Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 39 Tahun 2022?
Substansi PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 39 Tahun 2022 tentang JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan; 
I. Daerah adalah Kota Blitar. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kata Blitar. 
3. Walikota adalah Walikota Blitar. 
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah 
Daerah. 
5. Lembaga Kearsipan Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah 
daerah yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggungjawab di bidang 
pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. 
6. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. 
7. Arsip adalah rekam an kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 
media sesuai dengan perkembangan teknologi inforrnasi dan komunikasi 
yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, 
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi 
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan 
bermasyarakat, berbangasa dan bemegara. 
8. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan 
terhadap suatu jenis arsip. 
9. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam 
kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 
10. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau 
terus menerus. 
6 
11. Arsip lnaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. 
12. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena 
memiliki nilai guna kesejarahan, 
berketerangan dipermanenkan yang telah 
telah habis retensinya, dan 
diverifikasi baik secara 
langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia 
dan/atau Lembaga Kearsipan. 
13. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang 
berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis 
arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu 
jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang telah 
dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. 
14. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan 
arsip bagi kepentingan pengguna arsip diluar pencipta arsip dan 
kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan 
memori kolektif bangsa. 
15. Nilai Guna Kesejarahan adalah nilai yang mengandung fakta dan 
keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana 
organisasi yang bersangkutan dibentuk, dikembangkan, diatur 
dilaksanakannya fungsi dan tugas serta bagaimana terjadinya 
kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya, yaitu 
informasi mengenai orang, tempat, benda fenomena, masalah dan 
sejenisnya.