Apa substansi hukum dari Pasal 36 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959?
Materi muatan 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959 tentang , khususnya , Pasal 36, adalah:

wajib melakukan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi/ satuan kerja terkait, terutarna menyangk:ut aspek teknis dalarn 
penyelenggaraan pelayanan. Pasal 41 
Pelaksana yang mendapat penugasan sebagaiman dimaksud dalarn Pasal 40 
mempunyai kewenangan sebagai berik:ut : 
a. penerimaan dan pemrosesan pelayanan yang diajukan sesuai dengan 
standar pelayanan; 
b. penolakan permohonan pelayanan yang tidak sesuai standar pelayanan ; 
c. persetujuan permohonan pelayanan yang telah memenuhi standar 
pelayanan ; 
d. pengajuan penandatanganan dok:umen perizinan dan non perizinan 
kepada pimpinan instansi pemberi penugasan sesuai standar pela yanan ; 
e. penyarnpaian produk pelayanan berupa perizinan dan/atau non perizinan 
kepada pemohon; dan 
f. penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan . Pasal 40 
Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu atap sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 36 ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan penugasan dari 
pimpinan satuan kerja penyelenggara pelayanan kepada pelaksan a 
dilingk:ungannya untuk menyelenggarakan pelayanan pada lokasi 
penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu sesuai dengan penugasan 
dimaksud . Pasal 39 
Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu atap sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 36 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara memadukan 
beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara 
bersarna pada satu tempat mulai dari tahap permohonan sarnpai dengan tahap 
penyelesaian produk pelayanan melalui satu atap. Pasal 38 16 
sebagaimana 
Bupati atau 
berdasarkan (1) Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu sebagaiman a 
dimaksud dalarn Pasal 36 ayat (2) huruf a, dilaksanakan berdasarkan 
pendelegasian wewenang atau pelimpahan sebagian wewenang dari 
Bupati kepada pimpinan perangkat daerah penyelenggara sistem pelayanan 
terpadu atau pimpinan korporasi kepada pimpinan satuan kerja 
penyelenggara sistem pelayanan terpadu . 
(2) Pendelegasian wewenang atau pelimpahan wewenang 
dimaksud pada ayat (1} ditetapkan melalui Keputusan 
pimpinan korporasi sesuai dengan kewenangannya 
ketentuan peraturan perundang-undangan.