Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 7 PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 1175 Tahun 2015.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 1175 Tahun 2015 tentang RENCANA INDUK TRANSPORTASI KOTA BANDUNG, pada BAB III - ARAH KEBIJAKAN, Pasal 7 menjelaskan:

Arah kebijakan pengembangan jaringan pelayanan
angkutan umum ,adalahsebagai berikut:
peningkatan peran sistem angkutan umum, sebagai
bagian dari Kawasan Metropolitan Bandung, untuk
mengambil pangsa pasar angkutan penumpang di
Daerah paling sedikit 40%(empat puluh perse ratus);
terwujudnya sistem angkutan massal diKota, sebagai
bagian dari sistem angkutan padaKawasan Metropolitan
Bandung, yang berbasis jalan rel dengan
menghubung kan semua pusat kegiatan utama K H1,
KH2, KH3,PPKdanSPKsecara efisien;
pengembangan sistem angkutan bus ataubus-lane
sebagai pelengkap hubungan antar pusat kegiatan di
Daerah sebagai alternatif dan tambahan kapasitas yang
dapat diandalkan;
mengembang kanangkutan pengumpan ( feeder) angkutan
umum dengan menggunakan berbagai jenis sarana
angkutan ,seperti: angkutan kota, taksidankonsep
berbagi sep eda/bike-sharing,agartujuan perjalanan
dapat tercapai dengan nyaman ,cepat, murah, dan
selamat;
mengembalikan fungsi (angkutan kota dan Mobil
Penumpang Umum menjadi moda dengan trayek
angkutan pengumpan ( feeder) dan trayek pelayanan
lingkungan;
mengemban gkan simpul intermoda padasetiap pusat
kegiatan yang memungkinkan pergantian moda secara
efisien dan nyaman;
mengembangkan sistem angkutan untuk menunjang
pengembangan pariwisata Kota melalui penyediaan bus
wisata, yang menghubungkan antar simpul kedatang an
wisatawan menuju lokasi tujuan wisata di Daerah;
meningkatkan …
11
meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum
melalui peningkatan kondisi sarana dan prasarana serta
sistem pelayanan angkutan umum dengan
memanfaatkan sistem aplikasi dan teknologi;
menyediakan pelayanan angkutan umum yang efisien
dan terjangkau oleh semua golongan masyarakat .