Apa substansi hukum dari Pasal 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 19 Tahun 2021?
Materi muatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 19 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN, khususnya BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 9, adalah:

(1) Kepala Dinas , mempunyai tugas : 
a. memimpin, membina dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan 
pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan 
masyarakat dan desa ; 
b. mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan , program / 
kegiatan / sub kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ; 
c. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 
dan tugas pembantuan serta pelaksanaan kebijakan, program/ 
kegiatan/ sub kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ; 
d. mempertanggungjawabkan capaian kinerja Dinas atas pelaksanaan 
urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan 
kebijakan, program/ kegiatan/ sub kegiatan di bidang pemberdayaan 
masyarakat dan desa . 
(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan rencana strategi dan kebijakan d aerah di b idang 
pemberdayaan masyarakat dan desa ; 
b. pengendalian pelaksanaan rencana strategi dan kebijakan d aerah di 
bidang pemberdayaa n masyarakat dan desa ; 
c. pengoordinasian pelaksanaan rencana strategi dan kebijakan di bidang 
pemberdayaan masyarakat dan desa ; 
d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pemberdayaan 
masyarakat dan desa ; 
 
6 
 
e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelapora n penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang 
pemberdayaan masyarakat dan desa ; 
f. pengendalian pelaksanaan administrasi Dinas; 
g. penyelenggaraan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan 
laporan capaian kinerja serta lapora n penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ; 
h. pengoordinasian pembentukan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja UPTD; 
dan 
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
kewenangannya. 
 
Bagian Kedua 
Sekretaria t Dinas