Jelaskan isi kandungan Pasal  13 dari PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 13 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 13 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, ketentuan pada BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  13 berbunyi:

(1) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. 
(2) Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingku p 
perencanaan pemerintahan dan pembangunan 
manusia meliputi perencanaan pembangunan 
manusia , perencanaan pemerintahan serta 
pengendalian dan evaluasi perencanaan pemerintahan 
dan pembangunan manusia . 
(3) Dalam … 
27 
 
https://jdi h.bandung.go.id/ 
 
 (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis 
lingkup perencanaan pemerintahan dan 
pembangunan manu sia; 
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan 
teknis lingkup perencanaan pemerintahan dan 
pembangunan manusia; 
c. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis 
lingkup perencanaan pemerintahan dan 
pembangunan manusia ; 
d. pengoordinasian pembinaan teknis 
penyelenggaraan fungsi -fungsi penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan 
pemerintahan dan pembangunan manusia ; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Bidang Perencanaan 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah 
sebagai berikut: 
a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja 
lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia ; 
b. membina dan me ndistribusikan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum 
Badan agar tujuan dan s asaran tercapai secara 
efektif dan efisien; 
c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan 
kegiatan perencanaan pemerintahan dan 
pembangunan manusia lingkup perencanaan 
pembangunan manusia , perencanaan 
pemerintahan serta pengendalian dan evaluasi 
perencanaan pemerintahan dan pembangunan 
manusia ; dan 
d. mengoordinasikan … 
28 
 
https://jdi h.bandung.go.id/ 
 
 d. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis 
lingkup perencanaan pemerintahan dan 
pembangunan manusia . 
e. meng oordinasi kan penyusunan rancangan pagu 
indikatif Perangkat Daerah lingkup perencanaan 
pemerintahan dan pembangunan manusia; 
f. meng oordinasikan pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah 
dan dokumen perencanaan lainnya lingkup 
perencanaan pemerintahan dan pembangunan 
manusia; 
g. mengoordinasikan laporan pelaksanaan 
perencanaan pembangunan daerah dan dokumen 
perencanaan lainnya lingkup perencanaan 
pemerintahan dan pembangunan manusia; 
h. mengoordinasikan pem binaan teknis penyusunan 
rancangan dokumen perencanaan , pengendalian 
dan evaluasi pembangunan daerah kepada 
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, 
ketentraman dan ketertiban umum serta 
perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak, kependudukan 
dan catatan sipil, pengendalian penduduk dan 
keluarga berencana, komunikasi dan informatika, 
statistik, persandian, pemuda dan olahraga, 
kebudayaan, perpusatakaan, kearsipan, 
pemberdayaan masyarakat, unsur penu njang 
urusan pemerintahan bidang perencanaan, 
penelitian dan pengembangan, pendidikan dan 
pelatihan, urusan pemerintahan bidang kesatuan 
bangsa dan politik, unsur pengawas, sekretariat 
daerah , sekretariat DPRD serta kecamatan; 
i. memeriksa dan memaraf kons ep naskah dinas 
sesuai dengan kewenangannya ; 
j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, 
dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan 
fungsinya; 
k. melaksanakan … 
29 
 
https://jdi h.bandung.go.id/ 
 
 k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan 
pertanggungjawaban kepada atasan; dan 
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
(5) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang 
Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia membawahkan: 
a. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan ; 
b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia ; 
dan 
c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi 
Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia. 
 
Paragraf 1 
Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan