Apa saja yang diatur dalam Pasal 7 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022?
Ketentuan dalam 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022 tentang perkara yang, BAB IV - SUMBER ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN, Pasal 7 menetapkan:

Biaya Pendaftaran Gugatan/ Banding/ PK;
Tranport Lokal;
Biaya ATK;
Peijalan Dinas;(1)Pembiayaan LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI bersumber dari iuran
KORPRI dan/atau APBD serta bantuan pemerintah dan pihak lainyang tidak
mengikat (BUMN/BUMD).
Pembiayaan bantuan hukum dapat berupa honorarium perbulan sesuai
dengan pagu anggaran atau SBU maupun paket perkasus berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Pembiayaan bantuan hukum dapat meliputi:
e*I^^t^unanJawaban, Replik, Duplik dan Gelar Perkara,
ctamyusimatiJawaban, Replik Dnnhv a ,
«■ffiLrui.., ’uplik dan Gelar Perkara-
BABV
PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT DAN DIKLAT ADVOKASI
PARALEGAL
Bagian Kesatu
Pendidikan Khusus Profesi Advokat