Bagaimana redaksi normatif Pasal 16 dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor \'1 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor \'1 Tahun 2022 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, Pasal 16 berbunyi:

Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BUPATI KOLAKA 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 
PERATURAN BUPATI KOLAKA 
NOMOR \'1 TAHUN 2022 
TENTANG 
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
KABUPATEN KOLAKA 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATIKOLAKA .' 
(Lembar an Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nom or 82, Tambahan Lemb aran Negar a Republik 
Indon esia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah 
dengan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentan g 
Perubahan atas Undang-Un dang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peratur an Perundan g-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 2019 
Nom or 138, Tambahan Lembaran Negar a Republ ik 
Indon esia Nomor 6398); 
5. Und ang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (ASN), (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambah an Lem baran Peraturan Perundan g-un dangan Pembentukan Birokrasi Republik Indon esia Nomor 25 Tahun 2021 
tentang Penyederhan aan Struktur Org anisasi pada 
Instansi Pemerintah untuk Penyederhan aan Birokrasi , 
perlu me netapkan Peraturan Bup ati tentang Susunan 
Organis asi dan Tata Kerja Dinas Perum ahan dan 
Kawa san Permukiman Kabupat en Kolaka . 
1. Pasal 18 ayat (6) Und ang-Undang dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Und ang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 1959 
Nomor 74 Tambahan Lembaran Negar a Republ ik 
Indonesia Nomor 1822); 
3. Und ang-Und ang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perum ahan dan Kawa san Permukiman (Lem baran 
Negara Republ ik Indon esia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5188); 
4. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang - 2 - 
Menginga t 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 
Undang -undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan ke dua dari Undang -Undang Nomor 23 Tahun 
2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 
7. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negar a Republik 
Indon esia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573) ; 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114); 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) , 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); - 3 - 
10. Peraturan Menteri Pek erjaan Umum dan Perum ahan 
Rakyat Nomor 32/PRT/M/ 2016tentang Pedoman 
Nom eklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan 
urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman (Beri ta Negara Republik Indons ia Tahun 
2016 Nomor 1574) ; 
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomo r 17 Tahun 
2021 tentang Penyetaraan Jabatan Adm inistrasi ke 
Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negar a Republik 
Indon esia Tahun 2021 Nomor 525); 
12. Peraturan Menteri Penda yagunaan Aparatur Negar a dan 
Reform asi Birokras i Republik Indon esia Nomor 25 Tahun 
2021 tentang Peny ederhanaan Struktur Organ isasi Pada 
lnstansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokr asi 
(Berita Negara Republ ik Indon esia Tahun 2021 Nomor 
546); 
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 201 6 tentan g 
Pemb entukan dan Susunan Perangk at Daerah 
Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabup aten Kolaka 
Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupat en Kolaka Nomo r 3 Tahun 
2018 Ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kolaka Nomor S Tahun 201 6 tentang 
Pembentukan dan Susuanan Perangka t Daerah 
Kabupat en Kolaka (Lembaran Daerah Kabupa ten Kolaka 
Tahun 2018 Nomor 3). -4- 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabup aten Kolak a; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka ; 
3. Bup ati adalah Bupati Kolaka; 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupat en Kolaka; 
5. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabup aten 
Kolaka; 
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bup ati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupat en dalam penyelenggaraan Urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupat en; 
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh semua Daerah; 
8. Tipelogi adalah peng elompokan perangkat daerah berdasarkan tipe atau 
jerus yang didasarkan pada hasil pemetaan urusan pemerint ahan 
ditentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel urusan 
pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupat en dan kota setelah 
dikalikan dengan faktor kesulitan geografis ; 
9. Perumahan dan Kaw asan Permukiman adalah satu kesatuan sistem terdiri 
atas pernbinaan , penyelenggaraan permukiman , penyelenggaraan kawasan 
permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, penc egahan dan peningkatan 
kualitas terhadap perumahan kumu , peny ediaan tanah, Pengelo laan dan 
pemelihar aan kawasan pemakaman urnum , Pembangun an dan 
Pemeliharaan Penerangan jalan umum , lampu taman dan penerangan BAB I 
KET ENTUAN UMUM