Apa saja yang diatur dalam Pasal 16 PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TENT ANG PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 22 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TENT ANG PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemerataan a. bahwa berdasarkan ketentuan, Pasal 16 menetapkan:

b. ancaman ; b. cuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ; 
c. perlindungan hukum dan profesi ; 
d. perlindungan hak atas keka yaan intelektual ; dan 
e. pembinaan dan pelatihan/bimbingan teknis kompetensi 
yang menunjang tugas profesi pendidik dan tenaga 
kependidikan . 
(2) Perlindungan hukum dan profesi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d mencakup perlindungan terhadap : 
a. tindakan kekerasan; Pasal 15 
(1) Guru Pengganti Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN 
selain honorarium , diberikan: 
a. iuran jaminan kesehatan , dan jaminan ketenagakerjaan 
yang mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan 
kematian; 
- 20- Pasal 18 
(1) Guru Pengganti non ASN berkewajiban: 
a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila , UUD 1945, 
Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia ; 
b. menaati segala peraturan perundang-undangan; 
c. melaksanakan dan merahasiakan tugas kedinasan yang 
dipercayakan dengan penuh pengabdian , kesadaran dan 
bertanggung jawab; 
d. mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan 
pribadi, seseorang dan/ a tau golongan ; 
e. bekerja dengan jujur , tertib , cermat, dan bersemangat 
untuk kepentingan negara ; 
f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; 
g. menggunakan dan memelihara barang-barang milik 
negara dengan sebaik-baikn ya; dan 
h. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh 
pejabat yang berwenang. 
(2) Guru Pengganti non ASN selain melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melaksanakan 
tugas mengajar dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. taman kanak-kanak paling sedikit 24 (dua puluh empat) 
jam tatap muka perminggu ; dan 
b. mengajar sekurang-kurangn ya 24 (dua puluh empat) jam 
untuk Guru Kelas dan Bidang Studi serta mengampu 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) rombongan belajar untuk 
guru bimbingan dan konseling/konselor dan/ a tau 
mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam linier 
ditambah mengampu bidang studi lain dengan 
akumulasi jam mengajar keseluruhan 24 (dua puluh 
empat) jam pada satuan pendidikan yang tidak ada guru 
pengampu atau guru penambah jam pelajaran dari 
sekolah lain pada satuan pendidikan SD dan SMP. Bagian Kesatu 
Kewajiban BABV 
KEW AJIBAN DAN LARANGAN (2) Pedoman dan petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berpedoman pada 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang 
mengatur tentang Bantuan Operasional Sekolah. 
- 21 - c. bekerja pada perusahaan, konsultan atau lembaga swada ya 
masyarakat; a. men yalahgunakan wewenang ; 
b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi 
dan/ atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang 
lain; Guru Pengganti non ASN dan Tenaga Kependidikan non ASN 
dilarang: Pasal 20 Bagian Kedua 
Larangan a. Tenaga Kependidikan sesuai dengan jenis tenaga 
kependidikannya melaksanakan tugas teknis yang dirinci 
dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh kepala sekolah di 
satuan pendidikan; 
b. Rincian tugas tenaga kependidikan yang dibuat oleh 
kepala sekolah disesuaikan dengan kebutuhan dan 
kondisi satuan pendidikan masing-masing . ( 1) Tenaga Kependidikan non ASN berkewajiban : 
a. setia dan taat sepenuhn ya kepada Pancasila , UUD 1945 , 
Negara Kesatuan dan Pemerintah Republ ik Indonesia ; 
b. menaati segala peraturan perundang-undangan ; 
c. melaksanakan dan merahasiakan tugas kedinasan yang 
diperca yakan dengan penuh pengabdian , kesadaran dan 
bertanggung jawab ; 
d. mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan 
pribad i, seseorang dan/ atau golongan; 
e. bekerja dengan jujur, tertib , cermat , dan bersemangat 
untuk kepentingan negara ; 
f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja ; 
g. menggunakan dan memelihara barang-barang mil ik 
negara dengan sebaik-baikn ya; dan 
h. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh 
pejabat yang berwenang. 
(2) Tenaga Kependidikan non ASN selain melaksanakan 
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga 
melaksanakan tugas mengajar dengan ketentuan sebagai 
berikut: Pasal 19 sampai 22- Pasal 22 
(1) Guru Pengganti non ASN dan Tenaga Kependidikan non ASN 
diberhentikan dari tugasnya dalam jangka waktu 
perjanjian/kontrak kerja dalam hal: 
a. tidak memenuhi syarat kesehatan; 
b. melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat 
perjanjian/kontrak kerja; 
c. tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari kumulatif 
dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan yang dapat 
dipertanggungjawabkan; e. tidak dapat menjalankan tugas; atau 
f. terbukti melakukan tindak pidana yang ditetapkan oleh 
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. d. restrukturisasi organisasi; c. mengajukan permohonan pengunduran diri dan/atau 
berhenti bekerja; a. meninggal dunia; 
b. terpenuhi formasi kebutuhan ASN pada satuan pendidikan 
negeri; Guru Pengganti non ASN dan Tenaga Kependidikan non ASN 
berhenti karena: BAB VI 
PEMBERHENTIAN