Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal   24 PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 6 Tahun 2003.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 6 Tahun 2003 tentang PAJAK HOTEL, pada BAB  X - I, Pasal   24 menjelaskan:

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada 
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu : 
a. SKPD ; 
b. SKPDKB ; 
c. SKPBKBT ; 
d. SKPDLB ; 
e. SKPDN. 
 
(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis paling lama 
3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali 
apabila wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu 
itu tidak dapat dipenuhi karena keadaa n diluar 
kekuasaannya ; 
 
(3) Walikota atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 
(dua belas ) bulan sejak tanggal surat permohonan 
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, 
diterima sudah memberikan keputusan ; 
 
(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Walikota 
atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan 
keberatan dianggap dikabulkan ; 
 
 
 
(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Pasal ini, tidak menunda kew ajiban membayar pajak.