Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pekon adalah Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilikibatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusanpemerintahan, kepen tingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsamasyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dandihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.
5. Dana Pekon adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untukmembiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.6. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu perangkat Pekon sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Pekon;
7. Jumlah Pekon adalah jumlah Pekon yang ditetapkan oleh Menteri DalamNegeri.
8- Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disebutAPBPekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.9. RKUN adalah Rekening KasUmum Negara.
10. RKUD adalah Rekening KasUmum Daerah.
11.RKP adalah Rekening KasPekon.
12. BLT adalah Bantuan Langsung Tunai.
13. SDGs adalah Sustainable Develoment Goals.