Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 2. Undang -Unda.ng Nomor 14 Tahun 2014 tenta.n g Nomor 14 Tahun 1945.
Redaksi dari 2. Undang -Unda.ng Nomor 14 Tahun 2014 tenta.n g Nomor 14 Tahun 1945 tentang La.rangan Mempr oduksi, Mem bawa, Mengedar, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
2. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat. 
3. Kepala Daerah adalah Bupati Muna Barat. 
4. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang 
berbadan hukum atau tidak berbadan hukum termasuk Distributor, 
Sub Distributor, Penjual Langsung, dan agen penjualan minuman 
beralkohol. 
5. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 
6. SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna 
Barat. 
7. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman 
Modal Daerah adalah Sadan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Muna Barat. 
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan 
Komanditer, Perseroan lainnya, Sadan Usaha Milik Negara (BUMN), 
atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, 
Perkumpulan, Yayasan , Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, 
atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. LARANGAN MEMPRODUKSI, MEMBAWA, MENGEDAR, 
MENJUAL DAN MENGKONSUMSI MINUMAN 
BERALKOHOL. DAERAH TENTANG PERATURAN RAN CAN GAN Menetapkan MEMUTUSKAN : BUPATI MUNA BARAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN MUNA BARAT 
dan tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 Ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
Dengan Persetujuan Bersama 
9. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (C2 
HSOH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung 
karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi 
tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih 
dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun 
yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau 
dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol. 
10. Minuman beralkohol produksi tradisional adalah minuman dan/atau 
minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional yang 
mengandung alkohol, jamu atau sejenisnya melalui proses sederhana 
secara temporer, turun-temurun dengan fermentasi atau destilasi baik 
dikemas secara sederhana maupun berlabel. 
11. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan 
kadar ethanol (C2HSOH) 1 o/o (satu perseratus) sampai dengan 5 °/o 
(lima perseratus) . 
12. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan 
kadar ethanol (C2HSOH) lebih dari 5 o/o (lima perseratus) sampai 
dengan 20 % (dua puluh perseratus). 
13. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan 
kadar ethanol (C2HSOH) lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) 
sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus). 
14. Menjual adalah suatu proses kegiatan usaha 
memperjualbelikan/memperdagangkan minuman beralkohol untuk 
dikonsumsi, baik dalam bentuk eceran maupun grosir 
15. Mengedarkan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran 
minuman beralkohol untuk diperdagangkan/diperjual belikan, 
termasuk penawaran untuk menjuan serta kegiatan lain berkenaan 
dengan pemindahtanganan dengan memperoleh imbalan. 
16. Membawa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 
memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. 
17. Memproduksi adalah kegiatan menanam atau menyiapkan, 
melakukan fermentasi, menghasilkan, membuat, mengemas atau 
merubah bentuk, merakit, sehingga mencapai bentuk hasil yang 
diingikan. 
18. Mengkonsumsi adalah kebiasaan karena ketergantungan meminum 
jenis minuman beralkohol. 
19. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan dalam 
mengumpulkan data, barang bukti dan/atau alat bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan perizinan, pengendalian dan 
pengawasan minuman beralkohol untuk melaksanakan ketentuan 
Peraturan Daerah ini. 
20. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tentang pelanggaran yang terjadi dan tersangkanya . 
(1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) dan (5) tidak 
berlaku untuk kepentingan terbatas. 
(2) Kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: 
a. Kepentingan adat; 
b. Ritual Keagamaan; Pasa16 Minuman beralkohol yang dilarang terdiri dari : 
a. Minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan 
kadar etanol (C2H50H) lebih dari 1 °/o (satu perseratus) sampai dengan 
5°/o (lima perseratus); 
b. Minuman Beralkohol golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan 
kadar etanol (C2H50H) lebih dari 5o/o (lima perseratus) sampai dengan 
20% (dua puluh perseratus); 
c. Minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan 
kadar etanol (C2HSOH) lebih dari 20o/o (dua puluh perseratus) sampai 
dengan 55% (lima puluh lima perseratus); dan 
d. Minuman Beralkohol produksi tradisional danracikan atau 
sejenisnya. Pasal 5 Melarang semua jenis minuman beralkohol termasuk tuak/kameko 
untuk diproduksi, dikonsumsi secara bebas, diperdagangkan, diperjual 
belikan dan diedarkan dalam wilayah Kabupaten Muna Barat. BAB II 
LARANGAN