Apa saja yang diatur dalam Pasal 25 PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Nomor 15 Tahun 2003?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Nomor 15 Tahun 2003 tentang RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM, Pasal 25 menetapkan:

(1) Piutang retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang retribusi yang 
tercantum dalam SKRD LB, SKRDKBT. SKRD dan STRD yang tidak dapat atau tidak 
mungking 
ditagih lagi disebabkan karena wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak 
meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli wads, tidak dapat ditemukan, 
tidak mempunyai harta kekayaan l agi, atau karena hak untuk melakukan penagihan 
sudah kadaluwarsa. 
(2) Untuk menentukan kewajiban retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
pasal ini dilakukan pemeriksaan setempat kepada wajib retribusi sebagai dasar 
menentukan besamya retribusi yan g tidak dapat ditagih lagi. 
 
 
(3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada 
pasal ini hanya dapat dihapuskan setelah . adanya laporan pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini atau setelah adanya penelitian 
administrasi mengenai kadaluwarsa penagihan retribusi. 
(4) Atas dasar laporan clan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada 
pasal ini setiap akhir tahun takwim Dinas membuat daftar penghapusan 
piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi nama retribusi , jumlah retribusi 
yang terhutang jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa piutang retribusi clan 
keterangan wajib retribusi. 
(5) Menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada Gubernur pada setiap 
akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar pe nghapusan piutang sebagaimana dimaksud 
pada Ayat (4) pasal ini. 
(6) Gubemur menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa. 
(7) Tata cara penghapusan retribusi ditetapkan oleh Gubemur. 
 
BAGIAN IV 
 
PENGGUNAAN HASIL RETRIBUSI