Apa substansi hukum dari Pasal 13 Republik Indonesia Tahun 1950) ; Sebagaimana Nomor 14 Tahun 1950?
Materi muatan Republik Indonesia Tahun 1950) ; Sebagaimana Nomor 14 Tahun 1950 tentang Tugas , Fungsi, khususnya , Pasal 13, adalah:

BAB VI 
BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS 
DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN 
(1) Seksi Pemul ihan Lingkungan Hidup dipimpin oleh 
Kepa la Seksi Pemulihan Lingkunga n Hidup yang 
berkeduduk an di bawah dan bertanggung jawa b 
kepada Kepala Bidang Peningka tan Kapasitas dan 
Pemulihan Lingkunga n. Pasal 15 Bagian Ketiga 
Seksi Pemuliha n Lingkungan Hidup Kapasitas dan Kemitraan Lingkungan yang 
berkeduduk an di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan 
Pemulihan Ling kungan . 
(2) Seksi Pening katan Kapasitas dan Kemitraan 
Lingkungan mempunyai tugas merumuskan , 
mengoord inasikan , memantau, mengevaluasi dan 
meng endal ikan pelaksanaan peningkatan kapas itas dan 
kemitraan lingkungan. 
(3) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan 
Lingkungan dalam mela ksanakan tugas se bagaimana 
dima ksud pada ayat (2), menye lenggarakan fungsi : 
a. perumusan bahan perencanaan pada Seks i 
Peningkata n Kapas itas dan Kemitraan Lingkungan 
Hidup; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang peningka tan kapasitas dan kemitraan 
lingkungan hidup; 
c. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan 
lingkungan ; 
d. pembentuk an dan pengembangan kelembagaan 
kelompo k masyaraka t pedu li lingkungan hidup; 
e. penyusuna n bahan dukungan program pemberia n 
penghargaan tingkat provinsi dan nasional; 
f. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga 
mas yarakat sebag ai upaya untuk meningkatkan 
pemberdayaan dan partisipasi masyaraka t dalam 
pengelolaan sumb er daya alam dan lingkunga n 
melalui pengembangan kapasitasn ya; 
g. penyusuna n kebijakan , fasilitasi penila ian dan 
pem berian penghargaan lingkungan hid up; 
h. pengevaluas ian dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas dan 
Kemitraan Lingkungan Hidup; dan 
1. pelaksanaan fungs i lain yang dibe rikan oleh Kepal a 
Bidang Peningka tan Kapas itas dan Pemuliha n 
Lingkungan yang berkaitan dengan tugas dan 
fungsinya. 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang pemulihan lingkungan hidup ; 
c. pembinaan terhadap sumber pencemar dan 
kerusakan lingkungan dari insti tusi dan non 
institusi ; 
d. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan , 
remidias i, rehabilitas i dan restorasi) sumber 
pencemar institusi dan non institus i; 
e. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan; 
f. pelaksanaan pemantauan kerusaka n lingkungan; 
g. pelaksanaan penanggu langan (pemberian 
informasi, peng isolasian serta penghentian ) 
kerusakan lingkungan; 
h. pelaksanaan pemul ihan (pembersihan, remedias i, 
rehabilit asi dan restorasi) kerusakan lingkungan ; 
1. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam; 
J. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam; 
k. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber 
daya alam; 
1. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam; 
m. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptas i 
perubahan iklim; 
n. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi , 
pemanfaatan berkelan jutan, dan pengendal ian 
kerusakan keanekaragaman haya ti; 
o. perencanaan konservasi keaneka ragaman hayati; 
p. pemantauan dan pengawasan pelaksanaa n 
konservasi keanekaragaman haya ti; 
q. pengembangan sistem informasi kondisi, potens i 
dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran 
atau kerusakan lingkungan hidup kepada 
masyarakat; 
r. pengevaluas ian dan pelaporan pelaksa naan 
kegiatan Seksi Pemulih an Lingkungan Hidup; dan 
s. pelaksanaan fungs i lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Peningka tan Kapas itas dan Pemuliha n 
Lingkun gan yang berka itan dengan tugas dan 
fungsinya. Seks i pad a Hid up dalam 
dimaksud pada merumuskan, mengoordinasikan, 
meng evaluasi dan mengendalikan 
pemu lihan lingkungan hidup. 
