Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 30 Tahun 2012, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 30 Tahun 2012 tentang IZIN LOKASI , PEMANFAATAN, DAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purbalingga. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga. 
3. Bupati adalah B upati Purbalingga. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Purbalingga . 
5. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk 
memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka usaha dan/atau 
penanaman modal sesuai peruntukanya yang berlaku pula sebagai izin 
pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan 
usaha penanaman modalnya /usaha dengan mempertimbangkan Rencana 
Tata Ruang Wilayah . 
6. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh 
izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan 
yang berlaku . 
7. Group perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian 
sahamnya dimiliki oleh seorang atau lebih badan hukum yang sa ma baik 
secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau 
sifat pemilikan sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut 
dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau 
jalannya badan usaha . 
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ata u modal yang merupakan 
kesatuan , baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usaha milik negara,atau badan usaha milik daerah dengan 
nama d an dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
9. Penanaman modal adalah usaha menanamkan m odal y ang menggunakan 
maupun yang tidak menggunakan fasilitas sebag aimana dimaksud dalam 
Undang -undang Nomo r 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 1970 
dan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal 
Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 12 
Tahun 197 0. 
10. Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam