Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN  WALI  KOTA DUMAI Nomor 6 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN  WALI  KOTA DUMAI Nomor 6 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 68 TAHUN 2016, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai. 
2. Pemer intah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai. 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai. 
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 
selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai. 
6. Kepala Badan adalah Kepala Ba dan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kota Dumai. 
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional 
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keua ngan tahunan Pemerintah 
Kota Dumai yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
Pemerintah D aerah dan D ewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Dumai , dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai . 
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah 
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, 
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 
periode 1 (satu) tahun. 
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan 
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD 
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA -
SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 
11. Rancangan Kebijakan Umum Perubah an APBD yang 
selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat 
kebijakan perubah an bidang pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan serta perubahan asumsi yang mendasarinya untuk 
periode 1 (satu) tahu n. 
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang 
selanjutnya disingkat PPAS Perubahan adalah perubahan 
program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk seti ap program 
sebagai acuan dalam penyusunan rencana ker ja dan anggaran 
perangkat daerah perubaha n. 
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah S atuan Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Kota Dumai s elaku Pengguna Anggaran/Pengguna 
Barang yang bertanggung jawab kepada Wali Kota dan 
membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah di lingkungan 
Pemerintah Kota Dumai daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 
bendahara umum daerah, dan juga sebagai SKP D. 
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan 
kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusunan APBD. 
 
 
 
16. Tim Angg aran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputu san Wali Kota 
dan dipimpin oleh Sekretaris D aerah yang mempunyai tugas 
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan dalam rangka 
penyusunan APBD yang anggotanya terdir i dari pejabat 
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan 
kebutuhan. 
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah 
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai bendahara umum daerah . 
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat DPA -SKPD adalah dokumen yang memuat 
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 
19. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang 
selanjutnya disingkat DPPA -SKPD adalah dokumen yang 
memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembi ayaan yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran 
oleh pengguna anggaran. 
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA -SKPKD 
adalah dokumen pelaksanaan a nggaran Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. 
21. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran S atuan Kerja 
Pengelola Keuangan D aerah yang selanjutnya disingkat DPPA -
SKPKD adalah dokumen yang memuat pelaksanaan perubahan 
anggaran Badan Pengelolaan K euangan Daerah selaku 
Bendahara Um um Daerah. 
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD yang 
selanjutnya disingkat DPA L-SKPD adalah dokumen yang 
memuat beban belanja langsung pelaksanaan Kegiatan 
Lanjutan SKPD yang belum dilunasi pada Tahun Anggaran 
yang sebelumnya dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
anggaran Kegiatan Lanjutan oleh pengguna anggaran pada 
Tahun Anggaran yang sedang berjalan. 
23. Sistem informasi manajemen barang dan aset daerah yang 
selanjutnya disingkat SIMBADA adalah pusat sistem inf ormasi 
terintegrasi yang dimiliki oleh Kota/ Kabupaten dalam hal 
pengelolaan barang daerah. 
24. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan 
barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
25. Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya 
disingkat DKBMD adalah suatu daftar yang berisikan tentang 
kebutuhan Barang Milik daerah untu k jangka waktu periode 1 
(satu) Tahun. 
26. Rencana Pemeliharaan Barang yang selanjutnya disingkat RPB 
adalah dokumen per encanaan tentang pemeliharaan barang 
milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
27. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA 
adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan 
pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh 
pemrinta h pusat / daerah, yang menggambarkan perbandingan 
antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode 
pelaporan. 
28. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya 
disingkat SAL adalah Laporan yang menyajikan inf ormasi 
kenaikan atau penurunan Saldo Ang garan Lebih tahun 
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
29. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah 
merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan 
kodefikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan 
Laporan Keuangan secara Lengkap. 
30. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah 
Laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan 
aktifitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang 
menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan 
saldo akhir kas peme rintah pusat/daerah selama periode 
tertentu. 
31. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah 
Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang 
menambah ekuitas dan p enggunaannya yang dikelola 
pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelen ggaraan 
pemerintahan dalam satu periode pelaporan. 
32. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE 
adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau 
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan 
tahun sebelumnya. 
33. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat 
CaLK adalah Laporan yang meliputi penjelasan naratif atau 
rincian angka tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, 
Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan 
Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas serta 
mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang 
dipergunakan oleh entitas pelaporan. 
34. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 
adalah dokumen yang digunakan atau d iterbitkan oleh 
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 
35. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D 
adalah dokumen yang digunakan s ebagai dasar pencairan dana 
yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 
36. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi 
bendahara umum daerah. 
37. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
Kuasa BUD adalah Pejabat yang diangkat oleh Bendahara 
Umum Daerah untuk melaksanakan tug as kebendaharaan 
dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang 
telah ditetapkan. 
 
2. ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :