Apa saja yang diatur dalam Pasal 58 PERATURAN DAERAH TEN TANG PENYELENGGARAAN Nomor 23 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH TEN TANG PENYELENGGARAAN Nomor 23 Tahun 1945 tentang Pen yelenggaraan Transportas i. @) bahwa dengan ditetap kgqy a Undang-Undang Nomor 23, BAB II - RUANO LINGKUP, Pasal 58 menetapkan:

, meliputi: 
a. perencanaan; 
b. pengaturan ; 
c. pereka yasaan; 
d. pemberdayaan ; dan 
e. pengawasan . Pasal 59 sampai 35 - 
Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e meliputi : 
a. penilaian terha dap pelaksanaan kebijakan; 
b. tindakan korekti f terhadap kebijakan ; dan 
c. tindakan penegakan hukum . Pasal 64 Kegiatan pemberda yaan sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 64 huruf d, 
berupa: 
a. pemberian arahan; 
b. bimbingan ; 
c. penyuluhan ; 
d. pelatihan ; dan/atau 
e. bantuan teknis . Pasal 63 a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persim pangan serta 
perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna 
Jalan; 
b. pengadaan , pemasangan , perbaikan , dan pemeliharaan perlengkapan 
Jalan yang berkaitan langs ung dengan pengg una Jalan ; dan 
c. optimalisas i operasional reka yasa Lalu Lintas dalam rangka 
meningkatkan ketertiban , kelancaran , dan efektivitas penegakan hukum . meliputi : Kegiatan pereka yasaan sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 59 huruf c Pasal 62 (3) Pem erintah Daerah memberikan informa si kebijakan penggunaan jaringan 
jalan dan gerakan Lalu Linta s pada jaringan Jalan terten tu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kepada mas yarakat. - 36 - 
( 1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan , permukiman , dan 
infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan , keselamatan , 
ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlebih dahulu 
harus dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas . Pasal 67 Analisis Dampak Lalu Lintas Paragraf 2 Bermotor . lingkungan untuk mengurangi polusi udara akibat emisi gas buang Kendaraan Bermotor dalam rangka mendukung terwujudn ya perlindungan terhadap Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Hari Bebas Kendaraan Pasal 66 Setiap orang dan/atau pengguna Jalan tanpa izin dari Dinas dilarang: 
a. membuat , memasang , memindahkan rambu lalu lintas , marka jalan , alat 
pemberi isyarat lalu lintas , alat penerangan jalan , alat pengendali dan 
pengaman pemakai Jalan , alat pengawasan dan pengamanan jalan serta 
fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutanjalan ; 
b. membuat atau memasang tanggul pengaman Jalan (road humps) dan pita 
penggaduh (speed trap) ; 
c. membuat atau memasang pintu penutup Jalan dan portal ; 
d. menutup terobosan atau putaran Jalan ; 
e. membongkar jalur pemisah Jalan , pulau-pulau Lalu Lintas dan sejenisn ya; 
f. membongkar , memotong , merusak/membuat tidak berfungsin ya pagar 
pengaman Jalan; 
g. menggunakan bahu Jalan dan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsin ya; 
h. mengubah fungsi Jalan ; dan 
i. membuat dan/ atau memasang sesuatu yang menyerupai rambu lalu lintas , 
marka jalan , alat pemberi isyarat lalu lintas , alat penerangan jalan , alat 
pengendali dan pengaman pemakai Jalan , alat pengawasan dan pengamanan 
jalan serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 65 sampai 37 - 
(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas 
guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang Lalu Lintas 
Jalan dan mengendalikan Lalu Lintas Jalan. 
(2) Pemerintah Daerah men yelenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria: 
a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas 
Jalan ; Pasal 69 Kemacetan Lalu Lintas Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Pencegahan Paragraf 3 Pasal 68 
(1) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan Kajian Manajemen dan Reka yasa 
Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 harus mendapatkan 
persetujuan dari Bupati . 
(2) Bupati dalam memberi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat mendelegasikan kewenangan persetujuan basil analisis dampak lalu 
lintas dan kajian manajemen dan reka yasa lalu lintas kepada Dinas . (2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling 
sedikit memuat: 
a. analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 
b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan ; 
c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak; 
d. tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan 
dampak ; dan 
e. rencana pemantauan dan evaluasi. 
(3) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
merupakan salah satu persyaratan bagi pengembang dan/ atau pembangun 
untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan dari Bupati. 
