Apa substansi hukum dari Pasal 86 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008 tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, khususnya BAB IV - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD, Pasal 86, adalah:

(1) RKA-SKPD yang telah disusu n oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) disampaikan kepada PPKD. 
(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaks ud pada ayat (1), selanjutnya 
dibahas oleh tim angga ran pemerintah daerah. 
(3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah dipimpin oleh Koordinator 
PKD, dengan anggota unsur perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pengelola pendapatan daerah, serta teknis terkait lainnya. 
(4) Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang 
telah disetujui tahun anggar an sebelumnya, dan dokumen 
perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, 
analisis standar belanja, stan dar satuan harga, dan standar 
pelayanan minimal. 
 
66 
(5) Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan 
dalam ayat (3) dapat membentuk Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah.