Apa bunyi lengkap Pasal 20 dalam PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor 1777 Tahun 2016?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor 1777 Tahun 2016 tentang SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA, pada BAB VIII - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN, Pasal 20 dinyatakan:

Pos Pendamping PDB provinsi mempunyai tugas:
melakukan pengkajian cepat kebutuhan sumber
daya melalui koordinasi dengan Posko PDB
www.peraturan.go.id
2016, No.1777-19-
kabupaten/kota;
melakukan mobilisasi bantuan darurat bencana dari
instansi/lembaga terkait di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota di wilayahnya yang tidak terdampak
bencana;
mengajukan permintaan bantuan sumber daya
kepada Pos Pendamping Nasional atau BNPB jika
diperlukan;
menyiapkan bantuan sumber daya sesuai hasil
pengkajian cepat kebutuhan;
melakukan distribusi bantuan penanganan darurat
bencana kepada Posko PDB sesuai kebutuhan;
melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada BPBD
provinsi dengan tembusan kepada perangkat
daerah/lembaga terkait tingkat provinsi.
Pos Pendamping PDB wilayah mempunyai tugas:
melakukan pengkajian cepat kebutuhan sumber
daya berkoordinasi dengan Pos Lapangan PDB;
mengajukan permintaan bantuan sumber daya
kepada Posko Nasional PDB;
mengelola bantuan penanganan darurat bencana
yang diterima dari tingkat provinsi dan nasional;
menyiapkan bantuan sumber daya sesuai hasil
pengkajian cepat kebutuhan;
melakukan distribusi bantuan penanganan darurat
bencana kepada Pos Lapangan PDB sesuai dengan
kebutuhan;
melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Posko
Nasional PDB dengan tembusan kepada pemerintah
daerah provinsi setempat.
Pos Pendamping Nasional PDB mempunyai tugas:
melakukan pengkajian cepat kebutuhan sumber
daya berkoordinasi dengan Komandan Posko PDB
dan atau Pos Pendamping PDB wilayah;
www.peraturan.go.id
2016, No.1777-20-
melakukan mobilisasi bantuan penanganan darurat
bencana dari kementerian/lembaga terkait dan
provinsi yang wilayahnya tidak terdampak bencana;
mengelola bantuan yang diterima dari komunitas
internasional;
menyiapkan bantuan sumber daya sesuai hasil
pengkajian cepat kebutuhan;
melakukan distribusi bantuan penanganan darurat
bencana kepada Posko PDB atau Pos Pendamping
PDB wilayah;
melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada BNPB
dengan tembusan kepada kementerian/lembaga
terkait.
Pos Pendamping PDB Provinsi, Pos Pendamping wilayah
dan Pos Pendamping Nasional PDB mempunyai fungsi:
pengkajian cepat kebutuhan sumber daya;
pengelolaan bantuan sumber daya; dan
pencatatan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
Bagian Ketiga
Struktur Organisasi Pos Pendamping
Penanganan Darurat Bencana