Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009?
Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1 . Daerah adalah kabupaten Tebo 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi 
wewenang daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Tebo 
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten 
Tebo 
5. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah Jaminan 
berupa perlindungan kesehatan agar peserta 
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan 
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar 
kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang 
telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh 
pemerintah. 
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk 
untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bidang 
kesehatan. 
7. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan 
yang dibayar dimuka oleh Sadan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan pada fasilitas kesehatan 
Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang 
terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan~u;nlah 
pelayanan kesehatan yang diberikan. ( SABI 
KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI TENT ANG PEDOMAN 
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI 
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS 
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH 
KABUPATEN TEBO. MEMUTUSKAN: 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program 
Jaminan Kesehatan Nasional(Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); 
13. Peraturan Menteri Kesehatan · Nomor 21 Tahun 2016 
tentang Penggunaan Dana kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional Untuk jasa pelayanan Kesehatan dan Dukungan 
Biaya operasional pada fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Serita Negara republik 
Indonesia tahun 2016 Nomor 761). 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan 
Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 589); 
MENETAPKAN 
Pasal2 
Maksud ditetapkannya peraturan rru adalah menjamin 
terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar, meningkatkan 
mutu dan akses pelayanan kesehatan bagi setiap masyarakat 
dan/atau peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). \ BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 8. Pusat Kesehatan Masyarakat untuk selanjutnya disebut 
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan 
upaya kesehatan perorangan tingkat pertama , dengan 
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, 
untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi - 
tingginya di wilayah kerjanya. 
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama selanjutnya disebut 
FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan 
pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat 
nonspesialistik untuk keperluan observasi , diagnosis , 
perawatan , pengobatan dan/atau pelayan kesehatan 
lainnya. 
10. Pelayanan Kesehatan dasar adalah Pelayanan 
kesehatan paripurna yang dapat dilakukan di 
puskesrnas dan jarinqan meliputi pelayanan rawat jalan 
dan rawat inap. 
11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh 
pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada 
pasien dalam rangka observasi , diagnosis, pengobatan, 
konsultasi, visite , rehabilitasi medis dan/atau pelayanan 
kesehatan lainnya . 
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang 
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki 
pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan 
di bidang kesehatan , yang untuk jenis tertentu 
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya 
kesehatan antara lain dokter , dokter gigi, dokter 
spesialis , apoteker , bidan , perawat, fisioterapis, 
nutrisionis , asisten apoteker. 
13. Tenaga Medis adalah Dokter, dokter gigi, dokter 
spesialis , dokter gigi spesialis lulusan pendidikan 
kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar 
negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia. 
14. Paramedis adalah perawat atau Bidan yang telah lulus 
ujian pendidikan di dalam maupun di luar negeri sesuai 
dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 
15. Tenaga Non Medis adalah petugas yang bekerja di 
sarana kesehatan untuk menunjang pelayanan yang 
terdiri dari petugas apotik , petugas kesehatan 
masyarakat, petugas kesehatan lingkungan, petugas 
gizi, petugas laboratorium , petugas tata usaha , petugas 
loket dan lain-lain (petugas yang bukan 
dr/drg/perawat/bidan,. 
Pasal7 
(1) Dana kapitasi Peserta Jaminan Kesehatan yang ada pada 
rekenJng masing-masing Puskesmas dimanfaatkan untuk 
mernoayar jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya 
operasional pelayanan kesehatan dengan rincian sebagai 
berikut: ~ / Bagian kedua 
Pemanfaatan Dana Kapitasi Pasal6 
(1) Dana kapitasi peserta Jaminan Kesehatan di setor oleh 
Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ke 
rekening Dana Kapitasi masing-masing Puskesmas setiap 
bulan dan akan dilaporkan sebagai pendapatan dan 
belanja Dinas Kesehatan I 
(2) Dana Kapitasi yang ada direkening Puskesmas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah 
terakomodir dalam DPA Dinas Kesehatan dan Keluarga 
Serencana Kabupaten segera dapat dicairkan 
berdasarakan aturan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana 
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah kabupaten. Bagian Kesatu 
Pengelolaan Dana Kapitasi BABV 
PEMANFAATAN DANA KAPITASI Pasal5 
(1) Pembiayaan Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat I nap 
Tingkat Pertama yang diterima berdasarkan tarif kapitasi 
dari Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial. 
(2) Sesaran biaya Kapitasi dari Sadan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (SPJS) berpedoman kepada Peraturan 
perundand-undangan . BABIV 
SUMBER PEMBIAYAAN Pasal4 
Ruang lingkup pengaturan dalam pedoman pengelolaan dana 
kapitasi ini meliputi sebagai berikut : 
a. Pengelolaan dana jaminan Kesehatan di Dinas Kesehatan 
dan jajarannya meliputi pengelolaan dana kapitasi. 
b. Pengelolaan dana kapitasi meliputi penganggaran, 
pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggung 
jawaban dana kapitasi. BAB Ill 
RUANG LINGKUP Pasal3 
Tujuan dari peraturan ini adalah sebagai acuan teknis dalam 
pelaksar .aan pengelolaan dan sebagai pedoman pemanfaatan 
Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional. 
a. Jasa Pelayanan Kesehatan (Jasa Medis dan Non 
· Medis) sebesar 60 %. 
b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan 
sebesar 40 %. 
(2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan 
kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non 
kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP dengan 
mempertimbangkan : 
a. jenis Ketenagaan dan/atau Jabatan; 
b. masa kerja 
c. kehadiran ; 
(3) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut : 
a. tenaga medis , diberi nilai 150 (seratus lima puluh); 
b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan 
(Ners), diberi nilai 100 (seratus); 
c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 
(delapan puluh); 
d. tenaga kesehatan d3, diberi nilai 60 (enam puluh); 
e. tenaga non kesehatan paling rendah 03, atau asisten 
tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan 
f. tenaga non kesehatan di bawah 03, diberi nilai 25 (dua 
pulu lima). 
(4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang 
merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut: 
a. tambahan nilai 100 (seratus) , untuk tenaga yang 
merangkap tugas sebagai kepala FKTP ; 
b. tambahan nilai 50 (lima puluh) , untuk tenaga yang 
merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi 
JKN; dan 
c. tambahan nilai 30 (tiga puluh) , untuk tenaga yang 
merangkap tugas sebagai Kepala Tata usaha atau 
penanggung jawab penatausahaan keuangan . 
(5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang 
merangkap tugas sebagai penanggung jawab program 
atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk 
setiap program atau yang setara. 
(6) Setia ~ tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang 
memiliki masa kerja: 
a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi 
tambahan nilai 5 (lima); 
b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) 
tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh); 
c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) 
tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas) ; 
d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua 
puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh) ; 
dan 
e. Lebih dari 25 (dua puluh lima)tahun , diberi tambahan 
nilai 25 (dua pu\uh lima). 
(7) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c dinilai sebagai berikut: ~ 
/ 
\ ( 10) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan 
biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk: 
a. biaya obat, alat kesehatan , dan bahan medis habis 
pakai sebesar 10% (sepuluh persen); 
b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya 
sebesar 30% (tiga puluh persen) . 
(11) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan 
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 10 (sepuluh) 
huruf b digunakan untuk kegiatan operasional pelayanan 
kesehatan yang meliputi : 
a. pelayanan kesehatan dalam gedung; 
b. pelayanan kesehatan luar gedung ; 
c. operasional dan pemeliharaan kendaraan 
puskesmas keliling; 
d. bahan cetak atau alat tulis kantor; 
e. administrasi , koordinasi program , dan sistem 
informasi; 
f. peningkatkan kapasitas sumber daya manusia 
kesehatan; dan/atau 
g. pemeliharaan sarana dan prasarana. 
(12) Penggunaan Dana kapitasi untuk dukungan biaya 
operasional pelayanan kesehatan sebagaimana di atas 
dilaksanakan tetap mengacu pada ketentuan peraturan 
Menter i Kesehatan Republik Indonesia yang berlaku. 
~( <:':'.':I d'€ifl 
f',r;,r,:,:,l·.,h;ciir,· J,··,l;-l.;·;.,:li m:· :,{ _r,;I, . i:' ·c·_-'·:li.nl :u .. ;r, J11 ·· 1 ;I, D.1· c 
. lie :,;li.,-c1· ;n T~t:il !umlo~ SalLn.h P,int . ~ ,;: 
· :te · ;;rn, + f':r'.e·t;,:. , 
1--e "·:lir;·· + ;::;;;,;:;:' } 
-------------------------------------- x a. Hadir setiap hari kerja , diberi nilai 1 (satu) pain perhari ; 
dan 
b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang 
diakumulasikan sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurang 
1 (satu) poin. 
