Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945.
Redaksi dari NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, pada , Pasal 3 menjelaskan:

(1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai mana d imaks ud 
dalam PasaJ 2 dilaksanakan oleh perangkat daerah yang 
membidangi u rusan pemerintahan di bidang hukum. 
(2) Perangkat daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) 
bertugas: 
a. menyusun dan menetapkan kebijakan Bantuan 
Hukum berdasark an perat uran perundang -undan gan 
terka it; 
b. menyusu n dan menetapkan stan dar Bantuan Hukum 
berdasarkan asas-asas Bantuan Huk um; Pasal 2 
Pemerint ah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum 
sesuai kewen angannya berdasarkan ketentuan peratu ran 
perundang-un dangan. BAB II 
PENY ELENGGARAAN BANTUAN HUKUM 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang se lanjutn ya 
disingkat DPRD adaJan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupat en Buton . 
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh 
pemberi bantuan hukum secara cuma -cum a kepada 
penerima bant uan hukum . 
6. Pemb eri Bantuan Hukum adaJah lembaga bantuan hukum 
atau organisas i kemas yarakatan yang mem beri layanan 
bantuan hukum yang telah memen uhi ketentuan 
peru ndang -undangan . 
7. Penerima Bantuan Hukum adaJah orang atau kelom pok 
orang miski n. 
8. Perkara adaJah masaJah hukum yang perlu diselesaika n. 
9. Litigas i adaJah proses penanganan Perkara hukum yang 
dilakukan melaJui jaJur p engadilan untuk 
menye lesaikannya. 
10. Nonlitigasi adalah p roses penanganan Perkara hukum 
yang dilakukan di luar jalur p engadilan untuk 
menyelesaikan nya. 
11. Anggaran Penda patan dan Belanja Daerah yang 
selanju tnya disingkat APBD adaJah rencana keuangan 
tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan d engan 
peraturan daer ah. 
12. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran 
penyelengg araan bantuan hukum oleh Peme rintah Da erah 
kepada Pemberi Bantuan Hukum untu k mem biayai 
pelaksanaan Bantu an Hukum . - 3 -