Apa bunyi lengkap Pasal 8 dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP, pada BAB III - TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN, Pasal 8 dinyatakan:

(1) Dana Pekon tahap Iuntuk Pekon berstatus Pekon mandiri, kebutuhanBLT Pekon bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5ayat (5)huruf aangka 2disalurkan denganketentuan:
a.Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (2)huruf adan melakukan perekaman jumlah keluarga penerimamanfaat setiap bulan selama 12(dua belas) bulan untuk penyaluranDana Pekon untuk BLT Pekon bulan kesatu;
b.Dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kedua sampai dengan bulanketujuh untu masing-masing bulan disalurkan setelah Bupatimelakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaatbulan sebelumnya."kabag~
(4) Dalam hal Bupati melakukan perubahan peraturan Bupati mengenaifata cara pembagian dan penetapan rincian dana Pekon setiap Pekon,selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf cdanayat (2)huruf bjuga ditambahkan dokumen persyaratan berupa tatacara pembagian dan penetapan rincian dana Pekon setiap Pekon.
(5) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasapemindahbukuan dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf aangka 3dan ayat (2)huruf aangka 3untuk seluruh Pekon, danwajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratanpenyaluran tahap Ipertama kali.
(6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf bangka 2dan huruf cangka 1serta ayat (2)huruf bangka 2dihitung berdasarkanrata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap
Pekon.
(7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaransebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf bangka 2dan huruf cangka1,serta ayat (2)huruf bangka 2dilakukan sesuai dengan tabel referensidata bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuankeluaran, dan capaian keluaran.
(8) Dalam haltabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)belummemenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaanperubahan tabel referensi kepada KPA penyaluran Dana Alokasi KhususFisik dandana Pekon untuk dilakukan pemutakhiran.
(9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8)mengacupada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
(10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2)disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatanganioleh Bupati, Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(11) Dokumen perysaratan penyaluran dana Pekon sebagaimana dimaksudpada ayat (1)dan ayat (2)disampaikan dalam bentuk dokumen digital(Softcopy) atau dokumen fisik (hardcopy).
(12) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diolahdan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring SistemPerbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN).