Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 22 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 22 Tahun 2018 tentang PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintah an oleh Pemerintah Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas -luasnya dalam sistem dan pr insip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaiman dimaksud dalam Undang -
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adal ah Bupati Bangka Selatan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Bangka Selatan 
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan beserta 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka 
Selatan . 
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. 
5. Kantor Pelayanan Paj ak yang selanjutnya disingkat KPP 
dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi 
Perpajakan yang selanjutnya disingkat KP2KP adalah 
instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai 
wilayah kerja Kabupaten Bangka Selatan yaitu KPP 
Pratama Bangka dan KP2KP Toboali. 
6. Pajak Daerah adalah Pajak yang pengenaan dan 
pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bangka 
Selatan berdasarkan Undang Undang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah serta peraturan pelaksana lainnya di 
wilayah Kabupaten Bangka Selatan . 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
selanjutnya disebut PBB -P2 adalah pajak atas bumi 
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali 
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan , perhutanan, dan pertambangan. 
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yang 
selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan 
hak atas tanah dan/atau bangunan. 
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong p ajak, dan pemungut pajak, 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peratura n perundang -undangan 
perpajakan. 
10. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP 
adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai 
sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan 
sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak 
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, 
yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) 
digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) 
digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. 
11. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut 
KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat 
Daerah yang menangani perizinan dan layanan pengadaan 
sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk 
memperoleh keterangan status Wajib Pajak . 
12. Keterangan Status Wajib Pajak adalah adalah informasi 
yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka 
pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan 
publik tertentu pada Pera ngkat Daerah yang menangani 
perizinan dan layanan pengadaan. 
13. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan 
oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dengan tata 
cara dan syarat yang ditentukan dengan peraturan 
Pemerintah Daerah.