Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 55 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 55 Tahun 1945 tentang , pada BAB I - KET ENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bup ati ini yang maksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka. 
3. Bupati adalah Bupati Kolaka. 
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraa n urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indone sia. 
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur peny elenggara Pemerintahan Desa. PELEMBAGAA N PENGARUS UTAMAAN GEN DER DAN 
PENERAPAN PERENCA NAAN DAN PENGANGGARA N 
YANG RESPONSIF GENDER. PED OMAN TENT ANG BUPATI PERAT URAN Menetapkan 6. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 
2008 ten tang Pedoman Um urn Pelaksanaan 
Pengarusut amaan Gender di Daerah sebagai mana 
telah diubah dengan Peratur an Ment eri Dalam Nege ri 
Nomor 67 Tahun 2011 ten tang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 
2008 ten tang Pedoman Um urn Pelaksanaan 
Penguru sutama an Gender di Daerah; 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 80 Tahun 
2015 tentang Pembentuk an Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahu n 2015 Nomor 
183), Sebagai mana telah diub ah dengan Peraturan 
Mante ri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atau Peraturan Menteri Dalam Nege ri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indon esia 
Tahun 2018 Nomor 157); 
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 
2016 tentang Penyelenggaraan Pengarustamaan 
Gender (Lembar an Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 
2016 Nomor 2); 
MEM UTUSKAN : - 3 - 
memperhatikan kesen jangan capaian pembangunan d alam hal akses, 
partisipasi, kontrol, dan manfaat antara laki-Iaki d an perempu an. yang dengan disusun pembangu nan kebijakan/ program/ kegiatan 6. Perangkat Daerah adalah unsur pemban tu Bup ati dan Dewan Perwaki lan 
Raky at Daerah dalam p enyelenggaraa n Urus an Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Kabupaten. 
7. Dinas Pemberdayaa n Perempu an dan Perlindun gan Anak yang selanjutnya 
disebut Dinas PPPA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urus an Pemberdayaan Perempu an dan Perlindun gan Anak di Kabupaten 
Kolaka. 
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan 
tanggun gjawa b perempuan dan laki-Iaki yang terjadi akib at keadaan sosial 
budaya masyarakat, dan dapat berubah sesuai dengan p erkembangan. 
9. Keadilan Gender adalah perlakuan y ang adil terhadap laki-Iaki dan 
perempu an sesuai dengan kebutuhann ya. 
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-Iaki dan perem puan 
untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebaga i manusia, agar 
mampu b erperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik , ekonomi, sosial 
budaya, pertahanan dan keaman an nasi onal, dan kesamaan dalam 
menikmati hasil pembangunan tersebut. 
11. Pengarusutarnaa n Gender yang selanjutn ya disin gkat PUG adalah strateg i 
yang dibangu n untu k mengint egrasikan gender menjadi satu dimensi 
integral d ari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemanta uan, dan 
evaluasi atas kebijakan dan program p embangun an. 
12. Pelembagaa n PUG adalah proses yang sistematis kompr ehensif dan 
berkelanjutan untuk mendorong terlembaganya pengarusut amaan gen der 
dalam p embangunan melalui pengintegrasian gender d alam syste m, 
Lembaga, kebij akan, progra m d am kegiatan pada seluruh tahapan siklus 
pembangu nan mulai dari perencanaan, pengangg araan, pelaksanaan dan 
pengendalian pembangun an. 
13. Perencanaan dan Pengangga ran yang Responsif Gender, yang selan jutnya 
disingkat PPRG adalah instrum en p erencanaan dan penganggaran yang 
disusun untuk mengako modasi kebutuh an dan kesulitan yang berbeda 
sebagai perempu an dan sebagai laki-Iaki dengan tuju an untu k mewujudka n 
perencanaa n dan penganggara n yang berkeadilan d alam rangka menca pai 
Kesetaraan Gender dalam pembangunan. 
14. Kebijakan/ Program/Kegia tan Pembangunan yang Responsif Gender adalah - 4 - 
17. Kelompok Kerja Pengarustam aan Gender yang selanjutn ya disebut Pokja 
PUG adalah wadah konsult asi bagi pe laksana dan pengg erak 
pengarustamaan gender dari berbagai instansi lembag a di daerah. 
18. Perangkat Daerah Pengge rak PPRG yang selanjutnya disingkat OPD 
Penggerak PPRG adalah Perangkat Daerah yang bertugas untuk mendorong 
pelaksanaan penguatan pelembag aan PUG , meliputi Perangka t Daerah yang 
membidangi urus an perencana an dan p embangunan daerah , pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak, pendap atan d aerah, pengelolaan 
keuangan~ daerah, kesekretariatan daerah, dan inspektorat daerah. 
19. Perangkat Daerah Pelaksana PPRG yang selanjutn ya disingkat OPD Pelaksan 
PPRG adalah seluruh Perangk at Daerah termasuk OPD Penggerak PPRG 
yang melaksanakan PUG . 
20. Focal Point PUG adalah Pegiat Gender (Gender Focal Point) di OPD adalah 
individu yang merupakan pejabat atau staf yang ditunjuk atau diberi 
kewenangan untuk melakukan tugas dan fungsi terkait dengan pelaksan aan 
PPRG di OPD Pengg erak dan Pelaks ana PPRG serta Pemerintah Desa. 
21. Tim Teknis PPRG adalah tim beranggotakan apar atur dan/ a tau individu 
yang memiliki kemampuan analisa gender dengan tugas khusus melakukan 
telaah dokum en perencana an dan anggar an daerah maupun OPD . 
22. Gend er Champion adalah individu yang mempun yai kemampuan memberi 
pendampingan terkait pelaksanaan PUG dan/ atau sebagai fasilitator Gender 
baik Pegiat Gender maupun individu yang peduli. 
23. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goal s yang 
selanjutnya disingk at TPB adalah dokum en yang memuat tujuan dan 
sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. TPB bertuju an untuk 
menj aga peningkatan kesejaht eraan ekonomi masyarak at secara 
berkesinambungan , menjaga k eberlan jutan kehidupan sosial masyarakat, 
menjaga kualitas lingkun gan hidup serta pembangunan yang inklusif dan 
terlak sanany a tata kelola yang mampu menjaga penin gkatan kuali tas 
kehidupan d ari satu generasi ke generasi berikutn ya. 15. Indeks Pembangunan Gender yang selanjutn ya disingk at lPG, adalah adalah 
Indek s komposit yang d igunakan untuk mengukur pencapaian dalam 
dimensi yang sama dengan IPM, namun diarahkan untuk mengun gkapkan 
ketimpang an antar a laki-Iaki dan p erempuan . 
16. Indek s Pemberdayaan Gender yang selanjutnya disingk at IDG, adalah Indeks 
komp osit yang memperlihatkan sejauh man a peran aktif perempu an dalam 
kehidupan ekonomi d an politik mencakup partisip asi b erpolitik , partis ipasi 
ekonom i dan pengambil an keputu san serta p enguatan sumb er daya 
ekonomi. - 5 - 
24. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorang an, masyarakat, 
pendidiklakademisi , organi sasi prof esi/ ilmiah , asosiasi, duni a usaha, media 
masa, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangun an yang berperan 
aktif dalam pelaksanaan PUG. 
25. Angg aran Respon sif Gen der yang se lanjutn ya disingkat ARG adalah 
anggar an yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-Iaki dalam 
memperoleh akses, manfaat , berpartisipasi dalam pengambil an keputusan 
dan mengo ntrol sumber-su mber daya se rta kesetaraan terhadap kesempatan 
dan peluang dalam menikm ati hasil pembangunan. 
26. Analisis gender proses yang dibangu n secara sistematik untuk 
mengidentifikasi dan memah ami pembagian kerja/pe ran laki-Iaki dan 
perempuan, akses dan kontrol terhadap sumb er-sumber daya 
pembangu nan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaa t yang 
mereka nikmati, pola hubun gan anta ra laki-Iaki dan perempuan yang 
timpang , yang di dalam pelaksanaannya mempe rhatikan faktor -faktor 
lainn ya seperti kelas sosial, ras, dan suku bang sa. 
27. Data terpilah dan infor masi terpilah berdasarkan jenis kelamin (sex 
disaggrega ted data) adalah data kuan titatif atau datali nformasi kualitatif 
yang dikump ulkan dan dipresentas ikan berdasarkan jenis kelamin, 
penduduk laki-Iaki dan perempu an, atau anak laki- Iaki dan perempuan. 
28. Indikator gender adalah krite ria atau ukuran untuk men gukur perubahan 
relasi gender dalam masyarakat sepanjang waktu. 
29. Indikato r kinerja responsif gender adalah perubahan kinerj a pengurangan 
kesenjangan atau peningkatan kondisi laki-Iaki dan perempuan setelah 
dilakukan suatu intervensi baik berupa program atau kegiatan . 
30. Jenis kelamin adalah perbe daan biologis antara perempu an dan laki- Iaki 
terutama pada bagian- , bagian organ repro duksi. kesenjangan gender adalah 
suatu kondisi dimana tidak ada kesetaraan relas i antara laki-Iaki dan 
perempu an. 
31. Akses adalah peluang atau kesempata n yang diberikan untuk 
memanfaatkan sumber daya (baik sumber daya alam, sosial , politik , 
ekonomi, maupun waktu. 
32. Kontro l adalah keku asaan untuk memutuskan bagaima na menggunakan 
sumber daya dan siapa yang memiliki akses terhadap sum ber daya. 
33. Partisi pasi adalah pelibatan a tau keterwak ilan dalam proses dari suatu 
kegiatan . - 6 -