Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 43 Tahun 2021.
Sesuai dengan NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 43 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Kota adalah Kota Bandar Lampung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota 
sebagaimana unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi Kewenangan Daerah Otonom. 
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kota Bandar Lampung. 
5. Peraturan adalah Peraturan Walikota Bandar 
Lampung. 
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota 
Bandar Lampung. 
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan 
Umum Kota Bandar Lampung. 
 
5 
 8. Aparatur Sipil Negara yang se lanjutnya 
disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipildan 
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 
(PPPK) Kota Bandar Lampung. 
9. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa 
konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan 
konstruksi. 
10. Konsultasi Konstruksi adalah layanan 
keseluruhan atau sebagian kegiatan yang 
meliputi pengkajian, perencanaan, 
pengawasan dan manajemen penyelenggaraan 
konstruksi suatu bangunan. 
11. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau 
sebagian kegiatan yang meliputi 
pembangunan pengoperasian, pemeliharaan, 
pembongkaran dan pembangunan kembali 
suatu bangunan. 
12. Pengguna jasa adalah pemilik atau pemberi 
pekerjaan yang menggunakan layanan jasa 
konstruksi. 
13. Penyedia jasa adalah pemberi layanan jasa 
konstruksi. 
14. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti 
pembuktian terhadap klasifikasi dan 
kualifikasi atas kemampuan badan usaha jasa 
konstruksi termasuk hasil penyetaraan 
kemampuan badan usaha jasa konstruksi 
asing. 
15. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses 
pemberian sertifikat kompetensi melalui uji 
kompetensi sesuai dengan standar kompetensi 
kerja nasional Indonesia, standar 
internasional dan/atau standar khusus. 
16. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti 
pengakuan kompetensi tenaga kerja 
konstruksi. 
17. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, 
pemberdayaan dan pengawasan yang 
dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan 
masyarakat. 
18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok 
jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan 
dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan 
tertentu. 
 
 
6 
 19. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang 
menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi 
Pemerintah. 
20. Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah 
keseluruhan upaya-upaya untuk 
meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat 
profesionalisme menyelenggarakan tugas, 
fungsi dan kewajiban kepegawaian yang 
meliputi perencanaan, pengadaan, 
pengembangan kualitas, penempatan, 
promosi, penggajian, kesejahteraan dan 
pemberhentian Aparatur Sipil Negara. 
21. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya 
disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana 
Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar 
Lampung. 
22. Jabatan Fungsional yang selanjutnya di sebut 
JF adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian 
dan keterampilan tertentu. 
23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah 
Kelompok Jabatan Fungsional Dinas 
Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.