Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Nomor 1 Tahun 2004?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Nomor 1 Tahun 2004 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Penyertaan modal daerah yang selanjutnya disebut penyertaan modal
adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik
Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan
Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan
usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian
modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah BUMD yang didirikan
dengan tujuan pendirian bank adalah untuk mengelola keuangan daerah
yaitu sebagai pemegang kas daerah dan membantu meningkatkan ekonomi
daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil,
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah.