Apa norma yang terkandung dalam Pasal 41 PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 133/PMK.01/2022 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 133/PMK.01/2022 Tahun 1945 tentang TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, khususnya BAB VIII - KEAMANAN INFORMASI, Pasal 41, memuat:

(1) Pengelolaan keamanan informasi diterapkan untuk 
menjamin ketersediaan (availability), keutuhan (integrity), 
dan kerahasiaan ( confidentiality) aset informasi 
Kementerian Keuangan. 
(2) Aset informasi Kementerian Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. aset berwujud (tangible), di antaranya 
data/ dokumen, sumber daya manusia, perangkat 
komputer, perangkat jaringan dan komunikasi, 
media yang dapat dilepas (removable media), dan 
perangkatpendukung;dan 
b. aset tak berwujud (intangible), di antaranya perangkat 
lunak, pengetahuan, pengalaman, keahlian, citra, 
dan reputasi. 
(3) Pengelolaan keamanan informasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit di Lingkungan 
Kementerian Keuangan. 
(4) Pengelolaan keamanan informasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan melalui serangkaian proses di 
antaranya: 
a. penetapan ruang lingkup; 
b. penetapan penanggung jawab; 
c. perencanaan; 
jdih.kemenkeu.go.id
-28 -
d. dukungan pengoperasian; 
e. evaluasi kinerja; dan 
f. perbaikan berkelanjutan. 
(5) Dalam pengelolaan keamanan informasi oleh setiap Unit 
di Lingkungan Kementerian Keuangan, Unit TIK Pusat 
mengoordinasikan penyusunan dan penerapan standar 
teknis keamanan informasi melalui Unit TIK Eselon I 
dan/ atau Unit TIK Non Eselon. 
(6) Penyusunan dan penerapan standar teknis keamanan 
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan 
di antaranya terhadap: 
a. data dan informasi; 
b. aplikasi; 
c. sistem penghubung layanan; 
d. jaringan; 
e. DC Kementerian Keuangan; dan 
f. DRC Kementerian Keuangan. 
(7) Dalam implementasi pengelolaan keamanan informasi, 
Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan 
mengoordinasikan setiap pegawai dan Pihak Eksternal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk 
melaksanakan pengendalian keamanan informasi dalam 
pelaksanaan tugasnya. 
(8) Pengendalian keamanan informasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7), di antaranya meliputi: 
a. hak akses; 
b. penggunaan akun dan kata sandi; dan 
c. pengamanan aset informasi Kementerian Keuangan. 
(9) Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) melaksanakan pengelolaan 
keamanan informasi dengan mengacu pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan informasi 
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan. 
Bagian Kedua 
Organisasi Keamanan Informasi