Jelaskan isi kandungan Pasal 20 dari NOMOR I TAHUN 2021 BUPATI KOLAKA TIMUR Nomor 5 Tahun 2004.
Sesuai dengan NOMOR I TAHUN 2021 BUPATI KOLAKA TIMUR Nomor 5 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repu blik, ketentuan pada , Pasal 20 berbunyi:

(1) Dasar pengenaan Objek pungutan adalah nilai uang dan/atau barang 
se bagai beriku t : 
a. perjanjian hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 
b. perjanjian hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah 
yang tidak dipisahkan; 
c. besamya bunga dari penerimaan jasa giro dan pendapatan bunga 
Bank; 
d. besarnya bunga dari penerimaan bunga deposito atas penempatan uang 
pada Bank; 
e. besarnya tuntutan Kerugian Daerah; 
f. penerimaan hasil komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah 
terhadap mata uang asing; 
g. perjanjian dari pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan 
pekerjaan/borongan; 
h. perjanjian pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; i. besamya 
pendapatan dari pengembalian; 
1. perjanjian pendapatan dari angsuran cicilan/penjualan; 
J. perjanjian jasa hasil pengelolaan dana bergulir; dan 
k. perjanjian pendapatan dari hasil kerjasama (MOU) antara pemerintah 
pusat dan/atau pemerintah daerah dengan badan/konsorsium 
perusahaan asing dan/ atau swasta nasional maupun orang pribadi. 
(2) Besaran nilai uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
se bagai beriku t : 
a. nilai uang hasil penjualan asset daerah baik berupa barang bergerak 
maupun tidak bergerak yang nilainya ditentukan oleh tim panitia 
penaksir harga atau ditentukan lain, berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
13 BABV 
DASAR PENGENAAN DAN BESARAN PUNGUTAN Pasal 19 
Golongan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah 
pendapatan asli daerah selain pungutan pajak daerah, retribusi jasa umum, 
retribusi jasa usaha dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan . BAB IV 
GOLONGAN PUNGUTAN 
14 b. nilai uang yang tertera dalam perjanjian dalam hal pemanfaatan atau 
pendayaangunaan kekayaan daerah, yang nilainya ditentukan oleh tim 
panitia penaksir harga atau harga setempat yang berlaku secara 
wajar atau ditentukan lain, sesuai ketentuan peraturan 
perundangundangan yang berlaku; 
c. nilai uang atau besarnya bunga jasa giro/ bunga deposito bank atas 
penempatan uang kas daerah pada bank sesuai dengan ketentuan 
dan peraturan yang berlaku pada lembaga perbankan; 
d. nilai uang atau pengembalian barang yang besamya/jumlahnya 
berdasarkan tuntutan ganti rugi yang dilakukan aparat pengawas 
internal maupun pengawas ekstemal/atau pejabat lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
e. nilai uang yang tertera dalam perjanjian dalam hal penerimaan komisi 
jasa penempatan uang kas pada bank, nilai uang potongan harga 
pembelian barang inventaris dari pengusaha/penyedia barang dan jasa 
maupun nilai uang atas selisih kurs rupiah dengan mata uang asing, 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
f. nilai uang yang diatur dalam perjanjian tentang ketentuan pengenaan 
denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, sesuai ketentuan 
peraturan yang berlaku; 
g. nilai uang yang diatur dalam pengenaan denda pelanggaran 
sebagaimana diatur dalam sanksi perjanjian/kontrak; 
h. nilai uang yang diatur dalam perjanjian atas hasil eksekusi jaminan 
dalam pelaksanaan pekerjaan/borongan maupun hasil penjualan 
eksekusi pembongkaran peralatan reklame dan pemakaian fasilitas 
pemerintah lainnya; 
1. nilai uang akibat kelebihan pembayaran yang dilakukan bendahara 
gaji atau bendahara pengeluaran pada instansi unit kerja pemerintah 
daerah atau pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; 
J. nilai uang yang dibayar secara angsuran/cicilan atas pembayaran 
rumah dinas, kenderaan dinas maupun kerugian uang/barang 
sebagaimana diatur ketentuan perundang-undangan yangberlaku; dan 
k. nilai uang sesuai dengan isi perjanjian atau kesepakatan (MOU), antara 
pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dengan 
badan/perusahaan konsorsium asing/swasta nasional atau kepada 
pihak orang pribadi atau kuasanya. 
15 Pasal 21 
Saat terhutang/jatuh tempo pembayaran objek pungutan adalah: 
a. hasil penjualan kekayaan daerah, dibayar pada saat ditandatanganinya 
berita acara pemenang tender/pembeli oleh Bupati atau Pejabat yang 
· berwenang; 
b. hasil atas perrianfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah dibayar 
pada saat ditandatanganinya surat perjanjian oleh Bupati atau pejabat 
yang berwenang atau ditentukan lain dalam perjanjian; 
c. hasil penerimaan jasa giro dan pendapatan bunga bank, dibayar setiap 
akhir bulan atau ditentukan lain, dan dipindahbukukan ke rekening kas 
umum daerah seba gaimana ketentuan yang b erlaku pada lemb aga 
perbankan; 
d. hasil p enerimaan bunga deposito, dibayar setiap akhir bulan atau 
ditentukan lain; 
e. hasil tuntutan ganti rugi atas kerugian daerah baik berupa k erugian uang 
daerah dan/ a tau k erugian barang daerah, d ibayar pada saat jatuh tempo 
pernyataan b ayar atau pernyataan pengembalian barang berd asarkan 
berita acara pemeriksaan pengawas intemal/eksternal atau pejabat yang 
berw enang ; 
f. hasil penerimaan komisi, atau potongan pembelian barang diba yar p ada 
saat dilakukann ya peny erahan uang atau pembayaran pembelian barang; 
g. hasil selisih nilai tukar rupiah terhap mata uang asin g, dibay ar pada saat 
terjadinya trans aksi penuk aran/pembayaran mata uang asing terhad ap 
uang rupiah; 
h. hasil pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan p ekerjaan/ 
borongan, dibayar pada saat sebelum ditandatanganin ya berita acara 
penyerahan hasil pekerjaan oleh pembo rong kepada pemerintah daerah 
atau melalui pengguna anggaran /barang; 
i. hasil penerim aan denda akibat pelanggaran perjanjian /kontrak dibayar 
sejak lewatn ya wakt u limit yang diatur dala m sanksi perjanj ian; j. hasil 
eksekus i atas jaminan pelaksana an p ekerjaan/borongan dibayar pada saat 
lewat jatuh tempo yang diatur dalam perjanjian; 
J. hasil pembongkaran peralatan reklame dibayar saat peralatan tersebut 
laku dilelang/ dijual kepada pihak ketiga selaku pembeli; BAB VI 
SAAT TERHUTANG/JATUH TEMPO PEMBAYARAN 
16 Pasal 23 
(1) Subyek pungut membayarkan kewajibannya tidak harus berdasarkan 
adanya Surat Ketetapan. 
(2) Subyek pungut · sebagaimana yang dimaksud ayat (1), membayar 
kewajibannya ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Dinas 
Pendapatan atau OPD masing-masing berdasarkan Surat Setoran, kwitansi 
pembayaran yang sah atau dokumen lain yang dipersamakan. 
(3) Pembayaran kepada Bendahara Penerima sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (1) subyek pungut akan menerima tanda bukti Surat Setoran 
yang divalidasi oleh Bendahara Penerima. BAB VIII 
TATA CARA PEMBAYARAN DAN TATA CARA PENYERAHAN Pasal 22 
Wilayah pemungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang 
dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Daerah Kabupaten Kolaka 
Timur. BAB VII 
WILAYAH PEMUNGUTAN k. hasil kelebihan pembayaran yang dilakukan bendahara, disetor atau 
dikembalikan ke kas daerah paling lama 1 (satu) minggu sejak 
diketahuinya kerugian daerah tersebut, atau pada saat dikembalikannya 
uang kelebihan bayar tersebut oleh penerima kelebihan pembayaran; 
1. hasil pengelolaan dana bergulir dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran 
sesuai yang diatur dalam perjanjian peminjaman; 
m. hasil uang angsuran/cicilan atas pembayaran rumah dinas, kenderaan 
dinas maupun kerugian uang/barang dibayar sesuai waktu pembayaran 
yang diatur dalam perjanjian atau ketentuan yang berlaku; 
n. hasil uang perjanjian kerjasama/kesepakatan (MOU) dengan 
badan/perusahaan konsorsium asing/swasta nasional dibayar pada saat 
jatuh tempo pembayaran sesuai yang ditentukan dalam isi perjanjian; 
o. kontribusi hasil uang perjanjian dengan pihak orang pribadi/ swasta 
dibayar sesuai dengan waktu dan tanggal yang diatur dalam isi perjanjian. 
17 Pasal 25 
(1) Surat teguran atau surat peringat an maupun surat lain yang sejenis 
merupakan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan kepada subjek 
pungut. 
(2) Surat teguran atau surat peringatan maupun surat lain yang sejerus 
sebagaiman a yang dimaksud pada ayat (1) dikelu arkan 7 (tujuh) hari 
setelah jatuh tempo pemb ayaran/ saat terhutang. 
(3) Dalamjangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat 
peringatan maupun surat lain yang sejenis, subjek pungut harus 
melunasi k ewajibann ya. 
(4) Sura t teguran atau surat p eringatan m aupun surat lain yang sejenis 
seba gaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. 
(5) Apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkann ya surat 
peringatan maupun surat lain yang sejenis, pejabat yang berwenang 
menerbitkan surat paksa sebag aiman a ketentuan peraturan yang b erlaku . 
(6) Bent uk surat teguran atau surat pering atan maupun surat lain yang 
sejenis ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB IX 
PENAGIHAN Pasal 24 
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembayaran, jenis dan bentuk surat 
setoran, kuitansi pembayaran yang sah atau dokumen lain yang 
dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati. (4) Bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 
menerima pembayaran dari subyek pungut wajib menyetor ke kas Daerah 
atau Bank yang ditunjuk Bupati . 
(5) Penyetoran ke kas Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Bupati dilakukan 
dalam waktu satu kali dalam dua puluh empat jam, kecuali ditentukan 
lain oleh Bupati. 
(6) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara 
tunai. 
18 Pasal 27 
( 1) Pejabat yang berwenang karena kedudukan dan jabatannya, hanya dapat 
menandatangani perjanjian kontrak, perikatan , berita acara hasil 
penjualan, surat pemyataan bayar , penyerahan ganti rugi atau dokumen 
lain dengan nama apapun, yang memiliki hubungan dengan pihak 
berkepentingan setelah adanya bukti pembayaran yang disetor ke Kas 
Daerah atau Bendahara Penerima atau Bank yang dihunjuk. 
(2) Bupati atau Pimpinan Unit kerja OPD sebagai atasan langsung Pejabat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan melakukan pengarah an, 
pembin aan dan pengawasan kepada bawahann ya atas terlaksanann ya 
ketentuan sebagaimana yang diatur d alam Per aturan Daerah ini. 
(3) Pejabat yang memiliki kedudukan, wewenang dan tanggungjawab dalam 
hal menandatangani surat perjanjian kontrak/kerjasam a, berita acar a 
hasil penjualan, surat pern yataan bayar, penyerahan ganti rugi atau 
dokumen lain dengan nama apapun , lalai atau tidak sengaja melakukan 
yang diperintahkan d alam ketentuan Peraturan Daerah ini , yang 
mengakibatkan kerugian kepada Pemerintah Daerah , kepada Pejabat 
dikenakan sanksi Administr asi sesuai dengan ketentuan hukum yang 
berlaku. 
(4) Pejabat sebagaimana dimaksud p ada ayat (3), dengan sengaj a tidak 
melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperintahkan dalam 
ketentuan Peraturan daerah ini , dikenakan sanksi pidana dengan 
kurungan paling lam a 3 (tiga) bulan p enjara dan/a tau didenda paling 
banyak 2 (dua) kali nilai uang/baran g yang terutang. BAB X 
KETENTUAN KHUSUS Pasal 26 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dengan Peraturan Bupati. 
19 Pasal 28 
(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap 
pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan daerah ini. 
(2) Penyid ik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan . 
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. menerima , mencari , mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lain-lain 
Pendapatan Asli Daerah yang sah agar keterangan atau laporan 
tersebut menjadi lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang lain-lain pendapatan asli 
daerah yang sah tersebut ; 
c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang lain-lain pendapatan asli 
daerah yang sah; 
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang lairi-lain pendapatan asli 
daerah yang sah; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan 
penyitaan terhadap barang bukti tersebut ; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang lain-lain pendapatan asli daerah 
yang sah; 
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud 
pada huruf e; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang 
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; BAB XI 
KETENTUAN PENYIDIKAN 
20 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2021 NO MOR . 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR , PROVINS! 
SULAWESI TENGGARA : 1/40/2021 ANDI MUH . IQBAL TONGASA Diundangkan di Tirawuta 
Pada tanggal 'l.~- ~un, - 2021 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA TIMUR , 
Jk~ 2 P.:t:\.'itMt< ............. . .~f.I~ .. l........ . ,C . 
3 ~-~-· ~Y. ~ : . 
4 \~ ~~ ---······ ······ ·········· No. 2021 Ditetapkan di Tirawuta 
Pada tanggal 01 - i)uo 1 - t ,n .. \, h ~ I , I 
-- - - -- T - -- ---- :'- ,.1 J .n Pasal 30 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap 
orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur. Pasal 29 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai 
teknis operasional pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 1. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi ; 
j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang 
dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil 
penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
U ndang-U ndang H ukum Acara Pidana . 
21 I. PENJELASAN UMUM 
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan , daerah mempunyai hak 
dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya 
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk 
menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan 
pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan pungutan kepada 
masyarakat sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa 
penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang 
bersifat memaksa diatur dengan peraturan perundangundangan . Hasil 
penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki 
peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari 
pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat 
diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh 
karena itu, daerah diharapkan dapat menggali potensi-potensi sumber 
pendapatan di daerah. Hanya saja dalam menetapkan sumber-sumber 
pendapatan yang menyebabkan pembebanan kepada masyarakat harus 
memperhatikan dan tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan, 
khususnya peraturan perundangan di bidang pajak dan retribusi daerah, 
yang merupakan kebijakan nasional dibidang perpajakan dan retribusi. 
Pembatasan mengenai jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh 
Pemerintah Daerah adalah dalam semangat menjaga dampak yang kurang 
baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan Daerah yang 
mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan 
pungutan pusat dan merintangi arus barang dan jasa antar daerah. 
Dalam rangka meningkatkan kemampuan Daerah dalam memenuhi 
pendapatan untuk menutup pengeluaran APBD maka perlu ditetapkan 
sumber-sumber pendapatan baru yang · selama ini terabaikan. Namun 
demikian, terkait dengan pembatasan-pembatasan pembebanan kepada 
masyarakat yang termaktub dalam Undang-undang Nomor : 28 Tahun 
2009 Tentang Pajak Retribusi serta ketentuan tentang kewenangan urusan PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
KOLAKA TIMUR NOMOR. .... TAHUN 2021 TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN 
ASL! DAERAH YANG SAH 
II. PASAL DEMI PASAL