Apa bunyi lengkap Pasal  10 dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 25 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 25 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, pada BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  10 dinyatakan:

(1) Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependud ukan 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. 
(2) Kepala Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan 
Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk lingkup 
pemaduan dan sinkronisasi kebijakan kependudukan . 
(3) Dalam melaksa nakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 2), Kepala Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan 
Kependudukan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan lingkup pemaduan dan 
sinkronisasi kebijakan kependudukan; 
b. pelaksanaan teknis kebijakan lingk up pemaduan dan 
sinkronisasi kebijakan kependudukan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pemaduan 
dan sinkronisasi kebijakan kependudukan; 
d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pemaduan dan 
sinkronisasi kebijakan kependudukan ; dan 
e. pelaksanaan fu ngsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian … 
18 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 (4) Uraian tugas Kepala Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi 
Kebijakan Kependudukan adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan 
kinerja lingkup Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi 
Kebijakan Kependudukan; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar 
tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 
c. menyusun bahan kebijakan lingkup pemaduan dan 
sinkronis asi kebijakan kependudukan ; 
d. melaksanakan bahan penyusunan dan pemanfaatan 
grand design pembangunan kependudukan ( GDPK ) 
tingkat Kota; 
e. melaksanakan penyediaan dan pengembangan materi 
pendi dikan kependudukan jalur pendidikan formal dan 
nonformal sesuai isu lo kal Kota Bandung; 
f. melaksanakan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi 
pelaksanaan Pendidikan kependudukan baik jalur formal 
di satuan Pendidikan jenjang SD/MI dan SMP/MTS, 
ataupun jalur non formal dan informal; 
g. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai 
dengan kewenangannya; 
h. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan pert anggungjawaban 
kepada atasan; dan 
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
 
 
Paragraf … 
 
 
19 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 Paragraf 2 
Seksi Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk