Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 undang -undang, dengan tidak mendapatkan imbalan Nomor 16.A Tahun 2020?
Ketentuan dalam undang -undang, dengan tidak mendapatkan imbalan Nomor 16.A Tahun 2020 tentang PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, , Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 
2. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. 
3. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
BAKUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten 
Bangka Selatan. 
4. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut 
Kepala Bakuda adalah Kepala Badan Keuangan Daerah 
Kabupaten Bangka Selatan. 
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
undang -undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 
bagi sebesar -besarnya kemakmuran rakyat. 
6. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan 
oleh hotel. 
7. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa 
penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya 
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, 
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 
pesan ggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta 
rumah kos dengan jumlah ka mar lebih dari 10 (sepuluh). 
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang 
disediakan oleh restoran. 
9. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau 
minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup 
juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan 
sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 
10.Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan 
hibur an. 
11. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, 
permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan 
dipungut bayaran. 
12. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat 
parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan 
dengan pokok usaha m aupun yang disediakan sebagai 
suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 
kendaraan bermotor. 
13. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan 
yang tidak bersifat sementara. 
14. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang 
dapat dikenakan Pajak. 
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan 
perpajakan daerah. 
16. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau 
meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian 
yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah 
dalam kurun waktu tertentu. 
17. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat 
COVID -19 adalah penyakit koronavirus 2019 yang 
diesebabk an oleh korona virus jenis baru yang diberi 
nama SARS -COV2. 
18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender 
atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan 
Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi 
dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan 
melaporkan pajak yang terutang. 
19. Tahu n Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 
tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan 
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 
20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar 
pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun paj ak 
atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan perpajakan daerah. 
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan 
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan 
pajak kepada wajib pajak serta pengawasan 
penyetorannya. 
 
 
 
22. Surat Pemberitahuan Paja k Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 
pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek 
pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perund ang-undangan perpajakan 
daerah.