Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 7 PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 8 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 8 Tahun 2022 tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA, pada BAB II - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 7 menjelaskan:

( 1) Bidang Perumahan dipimpin oleh Kepala Bidang 
Perumahan yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui 
Sekretaris Dinas. 
(2) Bidang Perumahan mempunyai tugas merumuskan, 
mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan 
mengendalikan pelaksanaan program kegiatan bidang 
perumahan yang meliputi pendataan dan perencanaan, 
penyediaan dan peningkatan serta pengendalian 
perumahan. 
(3) Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang 
Perumahan; 
b. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan; 
c. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan 
perumahan; 
d. penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung 
(SKBG); 
e. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana 
kabupaten; 
f. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang 
terkena relokasi program Pemerintah Daerah 
kabupaten; 
g. fasilitasi penyeleggaraan rumah umum, rumah 
komersial, rumah khusus, rumah swadaya, dan 
rumah negara; 
h. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang 
perumahan; 
1. pelaksanaan pendataan dan perencanaan bidang 
perumahan; 
j. pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan bidang 
perumahan; 
k. pelaksanaan kebijakan bidang perumahan; 
1. pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas 
bidang perumahan; 
m. penyelenggaraan PSU Perumahan; 
n. penyiapan perumusan kebijakan prasarana, sarana 
dan utilitas umum (PSU) Perumahan; 
o. pelaksanaan kebijakan prasarana, sarana dan 
utilitas umum (PSU) Perumahan; 
p. perencanaan teknik, penyusunan standar dan 
pedoman prasarana, sarana dan utilitas umum 
(PSU) Perumahan; 
q. pelaksanaan fasilitasi bantuan dan pemeliharaan 
prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) 
Perumahan; 
r. pelaksanaan pengendalian prasarana, sarana dan 
utilitas umum (PSU) Perumahan; 
s. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan Bidang Perumahan ; dan 
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.