Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 260 PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI, pada BAB IX - TATA CARA PEMBINAAN PERKERETAAPIAN, Pasal 260 menjelaskan:

.
c.surat pernyataan dari penyelenggara perkeretaapian khusus
yang menerangkan bahwa penyelenggara hanya akan
digunakan untuk melayani perusahaan induk dan/atau
beberapa perusahaan yang berafiliasi dengan pe rusahaan
induk sebagaimana dimaksud pada huruf b.
Pasal264
Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 61
huruf c, meliputi:
a.mayoritas saham dan/atau hak suara dalam rapat umum
pemegang saham penyelenggara perkeretaapian khusus
dikuasai oleh p erusahaan induk yang tidak memiliki kegiatan
pokok yang berafiliasi dengan penyelenggara perkeretaapian
khusus;
b.penyelenggara ...
129
b.penyelenggara perkeretaapian khusus hanya dapat melayani
beberapa perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan
induk denga n ketentuan:
1)mempunyai kegiatan pokok yang sama;
2)afiliasi perusahaan yang akan dilayani oleh penyelenggara
perkeretaapian khusus mayoritas sahamnya dan/atau hak
suara dalam rapat umum pemegang saham dikuasi oleh
perusahaan induk.
c.surat pernyataan dari peny elenggara perkeretapian khusus
yang menerangkan bahwa penyelenggaraan hanya akan
digunakan untuk melayani beberapa perusahaan yang
berafiliasi dengan perusahaan induk sebagaimana dimaksud
pada huruf b.
Pasal265
Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pa sal264 huruf b,
dilakukan untuk mengangkut:
a.barang-barang yang terkait dengan kegiatan pokok seperti
bahan baku kegiatan pokok, peralatan penunjang kegiatan
pokok, barang hasil kegiatan pokok;
b.sumber daya manusia penyelenggara perkeretaapian khusus
yang d ilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang -
undangan di bidang angkutan orang dengan kereta api; atau
c.orang untuk perkeretaapian khusus pariwisata.
Paragraf 2
Pembangunan Jaringan Jalur
Perkeretaapian Khusus Perkotaan
Pasal266
(1)Pembangunan jalur kereta api khusus yang memerlukan
perpotongan dengan jalur kereta api umum, jalan, terusan,
saluran air dan/atau prasarana lain dibuat tidak sebidang.
(2)Dalam hal perpotongan dilakukan pada jalur kereta api
khusus yang sudah ada, harus mendapatkan izin dari pemili k
prasarana perkeretaapian khusus.
(3)Penyelenggara perkeretaapian khusus wajib mengizinkan
perpotongan tidak sebidang terhadap pembangunan jalur
kereta api umum, jalan, terusan, saluran air dan/atau
prasarana lain untuk kepentingan umum.
Bagian...
130
Bagian Ke limabelas
Penyelenggaraan Perizinan
Sarana Perkeretaapian Khusus Perkotaaan
Paragraf 1
Perizinan sarana perkeretaapian khusus
Pasal267
(1)Dalam hal penyelenggara an sarana perkeretaapian khusus
yang jaringan jalurnya di Daerah , penyelenggara wajib
memiliki izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi.
(2)Ketentuan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang -undangan.
Paragraf 2
Tata Cara Permohonan Izin Pembangunan Sarana
Perkeretaapian Khusus Perkota aan
Pasal268
(1)Pemohon mengajukan permohonan persetujuan prinsip
pembangunan perkeretaapian khusus kepada Walikota.
(2)Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai dengan
persyaratan:
a.akte pendirian badan usaha;
b.nomor pokok wajib pajak;
c.izin usaha;
d.surat keterangan domisili perusahaan;
e.peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus; dan
b.kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian
khusus dan usaha pokoknya.
Pasal269
(1)Dalam hal pemohon tidak mempunyai izi n usaha kegiatan
pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 60ayat (3) dan