Bagaimana redaksi normatif Pasal 11 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Nomor 1 Tahun 2004?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Nomor 1 Tahun 2004 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH, BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 11 berbunyi:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas.
Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal '2 0 MAY 2014
BUPATI BANYUMAS,
ACHMAD HUS
Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal ....2*A.*J^Y...hK.l.7U..
SEKRjeTAKJiB DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
Ir.
_
Pernbina Utama Muda
NIP 19640116 199003 1 009
LEMBARAN iiAERAH &&BUFAXEN BANYUMAS TAHUN
NOMOR ..... £ ...... SERI . ...... E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA
TENGAH : (24/2014)
8
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 7 TAHUN2014
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
I. UMUM
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan
tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat
lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan
investasi pemerintah daerah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan
dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib
administrasi dan pengelolaan investasi pemerintah daerah. Pasal 41 ayat
(5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
menyatakan bahwa Penyertaan Modal pemerintah daerah pada perusahaan
negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.
Secara umum definisi Penyertaan Modal yaitu suatu usaha untuk
memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan
melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan Modal
Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah untuk dijadikan sebagai modal
BUMD. Penyertaan Modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang
milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan
menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai
modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan
pertumbuhan perekonomian Daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas
telah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah, antara lain melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
9
Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011, ditegaskan bahwa investasi Pemerintah
Daerah, termasuk di dalamnya Penyertaan Modal pada PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah dapat dianggarkan apabila jumlah yang
disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Berkaitan dengan hal
tersebut di atas maka Penyertaan Modal daerah pada Badan Usaha Milik
Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL