Menurut PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor (4TAHUN Tahun 2018, apa isi dari Pasal 2?
Pasal Pasal 2 dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor (4TAHUN Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan, pada BAB II - PELIMPAHAN KEWENANGAN, menyatakan:

dan (3)wajib memperhatikan Standar Pelayanan (SP) dan
Standar Operasional Prosedur (SOP) serta ketentuan perundang-undangan
yang berlaku. .
Pasal4
(1) Dikeeualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1)
adalah perizinan untuk usaha mikro dan keeil sebagaimana diatur dalam
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pelaksana perizinan untuk usaha mikro dan keeil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)adalah Camat setelah mendapatkan Pelimpahan kewenangan
dari Bupati.
BABIII
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal5
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi keamanan dan kepastian seeara intern maupun
dengan SKPD yang terkait dalam proses penerbitan perizinan dan
nonpenzman.
(2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
melaksanakan pengelolaan, penerbitan penandatanganan perizinan dan
non perizinan serta wajib melaporkan seeara periodik penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
(3) Apabila Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
tidak berada ditempat atau berhalangan maka penandatanganan
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan urutan sebagai berikut:
1.Sekertaris Dinas PMPTSP;
2.Kepala bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan;
3.Kepala seksi pelayanan perizinan dan non perizinan.
(4) Dalam hal proses penerbitan perizinan dan non perizinan sebagaimana
yang dimaksud dalam pasal 2ayat (3)dan (4)yang dianggap tidak prinsip
disemua sektor usaha, apabila Tim Teknis tidak berada ditempat atau
berhalangan dan atau tidak dapat melakukan peninjauan lapangan maka
proses penerbitan periainan dan non perizinan dapat diproses lebih lanjut
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABIV
TIM TEKNIS
Pasal6
(1) Pemeriksaan teknis dilapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis dibawah
koordinasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.
(2)Tim Kerja Teknis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6ayat (1)
beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait
dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Tim kerja teknis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6ayat (1)
memeiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan menandatangani
berita acara peninjauan lapangan dan rekomendasi mengenai diterima atau
ditolaknya permohonan izin.
BABV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal7
(1) Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan secara terpadu.
(2) Dalam melaksanakan pelayanan perizinan sebagaimana yang dimaksud
dalam pasal 7ayat (1)Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait memiliki
kewajiban untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan perizinan;
(3) Satuan kerja perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan
perizinan terpadu berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan
pembinaan dan pengawasan atas pelayanan perizinan;
(4) Dalam pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana yang dimaksud
dalam pasal 7ayat (3)dibentuk Tim Pembina Pelayanan Perizinan yang
terdiri dari unsure pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang terkait
dan mempunyai kompotensi serta kemampuan sesuai bidangnya yang
diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.