Menurut PERATURAN BUPATI BUTON Nomor 6 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 16?
Pasal Pasal 16 dalam PERATURAN BUPATI BUTON Nomor 6 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, pada , menyatakan:

Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. 
 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah -Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 
 
 
- 2 - 
 
 
3. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tent ang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 
4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 24 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terak hir 
dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 20 20 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 
6573); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemer intah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402) ; 
6. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 ); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentan g 
Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah 
Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 970); 
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan 
Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pe merintah 
untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) ; 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom 
(Lembara n Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112); 
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran 
Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 
2021 Nomor 168) ; 
 
- 3 - 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Mene tapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA 
KERJA SEKRETRIAT DAERAH KABUPATEN BUTON.