(3) Seksi Pemul ihan Lingkungan 
melaksanakan tugas se bagaimana 
, menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan bahan perencanaan 
Pemul ihan Lingkungan Hidup; (2) Seksi Pemulihan Lingkungan Hidup mempunyai tugas 
memantau , 
pelak sanaan 
(1) Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pers ampa han 
dipimpin oleh Kepal a Seks i Pengelolaan Sarana dan 
Prasara na Persamp ahan yang berkedud ukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepal a Bidang 
Kebersihan dan Pertamanan . Pasal 17 Bagian Kedua 
Seksi Pengel olaan Sara na dan Prasarana Persampahan persampahan; 
d. pembina an dan pengendalian penyelenggaraan 
kegiatan pengelolaan sampah; 
e. pembina an dan penge ndalian penyelenggara an 
kegiatan pertaman an dan pemakaman; 
f. pelayanan informasi publik di daerah bidan g 
ke bersihan dan pertaman an; 
g. pengolahan data analisis bidang kebers ihan dan 
pertama nan; 
h. pengevaluasian dan pelapora n pelaksa naan 
kegiatan Bidang Kebersihan dan Pertamanan; dan 
1. pelaksa naan fungsi lain yang diberikan oleh Kepa la 
Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsin ya. penyelenggar aan 
dan prasara na (1) Bidang Kebersihan dan Pertamanan dipim pin oleh 
Kepala Bidang Ke bersi han dan Pertama nan yang 
berkeduduk an di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas mela lui Sekre taris Dinas. 
(2) Bidang Kebersihan dan Pertamanan m empunyai tuga s 
merumuskan, mengoord inasikan, meman tau, 
mengev aluasi dan mengendalikan pelaksa naan 
prog ram kegiatan kebersihan dan pertamanan. 
(3) Bidang Kebersihan dan Pertamanan dalam 
melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud pada 
, menyelenggara kan fungsi : 
a. perumusan bahan perencanaan pada Bidan g 
Kebersihan dan Pertamana n; 
b. perumusan kebijaka n teknis di bidang kebe rsihan 
dan pertama nan; 
c. pembina an dan pengendalian 
kegiatan pengelolaan saran a Pasal 16 Bagian Kesatu 
Bi dang Ke bersihan dan Pertamanan BAB VII 
BIDAN G KEBERSIHA N DAN PERTAMANAN 
(2) Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Persam pahan 
memp unyai tugas merumuskan, mengoordi nasikan , 
memantau, men gevaluasi dan mengendalikan 
pelaksanaan peng elolaan sarana dan prasarana 
persamp ahan. 
(3) Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Persampahan 
dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud 
pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan bahan perencanaan pada Seks i 
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Persampa han; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang pengelo laan sarana dan prasarana 
persampahan; 
c. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampa h; 
d. penyediaan sarana dan prasarana penanganan 
sampah; 
e. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan 
sampah; 
f. pelaksanaan kegia tan pemeli haraan saran a dan 
prasarana kebers ihan; 
g. pemberian kompensas i dampak negatif kegiatan 
pemrosesan akhir sampah; 
h. penyusunan kebijakan penzman pengolahan 
sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan 
akhi r sampah yang diselenggarakan oleh swasta; 
1. pelaksanaan penzman pengolahan sampah , 
pengangku tan sampah dan pemrosesan akhir 
sampah yang diselenggarakan oleh swasta; 
J. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawas an 
kinerja peng elolaan sampah yang dilaksanakan oleh 
pihak lain (badan usaha); 
k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja 
pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak 
lain (bad an usaha ); 
1. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/ kota lain 
dan kemitr aan dengan badan usaha pengelol a 
sampah dalam menyelenggarakan pengelo laan 
sam pah; 
m. pengevaluas ian dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana 
Persampah an; dan 
n. pelaksanaan fungs i lain yang diberikan oleh Kepa la 
Bidang Kebersihan dan Pertamana n yang berkai tan 
dengan tugas dan fungsin ya. 
sampah; 
m. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap 
darurat penge lolaan sampah; 
n. pelaksanaan koordinas i dengan pihak terkait, tokoh 
masyarakat , organisas i masyarakat dalam upaya 
penanga nan kebe rsihan lingkungan dan 
pemu snahan persamp ahan; memantau , 
pelaksanaan merumuskan, mengo ordinasikan, 
meng evaluas i dan mengen dalikan 
penge lolaan s ampah. 
(3) Seksi Penge lolaan Sampah dalam m elaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
men yelenggarakan fungsi : 
a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi 
Pengelolaan Sampah; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijak an teknis di 
bidang peng elolaan sampah; 
c. penyusuna n informasi penge lolaan sampah tingkat 
kabupat en; 
d. penetapan targe t pengu rangan sampa h dan 
prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu 
tertentu; 
e. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada 
produsen / industri; 
f. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan 
kemasan yang mampu diurai oleh proses alam; 
g. pembinaan pend aur ulangan Sam pah; 
h. pemb inaan pemanfaatan kembali sampah dari 
produk dan kem asan produk ; 
1. pelaksanaan ke bersihan di wilayah pelayanan 
kebersihan di jalur protokol, pusat perkotaan pasar 
kabupaten, pasar desa, dan pemukiman; 
J. pengoordinasian pemilahan, pengum pulan, 
pengangku tan dan pemrosesan akhir sampah; 
k. pelaksanaan pengangku tan sampah dari Tempat 
Penampungan Sementara (TPS ) sampai ke Tempat 
Pemrosesan Akh ir (TPA) ; 
1. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan (1) Seksi Pengelolaan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi 
Penge lolaan Sampah yang berke dudukan di bawah dan 
berta nggung jawab kepada Kepala Bidang Kebersihan 
dan Pertamanan. 
(2) Seksi Pengelo laan Sampah mempu nyai tugas Pasal 18 Bagian Ketiga 
Seksi Pengelolaan Sampah 
dala m 
pad a memantau , 
pelaksana an merum uskan, mengoordinasikan , 
meng evaluas i dan mengenda likan 
pengelolaan pertamanan dan pemakama n. 
(3) Seksi Pertamanan dan Pemakaman 
melaksanak an tugas se bagaimana dimaksud 
, men yelenggarakan fungsi : 
a. perumusan bahan perencanaan pada Seks i 
Pertama nan dan Pema kaman; 
b. penyiapan bahan perum usan kebijakan teknis di 
bidang pertamanan dan pemak aman; 
c. pelaksanaan pembangun an dan perneliharaan 
taman pada pertamanan umum, jalur hijau dan 
hutan kota ; 
d. pelaksanaan pena taan dan perneli haraan taman , 
orname n daerah dan tugu bata s; 
e. peman tauan penyiram an tanaman di lokas i jalur 
hijau, taman kota dan taman lainnya pada saat 
musim kem arau; 
f. pelaksa naan koordinasi dengan unit kerja terkait 
dalam pemasangan papan reklame dilokasi taman ; 
g. penyediaan pobon/tanam an bias, pohon pelindung 
untuk ditan am di lokasi yang telah direncanakan; 
h. penyed iaan pot bunga/tanaman bias untuk di 
pasang di median jalan dan trotoar; 
1. pelaksanaan pemasa ngan lamp u taman/biasa n 
taman yang dipasang di loka si taman dan jalur 
jalan protokol serta perneliharaannya; 
J. pelaksanaan perencanaan , pembangunan , 
penataan dan peme liharaan pemakaman umu m 
milik daerah; 
k. pelaksanaan koord inasi dengan pi hak terkait dala m 
upaya pemberian perizi nan lokas i permakaman ( 1) Seks i Pertama nan dan Pemakaman dipimpin oleh 
Kepala Seksi Pertamanan dan Pemakaman yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawa b 
kepada Kepala Bidang Kebers ihan dan Pertamanan. 
(2) Seks i Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas Pasal 19 Bagian Keempat 
Seksi Pertamanan dan Pemakaman o. pengevaluas ian dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan Seksi Pengelo laan Sampah; dan 
p. pelaksanaan fungs i lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Kebersihan dan Pertamanan yang berkaitan 
dengan tugas dan fungsin ya. 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempun yai tuga s 
menunja ng tugas dan fungsi Dinas sesuai deng an 
keahliannya masing-mas ing. 
