Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 11 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 11 Tahun 2016 tentang PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN, pada BAB III - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN, Pasal 6 menjelaskan:

(1) Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa Desa atau diprakarsai oleh 
Bupati dengan mem perhatikan aspirasi masyarakat D esa. 
(2) Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dibantu oleh pihak ketiga. 
 
(3) Kawasan perdesaa n yang diusulkan oleh beberapa D esa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan kawasan perdesaan yang 
sesuai dengan tujuan sebag aimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). 
 
(4) Kawasan perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi kawasan perdesaan 
dalam bentuk surat kesepakatan kawasan perdesaan. 
 
(5) Surat kesepakatan k awasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) diserahkan kepada Bupati. 
 
(6) Kawasan perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus mendapatk an persetujuan Kepala Desa dan Tokoh 
Masyarakat yang wilayahnya diusulkan menja di kawasan perdesaan. 
 
 
 
Bagian Kedua 
Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan