Apa substansi hukum dari Pasal 3 BUPATI MUNA BARAT, Nomor mi Tahun 1945?
Materi muatan BUPATI MUNA BARAT, Nomor mi Tahun 1945 tentang Bantuan Hukum bagi, khususnya , Pasal 3, adalah:

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk: 
Mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan 
kedudukan didalam hukum; 
Menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk 
memperoleh keadilan; BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 
Pasa12 
Bantuan hukum diselenggarakan berdasarkan asas: 
Keadilan; 
Persamaan kedudukan di dalam hukum; 
Perlindungan terhadap hak asasi manusia; 
Keterbukaan; 
Efisiensi; 
Efektifitas; dan 
Akuntabilitas. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Kabupaten Muna Barat. 
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat. 
5. Fasilitasi Bantuan hukum adalah pelayanan dibidang bantuan hukum 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 
6. Bantuan hukum adalah Jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi 
Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 
7. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum 
berupa memberikan konsultasi hukum, menerima dan menjalankan 
kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum 
lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. 
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau 
organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. 
9. Penerima Bantuan Hukum adalah warga miskin Kabupaten Muna Barat 
baik secara individu maupun kelompok. 
10. Kade Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi 
profesi advokat yang berlaku bagi Advokat. 
11. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan 
melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 
12. Non litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di 
luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 
13. Warga miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang 
kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan 
Kartu Keluarga (KK) Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau 
Kepala desa atau pejabat pemerintahan daerah yang berwenang. 
14. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh 
Pemerintah Daerah kabupaten untuk membiayai pelaksanaan bantuan 
hukum.