Bagaimana redaksi normatif Pasal 27 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 1 Tahun 2012?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 1 Tahun 2012 tentang IZIN GANGGUAN, BAB XI - PENYIDIKAN, Pasal 27 berbunyi:

(1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenan g 
khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dib idang 
perizinan. 
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) 
meliputi: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pid ana 
dibidang perizinan agar keterangan atau laporan ter sebut 
menjadi lebih lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang priba di 
atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidan g 
perizinan; 
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang perizinan; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, sert a 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaa n 
tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan; 
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriks aan 
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, b enda, 
dan/ atau dokumen yang dibawa; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pid ana 
di bidang perizinan; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
10 
 j. menghentikan penyidikan; dan/ atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana dibidang perizinan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi tahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyid ikannya 
kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polis i Negara 
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.