Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 10 PERATURAN BUPATI KUTAITIMUR Nomor 74 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KUTAITIMUR Nomor 74 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA, pada BAB I - KETENTUANUMUM, Pasal 10 menjelaskan:

(1) Unit Pelaksana Terknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf g adalah merupakan unsur pelaksana teknis Operasional Dinas
Pariwisata yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Pariwisata;
(2) Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan Peraturan Bupati.
- 14 -
Paragraf7
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal11
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf h terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian danj atau
keterampilan terten tu.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata sesuai dengan keahlian
danjatau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.
(4) Jenis Jabatan Fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(5) Jabatan Fungsional merupakan jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh
ASN yang mempunyai syarat dan ketentuan Jabatan Fungsional yang
dikeluarkan oleh Instansi Pembina masing-masing.
(6) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku.