Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 11 Tahun 2000 pada Pasal 7?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 11 Tahun 2000 tentang TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTA AN, BAB II - I, Pasal 7 menyebutkan bahwa:

Tugas dan wewenang PPTD dalam penyelenggaraan Pengisian Keanggotaan BPD 
meliputi : 
merencanakan, menyusun, dan menetapkan jadwal; 
merencanakan, mengoordina sikan, dan menyelenggarakan semua tahapan 
Pengisian Keanggota an BPD di tingkat Daerah ; 
melakukan sosialisasi pelaksanaan Pengisian Keanggota an BPD; 
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPT 
Desa; 
mengenakan sanksi administrasi dan/a tau memberhentikan anggota PPT Desa 
6 
 
yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya t ahapan 
penyelenggaraan Pengisian Keanggotaan BPD ; 
mengawasi tahapan penyelenggaran Pengisian Keanggotaan BPD di wilayah 
Daerah yang meliputi: 
1. pemutakhira n data Pemilih berdasarkan data kep endudukan dan 
penetapan daftar Pemilih sementara dan daftar P emilih tetap; 
2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan 
anggota BPD; 
3. proses penetapan calon anggota BPD; 
4. pelaksanaan Kampanye ; 
5. pelak sanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan 
6. proses rekapitulasi perolehan suara hasil Pengisian Keanggotaan BPD. 
mengawasi dan memantau semua tahapan Pengisian Ke anggota an BPD; 
menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya p elanggaran 
Pengi sian Keanggota an BPD; 
memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Pengisian Ke anggota an BPD; 
menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus 
penyelesaian perselisihan hasil Pengisian Keanggota an BPD; dan 
melaksanakan tugas lain yang diteta pkan dengan Keputusan Bupati sesuai 
ketentuan peraturan perundang -undangan .