Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH Nomor 9 Tahun 2022 pada Pasal 7?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH Nomor 9 Tahun 2022 tentang PENETAPAN RINCIAN, Pasal 7 menyebutkan bahwa:

(1) Bupati menunda penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang 
Kurang Salur dalam hal: 
a. Pembakal tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa 
dan/ atau tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagi 
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Semester II tahun sebelumnya; 
b. Adanya rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah. 
c. Realisasi vaksinasi dosis 2 di Desa tidak mencapai 70% dari 
penduduk Desa pada 30 April 2022. 
(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 
sampai dengan Pembakal menyampaikan Peraturan Desa mengenai 
APBDesa dan/ atau laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak dan 
Retribusi Daerah Semester II tahun sebelumnya. 
(3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan 
sampai dengan realisasi vaksinasi dosis 2 di Desa mencapai 70% dari 
penduduk Desa. 
(4) Bupati dapat mengurangi penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
Daerah dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang 
mengakibatkan SILPA Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah melebihi 
30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya dari 
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Desa.