(4) Dalam hal pengembang dan/atau pembangun pusat kegiatan , permukiman , 
dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan , 
ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam skala 
kecil , harus dilakukan Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas . - 38 - 
(1) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan pela yanan angkutan umum 
massal berbasis jalan dan peningkatan kinerja lalu lintas untuk efisiensi 
dan efektivitas penggunaan ruang Lalu Lintas Jalan dan mengendalikan 
Lalu Lin tas J alan. Pasal 70 b. ketersediaan jaringan dan pela yanan Angkutan umum ; 
c. kualitas lingkungan; dan 
d. keselamatan Lalu Lintas . 
(3) Pengendalian Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan melalui pembatasan jumlah Kendaraan Bermotor perseorangan 
yang dioperasikan di Jalan dan/atau pergerakan Lalu Lintas. 
(4) Pembatasan jumlah Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dengan cara: 
a. memberlakukan sistem satu arah pada jam tertentu dan/ atau jaringan 
Jalan tertentu dan/atau di pusat kegiatan; 
b. men yediakan Kendaraan Bermotor antar jemput bagi Pegawai Pemerintah 
Daerah; 
c. mendorong badan usaha milik swasta yang mempekerjakan tenaga kerja 
paling sedikit 10 (sepuluh) orang untuk men yediakan Kend araan 
Bermotor an tar jemput dan/ atau fasilitas pembia yaan penggunaan 
Kendaraan Bermotor Umum ; 
d. mewajibkan setiap kegiatan umum yang menimbulkan dampak 
kemacetan untuk melakukan upaya mengatasi kemacetan secara segera 
melalui penyediaan Kendaraan Bermotor bersama dan/atau upaya 
lainn ya; 
e. membatasi Lalu Lintas sepeda motor pada kawasan tertentu dan/ atau 
waktu dan/atau jaringan Jalan tertentu ; 
f. mewajibkan pengelola pusat kegiatan komersial tertentu untuk 
men yediakan fasilitas parkir perpindahan moda pada hari kerja bagi 
penumpang Kendaraan Bermotor Umum ; 
g. membatasi Lalu Lintas kendaraan angkutan barang dan kendaraan 
khusus pada kawasan tertentu dan/ a tau waktu dan/ a tau jaringan Jalan 
tertentu ; 
h. mengenakan pemba yaran untuk kendaraan 8 ton keatas ; dan/ atau 
1. menerapkan metoda pembatasan Lalu Lintas lainn ya. - 39 - 
(1) Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor Angkutan umum dilarang 
menghambat kelancaran Lalu Lintas . 
(2) Setiap pengemudi kendaraan bermo tor angkutan umum yang m elangg ar 
ketentuan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi 
administratif. Pasal 72 ( 1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan yang menimbulkan gangguan lalu 
lintas wajib mendapatkan persetujuan dari Dinas dan bertanggu ng jawab 
melakukan upaya pencegahan kema cetan Lalu Lintas. 
(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1), dikenakan sanksi administratif. 
(3) Sanks i administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa : 
a. teguran lisan ; atau 
b. pembongkaran/pembubaran . Pasal 71 (2) Peningkatan pelayanan Angkutan umum massal berbas is Jalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: 
a. penyediaan dan pemeliharaan lajur a tau jalur khusus ; 
b. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas pendukung Angkutan 
umum massal berbasis Jalan ; dan 
c. penerapan dan pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan 
pela yanan Angkutan umum massal berbasis Jalan . 
(3) Peningkatan kinerja Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
an tara lain: 
a. perbaikan pada Jalan yang dilakukan pembatasan; 
b. pemasangan, perbaikan , dan pemeliharaan perlengkapan Jalan pada 
kawasan , koridor , atau ruas Jalan tertentu yang berkaitan langsung 
dengan pengguna Jalan di ruas Jalan dan/atau persimpangan ; dan 
c. pemeliharaan dan pengembangan teknologi untuk kepentingan Lalu 
Lintas dan peningkatan kualit as sumber daya manusia di bidang Lalu 
Lintas dan Angku tan J alan . - 40 - 
(1) Pemerintah Daerah menyediakan lajur sepeda pada kawasan atau ruasjalan 
tertentu. 
(2) Dalam hal belum tersedia lajur sepeda , pengendara sepeda dapat melintasi 
trotoar dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kenyamanan Pejalan 
Kaki. Pasal 76 (1) Setiap orang wajib mentaati tata tertib berlalu lintas Jalan dan mencegah 
timbulnya kerusakan sarana dan prasarana Transportasi Jalan. 
