Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor ~ Tahun 2019 pada pasal 24?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor ~ Tahun 2019 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, pasal 24 menyebutkan bahwa:

huruf b,mempunyai tugas menyiapkan bahan
pembinaan teknis penyusunan laporan keuangan daerah, bahan
penyusunan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah,
melakukan konsolidasi laporan keuangan SKPD dan SKPKD,
menyiapkan dan menyusun laporan keuangan daerah serta
melaksanakan verifikasi data utang, piutang, persediaan dan pos-
pos lain yang mendukung penyusunan neraca.
c.Sub Bidang Pertanggungjawaban APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24ayat (1)huruf c,mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, penyusunan laporan dan
evaluasi pelaksanaan pertanggungjawaban APBD.
Bagian Keenam
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pasal26
(1) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas
merencanakan teknis operasional, merumuskan konsep
kebijakan, koordinasi teknis administrasi penyusunan rumusan
kebijakan dan pengkoordinasian perangkat daerah melalui
koordinasi analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang,
pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan
pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset pemda.
(2) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
Pasal27
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan
fungsi:
a.Penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional
koordinasi analisa kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan
penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, pengawasan
dan pengendalian aset pemda;
b.Pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis analisa
kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta
pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset
pemda;
9
c.Pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi analisa
kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta
pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset
pemda;
d.Pengkoordinasian rumusan penyusunan kebijakan
penyelenggaraan koordinasi analisa kebutuhan, pelayanan
inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan
pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset pemda.
e.Penyelenggaraan pembinaan administratif koordinasi analisa
kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta
pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset
pemda.
f.Penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan koordinasi analisa kebutuhan,
pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan
pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset pemda.
g.Pengawasan pengelolaan investasi aset daerah.
h.Penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan perangkat
daerah, DPRD, Pemerintah, Pemprov dan Instansi lainnya.
1. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
Pasal28
(1)Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas :
a.Sub Bidang Analisis Kebutuhan
b.Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan
c.Sub Bidang Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian
(2)Sub Bidang sebagaimana dimaksud padaayat (1)dipimpin oleh
Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala BidangPengelolaan Aset.
Pasal29
a.Sub Bidang Analisis Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam