Menurut b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Nomor 44 Tahun 2016 Nomor 44 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 3?
Pasal Pasal 3 dalam b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Nomor 44 Tahun 2016 Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, pada , menyatakan:

- 6 - 
( 1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencan a, terdiri atas : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat ; 
c. Bidang Pengendalian Penduduk , Penyuluhan dan Penggerakan ; 
d. Bidang Keluarg a Berencana; 
e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ; 
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional . 
(2) Bagan Struktur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Kolaka tercantum dalam Lampiran Peraturan Bup ati ini. Pasal 8 Bagian Kedua 
Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian kuantitas 
penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan 
keluarga; 
b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengendalian kuantitas 
penduduk dan keluarga berencana , ketahanan dan kesejahteraan 
keluarga ; 
c. pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang 
peng endalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana , ketahanan 
dan kesejahteraan keluarga; 
d. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati terkait 
dengan tugas dan fungsi dinas . Pasal 7 sampai 7 - 
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 
menyelenggarak.an fungsi: 
a. perumusan sasaran program dan anggaran; 
b. pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang­ 
Bidang agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan; 
c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di Dinas Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana; 
d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian 
kuantitas penduduk; 
e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja internal maupun external yang 
bersifat menyeluruh/komprehensif dan integral untuk pengambilan 
keputusan; 
f. pelaksanaan pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; 
g. pelaksanaan advokasi , komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian 
kuantitas penduduk dan keluarga berencana; 
h. pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB 
dan kader KB; 
1. pelak.sanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan 
obat kontrasepsi; 
J. pelaksanaan pelayanan KB; Pasal 10 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai 
tugas memimpin dan membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan serta bertanggung 
jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas. Bagian Kesatu 
Kepala Dinas