Apa bunyi lengkap Pasal 23 dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 7 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 7 Tahun 2021 tentang SUSU NAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN, pada BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 23 dinyatakan:

(1) Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, mempunyai t ugas 
melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan 
pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan yang meliputi 
pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, 
pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, 
pengaw asan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan 
untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan 
teknis pemerintahan di Daerah. 
(2) Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah 
dalam melaksanakan tugas sebagaiman a dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi : 
a. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah; 
b. pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 
c. pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembatuan; 
d. pengawasan untuk tujuan tertentu; dan 
e. evaluasi penye lenggaraan pemerintahan. 
(3) Dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah 
Urusan Pemerintahan Daerah , mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 
a. merencanakan penyusunan dan rencana kerja program pengawasan 
pemerintah urusan pemerintahan daerah; 
b. menyelia rumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; 
c. mengoo rdinasikan dan mengevaluasi hasil capaian pada kegiatan 
pengawasan terhadap pelaksanaan/ penyelenggaraan urusan 
pemerintah; 
d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran 
kepada atasa n; 
12 
 e. memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh 
unit yang diawasi dan pihak terkait; 
f. melaksanakan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan Barang 
Milik Negara/ Daerah di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan 
dan tata usaha keuangan N egara/ Daerah serta pemeriksaan 
terhadap perhitunga n, surat, bukti, rekening koran, 
pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan 
pengawasan; 
g. menetapkan jenis dokumen, data serta informasi yang diperlakukan 
dalam penugasan pengawasan; 
h. melaksana kan pemeriksaan secara fisik setiap aset yang berada 
dalam pengurusan pejabat dalam instansi yang diawasi; 
i. melakukan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 
j. melakukan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good 
governance , clean government dan pelaya nan publik; 
k. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di 
daerah; 
l. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 
desa; 
m. melaksanakan pengawasan , pembinaan pelaksanaan tugas 
pembantuan dan Alokasi Dana Desa; dan 
n. melaksanakan tuga s kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh 
pimpinan baik lisan maupun tertulis. 
 
Paragraf Ketiga 
Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian