Menurut PERATURAN DAERAH PRO VINSI JAWA TENGAH Nomor 3 Tahun 2013, apa isi dari Pasal 15?
Pasal Pasal 15 dalam PERATURAN DAERAH PRO VINSI JAWA TENGAH Nomor 3 Tahun 2013 tentang PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH, pada BAB V - KETENTUAN P ENUTUP, menyatakan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar seti ap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pro vinsi Jawa 
Tengah . 
 
Ditetapkan di Semarang 
pada tangga l 15 Januari 2013. 
 
GUBERNUR JAWA T ENGAH , 
 
 
 
 BIBIT WALUYO 
 
Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 15 Januari 2013. 
 
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI 
 JAWA T ENGAH 
 
 
 
 HADI PRABOWO 
 
 
LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA T ENGAH TAHUN 2013 NOMOR 3 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 
NOMOR 3 TAHUN 201 3 
TENTANG 
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAE RAH 
 
 
I. UMUM 
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan Daerah, 
diperlukan peningkatan prakarsa, peran serta dan pengerahan dana, baik 
dari pemerintah maupun dari masyarakat. Untuk itu dengan 
memperhatikan kemampuan Daerah, perlu ditingkatkan pendapa tan 
Daerah baik dengan pemungutan yang lebih intensif, wajar dan tertib 
terhadap sumber -sumber yang ada, maupun dengan penggalian sumber -
sumber keuang baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan Negara 
maupun Daerah dan sesuai dengan ketentuan peratura n perundang -
undangan. 
Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 
Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada 
Daerah, Daerah diberikan kewenangan untuk menerima Sumbangan 
Pihak Ketiga untuk kepentingan pembangunan Daerah. 
Selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut di atas Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1984 tentang Penerimaan 
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. 
Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah adalah pemberian Pihak 
Ketiga kepada Daerah secara ikhlas atau sukarela, tidak mengikat, yang 
perolehannya oleh Piahk Ketiga tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang -undangan, baik yang berupa uang atau yang disamakan 
dengan uang, maupun berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak. 
Dan yang lebih penting lagi, bahwa sumbangan tersebut tidak mengurangi 
kewajiban -kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara 
maupun Daerah, seperti kewajiban pembayaran pajak dan kewajiban -
kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang -undangan . 
Sumbangan Pihak Ketiga pada hakekatnya merupakan wujud nyata dari 
prakarsa dan partisipasi serta kepedulian masyarakat demi terwujudnya 
dinamika pembangunan Daerah , oleh karena itu perlu dikelola secara 
profesional. 
Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan s eiring dengan dinamika 
pembangunan dan perkembangan peraturan perundang -undangan, maka 
dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketig a Kepada Daerah yang 
sekaligus sebagai pengganti Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1984 tentang Penerimaan Sumbangan 
Pihak Ketiga Kepada Daerah . 
 
 
II. PASAL DEMI PASAL .