Apa bunyi lengkap Pasal 12 dalam PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 22 Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 22 Tahun 2022 tentang TATA CARA PEMBONGKARAN REKLAME, pada , Pasal 12 dinyatakan:

dan (3) Peraturan Bupati 
Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2011 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana telah 
diubah dengan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan 
Pajak Reklame telah di hapus ; 
b. bahwa dengan telah dihapusnya aturan tentang jaminan 
bongkar reklame dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 
33 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2011 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame, maka perlu di atur 
tata cara pembongkaran reklame; dan 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan 
Perat uran Bupati Rokan Hulu Tentang Tata Cara 
Pembongkaran Reklame. 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Un dang -Undang Dasar Republik Indonesia 
1945 ; 
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1999, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 200 8, 
tentang Pe rubahan Ketiga Atas Undang -Undang Republik 
Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 200 8 Nomor 107 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 880); 
 
 SALINAN 
3. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2002 t entang Pengadilan 
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia 
Nomor 4189); 
4. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakh ir dengan Undang -undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah sebagaimana telah diubah de ngan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 201 8 
Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 No mor 157) ; 
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 
2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 
Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 1 Tahun 2011; 
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2011 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2020 
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rokan 
Hulu Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pemungutan Pajak Reklame. 
 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 
PEMBONGKARAN REKLAME