Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 20 PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor ^flTAHUN Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor ^flTAHUN Tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, pada BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Kesatu, Pasal 20 menjelaskan:

(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. warga negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda
penduduk;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. m em egang teguh dan m en gam alkan Pancasila, m elaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keu tuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;Pasal 16
d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) atau sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan 
kepolisian yang diterbitkan oleh Polres Bone Bolango;
h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i. tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara 
dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang 
bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan 
berulang-ulang;
j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k. berbadan sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan yang diterbitkan 
oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Rumah Sakit Daerah yang ditunjuk;
l. bebas narkoba; clan
m. tidak pemah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
(2) Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam bentuk pemyataan bakal calon Kepala Desa untuk diteliti
keabsahannya.
(3) Pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dikemudian
hari terbukti tidak benar, maka bakal calon/calon yang bersangkutan
3^inyatakan gugur.
agi Calon yang berasal dari luar Desa, harus memenuhi persyaratan 
ukungan KTP sebanyak 15% dari Jumlah DPT yang tersebar disemua dusun.