Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN WALI KOTA  CIREBON Nomor 76 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN WALI KOTA  CIREBON Nomor 76 Tahun 2021 tentang RENCA NA DETAIL TATA RUANG TAHUN 2021 –2041, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
 
 
6 
 
1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon. 
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah 
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
yang d ibantu oleh Wakil Presiden dan M enteri 
sebagaimana dimaksud dalam Undang -undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah da lam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah . 
6. Ruang adalah wadah yang m eliputi ruang darat, ruang 
laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi 
sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan 
makhluk lain hidup dalam melaku kan kegiatan dan 
memelihara kelangsungan hidupnya. 
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola 
ruang. 
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses 
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan 
pengendalian pemanfaatan ruang. 
9. Rencana Tata Ruang yang selanj utnya disingkat RTR 
adalah hasil perencanaan tata ruang. 
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk 
menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang 
meliputi penyusunan dan penetapan RTR. 
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan 
Struktur Ruang da n Pola Ruang sesuai dengan RTR 
 
 
7 
 
melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta 
pembiayaannya. 
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk 
mewujudkan tertib Tata Ruang. 
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya 
disingkat RTRW adalah Rencana Umum Tata Ruang 
Wilayah Kota Cirebon. 
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat 
RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata 
ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan 
zonasi kota. 
15. Struktur Ruang adalah susunan pusat -pusat 
permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana 
yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial 
ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki 
hubungan fungsional. 
16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam 
suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruan g untuk 
fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi 
budi daya. 
17. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan 
fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup 
yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya 
buatan. 
18. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan 
dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar 
kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya 
manusia dan sumber daya buatan. 
19. Wilayah adalah R uang yang merupakan kesatuan 
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan 
sistem nya ditentukan berdasarkan aspek administratif 
dan/atau aspek fungsional. 
 
 
8 
 
20. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP 
adalah bagian dari Kota Cirebon sesuai dengan arahan 
atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kota Cirebon. 
21. Sub Wilayah Perencanaan yang s elanjutnya disebut 
SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan 
batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok. 
22. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut 
Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang -
kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti 
jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, salur an 
udara tegangan ekstra tinggi dan pantai atau yang 
belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana 
jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan 
rencana kota. 
23. Pusat Pelayanan Kot a yang selanjutnya disebut PPK 
adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau 
administrasi yang melayani seluruh wilayah WP 
dan/atau regional. 
24. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut 
SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, 
dan/ata u adminis trasi yang melayani S WP. 
25. Pusat Lingkungan Kecamatan yang selanjutnya disebut 
PL-C adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau 
administrasi lingkungan permukiman kecamatan. 
26. Pusat Lingkungan Kelurahan yang selanjutnya disebut 
PL-L adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau 
administrasi lingkungan permukiman kelurahan. 
27. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi 
dan karakteristik spesifik. 
28. Zona Badan Air dengan Kode BA, selanjutnya disebut 
zona badan air (BA) adalah kumpulan air yang besarnya 
antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, 
kesarangan batuan pembendungnya, bendungan, 
curah hujan, suhu dan sebagainya, baik alami, maupun 
 
 
9 
 
buatan, seperti sungai, rawa, situ, danau, waduk, dan 
embung. 
29. Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS, 
selanjutnya disebut dengan zona perlindungan 
setempat (PS) dapat berupa kawasan kearifan lokal dan 
sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung 
antara lain sempadan pantai, sungai, situ, danau, 
embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang 
memiliki fungsi perlindungan setempat. 
30. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, 
selanjutnya disebut dengan zona Ruang Terbuka Hijau 
(RTH) adalah area memanjang atau jalur dan atau 
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat 
terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik ya ng tumbuh 
tanaman secara alamiah maupun yang sengaja 
ditanam. 
31. Zona Cagar Budaya dengan kode CB, yang selanjutnya 
disingkat Cagar Budaya (CB) adalah Satuan ruang 
geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau 
lebih yang letaknya berdekatan dan/atau 
memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. 
32. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM, selanjutnya 
disebut zona ekosistem mangrove (EM) adalah wilayah 
pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan 
bakau, yang berfungsi memberikan perlindungan 
kepada perikehidupa n pantai dan lautan. 
33. Zona Badan Jalan dengan Kode BJ, selanjutnya disebut 
sebagai zona badan jalan (BJ) adalah segala bagian area 
darat, termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, 
yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan 
tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta 
di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan 
lori, dan jalan kabel. 
 
 
10 
 
34. Zona Perikanan dengan kode IK, yang selanjutnya 
disebut sebagai zona perikanan (IK) adalah peruntukan 
ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan 
yang meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan 
budi daya, zona pengolahan dan pemasaran hasil 
perikanan dan sarana dan prasarana perikanan. 
35. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL, 
yang selanjutnya disebut sebagai zona pembangkitan 
tenaga listrik (PTL) adalah peruntukan ruang yang 
merupakan bagian dari kawasan budi daya yang 
dikembangkan untuk mengolah dan mengelola sumber 
daya energi yang didukung dengan instalasi tertentu 
untuk dapat didistribusik an. 
36. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI, 
yang selanjutnya disebut sebagai zona kawasan 
peruntukan industri (KPI) adalah bentangan lahan yang 
diperuntukkan bagi kegiatan industri sesuai ketentuan 
peraturan perundang -undangan, yang mengolah baha n 
mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan /atau 
barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih 
tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan 
rancang bangun dan perekayasaan industri. 
37. Zona Pariwisata dengan kode W, yang selanjutnya 
disebut sebagai zona pariwisata (W) adalah peruntukan 
ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau 
memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik 
alam, buatan, maupun budaya. 
38. Zona Perumahan dengan kode R, yang selanjutnya 
disebut sebagai zona perumahan (R) adalah peruntukan 
ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang 
mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat 
yang dilengkapi dengan fasilitasnya. 
 
 
 
11 
 
39. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, yang 
selanjutnya disebut sebagai zona sarana pelayanan 
umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang 
dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang 
berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial 
budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya 
dengan skala pelayanan kota, kecamatan, kelurahan 
dan RW. 
40. Zona Campura n dengan kode C, selanjutnya disebut 
dengan zona campuran (C) adalah peruntukan ruang 
yang dikembangkan untuk menampung beberapa 
peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti 
perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, 
sarana pelayanan umum, dan t ransportasi sehingga 
orang dapat tinggal, bekerja, memenuhi kebutuhan 
sehari -hari, dan dengan cepat dapat terhubung ke 
simpul transportasi dalam satu blok yang sama. 
41. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, selanjutnya 
disebut dengan zona perdagangan jasa (K) adalah 
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari 
kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan 
kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, 
tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, 
serta fasilitas umum atau sosial pendukungny a yang 
dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota, 
skala WP, dan skala SWP. 
42. Zona Perkantoran dengan kode KT, selanjutnya disebut 
dengan zona perkantoran (KT) adalah peruntukan 
ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya 
yang difungsikan untuk p engembangan kegiatan 
pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja atau 
berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas 
umum atau sosial pendukungnya. 
 
 
12 
 
43. Zona Peruntukan lainnya dengan kode PL, selanjutnya 
disebut dengan zona peruntukan lainnya (PL) adalah 
untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu 
berupa peruntukan -peruntukan lainnya yang 
difungsikan untuk pengembangan kegiatan tempat 
evakuasi bencana, instalasi pengolahan air minum, 
instalasi pengolahan air limbah, dan pergudangan. 
44. Zona Pengelola an Persampahan dengan kode PP, 
selanjutnya disebut dengan zona pengelolaan 
persampahan (PP) adalah Peruntukan ruang di daratan 
dengan batas -batas tertentu yang digunakan sebagai 
tempat untuk mengumpulkan dan mengelola 
persampahan. 
45. Zona Transportasi dengan kode TR, selanjutnya disebut 
dengan zona transportasi (TR) adalah peruntukan ruang 
yang dikembangkan untuk kegiatan transportasi, 
seperti pelabuhan, terminal, stasiun, dan bandar udara 
yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana 
pendukungnya. 
46. Zona Pertaha nan dan Keamanan dengan kode HK, yang 
selanjutnya disebut dengan zona pertahanan dan 
keamanan (HK) adalah peruntukan tanah yang 
merupakan bagian dari kawasan budi daya yang 
dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan 
pengembangan bidang pertahanan dan keamana n 
seperti kantor, instalasi pertahanan dan keamanan, 
termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, 
Komando Daerah Militer, Komando Resor Militer, 
Komando Rayon Militer. 
47. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki 
fungsi dan karakteristik ter tentu yang merupakan 
pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona 
yang bersangkutan. 
 
