Apa saja yang diatur dalam Pasal 9 PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BALANGAN Nomor 7 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BALANGAN Nomor 7 Tahun 2021 tentang BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN, BAB VI - PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN, Pasal 9 menetapkan:

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan H ukum harus 
mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan: 
a. identitas pemohon Bantuan Hukum yang dibuktikan dengan: 
1) Kartu Tanda Penduduk; dan/atau 
2) Kartu Keluarga; dan/atau 
3) surat keterangan Kartu Tanda Penduduk yang masih dalam proses 
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 
b. surat keteranga n miskin dari Lurah/Kepala Desa, atau pejabat 
setingkat di tempat yang bersangkutan tinggal; 
c. untuk pendudukan kategori rentan melampirkan surat keterangan 
dari Dinas/Badan yang membidangi urusan sosial/perempuan/anak; 
c. dokumen yang berkaitan dengan perkara atau uraian singkat 
mengenai pokok persoalan yang dim ohonkan Bantuan H ukum. 
 
(2) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak memiliki surat keteran gan m iskin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melampirkan: 
a. kartu p enerima Jaminan Kesehatan Masyarakat; 
b. kartu b antua n langsung t unai; 
c. kartu beras m iskin; dan/ atau 
d. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. 
 
(3) Pengajuan permohona n bantuan hukum oleh perseorangan dapat 
diwakili oleh keluarga penerima bantuan hukum . 
 
(4) Pengajuan permohonan bantuan hukum oleh sekelompok masyarakat 
dapat diwakilkan oleh beberapa orang.