Bagaimana redaksi normatif Pasal 7 dalam KEWENANGAN WKAL BERSKALA DESA TENTANG PERATURAN BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945?
Norma hukum dalam KEWENANGAN WKAL BERSKALA DESA TENTANG PERATURAN BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Pasal 7 berbunyi:

Kewenangan lokal berskala Desa mempun yai kriteria sebagai 
berikut: 
sesuai kepentingan masyarakat Desa 
telah dijalankan oleh Desa ; 
mampu dan efektif dijalankan oleh Desa ; 
muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa 
masyarakat Desa ; dan 
program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke 
Desa . BABV 
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA b. pembinaan kelembagaan masyarakat ; 
pembinaan lembaga dan hukum adat ; 
pengelolaan tanah kas Desa; dan 
pengembangan peran masyarakat Desa . 
Setelah dilakukan identifikasi dan inventirisasi 
kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, Pemerintah 
Daerah menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak 
asal usul lainnya , meliputi : 
pengelolaan seni buda ya setempat ; 
peringatan dan perayaan hari besar adat istiadat 
setempat; 
penataan kelembagaan tradisi desa ; 
pengelolaan tanah Desa ; 
penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar 
pemilikan hak-hak perdata ; 
pembinaan ketenteraman masyarakat ; 
pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas 
tanah di desa ; 
pengamanan penetapan batas pemilikan tanah 
masyarakat ; 
1. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan 
mas yarakat desa ; 
J. peningkatan upaya gotong ro yong masyarakat; 
pengamanan kekayaan dan aset Desa ; 
1. pengelolaan makam Desa ; dan 
pembinaan dan pelestarian budaya , gotong royong 
dan adat istiadat.