Jelaskan isi kandungan Pasal  19 dari PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 25 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 25 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, ketentuan pada BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  19 berbunyi:

(1) Seksi Perencanaan dan Perkiraan Pen gendalian Penduduk 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. 
(2) Kepala Seksi Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian 
Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk lingkup perencanaan 
dan perkiraan pengendalian penduduk . 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 2), Kepala Seksi Perencanaan dan Perkiraan 
Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan lingkup perencanaan dan 
perkiraan pengendalian penduduk; 
b. pelaksanaan teknis kebi jakan lingkup perencanaan dan 
perkiraan pengendalian penduduk; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup 
perencanaan dan perkiraan pengendalian penduduk; 
d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup perencanaan dan 
perkiraan pengendalian penduduk ; dan 
e. pelaks anaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Perkiraan 
Pengendalian Penduduk adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan 
kinerja lingkup Seksi Perencanaan dan Perkiraan 
Pengendalian Penduduk; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar 
tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 
c. menyusun bahan kebijakan ling kup perencanaan dan 
perkiraan pengendalian penduduk ; 
d. melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian 
penduduk; 
e. melaksanakan … 
 
20 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 e. melaksanakan perumusan parameter kependudukan; 
f. melaksanakan penyusunan profil kependudukan, 
keluarga berencana dan pembangunan keluarga; 
g. memeriksa dan memaraf ko nsep naskah dinas sesuai 
dengan kewenangannya; 
h. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, 
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi 
terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban 
kepada atasan; dan 
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Paragraf 3 
Seksi Informasi Penduduk dan Keluarga