Apa bunyi lengkap Pasal 94 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATENKOLAKA Nomor 2 Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATENKOLAKA Nomor 2 Tahun 2022 tentang upaya peningkatan kesehatan, pada BAB IX - SOSIALISASI DAN PROMOS!, Pasal 94 dinyatakan:

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan . 
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang 
sudah kedal uwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat(l). 
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa 
diatur dalam Peraturan Bupati . Pasal 93 (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) 
tertangguh jika: 
a. diterbitkan Surat Teguran;atau 
b. ada pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung 
mau pun tidak langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal 
diterimanya Surat Teguran tersebut. 
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya 
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum 
melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan 
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan 
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. - 42 - 
Setiap orang atau Badan dilarang: 
a. melakukan penyambungan kedalam jaringan arr limbah domestik 
terpusat tanpa izin; 
b. men yalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau 
IPALD setempat ; 
c. membuang benda -benda padat , sampah dan lain sebagain ya yang 
dapat menutup saluran dan benda benda yang mudah men yala atau 
meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air 
limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah 
setempat; 
d. membuang air limbah med is, laundry dan limbah industri ke jaringan 
air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah terpusat ; BAB XIV 
LARANGAN