Apa substansi hukum dari Pasal 2 PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 14 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 14 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, khususnya BAB II - PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, Pasal 2, adalah:

(1) Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis 
risiko dilakukan untuk meningkatkan ekosistem 
investasi dan kegiatan berusaha. 
 
(2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan 
berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. perizinan berusaha berbasis risiko; 
b. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan 
c. perizinan berusaha sektor dan kemudahan 
persyaratan investasi. 
 
(3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan 
berdasarkan penetapan risiko dan peringkat skala 
usaha kegiatan usaha. 
 
(4) Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
meliputi: 
a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; 
b. persetujuan lingkungan; dan 
c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat 
laik fungsi. 
 
(5) Perizinan Berusaha Sektor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan terdiri 
atas sektor: 
a. kelautan dan perikanan; 
b. pertanian; 
c. lingkungan hidup dan kehutanan; 
d. perindustrian; 
e. perdagangan; 
f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 
- 8 - 
 
 
g. tranportasi; 
h. kesehatan,obat dan makanan; 
i. pariwisata; 
j. ketenagakerjaan; 
k. pendidikan dan kebudayaan; dan 
l. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan 
transaksi elektronik. 
 
(6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi 
dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) kepada Pelaku Usaha 
diberikan kemudahan persyaratan investasi dan 
Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan mengenai 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 
 
(7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Persyaratan 
Dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha 
Sektor dan Kemudahan Persyaratan Investasi 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan 
perundang-undangan di bidang tata ruang, 
lingkungan hidup, dan bangunan gedung. 
 
Bagian Kedua 
Manejemen Penyelenggaraan