Bagaimana redaksi normatif Pasal 11 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana Nomor 61 Tahun 2021?
Norma hukum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana Nomor 61 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA, BAB II - KEDUDUKAN, Pasal 11 berbunyi:

(1) Unit Pelaksana Terknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf g adalah merupakan unsur pelaksana teknis Operasional Dinas Koperasi
UKM yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi,
usaha keeil dan Menengah.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan Peraturan Bupati.
Paragraf7
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal12
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
hurufh terdiri dari sejumlah tenaga dalamjenjangjabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian darr/ atau keterampilan
tertentu.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha keeil dan menengah
sesuai dengan keahlian danl atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis Jabatan Fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(5) Jabatan Fungsional merupakan jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh
ASNyang mempunyai syarat dan ketentuan Jabatan Fungsional yang dikeluarkan
oleh Instansi Pembina masing-masing,
(6) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku.
- 15 -
Pasal13
Sub Koordinator melaksanakan tugas membantu penyusunan rencana,
pelaksanaan, dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada
satu kelompok subtansi pada rnasing-masing pengelompokan uraian fungsi.
BABIV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal14
(1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-rnasing unsur oganisasi di lingkungan Dinas
Koperasi, usaha kecil dan Menengah merupakan kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan.
(2) Pelaksanaan fungsi Dinas Koperasi, usaha kecil dan Menengah, diselenggarakan
oleh Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai
bidang tugas masing-rnasing.
(3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, usaha kecil dan
Menengah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplikasi.
(4)Setiap pimpinan dalam unsur organisasi wajib memberikan bimbingan,
pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
Pasal15
Kepala Perangkat Daerah, wajib bertanggung jawab untuk:
a. melaksanakan peta proses bisnis;
b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan
inovasi pelayanan pu blik;
c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
d. meningkatkan reformasi birokrasi.
- 16 -
Bagian Kedua
Pelaporan
Pasa116
(1) Setiap pimpman unsur organisasi pada Dinas Koperasi, usaha kecil dan
Menengah wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan
langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
(2) Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang menyampaikan laporan kepada Sekretaris
dan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya dan Sekretaris dan Kepala Bidang
menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala
Dinas tepat waktunya.
(3) Setiap laporan yang diterima oleh pirnpinan unsur organisasi, diolah dan dipergun
(4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan
kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(5) akan sebagi bahan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal17
Dalam hal Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan Menengah berhalangan, maka
Kepala Dinas dapat menunjuk Kepada Sekretaris, Kepala Bagian dan Kepala Bidang
untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.
BABV
KEPEGAW AlAN