Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 4 PERATURAN BUPATI PASER Nomor 27 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PASER Nomor 27 Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL, pada BAB II - HIBAH, Pasal 4 menjelaskan:

huruf d dilakukan dengan ketentuan : 
a. diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima 
Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai deng an ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 
b. tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali ua ng atau jasa. 
(5) Hibah kepada badan, Lembaga dan kepada Organisasi K emasyarakatan 
yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 4 ayat (1) huruf 
e dilakukan dengan ketentuan: 
a. Hibah kepada badan dan Lembaga: 
1. Badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela da n sosial yang 
dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
2. Badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang 
telah memiliki surat keterangan daftar yang diterbi tkan oleh Menteri 
yang menyelenggarakan urusan dalam negeri, Gubernur atau 
Bupati; 
3. Badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela be rsifat sosial 
kemasyarakatan berupa Kelompok Masyarakat/kesatuan 
masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan ses uai dengan 
perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui o leh 
pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan 
atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan 
kerja PD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan 
4. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan perat uran 
perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditet apkan oleh 
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. 
b. Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbada n hukum 
Indonesia diberikan hukum Indonesia diberikan kepad a Organisasi 
Kemasyarakatan yang berbadan hukum, Yayasan atau Or ganisasi 
Kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yan g telah 
mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang 
membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesua i dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(6) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud da lam Pasal 4 ayat (1) 
huruf f berupa pemberian bantuan keuangan kepada pa rtai politik yang 
mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan p eraturan 
perundang-undangan. 
(7) Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pad a ayat (5) huruf a 
angka 2, dapat diterbitkan oleh Kepala PD berdasarka n wewenang yang 
diberikan Bupati. 
(8) Pengesahan atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a 
angka 3, dapat diatur dalam petunjuk teknis yang dit etapkan oleh masing-
masing Kepala PD terkait. 
 
 
 
 
 
 
-7-