Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 18 PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 29 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah, pada , Pasal 18 menjelaskan:

Undang-Undang Dasar Negarai Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1952 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1822); 
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 
Penya.kit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3273); 
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi , 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); BUPATIKOLAKA 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 
PERATURAN BUPATI KOLAKA 
NOMOR 03 TAHUN 2022 
TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 40 TAHUN 2020 
TENTANG PENERAPAN DISPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL 
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA 
VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN KOLAKA 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KOLAKA, 
5. Undang-Undang Nornor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Ben cana (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nornor 66, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 723); 
6. Undang -Undang Nornor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5063); 
7. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234), 
sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nornor 183, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 6398); 
8. Undang -Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5587) , sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nornor 245, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 6573) ; 
9. Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pernerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nornor 292, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5601), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 
245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
6573); 
10.Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 
Kesehatan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 128, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 6236); 
11.Peraturan Pernerintah Nornor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3373); 
12.Peraturan Presiden Nornor 17 Tahu n 2018 tentang 
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi 
Tertentu (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nornor 34); - 2 - 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomo r 40 Tahun 2020 
tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai 
Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Kabupaten 
Kolaka , diubah sebagai berikut : 
1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 4A, 
sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut :