Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 16 Tahun 2012 Pasal 184?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 16 Tahun 2012 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, Pasal 184 mengatur sebagai berikut:

Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844), yang menyatakan bahwa Kepala Daerah 
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang 
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling 
lambat 6 (enam) bulan setelah tahu n anggaran berakhir; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaks anaan A nggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ; 
 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 
 2. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 19 50 tentang 
Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 
 3. Undang -Undang Nomor 2 8 Tahun 19 99 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yan g Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indoensia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 
 4. Undang – Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Repub lik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4268); 
 
 
 
 
 5. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indon esia Nomor 4355); 
 6. 
 
 
 Undang -Undang Nomor 15 Tahun Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400) ; 
 7. Undang-Undang Nomor 2 5 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 
 8. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 200 4 tentang 
Pemerintahan D aerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang -Undang Nom or 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 
 9. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 10. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 200 9 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ta hun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 
 11. 
 Undang -Undang Nomor 1 2 Tahun 20 11 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
5234) ; 
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 090) 
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
 
 
 
 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712) ; 
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) ; 
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 200 5 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574) ; 
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 200 5 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4575) ; 
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 200 5 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembara n Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ; 
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200 5 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambaha n Lembaran 
Negara Nomor 4578) ; 
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585) ; 
 20. Peratur an Pemerintah Nomor 8 Tahun 200 6 tentang 
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614) ; 
 21 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 200 7 tentang 
Laporan Penyele nggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4693) ; 
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 200 7 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Pro vnsi Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indone sia 
Tahun 2007 Nomor 8 2, Ta mbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20 10 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Republik In donesia Negara Nomor 5202) ; 
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20 12 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 
 
 
 
 
 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272 ); 
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedo man Pengelolaan 
Keuangan Daerah ; 
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 tahun 2006); 
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 24 Tahun 
2010 tentang A nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Nomor 24 Tahun 2010) ; 
 
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 
2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2011); 
 
Dengan persetujuan bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
dan 
BUPATI PURBALINGGA 
M E M U T U S K A N : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 .