Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE Nomor 6 Tahun 2021 pada Pasal 19?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE Nomor 6 Tahun 2021 tentang PENGARUSUTAMAAN GENDER, BAB X - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 19 menyebutkan bahwa:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah KabupatenMajene . 
 
Di tetapkan di Majene 
pada tanggal 31 Desember 2021 
 
BUPATI MAJENE, 
 
CAP/TTD 
 
H.A.ACHMAD SYUKRI 
 
Diundangkan di Majene 
pada tanggal 31 Desember 2 021 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE, 
 
CAP/TTD 
 
H. ARDIANSYAH 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPA TEN MAJENE TAHUN 2021 NOMOR 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI 
SULAWESI BARAT : 32 TAHUN 2021 
 
-12- 
 
 
 PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE 
NOMOR 6 TAHUN 2021 
TENTANG 
PENGARUSUTAMAAN GENDER 
 
I. UMUM 
Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah 
dijamin di dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa 
“seluruh warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 
dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Walaupun Undang -
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin 
persamaan kedudukan setiap warga Negara baik laki -laki dan 
perempuan, dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan 
di Beijing Tahun 1995, namun hingga saat ini perempuan masih 
mengalami diskriminasi hampir di segala bidang kehidupan. Hal ini 
mempunyai dampak, perempuan belum memperoleh manfaat yang 
optimal dalam menikmati hasil pembangunan sehingga perempuan 
yang merupakan bagian proses pembangunan nasional, yaitu 
sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil pembangunan ma sih 
belum dapat memperoleh akses, partisipasi dan manfaat yang 
setara dengan laki -laki terutama dalam proses perumusan 
kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan 
pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan. 
 
Berpangkal tolak dari ha l tersebut dan sebagai tindak lanjut 
dari Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan, Undang -Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja , Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 
tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional 
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana 
telah d iubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 
Tahun 20 11 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 
Pengarusutamaan Gender di Daerah , maka pelaksanaan otonomi 
Daerah berdasarkan prinsip -prinsip dem okrasi, keterbukaan, 
partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan 
mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu 
direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah 
khususny a terhadap pelaksanan pemberdayaan Perempuan di 
Kabupaten Maj ene. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya 
manusia baik laki -laki maupun perempuan mempunyai hak dan 
kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai 
bagian integral dari potensi sehingga dapat dimanfaatkan secara 
optimal dalam upaya mewujudkan ke setaraan dan keadilan gender. 
 
 
-13- 
 
 
 
Upaya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang 
mencakup semua bidang pembangunan, seperti : hukum, ekonomi 
politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan 
daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup d an pertahanan 
keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta 
diserasikan secara operasional kedalam kebijakan/program 
kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam aspek -
aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, 
maupun kel embagaan pembangunan daerah. 
Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi 
upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan 
di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah 
Daerah perlu merumuskan strategi Pengarusutamaan Gende r untuk 
dituangkan dalam Peraturan Daerah. 
Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang 
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah 
dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi 
Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelanc aran 
pelaksanaan Pengarusutamaan Gender secara optimal serta dengan 
tujuan terwujudnya Pengarusutamaan Gender secara Nasional dari 
Pemerintah Daerah pada semua sector pembangunan. 
 
II. PASAL DEMI PASAL