Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA Nomor 60 Tahun 2004?
Substansi KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA Nomor 60 Tahun 2004 tentang URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL, khususnya BAB IV - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 5, memuat:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya 
dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya 
4Ditetapkan di: Tasikmalaya
Pada tanggal : 2 Nopember 2004
WALIKOTA TASIKMALAYA
Ttd.
H. BUBUN BUNYAMIN
Diundangkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 3 Nopember 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA
Ttd.
Ir. H. ENDANG SUHENDAR , MS
Pembina Tingkat I
NIP 480 091 785
LAMPIRAN :KEPUTUSAN WALIKOTA 
TASIKMALAYA NOMOR : 60
TANGGAL : 2 Nopember 2004
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA
A. KEPALA DINAS 
1.Memimpin, mengatur, membina, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan 
mengendalikan kegiatan Dinas Perhubungan dalam bidang teknik prasarana, 
teknik sarana, lalulintas dan angkutan jalan, teknik operasional, pembinaan 
dan pengembangan pos dan telekomunikasi ;
2.Menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas 
Perhubungan ;
3.Menyusun rencana dan program kerja Dinas sesuai dengan kebijakan Walikota ;
4.Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan ;
5.Memaraf dan atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan bidang 
tugas dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ;
6.Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan- 
kegiatan unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan ;
7.Melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi terkait lainnya ;
8.Membina dan memberikan motivasi serta bimbingan kepada bawahan dalam 
rangka peningkatan produksi kerja ;
9.Memberikan Informasi, Saran dan Pertimbangan Efektivitas dan Efisiensi 
Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan kepada Walikota ;
10.Melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas Dinas 
Perhubungan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah ;
11.Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang 
tugasnya. 
B. KEPALA BAGIAN TATA USAHA
1.Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang 
kerumahtanggaan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan dan 
umum ;
2.Menyusun rencana dan program kerja Bagian Tata Usaha ;
3.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4.Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas 
kerja dan pengembangan karier ;
5.Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan bawahan ;
6.Mengevaluasi hasil kerja bawahan ;
7.Menganalisa bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan 
pengelolaan kepegawaian, keuangan dan umum ;
8.Merumuskan dan mengkaji aspek yuridis yang berkenaan dengan pengelolaan 
kepegawaian, keuangan dan umum ;
9.Menganalisa bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan 
pengelolaan dan pelayanan urusan surat menyurat dan kearsipan ;
10.Menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran rutin, kebutuhan dan usulan 
kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan dinas ; 
11.Menyiapkan dan membuat konsep naskah dinas sesuai dengan 
kewenangannya dan atau atas instruksi/disposisi Kepala Dinas ;
5
12.Menganalisa dan mengkaji bahan pembinaan kelembagaan dan 
ketatalaksanaan di lingkungan Dinas ;
13.Menganalisa dan mengkaji bahan pembinaan rancangan dan 
pendokumentasian peraturan perundang-undangan serta pengelolaan 
perpustakaan di lingkungan Dinas ;
14.Menganalisa dan mengkaji bahan penyusunan anggaran pendapatan dan 
belanja dinas serta administrasi kepegawaian ;
15.Menganalisa dan mengkaji bahan kebutuhan penyusunan barang ;
16 .Mewakili Kepala dan memimpin Dinas apabila Kepala berhalangan hadir ;
17.Memaraf dan atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
18.Mendistribusikan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas 
Dinas kepada Unit Kerja di lingkungan Dinas ;
19.Memberi masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan atau Unit 
Kerja lain di lingkungan Dinas mengenai kebijakan-kebijakan strategi 
penyelenggaraan tugas-tugas Dinas ;
20.Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan tugas-tugas Dinas ;
21.Melaksanakan koordinasi kegiatan baik pejabat pada Pemerintah 
Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pusat dalam rangka koordinasi 
kebijakan penyelenggaraan administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum ;
22.Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
Bagian Tata Usaha dan memberikan alternatif pemecahan masalah ;
23.Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas-tugasnya kepada Kepala Dinas ;
24.Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas Bagian 
Tata Usaha ;
25.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas perintah 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
B.1KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN
1.Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan administrasi keuangan 
dan kepegawaian dibidang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta 
pelaporan pengelolaan keuangan dan kepegawaian Dinas ;
2.Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian 
berdasarkan program kerja Bagian Tata Usaha ;
3.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4.Memantau dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan 
;
5.Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dalam 
rangka perumusan dan pengelolaan administrasi keuangan dan 
kepegawaian ;
6.Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis 
pengadministrasian keuangan dan kepegawaian ;
7.Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan 
data dan informasi dalam rangka penyusunan pengadministrasian keuangan 
dan kepegawaian ;
8.Melaksanakan penyusunan bahan dalam rangka pembinaan kebendaharaan 
;
9.Melaksanakan pengumpulan bahan/data dan penyiapan rencana anggaran 
belanja rutin/pembangunan di lingkungan Dinas ;
10.Melaksanakan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja 
rutin dan pembangunan ;
6
11.Melaksanakan perbendaharaan keuangan anggaran belanja rutin ;
12.Melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan anggaran 
belanja rutin ;
13.Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian Surat Perintah Tugas (SPT) 
dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ;
14.Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian anggaran pendapatan dan 
belanja dinas ; 
15.Melaksanakan penyusunan bahan dalam rangka pembinaan pengembangan 
pegawai, pendidikan dan latihan kepegawaian ;
16.Melaksanakan pengumpulan/penyusunan data pegawai, formasi DUK 
pegawai ;
17.Melaksanakan pengurusan kenaikan pangkat, pemberhentian, penghargaan 
dan hak-hak pegawai lainnya ;
18.Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengembangan sistem 
informasi keuangan dan kepegawaian ;
19.Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan karier 
pegawai ;
20.Memaraf dan atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan 
kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
21.Melaksanakan pembinaan perbendaharaan di lingkungan dinas 
Perhubungan ;
22.Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian serta memberikan alternatif 
pemecahan masalah ;
23.Mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan 
dengan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian ;
24.Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan 
kepegawaian ;
25.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas 
perintah atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
B.2 KEPALA SUB BAGIAN UMUM
1.Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan administrasi umum 
dibidang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebutuhan rumah tangga, 
perlengkapan dan evaluasi Dinas ;
2.Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan program kerja 
Bagian Tata Usaha ;
3.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4.Memantau dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan 
;
5.Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dalam 
rangka perumusan dan pengelolaan administrasi umum ;
6.Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis 
pengadministrasian umum ;
7.Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengelolaan 
data dan informasi dalam rangka penyusunan pengadministrasian umum ;
8.Merumuskan dan mengkaji kebijakan teknis kebutuhan barang, 
pengadministrasian pengadaan barang, penyimpanan dan distribusi barang 
;
9.Melaksanakan dan merumuskan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan 
dan ketatalaksanaan di lingkungan dinas ;
10.Melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan ;
7
11.Melaksanakan pengelolaan barang baik barang pakai habis maupun 
inventaris Dinas ;
12.Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung dinas berikut 
peralatannya dan perlengkapan serta kendaraan dinas ;
13.Melaksanakan pengelolaan dan pengaturan petugas keamanan dan 
ketertiban serta kebersihan lingkungan dinas ;
14.Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan keprotokolan dan 
pengelolaan perpustakaan di lingkungan Dinas ;
15.Memelihara hubungan masyarakat dan pendokumentasian kegiatan dinas 
; 
16.Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
Sub Bagian Umum ;
17.Memaraf dan atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan 
kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
18.Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
Sub Bagian Umum dan memberikan alternatif pemecahan masalah ;
19.Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengembangan sistem 
informasi perlengkapan ;
20.Mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan 
dengan kegiatan Sub Bagian Umum ;
21.Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum ;
22.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas 
perintah atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
C.KEPALA BIDANG PERENCANAAN
1.Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang 
penyusunan rencana program, data, evaluasi dan pelaporan kegiatan 
perhubungan ;
2.Menyusun rencana dan program kerja Bidang Perencanaan ;
3.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4.Menghimpun rencana dan program kerja masing-masing unit kerja di 
lingkungan Dinas ;
5.Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas 
kerja dan pengembangan karier ;
6.Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan bawahan ;
7.Mengevaluasi hasil kerja bawahan ;
8.Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 
teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan kegiatan di 
bidang perhubungan ;
9.Menganalisa bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan 
bidang perhubungan meliputi penyusunan program, data, evaluasi dan 
pelaporan ;
10.Merumuskan dan mengkaji aspek yuridis yang berkenaan dengan pengelolaan 
data, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan ;
11.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan kebijakan teknis di bidang 
pengelolaan data, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 
perhubungan ;
12.Merumuskan dan mengkaji bahan pengelolaan data statistik perhubungan ;
13.Mengkoodinasikan, memantau dan melaksanakan kegiatan penyusunan rencana 
program pada masing-masing bidang ;
8
14.Merumuskan dan mengkaji bahan pengembangan standar pelayanan minimal 
dalam kegiatan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk teknis kepada 
semua unit kerja di lingkungan Dinas ;
15.Merumuskan dan mengkaji bahan dalam rangka pengembangan sistem 
informasi perhubungan ;
16.Mengendalikan, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan 
program Dinas ;
17.Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait maupun pihak 
ketiga dalam rangka pengembangan dan peningkatan program perhubungan ;
18.Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja di lingkungan Dinas 
dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pendidikan ;
19.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan pemantauan dan evaluasi 
kegiatan filateli serta penyusunan pelaporannya ;
20.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan rekomendasi dan penerbitan 
ijin penyelenggaraan instalasi kabel rumah ;
21.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan rekomendasi dan penerbitan 
ijin penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang bersifat lokal ;
22.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan rekomendasi dan penerbitan 
ijin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal ;
23.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan pengujian terhadap 
alat/perangkat pos dan telekomunikasi ;
24.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan pelaksanaan pemantau dan 
penerbitan pelanggaran atas ketentuan sertifikasi dan penandaan alat/perangkat 
postel ;
25.Merumuskan dan melaksanakan penyusunan bahan dan petunjuk teknis dalam 
rangka penyusunan rencana strategi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (LAKIP) ;
26.Melaksanakan koordinasi kegiatan baik pejabat pada Pemerintah 
Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pusat dalam rangka koordinasi 
kebijakan penyelenggaraan program ;
27.Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan unit kerja 
di lingkungan Dinas mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan 
tugas-tugas dinas ;
28.Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
Bidang Perencanaan dan memberikan alternatif pemecahan masalah ;
29.Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas-tugasnya kepada Kepala Dinas ;
30.Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas Bidang 
Perencanaan ;
31.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas perintah 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
C.1 KEPALA SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM
1.Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyusunan program di 
bidang perencanaan perhubungan ;
2.Menyusun rencana kerja Seksi Penyusunan Program berdasarkan program 
kerja Bidang Perencanaan ;
3.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4.Memantau dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan 
;
5.Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 
teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan 
penyusunan program perhubungan ;
9
6.Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyusunan 
program ;
7.Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik yang 
berhubungan dengan penyelenggaraan di bidang perhubungan beserta 
dengan penunjangnya ; 
8.Melaksanakan pengumpulan program di masing-masing unit kerja di 
lingkungan Dinas ; 
9.Melaksanakan identifikasi dan analisis data untuk penyusunan rencana 
dalam rangka penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan program 
kerja dinas ;
10.Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana strategi dinas ;
11.Menyiapkan usulan rencana peraturan perundang-undangan di bidang 
perhubungan ; 
12.Melaksanakan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-
undangan di bidang perhubungan ;
13.Menyusun daftar usulan proyek-proyek sesuai program yang telah 
ditetapkan ;
14.Merencanakan pengadaan kebutuhan rambu-rambu lalulintas, alat 
pemberian isyarat lalulintas, alat pengendalian dan pengamanan pemakai 
jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung 
lalulintas ;
15.Melaksanakan pengadministrasian program dinas ;
16.Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
Seksi Penyusunan Program dan memberikan alternatif pemecahannya ;
17.Mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan 
dengan kegiatan Seksi Penyusunan Program ;
18.Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penyusunan Program ;
19.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas 
perintah atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
C.2 KEPALA SEKSI DATA, EVALUASI DAN LAPORAN
1Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan pengelolaan data, 
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dinas ;
2Menyusun rencana kerja Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan 
program kerja Bidang Perencanaan ;
3Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4Memantau dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan 
;
5Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 
teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan 
pengelolaan data, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang 
perhubungan ;
6Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan 
data, evaluasi dan pelaporan program kerja dinas ;
7Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka 
penyusunan bahan pengelolaan data, evaluasi dan pembuatan laporan 
program kerja dinas ; 
8Melaksanakan manajemen evaluasi dan pelaporan dengan cara 
mengkoordinir dan membina/mengendalikan kegiatan penyusunan evaluasi 
dan pelaporan di lingkungan dinas sesuai dengan juknis, skala prioritas, 
azas tepat waktu dan tepat guna ;
10
9Melaksanakan kegiatan penyusunan evaluasi dan pelaporan dengan cara 
mempelajari juklak/juknis sesuai skala prioritas, azas tepat waktu dan tepat 
guna ;
10Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli serta 
penyusunan laporannya ;
11Menyiapkan bahan rekomendasi dan penerbitan ijin penyelenggaraan 
instalasi kabel rumah ;
12Menyiapkan rekomendasi dan penerbitan ijin penyediaan jasa 
telekomunikasi yang bersifat lokal ;
13Menyiapkan bahan rekomendasi dan penertiban ijin penyelenggaraan 
jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal ;
14Menyiapkan bahan pengujian terhadap alat/perangkat pos dan 
telekomunikasi ;
15Merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan pelaksanaan pemantauan 
dan penerbitan pelanggaran atas ketentuan sertifikasi dan penandaan 
alat/perangkat postel ;
16Menyajikan bahan evaluasi dan laporan program kerja dinas ;
17Menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(LAKIP) ;
18Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan dan memberikan alternatif pemecahan 
masalah ;
19Mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan 
dengan kegiatan Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan ;
20Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Data, Evaluasi dan 
Pelaporan ;
21Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas 
perintah atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 
D.KEPALA BIDANG LALULINTA S
 
1.Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang 
lalulintas ;
2.Menyusun rencana dan program kerja Bidang Lalulintas ;
3.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4.Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas 
kerja dan pengembangan karier ;
5.Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan bawahan ;
6.Mengevaluasi hasil kerja bawahan ;
7.Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 
teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan kegiatan 
Lalulintas ;
8.Menganalisa bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan 
bidang penyelenggaraan Lalulintas meliputi manajemen dan rekayasa lalulintas 
serta pengendalian dan operasional lalulintas ;
9.Merumuskan dan mengkaji aspek yuridis yang berkenaan dengan 
penyelenggaraan Lalulintas meliputi manajemen dan rekayasa lalulintas serta 
pengendalian dan operasional lalulintas ;
10.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan pengaturan lalulintas pada 
jalan Kota, jalan Provinsi dan jalan Negara ;
11.Menyusun bahan pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu 
lalulintas ;
11
12.Menyusun bahan pengadaan, penempatan dan pemeliharaan marka jalan, 
isyarat lalulintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, alat 
pengawasan dan pengaman jalan, fasilitas pendukung jalan ;
13.Merumuskan dan mengkaji bahan penanganan keselamatan lalu lintas yang 
mencakup analisis daerah rawan kecelakaan dan pengelolaan data kecelakaan 
lalu lintas serta usulan penanggulangannya ;
14.Merumuskan dan mengkaji bahan kajian lalulintas terhadap bangkitan dan 
tarikan jalan ;
15.Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi teknik lalulintas ;
16.Merumuskan dan mengkaji bahan pengawasan, penertiban dan pengendalian 
lalulintas di jalan kota, jalan provinsi dan jalan negara ;
17.Merumuskan dan mengkaji bahan bimbingan keselamatan dan penertiban 
bidang lalulintas, dan menyiapkan program penanggulangan kecelakaan 
lalulintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
;
18.Merumuskan dan mengkaji bahan penyusunan rencana operasional penertiban 
lalulintas dan angkutan ;
19.Menyiapkan bahan koordinasi dan penilaian program operasional penertiban 
lalulintas dan angkutan serta pengendaliannya ;
20.Melaksanakan penutupan jalan sementara pada ruas jalan yang berhubungan 
dengan kondisi lalulintas dan kegiatan tertentu ;
21.Merumuskan dan mengkaji bahan pengendalian penggunaan jalan di luar 
kepentingan lalulintas ; 
22.Melaksanakan koordinasi kegiatan baik pejabat pada Pemerintah 
Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pusat dalam rangka koordinasi 
kebijaksanaan penyelenggaraan program ;
23.Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan unit kerja 
di lingkungan Dinas mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan 
tugas-tugas dinas ;
24.Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
Bidang Lalulintas dan memberikan alternatif pemecahan masalah ;
25.Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil 
pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Kepala Dinas ;
26.Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas Bidang 
Lalulintas ;
27.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas perintah 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya ;
28.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan lokasi fasilitasi parkir untuk umum 
serta pengoperasian fasilitas parkir untuk umum. 
D.1 KEPALA SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALULINTA S 
1.Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan pengaturan, 
penempatan, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas lalulintas dan 
perlengkapan jalan ;
2.Menyusun rencana kerja Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas 
berdasarkan program kerja Bidang Lalulintas ;
3.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4.Memantau dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
5.Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 
teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan lalulintas 
yang meliputi pengaturan, penempatan, pengadaan dan pemeliharaan 
fasilitas lalulintas dan perlengkapan jalan ;
12
6.Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis 
pengaturan, penempatan, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas lalulintas 
dan perlengkapan jalan ;
7.Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dalam rangka penyusunan 
bahan kajian lalulintas terhadap bangkitan dan tarikan perjalanan ;
8.Menyiapkan bahan pengaturan lalulintas pada jalan Kota, Jalan Provinsi dan 
jalan Negara ;
9.Menyiapkan bahan pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-
rambu lalulintas ;
10.Menyiapkan bahan pengadaan, penempatan dan pemeliharaan marka jalan 
; 
11.Menyiapkan bahan pengadaan, penempatan dan pemeliharaan isyarat 
lalulintas ;
12.Menyiapkan bahan pengadaan, penempatan dan pemeliharaan alat 
pengendali dan pengaman pemakai jalan ;
13.Menyiapkan bahan pengadaan, penempatan dan pemeliharaan alat 
pengawasan dan pengaman jalan ; 
14.Menyiapkan bahan pengadaan, penempatan dan pemeliharaan fasilitas 
pendukung jalan ;
15.Menyiapkan bahan penanganan keselamatan lalulintas yang mencakup 
analisis daerah rawan kecelakaan dan pengelolaan data kecelakaan lalulintas 
serta usulan penanggulangannya ;
16.Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi teknis lalulintas ; 
17.Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas dan memberikan alternatif 
pemecahan masalah ;
18.Mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan 
dengan kegiatan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas ;
19.Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Manajemen dan Rekayasa 
Lalulintas ;
20.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas perintah 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya ;
21.Mengumpulkan dan mengelola data yang berkaitan dengan tata teknis 
pengelolaan perparkiran ;
22.Melaksanakan kegiatan pengaturan tata teknis pengelolaan perparkiran ;
23.Melaksanakan pemantauan dan pengendalian tata teknis pengelolaan 
perparkiran.
D.2SEKSI PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL LALULINTA S
1.Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyiapan bahan 
pembinaan dan pengendalian operasional lalulintas ;
2.Menyusun rencana kerja Seksi Pengendalian dan Operasional Lalulintas 
berdasarkan program kerja Bidang Lalulintas ;
3.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4.Memantau dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan 
;
5.Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 
teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan lalulintas 
yang meliputi pengendalian dan operasional ;
6.Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis 
pengendalian operasional lalulintas ;
7.Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan penertiban lalulintas ;
13
8.Mengumpulkan dan mengelola data yang berkaitan dengan penertiban 
lalulintas ;
9.Melaksanakan kegiatan penertiban lalu lintas ;
10.Melaksanakan pemantauan dan pengendalian kelancaran arus lalulintas ;
11.Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan bimbingan dan 
keselamatan berlalu lintas ;
12.Melaksanakan kegiatan bimbingan dan keselamatan berlalu lintas ;
13.Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pengelolaan operasional 
lalu lintas ;
14.Mengumpulkan dan mengelola data yang berkaitan pengelolaan operasional 
lalu lintas ;
15.Melaksanakan dan menyusun jadwal kegiatan operasional lalu lintas ;
16.Melaksanakan kegiatan operasional lalu lintas sesuai dengan jadwal yang 
ditetapkan ;
17.Melaksanakan pemantauan dan pengendalian operasional lalu lintas ;
18.Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan penanggulangan 
kecelakaan lalu lintas ;
19.Melaksanakan kegiatan penanggulangan kecelakaan lalu lintas ;
20.Menyiapkan bahan pengkoordinasian dan penilaian program operasional 
penertiban lalulintas dan angkutan serta pengendaliannya ;
21.Menyiapkan bahan pengendalian penggunaan jalan di luar kepentingan 
lalulintas ;
22.Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
Seksi Pengendalian dan Operasional Lalulintas dan memberikan alternatif 
pemecahan masalah ;
23.Mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan 
dengan kegiatan Seksi Pengendalian dan Operasional Lalulintas ;
24.Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian dan 
Operasional Lalulintas ;
25.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas perintah 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
E.KEPALA BIDANG ANGKUTAN
1.Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang 
angkutan ;
2.Menyusun rencana dan program kerja Bidang Angkutan ;
3.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4.Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja 
dan pengembangan karier ;
5.Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan bawahan ;
6.Mengevaluasi hasil kerja bawahan ;
7.Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 
teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan kegiatan 
angkutan ;
8.Menganalisa bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan 
bidang penyelenggaraan angkutan meliputi pembinaan teknis dan manajemen 
sarana dan prasarana angkutan ;
9.Merumuskan dan mengkaji aspek yuridis yang berkenaan dengan 
penyelenggaraan angkutan meliputi pembinaan teknis dan manajemen sarana 
dan prasarana angkutan ;
10.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan pengaturan umum kendaraan 
tidak bermotor ;
14
11.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan bimbingan perbengkelan 
umum ;
12.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan pengaturan dan pengendalian 
susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum ;
13.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan pengendalian kelaikan sarana uji 
kendaraan bermotor ;
14.Menetapkan bahan pemantauan, analisis dan penilaian terhadap pengoperasian 
sarana uji kendaraan bermotor ; 
15.Menetapkan standarisasi sarana perbengkelan kendaraan bermotor ;
16.Menetapkan bahan pemantauan, analisis dan penilaian terhadap pengoperasian 
sarana perbengkelan kendaraan bermotor ;
17.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan petunjuk teknis perijinan 
perbengkelan kendaraan bermotor dan karoseri kendaraan bermotor ;
18.Menyusun bahan pemantauan dan penilaian penyelenggaraan pengelolaan 
terminal ;
19.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan rencana penunjukan, 
pengembangan pengelolaan dan penetapan terminal dan tempat 
pemberhentian kendaraan ;
20.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan kebutuhan dan pengembangan 
prasarana angkutan ;
21.Menyusun bahan pembinaan terhadap pengusaha angkutan ;
22.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan evaluasi, penataan jaringan 
trayek dan jaringan lintas ;
23.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan konsep kerjasama dengan 
Kabupaten/Kota dalam rangka penataan jaringan trayek ;
24.Merumuskan dan mengkaji tarif angkutan ;
25.Melaksanakan koordinasi kegiatan baik pejabat pada Pemerintah 
Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pusat dalam rangka koordinasi 
kebijaksanaan penyelenggaraan program ;
26.Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan unit kerja 
di lingkungan Dinas mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelengaraan 
tugas-tugas dinas ;
27.Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
Bidang Angkutan dan memberikan alternatif pemecahan masalah ;
28.Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas-tugasnya kepada Kepala Dinas ;
29.Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas Bidang 
Angkutan ;
30.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas perintah 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
E.1KEPALA SEKSI TEKNIK SARANA ANGKUTAN
1.Menyusun rencana kerja Seksi Teknik Sarana Angkutan berdasarkan 
program kerja Bidang Angkutan ;
2.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
3.Memantau dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan 
;
4.Menyiapkan bahan pengaturan umum kendaraan tidak bermotor ;
5.Menyiapkan bahan bimbingan perbengkelan umum ;
6.Melaksanakan bimbingan perbengkelan umum ;
7.Menyiapkan bahan pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan 
pada kendaraan penumpang umum ;
15
8.Mengatur dan mengendalikan susunan alat tambahan pada kendaraan 
penumpang umum ;
9.Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pengujian kendaraan 
;
10.Menyiapkan bahan pengendalian kelaikan sarana uji kendaraan bermotor ;
11.Mengumpulkan dan mengelola data pengujian kendaraan ;
12.Melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan pengujian 
kendaraan ;
13.Menilai pengoperasian sarana uji kendaraan bermotor ; 
14.Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan Pengaturan 
Perbengkelan kendaraan ;
15.Mengumpulkan dan mengelola data yang berkaitan dengan kegiatan 
pengaturan Perbengkelan kendaraan ;
16.Melaksanakan kegiatan pengaturan Perbengkelan kendaraan ;
17.Melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan Perbengkelan 
kendaraan ;
18.Menyiapkan petunjuk teknis perijinan perbengkelan kendaraan bermotor 
dan karoseri kendaraan bermotor ;
19.Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
Seksi Teknik Sarana Angkutan dan memberikan alternatif pemecahan 
masalah ;
20.Mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan 
dengan kegiatan Seksi Teknik Sarana Angkutan ;
21.Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Teknik Sarana 
Angkutan ;
22.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas 
perintah atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
E.2KEPALA SEKSI BINA USAHA ANGKUTAN
1.Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan bina usaha angkutan ;
2.Menyusun rencana kerja Seksi Bina Usaha Angkutan berdasarkan program 
kerja Bidang Angkutan ;
3.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4.Memantau dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
5.Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 
teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan bina 
usaha angkutan ;
6.Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan 
usaha angkutan ;
7.Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pengaturan jaringan 
transportasi jalan ;
8.Mengumpulkan dan mengelola data pengaturan jaringan transportasi 
jalan ;
9.Melak