Apa substansi hukum dari Pasal 5 PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP, khususnya BAB III - TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN, Pasal 5, adalah:

(1) Dana Pekon disalurkan dari RKUN keRKP melalui RKUD.
(2) Penyaluran dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan
melalui pemotongan dana Pekon Kabupaten dan penyaluran dana hasil
pemotongan dana Pekon keRKP.
(3) Pemotongan dana Pekon kabupaten dan penyaluran dana hasil
pemotongan dana Pekon keRKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana Pekon
dari Bupati.
(4) Penyaluran dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan
dalam 3(tiga) tahap, dengan ketentuan :
a.
b.tahap Isebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana Pekon
setiap Pekon, dengan rincian :
1.40% (empat puluh persen) dari pagu dana Pekon setiap pekon
dikurangi kebutuhan Dana pekon untuk BLT Pekon bulan
kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari;
dan
2.kebutuhan dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kesatu sampai
dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan
kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk
bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
tahap IIsebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana Pekon
setiap Pekon, dengan rincian :
1.40% (empat puluh persen) dari pagu dana Pekon setiap pekon
dikurangi kebutuhan dana pekon untuk BLT Pekon bulan
keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan
Maret; dan
2.kebutuhan Dana Pekon untuk BLT Pekon bulan keenam sampai
dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan
keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan
untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
tahap IIIsebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Pekon
setiap Pekon, dengan rincian :
1.20% (dua puluh persen) dari pagu dana Pekon setiap pekon
dikurangi kebutuhan dana pekon untuk BLT Pekon bulan
kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulanJuni; dan
2.kebutuhan dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kesebelas
sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November
untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November
bulan kedua belas.
(5) Penyaluran dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)untuk
Pekon berstatus Pekon mandiri dilakukan dalam 2(dua) tahap, dengan
ketentuan :
a.tahap Isebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Pekon
setiap Pekon, dengan rincian :
1.60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Pekon setiap pekon
dikurangi kebutuhan dana pekon untuk BLT Pekon bulan kesatusampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan2.kebutuhan dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kesatu sampai
dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulankesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untukbulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
b.tahap IIsebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana Pekonsetiap Pekon, dengan rincian :
1.40% (empat puluh persen) dari pagu dana Pekon setiap pekondikurangi kebutuhan dana pekon untuk BLT Pekon bulankedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulanMaret; dan
2.kebutuhan dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kedelapan sampaidengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untukbulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulanberkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulankesebelas, serta paling cepat akhir November untuk bulan keduabelas.
(6) Pekon mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)merupakan statusPekon hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh
Kementerian Pekon, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasidalam Indeks Pekon.