Jelaskan isi kandungan Pasal 52 dari PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 50 Tahun 2022.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 50 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT, ketentuan pada , Pasal 52 berbunyi:

Aturan dasar pada Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode 
KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf d , meliputi: 
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam 
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati in; 
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut: 
1. KDB maksimum 70% (dua puluh persen); 
2. KLB maksimum 1,4 (satu koma empat). 
3. KDH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil. 
4. Luas kaveling minimum sebesar 150 (seratus lima puluh) 
meter persegi. 
c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut: 
1. TB maksimum 15 (lima belas) meter; 
2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut: 
a) jalan kolektor primer 6 (enam) met er; 
b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan 
c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter. 
3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut: 
a) JBAB minimal pada bangunan 1 -2 lantai sebagai 
berikut: 
1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter; 
2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan 
3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter. 
b) JBAB minimal pada bangunan 3 -4 lantai sebagai 
berikut: 
1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter; 
2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan 
3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter. 
c) JBAB minimal pada banguna n 5 lantai sebagai berikut: 
1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter; 
2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan 
3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter. 
4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan 
5. JBB minimum 3 (tiga) meter. 
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sebagai 
berikut: 
1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan; 
11 
 
 2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum 
terdekat; 
3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi 
bencana terdekat; 
4. menyediakan jaringan air bersih; 
5. menyediakan jaringan listrik; 
6. menyediakan jaringan persampahan; 
7. menyediakan jaringan telekomunikasi; 
8. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan 
sistem jaringan prasarana perkotaan; 
9. menyediakan hydrant kebakaran; 
10. menyediakan IPAL skala kawasan; 
11. menyediakan areal parkir yang memadai; 
12. menyediakan toilet umum; 
13. menyediakan mushola; dan 
14. menyediakan pos keamanan. 
 
5. ketentuan Pasal 53 huruf b diubah , sehingga berbunyi sebagai 
berikut: