Jelaskan isi kandungan Pasal 23 dari PERATURAN BUPATI BARITO TTMUR Nomor I Tahun 2022.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BARITO TTMUR Nomor I Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2A22', ketentuan pada BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ALOI{ASI DANA DESA, Pasal 23 berbunyi:

(1) Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Barito ?imur sebagaimana
dimaksud pada Pasal 22 dilakukan oleh Instansi terkait di lingkup
Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dengan tugas meliputi :
a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya;
b. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan
ranmusan yang telah ditetapkan;
c. Meiakukan sosialisasi secara luas
tentang ADD;tentang kebijakan, data dan informasi
t
I
d. Membantu Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan untuk memberikan
Pelatihan dan Orientasi Kepada Pemerintah Desa dan pelaksana
Kegiatan tentang pengelolaan dan pertanggungfawaban keuangan dan
aset desa;
e' Melakukan Fasilitasi datam pemecahan masalah berdasarkan pengaduan
masyarakat dan pihak lainnya menyangkut penggunaan ADD serta
mengkoordinasikan pada institusi terkait yang berasal dari Laporan
Pemerintah Kecamatan.
(2) Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dilakukan
oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan
Camat, dengan tugas meliputi:
a. Melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan
informasi tentang ADD;
b. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan;
c. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD
untuk dicek secara silang dengan APBDesa yang sudah ditetapkan agar
tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
d. Membantu Pelaksanan Kegiatan dalam menJrusun rencana teknis
penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
e. Memfasilitasi Pelaksanan Kegiatan dalam pengelolaan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ADD;
f. Meiakukan pemeriksaan pengecekan fVerifikasi] dan pemantauan serta
pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD;
g. Merekomendasikan pencairan ADD dari Rekening Kas Desa ke
Pemerintah Desa yang telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan
APBDesa dan Rencana Penggunaan Dana (RpD) yang diajukan
Pemerintah Desa untuk Pelaksanaan Kegiatan;
h. Memfasilitasi upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan ADD dan
jika dibutuhkan dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk
dilakukan pemeriksaan khusus (Riksus) bagi Desa yang diduga
melakukan penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan dana;
i. MenJrusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan
pengelolaan ADD; dan
j.Menyampaikan Kompilasi Laporan Realisasi Penggunaan ADD dari
masing-masing desa.
T
I{