Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal  10 PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 49 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 49 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA, pada BAB I - V, Pasal  10 menjelaskan:

(1) Sekretaria t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas 
melak sanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, 
pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang 
kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian , ketatausahaan, 
pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, 
ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, 
kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong 
Praja dan Penanggulangan Keba karan serta melaksanakan tugas kedinasan lain 
yang diberikan oleh pimpinan. 
 - 6 - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menyelenggarakan 
fungsi: 
a. pengkoordinasian perumus an rencana kerja, program, kegiatan dan 
anggaran Satuan Polisi Pamong Praj a dan Penanggulangan Kebakaran ; 
b. pengkoordinasi an perumusan konsep kebijakan daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban 
umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan 
ketertiban umum dan sub urusan kebakaran; 
c. perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang 
kesekretariatan ; 
d. pengkoordinasi an pelaksanaan tugas Bidang dan Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran ; 
e. penyelenggaraan pelayanan umum bidang penegakan perundang -undangan 
daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, 
pengamanan, dan penanggulangan kebakaran; 
f. penyelenggaraan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan 
bidang perumusan rencana kerja, pr ogram, kegiatan, dan anggaran ; 
g. penyelenggaraan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan 
di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, 
dan anggaran ; 
h. penyelenggaraan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikas i dan pelayanan 
bidang penatausahaan keuangan ; 
i. penyelenggaraan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan 
bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, 
kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, 
dokume ntasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan ; 
j. penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik 
daerah (barang/jasa) ; 
k. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP) ; 
l. pengelolaan administrasi, data, inf ormasi dan publikasi bidang 
kesekretariatan; 
m. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat 
sederhana dan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang 
sumberdananya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi atau dari 
pihak ketiga ; 
n. fasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan . 
o. pengarahan dan pengendali an pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan 
administrasi umum Sekretariat ; 
p. penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan 
penyelenggaraan tugas Se kretariat ; dan 
q. pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.