Jelaskan isi kandungan Pasal 9 dari PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 73 Tahun 2020.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 73 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH, ketentuan pada BAB IV - KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH, Pasal 9 berbunyi:

huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan 
dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh 
Hak/ Ahli W aris, mempunyai tugas dan wewenang : 
memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD; 
memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat 
diperolehnya SKTJM; 
menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, 
menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang 
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris; 
memeriksa bukti; 
memeriksa dan meminta keterangan pihak yang 
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli 
Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya 
Kerugian Daerah; 
meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang 
memiliki keahlian tertentu; 
melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan 
pemeriksaan ulang; 
13 
memberikan pertimbangan pembebasan penggantian 
Kerugian Daerah; 
memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, 
surat berharga, dan/atau barang milik daerah; 
J. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan 
hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian 
Daerah.