Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 21 Tahun 2008 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang URUSAN PEMERINTAHA N YANG MENJADI KEWENANGAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang 
2. Pemerintah Pusat yang selanj utnya disebut Pe merintah adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
3. Pemerintahan Daerah adal ah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemeri ntah daerah dan DPRD menurut 
asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Re publik Indonesia Tahun 
1945. 
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggar aan pemerintahan daerah. 
5. Bupati adalah Bupati Magelang 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daer ah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah DPRD Kabupaten Magelang 
7. Satuan Kerja Perangkat Daer ah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah 
 
 6
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang 
menjadi hak dan kewaji ban setiap lingkungan dan/atau 
susunan pemerintahan untuk m engatur dan mengurus fungsi-
fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka 
melindungi, melayani, member dayakan dan menyejahterakan 
masyarakat. 
9. Urusan Pemerintahan Wajib ad alah urusan pemerintahan yang 
wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah untuk 
memenuhi pelayanan dasar masyarakat. 
10. Urusan Pemerintahan Pilih an adalah urusan pemerintahan 
yang secara nyata ada dan be rpotensi untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat ses uai dengan kondisi, kekhasan 
dan potensi unggulan daerah.