Apa substansi hukum dari Pasal 10 PERATURAN DAERAH PROVIN Sl JAWA Nomor rnor Tahun 2005?
Materi muatan PERATURAN DAERAH PROVIN Sl JAWA Nomor rnor Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan, khususnya , Pasal 10, adalah:

Hal-hal yang belum diatur dalarn Peraturan Daerah ini, sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaanny a akan diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Gubemur . BAB IV 
PENYERA HAN BANTUAN KEUANGAN . Pasal 9 
Laporan penggunaan Banruan Keuangan kepada Partai Politi k 
tingkat Daerah disampaik an kepada Gubemur setelah diaudit 
berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. BABV 
LAPORAN PENGGUNAAN BANT UANKEUANGAN Pimp inan Pusat ; 
b. Salinan/foto copy daftar perolehan suara sah dalam 
Pemilih an Umum Tahun 2004 yang diotentikasi oleh 
Komisi P emilihan Umurn Daerah; 
c, kuitansi bermaterai secukupnya yang ditandatangani 
oleh Bendahara dan Ketua; 
d, foto copy K1P Ketua, Sekretaris dan Bendahara Partai 
yang masih berlaku; 
83 82 ·Pemerintah Provins i Jawa Tengah menjamin warga 
masyarakat mempunyai kesempat.an yang sama dalam 
merumuskan kebijakan Daerah, sesuai sistem demokrasi 
di Negara Repub lik Indonesia yang menganut sistem 
perwakilan dengan pelaksanaannyarnelalui Partai Politik . 
Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan 
perwuj udan kedaulatan rakyat sebagai aset Negara dan 
D~erah, maka dalam rangka mendukung terwujudnya 
kehidupan demokrasi di Indonesia pada umumnya dan di 
Daerah pada khususnya, Pemerintah Provinsi Jawa T engah 
memandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada 
Partai Politik yang mempero leh suara sah dalam Pemi lihan 
Umum Tahun 2004, deng an kepengurusan di tingkat 
Provinsi Jawa Tengah. 
Pemberian bantuan keuangankepada Partai Politik 
bertujuan untuk membantu Partai Politik dalam kehidupan 
bennasyaraka t, berbangsa dan bernegara dan untuk lebih 
meningkatkan peran Parta i Politik dalam melaksanakan 
tugas -tugas pembangunan clan mewujudkan cita-cita bangsa LEMBARA N DAERAB PROVINS! JAWA TENGAH 
TAHU N 2006 NO MOR 9 SERIE NOMOR2 PENJELASAN 
ATAS 
PERAT URAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 
NO MOR 9 TABU N 2006 
·TENTANG 
BANTUAN KEUANGAN KEPADAPARTAI POLITIK 
L UMUM. Diundangkan di Semarang 
Pada t.anggal 14 Agustus 2006 
Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
JAWA TENGAH 
ASISIBN TATAPRAJ A 
ltd 
PUDJO KISWANTORO 
65 84 CukupJ elas Pasal 4 Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik 
untuk setiap kursi di tingkat Provinsi tidak 
melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada 
Partai Politik tingkat Pusat. TAMBAHANLEMBARAN DAERAH PROVINSIJAWA 
TENGAH NO MOR 1 II. PASAL DEMI PASAL