Bagaimana redaksi normatif Pasal 10 dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 47 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 47 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU, BAB III - KEGIATAN YANG DIDANAI DBHCHT, Pasal 10 berbunyi:

(1) Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung 
bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf c angka 2 meliputi kegiatan: 
a. pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif, 
maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung 
upaya; 
1. penurunan angka prevalensi stunting; 
2. penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19); 
3. peningkatan vaksinasi dan imunisasi; 
4. peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan bagi ibu 
dan anak di bawah lima tahun; dan / atau 
5. penanggulangan dan penanganan penyakit paru dan 
saluran pemapasan; 
b. penyediaan / peningkatan sarana/ prasarana fasilitas 
kesehatan; 
c. penyediaan/peningkatan sarana/ prasarana fasilitas 
sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih; dan/ a tau 
d. pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang 
didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja 
yang terkena pemutusan hubungan kerja. 
(2) Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: 
a. pengadaan; 
b. pembangunan baru; 
c. penambahan ruangan; 
d. rehabilitasi bangunan; 
e. pemeliharaan bangunan/peralatan; 
f. kalibrasi/ sertifikasi/ akreditasi; dan/ atau 
g. pembelian suku cadang. 
(3) Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitasi sanitasi, 
pengelolaan limbah, dan air bersih sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c, meliputi: 
a. pengadaan; 
b. pembangunan baru; 
c. rehabilitasi; 
d. pemeliharaan; dan/ atau 
e. pembelian suku cadang. 
(4) Sarana/prasarana fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b berupa alat dan/atau tempat yang 
digunakan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan, 
meliputi: 
a. bangunan/gedung/ruang; 
b. alat Kesehatan; 
c. obat-obatan,bahan habis pakai, bahan kimi a atau reagen; 
d. sarana transpo rtasi rujukan; dan/ atau 
e. peralatan operasional yang dapat dipindahkan untuk 
pelayanan Kesehatan baik promotif, preventif maupu n 
kuratif/ rehabilitative. 
(5) pelaksanaan kegiatan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan 
sebagai penyediaan pelayanan kesehatan perorangan dan 
upaya kesehatan masyarakat sebagai upaya pengendalian 
penularan covid-19 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ke 
puskesmas di wilayah kabupaten cirebon dan laboratorium 
Fakultas Kedokteran Universitas Kedokteran Universitas 
Gunung Jati (FK-UGJ) Cirebon. 
(6) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berpedornan pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian 
negara/Lembaga terkait dengan memperhatikan capaian 
keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah. 
(7) Pendanaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf c diutamakan untuk 
mendukung operasional kegiatan yang dilakukan oleh Dinas 
Kesehatan bersama dengan instansi terkait.