Apa substansi hukum dari Pasal 6 GUBERNUR JAMBI  PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAMBI,  Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); Nomor 14 Tahun 2022?
Materi muatan GUBERNUR JAMBI  PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAMBI,  Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); Nomor 14 Tahun 2022 tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023, khususnya BAB III - SISTEMATIKA Pasal 3 (1) Sistematika Renja PD Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut : a. BAB I Pendahuluan; b. BAB II Hasil Evaluasi Renja PD Tahun lalu; c. BAB III Tujuan dan Sasaran PD; d. BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan PD; e. BAB V Penutup; (2) Sistematika Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB IV RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH Pasal 4 (1) Renja PD Tahun 2023 merupakan : a. penjabaran arah pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011-2026; dan b. hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang didalamnya terdapat prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya. (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun : a. Rencana Kerja Anggaran PD Tahun 2023; b. Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023; dan c. RAPBD Tahun 2023. Pasal 5 Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2023 : a. PD menggunakan Renja PD Tahun 2023 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi; dan b. PD menggunakan Renja PD Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran PD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, Pasal 6, adalah:

Dalam hal RAPBD Tahun 2023 yang ditetapkan berbeda dari hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, PD menggunakan RAPBD Tahun 2023 hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi. BAB V PENUTUP Pasal 7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 27 Juli 2022 GUBERNUR JAMBI, H. AL HARIS NGKAN DI J Diundangkan di Jambi pada tanggal 27 Juli 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI H. SUDIRMAN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2022 NOMOR 14 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, M. ALI ZAINI, S.H, M.H Pembina TK. I Nip.19730729 200012 1 002 dto 
dto