Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Nomor � Tahun 2009?
Ketentuan dalam PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Nomor � Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENGELOLMN PENGADo/AN MASYARAKAT, BAB III - MATER! PENGADUAN MASYARAKAT, Pasal 1 menetapkan:

) 
Mekanisme pengelolaan penga
1uan masyarakat sebagai 
berikut: 
a. Admin pengelola akun pada 1un Pengelolaan Pengaduan 
Pelayanan Publik Provins menerima pengaduan 
masyarakat melalui media komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 
b. Admin pengelola akun memverifikasi kemudian 
meneruskan pengaduan kep a Pengelolaan Pengaduan 
Pelayanan Publik Unit un k masing-masing media 
komunikasi melalui Admin pada Tugas Pengelolaan 
Pengaduan Pelayanan Publik Unit, paling lama 1 (satu) 
hari sejak pengaduan masuk. 
memverifikasi juga meru
1uskan tanggapan atas 
pengaduan masyarakat d menyerahkan kepada 
pengelola Admin pada Tuga Pengelolaan Pengaduan 
Pelayanan Publik Unit. 
d. Pengelola Admin pada Pengelolaan Pengaduan 
Pelayanan Publik Unit mengi mkan rumusan tanggapan 
atas pengaduan masyarakat kepada pengelola akun pada 
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Provinsi, paling 
lama 2 (dua) hari sejak penga uan masuk ke Tugas Tim 
Koordinasi Pengelolaan Pen aduan Pelayanan Publik 
Unit. 
e. Pengelola akun pada Pengelol Pengaduan Pelayanan 
Publik Provinsi mengirim an atau mengunggah 
tanggapan atas pengaduan masyarakat ke media 
komunikasi yang ditentukan, paling lama 3 (tiga) hari 
sejak pengaduan masuk. 
-11-
(1) Selain tanggapan sebagaim a dimaksud daJam PasaJ 
12, terhadap pengaduan ma arakat yang masuk, setiap 
KepaJa PD Pengelola wajib enindaklanjuti pengaduan 
dengan penyelesaian, sebagai berikut 
a. memperbaiki manajemen layanan yang diadukan, 
untuk pengaduan yang tidak berkadar pengawasan; 
b. melakukan pemeriksaan atau klarifikasi dugaan 
pelangga ran atau peny lewengan oleh aparatur 
pemerintah, untuk penga uan yang tidak berkadar 
pengawasan; dan 
c. memenuhi hak pelapor. 
(2) Tindak lanjut atas pengadu� masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan sesuai batas 
waktu yang ditetapkan daJam Standar OperasionaJ 
pelaksanaan (SOP) dan peratul perundang -undangan. 
Pasal lt 
Ketentuan teknis pengelolaan pe
jgaduan masyarakat diatur 
lebih lanjut dengan Keputusan K pala PD Pengelola.