Apa norma yang terkandung dalam Pasal 10 PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 42 Tahun 2012?
Substansi PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 42 Tahun 2012 tentang ANALIS IS STANDAR BELANJA, khususnya BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 10, memuat:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang an Peraturan 
Bupati ini dengan penempatan nya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. 
 
Ditetapkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 28 Desember 2012 
 
BUPATI MAGELANG, 
 
 ttd 
 
SINGGIH SANYOTO 
Diundangkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 28 Desember 2012 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG , 
 
ttd 
 
UTOYO 
 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 201 2 SERI A NOMOR 42 
 LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI MAGELANG 
NOMOR 42 TAHUN 2012 
TENTANG 
ANALISIS STANDAR BELANJA 
 
ANALISIS STANDAR BELANJA 
 
A. STRUKTUR ASB 
1) Diskripsi 
Diskripsi merupakan paparan yang men jelaskan pengertian dan definisi 
serta gambaran singkat dari masing -masing Analis is Standar Belanja 
(ASB) yang ada. 
2) Pengendali Biaya/Belanja ( Cost Driver). 
Menjelaskan faktor -faktor pemicu belanja yang mempengaruhi besar 
kecilnya belanja dari suatu aktifitas kegiatan , dapat berupa : jumlah 
peserta, jumlah hari, jumlah jam pelajaran, jumlah even, jumlah durasi 
dll. 
3) Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost ) 
Merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan, 
sehingga tidak dipengaruhi adanya perubahan volume, maupun target 
kinerja. 
4) Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variabel Cost ). 
Menunjukkan besarnya perubahan belanja untuk masing -masing 
kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume /target . 
Semakin tinggi target yang ditetapkan, semakin besar belanja varia ble 
yang dibutuhkan, demikian pula sebaliknya. 
5) Batasan alokasi obyek belanja. 
Batasan alokasi Objek Belanja merupakan proporsi dari objek belanja 
dari suatu kegiatan. Proporsi tersebut terbagi dalam 3 jenis, yaitu : rata -
rata (mean) , batas atas, dan batas bawah. Total keseluruhan proporsi 
rata-rata objek belanja adalah 100 %. 
6) Formula Perhitungan Total Belanja. 
Merupakan besarnya rumus dalam menghitung besarnya total belanja 
dari suatu kegiatan. Formula ini merupakan penjumlahan anta ra (fixed 
cost dan variable cost) . 
 
 7) Batasan efektifitas beban kerja dari suatu aktifitas kegiatan berdasarkan 
ASB. 
Batasan efektifitas beban kerja dari suatu aktifitas kegiatan merupakan 
hasil pembentukan model yang menghasilkan rentang efektifitas beban 
kerja yang terbagi dalam 2 jenis, yaitu : batas bawah dan batas atas dari 
rentang efektifitas beban kerja dari suatu aktifitas kegiatan. 
 
B. PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) 
1. Jenis ASB pada tahap I (pertama) meliputi : 
a. Pelatihan Pegawai; 
b. Pelatihan Non Pegawai; 
c. Administrasi Pengadaan Konstruksi; 
d. Administrasi Pengadaan Non Konstruksi; 
e. Sosialisasi; 
f. Monitoring/ Pengawa san; 
g. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan/Kelurahan; 
h. Koordinasi/Konsultasi; 
i. Administrasi Penelitian oleh Konsultan;dan 
j. Administrasi Rehab Bangunan. 
2. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
dilakukan penyetaraan kegiatan dengan melihat kemiripan pola kegiatan 
dan bobot kerja yang sepadan menggunakan ASB dengan merujuk pada 
diskripsi kegiatan yang ada pada setiap ASB. 
3. Penggunaan unsur belanja dan atau prosentase unsur belanja pada 
alokasi obyek belanja setiap ASB pada prinsipnya mengacu pada unsur 
belanja dan atau prosentase sebaran pada ASB, sedangkan dalam hal 
unsur belanja dan atau prosentase sebaran ASB tidak sesuai dengan 
kebutuhan riil, maka unsur belanja, prosentase batas atas dan atau 
batas bawah dapat dilampa ui setelah mendapat persetujuan TAPD. 
4. Pembulatan angka hasil akhir dari perhitungan ASB adalah pembulatan 
ke bawah dalam r ibuan rupiah. 
 
 
 
 
 
 C. Jenis -jenis ASB : 
ASB–001 
PELATIHAN PEGAWAI 
 
 
Deskripsi: 
Pelatihan Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan 
kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah 
dan/atau satuan kerja perangkat daerah lainnya, yang diselenggarakan 
oleh satuan kerja perangkat daerah. 
 
Pengendali belanja ( cost driver): 
 Jumlah peserta pelatihan, Jumlah hari pelatihan 
 
Satuan pengendali belanja tetap ( fixed cost) : 
 = Rp 0,00 per kegiatan 
 
Satuan pengendali belanja variabel ( variable cost ): 
= Rp 300.400 ,00 per Jumlah peserta pelatihan per Jumlah hari 
pelatihan 
 
Rumus Penghitungan Belanja Total : 
Belanja Tetap + Belanja Variabel 
 = Rp 0,00 + (Rp 300,400,00 x Jumlah peserta pelatihan x Jumlah hari 
pelatihan) 
 
Tabel 1. Batasan Alokasi Obyek Belanja : 
No. Keterangan Rata-
rata Batas 
Bawah Batas 
Atas 
1 Belanja Honorarium PNS 9,45% 0,00% 34,86% 
2 Belanja Honorarium Non PNS 23,64% 2,56% 76,52% 
3 Belanja Bahan Pakai Habis 5,96% 3,32% 9,21% 
4 Belanja Jasa Kantor 5,96% 0,00% 23,87% 
5 Belanja Cetak Penggandaan 7,43% 0,79% 24,37% 
6 Belanja Sewa 8,39% 0,00% 21,71% 
7 Belanja Makan dan Minum 22,73% 4,08% 44,15% 
8 Belanja Perjalanan Dinas 16,44% 0,00% 56,83% 
 Jumlah 100,00% 
 
Catatan : 
ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan : 
 
Keterangan Batas Bawah Batas Atas 
Jumlah Peserta 20 Orang 70 Orang 
Jumlah Hari 
Pelatihan 1 Hari 3 Hari 
 
 
 
 
 
 ASB–002 
PELATIHAN NON -PEGAWAI 
 
 
Deskripsi: 
Pelatihan Non -Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan 
pelatihan/pengetahuan/keahlian tertentu kepada Non-Pegawai 
(Masyarakat) yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah. 
 
Pengendali belanja ( cost driver): 
 Jumlah peserta pelatihan, Jumlah hari pelatihan 
 
Satuan pengendali belanja tetap ( fixed cost) : 
 = Rp 0,00 per kegiatan 
 
Satuan pengendali belanja variabel ( variable cost ): 
= Rp 120.895 ,00 Per jumlah peserta pelatihan , Per jumlah hari pelatihan 
 
Rumus Penghitungan Belanja Total : 
Belanja Tetap + Belanja Variabel 
 = Rp 0,00 + (Rp 120.895 ,00 x Jumlah peserta pelatihan x Jumlah hari 
pelatihan) 
 
Tabel 2. Batasan Alokasi Obyek Belanja : 
No. Keterangan Rata-
rata Batas 
Bawah Batas 
Atas 
1 Belanja Honorarium PNS 15,58% 0,93% 46,38% 
2 Belanja Honorarium Non PNS 16,99% 0,00% 40,04% 
3 Belanja Bahan Pakai Habis 7,53% 0,00% 27,47% 
4 Belanja Jasa Kantor 13,87% 2,12% 38,55% 
5 Belanja Cetak Penggandaan 4,07% 0,00% 8,78% 
6 Belanja Makan dan Minum 19,86% 2,35% 45,84% 
7 Belanja Perjalanan Dinas 22,10% 5,30% 78,78% 
 Jumlah 100.00% 
 
Catatan : 
1. Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja Bahan Material. Dengan 
demikian jika kegiatan di atas memerluka n belanja Bahan Material maka 
dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci 
dengan persetujuan TAPD . 
2. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan : 
Keterangan Batas Bawah Batas Atas 
Jumlah Peserta 15 Orang 540 Orang 
Jumlah Hari 
Pelatihan 1 Hari 36 Hari 
 
 
 
 
 
 
 
 ASB–003 
ADMINISTRASI PEN GADAAN KONSTRUKSI 
 
 
Deskripsi: 
Administrasi Pengadaan Konstruksi merupakan administrasi untuk 
mendukung pekerjaan fisik konstruksi yang mencakup perencanaan 
konstruksi , pengawasan konstruksi , dan pengelolaan kegiatan . 
 
Pengendali belanja ( cost driver): 
 Nilai Konstruksi (X) 
 
Satuan pengendali belanja tetap ( fixed cost) : 
 = Rp. 0,00 per kegiatan 
 
Satuan pengendali belanja variabel ( variable cost ): 
 
A. BANGUNAN SEDERHANA 
 
0.1400 x nilai konstruksi untuk sampai dengan Rp. 250.000.000 
0.1000 x nilai konstruksi untuk Rp. 250.000.000 sampai dengan 
Rp. 500.000.000 
0.0675 x nilai konstruksi untuk Rp. 500.000.000 sampai dengan 
Rp. 1.000.000.000 
0.0420 x nilai konstruksi untuk Rp. 1.000.000.000 sampai dengan 
Rp. 2.500.000.000 
0.0285 x nilai k onstruksi untuk Rp. 2.500.000.000 sampai dengan 
Rp. 5.000.000.000 
0.0190 x nilai konstruksi untuk Rp. 5.000.000.000 sampai dengan 
Rp. 10.000.000.000 
0.0120 x nilai konstruksi untuk Rp. 10.000.000.000 sampai dengan 
Rp. 25.000.000.000 
0.0080 x nilai konstruksi untuk Rp. 25.000.000.000 sampai dengan 
Rp. 50.000.000.000 
0.0050 x nilai konstruksi untuk Rp. 50.000.000.000 sampai dengan 
Rp. 100.000.000.000 
 
Rumus Penghitungan Belanja Total : 
No. Nilai Konst ruksi (X) Pagu Belanja (Y) 
 1 0 < X < 250,000,000 Y = 0.1400 X 
2 250,000,000 < X < 500,000,000 Y = 0.1000 X 
3 500,000,000 < X < 1.000,000,000 Y = 0.0675 X 
4 1.000,000,000 < X < 2,500,000,000 Y = 0.0420 X 
5 2,500,000,000 < X < 5,000,000,000 Y = 0.0285 X 
6 5.000,000,000 < X < 10.000,000,000 Y = 0.0190 X 
7 10.000,000,000 < X < 25,000,000,000 Y = 0.0120 X 
8 25,000,000,000 < X < 50,000,000,000 Y = 0.0080 X 
9 0,000,000,000 < X < 100,000,000,000 Y = 0.0050 X 
 
 
 
 
 
 
 
 B. BANGUNAN TIDAK SEDERHANA 
0.1600 x nilai konstruksi untuk sampai dengan Rp. 250.000.000 
0.1125 x nilai konstruksi untuk Rp. 250.000.000 sampai dengan 
Rp. 500.000.000 
0.0775 x nilai konstruksi untuk Rp. 500.000.000 sampai dengan 
Rp. 1.000.000.000 
0.0510 x nilai konstruksi untuk Rp. 1.000.000.000 sampai dengan 
Rp. 2.500.000.000 
0.0328 x nilai konstruksi untuk Rp. 2.500.000.000 sampai dengan 
Rp. 5.000.000.000 
0.0215 x nilai konstruksi untuk Rp. 5.000.000.000 sampai dengan 
Rp. 10.000.000.000 
0.0142 x nilai konstruksi untuk Rp. 10.000.000.000 sampai dengan 
Rp. 25.000.000.000 
0.0093 x nilai konstruksi untuk Rp. 25.000.000.000 sampai dengan 
Rp. 50.000.000.000 
0.0058 x nilai konstruksi untuk Rp. 50.000.000.000 sampai dengan 
Rp. 100.000.000.000 
 
Rumus Penghitungan Belanja Total : 
No. Nilai Konstruksi (X) Pagu Belanja (Y) 
1 0 < X < 250,000,000 Y = 0.1600 X 
2 250,000,000 < X < 500,000,000 Y = 0.1125 X 
3 500,000,000 < X < 1.000,000,000 Y = 0.0775 X 
4 1.000,000,000 < X < 2,500,000,000 Y = 0.0510 X 
5 2,500,000,000 < X < 5,000,000,000 Y = 0.0328 X 
6 5.000,000,000 < X < 10.000,000,000 Y = 0.0215 X 
7 10.000,000,000 < X < 25,000,000,000 Y = 0.0142 X 
8 25,000,000,000 < X < 50,000,000,000 Y = 0.0093 X 
9 50,000,000,000 < X < 100,000,000,000 Y = 0.0058 X 
 
 
C. BANGUNAN KHUSUS 
0.1600 x nilai konstruksi untuk sampai dengan 
Rp. 250.000.000 
0.1125 x nilai konstruksi untuk Rp. 250.000.000 sampai dengan 
Rp. 500.000.000 
0.0775 x nilai konstruksi untuk Rp. 500.000.000 sampai dengan 
Rp. 1.000.000.000 
0.0510 x nilai konstruksi untuk Rp. 1.000.000.000 sampai dengan 
Rp. 2.500.000.000 
0.0328 x nilai konstruksi untuk Rp. 2.500.000.000 sampai dengan 
Rp. 5.000.000.000 
0.0215 x nilai konstruksi untuk Rp. 5.000.000.000 sampai dengan 
Rp. 10.000.000.000 
0.0142 x nilai konstruksi untuk Rp. 10.000.000.000 sampai dengan 
Rp. 25.000.000.000 
0.0093 x nilai konstruksi untuk Rp. 25.000.000.000 sampai dengan 
Rp. 50.000.000.000 
0.0058 x nilai konstruksi untuk Rp. 50.000.000.000 sampai dengan 
Rp. 100.000.000.000 
 
 
 
 
 Rumus Penghitungan Belanja Total : 
No. Nilai Konstruksi (X) Pagu Belanja (Y) 
1 0 < X < 250,000,000 Y = 0.1600 X 
2 250,000,000 < X < 500,000,000 Y = 0.1125 X 
3 500,000,000 < X < 1.000,000,000 Y = 0.0775 X 
4 1.000,000,000 < X < 2,500,000,000 Y = 0.0510 X 
5 2,500,000,000 < X < 5,000,000,000 Y = 0.0328 X 
6 5.000,000,000 < X < 10.000,000,000 Y = 0.0215 X 
7 10.000,000,000 < X < 25,000,000,000 Y = 0.0142 X 
8 25,000,000,000 < X < 50,000,000,000 Y = 0.0093 X 
9 50,000,000,000 < X < 100,000,000,000 Y = 0.0058 X 
 
D. JALAN 
0.117 x nilai konstruksi untuk sampai dengan Rp. 100.000.000 
0.111 x nilai konstruksi untuk Rp. 100.000.000 sampai dengan 
Rp. 500.000.000 
0.083 x nilai konstruksi untuk Rp. 500.000.000 sampai dengan 
Rp. 1.000.000.000 
0.053 x nilai konstruksi untuk Rp. 1.000.000.000 sampai dengan 
Rp. 2.500.000.000 
0.045 x nilai konstruksi untuk Rp. 2.500.000.000 sampai dengan 
Rp. 3.500.000.000 
0.015 x nilai konstruksi untuk Rp. 3.500.000.000 sampai dengan 
Rp. 10.000.000.000 
 
Rumus Penghitungan Belanja Total : 
No. Nilai Konstruksi (X) Pagu Belanja 
(Y) 
1 0 < X < 100,000,000 Y = 0.117 X 
2 100,000,000 < X < 500,000,000 Y = 0.111 X 
3 500,000,000 < X < 1.000,000,000 Y = 0.083 X 
4 1.000,000,000 < X < 2,500,000,000 Y = 0.053 X 
5 2,500,000,000 < X < 3,500,000,000 Y = 0.045 X 
6 3,500,000,000 < X < 10,000,000,000 Y = 0.015 X 
 
 
E. JEMBATAN 
0.156 x nilai konstruksi untuk sampai dengan Rp. 250.000.000 
0.062 x nilai konstruksi untuk Rp. 250.000.000 sampai dengan 
Rp. 1.000.000.000 
0.006 x nilai konstruksi untuk Rp. 1.000.000.000 sampai dengan 
Rp. 12.000.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rumus Penghitungan Belanja Total : 
No. Nilai Konstruksi (X) Pagu Belanja 
(Y) 
1 0 < X < 250,000,000 Y = 0.156 X 
2 250,000,000 < X < 1.000,000,000 Y = 0.062 X 
3 12,000,000,000 < X < 12,000,000,000 Y = 0.006 X 
 
F. IRIGASI 
0.127 x nilai konstruksi untuk sampai dengan Rp. 100.000.000 
0.084 x nilai konstruksi untuk Rp. 100.000.000 sampai dengan 
Rp. 500.000.000 
0.052 x nilai konstruksi untuk Rp. 500.000.000 sampai dengan 
Rp. 1.000.000.000 
0.044 x nilai konstruksi untuk Rp. 1.000.000.000 sampai dengan 
Rp. 2.500.000.000 
0.026 x nilai konstruksi untuk Rp. 2.500.000.000 sampai dengan 
Rp. 7.500.000.000 
 
Rumus Penghitungan Belanja Total : 
No. Nilai Konstruksi (X) Pagu Belanja 
(Y) 
1 0 < X < 100,000,000 Y = 0.127 X 
2 100,000,000 < X < 500,000,000 Y = 0.084 X 
3 500,000,000 < X < 1.000,000,000 Y = 0.052 X 
4 1.000,000,000 < X < 2,500,000,000 Y = 0.044 X 
5 2,500,000,000 < X < 7,500,000,000 Y = 0.026 X 
 
Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai belanja konstruksi 
tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana 
diatur dalam Tabel 3 berikut 
 
Tabel 3. Batasan Alokasi Obyek Belanja : 
No. Keterangan Rata-
rata Batas 
Bawah Batas 
Atas 
1 Belanja Honorarium PNS 48,48% 0,00% 80,32% 
2 Belanja Bahan Pakai Habis 7,54% 0,00% 27,08% 
3 Belanja Jasa Kantor 10,62% 0,00% 99,87% 
4 Belanja Cetak Penggandaan 4,46% 0,00% 25,00% 
5 Belanja Makan dan Minum 8,21% 0,00% 44,20% 
6 Belanja Perjalanan Dinas 20,69% 0,00% 57,53% 
 Jumlah 100,00% 
 
Keterangan : 
1. Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja Jasa Pihak Ketiga. 
Dengan demikian jika kegiatan di atas memerluka n belanja Jasa Pihak 
Ketiga maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri 
yang terinci dengan persetujuan TAPD . 
2. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan : 
 
Keterangan Batas Bawah Batas Atas 
Nilai Konstruksi 5.505.000 77.581.119.000 
 
 ASB–004 
ADMINISTRASI PENGADAAN NON-KONSTRUKSI 
 
 
Deskripsi: 
Administrasi Pengadaan Non-Konstruksi merupakan administrasi untuk 
mendukung kegiatan pengadaan barang non -konstruksi . 
 
Pengendali belanja ( cost driver): 
 Nilai Non-Konstruksi 
 
Satuan pengendali belanja tetap ( fixed cost) : 
 = Rp 0,00 per Kegiatan 
 
Satuan pengendali belanja variabel ( variable cost ): 
0.0549 x nilai non-konstruksi untuk sampai dengan Rp. 250.000.000 
0.0329 x nilai non-konstruksi untuk Rp. 250.000.000 sampai dengan 
Rp. 500.000.000 
0.0270 x nilai non-konstruksi untuk Rp. 500.000.000 sampai dengan 
Rp. 1.000.000.000 
0.0200 x nilai non-konstruksi untuk Rp. 1.000.000.000 sampai dengan 
Rp. 2.500. 000.000 
0.0135 x nilai non-konstruksi untuk Rp. 2.500.000.000 sampai dengan 
Rp. 5.000.000.000 
 
Rumus Penghitungan Belanja Total : 
No. Nilai Non-Konstruksi (X) Pagu Belanja 
(Y) 
1 0 < X < 250,000,000 Y = 0.0549 X 
2 250,000,000 < X < 500,000,000 Y = 0.0329 X 
3 500,000,000 < X < 1.000,000,000 Y = 0.0270 X 
4 1.000 ,000,000 < X < 2.500,000,000 Y = 0.0200 X 
5 2.500 ,000,000 < X < 5.000,000,000 Y = 0,0135 X 
 
Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai non-konstruksi 
tersebut harus didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur 
dalam Tabel 4 berikut 
 
Tabel 4. Batasan Alokasi Obyek Belanja : 
No. Keterangan Rata-
rata Batas 
Bawah Batas 
Atas 
1 Belanja Honorarium PNS 41,75% 0,00% 88,07% 
2 Belanja Bahan Pakai Habis 20,94% 0,00% 92,21% 
3 Belanja Jasa Kantor 6,13% 0,00% 88,99% 
4 Belanja Cetak & Penggandaan 9,33% 0,00% 91,89% 
5 Belanja Makan dan Minum 5,28% 0,00% 41,69% 
6 Belanja Perjalanan Dinas 16,56% 0,00% 86,84% 
 Jumlah 100,00% 
 
Keterangan : 
ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan : 
Keterangan Batas Bawah Batas Atas 
Nilai Non-Konstruksi 5.000.000 5.876.365.000 
 ASB–005 
SOSIALISASI 
 
 
Deskripsi: 
Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan 
program /produk /peraturan dan lainnya kepada pegawai atau non-
pegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung , yang 
diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah di dalam daerah . 
 
