Apa bunyi lengkap Pasal 182 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008 tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, pada , Pasal 182 dinyatakan:

dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 
 Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupa- 
ten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 
 
2 
2. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tam bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan U ndang – Undang Nomor 
34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 
 
3. Undang-Undang No mor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
5. Undang –Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 
 3 
6. Undang-Undang No mor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 
7. Undang-Undang No mor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar an Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomo r 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
9. Undang-Undang No mor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 
4 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 
tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten 
Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magel ang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 
tentang Retribusi D aerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 
tentang Pengendalian Juml ah Kumulatif Defisit 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapat an dan Belanja 
Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tam bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4287); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Prot okoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protok oler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 
tentang Standar Akut ansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 
tentang Pinjaman Daer ah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
 
6 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Info rmasi Keu angan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 
tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan K euangan dan Kinerja 
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ke pada pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 7 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pengesahan, Pengundangan dan 
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 
26. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 
tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peratu ran Presiden Nomor 85 
Tahun 2006 tentang Pengadaan Barang dan 
Jasa; 
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 
10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9); 
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 
2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lem baran Daerah Tahun 
2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7). 
 
 
8 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYA T DAERAH KABUPATEN 
MAGELANG 
dan 
BUPATI MAGELANG 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.