(2) Kelompok Jabatan Fungsiona l sebagaimana dimaks ud 
pada ayat (1), berke dudukan di bawah dan 
bertang gung jawab secara langsu ng kepada Jabata n 
Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrat or, atau 
Jabatan Pengawas yang memiliki keterkai tan dengan 
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. 
(3) Kelompok Jabatan Fungsional s ebagaiman a dima ksud 
pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam 
jenjang Jabatan · Fungsional yang terbag i dala m 
berbagai kelompo k sesuai dengan bidang keah liann ya. 
(4) Jum lah Jabat an Fun gsional sebag aimana dimaks ud 
pada ayat (3), diten tukan berdas arkan kebutu han 
dengan berpedoman pada peraturan perun dang­ 
undanga n. Pasal 21 BAB IX 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pembe ntukan, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksa na 
Tekn is Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup di tetapk an 
dan diatur lebih lanjut dengan Pera turan Bupa ti sesua i 
dengan kebut uhan dan berpedom an pada peratu ran 
perundang-undan gan. Pasal 20 BAB VIII 
UNIT PELAKSA NA TEK NIS DAERAH umum yang disediakan oleh pihak pengemban g/ 
developer; 
1. pember ian surat keterangan retribusi perizi nan 
permakam an umum kepada Wajib Retr ibusi (WR) 
permakama n umum ; 
m. penyebara n informasi kepada mas yarakat tentang 
penataan permakaman yang dikelola langsung oleh 
masyara kat atau pihak ketiga; 
n. pengevaluasian dan pelapo ran pelaksa naan 
kegiatan Seksi Pengelolaan Sam pah; dan 
o. pelaksanaa n fungs i lain yang diberikan oleh Kepal a 
Bidang Kebersihan dan Pertama nan yang berkaitan 
dengan tugas dan fungsin ya. 
Penjabaran lebih lanjut me ngenai uraian tugas dan 
penetapan nomen klatur Jabatan Pelaksan a, diatu r deng an 
Peraturan Bupati tersendi ri. Pasa l 25 BAB XII 
KETEN TUAN PENUTUP Pada saat Peraturan Bupati mi mulai berlak u, 
pejabat yang ada tetap melaksana kan tugasnya sam pai 
dilantiknya pejaba t yang baru berdasarka n Peratu ran 
Bupati ini. Pasa l 24 BAB XI 
KETENTUAN PERAL IHAN ( 1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan , Kepala Dinas 
dapat menun juk Sekretaris Dinas . 
(2) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan, Kepala Dina s 
dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. Pasal 23 Bagian Kedua 
Hal Mewakili ( 1) Hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi merupak an 
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 
(2) Setiap pimpinan unit kerja bertanggu ng jawab seca ra 
berjenjang kepada atasan lang sung masing-masing dan 
wajib mela ksanakan prinsip koordinasi, integras i, 
sinkronisas i dan simpl ifikasi. 
(3) Kepala Dinas dalam melaksa nakan tugas dan 
fungsinya berkoordinasi dengan insta nsi terk ait 
lainn ya. Pasal 22 Bagian Kesatu 
Um um BAB X 
TATA KERJA 
l L ~ . . . .. 
, ( ~ RAH MAT}SUTRISNO 
BER ITA DAERAH KAB5PATEN CIR BON TAHUN 2021 NOMOR , SERI -ir-= / 
~ H KAB UPATEN CIREBON , SEKRETARIS :k. 
\ 1 K.; Diundang kan di Sum ber 
pada tanggal IMRON Ttd Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 12 April 2021 
BUPAT I CIREBON, Peraturan Bupat i mi mulai berlaku pada tangga l 
diundangkan. 
Agar setiap orang meng etahuin ya, memer intahkan 
pengunda ngan Peratura n Bupa ti mi dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon . Pasa1 27 Pada saat Peraturan Bupa ti ini mulai berlaku, Peraturan 
Bup ati Cirebon Nomor 74 Tahu n 2016 tentang Fungsi , 
Tugas Pokok dan Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup 
(Berita Daerah Kabupaten Cir ebon Tahun 2016 Nomor 74 
Seri D.23), dicabu t dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 26