Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari BUPATI MUNA BARAT , Nomor mi Tahun 1945.
Sesuai dengan BUPATI MUNA BARAT , Nomor mi Tahun 1945 tentang Perk operas ian; I., ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN MUNA BARAT 
dan 
BUPATI MUNA BARAT 
MEMUTUSKAN : 
PERATURAN DAERAH TENTANG PERKOPERASIAN Menetapkan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Negara 
Republik Indonesia Nomor 6389); 
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 ten tang 
Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagairnana telah diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan 
a tau badan h ukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya 
berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat 
yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 
8. Koperasi Konsumen adalah Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan 
usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan 
non-Anggota. 
9. Koperasi Produsen adalah Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan 
usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran 
produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota. 
10. Koperasi Jasa adalah Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha 
pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan 
non-Anggota. 
11. Koperasi Pemasaran Koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan 
produk atau jasa koperasinya atau anggotanya. 
12. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah Koperasi 
yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha 
yang melayani anggota. 
13. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang 
wajib dibayarkan kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota, 
yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih 
menjadi anggota. 
14. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus 
sama yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan 
kesempatan tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang 
bersangkutan masih menjadi anggota. 
15. Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan 
basil usaha setelah pajak yang dimasudkan untuk memupuk modal 
sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan. 
16. Pemberdayaan Koperasi, adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, 
Dunia Uasa, dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi melalui 
pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan 
untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing 
Koperasi. 
17. Pembinaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah untuk 
menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif yang mendorong 
pemasyarakatan koperasi melalui pemberian bimbingan, kemudahan, 
dan perlindungan kepada koperasi. 
18. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan 
orang perseorangan. 
19. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan 
beranggotakan badan hukum Koperasi. 
20. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang 
kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. 
21. Dewan Koperasi Indonesia Daerah adalah Dewan Koperasi Indonesia 
Kabupaten Muna Barat merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi 
Indonesia sebagai wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai, dan 
prinsipprinsip Koperasi sebagai mitra pemerintah daerah dalam rangka 
Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 
masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perkoperasian 
nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan 
Makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar 
kekuatan dan ketahanan perekonomian daerah dengan Koperasi sebagai 
sokogurunya; Pasal3 Koperasi di Muna Barat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pasal 2 BAB II 
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN 
Bagian Pertama 
Asas mewujudkan pembangunan koperasi. 
22. Dekopinda adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Muna 
Barat. 
23. Katlin adalah Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Muna Barat. 
24. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab 
penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan 
Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar 
pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 
25. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah 
Kabupaten, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan 
lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan 
memperkuat permodalan Koperasi. 
26. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan untuk memberdayakan 
Koperasi secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan 
perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi 
agar Koperasi memmperoleh kepastian, kesempatan, perlindungan dan 
dukungan berusaha yang seluas-luasnya. 
27. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk 
mengetahui basil dan kineija dari penyelenggaraan kegiatan aparat 
Pemerintah Muna Barat bersama Instansi Teknis terkait lainnya dan 
Kamar Dagang dan Industri Daerah dalam rangka memantau dan menilai 
basil pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan 
Koperasi. 
28. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat 
dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemodal untuk menambah 
dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan 
kegiatan usahanya, 
(1) Koperasi di daerah berbentuk: 
a. Koperasi primer; 
b. Koperasi sekunder. Pasal 7 BAB IV 
KELEMBAGAAN KOPERASI 
Bagian Kesatu 
Bentuk Koperasi (1) Pengelolaan Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi 
yang terdiri dari : 
a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 
b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis; 
c. Pembagian sisa basil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan 
besamya jasa usaha masing-masing anggota; 
d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; 
e. Kemandirian. 
(2) Dalam pengembangannya koperasi juga melaksanakan prinsip sebagai 
berikut: 
a. Pendidikan perkoperasian; 
b. Kerjasama antar koperasi; 
( 1) Inovasi usaha koperasi. Pasal 6 
Prinsip (1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; 
(2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 
manusia dan masyarakat; 
(3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 
ketahanan perekonomian daerah dengan Koperasi sebagai sokogurunya; Pasal 5 BAB Ill 
Fungsi, Peran dan Prinsip Tujuan disusunya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman 
mengenai tata cara pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan 
anggaran dasar, penggabungan, pengelolaan, pengawasan serta segala hal 
yang terkait dengan penyelenggaraan perkoperasian di Kabupaten Muna 
Barat. Pasal4 
Setiap anggota berkewajiban: 
a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi; Pasal 10 Setiap anggota koperasi berhak: 
a. Menyatakan pendapat; 
b. Memberikan suara dalam rapat anggota; 
c. Memilih dan/ a tau dipilih menjadi pengawas atau pengurus dalam rapat 
anggota; 
d. Meminta diadakan rapat; 
e. Memanfaatkan jasa yang disediakan oleh koperasi; 
f. Meminta laporan perkembangan koperasi; 
g. Mendapatkan pendidikan perkoperasian;dan 
h. Melakukan pengawasan. Pasal 9 ( 1) Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesarnaan kepentingan ekonomi 
dalarn lingkup usaha koperasi. 
