Bagaimana redaksi normatif Pasal 260 dalam PERATURAN BUPATI SAROLANGUN Nomor 13 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI SAROLANGUN Nomor 13 Tahun 2022 tentang ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS, BAB 6 - RENCANA PENGEMBANGAN S PBE, Pasal 260 berbunyi:

dan Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 dirumuskan secara 
transparan, resp onsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan 
berwawasan lingkungan. Transparan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat 
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 
penyelenggaraan negara d engan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi 
pribadi, golongan, dan rahasia negara. Sementara responsif adalah dapat 
mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di Daerah. 
Kemudian efisien adalah pencapaian keluaran terten tu dengan masukan paling 
rendah atau masukan minimal dengan keluaran maksimal. Sedangkan efektif adalah 
kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau 
proses yang paling optimal. Selanjutnya yang dimaksud dengan akuntabel adala h 
setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi 
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
Sementara itu yang dimaksud dengan part isipatif adalah hak masyarakat untuk terlibat 
dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif 
terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk 
mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam 
pengambilan kebijakan. Selain itu yang dimaksud dengan terukur adalah penetapan 
target kinerja yang akan dicapai dan cara -cara untuk mencapainya. Sedangkan 
prinsip berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapa tan, 
gender, dan usia. Prinsip berwawasan lingkungan adalah untuk mewujudkan 
kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang 
berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dengan cara 
menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang 
menopangnya. 
23 Dalam perjalanannya, RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 -2022 yang telah 
ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 perlu dilakukan Perubahan 
untuk mengacu kepada beberapa perubahan peratura n perundang -undangan yang 
berlaku, diantaranya pasal 342 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan 
RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang menyebutkan 
bahwa: 
1. Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila: 
2. Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila: 
3. Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik 
sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah atau perubahan 
kebijakan nasional. 
4. Perubahan RPJMD sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman 
RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. 
berdasarkan pasal 342 tersebut, perubahan RPJMD Kabupaten Sarolangun 2017 -
2022 telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan c, 
huruf b dan ayat (3) khususnya perubahan kebijakan nasional. Adapun 
perubahan kebijakan nasional yang dimaksud antara lain diberlakukannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dimana terjadi 
perubahan mendasar dalam pe ngaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu 
Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. 
Disamping itu Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah, maka sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Klasifikasi, 
Kodefikasi Program dan Kegiatan pada dokumen perencanaan perlu dilakukan 
penyesuaian sebagaim ana termuat pada peraturan -peraturan yang dimaksud. 
Perubahan RPJMD ini juga dalam kerangka menyempurnakan Indikator Kinerja 
Utama Daerah, Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Penyesuain 
Indikator yang bukan menjadi Kewenangan Kabupaten. Perub ahan ini hanya bersifat 
24 restrukturisasi dan tidak mengurangi maksud, tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Perubahan indikator RPJMD tersebut diperlukan dalam 
rangka memperhatikan situasi terkini ekonomi nasional dan global. 
2.3 Kondisi dan Temuan Pemeriksaan 
Tata kelola pemerintahan merupakan syarat utama tercapainya prioritas 
pembangunan baik di pusat maupun daerah. Kunci perbaikannya terletak pada 
reformasi birokrasi yang tidak hanya bertumpu untuk mendapatkan birokrasi 
profesional yang ma mpu melayani rakyat semata. Lebih dari itu, dalam konteksnya 
keterbatasan sumber daya pengelola, sistem penilaian kinerja aparatur yang belum 
objektif, efektif dan efisien, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
(SPBE) dalam penyelenggaraan peme rintah dan Pelayanan Publik serta indeks 
efektivitas pemerintah yang belum signifikan juga masih menjadi masalah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. 
Oleh sebab itu, dibutuhkan solusi yang bersifat makro melalui perbaikan kualitas 
Aparatur Sipil Negara (ASN), Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
(SPBE) dalam penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan, peningkatan 
kecepatan pelayanan publik yang berkualitas, penguatan tata laksana kelembagaan, 
dan peningkatan akuntabilitas serta efektivitas d an efisiensi kerja birokrasi. 
Berdasarkan hasil survey di lapangan pada pertengahan tahun 2021, terdapat 
beberapa hal yang ditemukan pada infrastruktur SPBE di Kabupaten Sarolangun. 
Data tersebut diperoleh melalui penyebaran kuesioner ke setiap OPD dengan 
beberapa indikator yang layak. Terlihat bahwa kondisi infrastruktur masih perlu 
ditingkatkan untuk mendukung penerapan SPBE. 
25 
Gambar 5. Hasil survey lapangan 
Berdasarkan asesmen ulang dari penerapan SPBE 2020 oleh tim perumus Arsitektur 
dan Peta Rencana, terdapat beberapa hal yang masih perlu mendapatkan perhatian 
karena hanya memiliki tingkat kematangan 1 (rintisan). 
Tabel 3. Asesmen untuk Aspek Kebijakan Internal 
 
 
Tabel 4. Asesmen untuk Aspek Tata Kelola 
 
 
Tabel 5. Asesmen untuk Aspek Manajemen 
26 
 
Tabel 6. Asesmen untuk Aspek Layanan 
 
Sedangkan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) pada tahun 2020, terdapat beberapa temuan yang bersifat 
kekurangan terkait dengan penerapan SPBE di Kabupaten Sarolangun, yaitu: 
2.3.1 Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah 
Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara 
kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, Presiden telah menetapkan Rencana 
Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pus at dan 
Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE 
Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada 
bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, Teknologi dan Informasi (TIK), dan SDM 
untuk mencapai tu juan strategis SPBE Tahun 2018 -2025 serta tujuan pembangunan 
aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional Tahun 2005 -2025 
dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -2025. Rencana Induk SPBE Nasional 
digunakan sebagai pedoman untuk menyusun: (i ) Arsitektur SPBE Nasional, 
27 Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, serta (ii) 
Peta Rencana SPBE Nasional, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat, dan Peta 
Rencana SPBE Pemerintah Daerah. 
Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah berup aya merencanakan penerapan dan 
pengembangan SPBE dengan mencantumkan rencana strategis SPBE dalam 
RPJMD, RKPD, dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Begitu 
juga enam misi pembangunan yang diturunkan dari visi kabupaten memiliki dua mis i 
yang terkait dengan SPBE yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik 
dan responsif gender (misi ke -5) dan meningkatkan pelayanan publik (misi ke -6). 
Namun demikian, masih terdapat permasalahan dalam aspek perencanaan SPBE, 
yaitu Pemerintah Kabu paten Sarolangun belum menyusun Arsitektur SPBE dan Peta 
Rencana SPBE. 
Pemerintah Daerah diharuskan untuk menyusun dan menetapkan Arsitektur SPBE 
Daerah, mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD. Hasil analisis 
dokumen perencanaan daerah maupun wa wancara dengan Kepala Diskominfo 
diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum menyusun Arsitektur dan 
Peta Rencana SPBE Daerah. Kegiatan penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana 
SPBE Daerah tidak tercantum dalam RPJMD, RKPD, maupun APBD TA 2019 dan 
2020. Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah baru dianggarkan di 
RKA Diskominfo TA 2021. Ketiadaan Arsitektur SPBE menyebabkan Pemerintah 
Kabupaten Sarolangun tidak memiliki acuan ataupun kerangka dasar untuk 
mewujudkan layanan SPBE yang terint egrasi dan ketiadaan Peta Rencana SPBE 
berdampak pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang tidak memiliki rencana 
strategis yang diuraikan dalam program dan kegiatan untuk mewujudkan layanan 
SPBE yang terintegrasi. 
 
28 
Gambar 6. Konsep Arsitektur SPBE 
 
Gambar 7. Konsep Peta Rencana SPBE 
Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk menyusun 
Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah antara lain adalah: 
1. Belum adanya Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Nasional sebagai rujukan 
2. Minimnya referensi b erupa dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 
3. SDM yang berlatar belakang TI belum memadai 
4. Tim koordinasi belum pernah melakukan rapat koordinasi untuk merumuskan 
arah dan strategi dalam penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 
Daerah. 
