Apa substansi hukum dari Pasal 18 PERATURAN BUPATI  ROKAN HULU Nomor 26 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN BUPATI  ROKAN HULU Nomor 26 Tahun 2022 tentang PEMANFAATAN BATIK ROKAN HULU, khususnya , Pasal 18, adalah:

Undang -Undang Dasar Tahun 
1945 ; 
 2. Undang -Undang N omor 53 Tahun 1999, tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 18 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang -undang 
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga 
Atas Undang -undang Republik Indonesia Nomor 53 
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republi k Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 
 3. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang -Undangan (Lembaran Negara Repub lik 
 SALINAN 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang -Undang Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2011 (Lem baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
 4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 5589) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terak hir 
dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 20 20 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Neg ara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
 5. Undang -Undang Nomor 28 Ta hun 2014 tentang Hak 
Cipta (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 260, T ambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5594); 
 6. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999 tentang 
pemanfaatan Seni dan Budaya; 
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah d engan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157 ); 
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Pa kaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di 
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah. 
 
 MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN BATIK 
KHAS ROKAN HULU .