Apa bunyi lengkap Pasal 23 dalam 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013?
Menurut ketentuan dalam 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka, pada BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN, Pasal 23 dinyatakan:

(2) Pasal 22 
Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Kepetusan Keberatan, dan Putusan Banding 
yang tidak atau Kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya ditagih 
dengan Surat Paksa. 
Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. (1) Wajib Pakak dapat mengajukan pennohonan untuk mengansur atau penundaan 
pernbayaran pajak de~gan k<:tentuan sebagai be?kut : 
a. Permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada 
Kepala Badan dengan alasan yangjelas dan dapat dipertanggungjawabkan ; 
b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan 
melakukan penelitian kepada Wajib Pajak; 
c. Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan 
jawaban kepada Wajib Pajak; 
d. Apabila setelah Iewat sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Badan tidak 
memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan ; dan 
e. Apabila permohonan dikabulkan , maka Wajib Pajak harus memenuhi angsuran 
pajak atau membayar pajak sesuai dengan keteapan Kepala Badan . Pasal 21 sampai 27 
(1) Kepala Badan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan 
pengurangan dan keringanan pajak. 
(2) Tata cara pemberian dan keringanan pajak diatur sebagai berikut: 
a. Permohonan pengurangan atau keringanan pajak disampaikan secara 
tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang 
jelas dan dapat dipertanggungjawabkan; 
b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pasa huruf a, Kepala 
Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau 
keringanan pajak; 
c. Apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak 
dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan surat keputusan 
pengurangan pajak; 
d. Apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak, Kepala 
Badan harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan 
penolakannya; dan BAB IX 
PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK Pasal 26 
(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding clikabulkan sebagian atau 
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah 
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen] sebulan untuk paling lama 24 (dua 
puluh emp at) bulan ; 
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan 
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB; 
(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian , Wajib 
Pajak dikenal sanksi administratif berupa denda sebesarnya 50% (lima puluh 
persen] dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan 
pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan; 
(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding , sanksi admisistratif 
berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana climaksud pada 
tidak dikenakan; 
(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau clikabulkan sebagian, Wajib Pajak 
dikenai sanksi aclministratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari 
jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran 
pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan 
Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala 
Badan; 
(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara 
tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 
3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan 
keberatan tersebut; 
(3) Pengajuan permohonan banding mengangguhkan kewajiban membayar pajak 
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding . Pasal 25 Keputusan. Kepala Badan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya 
atau ~eb~gian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang; 
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan 
Kepala B~dan tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang cliajukan 
tersebut dianggap dikabulkan . (2) 
(3) 
r m a p d Pasal 29 
Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa set~lah 
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat. terutangnya pajak, 
kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pldana di bldang perpajakan 
daerah; (1) Pasal 28 
(1) Atas p~rmo.honan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau pejabat 
yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, 
SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis 
dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalarn Peraturan 
Perundang -undangan perpajakan daerah , 
(2) Kepala Badan dapat : 
a. Mengurangkan atau menghapuskan sankai administratif berupa bung a, 
denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang­ 
undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena 
kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; 
b. Mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, 
SK.PON atau SKPDLB yang tidak benar; 
c. Mengurangkan atau memb atalkan STPD; 
d. Membatalkan basil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan 
atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan 
e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan 
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. 
(3) Tata Cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan 
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada 
diatur sebagai berikut : 
a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa 
Indonesia kepada Kepala Bad an, dengan alasan yang jelas; 
b. Berdasarkan permohonan sebagaiman a dimaksud pada huruf a, Kepala 
Badan melakukan pengkajian dan penelitian; 
c. Keputu san pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi adminitrasi, 
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala 
Badan; 
d. Paling lambat 1 (satu) bulan kerja setelah menerima permohonan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan 
keputusan dikabulkan atau ditolak ; 
e. Apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan kerja sebagaimana dimaksud 
pada huruf d, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka 
pennohonan sebagaimana dimaksud huruf a dianggap dikabulkan; dan 
f. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap ke.p':1tusB? 
pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi adminiatrasi, 
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak. 
BABXI 
KADALUW ARSA PENAOIHAN PAJAK BABX 
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENOURANOAN KETETAPAN DAN 
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF e. K~putus~n pemberian pengurangan atau keringanan iak h 
d1samalpaikan kepada ':Vaj~b Pajak paling larnbat 1 (satu) bul!aJker ja s~~ 
tangg permohonan diterima, 'J 
(3) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggl-tingginya sampa l 
dengan 25% (dua puluh lima persen) . 
m p d Pasal 32 
Badan Pendapatan Daerah selaku perangkat daerah yang melaksanakan tugas 
pemungutan pajak diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang -undangan 
yang berlaku. (1) 
(2) 
(3) BAB XIII 
INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 31 
(1) Kepala Badan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan 
Perundang -undangan perpajakan daerah. 
(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib: 
a. Memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang 
menjadi dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak 
yang terutang ; 
b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan ; 
dan/atau 
c. Memberikan keterangan yang diperlukan. BAB XII 
PEMERIKSAAN Pasal 30 
Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk mclakukan 
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. 
Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah 
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur sebagai 
berikut : 
a. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati piutang pajak yang 
sudah kadaluwarsa; 
b. Berdasarkan laporan sebagamana dimaksud huruf a, Bupati menerbitkan 
keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa; dan 
c. Kepala Badan memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang 
kadaluwarsa kepada Wajib Pajak dan perangk.at daerah lainnya yang terkait. (1) 
(2) 
(3) (5) (4) (3) Kadaluwarsa p~nagihan Pajak sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh apabila : 
a. Diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa ; clan/ atau 
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak 
langsung. 
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal 
penyampaian Surat Paksa tersebut. 
Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih 
mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah; 
Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, dapat diketahui dari pengajuan pennohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan pennohonan keberatan oleh Wajib Pajak . (2) 
H.ILHAM, SH 
NIP. 19750404200502 1 010 AS HAR 
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 NOMOR. .. 
Salinan sesuai dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 2019 
Diundangkan di Lasusua 
pada tanggal 2019 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA Peraturan Bupati ini dirnulai berlaku pada tanggal diundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara. Pasal 34 BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Penerangan 
Jalan ditugaskan kepada Badan Pendapatan Daerah . 
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah dapat bekerja sama 
dengan perangkat daerah atau lembaga lain yang terkait . Pasal 33 BAB XIV 
PELAKSANAAN , PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 
Kepada Yth. 
Direktur Utama BPD/BKP agar Ruangan untuk teraan Kas/Registe r/Tanda Tangan /Cap 
menerima penyetoran untuk BKP /Pejabat Bank 
keuntungan rekening Pemegang 
Kas Daerah Pemerintah Kabupaten 
Kolaka Utara NIP PERHATIAN: 
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Khusus Penerimaan Badan Pendapatan 
Daerah 
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan tunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap/tanda 
Tangan BKP 
3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai 
dengan Peraturan Daerah yang berlaku . 
Lasusua, 
A.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Kolaka Utara 
Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya Penyetor JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK + DENDA 
Dengan huruf : JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK 
DENDA JENIS PAJAK JUMLAH 
1 Pajak Penerangan Jalan 
Tariff Pajak Penerangan Jalan dalam hal : 
a. Penggun aan tenag a listrik dari sumber lain selain 
industry, pertambangan minya.k bumi dan gas alam 
tariff Pajak Penerangan Jalan clitetapkan sebesar 8% 
(delapan perseratus) . 
b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh 
industry , pertambangan minya.k bumi dan gas alam , 
tariff Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% 
(tiga perseratus) . 
c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, 
tariff pajak Penerangan Jalan clitetapkan sebesar 
1 5% satu koma lima erseratus . NO AYAT BATAS PENYETORAN AKHIR : Nama 
AJamat 
NPWPD PEMERJNTAH KOLAKA UTARA SURAT KETETAPAN PAJAK Nomor KOHJR 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 
Jnlnn Komplcks Perkantoran No. J Tnhun : 
Bulan : • - 
-- 
• PEMERrNTAH KOLAKA UTARA Nomor Formulir 
DADAN PENDAPATAN DAERAH I I I I I I I I I Jalan Komplc ks Pcrkantomn No. J 
Tclp. ( ) Lasusua 
I 
FORMULffi PENDAFI' ARAN 
WAnBPAJAKPENERAN GANJALAN 
Kenada Yth. 
··················································· ··················································· Di ................ ................ ................ 
PERHATIAN: 
I. Haran diisi dalam ranakan 2 (dua) ditulis dalam huruf CET AK: 
2. Diberi v pada kotak yang tcrscdia untuk jawab an vane diberikan· 
3. Sctclah Formulir Pcnd aftaran ini diisi dan ditanda tanaani harao discrahkan kcmbali Kepada Badan Pendapatan Dacrah 
Kabuoatcn Kolaka Utara lanzsu nz atau dikirim mclalui Pos ealine lambat tanaza l ............ ............. . 
DUSI OLER SELURUH WAJIB PAJAK BADAN 
1. Nama Badan/Merk Usaha : 
2. Alamat <Photo coov Surat Keteransan Domi sili dilamn irkan) 
- Jalan!Nomor : 
-RT/RW : 
- Kelurahan : 
- Kccamatan : 
- KabU1>atcn/Kota : 
- Nomor Teleoon : 
-Kode Pos I I I I I I I I 
3. Surat lzin van2 dimiliki (Photo copy Surat lzin harao dilamoirkan) 
- Surat lzin Tempat Usaha : No ........................... T2l ................................. 
- Surat lzin : No ........................... Tgl ................................. 
• Surat lzin : No ........................... T2l ................................. 
KETERANGANPEMILIKA TAUPENGELOLA 
4. Nama Pemilik/Pen2clola : 
: 
S. Jabatan : 
: 
6. Alamat Temnat Tinzzal : 
- Jalan/No mor : 
-RT/RW : 
- Kclurahan : 
-Kccamatan : 
- Kabupaten/K ota : 
- Nomo r Telepon : 
-Kode Pos :I I I I 
7. Pendaftaran Pajak Penerangan Jalan Non PLN 
Golongan Kapultu Daya Baria Satuan Faktor Daya Kdtra n1an Llstrik 
.__ 
d '""f.pendaf\arnll Pajak Penerangan Jalan PLN 
-Juml•h Pel1n1n•a n Kanasltas Daya Keteranean 
NamaJelas: 
Tanda Tangan 
DllSI OLEH PETUGAS PENERIMAN DHSI OLEH PETUGAS PENCATATAN DATA 
Diterima tanzzal NPWPD van~ diberikan : 
Nama Jc\as/NlP \ J I J 1 1 I I I I I I I I I I I I 
Nama Jcla.s/NIP : 
Tanda Tan2an 
m d • PEMERINTAH KOLAKA UTARA Nomor Formulir 
BADAN PENDAPATAN DAERAH I I I I I I I I I Jalan Komplcks Pcrknntoran No. J 
Tclp. ( ) Lasusua 
SPTP D 
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) 
PAJAK PENERANGAN JALAN 
Kcpada Yth : 
················································· N.P.W.P .D ................................................. 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I di ............................................. . 
PERHATIAN: 
8. Harap diisi dalam rangka~ ditulis dengan hurufCETAK. 
9. Berl nomor pada kotak yang tersedla untukjawaban yang diberlkan 
I O.Setelah dllsl dan dltandatanganl harap dlserahkan kcmbali kepada Dlnas Pendapatan pa Ung lam bat IS harf Kalender 
11.Keter lambatan Penveraban darl tan2211I tersebut di nta.s aknn dllakukan Penerbitan Surat Teguran . 
A. DllSI OLEH WAJm PAJAK I PENANGGUNG PAJAK 
I. Jurnlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasl dari awal Masa Pajak dalan: 
Tahun Pajak Tcrtcntu) 
a. MasaPajak : Tgl .......................... std Tgl ....... ..................... 
b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang : Rp .................................................................................... 
diterima) 
c. Tarif Pajak (scsuai Perda) : ............ % 
d, Pajak terutang (b x c) : Rp ............ ........................................................................ 
2 Jurn.lah Pembaynran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sekarang (lampiran foto copy dokumen) 
a. Masa Pajak : Tgl ........ .................. std Tgl ........... ................. 
b, Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang : Rp ........... ................................................... ...................... 
dlterlma) 
c, Tarif Pajak (sesuai Pcrda) : ............ % 
d. Pajak terutang (bx c) : Rp ..................................................... ............................... 
B. PERNYATAAN 
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akib at tcrmasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang 
undangam yang berloku, saya atau yang sayn berl kuasa menynlnkan bahwn apa yang telah kaml beritahukan tcrsebut d 
atas beserta lampiran -Jampiran adalah benar, lengkap dan jelas 
......................... ....................................... , tahun ............ . 
WajibPajak 
NamaJelas 
C. DllSI OLEH PETUGAS PENERIMA 
Diterima tangga l : 
Nama Petugas : 
NIP : 
Ttd 
( .......................................... ) 
NIP. - - 
r D 
n m a n - KARTUDATA 
PAJAK. PENERANGAN JALAN 
Tahun Pajak : ................ 
N.P.W.P.D 
DD I I I I I I I I [I] D 
1. Nama Badan/ Priba di : 
2. Alamat : 
3. Nama Pemilik : 
4. Alamat : 
1. Asal Tenaga listrik : D 1. PLN 2. Non PLN 
2. Golongan tarif : D 1. Industri 2. Rumah tangga 3.Sosial 
3. Volume =D 1. 110 V 2. 450 V 3. 990V 
4. 1600 V 5.2200 V 3.>2200V 
4. Penggunaan listrik dan setoran yang dilakukan 
No. Tanggal Mnsa Jml KWH terpakai Setornn (Rp) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Meng etahui, Dibunt oleh : 
Ka .......... Pend aftaran dan Pendataan Kn .......... Pendataan 
( ........................... ) (., ...................... ) 
NIP. NIP. 
- - 
n an C mS ann r Dp nd ............................................ Tahun . 
Yang Menerima TANDA TERIMA 
NPWPD 
Nama 
Alam at No.SKPDKB . 
( ) ......... ............................................................................ Gunting disini . .................... ,.,.,., . 
NlP . KEPALA BADAN PENDAPA TAN DAERAH 
KABUPATENKOLA KA UTARA Lasusua , Tahun . PERHATIAN : 
I. Harap pcnyctoran dilakukan mclalui Kas Daerah dcngan mcnggun akan Surat Sctoran Pajak Dacrah . 
2. Apablla SKPDKB ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling la ma 15 hari kalend er sejak SKPDKB fni diterbltkar 
dikenakan sanks i adrninistrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan , Dengan buruf I I 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + Se) Rp I. Berdasarkan Pasnl 61ayat (2) dan (3) Pcmtumn Daerah Nomor 2 Tahun 201 l sebogoimono telnh dlubah Nomor S Tahun 2013, 
telah dilakukan pemeriksaan atau ketem ngan loin dlotos pclaksanaan kewajiban : 
Ayat Pajak : I i I i i i I 
NamaPajak • . . 
11. Dari pemeri ksaan atau keteran gan lain tersebut di atas, perhltunganju mlah yang masih harus dlbayar adalah sebagal berlkut: 
I. Dasar Pcngenaan Rp. 
2. Pajak yang Tcrutan g Rp. 
3. Kredit Pajak 
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumny a Rp. 
b. Setoran yang dilakukan Rp. 
c. Lain-lain .;,R;.cP..:..· ------ 
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+ b + c) Rp. 
4. Jumlah kekurangan pemb ayaran Poko k Pajak (2-3d) 
!I. Sanks i Administrasi 
a. Bunga (Pasal 61 ayat (2); Rp. 
b, Kenaikan (Pasal 61 ayat (3); ..;.R;.cP..:.. · ----- 
c. Jumlah sanks i admin istrasi (a+ b) _R~P· _ DDIIIIIIIICDCD ·············································· .............................................. Nama 
Alam at 
NPWPD 
Tan1?1?a1i atuh tempo I I I No. Urut SKPDKB 
Sumi Kctetnpnn Pnjnk Dnemh Kumng Dnynr) 
Masa Pnjnk : . 
Tnhun Pnjnk , . • PEMERINTA H KOLAKA UTARA 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 
Jalan Kompleks Perkantom n 
Desa Pongg lhn No. 8 
Telp. ( ) Lnsusun 
a r mSca p nd I ( ) · Tahun . 
Yang Menerlma ................................................................................................................ ..................................................................................................................... TANDA TERIMA 
NPWPD 
Noma 
Alamat No. SKPDKBT . ...................................................... ............................... Gunting disini . NIP . ,.,,,,,,,,,,,,,,,.., ,., . .,, . Lasusua , Tahun . 
KEPALA BADAN P ENDAPATAN DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA UTARA PERHA TIAN: 
1. Harap pcnyetomn dilakukan melalui Kas Daera h dengan rnenggunakan Surat Pcmberitahu an Pajak Daerah (SPTPD) 
2. Apablla SKPDKBT lnl tidak atau Kurnng Dibayar setelah lewnt waktu paling Jama 15 hari Kalend er sejak SKPD KBT in 
dilerbitkan dikcnakan sanksl administmsi berupa bunga sebesa r 2% per bulan. Dengan huruf I I 6. Jwnlah yang masih harus dibayar ( 4 + Sc ) Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
R(!. 
