Jelaskan isi kandungan Pasal 23 dari Pedoma n Teknis Pengelolaan Keuan gan Dacrah ; Nomor 66 Tahun 2019.
Sesuai dengan Pedoma n Teknis Pengelolaan Keuan gan Dacrah ; Nomor 66 Tahun 2019 tentang , ketentuan pada , Pasal 23 berbunyi:

(1) Pemerintah Daerah dapa t memberikan bantuan sosia l kepada 
anggota/kelompo k mas yarakat sesuai kemampuan keuan gan d aerah. 
(2) Pemb erian bantuan sosial sebagai mana dimaksud pada ayat \ 1; 
dilakukan setelah rnemprioritaskan pemenuh an belanja urusan waj ib BAB IV 
BANTU AN SOSIAL 
Bagian Kesatu 
Umum Pasal 22 
Realisasi hi bah beru pa barang dan/ atau jasa dikonversikan sesuai stand.u: 
akuntansi pemerintahan p ada lapora n realisasi angg aran dan diun gkapkun 
pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan k euangan 
pemerintah Kabupate n. \1) Realisa si hibah di cantumkan pada laporan keuangan perner in td, 1 
Kabupa ten Tebo dalam tahun angga ran berkenaan. 
(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah 
samp ai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai 
persediaan dalam neraca. Pasal 21 Pasal 20 
(1) Penerima hibah d alam bentuk uang b ertanggungjawa b secara formal du n 
mater ial atas penggun aan hibah yang diteriman ya. 
(2) Pertanggungjawa ban penerima hiba h meliputi: 
a. laporan penggunaan hibah; 
b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang 
menyatakan bahw a hibah yang diterima telah digunakan sesu.u 
NPHD; 
c. bukti-bukti p engeluaran yang lengka p dan sah sesu ai peraturan 
perund ang-undan gan bagi penerima hibah berupa uang. 
(3) Form at Pernyataan Tangg ungjawab sebagaiman a dimaksud p ada ayat (2) 
huruf b tercantum pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini. 
(4) Pertanggu ngjaw aban sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan 
huruf b disampaikan k epada Bupa ti paling lambat pada akhir desember 
tahun berjalan, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang­ 
undangan. 
(5) Pertanggungjaw aban sebagaimana dimaksud p ada ayat (4) disimpan dn n 
dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan. c. NPHD; 
d. bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa 
barang/ jasa. 
(2) Format Bukti /Berita Acara Serah Terima Barang/ Jasa sebagai mana 
dimaksud pada ayat (1) huru f d tercantum pada Lampiran VI Peraturun 
Bupati ini. - 11 - 
a. selektif; 
b. memenuh i persyaratan p enerima bantuan; 
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaa n 
tertentu dapat berkelanjut an; dan 
d. sesuai tujuan penggunaan; 
(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartiku n 
bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima ya11L; 
ditujukan untuk melindungi dari kemun gkinan resiko sosial. 
(3) Kriteria persyaratan penerirna bantuan sebagaimana dimaksud pada 
huruf b meliputi : 
a. memiliki identitas yang jelas; dan 
b. berdomisili dalam wilayah administr atif pemerintahan dacr.: I I 
berkenaan; 
(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pernberian ban tu.u i 
sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setia p tahun anggaran. (1) Pemberian bantuan sosial seba gaimana dimaksud dalam Pasal 2:,1: J 
memenuhi kriteria: Pasal 26 Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/ atau keluarga terdiri dari 
a. yang direnca nakan, artin ya dialokasikan kepada individu dan/ atau 
keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pacla 
saat penyusunan APB D. 
b. yang tidak dapat direncanaka n sebelumn ya, artinya dialokasikan 
untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan 
pada saat penyusunan APBD yang apabila ditund a penangannya akan 
menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dany aruu 
keluarga yang bersangkutan. Pasal 25 Pasal 24 
Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal '.23( 1 J 
meliputi: 
a. individu, keluarga, dan/ atau m asyarakat yang mengalami keadaan yar.g 
tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi , politik , bencana, 
atau fenomena alam agar dapat mem enuhi kebutuhan hidup minimum; 
b. lembaga non p emerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang 
lain yang berperan untuk melindun gi individu, kelompo k, dan/ a tau 
masyarakat dari kemungkin an terjadinya resiko so sial adalah sebagai 
berikut: 
1) bidang pe ndidikan, antara lain yayasan pembin aan cacat mental, bu tct 
aksara, seko lah luar biasa, 
2) bidang keagamaan, antara lain pesantren, 
3) bidang lainnya, antara lain pan ti jornpo, pan ti asuhan, pernbin.«. n 
anak telantar dan putus sel olah. dengan memp erhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas clan 
manfaat untuk masyarakat. - 12 - 
Pasal27 
(7) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (6) h ur uf 
a ditujukan untuk memuli hkan dan mengembangkan kem ampuan 
seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan 
fungsi sosialnya secara waja r, meliputi pemberian motivasi dun 
diagnosis psikologis kepada cacat men tal, perawatan dan pengasuhun 
orang tua jom po. 
(8) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (tl) 
huru f b ditujukan untuk mencegah dan menangarn resiko d.u: 
guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelornpo« 
masyarakat agar kelangsunga n hidupnya dapat dipenuhi sesuai denz.u. 
kebutuhan dasar minim al, meliputi pembelaan dan korisultas i huku:u 
bagi orang miskin yang terkena masalah hukum . 
(9) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (CJ) 
huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok 
masyarakat yang mengalami masalah sosial mempun yai daya, seningga 
mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi pemberian stimulan 
modal, peralatan usaha, dan tempat usaha bagi pedagarig 
makanan/minuma n atau mainan anak tradisional. 
(10)Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huru! <i 
merupakan skema yang melembag a untuk menjamin penerima bantu«. 1 
agar dapat memenuh i kebutuha n dasar hidupnya yang layak, melipu u 
Asura nsi kesejahteraan sosial bagi orang miskin yang sakit dan 01-,1 I le( 
cacat , pensiuna n/veteran berupa bantuan iuran BPJS. 
(11)Penanggulan gan kemiskinan sebaga imana dimaksud dalam Pa sal !() 
huruf e merupakan kebijakan , program, dan kegiatan yet! 1~, 
dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tiduk 
mempunyai a tau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dap.: t 
memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, meli puti pernb er ia.. 
pelayanan pendidik an, penyediaan akses pelayanan perumahan , 
dan/ atau penyediaan pelatihan, modal usaha, dan pemasaran basil 
usaha kelompok/perorangan bagi pedagang kecil atau pengrajin. 
(12)Penan ggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ,l_, · 11 
(6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan un L LIK 
rehab ilitasi, meliputi bantuan kepada kelomp ok rnasyarakat Zperorang.u. 
akib at korban bencana alam, korban tindak kekerasan atau eksplou a-n 
dan diskriminasi. (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada a) ,l t 
(1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tab un 
anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. 
(6) Kriteria se suai tujuan penggunaa n sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: 
a. rehabilitasi sosial; 
b. perlindungan sosial; 
c. pemberdayaan sosial; 
d. jaminan sosial; 
e. penanggulangan kemiskinan; dan 
f. penanggulangan bencana. - 13 - 
OPD terkait sebagaiman a dimaksucl clalam Pasal 29 ayat (3) meliputi: 
a. urusan penclidikan, kebuclayaan, clilaksanaka n oleh Dinas Perididika n 
dan Kebudayaan Kabupaten Tebo; 
b. urusan kepemudaan, olahraga clan pariwisata dilaksanakan olch 
Dinas Pemud a, Olahrag a dan Pariwisata; 
c. urusan kese hatan, clilaksanaka n oleh Dinas Kesehatan & Kel uaruu 
Berencana Kabupaten Tebo ; Pasal 30 rekomendasi se bagaiman H 
priori tas dan kem ampuun (7) TAPD memberikan pertimbangan atas 
dimaksucl pada ayat (5) se suai clengan 
keuangan claerah. Pasal29 
(1). Anggot a/kelornpok masyarakat menyampaikan usulan/prop osal ter tulis 
kepada Bupati. 
(2). Format usulan/propo sal bantuan sosial sebagaimana dimaksud par!a 
tercantum pada Larnpiran VIII Peratu ran Bupati ini. 
(3). Bupa ti menu njuk OPD terkait untuk m elakukan evaluusi 
usulan/ propos al tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(-'l). Kepala OPD terkai t dalam me.akukan evaluasi atas 'us'ulan z propo sa , 
melakuka n verifik asi yag berkaitan dengan : 
a. keterka itan usulan kegiatan dengan progra m Pemerintah Kabupatcn: 
b. kelengkapan persyaratan admini strasi; dan 
c. besarn ya bantu an sosial yang diusulkan. 
(5) Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksu d pada ayat (3) rnenyampaikan 
hasil evaluasi berupa rekom endas i kepada Bupati melalui TAPD . 
