Menurut PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 30 Tahun 2022, apa isi dari Pasal 25?
Pasal Pasal 25 dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 30 Tahun 2022 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, pada BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, menyatakan:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 
Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 
menyelenggarakan fungsi : 
a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Penataan dan 
Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan perencanaan 
strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 
b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan; 
c. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan 
penyelesaian pengaduan masyarakat; 
-16­ 
d. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak 
sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
e. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan, dan 
penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan; 
f. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil 
tindak lanjut pengaduan; 
g. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun 
melalui pengadilan; 
h. sosialisasi tata cara pengaduan, dan pengembangan sistem informasi 
penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang 
tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup; 
1. penyusunan kebijakan dan pengawasan terhadap usaha dan atau 
kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan 
pengelolaan lingkun gan; 
j. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi 
penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan; 
k. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan 
Hidup Daerah; 
1. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum 
lingkungan; 
m. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pelaksanaan penyidikan perkara 
pelanggaran lingkungan hidup dan penanganan barang bukti dan 
penanganan hukum pidana secara terpadu; 
n. penyusunan kebijakan, Identifikasi, verifikasi dan validasi serta 
penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan 
lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau 
pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
o. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan 
local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau 
pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
- 17­ 
p. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA dan Pembentukan 
panitia pengakuan masyarakat hukum adat; 
q. penyusunan data dan informasi profil, dan Penyusunan kebijakan 
peningkatan kapasitas MHA, kearifan local atau pengetahuan 
tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
r. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan 
pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan 
tradisional terkait PPLH; 
s. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, Penyiapan 
model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, 
kearifan lokal atau pengetahuan kearifan lokal atau pengetahuan 
tradisional terkait PPLH; 
t. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama 
MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; 
u. pengembangan materi, metode dan pelaksanaan diklat dan penyuluhan 
LH serta peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH; 
v. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH; 
w. pelaksanaan identifi.kasi kebutuhan diklat dan penyuluhan, penyiapan 
sarpras diklat dan penyuluhan LH; 
x. pengembangan jenis penghargaan LH dan penyusunan kebijakan tata 
cara pemberian penghargaan LH; 
y. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten, pelaksanaan 
penilaian dan pemberian penghargaan dan dukun gan program 
pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan 
z. pelaksanaan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan atasan baik 
lisan maupun tertulis.