5. Tim koordinasi ti dak pernah melakukan koordinasi maupun konsultasi dengan 
Tim koordinasi SPBE Nasional terkait penyusunan Arsitektur dan Peta 
Rencana SPBE untuk mengkomunikasikan hambatan -hambatan Pemerintah 
Kabupaten Sarolangun dalam menyusun Arsitektur dan Peta Rencana S PBE 
Daerah. Koordinasi dan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional 
29 penting dilaksanakan untuk mendapatkan pedoman terkait konsep Arsitektur 
SPBE Nasional guna memastikan keselarasan perencanaan SPBE Daerah 
dan Nasional. 
2.3.2 Harmonisasi dan Evaluas i Kebijakan SPBE 
Kebijakan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 
diperlukan dalam rangka pengembangan dan percepatan SPBE secara inklusif mulai 
dari penyelenggaraan SPBE tingkat nasional sampai dengan penyelenggaraan SPBE 
di tingkat d aerah. Kebijakan SPBE diinisiasi oleh Pemerintah melalui Instruksi 
Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 
Pengembangan e -Government yang memerintahkan menteri, kepala lembaga, dan 
kepala daerah untuk mengembangkan SPBE sesuai d engan tugas, fungsi, dan 
kewenangannya serta sesuai dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki. 
Selanjutnya, Pemerintah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 
2018 tentang SPBE sebagai landasan hukum dalam upaya pengembangan dan 
percepatan SP BE untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, 
transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. 
Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku 
kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup 
kebijakan makro, meso, dan mikro. Instansi Pusat dan Daerah dalam melakukan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE berkoordinasi dengan Tim Koordinasi 
SPBE Nasional untuk menghasilkan kebijakan SPBE yang terpadu. Pemerintah 
daerah bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan mikro. Kebijakan mikro 
SPBE merupakan kebijakan internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terkait 
pelaksanaan SPBE. 
Sejalan dengan SPBE, Pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 
tentang Satu Data Indonesia (SDI). SDI adalah kebijakan tata kelola data pemerintah 
untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat 
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi -pakaikan antar Instansi 
Pusat dan Instansi Daerah m elalui pemenuhan Standar Data, Metadata, 
Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. 
30 SPBE bertujuan untuk terciptanya suatu sistem yang saling terintegrasi satu dan 
lainnya dan menghasilkan data yang dapat saling mendukung proses antar sistem. 
Dengan demikian, adanya SPBE dan Satu Data Indonesia akan menghasilkan tata 
kelola pemerintahan yang terintegrasi yang menghasilkan data yang akurat untuk 
dapat dijadikan acuan pengambilan keputusan dalam perencanaan dan penyelesaian 
masalah pembangunan. 
Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menjabarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 
pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Sarolangun. Perbup 
Nomor 58 T ahun 2020 bertujuan sebagai pedoman untuk memberikan arah, landasan 
dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan 
SPBE di Kabupaten Sarolangun. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga 
telah mengeluarkan Surat Edaran Bu pati Sarolangun Nomor 
049/40/SPBE/Diskominfo/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Optimalisasi 
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan 
Pemkab Sarolangun. Surat Edaran ini ditujukan kepada para Kepala OPD, Camat, 
Kabag, da n Lurah di Lingkungan Pemkab Sarolangun. Surat Edaran tersebut berisi: 
1. Peningkatan kerjasama dan komitmen para Kepala PD/Bidang dalam 
penerapan SPBE; 
2. Proses integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dikoordinasi oleh 
Dinas Komunikasi dan Informa tika melalui penyatuan fisik server, penyiapan 
infrastruktur, regulasi, dan master plan rencana induk; 
3. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola administrasi aplikasi 
umum dan adanya larangan bagi Kepala PD/Bagian dalam pembiayaan 
pengembangan aplikasi umum untuk perencanaan, penganggaran, pengadaan 
barang dan jasa, akuntabilitas kinerja, monitorin g dan evaluasi, kearsipan, 
kepegawaian, dan pengaduan layanan publik; 
4. Pengembangan aplikasi khusus harus sesuai standar dan dilengkapi 
regulasi/SOP; 
5. Belanja jasa internet dipusatkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika; 
6. Koordinasi PD dengan Dinas Komun ikasi dan Informatika apabila PD ingin 
membeli hardware Teknologi Informasi; dan 
7. Pembentukan Tim koordinasi SPBE. 
31 Bupati Sarolangun telah menetapkan Keputusan Bupati dalam rangka pelaksanaan 
Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). D alam 
menyelenggarakan SDI, Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menetapkan 
beberapa kebijakan, yaitu: 
1. Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 56/Bappeda/2020 tentang Penetapan 
Pembentukan Tim Koordinasi Forum Data dan Informasi Pembangunan 
Daerah Kabupaten Sar olangun. Keputusan Bupati tersebut mengatur susunan 
tim koordinasi Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten 
Sarolangun serta fungsi dan tugas Tim Koordinasi. 
2. Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah membuat Nota Kesepahaman Nomor 
050/06/BAPPEDA/2 018 dan Nomor B -173/BPS/15030/05/2018 antara 
Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Sarolangun tentang Pembentukan Forum Data dan Informasi Pembangunan 
Daerah Kabupaten Sarolangun. Nota kesepahaman tersebut bertujuan untuk 
memaksimalkan ketersediaan data dan informasi yang komprehensif dan 
berkualitas secara berkesinambungan yang terdokumentasi dengan baik dan 
dapat diakses oleh seluruh stakeholder dan pengguna data dengan mudah. 
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun telah 
mengeluarkan Surat Permintaan Data Nomor 050/274/Statistik -
Litbang/Bappeda yang ditujukan kepada 31 Satuan Kerja Perangkat Daerah 
perihal permintaan data. Surat ini dimaksudkan untuk menyampaikan 
permintaan data kepada 31 PD untuk mengisi format pengumpulan data dan 
informasi yang digunakan untuk membuat Buku Sarolangun Data Tahun 2020 
sebagai bahan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan 
relevan. 
4. Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menyusun tahapan kegiatan 
implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Lingkungan 
Pemkab Sarolangun. Pemerintah telah membuat SIPD sebagai salah satu 
langkah awal dalam implementasi SDI. Pemerintah telah menetapkan 
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk 
mendukung pelaksanaan SIPD. Pemkab Sarolangun telah menerbitkan Surat 
Edaran Bupati Sarolangun Nomor 050/486/PKP/BAPPEDA/2019 tanggal 10 
Desember 2019 tentang Pelaksanaan Pemetaan program da n kegiatan serta 
32 penetapan indikator program dan kegiatan sesuai urusan dan fungsi SKPD 
berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. 
Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah merumuskan dan menetapkan beberapa 
kebijakan/regulasi untuk aplikasi bidang layanan p erencanaan, penganggaran, 
keuangan, dan pengawasan yang dimaksudkan untuk menjamin dan memberikan 
kepastian untuk penerapan dan pemanfaatan aplikasi bidang layanan perencanaan, 
penganggaran, keuangan, dan pengawasan. 
Namun demikian, masih terdapat beberap a permasalahan signifikan dalam upaya 
Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk memperkuat regulasi/kebijakan dalam 
rangka pengembangan dan percepatan penerapan SPBE, yaitu: 
1. Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum menyusun regulasi yang 
menjabarkan kebijakan/reg ulasi diatasnya dengan lengkap karena adanya 
pertimbangan kemampuan daerah. Berdasarkan Perbup Nomor 58 Tahun 
2020 dan regulasi/kebijakan terkait SDI, terdapat ruang lingkup yang diatur 
dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 yang 
tidak diakomodir oleh kebijakan/regulasi internal Pemerintah Kabupaten 
Sarolangun, yaitu terdapat pasal dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 terkait 
Pemerintah Daerah yang tidak diatur dalam Perbup Nomor 58 Tahun 2020. 
Hasil penelusuran dokumen Perbup Nomor 58 Tahun 2020 menunjukkan 
bahwa terdapat ruang lingkup yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 95 Tahun 
2018 namun tidak diakomodir dengan Perbup Nomor 58 Tahun 2020. 
