Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam KEWENANGAN WKAL BERSKALA DESA TENTANG PERATURAN BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945 Pasal 13?
Dalam KEWENANGAN WKAL BERSKALA DESA TENTANG PERATURAN BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Pasal 13 mengatur sebagai berikut:

( 1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan 
kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat . 
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 
satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan . BAB VII 
EV ALU AS I DAN PELAPORAN Pasal 12 
Pemerintah Desa wajib mensosialisasikan Peraturan Desa 
kepada masyarakat. Pasal 11 
(1) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan 
lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa; 
(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, 
dan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 
Desa, pelaksanaan pembangunan Desa , pembinaan 
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa . Pasal 10 
( 1) Pemerin tah Daerah mensosialisasikan daftar kewenangan 
Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal 
berskala Desa kepada Pemerintah Desa ; 
(2) Daftar Kewenangan Desa yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah Kabupaten menjadi acuan bagi Pemerintah 
Desa dalam menyusun rancangan peraturan Desa 
tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul 
dan Kewenangan lokal berskala Desa, dengan tahapan 
dan tata cara sebagai berikut: 
a. Pemilihan kewenangan Desa melalui 
Musyawarah Desa berdasarkan daftar kewenangan 
desa yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten; 
b. penyusunan rancangan peraturan Desa ; 
c. pembahasan bersama BPD; dan 
d. penetapan Peraturan Desa . 
(3) Selain kewenangan yang ditetapkan Peraturan Bupati ini, 
Pemerintah Desa dapat menambahkan kewenangan 
sesuai situasi, kondisi dan kebutuhan lokal Desa, 
ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). BAB VI 
MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA