Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal  163 PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021 tentang BANGUNAN GEDUNG, pada BAB  III - STANDAR TEKNIS, Pasal  163 menjelaskan:

(1) TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf c disusun dalam 
basis data yang disediakan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Pemerintah Daerah memilih anggota TPA untuk bekeija di wilayah 
administratifnya dari basis data yang disusun oleh Pemerintah Pusat.
(3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Profesi Ahli dari 
unsur:
a. perguruan tinggi atau pakar; dan
b. Profesi Ahli.
(4) Anggota TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kompetensi 
yang meliputi bidang:
a. arsitektur Bangunan Gedung dan perkotaan;
b. struktur Bangunan Gedung;
c. mekanikal Bangunan Gedung;
d. elektrikal Bangunan Gedung;
e. sanitasi, drainase, perpipaan (plumbing, pemadam kebakaran 
Bangunan Gedung;
f. BGCB;
g. BGH;
h. pertamanan atau lanskap;
i. tata ruang dalam Bangunan Gedung;
j. keselamatan dan kesehatan keija;
k. pelaksanaan Pembongkaran; dan/atau
l. keahlian lainnya yang dibutuhkan.
(5) TPA ....
-95-
(5) TPA mempunyai tugas:
a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung terhadap 
pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis 
kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan 
Gedung; dan
b. memeriksa dokumen RTB terhadap pemenuhan Standar Teknis 
Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan 
teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran.
(6) Dalam hal proses konsultasi Bangunan Gedung adat, TPA dapat 
melibatkan Masyarakat adat.
(7) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, TPA 
dapat memberikan pertimbangan teknis kepada Pemerintah Daerah 
terkait informasi KRK.
(8) Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan penyelesaian masalah 
dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, TPA dapat memberikan 
masukan.
(9) Dalam hal sertifikasi BGH, TPA melakukan proses verifikasi daftar simak 
penilaian kinerja BGH beserta dokumen pembuktiannya dan menetapkan 
peringkat BGH berdasarkan hasil verifikasi penilaian kineija.
(10) Hasil keija TPA dituangkan secara tertulis dan dapat 
dipertanggungjawabkan .