Apa saja yang diatur dalam Pasal
1 PERATURAN Nomor ÿ Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN Nomor ÿ Tahun 2022 tentang , Pasal
1 menetapkan:

Dalam
Peraturan
Walikota
ini
yang
dimaksud
dengan:
1
.
Daerah
adalah
Kota
Lhokseumawe.
2.
Pemerintah
Daerah
Kota
yang
selanjutnya
disebut
Pemerintah
Kota
adalah
unsur
penyelenggara
Pemerintahan
Daerah
Kota
yang
terdiri
atas
Walikota
Lhokseumawe
dan
Perangkat
Daerah
Kota
Lhokseumawe.
3.
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Kota
Lhokseumawe
yang
selanjutnya
disebut
DPRK
adalah
Lembaga
Perwakilan
Rakyat
Kota
sebagaimana
unsur
penyelenggaraan
Pemerintahan
Kota
Lhokseumawe.
4.
Walikota
adalah
Walikota
Lhokseumawe.
5.
Wakil
Walikota
adalah
Wakil
Walikota
Lhokseumawe.
6.
Badan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
yang
selanjutnya
disingkat
BPKD
adalah
Badan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Kota
Lhokseumawe.
7.
Kepala
Badan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
yang
selanjutnya
disingkat
BPKD
adalah
Kepala
Badan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Kota
Lhokseumawe.
8.
Wajib
Pajak
adalah
orang
pribadi
atau
Badan,
meliputi
pembayaran
pajak,
pemotong
pajak,
dan
pemungut
pajak,
yang
mempunyai
hak
dan
kewajiban
perpajakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
perpajakan
daerah.
9.
Subjek
Pajak
adalah
orang
pribadi
atau
badan,
meliputi
pembayar
pajak,
pemotong
pajak,
dan
pemungut
pajak,
yang
mempunyai
hak
dan
kewajiban
perpajakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
perpajakan
daerah.
10.
Badan
adalah
sekumpulan
orang
dan/atau
modal
yang
merupakan
kesatuan.
baik
yang
melakukan
usaha
maupun
yang
tidak
melakukan
usaha
meliputi
perseroan
terbatas,
perseroan
komanditer,
perseroan
lainnya,
badan
usaha
milik
negara
(BUMN),
atau
badan
usaha
milik
daerah
(BUMD)
dengan
nama
dan
dalam
bentuk
apapun,
firma,
kongsi,
koperasi,
dana
pensiun,
persekutuan,
perkumpulan,
yayasan,
organisasi
massa,
organisasi
sosial
politik
atau
organisasi
yang
sejenis,
lembaga,
bentuk
usaha
tetap,
dan
bentuk
badan
lainnya.
1
1
.
Pajak
yang
terutang
adalah
pajak
yang
harus
dibayar
dalam
Tahun
Pajak
sesuai
dengan
ketentuan
Peraturan
Perundang-
undangan
perpajakan
daerah.
12.
Pajak
Bumi
dan
Bangunan
Perdesaan
dan
Perkotaan
yang
selanjutnya
disingkat
PBB-P2
adalah
Pajak
atas
bumi
dan/atau
bangunan
yang
dimiliki,
dikuasai,
dan/atau
dimanfaatkan
oleh
orang
pribadi
atau
Badan,
kecuali
kawasan
yang
digunakan
untuk
kegiatan
usaha
perkebunan,
perhutanan
dan
pertambangan.
PARAF
KOORDINASI
PEMRAKARSA
3AGIAN
HUKUtt
*r
-3-
13.
Nomor
Objek
Pajak
yang
selanjutnya
disingkat
NOP
adalah
pemberian
indentitas
objek
pajak
bumi
dan
bangunan
perdesaan
dan
perkotaan
dalam
Wilayah
Kota
Lhokseumawe.
14.
Surat
Pemberitahuan
Objek
Pajak,
yang
selanjutnya
disingkat
SPOP,
adalah
surat
yang
digunakan
oleh
Wajib
Pajak
untuk
melaporkan
data
subjek
dan
objek
Pajak
Bumi
dan
Bangunan
Perdesaan
dan
Perkotaan
sesuai
dengan
ketentuan
Peraturan
Perundang-undangan
perpajakan
daerah.
15.
Surat
Pemberitahuan
Pajak
Terutang,
yang
selanjutnya
disingkat
SPPT,
adalah
surat
yang
digunakan
untuk
memberitahukan
besarnya
Pajak
Bumi
dan
Bangunan
Perdesaan
dan
Perkotaan
yang
terutang
pada
Wajib
Pajak.
16.
Sistem
Aplikasi
PBB-P2
adalah
Sistem
yang
terintegrasi
untuk
mengolah
informasi/data
objek
dan
subjek
pajak
bumi
dan
bangunan
perdesaan
dan
perkotaan
dengan
bantuan
komputer,
sejak
dari
pengumpulan
data
(melalui
pendaftaran,
pendataan,
penilaian
dan
penetapan),
pemberian
identitas
objek
pajak
(Nomor
Objek
Pajak),
perekaman
data,
pemeliharaan
basis
data,
pencetakan
hasil
keluaran
(berupa
SPPT,
SSPD,
DHKP,
dan
sebagainya),
pemantauan
penerimaan
dan
pelaksanaan
penagihan
pajak,
sampai
dengan
pelayanan
kepada
wajib
pajak.
17.Tahun
Pajak
adalah
jangka
waktu
yang
lamanya
1
(satu)
tahun
kalender.
18.
Pemungutan
adalah
suatu
rangkaian
kegiatan
mulai
dari
penghimpunan
data
objek
dan
subjek
pajak,
penentuan
besarnya
pajak
yang
terutang
sampai
kegiatan
penagihan
pajak
kepada
Wajib
Pajak
serta
pengawasan
penyetorannya.
19.
Penagihan
Pajak
adalah
serangkaian
tindakan
agar
Penanggung
Pajak
melunasi
utang
pajak
dan
biaya
penagihan
pajak
dengan
menegur
atau
memperingatkan,
melaksanakan
penagihan
seketika
dan
sekaligus,
memberitahukan
Surat
Pakasa,
Mengusulkan
pencegahan,
melaksanakan
penyitaan,
melaksanakan
penyanderaan,
menjual
barang
yang
telah
disita.
20.
Surat
Setoran
Pajak
Daerah,
yang
selanjutnya
disingkat
SSPD
adalah
bukti
pembayaran
atau
penyetoran
pajak
yang
telah
dilakukan
dengan
menggunakan
formulir
atau
telah
dilakukan
dengan
cara
lain
ke
Kas
Daerah
melalui
tempat
pembayaran
yang
ditunjuk
oleh
Walikota
Lhokseumawe.
21.
Surat
Ketetapan
Pajak
Daerah,
yang
selanjutnya
disingkat
SKPD
adalah
surat
ketetapan
pajak
yang
menentukan
besarnya
jumlah
pokok
pajak
yang
terutang.
22.
Surat
Tagihan
Pajak
Daerah,
yang
selanjutnya
disingkat
STPD,
adalah
surat
untuk
melakukan
tagihan
pajak
dan/atau
sanksi
administratif
berupa
denda
dan/atau
bunga.
23.
Piutang
PBB-P2
adalah
piutang
yang
timbul
atas
pendapatan
PBB-P2
sebagaimana
diatur
dalam
peraturan
daerah
tentang
perpajakan
daerah
yang
belum
dilunasi
sampai
dengan
akhir
periode
laporan
keuangan.
ÿ
01
PARAF
KOORDINASI
EMRAKARSA
3AGIAN
HUKUM
-4-
24.
Sanksi
Administratif
adalah
sanksi
berupa
denda
atau
bunga
pajak
yang
timbul
sebagai
konsekuensi
keterlambatan
pembayaran
denda
setelah
jatuh
tempo
yang
telah
ditetapkan.
25.
Penanggung
PBB-P2
adalah
orang
pribadi
atau
badan
yang
bertanggung
jawab
atas
pembayaran
PBB-P2
termasuk
wakil
yang
menjalankan
hak
dan
memenuhi
kewajiban
wajib
pajak
menurut
ketentuan
peraturan
perpajakan
daerah.
26.
Penghapusan
adalah
menghapuskan
tagihan
Pemerintah
Daerah
dari
administrasi
pembukuan
karena
alasan
tertentu
seluruhnya
maupun
sebagian.
27.
Bencana
Nonalam
adalah
bencana
yang
diakibatkan
oleh
peristiwa
atau
rangkaian
peristiwa
nonalam
yang
antara
lain
berupa
gagal
teknologi,
gagal
modernisasi,
epidemi,
dan
wabah
penyakit