Apa norma yang terkandung dalam Pasal 7 PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor r Tahun 2020?
Substansi PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor r Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN, khususnya BAB II - BENTURAN KEPENTINGAN, Pasal 7, memuat:

(1) Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya wajib 
mengutamakan kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berupa: 
a. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik; 
b. pengambilan keputusan harus berdasarkan peraturan 
perundang- undangan, dilarang memasukkan unsur 
kepentingan pribadi maupun hubungan dan 
c. tidak mencari atau menerima keuntungan yang tidak 
seharusnya dari jabatannya. 
(2) Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya menciptakan 
keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan 
kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, 
berupa: 
a. bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya dan 
mentaati pelayanan publik seperti bebas 
berkepentingan, tidak berpihak, dan memiliki integritas; 
b. menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses 
penanganan situasi benturan kepentingan; dan 
c. memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan 
berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan 
kewenangannya. 
(3) Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya mendorong 
tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, berupa: 
a. Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya senantiasa 
bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat 
menjadi teladan bagi Pegawai ASN lainnya dan masyarakat; 
b. Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya harus 
bertanggung jawab atas urusan pribadinya agar dapat 
menghindari benturan kepentingan; dan 
c. Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya harus 
menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan 
profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan 
benturan kepentingan yang efektif. 
(4) Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya menciptakan 
dan membina budaya organisasi yang tidal( toleran terhadap 
benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf d, berupa: 
a. melaksanakan kebijakan, proses dan praktek manajemen 
yang memadai yang dapat mendorong pengawasan dan 
penanganan situasi benturan kepentingan yang efektif; dan 
b. mengungkapkan dan membahas masalah-masalah benturan 
kepentingan serta melindungi keterbukaan dari 
penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain.