Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 8 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 8 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pem erintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. 
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewe nangan daerah. 
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten 
Bangka Selatan yang merupakan Perangkat Daerah 
sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan 
daerah . 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 7. Inspektur Daerah adalah Kepala Inspektorat Daerah 
Kabupaten Bangka Selatan yang bertanggung jawab 
langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif 
mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. 
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repu blik Indonesia. 
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu per angkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 
11. Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan agar 
pemerintahan daerah berjalan secara efisien, efektif, 
ekonomis dan akuntabel sesuai dengan rencana dan 
ketentuan peraturan perundang -undangan. 
12. Kebijakan Pembinaan dan P engawasan adalah acuan, 
sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan 
pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Bangka Selatan. 
13. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya 
disingkat PKPT adalah rencana pengawasan di lingkungan 
Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan dengan 
berpedoman pada kebijakan pengawasan. 
14. Pengawasan Intern adalah kegiatan yang independen dan 
objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance 
activities) dan konsultansi (consulting activities) , yang 
dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan 
operasional sebuah organisasi (auditi ). Kegiatan ini 
membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan 
cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan 
teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari 
proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian) dan tata 
kelola (sektor publik). 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 15. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya 
disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang 
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
16. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat APIP adalah unit organisasi di lingkungan 
pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi 
melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya. 
17. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil 
yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasa n 
atas penyelenggaraan daerah untuk dan atas nama 
Bupati. 
18. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai 
jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi 
tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh 
oleh pejabat yang berwenang melaksa nakan pengawasan 
pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP. 
19. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan di Da erah yang selanjutnya disingkat 
P2UPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang 
lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk 
melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan 
teknis urusan pemerintahan daerah, di luar pengawasan 
keuangan sesuai dengan peraturan perundang -undangan, 
yang diduduki oleh PNS. 
20. Objek Pengawasan / Auditi a dalah orang/instansi 
pemerintah yang dilakukan pengawasan oleh APIP. 
21. Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) adalah 
dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang dan 
tanggung jawab kegia tan pengawasan intern oleh APIP dan 
merupakan penegasan komitmen dari para pemangku 
kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi 
pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. 
22. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu per istiwa 
yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran 
organisasi. 
23. Manajemen Risiko adalah budaya, proses dan struktur 
yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang 
memadai dalam pencapaian sasaran organisasi dengan 
mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima. 
 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 24. Kategori Risiko adalah pengelompokkan risiko 
berdasarkan karakteristik penyebab risiko yang akan 
menggambarkan seluruh jenis risiko yang terdapat pada 
organisasi. 
25. Kriteria Risiko adalah param eter atau ukuran, baik secara 
kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk 
menentukan level kemungkinan terjadinya risiko dan level 
dampak atas suatu risiko. 
26. Kriteria Dampak adalah ukuran besar kecilnya dampak 
yang dapat ditimbulkan dari akibat terjadinya suatu 
risiko. 
27. Kriteria Kemungkinan adalah ukuran besarnya peluang 
atau frekuensi suatu risiko akan terjadi. 
28. Level Risiko adalah tingkatan risiko yang terdiri atas lima 
tingkatan yang meliputi sangat besar, besar, sedang, kecil 
dan sangat kecil. 
29. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR ad alah 
unit organisasi pemilik peta strategi yang bertanggung 
jawab melaksanakan manajemen risiko. 
30. Compliance Office for Risk Management adalah Inspektorat 
Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang bertugas 
melaksanakan penyusunan PKPT berbasis risiko.