Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 86 Perdaganga n; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Nomor 62/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2012.
Redaksi dari Perdaganga n; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Nomor 62/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Nask ah, pada , Pasal 86 menjelaskan:

N aska h Dinas dengan media rekam kertas yang konsepnya 
terdiri atas beberapa halaman, harus diparaf terlebih d ahulu 
pada setiap lembar Naska h Din as oleh p ejabat yang 
menand atangani dan pejabat pada jenjang jabatan di 
bawahnya. Pasal 85 
Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan 
menanda tangani Naska h Dinas terse but tidak memerlukan 
paraf. Pasal 84 
(1) Konsep Naskah Dinas harus diparaf terlebih dahulu oleh 
pejabat yang berwe nang dibawahnya sebe lum 
ditandatangani oleh pejabat yang berwe nang. 
(2) Paraf sebagai mana dimaksud p ada ayat (1) merupakan 
bent uk koor dinasi berjenjang anta r pejaba t sebe lum 
dilakukan penandatanganan. 
(3) Fitur paraf dalam Naskah Din as de ngan media rekam 
elektronik dapat berbentuk cata tan riwayat (log history) 
Naskah Dinas dalam basis data (database ) sebelum 
dilakukan p enandatanganan oleh pejabat yang 
berwe nang. Paragraf 3 
Paraf c. pendistribusian sebagaimana dimaksud pada huru f b 
dilakukan melalui SRIKA NDI, media daring, atau media 
luring; dan 
d. menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibu at oleh 
Penyelenggara Sertifik asi Elektronik Indonesia. - 32 - 
Cap dinas terdiri atas: 
a. cap jabatan yang memuat nama jabatan yang digu nakan 
sebagai tanda keabsahan Naskah Dinas; 
b. cap kementerian yang memuat Lambang Negara atau 
Logo yang digun akan sebagai tanda keabsahan Naskah 
Dinas; dan 
c. cap unit yang memuat nama Unit Or ganisasi. Pasal 90 Pasal 89 
(1) Cap digunaka n pada Naskah Dinas denga n media rekam 
kertas. 
(2) Cap sebaga imana d imaksud pada ayat (1) tidak 
digunakan pada Naska h Dinas dengan media rekam 
elektronik. Paragraf 4 
Cap Pasal 88 
(1) Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan dan 
memerlukan k oordin asi antar Unit Kerja, pejabat yang 
berwe nang dari unit terkait ikut serta membubuhk an 
paraf pada kolom paraf koordin asi. 
(2) Letak paraf koor dinasi sebagaimana d imaks ud pada ayat 
(1) berada di sebelah kanan atau setelah n ama jabatan 
penandatang an. Pasal 87 
Letak pem bubuh an paraf diatur sebagai berikut: 
a. untuk p araf pejaba t yang berada satu tingkat di bawah 
pejaba t penandatangan Naska h Din as berada di sebelah 
kanan a tau setelah nama jabatan penandatangan; dan 
b. untuk p araf pejabat yang berada dua tingkat dibawah 
pejabat penandatangan Nas kah Dinas berada disebelah 
kiri atau sebelum namajabatan penandatangan. - 33 -