Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 7 PERATURAN BUPATI  MAGELANG Nomor 16 Tahun 2005.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI  MAGELANG Nomor 16 Tahun 2005 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN, pada BAB V - PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN, Pasal 7 menjelaskan:

(1) Permohonan untuk mendapatkan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan kepada Kepala BPPT dilampiri persyaratan administra si. 
(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan 
Kepala BPPT atau Keputusan Kepala Instansi Teknis. 
(3) Terhadap berkas permohonan dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan peneliti an oleh petugas pelayanan. 
(4) Dalam hal permohonan dan persyaratan administrasi dinyatakan benar dan lengkap, 
kepada pemohon diberikan tanda terima berkas permohonan. 
(5) Dalam hal permohonan dan persyaratan administrasi dinyatakan belum benar dan atau 
tidak lengkap, berkas permohonan dan persyaratan administrasi dikembalikan kepada 
pemohon dengan terlebih dahulu disertai catatan mengenai kesalahan dan atau 
kekurangan persyaratan administrasi yang diperlukan.