Menurut PERATURAN  BUPATI BULUKUMBA Nomor 9 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN  BUPATI BULUKUMBA Nomor 9 Tahun 2021 tentang PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonomi. 
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba. 
4. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba. 
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah 
Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan, dalam pelayanan publik 
atau pelayanan masyarakat yang baik ataupun yang berkualitas melalui 
pelayanan prima. 
7. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintah Desa atau Kelurahan se 
Kabupaten Bulukumba. 
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN 
adalah ren cana keuangan tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat berisi daftar sistematis dan 
terperinci rencana penerimaan dan pengeluaran keuangan negara selama 
satu tahun anggaran. 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
 
 
 
 
 
 
10. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi 
 
- 4 - 
 pengump ulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan 
data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang -
bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk pemberian tanda bukti 
bagi bidang -bidang tanah yang sudah ada hak dan hak milik atas satuan 
rumah susun serta hak -hak yang membebaninya. 
11. Pendaftaran tanah sistematik lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah 
untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua 
objek pendaftaran tanah yang belum didaftar di suatu wilayah 
desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi 
pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek 
pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. 
12. Hak atas Tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, 
dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang -Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok -Pokok Agraria. 
13. Pendaftaran Tanah secara Sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah 
untuk pertama kali mengenai satu atau beb erapa objek pendaftaran tanah 
dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual 
atau massal . 
14. Tanah Negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan suatu Hak atas 
Tanah, bukan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, bukan tanah wakaf, 
bukan tanah komunal dan/atau bukan Barang Milik Negara/Daerah/ 
BUMN/BUMD/Desa. 
15. Sertipikat Hak atas Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang -Undang Nomor 5 Tahun 
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok -Pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, 
hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing -masing sudah dibukukan dalam 
buku tanah yang bersangkutan.