Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 39 Tahun 2021 pada Pasal 18?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 39 Tahun 2021 tentang PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PASIR INDAH, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Repub lik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang 
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang -Undang Republik 
SALINAN 
Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4880); 
3. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -
Undangan (Lemba ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Undang -Undang Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembar an Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 
4. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
5. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang -Undang Republik Indonesia 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas 
Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
6. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 
2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
7. Peraturan Pemerintah Repu blik Indonesia Nomor 8 
Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 8); 
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -
Undang Republik Indone sia Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123 ) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemeri ntah Republik 
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kelayak an Satu 
Peta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 28); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi 
Desa; 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pr oduk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan 
dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038); 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2017 tent ang Penataan Desa ( Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155); 
14. Peraturan Kepala B adan Informasi Geospasial Nomor 
12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur 
Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk 
Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi 
Geospasial; 
15. Peraturan Kepala B adan Informasi Geospasial Nomor 
15 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Ketelitian 
Peta Dasar; 
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau 
Nomor 443 Tahun 1998 Tentang Penetapan / 
Pembentukan 63 (Enam Puluh Tiga) Desa Asal Unit 
Pemukiman Transmigrasi Dalam Wilayah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Kampar; 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Desa ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3 ). 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEN ETAPAN DAN 
PENEGASAN BATAS DESA PASIR INDAH KECAMATAN 
KUNTO DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU .