Bagaimana redaksi normatif Pasal 3 dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 108 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 108 Tahun 2022 tentang PENGADAAN BARANG/JASA, BAB IX - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 3 berbunyi:

Apabila pekerjaaan yang telah diserahkan ternyata dikemudian hari terdapat 
temuan-temuan dari hasil pemeriksaan, baik intern maupun pemeriksaan 
ekstern, maka PIHAK PENYEDIA BARANG bertanggungjawab terhadap temuan 
tersebut dan bersedia untuk melindungi, membebaskan dan menanggung 
tanpa batas PPK beserta instansinya dan perangkat kerja lainnya yang terkait 
terhadap semua bentuk tuntutan, tanggungjawab, kerugian, denda, gugatan 
atas tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan 
terhadap PPK beserta instansinya dan perangkat kerja lainnya yang terkait . 
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dibuat dalam 
rangkup secukupnya untuk dipergunakan sebagaiman mestinya. 
Sumber , [tanggal bulan tahun] 
PIHAK KEDUA 
KEPALA DINAS KESEHATAN 
KABUPATEN CIREBON 
.......... ................. .. 
NIP. Xxxxxxxx xxxxxx X XXX PIHAK PERTAMA 
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 
(PPK) 
. . 
NIP. Xxxxxxxx xxxxxx X XXX 
KOP PENYEDIA 
Cirebon , [tanggal bulan tahun] 
Nomor 
Lampiran 
Perihal : Permohonan Pembayaran Kepada Yth: 
Kuasa Pengguna Anggaran 
Pengadaan Barang/ J asa Dinas Kesehatan 
Kabupaten Cirebon 
Di 
SUM BER 
Berdasarkan Surat Pesanan (SP) No...... ....... tanggal 
[tanggal bulan tahun]. Kami telah selesai melaksanakan seluruh 
pekerjaan [uraian pekerjaan] dengan kondisi barang baik, baru 
dan lengkap. 
Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan 
ini kami mengajukan Permohonan pembayaran sebesar Rpxxx,00 
(terbilang). 
Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami 
ucapkan terima kasih. 
[Penyedia] 
........ ......... .... 
Kepala ... 
KOP PENYEDIA 
Cirebon , [tanggal bulan tahun] 
Kepada Yth : 
Kuasa Pengguna Angg aran 
Pengadaan Barang/ J asa Dinas 
Kesehatan 
Kabu paten Cire bon 
Di 
SUMBER 
FAKTUR PEMESANAN 
Nomor: . 
Satuan Harga Total No. Nama / Spesifikas i Kuantitas Ukuran Satuan (Rp.) (Rp.) 
1 [nama barang/jasa] 
XXX xx xx xx [spesifikasi] 
PPN 11% INCLUDE 
Total xx 
TERBILANG (terbilang) 
[Pen yedia] 
....... ......... ............ 
Kepala . 
MENYETUJUI : LUNAS DIBAYAR : 
KUASA PENGGUNA PEJABAT PELAKSANA BENDAHARA 
ANGGARAN TEKNIS KEGIATAN PENGELUARAN 
(KPA) (PPTK) PEMBANTU 
(BPP) 
..... ............. . ......... .... .......... .. .. . . 
NIP. ... ... .... ....... ........... NIP. . ... ........... ..... ... NIP . . ...... .... ........... . 
KOP PUSKESMAS 
BERITA ACARA SERAH PEMBAYARAN 
[Uraian pekerjaan] 
NO: . 
Pada hari ini tanggal [tanggal bulan tahun], kami yang bertanda tangan 
di ba wah ini : 
1. . : 
Kepala pada DINAS KESEHATAN berdasarkan Keputusan 
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Nomor : .... dalam hal ini 
bertindak untuk dan atas nama DINAS KESEHATAN Pemerintah 
Daerah Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 
2 : 
KEPALA , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 
[Penyedia], yang berkedudukan di [alamat penyedia] yang 
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 
Menyatakan bahwa: 
1. PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pekerjaan: [uraian pekerjaan] 
sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor . 
tanggal [tanggal bulan tahun]. 
2. PIHAK PERTAMA telah menerima dengan baik hasil pekerjaan 
tersebut dan menyetujui pembayaran kepada PIHAK KEDUA 
sebesar Rp. xxx (terbilang). 
Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
PIHAK KEDUA 
[Penyedia] 
....... ......... ...... 
Kepala . 
Mengetahui : 
KEPALA DINAS KESEHATAN 
KABUPATEN CIREBON, 
······· ················ ·········· ···· 
NIP . PIHAK PERTAMA 
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 
Pada . 
. . 
Kepala . 
NIP . 
Mengetahui 
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI 
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT 
DAERAH KABUPATEN CIREBON, 
.............. ... ...... 
NIP . 
Nomor: . 
Telah dibayar dari 
Uang sejumlah 
Untuk pembayaran 
Rp.xxx KOP PENYEDIA 
: Kabupaten Cirebon 
< terbilang > 
: [Uraian Pekerjaan], sesuai dengan SP No tanggal 
[tanggal bulan tahun] (dana ..... ) 
Sumber, [tanggal bulan tahun] 
Penyedia 
Materai 
10.000 
.... ....... .............. 
Kepala . 
MENYETUJUI : LUNAS DIBAYAR: 
KUASA PENGGUNA PEJABATPELAKSANA BENDAHARA 
ANGGARAN TEKNIS KEGIATAN PENGELUARAN 
(KPA) (PPTK) PEMBANTU 
(BPP) 
................ .. . ......................... . ..... ......... 
NIP ......................... ... NIP. . ............. .......... NIP ................. 
[Nama barang/jasa } [spesifikasi] 
4 3] 
- Map Camera 
Nigeria Kecamatan Sumber, Jawa Barat, Indonesia i JI. R.Dewi Sartika No.9ab, Tukmudal, Kee. 
Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611, 
Google Lat -6.758504° 
Long 108.471558° 
01/04/22 01:06 PM 
Lampiran II: Peraturan Bupati Cirebon 
Nomor : 108 Tahun 2022 
Tanggal : 20 Juli 2022 
Tentang : Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum 
Daerah Pusat Kesehatan Mas yarakat 
Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon 
Contoh Kontrak 
Kop Puskesmas 
[lokasi] , [tanggal bulan tahun] 
Nomor 
Lamp. 
Hal 1 bendel 
Permintaan Pengajuan Penawaran 
Kepada Yth. 
Direktur [Pen yedia] 
[alamat penyedia] 
Dengan hormat, sehubungan kami bermaksud melakukan Belanja 
[uraian pekerjaan] dan apabila Saudara berminat kami mengundang Saudara 
pada: 
Hari 
/Tangga l 
Jam 
Tempat 
Acara Pemasukan Penawaran dilanjutkan dengan Evaluas i, 
Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran 
Berikut kami lampirkan spesifikasi teknis , serta dokumen-dokumen lain 
untuk dapat dipelajari. 
Demikian atas perhatian Saudara, Kami mengucapkan terima kasih . 
PEJABATPENGADAAN 
.... ..... ..... ..... 
NIP . 
Kap Puskesmas 
BERITA ACARA HASIL EVALUASI PENAWARAN 
Nomor: . 
Pada hari ini [hari, tanggal bulan tahun], telah dibuat Berita Acara Hasil 
Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan: 
Nama Paket 
Nilai Total HPS 
Metode Evaluasi : [ uraian pekerj aan] 
Pembukaan Penawaran Dari [jumlah] peserta yang mendaftar terdapat 
[jumlah] peserta yang memasukan dokumen penawaran yaitu : 
A. Pembukaan Penawaran Dari [jumlah] peserta yang mendaftar terdapat 
jumlah] peserta yang memasukan dokumen penawaran, yaitu: 
No. Nama Peserta Alamat Peserta Nilai Penawaran 
1 
2 
3 
dst 
B. Evaluasi Penawaran 
1. Evaluasi Administrasi 
No. Nama Peserta 
1 [nama penyedia] 
2 [nama penyedia] 
3 [nama penyedia] 
dst 
2. Evaluasi Teknis 
No. Nama Peserta 
1 [nama penyedia] 
2 [nama penyedia] 
3 [nama penyedia] 
dst [Alamat penyedia] 
[Alamat penyedia] 
[Alamat penyedia] 
Hasil Evaluasi 
[LULUS/TIDAK LULUS] 
[LULUS/TIDAK LULUS] 
[LULUS/TIDAK LULUS] 
Hasil Evaluasi 
[LULUS/TIDAK LULUS] 
[LULUS/TIDAK LULUS] 
[LULUS /TIDAK LULUS] Keterangan 
Keterangan [nama penyedia] 
[nama penyedia] 
[nama penyedia] 
3. Evaluasi Harga 
No Nama Peserta Penawaran Hasil Evaluas i Keteran 
gan 
1 [nama penyedia] Rpxxxxxxx,00 [LULUS /TIDAK LULUS] 
2 [nama penyedia] Rpxxxxxxx,00 [LULUS /TIDAK LULUS] 
3 [nama penyedia] Rpxxxxxxx,00 [LULUS/TIDAK LULUS] 
dst 
Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan 
sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
Pejaba t Pengadaan pada 
Pemerintah Daerah 
KabupatenC irebon 
.................. 
NIP . 
Kop Puskesmas 
BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN 
Nomor: . 
Pada hari ini [hari, tanggal bulan tahun], telah dibuat Berita Acara Hasil 
Pemilihan untuk paket pekerjaan: 
Nama Paket 
Nilai Total HPS 
Metode Evaluasi 
Pembukaan Penawaran Dari [jumlah] peserta yang mendaftar terdapat 
[jumlah] peserta yang memasukan dokumen penawaran, yaitu: 
A. Pembukaan Penawaran Dari [jumlah] peserta yang mendaftar terdapat 
[jumlah] peserta yang memasukan dokumen penawaran, yaitu: 
No. Nama Peserta Alamat Peserta Nilai Penawaran [ uraian pekerj aan] 
Rpxxx,00 
1 
2 
3 
dst [nama penyedia] 
[nama penyedia] 
[nama penyedia] [alamat penyedia] 
[alamat penyedia] 
[alamat penyedia] Rpxxx,00 
Rpxxx,00 
Rpxxx,00 
B. Evaluasi Penawaran 
1. Evaluasi Administrasi 
No. Nama Peserta 
1 [nama penyedia] 
2 [nama penyedia] 
3 [nama penyedia] 
dst 
2. Evaluasi Teknis 
No. Nama Peserta 
1 [nama penyedia] 
2 [ nama penyedia] 
3 [nama penyedia] 
dst Hasil Evaluasi 
[LULUS/TIDAK LULUS] 
[LULUS/TIDAK LULUS] 
[LULUS/TIDAK LULUS] 
Hasil Evaluasi 
[LULUS/TIDAK LULUS] 
[LULUS/TIDAK LULUS] 
[LULUS /TIDAK LULUS] Keterangan 
Keterangan 
3. Evaluasi Harga 
No. 
1 
2 
3 
dst Nama 
Peserta 
[nama penyedia] 
[nama penyedia] 
[nama penyedia] Penawaran 
Rpxxxxxxx,00 
Rpxxxxxxx,00 
Rpxxxxxxx, 00 Hasil Evaluasi 
[LULUS /TIDAK LULUS] 
[LULUS /TIDAK LULUS] 
[LULUS /TIDAK LULUS] Ket 
C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut: [nama penyedia] 
1. Nilai Penawaran: Rpxxx,00 (x %) 
2. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rpxxx,00 (x %) 
3. Nilai Negosiasi Biaya: Rpxxx,00 (x %) 
Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan 
sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
Pejabat Pengadaan pada 
Pemerintah Daerah 
KabupatenCirebon 
... ..... .. 
NIP . 
Kop Puskesmas 
SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) 
Nomor 
Lampiran [Lokasi], [tanggal bulan tahun] 
Kepada Yth. 
[nama penyedia] 
di [alamat penyedia[ 
Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan [uraian pekerjaan] 
Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor xxx 
tanggal [tanggal bulan tahun] perihal Belanja [uraian pekerjaan] dengan hasil 
negosiasi harga sebesar Rpxxx,00 (terbilang rupiah) kami nyatakan 
diterima/ disetujui. 
Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) 
ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling 
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. 
Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun 
berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi 
sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya. 
[SKPD] 
Pejabat Pembuat Komitmen 
............. 
NIP . 
Tembusan disampaikan kepada Yth.: 
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon; 
2. Inspektur Kabupaten Cirebon; 
3. Pejabat Pengadaan . 
SURAT PERINTAH KERJA 
(SPK) 
NAMA PENANDATANGAN 
KONTRAK Kop Puskesmas 
SATUAN KERJA : 
[SKPD] 
NOMOR DAN TANGGAL SPK: 
Nomor : . 
Tanggal: . 
Nama 
NIP 
Jabatan . 
Berkedudukan : [alamat SKPD } 
yang bertindak untuk dan atas nama [SKPD] 
Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat 
Keputusan Kepala [SKPD } selanjutnya disebut 
"Pejabat Pembuat Komitmen ", dengan : 
NAMA PENYEDIA Nama 
Jabatan 
Berkedudukan 
di 
Akta N otaris 
Nomor 
Tanggal 
Notaris [pimpinan penyedia] 
[alamat penyedia] 
[tanggal bulan tahun] 
PAKET PENGADAAN: 
Belanja [uraian pekerjaan] yang bertindak untuk dan atas nama [pen yedia] 
selanjutnya disebut "Pen yedia ". 
NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN 
[ metode pengadaan]: 
Nomor ..... 
Tanggal : [tanggal bulan tahun] 
NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL 
PEMILIHAN: 
Nomor : . 
Tanggal: [tanggal bulan tahun] 
SUMBER DANA: [sumber dana] Tahun Anggaran [tahun] 
MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN: xx (terbilang) hari kalender dihitung sejak 
Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPP sampai dengan Tanggal 
Penyerahan Pertama Pekerjaan 
JENIS KONTRAK: [jenis kontrak] 
DOKUMEN KONTRAK 
Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi 
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan 
dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam 
dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut: 
a. Adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada); 
b. Surat Perjanjian; 
c. Surat Penawaran; 
d. Syarat-Syarat Umum SPK; 
e. gambar-gambar; 
f. spesifikasi teknis; 
g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik; 
h. Dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, 
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat 
Persiapan Pelaksanaan Kontrak. 
HARGA KONTRAK 
Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar 
Rpxxx,00 ([terbilang] rupiah) yang diperoleh berdasarkan total harga 
penawaran terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar 
Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik. 
SISTEM PEMBAYARAN 
1. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank 
2. 
3. rekening nomor : 
Pembayaran prestasi 
pembayaran] 
Dokumen penunjang atas nama Penyedia: [nama penyedia] 
pekerjaan dilakukan dengan cara [cara 
yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan 
pembayaran prestasi pekerjaan: 
a. Surat Permohonan Permeriksaan Pekerjaan 
b. Surat permohonan pembayaran dari penyedia 
c. Berita Acara Pemer iksaan dan Berita Acara Serah Terima Barang 
d. Berita Acara Pembayaran 
e. E Billing 
f. Kuitansi 
g. Faktur penjualan 
h. Surat Keterangan / Referen si Bank 
1. NPWP Perusahaan 
j. Surat Pern yataan melaksanakan pekerjaan dengan baik 
Un tuk dan atas nama 
Dinas Kesehatan Kab. Cirebon 
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 
..... ............ .. 
NIP . Untuk dan atas nama 
Penyedia 
[nama penyedia ] 
............ ........ 
[iabatan] 
SYARATUMUM 
SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 
1. LINGKUP PEKERJAAN 
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan 
dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi 
teknis dan harga yang tercantum dalam SPK. 
2. HUKUM YANG BERLAKU 
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada 
hukum Republik Indonesia. 
3. HARGA SPK 
a. Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada penyedia sebesar 
harga SPK. 
b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya 
overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan). 
c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar 
kuantitas dan harga. 
4. HAK KEPEMILIKAN 
a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua 
barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan 
dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada Pejabat 
Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan 
Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal 
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan 
Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku . 
b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan 
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan 
Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada 
Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak 
diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus 
dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada 
penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar. 
