Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 19 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 19 Tahun 2018 tentang PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM ), khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 
Bangka Selatan. 
2. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. 
3. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk dari pengawasan 
masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada 
aparatur pemerintah, berupa sumbangan pikiran, saran, 
gagasan atau keluhan/ pengaduan yang bersifat 
membangun. 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 4. Tindak Pidana Korupsi (TPK) adalah tinda k pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 
5. Pemberantasan TPK adalah se rangkaian tindakan untuk 
pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui 
upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan 
peraturan perundang -undangan. 
6. Pengadu adalah lembaga/ perorangan yang melaporkan 
dugaan penyimpangan yang terjadi di dalam organisasi 
tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki 
akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi TPK 
tersebut. 
7. Mekanism e pelaporan adalah mekanisme penyampaian 
pengaduan dugaan penyimpangan yang telah terjadi, 
sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai 
dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak 
pidana korupsi yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bangka Selatan. 
8. Tim/ Unit Penerima Pengaduan adalah Aparatur Sipil 
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka 
Selatan yang mempunyai tugas dan wewenang untuk 
menerima pengaduan, menelaah dan melaporkan kepada 
Bupati. 
9. Tim Pemeriksa adal ah Tim yang dibentuk oleh Inspektur 
untuk melaksanakan audit dan evaluasi serta reviu.