Apa bunyi lengkap Pasal 34 dalam NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, pada , Pasal 34 dinyatakan:

(1) Dalam memberikan Bantuan Hukum , paralegal haru s 
memenu hi persyaratan : Pasal 33 
Dalarn memberikan Bantuan Hukum , advo kat haru s 
memenuhi persyaratan : 
a. terdaf tar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang 
terakre ditasi; 
b. tidak sedang menjalani hukuman pemb erhentian 
sementar a waktu atas pelanggaran kode etik yang 
dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; 
dan 
c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran 
anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau 
peraturan internal , yang dibuktikan dengan surat 
pernyataan dari Pemberi Bantuan Hukum . Pasal 32 
Dalarn melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum non litigasi, 
Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh: 
a. advoka t; 
b. paralegal ; 
c. dosen ; dan/atau 
d. maha siswa fakulta s hukum. Pasal 31 
(1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigas i dilakukan oleh 
advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi 
Bant uan Hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada 
Pemberi Bant uan Hukum . 
(2) Dalam hal jumlah pelaksana Pemberi Bantuan Hukum 
yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum 
tidak memadai dengan jumlah perkara litigasi dan/atau 
kegiatan non litigasi, Pemberi Bantuan Hukum dapa t 
merekrut advokat , paralegal , dosen, dan/atau mah asiswa 
fakul tas hukum . 
(3) Pemb eri Bantuan Hukum yang melakukan perekrutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan 
surat perintah tugas pembantuan Pemb erian Ban tuan 
Hukum dari Direktur /ketua Pemberi Bantuan Hukum 
terhadap hasil rekrutmen. (4) Oalam hal Pemberi Bantuan Huk um menolak 
permohonan, Pemohon Bantu an Hukum dapat 
mengajuka n keberatan kepada Panitia Pengawas Daerah. - 18 -