjut dalam RAD KLA. Pasal 17 BAB IX 
KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN (1) Lem baga masyarakat memberikan layan an tumbuh kemban g dan 
perlind ungan anak. 
(2) Layanan perlindun gan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
layan an anak terlantar , peny ediaan tempat penitipan anak, taman b ermain , 
pusat inform asi anak , lemb aga bantuan hukum , rumah aman , lembag a 
penyediaan alat bantu bagi anak berkebutuhan khus us atau pusat 
kreati vitas, seni dan buday a. 
(3) Lembaga mas yarak at dalam penyediaan layanan bekerjasam a dengan 
dunia usaha . 
(4) Dukun gan dunia usah a sebagaiman a dimaksud p ada ayat (3) berupa 
kebijakan pencegahan p enggun aan tenaga kerja anak , produksi makanan 
yang aman, bermutu dan bergizi , penyediaan tempat penitip an anak , ruan g 
bermain, pojok ASI, taman bermain , pusat inform asi anak. Pasal 16 
( 1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana untu k anak 
penyandang disabilitas. 
(2) Pemerintah Daerah waji b m emberikan akses layanan publik dan jami nan 
sosial bagi anak penyandang disabilitas. 
(3) Pengadaan sarana dan prasarana untuk anak penyandang disabili tas 
sebagaimana dimaks ud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan sektor 
terkait dan dunia usaha. Pasal 23 (1) Setia p Satuan Pendid ikan wajib mengadakan Zona Selamat Sekolah. 
(2) Zona Se lamat Sekolah sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
guna menurun kan angka kece lakaan di lingkungan sekolah . 
(3) Pengada an Zona Se lamat Sekolah sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) 
Satuan Pendidik an dapat bekerjasam a dengan sektor terkait dan dunia 
usaha . Pasa l 22 (1) Pemeri ntah berk ewajiban menyediakan ruan g bermain ramah anak. 
(2) Ruang bermain ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terse bar 
di setia p desa/ kelurahan . 
(3) Ruang bermain ramah anak sebagaim ana dimaksud pada ayat (2) dapat 
dimanfaat kan oleh semua anak dan tidak memungut biaya. 
(4) Penyediaan ruang bermain ramah anak sebagaimana dimak sud pada ayat 
(1) dapat bekerjasama dengan duni a usaha dan masyarak at. Pasal 21 (1) Pemerint ah daerah berkewajiban untuk menceg ah dan melindun gi serta 
tidak membiarkan terjadinya perkawinan anak. 
(2) Mengembang kan perlindun gan anak berbasis keluarga dan kom unitas 
dengan menyediakan dan mengefektifk an tenaga kesejahteraan sosial serta 
pekerja sosial professional . 
(3) Menye diakan saran a penduku ng layanan pengasu han alterna tif yang 
terstan darisasi. Pasal 20 a. mendap at priori tas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri; 
b. tidak dipisahkan dari oran gtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk 
kepe ntingan terbaik anak dan putusan pengadilan ; 
c. mendapatk an pola asuh yang seimbang dari kedu a oran gtuan ya; 
d. men dapatkan dukung an kese jahteraan meskipun orangtuan ya tidak 
mam pu; 
e. mendapatkan pengasuhan altema tif dalam hal kedua orangtuan ya 
meningg al atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk 
mengasuh anak; dan 
f. men dapatk an keharmon isan keluarga. • 
__J (1) Anak di dalam dan di lingkun gan sekolah wajib dilindungi dari tindak an 
kekerasan, eksploitasi , penelantaran dan perlakuan salah lainn ya yang 
dilakuk an oleh guru, pengelola sekolah atau teman -temann ya di dalam 
sekolah yang bersangkutan , atau lemba ga pendidikan lainn ya. 
(2) Perlindungan tindak kekerasan di lingkungan seko lah sebagaiman a 
dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan melalui pengembangan Sekol ah 
Ramah Anak . 
(3) Kete ntuan mengenai Pengembangan Sekolah Ramah Anak sebagaim ana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bup ati. Pasal 28 BAB XII 
KLASTER PENDIDIKAN , 
PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA (1) Menyediakan fasilitas kawasan tanp a rokok. 
(2) Bekerjasama dengan dunia usah a untuk melarang iklan rokok dipasang di 
tempat umum dimana anak banyak berkumpul. 
(3) Mekanism e kerjasama berpedoman pada RAD KLA. Pasal 27 (1) Pem erintah wajib menyediakan layanan kesehatan ramah anak . 
(2) Layan an Kesehatan Ramah Anak sebag aiman a dimaks ud pada ayat (1) 
merupakan layanan kesehatan yang men yediakan layanan ramah anak 
secara lengkap dan terpadu dengan memperhatikan kebutuhan anak . 
(3) Layan an Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
tersebar di setiap Kecamatan . Pasal 26 (1) Pemerintah Daerah wajib meny ediakan layan an kesehatan yang terjangkau, 
(2) Layanan kesehatan sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) berupa jaminan 
kesehatan bagi anak . Pasal 25 Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan , 
sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 13 ayat 4 huruf c, yang meliputi: 
a. tidak untuk digugurkan kecuali membah ayakan kesehatan dan 
keselamatan ibu; 
b. gizi yang baik sejak masih dalam kandungan ; 
c. air susu ibu sampai usia dua tahun ; 
d. imunisasi dasar lengkap ; 
e. pemeriksaan kesehatan balita , pra sekolah , sekolah , remaja secara berkala ; 
f. lingkungan bebas rokok ; 
g. kesediaan air bersih; 
h. akses jamin an sosial; dan 
1. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA , HIV/ AIDS dan penyakit 
berbahaya lainn ya. Pasa l 24 BAB XI 
KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN 
(1) Peserta didik terlibat dalam merumusk an perencanaan dan program 
sekolah. 
(2) Peserta didik terlibat dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah, 
(3) Memberdayak an peserta didik sebagai kader kesehatan. 
(4) Kemitraa n dan komunika si dengan stak eholder untuk bertan ggung jawab 
dala m pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di Sekolah. Pasal 33 (1) Peralatan belajar yang ramah anak . 
(2) Terse dia fasilitas Mandi Cuci Kakus yang sehat. 
(3) Tempat berkumpul yang aman , siaga bencana, obyek yang berbah aya di 
sekitar seko lah dikenali dan dipahami oleh semua warga . 
(4) Ada tanda-tand a tentang rute dan tempa t evakua si daru rat dan dikenali 
semua anak. Pasal 32 (1) Penataan lingkungan kelas yang menunj ang suasana pembelajaran aktif, 
inklusif dan ramah bagi pemb elajaran . 
(2) Suasana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bias 
gender, penghorm atan terh adap anak yang membutuhkan perlindun gan 
khusus. 
(3) Proses pembelajaran yang menyenangkan, penuh kasih sayang, tidak 
diskrimin atif. 
(4) Guru berkomunik asi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta 
didik dan bersikap antus ias dan positif. Pasal 31 (1) Satuan pendidikan di semuaj enjan g menerapk an program literasi sekolah ; 
(2) Program literasi sekolah sebagai man a dimaksud ayat (1) merupak an bagian 
dari penumbuhan budi pekerti. 
(3) Program Literasi seko lah sebagaiman a dimak sud pada ayat (2) berupa 
program pembiasaan memb aca dan menulis di sekolah. 
(4) Program Literasi Sekolah sebagaim ana dimaksud pada ayat (2) berupa 
penyedia an pojok baca, taman cerdas, perpustak aan dan sejenisn ya; 
(5) Literasi sekolah sebagaiman a dimaksud pada ayat (3) dimak sudkan untuk 
menye diakan informasi sesuai kebutuhan danu sia anak . Pasal 30 (1) Sekolah wajib merumuskan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta 
didik. 
(2) Kebijakan anti kekerasan tertuang dalam Rencana Kerja 
Seko lah/Madrasah (RKS/M )dan Rencana Kerja Tahunan (RKT ). 
(3) Seko lah merancan g program dan kegiatan pencegahan dan penanganan 
segala bentuk kekerasan terhad ap anak . 
(4) Sekolah menyediakan tenaga kons eling terlatih. 
(5) Sekolah wajib membentuk mekanisme pengaduan dan penan ganan kasus 
keke rasan. 
(6) Sekolah menyediakan sistem rujukan terhadap pendidikan inklu sif. Pasal 29 • 
(1) Peme rintah Daerah berkewajiban menyediakan layanan p engaduan 
terha dap kasus anak yang membutuhkan p erlindungan khusus. 
(2) Anak y ang membutuhkan perlindung an khusus sebagaim ana dimaksud 
pada ayat ( 1) meliputi p enanganan anak yang membutuhkan perlindun gan 
khus us dilakuk an melalui sistem terpadu satu atap atau sistem rujukan. Pasal 37 (1) Setia p anak berhak mendapatk an hak p erlindungan khusus sebagai mana 
dimak sud dalam Pasal 13 ayat 4 huruf e, yang meliputi : 
a. anak dalam situasi darur at; 
b. anak yang berhad apan d engan hukum ; 
c. anak dari kelompok minori tas dan terisolasi; 
d. anak yang dieksploit asi secara ekonomi dan/ atau seksual; 
e. anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotik a, alkohol , 
psikotropik a, dan zat adik tif lainn ya; 
f. anak yang menjadi korban po mografi; 
g. anak dengan HIV/ AIDS ; 
h. anak korban p enculikan , penjualan, dan/ atau perdagangan ; 
1. anak korban kekerasan fisik dan/ atau psikis ; 
J. anak korban kejah atan seksual; 
k. anak korban jarin gan terorisme ; 
1. anak penyandang disabi litas; 
m. anak korban p erlakuan salah dan penelantaran; 
n. anak dengan p erilaku sosial menyimp ang; dan 
o. anak yang menjadi korban stigm atisasi dari pelabelan terkait d engan 
kondisi orang tuan ya. 
(2) Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaks ud pada ay at (1) 
berhak untuk: 
d. tidak dieksploitasi oleh media;dan 
e. dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari masyarak at. BAB XIII 
KLAS TER PERLINDUNG AN KHUSUS (1) Penyele nggaraan pendidik an pada tingkat satuan pendidi kan wajib 
menerapkan Man ajemen Berbasis Sekolah /Madarasah. 
(2) Manajemen Berbasis Sekolah/M adrasah sebagaiman a dimaksud p ada 
, meliputi tiga pil ar: 
a. mana jemen tata kelola; 
b. penyelenggar aan pembelajaran yang efektif d an menyenangkan ; dan 
c. peran serta masyarak at. 
(3) Pelaks anaan Man ajemen Berb asis Sekolah/M adrasah b erdasar kan p ada 
prins ip demokr atis, transparan dan akunt abel. Pasal 35 (1) Pemerin tah Daerah b erkew ajiban menyediakan fasilitas untuk kegiatan 
budaya, krea tivitas dan rekr eatif yang ramah anak . 
(2) Penyediaan fasilitas sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) dapat 
beker jasam a dengan dunia usaha dan masyara kat. Pasal 34 •