Apa saja yang diatur dalam Pasal 13 PERATURAN BUPATI BUTON Nomor 26 Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BUTON Nomor 26 Tahun 2022 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 13 menetapkan:

(1) Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta 
pemantauan dan eva luasi dibidang ketersediaan dan 
kerawanan pangan. 
-8- 
 
(2) Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, 
penanganan keraw anan pangan, dan sumber daya 
pendukung ketahanan pangan lainnya; 
b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah 
di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan 
dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan 
sumberdaya pendukung ketahanan pang an lainnya; 
c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, 
penanganan kerawanan pangan dan koordinasi 
penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya 
pendukung ketahanan pangan lainnya; 
d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang 
ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan 
koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber 
daya pendukung ketahanan pangan lainnya; 
e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, 
penanganan kerawanan pangan dan koordinasi 
penyediaan infrast ruktur pangan, dan sumber daya 
pendukung ketahanan pangan lainnya; 
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
kegiatan bidang ketersediaan, penanganan kerawanan 
pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, 
dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; 
g. penyediaan infrastruktur pangan, dan seluruh pendukung 
kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai 
kewenangan daerah kabupaten/kota; 
h. penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan 
kecamatan; 
i. penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota; 
j. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan 
pangan pada kerawanan pangan yang mencangkup dalam 
daerah kabupaten/Kota; dan 
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya.