Apa substansi hukum dari Pasal 14 PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 27 Tahun 2003?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 27 Tahun 2003 tentang identitas, data, serta, khususnya BAB VI - PENGECUALIAN PENDAFTARAN, Pasal 14, adalah:

Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang 
perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata -mata 
mencari keun tungan dan atau laba, tidak dikenakan WDP, 
sebagai berikut : 
Pendidikan formal (Jalur sekolah) dalam segala jenis 
dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta 
tidak dalam bentuk badan usaha: 
1. Jasa Pendidikan Tingkat Pra Sekolah ; 
2. Jasa pen didikan Tingkat Sekolah Dasar ; 
3. Jasa Pendidikan Sekolah Lanjutan Pertama ; 
4. Jasa Sekolah Menengah ; 
5. Jasa Pendidikan jenjang Akademik/Universitas 
(Institut/ Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik ) ; 
6. Jasa Pendidikan Lainnya. 
Pendidikan Non formal (Jalur luar sekolah) yang dibina 
oleh pemerintah dan atau diselenggarakan oleh 
masyarakat serta tidak dalam bentuk badan usaha : 
1. Jasa Kursus Rumpun Kerumahtanggaan ; 
2. Jasa Kursus Rumpun Jasa ; 
3. Jasa Kursus Rumpun Kesehatan ; 
4. Jasa Kursus Rumpun Bahasa ; 
5. Jasa Kursus Rumpun Kesenian ; 
6. Jasa Kursus Rumpun Kerajinan ; 
7. Jasa Kursus Rumpun Khusus ; 
8. Jasa Kursus Rumpun Keolahragaan ; 
9. Jasa Kursua Rumpun Pertanian ; 
10. Jasa Kursus Rumpun Teknik ; 
11. Jasa Kursus Rumpun Lainnya. 
Jasa Notaris ; 
Jasa Pengacara/A dvokat dan Konsultan Hukum ; 
Praktek Perorangan Dokter dan praktek berkelompok 
Dokter yang tidak dikelola oleh badan usaha: 
1. Jasa Kesehatan Manusia ; 
2. Jasa Perawatan/Bidan ; 
3. Jasa Kesehatan Hewan ; 
4. Jasa Para Medis ; 
Rumah Sakit yang tidak dikelola oleh badan usaha. 
1. Jasa Rumah Sakit (Umum, Khusus) ; 
2. Jasa Rumah Sakit Hewan. 
Klinik Pengobatan yang tidak dikelola badan usaha : 
1. Jasa Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Medis ; 
2. Jasa Klinik Pathologi dan Diagnosa Laboratorium 
Hewan. 
Penentuan usaha atau kegiatan lainnya yang tidak 
dikenakan WDP yang belum tercakup pada ayat (1) akan 
ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota, setelah mendengar 
pertimbangan yang membidangi usaha atau kegiatan yang 
bersangkutan.