Apa substansi hukum dari Pasal  46 PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 17 Tahun 2004?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 17 Tahun 2004 tentang I R I G A S I, khususnya BAB XVI - PENYIDIKAN, Pasal  46, adalah:

(1) Selain Pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, 
penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Daerah ini dapat juga dil akukan oleh Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang 
pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang -
undangan yang berlaku; 
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat penyidik 
sebagaimana dimak sud ayat (1) di atas berwenang : 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari dan mengumpulka n keterangan mengenai 
Orang Pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan 
yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang 
retribusi; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau 
Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana dibid ang 
retribusi; 
d. memeriksa buku -buku, catatan -catatan dan dokumen -dokumen 
lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen -dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi; 
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memer iksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud 
pada huruf a; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
retribusi; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau sanksi; 
j. menghentikan penyidikan; 
k. melaku kan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
penuntut umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -
undangan yang berlaku.