Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 10 Tahun 2010.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 10 Tahun 2010 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan 
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2006 te ntang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Da erah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 3) dicabut d an 
dinyatakan tidak berlaku. 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 188 Pasal 2 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diu ndangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng undangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daer ah Kabupaten 
Purbalingga. 
 
 
Diundangkan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga 
Nomor 10 Tanggal 28 Agustus 2010 
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA 
cap. ttd 
S U B E N O Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 26 Agustus 2010 
BUPATI PURBALINGGA, 
cap. ttd 
HERU SUDJATMOKO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 189 PENJELASAN 
 
ATAS 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 
NOMOR 10 TAHUN 2010 
 
TENTANG 
 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN 
KEPADA PARTAI POLITIK 
 
I. PENJELASAN UMUM 
 
Pemerintah Kabupaten Purbalingga menjamin warga mas yarakat 
mempunyai kesempatan yang sama dalam memutuskan keb ijakan Daerah, 
sesuai dengan sistem demokrasi Negara Republik Indo nesia yang menganut 
sistem perwakilan dengan pelaksanaannya melalui Par tai Politik. 
Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perw ujudan 
kedaulatan rakyat sebagai aset Negara dan Daerah, m aka dalam rangka 
mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indone sia pada umumnya 
dan di Daerah pada khususnya, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu 
memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik y ang memperoleh 
suara sah dan mendapatkan kursi di DPRD pada Pemili han Umum Tahun 
2009, dengan kepengurusan di tingkat Kabupaten Purb alingga. 
Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik be rtujuan untuk 
membantu partai politik dalam kehidupan bermasyarak at, berbangsa dan 
bernegara dan untuk lebih meningkatkan peran partai politik dalam 
melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan mewujudkan cita-cita bangsa 
Indonesia serta menjujung tinggi kedaulatan rakyat dalam kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
 Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 
2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik , bantuan keuangan 
yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota diberikan k epada partai politik 
di Kabupaten/Kota yang mendapatkan kursi di DPRD Ka bupaten/Kota tidak 
perlu diatur dalam Peraturan Daerah. Sehubungan den gan hal dimaksud 
maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan 
kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten P urbalingga Tahun 
2006 Nomor 3) hanya mengatur bantuan keuangan kepad a partai politik 
peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 karena itu perlu dicabut. 
 
 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL