Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor \.6 Tahun 2009?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor \.6 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam rangka Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka
Utara;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prmsip otonomi seluas-luasnya dalam sitem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten
Kolaka Utara;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka
Utara;
7. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka Utara;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten
Kolaka Utara;
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku;
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan dengan
bentuk dan nama apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,
kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis
lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha
lainnya;
11. Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan;
12. Usaha Perikanan adalah semua jenis usaha baik perorangan
atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan
ikan termasuk kegiatan memuat, menyimpan, mengolah,
mendinginkan atau mengawetkan dan mengangkut ikan untuk
tujuan komersil;
13. Balai Benih Ikan adalan tempat memproduksi benih ikan,
benur, calon induk dan induk ikan;
14. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan
oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil
karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta;
15. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya
dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penjualan
hasil produksi usaha daerah;
16. Benih Ikan adalah benih ikan yang berkualitas telah melalui
tahapan cara pembenihan ikan atau udang yang baik dan
benar;
17. Calon induk ikan adalah ikan hasil seleksi yang disiapkan
untuk induk ikan yang telah melalui tahapan yang baik dan
benar;
18. Induk ikan yang tidak produktif adalah induk ikan yang telah
melalui 7(tujuh) kali pembenihan atau usia awal reproduksi 2
tahun dan dapat diperjual belikan;
19. Harga pasar benih ikan adalah harga rata-rata benih ikan
sesuai dengan jenisnya yang berlaku pada Unit Pembenihan
Rakyat (UPR) dan pasar ikan Kabupaten Kolaka Utara;
20. Harga pasar ikan calon induk ikan adalah harga rata-rata calon
induk ikan sesuai dengan jenisnya yang berlaku pada Unit
Pembenihan Rakyat (UPR) dan pasar ikan Kabupaten Kolaka
Utara;
21. Harga pasar induk ikan yang tidak produktif adalah harga rata-
rata induk ikan yang tidak produktif sesuai dengan jenis dan
berat yang berlaku dipasar ikan dan pasar umum di
Kabupaten Kolaka Utara;
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau
pemotongan retribusi;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat
disingkat SKRD, adalah surat kuputusan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SSRD, adalah bukti atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain kekas daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi
dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
27. Petugas pengawas /pemantau lapangan bertugas untuk
mengawasi pelaksanaan retribusi dan harus dibekali dengan
kemampuan yang memadai dalam pelaksanaannya;
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan
lainnya dalam rangka pengawasan kebutuhan pemenuhan
kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-
undangan retribusi daerah;
29. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
30. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta
menemukan tersangka.