Bagaimana redaksi normatif Pasal 17 dalam menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Nomor ditas Tahun 2021?
Norma hukum dalam menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Nomor ditas Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi, Pasal 17 berbunyi:

Pelaksana kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian 
melalui pemilihan barang/jasa Kontraktual dan/ atau 
Swakelola Padat Karya wajib _ melakukan pemasangan 
papan n_ama/prasasti yang permanen dengan 
mencantumkan: 
a. kelompok penerima; 
b. desa, kecamatan, kabupaten; 
c. titik koordinat; 
d. sumber dana; dan 
e. tahun dibuat. Pasal 16 
(1) Mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, 
pertanggungjawaban dan pelaporan mengacu pada 
mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Mekanisme Penyaluran DAK Fisik mengacu kepada 
Peraturan Menteri Keuangan yang telah ditetapkan. 
(3) Pencairan dana DAK Fisik Penugasan Bidang 
Pertanian kepada pelaksana Swakelola sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan 
mekanisme penyaluran dilakukan melalui LS ke 
rekening pelaksana Swakelola. a. identitas penerima dan pelaksana Swakelola 
Padat Karya; 
b. nomor rekening pelaksana Swakelola Padat 
Kary a; 
c. menu kegiatan yang dilaksanakan; dan 
d. lokasi kegiatan. 
(5) Keputusan mengenai CP/CL sebagaimana dimaksud 
menjadi dasar dalam penetapan kelompok 
pelaksana dan lokasi prioritas. - 15 - 
Kementerian Pertanian dan unit kerja eselon I terkait 
melakukan Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi 
kepada Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik 
Perrugasan Bidang Pertanian. 
(2) Kepala Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik 
Penugasan Bidang Pertanian sesuai dengan 
kewenangan, tugas, dan fungsi melakukan Pembinaan 
kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola 
DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian. 
(3) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola 
DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian sesuai dengan 
kewenangan, tugas, dan fungsi melakukan konsultasi 
dan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah 
Provinsi Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang 
Pertanian dalam menyusun RKA-DAK Fisik Penugasan 
Bidang Pertanian untuk disinergikan dengan program 
dan kegiatan pembangunan pertanian di 
kabupaten/kota. 
(4) Pemantauan DAK Fisik dilakukan terhadap aspek: 
a. . teknis kegiatan; clan 
b. keuangan. 
(5) Pemantauan aspek teknis kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan terhadap: 
a. kesesuaian pelaksanaan kegiatan DAK Fisik 
dengan dokumen rencana kegiatan yang telah 
disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga; 
b. ketepatan waktu hasil pelaksanaan kegiatan DAK 
Fisik sesuai dengan dokumen kontrak dan 
spesifikasi teknis yang ditetapkan; Pasal 18 
Jenderal c.q. Biro Perencanaan ( 1) Sekretariat BAB III 
PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI - 16 -