Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 12 Tahun 2016?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 12 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga . 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Purbalingga. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ya ng 
menjadi kewenangan Daerah. 
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten 
Purbalingga . 
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya 
disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga . 
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Purbalingga . 
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten 
Purbalingga . 
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten 
Purbalingga . 
 
 11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah 
Satuan Polisi Pamong Pra ja Kabupaten Purbalingga. 
12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin 
oleh Camat . 
13. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan di wilayah Kabupaten 
Purbalingga. 
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur 
pelaksana tek nis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu . 
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 
unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan t eknis penunjang tertentu . 
16. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah 
unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 
17. Tipe A adalah t ipelogi Perangkat Daerah u ntuk mewadahi pelaksanaan 
fungsi perangkat daerah dengan beban ke rja yang besar. 
18. Tipe B adalah t ipelogi Perangkat Daerah untuk mewadahi pelaksanaan 
fungsi perangkat daerah dengan beban ke rja yang sedang. 
19. Tipe C adalah t ipelogi Perangkat Daerah untuk mewada hi pelaksanaan 
fungsi perangkat daerah dengan beban ke rja yang kecil. 
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya dis ingkat ASN adalah pegawai 
negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja 
di Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.