Bagaimana redaksi normatif Pasal 7 dalam PERATURAN WALI  KOTA  CIREBON Nomor 79 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN WALI  KOTA  CIREBON Nomor 79 Tahun 2021 tentang MEKANISME PEMBAYARAN PENU NDAAN BELANJA DAERAH, BAB IV - PENGANGGARAAAN, Pasal 7 berbunyi:

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota mempunyai 
kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan 
yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, 
maka dapat melakukan perubahan atas Peraturan Wali 
Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan/atau Perubahan Anggar an 
Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dilakukan reviu 
oleh APIP . 
(2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan cara pergeseran sebagian anggaran 
yang tercantum dalam kode rekening belanja tidak 
terduga ke kode rekening kegiatan berken aan pada 
belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan. 
(3) Penyelesaian Utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), dilakukan dengan memperhatikan 
kemampuan keuangan daerah. 
(4) Pengalokasian anggaran dalam rangka penyelesaian 
utang daerah dapat dilakukan sekaligus dalam satu 
tahun angg aran atau bertahap dalam beberapa tahun 
anggaran . 
(5) Penganggaran dalam rangka penyelesaian utang daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan 
terlebih dahulu kedalam RKA dan/atau DPPA SK PD. 
 
 
 
 
10 
 
 (6) Bagi perangkat daerah yang menerapkan pola 
pengelolaan keuangan BLUD (PPK -BLUD) hutang BUD 
yang berasal dari kegiatan yang dibiayai dari Anggaran 
Pendapatan dan belanja BLUD dianggarakan dalam 
rencana bisnis anggaran (RBA) tahun berikutnya.