Apa saja yang diatur dalam Pasal 2 PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 11 Tahun 2020?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 11 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 44 TAHUN 2019, Pasal 2 menetapkan:

(1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat 
kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan 
semula. 
(2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana di maksud dalam Ayat (1) 
digolongkan menjadi : 
a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kabupaten; dan 
b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kabupaten; serta 
c. perjalanan dinas luar negeri adalah perjalan dinas ke luar dari tempat 
kedudukan Pr ovinsi Kepulauan Bangka Belitung dan/atau wilayah 
negara kesatuan republik Indonesia ke negara lainnya. 
(3) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang -
undangan yang berlaku. 
(4) Pejabat Negara (Bupati dan wakil Bupati) , DPRD, Pegawai Negeri Sipil , 
Pegawai Negeri yang diperbantukan dan PHL /PTT yang akan melaksanakan 
perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah 
atasannya. 
(5) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
termasuk pula perjalanan ya ng dilakukan dalam hal : 
a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; 
b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya; 
c. detasering di luar tempat kedudukan; 
d. ditugas kan untuk menempuh ujian dinas/ ujian jabatan yang diadakan di 
luar tempat kedudukan; 
e. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau 
menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada 
di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter 
tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; 
f. untuk men dapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan 
keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; 
 g. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan 
surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena 
melakukan tugas; 
h. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas /pendidikan dan pelatihan di luar 
tempat kedudukan; 
i. mengikuti pendidikan setara diploma/S1/S2/S3; 
j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat 
negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan 
perjalanan dinas; serta 
k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat 
negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan 
yang terakhir ke kota tempat pemakaman. 
(6) Perjalanan yang dilakukan oleh pihak di luar pejabat negara, DPRD, PNS, 
Pegawai Negeri yang diperbantukan dan PHL/PTT yang dibiayai dari belanja 
perjalanan dinas pada belanja langsung OPD yang disertakan karena 
kepentingan OPD dan menunjang tugas pokok fungsi dan kewenangan OPD. 
(7) Dihapus. 
(8) Perjalanan dinas jabatan berdasarkan p rinsip kebutuhan nyata ( rill) dan 
lumpsum. 
(9) Biaya bagasi tidak dapat dibebankan pada APBD . 
(10) Khusus biaya reservasi pemilihan kursi pesawat hanya untuk Pejabat 
Negara . 
(11) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan adalah menganut asas 
tranparansi, efektif, efi sien dan memperhatikan asas urgensi . 
(12) Perjalanan dinas jabatan ini juga berlaku bagi penggunaan dana B OS 
(Biaya Operasional Sekolah) pada sekolah – sekolah negeri dan dapat 
dijadikan pedoman pada sekolah swasta. 
(13) Perjalanan dinas jabatan ke luar Provinsi Ke pulauan Bangka Belitung untuk 
kegiatan penyampaian laporan kepada pemerintah pusat yang 
berkedudukan di Jakarta/ibu kota negara, dilakukan dalam waktu paling 
lama 2 (dua) hari dengan menugaskan maksimal 2 (dua) orang perwakilan, 
kecuali adanya penugasan kh usus dari Bupati/wakil Bupati. 
(14) Perjalanan dinas jabatan ke luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
untuk kegiatan koordinasi, konsultasi atau studi banding, dilakukan dalam 
waktu paling lama 3 (tiga) hari dengan menugaskan maksimal 3 (tiga) orang 
perwaki lan, kecuali adanya penugasan khusus dari Bupati/wakil Bupati. 
 
(15) Jumlah staf pendamping Sekretaris Daerah /Plt./Pj. Sekretaris Daerah 
dalam kegiatan perjalanan dinas maksimal 1 (satu) orang pendamping. 
(16) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan atas undangan, w aktunya 
disesuaikan dengan jadwal undangan yang diterima, demikian pula halnya 
dengan jumlah undangan yang menghadiri, kecuali adanya penugasan 
khusus dari kepala daerah/wakil kepala daerah/kepala OPD sesuai dengan 
kebutuhan. 
(17) Perjalanan dinas jabatan ke lu ar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 
kegiatan menempuh ujian dinas/jabatan, dilakukan dalam waktu paling 
lama 3 (tiga) hari. 
(18) Perjalanan dinas jabatan ke luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 
kegiatan mengikuti ujian pendidikan dalam rangka t ugas belajar setara 
diploma/S1/S2/S3, dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. 
(19) Perjalanan dinas jabatan ke luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 
kegiatan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat 
negara/DPRD/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan 
perjalanan dinas, dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. 
(20) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Ketua DPRD/Wakil Ketua 
DPRD/Anggota DPRD disesuaikan dengan prinsip kebutuhan nyata, efisien 
dan efektif. 
(21) Jumlah pendamping pada setiap perjalanan dinas jabatan yang dilakukan 
oleh Ketua DPRD /Wakil Ketu a DPRD/Anggota DPRD untuk tugas 
komisi/badan -badan/pansus/konsultasi dan koordinasi, maksimal 2 (dua) 
orang pendamping. 
(22) Jumlah pendamping pada setiap perjalanan dinas jabatan yang dilakukan 
oleh Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD untuk tugas studi 
banding/bimtek, maksimal 3 (tiga) orang pendamping. 
 
3. ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 
berbunyi sebagai berikut :