Apa norma yang terkandung dalam Pasal 14 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 588 Tahun 2022?
Substansi PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 588 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN, khususnya , Pasal 14, memuat:

(1) Tempat Pemasukan untuk Umbi Lapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terd iri atas: 
a. Pelabuhan Laut Belawan, Medan; 
b. Pelabuhan Laut Tanjung Perak, Surabaya; 
c. Pelabuhan Laut Soekarno -Hatta, Makassar; dan 
d. Bandar Udara Soekarno -Hatta, Jakarta. 
 
2022, No.588 -4- 
(2) Umbi Lapis berupa bawang putih dengan target OPTK 
yang dapat dikendalikan dengan tindakan perlakuan, 
selain melalui Tempat Pemasukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan melalui: 
a. Pelabuhan Laut Tanjung Priok, Jakarta; dan 
b. Pelabuhan Laut Tanjung Emas, Semarang. 
(3) Selain Tempat Pemasukan sebagaimana dimaks ud pada 
, Tempat Pemasukan yang ditetapkan 
berdasarkan peraturan perundang -undangan di bidang 
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 
dapat dipergunakan sebagai Tempat Pemasukan Umbi 
Lapis. 
(4) Pemasukan Umbi Lapis melalui Tempat Pemasukan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang diedarkan 
di luar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas. 
(5) Tempat Pemasukan untuk Umbi Lapis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap 
pemasukan Umbi Lapis yang berasal dari area prod uksi 
bebas infestasi OPTK di negara asal yang telah 
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau 
negara yang telah diakui sistem keamanan pangannya. 
 
Pasal II 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
2022, No.588 -5- 
Agar setiap orang mengetahui nya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 7 Juni 2022 
 
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK 
INDONESIA, 
 
ttd 
 
SYAHRUL YASIN LIMPO 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 13 Juni 2022 
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
ttd 
 
YASONNA H. LAOLY