Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor r;I Tahun 2019 Pasal 18?
Dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor r;I Tahun 2019 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PENERTIBAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

undang-undang dasar negara republik
indonesia tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5Tahun 1960 Tentang Ketentuan
Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247)
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4339);
Undang-Undang Nomor 26Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang3.
4.
5.
6.
7.
·.
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Undang-Undang
Nomor 15Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Dalam Perpu No.
2Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia No. 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5589);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor II/PRT/M/2019 Tentang Tim Ahli
Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Pemilik
Bangunan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru mahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2019
Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan
Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik;
12. Peraturan Daerah Kolaka Utara Nomor 06Tahun 2012
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Kolaka Utara;
13. Peraturan Daerah Kolaka Utara Nomor 07Tahun 2012
Tentang Perizinan Tertentu;
14. Peraturan Daerah Kolaka Utara Nomor 02Tahun 2013
Tentang Bangunan Gedung.
MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PENERTIBAN BANGUNAN GEDUNG
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasall
Dalam Peraturan iniyang dimaksud dengan :
1.Daerah Kolaka Utara adalah Wilayah Kolaka Utara;
2.Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
3.OrganisasiPerangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
OrganisasiPerangkat Daerah dilingkungan pemerintah daerah Kolaka
Utara;
4. Dinas adalah Dinas PekeIjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bidang
Tata Ruang Kabupaten Kolaka Utara;
5.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
Kolaka Utara;
·.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara;
7.Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kolaka
Utara;
8.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya,sebagian atau seluruhnya berada
diatas dan /atau didalam tanah dan /atau air, yang berfungsi sebagai
tampat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya,
maupun kegiatan khusus;
9.Prasarana bangunan gedung adalah pasilitas kelengkapan didalam dan
diluar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya
fungsi bangunan gedung;
10.Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat 1MB adalah
Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk
Membangun baru, rehabilitasi/ renovasi dan /atau memugar dalam
rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif
dan persyaratan tehnisyang berlaku;
11.Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang
dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin
mendirikan bangunan;
12.Pemilik bangunan adalah setiap orang, badan hukum atau usaha,
kelompok orang dan lembaga atau organisasi yang menurut hukum sah
sebagai bangunan;
13.Pengelola bangunan adalah seseorang atau badan yang bertanggungjawab
menjalankan kegiatan operasional /penggunaan /pemeliharaan atas
bangunan dan pekarangan ;
14.Pelaksana Bangunan adalah seorang atau badan yang melakasanakan
kegiatan membangun atas perintah /petunjuk pemilik bangunan;
15.Pemborong adalah seorang atau badan yang melaksanakan kegiatan
pembangunan atas petunjuk pemilik bangunan sesuai ketentuan izin;
16.Penertiban Bangunan yang selanjutnya disebut penertiban, adalah
serangkaian tindakan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan
bangunan sehingga sesuai dengan ketentuan teknis, administrasi, dan
perizinannya sesuai peraturan perundang-undangan;
17.Pembinaan adalah
18.Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh
atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan /atau
prasarana dan sarananya;
19.Penyidik Pegawai NegeriSipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
Penyidik Pegawai Negri Sipil dilingkungan Pemerintah Kolaka Utara.