Apa yang diatur dalam PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Nomor 698 Tahun 2022 pada Pasal 10?
Berdasarkan PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Nomor 698 Tahun 2022 tentang PENGAWASAN PEREDARAN OBAT DONASI DI WILAYAH INDONESIA, BAB II - PEREDARAN OBAT DONASI DI WILAYAH INDONESIA, Pasal 10 menyebutkan bahwa:

(1) Peredaran Obat Donasi dilaksanakan berdasarkan 
perjanjian kerja sama antara pemberi donasi dan 
penerima donasi. 
(2) Perjanjian k erja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) paling sedikit memuat: 
a. identitas pemberi donasi dan penerima donasi; 
b. pembagian tanggung jawab; 
c. penyediaan informasi; 
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan 
e. penanganan sisa Obat Donasi. 
(3) Perjanjian kerja sama se bagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus ditandatangani oleh pimpinan atau penanggung 
jawab dari pemberi donasi dan penerima donasi. 
2022, No.698 -8- 
(4) Identitas pemberi donasi dan penerima donasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling 
sedikit meliputi nama dan alam at pemberi donasi dan 
penerima donasi. 
(5) Pembagian tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada 
huruf b dapat meliputi pengadaan, pembiayaan, 
pengiriman, pengelolaan, pengembalian, dan 
pemusnahan Obat Donasi. 
(6) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pa da ayat 
(2) huruf c dapat meliputi prosedur dan dokumen 
perizinan yang diperlukan, serta spesifikasi, termasuk 
jenis dan jumlah Obat yang dibutuhkan dan 
didonasikan. 
(7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat melip uti proses 
administrasi, kesesuaian pemilihan Obat, kesesuaian 
jumlah Obat dengan yang dibutuhkan, dan ketepatan 
waktu pengiriman. 
(8) Penanganan sisa Obat Donasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf e dapat meliputi proses administrasi, 
pihak yang akan di libatkan dalam penanganan sisa Obat 
Donasi termasuk pemusnahannya, dan pembiayaan atas 
penanganan sisa Obat Donasi. 
 
Paragraf 2 
Perencanaan