Apa substansi hukum dari Pasal 26 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022?
Materi muatan 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022 tentang perkara yang, khususnya BAB VIII - HAK DAN KEWA JIBAN, Pasal 26, adalah:

Ketua LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI melakukan pencairan anggaran
penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan setelah menyetujui
permohonan anggaran dari Pemberi Bantuan Hukum atau bidang LKBH MEDICA
YUSTISIA KORPRI.