Menurut PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BALANGAN Nomor 7 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BALANGAN Nomor 7 Tahun 2021 tentang BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Daerah Kabupat en Balangan . 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom . 
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupa ti Balangan. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Balangan yang 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi 
Bantuan Hukum secara cuma -cuma kepada Penerima Bantuan Hukum . 
 
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau 
organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan 
Hukum berdasarkan Undang -Undang . 
 
7. Penerima Bantuan Hukum adalah o rang atau kelompok orang miskin dan 
penduduk R entan. 
 
8. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan/sekelompok orang yang 
kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan 
surat keterangan miskin dari kepala lingkungan (Kelurahan dan/atau 
desa). 
 
9. Penduduk R entan meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan 
Komunitas Masyarakat Adat. 
 
10. Litigasi adalah proses penanganan p erkara hukum yang dilakukan 
melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 
 
11. Non litigasi adalah proses penanganan p erkara hukum yang dilakukan di 
luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 
 
12. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang 
memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Balangan. 
 
13. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanj utnya disebut 
APBD adalah APBD Kabupaten Balangan .