Apa substansi hukum dari Pasal 10 PERATURAN  BUPATI  MAGELANG Nomor 45 Tahun 2012?
Materi muatan PERATURAN  BUPATI  MAGELANG Nomor 45 Tahun 2012 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH, khususnya BAB VI - TATA CARA PENG URANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI, Pasal 10, adalah:

(1) Permohonan p engurangan dan keringanan yang tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dianggap bukan 
sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan . 
(2) Dalam hal permohonan pengurangan dan keringanan tidak dapat 
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , kepala SKPD 
harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib retribusi disertai 
alasan yang mendasari paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sej ak 
permohonan diterima . 
(3) Dalam hal pe rmohonan p engurangan dan keringanan tidak dapat 
dipertimbangkan seba gaimana dimaksud pada ayat (1) wajib retribusi 
masih dapat mengajukan permohonan p engurangan dan keringanan 
retribusi kembali sepanjang memenuhi persya ratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).