Jelaskan isi kandungan Pasal 16 dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 20 Tahun 2021.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 20 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN, ketentuan pada , Pasal 16 berbunyi:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 
Pemerintah, maka berdasarkan hasil penyederhanaan 
struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Buton Selatan, perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 
b. bahwa Peratur an Bupati Buton Selatan Nomor 53 Tahun 
2016 tentang Kedud ukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Buton Selatan sudah tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan hukum, maka perlu 
diganti; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksu d 
huruf a dan huruf b , maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 
Buton Selatan; 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 
3. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
2 
 4. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563) ; 
5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R epublik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nom or 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6373); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 t entang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoensia 
Tahun 2018 Nomor 157); 
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2018 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam 
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 525); 
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada 
Instansi Pemerintah untuk Penyederhaaan Birokrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 546); 
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Buton Selatan, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir 
dengan Peratu ran Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Buton Selatan; 
 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN 
TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BUTON SELATAN . 
 
 
3