Apa saja yang diatur dalam Pasal 4 PERATURAN BUPATI KUTAITIMUR Nomor 75 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KUTAITIMUR Nomor 75 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA, BAB III - SUSUNANORGANISASI, Pasal 4 menetapkan:

(1) Kepala DP3A mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang meliputi:
a. pemimpin, perencana, pengkoordinasi, pembina, pengendali dan pengawas
kegiatan Dinas;
b. perumus konsep sasaran, penyusun dan pelaksana kebijakan pengelolaan
urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
c. penyusun dan perumus konsep sasaran, penyusun kebijakan teknis di DP3A
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
d. pembina, pelaksana kerjasama dan pengkoordinasi dengan instansi teknis
dan organisasi PD lainnya yang menyangkut bidang tugasnya;
e. pengkoordinasi, pemberi saran dan masukan kepada Kepala Daerah tentang
langkah-langkah yang perlu diambil dalam DP3A;
f.perumusan kegiatan Sekretaris Dinas yang meliputi urusan umum dan
kepegawaian, keuangan dan penyusunan program sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
g. penghimpunan dan penyampaian bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati
dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
h. penghimpunan dan penyampaian bahan laporan penyusuna LKPD setiap
akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1.pembina dan pelaksana kerjasama dengan instansi teknis dan organisasi
lain yang menyangkut bidang tanggungjawabnya;
J. pengkoordinasian dan fasilitasi, penginventarisir dan pengidentifikasi data
DP3A;
-6-
k. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan
operasional di DP3A dan pembuat laporan pelaksana program dan rencana
kerja tahunan Dinas; dan
Kepala DP3A mempunyai 1. tugas pokok memimpin,
menyelenggarakan,membina,
mengkoordinasikan, dan memfasilitasi, mengawasi,
mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Dinas
DP3A menyelenggarakan fungsi:
a. memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan
dan mengawasi kegiatan Dinas;
b. merumuskan konsep sasaran, menyusun dan melaksanakan kebijakan
pengelolaan urusan DP3A;
c. menyusun dan merumuskan konsep sasaran, menyusun kebijakan teknis
di DP3A berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi
teknis dan organisasi PD lainnya yang menyangkut bidang tugasnya;
e. mengkoordinasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Daerah
tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam DP3A;
f. memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian teknis
penyelenggaraan di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
g. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati
dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
h. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap
akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
1. membina dan melaksanakan kerja sarna dengan instansi teknis dan
organisasi lain yang menyangkut bidang tanggung jawabnya;
J. menkoordinasikan, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi
data Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
k. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan operasional
dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan membuat
laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Dinas;
1. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan; dan
.... ..: - 7 -
m. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkaityang
berhubungan dengan bidang kesehatan.
Bagian kedua
Sekretaris
Pasal5
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (1) huruf b dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan
pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan,
urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua
unsur dilingkungan Dinas.
(3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada
, Sekretariat menyelenggarakan tugas:
a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang
milik negara; dan
a. pengelolaan urusan ASN.
(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3),
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
c. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan
Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
d. penyusunan Penetapan Kinerja;
e. pelaksanaan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan
Pengusulan program Perkebunan dan pelatihan aparaturjkepegawaian;
f. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
g. pelaksanaan urusan rumah tangga;
h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- 8 -
1. pelaksanaan pembelianjpengadaan atau pembangunan asset tetap
berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi;
J. pelaksanaan pemeliharaan barang milik Daerah yang digunakan dalam
rangka penyelanggaraan tugas pokok dan fungsi;
k. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah;
1. pengelolaan anggaran;
m. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
n. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
o. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
p. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
q. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan Standar
Operasional dan Prosedur;
r. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
s. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat danjatau
pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang
bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
t. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja PD;
u. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan
publik secara berkala memalui website Pemerintah Daerah;
v. pengevaluasian dan pelaporan npelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas pokoknya.
Paragraf 1
Sub 8agian Umum dan Kepegawaian
Pasal6
(1) Sub 8agian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub 8agian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(2) Sub 8agian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
a. persuratan;
b. tata usaha;
- 9 -
c. kearsipan;
d. administrasi ASN;
e. perlengkapan;
f.rumah tangga; dan
g. penataan barang milik negara.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan tugas:
a. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan rumah
tangga, dan administrasi perjalanan Dinas;
b. pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan inventarisasi
aset;
c. penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi yang
berlaku;
d. pengajuan usulan untuk penghapusan barang-barang milik negara /Daerah
berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
e. pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
f.penatausahaan Kepegawaian.
Bagian Ketiga
Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga,
Data dan Informasi