Apa bunyi lengkap Pasal 17 dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 43 Tahun 2014?
Menurut ketentuan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 43 Tahun 2014 tentang , pada BAB IV - ALOKASI PENGGUNAAN BANTUAN, Pasal 17 dinyatakan:

(1) Kuwu mengajukan permohonan penyaluran bantuan 
kepada Bupati melalui cam.at, dengan melampirkan: 
a. permohonan penyaluran; 
b. APBDesa; 
c. Keputusan/penetapan sebagai dasar bagi desa 
menerima bantuan; 
d. rencana penggunaan dana; dan 
e. kwitansi tanda terima dibuat rangkap 4 (empat) 
bermaterai. 
(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), camat melakukan verifikasi dan validasi. 
(3) Berdasarkan hasil validasi dan verifik asi, camat 
menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan 
melampirkan permohonan dari kuwu beserta lampirannya. 
(4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat 
Nota Dinas permohonan penyaluran kepada Bupati dengan 
melampirkan: 
a. nama Desa calon penerima bantuan; 
b. nomor Rekening Kas Desa; 
c. nama Pemilik Rekening Kas Desa; dan 
d. besaran dana bantuan yang disalurkan 
(5) Berdasarkan nota dinas sebagaimana dimaksud pada 
, Kepala BKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan 
Dana untuk penyaluran kepada Rekening Kas Desa sesuai 
daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota 
Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa. 
Pasal18
(1) Dalam hal tersedia dana di Rekening Kas Desa ,PPKD
mengajukan Surat Permintaan Pemba yaran sesuai Rencana
Anggaran Bia ya yang dilampiri surat pemyataan tanggung
jawab (Pakta Integritas) kepada Kepala Urusan Keuangan .
(2) Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan
verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk
mendapatkan persetujuan Kuwu.
(3)Berdasarkan SPP yang telah disetujui kuwu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kuwu mengajukan permohonan
pencairan dana kepada Bank Jabar dan Banten (Bjb).
(4) SPP sebagaimana dimaksud pada a yat (2) disimpan oleh
Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD.
(5) Persyaratan pencairan dana bantuan dilakukan oleh Kuwu
dan KepalaUrusan Keuangan pada Bank Jabar Banten (Bjb)
dengan membawa persyaratan berupa :
a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada
Bank Jabar Banten (Bjb) ;
b. KTPelAslidan potocopi penarik cek giro ;
c.Keputusan pengangkatan kuwu dan keputusan
pengangkatan Kepala Urusan Keuangan;
d.Tanda Bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani
dan dibubuh istempel Kuwu dan Kepala Urusan
Keuangan .
(6) Dalam hal Kuwu dan Kaur Keuangan berhalangan ,
pencairan dana dapat dilakukan oleh PPKD dengan
membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada a yat (5)
dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari kuwu.
BABVI
PERTANGGUNGJAWABAN