Pengendali belanja ( cost driver): 
 Jumlah peserta sosialisasi , Jumlah hari sosialisasi 
 
Satuan pengendali belanja tetap ( fixed cost) : 
= Rp 0,00 per Kegiatan 
 
Satuan pengendali belanja variabel ( variable cost ): 
= Rp 183.245 ,00 per Jumlah peserta sosialisasi per Jumlah hari 
sosialisasi 
 
Rumus Penghitungan Belanja Total : 
Belanja Tetap + Belanja Variabel 
= Rp 0,00 + (Rp 183.245 ,00 x Jumlah peserta sosialisasi x Jumlah hari 
sosialisasi) . 
 
Tabel 5. Batasan Alokasi Obyek Belanja: 
No. Keterangan Rata-
rata Batas 
Bawah Batas 
Atas 
1 Belanja Honorarium PNS 16,53% 0,00% 45,14% 
2 Belanja Honorarium Non PNS 10,07% 0,00% 32,75% 
3 Belanja Bahan Pakai Habis 6,50% 0,00% 23,90% 
4 Belanja Jasa Kantor 17,15% 0,00% 69,44% 
5 Belanja Cetak Penggandaan 4,85% 0,48% 15,46% 
6 Belanja Makan dan Minum 20,77% 2,32% 53,33% 
7 Belanja Perjalanan Dinas 24,14% 0,00% 60,12% 
 Jumlah 100.00% 
 
Keterangan : 
ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan : 
Keterangan Batas Bawah Batas Atas 
Jumlah Peserta 16 Orang 1000 
Orang 
Jumlah Frequensi 
Sosialisasi Dalam Hari 1 Hari 4 Hari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ASB–006 
MONITORING / PENGA WASAN 
 
Deskripsi: 
Monitoring / Pengawasan adalah kegiatan untuk mengawasi titik /obyek 
amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. 
Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat 
abstrak, ataupun ber wujud fisik. 
 
Pengendali belanja ( cost driver): 
 Jumlah obyek yang di mnitor , Jumlah titik amatan 
 
Satuan pengendali belanja tetap ( fixed cost) : 
 = Rp. 0,00 per kegiatan 
 
Satuan pengendali belanja variabel ( variable cost ): 
= Rp. 245.630 ,00 per Jumlah obyek yang di monitor , per Jumlah titik 
amatan 
 
Rumus Penghitungan Belanja Total : 
Belanja Tetap + Belanja Variabel 
= Rp. 0,00 + (Rp 245.630 ,00 x Jumlah obyek yang di monitor x Jumlah 
titik amatan ) 
 
Tabel 6. Batasan Alokasi Obyek Belanja 
No. Keterangan Rata-
rata Batas 
Bawah Batas 
Atas 
1 Belanja Honorarium PNS 18,70% 0,00% 78,93% 
2 Belanja Bahan Pakai Habis 4,42% 0,00% 19,92% 
3 Belanja Jasa Kantor 5,04% 0,00% 73,18% 
4 Belanja Cetak Penggandaan 5,06% 0,00% 32,97% 
5 Belanja Makan dan Minum 15,10% 0,00% 62,40% 
6 Belanja Perjalanan Dinas 51,68% 0,00% 89,60% 
 Jumlah 100.00% 
 
Keterangan : 
ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan : 
Keterangan Batas Bawah Batas Atas 
Jumlah Obyek yang 
Diamati 1 Obyek 5 Obyek 
Jumlah Titik Amatan 4 Titik 372 Titik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ASB–007 
PENYELENGGARAAN MUSRENBANG 
TINGKAT KECAMATAN/KELURAHAN 
 
Deskripsi: 
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan/Kelurahan merupakan 
kegiatan musyawarah untuk merumuskan program/kegiatan 
pembangunan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah 
di tingkat kecamatan dan/atau kelurahan . 
 
