Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA Nomor 21 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA Nomor 21 Tahun 2022 tentang SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:
1.Pemerintah Daerah adalah Bupati Lampung Utara
dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.
2.Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
3.Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran
transaksi dan penyajian keuangan, penyajian
laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
4.Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah.
5.Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan,
yang selanjutnya disingkat PUSAP adalah Peraturan
Menteri Keuangan yang bertujuan untuk
memberikan pedoman bagi Pemerintah dalam rangka
penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang
mengacu pada SAP berbasis Akrual dan penerapan
statistik keuangan Pemerintah Daerah untuk
penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik
keuangan secara nasional.
6.Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, yang
selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian
sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan
dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi
akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan
pelaporan keuangan di lingkungan organisasi
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
7.Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas
prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik yang
dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
8.Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat
BAS, adalah kode perkiraan buku besar akuntansi
yang terdiri dari kumpulan akun nominal dan akun
riil secara lengkap yang digunakan didalam
pembuatan jumal, buku besar, neraca lajur, neraca
percobaan, dan laporan keuangan.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima
atau dibayar.
11.Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
kasatau setara kasditerima atau dibayar.
12.Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya
kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa
dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi
bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban,
ekuitas, pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran
(LRA), belanja, pembiayaan, pendapatan-Laporan
Operasional (LO) dan beban, sebagaimana akan
termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan
yang bersangkutan.
13.Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang
untuk mengakui dan memasukkan setiap posdalam
laporan keuangan.
14.Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan
yang menyajikan secara lengkap informasi yang
dibutuhkan oleh pengguna.
15.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya
disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan
informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja,
surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa
lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-
masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam
satu periode.
16.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, yang
selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang
menyajikan informasi kenaikan dan penurunan
saldo anggaran lebih (SAL) tahun pelaporan yang
terdiri dari saldo anggaran lebih (SAL) awal,
SiLPA/SiKPA, koreksi dansaldo anggaran lebih (SAL)
akhir.
17.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi
posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai
aset, kewajiban danekuitas pada tanggal tertentu.
18.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
seluruh kegiatan operasional keuangan entitas
pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO,
beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu
entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan
dengan periode sebelumnya.
19.Laporan Arus Kas, yang selanjutnya disingkat LAK,
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
sumber, penggunaan, perubahan kasdan setara kas
selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan
setara kaspada tanggal pelaporan.
20.Laporan Perubahan Ekuitas, yang selanjutnya
disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan
informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri
dari ekuitas awal, surplus/ defisit-LO, koreksi dan
ekuitas akhir.
21.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya
disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan
informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau
analisis atas nilai suatu posyang disajikan dalam
LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka
pengungkapan yang memadai.
22.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.
23.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah.
24.Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan
pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh
karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan
pada entitas pelaporan.
25.Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang
terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau
entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
26.Rekening KasUmum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
27.Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan
Rekening Kas Umum Daerah, Kas Bendahara
Penerimaan, Kas BLUD, dan Kas Bos yang
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi
hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah daerah.
28.Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening
Kas Umum Daerah, Kas Bendahara Pengeluaran,
Kas BLUD, dan Kas Bos yang mengurangi Saldo
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
29.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, bailk pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran
berikutnya.
30.Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kembali.
31.Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa dalam periode pelaporan yang
menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban.
32.Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau
beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau
transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,
tidak diharapkan sering atau rutin teijadi dan
berada diluar kendali atau pengaruh entitas
bersangkutan.
33.Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai
dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat
dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan
dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun
masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya non keuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat
umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara
karena alasan sejarah dan budaya.
34.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh
manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti,
manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga
dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
35.Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa
masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan
aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah
daerah.
36.Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban
pemerintah daerah.
37.Koreksi adalah tindakan pembetulan secara
akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan
keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang
seharusnya.
38.Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada
akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti
persediaan, piutang, utang dan yang lain yang
berkaitan dengan adanya perbedaan waktu
pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi
beijalan atau pada periode yang berjalan.