Apa saja yang diatur dalam Pasal 24 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 106 Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 106 Tahun 2022 tentang PERCEPATAN INVESTASI MELALUI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI, Pasal 24 menetapkan:

(1) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), konsorsium Badan Usaha Milik
Negara dan/atau perusahaan patungan wajib
melakukan penyiapan perencanaan bisnis yang
optimal, agar Kawasan lndustri Terpadu Batang dapat
ditawarkan dengan harga yang kompetitif kepada
investor.
(21 Penyiapan perencanaan bisnis yang optimal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat hal sebagai berikut:
a. pendanaan dan rencana investasi bisnis;
b. kelayakan bisnis yang memadai;
c. kajian manajemen risiko dan mitigasi yang
komprehensif;
d. dukungan pemasaran yang optimal;
e. dukungan harga yang kompetitif; dan
f. skema bisnis antara pengelola kawasan denganpemilik lahan dan skema antara pengelola
kawasan dengan pemerintah agar kompetitif.
(3) Dukungan harga yang kompetitif sebagaimana
dimaksud pada ayat (21huruf e, dapat diberikan dalambentuk pembebasan sewa lahan atau biaya
pemanfaatan lahan kepada pelaku usaha penyewa
lahan ltenant) yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak
ditandatanganinya kontrak sewa lahan oleh pelaku
usaha penyewa lahan (tenantl dengan perusahaan
patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(2).
(4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pembebasan sewa lahan atau biaya pemanfaatan lahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c
secara berkala selama 5 (lima) tahun pertama sejak
beroperasinya Kawasan Industri Terpadu Batang dan
menetapkan periode pemberian dukungan harga yang
kompetitif berupa pembebasan sewa lahan atau biaya
pemanfaatan lahan.
SK No 124748 APasal 25 ...
PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA
_ 15_