Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 11.A Tahun 2021 pada Pasal 2?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 11.A Tahun 2021 tentang STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN, BAB II - PRINSIP, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

(1) Perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban 
standar biaya kegiatan OPD dilakukan berdasarkan 
prinsip sebagai berikut : 
a. efisien ; 
b. efektivitas ; 
c. terukur ; 
d. akuntabel ; 
e. transparan ; dan 
f. tertib administrasi . 
(2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. efisien berarti bahwa perencanaan alokasi anggaran 
standar biaya OPD harus sesuai dengan kebutuhan 
nyata ; 
b. efektivitas berarti bahwa pelaksanaan standar biaya 
kegiatan OPD mempunyai kontribusi terhadap daerah 
dan sesuai deng an target yang telah ditetapkan; 
c. terukur berarti bahwa setiap pelaksanaan standar 
biaya kegiatan mempu nyai hasil yang jelas dan nyata; 
d. Akuntabel berarti bahwa perencanaan dan 
pelaksanaan standar biaya kegiatan dapat 
dipertan ggun gjawabkan baik secara teknis maupun 
administrasi ; 
e. Trans paran berarti bahwa perencanaan pelaksanaan 
danpertanggungjawaban standar biaya bersifat 
terbuka; dan 
 
f. Tertib administrasi berarti bahwa perencanaan, 
pelaksanaan , dan pertanggungjawaban standar biaya 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan dan didukung dengan bukti 
yang dapat dipertanggungjawabkan.