Apa saja yang diatur dalam Pasal 2 PERATURAN  BUPATI INDRAGIRI HULU Nomor 66 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN  BUPATI INDRAGIRI HULU Nomor 66 Tahun 2021 tentang , BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 2 menetapkan:

huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang 
yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun, 
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan 
melaporkan terkait dengan bidang Layanan Komunikasi dan Informatika . 
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang 
mempunyai fungsi : 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan 
media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan 
penyediaan akses informasi, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, 
Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan Masyarak at, 
Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah 
Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kabupaten serta 
penyelenggaraan statistik sektoral; 
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan hubungan 
media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan 
penyediaan akses informasi, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, 
Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, 
Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah 
Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kabupaten serta 
penyelenggaraan statistik sektoral; 
 
 
 
 
~ 10 ~ 
 
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
penyelenggaraan di bidang layanan hubungan media, Penguatan 
Kapasit as Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses 
informasi, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, Pengembangan 
Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, 
Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah 
Kabupaten, Pe nyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kabupaten serta 
penyelenggaraan statistik sektoral; 
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi 
Publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan publik dan kegiatan 
Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan 
Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) 
Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di 
Kabupaten se rta penyelenggaraan statistik sektoral; 
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan hubungan media, 
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan 
akses informasi, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, 
Pengembangan Sumber Day a TIK pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, 
Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah 
Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kabupaten serta 
penyelenggaraan statistik sektoral.