Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 41 Tahun 2022 Pasal 2?
Dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 41 Tahun 2022 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, BAB II - PRINSIP PEMBERIAN TPP, Pasal 2 mengatur sebagai berikut:

(1) huruf a 
mengutamakan (1) Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut: 
a. kepastian hukum; 
b. akuntabel; 
c. proporsionalitas; 
d. efektif dan efisien; 
e. keadilan dan kesetaraan; 
f. kesejahteraan; dan 
g. optimalisasi. 
Kepastian hukum dimaksud pada ayat 
dimaksudkan bahwa pemberian TPP (2) 
-6- 
landasan Peraturan Perundang -undangan, kepatutan dan 
keadilan . 
(3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan 
kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang -undangan. 
(4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan 
antara hak dan kewajiban pegawai. 
(5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target 
atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan 
kinerja yang ditetapkan. 
(6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada 
huruf e dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus 
mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk 
memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai 
pegawai ASN. 
(7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk 
menjamin kesejahteraan pegawai ASN . 
(8) Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN 
sebagai hasil Optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah 
Daerah.