Menurut PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 23 Tahun 2009, apa isi dari Pasal 10?
Pasal Pasal 10 dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 23 Tahun 2009 tentang PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN, pada BAB V - PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT LANJUT, menyatakan:

Pelayanan Kesehatan yang dibatasi, meliputi : 
Pelayanan penunjang diagnostic can ggih, pelayanan ini diberikan hanya pada 
kasus life saving dan kebutuhan penegakan diagnose yang sangat diperlukan 
mela lui pengkajian dan pengendalian oleh komite medik. 
Pada kasus life saving dan penyakit Catastropic diberikan paling banyak 3 
(tiga) kali. 
Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin, meliputi : 
pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan; 
bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk ko smestik; 
general check up; 
prothesis gigi tiruan 
pengobatan alternati f ( antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan 
pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah; 
rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tin dakan dalam upaya mendapat 
keturunan, ter masuk bayi tabung dan pengobatan i mpotensi; 
pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam; 
pelayanan kesehatan yang diberikan pada pelayanan bakti sosial; 
Kacamata; 
Intra Oculer L ens (IOL), PEN, Plate, Screw, J Stent (urologi), Stent Arteri 
(jantung), VP Shunt (Neurologi), Mini Plate (gigi), Implant Spine dan Non Spine 
(orthopedi), Prothesa (kusta), Alat Vitrektomi (mata), Pompa Kelasi 
(Thalasemia), Kateter Double Lumen (hemodialisa ) Implant (rekonstruks i 
kosmetik), Stent (bedah, THT,kebidanan); 
alat bantu dengar; 
alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset)