Apa yang diatur dalam PERATURAN  BUPATI TANAH  LAUT Nomor 36 Tahun 2022 pada Pasal 10?
Berdasarkan PERATURAN  BUPATI TANAH  LAUT Nomor 36 Tahun 2022 tentang TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS, BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI , DAN URAIAN TUGAS, Pasal 10 menyebutkan bahwa:

(1) Bidang Akuntansi mempunyai tugas melak sanakan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
Akuntansi . 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Akuntansi mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana kerja bidang akuntansi; 
b. perumusan kebijakan di bidang akuntansi; 
c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang 
akuntansi; 
d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria 
di bidang akuntansi; 
e. pelaksanaan kebijakan akuntansi pendapatan dan pengelola kas; 
f. pelaksanaan kebijakan akuntansi belanja dan beban; 
g. pelaksanaan kebijakan akuntansi piutang; 
h. pembukuan, pemantauan, pengendalian, evaluasi , dan pelaporan di 
bidang akuntansi; 
i. pengumpulan dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah; 
j. pemberian saran -saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 
langkah -langkah dan tindakan yang perlu diambil da lam bidang 
tugasnya; dan 
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan; 
(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang akunt ansi; 
b. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, mengatur dan 
mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, 
prosedur dan kriteria bidang akuntansi dengan berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang -undangan ; 
c. menyusun program, melakukan k oordinasi, membina, mengatur dan 
mengendalikan akuntansi pendapatan, piutang , dan pengelolaan kas; 
d. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, mengatur dan 
mengendalikan akuntansi belanja dan beban; 
e. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, men gatur , dan 
mengendalikan pembukuan anggaran (akuntansi); 
16 
 
f. menyusun program dan melakukan koordinasi, penerimaan kas 
daerah; 
g. menyusun program dan melakukan koordinasi pembukuan anggaran 
(akuntansi); 
h. menyusun program dan melakukan koordinasi pengeluaran kas 
daerah; 
i. menyusun program dan melakukan koordinasi kegiatan penyusunan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah ; 
j. menyusun program dan melaksanakan konsolidasi seluruh laporan 
keuangan SKPD, BLUD dan BOS; 
k. menyusun tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan pertanggung 
jawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah ; 
l. melaksanakan rekonsiliasi realisasi kas pendapatan dan belanja serta 
pembiayaan; 
m. menyusun analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD Pemerint ah Daerah ; 
n. menyusun kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan 
akuntansi Pemerintah Daerah; 
o. menyusun sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan 
Pemerintah Daerah; 
p. menyusun program dan melaksanakan verifikasi dan pengujian atas 
bukti memorial; 
q. menyusun program dan melaksanakan pembinaan dan sosialisasi 
tentang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai 
sistem akuntansi Pemerintah Daerah; 
r. melaksanakan pemantauan, evaluasi , dan pelaporan di bidang 
akuntansi; dan 
s. melaksanakan t ugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. 
(4) Bidang Akuntansi , terdiri atas: 
a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas ; dan 
b. Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban . 
 
Paragraf 1 
Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas