Jelaskan isi kandungan Pasal 5 dari PERATURAN BUPATI MERANGIN Nomor 34 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI MERANGIN Nomor 34 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO, ketentuan pada BAB IV - TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO, Pasal 5 berbunyi:

Dalam melakukan pengelolaan Risiko pada pemerintah Kabupaten 
Merangin, terdapat struktur pengelolaan Risiko yang terdiri atas: 
a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko: 
b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan 
pengelolaan risiko Pemerintah, 
c. Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR, 
d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan, dan 
e. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan internal. 
Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan 
pengelolaan Risiko pemerintah daerah, serta mengalokasikan sumber 
daya yang tepat untuk membangun, memelihara, dan melakukan 
perbaikan kerangka kerja manajemen Risiko Pemerintah Daerah secara 
berkesinambungan, 
Sekretaris Daerah selaku koordinator penyelenggaraan pengelolaan 
Risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
berwenang mengordinasikan penerapan pengelolaan Risiko di Kabupaten 
Merangin serta memberikan saran dan masukan terkait manajemen 
Risiko Pemerintah Daerah kepada Bupati dan pemangku kepentingan, 
Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab 
melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya, 
Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan 
Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. 
Asisten Sekretaris Daerah atau sebutan lainnya sebagai unit kepatuhan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d serta Inspektorat melalui 
kegiatan pemeriksaan berbasis Risiko, melalui kegiatan pemeriksaan 
berbasis Risiko, bertanggungjawab memastikan kepatuhan dan 
mendukung kegiatan identifikasi sumber Risiko serta memberikan
rekomendasi terhadap penyempurnaan kerangka kerja manajemen risiko 
di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, 
(7) Inspektur Kabupaten sebagai penanggung jawab pengawasan internal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memastikan 
kepatuhan dan mendukung kegiatan identifikasi sumber Risiko serta 
memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan kerangka kerja 
manajemen risiko.