Apa substansi hukum dari Pasal 2 PERATURAN Nomor 168 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN Nomor 168 Tahun 2022 tentang TATA CARA PELAPORAN PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN, khususnya BAB II - KEWAJIBAN PELAPORAN, Pasal 2, adalah:

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan 
terorisme, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
menyampaikan laporan Pembawaan Uang Tunai 
dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke 
luar Daerah Pabean Indonesia ke PPATK. 
Laporan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen 
Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean 
Indonesia se bagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 
Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen 
Pembayaran Lain dengan nilai paling sedikit 
2022, No. 168 -5- 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan 
mata uang asing yang nilainya setara yang 
disampaikan kepada Pejabat Bea d an Cukai; 
pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran 
Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen 
Pembayaran Lain dengan nilai paling sedikit 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan 
mata uang asing yang nilainya setara; dan/atau 
Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen 
Pembayaran Lain yang memenuhi indikator 
mencurigakan.