Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI OGAN ILIR Nomor MOR Tahun 2022?
Substansi PERATURAN BUPATI OGAN ILIR Nomor MOR Tahun 2022 tentang SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir; 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 
Ogan Ilir; 
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir; 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten Ogan Ilir; 
5. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir; 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 
Kabupaten Ogan Ilir; 
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 
Kabupaten Ogan Ilir; 
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 
Kabu paten Ogan Ilir; 
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 
Kabupaten Ogan Ilir; 
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bi dang pada Dinas 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta 
Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir; 
11. Sub Bagian adalah Sub bagian pada Dinas 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta 
Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir; 
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub bagian Dinas 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta 
Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir; 
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 
Kabupaten Ogan Ilir; 
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta 
Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir; 
15. Perumahan dan Kawasan Permukiman serta 
Pertanahan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri 
4 
terhadap perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh, penyediaan tanah pendanaan dan sistem 
pembia yaan, serta peran mas yarakat; 
16. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian 
dari permukiman , baik perkotaan maupun perdesaan , 
yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan u tilitas 
umum sebagai hasil pemenuhan rumah yang layak 
huni; 
17. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan 
hidup di luar kawasan lindung , baik berupa kawasan 
perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai 
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian 
dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan 
dan penghidu pan; 
18. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan 
permukiman yang terdiri atas lebih dari satu 
kesatuan permukima n; 
19. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian 
yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan 
yang mempun yai prasarana , sarana, utilitas umum , 
serta mempun yai penunjang kegiatan fungsi lain di 
kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan; 
20. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman adalah kegiatan perencanaan , 
pembangunan , pemanfaatan , dan pengendalian , 
termasuk di dalamn ya pengembangan kelembagaan , 
pendanaan dan sistem pembia yaan, serta peran serta 
mas yarakat yang terkoordinasi dan terpadu ; 
21. Rumah adalah bagian bangunan gedung yang 
berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni , 
sarana pembinaan keluarga , cerminan harkat dan 
martabat penghun inya, serta aset bagi pemilikn ya; 
22. Rumah Komersial adalah rumah yang 
diselengggarakan dengan tujuan mendapatkan 
keuntungan; 
23. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas 
prakarsa dan mas yarakat; 
24. Rumah Umum adalah rumah yang diselenggarakan 
untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi mas yarakat 
berpenghasilan rendah ; 
25. Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan 
untuk memenuhi kebutuhan khusus ; 
26. Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara 
dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan 
sarana pembinaan keluarga serta penunjang 
pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pega wai negeri ; 
27. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak 
layak huni karena ketidakteraturan bangunan , 
tingkat kepadatan bangunan yang tinggi , dan kualitas 
bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak 
memenuhi syarat ; 
28. Perumahan kumuh adalah perumahan yang 
mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat 
hunian ; 
20 Kawasan sin hanon vano disehnt lcaeiha adalah 
5 
pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai 
dengan rencana tata ruang; 
30. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut 
lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta 
prasarana, sarana dan utilitas umumnya telah 
dipersiapkan untuk pembangunan perumahan 
dengan batas-batas kaveling yang jelas dan 
merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai 
dengan rencana rinci tata ruang; 
31. Kaveling Tanah Matang adalah sebidang tanah yang 
telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan 
persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, 
pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta tata 
bangunan dan lingkungan; 
32. Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali 
penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan 
pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang wilayah 
dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan 
pembangunan perumahan dan permukiman guna 
meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan 
sumber daya alam dengan partisipsi aktif masyarakat; 
33. Pendanaan adalah penyediaan sumber dana 
keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja 
daerah, dan/atau sumber dana lain yang 
dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
34. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/ a tau setiap pengeluaran yang 
akan diterima kembali untuk kepentingan 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
perumahan dan kawasan permukiman baik yang 
berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, 
maupun sumber dana lainnya; 
35. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan 
hunian yang memenuhi standar tertentu untuk 
kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, 
dan nyaman; 
36. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian 
yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan 
dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan 
ekonomi; 
37. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk 
pelayanan lingkungan hunian; 
38. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya 
disingkat MBR adalah masayarakat yang mempunyai 
keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat 
dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah; 
39. Setiap Orang adalah perseorangan atau badan 
hukum; 
40. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan 
oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di 
bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permu ima : dan 
6 
dan Kawasan Perrnukiman serta Pertanahan 
Kabupaten Ogan Ilir.