(2) Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri apabila telah 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalarn Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga Koperasi. 
(3) Orang perseorangan atau badan hukum koperasi dinyatakan sebagai 
calon anggota koperasi apabila telah melunasi simpanan pokok dan belum 
tercatat pada buku daftar anggota. 
(4) Orang perseorangan atau badan hukum koperasi dinyatakan sebagai 
anggota koperasi apabila: 
a. Melunasi simpanan pokok; 
b. Tercatat dalarn buku daftar anggota;dan 
c. Menandatangani dan membubuhkan sidik ibu jari sebelah kiri pada 
buku daftar anggota. 
(5) Pengurus Koperasi wajib menyatakan calon anggota koperasi menjadi 
anggota koperasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak calon anggota membayar 
lunas simpanan pokok. Pasal 8 Bagian Kedua 
Keanggotaan (2) Koperasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 
badan usaha yang didirikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang 
yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 
(3) Koperasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan badan usaha yang didirikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) 
badan hukum koperasi primer yang memiliki Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga. 
(1) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan 
pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang menetapkan: 
a. Anggaran Dasar; 
b. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha 
Koperasi; 
c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas; 
d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, 
serta pengesahan laporan keuangan; 
e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan 
tugasnya; 
f. Pembagian sisa hasil usaha; dan 
g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi. 
(2) Rapat anggota diselenggarakan oleh pengurus paling sedikit 1 (satu) kali 
dalam 1 (satu) tahun. 
(3) Keputusan rapat anggota mengenai perubahan Anggaran Dasar Koperasi 
harus dilaporkan kepada Bupati. 
(4) Apabila perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud ayat 
(3) mengenai bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi, 
nama, kedudukan dan wilayah keanggotaan wajib mendapat pengesahan 
Bupati. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat anggota 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Anggaran Dasar 
Koperasi. Pasal 12 Paragraf 1 
Rapat Anggota Perangkat organisasi koperasi terdiri atas: 
a. Rapat anggota; 
b. Pengurus; 
c. Pengawas. Pasal 11 Bagian Ketiga 
Perangkat Organisasi Koperasi b. Mematuhi keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota; 
c. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh 
koperasi; 
d. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas 
kekeluargaan;dan 
e. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. 
(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dipilih dari dan 
oleh anggota koperasi dan ditetapkan dalam rapat anggota. Pasal 15 Paragraf 3 
Pengawas (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dipilih dari dan 
oleh anggota koperasi dan ditetapkan dalam rapat anggota. 
(2) Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota . 
(3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif 
berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) 
orang. 
(4) Tugas dan wewenang pengurus sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(5) Dalam menjalankan tugas danfungsinya, pengurus dapat mengangkat 
pengelola . 
(6) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan 
dalam akta pendirian koperasi. 
(7) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memahami 
perkoperasian . 
(8) Masa jabatan pengurus paling lama 5 (Hrna) tahun dan dapat dipilih 
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya . 
(9) Pengurus dapat diberhentikan sebelum berakhimya masa 
kepengurusannya apabila: 
a. Meninggal dunia; 
b. Berhalangan tetap; 
c. Melakukan tindakan yang merugikan koperasi; dan 
d. Mengundurkan diri. 
( 10) Penetapan tindakan yang merugikan koperasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (8) huruf c ditentukan melalui rapat pengurus yang disahkan 
dalam rapat anggota. 
(11) Perubahan kepengurusan koperasi dilaporkan kepada Bupati. 
( 12) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan 
dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur 
dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Pasal 14 Paragraf 2 
Pen gurus Apabila jumlah anggota koperasi menyebabkan penyelenggaraan rapat 
anggota berjalan tidak efektif, penyampaian pendapat dapat dilakukan melalui 
sistem perwakilan atau penggunaan teknologi informasi. Pasal 13 
(1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. 
(2) Modal sendiri dapat berasal dari: Pasal 17 BABV 
MODAL KOPERASI (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) diangkat dan 
diberhentikan oleh pengurus. 
(2) Pengangkatan pengelola dalam kontrak kerja pengelolaan koperasi 
mendasarkan pada pertimbangan profesionalitas dan kompetensi. 
(3) Togas dan fungsi pengelola ditetapkan dengan Keputusan Pengurus, 
meliputi penjabaran pendelegasian tugas dan kewenangan pengurus yang 
bersifat operasional. 
(4) Pengelola bertanggungjawab kepada pengurus. 
(5) Pengelola dapat perseorangan atau Lembaga Pengelola yang dilengkapi 
dengan perangkat manajerial sesuai dengan beban kerja dan rentang 
kendali. 
(6) Pengelola memiliki keahlian, ketrampilan, akhlak dan moral yang baik 
untuk memajukan usaha koperasi. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pengangkatan 
pengelola diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
Koperasi. Pasal 16 Paragraf 4 
Pengelola (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (l)berjumlah gasal dan paling 
banyak 3 (tiga) orang . 
(3) Togas dan wewenang pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami 
perkoperasian. 
(5) Masa jabatan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih 
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya . 
(6) Pengawas dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatannya 
apabila: 
a. Meninggal dunia; 
b. Berhalangan tetap; 
c. Melakukan tindakan yang merugikan koperasi; 
d. Mengundurkan diri. 
(7) Penetapan tindakan yang merugikan koperasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) huruf c ditentukan melalui rapat pengurus yang disahkan 
dalam rapat anggota. 
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan dan 
pengangkatan pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga Koperasi. 
Jenis usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf 
b, huruf c dan huruf d dalam menjalankan usahanya wajib memiliki ijin 
sesuai bidang usahanya yang dikeluarkan instansi terkait sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Pasal 20 Berdasarkan jenis usahanya koperasi dikelompokkan menjadi : 
a) Koperasi produsen; 
b) Koperasi konsumen; 
c) Koperasi pemasaran; 
d) Koperasi jasa; dan 
e) Koperasi simpan pinjam. Pasal 19 BAB VI 
USAHA KOPERASI ( 1) Selain modal sebagai dimaksud dalam Pasal 1 7, Koperasi dapat pula 
melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. 
(2) Pemupukan modal penyertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
berasal dari: 
a. Pemerintah; 
b. Anggota masyarakat; 
c. Badan usaha; dan 
d. Badan-badan lainnya. 
(3) Pemupukan modal penyertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
dilakukan berdasarkan perjanjian antara koperasi dengan Pemodal sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . 
(4) Untuk memupuk modal penyertaan, koperasi sekurang-kurangnya harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. Telah memperoleh status sebagai badan hukum; 
b. Membuat rencana kegiatan dari usaha yang akan dibiayai modal 
penyertaan; dan 
c. Mendapat persetujuan Rapat Anggota. Pasal 18 a. Simpanan pokok; 
b. Simpanan wajib; 
c. Dana cadangan; 
d. Hibah. 
(3) Modal pinjaman dapat berasal dari: 
a. Anggota; 
b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya; 
c. Bank dan lembaga keuangan lainnya; 
d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; 
e. Sumber lain yang sah. 
(1) KSP dapat membentuk jaringan pelayanan yang berupa Kantor Cabang, 
Cabang Pembantu dan Kantor Kas untuk mendekatkan pelayanan kepada 
anggota koperasi. 
(2) KSP dapat membentuk jaringan pelayanan dengan syarat: 
a. Telah melaksanakan usaha simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun; 
b. Mempunyai predikat kesehatan sekurang-kurangnya cukup sehat; dan 
c. Memiliki anggota yang dilayani di daerah yang akan dibentuk jaringan 
pelayanannya paling sedikit 20 (dua puluh) orang. 
(3) Pembukaan kantor cabang KSP Daerah dapat dilakukan setelah mendapat 
izin dari Bupati dengan memperhatikan rekomendasi domisili kantor 
ca bang. 
(4) Jaringan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
dibentuk di wilayah keanggotaan KSP sesuai dengan Anggaran Dasarnya. 
(5) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibentuk sebagai kepanjangan layanan dari kantor cabang. 
(6) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dapat dapat beroperasi setelah mendapat izin tempat usaha dari Bupati. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan izin 
pembukaan jaringan pelayanan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 22 (1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dapat menjalankan 
usaha setelah mendapat ijin usaha simpan pinjam dan/atau ijin usaha 
jasa keuangan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya. 
(2) Permohonan ijin usaha simpan pinjam dan/atau ijin usahajasa keuangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh 
Koperasi kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya. 
(3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilengkapi dengan: 
a. Rencana kerja usaha simpan pinjam atau jasa keuangan, untuk jangka 
waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; 
b. Surat pengangkatan pengelola; 
c. Pemyataan ketersediaan modal awal; dan 
d. Prosedur operasional baku. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan ijin 
usaha simpan pinjam dan/atau ijin usaha jasa keuangan pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 21 Bagian Kedua 
Koperasi Simpan Pinjam 
( 1) Pengawas melakukan pemeriksaan berkala yang dituangkan dalam 
perencanaan pengawasannya. 
(2) Pengawas memberikan laporan pengawasan kepada pengurus dalam rapat 
pengurus untuk dievaluasi dan merumuskan rekomendasi tindak lanjut. 
(3) Sistem pengawasan intern dilaksanakan untuk memastikan bahwa 
rencana yang telah ditetapkan telah dilaksanakan secara keseluruhan. Pasal 25 ( 1) Pelaksanaan usaha koperasi mendasarkan pada perencanaan dan menjadi 
tanggung jawab pengelola dibawah pembinaan dan pengawasan pengurus 
dan/ atau pengawas. 
(2) Dalam masa pelaksanaan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada 
dilakukan evaluasi berkala atas kinerja pelaksanaan koperasi 
(3) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan setiap bulan, triwulan dan tahunan. 
(4) Evaluasi yang dilakukan setiap bulan bersifat internal koperasi. 
(5) Evaluasi yang dilakukan setiap triwulan bersifat internal koperasi dan 
hasilnya dilaporkan kepada Bupati. 
(6) Evaluasi Tahunan dilaksanakan sebagai paragrap bentuk pertanggung 
jawaban tahun buku dan dilakukan dihadapan rapat anggota serta 
hasilnya dilaporkan kepada Bupati. 
(7) Koperasi melakukan pembukuan yang mendasarkan Pedoman Standar 
Akuntansi Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal24 (1) Tahapan pelaksanaan kegiatan usaha koperasi terdiri dari: 
a. Tahap perencanaan; 
b. Tahap pelaksanaan; dan 
c. Tahap pertanggungjawaban. 
(2) Tahap kegiatan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilaksanakan menurut tahun buku takwim. 
(3) Perencanaan ditetapkan dalam rapat anggota pada sebelum atau pada 
awal tahun buku berjalan bersamaan dengan rapat anggota tahunan. 
(4) Perencanaan memuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja 
koperasi yang disusun secara demokratis, realistis dan prospektif. 
(5) Apabila dalam masa pelaksanaan perencanaan terdapat perubahan 
lingkungan strategis yang membuat asumsi perencanaan tidak berlaku, 
perencanaan dapat dilakukan peru bahan oleh rapat Pengurus yang 
selanjutnya dimintakan persetujuan dalam rapat anggota. 
(6) Dokumen perencanaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disampaikan Kepada Bupati. Pasal 23 Bagian Ketiga 
Taha pan U saha Koperasi 
Fasilitasi sarana akses sumber daya ekonomi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
antara lain melalui : 
a) Fasilitasi kemudahan perijinan; 
b) Fasilitasi pendampingan dalam pengelolaan usaha; Pasal 29 Paragraf 2 
Fasilitasi Sarana Akses Sumberdaya 
Ekonomi dan Pemasaran Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi 
perangkat Organisasi dan anggota koperasi untuk meningkatkan kualitas 
sumber daya Manusia. Pasa128 Paragraf 1 
Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi, antara lain 
melalui: 
a. Pendidikan dan pelatihan; 
b. Fasilitasi sarana akses sumberdaya ekonomi dan pemasaran; dan 
c. Pembinaan dan penguatan kelembagaan, menajemen dan usaha. Pasal27 Bagian Kedua 
Pemberdayaan ( 1) Pemerintah Daerah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi 
yang dapat mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi. 
(2) Pemerintah Daerah memberikan bimbingan, kemudahan, dan 
perlindungan kepada koperasi dalam menghadapi persaingan pasar bebas. Pasal26 BAB VII 
PEMBERDAY AAN KOPERASI 
Bagian Kesatu 
Um um (4) Untuk pengukuran kinerja koperasi dalam periode tertentu perlu 
menghubungkan indikator keuangan dan non keuangan. 
(5) Pengawas melakukan penutupan buku kas tahun buku dan menyusun 
laporan pengawasan akhir tahun yang dilaporkan dalam rapat anggota. 
( 1) Gerakan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat ( 1) dapat 
melakukan kegiatan : 
a. Memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi; 
b. Meningkatkan kesadaran perkoperasian di kalangan masyarakat; 
c. Melakukan pendidikan dan pelatihan perkoperasian; 
d. Mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan 
badan usaha lain; dan 
e. Menanamkan dan menjaga kode etik berkoperasi. 
(2) Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dewan Koperasi 
Indonesia berasal dari : 
a. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat; 
b. Hibah; dan/atau Pasal 32 ( 1) Gerakan Koperasi mendirikan suatu Dewan Koperasi Indonesia yang 
berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan 
bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi, dalam rangka 
pemberdayaan koperasi. 
(2) Pendirian Gerakan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
sesuai tentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 31 Bagian Ketiga 
Gerakan Koperasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan, Menajemen dan Usaha yaitu: 
(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan penguatan 
kelembagaan, manajemen dan usaha untuk menjamin kelangsungan 
koperasi; 
(2) Memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi; 
(3) Meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi 
Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri; dan 
(4) Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan 
antara Koperasi dengan badan usaha lainnya. Paragraf 3