Apa substansi hukum dari Pasal  17 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 25 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 25 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, khususnya BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  17, adalah:

(1) Seksi Pengendalian Distribusi Alat Obat Kontrasepsi 
dipimpin oleh seorang Kepala S eksi. 
(2) Kepala Seksi Pengendalian Distribusi Alat Obat Kontrasepsi 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 
Bidang Keluarga Berencana lingkup pengendalian distribusi 
alat obat kontrasepsi . 
(3) Dalam … 
30 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 2), Kepala Seksi Pengendalian Distribusi Alat Obat 
Kontrasepsi menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan lingkup pengendalian 
distribusi alat obat kontrasepsi ; 
b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup pengendalian 
distribusi alat obat kontra sepsi ; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup 
pengendalian distribusi alat obat kontrasepsi ; 
d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pengendalian 
distribusi alat obat kontrasepsi ; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pengendalian Distribusi Alat Obat 
Kontrasepsi adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan 
kinerja lingkup Seksi Pengendalian Distribusi Alat Obat 
Kontrasepsi ; 
b. membina, membagi da n mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar 
tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 
c. menyusun bahan kebijakan lingkup pengendalian 
distribusi alat obat kontrasepsi ; 
d. menyusun rencana kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi 
(Alokon) dan sarana penunjang pelayanan Keluarga 
Berencana ; 
e. melaksanakan pengendalian pendistribusian alat dan 
obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan 
Keluarga Berencana ke fasilitas kesehatan termasuk 
jaringan dan jejaringnya ; 
f. melaksana kan peningkatan kompetensi pengelola dan 
petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana 
penunjang pelayanan Keluarga Berencana ; 
g. melaksanakan penyediaan sarana penunjang pelayanan 
Keluarga Berencana ; 
h. memeriksa … 
31 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai 
dengan kewenangannya; 
i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, 
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi 
terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebaga i bahan pertanggungjawaban 
kepada atasan; dan 
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
 
Paragraf 2 
Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana