Bagaimana redaksi normatif Pasal 13 dalam 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022?
Norma hukum dalam 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022 tentang perkara yang, BAB IV - SUMBER ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN, Pasal 13 berbunyi:

Anggota KORPRI yang diperkenankan untuk mengikuti Diklat Advokasi
untuk Paralegal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Aparatur Sipil Negara, Pegawai dengan peijanjian keija dan/atau pegawai
dengan surat perintah tugas yang berasal dari lingkup pemerintah daerah,
BUMD serta Lembaga berbadan hukum yang memiliki MOU;
Ditunjuk dan ditugaskan oleh Instansinya untuk ikut menjadi
pengurus/tenaga Advokat LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI;
Bersedia menandatangani komitmen untuk mengabdikan dirisebagai tenaga
Advokat diLKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI; dan
Membayar biaya pendidikan dan/atau pendidikan dan pelatihan spesialisasi
tertentu yang ditanggung oleh Instansi Pemerintah.