Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 8 Tahun 2013, apa isi dari Pasal 18?
Pasal Pasal 18 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 8 Tahun 2013 tentang PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN MAGELANG, pada , menyatakan:

Undang- Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1 950 tentang 
Pembentukan Daerah-D aerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 
-2-3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerin tahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
9. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4866);
10. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
-3-11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tenta ng 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 
12. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059);
13. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan 
(Lembaran Negara Republik Ind onesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);
14. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 
tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah 
Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di 
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang 
(Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 1982 
Nomor 36);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahananya
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Le mbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737);
-4-18.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 
tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan 
Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4854);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 
tentang Kawa san Industri (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4987);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 200 7 tentang 
Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-Undangan;
22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang
Kriteria Dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup 
Dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Di 
Bidang Penanaman Modal;
23. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang
Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang
Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang 
Penanaman Modal sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 
77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang 
Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan 
Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
24.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang 
Penanaman Modal;
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tenta ng 
Rencana Umum Penanaman Modal;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 
Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2010 Nomor 7);
-5-27.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2008 Nomor 33) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 
33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2011 Nomor 11);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Magelang Tahun 2010 - 2030 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL 
DI KABUPATEN MAGELANG.