Apa substansi hukum dari Pasal 1 NOMOR 6 TAHUN 2022 Nomor 29 Tahun 1959?
Materi muatan NOMOR 6 TAHUN 2022 Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, khususnya , Pasal 1, adalah:

PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR DAN TATA 
CARA PENGANGKATAN DIREKSI ATAU DIREKTUR DAN 
DEWAN PENG A WAS BAD AN US AHA MILIK DAE RAH Menetapkan MEMUTUSKAN : 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana setelah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 6573); 
4. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ; 
5. Pera tu ran Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang 
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lebaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6173) ; 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah , 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota 
Dewan Pengawas dan Direksi Badan Usaha Milik 
Daerah ; -2- 
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur Tata Cara seleksi anggota 
Dewan Pengawas dan Anggota Direksi atau Direktur BUMD di Kabupat en 
Kolaka. Pasal 2 3. Bupati adalah Bupati Kolaka . 
4. Direksi atau direktur adalah Organ BUMD yang bertanggung jawab 
atas pengurusan BUMD untuk kep entingan dan tujuan BUMD serta 
mewakili BUMD baik didalarn maupu diluar pengadilan sesuai dengan 
ketentuan anggaran dasar . 
5. Pros edur dan Tata Cara Pengangkatan Direksi adalah seluruh 
rangkaian kegiatan pemilihan Direksi mulai dari penjaringan bakal 
calon sarnpai ditetapkann ya sebagai Direksi. 
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutn ya disingkat BUMD adalah 
badan usaha yang seluruhmya atau sebagian besar modaln ya dimiliki 
oleh Daerah. 
7. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan Umum Daerah yag 
bertugas yang melakukan pengawasan dan memberikan nasehat 
kepada Direksi/direktur dalarn menjalankan kegiatan pengurusan 
perusahaan umum Daerah . 
8. Uji kela yakan dan kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah 
proses yang menentukan kela yakan dan kepatutan seseorang untuk 
menjabat sebagai anggota dewan pengawas atau direktur / direksi 
BUMD . 
9. Bakal calon anggota direksi/ direktur atau anggota dewan penga was 
adalah sesorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon anggota 
direksi/ direktur atau calon anggota dewan pengawas BUMD dan 
mengikuti penjaringan. 
10. Calon anggota direksi/Direktur atau calon anggota Dewan penga was 
adalah nama-nama bagi mereka yang telah mengikuti UKK. 
11. Panitia seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan sel eksi 
Bakal calon anggota direksi/ direktur atau bakal calon anggota dewan 
penga was sarnpai pengangkatan oleh Bupati selaku pem ilik 
perusahaan . -3- 
(4) Dalam pelaksanaan seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Angg ota 
Direksi/Direktur BUMD , panitia seleksi dapat dibantu oleh tim 
peneliti kompetens i (assessor) independen dan memiliki pengalaman 
dalam membantu seleksi pejabat di lingkungan pemerintah daerah . a. pejabat perangkat daerah terkait ; dan 
b. akademisi/pakar /professional. 
(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetap kan 
dengan keputusan bupati . BAB III 
PANITIA SELEKSI