Apa bunyi lengkap Pasal 6 dalam PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG Nomor l Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG Nomor l Tahun 2022 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, pada BAB III - BELANJA TIDAK TERDUGA, Pasal 6 dinyatakan:

(1)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;
b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan ..... . 
5 
c.kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan pu blik.
(2)· Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara
lain:
a.gempa bumi karena alam;
b.letusan gunung berapi;
c.tanah longsor;
d.kekeringan;
e.banjir bandang;
f.kebakaran, termasuk kebakaran hutan dan lahan karena alam;
dan
g.bencana alam lainnya yang berdampak pada rusaknya tata
kelola lingkungan dan terganggunya kehidupan sosial ekonomi
masyarakat.
(3)Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia
anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD,
kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial,
dan/ atau kejadian luar biasa.
(4)Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial
dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(5)Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap
darurat bencana meliputi:
a.pencarian dan penyelamatan korban bencana;
b.pertolongan darurat;
c.evakuasi korban bencana; dan
d.kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan
kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
(6)Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu
status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap
darurat ditetapkan oleh Keputusan Walikota sampai dengan
ketetapan tahap tanggap darurat selesai.