Apa bunyi lengkap Pasal A dalam PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 26 Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 26 Tahun 2022 tentang SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (E-SPTPD) DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN REKAM, pada BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN, Pasal A dinyatakan:

Wajib Pajak berhak: 
Menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha 
wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan daerah; 
mendapatkan jaminan bahwa pemasangan / penyambungan / 
penempatan perangkat dan sistem tidak menganggu perangkat 
dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan 
mendapatkan perbaikan perangkat yang rusak atau tidak 
berfungsi/ beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan 
atau kesalahan Wajib Pajak. 
Wajib Pajak berkewajiban: 
memberikan informasi mengenai merk/type sistem transaksi 
usaha, jumlah perangkat, serta informasi lain yang terkait dengan 
sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak; 
memberikan kemudahan kepada BPKAD dalam melaksanakan 
Sistem Informasi Manajemen Rekam Data Transaksi Usaha Wajib 
Pajak seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat 
atau sistem dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib 
pajak; 
melakukan input data setiap transaksi pembayaran menggunakan 
Alat Rekam Data Transaksi Usaha yang telah terpasang; 
menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, 
harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 
(lima) tahun; 
menjaga dan memelihara dengan baik Alat Rekam Data Transaksi 
Usaha yang ditempatkan/dihubungkan oleh BPKAD; 
melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh 
empat) jam kepada BPKAD apabila sistem perekam data transaksi 
usaha wajib pajak mengalami kerusakan atau tidak 
berfungsi/ beroperasi. 
Bagian Kedua 
Hak dan Kewajiban BPKAD