Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 11 PERATURAN BUPATI  KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 11.C Tahun 2020.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI  KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 11.C Tahun 2020 tentang TANDA DAFTAR PETERNAKAN RAKYAT, pada BAB V - II, Pasal 11 menjelaskan:

(1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan da n pengendalian usaha peternakan. 
(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengawasan dan 
pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada Dinas atau pejabat lain nya secara berkala dan 
berkesinambungan sekurang -kurangnya 1(satu) kali 
dalam setahun sesuai kewenanganya. 
(3) Pengawasan terhadap pemegang TDPR dilakukan oleh PD 
terkait . 
(4) Dalam mel akukan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) , Dinas dapat berkoordinasi dengan 
PD/instansi terkait . 
(5) Pengawasan sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi terhadap 
kegiatan Usaha Peternakan Rakyat pemegang TDPR. 
 
 
 
Bagian Kedua 
Pembinaan