Apa yang diatur dalam PERATURAN WALI KOTA  DUMAI Nomor 70 Tahun 2019 pada Pasal 16?
Berdasarkan PERATURAN WALI KOTA  DUMAI Nomor 70 Tahun 2019 tentang TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN, BAB IV - PERGESERAN ANGGARAN PADA KONDISI TERTENTU, Pasal 16 menyebutkan bahwa:

(1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran akibat kondisi 
tertentu kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah serta 
ditembuskan kepada Inspektur Daerah dengan memedomani format 
sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Pe raturan Wali Kota ini. 
 
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen, 
paling sedikit meliputi: 
a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran 
yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan 
dan/atau pengurang an akibat dari kondisi tertentu; 
b. daftar yang mengalami pergeseran anggaran dalam kegiatan/sub 
kegiatan, antar objek belanja dan antar rincian objek belanja 
serta revisi/perubahan redaks i pada uraian rincian objek; 
c. usulan perubahan RKA -SKPD dan/atau DPA -SKPD sesuai 
kebutuhan ; 
d. SP2D dan laporan penyerapan/realisasi pengeluaran per rincian 
objek pada kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran ; 
dan 
e. Surat Pernyataan/Pakta Integri tas yang ditandatangani oleh 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat 
Pelaksana Teknis Kegiatan bahwa usulan pergeseran bebas dari 
unsur korupsi dan bertanggungjawab secara formal dan materiil . 
 
(3) TAPD melakukan penelaahan terhadap usulan se bagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
 
(4) APIP melakukan reviu terhadap usulan perubahan RKA 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ), setelah ditelaah oleh TAPD. 
 
(5) Hasil telaahan sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 
hasil reviu sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan 
dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Wali 
Kota melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam 
memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran . 
 
(6) Hasil pertimbangan sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dituangkan dalam rekomendasi . 
 
(7) Dalam hal disetujui, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) menjadi dasar pencetakan perubahan DPA -SKPD . 
 
(8) Perubahan DPA -SKPD sebagaimana dimaksud p ada ayat (7) ditanda 
tangani oleh Kepala SKPD untuk selanjutnya disahkan oleh PPKD. 
 
(9) Perubahan DPA -SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang 
Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peratur an 
Daerah tentang Perubahan APBD. 
 
(10) Perubahan DPA -SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam hal tidak 
dilakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan 
APBD.