Apa norma yang terkandung dalam Pasal 2 PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 6 Tahun 2009?
Substansi PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 6 Tahun 2009 tentang RINCIAN TUGAS, khususnya , Pasal 2, memuat:

Peraturan Bupati ini mulai b erlaku pada tanggal diundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuin ya, memerintahkan pengundangan P eraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. 
 
Ditetapkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 30 Januari 2009 
 
BUPATI MAGELANG, 
 
 ttd 
 
SINGGIH SANYOTO 
 
 
Diundangkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 30 Januari 2009 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG 
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, 
 
 ttd 
 
 UTOYO 
 
BERITA DAERA H KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 6 
 
 
 
 
 
 
 
Jl. Letnan Tukiyat No. 59, Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122 
Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 56511 
 LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGELANG 
 NOMOR : 6 TAHUN 2009 
 TANGGAL : 30 Januari 2009 
 
 
RINCIAN TUGAS STAF AHLI BUPATI 
 
 
Nama Jabatan : STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN 
POLITIK 
 
Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam memberikan kajian penyeimbang 
(second opinion ), telaahan, pend apat, saran dan masukan 
kepada B upati atas berbagai permasalahan dan kebijakan 
daerah di bidang pemerintahan umum, pertanahan, 
pemerintahan desa, keorganisasian perangkat daerah, hukum 
dan politik. 
 
Rincian : 1) Mempelajari peraturan perundang -undangan, kebijakan 
teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan 
lainnya yang berhubungan dengan tuga snya . 
Melakukan perumusan masalah dengan memberikan 
informasi mengenai kondisi -kondisi yang menimbulkan 
masalah di bidang pemerintahan umum, pertanahan, 
pemerintahan desa, keorganisasian perangkat daerah, 
hukum dan politik . 
Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa 
mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan di bidang 
pemerintahan umum, pertanahan, pe merintahan desa, 
keorganisasian perangkat daerah, hukum dan politik . 
Mengembangkan alternatif kebijakan di bid ang 
pemerintahan umum, pertanahan, pe merintahan desa, 
keorganisasian perangkat daerah, hukum dan politik dengan 
memberikan informasi mengenai manfaat dari setiap 
alternatif kebijakan dan merekomendasikan alternatif 
kebijakan yang memberi manfaat yang palin g tinggi ; 
Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan 
masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan di bidang 
pemerintahan umum, pertanahan, pe merintahan desa, 
keorganisasian perangkat daerah, hukum dan politik, 
termasuk kendala -kendalan ya. 
Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari 
suatu kebijakan di bidang pemerintahan umum, pertanahan, 
pemerintahan desa, keorganisasian perangkat daerah, 
hukum dan politik . 
 
 
 
Nama Jabatan : STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN 
 
Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam memberikan kajian penyeimbang 
(second opinion ), telaahan, pend apat, saran dan masukan 
kepada B upati atas berbagai permasalahan dan kebijakan 
daerah di bidang perencanaan dan pengendalian 
pembangunan, pengembangan infrastruktur dan kawasan 
pembangunan, pengembangan badan usaha milik daerah, 
pengembangan pariwisata dan investasi, bina produksi dan 
sarana perekonomian daerah. 
 
Rincian : 1) Mempelajari peraturan perundang -undangan, kebijakan 
teknis, pedo man teknis maupun pedoman pelaksanaan 
lainnya yang berhubungan dengan tugasnya . 
Melakukan perumusan masalah dengan memberikan 
informasi mengenai kondisi -kondisi yang menimbulkan 
masalah di bidang perencanaan dan pengendalian 
pembangunan, pengembangan infrastruktur dan kawasan 
pembangunan, pengembangan badan usaha milik daerah, 
pengembangan pariwisata dan investasi, bina produksi dan 
sarana perekonomian daerah . 
Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa 
mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan di bidang 
perencanaan dan pengendalian pembangunan, 
pengembangan infrastruktur dan kawasan pembangunan, 
pengembangan badan usaha milik daerah, pengembangan 
pariwisata dan investasi, bina produksi dan sarana 
perekonomian daerah . 
Mengembangkan alternatif kebijakan di bidang perencanaan 
dan pengendalian pembangunan, pengembangan 
infrastruktur dan kawasan pembangunan, pengembangan 
badan usaha milik daerah, pen gembangan pariwisata dan 
investasi, bina produksi dan sarana perekonomian daerah 
dengan memberikan informasi mengenai manfaat dari setiap 
alternatif kebijakan dan merekomendasikan alternatif 
kebijakan yang memberi manfaat yang paling tinggi ; 
Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan 
masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan di bidang 
perencanaan dan pengendalian pembangunan, 
pengembangan infrastruktur dan kawasan pembangunan, 
pengembangan badan usaha milik daerah, pengembangan 
pariw isata dan investasi, bina produksi dan sarana 
perekonomian daerah , termasuk kendala -kendalanya. 
Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari 
suatu kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian 
pembangunan, pengembangan infrastruktur dan kawa san 
pembangunan, pengembangan badan usaha milik daerah, 
pengembangan pariwisata dan investasi, bina produksi dan 
sarana perekonomian daerah . 
 
 
 
Nama Jabatan : STAF AHLI BUPATI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN 
SUMBER DAYA MANUSIA 
 
Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam memberikan kajian penyeimbang 
(second opinion ), telaahan, pend apat, saran dan masukan 
kepada B upati atas berbagai permasalahan dan kebijakan 
daerah di bidang penanganan masalah kesejahteraan sosial, 
penanggulangan kemiskinan, pendidik an, kesehatan , 
penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan anak , 
dan pendayagunaan aparatur daerah. 
 
Rincian : 1) Mempelajari peraturan perundang -undangan, kebijakan 
teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan 
lainnya yang berhubungan dengan tugasnya . 
Melakukan perumusan masalah dengan memberikan 
informasi mengenai kondisi -kondisi yang menimbulkan 
masalah di bidang penanganan masalah kesejahteraan 
sosial, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan , 
penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan 
anak, dan pendayagunaan aparatur daerah . 
Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa 
mendatang da ri diterapkannya alternatif kebijakan di bidang 
penanganan masalah kesejahteraan sosial, 
penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan , 
penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan 
anak, dan pendayagunaan aparatur daerah . 
Mengembangkan alternatif kebijakan di bidang penanganan 
masalah kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, 
pendidikan, kesehatan , penyerapan tenaga kerja, 
pemberdayaan perempuan dan anak, dan pendayagunaan 
aparatur daerah dengan memberikan informasi mengenai 
manfaat dari setiap alternatif kebijakan dan 
merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberi 
manfaat yang paling tinggi ; 
Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan 
masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan di bidang 
pena nganan masalah kesejahteraan sosial, 
penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan , 
penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan 
anak, dan pendayagunaan aparatur daerah , termasuk 
kendala -kendalanya. 
Memberikan informasi mengenai kinerja atau h asil dari 
suatu kebijakan di bidang penanganan masalah 
kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, 
pendidikan, kesehatan , penyerapan tenaga kerja, 
pemberdayaan perempuan dan anak, dan pendayagunaan 
aparatur daerah . 
 
 
 
 BUPATI MAGELANG, 
 
ttd 
 
SINGGIH SANYOTO