Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 1 Tahun 2022 tentang SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Perat uran Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan . 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka 
Selatan . 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka 
Selatan. 
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan . 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Kabupaten . 
6. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat 
SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan 
keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan 
rujukan kepada pengelola program penanganan fakir m iskin dan 
orang tidak mampu di K abupaten. 
7. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos 
adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan 
pelayanan sosial Bersama secara sinergis dan terpadu an tar 
kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau 
kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 
8. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai 
sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber ma ta 
pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi 
kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau 
kelurganya. 
9. Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata 
pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi 
kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar 
iuran bagi dirinya dan keluarganya. 
10. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah terpadu dan 
berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah, 
dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan 
kegiatan pemb erdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk 
memenuhi kebutuhan dasa r bagi setiap warga negara. 
 
11. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut 
PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau 
masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, 
menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial. 
12. Pendamping Daerah adalah orang ya ng diberikan tugas dan 
tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan fungsi koordinasi 
dan bantuan teknis di tingkat Daer ah dan berasal dari unsur 
aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara. 
13. Manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin 
dan mengelola dan mengembangkan seluruh aktifitas SLRT di 
tingkat Daerah dan berasal dari aparatur sipil negara. 
14. Super visor adalah orang yang diberikan kewenangan untuk 
memantau dan menganalisa hasil kerja fasilitator SLRT dan 
berasal dari PSKS atau aparatur sipil negara. 
15. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi 
SLRT khususnya penjangkauan dan fasilita si masyarakat di 
tingkat desa atau kelurahan yang berasal dari unsur PSKS atau 
kader masyarakat. 
16. Tim Kelompok Kerja adalah sekumpulan orang dengan 
keterampilan yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk 
mencapai misi yang telah disepakati guna menca pai tujuan 
bersama secara efektif dan efisien, dalam penyelenggaraan SLRT 
maupun Puskesos. 
17. Tim Teknis adalah suatu tim kerja yang bersifat nonstruktural 
terdiri atas pejabat teknis yang membantu penyelenggaraan SLRT 
maupun Puskesos. 
18. Tim Penyelenggara adala h orang yang bekerja untuk 
melaksanakan aktivitas layanan dan rujukan di sekretariat SLRT 
maupun Puskesos. 
19. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu 
adalah data Fakir Miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh 
Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kegiatan statistik dan telah di verifikasi dan divalidasi oleh 
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang sosial dan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.