Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor \'1 Tahun 2022 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor \'1 Tahun 2022 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN 
TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN KABUPATEN KOLAKA - 5 - 
umum lainnya pendanaan dan syste m pembiayaan serta peran 
rnasyaraka t; 
10. Kawasan Permukiman adalah bagian dan lingkungan hidup di luar 
kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan 
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian 
dan tempat keg iatan yang men dukung perikehi dupan dan penghidupan ; 
11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih 
dari satu satuan perumahan yang mempun yai prasarana, sarana , utilitas 
umum, serta mem punyai penunjang kegiatan fung si lain di kawasan 
perkotaan atau kawasan perdesaan; 
12. Perumahan adalah kump ulan rumah sebagai bagian dari permukiman, 
baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, 
sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang 
layak huni; 
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, 
tanggung jawab , wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
rangka me mimpin suatu Organisasi Negara; 
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai nege ri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada intansi pemeri ntah; 
15. Unit Pelaksana Tekni s Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD adalah 
organisa si yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau 
kegiatan tekn is penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah ; dan 
16. Kelompok Jabatan Fungsio nal adalah sekelompok Jabatan yang berisi 
fungsi dan tuga s berkaitan dengan pelaya nan fungsional yang berdasarkan 
pada keahlian dan keteram pilan tertentu. - 6 - 
(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
diklasifikasikan atas tipe B. 
(2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 
hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan 
bidang perumahan dan kawasan permukiman. 
(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan. Bagian Ketiga 
Tipe Perangkat Daerah