Jelaskan isi kandungan Pasal  40 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 17 Tahun 2010.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 17 Tahun 2010 tentang RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU, ketentuan pada BAB   XX - KETENTUAN PENUTUP, Pasal  40 berbunyi:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah in i sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Pera turan Bupati. 
 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 356 Pasal 41 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diu ndangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng undangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daer ah Kabupaten 
Purbalingga. 
 
 
Diundangkan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga 
Nomor 17 Tanggal 18 Desember 2010 
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA 
 
cap. ttd 
 
S U B E N O 
 Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 13 Desember 2010 
 
BUPATI PURBALINGGA, 
cap. ttd 
HERU SUDJATMOKO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 357 PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 
NOMOR 17 TAHUN 2010 
 
TENTANG 
 
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA 
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL 
 
 
I. PENJELASAN UMUM. 
 
 Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan 
Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undan g Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewu judkan tata kehidupan 
bangsa yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan . 
 
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang 
Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dan Undang -Undang Nomor 33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Peme rintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerinta han Daerah 
dilakukan dengan pemberian kewenangan yang seluas-l uasnya disertai 
dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi Daerah 
dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. 
 
 Kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasark an prinsip 
demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta mas yarakat dan 
akuntabilitas dengan tetap memperhatikan potensi Da erah dan kemampuan 
masyarakat. 
 
 Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mak a Peraturan Daerah 
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peratura n Daerah Kabupaten 
Purbalingga Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pe nggantian Biaya Cetak 
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu d ilakukan perubahan baik 
mengenai Tentang Peraturan Daerah maupun obyek-obye k Retribusinya serta 
menerapkan diskresi perubahan tarif Retribusi yang dilakukan oleh Bupati. 
Tentang Peraturan Daerah tidak menggunakan katenatu an dalam Pasal 110 
huruf c yaitu Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 
Penduduk dan Akta Catatan Sipil, karena obyek Retri businya tidak hanya 
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Ak ta Catatan Sipil tetapi 
lebih luas lagi, sehingga menggunakan dasar Pasal 1 50 yang memberikan 
peluang kepada Pemerintah Daerah untuk membuat jeni s Retribusi selain 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 358 yang disebutkan dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c, y aitu tentang Retribusi 
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Ak ta Catatan Sipil. 
 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL