Menurut Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah Nomor 30 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 5?
Pasal Pasal 5 dalam Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah Nomor 30 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, pada BAB II - KEWENANGAN PENYELENGGARAAN, menyatakan:

(1) Pendelegasian kewenangan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
a. penerimaan danl atau penolakan berkas permohonan;
b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.
(2) Dalam hal Kepala DPMPTSP melaksanakan dinas luar Itidak berada di tempat,
sepanjang proses Perizinan telah sesuai
perundang-undangan, penandatanganan
elektronik.dengan ketentuan peraturan
izin dapat dilakukan secara
- 6 -