Apa norma yang terkandung dalam Pasal 136 Perdaganga n; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Nomor 62/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2012?
Substansi Perdaganga n; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Nomor 62/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Nask ah, khususnya , Pasal 136, memuat:

Perat uran Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2022. Pasal 135 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG /PER /8/2 017 
tentang Pedom an Tata Naskah Dinas di Lingkungan 
Kementeri an Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1183), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP Pasal 134 
(1) Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huru f b dengan media 
rekam elektronik menggunakan SRIKANDI. 
(2) Dalam rangka pengendalian Naskah Dinas keluar, 
SRIKANDI sebaga imana dimaksud pada ayat (1) harus 
memuat fitur pencata tan riwayat , pengirim an, dan 
penyimpanan. Paragraf 3 
Pengendalian N askah Dinas Keluar 
pada Media Rekam Elektronik - 49 - 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 525 YASONNA H. LAOLY ttd. MENTER! HU KUM DAN HAK ASASI MANU SIA 
REP UBLIK INDONESIA, Diun dangkan di Jakarta 
padatanggal 25Mei2022 MUHAMM AD LUTFI ttd. MENTER! PERD AGANG AN REP UBLIK INDONES IA, Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 23 Mei 2022 Agar setiap orang mengeta huinya, memerintahka n 
pengund angan Peraturan Menteri ini dengan penempatann ya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. - 50 - 
Ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas tidak berlaku 
terhadap Peratur an Perund ang Undan gan. Penyusunan 
Rancangan Peraturan Perund ang-und angan dilakuk an 
sesuai dengan Teknik p enyusunan Peraturan Perund ang­ 
U ndangan sebagaimana diatur d alam Lampir an II Und ang a. Peraturan Perund angan-und angan 
Sesuai dengan ketentuan peraturan perund ang-und angan 
mengenai Pembentuk an Peraturan Perund ang-und angan, 
bahwa Peratuan Menteri termasuk salah satu jenis 
Peraturan Perund ang-und angan. Peraturan Menteri adalah 
jenis peraturan yang ditetapkan oleh Ment eri berdasarkan 
materi muat an dalam rangka penyelenggaraan urusan 
tertentu d alam pemerintahan. I. JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS 
A. Naska h Dinas Arahan 
Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan 
pokok atau k ebijakan pelaksanaa n yang harus dipedom ani dan 
dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan 
Kementerian Perdagangan yang berupa produk hukum yang b ersifat 
pengaturan, penetapan, d an penugasan. 
1. Naskah Dinas Pengaturan 
Naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri atas: 
a. Peraturan Perund ang-udangan; 
b. Instruk si; 
c. Surat Edaran; dan 
d. standar operasional prosedur administr asi pemerintahan TATA NASKAH DINA S KEME NTERIAN PERD AGANGAN LAMPI RAN 
PERA TURAN MENTER! PERDA GANGAN REPUBLIK INDONE SIA 
NOM OR 31 TAHUN 2022 
TENT ANG 
TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERDAGANGAN - 51 - 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuk an 
Peraturan Perund ang-Und angan sebagaimana telah diubah 
deng an Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undan g-Und ang Nomor 12 Tahun 2011 
tentan g Pembentukan Peratur an Perundang-undangan. 
b. Instruk si 
Susun an dan bentuk In struksi 
1) Kepala 
Bagian kepala instruksi terdiri dari: 
a) kop instruksi yang ditandatang ani Menteri 
Perdagangan atau atas nama Menteri 
Perdagangan men ggun akan apital negara 
yang disert ai nama Kement erian Perdagangan 
deng an huruf apital secara simetris ; 
b) kata instruksi dan nama jabatan pejabat yang 
menetapk an, yang dituli s deng an huruf apital 
seca ra simetris; 
c) nomor instruk si, yang ditulis dengan huruf kapital 
seca ra simetris; 
d) kata tentang, yang dituli s deng an huruf kapit al 
seca ra simetris; 
e) judul instruksi, yang ditulis dengan huruf kapit al 
seca ra simetris; dan 
f) nam a jabat an pejabat yang menetapkan instruk si, 
yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri 
dengan tanda baca kom a secar a simetris. 
2) Konsid erans 
Bagian konsid erans instruk si terdiri dari: 
a) Kata Menimb ang, yang memuat latar belakang 
penetapan instruksi; dan 
b) kata Mengingat, yang memuat dasar hukum 
sebagai landasan penetapan instruksi. 
3) Batang Tubuh 
Bagian batang tubuh instruksi memuat substansi 
instruksi. - 52 - 
4) Kaki 
Bagian kaki instruk si dit empatkan di sebelah kiri 
bawah, yang terdiri dari: 
a) Tempat (kota sesuai dengan alamat lembaga) dan 
tanggal penetapan instruk si; 
b) Nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang 
ditulis dengan huruf apital dan diakhiri dengan 
tanda koma; 
c) Tanda tangan pejabat yang menetapkan instruksi 
apabila menggunakan Tanda Tangan Elektroni k, 
maka penempatan Tanda Tangan Elektronik 
disesuaikan dengan peletakan tandatangan pada 
contoh susunan dan bentuk instruksi ; dan 
d) Nama lengkap pejabat yang menandatangani, 
yang dituli s dengan huruf apital, tanpa 
men can tumkan gelar. - 53 - 
Nama jabatan clan 
nama Iengkap ditulis 
dengan huruf kapital, Kota sesuai dengan 
lembag a clan tangg al 
penanclatan ganan. Memuat subslansi 
tentan g arahan yang 
diinstruksikan . Daftar pejabat yang 
menerim a instruksi. Memuat alasan 
tentang perlu 
ditetap kannya 
instmks i. Penomoran yang 
berurutan clalam satu 
tahun takwin. Judul Ins truksi yang 
ditulis dengan huruf 
kapital, Lamban g negara clan 
nama jabatan yang 
telah dicetak. 
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
Tanda Tangan dan Cap Jabatan 
NAMA LENGKAP Dike luarkan di . 
pada tanggal . dan seterusn ya. Untuk 
KESATU 
KEDUA 
KETIGA Dalam rangka , dengan ini memberi instruksi 
Kepada 1. Nama /Jabatan Pegawai; 
2. Nama /jabatan Pegawai; 
3. Nama /Jabatan Pegawai; 
4. Nama /Jabatan Pegawai; NAMA JABATAN , MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
INSTRUKS I.. . 
NOMOR ... TAHUN . 
TENT ANG Conteh Susunan dan bentuk Instruksi - 54 - 
c. Surat Dinas 
Susun an dan bentuk Surat Edaran 
1) Kepala 
Bagian kepala surat edaran terdiri atas : 
a) kop surat edaran yang ditandatangani Menteri 
Perdagangan a tau atas nama Menteri 
Perd agangan menggun akan Lambang Negara, 
yang disertai nama Kernen terian Perd agangan 
dengan huruf apital secara sime tris; 
b) kop surat edaran yang ditandatangani oleh 
pejabat selain Menteri Perdagangan dan Sekretaris 
Jenderal menggunakan logo, yang disertai nama 
Kementerian Perdagangan denga n huruf apital 
seca ra simetris; 
c) kata Yth., yang diikuti oleh nama jabatan yang 
dikirimi sura tedaran; 
d) tulisan surat edaran, yang dicantumk an di bawa h 
Lambang Negara/logo lembaga, dituli s dengan 
huruf apital serta nom or surat edaran di 
bawahnya seca ra simetris; 
e) kata tentang, yang dicantumk an dib awah kata 
surat edaran dituli s dengan huruf apital secara 
simetris; dan 
f) rumu san judul surat edaran, yang ditulis dengan 
huru f kapital secara simetris di bawah kata 
ten tang. 
2) Batang Tubuh 
Bagian batang tubuh surat edaran terdiri dari: 
a) Latar belakang tentang perlunya dibu at surat 
edaran; 
b) Maksud dan tujuan dibu atnya surat edaran; 
c) Ruang lingkup dib erlakukannya surat edaran; 
d) Peraturan perund ang-und angan atau Naskah 
Dinas lain yang menj adi dasar pembu atan surat 
edaran; - 55 - 
e) Isi edaran menge nai hal tertentu yang dianggap 
mendesak; dan 
f) Penutup . 
3) Kaki 
Bagian kaki surat edaran ditempatkan disebelah k anan 
yang terdiri dari: 
a) tempat dan tanggal penetapan; 
b) nama jabatan pejabat penandatangan, yang 
ditulis dengan huruf apital, diakhiri dengan 
tanda baca ko ma; 
c) tanda tangan pejabat p enandatangan, apabila 
menggunakan tanda tangan elektronik maka 
penempatan Tanda Tangan Elektronik 
disesuaikan dengan peletakan tandatangan pada 
contoh susunan d an bentuk surat edaran ; 
d) nama lengkap pejabat pena ndatangan, yang 
dituli s de ngan huruf apital; dan 
e) Cap Dinas. - 56 - 
Oa'tar pe~b.l yang 
rreoer rr.J terr bus..,r, 
'iorat Ed.Iran Kota s~ua, dene.Jn 
JIJ-n.it trmbil-£.i d.J<1 
angga McTJJt pc'IJ!UIJ O 
va nt IN!n1ad1 da~, 
d1te~ap,.af'lnva SE Me-r Jat 1laun 
t~n:.tni !>'rlu 
d1tet.1p N)•a S[ Pe'lomora111 yang 
bc•ur:.i .in da am 
wtu hthur, 1.tlw ,n Datta, oe,.it:wt vang 
eN!flfT'.a S£ lamo.ing 
nc:-;:;ir;i/logo 
lr<nb,1z1 dan namil 
1.1b.it ..1n/r Jm.t 
lemb.lga \•n.t te•.ip, 
diC;:~~ (Op ~mba& <l 
:.1c:-..: 1t:~ PJ::RDA(i. \:\'GA\ iU.ft.:BLl1". I. OO~F. Sl~. p 1c!a :an~~.l . . . 
Temu u ·· :i. 
I . 
2. 
3. dan 1,.ctcn .. s nvn Latar Bclakan z 
2 ~\,...:sue dan • Uj :i:, 
J R 1.11 ~ Lmg ..... -P 
; Oasar 
s Isa r.d;-ir II 
(.) Pe r.u up l 
J On!l ~CtC' I usn-,'l Yth l'llS:\ TER. P~RD.- \G.\ ~G.\~ REPL BLih I. DO~LSIA Contoh Format Surat Edaran - 57 - 
Daftar pejabat yang 
menerima 
tembusan Surat Namajabatan dan 
nama lengkap 
ditulis Kota sesuai dengan 
alamat lembaga dan 
tanggal 
penandatanganan. K Memuat isi edaran 
mengenai hal 
tertentu yang 
dianggap 
mn"~~<",..t,. ~,10""'1,.-.t Memuat peraturan 
yang menjadi dasar 
ditetapkannya 
c-r- ""--··-• Memuat alasan 
tentang perlu 
ditetapkanya 
C"r. ....... _ ......... , ........ _ ... , .... ·- n ... _ ... _..,_,._ Penomoran yang 
berurutan dalam 
satu tahun Daftar pejabat yang 
menerima SE.Daftar Lam bang 
negara/logo 
lembaga dan nama 
jabatan/nama 
lembaga yang telah 
dicetak.Kop 
lembaga 
} 
SEKRETARIS JENDERAL, 
Tanda Tangan dan Cap Jabatan 
NAMA LENGKAP Ditetapkan di .. 
pada tanggal .. 
