Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 3 Tahun 2013.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 3 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG, pada , Pasal 18 menjelaskan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;
-2-2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2387);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3472) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3790);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
-3-Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438);
10. Undang– Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5239);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 
tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah 
Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan 
Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1982 Nomor 36);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 
Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 17);
-4-17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten 
Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2009 Nomor 5);
Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG 
NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN 
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BAPAS 
69 KABUPATEN MAGELANG.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 5) diubah sebagai berikut:
1. ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga