Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 16 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 48 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 48 Tahun 1945 tentang TATA C!\RA PEMBERTAN SANKSl BAOI APARATUR SIPIL NEGARA, pada BAB VIIl - PEMBERHENTlANSEMENTARA, Pasal 16 menjelaskan:

(1) ASN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf c tidak diherikan pcnghasilan.
(2) ASN yang diberhentikan sernentara sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
diberikan uang pemberhentian semen tara.
(3) Uang Pcmberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai ASN
sebelum diberhentikan semen tara sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4) Uang Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pernberhentian sernentara.
Pasa117
(1) ASN yang dikenakan Pcmberhentian Sementara pada saat mencapai Batas Usia
Pensiun:
a. dalam hal belum ada surat perintah penghentian penyidikan, penuntutan
atau belum ada putusan pengadilan yang teJah mempunyai kekuatan hukurn
tetap, diberikan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima per sen) dad
jaminan pensiun;
b. apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan tidak bersalah,
diberhentikan dengan hormat sebagai ASN dengan mendapat hak
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dengan memperhitungkan uang Pemberhentian Sementara yang sudah
diterima, terhitung sejak akhir bulan dicapainya Batas Usia Pensiun;
c. apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah melakukan
tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dual tahun dan tidak
berencana, dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun dan tidak
berencana atau dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun dan
berencana ...
- II -
berencana, diberhentikan dengan hormat sebagai ASN atau diberhentikan
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN, dengan mendapat
hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan mencapai Batas Usia Pensiun
dan hak atas pensiun dibayarkan rnulai bulan berikutnya; dan
d.apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah melakukan
tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dual tahun dan
berencana, atau karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau
tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN dengan mendapat hak
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan mencapai Balas Usia Pensiun
dan tidak mengembalikan penghasilan yang telah dibayarkan.
(2) Dlam hal ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)apabila meninggal dunia
sebelum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
diberhentikan dengan honnat scbagai ASN dengan mendapat hak kepegawaian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Tata Cara Pemberhentian Sementara