Bagaimana redaksi normatif Pasal 10 dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 59 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 59 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENGGUNAAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN, BAB III - PENGGUNAAN, Pasal 10 berbunyi:

(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 
 
 
 
 
 
 
(3) 
 
 
 
 
 
 
 
(4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) 
 
 
 
 
 
 
 
 Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (5) huruf a apabila 
barang milik daerah berupa tanah belum memiliki 
fotokopi sertifikat, maka dokumen dimaksud dapat 
diganti dengan: 
a. akta jual beli; 
b. girik; 
c. letter C; 
d. surat pernyataan pelepasan hak atas tanah; 
e. surat keterangan lurah atau ke pala desa, jika ada; 
f. berita acara penerimaan terkait perolehan barang; 
atau 
g. dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan. 
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) apabila barang milik daerah 
berupa bangunan belum memili ki IMB dan dokumen 
perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari 
Pengguna Barang yang menyatakan bahwa bangunan 
tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan 
fungsi SKPD. 
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) apabila barang milik daerah 
berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD 
belum memiliki sertifikat, IMB, dan dokumen perolehan 
dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna 
Barang yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan 
tersebut digunakan un tuk penyelenggaran tugas dan 
fungsi SKPD. 
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) apabila barang milik daerah 
berupa selain tanah dan bangunan yang diperoleh dari 
APBD belum memiliki dokumen kepemilikan, maka 
dokumen dimaks ud dapat diganti dengan surat 
pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan 
bahwa barang milik daerah selain tanah dan/atau 
bangunan tersebut digunakan untuk penyel enggaran 
tugas dan fungsi SKPD. 
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pa sal 9 ayat (8) huruf b, huruf c, dan huruf d 
belum ada, maka pengajuan usul permohonan 
penerbitan status penggunaan disertai surat pernyataan 
dari Pengguna Barang bersangkutan yang menyatakan 
bahwa barang tersebut adalah barang milik daerah yang 
dari awal pengadaannya direncanakan untuk dilakukan 
pemindahtanganan dengan cara penyertaan modal 
pemerintah daerah. 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 (6) 
 Barang milik daerah yang belum memiliki dokumen 
kepemilikan tetap harus menyelesaikan pengurusan 
dokumen kepemilikan meskipun telah ditetapkan statu s 
penggunaan barang milik daerah.