Apa substansi hukum dari Pasal 7 PEDOMAN PENGENDALIANGRATIFlKASI Nomor 34 Tahun 2021?
Materi muatan PEDOMAN PENGENDALIANGRATIFlKASI Nomor 34 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENGENDALIANGRATIFlKASI, khususnya BAB II - PENGENDALIAN GRATIFlKASI, Pasal 7, adalah:

(1) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara:
a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
Gratifikasi diterimaj ditolak; atau
b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama
10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterimajditolak.
(2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib meneruskan laporan
Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
sejak tanggallaporan Gratifikasi diterima.
(3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap lengkap
jika paling sedikit memuat:
a. identitas Pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat
lengkap, dan nomor telepon;
b. informasi Pemberi;
c. jabatan Pelapor;
d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
e. uraian jenis Gratifikasi yang diterimaj ditolak;
f. nilai Gratifikasi yang diterimaj ditolak;
g. kronologis peristiwa penerimaanjpenolakan Gratifikasi; dan
h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk
tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang
berlaku.
(5) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan
sesuai pedoman pelaporan Gratifikasi KPK.
(6) Format ...
- 11 -
(6) Format laporan Gratifikasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) tercanturn
dalam Lampiran Iyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Bagian Kedua
Penetapan Status Gratifikasi
Pasal8
(1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK berupa:
a. Gratifikasi rnilik penerima; atau
b. Gratifikasi milik negara.
(2) Dalam hal Gratifikasi telah ditetapkan berstatus milik negara, UPG
menindaklanjuti dengan hal sebagai berikut:
a. dalam hal pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang
danj atau barang, rnaka UPG berkoordinasi kepada KPK agar uang
danjatau barang tersebut disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan;
b. dalam hal pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang
danj atau barang, rnaka pelapor wajib rnenyampaikan Gratifikasi secara
langsung kepada KPKatau rnelalui UPG; dan
c. penyerahan Gratifikasi sebagairnana dimaksud pada huruf b, sepenuhnya
merupakan kewajiban pelapor dan wajib disampaikan paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sejak diterirna Surat Keputusan Penetapan Kepernilikan
Gratifikasi oleh pelapor.
(3) Dalam hal Gratifikasi telah ditetapkan berstatus milik Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), UPG berkoordinasi dengan KPK.
(4) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus rnilik penerirna, UPG
rnenindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:
a. dalam hal Gratifikasi telah ditetapkan berstatus rnilik Negara
sebagairnana dirnaksud pada ayat (2), UPG berkoordinasi dengan KPK.
pelaporan telah disertai dengan penyerahan uang danjatau barang, maka
UPG berkoordinasi dengan pelapor untuk dapat mengambil kernbali uang
danjatau barang di kantor UPG atau kantor KPK dengan membawa bukti
Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi; dan
b. dalam ...
- 12 -
b. dalam hal pelaporan tidak disertai dengan penyerahan uang danj atau
barang, maka UPG menyampaikan kepada pelapor perihal status
kepemilikan Gratifikasi bahwa uang danjatau barang tersebut dapat
dimanfaatkan oleh pelapor.
(5) Apabila uang danj atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf a
tidak diambil oleh pelapor dalam jangka waktu paling lama 1(satu) tahun
sejak Gratifikasi ditetapkan milik penerima, objek Gratifikasi diserahkan
kepada negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada
pelapor secara patu t.
Pasal9
UPG dapat menentukan pemanfaatan Gratifikasi yang telah ditetapkan KPK
dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai rekomendasi KPKyang meliputi:
a. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah; danj atau
b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosiallainnya;
c. dikembalikan kepada Pemberi;
d. dikembalikan kepada penerima gratifikasi; atau
e. dimusnahkan.
BABIII
UPO
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi