Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2010 Pasal 67?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2010 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN, Pasal 67 mengatur sebagai berikut:

(1) Dokumen kependudukan meliputi :
a. biodata Penduduk;
b. KK;
c. KTP;
d. surat keterangan kependudukan; dan
e. akta pencatatan sipil.
(2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
meliputi:
a. Surat Keterangan Pindah;
b. Surat Keterangan Pindah Datang;
c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
d. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri;
e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
f. Surat Keterangan Kelahiran;
g. Surat Keterangan Lahir Mati;
h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
j. Surat Keterangan Kematian;
k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
(3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI 
antarkabupaten/ kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah NKRI, 
Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antarkabupaten/ kota dalam satu 
provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah NKRI, Surat Keterangan Pindah Datang 
Penduduk Orang Asing dalam wilayah NKRI, Surat Keterangan Pindah ke Luar 
Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat 
Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk 
Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan 
Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat 
Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, 
diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
(4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antarkecamatan dalam satu kabupaten, 
Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antarkecamatan dalam satu 
kabupaten, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas nama Kepala 
Instansi Pelaksana.
(5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu desa/ kelurahan, Surat 
Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antardesa/ kelurahan dalam satu 
kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati 
untuk WNI dan Surat Keterangan Kematian untuk WNI, dapat diterbitkan dan 
ditandatangani oleh kepala desa/ lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
(6) Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan 
Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala 
Perwakilan Republik Indonesia.
24Pasal 68
Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal 
lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan 
dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.