Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor 2/0 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor 2/0 Tahun 2021 tentang TATA KERJA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1 . Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI
adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan 
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam 
rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah 
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala 
Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon.
7. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi 
kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga Negara 
Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 
pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Ambon yang 
diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan 
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 
cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 
itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 
menemukan tersangka.
12. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut 
Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, 
operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.