Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 19 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 19 Tahun 2016 tentang PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksu d dengan :
1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
4.Bupati a dalah Bupati Magelang.
5.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut
Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Magelang.
6.Satuan pendidikan adalah unsur pelaksana tugas layanan
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal
pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan f ormal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
8.Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS
adalah guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada
Taman Kanak -Kanak, Sekolah Dasar, danSekolah Menengah
Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
9.Penataan guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio,
kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai
dengan kebutuhan riil masing -masing satuan pendidikan.
10.Pemindahan guru PNS ada lah proses penugasan guru antar satuan
pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, antar kabupaten
kota, dan antar provinsi dalam rangka peningkatan mutu
pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi
pangkal yang bersangkutan.
11.Komposisi guru adalah perbandingan jum lah guru dalam satuan
pendidikan sesuai dengan rombongan belajar atau mata pelajaran
yang diampu sesuai dengan kebutuhan riil masing -masing satuan
pendidikan. Suatu satuan pendidikan harus memiliki guru kelas,
guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konsel ing atau konselor
sesuai dengan kurikulum yang berlaku .
-5-12.Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran
seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di Taman Kanak -Kanak,
Sekolah Dasar dan satuan pendidikan formal yang sederajat.
13.Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas,
tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses
pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada satuan
pendidikan formal, pada jenjang Pendid ikan Dasar Sekolah Dasar
danSekolah Menengah Pertama, termasuk guru mata pelajaran
pendidikan jasmani dan kesehatan, dan guru pendidikan agama .
Guru mata pelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan
dikelompokkan menjadi guru normatif, adaptif, dan produktif.
Guru muatan lokal ditentukan oleh masing -masing satuan
pendidikan berdasarkan kebijakan tiap Provinsi /Kabupaten.
14.Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah guru yang
mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang ,dan hak secara
penuh dalam kegiatan bimbing an dan konseling terhadap sejumlah
peserta didik satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan
Sekolah Menengah Pertama .
15.Kekurangan guru adalah kondisi di mana jumlah guru yang ada
lebih sedikit dari yang dibutuhkan.
16.Kelebihan guru adalah kondisi di mana jumlah guru yang ada lebih
banyak dari yang dibutuhkan.
17.Alih fungsi/profesi guru adalah memindahkan guru ke jabatan non
guru karena terdapat kelebihan guru atau memindahkan guru
pada suatu jenjang satuan pendidikan ke jenjang satuan
pendidikan di bawahn ya dengan mata pelajaran yang sama atau
berbeda atau memindahkan guru mata pelajaran tertentu ke mata
pelajaran lain yang sesuai dengan pendidikan strata satu nya.