Apa substansi hukum dari Pasal 160 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 75 Tahun 2020?
Materi muatan PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 75 Tahun 2020 tentang PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN KODE LOKASI DAN, khususnya , Pasal 160, adalah:

Peraturan 
Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 201 8 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah , Pengelola Barang 
harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang 
Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke 
dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan 
dan kodefikasi barang , dan Pengguna Barang dan/atau 
Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran 
dan pencatatan Barang Milik Daerah yang status 
penggunaannya berada pada Pengguna Barang 
dan/atau Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar 
Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa 
Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi 
barang ; 
bahwa … 
 SALINAN 
2 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
bahwa berdasarkan pertimbangan seba gaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk 
Teknis Penetapan Kode Lokasi dan Kode Barang Milik 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung ; 
 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah -daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
sebagaimana telah diubah t erakhir dengan 
Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
Pengubahan Undang -Undang Nomor 16 dan Nomor 17 
Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang 
Pembentukan Kota -kota Besar dan Kota -kota Kecil di 
Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1954 No mor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 551) ; 
2. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
3. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Ind onesia Nomor 4355); 
4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaim ana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
5. Undang -Undang … 
3 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 5. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembara n Negara Republik Indonesia Nomor 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indone sia Tahun 2020 
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6523); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
; 
8. Peraturan M enteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 
2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 2083); 
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembara n 
Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 12); 
 
 MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PENETAPAN KODE LOKASI DAN KODE BARANG MILIK 
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 
BANDUNG . 
 
BAB … 
4 
 
https://jdih.bandung.go.id/