Jelaskan isi kandungan Pasal 12 dari PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 32 Tahun 2022.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 32 Tahun 2022 tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA, ketentuan pada BAB II - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 12 berbunyi:

( 1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh 
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Pelaksana. 
(2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai 
tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, 
mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan 
penanggulangan bencana pada saat pasca bencana. 
(3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
, menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 
b. perumusan kebijakan penanggulangan bencana 
pada saat pasca bencana di bidang rehabilitasi dan 
rekonstruksi penanggulangan bencana daerah; 
c. pengoordinasian dan pelaksanaan penanggulangan 
bencana pada pasca bencana; 
d. perumusan sasaran pelaksanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi pasca bencana; 
e. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan 
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; 
f. pengoordinasian perbaikan dan pemulihan semua 
aspek pelayanan publik; 
g. pengoordinasian normalisasi aspek pemerintahan 
dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca 
bencana; 
h. pengoordinasian pembangunan prasarana dan 
sarana serta kelembagaan pada wilayah rehabilitasi 
dan rekonstruksi pasca bencana; 
i. pengoordinasian peningkatan pertumbuhan 
perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum 
dan ketertiban; 
j. peningkatan peran serta masyarakat dalam segala 
aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah 
pasca bencana; 
k. pengoordinasian penguatan komunitas yang 
terkena bencana; 
1. penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan 
sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program 
pembangunan daerah ; 
m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ; dan 
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Pelaksana yang berkaitan dengan tugas dan 
fungsinya.