Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH Nomor 7 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH Nomor 7 Tahun 2022 tentang PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA YANG KURANG SALUR, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang benvenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 
usul, dan/atau hak tradisional yang dialcui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
2. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang 
diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten 
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
3. Alokasi Dana Desa Kurang Salur adalah Alokasi Dana Desa yang kurang salur 
pada Tahun Anggaran 2020. 
4. Pemerintah Desa adalah Pembakal dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
7. Pembakal adalah merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa di wilayah 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah 
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah.