Apa saja yang diatur dalam Pasal 17 PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA Nomor 6 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA Nomor 6 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL, BAB Ill - RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN, Pasal 17 menetapkan:

( 1) Pemungutan iuran bagi Pekerja Jasa Konstruksi yang 
dibiayai dari APD dilaksanakan dengan cara : 
bendahara pengeluaran mengajukan SPP dan SPM 
dengan lengkap dan benar ke BPKPAD disertai dengan 
nota perhitungan besarnya iuran berdasarkan nilai 
kontrak yang persentasinya ditetapkan oleh BPJS 
Ketenagakerjaan; 
berdasarkan SPP dan SPM, BPKPAD mener bitkan 
SP2D dengan mencantumkan besarnya iuran yang 
akan dipungut; 
BPKPAD memungut iuran sebesar yang tercantum 
dalam SP2D pada saat pemba yaran; dan 
penyetor an iuran oleh BPKPAD dilaks anakan dengan 
menerbitkan Bilyet Giro sebagai perintah kepada Bank 
Sumu t untuk memindah bukukan dari rekeni ng Kas 
Daer ah ke rekening BPJS Keten agakerjaan selamb at­ 
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja. 
BPKPAD menyerahkan tanda bukti penerimaan iuran 
kepada penyedia jasa konstruksi dengan menggunakan 
tanda terima iuran. 
Dalam hal peru sahaan yang telah ditetapkan sebagai 
pemenang lelang namun belum tersedia APB K untuk 
pembayaran iuran jasa konstruksi, maka perusahaan 
wajib mend aftarkan dan memba yarkan iuran terlebih 
dahulu kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk program jasa 
kons truksi.