Apa substansi hukum dari Pasal 23 PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BALANGAN Nomor 7 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BALANGAN Nomor 7 Tahun 2021 tentang BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN, khususnya BAB XI - PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN, Pasal 23, adalah:

(1) Untuk pertanggungjawab an penerimaan dana Bantuan Hukum , Pemberi 
Bantuan Hukum wajib menyerahkan dokumen, meliputi: 
a. salinan b ukti permohonan dari penerima Bantuan Hukum beser ta 
kelengkapan persyaratannya; 
b. salinan s urat pernyataan kesediaan Pemberi Bantuan Hukum ; 
c. salinan asli surat kuasa dari penerima Bantuan Hukum kepada 
Pemberi Bantuan Hukum ; dan 
d. dokumen pendukung yang menunjukan tingkat penanganan perkara. 
 
 (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus 
disampaikan paling lambat pada 15 (lima belas) Desember tahun 
berjalan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Bagian 
Hukum Sekretariat Daerah. 
(3) Dalam hal terdapat permohonan penerima Bantu an Hukum pada tanggal 
15 Desember hingga akhir tahun berjalan, permohonan pencairan dana 
bantuannya dilakukan per januari tahun berikutnya.