Menurut PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 7 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 7 Tahun 1945 tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KELURAHAN, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai 
Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikm alaya. 
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD 
adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya. 
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah 
di Kota Tasikmalaya. 
7. Camat adalah Kepala Kecamatan yang ada di wilayah Kota 
Tasikmalaya . 
8. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah 
kota dalam wilayah kerja Kecamatan. 
9. Lurah adalah Kepala Kel urahan yang ada di wilayah Kota 
Tasikmalaya . 
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh 
masyarakat sesuai d engan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah 
dalam memberdayakan masyarakat . 
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat 
LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa 
masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan 
mewujudkan a spirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang 
pembangunan. 
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga 
kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah Masyarakat 
setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan 
kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah. 
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari 
kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui 
musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh 
Lurah. 
14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Kelurahan adalah 
lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan 
organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai 
fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada 
masing -masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program 
PKK. 
 
 - 4 - 15. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan 
wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan 
berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, 
oleh dan untuk masyarakat terutama bergerak di bidang usaha 
kesejahteraan sosial . 
16. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunaka n 
dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk 
mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
17. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan dan keterlibatan 
masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan. 
18. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari 
masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam 
bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan. 
19. Gotong royong masyarakat adalah kegiatan kerjasama masyarakat 
dalam b erbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada 
penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan 
peran aktif masyarakat dalam pembangunan.