Apa saja yang diatur dalam Pasal 2 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor Nomor mo Tahun 1945?
Ketentuan dalam Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor Nomor mo Tahun 1945 tentang Kedudukan , Susun an Organisasi, Togas dan Fungsi, Pasal 2 menetapkan:

pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota s etelah 
dikalikan dengan faktor kesulitan geografis; 
9. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah pros es 
kegiatan yang ditun jukan untuk menjami n agar pemerintah daerah berjalan 
secara efesien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan 
perundang -undangan yang berlaku; 
10. Auditor adalah Jabatan yang memp unyai ruang lingkup, tugas, 
tanggungjawa b, dan wew enang untuk me lakukan pengawasan intern pada 
instansi perneri ntah, lembaga dan/ a tau pihak lain yang di dalamnya 
terdapat kepentingannegara sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan , yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan 
kewaj iban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang ; 
11. Jabatan Struk tural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas , 
tanggung jawa b, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
rangka memim pin suatu Organisasi Negara; 
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah prof esi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada intansi pemerintah; dan 
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanj utnya disingkat UPTD adalah 
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah ; 
14. Kelompok Jabatan Fungs ional adalah seke lompok Jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan 
pada keahlian dan keterampi lan terten tu. - 5 -