Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 N0M0R3> TAHUN 2021 Nomor 60 Tahun 2021?
Ketentuan dalam N0M0R3> TAHUN 2021 Nomor 60 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah K ota Am bon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. W a lik o ta adalah W a lik o ta A m bon .
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ambon
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur 
pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Barang Milik Daerah yang adalah semua barang milik Pemerintah 
Kota Ambon yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan 
lainnya yang sah.
7. Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah 
Walikota
8. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan 
bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta 
melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
9. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah kepala 
perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang 
Milik Daerah selalcu pejabat pengelola lceuangan daerah.
10. Pengguna Barang Milik Daerah adalah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
11. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut 
sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Unit Kerja atau 
pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk 
menggunakan Baang Milik Daerah yang
12. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau 
kegunaan Barang Milik Daerah.
13. Pem in d ah tan gan an adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik 
Daerah.
14. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah
dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat 
yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang,
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna barang dari 
tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada 
dalam kekuasaannya