Bagaimana redaksi normatif Pasal  69 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES Nomor 6 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES Nomor 6 Tahun 1945 tentang PEMILIHAN KEPALA DESA, BAB IV - PILKADES ANTAR WAKTU, Pasal  69 berbunyi:

BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang 
meliputi kegiatan: 
a. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin 
oleh Ketua BPD didampingi anggota BPD yang 
teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia 
Pemilihan; 
b. penyelenggaraan musyawarah desa 
sebagaimana dimaksud huruf a dinyatakan sah 
apabila dihadiri minimal 2/3 (dua per tiga) dari 
jumlah pemilih berdasarkan undangan yang 
ditetapkan Panitia Pemilihan. 
 
c. Apabila musyawarah desa sebagaimana 
dimaksud huruf b belum mencapai batas 
minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilih 
berdasarkan undangan yang ditetapkan Panitia 
Pemilihan maka Pimpinan Musyawarah 
memperpanjang waktu dim ulainya musyawarah 
sampai dengan maksimal 3 (tiga) kali dengan 
interval waktu ya ng ditetapkan Panitia 
Pemilihan; 
d. Apabila sampai dengan perpanjangan 3 (kali) 
sebagaimana dimaksud pada huruf c, pimpinan 
musyawarah menutup musyawarah untuk 
selanjutnya melaporkan kepada Bupati; 
e. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud 
huruf d, Bupati menunda pelaksana an Pilkades 
Antar Waktu dengan waktu yang ditetapkan 
kemudian; 
f. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak 
dipilih oleh musyawarah desa melalui 
musyawarah mu fakat atau melalui pemungutan 
suara; 
g. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh 
Panitia Pemilihan melalui mekanisme 
musyawarah mufakat atau melalui 
pemungutan suara yang telah disepakati oleh 
musyawarah Desa; 
h. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala D esa 
oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah 
Desa; 
i. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah 
desa; j. pelaporan hasil Pilkadas Antar Waktu kepada 
BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari 
setelah musyawarah desa; 
k. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil 
Pilkades Antar Waktu oleh ketua BPD kepada 
Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 
menerima laporan dari Panitia Pemilihan; 
l. penerbitan Keputusan Bupati tentang 
Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa 
terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
sejak diterimanya laporan dari BPD.