(8) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan 
kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 
(tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana 
dimaksud pada ayat 7 (tujuh) huruf a. 
(9) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing 
tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung 
dengan menggunakan formula sebagai berikut : 
Pasal11 
(1) Kepala Puskesmas bertanggungjawab secara formal dan 
material atas pendapatan dan belanja Dana Kapitasi. 
(2) Pertanggungjawaban Dana kapitasi menggunakan 
peraturan perundang -undangan berlaku. \ ~I Pasal10 
(1) Bendahara JKN Puskesmas mencatat setiap transaksi 
keuangan dalam pembukuan atas pendapatan dan belanja 
pengeluaran yang disertai dengan bukti pendukung yang 
sah. 
(2) Pendapatan dan belanja sebagaimana di maksud pada 
disajikan dalam -lopran keuangan OPD Dinas 
Kesehatan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .. BAB VII 
PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN . Pasal9 
(1) Puskesmas melalui Bendahara JKN menyusun 
perencanaan belanja jasa dan belanja operasional dan 
diketahui oleh Kepa la Puskesmas . 
(2) Kepala Puskesmas menyampaikan laporan realisasi 
pendapatan dan belanja kepada Kepala Dinas Kesehatan 
dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab 
paling lambat pad a tanggal 10 bu Ian berikutnya. 
(3) Atas dasar laporan tersebut Kepala Dinas kesehatan 
menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan 
Pendapatan dan Belanja (SP38) Puskesmas ke Sadan 
Keuangan Daerah (BKD) . 
(4) Berdasarkan SP3B tersebut BKD selaku Bendahara Umum 
Daerah (BUD) menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan 
dan Belanja (SP2B) masing - masing Puskesmas. 
(5) Apabila dana kapitasi JKN sudah tersedia di Bank , 
Bendahara Dana Kapitasi JKN dapat mencairkan dana 
sesuai kebutuhan dengan menggunakan eek yang sudah 
ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas dan Bendahara 
Dana Kapitasi JKN Puskesmas. 
(6) PPK-OPD Dinas Kesehatan dan BKD melakukan 
pembukuan atas pendapatan dan belanja puskesmas 
berdasarkan SP2B tersebut . Bagia Kedua 
Pencairan Dana Kapitasi Pasal8 
(1) Proses Pencairan, Pembayaran dan Pembukuan 
Pengelolaan Dana dilaksanakan sesuai dengan 
mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah . 
(2) Dinas Kesehatan membuat estimasi pendapatan pada pos 
pendapatan asli daerah dan pengeluaran pada RKA - 
OPD Dinas Kesehatan . Bagian Kesatu 
Um um BABVI 
MEKANISME PEMBA YARAN 
nrsinurrA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2021 NOMOR .... ~ .. Diundangkan di Muara Tebo 
p a tanggal ?- - ~ ~ 2021 Agar setiap orang dapat mengetahui , memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Tebo . Pasal 15 
Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan . BABIX 
KETENTUAN PENUTUP Kesehatan dan Ketuarga Berencana Kabupaten Tebo dengan 
tetap menyesuaikan masing -masing jenis rekening belanja di 
DPA tersebut. Pasal12 
Apabila sampai berakhir tahun anggaran berkenaan , 
pendapatan dana kapitasi JKN Puskesmas tidak dapat 
dimanfaatkan seluruhnya maka dana tersebut dilaporkan 
sebaqai SILPA kapitasi JKN dan digunakan untuk tahun 
anggaran berikutnya. 
Pasal13 
Dana Kapitasi yang berasal dari SILPA sebagaimana 
dimaksud pada pasal (12) dan bila telah terakumulasi dalam 
DPA Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten 
Tebo dapat dicairkan berdasarkan aturan Pengelolaan dan 
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama . 
Pasal14 
Pengelolaan dan pemanfaatan dana Kapitasi Jaminan yang 
berasai dari SILPA tahun lalu adalah sama sebagaimana 
pemanfaatan dan pengunaan dana Kapitasi Kesehatan 
Nasional pada FKTP yang tercantum pada DPA Dinas BAB VIII 
KETENTUAN LAIN - LAIN