Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam 25. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 26. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 27. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. 28. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 29. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 30. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 31. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 32. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 33. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 34. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 35. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman. 36. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 37. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 38. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 39. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 50?
Dalam 25. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 26. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 27. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. 28. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 29. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 30. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 31. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 32. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 33. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 34. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 35. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman. 36. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 37. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 38. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 39. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Nomor 12 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI, BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 5 (1) Susunan organisasi Badan terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan 3. Subbagian Program dan Pelaporan. c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, terdiri dari: 1. Subbidang Perencanan Anggaran Daerah Wilayah I; 2. Subbidang Perencanan Anggaran Daerah Wilayah II; dan 3. Subbidang Perencanan Anggaran Daerah Wilayah III. d. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri dari: 1. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah; 2. Subbidang Penatausahaan Pembiayaan Daerah; dan 3. Subbidang Pembinaan Teknis Pengelolaan Kas Daerah. e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari: 1. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah I; 2. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah II; dan 3. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah III. f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari: 1. Subbidang Perencanaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah; 2. Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan 3. Subbidang Pembinaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah. g. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, terdiri dari: 1. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; 2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan 3. Subbidang Data dan Informasi Pendapatan Daerah. h. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari: 1. Subbidang Pajak Daerah I; 2. Subbidang Pajak Daerah II; dan 3. Subbidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain i. UPTD; dan j. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Masing-masing subbidang dipimpin oleh kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang, Pasal 50 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 19 Juli 2021 Pj. GUBERNUR JAMBI, ttd H. AL HARIS Diundangkan di Jambi pada tanggal 19 Juli 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI ttd H. SUDIRMAN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 NOMOR 12 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, M. ALI ZAINI, SH, MH Nip. 19730729 200012 1 002 
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI Pj. GUBERNUR JAMBI, ttd H. AL HARISKEPALA BADAN SEKRETARIAT SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH SUBBIDANG PAJAK DAERAH I 
 SUBBIDANG PAJAK DAERAH II SUBBIDANG RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN SUBBIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH SUBBIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH SUBBIDANG DATA DAN INFORMASI PENDAPATAN DAERAH SUBBIDANG PERENCANAAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH SUBBIDANG PEMANFAATAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH SUBBIDANG PEMBINAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH SUBBIDANG AKUTANSI DAN PELAPORAN WILAYAH I SUBBIDANG AKUTANSI DAN PELAPORAN WILAYAH II SUBBIDANG AKUTANSI DAN PELAPORAN WILAYAH Iii UPTD BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH SUBBIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH SUBBIDANG PENTAUSAHAAN PEMBIAYAAN DAERAH SUBBIDANG PERENCANAN ANGGARAN DAERAH WILAYAH I SUBBIDANG PERENCANAN ANGGARAN DAERAH WILAYAH II SUBBIDANG PEMBINAAN TEKNIS PENGELOLAAN KAS DAERAH SUBBIDANG PERENCANAN ANGGARAN DAERAH WILAYAH III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, M. ALI ZAINI, SH, MH Nip. 19730729 200012 1 002