Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor H Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor H Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOTA AMBON, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1 . Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan 
pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam 
penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, 
melayani, memberdayakan dan menyejahterahkan masyarakat.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah 
untuk melaksanakan sebagian Urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada 
Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan peijanjian keija yang 
bekerja pada instansi pemerintah.
9. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang membantu kepala daerah dalam 
penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap 
pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif yang 
selanjutnya disingkat Sekretariat Kota.
10. Badan adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Kota Ambon.
11. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab 
mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
12. Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai ASN 
yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah
13. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang 
selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat 
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing 
pada Jabatan Fungsional yang setara