Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 45 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 45 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA, pada BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 3 menjelaskan:

mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, 
pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, 
dan pelaporan bidang kurikulum dan penjaminan mutu, kelembagaan dan 
sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah 
pertama , dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan. 
(2) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang 
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; 
b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman 
teknis di bidang kurikulum dan penjaminan mutu , kelembagaan dan sarana 
prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah 
pertama ; 
c. pengelolaan pendidikan dasar tingkat sekolah menengah pertama; 
d. penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama; 
e. penerbitan izin sekolah menengah p ertama yang diselenggarakan oleh 
masyarakat; 
f. pelaksanaan kegiatan kurikulum dan penjaminan mutu sekolah menengah 
pertama ; 
g. pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan dan sarana prasarana 
sekolah menengah pertama ; 
h. pelaksanaan kegiatan pengelolaan peserta didik dan pembangunan karakter 
sekolah menengah pertama ; 
i. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang kurikulum dan 
penjaminan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan 
pembangunan karakter sekolah menengah pertama ; 
j. pelaksanaan p engelolaan administrasi, data dan informasi di bidang 
kurikulum dan penjaminan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, 
peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama ; 
 - 11 - k. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan di bidang kurikulum dan penjaminan mutu, kelembagaan 
dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah 
menengah pertama ; 
l. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang 
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; 
m. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; dan 
n. pelaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.