Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 67 Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945.
Redaksi dari Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pemb entukan, pada BAB III - TUJUAN PENATAAN WP - 9, Pasal 67 menjelaskan:

Aturan dasar Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebaga imana 
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) hurufl , meliputi : 
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan , meliputi : 
1. keten tuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaiman a 
tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada 
Lamp iran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratu ran Bupa ti 
lill. 
2. ketentu an kegiatan dan penggunaan lahan bers yarat secara terba tas berla ku 
untuk : 
a) Tl berupa aktivitas perparkiran di badan jalan (on street parking ), aktivita s 
perparkiran di luar badan jalan (off street parking) , dan aktivi tas penunjan g 
angkutan darat lainn ya; 
b) T2 berupa aktivitas perparkiran di badan jalan (on street parking ), aktivita s 
perparki ran di luar badan jalan ( off street parking), dan aktivitas penun jang 
angkutan darat lainn ya; dan 
c) T3 berupa konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersi h, konstruksi 
bangunan sipil elektrikal , konstruksi sentral telekomu nikasi, 
pembuatan/pengeboran sumur air tanah , pengerukan, rum ah/war ung 
makan , kedai minuman , dan mus eum yang dikelola pemerintah . 
3. ketentu an kegiatan dan penggunaan lahan bers yarat tertentu berlaku untu k: 
a) Bl berupa konstruksi bangunan sipil jembatan , jalan layang, fly over dan 
underpass , konstruks i jalan rel, dan konstruksi terowongan . 
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehka n 
sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan pengguna an lahan 
pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 
1. KDB maksimum 50% (lima puluh persen) ; 
2. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat) ; dan 
3. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) . 
c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut : 
1. TB maksimal 15 (lima belas) meter ; 
2. GSB minimal berlaku dengan klasifi kasi sebaga i berikut : 
a) jalan arteri 8 (delapan) meter; 
b) jalan kolektor 6 (enam) meter; 
c) jalan lokal 4 (empa t) meter; dan 
d) jalan lingkung an 2 (dua) meter. 3. JBB minimum 5 (lima) meter ; dan 
4. JBS minimum 5 (lima) meter. 
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut : 
1. tempat ibadah ; 
2. pos keamanan ; 
3. ruang tunggu pengunjung ; 
4. jalur dan pemberhentian angkutan ; 
5. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda ; 
6. penerangan jalan umum , bangku ; 
7. aksesbilitas difabel ; lahan parkir ; 
8. sistem pemanenan air hujan/ rain water harvesting (RWH ); 
9. jaringan air bersih; 
10. saluran drainase ; 
11. jaringan sanitasi ; 
12. sistem persampahan ; 
13. jaringan listrik ; 
14. jaringan telekomunikasi; 
15. hidran ; 
16. KAMERA PEMANTAU ; 
17. tam.an ; dan 
18. RTNH . - 59 -