Bagaimana redaksi normatif Pasal 18 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN Nomor 3 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN Nomor 3 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 18 berbunyi:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah -daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Berita Negar a Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 42) ; 
3. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang -Undang 
Nomor 12 Tahun 1985 t entang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 
4. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan 
SALINAN 
 
 
2 
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2007 
tentang Perubahan atas Undan g-Undang Nomor 11 Tahun 1995 
tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4755); 
5. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Koru psi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 
6. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
7. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
8. Undang -Undang N omor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 00); 
9. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
10. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pe merintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
11. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846); 
 
 
 
3 
 12. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5043); 
13. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 
14. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 20 11 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234 ); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai Berlakunya Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Ne gara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali , 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indone sia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara R epublik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340) ; 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
 
 
4 
 Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesi a Nomor 4575); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informa si Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 10 Nomor 1 10, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155 ); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembara n Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia 
Nomor 4593); 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741); 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4864); 
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
 
 
5 
 dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161 ); 
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20 10 tentang Standar 
Akuntansi Pe merintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 10 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165 ); 
29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 
31. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang -
undangan ; 
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 
tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 N omor 64) ; 
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ke bumen Nomor 13 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12); 
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yan g Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Tahun 2008 Nomor 11 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kebumen Nomor 22); 
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Kebumen Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36); 
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
 
 
6 
 Kabupate n Kebumen Tahun 2010 -2015 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50); 
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2010 
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 89); 
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 201 2 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 201 2 Nomor 1 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 51); 
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 201 3 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 201 4 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Tahun 201 3 Nomor 6); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 
dan 
BUPATI KEBUMEN 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.