Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 44 Tahun 2018 pada Pasal 7?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 44 Tahun 2018 tentang FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN, BAB II - I, Pasal 7 menyebutkan bahwa:

(1) Pemerintah Daerah menentukan jumlah tempat praktik 
mandiri Tenaga Kesehatan berdasarkan kebutuhan 
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada 1 (satu) 
wilayah. 
(2) Penentuan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui penetapan rasio antara jumlah Tenaga 
Kesehatan dibanding dengan jumlah penduduk. 
(3) Penetapan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan den gan pertimbangan sebagai berikut: 
a. kondisi geografis dan aksesibilitas masyarakat, 
b. tingkat utilitas; dan 
c. jam kerja pelayanan. 
(4) Dalam hal penetapan rasio sebagaimana dimaksud pada 
tidak sesuai dengan ketersediaan jumlah Tenaga 
Kesehatan di wilayah tersebut, Pemerintah Daerah wajib 
menetapkan kebijakan untuk memenuhi jumlah praktik 
mandiri masing -masing tenaga kesehatan. 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 Paragraf 2 
Pusat Kesehatan Masyarakat