Jelaskan isi kandungan Pasal 10 dari PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 102 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 102 Tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA, ketentuan pada BAB V - KEPERLUAN MENDESAK, Pasal 10 berbunyi:

(1) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf b, antara lain : 
a. tidak dapat diprediksi sebelumnya; 
b. belanja bersifat mengikat dan wajib; 
c. pengeluaran d aerah yang berada diluar kendali Pemerintah 
Daerah; 
d. pengeluaran apabila ditunda ak an menimbulkan kerugian yang 
lebih besar bagi Pemeri ntah Daerah dan/atau masyarakat. 
(2) Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebel umnya 
sebagaimana dimaksud pada a yat (1) huruf a merupakan pengeluaran 
daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarak at yang anggarannya 
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dalam rangka 
pemenuhan standar pelayanan minimal. 
(3) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib 
meliputi: 
a. belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang 
dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh 
pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan 
setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: 
1. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan 
gaji dan tunjangan; dan 
2. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, 
air, listrik dan internet 
b. belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk 
terjaminnya kelangsun gan pemenuhan pendanaan pelayanan 
dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, 
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban 
pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh 
tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan pera turan 
perundang -undangan 
(4) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah 
meliputi: 
a. pengeluaran d aerah yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya 
dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. 
b. pengeluaran d aerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah 
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya yang amanatkan 
peraturan perundang -undangan. 
9 
 
 
(5) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau 
Masyarakat antara lain meliputi : 
a. kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang harus segera 
dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang -undangan; 
b. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan 
mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi 
kinerja Pemerintah Daerah; dan/atau 
c. putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.