Bagaimana redaksi normatif Pasal 19 dalam PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA Nomor 6 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA Nomor 6 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL, BAB Ill - RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN, Pasal 19 berbunyi:

(1) Pembayar an iuranba gi Pekerja Jasa Konstruksi milik 
Peme rintah yang dibiayai oleh APB N dan pelaksanaannya 
menggunakan penyed ia jasa konstruksi dilakuk an dengan 
cara sekaligus atau bertah ap. 
(2) Tahapan... 
(2) Tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(!) meliputi: 
a. tahap pertama sebesar 50 % (lima pulub persen) dari 
total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa 
Konstruksi; 
b. tahap kedua sebesar 25 % (dua puluh lima persen) 
dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja 
Jasa Konstruksi; dan 
c. tahap kedua sebesar 25 % (dua puluh lima persen) 
dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja 
Jasa Konstruksi. 
(3) Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi tidak dapat 
membayar iuran secara lunas maka pembayaran iuran 
dapat dilakukan berdasarkan tahapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan seluruh iuran 
harus sudah dibayar lunas paling lambat pada saat 
Pernberi Kerja Jasa Konstruksi menerima pembayaran. 
(4) Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan setelah menerima 
iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf 
b dan huruf c menyerahkan tanda bukti penerimaan asli 
kepada Peny edia Jasa Kont ruksi. 
(5) Pembayaran iuran untuk peke rjaan Jasa Kontruksi milik 
Pemerintah langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan.