Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 65 Tahun 1945 pada Pasal 3?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 65 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA, BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 3 menyebutkan bahwa:

mempunyai tugas melaksanakan penyiapa n bahan
perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan,
pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pariwisata,
kepemudaan dan olahraga, industri, tenaga kerja, transmigrasi,
penanaman modal , energi sumbe rdaya mineral, perdagangan,
koperasi ,usaha kecil menengah, dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketujuh
Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
Pasal27
(1)Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan
konsep kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan,
pengadministr asian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
perencanaan pembangunan daerah bidangketenteraman ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa,
kepegawaian, pendidikan dan pelatih an, keuangan, sekretariat
daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kecamatan,
kesatuan bangsa dan politik, kesehatan, sosial, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, penanggulangan bencana, pe ndidikan,
kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perencanaan, penelitian
dan pengembangan, serta pengawasan danpenanggulangan
bencana ,dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
serta melaks anakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.
-1188-
(2)Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi:
a.perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran
Bidang Pemerinta han, Sosial dan Budaya;
b.perumusan konsep kebijakan teknis, pedoman pelaksanaan, dan
pedoman teknis perencanaan pembangunan daerah bidang
ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan
masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,
keuangan, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan
rakyat daerah, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik,
kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, pemberdayaan per empuan dan perlindungan anak,
penanggulangan bencana, pendidikan, kebudayaan,
perpustakaan, kearsipan, perencanaan, penelitian dan
pengembangan, serta pengawasan;
c.penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD bidang
ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan
masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,
keuangan, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan
rakyat daerah, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik,
kesehata n, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
penanggulangan bencana, pendidikan, kebudayaan,
perpustakaan, kearsipan, perencanaan, penelitian dan
pengembangan, serta pengawasan;
d.pelaksanaan anali sisrancangan Renstra Perangkat Daerah
bidang ketenteraman ketenteraman ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa,
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, sekretar iat
daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kecamatan,
kesatuan bangsa dan politik, kesehatan, sosial, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, pendidikan,
kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perencanaan, penelitian
dan pengembangan, serta pengawasan;
e.pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang
ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan
masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,
keuangan, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan
rakyat daerah, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik,
kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga
-1189-
berencana, pemberdayaan perem puan dan perlindungan anak,
penanggulangan bencana, pendidikan, kebudayaan,
perpustakaan, kearsipan, perencanaan, penelitian dan
pengembangan, serta pengawasan;
f.pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD
bidang ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan, keuangan, sekretariat daerah, sekretariat dewan
perwakilan rakyat daerah, kecamatan, kesatuan bangsa dan
politik, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
penanggulangan bencana, pendidikan, kebudayaan,
perpustakaan, kearsipan, perencanaan, penelitian dan
pengembangan, serta pengawasan;
g.pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang
menyelenggarakan bidang ketenteraman ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa,
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, k euangan, sekretariat
daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kecamatan,
kesatuan bangsa dan politik, kesehatan, sosial, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, pendidi kan,
kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perencanaan, penelitian
dan pengembangan, serta pengawasan;
h.penyiapan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
RPJPD, RPJMD, RKPD bidang ketenteraman ketertiban umum
dan perlindungan masyarakat, administrasi ke pendudukan dan
pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa,
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, sekretariat
daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kecamatan,
kesatuan bangsa dan politik, kesehatan, sosial, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, pendidikan,
kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perencanaan, penelitian
dan pengembangan, serta pengawasan;
i.penyiapan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD
bidang ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan, keuangan, sekretariat daerah, sekretariat dewan
perwakila n rakyat daerah, kecamatan, kesatuan bangsa dan
politik, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
penanggulangan bencana, pendidikan, kebudayaan,
-1190-
perpustakaan, kearsipan, perencanaan, penelitian dan
pengembangan, serta pengawasan;
j.pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan
perangkat daerah bidang ketenteraman ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, pemberdayaan masyar akat dan desa,
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, sekretariat
daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kecamatan,
kesatuan bangsa dan politik, kesehatan, sosial, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, pendidikan,
kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perencanaan, penelitian
dan pengembangan, serta pengawasan;
k.pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah bidang ketenteraman ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa,
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, sekretariat
daerah, sekretariat dewan per wakilan rakyat daerah, kecamatan,
kesatuan bangsa dan politik, kesehatan, sosial, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, pendidikan,
kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perenca naan, penelitian
dan pengembangan, serta pengawasan;
l.pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan perencanaan pembangunan
daerahbidangketenteraman ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
pemberdayaan masyaraka t dan desa, kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan, keuangan, sekretariat daerah, sekretariat dewan
perwakilan rakyat daerah, kecamatan, kesatuan bangsa dan
politik, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan da n perlindungan anak,
penanggulangan bencana, pendidikan, kebudayaan,
perpustakaan, kearsipan, perencanaan, penelitian dan
pengembangan, serta pengawasan;
m.pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi
perencanaan pembangunan daerah bidang ketenteraman
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat
dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan,
sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah,
kecamatan , kesatuan bangsa dan politik, kesehatan, sosial,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana,
-1191-
pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan,
perencanaan, penelitian dan pengembanga n, serta pengawasan;
n.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang
ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan
masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,
keuangan, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan
rakyat daerah, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik,
kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, pemberdayaan peremp uan dan perlindungan anak,
penanggulangan bencana, pendidikan, kebudayaan,
perpustakaan, kearsipan, perencanaan, penelitian dan
pengembangan, serta pengawasan;
o.pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum
Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya ;
p.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
dan
q.pelaksana anfungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal28
Subbidang Pemerintah an, Sosial, dan Budaya I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian,
pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan perencanaan pembanguna ndaerah bidang
ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan
masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,
keuangan, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan ra kyat
daerah, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik, dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan o leh pimpinan.
Pasal29
Subbidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian,
pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan perencanaan pe mbangunan daerah bidang
kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
-1192-
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan
bencana ,dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengemb angan Daerah
serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.
Pasal30
Subbidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya I IIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengk oordinasian,
pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang
pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perencanaan,
penelitian dan pengembangan, pengawasan ,dan tugas pembantuan
yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain
yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kedelapan
Jabatan Fungsional
Pasal31
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 3 ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas
jabatan fungsional masing -masing berdasarkan ketentuan peraturan
perundang -undangan.
Bagian Kese mbilan
Uraian Tugas Jabatan