Apa norma yang terkandung dalam Pasal 20 PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BALANGAN Nomor 7 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BALANGAN Nomor 7 Tahun 2021 tentang BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN, khususnya BAB IX - STANDAR BIAYA BANTUAN HUKUM, Pasal 20, memuat:

(1) Standar biaya Bantuan Hukum ditetapkan oleh Bupati . 
 
(2) Penetapan standar biaya Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada 
mengacu pada kemampuan keuangan daerah. 
 
(3) Penetapan standar biaya pen yelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) mengacu pada tingkatan proses perkara. 
 
(4) Tingkatan proses perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri 
dari : 
a. proses perkara yang diselesaikan melalui negosiasi, me diasi, dan pra 
persidangan; 
 
b. proses perkara Perdata : 
1. Tingkat Pengadilan Negeri; 
2. Tingkat Pengadilan Tinggi untuk proses Banding; 
3. Tingkat Mahkamah Agung untuk proses Kasasi; dan 
4. Tingkat Mahkamah Agung untuk proses Peninjauan Kembali. 
 
c. proses perkara Tata Usaha Negara : 
1. Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara; 
2. Tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk proses 
 Banding; 
3. Tingkat Mahkamah Agung untuk proses Kasasi; dan 
4. Tingkat Mahkamah Agung untuk proses Peninjauan Kem bali. 
 
d. proses perkara tindak pidana umum : 
1. Tingkat Kepolisian/Kejaksaan; 
2. Tingkat Pengadilan Negeri; 
3. Tingkat Pengadilan Tinggi; 
4. Tingkat Mahkamah Agung untuk proses Kasasi; dan 
5. Tingkat Mahkamah Agung untuk proses Peninjauan Kembali.