Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 7 Tahun 2008.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 7 Tahun 2008 tentang PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yan g 
menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah kabupaten dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menj adi 
kewenangan Daerah kabupaten . 
6. Inspektorat Daerah adalah aparat pengawasan intern 
pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada 
Bupati. 
7. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral 
pada tindakan dan kegiatan yang dilak ukan secara terus 
menerus oleh k epala dan seluruh pegaw ai untu k 
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 
keandalan pelaporan keuangan, p engamanan barang 
milik Daerah, n egara, dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang -undangan. 
8. Sistem Pengendalia n Intern Pemerintah, yang selanjutnya 
disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang 
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. 
 
 
 
 
 
 
 
 4 
9. Penga wasan I ntern adalah seluruh proses kegiatan audit, 
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan 
lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi 
organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang 
memadai bahwa kegiatan telah sesuai dengan tolok ukur 
yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk 
kepentingan p impinan dalam mewujudkan tata 
kepemerintahan yang baik. 
10. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas 
kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian 
Tujuan Kegiatan dan Sasaran Perangkat Daerah. 
11. Tujuan Perangkat Daerah adalah tujuan yang tercantum 
dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah. 
12. Sasaran Perangkat Daerah adalah sasaran yang 
tercantum dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah. 
13. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan 
untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi dalam 
rangka pencapaian Tujuan Kegiatan/Sasaran Perangkat 
Daerah. 
14. Tujuan Kegiatan adalah hasil yang diharapkan dari suatu 
kegiatan pada Perangkat Daerah. 
15. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, 
dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat 
terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap 
pencapaian tujuan . 
16. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko 
yang telah teridentifikasi, dalam rangka mengestimasi 
kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya, 
untuk menetapk an level at au status risikonya . 
17. Rencana T indak Pengendalian , yang selanjutnya disingkat 
RTP adalah Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan 
oleh Perangkat Daerah. 
18. Rencana Kerj a dan Anggaran Perangkat Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RKA -PD adalah dokumen 
perencanaan dan penganggaran yang beris i rencana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai 
dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja 
Daerah . 
19. Perjanjian Kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan 
penugasan dari pimpinan instansi y ang lebih tinggi 
kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan 
indikator kinerja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 
20. Daftar Tujuan Kegiatan adalah dokumen yang berisi 
tujuan yang akan dicapai dari kegiatan utama perangkat 
daerah. 
21. Daftar Risiko adalah dokumen yang berisi risiko yang 
dihasilkan dari kegiatan Identifikasi Risiko atas kegiatan 
utama Perangkat Daerah. 
22. Dokumen RTP adalah dokumen yang berisi Kegiatan 
Pengendalian yang akan dilaksanakan oleh Perangkat 
Daerah. 
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah , yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang 
mengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan 
belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum 
Daerah.