Menurut PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH Nomor 2 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 25?
Pasal Pasal 25 dalam PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH Nomor 2 Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA, pada BAB V - PENGGUNAAN, menyatakan:

(1) Pemerintah Desa .. b melaksanakan BLT _ "ht menganggarkan da esa sebagair 1n Pasal 24 ayat (4). ammana dimaksud dal .am 
(2) BLT Desa s b . .. . epagammana dim diberikan kepada kel 7aksud pada 
Palin d' . etuarga pen . ayat ( 1) 
gsedikit memenuhi kmi, _3rmma manf i. iteria sebagas ,_'at yang 
a1 erikut: 
Scanned with CamScanner 
0 - 38­ 
eluarga miskin atau tidak mamp 
"; pesa bersangkutan; dan ?Yang berdom« 
b tidak termasuk penerima bantuan Pro · gram Ket 
Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu p, "8a tal Tur·' da 'a Kerjn Bantuan Sosia 1nai, lan program bantuz [ · an: soial 
pemerintah lainnya. 
(3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 
petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebut uhan 
pembelian pupuk. 
(4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok 
pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa. 
(5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dea 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 
(DTKS) dari Keme nterian Sosial. 
(6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat l) 
ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu 
rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bu!an 
kedua belas per keluarga penerima manfaat. 
(7) Pembayaran BLT Desa sebagaimara dimaksud pea 
dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan 
mulai bulan Januari. 
(8) Dalam ha! pembaya ran BLT Desa bulan kedua sampa i 
dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuh 
BLT Desa sebagai mana dimaksud dalam p 1 19 an 
(1) h asa, ayat 
uruf a, pembayaran atas selisih kek 
Desa bulan berikutny a menggunak D uranga n BLT Da <an Jana Desa selai 
ana Desa untuk BLT Desa setiap bulan. l ,n 
(9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bu! 
dengan bulan kedua betas 1eb .~,","ua samyyai 
BLT Desa sebagaimana diraks dari kebutuhan 
(1) im sud dalam P huruf a, selisih lebih De asal 19 ayat 
daranan penesuaa»AZ",,""e mt Bur pesa 
ekonomi lainnya di Desa. kegiatan pemulihan 
(10) Dalam ha! tidak terdapat k I 
BLT Desa sebagaimana a,""""Ea penerima mant De lima«sud ad¢ 1eat . esa menetapkan peratur pa a ayat (2), ke , 
tidak terdapat kelua, " kepala Desa ~_ "a penerima m: fa engenai 
(11) Ketentuan mengenai kri . an aat BLT Desa. teria, meke .. penetapan data kelu: ' 1eKanisme dan pelaksanaa, "Ba penerima ma~,~ Pndataan, 
dir Pemberian BI aat BLT p 
imaksud pada ayat (1) an.. ' Pesa sea "a sanakan agaimana sesuai d engan 
Scanned with CamScanner 
- 39­ 
Daer ah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
mengenai priori�c1 .s Tertinggal dan Transmigrasi 
penggunaan Dana Desa. 
(1) 
(2) Pasal 26 
K . . D a berpedoman egatan yang didanai dari Dana es: 
pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupat . 
P .d · dari Dana Desa elaksanaan kegiatan yang didanai 
d. d an menggunakan 1utamakan secara swakelola Ieng 
sumber daya/bahan baku 1okal , dan diupaY" 
dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja 
masyarakat Desa setempat. 
• Pasal 27 
(1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan 
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana 
Desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasa l 24 ayat (1) 
setelah mendapat persetujuan bupati . 
(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), bupati memastikan 
pengalokasi an Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi 
prioritas sebagaiman a dimaksu d dalarn Pasal 24 ayat 
(1) telah terpenuhi. 
(3) Persetujuan bupati sebagaiman a dirnaksud pada ayat 
(1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan 
Desa mengenai APBDes.