Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA Nomor 19 Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA Nomor 19 Tahun 2022 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan i Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara. 
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat 
Daerah yang ; menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang 
Kesehatan. 
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD 
merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas. j 
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, 
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada 
Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi 
kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan 
i I 
yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. 
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahah 
yang menjadi kewenangan Daerah. 
KABAG 
ORB KABAG 
HUKUM ASS ^ SEKDA WABUP 
7t 
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas 
adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya 
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat 
pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif^ 
untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di 
wilayah kerjanya. ~ ^ '|
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam 
bidang kesehatan serta memilik pengetahuan dan/atau keterampilari 
melalui pendidikan. di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu' 
mertierlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. . 
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pegawai hegeri sipil yang 
menduduld jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
12. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah 
setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta 
mencegah dani menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan 
sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat. 
13. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah 
suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan 
yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhah 
penyekait, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan 
f i 
kesehatan perseorangan. ! 
14. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan 
informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam 
melaksanakan; manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran 
kegiatannya. j 
(1) ! BAB II 
I PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN 
j Bagian Kesatu 
Pembentukan 
i Pasal 2 
Dengan peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan 
KABAG 
ORB KABAG 
HUKUM ASS ^ SEKDA WABUP 
i T 7t 
(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Puskesmas; Atinggola 
b. Puskesmas; Gentuma 
0. Puskesmas Dambalo 
d. Puskesmas Kwandang 
e. Puskesmas Molingkapoto 
f. Puskesmasi Ponelo 
g-Puskesmas Anggrek 
h. Puskesmas Ilangata 
i. Puskesmas Monano 
j- Puskesmas Dulukapa 
k. Puskesmas Sumalata 
1. Puskesmas Buloila 
m. Puskesmas Biau|
n. Puskesmas Tolinggula 
o. Puskesmas Limbato 
; Bagian Kedua ; 
Kedudukan 
I Pasal 3 
(1) UPTD Puskesmas berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis bersifat 
fungsional dari unit layanan berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada kepala dinas kesehatan. 
(2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
kepala puskesmas yang diangkat dari pejabat fungsional tenaga 
kesehatan yang diberi tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
'• i 
I BAB III I 
1 SUSUNAN ORGANISASI 
Susunan Organisasi