Menurut PERATURAN WALIKOTA PAREPARE Nomor 49 Tahun 1959, apa isi dari Pasal  5?
Pasal Pasal  5 dalam PERATURAN WALIKOTA PAREPARE Nomor 49 Tahun 1959 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KETERTIBAN UMUM KOTA PAREPARE, pada BAB III - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAE RAH, menyatakan:

Pemerintah Daerah berwenang dan berta nggung jawab atas 
penyelenggara an ketertiban umum melalui Satpol PP sesuai 
tugas pokok dan fungsinya dengan melakukan: 
tindakan pencegahan gangguan ketertiban umum, melalui: 
1. penyuluhan dan sosi alisasi tenta ng Peraturan Daerah 
yang mengatu r mengenai Ketertiban Umum; 
2. koordinasi dan menja lin komunikasi secara efektif 
dengan instansi terkait, tokoh agama d an tokoh 
masyarakat; dan 
3. usaha dan kegiatan unt uk pencegahan dini timbulnya 
pelanggaran. 
perlindungan terhadap masyarakat dan fasilitas umum, 
melalui: 
1. melakukan upaya penyelamatan apabila terjadi 
bencana alam dan/atau bencana yang ditimbulkan oleh 
manusia; 
2. menjaga ketertiban umum serta memberikan 
perlindungan agar situasi tetap kondusif; 
3. membantu menyelesaikan pers elisihan yang terjadi di 
masyarakat; 
4. memelihara kondisi damai dalam masyarakat; 
5. mengedepankan penyelesaian konflik di masyarakat 
secara damai; 
6. meredam potensi konflik; dan 
7. melakukan penjagaan dan pengamanan terhadap 
fasilitas umum. 
pembinaan dan pengendalian, meliputi: 
1. melakukan pembinaan kepada masyarakat, badan 
usaha dan/atau badan hukum yang mengganggu 
ketertiban umum; 
2. menegur secara lisan dan/atau menyampaikan surat 
peringatan kepada orang/badan yang telah 
mengganggu ketertiban umum; dan 
3. melakukan tindakan -tindakan sesuai peraturan 
perundang -undangan dalam rangka pengendalian 
Ketertiban Umum. 
pemantauan dan Pengawasan, melalui: 
1. melaksanakan pengawasan dan pemantauan tempat -
tempat/lokasi yang dianggap rawan, tempat 
keramaian/hiburan melalui pa troli wilayah dan 
penjagaan; 
2. menindaklanjuti laporan masyarakat tentang 
pelanggaran peraturan daerah serta gangguan 
ketertiban umum; dan 
penindakan ……………. 
 
 
 
 
 
- 8 - 
penindakan dan penegakan Peraturan Daerah, melalui: 
1. penindakan preventif Non Yustisial, dengan melakukan 
teguran lisan, fasilitasi surat pernyataan kesediaan 
mentaati dan mematuhi ketentuan Peraturan Daerah 
serta menyampaikan teguran tertulis; 
2. upaya paksa pemerintah dilakukan dalam upaya 
memulihkan kond isi agar tidak terjadi pe langgaran 
secara terus menerus; dan 
3. penindakan yustisial, atau tindakan yang dilakukan 
oleh PPNS sesuai dengan kewenangannya berdasarkan 
peraturan perundang -undang an.