Apa norma yang terkandung dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999?
Substansi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang penegakkan · disiplin, khususnya , Pasal 8, memuat:

Setiap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang tembusannya 
disampaikan kepada: 
a. Sekretaris lnspektorat Jenderal; 
b. Atasan Pejabat yang berwenang; 
c. Kepala Biro Hukum; 
d. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian . Pasal 7 (1) Pejabat yang berwenang menghukum, kewenangannya sesuai dengan Keputusan 
Menteri Perdagangan Nomor 1126.1 /M-DAG/KEP/11/2010 tentang Pemberian Kuasa 
dan Pendelegasian Wewenang di Lingkungan Kementerian Perdagangan. 
(2) Pejabat wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai yang melakukan 
pelanggaran disiplin . 
(3) Apabila pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, 
maka pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya. 
(4) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman 
disiplin yang dijatuhkan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. 
(5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga menjatuhkan hukuman disiplin 
terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. Pasal 6 BABIV 
PEJABAT DAN KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN ". \' . c. Hukuman Disiplin Berat : 
1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS 
yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) 
sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja ; 
2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi 
PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak 
masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai 
dengan 40 ( em pat puluh) hari kerja; 
3. Pembebasan dari jabatan PNS yang menduduki jabatan struktural atau 
fungsional tertentu bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 
selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari 
kerja. 
(3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri Perdagangan RI 
Nomor : 33/M-DAG/PER/11/2011 
6 Ditetap n di Jakarta 
pada t ggal 28 Oktober 2011 
~N RI PERDAGANGAN R.I. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini 
dengan penempatannya dalam Serita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasal 12 Ketentuan mengenai hari kerja dan jam kerja yang berlaku berdasarkan Peraturan 
Menteri yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. BABVII 
KETENTUAN PENUTUP