Jelaskan isi kandungan Pasal 18 dari PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG Nomor l Tahun 2022.
Sesuai dengan PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG Nomor l Tahun 2022 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, ketentuan pada BAB III - BELANJA TIDAK TERDUGA, Pasal 18 berbunyi:

(1)Pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai
keadaan darurat, disampaikan oleh Kepala SKPD yang
mengajukan rencana kebutuhan belanja, kepada PPKD dengan
melampirkan:
a.buku kas umum realisasi belanja tidak terduga;
b.rekapitulasi penggunaan belanja;
c.fakta integritas; dan
d.surat pemyataan tanggung jawab belanja.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali bukti
pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD terkait.
(3)Berdasarkan rekapitulasi penggunaan belanja, PPKD menyusun
masing-masing pos laporan keuangan yang diungkapkan secara
memadai pada catatan atas laporan keuangan.
(4)Dalam hal terdapat usulan rencana kebutuhan belanja baru sesuai
rencana belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat,
Kepala SKPD terkait dapat mengajukan kembali tanpa menunggu
pertanggungjawaban rencana kebutuhan belanja sebelumnya
selesai.
(5)Kepala SKPD yang mengajukan rencana kebutuhan belanja atas
mendanai belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, bertanggungjawab
secara formal dan material terhadap belanja tidak terduga yang
dikelolanya.
(6)Format Surat Pemyataan Tanggungjawab atas Belanja Tidak
Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.