Apa bunyi lengkap Pasal  16 dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 22 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 22 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, pada BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  16 dinyatakan:

(1) Sub Bidang BPHTB dan PPJ dipimpin oleh seorang Kepala 
Sub Bidang . 
(2) Kepala Sub Bidang BPHTB dan PPJ mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendapatan 
Asli Daerah 1 lingkup BPHTB dan PPJ ; 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 2), Kepala Sub Bidang BPHTB dan PPJ 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup BPHTB dan 
PPJ; 
b. pelaksanaan ... 
 
32 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup BPHTB dan 
PPJ; 
c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup BPHTB dan 
PPJ; 
d. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan 
fungsi -fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
lingkup BPHTB dan PPJ ; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang BPHTB dan PPJ adalah 
sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan 
kinerja lingkup Sub Bidang BPHTB dan PPJ; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar 
tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 
c. menyusun bahan kebijakan teknis lingkup BPHTB dan 
PPJ; 
d. melaksanakan penyiapan dan penyusunan baha n 
penerbitan NPWPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, 
SKPDN dan STPD BPHTB dan PPJ; 
e. melaksanakan verifikasi, otorisasi dan pembukuan 
lingkup BPHTB dan PPJ; 
f. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan 
penerbitan ketetapan angsuran dan penundaan 
pembayaran BPHTB; 
g. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan 
penerbitan keputusan pembetulan, pembatalan, 
pengurangan ketetapan dan penghapusan atau 
pengurangan sanksi administrasi BPHTB dan PPJ; 
h. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan usulan 
pemeriksaan wajib pajak BPHTB dan PPJ; 
i. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan usulan 
penagihan seketika dan sekaligus BPHTB; 
j. melaksanakan ... 
33 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 j. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan usulan 
penghapusan piutang BPHTB dan PPJ; 
k. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan 
penyelesaian permohonan keberatan dan banding 
BPHTB; 
l. melaksa nakan pemberian layanan konfirmasi dan 
konsultasi perhitungan NPOP; 
m. melaksanakan pelayanan informasi dan konsultasi 
kepada wajib pajak tentang nota verifikasi BPHTB dan 
validasi SSPD BPHTB; 
n. melaksanakan pemeriksaaan/ konfirmasi lapangan; 
o. melaksanak an rekapitulasi dan inventarisasi pelaporan 
bulanan PPAT; 
p. melaksanakan pembuatan surat denda keterlambatan 
pelaporan; 
q. melaksanakan penyiapan dan penyusunan surat teguran 
bagi PPAT yang terlambat menyampaikan laporan 
bulanan; 
r. melaksanakan pembuatan surat denda pelanggaran 
penandatanganan akte jual beli sebe lum pembayaran 
BPHTB oleh PPAT/ Notaris dan Lelang Negara; 
s. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan 
pengusulan permohonan pengurangan BPHTB; 
t. melaksanakan pemeriksaan kelayakan atas usulan 
restitusi BPHTB; 
u. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai 
dengan kewenangannya; 
v. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
w. melaksanak an monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban 
kepada atasan; dan 
x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Bagian ... 
34 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 Bagian Ke lima 
Bidang Pendapatan Asli Daerah 2