Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 18?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 3 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 
tentang Penanggulangan Bencana, dalam rangka 
melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan 
penanggulangan bencana, pemerintah daerah dapat 
membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
sebagai bagian dari perangkat daerah;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, 
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Magelang;
Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4723);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang 
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II 
Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana;13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 
Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 
Nomor 11 Seri E Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN 
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGELANG.