Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI IVIAHAKAM ULU Nomor 47 Tahun 1945 pada Pasal 5?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI IVIAHAKAM ULU Nomor 47 Tahun 1945 tentang Pembentukan Krebupaten Mahakam Ulu di Provinsi, Pasal 5 menyebutkan bahwa:

(1) Susunan Organisasi Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
( 1 ) terdiri atas :
a. Sekda;
b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Humas (Asisten I), terdiri atas:
1. Bagian Pemerintahan, membawahkan:
a) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
b) Sub Bagran Otonomi dan Kerjasama Daerah; dan
c) Sub Bagian Administrasi Pertanahan.
2. Bagian Pengelolaan Perbatasan Negara, membawahkan:
a) Sub Bagian Potensi Kawasan Perbatasan;
b) Sub Bagian Infrastruktur Kawasan Perbatasan; dan
c) Sub Bagian Batas Wilayah Negara.
3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan:
a) Sub Bagian Data dan Informasi;
b) Sub Bagian Pemberitaan; dan
c) Sub Bagian Protokol.
c. Asisten Bidang Sosial, Ekonomi dan Pembangunan (Asisten II),
terdiri atas:
1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan:
a) Sub Bagian Ekonomi;
b) Sub Bagian Sumber Daya Alam; dan
c) Sub Bagian Pembangunan, Pengendalian dan Pelaporan.
2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
a) Sub Bagian Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
b) Sub Bagian Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa; dan
c) Sub Bagran Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang dan
Jasa.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
a) Sub Bagran Sosial dan Keagamaan;
b) Sub Bagran Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah;
dan
c) Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
d. Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III), terdiri atas:
l. Bagian Umum, membawahkan:
a) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
b) Sub Bagian Keuangan; dan
c) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan.
2. Bagian Hukum, membawahkan:
a) Sub Bagran Hukum dan Perundang-Undangan;
b) Sub Bagran Dokumentasi dan Evaluasi Produk Hukum; dan
c) Sub Bagran Bantuan Hukum dan Penegakan HAM.
3. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, membawahkan:
a) Sub Bagian Kelembagaan;
b) Sub Bagian Tatalaksana; dan
c) Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan.
l2l Bagan Susunan Organisasi Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam la-mpiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Mahakam Ulu.
Ditetapkan di Ujoh Bilang
No ll.rh, J.b.t n Par6f
1Drs. Y. Juan J6nau lYakil Bupati
2Drs. Yohanes Avun. M Si ?
3Drs. Thomsr HiFnO I
4lrmina ldang, S.Pd, M.Si Kabao 0&lJt
5PIt. Kab6g Hukumv Kaslbao Kumdanapada tanggal Desember 2017
BUPATI ULU,
S BELAWAN GEH
Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 4 Desember 2017
SEI{R.STARIS DA.ERAII
I(ABI'PATEI{ MAHAI(AIIT ULU
YO AVT'N
BERITA DAERAH KAI}UPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 472. ketentuan Pasal 92 huruf b dihapus sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai
berikut :
Paral 92
Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 16 tahun 2013 tentang Organisasi
dan Tata Ke{a Ispektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan Bupati ini.
Setda
Asisbn lll
Yo6€p Sangiang, SH
{
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRBTRIAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULUL,AMPIRAN I: PERATURAN BUPATI NOIIOR 47 TAHUN 2OI7 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH
STAF AHLI
BAGIAN HUriuM
SUBBAG HUKUM
DAN PERUNDANG-
UNDANGAN
SUBBAG
DOKUMENTAST
DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM
SUBBAG BAI.ITUAN
HUKUM DAN
PENEGAKAN HAMBUPATI
WAKIL BUPATI
SEKRETARIS DAERAH
JABATAN
FUNGSIONAL
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN
DAN HUMAS
(ASISTEN I)ASISTEN BIDANG SOSIAL, EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN
(ASISTEN II)ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,
(ASTSTEN rr)
BAGIAN HUBUNGAN
MASYARAKAT DAN
PROTOKOLBAGIAN PENGADAAN
BARANC DAN JASABACIAN
ORCANISASI DAN BAGIAN UMUM BAGIAN
PEMERINTAHANBAGIAN
XESEJAHTERAAN
RAKYATBAGIAN
PENGELOLA
PERBATASAN
SUBBAC
POTENSISUBBAG DATA DAN
INFORMASISUBBAC SOSIAL
DAN KEAGAMAAN SUBBAG
EI(ONOMISUB BAC
KELEMBAGAANSUB BAG
PERENCANAAN
PENGADAAN
BARANG DAN JASA
SUBBAG
OTONOMI DAN
KERJASAMA
DAERAHSUB BAG
TATALAKSANASUBBAG
I NFRASTRU KTUR
KAWASANSUBBAG
PEMBERITAANSUB BAGIAN
KEUANCANSUBBAO
PENDIDIKAN.
PERPUSTAKAAN
DAN ARSIPSUB BAC
PELAXSANAAN
PENGADAAN
BARANG DAN JASA
SUBBAG
ADMINISTRASI
PERTANAHANSUABAG BATAS
NECARASUBBAG
PROTOKOLSUB BAG EVALUASI
DAN PELAPORAN
PANGADAAN
BARANG DAN JASASUB BAGIAN
TENAGA KERJA
DANSUBBAC
PEMBANGUNAN.
PENGENDALIAN
DAN PELAPORANSUB BAGIAN TU
DAN RUMAH
TANGGA
PIMPINANSUB BAG
ANALISIS DAN
FORMASI
JABATAN
XETERAXGAJ|:
- : Gar'L Lolraldo
- - - - .: G.rL Xoodla..lllo l{.ma Jrbrtln P.r.l
1Drs. Y Juan J6oau Wakil Bupati
2Dl6 Yohanss Avun, M.Si Sokda?
3016. Thomas Hilang A6rslen lll
4lrmina ldam, S.Pd,M.Si Kdag Orbl9
5Yo6€p Sangiang, SHPlt Xdm HukumV Kasubag KumdangDitetapkan oh BilarrS
Desember 2017 padaBAGIAN EKONOMI
DAN PEMBANCUNAN
SUBBAG TATA
PEMERINTAHAN SUB BAGIAN
UMUM DAN
XEPEGAWAIAN
SUBBAO SUMBER
DAYA ALAM
BELAWAN GEH