 
13 
 
48. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH -1, yang 
selanjutnya disebut dengan Sub-Zona rimba kota (RTH -
1) adalah Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan 
pohon -pohon yang kom pak dan rapat di dalam wilayah 
perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, 
yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang 
berwenang. 
49. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH -2, yang 
selanjutnya disebut dengan Sub-Zona taman kota 
(RTH -2) adalah laha n terbuka yang berfungsi sosial dan 
estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau 
kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk 
satu kota atau bagian wilayah kota. 
50. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH -3, yang 
selanjutnya disebut dengan Sub-Zona taman 
kecamatan (RTH -3) adalah taman yang ditujukan untuk 
melayani penduduk satu kecamatan. 
51. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH -4, yang 
selanjutnya disebut dengan Sub-Zona taman kelurahan 
(RTH -4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani 
penduduk satu kelurahan. 
52. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH -5, yang 
selanjutnya disebut dengan Sub-Zona taman RW (RTH -
5) adalah taman yang ditujukan untuk melayani 
penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, 
kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan 
masya rakat lainnya di lingkungan RW tersebut. 
53. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH -6, yang 
selanjutnya disebut dengan Sub-Zona taman RW (RTH -
6) adalah Taman yang ditujukan untuk melayani 
penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk 
melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut. 
 
 
 
14 
 
54. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH -7, yang 
selanjutnya disebut dengan Sub-Zona pemakaman 
(RTH -7) merupakan zona ruang terbuka hijau yang 
diperuntukkan sebagai sebagai tempat pelayanan 
publik untuk penguburan jenazah, serta dap at 
berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat 
pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim 
mikro serta tempat hidup burung serta fungsi social 
masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai 
sumber pendapatan. 
55. Sub-Zona jalur hijau dengan kod e RTH -8, yang 
selanjutnya disebut dengan Sub-Zona jalur hijau (RTH -
8) adalah jalur penempatan tanaman serta elemen 
lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik 
jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan 
jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hij au karena 
dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang 
pada umumnya berwarna hijau. 
56. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan Kode P -1, yang 
selanjutnya disebut sebagai zona tanaman pangan (P -1) 
adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa 
pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi 
serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan 
pengembangan tanaman pangan. 
57. Sub-Zona Hortikultura dengan Kode P -2, yang 
selanjutnya disebut sebagai zona hortikultura (P -2) 
adalah peruntukan ruang lahan kering pot ensial untuk 
pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura 
secara monokultur maupun tumpang sari. 
58. Sub-Zona Perikanan Budidaya dengan kode IK -2, yang 
selanjutnya disebut sebagai Sub-Zona perikanan 
budidaya (IK -2) adalah peruntukan ruang yang 
ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan 
atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya 
 
 
15 
 
manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi 
prasarana sarana umum yang ada. 
59. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R -
2, yang selanjutnya disebut sebagai Sub-Zona 
perumahan kepadatan tinggi (R -2) adalah peruntukan 
ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau 
hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah 
bangunan rumah dengan luas lahan. 
60. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode 
R-3, yang sela njutnya disebut sebagai Sub-Zona 
perumahan kepadatan sedang (R -3) adalah Peruntukan 
ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau 
hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang 
antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan. 
61. Sub-Zona Perumahan Kepadata n Rendah dengan kode 
R-4, yang selanjutnya disebut sebagai Sub-Zona 
perumahan kepadatan rendah (R -4) Peruntukan ruang 
yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian 
dengan perbandingan yang kecil antara jumlah 
bangunan rumah dengan luas lahan. 
62. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan 
kode SPU -1, yang selanjutnya disebut sebagai zona 
sarana pelayanan umum skala kota (SPU -1) adalah 
peruntukan ruang yang dikembangkan untuk 
menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, 
kesehatan, peribadatan, so sial budaya, olahraga dan 
rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan untuk 
melayani penduduk skala kota. 
63. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan 
dengan kode SPU -2, yang selanjutnya disebut sebagai 
zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-
2) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk 
menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, 
kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan 
 
 
16 
 
rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan untuk 
melayani penduduk skala kecamatan. 
64. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan 
dengan kode SPU -3, yang selanjutnya disebut sebagai 
zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU -3) 
adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk 
menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, 
kesehatan, periba datan, sosial budaya, olahraga dan 
rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan untuk 
melayani penduduk skala kelurahan. 
65. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan 
kode SPU -4, yang selanjutnya disebut sebagai zona 
sarana pelayanan umum skala RW (SPU -4) adalah 
peruntukan ruang yang dikembangkan untuk 
menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, 
kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan 
rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan untuk 
melayani penduduk skala RW. 
66. Sub-Zona Campuran In tensitas Menengah/Sedang 
dengan kode C -2, selanjutnya disebut Sub-Zona 
campuran intensitas menengah/sedang (C -2) adalah 
peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti 
perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, 
sarana pelayanan umum, dan transportasi dalam satu 
blok yang dikembangkan dengan intensitas 
menengah/sedang . 
67. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan 
kode K -1, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona 
perdagangan jasa skala kota (K -1) adalah peruntukan 
ruang yang difungsikan untuk pengembangan 
kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat 
bekerja, tempa t berusaha, tempat hiburan dan rekreasi 
dengan skala pelayanan kota. 
 
 
17 
 
68. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode 
K-2, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona 
perdagangan jasa skala WP (K -2) adalah peruntukan 
ruang yang difungsikan untuk pengembangan 
kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat 
bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi 
dengan skala pelayanan WP. 
69. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan 
kode K -3, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona 
perdagangan jasa skala SWP (K -3) adalah peruntukan 
ruang yang difungsikan untuk pengembangan 
kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat 
bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi 
dengan skala pelayanan SWP. 
70. Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) 
dengan kode P L-4, selanjutnya disebut Sub-Zona 
instalasi pengelolaan air limbah (PL -4) adalah 
peruntukan tanah yang terdiri atas daratan dengan 
batas batas tertentu yang berfungsi untuk tempat 
pembuangan segala macam air buangan (limbah) yang 
berasal dari limbah domest ik, industri, maupun 
komersial dan lain -lainnya. 
71. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL -6, selanjutnya 
disebut Sub-Zona pergudangan (PL -6) adalah 
peruntukan ruang untukmelakukan proses 
penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang. 
72. Ketentuan Pemanfaatan Ru ang merupakan upaya 
mewujudkan RDTR dalam bentuk indikasi program 
pengembangan wilayah perencanaan dalam jangka 
waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir 
tahun masa perencanaan. 
73. Peraturan Zonasi Kota Cirebon yang selanjutnya 
disebut PZ Kota Cirebon a dalah ketentuan yang 
mengatur tentang aturan dasar dan Teknik pengaturan 
 
 
18 
 
zonasi berfungsi sebagai persyaratan pemanfaatan 
ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun 
untuk setiap blok atau zona peruntukan yang 
penetapan zonanya dalam rencana detail tat a ruang. 
74. Aturan dasar merupakan persyaratan pemanfaatan 
ruang meliputi, ketentuan kegiatan dan penggunaan 
lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, 
ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan 
sarana minimal, ketentuan khusus, dan/atau 
ketentuan p elaksanaan. 
75. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan adalah 
pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukan Ruang 
yang direncanakan, yang berarti tidak akan ada 
peninjauan, atau pembahasan atau tindakan dari 
pemerintah setempat. 
76. Pemanfaatan yang diizinkan secara terb atas adalah 
pemanfaatan dengan syarat pembatasan standar 
pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, 
atau peraturan tambahan lainnya baik yang tercakup 
dalam ketentuan ini maupun ditentukan kemudian oleh 
pemerintah setempat. 
77. Pemanfaatan yang diizinkan s ecara bersyarat adalah 
pemanfaatan dengan syarat izin berupa analisis 
mengenai dampak lingkungan hidup, dan Upaya 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup yang diperlukan untuk penggunaan 
yang memiliki potensi dampak penting pemba ngunan di 
sekitarnya pada areal yang luas. 
78. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan adalah 
pemanfaatan yang tidak diizinkan karena tidak sesuai 
dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan 
dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi 
lingkungan di sekitarny a. 
 
 
19 
 
79. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat 
KDB adalah angka persentase perbandingan antara 
luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas 
lahan atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan 
yang dikuasai sesuai rencana tata ruang. 
80. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH 
adalah angka persentase perbandingan antara luas 
seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang 
diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan 
luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang 
dikuasai sesuai rencana tata ruang. 
81. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat 
KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas 
seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah 
perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai 
sesuai rencana tata ruang. 
82. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat 
GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat 
bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas 
terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka 
bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau 
jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa 
bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi 
sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain 
atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, 
jaringan pipa gas. 
83. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah 
jarak tegak lurus yang diukur dari rata -rata permukaan 
tanah asal di mana bangunan didirikan sampai kepada 
garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur 
bangunan dengan atap. 
 
 
 
20 
 
84. Jarak Bebas Bangunan Samping yang selanjutnya 
disingkat JBBS adalah jarak minimum yang membatasi 
antara struktur bangunan terluar dengan tembok 
penyengker atau pagar samping pada persil yang 
dikuasai. 
85. Jarak Bebas Bangunan Belakang yang selanjutnya 
disingkat JBBB adalah jarak minimum yang membatasi 
antara struktur bangunan terluar dengan tembok 
penyengker atau pagar belakang pada persil yang 
dikuasai. 
86. Ketentuan khusus sebagaimana merupakan ketentuan 
yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan 
lahan pada zona dan atau Sub-Zona yang memiliki 
fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau overlay 
dengan fungsi zona dan atau Sub-Zona lainnya. 
87. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi 
Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP, adalah 
wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang ud ara di 
sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk 
kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin 
keselamatan penerbangan. 
88. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B, adalah 
ketentuan pada pertanian tanaman p angan yang 
ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara 
konsisten. 
89. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah 
ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau 
karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, 
geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi 
yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau 
tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, 
sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi 
dampak buruk bahaya tertentu. 
 
 
21 
 
90. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adala h 
ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan 
paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang 
aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana 
tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara 
(TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA). 
91. Ketentuan Khusus Cagar Budaya ketentuan pada 
kawasan yang memiliki warisan budaya bersifat 
kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan 
Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar 
Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau 
di air yang perlu dilestarik an keberadaannya karena 
memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, 
pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui 
proses penetapan. 
92. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada 
kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya 
tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, 
antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, 
sempadan danau/waduk, sempadan mata air, 
sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan 
pipa/kabel. 
93. Ketentuan Khusus Pertahanan dan Keamanan adalah 
ketentuan pada wilayah yang ditetapkan secara 
nasional yang digunakan untuk kepentingan 
pertahanan. 
94. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat 
TPZ, adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional 
yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas 
dalam penerapan aturan zonasi d an ditujukan untuk 
mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan 
peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi 
kontekstual kawasan dan arah penataan ruang. 
 
 
22 
 
95. Transfer Development Right (TDR) yang selanjutnya 
dalam peta rencana pola ruang diberi kode a, adalah 
TPZ yang memungkinkan pemilik tanah untuk menjual 
haknya untuk membangun kepada pihak lain, sehingga 
pembeli dapat membangun propertinya dengan 
intensitas lebih tinggi. Umumnya TDR digunakan untuk 
melindungi penggunaan lahan pertanian atau 
penggunaa n lahan hijau lainnya dari konversi 
penggunaan lahan, dimana pemilik lahan pertanian 
atau lahan hijau lainnya dapat mempertahankan 
kegiatan pertaniannya dan memperoleh uang sebagai 
ganti rugi atas haknya untuk membangun. 
96. Bonus Zoning yang selanjutnya dalam peta rencana 
pola ruang diberi kode b, adalah TPZ yang memberikan 
izin kepada pengembang untuk meningkatkan 
intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar, 
dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut 
harus menyediakan sarana publik tertentu, misal nya 
RTH, terowongan penyeberangan, dan sebagainya. 
97. Zona Pelestarian Cagar Budaya yang selanjutnya dalam 
peta rencana pola ruang diberi kode l adalah TPZ yang 
memberikan pembatasan pembangunan untuk 
mempertahankan bangunan dan situs yang memiliki 
nilai buda ya tertentu. Dapat berupa persyaratan 
khusus dalam perizinan untuk tidak mengubah 
struktur dan bentuk asli bangunan. 
98. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat 
BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang 
memfasilitasi komunikasi nirkabel a ntara piranti 
komunikasi dan jaringan operator. 
99. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang 
selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai 
dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu 
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk 
 
 
23 
 
digunakan sebag ai prasyarat pengambilan keputusan 
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan 
serta termuat dalam perizinan berusaha, atau 
persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah . 
100. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan Hidup ya ng selanjutnya 
disebut UKL -UPL adalah rangkaian proses pengelolaan 
dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan 
dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai 
prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam 
perizinan berusaha, atau persetujuan pemerin tah pusat 
atau pemerintah daerah. 
101. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya 
disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari 
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk 
melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan 
Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha 
dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan 
yang wajib Amdal atau UKL -UPL. 
102. Batas Daerah adalah batas daerah antarprovinsi 
dan/atau kabupaten/kota. 
103. Orang adalah orang perseorangan dan /atau k orporasi. 
104. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok 
orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, 
dan /atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain 
dalam penyelenggaran penataan ruang. 
105. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang 
selanjutnya disingkat RTBL, adalah panduan rancang 
bangun suatu lingkungan atau kawasan untuk 
mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat 
rencana program bangunan dan lingkungan, rencana 
umum dan panduan rancangan, rencana investasi, 
ketentuan pengendalian rencana dan pedoman 
 
 
24 
 
pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan 
atau kawasan. 
106. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang 
meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan 
pengawasan Penataan Ruang. 
107. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya 
pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan 
Ruang. 
108. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk 
meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Daerah, dan Masyarakat. 
109. Pelaksanaan Penat aan Ruang adalah upaya pencapaian 
tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan 
Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan 
Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 
110. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar 
Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan 
sesuai de ngan ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
111. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah 
kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan 
Ruang dengan RTR. 
112. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 
adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara 
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR. 
113. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 
adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara 
rencena kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR 
selain RDTR. 
 
 
 
25 
 
114. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 
adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana 
kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada 
kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum 
diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan 
tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang. 
115. Perizinan Berus aha adalah legalitas yang diberikan 
kepada Pelaku Usaha untuk rnemulai dan menjalankan 
usaha dan/atau kegiatannya. 
116. Perizinan Berusaha, Terintegrasi Secara Elektronik atau 
Online Single Submission yang selanjutnya disingkat 
OSS adalah Perizinan Berusaha yan g diterbitkan oleh 
lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan 
lernbaga, gubernur, atau bupati/ Wali Kota kepada 
Pelaku Usaha melalui system elektronik yang 
terintegrasi. 
117. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan 
usaha yang melakukan usaha dan /atau kegiatan pada 
bidang tertentu. 
118. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK 
adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana 
dimaksud dalam Undang -Undang tentang Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah. 
119. Lembaga pengelola dan penyelenggara Online Singl e 
Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS 
adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
penanaman modal. 
120. Hari adalah hari kerja 
121. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat 
dalam perencanaan ta ta ruang, pemanfaatan ruang, 
dan pengendalian pemanfaatan ruang. 
 
 
 
26 
 
122. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat 
dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan 
pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataa n Ruang.