Apa yang diatur dalam TAHUN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH Nomor 4 Tahun 2022 pada Pasal 2?
Berdasarkan TAHUN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH Nomor 4 Tahun 2022 tentang Hukum Acara, BAB II - I, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

Ruang lingkup yang diatur dalam Ketertiban Umu L dan Ketenteraman 
Masyarakat ini meliputi : r 
1. Tertib Jalan, Fasilitas Umum dan Jalur Hijau; 
2. Tertib Lingkungan; 
3. Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air; pekerjaannya. 
23. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian be ar menghabiskan waktunya 
untuk mencari nafkah atau berkeliaran di ~alanan atau tempat-tempat 
umum lainnya. I 
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanju ~ya disingkat PPNS adalah 
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertent di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Buton Tengah yang diberi wewe ang khusus oleh Undang­ 
Undang untuk melakukan penyidikan terh dap pelanggaran Peraturan 
Daerah dan peraturan pelaksanaannya. 21. pemilik bangunan gedung berdasarkan k sepakatan dengan pemilik 
bangunan gedung, yang menggunakan d / atau mengelola bangunan 
gedung atau bagian bangunan gedung sr· suai dengan fungsi yang 
ditetapkan. 
Tuna Susila adalah profesi dengan menjuW jasa untuk memuaskan 
kebutuhan seksual pelanggan. I 
22. Gelandangan adalah orang yang tidak te tu tempat kediaman dan gedung dan/atau bukan 19. maupun badan dapat melakukan tindakan rnpa meminta izin kepada 
pejabat yang berwenang untuk melakukan P_tncegahan, penanganan dan 
penyelamatan atas bahaya yang mengancam jeselamatan jiwa manusia. 
Fasilitas Umum adalah sarana yang disele ggarakan oleh Pemerintah, 
swasta atau perorangan yang digunakan unt k kegiatan bagi masyarakat, 
termasuk di dalamnya adalah semua gedun -gedung perkantoran milik 
Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, gedu g perkantoran umum dan 
pusat perbelanjaan. 
20. Penghuni Bangunan adalah pemilik bangun 18. Keadaan darurat adalah suatu keadaan y menyebabkan baik orang pembakaran segala macam bahan kimia ang dapat menimbulkan 
pencemaran dan berdampak buruk terhadap 1·; gkungan, kesehatan umum 
dan kehidupan hewani/nabati. - 6 - 
(1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberan jalan harus menggunakan 
sarana jembatan penyeberangan atau marka pbnyeberangan. 
I 
l Pasal 6 (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lin s Pemerintah Kabupaten 
melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lint s dan markajalan . 
(2) Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu · tas umum, dan trotoar 
diperuntukan bagi pejalan kaki. Pasal 5 (1) Setiap orang atau perkumpulan berhak meni fmati kenyamanan berjalan, 
berlalu lintas dan mendapat perlindungan da9 Pemerintah Kabupaten. 
(2) Untuk melindungi hak setiap orang, badan hukum atau perkumpulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pe erintah Kabupaten wajib 
melakukan penertiban penggunaanjalur lalu · tas, trotoar dan bahujalan, 
jalur hijau jalan, jembatan, melindungi kualita jalan serta menga tur waktu 
pengoperasian pengangkutan persampahan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut waktu pengoperasian bagaimana dimaksud pada 
akan diatur melalui Peraturan Bupati. BAB III 
TERTIB JALAN, FASILITAS UMUM D JALUR HIJAU