Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN  BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor 546 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN  BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor 546 Tahun 1945 tentang KLASTER LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 
1. Logistik adalah barang untuk pemenuhan kebutuhan 
dasar seperti pangan, sandang, papan, dan turunannya 
dalam rangka penanggulangan bencana. 
2. Klaster Logistik ad alah merupakan wadah sekumpulan 
organisasi yang terdiri atas instansi pemerintah, lembaga 
usaha dan masyarakat , dan yang bekerja bersama -sama 
untuk meningkatkan respon penanggulangan bencana 
pada bidang logistik dan bersifat sukarela . 
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah 
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang 
www.peraturan.go.id
2021, No.546 -3- 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, 
atau perangk at daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 
5. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana yang 
selanjutnya disebut Posko PDB adalah institusi yang 
berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan 
darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam 
sistem komando penanganan darurat bencana , untuk 
mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan 
mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana. 
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang 
selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah 
nonkementerian yang melakukan penyelenggaraan 
penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan 
7. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat 
berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik 
daerah, koperasi , atau swasta yang didirikan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang 
menjalankan jenis usaha tetap dan terus -menerus yang 
bekerja dan berk edudukan dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
8. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang 
dan/atau badan hukum.