Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 18?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 1 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
-2-3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4586);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang 
Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II 
Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4496);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
-3-10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4769);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4941);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);
15.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 
Nomor 4);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magerlang 
Tahun 1988 Nomor 12 Seri D);
-4-18.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 
Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 
Nomor 17 Seri E Nomor 9);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2008 Nomor 21);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 
PENDIDIKAN.