Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN  BUPATI  BANGKA TENGAH Nomor 96 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN  BUPATI  BANGKA TENGAH Nomor 96 Tahun 2021 tentang PENGELOLAAN ARSIP STATIS, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah . 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan 
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah . 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. 
6. Lembaga Kearsipan Daerah adalah lembaga Kearsipan 
berbentuk satuan kerja Perangkat Daerah yang memiliki 
fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan 
Arsip Statis dan pembinaan Kearsipan yang berkedudukan 
di ibukota Kabupaten Bangka Tengah. 
7. Kearsip an adalah hal -hal yang berkenaan dengan Arsip . 
8. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 
berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan 
diterima oleh lembaga negara, Pemerintahan Daerah , 
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik , 
organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam 
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara . 
9. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh Pencipta 
Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis 
masa retensinya, dan berket erangan dipermanenkan yang 
telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak 
langsung oleh Lembaga Kearsipan Daerah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 
10. Pemerintah an Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
11. Badan Usaha Milik Daerah , yang selanjutnya disingkat 
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
besar modalnya dimiliki oleh Pemerintahan Daerah melalui 
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 
Pemerintahan Daerah yang dipisahkan. 
12. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM 
Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahka n 
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya 
untuk sebesar -besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
13. Organisasi Kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut 
Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh 
masyarakat secara sukarela berdasark an kesamaan 
aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan 
tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi 
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang berdasarkan Pancasila. 
14. Pencipta Arsip adalah pihak yang memiliki kemandirian dan 
otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung 
jawab di bidang pengelolaan Arsip dinamis. 
15. Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian Arsip 
Statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi 
akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, 
pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem 
Kearsipan nasional. 
16. Akuisisi Arsip Stat is adalah proses perluasan dan/ atau 
penambahan khasanah Arsip Stat is pada lembaga 
Kearsipan yang dilaksanakan dengan cara menerima 
sumbangan, transfer (penyerahan ), pembelian, maupun 
ganti rugi Arsip statis, dan hak pengelolaanya yang berasal 
dari Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah ,dan 
Organisasi Politik, Organis asi Kemasyarakatan, dan 
Perseorangan yang didanai dari angggaran negara dan/ 
atau bantuan luar negeri kepada Lembaga Kearsipan 
Daerah . 
17. Preservasi Arsip Statis adalah tindakan dan prosedur yang 
harus dilakukan dalam rangka penyelamatan dan 
perlindungan Arsip baik dari segi fisik maupun 
informasinya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5