Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor ~ Tahun 2020?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor ~ Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Situbondo . 
3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 
4. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban 
Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa 
terse but. 
5. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan , pelaksanaan , 
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 
keuangan desa. 
6 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 
selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
8. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke 
rekening kas Desa. 
9. Pengeluaran Desa dalah uang yang keluar dari 
rekening kas Desa. 
10. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 
(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan 
tidak perlu dikembalikan oleh Desa. 
11. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang 
merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun 
anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh 
Desa. 
12. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang 
perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang 
aka:n diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran 
berikutnya . 
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD 
adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
14. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari 
Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk 
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi. 
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 
APBD dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 
pemberdayaan masyarakat. 
16. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber 
dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara yang dialokasikan kepada daerah terten tu 
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan 
7 
khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai 
prioritas nasional. 
1 7. Alokasi Dana Desa Minimal yang 
disingkat ADD M adalah bagian dari selanjutnya 
ADD yang 
dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama 
setiap desa. 
18. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya 
disingkat ADDP adalah bagian dari ADD yang 
dialokasikan kepada desa dengan besaran sesuai 
denga:n basil penghitungan atas indikator yang 
ditetapkan. 
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 
yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala 
Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya 
mempunyai kewenangan menyelenggarakan 
keseluruhan pengelolaan keuangan desa. 
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang 
selanjutnya disebut PPKD adalah perangkat Desa 
yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa 
berdasarkan keputusan Kepala Desa yang 
menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. 
21. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang 
berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat 
Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator 
PPKD. 
22. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah 
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur 
staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD. 
23. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah 
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai 
pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD. 
24. Bendahara adalah Kepala Urusan Keuangan yang 
membidangi urusan administrasi keuangan untuk 
menatausahakan keuangan desa. 
25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan 
permintaan pembayaran. 
8 
26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 
SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan 
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran 
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran 
Rencana Anggaran Biaya Desa. 
27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 
disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan 
sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh 
bendahara umum daerah berdasarkan SPM. 
28. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
Bupati untuk menampung seluruh penenmaan 
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 
29. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat 
menyimpan uang Pemerintahan Desa yang 
menampung seluruh penerimaan desa dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
desa dalam 1 ( satu) rekening pada bank yang 
ditetapkan. 
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang 
selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana 
kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 
(enam) tahun. 
31. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya 
disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa 
untukjangka waktu 1 (satu) tahun.