Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 17 PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 'It:J Tahun 2019.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 'It:J Tahun 2019 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DFRAH (RKPD), pada , Pasal 17 menjelaskan:

dan (2)Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang ~euangan Negara, perlu
menyusun Rencana Kerja Per-erintah Daerah;
b.bahwa Rencana Kerja Pernerintah Daerah memuat
arah kebijakan daerah satCftahun yang merupakan
komitmen Pemerintah unt kmemberikan kepastian
kebijakan dalam melaksana anpembangunan daerah
yang berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan per~imbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf ~dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan BUI?ati Kolaka Utara tentang
Rencana Kerja Pemerintah paerah Kabupaten Kolaka
Utara Tahun Anggaran 2019.
Mengingat 1.Pasal 18Ayat (6)Undang-Undang Dasar 1945
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun ]999 Nomor 75, Tambahan
Lembar Negara Republik In~onesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Republik Irdonesia Nomor 17Tahun
2003 tentang Keuangan Ngara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik donesia, Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 9Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupate Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara diProvinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 INomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
1
4.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Nasi,nal (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan an~a Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lem aran Negara Republik
Indonesia, Tahun 2004 Nmor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 -2025 (Le~baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Itp.donesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomorg 2 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 );sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9tahun 201~ tentang perubahan kedua
atas Undang -Undang Nom?r 23tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lemt;>aran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 INomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Ifdonesia Nomor 4575);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578); I
l1.Peraturan Presiden Nomor 2Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 25, T~bahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 558);
12.Peraturan Menteri Dalam egeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan J~gka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jcrgka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahar Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomr 104);
2
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kolaka Utara
2006-2026;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
MenetapkanMEMUTUSKAN
BUPATI KO~ UTARA TENTANG
KERJA ~ERINTAH DAERAH
KOLAKA UTI TAHUN ANGGARANPERATURAN
RENCANA
KABUPATEN
2020.
Pasall
Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :
1.
2.
3.
4.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
Kepala Daerah adalah Bupati;
Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026
yang selanjutnya disebut RPJP Oaerah adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untut periode 20(dua puluh)
tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2026;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahu~ 2020 yang selanjutnya
disebut RKPD Tahun 2020 adalah Rencan~ Kerja Tahunan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-
2022, yang selanjutnya disebut Sebag~ RPJM Daerah adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kolaka
Utara untuk periode 5(lima) tahun terhitung sejak Tahun 2017
sampai dengan tahun 2022;
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra
PD, adalah dokumen perencanaan POuntuk periode 5(lima) tahun
terhitung sejak tahun 2017 sarnpai dengan tahun 2022;
Perangkat Daerah adalah Dinas, Badan, Kantor Bagian, Kecamatan
dan Kelurahan serta lembaga lain yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;5.
6.
7.
8.
Pasal2
(1) RKPO Kabupaten Kolaka Utara merupak npenjabaran dari visi,
misi daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kolaka Utara
Tahun 2017-2022;
(2) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menjadi:
a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan
Umum Anggaran Tahun 2020;
3
b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020.
Pasa13
Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020
berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Tahun12020.
Pasa14 I
Kepala Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan
instansi terkait dalam menyusun Rencana Kerj~ dan Anggaran (RKA) PD
Tahun 2020.
PasalS
Kepala Perangkat Daerah bersama dengan Bappeda Kolaka Utara
melakukan penjaringan Aspirasi Masyarakat m1alui tingkat Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan ke
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
Pasa16
RKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati inidan
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
Pasa17
Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerirtahkan pe~gundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Benta Daerah
Kabupaten Kolaka Utara.
Ditetapkan diLasusua
pada tanggal, 8(J..A\.-\ 2019
IBUPATI KOLAKA UTARA,
H.NURRAHMAN UMAR
Diundangkan diLasusua
pada tanggal 6\0.'-\ 2019
PJ.SEKRETARlS DAERAH KOLAKA UTARA
ASHAR
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA jUTARA TAHUN
NOMOR ...2019
NO UNITrc
-
1SeK\)~
2AStS,C;H H j2--3¥A. g..A~60f=} 3
4t<CA~6'. tt0~\lM 44
5\o:=Af:,\ l)•~~fl..O __J5:t__~ .__ ,...,, .