Apa saja yang diatur dalam Pasal 2 PERATURAN BUPATI  MAGELANG Nomor 16 Tahun 2005?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI  MAGELANG Nomor 16 Tahun 2005 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN, BAB II - JENIS PELAYANAN, Pasal 2 menetapkan:

Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan pada BPPT meliputi : 
Pendaftaran Penanaman Modal; 
Izin Prinsip Penanaman Modal; 
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; 
Izin Usaha Perdagangan; 
Tanda Daftar Perusahaan ; 
Izin Usaha Industri (IUI); 
Izin Perluasan Industri; 
Tanda Daftar Industri; 
Izin Usaha Pariwisata; 
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); 
Izin Usaha Penggilingan Padi; 
Izin Usaha Angkutan Jalan; 
Izin Pembudidayaan dan Pengusahaan Sarang Burung Sriti dan atau Walet; 
Izin Usaha Peternakan; 
Izin Usaha Perikanan; 
Izin Usaha Pertambangan; 
Izin Usaha dan izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU -IPHHK) Kapasitas 
Produksi Sampai Den gan 2000 M3 (dua ribu meter kubik) Pertahun; 
Izin Usaha Perluasan ; 
Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) ; 
Izin Usaha Perubahan; 
Izin Lokasi; 
Izin Pemanfaatan Tanah; 
Izin Perubahan Penggunaan Tanah; 
Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha; 
Izin Mendirikan/Mengubah/Merobohkan Bangunan (IMB); 
aa. Izin Pemakaman dan Perabuan ; 
bb. Izin Pemasangan Reklame; 
cc. Izin Trayek; 
dd. Dokumen Amdal , UKL/UPL dan SPPL; 
ee. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kese hatan; 
ff. Izin Riset/Penelitian; 
gg. Izin Rumah Potong Hewan; 
hh. Izin Air Tanah; 
ii. Izin Jagal; 
jj. Izin Ketenagakerjaan; 
kk. Izin Pemakaian Tanah Pengairan; 
ll. Izin Pengambilan dan Pengerukan Tanah; 
mm. Izin Penggunaan Alat Berat; dan 
nn. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDPLK). 
 
10