Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor 1A Tahun 2021 pada Pasal 8?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor 1A Tahun 2021 tentang OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL, BAB II - OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL, Pasal 8 menyebutkan bahwa:

(1) Setiap pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib 
mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 6 kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan. 
(2) Pekerja.....10 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
- 10- 
(2) Pekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(2) paling sedikit didaftarkan menjadi peserta JKK dan JKM. 
(3) Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mendaftarkan 
dirinya dalam program Jaminan Sosial kepada Kantor Cabang BPJS 
Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
(5) Setiap Badan clan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(1) huruf b dan huruf c yang tidak melaksanakan ketentuan ayat (1) clan ayat 
(3) dikenakan sanksi administratif. 
(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa: 
a.teguran tertulis; 
b.penghentian sementara kegiatan; clan 
c.pencabutan izin. 
Paragraf 2 
Pendaftaran Sebagai Syarat Perizinan Terkait Usaha clan Syarat Mengikuti 
Pengadaan Barang/Jasa