Apa norma yang terkandung dalam Pasal 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER Nomor 9 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER Nomor 9 Tahun 2021 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, khususnya , Pasal 18, memuat:

Undang-Undang Dasar Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalim antan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9 ) 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana t elah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingk at 
II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat 
II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan 
Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Re publik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 03 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia 
Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Neg ara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 
 
 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indones ia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara republikIndonesia Nomor 5049) sebagaimana te lah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dan terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ker ja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomo r 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No mor 
6573); 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indon esia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rep ublik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 00 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia 
Nomor 4028); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Da na 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ban tuan 
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Peme rintah 
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ban tuan 
Keuangan Kepada Partai Politik; 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Ta ta 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan 
keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilay ah 
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana t elah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Peme rintah 
Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan 
Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomo r 
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No mor 
6224); 
 
 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 17 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia 
nomor 6041); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ha k 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan 
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 T entang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tenta ng 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapa tan 
Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daer ah 
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tenta ng 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanj a 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
431); 
 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 
 
24. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2007 Nomor 3 ) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No mor 
2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daera h 
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser 
Tahun 2013 Nomor 2). 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER 
 
dan 
 
BUPATI PASER 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PEND APATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.