Menurut PERATURAN Nomor 7 Tahun 2021, apa isi dari Pasal
18?
Pasal Pasal
18 dalam PERATURAN Nomor 7 Tahun 2021 tentang , pada BAB
IV - PELAKSANAAN, menyatakan:

(1)
SPD
dapat
diterbitkan
oleh:
a.
Sekda,
apabila
yang
akan
melakukan
Perjalanan
Dinas
adalah
Walikota/
Wakil
Walikota/Sekda/Asisten/Kepala
Bagian
/Kepala
Sub
Bagian
/Staf
pada
Setda;
b.
Sekwan
DPRK,
apabila
yang
melakukan
Perjalanan
Dinas
adalah
pimpinan
DPRK/Anggota
DPRK/
Kepala
Bagian/Kepala
Sub
Bagian
dan
Staf
pada
Setwan
DPRK;
-11-
PARA
F
KOORDINASI
PEMRAKARSA
BAGIAN
HUKUM
A
c.
Kepala
SKPD
masing-masing,
apabila
yang
akan
melakukan
Perjalanan
Dinas
adalah
kepala
SKPD/
Sekretaris/
Kepala
Bidang/
Kepala
Sub
Bidang/
Kepala
Seksi/
Kepala
Sub
Bagian
dan
staf
yang
peijalanan
dinasnya
dibiayai
atas
beban
anggaran
SKPD
masing-masing;
d.
Pimpinan
dan
Direktur
Utama
BUMD,
apabila
yang
akan
melakukan
peijalanan
dinas
adalah
Pimpinan
dan
Direktur
Utama
BUMD,
Para
Direksi
BUMD,
Sekretraris
Direksi
BUMD
Kepala
Bagian
dan
Kepala
Bidang
BUMD,
Kepala
Sub
Bagian
/
Kepala
Seksi
BUMD
dan
Staf
BUMD
yang
peijalanan
dinasnya
dibiayai
atas
beban
anggaran
BUMD
masing-masing.
(2)
Pejabat
yang
menerbitkan
SPD
harus
menetapkan
biaya
perjalanan
dinas
sesuai
dengan
klasifikasi
sebagaimana
dimaksud
dalam