Apa saja yang diatur dalam Pasal 7 PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 5 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 5 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA, BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI, Pasal 7 menetapkan:

(1) Untuk memperoleh pelayanan tera/tera ulang di instansi 
Pelaksana atau di tempat UTTP terpasang yang tidak mudah 
dipindahkan atau mempunyai kekhususan (loko) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan 
huruf b angka (2) , Wajib Retribusi wajib mengajukan 
permohonan pelayanan tera/tera ulang kepada Kepala 
Instansi Pelaksana. 
 
 (2) Tata cara penyelesaian permohonan pelayanan tera/tera 
ulang di I nstansi Pelaksana atau di tempat UTTP terpasang 
yang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai 
kekhususan (loko) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah sebagai berikut : 
 
1) pemohon mengirimkan surat permohonan kepada 
Kepala Instansi Pelaksana ; 
2) dalam hal permohonan disetujui , maka Penanggung 
Jawab Administrasi menyiapkan dan membubuhkan 
paraf pada konsep pengajuan NPWRD serta SKRD dan 
menyampaikannya kepada Kepala Instansi pelaksana 
untuk ditandatangani; 
3) Kepala Instansi Pelaksana menugaskan penera untuk 
melakukan tera/tera ul ang; 
4) Penera melakukan pelayanan tera/tera ulang terhadap 
UTTP yang dalam kondisi bersih dan siap uji serta hasil 
peneraan dituangkan dalam berita acara yang 
ditandatangani oleh penera dan diserahkan ke 
penanggungjawab administrasi; 
5) NPWRD serta SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan diserahkan kepada pemohon melalui 
petugas loket Instansi Pelaksana atau petugas teknis 
ditempat; 
6) pemohon membayar retribusi pelayanan tera/tera ulang 
sesuai dengan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan ke Bendahara Peneri maan pada Dinas 
dan diberikan SSRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan; 
7) dalam hal pemohon mengajukan penerbitan SKHP, 
maka penera membuat konsep SKHP berdasarkan 
berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf g, dan 
selanjutnya disampaikan kepada Kepala Ins tansi 
Pelaksana untuk ditandatangani; 
8) pemohon mengambil SKHP dengan menunjukkan SSRD 
pada petugas loket Instansi Pelaksana paling cepat 
setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak pelayanan tera/tera 
ulang.