Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Nomor 1 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Nomor 1 Tahun 2022 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurlrt prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7
2. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan
yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyeienggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakiian rakyat Daerahyang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang
selanjutnya disingkat RKPD adatah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat
Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
kerja perangkat daerah.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi
I (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan
kerja perangkat daerah atau masyarakat yang
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
-8
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah
sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya
manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi,
dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenissumber daya tersebut, sebagai masukan untuk
menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut perda atau yang
disebut dengan nama lain adalah perda Kabupaten.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan perda.
16. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenaan.
17. Belanja Daerah adaiah semua kewajiban pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun_
tahun anggaran berikutnya.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang
mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali.
20. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi
Pemerintah Daerah pada Pemerintah pusat, pemerintah
Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik
Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara,
Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat
dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok
pinjaman.
21. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk
mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana
Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun
anggaran.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
23. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9
24. Urusan Pemerintahan pilihan adalah Urusan pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan
potensi yang dimiliki Daerah.
25. Pelayatan Dasar adalah peiayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga negara.
26. Standar Pelayanan Minimat adalah ketentuan mengenaijenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga
negara secara minimal.
27. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah
Daerah yang melaksanakan Urusan pemerintahan daerah.
28. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan
Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
Pengelolaan Keuangan Daerah.
29. Utrit SKPD adalah bagian SKpD yang melaksanakan
1 (satu) atau beberapa Program.