Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 10 PERATURAN BUPATI PASER Nomor 27 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PASER Nomor 27 Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL, pada BAB II - HIBAH, Pasal 10 menjelaskan:

(1) Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, badan usaha milik negara 
atau badan usaha milik Daerah, badan, lembaga, dan O rganisasi 
Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia menyam paikan usulan 
hibah secara tertulis kepada Bupati Paser cq PD ter kait dengan tembusan 
kepada Kepala Bappedalitbang dan Kepala BKAD paling lambat 7 (tujuh) 
hari kerja sebelum rancangan RKPD ditetapkan. 
(2) Kepala PD/unit PD melakukan evaluasi terhadap kelen gkapan, keabsahan 
dan kelayakan usulan hibah baik berupa uang, barang /jasa secara tertulis 
dan dokumen terkait lainnya untuk menghindari adany a duplikasi usulan. 
(3) Evaluasi yang dilakukan PD terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) 
disesuaikan dengan bidang penyelenggaraan urusan da n kewenangan 
Pemerintah Daerah. 
(4) Kepala PD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) menyampaikan 
hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati mel alui Badan Keuangan 
dan Aset Daerah (BKAD) selaku sekretaris TAPD. 
(5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebag aimana dimaksud 
pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah. 
(6) Format rekomendasi dan hasil pertimbangan sebagaima na dimaksud pada 
dan ayat (5) disusun oleh PD terkait sesuai kebutuhan.