Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA Nomor 48 Tahun 2004?
Substansi KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA Nomor 48 Tahun 2004 tentang PETUNJUK PELAKSAN AAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMAL AYA NOMOR 2, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat 
Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Ekse kutif Daerah;
3.Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
5.Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPED A 
adalah Badan Perencanaan Daerah Kota Tasikmalaya ;
6.Kepala Badan Perencanaan Daerah adalah Kepala Badan 
Perencanaan Daerah Kota Tasikmalaya ;
7.Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Tasikmalaya ;
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota 
Tasikmalaya ;
9.Fatwa Pengarahan Lokasi adalah fatwa bagi pengarahan lokasi dan 
peruntukan lahan yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang 
sebagai rencana yang mengikat dalam pelayanan umum;
10.Izin lainnya adalah izin mendirikan bangunan, izin usaha industri 
dan izin gangguan;
11.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya;
12.Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan 
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha 
Milik Negara atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, 
kongsi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana 
pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
13.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya 
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban 
Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku;
14.Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari dan 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya;