Apa substansi hukum dari Pasal 6 PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 72 Tahun 2020?
Materi muatan PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 72 Tahun 2020 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, khususnya BAB IV - PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN BERUSAHA, Pasal 6, adalah:

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
meliputi : 
 a. Penerbitan produk pelayanan Perizinan Berusaha 
dan Non Berusaha sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan; 
 b. Penerimaan dan pemrosesan permohonan 
pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha 
yang dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan; 
 c. Penolakan permohonan pelayanan yang tidak 
memenuhi persyaratan Standar Pelayanan; 
 d. Penandatanganan dokumen perizinan Non 
Berusaha; 
 e. Pencabutan dokumen Perizinan Berusaha dan Non 
Berusaha yang telah diterbitkan; 
 f. Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat 
Pelayanan.