Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor (jfc Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor (jfc Tahun 2021 tentang TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1 . Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
t
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Ambon.
5. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
6. Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistim yang terdiri atas 
lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan lalu lintas, dan angkutan jalan, 
kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan 
Perundang-undangan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi.
8. Ruang Lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak 
pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas 
pendukung lainnya.
9. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat 
dan ditinggalkan pengemudinya.
10. Kawasan Ruas Jalan Khusus Parkir adalah tempat parkir kendaraan 
bermotor yang berada pada tepi ruas jalan tertentu di Kota Ambon yang 
memiliki tingkat frekuensi aktivitas lalu lintas kendaraan bermotor tinggi.
11. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan yang berupa lambang huruf, 
angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, 
larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
12. Marka jalan adalah suatu tanda yang berdada di permukaan jalan atau diatas 
permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis 
membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk 
mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
13. Pengguna jasa adalah setiap orang yang menggunakan sebagian badan jalan 
untuk parkir kendaraan bermotor pada tempat dan/atau lokasi yang telah 
ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.
14. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil untuk mencari, 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidanan 
dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
15. Zona Strategis adalah ruas-ruas jalan tertentu pada pusat kota yang 
diperbolehkan parkir di tepi jalan umum, tetapi ruang parkir yang sangat 
terbatas baik untuk jalan arteri primer maupun sekunder dengan jenis guna 
lahan untuk parkir sangat tinggi.
16. Zona bebas adalah ruas-ruas jalan tertentu dalam wilayah Kota Ambon yang 
tidak diperbolehkan parkir di tepi jalan umum dengan karakteristik volume 
lalu lintas dan kecepatan kendaraan relatif tinggi.
17. Zona Umum adalah ruas-ruas jalan tertentu dalam wilayah Kota Ambon yang 
diperbolehkan parkir di tepi jalan sesuai marka parkir dan rambu-rambu lalu 
lintas yang telah ditetapkan
18. Penyidik adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil
19. Pengemudi adalah pengemudi kendaraan bermotor