Apa yang diatur dalam PERATURAN  DAERAH KABUPATEN  SAROLANGUN Nomor 2 Tahun 1945 pada Pasal 18?
Berdasarkan PERATURAN  DAERAH KABUPATEN  SAROLANGUN Nomor 2 Tahun 1945 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 t entang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 39 03) sebagai mana telah diubah dengan 
Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 t entang Perubahan 
Atas Undan g-Undang Nomor 54 Tahun 1999 t entang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Nega ra Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 3969); 
 3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 200 3 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia 
Nomor 4 286); 
 4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 5. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemerik saan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomr 4400); 
 6. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negar a Republik Indonesia 
Nomr 4724 ); 
 7. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomo r 5587) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lemba ran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
 
 8. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 T ahun 2017 tentang Badan 
Usaha Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6173) ; 
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Nega ra Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ; 
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang 
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Nega ra 
Republik Indonesia Nomor 6385); 
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 20 20 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 20 Nomor 
1781 ); 
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Ta hun 
2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta 
Sako Batuah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 Nomor 4); 
 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN SAROLANGUN 
 
 
Dan 
 
 
BUPATI SAROLANGU N 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL 
PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM 
DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH KABUPATEN 
SAROLANGUN.