Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 23 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
- 4 - 
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah 
rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum 
Daerah. 
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim 
yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris 
Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan 
Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari 
Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan 
kebutuhan. 
8. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD 
adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku 
Bendahara Umum Daerah. 
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD 
merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah 
selaku Bendahara Umum Daerah. 
10. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu 
kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. 
11. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada 
Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang bertujuan untuk 
mendorong peningkatan dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat 
yang terdampak pandemi Corona Virus Disease Tahun 2019 sebagai upaya 
Pemulihan Ekonomi Nasional. 
12. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut 
BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan 
penyelenggara SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 
Daerah. 
13. Direksi adalah Direksi BUMD Penyelenggara SPAM. 
- 5 -