Apa substansi hukum dari Pasal 12 PERATURAN  BUPATI  BANGKA  BARAT Nomor 1 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN  BUPATI  BANGKA  BARAT Nomor 1 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, khususnya BAB II - PELAKSANAAN APBD, Pasal 12, adalah:

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak 
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang 
dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.