Apa norma yang terkandung dalam Pasal  8 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 14 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 14 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, khususnya BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  8, memuat:

Sub Bagian Program, dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian. 
Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas lingkup 
program, data dan informasi. 
Dalam melaksanakan tugas seba gaimana dimaksud pada 
, Kepala Sub Bagian Program menyelenggarakan 
fungsi: 
penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup 
program; 
pelaksanaan kebijakan lingkup program ; 
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup program; 
pelaksanaan administrasi lingkup program; dan 
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program adalah sebagai 
berikut: 
menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan 
kinerja lingkup Sub Bagian Program ; 
membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar 
tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 
melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan 
bahan Renstra , Renja , program kerja dan anggaran serta 
kinerja Dinas ; 
melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan 
pelaporan kinerja Dinas ; 
melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan 
data dan/atau informasi lingkup Dinas ; 
melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi 
program dalam rangka penyiapan bahan rencana kerja 
daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD serta 
rencana kerja lainnya sesuai dengan peraturan 
perun dang-undangan; 
melaksanakan … 
15 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan 
bahan penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi 
LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan -laporan lainnya 
sesuai dengan peraturan perun dang-undangan; 
memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai 
dengan kewenangannya ; 
melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban 
kepada atasan; dan 
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Bagian Ketiga 
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial