Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 68 Tahun 2016 pada Pasal 57?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 68 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER, BAB  IV - BANTUAN SOSIAL, Pasal 57 menyebutkan bahwa:

(1)PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat
tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
(2)Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima,
alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing -masing individu
dan/atau keluarga.
Pasal58
(1)Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
a.Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atausurat
keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
b.Keputusan Bupatitentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
c.pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa
bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
d.bukti transfer , kuitansi bukti penerimaan uang atau berita acara serah terima
barang atas pemberian bantuan sosial.
(2)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b da n huruf c
dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya.
Pasal59
(1)Penerima bantuan sosial yang dapat direncanakan bertanggungjawab secara
formal da nmaterial atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
(2)Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial yang dapat direncanakan meliputi :
a.laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
b.surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa ban tuan sosial
yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial
yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah; dan
c.fotokopi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan
perundang -undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang termasuk
kewajiban pembayaran perpajakan atau salinan bukti serah terima barang
(Berita Acara Serah Terima barang) bagi penerima bantuan sosial berupa
barang.
-29-(3)Berkas asli bukti -bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan dan
dipergunakan ol eh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
(4)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Bupati melalui PPKD untukbantuan sosial berupa uang atau melalui Kepala
SKPD terkait untukbantuan sosial berupa barang paling lambat 1 (satu) bulan
setelah kegiatan selesai dilaksanakan ataupaling lambat Tanggal 10 (sepuluh)
Bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang -undangan.
(5)Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaiman a dimaksud pada ayat (2)
huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
Peraturan Bupati ini.
Pasal60
(1)Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah
Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(2)Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan
sosialsampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai
persediaan dalam neraca.
Pasal61
(1)Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi
pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan
atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
(2)Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barangsebagaimana
dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupatiini.