Jelaskan isi kandungan Pasal 34 dari 25. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 26. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 27. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. 28. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 29. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 30. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 31. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 32. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 33. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 34. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 35. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman. 36. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 37. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 38. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 39. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Nomor 12 Tahun 2021.
Sesuai dengan 25. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 26. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 27. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. 28. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 29. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 30. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 31. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 32. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 33. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 34. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 35. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman. 36. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 37. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 38. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 39. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Nomor 12 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI, ketentuan pada BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 5 (1) Susunan organisasi Badan terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan 3. Subbagian Program dan Pelaporan. c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, terdiri dari: 1. Subbidang Perencanan Anggaran Daerah Wilayah I; 2. Subbidang Perencanan Anggaran Daerah Wilayah II; dan 3. Subbidang Perencanan Anggaran Daerah Wilayah III. d. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri dari: 1. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah; 2. Subbidang Penatausahaan Pembiayaan Daerah; dan 3. Subbidang Pembinaan Teknis Pengelolaan Kas Daerah. e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari: 1. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah I; 2. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah II; dan 3. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah III. f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari: 1. Subbidang Perencanaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah; 2. Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan 3. Subbidang Pembinaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah. g. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, terdiri dari: 1. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; 2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan 3. Subbidang Data dan Informasi Pendapatan Daerah. h. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari: 1. Subbidang Pajak Daerah I; 2. Subbidang Pajak Daerah II; dan 3. Subbidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain i. UPTD; dan j. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Masing-masing subbidang dipimpin oleh kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang, Pasal 34 berbunyi:

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbidang; b. mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan pengendalian dan evaluasi Pendapatan Daerah; c. mengawasi dan melakukan penindakan atas pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; d. melaksanakan penyusunan rencana standar operasional prosedur pelayanan pengendalian dan evaluasi Pendapatan Daerah lingkup Badan; e. mengawasi dan mengevaluasi penyelesaian sengketa pajak daerah dan retribusi daerah; f. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; g. melaksanakan penyusunan bahan-bahan kebijakan teknis legal drafting produk hukum dan perundang-undangan, dibidang Pendapatan Daerah; h. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama dibidang Pendapatan Daerah; i. menyiapkan bahan rumusan tindak lanjut hasil pemeriksaan dibidang Pendapatan Daerah; j. memberikan pertimbangan, tanggapan dan masukan terhadap evaluasi Rancangan Perda tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; k. melaksanakan koordinasi pengendalian dan evaluasi Pendapatan Daerah dengan unit kerja terkait dan instansi terkait lainnya; l. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup Subbidang; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 35 Subbidang Data dan Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbidang; b. menyelenggarakan sistem informasi Pendapatan Daerah baik internal maupun eksternal; c. melaksanakan pemutakhiran basis data informasi pajak daerah; d. melaksanakan pengelolaan sistem informasi Pendapatan Daerah; e. melaksanakan pelaporan sistem informasi Pendapatan Daerah; f. melaksanakan pemeliharaan sistem informasi Pendapatan Daerah; g. menyediakan perangkat keras, perangkat lunak dan infrastruktur jaringan sistem informasi Pendapatan Daerah; h. melaksanakan pengembangan dan inovasi teknologi sistem informasi Pendapatan Daerah; i. melaksanakan koordinasi sistem informasi Pendapatan Daerah dengan unit kerja terkait dan instansi terkait lainnya; j. menyusun rancangan standar operasional prosedur pelayanan data dan informasi Pendapatan Daerah lingkup Badan; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 
Paragraf 7 Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Pasal 36 Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan, dan bimbingan teknis di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 37 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan Pendapatan Daerah; b. pelaksanaan pelayanan Pendapatan Daerah; c. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah; d. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain; e. pelaksanaan fungsi koordinator pajak daerah pada UPTD pengelolaan Pendapatan Daerah; f. pelaksanaan fungsi koordinator retribusi daerah pada Perangkat Daerah terkait pemungutan retribusi daerah; g. penyusunan laporan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah; h. pelaksanaan sosilaliasi dan promosi pajak daerah dan retribusi daerah; i. pelayanan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah; j. pelayanan proses administrasi keberatan pajak daerah dan retribusi daerah; k. pelaksanaan rekonsiliasi dan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah; dan l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 38 Subbidang Pajak Daerah I mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbidang; b. memeriksa konsep daftar wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor; c. menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek dan subjek pajak kendaraan bemotor dan bea balik nama kendaraan bemotor serta perkembangannya; d. melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor; e. melaksanakan dan menyusun kegiatan intensifikasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor; f. menyusun petunjuk pelaksanaan serta teknis pemungutan dan pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor; g. mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif pajak kendaraan bemotor dan bea balik nama kendaraan bemotor; h. mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor; 
