Menurut 3.Undang-Undang ..... 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Nomor 12 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 80?
Pasal Pasal 80 dalam 3.Undang-Undang ..... 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pernben tukan, pada , menyatakan:

dilaksanakan setelah berkoo rdinasi dengan Pemerintah Kabupate n/ Kota 
yang berbatasan. Pasal 81 gerakan lalu lintas. 1. g. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas; 
h. penetapan tingkat pelayanan; dan 
penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan Perencanaan manaje men dan rekayasa lalu lintas meliputi: 
a. identifikasi masalah laluli ntas; 
b. inventarisasi dan analisis situas i arus lalu lintas; 
c. inventaris asi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang; 
d. inventarisasi dan analis is ketersediaan a tau daya tampu ng jalan; 
e. inven tarisa si dan anali sis ketersediaan atau daya tampung kendaraan ; 
f. anal isis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas; Pasal 80 34 
Paragraf 2 . (1) Pada tempat -tempat tertentu, jalan Kabupaten dan jalan Desa yang berada 
dalam Daerah Kabupaten dapat dilaku kan pema sangan portal. 
(2) Izin pemasangan port al dikeluarkan oleh instansi yang membidangi perizinan 
setelah mendapat rekomendasi dari Dinas. 
(3) Ketentuan lebih lanjut ten tang portal jalan diatur dengan Peraturan Bup ati. Pasal 86 Paragraf 1 · 
Portal Jalan Pemerintah Daerah melakukan pengawa san manaj emen dan rekayasa lalu lintas 
pada jalan daerah , meliputi : 
a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; 
b. tindakan korektif terha dap kebijakan; dan 
c. tindakan penegakan hukum. Pasal 85 Pemer intah Daerah melaku kan pem berdayaan manaj emen dan rekayasa lalu linta s, 
melip uti: 
a arah an melalui penetapan pedoman dan tata cara man ajemen dan rekayasa 
lalu lintas; 
h birnbing an; 
c. penyuluhan ; 
d pelatihan; dan 
e. bantuan teknis. Pasal 84 c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan; 
d. penyus unan spesifikasi tekni s y ang dilengkapi dengan gamb ar tekni s 
perlengk apan jalan; dan 
e. kegiatan pemasang an perleng kapan jalan sesuai kebijakan penggunaan 
jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditet apkan . 
(3) Perbaikan dan pemelihar aan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung 
dengan pengguna jalan meliputi : 
a. meman tau keber adaan dan kinerja perleng kapan jalan ; 
b. menghilan gkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapa t rnengurangi 
atau menghilangkan fungsi/kin erja perleng kapan jalan ; 
c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenamya apabila terjadi 
perubahan atau pergeseran posist perlen gkapan jalari; 
d. mengganti perlengk apan jalan yang rusak, cacat atau hilang; dan 
e. pengadaan perb aikan dan pem eliharaan perlengkapan jalan yang berk aitan 
langsung dengan penggun a jalan. 35 
(7)Dalam hal . (1) Pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur pada jalan 
daerah yang akan menimbul kan gangguan keamanan , keselamatan , ketertiban , 
dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, wajib dilakukan analisis 
dampak lalu lintas. 
(2) Anali sis dampak lalu lintas sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) paling kurang 
memuat: 
a. analis is bangk.itan dan tarikan lalu lintas dan angkutanjalan ; 
b. simul asi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan; 
c. rekomend asi dan rencana implementasi penanganan dampak; 
d. tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun 
dalam penanganan dampak; dan 
e. rencana pemantauan dan eva1u asi. 
(3) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat. 
(4) Dokumen Analisi s Dampa.k Lalu lintas dinilai oleh tim penilai yang tetapkan 
berd asarkan Keputusan Bupati. 
(5) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (?.) harus 
mendapat persetujuan dari Dinas . 
(6) Analisis dampak lalulinta s sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan 
salah satu syarat bagi peng embang untuk mendap atkan perizin an lain sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undan gan. Pasal 88 Bagian Ketujuh 
Analisis Dampak Lalu Linta s (1) Penggun aan jalan untuk keperluan tertentu dilu ar fung si sebag ai jalan dan 
penyelenggaraan kegiatan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, 
keamanan serta kelancaran lalu lintas hanya dapa t dilakukan setelah 
memperoleh rekom endasi dari Dinas. 
(2) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan 
penutupan jalan dapat diberikan rekornenda si apabila ada jalan altematif yang 
rnemiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup. 
(3) Apabila penggun aan jalan tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan, Dinas 
menempatkan petugas yang ditunjuk untuk menjaga keselamatan dan 
mengatur kelancaran lalu lintas . Pasal 87 Para graf 2 
Penutupan Jalan 36 
Bagian Kese puluh . (1) Penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan di Daerah dalam kegiatan 
pelayanan langsung kepada masyarakat dila.kukan oleh Pemerintah Daerah, 
badan hukum, dan/ atau masyaraka t. 
(2) Penye lenggaraan lalulintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksu d ayat ( 1) 
dilakukan secar a terkoordinas i. 
(3) Koordina si Penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan sebagaimana 
dimaksud pa da ayat (2) dilakukan oleh Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan 
Daerah. 
(4) Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
bertugas melakukan koordinasi antar instansi peny elenggara yang memerlukan 
keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalulintas dan 
angkutan jalan . 
(5) Keanggotaan Forum Lalulintas dan Angkutan Jala n sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) terdiri atas unsur pem bina, penyelenggar a, Dinas / instansi , 
akademisi, dan masyaraka t. 
(6) Pembentukan Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati . Pasal 90 Bagian Kesembilan 
Forum Lalulinta s dan Angku tan Jalan Pemerintah Daerah menyu sun progr am pencegahan kecelakaan lalulintas di jalan 
Daerah, melalui : 
a. partisipasi para pemangku kepentingan; 
b. pemberdayaan masyarakat ; 
c. penegakan hukum ; dan 
d. kemitr aan. Pasal 89 Bagian Kedelapan 
Kecelakaan Lalulintas Dalam hal Pengembang dan Pembangun tidak memenuh i ketentuan analis is 
dampak lalu Iintas, Pemerintah Daerah merekomendasikan peninjauan ulang 
terhad ap periz inan yang telah diterbitkan. (7) 37 
(2)Pemerintah . {1) Pemerintah desa berhak : 
a. memberikan rnasukan, saran , usulan dan informasi mengenai 
penyelenggaraan jalan desa kepada pmerintah daerah; 
b. mendapatkan pedoman pelaksan aan tugas pembantuan dari pemerintah 
daerah; dan/ atau 
c. mendapatkan pedoman pelaksanaan pengaturan urusan pem erintah daerah 
yang dilimpahkan kepada pemerintah desa. Pasal 93 Paragraf 3 
Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa (1) Wewenang pemerintah daerah dalam peny elenggara an jalan desa meliputi 
pengatur an, pembin aan, pembangun an dan pengaw asan jalan . 
(2) Pemerintah daerah harus melibatkan peran serta pemerintah desa dalam 
pelaksan aan wewenan g sebagai mana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Peran serta peme rint.ah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapa t 
berupa : 
a. masu kan, Saran dan Usulan; 
b. tugas pembantuan Seba gian urusan pemerintah daerah; dan/ a tau 
c. pelaksanaan Sebagian urnsan pemerin tah daerah yang pengaturan nya 
diserahkan kepada pemerintah desa. Pasal 92 Paragraf 2 
Wewenang Pem erintah Daerah dan Pemerintah Desa ( 1) Jalan Desa Menurut Fung sinya terdiri dari jalan lokal dan jalan lingkungan. 
(2) Jalan lokal desa adalah jalan desa yang memiliki lebar sekurang -kurangn ya 4 
(emp at) meter, ruang milik jalan lebar sekurang -kurangnya 10 (sepuluh) meter 
dan ruang pengawa san jalan sekurang -kurangn ya 6 (enam) meter dari tepi 
badan jalan . 
(3) Jalan lingkungan desa adalah jalan desa yang memiliki lebar sekurang- 
kurangny a 3 (tiga) meter, ruan g milik jalan lebar sekurang-kurangn ya 9 
(Sembilan) meter dan ruang pengawasan jalan sekurang -kurangnya 5 (lima) 
mete r dari tepi badan jalan. 
(4) Penetapan ruasjalan desa ditetapkan deng an keputusan Bupati . Pasal 91 Paragraf 1 
Kriteria Jalan Desa Bagian Kesepuluh 
PENGA TURA N JALA N DESA 38 
(2)Ke tentuan . (1) Setiap jalan wajib rnemiliki papan nama yang ditempatkan pada pangkal dan 
ujung jalan. Pasal 97 Paragraf 2 
Tata Cara Pemasangan Papan Nama Jalan ( 1) Nam a jalan untuk jalan protokol dan jalan utama menggunak an nama 
Pahl awan Nasi onal atau nama orang yang telah menjadi tokoh masyar akat 
daerah d an telah berjasa bagi daerah. 