Pengendali belan ja (cost driver): 
 Jumlah peserta 
 
Satuan pengendali belanja tetap ( fixed cost) : 
 = Rp. 0,00 per Kegiatan 
 
Satuan pengendali belanja variabel ( variable cost ): 
= Rp. 40.680 ,00 per Peserta 
 
Rumus Penghitungan Belanja Total : 
Belanja Tetap + Belanja Variabel 
= Rp. 0,00 + (Rp. 40.680 ,00 x Jumlah peserta) 
 
Tabel 7. Batasan Alokasi Obyek Belanja 
No Keterangan Rata-
Rata Batas 
Bawah Batas 
Atas 
1 Belanja Honorarium PNS 21,21% 2,11% 51,09% 
2 Belanja Bahan Pakai Habis 4,28% 0,00% 11,85% 
3 Belanja Jasa Kantor 4,22% 0,00% 39,80% 
4 Belanja Cetak Penggandaan 5,26% 0,43% 18,13% 
5 Belanja Makan dan Minum 40,16% 13,34% 81,23% 
6 Belanja Perjalanan Dinas 24,88% 0,00% 52,57% 
 Jumlah 100,00% 
 
Keterangan : 
ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan : 
Keterangan Batas 
Bawah Batas Atas 
Jumlah Peserta 
Musrenbang 20 orang 140 orang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ASB–008 
KOORDINASI / KONSULTASI 
 
 
Deskripsi: 
Koordinasi / Konsultasi merupakan kegiatan komunikasi satuan kerja 
perangkat daerah terhadap instansi terkait dengan maksud dan tujuan 
tertentu untuk memperoleh kesepahaman. 
 
Satuan pengendali biaya ( cost driver) : 
Jumlah peserta , frequensi koordinasi/konsultasi dalam hari . 
 
Satuan Pengendali Belanja Tetap (F ixed Cost) 
 = Rp 0,00 per kegiatan 
 
Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable cost) 
 = Rp 129.500 ,00 per Jumlah peserta per frequensi koordinasi/konsultasi 
dalam hari 
 
Rumus Penghitungan Belanja Total : 
 Belanja Tetap + Belanja Variabel 
 = Rp 0,00 + (Rp 129.500 ,00 x Jumlah Peserta x Frequensi koordinasi / 
konsultasi dalam Hari) 
 
Tabel 8. Batasan Alokasi Obyek Belanja 
No. Keterangan Rata-
rata Batas 
Bawah Batas 
Atas 
1 Belanja Honorarium PNS 32,11% 0,00% 73,60% 
2 Belanja Bahan Pakai Habis 3,58% 0,00% 16,27% 
3 Belanja Jasa Kantor 6,29% 0,00% 54,91% 
4 Belanja Cetak Penggandaan 4,91% 0,00% 18,47% 
5 Belanja Makan dan Minum 28,09% 7,69% 79,49% 
6 Belanja Perjalanan Dinas 25,01% 0,00% 66,23% 
 Jumlah 100.00% 
 
 
Keterangan : 
ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan : 
 
Keterangan Batas Bawah Batas Atas 
Jumlah Peserta 6 Peserta 301 Peserta 
Frekuensi Koordinasi 
Dalam Hari 1 Hari 21 Hari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ASB–009 
ADMINISTRASI P ENELITIAN OLEH KONSULTAN 
 
 
Deskripsi: 
Administrasi Penelitian Oleh Konsultan merupakan administrasi kegiatan 
penelitian / pengkajian yang melibatkan jasa konsultan/pihak ketiga. 
 
Pengendali belanja ( cost driver): 
 Nilai Jasa Pihak Ketiga 
 
Satuan pengendali belanja tetap ( fixed cost): 
 = Rp. 0,00 per Kegiatan 
 
Satuan pengendali belanja variabel ( variable cost ): 
 
0.196 x nilai jasa pihak ketiga untuk sampai dengan 
Rp. 50.000.000 
0.168 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp. 50.000.000 sampai dengan 
Rp. 100.000.000 
0.122 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp. 100.000.000 sampai dengan 
Rp. 150.000.000 
0.107 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp. 150.000.000 sampai dengan 
Rp. 200.000.000 
0.092 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp. 200.000.000 sampai dengan 
Rp. 250.000.000 
0.056 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp. 250.000.000 sampai dengan 
Rp. 400.000.000 
 
