Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BANDUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 Pasal 9?
Dalam PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BANDUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN, BAB III - RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, Pasal 9 mengatur sebagai berikut:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya 
disingkat RPJMD -Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 
(lima) tahun yang memuat a rah kebijakan pembangunan Desa, arah 
kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program dan program 
SKPD, lintas SKPD, dan program prioritas kewilayaha, disertai dengan 
rencana kerja. 
RPJM Desa merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program 
Kepala Desa terpilih berpedoman pada RPJMD Kab. Bandung Barat. 
RPJM Desa berisi informasi tentang sumber daya yang diperlukan, 
keluaran dan dampak. Keluaran dan dam pak yang tercantum didalam 
doku men rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan 
bersifat teidak kau, pandangan kepala desa tentang pembangunan 
periode sebelumnya, serta posisi dan muatan RPJM De sa yang 
disusun dalam mencapai Visi kepala desa terpilih. 
Rencana Kerja Pembangunan Desa selanjutnya disingkat RKPD -Desa 
adalah dokumen perencan aan untuk periode 1 (satu) tahun 
merupakan penjabaran dari RPJM -Desa yang memuat rancangan 
kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka 
pendanaan yang dimutakhirkan, programprioritas pembangunan desa, 
rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang 
dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh 
dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM -Desa 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP )Desa adalah dokemen rencana 
pembangnan tahunan desa yang merupakan penjabaran dari RPJM 
Desa,apabila desa belum memiliki RPJM Desa maka RKP Desa 
memperhatikan rencana Rencana Pembangunan Tahunan 
 sebelumnya yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 
masyarakat.