5. CACAT MUTU 
Pejabat Penandatangan Kontrak akan memeriksa setiap hasil pekerjaan 
penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat 
mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat 
memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh 
Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat mutu . Penyedia 
bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi. 
6. PERPAJAKAN 
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan 
pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas 
pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah 
termasuk dalam harga SPK. 
7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK 
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/ atau mensubkontrakkan 
sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya 
diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat 
peleburan (merger) atau akibat lainnya. 
8. JADWAL 
a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak 
atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman. 
b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang 
tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman. 
c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. 
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal 
karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan 
kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka 
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali 
pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK. 
9. ASURANSI 
a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak 
Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya 
pemeliharaan un tuk: 
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya 
kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan 
pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, 
kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; 
2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan 
b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan 
termasuk dalam harga SPK. 
10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO 
a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan 
menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta 
instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, 
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan 
hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan 
terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali 
kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau 
kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan 
klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai 
kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan 
akhir: 
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan 
Person el; 
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/ atau 
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau 
kematian pihak lain. 
b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal 
penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan 
atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali 
kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau 
kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak. 
c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi 
kewajiban penanggungan dalam syarat ini. 
d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal 
mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau 
dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan 
atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian 
penyedia. 
11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN 
Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan 
pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh 
penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada 
pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua 
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. 
12. PENGUJIAN 
Jika Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan 
memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang 
tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba 
menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk 
menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya 
Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa 
Kompensasi . 
13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN 
a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak 
terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan 
waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan 
dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. 
b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan 
Kontrak dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/ atau tim teknis 
membuat foto-foto dokumentasi pelaks anaan pekerjaan di lokasi 
pekerjaan. 
14. WAKTU PEN YELE SAIAN PEKERJAAN 
a. Kecua li SPK diputuskan lebih awal, penyedia berke wajiban untuk 
memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan 
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu , serta 
men yelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal 
penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perinta h pengiriman. 
b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan 
karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan 
sanksi berupa denda keterlambatan. 
c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi 
maka Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan tambahan 
perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. 
d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah 
tanggal penyelesaian semua pekerjaan . 
15. SERAH TERIMA PEKERJAAN 
a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan 
permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak 
untuk penyerahan pekerjaan. 
b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak 
melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan . 
c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil 
pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/ atau tim teknis . 
d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/ atau cacat hasil 
pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikann ya, atas 
perintah Pejabat Penandatangan Kontrak. 
e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah 
seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK. 
f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK 
dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi. 
16.JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI 
a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) 
berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, 
Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan 
atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan 
cara kerja. 
b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku. 
c. Pejabat Penandatangan Kontrak akan menyampaikan pemberitahuan 
cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu 
tersebut selama masa garansi berlaku. 
d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan 
Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, 
dan/ atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat 
dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi. 
e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang 
akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan 
ketentuan dalam Sertifikat Garansi, Pejabat Penandatangan Kontrak 
akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat 
Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak ketiga yang 
ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakuka n 
perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk memba yar biaya 
perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang 
diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontr ak. 
f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki 
cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam. 
1 7. PERUBAHAN SPK 
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. 
b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan 
antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan 
disetujui oleh para pihak, meliputi: 
1) Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK; 
2) Menambah dan/ atau mengurangi jenis kegiatan; 
3) Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; 
dan/atau 
4) Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan. 
c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak 
dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak. 
18. PERISTIWA KOMPENSASI 
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal 
se bagai beriku t: 
1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat 
mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 
2) Keterlambatan pembayaran kepada penyedia; 
3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, 
spesifikasi dan/ atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan ; 
4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; 
5) Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak 
penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah 
dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan 
kerusakan/ kegagalan/ penyimpangan; 
6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan 
pelaksanaan pekerjaan; 
7) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi 
kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan 
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak; 
8) Ketentuan lain dalam SPK. 
b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan 
dan/ a tau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat 
Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi 
dan/ a tau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. 
c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang 
dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada 
Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata 
akibat Peristiwa Kompensasi. 
d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika 
berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang 
diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat 
dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi. 
e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/ atau perpanjangan waktu 
penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk 
memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi 
dampak Peristiwa Kompensasi . 
19. PERPANJANGAN WAKTU 
a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan 
melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta 
perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. 
Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas 
Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara 
tertulis . Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui 
adendum SPK. 
b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu 
pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis 
yang diajukan oleh penyedia. 
20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK 
a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar. 
b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib 
membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang 
telah dicapai. 
c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan 
Kontrak atau pihak penyedia . 
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat 
dilakukan apabila: 
1) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/ atau 
pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi 
yang berwenang; 
2) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur , dugaan KKN dan/atau 
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan 
dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang; 
3) Penyedia lalai/ cidera janji dalam melaksanakan kewajibann ya dan 
tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah 
ditetapkan; 
4) Penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak , tidak 
memulai pelaksanaan pekerjaan; 
5) Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak 
tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat 
Penandatangan Kontrak; 
6) Penyedia berada dalam keadaan pailit; 
7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapa t Surat 
Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; 
8) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam 
jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak; 
9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penyedia untuk 
menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah 
terse but tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/ atau 
10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah 
pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan 
yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK. 
e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia : 
1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang 
Muka dicairkan (apabila diberikan); 
2) Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/ atau 
3) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam. 
f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan 
Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/ atau 
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka 
Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 
21. PEMBAYARAN 
a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh 
Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan: 
1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil 
pekerjaan; 
2) Pembayaran dilakukan dengan [sistem termini pembayaran secara 
sekaligusj; 
3) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ; 
b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% 
(seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani . 
c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja 
setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah 
mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat 
Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). 
d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan 
menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan 
Kontrak dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan 
prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang 
menjadi perselisihan. 
22. DENDA 
a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 
pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka 
Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat 
Penandatangan Kontrak sebesar 1/ 1000 (satu permil) dari nilai SPK 
(tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan a tau 1/1000 
(satu permil) dari nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak 
termasuk PPN). 
b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong 
pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak 
mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia. 
23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berke wajiban untuk 
berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua 
perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau 
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan . Jika 
perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka 
perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, 
arbitrase atau Pengadilan Negeri . 
24. LARANGAN PEMBERIAN KOMIS! 
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat 
Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau 
keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari 
SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan 
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini. 
Kap Puskesmas 
SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP) 
Belanja [uraian pekerjaan] 
Nomor: ..... 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama 
Jabatan 
Alamat 
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; 
berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor .... tanggal [tanggal bulan tahun], 
bersama ini memerintahkan: 
Penyedia [nama penyedia] 
Alamat [alamat penyedia] 
yang dalam hal ini diwakili oleh: [nama pimpinan penyedia] 
selanjutnya disebut sebagai Penyedia; 
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan 
sebagai berikut: 
1. Rincian Barang: 
HARGA 
NO JENIS BARANG VOLUME SATUAN SATUAN JUMLAH 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SUB 
JUMLAH 
PPN 
JUMLAH 
TOTAL 
Terbilang : .......... 
2. Tanggal barang diterima: [tanggal bulan tahun]; 
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan 
Kontrak; 
4. Waktu penyelesaian : selama x (terbilang) hari kalender dan pekerjaan 
harus sudah selesai pada tanggal [tanggal bulan tahun] 
5. Alamat pengiriman barang : [ alamat SKPD]. 
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan , Kontrak 
Pengadaan Barang dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan 
sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak. 
Sanksi: Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Kontrak Pengadaan 
Barang dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan 
dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak. 
[Lokasi], [tanggal bulan tahun] 
Untuk dan atas nama Dinas Kesehatan 
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 
Materai 
10.000 
....... .... ....... ...... 
NIP ...... 
Menerima dan menyetujui : 
Untuk dan atas nama [Penyedia] 
[pimpinan penyedia] 
[jabatan] 
BUPATI CIREBON, 
=t 
Diundangkan di Sumber 
Padatanggal 20 Juli 2022 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 
HENDRA NIRMALA 
BER ITA DAERAH KAB UPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 108