Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 37 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 37 Tahun 2017 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERIZINAN PERDAGANGAN, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom . 
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. 
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
Perangkat Daerah yang m enyelanggaraan pelayanan 
perizinan terpadu satu pintu . 
5. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang 
dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan 
hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau 
kompensasi. 
6. Perusahaan perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang 
menjalankan kegiatan usaha perdagangan yang bersifat 
tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan 
dalam wilayah N egara Republik Indonesia, untuk tujuan 
memperoleh keuntunga n dan/ atau laba. 
7. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai 
kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak 
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan 
adalah badan hukum yang mer upakan persekutuan modal, 
didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan 
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 
saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam 
peraturan perundang - undangan. 
9. Fasilitas Umum adalah setiap bangun an permanen 
maupun tidak permanen yang digunakan untuk 
menyelenggarakan kegiatan pekerjaan atau untuk melayani 
kepentingan umum di Pasar. 
10. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat Izin 
untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. 
11. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang 
selanjutnya disebut SP -SIUP adalah Formulir Permohonan 
izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data -data 
perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha 
Perdagangan Mikro/ Kecil/ Menengah/ Besar. 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 12. Pembeku an Perusahaan adalah penghentian sementara 
seluruh kegiatan perusahaan. 
13. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang 
merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya 
yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan 
dapat bersifat berdiri send iri atau bertugas untuk 
melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya. 
14. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak 
mewakili Kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu 
kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan 
kewenangan yang telah ditentukan. 
15. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG 
adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada 
pemilik Gudang. 
16. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat 
ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum 
melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat 
penyimpanan barang -barang perniagaan da n tidak untuk 
kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat -syarat sesuai 
Peraturan Menteri Perdagangan. 
17. Gudang Kecil adalah gudang dengan luas 36 m2 sampai 
dengan 2.500 m2. 
18. Gudang Menengah adalah gu dang dengan luas diatas 
2.500 m2 sampai dengan 10.000 m2 . 
19. Gudang Besar adalah g udang dengan luas diatas 
10.000 m2. 
20. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan 
yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan 
melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/atau 
pihak lain untuk mendukung/mempe rlancar kegiatan 
perdagangan barang. 
21. Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang disingkat 
SKPB adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus 
dimiliki oleh pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang 
terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik 
tertentu. 
22. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang 
diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang -
Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 
Perusahaan yang selanjutnya disebut UUWDP dan/atau 
peraturan pelaksanaannya dan memuat hal -hal yang wajib 
didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh 
pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran 
Perusahaan. 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 23. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP 
adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor 
Pendaftaran Perus ahaan kepada perusahaan yang telah 
melakukan pendaftaran perusahaan. 
24. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau 
persekutuan atau badan Hukum yang menjalankan 
sesuatu jenis perusahaan. 
25. Herregistrasi adalah pendaftaran ulang terhadap kegiatan 
usaha perdagangan yang telah memilik i izin di Kabupaten 
Bangka Selatan .