Apa yang diatur dalam PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 25 Tahun 2022 pada Pasal 8?
Berdasarkan PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 25 Tahun 2022 tentang KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 8 menyebutkan bahwa:

(I) Sub Bagian Program dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian 
Program dan Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 
(2) Sub Bagian Program dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Ayat 
( 1) melaksanakan tugas: 
a. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan 
kebijakan operasional di bidang program dan kepegawaian; 
b. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan 
kegiatan masing-masing unit dilingkungan Dinas; 
c. menyusun, melaksan akan rencana program dan/atau kegiatan ; 
d. melakukan kegiatan pelayanan kegiatan program dan kepegawaian di 
lingkungan Dinas; 
e. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan 
Rencana Kinerja Tahunan Dinas; 
-11- 
f. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan 
kinerja Dinas; 
g. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA, Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas dan Dokumen Perubahannya; 
h. melaksanaan penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan perubahn 
Penetapan Kinerja; 
1. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SP!P); 
J. melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
dan laporan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan peraturan 
perundangan; 
k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan 
hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi program dan 
kepegawaian; 
1. menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian 
dan tugas-tugas kehumasan; 
m. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang 
Komunikasi dan lnformatika, bidang Statistik dan bidang persandian; 
n. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan 
Standar Operasional Prosedur (SOP); dan 
0. melaksanakan pengukuran lndeks Kepuasan 
dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat Masyarakat 
pelanggan (!KM) 
secara 
periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan. 
Paragraf 3 
Sub Bagian Umum dan Keuangan