Tembusan : 
1. . . 
2. . . 
dan seterusnya 6. Penutup 5. lsi Edaran . 4. Dasar 3. Ruang Lingkup 2. Maksud dan Tuju an 1. Latar Belakang SURAT EDARAN 
NOMOR ... TAHUN ...... 
TENT ANG Yth. 1. . 
2 . 
3. dan seterusn ya Contoh Format Surat Edaran 
yang ditandatangani oleh selain Pejabat Negara - 58 - 
prosedur 
administr asi pemerintah. 
2. Nama Unit Kerja. 
3. Tahun pembu atan 
4. Informasi lain yang diperlukan . d. Standar operasional prosedur administr asi pemerintahan 
1) Pengertian 
Standar opersion al prosedur administras i pemerintah 
adalah Naskah Dinas yang memuat serangkaian 
petunjuk tentang cara dan urut an kegiatan tertentu. 
2) Tujuan standar opersion al pro sedur admini strasi 
pemerintah 
Standar operasional pro sedur admini strasi pemerintah 
bertujuan untuk: 
a) meny ederhanakan, memud ahkan, dan 
mempercepat penyampai an petunjuk; 
b) memud ahkan pekerjaan; 
c) memperlancar dan m enyeragamkan pelaksanaan 
kegiatan; dan 
d) meningkatkan kerja sama antara pimpin an, staf, 
dan unsur pelaksana. 
3) Wewenang Penetapan dan Pen andatanganan 
Pejabat yang m enetapkan dan menandatangani 
standar operasional prosedur administrasi pemerintah 
yakni pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang 
ditunjuk. 
4) Susun an 
a) Halaman Judul ( Cove71 
Halam an judul m erupakan halaman pertama 
sebagai sampu l muka sebuah standar operasional 
prosedur admini strasi pemerintah. Halaman judul 
ini berisi inform asi men genai: 
1. Judul standar operasion al - 59 - 
administrasi pemerintah 
Daftar isi 1n1 dibutuhk an untuk m embantu 
mempercepat pencarian informa si dan m enulis 
perubahan/r evisi yang dibu at untu k bagian lSl pros edur operasional Standar Daftar c) b) Keputusan Pimpinan 
Karena Standar operasional prosedur administrasi 
pemerintah merupaka n pedoman bagi setiap 
pegawa i, harus memiliki kekuatan hukum . Dalam 
halaman selanjutnya setelah halaman judul, 
disajikan keputusan pimpinan tentang penetapan 
Standar operasional prosedur administrasi 
pem erintah. ~ .... -A_la-m-at-1-em-b-ag_a __ _. Jl. M.I. Ridw an Rais No.5 Jakarta 12560 -~ .... _J_t_t_pe_m_b-ua-tan __ _. Judul dokumen SOP 
sesuai unit kerja yang 
membuatn ya STANDAR OPERAS IONAL PROSEDUR 
KEMENTERIAN P ERDA GANGAN 
2017 Kop lembaga, unit 
organisasi, unit kerja . 
KEME NTERIAN PERDAGANGAN 
REPUBLIK INOONESIA Berik ut adalah contoh halaman judul sebuah SOP - 60 - 
tertentu dari Stand ar operasional prosedur 
administr asi pem erintahterkait. 
d) Penj elasan singk at penggunaan 
Sebagai sebuah manual, SOP memuat penjelasan 
mengenai bagaimana memb aca dan 
menggunakann ya. Isi dari bagian ini antara lain 
mencakup: 
1. Ruang lingkup, menjelaskan tuju an pros edur 
dibu at dan kebutuh an organisasi. 
2. Ringkasan, memuat ringkasan singkat 
mengenai prosedur yang dibu at. 
e) Bagian identitas 
Bagian id entitas dari prosedur dalam standar 
operasion al prosedur admini strasi pem erintah 
dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1. Logo instansi dan nomenklatur Unit Kerja 
pembu at 
2. Nom or SOP , diisi dengan nomor basah secara 
berurutan dalam 1 (satu) tahun takwim. 
3. Tanggal penges ahan, diisi tanggal 
penges ahan SOP oleh pejabat yang 
berw enang di Unit Kerja 
4. Tanggal Revisi, diisi tanggal SOP direvisi atau 
tanggal renc ana diperiksa kembali SOP yang 
bersangku tan 
5. Pengesahan oleh pejabat yang berwenan g 
pada Unit Kerja. Item pengesah an berisi 
nomenklatur jabatan, tanda tang an, nam a 
pejabat yang disertai dengan NIP serta 
stempel / cap instansi. 
6. Judul SOP, sesuai dengan kegiatan yang 
sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki . 
7. Dasar Hukum , berupa peraturan perundan g­ 
undangan yang menda sari pros edur yang 
dibu at menjadi SOP beserta atur an 
pelaks anaann ya - 61 - 
8. Keterkaitan, memberikan p enjelasan 
mengenai keterkaitan prosedu r yang 
distandarkan dengan prosedur lain yang 
distandarkan (SOP lain yang terkait seca ra 
langsung dalam proses pe laksanaan kegiatan 
dan menjadi bagia n dari kegia tan tersebut). 
9. Peringatan, memberikan p enjelasan 
mengenai kemungkinan yang terjadi Ketika 
prosed ur dilaksanakan a tau tid ak 
dilaksanakan. Peringata n mem berikan 
indik asi berbagai permasalahan yang 
mungkin mun cul d an berada di luar kendali 
pelaksana Ketika prosedur d ilaksanakan, 
serta berbagai dampak lain yang 
ditimbu lkan. Dalam hal ini dijelaskan pul a 
bagai mana cara menga tasinya bila 
diperlukan. Umumnya menggunakan kata 
peringatan, yaitu jika/ apabila-rnaka (if-then) 
atau batas waktu (dead line) kegiatan h arus 
sudah dilaksanakan. 
10. Kualifikasi Pelaksana, member ikan 
penjelasan mengenai kualifikasi pelaksana 
yang dibu tuhkan dalam melaksa nakan 
perannya pada prosedu r yang distandarkan. 
11. Peralatan dan pe rlengkapan, membe rikan 
penjelasan mengena i daftar peralatan utama 
(pokok) dan perlengkapa n yang dibutuhkan 
yang terkait secar a langsu ng dengan 
prosed ur yang dibu at menjadi SOP. 
12. Pencatata n dan pendataa n, memuat berbaga i 
hal yang perlu didata dan dicatat oleh pejabat 
tertentu . Dalam kaitan ini, perlu dibu at 
form ulir-Iormu lir tertentu yang akan diisi 
oleh setiap pelaksana yang terlibat dalam 
proses. Setiap pelaksa na yang ikut b erperan 
dalam proses, diwajibkan untuk mencatat 
dan mendata apa yang sudah dilakukann ya, - 62 - 
merupakan urutan bagi suatu prose s 
kegiatan. Biasanya menggunakan kalimat 
aktif dengan menggu nakan awalan me- 
3. Pelaksana, meru pakan pelaku ( actor) 
kegiatan. Sim bol diagram alir sesuai dengan 
proses yang dilakukan. Kete rangan symbol Nomor, diisi nomor urut 
Tahap Kegiatan , diisi Taha pan kegiatan yang prosedur yang distandarkan , yang berisi: 
1. 
2. f) Bagian Flowchart 
Meru pakan uraian mengenai langkah -langkah 
kegiatan secara berurutan dan sistematis dari Contoh Bagian Identitas PENCATATAN DAN PENOATAAN : PERINGATAN · MOT ·11 e- CHDJ so~.,t 
CEL.A.<SA.t.t MU URVWl KE=-ROTC..:01.A._'10 AN Pi.QJJ.JA """"' OHASKEl. tE~CT"e. =tlAN PERALAT ANJPE RL91 GKAPAN · KETERIWTNt KUAL IFIKASI PELAKSAN A: OASAR HUKUM: 
lf.t~~~ ~l•.o:..-u.a ll;_"'.~S!C.,..:,20 ll~ ~ - 
2. Ur:r;,-V~•"'; Rl'l)... b!I( lr.:crt.s., f\b-,or 3711t1..- ·~t~ra rt~ .. -;c- Lu.t Ne;,Ml. 
l Uf:JT';,ll~.:.1.r; R~ Oft lr:~·•'I t~O!T!Of l41P: 2.j~ :t'1~; S.rottl. t.1."•1 CA"I 
U..1'11»~ Ht;art Hn-. L..1;1. Ke::..ariJU "\; 
4 Fv, H,'I" Pr1t1 or'!l:"t ~~ .. b.:k I·:~,.,._, N:,i:w fl T,, .... 05' Ttr!li-; l<A~r!_.r 
l(~ol otlr 1.tr;P.1 T111 Tt-"l'lpl. Tau Up.a-:111 ~11'1 T111 F.,-;t-orru, ;ri 
S Plfl: ~.- M~e,rj P•~•~•r~ "'I N~or S\1-0AG~Z 2'!61ru~; Otg:r :su1 :r Tl.2 
l<a'jl 1or..amr:•N"'r Pt!:1;1r;r JAIIUAH SEKRETARIS JENDEIW.. NAIIA SOP SUO IH RAHMANS YAH BIRO UMU M DAN LAYANAN PENGADAA N 
SEKRETARIS JENDERAL KEPALA BIRO UMUII DAN LAY ANAN 
PENO AD MN 
DI SAHKAH OlEH TGl.EFEKTF KEMENTERIAN 
PER DAGA NGAN 
R[PU8 1 IK INOONl:SIA TGl. REVIS I TGl. PEIIBUATAN MOT· 10 tl.CFII.Cl.SOP.01 IK. I>. tSJ-0\G ~) NOMOR SOP dan mem berikan pengesahan bahwa langka h 
yang ditanganin ya dapat dilanjutkan pada 
langkah selanjutn ya. Pendataan dan 
pencatatan akan menjadi dokumen yang 
memberikan informasi penting mengenai 
"apakah prose dur telah dijalankan dengan 
benar" . - 63 - 
sebagaimana ditentukan pada daftar symbol. 
Pelaksana diisi dengan nama-nama jabatan 
(Jabatan Fungsional Umum , Jabatan 
fungsional Tertentu, Jabatan Stru ktural) 
yang ada di Unit Kerja yang bersangkutann 
yang melakukan proses kegiatan. Urutan 
penulisan Jabatan dimul ai dari jabatan yang 
terlebih dahulu melakukan tahap kegiatan. 
Jika dalam SOP tersebut terkait dengan unit 
lain, maka jabatan Unit Kerja lain diletakkan 
setelah kolom j abatan di unit yang 
bersangku tan. 
