Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 24 Tahun 2003 pada Pasal 13?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 24 Tahun 2003 tentang RETRIBUSI PENYEDOTAN TINJA, BAB XIII - PENYIDIKAN, Pasal 13 menyebutkan bahwa:

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini 
dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang 
pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan 
Perundang -undangan yang berlaku ; 
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Umum maupun 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 ) Pasal ini, berwenang : 
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan 
atau berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi 
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi 
lengkap dan jelas; 
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah 
tersebut; 
c. Meminta keterangan dan bahan bu kti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi 
daerah; 
d. Memeriksa buku -buku, catatan -catatan dan dokumen -
dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana retribusi 
daerah; 
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatka n barang bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen -dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; 
g. Menyuruh berhent i, melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang 
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau 
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf 
“e”; 
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
retribusi daerah ; 
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; 
j. Menghentikan penyidikan ; 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut 
hukum yan g berlaku ; 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil 
penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Huku m Acara Pidana.