Jelaskan isi kandungan Pasal  19 dari PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 22 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 22 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, ketentuan pada BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  19 berbunyi:

(1) Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dipimpin 
oleh seorang Kepala Sub Bidang . 
(2) Kepala Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 
Bidang Pendapatan Asli Daerah 2 lingkup pengelolaan Pajak 
Reklame dan Pajak Air Tanah . 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 2), Kepala Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air 
Tanah menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup Pajak 
Reklame dan Pajak Air Tanah ; 
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup Pajak 
Reklame dan Pajak Air Tanah ; 
c. penyiapan bahan pemantauan, eval uasi, dan pelaporan 
pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup Pajak 
Reklame dan Pajak Air Tanah ; 
d. penyiapan ... 
38 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 d. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan 
fungsi -fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
lingkup Pajak Reklame dan Pajak Air Ta nah; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak 
Air Tanah adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan 
kinerja lingkup Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air 
Tanah; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawaha n berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar 
tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 
c. menyusun bahan kebijakan teknis lingkup Pajak 
Reklame dan Pajak Air Tanah ; 
d. melaksanakan pendaftaran dan pendataan pajak reklame 
dan pajak air tanah; 
e. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan 
penerbitan, pencabutan dan penutupan Nomor Wajib 
Pajak Daerah (NPWPD) dan NPWPD Jabatan pajak 
reklame dan pajak air tanah; 
f. melaksanakan validasi, otorisasi dan pembukuan pajak 
reklame dan pajak air tanah; 
g. melaksanakan konfirmasi, penelitian dan penyiapan 
bahan usulan pembetulan atau pembatalan SKPD dan 
STPD SKPDLB, SKPDKB, SKPDN, serta pengembalian 
kelebihan pembayaran untuk untuk pajak reklame dan 
pajak air tanah; 
h. melaksanakan penyiapan bahan usulan penghapusan 
piutang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah ; 
i. melaksanakan penyiapan bahan usulan pemeriksaan 
terhadap wajib pajak; 
j. melaksanakan penyusunan data tunggakan Pajak 
Reklame dan Pajak Air Tanah ; 
k. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai 
dengan kewenangannya; 
l. melaksanakan … 
39 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 l. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
m. melaksanakan monitorin g, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban 
kepada atasan; dan 
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Paragraf 3 
Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah Bukan Pajak Dae rah