Apa substansi hukum dari Pasal 11 KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA Nomor 48 Tahun 2004?
Materi muatan KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA Nomor 48 Tahun 2004 tentang PETUNJUK PELAKSAN AAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMAL AYA NOMOR 2, khususnya BAB VII - KEW ENANGAN PENANDATANGANAN, Pasal 11, adalah:

Penandatanganan fatwa pengarahan lokasi untuk kegiatan 
pembangunan pemerintahan, perkantoran, industri, perumahan 
yang dibangun oleh developer atau pengembang, perdagangan, 
pertanian, kepariwisataan, sosial dan kegiatan pembangunan 
lainnya dengan areal lahan yang digunakan lebih dari 5.000 M2 
(lima ribu meter persegi) ditandatangani oleh Walikota 
Tasikmalaya;
Penandatanganan fatwa pengarahan lokasi untuk kegiatan 
pembangunan pemerintahan, perkantoran, industri, perumahan 
yang dibangun oleh developer atau pengembang, perdagangan, 
pertanian, kepariwisataan, sosial dan kegiatan pembangunan 
lainnya dengan areal lahan yang digunakan sampai dengan 5.000 
M2 (lima ribu meter persegi) ditandatangani oleh Kepala BAPED A.