Bagaimana redaksi normatif Pasal 9 dalam Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana Nomor 36 Tahun 1999?
Norma hukum dalam Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik, Pasal 9 berbunyi:

, Pasal 11 Pasal 17, dan Pasal 18
dikenai sanksi administratif.Pasal 22BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF(2) Dalamhal berdasarkan hasil pengawasan dan
pengendalian sebagaimana dimaksud pada
ditemukan pelanggaran, maka Bupati
berwenang untuk memberikan sanksi sesuai
ketentuan peraturan perudang-undangan.(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian Kepala Dinas berwenang :
a. melakukan pemantauan yang meliputi
monitoring, pengamatan, pemotretan,
perekaman audio visual dan pengukuran;
b. meminta keterangan kepada masyarakat
sekitar menara telekomunikasi; dan
c. membuat salinan dari dokumen dan Iatau
membuat catatan yang diperlukan, antara
lain dokumenperizinanatau dokumenyang
lainya yang diperlukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasa121(4) TimPengawasan dan pengendalian melaporkan
pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
terhadap menara telekomunikasi kepada Bupati
Lampung Barat.(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi :
a. kondisi lokasi;
b. kesesuaian dengan tata ruang;
c. perangkat BTS;
d. kondisi sarana penunjang; dan
e. konstruksi bangunan menara.(2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian
terhadap menara telekomunikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (I), Tim Pengawasan
berwenang untuk melakukan pendataan
menara telekomunikasi yang telah terbangun
sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.
(3)Menara yang telah memiliki 1MB menara
telekomunikasi wajib digunakan untuk menara
bersama sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.(2)Menara telekomunikasi yang telah berdiri
sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan,
namun belum memiliki 1MB menara
telekomunikasi diberikan kesempatan untuk
menyelesaikan perizinan 1MB menara
telekomunikasi paling lama 1(satu) tahun
sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.(1)Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia
menara yang telah memiliki 1MB menara
telekomunikasi namun belum dibangun
menaranya sebelum Peraturan Bupati ini
ditetapkan, harus menyesuaikan dengan
ketentuan -ketentuan dalam Peraturan Bupati
ini.Pasal24BAB1X
KETENTUAN PERALIHANd.Apabila peringatan tertulis tidak diindahkan
maka dilakukan pembekuan izmdan
pencabutan izin.kepada yang
(tiga) kalioleh pejabat a.Teguran lisan dilaksanakan
yang berwenang;
b.Peringatan tertulis diberikan
bersangku tan sebanyak 3
berturut-turu t
c. masing-masing dengan tenggang waktu 7
(tujuh) hari apabila teguran lisan tidak
diindahkan;dan(2)Tata cara pemberian sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)adalah
sebagai berikut :(I) Apabila suatu bangunan menara telekomunikasi
tidak dilengkapi 12myang dipersyaratkan
diberikan peringatan dan pihak pemilik menara
harus mengajukan 12mdan diberlakukan
ketentuan dan mekanisme perizinan sesuai
peraturan perundangan- undangan.Pasal23(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)berupa :
a.teguran lisan;
b.peringatan tertulis;
c.pembekuan dan/atau pencabutan izin;dan
d.penindakan berupa penyegelan dan Iatau
pembongkaran.
2021DiundangkandiLiwa
padatanggal 10Aqv..<lt~c
DAERAH
LAMPUNG BARAT,Ditetapkandi Liwa
padatanggal 10AqUfiNS'2021Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten LampungBarat.Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan .Pasal 25BABX
KETENTUAN PENUTUP