Apa substansi hukum dari Pasal 6 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 22 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 22 Tahun 2018 tentang PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN, khususnya BAB II - I, Pasal 6, adalah:

(1) Terhadap Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dilakukan 
oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan dan 
layanan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan Keteranga n 
Status valid atau tidak valid. 
(2) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan dalam hal 
Wajib Pajak memenuhi ketentuan: 
a. Nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam 
sistem informasi Direktorat Je nderal Pajak; dan 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 b. Telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan 
untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi 
kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan 
perundang -undangan. 
(3) Dalam hal Wajib Pajak memperoleh Keterangan Status 
Wajib Pajak yang m emuat status valid sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 2), layanan publik tertentu pada 
Perangkat Daerah yang menangani perizinan dan layanan 
pengadaan dapat diberikan. 
(4) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibe rikan Keterangan 
Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.