Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA Nomor O2 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 16?
Pasal Pasal 16 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA Nomor O2 Tahun 2021 tentang , pada BAB IV - PENYELE NG GARAA N BANTUAN HUKUM, menyatakan:

( 1) Sekretaris daerah memeriksa permohonan pencairan 
anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaskud 
dalam Pasal 14. 
(2) Sekretaris Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 
(lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima 
wajib memberikan jawaban atas hasil pemeriksanan 
permohonan pencairan anggaran Bantuan H ukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Dalam hal hasil pemeriksaan permohonan pencairan 
anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) diterima, Sekretaris Daerah menyampaikan 
permintaan pencairan anggaran Bantuan Hukum 
kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
hari kerja terhitung sejak tanggal hasil peme riksaan 
permohon an pencairan anggaran Bantuan Huku m. 
(4) Dalam hal hasil pemeriksaan permohonan penc airan 
anggaran Bantuan Hukum sebag aimana dimaksud pada 
ayat ( 1) ditolak , Sekre taris Daer ah men yampaikan 
secara tertulis hasil pemeriksaan permohonan pencairan 
anggaran Bantuan Hukum bese rta alasan penolakan. 
Pasa l 17 
(1) Bupa ti memberikan persetu juan pencairan anggaran 
Bantuan Hukum setel ah menerima permintaan 
penc airan anggaran dari Sekretaris Daerah seba gaim ana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3). 
(2) Pencairan anggaran Bantuan Hukum dilak sanakan 
sesuai dengan besaran biaya Bantuan Hukum. 
(3) Besaran biaya Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) ditetapkan dengan Keputu san 
Bupa ti. 
• 
• (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 
pencairan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.