Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERkTURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS Nomor 37 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERkTURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS Nomor 37 Tahun 2022 tentang SATU DATA INDONESIA TINGICAT PROVINSI, Pasal 1 berbunyi:

Dalarn Perazuran Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan ta -ta kelola Data 
pemerinrah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, 
terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses 
dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah 
melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas 
Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. 
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa 
angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, 
suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan 
sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau 
situasi. 
3. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format 
yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta 
memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi 
Data. 
4. Pembina Data Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut 
Pembina Data adalah instansi vertikal/Perangkat Daerah yang 
diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data 
di Provinsi DKI Jakarta. 
5. Walidata Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut Walidata 
adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan 
pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang 
disampaikan oleh Produsen Data Daerah, serta menyebarluaskan 
Data di Provinsi DKI Jakarta. 
6. Walidata Pendukung Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya 
disebut Walidata Pendukung adalah setiap Unit Kerja pada 
Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan 
kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data di 
Provinsi DKI Jakarta. 
7. Produsen Data Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut 
Produsen Data adalah Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro 
Sekretariat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan 
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
8. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya 
disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai 
kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 
karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
9. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang 
karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah 
di wilayah Provinsi DKI Jakarta 
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta. 
11. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Unit Kerja pada 
Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta. 
12. Dinas Komukasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas 
Komukasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta 
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DICE Jakarta.