Apa norma yang terkandung dalam Pasal 14 PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 3'L Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 3'L Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN, khususnya BAB III - KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL, Pasal 14, memuat:

tercantum dalam Lampiran Iyang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati irii
Pasal16
(1)Tim Penerapan SPM Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15berkedudukan diBagian Tata Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
(2)Tim Penerapan SPM Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)mempunyai tugas meliputi:
a.Menyusun rencana aksi penerapan SPM;
b.Melakukan koordinasi penerapan SPM dengan perangkat daerah
pengampu SPM;
c.Mengkoordinasikan pendat.aan, pemutakhiran dan sinkronisasi
terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
d.Mengkoordinasikan integrasi SPM kedalam dokumen perencanaan
serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke
dalam RKPD dan Renja perangkat daerah termasuk pernbinaan
umum dan teknisnya;
e.Mengkoordinasikan integrasi SPM kedalam dokumen penganggaran
serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke
dalam APSD Kabupaten Kolaka Utara;
f.Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan
dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah
Kabupaten Kolaka Utara;
g.Mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan
SPM daerah Kabupaten Kolaka Utara;
h.Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Kabupaten
Kolaka Utara;
1. Melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan
masyarakat sebagai penerima rnanfaat;
j.Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait
penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan
pencapaian SPM daerah Kabupaten Kolaka Utara, tennasuk laporan
yang disampaikan masyarakat melalui
pembangunan daerah yang terintegrasi;
k.Mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah Kabupaten Kolaka Utarasistem informasi
dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan
tahun berikutnya.
BABIV
PEMBIAYAAN
Pasa117
Pembiayaan penerapan SPM diKabupaten Kolaka Utara dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara, dan
sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
BABV
PELAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal18
(1)Pelaporan penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan daerah (LPPD) dan disampaikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
(2)Materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat 'hasil, kendala dan
ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
(3)Bupati menyampaikan laporan SPM daerah Kabupaten Kolaka Utara
kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dengan tembusan kepada Menteri
dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
(4)Format laporan penerapan SPM Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana
tercantum dalam Larnpiran IIyang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari peraturan Bupati ini.
Pasa119
(1)Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara menyampaikan laporan
penerapan SPM paling lambat 3(tiga) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.
(2)Laporan Pernerintah Daerah merupakan dasar bagi penetapan insentif
dan diainsentif daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
BABIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasa120
Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Kabupaten
Kolaka Utara
Pasa121
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengena: pernbinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.