Tabel 7. Perbandingan antara Perpres Nomor 95 Tahun 2018 dan Perbup 
Nomor 58 Tahun 2020 
No Hasil Perbandingan Alasan Tidak Diatur dalam 
Perbup Nomor 58 Tahun 2020 
1 Dalam Perbup diatur bahwa 
Pemerintah Kabupaten 
Sarolangun harus menyusun 
Arsitektur/Peta Rencana SPBE 
sedangkan dalam Perpres 
menyusun Arsitektur dan Peta 
Rencana Arsitektur dan Peta SPBE 
merupakan satu kesatuan yang 
saling melengkapi dalam 
penerapan SPBE 
2 Pemerintah Kabupaten 
Sarolangun tidak mengatur Perbup hanya mengatur secara 
internal Kabupaten Sarolangun 
33 keterhubungan dan akses 
Jaringan Intra Pemerintah Daerah 
dengan Jaringan Intra Pemerintah 
3 Pemerintah Kabupaten 
Sarolangun tidak mengatur 
manajemen resiko, manajemen 
pengetahuan, perubahan, dan 
layanan SPBE Keterbatasan Pemda (anggaran, 
personil SDM, sarana prasarana 
penunjang). 
 
Pemkab Sarolangun ingin 
memprioritaskan/membenahi dulu 
penerapan manajemen dari aspek 
Keamanan informasi, Data, Aset 
TIK dan Sumber Daya Manusia. 
Setelah aspek pokok tersebut 
telah terpenuhi secara bertahap 
akan menerapkan Manajemen 
Risiko, Pengetahuan, Perubahan, 
dan Layanan SPB E dimaksud 
dalam Perpres (skala Prioritas) 
4 Pemerintah Kabupaten 
Sarolangun tidak mengatur Audit 
TIK Skala Prioritas 
5 Pemerintah Kabupaten 
Sarolangun tidak mengatur 
koordinasi antara Pemerintah 
Daerah dengan Tim Koordinasi 
SPBE Nasional Perbup hanya mengatur secara 
internal Kabupaten Sarolangun 
 
Namun demikian, dengan tidak diaturnya beberapa pasal terkait Pemerintah 
Daerah dengan alasan skala prioritas dan hanya mengatur secara internal 
Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak dapat menjadikan suatu aturan 
disusun hanya mempertimbangkan kebutuhan Pemerintah Kabupaten. 
Perpres Nomor 95 Tahun 2018 mengatur perihal Pemerintah Daerah dengan 
maksud agar tujuan SPBE terintegrasi secara nasional dengan kelengkapan 
yang memadai baik dari segi tata kelola, lay anan, infrastruktur, maupun SDM. 
Dengan dihilangkannya pasal -pasal di Tabel 2.1, maka Pemerintah Kabupaten 
Sarolangun tidak mempertimbangkan pentingnya pasal -pasal tersebut untuk 
mencapai tujuan akhir SPBE. 
Kebijakan/Regulasi internal Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak mengatur 
Walidata Daerah dan Ketentuan lebih lanjut terkait Sekretariat Satu Data 
Indonesia Daerah Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud pada 
34 Perpres Nomor 39 Tahun 2019. Hasil analisis atas Keputusan Bupati 
Sarolangun Nomor 56/Bappeda /2020 tentang Penetapan Pembentukan Tim 
Koordinasi Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten 
Sarolangun menunjukkan bahwa terdapat pasal dalam Perpres Nomor 39 
Tahun 2019 terkait Pemerintah Daerah yang tidak diatur dalam kebijakan/ 
regulasi int ernal Pemerintah Kabupaten Sarolangun. 
Tabel 8. Perbandingan antara Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan 
Kebijakan Internal Kabupaten Sarolangun 
No Perpres Nomor 39 Tahun 
2019 Keterangan 
1 Pasal 21 ayat 5 
 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Walidata tingkat 
daerah dan Walidata 
pendukung diatur dalam 
Peraturan Kepala Daerah Belum ada aturan Perkada maupun 
kebijakan terkait Walidata Daerah. 
2 Pasal 24 ayat 5 
 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Sekretariat Satu 
Data Indonesia tingkat daerah 
diatur dalam Peraturan Kepala 
Daerah. Tidak disebutkan dalam Keputusan 
Bupati Sarolangun Nomor 
56/Bappeda/2020 
 
 
2. Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum berkoordinasi dalam rangka 
harmonisasi kebijakan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan keterangan dari Tim 
Koordinasi SPBE, Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum pernah 
melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian 
PANRB, ataupun anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional lainnya dalam upaya 
harmonisasi kebijakan baik terkait SPBE maupun SDI. Sampai dengan Tahun 
2020, koordinasi yang dilakuk an oleh Dinas Komunikasi dan Informatika 
dengan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi lebih berfokus 
pada pelaksanaan evaluasi SPBE Tahun 2019 dan 2020. Selain itu, 
berdasarkan keterangan dari Kasubbid Data dan Statistik Bappeda, penetapan 
Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 56/Bappeda/2020 dan Nota 
35 Kesepahaman Nomor 050/06/BAPPEDA/2018 dan Nomor B -
173/BPS/15030/05/2018 belum pernah dikoordinasikan dengan Dinas Kominfo 
sebagai leading sector dalam penyelenggaraan SPBE. Dengan tidak adanya 
koordi nasi antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Tim Koordinasi 
SPBE Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak memiliki 
pertimbangan yang baik dan benar terkait harmonisasi kebijakan SPBE. 
3. Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum melakukan evalua si atas penerapan 
kebijakan baik yang terkait dengan penyelenggaraan SPBE maupun SDI. Hasil 
wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika beserta 
jajarannya, atas Perbup Nomor 58 Tahun 2020 dan SE Bupati Sarolangun 
Nomor 049/40/SPBE/Diskominfo/2 020 tanggal 12 Maret 2020, yaitu: 
a. Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum pernah melakukan evaluasi 
atas penerapan perangkat kebijakan tersebut; 
b. Dinas Komunikasi dan Informatika juga tidak pernah 
mendokumentasikan secara tertulis terkait permasalahan 
penyele nggaraan SPBE pada masing -masing OPD; 
c. Tim koordinasi SPBE belum pernah melakukan rapat koordinasi khusus 
penyelenggaraan SPBE selain untuk memenuhi evaluasi SPBE dari 
Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 
d. Tim koordinasi belum mempunyai renca na penyiapan kebutuhan 
infrastruktur, anggaran untuk SPBE, dan master plan Arsitektur daerah. 
Pemerintah Kabupaten Sarolangun; 
e. Dalam Surat Edaran Bupati Sarolangun Nomor 
049/40/SPBE/Diskominfo/2020 tanggal 12 Maret 2020, ditetapkan 
bahwa belanja jasa inter net pada masing -masing OPD dipusatkan di 
Dinas Komunikasi dan Informatika. Namun, Dinas Komunikasi dan 
Informatika tidak memonitor dan tidak mempunyai daftar PD yang belum 
mengkoordinasikan belanja jasa internet. 
Dengan tidak dilakukannya evaluasi SPBE, ma ka perkembangan 
penyelenggaraan SPBE yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 
Sarolangun tidak terukur. 
36 2.3.3 Rencana dan Anggaran Pengembangan dan Percepatan 
Penerapan SPBE secara memadai 
Salah satu unsur dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
(SPBE) adalah rencana dan anggaran SPBE yang penyusunannya mengikuti proses 
perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah. Dalam menganggarkan 
belanja untuk kebutuhan pengembangan dan percepatan SPBE, Pemerintah daerah 
menuangkannya d alam bentuk program dan kegiatan yang memperhatikan tahapan 
pembangunan SPBE yang tertuang dalam arsitektur dan peta rencana SPBE, 
kebutuhan daerah, kemampuan daerah, manfaatnya dalam rangka peningkatan 
kualitas layanan publik dan berdampak pada masyarakat . 
Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah merencanakan dan menyediakan 
pendanaan untuk penerapan dan pengembangan SPBE, diantaranya melalui 
perencanaan dan pengalokasian anggaran TA 2019 dan TA 2020 untuk 
penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi (T IK). Pemerintah Kabupaten 
Sarolangun juga telah: 
1. Menetapkan Tim Koordinasi SPBE dengan tugas antara lain untuk 
merumuskan kebijakan dan penerapan SPBE, yang anggotanya antara lain 
adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (berwenang dalam 
pengelolaan TIK, infrastruktur, keamanan, layanan wali data dan informasi 
publik), Kepala Bappeda (berwenang dalam koordinasi perencanaan SPBE, 
tata kelola data dan manajemen data), dan Kepala BPKAD (berwenang dalam 
hal koordinasi penganggaran SPBE) 
2. Menetapkan Peratur an Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Sarolangun yang antara lain mengatur 
keterpaduan dan koordinasi rencana dan anggaran infrastuktur SPBE. 
Perangkat Daerah diharuskan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan 
Informatik a untuk aspek keterpaduan dalam melaksanakan perencanaan, 
pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian, pengadaan dan/atau 
pengembangan infrastruktur SPBE sesuai dengan kewenangannya dengan 
memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing –masing Perangkat Daerah 
3. Menerbitkan Surat Edaran Bupati Sarolangun Nomor 
049/40/SPBE/Diskominfo/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Optimalisasi 
Penyelenggaraan SPBE. Pokok -pokok dalam Surat edaran tersebut antara lain 
37 larangan bagi Kepala PD/Bagian dalam pembiayaan pengembangan apl ikasi 
umum untuk perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, 
akuntabilitas kinerja, monitoring dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian, dan 
pengaduan layanan publik; sentralisasi belanja jasa internet dipusatkan pada 
Dinas Komunikasi dan Informatika ; dan kewajiban koordinasi PD dengan Dinas 
Komunikasi dan Informatika dalam hal pengadaan perangkat TI. 
Namun demikian, masih terdapat kelemahan/permasalahan dalam perencanaan dan 
anggaran SPBE, dengan penjelasan sebagai berikut: 
1. Pemerintah Kabupaten Sarol angun belum mengidentifikasi dan/atau 
menyusun rencana kebutuhan pendanaan untuk pembangunan dan 
pengembangan SPBE. Untuk memastikan keberlangsungan dan keterpaduan 
pembangunan dan pengembangan SPBE maka pemerintah daerah perlu 
menyusun rencana dan kebutuh an anggaran untuk pendanaan SPBE yang 
mengacu pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. Arsitektur SPBE 
merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data 
dan informasi, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan 
layanan SPBE yang terintegrasi sedangkan Peta Rencana SPBE merupakan 
dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan 
SPBE yang terintegrasi. 
Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum mempunyai Arsitektur dan Peta 
Rencana SPBE sebagai pedom an untuk menyusun rencana dan anggaran 
SPBE. Selain belum adanya Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, Pemerintah 
Kabupaten Sarolangun juga belum pernah mengidentifikasi dan/atau 
menghitung perkiraan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan dan 
pengembangan SPBE. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi 
dan Informatika diperoleh informasi bahwa sampai dengan Tahun 2020, 
rencana dan anggaran terkait penyelenggaraan SPBE belum terlaksana 
sistematis dan terstruktur serta belum direncanakan dengan komprehensif. 
Penganggaran TIK diusulkan PD sesuai kebutuhan sarana prasarana masing -
masing tanpa didukung analisis dan rencana kebutuhan TIK. 
Penyusunan rencana dan anggaran SPBE tidak memperhatikan kebutuhan 
tahapan pengembangan SPBE. Berdasarkan Rencana Induk SPBE Na sional, 
38 periode Tahun 2018 - 2022 merupakan tahap pembangunan pondasi SPBE, 
yang difokuskan pada penguatan tata kelola SPBE, infrastruktur SPBE, dan 
percepatan SPBE sebagai pondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan 
menyeluruh. Pada pemerintah daerah, capai an yang diharapkan pada tahap ini 
adalah tersedianya: 
● Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; 
● Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah; 
● Kebijakan mikro yang mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden 
tentang SPBE; 
● Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah; 
● Survey kebutuhan da n kepuasan pengguna; 
● Portal layanan publik dan portal administrasi pemerintahan; 
● Integrasi layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan 
jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, 
kepegawaian, kearsipan, dan pengaduan publik ; 
● Infrastruktur SPBE; dan 
● Kompetensi Teknis SPBE. 
Hasil analisis atas dokumen perencanaan dan anggaran menunjukkan bahwa 
penyusunan rencana dan anggaran untuk SPBE Tahun 2019 dan Tahun 2020 
hanya didasarkan pada usulan masing -masing perangkat daerah, tanpa 
memperhatikan tahap pembangunan pondasi SPBE. Sehingga masih terdapat 
tahapan yang belum dimulai dilaksanakan dan/atau belum selesai 
dilaksanakan serta tidak tersedia anggarannya. 
Selain itu, hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pada Tahun 2020, 
terdapat penurunan anggaran belanja TIK dibandingkan Tahun 2019 serta 
usulan untuk belanja TIK yang tidak terakomodir dalam APBD. Salah satu 
penyebabnya adalah adanya penurunan anggaran belanja TIK terutama terjadi 
pada anggaran belanja Dinas Kominfo, bahk an bahwa anggaran yang tersedia 
dalam DPA Dinas Kominfo belum dapat memenuhi kebutuhan TIK yang 
diusulkan. Terbatasnya anggaran pada Dinas Kominfo disebabkan oleh 
Pemkab Sarolangun melakukan dua kali rasionalisasi anggaran, yaitu pada 
saat penyusunan angga ran TA 2019 dan refocusing anggaran TA 2020 terkait 
Covid -19. 
39 Perencanaan dan anggaran belanja terkait SPBE pada TA 2019 dan 2020 
belum terpadu dan terkoordinasi. Pemkab Sarolangun belum melakukan 
analisis kebutuhan anggaran terkait SPBE yang terpadu. Masi ng-masing PD 
merencanakan dan menganggarkan kegiatan untuk TIK belum melakukan 
koordinasi dengan Dinas Kominfo. Berdasarkan keterangan, diperoleh 
informasi bahwa OPD -OPD di Kabupaten Sarolangun belum memahami 
tentang penyelenggaraan SPBE. Saat ini, pemaham an OPD atas SPBE adalah 
terkait belanja aplikasi. Adapun rencana dan anggaran terkait SPBE belum 
terkoordinir secara sempurna. Berdasarkan keterangan, diperoleh informasi 
bahwa dalam perencanaan dan penganggaran, OPD mengajukan kepada 
Bappeda dengan memper timbangkan kemampuan keuangan daerah dan 
skala prioritas. Terkait belanja TIK skala besar dan mahal, Bappeda perlu 
melakukan diskusi untuk meyakini urgensi atas pengadaan belanja TIK 
tersebut. Terkait standar spesifikasi belanja barang dan modal, OPD 
mengg unakan pedoman standar spesifikasi yang dikeluarkan oleh Bidang 
Aset. 
Hasil analisis SE Nomor 049/40/SPBE/Diskominfo/2020 dan wawancara 
dengan Kepala Dinas Kominfo menunjukkan bahwa masih terdapat pengadaan 
hardware dan aplikasi pada OPD yang tidak dikoord inasikan dengan Dinas 
Kominfo. Berdasarkan keterangan dari Kepala seksi Pengolahan Data, 
Statistik, Integrasi Sistem Informasi, Keamanan dan Pengembangan e -
Government Dinas Kominfo, diperoleh informasi bahwa masih terdapat 
pengadaan hardware dan aplikasi p ada OPD yang tidak dikoordinasikan 
dengan Dinas Kominfo untuk mendapatkan rekomendasi teknis. Selain itu, 
masih terdapat belanja jasa internet yang belum terpusat pada Dinas Kominfo. 
2.3.4 Tim koordinasi SPBE 
Perbaikan tata kelola SPBE antara lain dapat di capai melalui pembentukan tim 
koordinasi SPBE ditingkat nasional, instansi pusat, dan pemerintah daerah. Pada 
pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan koordinator SPBE Pemerintah 
Daerah untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang 
terpadu serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk 
pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. 
40 Dalam rangka penerapan SPBE di Kabupaten Sarolangun, Bupati Sarolangun telah 
menunjuk dan menetapkan Tim Koordinasi SPBE Pemerint