Apa substansi hukum dari Pasal 17 PERATURAN GUBERNUR ACEH Nomor 2.1 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN GUBERNUR ACEH Nomor 2.1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di, khususnya , Pasal 17, adalah:

Peraturan Badan 
Si ber dan Sandi Negara N om or 10 Tah un 201 9 ten tang 
Pelaksanaan Persandian un tuk Pengamanan Informasi di 
Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan pengamanan Sistem 
Elektronik Pemerintah Aceh wajib menggunakan Sertifikat 
Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan 
berbasis elektronik; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di 
Lingkungan Pemerintah Aceh; 
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan 
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1103); 
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia 
Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 
5. Undang- .... /2 
�W\DATAWAHED\2021 \DISKOMINSA \JUNI 
Menetapkan -2 -
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 O 
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5149); 
7. Pera turan Pemerin tah N om or 71 Tah un 2 0 1 9 ten tang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); 
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang 
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah; 
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata 
Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113); 
11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907); 
12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 
tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1054); 
13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah 
dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21); 
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh (Berita 
Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 121); 
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 Tahun 2019 ten tang 
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di 
Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 
Nomor 86); 
MEMUTUSKAN: 
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN 
SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH.