Apa norma yang terkandung dalam Pasal 28 PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 5 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 5 Tahun 2021 tentang PERJALANAN DINAS JABATAN, khususnya BAB V - BIAYA PERJALANAN DINAS, Pasal 28, memuat:

(1) Dalam keadaan tertentu yang berakibat terjadi pembatalan 
pelaksanaan perjalanan dinas secara mendadak oleh yang 
berwenang dan/atau penyelenggara, dimana tiket dan/atau biaya 
penginapan sudah dibayar atau dipanjar, maka biaya dimaksud 
dapat dibayarkan dengan melampirkan bukti pembatal an yang 
dibebankan pada DPA SKPD berkenaan. 
 
(2) Bukti pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan 
dari Pejabat yang berwenang, sesuai format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran V dari Peraturan Walikota ini; 
b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan 
Dinas Jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana 
tercantum dalam lampiran VI Peraturan Walikota ini; dan 
c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transpor 
dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi 
dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pejabat yan g 
berwenang. 
 
(3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 
a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; 
dan/atau 
b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya 
penginapan yang tidak dapat dikembalikan ( refund ).