Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 09 Tahun 2010.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 09 Tahun 2010 tentang JAMINAN KESEHATAN DAERAH, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 
2. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Purbalingga. 
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 
5. Dinas Kesehatan Kabupaten yang selanjutnya diseb ut DKK 
adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. 
6. Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk perli ndungan 
sosial di bidang kesehatan untuk menjamin agar meme nuhi 
kebutuhan dasar kesehatan yang layak, bersifat pe layanan 
kesehatan menyeluruh (komprehensif) mencakup 
pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan reh abilitatif 
yang diberikan secara berjenjang dan dengan mutu ya ng 
terjamin serta pembiayaan secara praupaya, 
diselenggarakan dalam mekanisme asuransi sosial. 
7. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebu t 
Jamkesda adalah suatu penyelenggaraan jaminan 
kesehatan berskala kabupaten yang pembiayaan, 
kepesertaan, pemeliharaan kesehatan, badan 
penyelenggara dan pengorganisasiannya ditetapkan ol eh 
Pemerintah Kabupaten. 
 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 174 8. Paket Manfaat adalah faedah jaminan kesehatan y ang menjadi hak peserta 
dan atau anggota keluarganya dan diberikan dalam be ntuk pelayanan 
kesehatan. 
9. Badan Penyelenggara Jamkesda yang selanjutnya di sebut Bapel Jamkesda 
adalah lembaga yang menyelenggarakan Jamkesda dan m erupakan unit kerja 
Pemerintah Daerah. 
10. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya di sebut PPK adalah fasilitas 
pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat administra si dan teknis telah 
memiliki kerjasama dengan Badan Penyelenggara untuk memberikan 
pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehata n. 
11. Peserta adalah setiap orang atau keluarga yang terdaftar dan memiliki kartu 
kepesertaan sebagai peserta jaminan kesehatan pada badan penyelenggara 
serta telah membayar iuran. 
12. Dewan Jaminan Kesehatan Kabupaten yang selanjut nya disebut DJKK adalah 
dewan yang berfungsi untuk membantu Bupati dalam pe rumusan kebijakan 
umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem Jamina n Kesehatan Daerah. 
13. Rawat Jalan Tingkat Pertama yang selanjutnya di sebut RJTP adalah 
pelayanan kesehatan rawat jalan yang diberikan oleh Puskesmas beserta 
jaringannya, dokter umum praktek swasta/bersama dan sarana kesehatan lain 
yang setara dan telah melakukan perjanjian kerjasam a dengan Bapel 
Jamkesda. 
14. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya d isebut RJTL adalah 
pelayanan kesehatan rujukan rawat jalan spesialis d i rumah sakit atau sarana 
lain yang setara dan telah melakukan perjanjian ker jasama dengan Bapel 
Jamkesda. 
15. Rawat Inap Tingkat Pertama yang selanjutnya dis ebut RITP adalah pelayanan 
kesehatan rawat inap yang diberikan oleh Puskesmas Rawat Inap dan sarana 
lain yang setara dan telah melakukan perjanjian ker jasama dengan Bapel 
Jamkesda. 
16. Rawat Inap Tingkat Lanjutan yang selanjutnya d isebut RITL adalah pelayanan 
kesehatan rujukan lanjutan rawat inap di Rumah Saki t yang melakukan 
perjanjian kerjasama dengan Bapel Jamkesda. 
17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dis ebut Puskesmas adalah 
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten, me rupakan sarana 
pelayanan kesehatan dasar secara paripurna kepada m asyarakat. 
18. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pus tu adalah unit organisasi 
kesehatan yang merupakan jejaring Puskesmas. 
19. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Pus kesling adalah pelayanan 
kesehatan secara keliling ke desa-desa atau kelurah an. 
20. Poliklinik Kesehatan Desa yang selanjutnya dise but PKD adalah tempat 
pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, nifas (p elayanan setelah 
melahirkan) dan pelayanan kesehatan dasar lain term asuk kegawatdaruratan 
dan upaya kesehatan masyarakat. 
21. Rumah Bersalin Daerah Panti Nugroho yang selanj utnta disebut RBDP adalah 
Rumah Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purba lingga. 
 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 175 22. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebu t RSUD adalah Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten Purbalingga. 
23. Rumah Sakit Swasta adalah Rumah Sakit Swasta ya ng ada, dan telah 
memenuhi persyaratan operasional sebagai Rumah Saki t serta telah memiliki 
kerjasama dengan Bapel Jamkesda. 
24. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang karen a alasan ekonomi 
memenuhi kriteria masyarakat miskin yang diatur den gan Peraturan Bupati. 
25. Premi kepesertaan Jamkesda yang selanjutnya dis ebut premi adalah besarnya 
uang yang dibayarkan kepada Bapel Jamkesda oleh pe serta dan atau 
pemerintah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan se suai dengan paket 
yang disediakan oleh Bapel Jamkesda.