Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI  KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 11.C Tahun 2020.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI  KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 11.C Tahun 2020 tentang TANDA DAFTAR PETERNAKAN RAKYAT, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 
2. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. 
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penye lenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan 
Kabupaten Bangka Selatan. 
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
Perangkat Daerah d i lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bangka Selatan. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan, 
Perikanan Kabupaten Bangka Selatan. 
7. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan 
kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan 
usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk 
persetujuan yang dituangkan dalam bentuk 
surat/keputusan atas pemenuhan persyaratan dan/atau 
Komitmen. 
8. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non 
perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegaiatan 
pada bidang tertentu. 
9. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau 
korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun 
yang bukan badan hukum, yang didirikan dan 
berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan 
kriteria dan skala tertentu. 
10. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil -hasil 
ternak dan hasi l-hasil ikutannya bagi konsumen. 
 
 
11. Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana 
pendukungnya di area tertentu yang tercantum dalam 
izin usaha peternakan atau tanda daftar peternakan 
rakyat. 
12. Izin Usaha Peternakan yang selanjutanya disebut IUP 
adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau 
Pejabat yang diberikan wewenang kepada orang 
perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan 
hukum untuk melaksa kan kegiatan usaha peternakan. 
13. Tanda Daftar Peternakan Rakyat yang selanjutnya 
disingkat TDPR adalah tanda daftar tertulis yang 
diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang diberi wewenang 
kepada perorangan untuk melaksanakan keg iatan usaha 
peternakan. 
14. Perluasa n adalah penambahan jenis dan atau jumlah 
produksi diatas 10% (sepuluh persen) dari ketentuan 
yang telah diizinkan. 
15. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya 
diperuntukkan sebagai penghasilan pangan , bahan baku 
industri, jasa dan/ atau ikutannya yang te rkait dengan 
pertanian. 
16. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan 
sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, 
alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, 
pascapanen, pengolahan, pemasaran dan 
pengusahaanya. 
17. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang 
diselenggarakan sebagai usaha sampingan.