Menurut PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 45 Tahun 2022, apa isi dari Pasal 12?
Pasal Pasal 12 dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 45 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN, pada BAB IV - REKRUTMEN, STATUS DAN BIMBINGAN TEKNIS, menyatakan:

( 1) Koordinator Konsultan Pendamping, mempunyai kewajiban : 
membina dan mengarahkan para konsultan pendamping; 
pengolahan data usaha mikro; 
menyusun rencana kegiatan dan program kerja; 
mengkoordinasikan kegiatan konsultan pendamping; 
melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta 
stakeholder lainnya; 
melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan konsultan 
pendamping; dan 
melaporkan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas. 
Konsultan Pendamping Bidang Kelembagaan dan SDM , 
mempun yai kewajiban : 
bidang pendampingan a. menyusun program kerja 
kelembagaan dan SDM; 
melakukan identifikasi dan analisa data usaha mikro ; 
melakukan identifikasi dan kebutuhan pelaku usaha mikro ; 
menerima konsultasi baik secara daring (online) maupun 
luring (offline) dalam bidang kelembagaan dan SDM ; 
melakukan pemilihan segmentasi dan profil pelaku usaha 
mikro; 
melakukan koordinasi dengan konsultan pendamping 
lainnya; 
fasilitasi penatausahaan , pembukuan dan laporan 
keuangan serta bentuk usaha dan bidang usaha yang akan 
dikembangkan ; 
meningkatkan kompetensi dan kemampuan berwirausaha 
untuk meningkatkan daya saing; 
fasilitasi dengan lembaga lain dalam pengembangan SDM 
pelaku usaha mikro melalui pelatihan kewirausahaan 
berbasis digitalisasi dan teknologi , market place , literasi 
keuangan serta pelatihan teknis lainn ya; 
memperkuat jaringan pendampingan dengan lembaga 
pendamping dan stakeholder lainn ya; 
fasilitasi penyusunan rencana usaha ( bussines plan); dan 
1. melaporkan hasil pelaksanaan pendampingan melalu i 
koordinator konsultan pendamping . 
meningkatkan (3) Konsultan Pendamping Bidang Teknis , mempun yai kewajiban : 
men yusun program kerja pendampingan bidang teknis ; 
melakukan identifikasi dan analisa data pelaku usaha 
mikro ; 
melakukan identifikasi dan kebutuhan pelaku usaha mikro ; 
menerima konsultasi dari pelaku usaha mikro baik secara 
daring (online) maupun luring (offline) dalam bidang teknis ; 
melakukan koordinasi dengan konsultan pendamping 
lainn ya; 
fasilitasi bimbingan teknis mutu produksi; 
bimbingan teknis teknologi dalam 
produktivitas usaha mikro; 
bimbingan teknis prosedur legalitas sesuai standar produk; 
fasilitasi konsultasi desain kemasan dan bahan baku 
kemasan; dan 
melaporkan hasil pelaksanaan pendampingan melalui 
koordinator konsultan pendamping. 
Konsultan Pendamping Bidang Strategi dan Kemitraan, 
mempunyai kewajiban : 
menyusun program kerja pendampingan bidang strategi 
dan kemitraan; 
melakukan identifikasi dan analisa data pelaku usaha 
mikro; 
melakukan identifikasi dan kebutuhan pelaku usaha mikro; 
menerima konsultasi baik secara daring (online) maupun 
luring (offline) dalam bidang strategi dan kemitraan; 
melakukan koordinasi dengan konsultan pendamping 
lainnya; 
fasilitasi konsultasi akses pembiayaan/permodalan; 
fasilitasi konsultasi promosi dan akses pasar melalui 
market place, pemasaran offline, pameran, expo, bazar , dan 
ekspor; 
fasilitasi kurasi produk usaha mikro pasar regional, 
domestik dan global; 
1. fasilitasi kemitraan dengan mitra usaha; 
fasilitasi konsultasi rantai pasok melalui kegiatan temu 
bisnis, guna pemenuhan bahan baku dan perluasan akses 
pasar regional, domestik dan global; 
memfasilitasi kemitraan dengan instansi 
pemerintah/ swasta dan pemangku kepentingan lainnya 
agar dapat memperluas jaringan usahanya; 
1. fasilitasi dan pendampingan yang optimal dalam 
pengembangan usaha untuk menjadi wirausaha dan 
meningkatkan omset usaha mikro; dan 
melaporkan hasil pelaksanaan pendampingan melalui 
koordinator konsultan pendamping.