Bagaimana redaksi normatif Pasal 26 dalam PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 101 Tahun 2016?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 101 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 95 TAHUN 20 16, Pasal 26 berbunyi:

C 
 
(1) Subb idang Sumber Daya Manusia dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbidang yang dalam pelaksanaan 
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 
kepada Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, 
Kelembagaan, dan Penyuluhan. 
 
(2) Subb idang Sumber Daya Manusia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) , mempunyai tugas membantu 
Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, 
dan Penyuluhan dalam memimpin, menyelenggarakan, 
mengatur, membina, mengendalikan, 
mengoordinasikan , memantau, mengevalua si, dan 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada 
Subbidang Sumber Daya Manusia sesuai dengan 
lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan . 
 
 
 
 
 
 
 
 7 
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaima na dimaksud 
pada ayat (1), Subb idang Sumber Daya Manusia 
mempunyai fungsi sebagai berikut : 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang sumber daya manusia; 
b. penyiapan bahan pemberian dukungan atas 
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang 
sumber daya manusia; 
c. penyiapan bahan pembinaan dan pel aksanaan tugas 
di bidang sumber daya manusia; 
d. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan 
program kerja Subbidang Sumber Daya Manusia 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
e. penyiapan bahan pendistribusian dan pemberian 
petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dan 
penyuluh; 
f. penyiapan bahan pembinaan dan memotivasi 
bawahan dalam pelaksanaan tugas, peningkatan 
produktivitas dan pengembangan karir bawahan dan 
penyuluh; 
g. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, 
pengevaluasian dan penilaian pelaksanaan tugas 
bawahan dan penyuluh; 
h. penyiapan bahan penyusunan rencana 
pengembangan, penyebarluasan informasi teknologi 
pertanian; 
i. penyiapan bahan pengujian, kajian, demonstrasi plot 
dan demonstrasi cara; 
j. penyiapan bahan identifikasi kebutuhan teknologi 
yang diperlukan masyarak at petani; 
k. penyiapan bahan rekayasa teknologi tepat guna; 
l. penyiapan bahan pengembangan sistem usaha tani 
yang menguntungkan petani; 
m. penyiapan bahan pengoordinasian pada satuan kerja 
terkait , lembaga/balai penelitian pertanian, perikanan 
dan kehutanan; 
n. penyiapan bahan pelaporan hasil evaluasi, monitoring 
dan pengawasan bidang sumber daya manusia 
kepada Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, 
Kelembagaan, dan Penyuluhan; 
o. penyiapan bahan pembinaan dan upaya peningkatan 
produksi, peningkatan daya fungsi lahan se rta 
pengembangan agribisnis; 
p. penyiapan bahan pemberian saran dan bahan 
pertimbangan kepada Kepala Bidang Kelembagaan, 
Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan yang 
berkaitan dengan kegiatan di bidang sumber daya 
manusia dalam rangka pengambilan 
keputusan/kebijak an; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8 
q. pelaporan kepada Kepala Bidang Sumber Daya 
Manusia, Kelembagaan, dan Penyuluhan setiap 
selesai melaksanakan tugas/penugasan; 
r. penyiapan bahan penyusunan r encana dan 
pelaksanaan anggaran Subbidang Sumber Daya 
Manusia; 
s. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan 
tugas/penugasan kegiatan Subbidang Sumber Daya 
Manusia ; 
t. pengevaluasian, pelaporan dan monitoring; 
u. pembinaan staf yang ada di bawahnya; dan 
v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sepanjang tidak be rtentangan dengan peraturan 
perundang -undangan.