Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2013?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2013 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM DAN, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Bandung.
2.Pemerintah Daerah ada lah Pemerintah Kota Bandung.
3.Walikota adalah Walikota Bandung.
4.Dinas Pemakaman dan Pertamanan yang selanjutnya
disingkat Dinas adalah Dinas Pemakaman dan
Pertamanan Kota Bandung.
5.Kepala Dinas adalahKepala Dinas Pemakaman dan
Pertamanan Kota Bandung.
6.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
7.Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas
Perhubungan Kota Bandung.
8.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan adalah Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
9.Taman Pemakaman Umum yangselanjutnya disingkat
TPU adalah A real Taman Pemakaman milik/dikuasai
Pemerintah Daerah yang disediakan untuk umum yang
berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan
Pemerintah Daerah dan sekaligus dapat berfungsi
Ekologis.
10.Taman Pemakaman Bukan Umum yangselanjutnya
disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk
keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya
dilakukan oleh Yayasan/Badan Sosial dan/atau Badan
Keagamaan.
11.Makam/pusara adalah tempat mayat dimakamkan.
12.Tanah Makam Cadangan adalah tanah makam yang
disediakan atas permohonan seseorang untuk dipakai
memakamkan dirinya/ahli warisnya yang berusia di atas
60 tahun dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
4
13. Pejabat ...
13.Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas
tertentu di bidang RetribusiDaerah dan mendapat
pendelegasian wewenang dari Walikota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang -undangan.
14.Retribusi Daerah adalah P ungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan o leh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15.Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pelayanan
Pemakaman dan Pengabuan Mayat meliputi Pelayanan
Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalia n dan
Pengurug an, Pembakaran/Pengabuan Mayat, Sewa tempat
Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat yang
dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16.Tanah Makam adalah tanah untuk makam yang
disediakan atas permohonan seseorang untuk d ipakai
memakamkan ahli warisnya.
17.Makam tumpang adalah makam/pusara yang telah
dipersiapkan untuk memakamkan 2 (dua) mayat, yang
pelaksanaannya dilakukan sesua i dengan ketentuan yang
berlaku.
18.Krematorium adalah tempat kremasi (pengabuan) yang
berada da lam areal pemakaman Hin du/Budha.
19.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha
dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.
20.Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya
diterima o leh Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas jasa
penyediaan pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat
disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah atau
sebagai imbalan atas jasa pelayanan tempat khusus
pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
5
21. Pemungutan ...
21.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek Retribusi ,
penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan Retribusi kepada Waji bRetribusi serta
pengawasan penyetorannya.
22.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang
terutang.
23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan
Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar
daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.
24.Pemeriksaan adalah serangkaian ke giatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanak an ketentuan peraturan
perundang -undangan Retribusi daerah.
25.Mobil jenasah adalah mobil khusus yang dipergunakan
untuk membawa/mengangkut mayat;