Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 11 Tahun 2014 Pasal 17?
Dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 11 Tahun 2014 tentang PENGENDALIAN GRATIFIKASI, BAB VI - PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN, Pasal 17 mengatur sebagai berikut:

(1) Pelapor gratifikas i berhak mendapatkan perlindungan hukum, 
yaitu : 
a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang 
bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan 
merugikan pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan 
peringkat jabatan, penurunan penilaian kerja pegawai, 
usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir 
lainnya; 
b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul 
intimidasi atau ancaman fisik; 
c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 
Lingkungan Pemerintah Daerah; 
d. kerahasiaan identitas. 
(2) Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah wajib me mberikan 
perlindungan terhadap pejabat/Pegawai yang menyampaikan 
laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah dilarang member i 
perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan 
Pejabat/Pegawai karena melaporkan gratifikasi. 
(4) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada 
Pejabat/Pegawai karena melaporkan gratifikasi, 
Pejabat/Pegawai dapat meminta perlindungan kepada 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau instansi lain 
yang berwenang berdasarkan peraturan perundang -
undangan. 
(5) Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada 
Bupati melalui Ketua UPG dengan ditembuskan kepada KPK.