Apa bunyi lengkap Pasal 12 dalam Republik Indonesia Tahun 1950) ; Sebagaimana telah Nomor 77 Tahun 2016?
Menurut ketentuan dalam Republik Indonesia Tahun 1950) ; Sebagaimana telah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Fungsi , Tugas Pokok dan Tata, pada , Pasal 12 dinyatakan:

Prasarana; dan 
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberi kan oleh Kepala 
Bidang Prasarana yang berkai tan deng an tugas dan 
fungsinya. dan pelaporan pelaksa naan 
Perenca naan dan Pengembang an operasional penerangan jalan umum yang 
berkaitan de ngan pemasang an dan pem elihar aan 
penerangan umum ; 
h. penet apan renc an induk dan DLKR/DLKP untuk 
pela buha n sungai dan danau dan pene tapan kelas 
stasiun untu k stasiun pada jaringan jalur kereta 
api Kabupaten ; 
1. pela ksanaan peneta pan DLKR/DLKP bagi 
pelabuhan-pelabuh an regional; 
J. pelaksa naan pengelolaan pelabuhan laut dan 
infra struktur penunjangnya; 
k. pelaksanaan teknis perencanaan umum 
pembangunan jaringan trans portasi jalan; 
1. pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan 
antar pulau; 
m. pengevaluas ian 
kegiatan Seksi 
dala m 
pada (1) Seksi Pera watan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi 
Perawatan Pras arana yang berkedudukan di bawah 
dan bert anggung jawab kepada Kepala Bidang 
Prasarana. 
(2) Seksi Perawatan Pras arana mempun yai tuga s 
merumuskan, mengoordi nasikan, memantau , 
meng evaluasi dan mengendalikan pelaks anaan kegiatan 
perawatan rambu-rambu lalu lintas dan perlengkapan 
jalan. 
(3) Kepala Seksi Perawatan Prasarana 
melaksanakan tugas se bagaiman a dimaksu d 
, menyelengga rakan fung si : 
a. perumu san bahan perencanaan pada Seksi 
Perawatan Prasarana; 
b. penyiapan bahan perum usan kebijakan tekn is di 
bidang perawatan prasarana; 
c. penentua n lokasi pemasangan rambu lalu lintas, 
marka jalan dan alat pember i isyarat lalu lintas, 
alat pengendalian dan pengaman an pemakai jalan 
serta fa silitas pendukung di jalan kabupaten; 
d. pengadaan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat 
pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan 
pengam anan pem akai jalan serta fasilitas 
pendukung di jalan kabu paten; 
e. pemeliharaan dan pengh apusan rambu lalu lintas, 
marka jalan dan alat pembe ri isyarat lalu lintas, 
alat pengendalian dan pengaman an pemakai jalan 
serta fa silitas pendukung di jalan kabupaten ; 
f. pelaksanaan pengaturan dan pemeli haraa n fasilitas 
jaringa n jalan dan gerakan lalu lintas; 
g. pengevaluas ian dan pelaporan pelaksa naan 
kegiatan Seksi Perawatan Prasara na; dan 
h. pelaksanaan fungs i lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Prasarana yang berkaitan dengan tugas dan 
fung sinya. Pasal 13 Bagian Keempat 
Seksi Perawatan Prasarana e. pendataan jumlah wajib retribusi dan besarnya 
penerimaan retribus i terminal, serta administrasi 
retribusi ; 
f. pengkajian permohonan izin pemba nguna n fasilitas 
parkir untuk umum dija lan daerah; 
g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksa naan 
kegiatan Seksi Pengoperasian Prasarana; dan 
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Prasarana yang berkaitan dengan tugas dan 
fungsinya. 
(1) Seksi Ling kungan Perhubung an dipimpin oleh Kepa la 
Seks i Lingkun gan Perhubungan yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Pengembangan dan Keselama tan. Pasa l 15 Bagian Kedua 
Seks i Lingkungan Perhubungan (1) Bidang Pengembangan dan Keselamatan dipimpin oleh 
Kepala Bidang Pengemba ngan dan Kese lamatan yang 
berkeduduk an di bawah dan bertang gung jawa b 
kepada Kepala Dinas mela lui Sekretaris Dinas . 
(2) Bidang Pengemban gan dan Keselama tan mempun yai 
tugas merumuskan, mengoordinas ikan, mem antau , 
meng evaluasi dan mengendalikan pe laksanaa n 
prog ram kegiatan pengembangan dan kese lamata n 
perhubungan. 
(3) Bidang Pengembangan dan Keselamatan dalam 
melaksanak an tugas se bagaimana dimaksud pada 
, menyelenggara kan fungs i : 
a. perumusan bahan perenca naan pada Bidan g 
Pengembangan dan Keselamat an; 
b. perumu san kebijakan teknis di bidan g 
pengem bangan dan keselamatan pe rhubungan ; 
c. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaa n 
pengembangan lin gkungan perhu bungan; 
d. pengumpu lan, pengolah an, analisa dan penyajia n 
data secara sistematis dan obyektif penyeba b 
kecelakaan transp ortasi; 
e. pember ian dan penyampa ian rekomendasi hasi l 
investigasi kecelakaan trans portasi; 
f. pengem bangan pemanduan moda dan teknologi 
perhubungan; 
g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaa n 
kegiatan Bidang Pengemba ngan dan Keselamatan ; 
dan 
h. pelaksa naan fungs i lain yang diberikan oleh Kepal a 
Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fung sinya. Pasal 14 Bagian Kesatu 
Bidang Peng embangan dan Keselamatan BAB VI 
BIDANG PENGEM BANGAN DAN KESE LAM ATA N 
kecelakaan ; 
d. pengumpu lan, pengolahan, analisa dan penyajian 
data secara sistemat is dan obyektif penyebab 
kecelakaan transportasi; 
e. permintaan data dan keterangan kepada instansi 
terka it, masyarakat atau pihak lain yang di 
pandang perlu; 
f. penyusun an laporan basil inve stigasi kecelakaan 
transportasi; 
g. pembe rian dan penyampaian rekom endasi hasi l 
investigasi kecel akaan transp ortasi; 
h. pelaksanaan m onitoring dan klarifikasi terhadap 
proses tindak lanjut atas reko mendasi hasi l 
inves tigasi kecelaka an transporta si; 
1. pelaks anaan inves tigasi kecela kaan transportas i 
secara indepen den, mandi ri dan bertan ggung jawab 
untuk menemukan penyebab terjadinya kecelakaan 
transportasi; 
J. pemberian rekomendasi keselamata n transp ortasi 
yang dapat mendorong peningkata n keselamatan 
dalam penyelenggaraan trans portasi yang handal; 
k. pelaksa naan kerja sama inves tigasi kecelakaan 
tran sportasi dan peningkatan ketera mpil an dan 
keahlian SDM dengan berbagai pihak yang 
berkom penten serta melengk api kebut uhan sarana 
dan prasarana invest igasi; 
1. pela ksanaan dan/ a tau mengiku ti sosialisai 
penyuluhan dan pertemuan ilmiah terkait upaya 
pencegahan dan/ atau pena nganan pertama 
terjadinya kecelakaa n tran sportasi; 
m. pengevaluas ian dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan Seksi Lingkungan Perhubun gan; dan 
n. pelaksanaan fu ngsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Pengem bangan dan Keselamatan yang 
berkaitan dengan tugas dan fungsinya. penyebab memantau, 
pelaksana an merum uskan, mengoordi nasikan, 
mengevaluasi dan men gendalikan 
pengembangan lingku ngan perhubungan. 
(3) Seksi Ling kungan Perhu bungan dalam melaksanaka n 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan bahan perencana an pada Seksi 
Lingkungan Perhubungan; 
b. peny iapan bahan perumusa n kebijakan tekn is di 
bidang lingkungan perhubungan; 
c. pelaksanaan investig asi terhadap (2) Seksi Lingkungan Perhubungan mem punyai tugas 
Pengem bangan dan Keselama tan. 
(2) Seksi Keselamatan mem puny ai tugas meru muskan , 
mengoordin asikan , mem antau, mengevaluasi dan 
mengendal ikan pelaksan aan audi t dan inspeks i 
kese lamata n lalu lintas jalan serta penegakan huku m 
di bidang lalu lintas dan angkutan jalan . 
(3) Seksi Keselama tan dalam melaksanakan tuga s 
sebagaima na dimaksud pada ayat (2), 
menyelenggarakan fungsi : 
a. perumu san bahan perencanaan pada Seks i 
Keselam atan; 
b. penyiapan bahan perum usan kebijakan teknis di 
bidang keselamatan; 
c. pelaksa naan audit dan inspeksi keselamatan lalu 
lintas jalan di jalan kabup aten; 
d. pengawasan laik fungs i jalan; 
e. pengelolaan keselamat an sarana dan prasa rana; 
f. fasilitasi manajemen dan pena nganan kese lamata n 
di jalan kabupaten; 
g. fasilitasi promosi dan kemitraan keselama tan lalu 
lintas dan angkuta n jalan; 
h. pengel olaan keselamatan angkutan umu m dan 
fasilitasi kelaikan kendaraan; 
1. penyiapan baha n pelaksanaan penegak an huku m 
oleh PPNS di bidan g lalu lintas dan angkutan jalan. 
J. pelaksa naan pemeriksaan terhadap kendaraa n 
bermotor di jalan; 
k. pelaksa naan pemeri ksaan surat -surat perizina n 
kendaraan umum baik kendar aan barang maupu n 
penumpang yang berupa kelengk apan buku KIR, 
Surat izin Bongkar Mua t dan Trayek (Kartu 
Pengawasan ); 
1. pelaksa naan penilangan terhadap pelanggara n 
perund ang-unda ngan lalu lintas deng an 
mengel uarkan berita acara penilangan; 
m. pengawasan teknis peme riksaan kenda raan di jalan 
sesuai kewenangan ; 
n. pengawasan jaringan lalu lintas angk utan barang 
dan angkutan khus us; Kepala Seks i 
di bawah dan 
Kepala Bi dang (1) Seksi Keselama tan dipimpin oleh 
Keselamatan yang berk edudukan 
bertanggun g jawab kepada Pasa l 16 Bagi an Ketiga 
Seks i Keselamatan 
pelaksanaan 
dan Tek nologi pengeva luasian dan pe laporan 
kegiatan Seks i Pemaduan Moda 
Perhubungan; dan 
g. pelaksanaan fungs i lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Pengem banga n dan Keselamatan yang 
berkaitan dengan tuga s dan fungsinya . f. tugas merumuskan, men goordinasikan, 
men gevaluasi dan mengendal ikan 
pemaduan mod a dan teknologi memp unyai 
meman tau, 
pelaksan aan 
perhubungan . 
(3) Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknolog i 
Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaiman a 
dima ksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan bahan perencanaa n pada Seksi 
Pem aduan Moda dan Tekno logi Perhubungan; 
b. penyiapan bahan perum usan kebijakan tekn is di 
bi dang pemaduan moda dan teknolog i 
perhubun gan; 
c. pelaksanaan pe nelitian dan pengemb angan serta 
pengka jian di bidang perhubunga n; 
d. penyel enggaraan pem binaan dan pengend alian 
teknis pelaksa naan peng embangan pemadu an 
moda dan tekno logi perhubungan ; 
e. penyelenggaraan koordina si dan ke rjasam a dengan 
instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait 
lainnya di bidang perhubun gan; (1) Seksi Pemad uan Moda dan Tekno logi Perhubungan 
dipimpin oleh Kepala Seksi Pemadua n Moda dan 
Teknologi Perhubungan yang berkedu dukan di bawah 
dan bertan ggung jawab kepada Kepala Bidang 
Pengem bangan dan Keselama tan. 
(2) Seksi Pemad uan Moda dan Teknologi Perhubungan Pasal 17 Bagian Keempat 
Seks i Pemadua n Moda dan Teknologi Perhubungan o. pelaksanaan penertiban umum dan jenis 
pene rangan jalan lainnya yang tidak memi liki izin/ 
rekomend asi; 
p. pengeva luasi an dan pelaporan pelaksa naan 
kegiatan Seksi Keselamatan; dan 
q. pelaksanaan fungs i lain yang diberikan oleh Kepa la 
Bidang Pengembangan dan Keselamatan yang 
berkaitan denga n tugas dan fungsinya. 
(1) Hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi merupa kan 
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 
(2) Setiap pimpinan unit kerja bertanggu ng jawab seca ra 
berjenjang kepada atasan lang sung masing-masing dan 
wajib melaksanakan prinsip koor dinasi, integ rasi, 
sinkronisasi dan simp lifikasi. Pasal 20 Bagian Kesatu 
Um um BAB IX 
TAT A KERJA (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempun yai tugas 
menunja ng tugas dan fungs i Dinas sesu ai dengan 
keahliannya m asing-masing. 
(2) Kelompok Jabatan Fungsi onal sebagaimana dimaks ud 
pada ayat (1), berkedud ukan di bawah dan 
bertanggu ng jawab secara langsung kepada Jabatan 
Pimp inan Tinggi Pratama, Jabatan Admini strator, atau 
Jabata n Pengawas yang mem iliki keterkaitan dengan 
pelaksa naan tugas Jabatan Fungsion al. 
(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dima ksud 
pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam 
jenjang Jabatan Fungsiona l yang terbagi dalam 
berbagai kelomp ok sesuai dengan bidang keahliann ya. 
(4) Jum lah Jabatan Fungsional sebag aiman a dimaks ud 
pada ayat (3), diten tukan berdasar kan 
kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan 
perundang-unda ngan. Pasal 19 BAB VIII 
KELOMPOK JABA TAN FUNG SIONAL Pembentukan , tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksa na 
Tekni s Daerah pada Dinas Perhub ungan ditetapkan dan 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesua i 
dengan kebutuhan dan berpe doman pada peraturan 
perund ang-undanga n. Pasal 18 BAB VII 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
Pada saat Peraturan Bup ati ini mula i berlaku, Peratu ran 
Bupati Cirebon Nom or 77 Tahun 2016 tentang Fungs i, 
Tugas Pokok dan Tata Kerja pada Dinas Perhubunga n 
(Berita Daera h Kabupaten Cir ebon Tahun 2016 Nomor 77 
Seri D.26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . Pasal 24 Penjabaran lebih lanjut mengenai uraian tugas dan 
penetapan nom enklatur Jaba tan Pelaksana , diatur deng an 
Peraturan Bupati tersendiri. Pasal 23 BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP Pada saat Pera turan Bupati mi mulai berlak u, 
peja bat yang ada tetap mel aksanakan tugasnya sampa i 
dilantikn ya pejaba t yang baru berdasa rkan Peraturan 
Bup ati ini. Pasa l 22 BABX 
KETENTUAN PERALIHAN (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepa la Dinas 
dapat menu njuk Sekretar is Dinas. 
(2) Dalam hal Sekr etaris Dinas berhal angan, Kepala Dinas 
dapa t men unjuk Kepa la Bidang s esuai dengan tugas 
dan fu ngsinya. Pasal 21 Bagian Kedua 
Hal Mewakili melaksa nakan tugas dan 
denga n insta nsi terk ait (3) Kepal a Dinas dalam 
fungsinya berkoordinasi 
lainnya. 
/ BERITA DAERA H KABUPATEN REBON TAHUN 2021 NOM OR 35, SERID Diundangkan di Sum ber 
pada tangga l 12 April 2021 
SEKRETARIS DAE RAH KABUPATEN CIREBON, IMRON Ttd Ditetapk an di Sumbe r 
pada tang gal 12 April 2021 
BUPAT I CIREBON, Agar setiap orang meng etahuinya, memerintahkan 
pengun dangan Peraturan Bupati mi dengan 
penempa tannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon. Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 
diunda ngkan. Pasal 25