Apa saja yang diatur dalam Pasal 14 b. bahwa peraturan Bupati Kolaka Nomor 54 Tahun 2019 Nomor 54 Tahun 2019?
Ketentuan dalam b. bahwa peraturan Bupati Kolaka Nomor 54 Tahun 2019 Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Pasal 14 menetapkan:

- 9 - 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7, Bidang 
Politik Dalam Negeri menye lenggarak an fungsi: 
a. peren canaan operasional program kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri 
berdasarkan perencanaan strat egis (RENSTRA) untuk digun akan sebagai 
pedoman pelaksana an tugas; 
b. pembin aan dan bimbingan pelaksan aan tugas pada bawahan ; 
c. perumusan penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan 
pendidikan politik, etika buda ya politik , peningkatan demokrasi, fasilitas i 
kelembag aan pem erintahan, perwakilan dan partai politik ,pemilihan 
umum / pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah 
kabupaten; 
d. pelaksanaan kebijak an pendidikan politik , etika buda ya politik, 
peningk atan demokr asi, fasilitasi kelembagaan pemerintah , perwakilan dan 
partai politik, pemilihan umum /pemilihan umum kepala daerah serta 
pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten ; 
e. pengkoordinasian pendidikan politik , etika buda ya politik , penin gkatan 
demokrasi , fasilitasi kelembag aan pernerintahan, perwaki lan dan partai 
politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta 
pemant auan situasi politik di wilayah kabupatan ; 
f. pelaksanaan moni toring, evaluas i dan pelaporan pendidi kan politik, etika 
budaya politik , peningkatan dernokrasi , fasilitasi kelembagaan 
pemerintahan , perwakilan dan partai politik , pemilihan umum / pemilih an 
umum kepala daerah serta peman tauan situa si politik di wilayah 
kabupatan ; dan Pasal 18 (1) Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
bahan perumus an kebijakan teknis pelaksanaan pendidik an politik , etika 
budaya politik , peningkatan demokr asi dan fasilitas i kelembagaan 
pemerintahan , perwakilan dan partai politik , pemilihan umum/p emilihan 
umum kepala daerah s erta peman tauan situasi politik . 
(2) Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan . Bagian Keempat 
Bidang Politik Dalam Negeri