Menurut Pedoma n Teknis Pengelolaan Keuan gan Dacrah ; Nomor 66 Tahun 2019, apa isi dari Pasal 6?
Pasal Pasal 6 dalam Pedoma n Teknis Pengelolaan Keuan gan Dacrah ; Nomor 66 Tahun 2019 tentang , pada , menyatakan:

huruf d dengan persyaratan paling se dikit : 
a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukurn 
dan hak asasi manusia, kecuali ditentukan p eraturan peru ndaug­ 
undan gan. 
b. berkedudukan dalam wilayah administrasi peme rintah Kabupat en 
Tebo ; dan 
c. memiliki sekretariat tetap; 7 
(1) Hibah berupa uang, barang, clan/ atau jasa dicantumk an dalam Rh:.i\­ 
OPD. Pasal 12 (1) Hasil rekomendas i Kepala OPD dan pertimbanga n TAPD menjadi d asa r 
persetujuan Bup ati. 
(2) Persetujuan Bup ati sebagairnana climaksud pacla ayat (1) menjadi dasar 
penc antum an plafond anggaran belanja hibah dalam rancangan KU!\ 
clan PPAS. 
(3) Pencanturn an alokasi anggaran sebagaima na dimaksucl pada ayat ( l }, 
meliputi anggaran hi bah berupa uang, barang, dan/ a tau jasa; Pasal 11 h. urusan ketenagakerjaan, perindu strian dan perdaga ngan, dilaksanakan 
oleh Dinas Perind ustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupar.:n 
Tebo; 
i. urusan perus ahaan daerah dilaksana kan oleh Bagian Perekonornian 
Setda Kabup aten Tebo ; 
j. urusan ketahanan pangan, dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, 
Holtiku ltura dan Ket ahanan Pangan Kabupaten Tebo ; 
k. urusan pemberdayaa n masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh Dirias 
Pemb erdayaa n Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo ; 
I. urusan perpustakaan, dilaksanaka n oleh Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan Daera h Kabupaten Tebo ; 
m. urusan perkebunan, peternakan dan perikanan dilaksanakan oleh Di nus 
Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo ; 
n. urusan koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksanakan oleh Din..s 
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu , Koperasi, Usaha l<l'1·1: 
Menegah Kabupat en Tebo ; 
o. urusan kesatuan bangsa dan politik clilaksanakan oleh Kanto r Kesaru.ui 
Bangsa clan Politik Dalam Negeri Kabu paten Tebo ; 
p. urusan aclministrasi kepenclucl ukan clilaksanakan oleb D 11 L, ~- 
Kepencluclukan clan Pencatat an Sipil Kabupaten Tebo 
q. urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh D1i1c1 s 
Komun ikasi dan Inform atika Kabupaten Tebo. c. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Din.as Kesehatan & Keluargu 
Berencana Kabupaten Tebo ; 
d. urusan pekerjaan umum, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umurn d a n 
Peruma han Rakyat Kabupaten Tebo ; 
e. urusan lingkungan hid up, dilaksanakan oleh Dinas Lingkung an Hid up 
dan Perhub ungan Kabupat en Tebo; 
f. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindun gan anak, dilaksanakan 
oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perem puan dan Perlindungan An.rk 
Kabupat en Tebo ; 
g. urus an keagamaan/peribadata n dan pendid ikan keagamaan, 
dilaksanakan oleh Bagian Kesra mas Sekreta riat Daerah Kabupaten Tebo - 8 - 
(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa berdasari.an 
atas DPA-OPD . 
(2) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditaridatangani 
bersama oleh Bup ati dan penerima hibah. 
(3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) palin g sedikit mern ua t 
ketentuan mengenai: 
a. pemberi dan penerima hibah; 
b. tujuan pembe rian hibah; 
c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akari diterima; 
d. hak dan kew ajiban; 
e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan 
f. tata cara pelaporan hibah. 
(4) Bupati dapat menunjuk peja bat yang diberi wewenang 'u n t .ti: 
menandatangani NPH D. Pasal 14 Bagian Ketiga 
Pelaksa naan dan Penatausa haan (1) Hibab berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, Je11Ls 
belanja hibah, obyek/rincian obyek belanja hibah kepada: 
a. Pemerintah; 
b. Pemerin tah daerah lainnya; 
c. Perusahaan daerah; 
d. Organisasi kemas yarakatan; 
e. Kelompo k/ anggota masyarakat ; 
f. Koperasi ; dan 
g. Partai Politik. 
(2) Hibah berupa barang atau jasa diangga rkan dalam kelomp ok belanj.. 
operasi yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang 
diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hi b.ib 
barang dan jasa berke naan kepada pihak ketiga/masyarakat, clan 
rincian obyek belanja hibab barang atau jasa kepada pih.ik 
ketiga/rnasyarakat berkenaan pada OPD. 
(3) Rincian obyek belanja se bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dicantumk an nama penerima dan besaran hibah. 
(4) Bup ati mencanturnk an daftar nama penerima, alamat penerima clan 
besaran hibah. 
(5) Format daftar nama penerima, alamat penerima dan be saran hi bah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tiduk 
terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD . Pasal 13 (2) RKA-O PD sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) menjad i da sar 
penga nggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang­ 
und angan. - 9 -