Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 6 Tahun 2004?
Substansi PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 6 Tahun 2004 tentang RETRIBUSI PERIZINAN, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya; 
 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang 
2.
lain sebagai Badan Eksekutif Daera h;
 
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya; 
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya; 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya; 
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintahan Kota Tasikmalaya; 
7. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayar an atas pemberian izin 
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi dan/atau badan; 
8. Perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan mengenai penyelenggaraan lalu lintas 
dan angkutan jalan yang meru pakan kewenangan Dinas; 
9. Badan Hukum adalah Badan Hukum Indonesia yang terdiri dari Perseroan Terbatas, 
Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, 
persek utuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, 
lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya; 
10. Wajib Retribusi adalah perorangan dan/atau badan hukum yang menurut Peraturan 
Perundang -undangan Retribusi be rkewajiban untuk melakukan pembayaran 
Retribusi. 
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu 
bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah; 
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang 
digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran 
Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang 
ditetapkan oleh Walikota; 
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dis ingkat STRD adalah surat 
untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga 
dan/atau denda; 
14. Jumlah berat yang diperbolehkan disingkat dengan JBB adalah berat maksimum 
kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya; 
15. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat 
lain dengan menggunakan kendaraan; 
16. Izin Usaha Angkutan adalah suatu izin untuk mengusahakan angkutan orang 
dan/atau barang; 
17. Kartu Izin Usaha Angkutan adalah suatu ka rtu yang merupakan kutipan dari surat 
keputusan izin usaha angkutan yang diberikan kepada setiap kendaraan yang 
tercantum dalam izin dan harus selalu berada pada kendaraan; 
18. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang 
dengan mo bil penumpang, mobil bus dan angkutan khusus yang mempunyai asal 
dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak 
berjadwal; 
19. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk 
menyediakan pelayanan angkutan pe numpang umum pada satu atau beberapa 
trayek tertentu; 
20. Kartu Pengawasan yang selanjutnya disingkat KP adalah kartu yang berisi kutipan 
Surat Keputusan Izin Trayek atau Izin Operasi setiap kendaraan; 
21. Retribusi Izin/Dispensai Jalan adalah pungutan yang harus dibayar oleh setiap 
kendaraan yang memperoleh izin/dispensasi penggunaan jalan; 
22. Daya Dukung Jalan adalah kemampuan jalan untuk mendukung beban muatan 
sumbu kendaraan bermotor yang melaluinya dalam satuan kilogram; 
 
 23. Bengkel umum kendaraan bermotor adalah ben gkel umum yang berfungsi untuk 
membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi 
persyaratan teknis dan laik jalan; 
24. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan 
orang dan/atau barang dengan kendaraan u mum di jalan; 
25. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak -
banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik 
dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi; 
26. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) 
tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa 
perlengkapan bagasi; 
27. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, 
mobil bus dan kendaraan khusus; 
28. Kendaraan khus us adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor 
untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya 
untuk keperluan khusus atau mengangkut barang -barang khusus; 
29. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh 
bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan 
bermotor; 
30. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang 
yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh ken daraan 
penariknya;