Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN GUBERNUR ACEH Nomor 2.1 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN GUBERNUR ACEH Nomor 2.1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan 
masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi 
kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
yang dipimpin oleh Gubernur. 
2. Pemerintah .... /3 
4-MW\DATAWAHED\2021 \DISKOMINSA \JUNI 
-3 -
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan 
Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh. 
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh. 
4. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA 
adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh. 
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh yang 
selanjutnya disebut Dinas Kominfo dan Persandian Aceh adalah 
SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
komunikasi, informatika dan persandian. 
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan 
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi 
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 
7. Pejabat Daerah Lainnya adalah Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Aceh, Wali Nanggroe Aceh, Majelis Permusyawaratan 
Ulama, Majelis Adat Aceh, Majelis Pendidikan Aceh, Sadan 
Reintegrasi Aceh, Saitul Mal Aceh dan/ a tau pejabat pada 
lembaga keistimewaan Aceh lainnya. 
8. Sistem Pemerintahan Serbasis Elektronik yang selanjutnya 
disingkat SPSE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang 
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
memberikan layanan kepada pengguna SPSE. 
9. Persandian adalah kegiatan di bi dang pengamanan data/ 
informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, 
seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara 
sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika 
profesi sandi. 
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda­
tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, 
fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan 
dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format 
sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. 
11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik 
yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang 
menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi 
elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi 
elektronik. 
12. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah entitas yang identitasnya 
tertera dalam sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh SSrE 
dan sudah melalui proses verifikasi. 
13. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD 
adalah sis tern elektronik yang berfungsi se bagai layanan 
sertifikasi elektronik di Sadan Siber dan Sandi Negara. 
14. Salai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut SsrE 
adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sadan Siber dan 
Sandi Negara. 
15. Otoritas .... /4 
�MW\DATAWAHED\2021 \DISKOMINSA \JUNI 
-4 -
15. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah unit 
yang bertanggungjawab melakukan pemeriksaan, pemberian 
persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, 
pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan 
oleh pemilik a tau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD. 
16. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci 
publik yang saling berasosiasi. 
1 7. Si stern Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur 
yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, 
menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, 
mengirimkan dan/ a tau menyebarkan informasi yang dikelola di 
lingkungan Pemerin tah Ac eh. 
18. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan 
dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/ atau 
media elektronik lainnya. 
1 9. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang 
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam 
bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya 
yang dapat dilihat, ditampilkan dan/ a tau didengar melalui 
komputer atau Sistem Elektronik, tidak terbatas pada tulisan, 
suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, 
tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memilki 
makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 
memahaminya. 
20. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas 
informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait 
dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan se bagai 
alat verifikasi dan autentikasi. 
21. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci 
Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat 
dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran 
informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut. 
22. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci 
Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh 
pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan 
Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi 
menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik. 
23. Kata Sandi yang selanjutnya disebut Passphrase/ Password 
adalah serangkaian angka dan/ a tau huruf dan/ a tau karakter 
tertentu yang digunakan sebagai alat autentifikasi untuk 
melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikasi 
Elektronik.