Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KOTA AMBON Nomor 2 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KOTA AMBON Nomor 2 Tahun 2021 tentang RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Ambon;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas 
Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya DPRD adalah Lembaga 
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah Kota Ambon;
5. Walikota adalah Walikota Ambon;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal merupakan kesatuan, 
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komandite, perseroan lainnya, badan 
usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD), dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, firma, konsi, koperasi dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial 
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk 
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan;
9. Retribusi perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah 
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 
diaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan 
atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, 
barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang 
diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja 
tenaga kerja asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Perpanjangn Izin Mempekeijakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah izin yang 
diberikan oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi 
kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan;
12. Tenaga Kerja Asing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan 
maksud bekerja di wilayah Indonesia;
13. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah Badan hukum atau badan-badan 
lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah 
atau imbalan dalam bentuk lain;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
1 5. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu 
bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari 
Pemerintah Daerah;
16. Notifikasi adalah pemberitahuan pengantar pembayaran dana Kompensasi 
Pengguna Tenaga Kerja asing (DKP-TKA);
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembaj'aran yang ditunjuk oleh 
Kepala Daerah;
18. Penyidik adalah Pajabat Polisi Negara Repulbik Indonesia atau Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- 
Undang untuk melakukan penyedikan;
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS 
Daerah, adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Udang untuk 
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objketif dan 
professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.