Menurut PERATURAN  GUBERNUR JAMBI Nomor 16 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 7?
Pasal Pasal 7 dalam PERATURAN  GUBERNUR JAMBI Nomor 16 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Swatantra, pada BAB IV - PENYALURAN DANA, menyatakan:

(1) Penyaluran dana BKBK dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari 
Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah 
Kabupaten/Kota penerima. 
(2) Penyaluran dana BKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
secara bertahap yaitu: 
a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) ; dan 
b. tahap II sebesar 70 % (tujuh puluh persen) ; 
(3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan 
setelah Kabupaten/Kota: 
a. mencantu mkan Dana BKBK dalam Penerimaan APBD Kab upaten/Kota ; 
b. melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan BKBK pada 
tahun berkenaan ; 
c. melampirkan N askah Perjanjian Bantuan Keuangan (NPBK) ; dan 
d. menyampaikan laporan realisasi penyerapan, dan capaia n output dana 
transfer Bantuan Keuangan pada Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2021 
dan dinyatakan lengkap sebagaimana ketentuan yang berlaku. 
(4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan 
setelah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan realis asi penyerapan dan 
capaian output BKBK Tahap I.