4. Mutu Baku, berisik elengkapan waktu, 
output dan keterangan. Agar SOP init erkait 
dengan kinerja, maka setiap aktivitas 
hendaknya mengidentifiik asikan mutu baku 
tertentu, seperti waktu yang diperluk an 
untu k menyelesaikan persyaratan/ 
kelengkapan yang diperluk an (stand ar input) 
dan outputn ya. Mutu baku ini akan menjadi 
alat kendali mutu sehingga produk akhirn ya 
(end product) dari sebuah proses telah 
memenuhi kualitas yang diharapkan, 
sebagaimana ditetapkan dalam standar 
pelayanan. Untuk memud ahkan dalam 
pendokum entasian dan impl ementasi, 
sebaiknya SOP memiliki kesamaan dalam 
unsur e prosedur meskipun muatan dari 
unsure tersebut akan berbeda sesuai dengan 
kebutuhan Unit Kerja. Norma waktu bisa 
dalam hitungan menit, jam, hari. - 64 - 
a) kop keputusan yang ditandatangani Menteri 
Perdagangan a tau atas nam.a Menteri 
Perdagangan menggunakan Lam bang Negara , 
yang disertai dengan nam.a Jabatan Menteri a. Susunan dan bentuk Keputusan 
1) Kepala 
Bagian kepala keputusan terdiri atas: 2. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan) penjelasan prosedur kegiatan atau menjadi syarat 
kelengkapan suatu kegiatan. g) Bagian pendukung 
Bagian pendukung berisi uraian , keterangan, atau 
contoh -contoh formulir yang dapat mendukung MUWB•ku 
K•aubag Tata Ka• ub. K••ub•g No AkttflHa K•b•g T•ta Protok ot dan Kepa,la Bfro Ke•r•no-n u ...... S.•kre uitia uaaha Perja .. nan Urua an Umum P'ar.ya ,.t.n Waktu Outpu t 
.Jande ral OlnH ~ 
Mitnen. meWomw s. c::::) Wor me.sa k:eg:o ton 5,_,., Aonc:are Tamu Undangan 
r:te.n SMCr.uns S.,.,.. s.ta«a n~ Jal'ICMC'a1 k:-o,.-ta"'\. .. U,.. ~•·n ,n,w,oena , acera repat 
CJ mancakup 
Kam.fta nanll.....roa 
Qlll)\&Oll la.si..'duni O. 
u•ahe oanl.ltllt 
lftfka1t 
Melftpo< kepa oe D lnlt)ffl'IO.st ke91 11tan s""""' .. onna., 
Kepala Ba0t11n Tata Seknn a1is Jender al keg,at:ftn 
usena 1erkAn aca,a Setu eL&na 
dan kehad ran ht.mU Jendef' al yang 
Sekfetari 5 JendotaJ tiMlh a eskallll s, 
ka KaibegTU 
M~e.nl n"om& 91 CJ WonNSt k~ ata.n s_.... .... _ .. 
l'"1Cal t eeere don $ok:ra&.o, ns J*Get al da.n lceg ui,tan 
ketw.dtran tamo ka~ g 1U 6ekt.mn• ~krem ns 
S~ e?ans Jende tal ,......,., J.noe ral yang 
CJ 1c&at1 d oskalift 5' 
ke Kepela B,ro 
Umun 
Mvngmstruk'Slkan untuk lnfo, moM ug u.tan 30meno t .,..,_ 
memperSlapun CJ s.krMeJt t J4tno.t al mn ~ k.une9!'1 
S-8081l11 5M U81\H"tY9 Ka.b& glU acer• Yl'nQ 
l&mwt. SLM petfl Dal dike\.a f1'.An OiQn - no D Kepo]a S.ro 
""""" 
Mongt\lJbulgl Pe,abot I lrtllCNkll dWl at"ilha.1 1 30.,.. .,.: Ha51'lkordin.1~ 
~ ngdon D t<epala Bun lJrTLlffl tf!f'kn.t dengon peto bat 
beoOOfdl,.. .. terkait o,etakAJ'MUin aaita ..-,,.,no 
pet¥a pen rueng s.kreta rls Jende ,al dan -•muon ~eocenaan __.,.an 
"''""' 
8 M11nyiapkan run.no Oaftar tomu teftl:8 11 90menrt Oa.flot 1amu dan 
pe,n• muen D ,_~ Jd•n~ nwmu ~My a a,gunakan 
kftsut>ag urusa n 
oale mdll lom 
I ~nrueng 
CJ )a muo n 
Menyiepitor.'mern llin Oa"lartamuc.erl<e.h 60 .... nlt oena, 
""'""-" CJ PfHMJnaJ can J.WTA h tatnu "°"""""""""" ~ngtde h 
D dlpers.i ae>kan 
llfCUk ecere 
SektMan. S 
I Jende r•I 
8 MwrwtSan kons..umsl Oa'"'l:ar let\M a"T'IS l.\'nenu 60,,.M Pesa Mn 
kepo da pct'1)"9d a yang telahdioef siopkan konswns.i yilng 
kons ...-ns1,eatenno l..ft\.M aura Sekr.U.r1s Wllohd~nke 
Jenden, J pehaJr;. \etkall 
0 Melapor kQOMl:.a J Lapor iln finill k:Oglata.n 10 nllolr.t """"""" S,mplno n tenrai,g acara Sekrece ns JerodefaJ Kepala Btro 
1(9hadi ran tamu D """"" Sekrfrtar1s Jenckttat 
,o Kord in&SI dengan i..nt D MesuMn mn 5Ubtlg TU 90......, Per51apa n r,n.l Koron ... 
tetkan dsn lnsaans. &ttktf!tans .i.noen 1 tentan ..,........, dietcs.anakt u'I arta ra 
ta.Oum peta ks.onaan kc."dinas, acat• p,ollUc:Sana 11n ~ oianl\J 
aaua,O. muen Sektet: ons Jenoero 1 
c=:::> Se«i eu;ris dan ProtokOI deng ain 
Jend e1al t.n11erka t111risu1nsJ 
tet1tAIVdln a ut.aha 
itwkait J9mu. n 
Sekteta ns .Jenoete l 
contoh Bagi an Flowchart - 65 - 
Perdagangan Republik Indonesia yang ditulis 
dengan huruf k apital seca ra simetris; 
b) kop keputusan yang ditandatangani oleh p ejabat 
selain Menteri Perdagangan dan sekretariat 
lembaga negara menggunakan logo, yang disertai 
nama Lembaga dengan huruf k apital seca ra 
simetris; 
c) kata keputusan d an nama jabata n pejabat yang 
menetapkan, ditulis dengan huru f kapital secara 
sime tris; 
d) nomor keputusan, ditulis dengan huruf kapital 
seca ra simetris; 
e) kata penghubun g tentang, ditulis dengan huruf 
kapital seca ra simetris; 
t) judul k eputus an, ditulis dengan huruf kapital 
seca ra simetris; dan 
g) nama jabatan pejabat yang menetapkan 
keputus an, ditulis dengan huruf k apital secara 
simetris dan diakhiri d engan tanda baca koma. 
2) Konsiderans 
Bagia n konsiderans keputu san terdiri atas: 
a) kata Menimban g, yaitu konsiderans yang memuat 
alasan/ tujuan / kepentingan/ pertimban gan ten tang 
perlu dit etapkann ya keputu san; dan 
b) kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memua t 
peraturan perund ang-und angan sebagai dasar 
pengeluaran keputu san. 
3) Diktum 
Bagian diktum k eputus an terdiri atas hal-hal sebagai 
beriku t: 
a) Diktum dimul ai dengan kata memutu skan yang 
dituli s dengan huruf kapital dan diikuti k ata 
menetapkan ditepi kiri dengan huruf awal 
kapital; 
b) Isi kebijakan yang ditetapkan dicantumk an 
setelah kata menetapkan yang ditulis dengan 
huruf awal kapital; dan - 66 - 
c) Untuk keperluan tertentu, keputu san dapat 
dilengkapi dengan salinan dan petikan sesuai 
dengan peraturan perund ang-und angan. 
4) Bata ng Tubuh 
Sistemat ika dan cara penulisan bagian batang tubuh 
keputusan sama dengan kete ntuan dalam 
penyusunan peraturan, tetapi isi keputusan diur aikan 
bukan d alam pasal-pasal, melainkan diawali dengan 
bilangan bertingkat/ diktum kesa tu, kedua, ketiga, 
dan seterusnya. 
5) Kaki 
Bagian kaki keputu san ditempatkan di sebelah k anan 
bawah, yang terdiri atas: 
a) tempat dan tanggal penetapan keputusan; 
b) jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis 
dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda 
baca koma; 
c) tanda tangan peja bat yang menetapkan 
keputusan, apabila mengguna kan tandatanga n 
elektronik maka penempa tan tandatangan 
elektronik dises uaikan dengan peletaka n 
tandatan gan pada contoh susu nan dan bentuk 
keputusan; dan 
d) n ama lengkap peja bat yang menandata ngani 
keputusan, yang dituli s de ngan huruf kapital, 
tanpa mencantumkan gelar. 
b. Pengabsa han 
1) Pengabsa han merupaka n pernyataa n pengesa han 
bahwa suat u keputusa n telah dicatat dan d iteliti 
sehingga dapat d iumumkan dan didistribusikan oleh 
pejaba t yang bertanggungjawa b di bidang hukum atau 
admini strasi umum atau pejabat yang ditunju k sesuai 
dengan isi keputu san. 
2) Pengabsahan dicantumk an di sebelah kiri bawah, 
yang terdiri atas kata Salinan sesuai dengan aslinya, 
diikut i dengan nama lembaga, nama jabatan, ruan g 
tanda tangan, dan nama pejabat penandatangan. - 67 - 
3) Pengabsa han dilakukan dengan membubuhkan tanda 
tangan dan Cap Dinas lembaga . 
c. Distribusi 
Keputu san yang telah ditetap kan didistribusikan kepa da 
yang berkepe ntingan. 
d. Hal yang perlu diperhatikan 
Naskah asli dan Salinan keputu san yang ditandatangani 
harus disimpan se bagai arsip. - 68 - 
Namajabatan dan 
nama lengkap 
yang ditulis 
dengan huruf 
kapital. Kota sesuai dengan 
alamat lembaga dan 
tanggal 
penandatan gan. Memuat substansi 
tentang kebijakan 
yang ditetapkan. Memuat peraturan 
yang menjadi 
dasar 
ditetapkannya 
keputusan. Memuat alasan 
perlu 
ditetapkannya 
keputusan . Penomoran yang 
berurutan dalarn 
satu tahun takwin. Lambang nagara 
dan nama jabatan 
yang telah dicetak. 
SALINAN Keputusan Menteri ini disamp aikan kepada: 
1. 
2. MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESI A, 
Tanda Tangan clan Cap Jabatan 
NAMA LENGKAP Ditetapkan di . 
pada tanggal .. MEMUTUSKAN : 
KEPUTUSAN TENTANG . , ....................................................................................... , 1. 
2. ....................................................................................... , b. bahwa . ....................................................................................... , 
KESATU : 
KEDUA: 
KETIGA: Menetapkan: Mengin gat: Menimb ang: a. bahwa . MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK IND ONESIA , KEPUTUS AN MENTER ! PERD AGANGAN REPUBLIK INDON ESIA 
NOMOR ... TAH UN ... 
TENT ANG MENT ER! PERDAGANGAN REPUBL IK INDONESIA Contoh Forma t Keputusan 
(Ditand atangani oleh Pimpinan Tertinggi Kementerian) - 69 - 
Nama jabatan clan 
nama Jengkap 
yang dituli s 
dengan huruf 
kapital. Kota sesuai dengan 
alamat lembaga dan 
tanggal 
penandatangan. Memuat substansi 
tentang kebijakan 
yang ditetapkan. Memuat peraturan 
yang menjadi 
dasar 
ditetapkann ya 
keputusan. Memuat alasan 
perlu 
ditetapkann ya 
keputusan. Judul keputusan 
ditulis dalam hufuf 
kapit al. Penomoran yang 
berurutan dalam 
satu tahun takwin. 
SALIN AN Keputusan ........ ini disampaikan kepada : 
1. 
2. SEKRET ARIS JENDERAL, 
Tanda Tangan dan Cap Jabatan 
NAMA LENGKAP Ditetapkan di . 
pada tanggal . ········································································· Mengangk at . 
Menuga skan . ······························································································· 
KESATU: 
KEDUA: 
KETIGA: MEMUTU SKAN : 
Menetapkan: KEPUTUSAN TENTANG Contohlogo 
instansi clan nama 
unit yang telah 
dicetak. 
. , ....................................................................................... , 1. 
2. ....................................................................................... , b. bahwa . ....................................................................................... , a. bahwa . NAMA JABA TAN , KEPUTUSAN . 
NOMOR TAHUN . 
TENT ANG h.t \II.:\ I t.J{I \'\ l'tl{I) ,\(; v-«, \'\ 
!-lth.lU' I \IU \I .,1..,utn \I. 
Mengin gat: Pasal 1 
TUJUAN KERJA SAMA bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang , 
yang diatur dalam ketentuan sebagai beriku t: Pada hari ini, tangg al, bulan, tahun, . 
bertempat di, yang bertan da tangan dibawah ini 
1. : , selanjutn ya disebut pihak I 
2. : , selanjutn ya disebut pihak II NOMOR / /MoU/ / . 
NOMOR . TENT ANG PERJANJIAN KERJA SAMA 
ANT ARA 
MENTER I PERDAGANGAN REPUBLIK INDON ESIA 
DAN Contoh Form at Surat Perjanjian Antar Lembaga 
Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara - 87 - 
Nama Institusi 
Nam a Jabatan 
Tanda Tangan 
Nama Nama Institusi 
Nama Jabatan, 
Tanda Tangan 
Nama PENUTU P Pasal 7 (3) Segala perubahan dan/atau pemb atalan terhadap piagarn kerja sama iru akan diatur bersama 
kemud ian oleh Pih ak Pertama dan Pihak Kedua. (2) Yang termasuk force msjeure adalah 
a.Bencana alam; 
b.Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; 
c.Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan. (1) Apabila tejadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force msfeure, dapat 
dipertimb angkan kernun gkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan 
persetujuan kedua belah pihak. LAIN-LAIN Pasal 6 ················································································ ··········································································································· Pasal 5 
PENYEL ESAIAN PERSELISIHAN - 88 - 
:ns.:~ !"°: 
P'=!"iS-"1.::~,. 
:--2:.g c.::.:uEs 
c alam 
b snruk 
p as al-pasel :,l-e:nu a: :::.'::1._: 2..5 
pinsk :•!:!.."l§; 
:nt::ig:.~:?-::z:_"'l 
c2..-i :n:· 
ns..vi.i.:.:s."'lgg_ be ru ru r.2..-i 
~ slsrn s aru 
t2..!.iu:-: 
?.s.!.9.l:. ?s;.9..12 ?9.;.s.l 1 b':l';;::i;!il-:9. t ur.tuk m:l!iku ~: k:.1js !..9.m9. dsl!i.'1: tid;;1:~ .. 
;·a.r.i dismr dalsm k:t:.l' .tu2!". r.!:t.sc~ai bsrikut : :..:l.5J1.1tr. \"9. di:.:but ;.'=1:9.;.s.i ?il: sk I 
;.:lajuu:;·s :ii;.;;tut ;.•,bis.i ?'.J-.!ik U , - .. 
2 - . ?9.d!i h sri ir.i, ts.r.~ sl bulsr; t tahur, t:rtmipn di , 
y2.r.~ l:mSJ·.d9. ts.r.~'2.!· . ::!i ts.w!i!: i!:i :;()).[::)? . 
X:J:dCF- .. ~~~ ;~'1.Jlg_'"'l 
; nerna 
!1.!a.Sk~"l 
~:.)1as, para p:....,~:. :;b~~k 
p~rj2.."\i:2.."l Juc.ul 
) \ ?:::::: .. J.:.:--.JL~.:-: :<:::~.J.; s.:..:.r;.. 
.'.'.\"':',;,?_:,_ Cont oh Format Surat Perjanjian Antar Lembaga Dalam Negeri 
Untuk Non pejabat Negara - 89 - 
. "a.-na J sb atan, f31 Se gs.la po:'!"Uba..1.!!.!1 cia.."l/ acau p<::nba:!.la.."!. :'I::-haC:ap pis.g!!..-n b.:-:a s ama 
bu akan ~ts::u:-- b!:!"S~-C~ ~:e:nu: E~~ ol.;:l ?::':tl:. ?i:r:!!.:'D.s. c~""l ?:..19.k 
?C1:6ua. 121 Ya..'1g tsr:nas uk Jo,-ce majeu ·e aci!!la.."1 
a, b":nc2..¥\~ alarn : 
b. ci::C:tl:a.."l ps:ne nn;; !.."1 c: b:C:!..'1 !: ::ska! ca..'1 :nc:1,.:,.:-: 
c. k~~~g,2,..~ k~~ ~::_vi~ri yg_""tg icis.k :n~n~L..'"'l k~~- r11 . .\ps.b ila :..rJa2i :i!.l-h!.l :"!-"lg c: lu ar ksk u~!!.!!..'1 k,;ciu a b e lah p:hl!..l:: a:au 
fo¥ce metje~m~. C:apa: ~:p•,m ::.-nba.."l.gk!..'1 k .. :nu'!'l~ b-"l!.."l p'I:'!"Uba.."1. !.."'I 
c,;m pac ca.."l. wak ru p'I:l:?.ks!.."!.a!.. "l :ugas pek'I::-Ja!.."l ci1:'!'lga..-i pe:-s-::u.JU!!..."l 
ke dua b1:l~'l pihak. ................................................................ ........................ ........................ ......................................................................... ................. ..... .. ··········· .. ., . - 90 - 
perjanjian internasional; 
(3) penjelasan teks bahasa yang digunakan 
dalarn perjanjian internas ional; dan 
(4) sege l asli. penandatang an tang gal dan (2) tempat perjanjian judu l dalam penyebutan 
internasional; 2) Perjanjian Internasional 
Susun an dan bentuk Perjanjian Internasional 
a) Kepala 
Bagian Kepala terdiri atas : 
(1) Lambang Negara masing-masing pihak yang 
yang diletakkan di tengah atas; 
(2) Nama pihak yang mengadakan perjanjia n 
internasional a tau Memorandum of 
Understanding (Mo U); dan 
(3) Judul Perjanjian Internas ional. 
b) Batang Tubuh 
Bagian Batang Tubuh terdiri atas: 
(1) Penjelasan para pihak sebagai pihak yang 
terikat oleh perjanjian internasional atau 
Memorandum of Understanding (MoU); 
(2) Keinginan p ara pihak; 
(3) Pengakuan p ara pihak terhadap perjanjian 
inter nasional tersebut; 
(4) Ruju kan terhadap surat minat atau surat 
kehendak; 
(5) Acuan terhadap ketentuan yang berlaku; dan 
(6) Kesepakatan kedua belah pihak terha dap 
ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal. 
c) Kaki 
Bagian kaki terdiri atas: 
(1) Nama jabatan pejabat penandatangan selaku 
wakil pemerintah masing-masing, tanda 
tangan dan nama pejabat penandatangan, 
yang letaknya disesuaikan Degnan - 91 - 
:.: L:. •. .:.?. 0: D. . .:. ... Contoh Form at Kesepakatan Awal (Letter Of Intent) - 92 - 
.~ .. !":; :1: ~ 
o·:j~:~i~·:: ~j ~:,;: ):( l)?:!~:1)': -..i,··1·""'· .. , ·'ii-: \l\4"!'"'·•'i-r:-J;···: :..- i '.!':"'J~:•,f"\'I"! ;'t" ·l":.,:.:-.,: • .. 1t.::. .... J..,., ;:.: .- .:w:..... ·"' ·-- . .,.··-· ,:. : - I. -- ··.: ._ 4•• ••••• - • ..i . 
E~:.·~ ~~::-i ~: :~1::i-,·; :r: .. ~,~i~i::~: ,: :!~::. :~:JrJ°=1~: o~ l~!,~::;it .:..::.! . 
~:..,:? ..... :.!.:,:::,,-:'\ "J :: ~\.:. :i:.,.i;;, / »: ----- - ---- - .. ~ -, \ 
( 3,.,..,.=,.~ !:~3~3 
rr:i:·r,·'""3:·,:- =,·"3·~ J \ .. : . ;: ,./ 
-1-,...... -» ··---. _,..,.· --~--- Contoh Format Memorandum Of Understandin g - 93 - 
f~?: . :io1:; :.:-. dui.:lics.t'::i ir, o:-. tr.:;. :is._v o: 
. . .. . .. .. . . .. . . . . .. . . Ir; tr.'= Y'=:!.?' of . . .. . . . .. S!: :! o~: '= i:·. !:: :ior. ;,:;.is. • 
.........•............ an d E:::~s.r. ls.r.~us.~'". all t ext s t:w·.i ~us.11:,· a1.1tl:~:tic. £?·. 
cs.s.<: -of s.::y :!.i·::r~:::c-: of fr. t.erpretaticr; cf tr.is. : .. 1,.mora2: dum oi L":·.d:rs.t9.:: dir; ~ u·" 
::::-.{).is.:: t':..":t s..r. ill pr;v.ail. ir. ,itr.S:";; wi·_ge cf, tr.€: 1.u-.:i:r!.iiJ:-=:i l:w:,g- :iuly auth oriz ed tl'.:r<:of 1.:y tl:~ 
r~ip =~tit;=: O.o,;4=..Y?:m'lr' .. t .. l:s.1.~~ !.i~ .. ~:i ti:i:.. ).(';n\Ot.sJ:dunt :,! t.ir.d.:r~t9.!:di!:1 . 9.. 
l:. E1: try Ir.to ~ore;, Duraticr; SJ:d :'umfr. aticr; .................................................................................................................................. .......... ·························---··············· . .. ··-···· ·- . ....................................................................................................... ....................................