Apa saja yang diatur dalam Pasal 30 NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945?
Ketentuan dalam NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Pasal 30 menetapkan:

(1) Dalam hal pennohonan Bantuan Hukum telah memenuhi 
pers yaratan , Pemberi Bantuan Hukum wajib 
menyampaikan kesed iaan atau penolakan se cara tertulis 
atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja 
terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. 
(2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan 
kesediaan, Pemberi Bantuan Hukum memberikan 
Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusu s dari 
Penerima Bantuan Hukum . 
(3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum men yatakan 
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi 
Bantuan Hukum wajib men yertakan alasan penolakan : 
a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan 
Hukum ; dan/atau 
b. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit 
daripada biaya penyelesaian perkara . Pasal 29 
(1) Pemberi Bantuan Hukurn wajib melakukan perneriks aan 
terhadap permoh onan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 setelah mendengar 
uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan 
pemohon bantuan hukum. 
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima 
berkas permohonan Bantuan Hukum. 
(3) Pemberi Bantuan Hukum memberikan penje lasan tentang 
masalah hukum beserta risiko yang mungkin dihadapi 
kepada pemo hon bantuan hukum setelah melakukan 
analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian Kedua 
Tata Cara Pernberian Bantuan Hukum (~)) l inl.un h.rl l'1·111oll()fl 1111111111 111 l luk u m t ul.rk mr-nrihk r 
1dc1111111s. l'c111lw11 1111111111111 11111<11111 111C·11ilm11l11 1',·rnolion 
11.111lt1 illl I l11ld1111 1111111k mr-nux-r olr-h su,:11 k,·11·1,111gan 
.1111111.11 st·mt·11111111 dn11/nta11 dokum cn larnnvn dru 1 
111stans1 ,tllg lw,, cnang scsurn dorruarh Pemb er: Bnntunn 
I l uk u m 
(Cl) Su1 at kctcranga n alamat sementara dan/atau dokumen 
ln111 scbagairnana dimaksud pada ayat (5) harus diketahui 
olch lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat dt 
tempat ungga l Pemberi Bantuan Hukum . 1/