Rumus Penghitungan Belanja Total : 
 
No. Nilai Belanja Modal (X) Pagu Belanja 
(Y) 
1 0 < X < 50,000,000 Y = 0.196 X 
2 50,000,000 < X < 100,000,000 Y = 0.168 X 
3 100,000,000 < X < 150,000,000 Y = 0.122 X 
4 150,000,000 < X < 200,000,000 Y = 0.107 X 
5 200,000,000 < X < 250,000,000 Y = 0.092 X 
6 250,000,000 < X < 400,000,000 Y = 0.056 X 
 
Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi Nilai Jasa Pihak 
Ketiga harus didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur 
dalam Tabel 9 berikut 
 
Tabel 9. Batasan Alokasi Obyek Belanja : 
 
No. Keterangan Rata-
rata Batas 
Bawah Batas 
Atas 
1 Belanja Honorarium PNS 37,13% 10,49% 83,91% 
2 Belanja Bahan Pakai Habis 7,70% 0,00% 31,26% 
3 Belanja Jasa Kantor 8,13% 0,00% 40,67% 
4 Belanja Cetak Penggandaan 9,17% 1,35% 44,52% 
5 Belanja Makan dan Minum 11,28% 4,33% 27,78% 
6 Belanja Perjalanan Dinas 26,59% 0,00% 56,76% 
 Jumlah 100,00% 
 
Keterangan : 
ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan : 
 
Keterangan Batas Bawah Batas Atas 
Nilai Jasa Pihak Ketiga 15.000.000 380.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ASB–010 
ADMINISTRASI REHAB BANGUNAN 
 
 
Deskripsi: 
Administrasi Rehab Bangunan merupakan administrasi untuk 
mendukung pekerjaan rehab fisik bangunan yang mencakup persiapan, 
perencanaan, pengawasan, dan administrasi kegiatan (biaya umum) . 
 
Pengendali belanja ( cost driver): 
 Nilai Rehab Bangunan (X) 
 
Satuan pengendali belanja tetap ( fixed cost) : 
 = Rp. 0,00 per kegiatan 
 
Satuan pengendali belanja variabel ( variable cost ): 
 
0.1014 x nilai konstruksi untuk sampai dengan Rp . 500.000.000 
0.0660 x nilai konstruksi untuk Rp. 500.000.000 sampai dengan 
Rp. 1.000.000.000 
0.0541 x nilai konstruksi untuk Rp. 1.000.000.000 sampai dengan 
Rp. 2.500.000.000 
0.0254 x nilai konstruksi untuk Rp. 2.500.000.000 sampai dengan 
Rp. 7.500.000.000 
 
Rumus Penghitungan Belanja Total : 
 
No. Nilai Konstruksi (X) Pagu Belanja 
(Y) 
1 0 < X < 500,000,000 Y = 0.1014 X 
2 500,000,000 < X < 1.000,000,000 Y = 0.0660 X 
3 1.000,000,000 < X < 2.500,000,000 Y = 0.0541 X 
4 2,500,000,000 < X < 7,500,000,000 Y = 0.0254 X 
 
Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai rehab bangunan 
tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana 
diatur dalam Tabel 10 berikut 
 
Tabel 10. Batasan Alokasi Obyek Belanja : 
No. Keterangan Rata-
rata Batas 
Bawah Batas 
Atas 
1 Belanja Honorarium PNS 48,88% 0,00% 79,36% 
2 Belanja Bahan Pakai Habis 6,48% 0,00% 18,56% 
3 Belanja Jasa Kantor 16,38% 0,00% 75,00% 
4 Belanja Cetak Penggandaan 5,99% 0,00% 25,00% 
5 Belanja Makan dan Minum 4,48% 0,00% 21,12% 
6 Belanja Perjalanan Dinas 17,79% 0,00% 35,03% 
 Jumlah 100,00% 
 
Keterangan : 
1. Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja Jasa Pihak Ketiga. 
Dengan demikian jika kegiatan di atas memerluka n belanja Jasa Pihak 
Ketiga maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri 
yang terinci dengan persetujuan TAPD . 
 2. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan : 
Keterangan Batas Bawah Batas Atas 
Nilai Rehab Bangunan 10.000.000 7.431.790.000 
 
 
 BUPATI MAGELANG, 
 ttd 
 SINGGIH SANYOTO