Apa bunyi lengkap Pasal 51 dalam PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 128/PMK.07 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 128/PMK.07 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 190/PMK.07 /2021 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA, pada , Pasal 51 dinyatakan:

(1) Dalam hal PemerintahDesa tidak melaksanakan: 
a. BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada 
tahun anggaran 2021; dan/atau 
b. tambahan BLT Desa untuk 35 (tiga puluh lima) 
kabupaten prioritas tahun anggaran 2021, 
dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 
50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa 
tahap II tahun anggaran 2022 di luar kebutuhan 
Dana Desa untuk BLT Desa. 
(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf a dikecualikan dalam hal berdasarkan 
hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah 
insidentil: 
jdih.kemenkeu.go.id
-16 -
a. tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat 
BLT Desa yang memenuhi kriteria; atau 
b. anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk 
pembayaran BLT Desa kepada keluarga 
penerima manfaat yang telah terdata dan/ atau 
telah ditetapkan karena: 
1) terdapat penurunan anggaran Dana Desa 
setiap Desa yang ditetapkan berdasarkan 
peraturan bupati/wali kota mengenai rincian 
Dana Desa setiap Desa; dan/ atau 
2) Desa terkena sanksi penghentian penyaluran 
Dana Desa akibat kepala Desa dan/ atau 
perangkat Desa melakukan penyalahgunaan 
Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka. 
(3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah 
insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau 
keputusan kepala Desa yang diketahui oleh 
Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau pejabat 
yang ditunjuk. 
(4) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 
oleh bupati/wali kota kepada kepala KPPN selaku 
KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan 
Dana Desa melalui aplikasi online monitoring sistem 
perbendaharaan dan anggaran negara sebagai 
syarat penyaluran Dana Desa tahap II tahun 
anggaran 2022. 
(5) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b, dikecualikan dalam hal seluruh 
pembayaran tambahan BLT Desa didanai dari APED 
dibuktikan dengan surat keterangan dari 
Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memuat 
daftar nama Desa yang sisa Dana Desanya tidak 
mencukupi untuk membayar tambahan BLT Desa. 
(6) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan 
organisasi perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan 
Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan 
masyarakat Desa. 
(7) Pimpinan organisasi perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditunjuk oleh 
bupati/wali kota. 
10. ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: