Apa substansi hukum dari Pasal 17 PERATURAN WALI  KOTA CIREBON Nomor 105 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN WALI  KOTA CIREBON Nomor 105 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERA TURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 3 8 TAHUN 2021, khususnya , Pasal 17, adalah:

(1) Bidang Kewaspadaan Na sional dan Penanganan 
Konflik sebagai u nsur lini yang dipimpin ole h seoran g 
Kepal a Bidang memp unyai tugas pokok membantu 
Kepala Badan dalam memimpin dan 
meny elenggarakan urusan pemerintahan d ibidang 
kesatuan bangsa dan politik meliputi perumusan 
kebijakan, koordinasi dan sinkronisa si, peny usuna n 
norma, standar , prosedur dan krit eria, p emberian 
bimb ingan teknis dan supervisi, pemantauan, 
analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan 
kewaspadaa n dini dan penanganan konflik . 
(2) Kepala Bidang seb agaimana dima ksud ay at (1) diberi 
tugas tambahan se laku Koordinator Kelompok 
Jabatan Fu ngsiona l dalam lingk up tanggung 
jawabny a. 
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ay at (1), Kepala Bidang 
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 
mempuny ai fungsi : 
a. penyiapan bahan peny usunan rencana kerja 
Bidang Kewaspa daan Nasional dan 
Penanganan Konflik ; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum 
dan teknis operasional dalam lingkup tugas 
Bidang Kewaspadaan Nasional d an 
Penanganan Konflik ; 
c. pengoordinasian penyiapan baha n peny usunan 
perencanaan lin gkup tugas Bidang Kewaspadaan 
Nasional dan Penanganan Konflik ; 
d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan 
kebijakan umum dan teknis operasional Bidang 
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan K onflik ; 
e. pengo ordinasian penyelenggaraa n tugas Bidang 
Kewaspadaan Nas ional dan Penanganan Konflik ; 
- 16 - 
 
 
 f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian 
teknis Bidang Kewaspadaan Nasional dan 
Penanganan Konflik ; 
g. pengoordinasia n penyiapan bahan peny usun an 
laporan penyelenggaraan tugas Bidan g 
Kewa spadaan Nasio nal dan Penanganan Konflik ; 
h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup 
tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan 
Penanganan Konflik ; 
i. pelaksanaan pengendalian , evaluasi dan 
pelaporan p engelolaan layanan administrasi 
dalam lingkup tu gas Bidang Kewaspada an 
Nasional dan Penanganan Konflik ; dan 
j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan 
Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang -
undangan . 
(4) Bidang Kewaspad aan Nasional dan Penangana n 
Konflik , dalam menyelenggarakan tugas poko k dan 
fungsinya dibantu oleh: 
a. Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan 
Penanganan Konflik ; dan 
b. Sub Koordinator Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan . 
(5) Sub Koordin ator sebagaimana dimak sud pada ayat 
(4) dipimpin oleh Ketua S ub Koord inator yang 
ditunjuk dari Pejaba t Fungsi onal, berkeduduk an di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik . 
(6) Ketua Sub Koordinator sebagaim ana dimaksud ay at 
(5) ditetapkan denga n Keputusan W ali Kota. 
 
13. ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebaga i 
berikut: