Apa bunyi lengkap Pasal 3 dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 108 Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 108 Tahun 2022 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023, pada , Pasal 3 dinyatakan:

(1) RKP Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
memuat:
a. Narasi RKP Tahun 2023 yang terdiri atas:
1. Bab I meliputi Pendahuluan yang memuat Latar
Belakang, Tujuan, dan Sistematika;Menetapkan
SK No 135376 A2. Bab
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
2. Bab II meliputi Spektrum Perencanaan
Pembangunan Nasional yang memuat Hasil
Evaluasi RKP Tahun 2021, Kerangka Ekonomi
Makro, Strategi Pengembangan Wilayah, dan
Strategi Pendanaan Pembangunan;
3. Bab III meliputi Tema dan Sasaran
Pembangunan yang memuat Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2O2O-2O24 dan Arahan Presiden, Tema,
Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi
Pembangrlnan, serta Prioritas Nasional;
4. Bab IV meliputi penjabaran 7 (tujuh) Prioritas
Nasional dan Pendanaan Prioritas Nasional;
5. Bab V meliputi Kaidah Pelaksanaan yang
memuat Kerangka Kelembagaan, Kerangka
Regulasi, serta Kerangka Evaluasi dan
Pengendalian; dan
6. Bab VI meliputi Penutup.
b. Matriks Pembangunan yang memuat Prioritas
Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan
Proyek Prioritas dengan penjabaran sasaran,
indikator, target, dan alokasi pendanaannya serta
instansi pelaksana;
c. Matriks Proyek Prioritas Strategis lMajor Project yang
memuat Proyek Prioritas Strategis lMajor Project pada
Prioritas Nasional beserta alokasi pendanaannya.
(21 Ketentuan mengenai Narasi RKP Tahun 2023
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(3) Ketentuan mengenai Matriks Pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Presiden ini.
(4) Ketentuan mengenai Matriks Proyek Prioritas
Strategis I Major Project sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
SK No 135377 APasal 4
PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA
-4-