Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 1?
Dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 22 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia. 
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat. 
3. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung. 
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah ya ng memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom . 
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung. 
6. Dewan … 
4 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah . 
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota 
Bandung. 
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 
Bandung. 
9. Perangkat Daerah adalah unsu r pembantu Wali Kota dan 
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya 
dilakukan oleh kementerian negara dan penyel enggara 
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, 
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 
11. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut 
Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah 
Kota Bandung. 
13. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Pendapatan 
Daerah Kota Bandung 
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat 
UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan 
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pen unjang 
tertentu pada Dinas atau Badan Daerah . 
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur 
Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara 
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan 
kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka 
mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Daerah 
dan Badan Daerah. 
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen 
perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua 
puluh) tahun. 
17. Rencana … 
5 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD, a dalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk p eriode 5 (lima) tahun. 
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan 
pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tah un. 
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang se lanjutnya 
disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat 
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
21. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat LKIP, adalah laporan yang berisikan 
akuntabilitas dan kinerja suatu instansi pemerintah. 
22. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya 
disingkat LKPJ adalah lapor an yang disampaikan oleh 
Pemerintah Derah kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menyangkut Laporan 
Pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah Daerah selasa 1 (satu) tahun anggaran . 
23. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 
selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang 
disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah 
Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan pe laksanaan tugas pembantuan 
selama 1 (satu) tahun anggaran . 
24. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 
selanjutnya disingkat IPPD adalah informasi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan 
oleh Kepala Daerah kepada masyar akat. 
 
25. Pajak … 
6 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 25. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan hukum yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang -Undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langs ung dan 
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar -besarnya 
kemakmuran rakyat. 
26. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum, 
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut 
pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan 
perpajakan daera h. 
27. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan 
oleh hotel. 
28. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang 
disediakan oleh restoran. 
29. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 
30. Pajak Parkir adalah pajak atas penyele nggaraan tempat 
parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan, berkaitan 
dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai 
suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 
kendaraan bermotor. 
31. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 
selanjutn ya disingkat dengan BPHTB adalah pajak yang 
dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau 
bangunan. 
32. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut PPJ 
adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang 
dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari s umber lain. 
33. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang 
selanjutnya disebut Pajak Bumi dan Bangunan, adalah 
pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, 
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 
Badan, kecuali kawasan yang d igunakan untuk kegiatan 
usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 
34. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 
35. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau 
pemanfaatan air tanah. 
36. Pemeriksaan … 
 
7 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 
dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan 
perundang -undangan perpajakan daerah. 
37. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya 
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk 
memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan yang 
terut ang kepada wajib pajak. 
38. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau 
pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek 
pajak, dan/atau harta dan ke wajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan Perpajakan 
Daerah. 
39. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang 
terutang ke K as Daerah atau ke tempat pembayaran lain 
yang ditunjuk oleh Wali Kota. 
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan 
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan 
Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran 
pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah 
pajak yang masih harus dibay ar. 
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat 
Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 
pajak yang telah ditetapkan. 
43. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat 
NPOP ada lah nilai atau harga yang digunakan untuk 
menetapkan besaran BPHTB . 
44. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT 
adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk 
membuat akta -akta otentik mengenai perbuatan hukum 
tertentu mengenai hak atas tana h atau Hak Milik Atas 
Satuan Rumah Susun. 
45. Surat … 
8 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 45. Surat Kete tapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan 
Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada 
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya 
disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang 
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada 
kredit pajak. 
47. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
STPD a dalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau 
sanksi administrastif berupa bunga dan/atau denda. 
48. Surat Teguran atau surat lain yang sejenis adalah surat 
yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau 
memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang 
pajaknya. 
49. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD 
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 
APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.