Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal  38 PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor \ Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor \ Tahun 2021 tentang FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN, pada BAB  XIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal  38 menjelaskan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali.
Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal Z2.'Qe tciT 2021
BUPATI BOYOLALI, 
ttd
MOHAMMAD SAID HIDAYAT
Diundangkan di Boyolali
pada tanggal T-'Z 2021
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOYOLALI,
ttd
MASRURI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR I ^
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA 
TENGAH: (19-349/2021)
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,
U KitRTI NINGSIH AGNES SRI
Pembina Tingkat I 
NIP. 19671102 199403 2 009
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR \ ^ TAHUN 2021
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN 
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
I. UMUM
Seiring dengan meningkatnya kondisi Penyalahgunaan dan Peredaran 
Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tengah masyarakat, maka peran 
Pemerintah Daerah dan masyarakat perlu ditingkatkan terus-menerus untuk 
mendukung program Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap Narkotika. Sebagai landasan hukum dalam peningkatan 
peran Pemerintah Daerah dan masyarakat tersebut Pemerintah dalam hal ini 
Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 
2019, diamanatkan bahwa Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan 
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh 
Pemerintah Daerah meliputi: a. penyusunan Peraturan Daerah mengenai 
Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. sosialisasi; c. pelaksanaan deteksi dini; 
d. pemberdayaan masyarakat; e. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan 
dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; f. peningkatan 
kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis; g. peningkatan peran serta dinas 
terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional yaitu 
keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan; dan h. 
penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan pemberantasan 
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Narkotika dan Prekursor Narkotika, di satu sisi merupakan bahan yang 
bermanfaat dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, 
namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat 
merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. 
Jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan 
akibat yang sangat merugikan bagi setiap komponen masyarakat. Hal ini 
tentunya akan merugikan jika kemudian disertai dengan Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap Narkotika dan precursor Narkotika yang dapat 
mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan 
bernegara yang pada akhirnya melemahkan ketahanan nasional Indonesia.
Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan precursor Narkotika 
mengancam keberlanjutan sistem sosial masyarakat dan berbangsa. Peredaran 
Gelap Narkotika dan precursor Narkotika tidak lagi dapat dihadapi hanya
-2-
dengan Pencegahan, Penanganan, dan penindakan secara biasa, tetapi perlu 
mengaktifkein seluruh institusi sosial dan lapisan masyarakat secara 
terintegrasi melalui kebijakan nasional yang terstruktur dan sistematis. Atas 
dasar itu, maka Pemerintah Kabupaten Boyolali memiliki kewajiban dalam 
melindungi masyarakat dari bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
12 Tahun 2019 khususnya Pasal 3 huruf a, dan guna melindungi masyarakat 
Kabupaten Boyolali dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 
precursor Narkotika maka disusun Peraturan Daerah tentang Fasilitasi 
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam Peraturan Daerah ini diatur 
mengenai Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi: antisipasi dini, 
Pencegahan, penanggulangan, rehabilitasi, pendanaan, tim terpadu, rencana 
aksi Daerah, partisipasi masyarakat, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, 
kemitraan dan keijasama, dan sanksi.
n. PASAL DEMI PASAL