Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021 pada Pasal 18?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021 tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, BAB IV - LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

(1) Pemecahan atau penggabungan RW dapat 
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
(2) Pembentukan RW baru akibat pemecahan atau 
penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada 
paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT. 
(3) Pemecahan, penggabungan , dan penghapusan RW 
sebagaima na dimaksud pada ayat (1) dilaks anakan 
atas dasar : 
a. usulan masyarakat; 
b. dampak terjadinya bencana; dan/atau 
c. dampak pembangunan. 
(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a adalah warga setempat dibuktikan dengan 
Kartu Tanda Penduduk. 
(5) Pemecahan, penggabungan , dan penghapusan RW 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
melalui musyawarah yang dihadiri oleh kepala 
keluarga atau yang mewakili, Pengurus RT, 
Pengurus RW , dan wakil Kelurahan. 
(6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada 
dituangkan dal am Berita Acara. 
(7) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
dilampiri dengan daftar hadir d isahkan oleh Lurah 
dan disampaikan kepada instansi yang membidangi 
untuk mendapatkan persetujuan . 
(8) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
dituang kan dalam Keputusan Bupati . 
18 
 
(9) Contoh, bentuk, format Berita Acara Musyawarah 
Pemecahan dan Penggabungan RW seba gaimana 
dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran 
Huruf G dan Huruf H yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 
Paragraf 4 
Pemilihan Ketua RW