Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 4 PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 34 Tahun 2020.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 34 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, pada BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 4 menjelaskan:

Dinas Perpustakaan dan Kears ipan dalam melaksanakan 
tugas sebaga imana dimaksud dalam P asal 3, 
menyelenggarakan fungsi: 
penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan daerah berdasarkan 
rencana nasional; 
pelaksanaan rencana strategis dan dokumen 
pelak sanaan anggaran Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan; 
penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis 
pelaksanaan urusan perpustakaan dan kearsipan; 
penyediaan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, 
pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan 
perpust akaan dan kearsipan; 
pemberian dukungan teknis kepada perangkat daerah, 
lembaga instansi vertikal, lembaga pendidikan, 
perusahaan, organisasi politik, organisasi 
kemasyarakatan dan masyarakat dibidang perpustakaan 
dan kearsipan; 
pemberian pelayanan perpust akaan dan kearsipan; 
pelaksanaan pengkoordinasian pelestarian 
arsip/dokumen daerah; 
pembinaan dan pengembangan pustakawan dan 
arsiparis; 
pelaksanaan penyelamatan serta pelestarian arsip vital 
dan arsip terjaga sebagai aset nasional yang berada di 
daerah da n pengelolaan arsip statis; 
 
 
6 
penyelenggaraan pengembangan koleksi, pelaksanaan 
pengolahan bahan perpustakaan dan pengumpulan 
naskah kuno dan koleksi daerah; 
Penyelenggaraan layanan perpustakaan, otomasi 
perpustakaan, dan membangun jejaring perpustakaan 
serta kerjasama antar perpustakaan; 
Penyelenggaraan pelaksanaan alih media, konservasi, 
perbaikan dan perawatan bahan perpustakaan; 
Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan 
perpustakaan, tenaga perpustakaan, dan pengembangan 
pembudayaan kegemaran membaca; 
pengawasan/supervisi terhadap penyelenggara kearsipan 
perangkat daerah, perusahaan, lembaga pendidikan, 
organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik; 
penyelenggaraan pelaksanaan hubungan masyarakat, 
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan 
serta koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan 
tugas urusan Perpustakaan dan Kearsipan; 
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 
dengan bidang tugasnya.