Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI MOJOKERTO Nomor 40 Tahun 2021 pada Pasal 6?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI MOJOKERTO Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9, BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 6 menyebutkan bahwa:

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: 
melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan 
administrasi umum dan kepegawaian; 
melakukan pengelolaan surat menyurat, 
ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, 
masyarakat, dan keprotokolan; kearsipan, 
hubungan 
menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, 
distribusi, dan pemeliharaan perlengkapan dan 
peralatan kantor; 
menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi 
umum dan kepegawaian; 
melakukan pengelolaan dan pengamanan aset; 
menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas 
bidang-bidang dan UPTD di lingkungan badan 
dibidang administrasi umum dan kepegawaian; 
melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Sekretaris. 
Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas: 
menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana 
kerja, rencana program, kegiatan, dan anggaran; 
menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan 
kinerja, dan perencanaan program; 
menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan 
program dan penataan organisasi; 
menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas 
bidang-bidang dan UPTD di lingkungan badan 
dibidang penyusunan program; 
melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Sekretaris. 
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas: 
menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran 
keuangan; 
melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi 
keuangan; 
melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan 
keuangan; 
menyusun laporan keuangan; 
menyusun bahan koordinasi dibidang keuangan; 
menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas 
bidang-bidang dan UPTD di lingkungan badan 
dibidang keuangan; 
melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Sekretaris. 
8 
Bagian Kedua 
BIDANG PENGADAAN, DATA, DAN INFORMASI ASN