Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA Nomor 35 Tahun 2018 pada Pasal 12?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA Nomor 35 Tahun 2018 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAB IV - KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA, Pasal 12 menyebutkan bahwa:

(1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dikenakan
pemotongan secara proporsional dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. hukuman disiplin ringan:
1. sebesar 257o (dua puluh lima perseratus)
selama 2 (dua) bulan, jika PNS dijatuhi
hukuman disiplin berupa teguran lisan;
2. sebesar 25o/o (dua puluh lima perseratus),
selama 3 (tiga) bulan, jika PNS dijatuhi
hukuman disiplin berupa teguran terhrlis; atau
3. sebesar 25% (dua puluh lima perseratus)
selama 6 (enam) bulan, jika PNS dijatuhi
hukuman berupa pernyataan tidak puas secara
tertulis.
b. hukuman disiplin sedang:
1. sebesar 5O% (lima puluh perseratus) selama 6
(enam) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman
t2
disiplin berupa penundaan kenaikan gaji
berkala selama I (satu) tahun; atau
2. sebesar 5O% (lima puluh perseratus) selama 12
(dua belas) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman
disiplin berupa penurun€rn pangkat setingkat
lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
c. hukuman disiplin berat:
1. sebesar 85o/o (delapan puluh lima perseratus)
selama 12 (dua belas) bulan, jika PNS dijatuhi
hukuman disiplin berupa penurunan pangkat
setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) bulan;
2. sebesar 9Oo/o (sembilan puluh perseratus)
selama 12 (dua belas) bulan, jika PNS dijatuhi
hukuman disiplin berupa pemindahan dalam
rangka penurunan jabatan setingkat lebih
rendah;
3. sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus)
selama 12 (dua belas) bulan, jika PNS dijatuhi
hukuman disiplin berupa pembebasan dari
jabatan; dan;
4. sebesar IOO% (seratus perseratus) selama 12
(dua belas) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman
disiplin berupa pemberhentian dengan hormat
dan mengajukan banding administratif ke
Badan Pertimbangan Jabatan Daerah.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c bagi PNS yang dijatuhi hukuman
tingkat berat karena melakukan pelanggaran terhadap
Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai izin
perkawinan dan perceraian bagl PNS diberlakukan
pemotongan sebesar 50% (lima puluh perseratus)
selama 12 (dua belas) bulan.
(3) Dalam hal banding administratif yang dia-iukan oleh
PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
angka 4 diterima oleh Badan Pertimbangan
Kepegawaian dan hukuman disiplinnya dibatalkan,
maka PNS yang bersangkutan dibayarkan kembali
terhitung sejak PNS yang bersangkutan diizinkan
untuk tetap melaksanakantugas.
l3
(4) Pemotongan sebagaimana dimalsud pada ayat (l)
dilaksanakan pada bulan berikutnya.