Menurut PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 2 Tahun 2022, apa isi dari Pasal 3?
Pasal Pasal 3 dalam PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 2 Tahun 2022 tentang BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI, pada BAB III - KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, menyatakan:

(1) Untuk pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati 
disediakan Biaya Penunjang O perasional . 
(2) Biaya Penunjang Operasional dipergunakan untuk : 
a. koordinasi ; 
b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat ; 
c. pengamanan; dan 
d. kegiatan khusus lainnya . 
(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang 
dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat , 
Pemerintah Negara lain, Pemerintah Daerah lain , 
Pemerintah Desa, masyarakat dan/atau kelompok 
masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan 
hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang 
mendukung p elaksanaan tug as Bupati dan/atau Wakil 
Bupati yang tidak dibiayai oleh perangkat daerah lainnya. 
4 
 
(4) Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan 
untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan 
penanggula ngan kerawanan sosial yang disebabkan oleh 
kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, 
konflik sosial, bencana yang menimpa warga masyarakat 
di dalam negeri maupun di luar negeri yang tidak dibiayai 
oleh perangkat daerah lainnya. 
(5) Pengamanan sebagaima na dimaksud pada ayat (2) huruf 
c digunakan untuk kegiatan pengamanan dalam 
pelaksanaan tugas Bupati dan/atau Wakil Bupati. 
(6) Kegiatan khusus lainnya sebagaiman a dimaksud pada 
huruf d digunakan untuk membiayai kegiatan 
kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk 
masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial 
kemasyarakatan , seni, budaya, keagamaan, penguatan 
rasa kebangsaan dan kesatuan dan pemberian apresiasi 
kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu 
tugas Bupati dan/atau Wakil Bupati diluar kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) .