Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI GRESIK Nomor 45 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN BUPATI GRESIK Nomor 45 Tahun 2021 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS, khususnya BAB III - SISTEM DAN PROS EDUR PEMUNGUTAN BPHTB, Pasal 5, memuat:

(1) Pemeriksaan NPOP dilaksanakan dengan cara menilai 
atau mengukur kewajaran nilai perolehan 
berdasarkan : 
a. data lain yang aktif dan dapat 
dipertanggungjawabkan; 
b. data base nilai transaksi yang terekam dalam 
rekaman pembayaran BPHTB; 
c. bank data nilai pasar yang ditetapkan oleh Kepala 
BPPKAD ; dan 
d. Nilai Jual Objek Pajak PBB -P2. 
(2) Dalam hal transaksi dil akukan sebelum tahun 
terutangnya pajak atau se belum ditandatanganinya 
akta jual beli, penilaian kewajaran NPOP pada tahun 
terutangnya pajak yang disampaikan oleh wajib pajak 
menggunakan NPOP pemeriksaan penilaian atau 
pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 
(3) Dalam hal satu objek pajak ditransak sikan lebih dari 
1 (satu) kali, maka penilaian kewajaran NPOP untuk 
transaksi yang terakhir berdasarkan pada kriteria 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), 
sedangkan untuk transaksi sebelumnya didasarkan 
atas nilai tra nsaksi yang tercantum dal am perjanjian 
pengikatan jual beli lunas (PPJB lunas) atau 
menggunakan NJOP sesuai dengan tahun pajak 
terutang. 
(4) Dalam hal satu objek pajak ditransaksikan lebih dari 1 
(satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
NPOPTKP untuk tr ansaksi sebelumnya, mengg unakan 
NPOPTKP sesuai dengan tahun terutangnya pajak. 
- 13 - 
 
 (5) Jika satu Objek Pajak ditransaksikan lebih dari 1 
(satu) kali, transaksi terakhir adalah objek pajak yang 
tidak dikenakan BPHTB, maka penilaian kewajaran 
NPOP sebelumnya didasar kan atas kriteria 
sebagai mana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat ( 2). 
(6) Dalam hal tidak ditemukan data dan/atau bukti yang 
tidak lengkap atau tidak wajar pada pemeriksaan 
kantor (pemeriksaan administratif) maka dapat 
dilakukan pemeriksaan lapangan. 
(7) Surat pembe ritahuan hasil pemeriksaa n NPOP BPHTB 
ditandatangani oleh Tim Pemeriksa, disampaikan 
kepada Wajib Pajak sebagai dasar dalam penghitungan 
dan pengisian formulir SSPD.