Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal  20 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 22 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 22 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, pada BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  20 menjelaskan:

(1) Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah Bukan Pajak Daerah 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang . 
(2) Kepala Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah Bukan Pajak 
Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah 2 lingkup 
pengelolaan pendapatan asli daerah bukan Pajak Daerah. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 2), Kepala Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah Bukan 
Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pendapatan 
asli daerah bukan Pajak Daerah ; 
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pendapatan 
asli daerah b ukan Pajak Daerah ; 
c. penyiap an bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pendapatan 
asli daerah bukan Pajak Daerah ; 
d. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan 
fungsi -fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
lingkup pendapatan asl i daerah bukan Pajak Daerah ; dan 
 
e. pelaksanaan ... 
 
 
40 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah 
Bukan Pajak Daerah adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan 
kinerja lingkup pendapatan asli daerah bukan Pajak 
Daerah; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah keb ijakan umum Badan agar 
tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 
c. menyusun bahan kebijakan teknis lingkup pendapatan 
asli daerah bukan Pajak Daerah; 
d. melaksanakan koordinasi dan konfirmasi h asil 
pendapatan retribusi daerah, meliputi retribusi jasa 
umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan 
tertentu; 
e. melaksanakan koordinasi dan konfirmasi hasil 
pendapatan kekayaan daerah yang dipisahkan, meliputi: 
bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan 
milik daerah (BUMD); 
f. melaksanakan koordinasi dan konfirmasi hasil 
pendapatan lain -lain pendapatan asli daerah yang sah, 
antara lain: penerimaan daerah di luar pajak daerah dan 
retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan 
aset daerah; 
g. menyusun bahan usulan langkah -langkah optimalisasi 
pendapatan retribusi daerah, hasil pendapatan kekayaan 
daerah yang dipisahkan dan lain -lain pendapatan asli 
daerah yang sah; 
h. melaksanakan rekonsiliasi pendapatan daerah dengan 
Perangkat Da erah penghasil dan/atau BUMD; 
i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai 
dengan kewenangannya; 
j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
k. melaksanakan ... 
41 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban 
kepada atasan; dan 
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Bagian Ke enam 
Bidang Pengendalian