i. memberikan pertimbangan penetapan keputusan sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor; j. melaksanakan koordinasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dengan unit kerja terkait dan instansi terkait lainnya; k. melaksanakan pelayanan atas keberatan, keringanan dan restitusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor kepada wajib pajak; l. menyusun strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor kepada masyarakat; m. melaksanakan sosialisasi, promosi dan konsultasi kebijakan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor; n. menyusun rancangan standar operasional prosedur pelayanan Pajak Daerah I lingkup Badan; dan o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 39 Subbidang Pajak Daerah II mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbidang; b. memeriksa konsep daftar wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan; c. menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek dan subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan; d. melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok dan pajak air permukaan; e. melaksanakan dan menyusun kegiatan intensifikasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok dan pajak air permukaan; f. menyusun petunjuk pelaksanaan serta teknis pemungutan dan pengelolaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan; g. mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok dan pajak air permukaan; h. mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan dasar pengenaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan; i. memberikan pertimbangan penetapan keputusan sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan; j. melaksanakan koordinasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok dan pajak air permukaan dengan unit kerja terkait dan instansi terkait lainnya; k. pelaksanaan pelayanan atas keberatan, keringanan dan restitusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan kepada wajib pajak; l. menyusun strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok dan pajak air permukaan kepada masyarakat; m. melaksanakan sosialisasi, promosi dan konsultasi kebijakan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok dan pajak air permukaan; n. menyusun rancangan standar operasional prosedur pelayanan Pajak Daerah II lingkup Badan; dan 
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 40 Subbidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbidang; b. memeriksa konsep daftar wajib retribusi daerah; c. menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek dan subjek retribusi daerah; d. melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain; e. melaksanakan dan menyusun kegiatan intensifikasi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain; f. menyusun petunjuk pelaksanaan serta teknis pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain; g. mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif retribusi daerah dan pendapatan lain-lain; h. mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan dasar pengenaan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain; i. memberikan pertimbangan penetapan keputusan sanksi terhadap wajib retribusi daerah dan pendapatan lain-lain; j. melaksanakan koordinasi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dengan unit kerja terkait dan instansi terkait lainnya; k. melaksanakan pelayanan atas keberatan, keringanan dan restitusi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain; l. menyusun strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi retribusi daerah dan pendaptan lain-lain kepada masyarakat; m. melaksanakan sosialisasi, promosi dan konsultasi kebijakan objek retribusi daerah dan pendapatan lain-lain; n. menyusun rancangan standar operasional prosedur pelayanan Retribusi dan pendapatan lain-lain lingkup Badan; dan o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 8 Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasal 41 (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Badan dapat dibentuk UPTD. (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Pasal 42 Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Gubernur. Paragraf 9 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 43 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing. 
(2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior. (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada atasannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kebutuhan Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IV TATA KERJA Pasal 44 (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, kepala Subbagian, kepala Subbidang dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing - masing. (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi Pegawai ASN di bawahnya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah- langkah yang diperlukan. (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas Pegawai ASN di bawahnya. (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB V PENGISIAN JABATAN Pasal 45 (1) Kepala Badan, Sekretaris, kepala Bidang, kepala Subbagian dan kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada perangkat daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi: a. teknis; b. manajerial; dan c. sosial kultural. 
(4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi. (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan. (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai ASN yang menduduki jabatan perangkat daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan. (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI JABATAN PERANGKAT DAERAH Pasal 46 (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama. (2) Sekretaris Badan dan kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator. (3) Kepala Subbagian dan kepala Subbidang merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. Pasal 47 Struktur organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 48 Dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi yang menjadi kewenangan Provinsi, Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 memiliki pembagian wilayah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 49 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.