Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 KABUPATEN MUNA BARA T TAHUN 2020 Nomor m Tahun 2003?
Ketentuan dalam KABUPATEN MUNA BARA T TAHUN 2020 Nomor m Tahun 2003 tentang , Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat. 
2. Pemerintah Daerah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenanga daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat. 
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu 
Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah. 
5. Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat adalah Organisasi Pemerintah 
Daerah Kabupaten Muna Barat yang bertugas membantu Bupati dan DPRD 
Kabupaten Muna Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 
Kabupaten Muna Barat. 
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut 
RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun; 
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
8. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 
disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah 
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang 
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi 
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 
11. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah 
dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan 
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. BABI