R(!. 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp l. Da.sar Pengenaan 
2. Pajak yang Terutang 
3. Kredit Pajak 
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya 
b. Setoran yang dilakukan 
c. Lain- lain 
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+ b + c) 
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak ( 2- 3d) 
S. Sanksi administrasi 
a. Bungo (Pasal 61 ayat (3) 
b. Kenaikan (Pasal 61 ayat (3) 
c. Jumlah sanksi admlnlstras l (a + b ) I. berdasarkan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Daemh Nomor 2 Tahun 2011 sebaga lmana telah dlubah Nomo r S Tahun 2013, 
telah dllakukan pemeriksaan atau kctcmngan lain alas pelaksnnann kewajiban : 
Ayat Pajak : I I I I I I I 
Nama Pajak : . 
II. Dari pemerik saan atau ketcrnngan lain tcrsebut di atas, perhitunganjumlnh yang masih harus dibayar adalah sebagal berikut ······················································ ·············································· Nnma 
Alamat 
NPWPD 
Tangga ljatuh tempo I I I I I I SKPDKBT 
(Surat Ketetapan Pajak Dncmh Kurnng 
Bnynr Tnmhnhnn) 
Mnsn Pnjnk . 
Tnhun Pnlnk . .. . No. Umt PEMER INTA H KOLAKA UTAllA 
BADAN PENDAPATAN DAERM I 
Jalnn Komplcks Pcrknntomn No, J 
Telp. ( ) Lasusun • 12.BENTIJKSURATKETETAPAN PAJAK DAERAl -1 KURANG BAYAR TAMBAHAN . 
n an C mS ann r Dp nd .................................................................................... 
: : ::::::::::::::::::::::::::::::::: Tnhun :::::::::::::::·""" 
Yang Menerima TANDA TERIMA 
NPWP D 
Nama 
Alamat No.SKPDN . 
( ) Gunting disini . .................................................................... NIP. ,.,. .. .,. . KEPA LA BADAN PENDAPATAN DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA UTARA Lasusua, Tahun . I. berdasarkan Pasal 67 ayat (I} huruf ll>cmtumn Dnemh Nomor 2 Tnhun 2011 sebagalm aa teluh dlubnh Nomor 5 
Tahun 2013 , telah dilakukan pemeriksaan ntau kctcmngon loin diatas pclnksnnnnn kcwnjibnn: 
Ayat Pajak : I I I I I I I 
Nama Pajak : . 
II. Dari pcmeriksann ntau keterangan loin tersebut di atas, perhitungnnjum lah yang mnsih harus dibayar adalnh sebaga l 
bcnlrut: 
1. Dasar Pengenaan Rp. 
2. Pajak yang Terutang Rp. Rp . 
3. Kredit Pajak Rp. 
a. Kompens asl kelebihan darl tahun sebelumnya Rp. 
b. Setoran yang dilakukan Rp. 
c. Laln- laln 
d. STP (Pokok) 
e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+ b + c + d) ....:R_.p'-. ----- 1 ·············································· Nnrna 
Alamat 
NPWPD I I I I I I 
Rp NIHIL 4. Jumlah yang harus dibaynr (2-Je) No. Urut SKPDN 
Sumt K ctctnpnn l'njnk Dncmh Nlhll) 
Mnsn Pnjnk .. 
Tnhun Pnjnk . .. .. PEMER INTAH KOLAKA UTARA 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 
Jnlan Kompleks Perknntomn No. J 
Telp. ( ) Lnsusun • 13. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL. 
I 
z ( ) ................. ........................ ., Tahun .. 
Yang Menerima ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ TANDA TERIMA 
NPWPD 
Nama 
Alamat No.SKPDLB .. ...................... ............................. .................................. Gunting disini . NIP . ........................................ ,..,.,,., KEPALA BADAN PEND APATAN DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA UT ARA Lasusua, Tahun . PERHATIAN: 
Pengembalian Kclebih:m Pajak dilakulcan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Pcnc airan Dana (SP2D). Dcngan huruf I I 6. Jumlah kelebihan yang harus dibayar ( 4 +Sb) Rp Rp Rp 4. Jumlah kelebihan pcmbayaran Polcolc Pajak (3d - 2) 
S. Sanlcsi admin istrasi 
a. Bung a (Pasal 74 ayat (1)) I Pasal 76 ayat (6) 
b. Jumlnh sanks i admin istras i (a ) Rp Rp. Rp. 
Rp. 
nkan 
Rp. I. Berdasark an Pasal 67ayat (1) huruf e Pcraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011, tclah dilaku kan perneriksaan atau kctcran gan lain 
diatas pclnksanann kcwajiban : 
Ayat Pajak : I I I I I I I 
Nama Pajak - . n. Dari pcmcriksaan atau kctcrangan lain tersebut di alas, pcrhitunganjumlah yang masih harus dibayardalah scbagai berikut: 
1. Dasar Pcngcnann Rp. 
2. Pajak yang Terutan g Rp. 
3. Kredit Pajak 
a. Sctoran yang dilakukan 
b. Lain-lain 
c. Dikurangi kompcns asi kelebihan kc tnhun yang 
datanglutan g pajak 
d. Jumlah yang dapat dikrcditkan (a+ b - c ) .............................................. 
DDIIIII IIICIJCD Nama 
Alam at 
NPWPD 
Tanggaljatuh tempo SKPDLB 
Surat Kctct apnn Pajak Dacmh Lcblh Bayar) N;,;o;.;... T'U:..:;ru :;..t ~---......-.---. 
Mnsn Pajak . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. I I I I I I I 
Tahun Pajak . .. .. PEMERlNTAH KOLAKA UTAll A 
BADAN PENDAPA TAN DAERAH 
Jnlan Komplcks Perkantoran No. 3 
Tclp. ( ) Lasusua -. J4. BENTUK SURAT KETET APAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR. 
d ( ) ········································································································ .. .................................................................................................................................. TANDA TERIMA 
NPWP D 
Nama 
Alamat No. STPD . 
............................................ Tahun . 
Yang Menerima ..................................................................................... Gunting dislnl . • PEMERINTAH KOLAKA UT ARA 
BADAN P8NDAPATAN DAl!RAH STPD Jalan Komp leks Pcrkantornn 
Dcsa Ponggiha No. s "Surat Tagihan Pajak Daerah) No. Urut Telp. ( ) Lasusua Masa Pajak : ····················· I I I r I Tahun Pajak I . ····················· 
Nama : ·············································· Alamat : ·············································· NPWP D : D D I l I l l l I I CI] [I] Tanggal jatuh tempo ······················································ 
I. berdasarkan Pasal 64ayat (I) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahu n 2011, telah dilakukan penelitian den atau keterangan lain atas pelaksanaa n kewajiban : 
AyatPajak : I I I I I I I NamaPajak : ...................................................................... 
ll. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan lain tersebut di atas, penghit ungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai 
berikut: 
1. Pajak yang kurnng bayar Rp. 
2. Sanksi administrasi Bungo (Pasal 64 ayat (2) Rp. 
3. Jwnlah yang masih harus dibayar ( 1 + 2a) Rp. 
Dengan huruf I I 
fERHATrAN ; 
I. Harap penyetoran dilakukan mclalui Kas Dacrnh denga n menggunakan Surat Setoran Pajak Dacrnh (SSPD) 
2. Apablla STPD Jni tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling Jama 15 hari kalender sejalc STPD inl dlterbltkat 
dikenakan sanksi administrasi berup a bung a sebesar 2% per bulan. 
Lasusu a , ....................... ......... Tahun ................. 
KEPA LA BADAN PENDAPATAN DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA UTARA 
Ill Ill Ill Ill Ill 11111111111111 111&1111 
NIP . J 5. BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH . 
t6. BENTUK SURAT SETORAN PAJAK DAERAH . 
PEMERJNTAH KOLAKA UT ARA 
• DADAN PENDAPATAN DAERAH SSPD Jalan Komplcks Pcrkan tornn No. 3 
Telp. ( ) Lasusua (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) 
Tnhun .... ...................... 
Nnma : ............ .................................. 
Alamat .............................................. 
NPWPD D D I I I I I I I I I I I [I] 
( Menye tor berdasarkan *) D SKPDKB D SPTPD D Lain - lain 
D SKPDKBT D K Pembetulan 
D STPD D K Kebe ratan 
: Masa Pajak Tahu n No. Urut 
No. Ayat Jenis Pajak Jumlah 
(Ro) 
Jumlah Setoran Paiak 
Dengan huruf I I 
Ruang untuk Teraan Diterima oleh; ......................................... Tahun 
Kas Register/Tanda Tang an Petug as Tempat Pembayaran ...................... 
Petugas Penerima Tanggal 
Peny etor 
Tanda Tangan : 
Nama Teran g 
( ................................................ ) 
Beritanda V pada kotak D sesuai dengan yang dimiliki .