Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 5?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN Nomor 14 Tahun 2014 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN, BAB IV - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan . 
 
Ditetapkan di Purwodadi 
pada tanggal 21 Oktober 2014 
 
 BUPATI GROBOGAN, 
 
 
BAMBANG PUDJIONO 
Diundangkan di Purwodadi 
pada tanggal 27 Oktober 2014 
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN GROBOGAN, 
 
 
 
SUGIYANTO 
 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GR OBOGAN TAHUN 2014 NOMOR 14 
 
 
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGA N PROVINSI 
JAWA TENGAH ( 230/2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 PENJELASAN 
 
ATAS 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 
NOMOR TAHUN 2014 
 
TENTANG 
 
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN 
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 20 15 
 
 
I. PENJELASAN UMUM 
 
Badan U saha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu alternatif sumber 
pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan, 
disamping pendapatan yang berasal dari hasil sektor pajak daerah dan hasil 
retribusi daerah serta lain -lain pendapatan daerah y ang sah. Dalam rangka 
meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD), dipandang perlu meningkatkan jumlah modal yang 
disertakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan disamping peningkatan 
sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi 
secara lebih efisien, kompetitif dan menghasilkan keuntungan. Dengan 
demikian Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Grobogan diharapkan 
dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan 
benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi 
pembangunan daerah di Kabupaten Grobogan. 
 
Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah, yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat 
dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran 
berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan 
modal daerah berkenaan, maka penyertaan modal Pemerintah Ka bupaten 
Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah, harus ditetapkan dalam 
Peratu ran Daerah Kabupaten Grobogan. 
 
 
 
 
8 
 II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL