Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Perdagangan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Pasal 6?
Dalam Perdagangan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN, Pasal 6 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 
2022.
- 8 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2022
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd.
MUHAMMAD LUTFI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2022
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BENNY RIYANTO
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 436
Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Jenderal 
Kementerian Perdagangan 
Kepala Biro Hukum, 
Il LU I
Sri Hariyati
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 19 TAHUN 2022 
TENTANG
KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN 
PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG 
ASAL INDONESIA BERDASARKAN PREFERENTIAL TRADE 
AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER STATES (PERSETUJUAN 
PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA 
ANGGOTA D-8)
KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA PREFERENSI BERDASARKAN 
PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER STATES 
(PERSETUJUAN PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA
ANGGOTA D-8)
Ketentuan-ketentuan ini disebut Ketentuan Asal Barang berdasarkan 
Persetujuan Preferensi Perdagangan di antara Negara Anggota D-8 (selanjutnya 
disebut sebagai "D-8 PTA"), sesuai dengan Pasal 12 D-8 PTA. Ketentuan ini 
dilampirkan pada D 8 PTA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Aturan 1
Definisi
Yang dimaksud dalam Lampiran ini:
(a) CIF value adalah harga yang sebenarnya dibayarkan atau wajib 
dibayarkan kepada eksportir untuk barang tersebut pada saat barang 
diturunkan dari pengangkut di pelabuhan impor. Nilai tersebut mencakup 
biaya barang, asuransi dan pengiriman yang diperlukan untuk 
mengirimkan barang ke pelabuhan tujuan yang ditentukan;
(b) Consignment adalah barang yang dikirim secara bersamaan dari satu 
eksportir ke satu penerima barang atau dilindungi oleh satu dokumen 
pengangkutan yang mencakup pengiriman mereka dari eksportir ke 
penerima barang, atau dapat dengan satu faktur apabila tidak ada 
dokumen tersebut;
(c) Customs Value adalah nilai transaksi barang impor, yang merupakan 
harga sebenarnya yang dibayarkan atau wajib dibayarkan untuk barang 
- 2 -
tersebut pada saat dijual untuk diekspor ke negara pengimpor, termasuk 
biaya dan penyesuaian yang dikenakan lainnya. Dalam kasus di mana 
nilai Bea Cukai tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi, itu 
akan ditentukan menggunakan salah satu metode berikut:
1. Nilai transaksi barang identik;
2. Nilai transaksi barang sejenis;
3. Metode nilai deduktif;
4. Metode nilai yang dihitung; atau
5. Metode mundur.
(d) Ex-Works Price adalah harga yang dibayarkan atau wajib dibayarkan 
untuk barang tersebut kepada pabrikan di wilayah Negara Anggota di 
mana pekerjaan atau pemrosesan terakhir dilakukan, dengan ketentuan 
bahwa harga tersebut mencakup nilai semua bahan yang digunakan, 
tidak termasuk pajak internal yang dapat atau tidak dapat dibayar 
kembali ketika barang yang diperoleh diekspor;
(e) Indirect Material adalah barang yang digunakan dalam produksi, 
pengujian, atau inspeksi suatu barang tetapi tidak secara fisik 
dimasukkan ke dalam barang tersebut, atau barang yang digunakan 
dalam pemelihc.raan gedung atau pengoperasian peralatan yang terkait 
dengan produksi suatu barang, termasuk:
1. bahan bakar dan energi;
2. alat dan cetakan;
3. bagian dan bahan yang digunakan dalam pemeliharaan peralatan dan 
bangunan;
4. pelumas, minyak, bahan peracikan, dan bahan lain yang digunakan 
dalam produksi atau digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan
•J 
bangunan;
5. sarung tangan, kacamata, alas kaki, pakaian, perlengkapan 
keselamatan, dan perlengkapan;
6. perlengkapan, perangkat, dan perlengkapan yang digunakan untuk 
menguji atau memeriksa barang;
7. katalis dan pelarut; dan
8. barang lain apa pun yang tidak dimasukkan ke dalam barang tetapi 
yang pengg^naannya dalam produksi barang dapat secara wajar 
dibuktikan sebagai bagian dari produksi itu;
- 3 -
(f) Materials adalah bahan, suku cadang, komponen, sub-rakitan dan / atau 
barang yang secara fisik dimasukkan ke dalam barang lain atau 
mengalami proses dalam produksi barang lain;
(g) Non-Originating Material yang digunakan dalam produksi adalah setiap 
bahan yang negara asalnya selain Negara Anggota dan bahan yang 
asalnya tidak d^pat ditentukan;
(h) Originating Goods adalah barang yang memenuhi syarat sebagai barang 
originating sesuai dengan ketentuan Ketentuan Asal Barang D-8 PTA;
(i) Production adalah metode memperoleh barang termasuk pembuatan, 
produksi, perakitan, pemrosesan, pemeliharaan, pertumbuhan, 
pembiakan, penambangan, penggalian, pemanenan, penangkapan ikan, 
menjebak, menemukan, mengumpulkan, berburu dan menangkap; dan
(j) Territories adalah wilayah Negara Anggota termasuk perairan teritorial.
Aturan 2
Kriteria Asal Barang
Produk yang tercakup dalam D-8 PTA yang diimpor ke wilayah Anggota berasal 
dari wilayah Anggota D-8 lain yang dikirimkan langsung yang terdapat dalam 
Aturan 7, wajib memenuhi syarat untuk perlakuan preferensi jika sesuai 
dengan persyaratan asal barang salah satu dari kondisi berikut:
(a) Produk yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di wilayah Anggota D- 
8sebagaimana ditetapkan dan didefmisikan dalam Aturan 3; atau
(b) Produk tidak sepenuhnya diperoleh atau diproduksi di wilayah Anggota 
D-8 asalkan produk tersebut memenuhi syarat berdasarkan Aturan 4.
Aturan 3
Wholly Obtained or Produced Products
1. Dalam pengertian Aturan 2 (a), berikut ini akan dianggap sebagai 
diproduksi atav diperoleh seluruhnya di wilayah Anggota D-8:
(a) Tanaman dan produk tanaman yang dipanen, dipetik atau 
dikumpulkan di sana;
(b) Hewan hidup yang lahir dan dibesarkan di sana;
(c) Produk yang diperoleh dari hewan hidup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (b) di atas;
(d) Produk yang diperoleh dari berburu, memerangkap, menangkap ikan, 
budidaya, mengumpulkan atau menangkap yang dilakukan di sana;
- 4 -
(e) Mineral dan bahan alami lainnya, tidak termasuk dalam paragraf (a) 
sampai (d) di atas, diekstraksi atau diambil dari tanah, air, dasar laut 
atau di bawah dasar lautnya;
(f) Barang yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawah dasar 
laut di luar perairan teritorial Negara Anggota; asalkan Negara 
Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut dan 
dasar laut tersebut sesuai dengan hukum internasional;
(g) Barang penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya yang 
diambil dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota 
atau berhak mengibarkan bendera Negara Anggota tersebut;
(h) Barang-barang yang diproses dan / atau dibuat di atas kapal pabrik 
yang terdaftar dengan Negara Anggota atau berhak mengibarkan 
bendera Negara Anggota tersebut, secara eksklusif dari produk- 
produk yang disebutkan dalam ayat (g) di atas;
(i) Barang bekas yang tidak lagi dapat menjalankan tujuan awalnya dan 
tidak dapat dipulihkan atau diperbaiki dan hanya cocok untuk 
pembuangan atau pemulihan bagian bahan mentah, atau untuk 
tujuan daur ulang;
(j) Sisa dan skrap yang dihasilkan dari operasi manufaktur yang 
dilakukan di sana; dan
(k) Barang-barang yang diperoleh atau diproduksi di wilayah Negara 
Anggota hanya dari produk-produk sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (a) sampai (j) di atas.
2. Istilah "their vessels ” dan " their factory ships ” dalam paragraf 1 (g) dan (h) 
hanya berlaku untuk vessels dan factory ships:
(a) Yang terdaftar atau dicatat di wilayah Negara Anggota; atau
(b) Yang berlayar di bawah bendera Negara Anggota; atau
(c) Yang dimiliki setidaknya 50 persen oleh warga negara dari Negara 
Anggota atau oleh sebuah perusahaan dengan kantor pusatnya di 
salah satu.wilayah Anggota, di mana manajer, Ketua Dewan Direktur 
atau Dewan Pengawas, dan mayoritas dari anggota dewan tersebut 
adalah warga negara dari Negara Anggota. Selain itu, dalam hal 
kemitraan atau perseroan terbatas, sekurang-kurangnya setengah 
dari modal dimiliki oleh Negara Anggota atau badan publik atau 
warga negara dari Negara Anggota tersebut.
- 5 -
Aturan 4
Kot Wholly Obtained or Produced Products
1. Untuk tujuan Aturan 2 (b), suatu produk akan dianggap originating jika
tidak kurang 40% dari Ex-Works Price kandungan yang berasal dari Negara 
Anggota.
2. Untuk keperluan penghitungan kandungan nilai tambah lokal, metode
berikut wajib diterapkan:
Ex-Works Price - Value of Non-Originating Materials 
_____________________________________________ x 100 > 40% 
Ex-W.;rks Price
3. Nilai bahan yang tidak originating harus merupakan:
(i) nilai CIF pada saat impor bahan; atau
(ii) harga yang dipastikan paling awal dibayarkan untuk bahan yang asalnya 
tidak ditentukan di wilayah Negara Anggota tempat pengerjaan atau 
pemrosesan berlangsung.
Aturan 5
Ketentuan Asal Barang Kumulatif
Kecuali ditentukan lain, produk yang memenuhi persyaratan asal barang yang 
diatur dalam Aturan 2 dan yang digunakan di wilayah Negara Anggota sebagai 
bahan untuk produk jadi yang memenuhi syarat untuk perlakuan preferensi 
berdasarkan D-8 PTA, harus dianggap sebagai produk originating dari wilayah 
Negara Anggota di mana pengerjaan atau pemrosesan produk jadi telah 
berlangsung dengan syarat agregat Anggota D-8 yang berasal dari konten 
produk akhir tidak kurang dari 40%.
Aturan 6
Pekerjaan dan Proses Minimal
Hal-hal berikut ini dalam hal apa pun akan dianggap sebagai pekerjaan atau 
pemrosesan yang tidak memadai untuk memberikan status asal barang, 
apakah memenuhi persyaratan Aturan 3, 4, atau 5 atau tidak:
(a) pengerjaan untuk memastikan pengawetan produk dalam kondisi baik 
selama pengangkutan dan penyimpanan (seperti pengeringan, pembekuan, 
penyimpanan dalam air garam, ventilasi, penyebaran, pendinginan, 
- 6 -
penempatan dalam garam, sulfur dioksida atau larutan berair lainnya, 
pengangkatan bagian yang rusak, dan seperti operasi);
(b) pengerjaan sederhana yang terdiri dari pembersihan debu, penyaringan 
atau penyaringan, penyortiran, pengklasifikasian, pencocokan (firasat 
pembuatan set barang), pencucian, pengecatan, pemotongan;
(c) perubahan pengemasan dan pemecahan serta perakitan kiriman;
(d) pemotongan sederhana dan pengirisan;
(e) pembubuhan tanda, label atau tanda pembeda sejenis lainnya pada 
produk atau kemasannya;
(f) mengemas ulang atau menempatkan dalam botol, termos, tas, kotak, 
pemasangan pada kartu atau papan dan semua operasi pengemasan 
lainnya;
(g) pencampuran sederhana produk-produk dari jenis yang berbeda atau 
tidak;
(h) perakitan sederhana dari bagian-bagian produk menjadi produk yang 
lengkap;
(i) pembongkaran;
(j) penyembelihan he wan;
(k) hanya pengenceran dengan air atau bahan lain yang tidak mengubah 
karakteristik ba^ ang secara material;
(l) menyetrika atau menekan kain/tekstil;
(m) sekam, pemutihan sebagian atau total, pemolesan, dan glasir sereal dan 
beras;
(n) pengerjaan untuk mewarnai gula atau membentuk gumpalan gula; dan
(o) mengupas, merajam dan mengupas buah-buahan, kacang-kacangan dan 
sayuran.
Aturan 7
Pengiriman Langsung
Perlakuan preferensi yang diatur dalam D-8 PTA hanya berlaku untuk produk 
yang memenuhi persyaratan Aturan ini dan dikirim langsung di antara Negara 
Anggota. Namun, produk yang pengangkutannya melibatkan transit melalui 
satu atau lebih wilayah perantara non-Anggota dengan atau tanpa 
transhipment atau penyimpanan sementara juga memenuhi syarat untuk 
perlakuan preferens 4 dengan ketentuan bahwa:
- 7 -
(a) entri transit dibenarkan karena alasan geografis atau dengan 
pertimbangan yang terkait secara eksklusif dengan persyaratan 
transportasi;
(b) produk belum masuk ke dalam perdagangan atau konsumsi di sana;
(c) produk belum menjalani pengerjaan apa pun di sana selain pembongkaran 
dan pemuatan ulang atau pengerjaan apa pun yang diperlukan untuk 
menjaganya dalam kondisi baik; dan
(d) bukti bahwa kondisi yang ditetapkan dalam (a), (b) dan (c) di atas telah 
dipenuhi, seperti Bill of Lading atau satu dokumen transportasi yang 
mencakup lintas dari negara pengekspor melalui negara transit.
Aturan 8
Perlakuan Pengemasan
1) Apabila untuk tujuan penilaian bea masuk, anggota D-8 memperlakukan 
produk secara terpisah dari kemasannya; hal ini juga, sehubungan 
dengan impornya yang dikirimkan dari negara anggota lain, menentukan 
secara terpisah asal barang pengemasan tersebut.
2) Dalam hal ayat (1) di atas tidak diterapkan, pengemasan tidak 
diperhitungkan dalam menentukan asal barang.
3) Bahan pengemas dan wadah yang secara eksklusif digunakan untuk 
pengangkutan suatu produk tidak boleh diperhitungkan dalam 
menentukan asal barang.
Aturan 9
Aksesoris, Suku Cadang dan Peralatan
Asal dari aksesoris, suku cadang, peralatan dan bahan instruksional atau 
bahan informasi lain yang diberikan bersama barangnya tidak boleh 
diperhitungkan dalam menentukan asal barang, asalkan aksesoris, suku 
cadang, peralatan dan bahan informasi tersebut diklasifikasikan dan bea 
masuk yang dipungut bersama barang oleh anggota yang mengimpor. 1
1 Aksesoris, suku cadang dan perkakas yang dikirim dengan sebuah peralatan, mesin, peralatan atau 
kendaraan, yang merupakan bagian dari peralatan normal dan termasuk dalam harganya atau yang tidak 
ditagih secara terpisah, harus dianggap sebagai satu kesatuan dengan peralatan tersebut, mesin, peralatan 
atau kendaraan yang dimaksud.
- 8 -
Aturan 10
Perlakuan Indirect Materials
Kecuali ditentukan lain, untuk tujuan menentukan asal barang, asal bahan 
tidak langsung, atau bahan yang digunakan dalam pembuatannya yang tidak 
tetap menjadi barang atau merupakan bagian dari barang, tidak akan 
diperhitungkan.
Aturan 11
Klasifikasi Barang
Untuk tujuan Ketentuan ini, barang, bahan, dan produk diklasifikasikan 
sesuai dengan Aturan Umum Interpretasi Sistem Harmonisasi.
Aturan 12
Re-Importasi Barang yang Telah Diekspor
Jika barang originating yang diekspor dari Anggota D-8 diimpor kembali, 
barang tersebut dianggap tidak berasal dari negara pengekspor, kecuali dapat 
dibuktikan oleh otoritas pabean bahwa:
(a) barang yang dikembalikan sama dengan yang diekspor; dan
(b) mereka belum menjalani pengerjaan apapun di luar yang diperlukan 
untuk mengawetkannya dalam kondisi baik saat berada di negara itu atau 
saat sedang diekspor.
Aturan 13
Pameran
1. Produk originating, yang dikirim untuk pameran di luar wilayah Anggota 
D-8 dan dijual setelah pameran untuk diimpor ke wilayah Anggota D-8 
akan mendapatkan perlakuan preferensi di bawah D-8 PTA asalkan 
dibuktikan kepada otoritas Kepabeanan dan cukai bahwa:
(a) eksportir telah mengirimkan produk-produk ini dari wilayah Negara 
Anggota ke negara tempat pameran diadakan dan 
telahmemamerkannya di sana;
(b) produk telah dijual atau dibuang oleh eksportir tersebut kepada 
seseorang di wilayah Negara Anggota;
(c) produk telah dikirimkan selama pameran atau segera setelahnya di 
negara tujuan pengirimannya; dan
- 9 -
(d) produk-produk tersebut sejak dikirim untuk dipamerkan, tidak 
digunakan untuk tujuan apapun selain untuk dipasang pada 
pameran.
2. Surat Keterangan Asal D-8 (SKA D-8) diterbitkan atau dibuat sesuai 
dengan ketentuan D-8 PTA dan diserahkan kepada otoritas Kepabeanan 
dan cukai negara pengimpor dengan cara yang normal. Nama dan alamat 
pameran wajib dicantumkan di atasnya. Jika perlu, bukti dokumenter 
Apendiks tentang kondisi yang telah dipamerkan mungkin diperlukan.
3. Paragraf 1 berlaku untuk setiap pameran perdagangan, industri, pertanian 
atau kerajinan pameran umum atau pameran serupa yang tidak 
diselenggarakan untuk keperluan pribadi di toko atau tempat usaha 
dengan maksud untuk penjualan produk asing, dan selama itu produk 
tetap di bawah kendali bea cukai.
Aturan 14
Larangan
Setiap Negara Anggota dapat melarang impor produk yang mengandung 
masukan apa pun yang berasal dari wilayah non-Anggota mana pun yang tidak 
ingin memiliki hubungan ekonomi dan komersial, dengan memberikan 
pemberitahuan ke Sekretariat D-8.
Aturan 15
Surat Keterangan Asal (SKA) dan Prosedur Penerbitan SKA D-8
1. Klaim bahwa produk akan diterima sebagai memenuhi syarat untuk 
perlakuan preferensi wajib didukung oleh SKA D-8 yang dikeluarkan oleh 
Instansi Penerbit SKA atau otoritas kompeten terkait yang ditunjuk oleh 
Pemerintah masing-masing dari Anggota Pengekspor dan diberitahukan 
kepada Anggota lainnya. Anggota D-8 sesuai dengan Prosedur Penerbitan 
SKA, sebagaimana diatur dalam Lampiran.
2. Lampiran dan Apendiksnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Ketentuan Asal Barang D-8.
Aturan 16
Penyelesaian Sengketa
- 10 -
1. Setiap sengketa yang mungkin timbul di antara Anggota mengenai 
implementasi atau interpretasi aturan Ketentuan Asal Barang D-8, akan 
ditangani sesuai dengan Pasal 26 D-8 PTA.
2. Dalam semua kasus, penyelesaian sengketa antara importir dan otoritas 
pabean negara pengimpor adalah berdasarkan undang-undang negara 
tersebut.
Aturan 17
Hukuman
Sesuai dengan undang-undang nasional, hukuman akan dijatuhkan pada 
siapapun yang men.usun atau yang menyebabkan dokumen berisi informasi 
yang tidak benar untuk tujuan mendapatkan perlakuan preferensi untuk 
produk.
Aturan 18
Zona Bebas
1. Negara Anggota wajib mengambil semua langkah yang diperlukan untuk
7 
memastikan bahwa produk yang diperdagangkan di bawah perlindungan 
SKA D-8, yang selama pengangkutan, menggunakan zona bebas yang 
terletak di wilayah mereka, tidak diganti dengan barang lain dan tidak 
menjalani penanganan lainnya dari pengerjaan normal yang dirancang 
untuk mencegah kerusakannya.
2. Dengan cara pengecualian terhadap ketentuan yang terkandung dalam 
, ketika barang yang berasal dari wilayah Negara Anggota diimpor ke 
zona bebas d’ bawah SKA D-8 dan menjalani pengolahan atau 
pemrosesan, otoritas terkait harus menerbitkan SKA D-8 baru atas 
permintaan eksportir, jika pengolahan atau pemrosesan yang dilakukan 
sesuai dengan ketentuan Lampiran ini dan Ketentuan Asal Barang D-8.
Aturan 19
Barang dalam Transit dan Tempat Penyimpanan
Barang yang sesuai dengan ketentuan SKA D-8 pada tanggal berlakunya D-8 
PTA jika sedang diangkut atau ditahan di wilayah Negara Anggota didalam 
tempat penyimpanan sementara, di gudang berikat atau di zona bebas, dapat 
-11 -
diterima sebagai produk originating dengan tunduk pada penyerahan dalam 
waktu empat bulan sejak tanggal berlakunya D-8 PTA kepada otoritas 
kepabean dan cukai negara pengimpor SKA D-8 yang dibuat secara 
retrospektif, dan dari setiap dokumen yang memberikan bukti pendukung 
tentang kondisi pengangkutan.
Aturan 20
Peninjauan Kembali dan Modifikasi
1. Ketentuan Asal Barang D-8 dapat ditinjau dan dimodifikasi sebagaimana 
dan bila diperlukan atas permintaan Negara Anggota sesuai prosedur 
berdasarkan Pasal 30 D-8 PTA.
2. Terlepas dari paragraf 1 Ketentuan ini, peninjauan kembali dan modifikasi 
terhadap Lampiran dan Apendiksnya-nya harus sesuai dengan ketentuan