Apa bunyi lengkap Pasal  11 dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 25 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 25 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, pada BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  11 dinyatakan:

(1) Seksi Informasi Penduduk dan Kel uarga dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi. 
(2) Kepala Seksi Informasi Penduduk dan Keluarga mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang 
Pengendalian Penduduk lingkup Informasi Penduduk dan 
Keluarga. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
, Kepala Seksi Informasi Penduduk dan Keluarga 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan lingkup informasi 
penduduk dan keluarga; 
b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup informasi 
penduduk dan keluarga; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingk up informasi 
penduduk dan keluarga; 
d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup informasi 
penduduk dan keluarga ; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian … 
21 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 (4) Uraian tugas Kepala Seksi Informasi Penduduk d an Keluarga 
adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan 
kinerja lingkup Seksi Informasi Penduduk dan Keluarga; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar 
tujuan dan sasara n tercapai secara efektif dan efisien; 
c. menyusun bahan kebijakan lingkup informasi penduduk 
dan keluarga ; 
d. melaksanakan pengolahan dan pelaporan data 
pengendalian lapangan dan pelayanan Keluarga 
Berencana ; 
e. melaksanakan pemanfaatan data hasil pemutakhiran 
data keluarga; 
f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan 
penyelenggaraan sistem informasi keluarga program 
Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga 
Berencana (Bangga Kencana) ; 
g. melaksanakan pembentukan rumah data kependudukan 
ditingkat kelurahan; 
h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai 
dengan kewenangannya; 
i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelapora n 
pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban 
kepada atasan; dan 
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Bagian Ke empat 
Bidang Penyuluhan dan Penggerakan