Bagaimana redaksi normatif Pasal 19 dalam 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022?
Norma hukum dalam 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022 tentang perkara yang, BAB VII - SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN TATA KERJA, Pasal 19 berbunyi:

Pemberian layanan hukum yang dilakukan oleh LKBH KORPRI untuk
konsultasi dan bantuan hukum berdasarkan permintaan dan kuasa yang
diberikan oleh pencari keadilan.
Kegiatan kajian dan Pembinaan hukum yang dilakukan oleh LKBH MEDICA
YUSTISIA KORPRI dapat dilaksanakan berdasarkan permintaan dari instansi
maupun yang bersifat program dari LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI sendiri.