Apa substansi hukum dari Pasal 2 PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Nomor 1 Tahun 2002?
Materi muatan PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat ( Berita Negara tanggal 4, khususnya BAB II - PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, Pasal 2, adalah:

Pajak Daerah yang terutang yang dapat dihapuskan adalah : 
Pajak yang terutang, yang tercantum dalam : 
SKPD; 
SKPDKB; 
SKPDKBT; 
STPD; 
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan 
dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak 
yang harus dibayar bertambah; 
Pajak yang terutang, menurut data administrasi pada Dinas, 
tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan : 
Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan 
harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli 
waris tidak dapat ditemukan; 
Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; 
Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa; atau 
Sebab lain sesuai hasil penelitian.