Jelaskan isi kandungan Pasal 4 dari TAHUN ANGGARAN 2022 TENTANG PERATURAN BUPAT I BUTON Nomor 29 Tahun 1945.
Sesuai dengan TAHUN ANGGARAN 2022 TENTANG PERATURAN BUPAT I BUTON Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat II di Su lawesi (Lembaran Negara Repu blik Indones ia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 1822) ; bahwa untuk melaksanak an ketentuan, ketentuan pada , Pasal 4 berbunyi:

huruf b, terdiri dari: 
a. Alokasi Merata; dan 
b. Alokasi Proporsional. 
(2) Alokasi Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru f 
a, ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus ) dari 
alokasi ADD Non Siltap dibagi jumlah keseluruhan Desa . 
(3) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh perseratus ) dari 
jumlah keseluruhan ADD Non Siltap dibagi jumlah 
keseluruhan Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa . 
(4) Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dihitung dengan menggunakan variabel dan rumus sebagai 
berikut : 
a. V ariabel : 
1. Jumlah penduduk Desa , sebesar 25% (dua puluh 
lima per seratus) ; 
2. Angka kemiskinan Desa , sebesar 35% (tiga puluh 
lima per seratus) ; 
3. Luas wilayah Desa, sebesar 10% (sepuluh per 
seratus) ; dan 
4. Tingkat kesulitan geografis Desa , sebesar 30% (tiga 
puluh per seratus) . Paragraf 2 
ADD Non Siltap (4) Pembagian ADD Siltap setiap Desa sebagaiman a dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran J yang merupakan 
bagia n tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. S1<adus Siltap per bulan x Jumlah Kaur x 12 bulan. 
Siltap per bulan x Jumlah Kadus x 12 b ulan. = (3) Bcsa ran ADD Siltap setiap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan 
Pcrangkat Desa Jainnya sebagaimana dimak sud pada ayat 
(2) dihitun g dengan menggun akan rumu s: 
S1<0<1cs = Siltap per bulan x 12 bulan . 
Ssrkdcs = Sil tap per bulan x 12 bulan. = s._, .. ,11·1 c c I\ I )I) St It n p SC't ifl p DrliH. 
Siltnp Kr-pala lkliH pr-r l ahu n. 
Siltnp Sckrctaris Dcsa per lahun. 
Siltap Kepala Urusan per tahun. 
Siltap Kepala Dusun per tahun. = lfrtl'l llllf(llf'\ 
/\I ins 
O/o I Realisasi Pajak dan Retribu si 
Desa Kab (40) Pasal 7 
(1) Pengalok asian PBH Pajak Da erah dan Retribusi Daerah 
setia p Desa, terdiri dari: 
a. Alokasi Merata; dan 
b. Alokasi Proporsional. 
(2) Alokasi Merata sebagai mana dimak sud pada ayat (1) huruf 
a, ditetapkan sebesar 60% (enam p uluh per sera tus) dari 
jumlah keseluruhan PBH Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah k epada Desa dibagi jumlah kese luruhan Desa . 
(3) Alokasi Proporsional sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
huruf b, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh per serat us) 
dari juml ah kese luruhan PBH Pajak Daerah dan Retri busi 
Daerah kepada Desa dibagi juml ah kese luruhan Desa 
berdasarkan realisas i penerimaan hasil pajak d an retri busi 
dari Desa masing-masing, dengan menggu nakan rumu s: 
Realisasi Pajak dan Retribusi per 
Desa Bagi an Ked ua 
Tata Cara Pengal okasian dan Pembagian 
PBH Pa jak Daerah dan Retribus i Daerah l<eterangan : 
APoe•n = Alokasi Proporsional per Desa 
Z 1 = Rasio jumlah pendu duk setia p Desa terhadap 
total pendud uk Desa di Daerah . 
22 = Rasio luas wilayah Desa terhadap luas 
wilayah Daerah . 
23 Rasio angka kemiskinan Desa dibagi 
pendud uk misk.in di Daera h. 
24 = Rasio tingkat kesulitan geografis Desa . 
(5) Besaran ADD Non Silta p setiap Desa d ihitung dengan cara 
menjumlahkan alokasi merata dan alokas i propo rsiona l 
sebagai mana dimak sud pada ayat (2) dan ayat (3). 
(6) Pembagian ADD Non Siltap setia p Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) tercantu m dalam Lam piran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. = (25'% X Z l ] + ( 1 Q(~o X Z2) + (35% X Z3J +(30%1 Y. 
24). I> Rumus