Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 4 Tahun 2008?
Materi muatan PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 4 Tahun 2008 tentang TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Magelang. 
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik 
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi so sial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, 
bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya . 
5. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di 
dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal . 
6. Pertambangan m ineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih 
atau batuan, di luar minyak dan gas bumi, panas bumi, dan air tanah . 
7. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau 
batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelid ikan umum, eksplorasi, studi 
kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan 
dan penjualan serta pascatambang . 
8. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk 
melak sanakan u saha pertambangan meliputi SIPD, SIPR dan SIPT . 
9. Izin Usaha Pertambangan /Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya 
disebut IUP/SIPD adalah wewenang yang diberikan kepada Badan/ Perseorangan 
untuk melaksanakan semua atau sebagian tahap usaha perta mbangan . 
10. Izin Usaha Pertambangan /Surat Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya 
disebut IUP/SIPR adalah izin yang diberikan kepada rakyat setempat untuk 
melaksanakan usaha pertambangan secara kecil -kecilan dan dengan luas wilayah 
sangat terbatas yang diusahak an secara sederhana atau tradisional meliputi tahap 
kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian 
serta pengangkutan dan penjualan. 
11. Izin Usaha Pertambangan /Surat Izin Pertambangan Terbatas yang selanjutnya 
disebut IUP/SIPT adalah surat izin usaha pertambangan untuk penggalian tanah 
urug. 
12. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di 
daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat 
peta geologi umum atau meneta pkan tanda -tanda a danya bahan galian pada 
umumnya. 
13. Eksplorasi adalah penyelidikan geologi pertambangan untuk memperoleh informasi 
secara teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian . 
14. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambang an yang meliputi 
penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan 
serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi 
kelayakan. 
15. Operasi produksi penambangan /eksploitasi adalah bagian kegiatan usaha 
pertambangan untuk memproduksi bahan galian . 
16. Operasi produksi p engolahan dan /atau pemurnian adalah usaha pertambangan 
untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan 
memperoleh unsur -unsur yang terdapat pada bahan gal ian. 
17. Operasi produksi p engangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian 
dan hasil pengolahan atau pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi, 
eksploitasi, pengolahan/ pemurnian atau tempat penjualan. 
18. Operasi produksi p enjualan adalah usaha pertambangan u ntuk menjual bahan 
galian termasuk has il pengolahan atau bahan galian. 
19. Wilayah Pertambangan adalah kawasan atau wilayah di Kabupaten Magelang yang 
ditetapkan sebagai kawasan atau wilayah kegiatan usaha pertambangan atau 
pengambilan bahan galian dengan batasan -batasan tertentu. 
20. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata 
kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, 
agar dapat berfungsi dan berdaya g una sesuai dengan peruntukannya. 
21. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pengusaha pertambangan 
sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi lahan bekas tam bang di wilayah 
pertambangannya. 
22. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai 
dampak besar da n penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan 
pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan 
tentang penyelen ggaraan usaha dan/atau kegiatan. 
23. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan 
Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak 
wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).