Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor H3 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor H3 Tahun 2021 tentang ORGAN1SASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEW AN PERWAKILAN RAKYAT, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 
unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
memimpin urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Dae rah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 
daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota 
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden 
yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 
negara dan penyelenggara pemerintahan daerah 
untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan 
mensejahterahkan masyarakat.
7. Tugas pembantuan adalah penugasan dari 
Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk 
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari 
Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah 
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah Provinsi.
8. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang 
membantu kepala daerah dalam penyusunan 
kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap 
pelaksanaan tugas erangkat daerah serta pelayanan 
administratif yang selanjutnya disingkat Sekretariat 
Kota.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Ambon 
yang selanjutnya disingkat Sekretaris Kota.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah 
unsur pelayanan administrasi dan pemberian 
dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon yang 
selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD.
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah 
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Ambon yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD.
12. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon.
13. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Ambon.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada 
Bagian dalam Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Ambon.
15. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki 
tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan
kegiatan y a n g dilaku kan oleh p ejab at pelaksan a.
16. Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut 
Pengawas adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang 
menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi 
Pemerintah.
17. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 
Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan 
Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi 
ke dalam Jabatan Fungsional melalui 
penvesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional 
yang setara.