Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 35 PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021 tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, pada BAB IV - LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, Pasal 35 menjelaskan:

Tata kerja kepengurusan PKK didasarkan pada 
prinsip -prinsip demokrasi, partisipasi, kerja sama, 
transparansi , dan akuntabilitas. 
Apabila salah satu Pen gurus PKK berhalangan 
sementara maka tugas dan fungsinya dilaksanakan 
oleh salah satu Pengurus PKK yang ditunjuk oleh 
Ketua PKK. 
Apabila Pengurus PKK berhalangan tetap maka 
tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu 
Pengurus PKK lainnya sampai ditetapkannya 
pengurus baru oleh PKK Kapanewon. 
 
 
Bagian Keenam 
Karang Taruna 
 
Paragraf 1 
Pembentukan dan Kepengurusan Karang Taruna