Apa substansi hukum dari Pasal 56 PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 21 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 21 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA, khususnya BAB V - TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA, Pasal 56, adalah:

(1)Untuk pelaksanaan pen ghitungan suara, masing -masing c alon
Kepala Desa dapat menunjuk Saksi.
(2)Penunjukan saksi oleh c alon Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Tugas Penunjukan Saksi
bermeterai cukup.
(3)Sebelum penghitungan suara dilaksanakan ,saksi dari masing -
masing c alon Kepala Desa menyerahkan Surat Tugas Penunjukan
Saksi kepada Panitia Pemilihan Desa/KPPS.
(4)Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang tida k bersedia
menunjuk saksi ,calon Kepala Desa membuat Surat Pernyataan
bermeterai cukup yang isinya bahwa dalam penghitungan suara
yang bersangkutan tidak menunjuk saksi dan akan menerima
apapun hasil Pemilihan Kepala Desa.