Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 2 Tahun 2013 pada Pasal 9?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 2 Tahun 2013 tentang USAHA PETERNAKAN, BAB III - PERIZINAN USAHA PETERNAKAN, Pasal 9 menyebutkan bahwa:

(1) Untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), peternak atau 
perusahaan peternakan harus mengajukan permohonan secara 
tertulis kepada Bupati.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi 
persyaratan sebagai berikut:
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
b. fotokopi akte pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan
usaha; 
c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. surat keterangan domisili usaha;
-11-e. fotokopi perizinan peruntukan penggunaan tanah;
f. fotocopy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah 
dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi usaha peternakan;
g. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB);
h. fotokopi Izin Gangguan;
i. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk 
badan usaha;
j. fotokopi Izin Pemakaian Tenaga Kerja Asing bagi pemohon yang 
menggunakan tenaga kerja asing;
k. fotokopi Izin Lingkungan; 
l. Surat Pernyataan untuk Melaksanakan Cara Budidaya Ternak 
yang Baik ( good farming practice ); dan
m.rencana usaha.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan 
penerbitan Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada 
diatur dengan Peraturan Bupati.