Apa bunyi lengkap Pasal 22 dalam PERATURAN DAERAH Nomor 21 Tahun 2009?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH Nomor 21 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD), pada BAB VIII - RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP), Pasal 22 dinyatakan:

(1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan pedoman dan 
alat kendali Manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha 
tahunan BUMD. 
(2) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 
kepada RUPS selambat -lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun 
 
 
13 
 
 
buku berjalan untuk mendapat pengesahan setelah mendapat persetujuan 
Komisaris. 
(3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP),oleh RUPS 
dilakukan selambat -lambatnya 2 (dua) bulan setelah RKAP diterima. 
(4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah 
disahkan oleh RUPS dalam pengelolaanya diperlukan penyesuaian,maka 
Direksi dapat mengadakan peru bahan atau revisi. 
(5) Perubahan atau Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Komisaris untuk 
mendapat persetujuan dan selanjutnya disahkan oleh RUPS. 
(6) Dalam hal Direksi tidak membuat Rencana Ker ja dan Anggaran Perusahaan 
(RKAP) dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini RUPS 
memberikan sanksi. 
(7) Apabila Direksi tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 
(RKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini,maka untuk kelancara n 
usaha BUMD,RUPS dapat menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran 
Perusahaan (RKAP) dengan berpedoman kepada realisasi anggaran tahun 
sebelumnya.