Apa saja yang diatur dalam Pasal  127 PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021 tentang BANGUNAN GEDUNG, BAB  III - STANDAR TEKNIS, Pasal  127 menetapkan:

(1) Dokumen pelaksanaan konstmksi mempakan selumh dokumen yang 
disusun pada setiap tahap pelaksanaan konstmksi.
(2) Dalam tahap persiapan pekeijaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 
humf a dilakukan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstmksi 
untuk menyusun:
a. laporan peninjauan kondisi lapangan;
b. rencana pelaksanaan konstmksi;
c. standar manajemen mutu; dan
d. pedoman SMKK.
(3) Penyusunan laporan peninjauan kondisi lapangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) humf a dilakukan untuk memeriksa kesesuaian 
antara kondisi lapangan dengan rencana teknis yang telah disetujui.
(4) Dalam hal laporan peninjauan kondisi lapangan menyatakan rencana 
teknis tidak dapat dilakukan, penyedia jasa pelaksanaan konstmksi 
hams melaporkan kepada penyedia jasa perencanaan untuk 
mendapatkan penyesuaian dengan kondisi lapangan.
(5) Penyusunan ....
-70-
(5) Penyusunan rencana pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh penyedia jasa pelaksanaan 
konstruksi dan dapat melibatkan pemangku kepentingan pelaksanaan 
konstruksi.
(6) Rencana pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
harus disampaikan oleh Pemilik, penyedia jasa pengawasan konstruksi, 
atau manajemen konstruksi kepada Pemerintah Daerah sebagai 
penyampaian informasi jadwal dan tanggal mulai pelaksanaan 
konstruksi.
(7)
(8)
(9)Dalam hal rencana pelaksanaan konstruksi mengalami perubahan, 
Pemilik, penyedia jasa pengawasan konstruksi, atau manajemen 
konstruksi harus menyampaikan kembali rencana pelaksanaan 
konstruksi yang telah diubah kepada Pemerintah Daerah melalui SIMBG.
Penyusunan pedoman SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
d dilakukan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.
Selain dokumen yang disusun pada tahap persiapan, penyedia jasa 
pelaksanaan konstruksi harus membuat dokumen pelaksanaan 
konstruksi pada tahap pelaksanaan pekeijaan, tahap pengujian, dan 
tahap penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf 
b, huruf c, dan huruf d yang meliputi:
a. gambar teknis lapangan yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan 
konstruksi (shop drawings);
gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as-built drawings); 
laporan pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, 
laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis 
termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekeijaan 
perencanaan;
berita acara pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas perubahan 
pekeijaan, pekeijaan tambah atau kurang, serah terima pertama 
(provisional hand over), dan serah terima akhir (final hand over) 
dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekeijaan 
konstruksi, pemeriksaan pekeijaan, dan berita acara lain yang 
berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik;
hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test^ disusun 
bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen 
konstruksi;
manual operasi dan Pemeliharaan Bangunan Gedung, termasuk 
pengoperasian dan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan 
mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing); 
garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, 
elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing);
sertifikat BGH pada tahap pelaksanaan konstruksi, dalam hal 
ditetapkan sebagai BGH; dan
surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama 
penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi.b.
c.
d.
e.
f.
g-
h.
1.