Menurut PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor dj Tahun 2021, apa isi dari Pasal 14?
Pasal Pasal 14 dalam PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor dj Tahun 2021 tentang PENJABARAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN, pada , menyatakan:

Peraturan 
Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerali 
Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020. 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II 
Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2755); 
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
4. Undang.......2 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/SALINAN
-2- 
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentarig 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat clan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan clan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 
10. Peraturan........3 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
-3- 
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
nomor 5272); 
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
; 
15.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo 
Tahun 2016 Nomor 16); 
16.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bungo Tahun 2019 Nomor 13), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2020 Nomor 8); 
17.Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 Tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ATAS 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO 
TAHUN ANGGARAN 2020. 
Pasal ........4 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
A