Menurut PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 3 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 4?
Pasal Pasal 4 dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 3 Tahun 2016 tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI, pada BAB IV - KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI, menyatakan:

(1)Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran
pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan
usulan kebutuhan yang diajukan oleh Camatkepada Bupati .
(2)Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sub sektor
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:
-8-a.Lampiran I :Alokasi Keb utuhan Pupuk Bersubsidi Sektor
Pertanian .
b.Lampiran II :Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor
Pertanian pada Sub Sektor Tanaman Pangan
dan Hortikultura.
c.Lampiran III :Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor
Pertanian pada Sub Sektor Perkebunan .
d.Lampiran IV :Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor
Pertanian pada Sub Sektor Peternakan dan
Perikanan.
(3)Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
untuk alokasi sebaran per bulan lebih lanjut ditetapkan oleh Dinas
Pertanian Ta naman Pangan Perkebunan dan Kehutanan dengan
mempertimbangkan rekapituasi RDKK, rencana jadwal tanam,
besaran serapan dan alokasi pupuk Daerah.
Pasal5
(1)Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci lebih lanjut menurut Desa dan se baran bulanan yang
ditetapkan dengan Keputusan Camat .
(2)Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
mempertimbangkan usulan Desa, RDKK dan besarnya alokasi
pupuk bersubsidi di masing -masing Kecamatan.
Pasal6
DinasPertanian Tanaman PanganPerkebunan dan Kehutanan ,Dinas
Peternakan dan Perikanan danBadan Pelaksana Penyuluh andan
Ketahanan Pangan wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani
dalam p enyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tanidan/atau
kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.