Bagaimana redaksi normatif Pasal   24 dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 18 Tahun 2003?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 18 Tahun 2003 tentang PAJAK PENERANGAN JALAN, BAB VIII - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, Pasal   24 berbunyi:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara 
Pidana ; 
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini, 
adalah : 
a. Menerima, Mencari, Mengumpulkan dan Meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana pe rpajakan Daerah agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ; 
 
 1
1 b. Meneliti, Mencari, dan Mengumpulkan keterangan mengenai Orang 
Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah ; 
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan 
sehubungan dengan Tidak Pidana dibidang Perpajakan Daerah ; 
d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan, dan dokumen – 
dokumen lain berkenaan tindak pidana dibidang Perpajakan 
Daerah ; 
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen – dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap barang bukti ; 
f. Meminta Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana dibidan g perpajakan Daerah ; 
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana 
dimaksud pada huruf “ e “ ; 
h. Memotret seseorang yan g berkaitan dengan tindak pidana dibidang 
perpajakan Daerah ; 
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi ; 
j. Menghentikan Penyidikan ; 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana d ibidang perpajakan Daerah menurut hukum yang 
dapat dipertanggung jawabkan ; 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil 
penyidikannya kepada Penuntut Umum , sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana. 
 
B A B XIV 
KETENTUAN PENUTUP