(2) Nam a jalan lainny a yang tidak tenn asuk sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) 
menggunakan nama hewan, bung a, tanaman, kota, pulau, gunung , laut, teluk, 
selat atau kerajaan. 
(3) Nam a jalan se bagaimana dimak sud pada ayat (2) dapat dikomb inasikan dengan 
menambahk an angka romawi. 
(4) Penetapan namaj alan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat . 
(5) Ketentuan p enetapan nam a jalan ditetapkan dengan Keputusan Bupa ti. Pasal 96 (1) Setiap jalan daerah dan jalan desa memiliki namajalan. 
(2) Satu nam a jalan tidak boleh digunakan untuk lebih dari satu jalan. Pasal 95 Paragraf 1 
Tata Cara Pemberian Nama Jalan Daerah dan Desa Bagian Kesebelas 
PEMBERL \N NAMA JALAN (1) Perencanaan Jalan desa disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem 
perencanaa n jalan daerah . 
(2) Dalam penyus unan perencanaan jalan desa, pemerintah d aerah melib atkan 
partisip asi pem erintah desa. Pasal 94 Perencanaan dan Pembin aan Jalan Desa Paragraf 4 (2) Pemerintah desa berkewajiban : 
a. melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan desa; 
b. memfa silitasi pemeliharaan rutin jalan desa : pembersihan sernak, 
pemotongan rurnput, pembersihan bahu jalan, pembersihan saluran dan 
pembersihan gorong -gorong; dan 
c. menga tur dan mengendalikan fungsi serta tata tertib pemanfaatan jalan 
desa. 39 
Paragraf 2 . (1) Perkeretaap ian umum di Daerah sebagai man a dimaksud dalam Pasal 98 ayat 
(3) huruf a merupakan satu kesatuan dalam tatanan perk eretaapian Daerah 
yang terint egrasi deng an moda transportasi lainnya. 
(2) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang jaringan 
jalum ya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah. Pasal 99 Paragraf 1 
Umum Bagian Kedua 
Perkeretaapian Umum (1) Tatanan perk eretaapian Daerah meliputi jenis dan fungsi perk eretaapian. 
(2) Jenis kereta api meliputi : 
a. kereta api kecepatan normal; 
b. kereta api kecepatan tinggi; 
c. kereta api mono rel; 
d. kereta api motor induksi linear; 
e. kereta api gerak udara; 
f. kereta api levitasi magneti k; 
g. trem; dan 
h. kere ta gantung. 
(3) Fungsi perkeretaap ian mencakup : 
a. perkeretaapian umum; dan 
b. perkeretaapia n khusus . Pasal 98 Paragraf 1 
Tatanan Perkeretaap ian Bagian Kesatu 
Um um BAB IV 
PENY ELENGGARAAN PERKERETAAPIAN (2) Ketentuan papan nam a jalan sebagai berikut : 
a. bentuk : Persegi Panjang 
b. wama : Hijau / Biro dan 
c. uku ran : Panjang 80 cm, Lehar 2 0 cm d an Tinggi 300 cm 40 
d.kebu tuhan . (1) Untuk mewujudkan Rencan a Induk Perkeretaapian Daerah, Pemerintah Daerah 
menyusun rencana pembangunan perkeretaapian Daerah, sesuai ketentuan 
peraturan perundang- undangan . 
(2) Rencana pembangunan perkereta apian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit memuat : 
a. lokasi jaringan jalur dan stasiun; 
b. pembangunan prasarana perkeretaapian; 
c. jenis dan jumlah sarana perkeretaapian; Pasal 102 Paragraf 3 
Rencana Pembangunan Perkeretaapian Rencana Induk Perkeretaapian Daerah paling sedikit memuat: 
a. arah kebijakan dan peranan perkereta apian daerah dalam keseluruhan moda 
transportas i; 
b. prakiraan perpindahan orang dan/ atau barang menurut asal tujuan perjalanan 
di daerah; 
c. rencan a kebutuhan prasarana perkereta apian daerah ; 
d. rencan a kebutuhan sarana perker etaapian daerah; dan 
e. rencana kebutuhan sumberdaya manusia. Pasal 101 a. RTRWD; 
b. RTRWP; 
c. RTRWN; 
d. rencan a lnduk Perkeretaapian Nasional; 
e. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya di Daerah; dan 
f. kebutuhan angkutan perkeretaapian di Daerah. ( 1) Dalam penye lenggaraan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam