Bagaimana redaksi normatif Pasal 38 dalam PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 4 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 4 Tahun 1945 tentang KETENTRAMAN , KETERTIBAN UMUM DAN, BAB XIV - PENYIDIKAN, Pasal 38 berbunyi:

(1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 
kewenangan khusus untuk melakukan Penyidikan atas 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
bupati ini. 
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNSsebagaiman 
dimaksud pada ayat (1) berwenang: 
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang 
tentang adanya tindak pidana; 
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu; 
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa 
tanda pengenal diri tersangka; 
d. melakukan penyitaan benda atau surat; 
e. mengambil sidik jari dan memotret orang 
lain/seseorang; 
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi; 
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 
hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah 
mendapat petunjuk bahwa tidak dapat cukup bukti 
atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak 
pidana dan selanjutnya tersangka atau keluarganya 
saksi; dan 
~ 16 ~ 
 
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
dapat dipertanggungjawabkan. 
(3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tindak berwenang 
melakukan pena ngkapan dan/atau penahanan. 
(4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan melakukan: 
a. pemeriksaan tersangka; 
b. pemasukan rumah; 
c. penyitaan benda; 
d. pemeriksaan surat; 
e. pemeriksaan saksi; dan 
f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan 
berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan 
kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 
(5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan. Menyampaikan 
hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui 
Penyidik Kepolisian Negara Republik I ndonesia sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang -
Undang Hukum Acara Pidana.