Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI Nomor 122 Tahun 2019?
Norma hukum dalam PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI Nomor 122 Tahun 2019 tentang PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud 
dengan: 
 
1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah 
adalah Kota Sukabumi. 
 
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi. 
 
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah 
yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 
4. Pemerintahan ….. 
- 5 - 
 
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah 
dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut 
asas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 
5. Perangkat Dae rah adalah unsur pembantu Wali 
Kota dan dewan perwakilan rakya t Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 
 
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, 
Perumaha n, Kawasan Permukiman, dan 
Pertanahan Kota Sukabumi yang selanjutnya 
disebut Dinas adalah Dinas yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
pekerjaan umum , penataan ruang, perumahan, 
dan pertanahan. 
 
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan 
Umum, Pe nataan Ruang, Perumahan, Kawasan 
Permukiman, dan Pertanahan Kota Sukabumi. 
 
8. Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat 
yang selanjutnya disebut SPM Perumahan Rakyat 
adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu 
Pelayanan Dasar perumahan rakyat yang 
merupakan ur usan pemerintahan wajib yang 
berhak diperoleh setiap masyarakat secara 
minimal. 
 
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk 
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. 
 
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas 
dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan 
dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam 
Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup 
secara layak. 
 
11. Jenis ….. 
- 6 - 
 
11. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan 
dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa 
kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh 
setiap masyarakat secara minimal. 
 
12. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian 
peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa 
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, 
kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan 
alam, serta tanah longsor. 
 
13. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
adalah dokumen perencanaan sebagai hasil 
penyusunan rencana rehabilitasi dan 
rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode 
waktu tertentu yang disusun secara bersama -
sama antara badan nasional penanggulangan 
bencana/bada n penanggulangan bencana daerah 
bersama kementerian/le mbaga, Perangkat 
Daerah , serta pemangku kepentingan terkait. 
 
14. Relokasi Program adalah kegiatan memindahka n 
keluarga, Rumah Tangga , atau masyarakat yang 
bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi 
permu kiman dan tempat yang berpotensi dapat 
menimbulkan bahaya dengan status penguasaan 
bangunan hak milik atau bangunan hak se wa 
pada lahan dengan status hak pakai,hak guna 
usaha, atau pemanfaatan. 
 
15. Rumah Layak Huni adalah rumah yang 
memenuhi persyaratan kesel amatan bangunan 
dan kecukupan minimum luas bangunan serta 
kesehatan penghuninya. 
 
16. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok 
orang yang mendiami sebagian atau seluruh 
bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan 
bersama dari satu dapur.