Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 5O Tahun 2022 pada Pasal 31?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 5O Tahun 2022 tentang PEDOMAN ALOKASI PENGGUNAAN DANA DESA, BAB VIII - PENYALURAN DAN PENCAIRAN, Pasal 31 menyebutkan bahwa:

( 1) Kuwu membuat dokumen permohonan penyaluran Dana Desa 
tahap II kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari: 
a. surat permohonan penyaluran dari Kuwu; 
b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 
Desa tahun anggaran sebelumnya; 
c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana 
desa tahap I menunjukan rata-rata realisasi penyerapan 
paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata 
capaian keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 35% 
(tiga puluh lima persen); 
d. input laporan penatausahaan melalui aplikasi Siskeudes 
online; 
e. surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas) dari 
kaur/kasi selaku PPKD; 
35 
f. RPD Dana Desa Tahap II; 
g. kwitansi Dana Desa tahap II dibuat rangkap 4 (empat) 
bermaterai. 
(2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen 
permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 
(3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada 
, Camat menerbitkan: 
a. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh 
sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi 
ekbangsos; 
b. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran 
Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat; 
c. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa tiap 
tahapan yang ditandatangani oleh Camat . 
(4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh sekretaris 
kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos , 
maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses 
lebih lanjut. 
(5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana 
Desa tahap II kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan 
Masayarakat dan Desa, yang terdiri dari: 
a. surat permohonan penyaluran Dana Desa; 
b. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh 
sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan dan 
kepala seksi ekbangsos. 
c. lembar pengesahan dokumen Permohonan Penyaluran Dana 
Desa yang ditandatangani oleh Camat; 
d. surat rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa yang 
ditandatangani oleh Camat . 
(6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa membuat 
Nota Dinas permohonan penyaluran Dana Desa tahap II kepada 
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan disposisi 
Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dengan melampirkan: 
a. nama desa penerima Dana Desa; 
b. nomor rekening kas desa; 
c. nama pemilik rekening kas desa; dan 
d. besaran Dana Desa yang disalurkan. 
(7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat 
permohonan penyaluran Tahap II kepada Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran 
peny aluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa 
penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala 
Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa. 
36 
Paragraf Ketiga 
Penyaluran Reguler Tahap III