Apa substansi hukum dari Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor rma Tahun 1945?
Materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor rma Tahun 1945 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil , khususnya , Pasal 2, adalah:

( 1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai 
pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi 
Pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya serta pergaulan 
hidup sehari-hari. 
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk : 
mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungs i Pega wai 
ASN sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan ; 8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang­ 
undangan. 
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 
Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Kolaka 
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kolaka 
11. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara 
adalah pedoman sikap , perilaku, perbuatan , tulisan dan 
ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi serta kegiatan sehari -hari. 
12. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada yang 
bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan 
menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 
Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan . 
13. Pelanggaran Kode Etik ASN adalah segala bentuk ucapan , 
tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan Kode 
Etik dan Kode Perilaku ASN . 
14. Terlapor adalah pegawai yang diduga melakukan 
pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. 
15. Pelapor adalah pihak yang karena hak dan/ atau kewajiban 
berdasarkan peraturan perundang-undangan harus 
memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang tentang 
telah atau sedang terjadinya pelanggaran Kode Etik dan 
Kode Perilaku . 
16. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang 
disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang telah 
dan/ atau sedang terjadinya pelanggaran Kode Etik dan 
Kode Perilaku . 
17. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis 
yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan 
kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan 
pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga telah 
melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. 4