Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 47 Tahun 2022 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 47 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Kementerian Keuangan adalah Kementerian Keuangan 
Repu blik Indonesia. 
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 
3. Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah Gubernur beserta 
Perangkat Daerah sebagai alat penyelenggara Pemerintah 
Daerah. 
4. Daerah adalah Kabupaten Cirebon. 
5. Bupati adalah Bupati Cirebon. 
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Cirebon. 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
8. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya 
disingkat dengan DBHCHT adalah bagian dari transfer ke 
daerah yang dibagikan melalui Provinsi penghasil cukai 
dan/atau penghasil tembakau. 
9. Rancangan Kegiatan dan Penganggaran yang selanjutnya 
disingkat RKP adalah Rencana Kegiatan dan Penganggaran 
yang dibiayai DBHCHT sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah 
Daerah pada tahun berjalan. 
10. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembakau yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dan 
fasilitasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk 
menggerakan, mendorong dan melaksanakan pemantauan dan 
evaluasi kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang 
digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
11. Sekretariat Tim Koordinasi dan Fasilitasi adalah Bagian 
Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah 
Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Surat Keputusan 
Bupati Cirebon. 
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala 
Daerah dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah yang 
mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan 
daerah dalam rangka penyusunan APBD. 
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 
yang mempunyai tugas melaksanakan APBD dan bertindak 
sebagai bendahara umum daerah. 
14. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT 
adalah program bantuan Pemerintah berjenis pemberian uang 
tunai atau beragam bantuan lainnya baik bersyarat 
(conditional cash transfer) maupun tak bersyarat (unconditional 
cash transfer) untuk Buruh Pabrik Rokok. 
15. Pemutusan hubungan kerja yang selanjutnya disingkat PHK 
adalah Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu 
yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara 
pekerja dan perusahaan. 
16. Pabrik Rokok adalah tempat dimana terjadinya kegiatan 
pengembangan, persiapan untuk penjualan, pengiriman, 
pengiklanan dan pendistribusian tembakau atau produk yang 
terkait dengan tembakau. 
1 7. Buruh Pabrik adalah manusia yang menggunakan tenaga dan 
kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa 
pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya dari 
pemberi kerja. 
18. Pengusul Bantuan adalah Pabrik rokok dimana buruh bekerja 
yang berada di wilayah dan terdaftar di Kabupaten Cirebon. 
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD 
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 
penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
Daerah pada Bank Jabar Banten (bjb) yang ditetapkan; 
20. Bank Jabar Banten yang selanjutnya disingkat bjb adalah bjb 
yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon. 
21. Pencari kerja adalah seseorang yang dalam kondisi tidak 
bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. 
22. Instruktur adalah orang yang bertugas mengajarkan sesuatu 
dan sekaligus memberikan pelatihan. 
23. Rekruitment adalah proses penarikan sekelompok kandidat 
untuk mengisi posisi yang kosong didalam sebuah peusahaan 
atau organisasi. 
24. Identifikasi adalah penentu atau penetapan identi tas orang , 
benda dan sebagainya. 
25. Petugas Pendataan adalah seseorang yang melakukan suatu 
proses pencataan keterangan yang benar dan nyata tentang 
sesuatu . 
26. Sertifikat Kompetensi adalah suatu pengakuan terhadap 
tenaga kerja yang mem iliki keterampilan dan pengetahu an 
kerja yang sudah sesuai standar komp etensi kerja yang telah 
dipersyara tkan.