Apa bunyi lengkap Pasal 10 dalam PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor 28 Tahun 2016?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor 28 Tahun 2016 tentang SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH, pada BAB IV - PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG, Pasal 10 dinyatakan:

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas 
dan wewenang: 
a. mengharmonisasikan perencanaan, pelak sanaan, 
pengendalian, dan pengembangan SPMI -Dikdasmen 
di satuan pe ndidikan pada pendidikan dasar; 
b. melakukan pembinaan, pembimbingan, 
pendampingan, pengawasan, dan pengendalian 
satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI -
Dikdasmen pada pendidikan dasar; 
c. memfasilitasi pemetaaan mutu pendidikan dan 
pelaksanaan SPMI -Dikdasmen di satuan pendidikan 
pada pendidikan dasar berdasarkan data dan 
informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan; 
d. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan 
pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan 
e. menyusun rencana strategis peningkatan mutu 
pendidikan berdasarkan pemetaan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf c. 
(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah 
kabupaten /kota membentuk tim penjaminan mutu 
pendidikan bagi pendidikan dasar. 
(3) Tim penjaminan mutu pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang: 
a. melakukan pembinaan, pembimbingan, 
pendampingan, dan supervisi terhadap satuan 
pendidikan dalam pengembangan SPMI -Dikdasmen 
pada pendidikan dasar; 
b. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan 
SPMI -Dikdasmen di satuan pendidikan pada 
pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi 
dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat 
kabupaten/kota; dan 
c. menyusun laporan rekomendasi strategi 
peningkatan mutu pendidikan di tingkat 
-14- 
 
kabupaten/kota kepada Pemerintah 
Kabupaten/kota. 
(4) Tim penjaminan mutu pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas unsur: 
a. bidang pada dinas pendidi kan; 
b. pengawas sekolah; dan 
c. dewan pendidikan. 
(5) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas 
dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melakukan koordinasi dan kerja sama dengan LPMP 
sebagai perwakilan Direktorat Jenderal di daerah.