Apa norma yang terkandung dalam Pasal 8 PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor IS Tahun 2021?
Substansi PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor IS Tahun 2021 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL, khususnya BAB IV - PENDELEGASIAN WEWENANG, Pasal 8, memuat:

Cuti Besar diberikan kepada PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
Telah bekeija sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun secara terus
menerus, kecuali untuk kepentingan agama, yaitu menunaikan ibadah haji
pertama kali dapat diberikan yang masa keq'anya belum sampai 5 (lima)
tahun.
Cuti besar diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
PNS yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya
dalam tahun yang bersangkutan.
PNS yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan pada tahun yang
bersangkutan maka hak atas cuti besar yang bersangkutan diberikan
dengan memperhitungkan hak atas cuti tahunan yang telah digunakan.
PNS yang menggunakan hak atas cuti besar dan masih mempunyai sisa hak
atas cuti tahunan tahun sebelumnya maka dapat menggunakan sisa hak
atas cuti tahunan tersebut.
Apabila ada kepentingan dinas yang mendesak cuti besar dapat
ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan
cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, kecuali untuk kepentingan agama.
PNS yang menggunakan cuti besar kurang dari 3 (tiga) bulan, maka sisa
cuti besar yang menjadi haknya menjadi hapus.
Selama menjalankan cuti, PNS menerima penghasilan yaitu gaji pokok,
tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan sampai dengan ditetapkannya
Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasihtas PNS.