Apa yang diatur dalam Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945 pada Pasal 20?
Berdasarkan Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub lik, Pasal 20 menyebutkan bahwa:

(1) Dalam hal SKTJM seb agaimana dimaksud dalam Pasal 
17 ayat (3) tidak dapat diperoleh , TPKN menyampaikan 
laporan kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan 
Kepala Satuan Kerja . 
(2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menenm a 
la po ran dari TPKN se bagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepal a Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan 
Kerja atas nama Men teri selaku PPKN men erbitkan 
SKP2KS . 
(3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 
sedikit memuat materi: 
a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu , Yang 
Memp eroleh Hak, atau Ahli Waris ; 
b. perint ah untuk mengg anti Kerugian Negara; 
c. juml ah Kerug ian Negara yang harus diba yar; 
d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian 
Negar a; dan 
e. daftar harta keka yaan milik Pihak Yang 
Merugikan, Pengampu , Yang Memperoleh Hak , 
atau Ahli Waris. 
(4) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepal a Satuan Kerja 
menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan, 
Pengampu, Yang Mempe roleh Hak, atau Ahli Waris 
dengan surat tanda te rima. 
(5) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 
Memperoleh Hak , atau Ahli Waris tidak diketahui 
keberadaann ya dan surat tanda terima sebagaimana Bagian Keempat 
Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat 
Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (4) Ketentuan mengenai format surat laporan wanprestasi 
sebagaim ana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Ment eri ini. - 18 -