Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 70 Tahun 1945 pada Pasal 18?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 70 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

Undang Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 
Siak, Kabupaten Karimun,Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembara n 
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang -undang Nomor 34 Tahun 2008 
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang -undang 
Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tamb ahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 
3. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
SALINAN 
 
 dengan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 
15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Ne gara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang -undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia T ahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negar a Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ( Lembaran 
Negara Repub lik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 16, Tambahan Lemb aran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6618); 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 
2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 (berita Negara 
Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157) ; 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah; 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 
2018 tentang Pe mbinaan dan Pengendalian 
Penataan Perangkat Daerah ; 
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam 
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 
 
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Republik Indo nesia Nomor 
25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur 
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk 
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 25 Tahun 20 21 tentang Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita 
Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 885) ; 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 ( Lembaran 
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 
15). 
 
MEMUTUSKAN 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN 
ROKAN HULU .