(2) Untuk mendukung terwujudnya tertib berlalu Lintas Jalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan 
prasarana Transportasi Jalan sesuai dengan kebutuhan. Pasal 75 Paragraf 4 
Tata Tertib Berlalu Lintas Jalan Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengaturan dan pengendalian 
angkutan orang kendaraan bermotor roda dua dan roda empat dengan 
menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. Pasal 74 Penyelenggaraan angkutan penumpang umum kendaraan bermotor roda dua 
dan roda tiga di jalan harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, 
ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pasal 73 (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa : 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis ; 
c. pembekuan izin; atau 
d. pencabu tan izin. - 41 - 
( 1) Setiap Pengemudi yang sedang mengoperasikan Kendaraan Bermotor 
perseorangan wajib: 
a. memiliki kompetens i mengemudikan kendaraan bermotor; 
b. tidak dalam pengaruh obat-obatan terlarang dan minuman beralkohol; 
c. mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pengguna Jalan lainn ya; 
d. menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran Kendaraan Bermotor , surat 
tanda coba Kendaraan Bermotor dan surat izin mengemudi ; Pasal 79 (1) Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi 
sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. 
(2) Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 
(dua) jenis yaitu: 
a. surat izin mengemudi Kendaraan Bermotor Perseorangan ; dan 
b. surat izin mengemudi Kendaraan Bermotor Umum. 
(3) Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibawa 
oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor selama mengemudikan Kendaraan 
Bermotor. Pasai 78 Pengemudi Angkutan Jalan Paragraf 5 (1) Setiap Kendaraan Bermotor dilarang menggunakan lajur atau jalur khusus 
Angku tan um um massal berbasis J alan . 
(2) Setiap Kendaraan Bermotor dilarang mengoperasikan Kendaraan Bermotor 
di lajur sepeda dan fasiltas Pejalan Kaki berupa trotoar. 
(3) Setiap kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif . 
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa : 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; atau 
c. denda administratif . Pasal 77 sampai 42 - 
e. mematuhi ketentuan mengenai kelas Jalan, rambu dan marka Jalan , alat 
pemberi isyarat Lalu Lintas, gerakan Lalu Lintas, berhenti dan Parkir , 
peringatan dengan bunyi dan sinar , kecepatan paling tinggi dan/atau 
kecepatan paling rendah; 
f. mengenakan sabuk keselamatan bagi pengemudi Kendaraan Bermotor 
roda empat atau lebih , dan mengenakan helm bagi pengemudi Kendaraan 
Bermotor roda 2 (dua) ; 
g. mengenakan helm bagi pengemudi Kendaraan Bermotor roda empat atau 
lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rurnah ; 
h. tidak menggunakan peralatan teknologi atau komunikasi yang 
mengganggu konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan; dan 
i. tidak berteduh di bawah flyover bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor roda 
2 (dua) sehingga berdampak pada terhambatnya Lalu Lintas. 
(2) Setiap Pengemudi yang sedang mengoperasikan Kendaraan Bermotor 
Umum wajib : 
a. memiliki kompetensi mengemudikan kendaraan bermotor ; 
b. mematuhi ketentuan pelayanan dan keselamatan; 
c. memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan identitas 
perusahaan dan pengemudi ; 
d. bertingkah laku sopan , ramah dan tidak merokok ; 
e. tidak dalam pengaruh obat-obatan terlarang dan minuman beralkohol ; 
f. mematuhi waktu kerja , waktu istirahat dan penggantian Pengemudi sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku ; 
g. mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pengguna Jalan lainn ya; 
h. membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor , Surat Tanda Coba 
Kendaraan Bermotor , tanda bukti lulus uji/tanda bukti lain yang sah, 
kartu izin usaha, kartu pengawasan izin trayek , kartu pengawasan izin 
operasi ; 
i. memiliki dan membawa Surat Izin Mengemudi Umum ; 
j. mematuhi ketentuan Rambu Jalan dan Marka Jalan , Alat Pemberi Isyarat 
Lalu Lintas, gerakan Lalu Lintas, peringatan dengan bunyi , sirene 
dan/atau sinar, tata cara mengangkut orang dan barang , tata cara 
penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain; 
k. mengemudikan kendaraan tanpa menimbulkan kemacetan ; 
1. mengenakan sabuk keselamatan ; - 43 - 
Pemerintah Daerah men etapkan program dan/ a tau rencana kerja penc egahan 
kecelakaan Lalu Lintas yang dilaksanakan secara terkoordinasi. Pasal 81 Program dan/atau Rencana Kerja Pencegahan 
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Paragraf 6 (1) Setiap penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi wajib mendapat 
izin penyelenggaraan dari Bupati. 
(2) Untuk memperoleh Surat Izin Menge mudi Kendaraan Bermotor 
perseorangan setiap calon pengemudi wajib terlebih dahulu memiliki 
sertifikat keahlian mengemudi. 
(3) Sertifikat keahlian mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diperoleh dari Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi yang 
terdaftar pada Dinas . 
(4) Setiap penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dikenakan sanksi administratif . 
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis ; 
c. denda administratif ; atau 
d. penghentian operasional . Pasal 80 m. berkonsentrasi saat men gemudi guna menjamin keselamatan seperti 
tidak berk omunikasi menggunakan telepon genggam atau alat 
komunikasi lainn ya; 
n. memenuhi pers yaratan menjadi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum 
sesuai dengan ketentuan peraturan perun dang undangan . 
o. memiliki Sertifikat Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum . 
p. wajib memberikan prioritas kepada pengguna jalan yang memiliki hak 
utama untuk didahulukan. - 44 - 
(1) Audit dan Inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan 
bagian dari strategi pencegahan kecelakaan Lalu Lintas. 
(2) Audit dan Inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan : 
a. perbaikan terhadap kondisi desain geometri; 
b. perbaikan bangunan pelengkap Jalan ; dan 
c. perbaikan fasilitas perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung kegiatan 
lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 84 dan Angku tan J alan Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Paragraf 8 (1) Pemerintah Daerah membantu dalam penanganan terhadap korban 
kecelakaan Lalu Lintas Jalan . 
(2) Penanganan kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1), dapat bekerja sama dengan instansi terkait . Pasal 83 Penanganan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Paragraf 7 (1) Pemerintah Daerah dalam men yusun program dan/atau rencana kerja 
pencegahan kecelakaan Lalu Lintas Jalan bersama-sama dengan Forum Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan. 
(2) Pemerintah Daerah bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam 
men yusun program dan/ atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu 
Lintas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan : 
a. partisipasi para pemangku kepentingan ; 
b. pemberdayaan mas yarakat ; 
c. penegakan hukum ; dan 
d. kemitraan . Pasal 82 sampai 45 - 
(2) Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan 
Mobil Bus besar , Mobil Bus sedang , Mobil Bus kecil , atau Mobil Penumpang 
Um um . (1) Angkutan orang dengan Kendaraan Berrnotor Umum dalam trayek 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, meliputi: 
a. angkutan antar kota antar provinsi ; 
b. angkutan antar kota dalam provinsi ; 
c. angkutan perkotaan ; 
d. angkutan perdesaan ; dan 
e. angkutan khusus (angkutan khusus sekolah dan angkutan perintis) . Pasal 87 Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a, meliputi : 
a. angkutan orang dengan Kendaraan Berrnotor Umum dalam trayek; dan 
b. angkutan orang dengan Kendaraan Berrnotor Umum tidak dalam trayek. Pasal 86 Angku tan orang Paragraf 1 Angkutan Jalan meliputi : 
a. angku tan orang; dan 
b. angkutan barang. Pasal 85 Angku tan J alan Bagian Kelima (4) Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Dinas secara periodik 
berdasarkan skala prioritas. (3) Audit Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh 
pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. - 46 - 
(1) Pemerintah Daerah mendorong ketersediaan Angkutan umum massal 
berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan Angkutan orang dengan 
Kendaraan Bermotor Umum. 
(2) Penyelenggaraan Angkutan umum massal berbasis Jalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menggunakan lajur atau jalur khusus yang 
terproteksi dari Lalu Lintas Kendaraan lain. Pasal 89 (2) Pemerintah Daerah melakukan penetapan wilayah operasi dan rencana 
kebutuhan kendaraan angkutan orang dengan menggunakan taksi , 
angkutan orang di kawasan tertentu , angkutan permukiman dan angkutan 
karyawan yang wilayah operasinya berada dalam daerah Kabupaten . 
(3) Dalam rangka untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pela yananjasa 
angkutan orang tidak dalam trayek , perusahaan angkutan umum dapat 
menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi . 
(4) Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan 
perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi. (1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b, meliputi: 
a. angku tan orang dengan menggunakan taksi; 
b. angkutan orang di kawasan tertentu; 
c. angkutan orang dengan tujuan tertentu; dan 
d. angkutan orang untuk keperluan pariwisata. Pasal 88 (4) Izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum 
Tidak dalam Trayek diberikan untuk Angkutan Orang dengan Menggunakan 
Taksi , Angkutan Orang di Kawasan Tertentu, Angkutan permukiman dan 
Angkutan karyawan yang wilayah operasinya berada dalam daerah 
kabupaten. (3) Pemerintah Daerah melakukan penetapan jaringan trayek dan jumlah 
kendaraan untuk pelayanan angkutan perkotaan, angkutan perdesaan , dan 
angkutan khusus . - 47 - 
(1) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a, 
harus menggunakan Kendaraan angkutan barang umum . Pasal 93 Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b, meliputi : 
a. angkutan barang umum; dan 
b. angkutan barang khusus. Pasal 92 Paragraf 2 
Angku tan Barang (1) Pemerintah Daerah mengupa yakan ketersediaan layanan Angkutan lebaran 
yang sesuai dengan standar pela yanan . 
(2) Pemerintah Daerah dapat men yediakan layanan angkutan lebaran untuk 
pemudik warga Daerah secara cuma-cuma sesuai dengan kemampuan 
keuangan Daerah. Pasal 91 (1) Pemerintah Daerah men yediakan layanan angkutan sekolah untuk 
memberikan kemudahan Transportasi kepada anak sekolah . 
(2) Angkutan Sekolah selain yang disediakan oleh Pemer intah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan subsidi oleh 
Pemerintah Daerah. Pasal 90 (3) Angkutan umum massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), harus didukung dengan: 
a. mobil bus besar yang berkapasitas angkut massal ; 
b. lajur atau jalur khusus ; 
c. trayek Angkutan umum lain yang tidak berhimpitan ; dan 
d. angkutan pengumpan . 
(4) Angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi 
layanan yang berhimpitan dengan sebagian koridor Angkutan umum massal 
berbasis Jalan dan/atau terkoneksi pada Halte Angkutan massal tertentu. - 48 - 
(1) Setiap penanggung jawab atau pengelola Angkutan barang khusus 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b, wajib menggunakan 
kendaraan khusus dan harus memenuhi persyaratan rute dan peruntukan 
sesuai jenis barang khusus yang diangkut. 
(2) Pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
memenuhi persyaratan muatan dan pembongkaran untuk menjamin 
keselamatan barang yang diangkut dan pemakai jalan lain serta 
menggunakan kendaraan yang memenuhi persyaratan peruntukan sesuai 
jenis barang yang diangkut . 
(3) Setiap penanggung jawab atau pengola angkutan barang yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi 
administratif. 
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa : 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis ; 
c. denda administratif; atau 
d. penghentian operasional. Pasal 94 (2) Pengangkutan barang yang diangkut oleh Kendaraan angkutan barang 
umum tidak me lebihi daya angkut kendaraan dan sesuai dengan tata cara 
pengangkutan. 
(3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus 
memenuhi persyaratan yang terdiri atas: 
a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan ; 
b. tersedia pusat distribusi logistik dan/ atau tempat untuk memuat dan 
membongkar barang; dan 
c. menggunakan mobil barang . 
(4) Pengop erasian Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) harus mendapat persetujuan dari Dinas. - 49 - 
(1) Setiap pengusaha Angkutan umum yang menyelenggarakan Angkutan 
orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan 
Jalan . 
(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
memenuhi persyaratan administratif dan teknis . 
(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterb itkan oleh perangkat Daerah 
yang membidangi perizinan setelah mendapatkan persetujuan teknis dari 
Dinas . 
(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa dokumen kontrak 
dan/atau kartu elektronik meliputi: 
a. izin penyelenggaraan Angkutan Jalan; 
b. surat pemyataan kesangg upan untuk memenuhi kewaj iban melayani 
angkutan jalan sesuai dengan izin yang diberikan; dan 
c. kartu pengawasan . 
(5) Setiap pengusaha angkutan umum yang tidak memiliki izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan sanksi administratif . 
(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa : 
a. teguran tertulis; 
b. denda administratif; atau 
c. penghentian operasional . Pasal 96 (1) Setiap pengusaha yang melakukan usaha Angkutan umum wajib berbentuk 
badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan . 
(2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
berbentuk: 
a. Badan Usaha Milik Negara; 
b. Badan Usaha Milik Daerah; 
c. Perseroan Ter batas ; Atau 
d. Koperasi. Pasal 95 Pengusahaan dan Perizinan Paragraf 3 - 50 - 
(1) Pemberian izm penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan 
Bermotor Umum yang dilaksanakan melalui mekanism e seleksi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat ( 1) huruf a diberikan untuk 
penyesuaian jumlah kendaraan. 
(2) Pemberian izin melalui mekanisme lelang sebagaimana dimaksud dalam