(6) Form at hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercaritum 
pada Lampi ran IX Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua 
Pengangg aran (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung 
oleh penerima bantuan sosial. 
(2) Bantuan sosia l berupa uang sebagaima na dimaksud pada ayat ( J) 
adalah uang yang diberikan seca ra langs ung kepada penerima sepcrt i 
beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan 
miskin , mas yarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangau 
kesehatan putra putr i pahlawan yang tidak mam pu. 
(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaks ud pada ayat ( i ] 
adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima sepe rti 
bant uan kendara an operasional untuk sekol ah luar biasa swasta dun 
masyarakat ticlak mampu, bantuan perahu untuk nelayan misk i n , 
bantuan maka nan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak b,tgi 
kelompok masyarakat kurang marnpu. Pasal 28 - l4 - 
(1) Plafoncl Anggaran Ban tuan Sosial clicantumka n clalam Sura t Edara n 
Kepala Daerah ten.tang Peclornan Penyusunan RKA . 
(2) Ban tuan Sosial berupa uang clan barang clicantumkan clalam RKA-OPD. 
(3) RKA-OPD se bagaimana climaksucl pacla ayat (l) menjacli dasar 
penganggaran bantuan sosial clalam APBD sesuai peraturan perundang 
unclangan. Pasa1 32 ' \II J (3) Pencantum an alokas i anggaran sebagai mana clima ksucl pada ayat 
meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang atau barang. (1) Hasil rekomen clasi Kepala OPD clan pertimbangan TAPD menjacli dasu: 
persetujuan Bupati . 
(2) Persetujuan Bupati sebagaimana climaksucl pacla ayat ( 1) menjadi das:11 
pencantuman pl afoncl anggaran belanja bantuan sosial dalam rancang..n 
KUA clan PPAS. Pasal 31 d. urusan pekerjaan umum, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Urn urn 
dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tebo ; 
e. urus an lingkungan hid up, dilaksana kan oleh Dinas Lingkung.. 11 
Hidup dan Perhubu ngan Kabupaten Tebo; 
f. urusan pernberdayaan perempu an dan perlindungan anuk , 
dilaksa nakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan clan 
Perlindung an Anak Kabupaten Tebo ; 
g. urusa n keagamaan/peribadatan dan p endidik an keagarnaan, 
dilaksa nakan oleh Bagian Kesramas Sekretariat Daerah Kabupaten 
Tebo; 
h. urusan ketenagakerjaan, perindustr ian dan perdagangan. 
dilaksa nakan oleh Din.as Perindustria n, Perdagangan, dan Tenaga 
Kerja Kab upaten Tebo ; 
i. urusan p erusahaan daerah dilaksan akan oleh Bagian Perek onorn ia n 
Setda Ka bu paten Tebo ; 
j. urus an ketahanan pangan, dilaks anakan oleh Din as Tana111d11 
Pangan, Holti kultura dan Kelahanan Pangan Kabupate n Tebo ; 
k. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksan akan ole h Di11,:s 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupa ten Tebo ; 
I. urusan perpustakaan, dilaksa nakan oleh Din.as Perpustakaan clan 
Kearsipan Daerah Kabupaten Tebo; 
m. urusan perk ebunan, peternakan d an perikanan dil aksanakan olch 
Din.as Perkeb unan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo ; 
n. urusan koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksan akan oleh Diria s 
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pin tu, Koperasi, U sa ha 
Kecil Meneg ah Kab upaten Tebo ; 
o. urusan kesatuan bangsa dan politi k di laksanakan oleh Kan tor 
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Tebo ; 
p. urusan administrasi kependuduk an dilaksanakan oleh Di11,s 
Kependuclukan clan Pencata tan Sipi1 Kabupa ten Tebo 
q. ur usan komu nikasi clan informatika clilaksanakan oleh Di,~:,'-' 
Komunikasi clan Informat ika Kabupaten Tebo. - 15 - 
(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang clan barang 
berclasarkan atas DPA -OPD. 
(2) Bupati m enetapkan claftar penerima clan besaran bantuan sosial dengan 
keputusan Bupati berdasark an Peraturan Daerah ten.tang APBD clan 
Peraturan Bupati ten.tan g Penjabaran APB D. 
(3) Format Keputusan Bupati sebagaim ana dimaksud pada ayat ('.2) 
tercantum pada Lamp iran X Peraturan Bupati ini. 
(4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasa rkan pacla daft.n 
penerima bantuan sosial yang tercantum clalam Keputusan Bup.u i 
sebagaimana climaksud pada ayat (2), kecu ali bantua n sosial kepaun 
incliviclu clan/ a tau keluarga yang tidak clapat clirencanakan sebelurnnyr.. 
(5) Penyaluran / penyerahan bantuan sosial kepada indiviclu dan/ a tau 
keluarga yang tidak dapat diren.canakan sebelumnya clidasarkan pad.: 
permintaan tertulis clari incliviclu clan/atau keluarga yang ber sangkutau Pasal 35 Bagian Ketiga 
Pelaksa naan clan Penatausaha an (1) Kepala Daerah mencantumkan claftar nama penerima, alamat perierima 
dan besaran bantuan sosial dalam Lamp iran I Peraturan Bupati ten.tang 
Penj abaran APBD, ticlak termasuk bantuan sosial kepada individ u 
clan/ atau keluarga yang tidak direncanakan. 
(2) Format Lampiran I Peraturan Bupati ini sebaga i bagian yang tid ak 
terpisahkan dari Peratuan Bupati ini ten.tang Penjabaran APE D. Pasal34 (1) Ban tuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayal 
(1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja ban tua n 
sosial pada OPD terkait. 
(2) Belanja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. individu dan/ atau keluarga; 
b. masyarakat; dan 
c. lembaga non pemerintah. 
(3) Ban tuan sosia l berupa bara ng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang 
diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diur aikan kedalam 
jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang 
berkenaan yang akan disera hkan kepada pihak ketiga/ masyarak at, clan 
rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diser ah ka n 
pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada OPD. 
(4) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan 
besaran bantuan sosia l dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini, tid.ik 
termasuk bantuan sosial kepada indiviclu dan/ atau keluarga yang tidu k 
clapat clirencanakan sebelumnya. 
(5) Format Lampiran X Peraturan Bup ati ini, sebagai bagian yang tiduk 
terpisa hkan clari Peratura n Bupati ini tentang Penjabaran APBD. Pasal33 - 16 - 
(1) Penerima bantuan sosial beru pa uang dan barang menyamp aikan 
laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui 
kepala OPD terkait. 
(2) Form at penggunaa n bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
tercantum pada Lampi ran XII Peraturan Bupati ini. Pasal 38 Bagian Keempa t 
Pelap oran dan Pertanggungjawaban Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimanu 
dimaksud dala m Pasal 27 ayat (1) berpedoma n pada peraturan per undariu 
undangan. Pasal 37 (1) Pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dima ksud dalam Pasal 35 ayat (6) 
dilakukan oleh OPD terkait menyampaikan Surat/Nota permintaan 
penerbitan SPP-L S dan SPM-LS, SPP-TU dan SPM -TU. 
(2) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-L S sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilampiri : 
a. Nomor Rekening Bank penerima bantuan sosial; 
b. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang men yatakan 
bahwa bantuan sosial yang dite rima akan digunak an sesuai usulan; 
c. Kuitansi tanda te rima; 
(3) Sura t/Nota perrnintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU sebagaimuuu 
dimaksud pada ayat (1) dilampiri : 
d. Pakta lntegritas dari penerirna bant uan sosial yang men yataku Ii 
bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunak an sesuai usulan; 
e. Daftar nama penerima bantuan sosial berupa uang untuk kebutullan 
1 ( satu) bulan. 
(4) Format Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lamp iran XI Peraturan Bupat i 
111.1. Pasal36 atau surat keterangan dari pejabat yang berwen ang serta mendapat 
persetujuan Bup ati setelah diverifikasi oleh OPD terkait. 
(6) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakuk an dengan ca ra 
pembaya ran langsung (LS). 
(7) Dalam hal bantuan sosia l berupa uang dengan nilai sampai de ngan 
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pencairannya dilakukan melalui 
mekanisme tambah uang (TU). 
(8) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi denga n kwitansi bukti 
peneri maan uang bantuan sosial. - I 7 - 
(2) Form at Bukti / Berita Aca ra Serah Terima Barang/ Jasa sebagaimana 
climaksucl pacla ayat (1) huruf c tercantum pada Lampiran XIII Peratur.m 
Bupati ini. c. bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial ber upa 
barang. ( 1) Pertanggungj awaban peme rintah daerah atas pemberian bantuan sosial 
clalam bentuk barang meliputi: 
a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati; 
b. Keputusan Bupati ten tang Penetapan Daftar Penerima Ban LL i:,; 1 
Sosial; Pasal 42 (3) Pertanggungj awaban sebagaimana climaksucl pada ayat (1) huruf b 
clan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi incliviclu dan/ at a u 
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumn ya. d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosi:ll 
berupa uang a. usulan/ permintaan te rtulis dari calon penerima bantuan sosial ell ct u 
surat keterangan dari pejabat yang berw eriang kepada Bupat i; 
b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Barrtu.: 11 
Sosial; 
c. pakta integritas dari penenma bantuan sosial yang mcn yatak.. 11 
bahwa bant uan sosial yang cliterima akan cligunakan sesuai derigan 
usulan; clan (1) Pertang ungjawaba n Pemerintah Daera h atas pemberian bantuan so sial 
dalam bentuk uang meliputi : Pasal 41 (1) Bantu an sosial berupa uang clicatat sebagai realisasi jenis belanja 
bantuan sosial pacla OPD terkait clalam tahun anggaran berkenaan. 
(2) Bantuan sosial berupa barang clicatat sebagai realisasi obyek belanja 
bantu an sosial pacla jenis belanja barang clan jasa clalam program d. u . 
kegiatan pada OPD terkait. Pasal40 (1) OPD terkait membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kep.ida 
individu clan/ a tau keluarga yang ticlak dapat direncanakan se belumm c1 
paling lamb at tanggal 5 januari tahun anggaran berikutn ya. 
(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksucl pacla ayat (1) memuat nama 
penerima, alamat clan besaran bantuan sosial yang cliterima olch 
masing-masing incliviclu dan/ a tau keluarga. Pasal39 - 18 - 
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagai mana dimaksud pada ayat \ t J 
disam paikan kepada Bupati dengan tembu san kepada OPD yu1 ,~; 
mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. (l) OPD terk ait melakuk an monitoring dan evaluasi atas pemberian h iba h 
dan bantu an sosial. Pasa l46 BABV 
MONITOR ING DAN EVALUASI Realisa si bantuan sosia l berupa barang dikonve rsikan sesuai stancl.u 
akuntans i peme rintah pada laporan realisasi anggaran dan diurigkapkan 
pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan ke uang.u , 
pernerintah Kabupate n Tebo. Pasal 45 (l) Realisasi bantuan sosial dicantum kan pada laporan k euangan 
pemerintah daerah dalam tahu n angga ran berkenaan. 
(2) Ban tuan sosial berupa barang yang belum di serahkan kepada penerirnu 
ban tuan sosial sam pai dengan akhir tah un angg aran ber ken, u 111 
dilaporkan sebagai p ersediaan dalam nerac a. Pasal44 (1) Penerima bantua n sosial dalam bentuk uang bertanggungjawab secar.i 
formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. 
(2) Pertanggungj awaban penerima bantuan sosial meliputi : 
a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial; 
b. surat pernyataa n tanggungjawab yang menyatakan b ahwa barituan 
sosia l yang diterima telah diguna kan sesuai dengan usul an; dan 
c. Bukti -bukti p engeluaran yang lengkap d an sah sesuai peraturan 
perundang-undang an bagi penerima bantuan sosial berup a uanz. 
(3) Format Pernyataa n Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayal (2) 
huruf b tercantum p ada Lam piran XIV Peraturan Bup ati ini. 
(4) Pertanggungj awaban sebagaimana dimaksud p ada ayat (2) huruf a clan 
huruf b disam paikan ke pada k epala d aerah p aling lam bat tanggal 10 
bulan Janu ari tahun anggaran beriku tnya, kecuali ditentukan lain 
sesuai peraturan perundang-undang an. 
(5) Pertanggungjawab an sebagaimana dimak sud pada ayat (4) di simpa n 
dan dipergunakan oleh penenma bantu an sosial selaku ol» ck 
pemeriksaan. Pasal4 3 - 19 - 
DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2020 NOMOR .... I i' I 
I\,._ BUPATI TEBO, I. 
I 
~ 
u angkan di M uara Tebo 
da tanggal 9 3 2021 
K ETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO, 2021 Ditet apkan di Muara Tebo 
Pada tanggal g _ 3 _ Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar se tiap orang dapat men getahuin ya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bup ati mi dengan penempa tannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tebo. : Pasal49 BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP Pasal 48 
Pada saat Peraturan Bup ati ini berlaku maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 
4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Penatausahaan 
Pertanggungja waban Pelaporan Monitorin g dan Evalu asi Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial Yang Bersumb er Dari APBD sebagaimana telah diub ah 
dengan Peraturan Bup ati Tebo Nomor 62 Tahun 2019 ten tang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan 
Penatausahaan Pertanggungjawa ban Pelapor an Monitoring dan Evaluasi 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN Dalam hal hasil monitorin g dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam