Apa substansi hukum dari Pasal 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 3 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 3 Tahun 2022 tentang IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN, khususnya , Pasal 18, adalah:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 2. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 
 
 
 
 
 3. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) , 
Sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberan tasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 
 4. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 
Kabupat en Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 
 5. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidi kan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301); 
 6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagai mana telah beberapa kali diubah, 
terakhi r dengan Undang -Undang Nomor 9 T ahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) , 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Rep ublik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 
 
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan 
Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 195); 
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 
Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada 
Satuan Pendidikan Formal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 195); 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 
2021 tentang Pengelolaan da n Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ban gka Selatan Tahun 2021 
Nomor 1); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
BANGKA SELATAN 
dan 
BUPATI BANGKA SELATAN 
 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN 
 ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN