Apa saja yang diatur dalam Pasal 11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  PURWOREJO Nomor 7 Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN  PURWOREJO Nomor 7 Tahun 2022 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN, BAB II - LAPORAN KEUANGAN, Pasal 11 menetapkan:

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) , tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas: 
a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas : 
 1. Lampiran I.1 : ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 
menurut urusan Pemerintah Daerah dan 
organisasi ; 
 2. Lampiran I.2 : ringkasan APBD yang diklasifikasikan 
menurut kelompok dan jenis pendapatan , 
belanja dan pembiayaan ; 
 3. Lampiran I.3 
 : rincian APBD menurut urusan Pemerintah 
Daerah, organisasi , program , kegiatan , sub 
kegiatan , kelompok pembiay aan; 
 4. Lampiran I.4 
 : 
 rekapitulasi realisasi APBD menurut 
urusan Pemerintahan Daerah, organisasi , 
program , kegiatan dan sub kegiatan ; 
b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ; 
c. Lampiran III : Laporan Operasional; 
d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas ; 
e. Lampiran V : Neraca; 
f. 
g. 
h. 
i. 
 
j. 
 
k. 
l. 
 
m. 
n. 
 
o. 
p. 
q. 
r. 
s. 
 
 
t. Lampiran VI 
Lampiran VII 
Lampiran VIII 
Lampiran IX 
 
Lampiran X 
 
Lampiran XI 
Lampiran XII 
 
Lampiran X III 
Lampiran X IV 
 
Lampiran XV 
Lampiran XVI 
Lampiran X VII 
Lampiran XVIII 
Lampiran XIX 
 
 
Lampiran XX 
 
 : 
: 
: 
: 
 
: 
 
: 
: 
 
: 
: 
 
: 
: 
: 
: 
: 
 
 
: 
 
 Laporan Arus Kas; 
catatan atas Laporan Keuangan; 
daftar rekapitulasi Piutang Daerah; 
daftar rekapitulasi penyisihan Piutang 
Daerah; 
daftar rekapitulasi dana bergulir dan 
penyisihan dana bergulir ; 
daftar penyertaan modal (Investasi) 
Daerah; 
daftar rekapitulasi realisasi penambahan 
dan pengurangan Aset tetap ; 
daftar rekapitulasi Aset tetap ; 
daftar rekapitulasi konstruksi dalam 
pengerjaan ; 
daftar rekapitulasi Aset lainnya ; 
dafta r Dana Cadangan Daerah; 
daftar kewajiban jangka pendek ; 
daftar kewajiban jangka panjang ; 
daftar kegiatan -kegiatan yang belum 
diselesaikan dan dianggarkan kembali 
dalam tahun anggaran berikutnya; dan 
ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha 
Milik Daerah, yang terdiri atas: 
 1. Lampiran XX.1 
 : 
 ikhtisar laporan keuangan (Neraca) Badan 
Usaha Milik Daerah; dan 
 2. Lampiran XX.2 
 
 : 
 ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan 
Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah