Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008 tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintahan Pusat, selanjut nya disebut pemerintah, adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Kesat uan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan 
rakyat daerah (DPRD) menuru t asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonom i seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Ke satuan Republik Indonesia 9 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Daerah adalah Kabupaten Magelang; 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah; 6. Bupati adalah Bupati Magelang; 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daer ah selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Magelang; 
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 
desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempa t, berdasarkan asal-usul dan 
adat istiadat setempat yang diak ui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
9. Keuangan Daerah adalah se mua hak dan kewajiban daerah 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat 
dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk 
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 
10. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang 
dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala 
daerah. 
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasaan keuangan daerah. 
 
10 
12. Anggaran Pendapa tan dan Belanja Daer ah, selanjutnya 
disingkat APBD adalah r encana keuangan tahunan pemerintah 
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 
13. Satuan Kerja Perangkat Daer ah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah 
selaku pengguna anggar an/pengguna barang. 
14. Satuan Kerja Pengelola Keuan gan Daerah yang selanjutnya 
disebut SKPKD adalah per angkat daerah pada pemerintah 
daerah selaku pengguna ang garan/pengguna barang, yang 
juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 
15. Organisasi adalah unsur pemerintah daerah yang terdiri dari 
DPRD, Kepala daerah/Wakil kepal a daerah dan satuan kerja 
perangkat daerah. 
16. Pemegang Kekuasaan Keua ngan Daerah adalah kepala 
daerah yang karena jabatann ya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keselur uhan pengelolaan keuangan 
daerah. 
17. Pejabat Pengelola Keuanga n Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola 
keuangan daerah yang selanjut nya disebut dengan kepala 
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebaga i bendahara umum daerah. 
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 
19. Pengguna Anggaran adalah jabatan pemegang kewenangan 
penggunaan anggaran untuk mela ksanakan tugas pokok dan 
fungsi SKPD yang dipimpinnya. 
 11 
20. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan barang milik daerah. 
21. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian tugas BUD. 
22. Kuasa Pengguna Anggaran ada lah pejabat yang diberi kuasa 
untuk melaksanakan sebagian tugas kewenangan pengguna anggaran dan fungsi SKPD. 
23. Pejabat Penatausahaan Keua ngan SKPD yang selanjutnya 
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 
24. Pejabat Pelaksanaan Tekn is Kegiatan yang selanjutnya 
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program 
sesuai dengan bidang tugasnya. 
25. Bendahara Penerimaan ad alah pejabat fungsional yang 
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 
26. Bendahara pengeluaran adal ah pejabat fungsional yang 
ditunjuk menerima, me nyimpan, membayarkan, 
menatausahakan, dan memper tanggungjawabkan uang untuk 
keperluan belanja daerah dal am rangka pelaksanaan APBD 
pada SKPD. 
27. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas 
satu atau lebih entitas akuntan si yang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 
 
12 
28. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna 
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib 
menyelenggarakan akunt ansi dan menyusun laporan keuangan 
untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 
29. Unit Kerja adalah bagian dar i SKPD yang mela ksanakan satu 
atau beberapa program. 
30. Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 
31. Rencana pembangunan Tahunan Daerah; selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Pemerintah Da erah (RKPD), adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
32. Tim Anggaran Pemerintahan Daerah yang selanjutnya 
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan 
kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang 
mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang 
anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan 
pejabat lainnya se suai dengan kebutuhan. 
33. Kebijakan Umum APBD yang se lanjutnya disingkat KUA adalah 
dokumen yang memuat kebija kan bidang pendapatan, belanja, 
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 
34. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggar an yang diberikan kepada 
SKPD untuk setiap program seba gai acuan dalam penyusunan 
RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD. 
 13 
35. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan 
kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 
36. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah yang selanjutnya di sebut RKA-PPKD adalah Rencana 
Kerja dan Anggaran Badan / Dinas / Biro Keuangan / Bagian 
Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah 
37. Kerangka Pengeluaran Jang ka Menengah adalah pendekatan 
penganggaran berdasarkan kebi jakan, dengan pengambilan 
keputusan terhadap kebijaka n tersebut dilakukan dalam 
perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan 
mempertimbangkan implikasi bi aya akibat keputusan yang 
bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. 
38. Prakiraan Maju ( forward estimate ) adalah perhitungan 
kebutuhan dana untuk tahun a nggaran berikutnya dari tahun 
yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. 
39. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan 
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 
40. Penganggaran Terpadu ( unified budgeting ) adalah penyusunan 
rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasark an pada prinsip pencapaian 
efisiensi alokasi dana. 
 
14 
41. Fungsi adalah perwujudan tu gas kepemerintahan di bidang 
tertentu yang dilaksanakan da lam rangka mencapai tujuan 
pembangunan nasional. 
42. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang 
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan 
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi 
tersebut yang menjadi ke wenangannya dalam rangka 
melindungi, melayani, memberda yakan, dan mensejahterakan 
masyarakat. 
43. Program adalah penjabaran ke bijakan SKPD dalam bentuk 
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai 
hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 
44. Kegiatan adalah bag ian dari program yang dilaksanakan oleh 
satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada s uatu program dan terdiri dari 
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang 
berupa personil (sumber daya manusia), barang modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis su mber daya tersebut sebagai 
masukan ( input ) untuk menghasilkan keluaran ( output ) dalam 
bentuk barang/jasa. 
45. Sasaran ( target ) adalah hasil yang diharapkan dari suatu 
program atau keluaran yang diha rapkan dari suatu kegiatan. 
46. Keluaran ( output ) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh 
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran atau tujuan program dari kebijakan. 
47. Hasil ( outcom e) adalah segala ses uatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran dari kegi atan-kegiatan dalam satu 
program. 
 15 
48. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah 
yang ditentukan oleh kepala dae rah untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 
49. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 
penyimpanan uang daerah yang ditentukan ol eh kepala daerah 
untuk menampung seluruh pener imaan daerah dan digunakan 
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 
50. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 51. Pengeluaran Daerah adalah ua ng yang keluar dari kas daerah. 
52. Pendapatan Daerah adalah hak pemerin tah daerah yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 
53. Belanja Daerah adalah ke wajiban pemerintah daerah yang 
diakui sebagai pengurang nilai kekakayaan bersih. 
54. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara 
pendapatan daerah da n belanja daerah. 
55. Defisit Anggaran Daerah ad alah selisih kurang antara 
pendapatan daerah da n belanja daerah. 
56. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atau pe ngeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun ang garan yang bersangkutan maupun 
pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
57. Sisa Lebih Perhitungan Anggar an yang selanjutnya disingkat 
SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 
 
16 
58. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan 
daerah menerima sejumlah uang at au menerima manfaat yang 
bernilai uang dari pihak la in sehingga daerah dibebani 
kewajiban untuk membayar kembali. 
59. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 
pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang 
dapat dinilai dengan uang sebagai ak ibat perjanjian atau akibat 
lainnya berdasarkan pe raturan perundang-undangan atau 
akibat lainnya yang sah. 
60. Utang Daerah adalah juml ah uang yang wajib dibayar 
pemerintah daerah dan/atau ke wajiban pemerintah daerah 
yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan, perjanj ian, atau berdasarkan sebab yang 
lainnya yang sah. 
61. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai 
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 
62. Investasi adalah penggunaan as et untuk memperoleh manfaat 
ekonomis seperti bunga, deviden , royalti, manfaat sosial, 
dan/atau manfaat lainnya sehi ngga dapat meningkatkan 
kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat. 
63. Dokumen Pelaksanaan Angga ran SKPD yang selanjutnya 
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiay aan yang digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 
64. Dokumen Pelaksanaan Pe rubahan Anggaran SKPD yang 
selanjutnya disingkat DPPA- SKPD adalah dokumen yang 
memuat perubahan pendap atan, belanja, dan pembiayaan 
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 17 
65. Anggaran Kas adalah dokume n perkiraan arus kas masuk yang 
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar 
untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 
66. Surat Penyediaan Dana yang se lanjutnya disingkat SPD adalah 
dokumen yang menyatak an tersedianya dana untuk 
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 
67. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP 
adalah dokumen yang diterb itkan oleh pejabat yang 
bertanggung jawab atas pela ksanaan kegiatan/bendahara 
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 
68. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP 
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran 
untuk permintaan uang muka ke rja yang bersifat pengisian 
kembali ( revolving ) yang tidak dapat dilakukan dengan 
pembayaran langsung. 
69. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-
GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara 
pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 
70. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 
SPP-TU adalah dokumen ya ng diajukan oleh bendahara 
pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan S KPD yang bersifat mendesak 
dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. 
71. SPP Langsung yang selanj utnya disingkat SPP-LS adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja at au surat perintah kerja lainnya 
dan pembayaran gaji dengan juml ah, penerima, peruntukan, 
18 
dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan 
oleh PPTK. 
72. Surat Perintah Membayar ya ng selanjutnya disingkat SPM 
adalah dokumen yang digunaka n/diterbitkan oleh pengguna 
anggaran untuk penerbitan SP2 D atas beban pengeluaran 
DPA-SKPD. 
73. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya 
disingkat SPM-UP adalah do kumen yang diterbitkan oleh 
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban- beban pengeluaran DPA-SKPD 
yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai 
kegiatan. 
74. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang 
selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh penggun a anggaran/kuasa penggunaan 
anggaran untuk penerbitan SP2 D atas beban pengeluaran 
DPA-SKPD yang dananya diper gunakan untuk mengganti uang 
persediaan yang telah dibelanjakan. 
75. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang 
selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna an ggaran/kuasa p engguna anggaran 
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, 
karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 
76. Surat Perintah Membayar Langsu ng yang selanjutnya disingkat 
SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggar an untuk penerbitan SP2D 
atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. 
 19 
77. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat 
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 
pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 
78. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau 
diperoleh atas beban APB D atau berasal dari perolehan lainnya 
yang sah. 
79. Kerugian Daerah adalah kekura ngan uang, surat berharga, dan 
barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 
80. Badan layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BLUD adalah SKPD/Unit Ke rja pada SKPD di lingkungan 
pemerintah daerah yang dibentu k untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat berupa peny ediaan barang dan/atau jasa 
yang dijual tanpa mengutam akan mencari keuntungan, dan 
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 
81. Sistem Informasi Pengelola an Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat SIKD adalah serangkaian proses dan 
prosedur yang diselenggarakan ol eh Pemerintah Daerah dalam 
rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan 
pelaporan keuangan daerah. 
 
Bagian Kedua 
Ruang Lingkup