Jelaskan isi kandungan Pasal 31 dari TAHUN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH Nomor 4 Tahun 2022.
Sesuai dengan TAHUN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH Nomor 4 Tahun 2022 tentang Hukum Acara, ketentuan pada BAB VIII - I, Pasal 31 berbunyi:

(1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiJm umum dan ketenteraman I masyarakat dilakukan Bupati yang dilaksana\kan oleh Satpol PP Damkar 
dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait 14nya. 
(2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan / ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat dilakukan Bupati yang dilaksanakan oleh Satpol 
PP Damkar dan Satuan Kerja Perangkat Daer + terkait lainnya. Pasal 29 I 
I 
(1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum 
I 
I pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau 
pengerahan massa. I 
(2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/ atau sarana 
! 
yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat- 
1 rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum 
lainnya. sendiri setelah habis masa berlakunya. i 
(3) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul- 
' 
umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dikecualikan untuk partai politik; I 
(4) Setiap orang atau badan yang menempatkah. dan memasang lambang, 
I 
simbol, bendera, spanduk , umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya 
I 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan 
! ditunjuk. Pasal 28 BAB IX - 13 - ! 
I 
i I I I 
I 
I I 
TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT 
i I 
I 
! 
i 
I I i 
! 
(1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, 
I ! simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya 
i 
pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah ~alan, jembatan, jalan, halte, 
I terminal, taman, tiang listrik, pohon dan tempat umum lainnya. 
(2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbo l, bendera, spanduk, umbul- 
1 
umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagfmana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dajrl Bupati atau pejabat yang 
! ! 
huruf a dilaksanakan dengan cara : 
a. pemberian teguran tertulis pertama; 
b. pemberian teguran tertul is kedua disertai p~manggilan; 
c. pemberian teguran tertulis ketiga; 
d. pencabutan izin. b. denda administrasi; atau 
c. sanksi paksaan pemerintah {bestuur duianq]. 
(3) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
I a. pencabutan izin; (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
! 
I ; 
(1) Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi 
administrasi. BAB XI 
SANKS! ADMINISTRAS I