Menurut Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ; a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1999, apa isi dari Pasal 4?
Pasal Pasal 4 dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ; a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, pada , menyatakan:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Sarolangun . • 
BABI 
SUIKROIOSASI PEMBANGUNAN DAERAH DAN DESA 
A. PENYELARASAN 
Perencanaan Pembangunan Desa meru.pakan bagian continuity 
(kesinambungan) integral (kesinambungan) dan holistic (menyeluru.h) dari 
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengindikasikan arah 
kebijakan Pemerintah Pusat yang perlu dijabarkan lebih rinci dalam arah 
kebijakan dan program di daerah sekaligus memperkuat kesinambungan 
dengan kebutuhan pengembangan masyarakat di tingkat lokal/Desa . 
Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan 
peraturan lainn ya yang terkait dengan Peraturan Perencanaan Pembangunan 
Daerah dan Perencanaan Pembangunan Desa mensyaratkan adanya 
sinkronisasi antara Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa . Surnber­ 
sumber keuangan Desa yang dicatat sebagai sumber penerimaan Desa dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dibelanjakan untuk 
pelaksanaan kewenangan lokal berskala Desa yang meliputi uru.san 
Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Desa, Kemasyarakatan dan 
Pemberdayaan Masyarakat . Sedangkan dalam rangka pembangunan urusan 
Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Desa Pasal 43 ayat 1 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa 
menyatakan bahwa "Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan 
kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perDesaan kepada 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/ atau Pemerintah Daerah 
Kabupaten/ Kota". 
Kegiatan Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Dalam 
Rangka Penyusunan Dokumen RPJM Desa dilakukan untuk mengintegrasikan 
program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan 
Desa, yang meliputi: 
a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota; b. rencana 
strategis satuan kerja perangkat daerah ; c. rencana umum tata ruang wilayah 
kabupaten/kota ; d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan 
e. rencana pembangunan kawasan perDesaan . LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGUN 
NOMOR 4 TAHUN 2022 
TANGGAL 3 jo.n11rr1 2022 
TENTANG 
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA 
Kegiatan penyelarasan , dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana 
program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke 
Desa. Rencana program dan kegiatan pernbangunan Kabupaten/kota , 
dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa , 
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa , dan pernberdayaan 
masyarakat Desa. 
Hasil pendataan dan pemilahan, dituangkan dalam format data rencana 
program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa. Program 
prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2017-2022 : 
1. Peningkatan kuantitas dan kualitas infra struktur jalan ; 
2. Percepatan pembangunan infrastruktur listrik ; 
3. Peningkatan kualitas dan keter sediaan jaringan irigasi dan air bersih ; 
4. Ketersediaan infrastrukturpendidikan, kesehatan, perumahan dan lainnya ; 
5. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta kualitas tenaga kerja ; 
6. Penguatan nilai-nilai agama dan budaya dalam pembangunan; 
7. Peningkatkan perekonomian daerah; 
8. Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P2DK); 
9. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan daerah; 
10. Peningkatan kualitas dan kelestarian sumberdaya air dan lahan ; 
11. Peningkatan kelestarian lingkungan hidup ; 
12. Peningkatan tata pemerintahan yang baik ; 
13. Peningkatan jaminan kepastian dan perlindungan hukum ; 
14. Peningkatan kesetaraan gend er; 
15. Peningkatan Pelayanan Publik . 
BABII 
PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAl'f 
DAN BELANJA DESA 
APB Desa adalah instrument penting yang sangat menentukan dalam rangka 
perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat Desa . Tata 
pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan 
pertanggungjawaban APB Desa. Penyusunan APB Desa tahun anggaran 2022 harus 
didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 
1. APB Desa disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa 
berdasarkan urusan dan kewenangan Desa; 
2. APB Desa harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal yang 
telah ditentukan; 
3. Penyusunan APB Desa dilakukan secara transparan, dengan tujuan untuk 
memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses infonnasi yang 
seluas-luasnya tentang APB Desa; 
4. Penyusunan APB Desa harus melibatkan partisipasi masyarakat; 
5. Pelaksanaan APB Desa harus tertib dan disiplin anggaran , semua dokumen 
dikerjakan dengan tertib dan belanja tidak melebihi pagu anggaran ; 
6. APB Desa harus memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; 
7. Substansi APB Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
Dalam proses penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari 
PADesa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
1) Kond isi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumn ya, 
perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 dan realisasi 
penerimaan PADesa tahun sebelumnya , serta ketentuan peraturan 
perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan 
penentuan harga sewa tanah kas Desa . 
2) Dalam upaya peng elolaan dan peningkatan PADesa pada umumnya, 
agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat . 
3) Penerimaan Desa dari sewa tanah kas Desa, agar mencantumkan 
luasan, lokasi dan perkiraan nilai harga jual secara keseluruhan. BAB III 
KEBIJAKA.1' PENYUSURAlf .AlfGGARAN PElfDAPAT.Alf 
DAii BELANJA DESA 
Kebijakan yang perlu menjad i perhatian pemerintah Desa dalam perencanaan 
penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah hal-hal yang terkait dengan 
pendapatan , belanja , dan pembiayaan . Hal-hal yang perlu menjadi perhatian 
tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Pendapatan ne .. 
Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa tahun anggaran 2022 
meliputi semua penerimaan uang melalui reken ing kas Desa (satu rekening giro) 
atas nama pemerintah Desa , yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun 
anggaran dan memiliki perkiraan yang terukur , rasional , serta kepastian dasar 
hukum penerimaannya . 
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri dari: 
1. Hasil Usaha Desa 
Hasil usaha Desa antara lain bagi hasil Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDesa dan BUMDesa bersama), merupakan bagi basil dari usaha 
BUMDesa yang menjadi hak Desa . 
11. Hasil Aset (Tanah kas Desa, pasar Desa , tambatan perahu, bangunan 
Desa, jaringan irigasi , pemandian umum , pelelangan hasil pertanian , 
sumber mata air milik Desa dan lain-lain yang di kelola oleh Desa). 
111. Swadaya, partisipasi dan gotong royong yakni penerimaan yang berasal 
dari sumbangan masyarakat Desa. 
rv, Pendapatan asli Desa lain yang antara lain berupa hasil pungutan Desa . 
b. Pendapatan Transfer 
Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang berasal dari pemerintah 
baik Pemerintah Pusat (Dana Desa), Provinsi (Bantuan Keuangan Provinsi) 
maupun Kabupaten (ADD, P2D) melalui transfer ke rekening kas Desa . 
1) Dana Desa 
Dana Desa merupakan penerimaan yang bersumber dari Anggaran 
Pend apatan dan Belanja Negara (APBN) yang rincian besaran dan 
petunjuk teknis penggunaannya diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati 
Sarolangun. 
Dana Desa yang telah disalurkan melalui RKUD ke rekening kas Desa 
digunakan untuk membia yai pembangunan Desa dan pemberdayaan 
mas yarakat Desa. 
Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022 harus berdasarkan 
Peraturan Bupati Sarolangun dan/atau Peraturan Men teri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 . 
2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribu si Daerah Kabup aten 
3) Alok asi Dan a Desa (ADD) 
ADD berasal dari APBD Kabupaten Sarolangun yang bersumber dari dana 
Parimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang rincian besaran dan 
petunjuk teknis penggun aannya diatur tersendiri dalam Peraturan Bup ati 
Saro langun . 4) Swadaya masyarakat yang berupa uang dimasukkan kedalam rekening 
kas Desa dan di catat sebagai pendapatan asli Desa. Yang dimaksud 
swadaya masyarakat adalah kegiatan/ pembangunan untuk 
kepentingan masyarakat yang berdasarkan kemampuan masyarakat 
secara keseluruhan . 
5) Partisipasi masyarakat yang berupa uang dan dilaksanakan melalui 
rekening kas Desa dicatat sebagai pendapatan asli Desa. Yang 
dimaksud partisipasi masyarakat adalah kegiatan/ pembangunan 
untuk kepentingan masyarakat yang sebagai biayanya berasal dari 
masyarakat. 
6) Penetapan besaran tarif dalam peraturan Desa tentang pungutan 
seperti pasar Desa, bangunan Desa, obyek rekreasi/wisata Desa , 
pemandian umum Desa, hutan Desa, tempat pemancingan milik Desa 
dan kekayaan Desa lainnya serta peraturan Desa tentang pendapatan 
Desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan , 
serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat . 
7) Pemerintah Desa agar secra konsist en tidak melaksanakan pungutan 
yang melanggar ketentuan perundang -undangan. 
2. Belanja Deu 
Belanja Desa merupa.kan perkiraan ma.ksimal pengeluaran dari rekening kas 
Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang 
tidak akan diterima kembali oleh Desa . Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi 
dan Daerah Kabupaten dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan 
keuangan yang bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak 
diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh 
per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus). 
c. Pendapatan Lain, terdiri dari: 
1. Penerimaan dari basil kerja sama Desa. 
11. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa. 
m. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Penganggaran 
pendapatan Desa yang berasal dari penerimaan hibah dan sumbangan 
yang bersumber pihak ketiga, baik badan, lembaga, organisasi swasta 
dalarn negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan 
yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran dan 
pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah dianggarkan 
dalarn APB Desa setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. 
Kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga 
didasarkan pada perjanjian hibah antar pihak ketiga selaku pemberi 
dengan Kepala Desa selaku penerima. 
Dalam hal penerimaan hibah diperoleh setelah adanya penetapan 
Peraturan Desa tentang APB Desa , maka penganggaran hibah pada APB 
Desa dilakukan pada saat Perubahan APB Desa . 
iv, Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang 
mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan. 
v. Bunga bank. 
vi. Pendapatan lain Desa yang sah (antara lain berupa bunga dari pemberian 
pinjaman/Pokmas , Hadiah lomba , Bagi hasi UPK eks PNPM) . 4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 
Merupakan pendapatan bagi Desa yang berasal dari bantuan keuangan 
APBD Provinsi Jambi yang diatur tersendiri dalarn Peraturan Gubemur 
Jambi dan Peraturan Bupati Sarolangun. 
5) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten 
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Sarolangun berupa program 
Percepatan Pembangunan Desa (P2D) yang rincian besaran dan petunjuk 
teknis penggunaannya diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati 
Sarolangun . 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalarn penganggaran belanja Desa tahun anggaran 
2022 adalah sebagai berikut : 
a. Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang 
disepakati dalarn musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas 
pembangunan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. 
b. Belanja Desa yang bersumber dari bantuan keuangan yang bersifat khusus 
baik dari APBD Provinsi Jam.bi dan APBD Kabupaten Sarolangun tidak 
diterapkan dalarn ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per 
seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) . 
c. Penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) tidak diperbolehkan 
bertentangan atau melebihi dengan standarisasi yang telah diatur baik 
melalui Peraturan Bupati Sarolangun maupun Keputusan Bupati Sarolangun. 
d. Dalarn merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan 
analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari 
suatu kegiatan . Untuk menghindari pemborosan maka program dan kegiatan 
yang akan direncanakan harus didasarkan pada kebutuhan riil. Analisis 
kewajaran biaya tersebut dilaksanakan melalui verifikasi RAB oleh Sekretaris 
Desa . 
e. Untuk kegiatan pembangunan yang bersifat fisik , proporsi belanja modal 
harus lebih besar daripada belanja barang dan jasa . 
f. Klasifikasi belanja Desa (sesuai dengan kebutuhan Desa yang tertuang dalam 
RKP Desa], terdiri atas: 
1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, dengan sub bidang : 
a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional 
pemerintahan Desa 
b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa 
c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan 
d. tata praja pemerintahan , perencanaan , keuangan, dan pelaporan Belanja Desa yang ditetapkan dalarn APB Desa digunakan dengan ketentuan : 
a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja 
Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa . 
b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja 
Desa digunakan untuk : 
1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan 
perangkat Desa lainnya Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan 
perangkat Desa lainnya. 
2. Operasional Pemerintah Desa 
3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa 
4. Insentif rukun tetangga. 
e. pertanahan. 
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa, dengan sub bidang: 
a. pendidikan 
b. kesehatan 
c. pekerjaan umum dan penataan ruang 
d. kawasan permukiman 
e. kehutanan dan lingkungan hidup 
f. perhubungan, komunikasi dan informatika 
g. energi dan sumber daya mineral 
h. pariwisata. 
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, dengan sub bidang: 
a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat 
b. kebudayaan dan kegamaan 
c. kepemudaan dan olah raga 
d. kelembagaan masyarakat. 
4. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, dengan sub bidang: 
a. kelautan dan perikanan 
b. pertanian dan peternakan 
c. peningkatan kapasitas aparatur Desa 
d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga 
e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah 
f. dukungan penanaman modal 
g. perdagangan dan perindustrian. 
5. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menDesak Desa, 
dengan sub bidang : 
a. penanggulangan bencana 
b. keadaan darurat 
c. keadaan mendesak di Desa . 
g. Jenis belanja Desa terdiri atas : 
1. belanja pegawai, dianggarkan untuk pengeluaran : 
a. penghasilan tetap 
b. tunjangan 
c. penerimaan lain 
d. pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa 
e. tunjangan BPD . 
Belanja pegawai dianggarkan dengan ketentuan sebagai berikut : 
Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan 
pemerintahan Desa 
- Belanja pegawai dalam pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan 
Pembayaran jaminan sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan dan kemampuan APB Desa. 
3. Pembiayaan Desa 
Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya 
a. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok : 
a. Penerimaan pembiayaan, terdiri dari: 
1. SiLPA tahun sebelumnya (paling sedikit meliputi pelampauan 
penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan 
sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan) 3. belanja modal, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang 
nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset . 
Digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa. 
4. belanja tak terduga, merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang 
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan menDesak yang 
berskala lokal Desa, paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut : 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan 
tidak dapat diprediksikan sebelumnya 
b. tidak diharapkan terjadi berulang 
c. berada di luar kendali pemerintah Desa . 
Kegiatan sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap 
darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. 
Kegiatan sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan 
keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/ a tau terancamnya 
penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga 
yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat . 
Kegiatan sub bidang keadaan menDesak merupakan upaya pemenuhan 
kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang 
mengalami kedaruratan . 2. belanja barang/jasa, digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan 
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, 
an tara lain untuk : 
a. operasional pemerintah Desa 
b. pemeliharaan sarana prasarana Desa 
c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis 
d. operasional BPD 
e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga (yaitu bantuan uang untuk 
operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu 
pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan , perencanaan 
pembangunan, ketentraman dan ketertiban , serta pemberdayaan 
masyarakat Desa) 
f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan 
untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa . 
2. pencairan dana cadangan (digunakan untuk menganggarkan 
kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalarn 
penerimaan pembiayaan dalam APB Desa) 
3. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan 
bangunan (dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan 
kekayaan Desa yang dipisahkan) 
b. Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari: 
1. Pembentukan dana cadangan (dilakukan untuk mendanai kegiatan 
yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 
(satu) tahun anggaran). 
Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa, yang 
paling sedikit memuat : 
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan 
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan 
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus 
dianggarkan 
d. sumber dana cadangan 
e. ta.hun anggaran pelaksanaan dana cadangan 
Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas 
penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah 
ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang­ 
undangan. 
Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa 
jabatan kepala Desa. 
2. Penyertaan modal (digunakan untuk menganggarkan kekayaan 
pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk 
meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat). 
Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang 
dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalarn APB Desa. 
Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak 
dapat dijual. Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis 
kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
1. APB Dea. 
Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022, harus memperhatikan hal-hal 
sebagai berikut : 
a. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa 
berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB 
Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati ini. 
b. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan 
rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. 
c. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa kepada Kepala Desa. 
d. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa 
kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah 
BPD. 
e. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tersebut disepakati bersama 
antara Kepala Desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan . 
f. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa yang disampaikan Kepala Desa , Pemerintah Desa hanya dapat 
melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional 
penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun 
sebelumn ya. 
g. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf (f). 
h. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana 
dimaksud dalam huruf (e), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan 
Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa. 
1. Sekretaris Desa mengoord inasikan penyusunan Rancangan Peraturan 
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf (h). 
J. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam 
huruf (i) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling 
lamb at 3 (tiga ) hari sejak disepakati untuk dievaluas i. 
k. Bupati melalui Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan 
panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentan g APB Desa sesuai 
form at dalam Peraturan Bupati ini. 
1. Penyamp aian Rancangan Peratu ran Desa tentang APB Desa kepad a Camat 
dilengkapi dengan dokumen berup a : BABIV 
TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PEKDAPATAN 
DAN BELA:NJA DESA 
1. surat pengantar 
2. rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa 
3. peraturan Desa mengenai RKP Desa 
4. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan 
kewenangan lokal berskala Desa 
5. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan , jika tersedia 
6. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia 
7. berita acara hasil musyawarah BPD 
m. Bupati melalui Camat dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa 
terkait dalam pelaksanaan evaluasi APB Desa. 
n. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (m) dituangkan dalam 
Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua 
puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. 
o. Dalam hal Bupati melalui Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam 
batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (n), rancangan peraturan 
Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya. 
p. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (o) telah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 
kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan 
menj adi Peraturan Desa. 
q. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (p) tidak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang lebih tinggi, 
kepentingan umurn, dan RKP Desa , Kepala Desa bersama BPD melakukan 
penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak 
diterimanya hasil evaluasi. 
r. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (q) tidak 
ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan 
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjad i Peraturan Desa dan 
Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa manjadi 
Peraturan Kepala Desa , Bupati melalui Camat membatalkan peraturan 
dimaksud dengan Keputusan Camat. 
s. Kepala Desa memberh entikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan 
Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan 
sebagaimana dimaksud pada huruf (r) dan selanjutnya Kepala Desa bersama 
BPD mencabu t Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud . 
2. Perubahan APB Desa 
Untuk melakukan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022, harus 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
a. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila 
terjadi : 
1. Penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada 
tahun anggaran berjalan 
2. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun 
berjalan yang akan digunakan dalam ta.bun berkenaan 
3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, 
antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja 
4. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus 
digunakan dalam tahun anggaran berjalan 
b. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
Tahun Anggaran. 
c. Perubahan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai 
perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa. t. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf (s) Kepala Desa 
hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan 
pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu ta.bun sebelumnya sampai 
penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan 
dan mendapat persetujuan Bupati melalui Camat. 
u. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi 
ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa. 
v. Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf (u) 
ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. 
w. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang 
penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa 
tentang APB Desa. 
x. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan 
Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati melalui 
Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. 
y. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada 
masyarakat melalui media informasi. 
z. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf (y) paling sedikit memuat: 
1. APB Desa (Rincian Pendapatan, Belanja dan Kegiatan) 
2. Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan 
3. Alamat pengaduan. 
Kode 
Rekening BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN 
1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan 
yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan 
Desa yang mencakup: 
1 1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap , Tunjangan dan 
Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1- 7) 
1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 
1 1 02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 
1 1 03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan 
1 1 04 PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) 
1 1 05 Penyediaan Tunjangan BPD 
1 1 06 Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK , makan-minum), 
perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas , 
listrik/telpon, dll) 
1 1 07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 
Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, 
1 1 90-99 Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 3. Kode Rekening 
a. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan d. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala 
Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan 
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan. 
e. Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa 
sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dapat dilakukan apabila terjadi : 
1. penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun 
anggaran berjalan 
2. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran 
antarobjek belanja 
3. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan 
SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan 
f. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan 
Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya 
disampaikan kepada Cam.at melalui surat pemberitahuan mengenai 
Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa. 
1 2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa 
1 2 01 Penyediaan sarana (aset tetap} perkantoran/pemerintahan 
1 2 02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 
1 2 03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa** 
1 2 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang saran.a dan prasarana pemerintahan Desa* 
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan 
1 3 Kearsipan 
Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat 
1 3 01 Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll} 
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan 
1 3 02 dan 
potensi Desa}** 
1 3 03 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa 
1 ~ 04 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
1 3 05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 
lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, 
1 3 90-99 statistik dan kearsipan* 
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan , Perencanaan, Keuangan dan 
1 4 Pela po ran 
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes 
1 4 01 (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) 
Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya {musdus, rembug warga, dll., 
1 4 02 yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa] 
1 4 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) 
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ 
1 4 04 APBDes, dan seluruh dokumen terkait) 
1 4 05 Pengelolaan/ Administrasi/Inventarisas1/Penilaian Aset Desa 
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen 
1 ~ 06 Rencana Pembangunan/ Keuangan) 
Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
(laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan 
1 4 07 keterangan akhir tahun anggaran , infonnasi kepada masyarakat) 
1 4 08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan 
1 4 09 Desa (Antar Desa/Kecarnatan/Kabupaten , Pihak Ketiga, dll)** 
Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala 
1 4 10 Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) 
1 4 11 Penvelenggaraan Lomba antar kewilavahan dan penziriman kontinzen 
dalarn rnengikuti Lomba Desa 
lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, 
1 4 90-99 keuangan dan pelaporan" 
1 5 Sub Bidang Pertanahan 
1 5 01 Sertifikasi Tanah Kas Desa 
Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pernberian Registrasi 
1 5 02 Agenda Pertanahan) 
1 5 03 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin 
1 5 04 Mediasi Konflik Pertanahan 
1 5 05 Penyuluhan Pertanahan 
1 5 06 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
1 s 07 Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa ** 
1 5 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan* 
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan 
dalarn pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain- 
lain. 
Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi 
juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan 
pembinaan 
2 1 Sub Bidang Pendidikan 
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik 
2 1 01 Desa** (Bantuan Honor Pengajar , Pakaian Seragam, Operasional, dst) 
r2 1 02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) 
2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat 
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Baca.an Desa/ 
2 1 04 Sanggar Belajar Milik Desa ** 
2 1 05 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah 
Non- Formal Milik Desa'" 
2 1 06 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan 
Sarana/Prasarana/ Alat Peraga Edukatif {APE) PAUD / 
TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** 
2 1 07 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana 
Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa** 
2 1 08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, 
Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa) 
12 1 UY Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 
2 1 10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskirr/Berprestasi 
2 1 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan* 
2 2 Sub Bidang Kesehatan 
2 ~ 01 Penyel enggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat- 
obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan 
Pelayanan KB dan Alat Kontras epsi bagi Keluarga Miskin, dst) 
2 ~ 02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan , Kelas Ibu Hamil , Kelas 
Lansia, lnsentif Kade r Posyandu) 
2 r.2 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat , Tenaga 
Kesehatan , Kader Kesehatan , dll) 
2 2 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 
2 2 05 Pemb inaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa 
2 2 06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 
2 2 07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional 
2 2 08 Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD 
2 ~ 09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana 
Posyandu/Polindes/PKD ** 
2 2 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*