Bagaimana redaksi normatif Pasal 6 dalam PERATURAN BUPATI MOJOKERTO Nomor 40 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI MOJOKERTO Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9, BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 6 berbunyi:

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: 
melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan 
administrasi umum dan kepegawaian; 
melakukan pengelolaan surat menyurat, 
ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, 
masyarakat, dan keprotokolan; kearsipan, 
hubungan 
menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, 
distribusi, dan pemeliharaan perlengkapan dan 
peralatan kantor; 
menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi 
umum dan kepegawaian; 
melakukan pengelolaan dan pengamanan aset; 
menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas 
bidang-bidang dan UPTD di lingkungan badan 
dibidang administrasi umum dan kepegawaian; 
melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Sekretaris. 
Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas: 
menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana 
kerja, rencana program, kegiatan, dan anggaran; 
menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan 
kinerja, dan perencanaan program; 
menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan 
program dan penataan organisasi; 
menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas 
bidang-bidang dan UPTD di lingkungan badan 
dibidang penyusunan program; 
melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Sekretaris. 
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas: 
menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran 
keuangan; 
melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi 
keuangan; 
melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan 
keuangan; 
menyusun laporan keuangan; 
menyusun bahan koordinasi dibidang keuangan; 
menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas 
bidang-bidang dan UPTD di lingkungan badan 
dibidang keuangan; 
melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Sekretaris. 
8 
Bagian Kedua 
BIDANG PENGADAAN, DATA, DAN INFORMASI ASN