Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 2$ Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 2$ Tahun 2021 tentang STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2022, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung
Barat.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah
daerah.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan peijanjian keija yang bekerja pada
instansi pemerintah.
6.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
pengguna anggaran pada Perangkat Daerah.
7.Belanja Jasa adalah sejumlah uang yang diberikan kepada
seseorang sebagai imbalan sehubungan dengan jasa,
jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
8.Biaya Pengeluaran Lain-lain adalah seluruh biaya
pengeluaran yang meliputi: Biaya Lembur, Biaya Konsumsi
Rapat dan Belanja Modal.
9.Keija Lembur adalah bekeija diluar jam keija/waktu keija
normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi.
10.Lapor Sistem Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Secara Nasional adalah aplikasi yang
dipergunakan untuk menyampaikan pengaduan terhadap
pelayanan publik oleh masyarakat secara online.
11.Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya
disingkat LPSE adalah Layanan Pengelolaan Teknologi
Informasi untuk Memfasilitasi Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Secara Elektronik.
12.Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya
disingkat SPSE adalah Perangkat lunak berbasis web yang
terpasang diserver LPSE.
13.Tepra adalah Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi
Anggaran yang menjalankan fungsi evaluasi dan
pengawasan realisasi anggaran
14.Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang
selanjutnya disingkat SiRUP adalah aplikasi Sistem
Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web
based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk
mengumumkan RUP.
15.Sistem Aplikasi Pelaporan yang selanjutnya disingkat SiAP
Online adalah Sistem Aplikasi Pelaporan berbasis Web (Web
based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk
menginput data laporan kinerja keuangan dan kineija fisik.
16.Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara
Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem
Elektronik pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang
terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga
Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan
perizinan dannon perizinan, PDPPM dan PDKPM.
17.Standar Akuntabilitas Pemerintah yang selanjutnya
disingkat SAP adalah standar yang digunakan oleh
pemerintah dalam menyusun laporan keuangan.
18.Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah aplikasi yang
dipergunakan dalam rangka penyampaian informasi
pelayanan publik dan kegiatan Kepala Daerah secara online.