Apa substansi hukum dari Pasal 9 NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 50 Tahun 2021?
Materi muatan NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 50 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA, khususnya BAB IV - URAIAN TUGAS, Pasal 9, adalah:

(1) Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang yang dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab 
kepada Kepala Dinas. 
 
(2) Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas 
merumuskan dan melaksanakan kebijakan 
serta kewenangan dibidang inventarisasi 
sumber daya alam, menyusun RPPLH, KLHS, 
kajian dampak lingkungan dan konservasi 
lingkungan hidup. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) Bidang Tata 
Lingkungan mempunyai fungsi : 
a. inventarisasi data dan informasi 
sumberdaya alam; 
b. penyusunan, koordinasi, sinkronisasi, 
sosialisasi, monitoring dan evaluasi RPPLH 
dan KLHS; 
16 
 c. penyusunan Rencana Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang 
meliputi Mutu Air dan Mutu Udara; 
d. koordinasi penyusunan tata ruang yang 
berbasis daya dukung dan daya tampung 
lingkungan; 
e. penyusunan instrumen ekonomi 
lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, 
mekanisme insentif disinsentif, 
pendanaan lingkungan hidup); 
f. penyusunan NSDA dan LH, Dokumen 
Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Daerah (DIKPLHD), dan Indeks 
Kualitas Lingkungan Hidup; 
g. perencanaan ruang terbuka hijau, 
konservasi keanekaragaman hayati, 
perlindungan, pengawetan, pencadangan 
ruang sumber daya alam serta 
pemanfaatan nya secara lestari; 
h. penetapan kebijakan, pelaksanaan ruang 
terbuka hijau, konservasi, pemanfaatan 
berkelanjutan, dan pengendalian 
kerusakan keanekaragaman hayati; 
i. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan 
konservasi keanekaragaman hayati dan 
ruang terbuka hijau; 
j. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan 
keanekaragaman hayati; 
k. pengembangan sistem informasi dan 
pengelolaan database keanekaragaman 
hayati; 
l. pelaksanaan inventarisasi GRK, 
penyusunan profil emisi GRK, dan upaya 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 
m. menyusun rencana program, 
pemeliharaan, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan serta merumuskan petunjuk 
teknis di bidang pertamanan dan 
penghijauan; 
n. menerbitkan Persetujuan Teknis untuk 
pemenuhan baku mutu air limbah dan 
baku mutu emisi; 
o. koordinasi penyusunan instrumen 
pencegahan pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-
UPL, Persetujuan Lingkungan (Persetujuan 
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (PKPLH) dan Surat Keputusan 
17 
 Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)), 
Audit LH, Analisis resiko LH); 
p. mengajukan usulan Tim Uji Kelayakan 
Lingkungan yang berkedudukan di Kota 
Bandar Lampung; dan 
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan bidang 
tugasnya. 
 
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
Bidang Tata Lingkungan dibantu oleh 
Kelompok Jabatan Fungsional melalui 
Penyetaraan; 
 
(5) Masing-masing Pejabat Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam 
melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang. 
Bagian Keempat 
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3