Apa norma yang terkandung dalam Pasal   15 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA Nomor 79 Tahun 2005?
Substansi PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA Nomor 79 Tahun 2005 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, khususnya BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN, Pasal   15, memuat:

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ; 
(2) Walikota atau Pejabat yang dit unjuk dapat memberikan persetujuan 
kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu 
tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ; 
(3) Persyaratan untuk mengangsur paj ak terutang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) Pasal ini ditentukan oleh Kepala Dinas; 
(4) Angsuran pembayaran pajak s ebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan 
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum 
atau kurang bayar ; 
(5) Walikota atau Pejabat yang dit unjuk dapat memberikan persetujuan 
kepada wajib pajak untuk menunda pemba yaran pajak sempai batas 
waktu yang ditentukan, setelah me menuhi persyaratan yang belum atau 
kurang dibayar ; 
(6) Tata cara pembayaran angsur an dan penundaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan sebagai berikut : 
a. Angsuran pajak terutang 
1) Wajib pajak mengajukan surat permohonan angsuran 
pembayaran pajak terutang kepa da Walikota melalui Kepala 
Dinas; 
2) Kepala Dinas atas das ar permohonan wajib pajak 
mengadakan penelitian/peni laian untuk dijadikan bahan 
dalam persetujuan perjanj ian angsuran pembayaran; 
3) Berdasarkan hasil penelitia n tersebut, Kepala Dinas 
membuat dan menandatangani surat persetujuan 
angsuran/penolakan angsur an dan menyerahkannya 
kepada wajib pajak. 
 
b. Penundaan pembayar an pajak terutang 
1) Wajib pajak mengajukan surat permohonan penundaan 
pembayaran pajak terutang kepada Walikota melalui Kepala 
Dinas; 
2) Kepala Dinas atas das ar permohonan wajib pajak 
mengadakan penelitian/peni laian untuk dijadikan bahan 
dalam persetujuan perj anjian penundaan pembayaran; 
3) Berdasarkan hasil penelitia n tersebut, Kepala Dinas 
membuat dan menandatangani surat persetujuan 
penundaan pembayaran/pe nolakan penundaan 
pembayaran dan menyerahkannya kepada wajib pajak.