Apa substansi hukum dari Pasal 4 Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945?
Materi muatan Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Dae rah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran, khususnya , Pasal 4, adalah:

Togas Kepala Desa dalam pengadaan adalah : 
a. meneta pkan TPK hasil musrenb angdes; Pasal 10 Bagian Kedua 
Kepala Desa Para pihak dalam pengadaan terdiri dari : 
a. Kepala Desa ; 
b. Kasi/Kaur ; 
c. TPK; 
d. Mas yarakat ; dan 
e. Penyedia. Pasal 9 Bagian Kesatu 
Para Pihak Dalam Pengadaan BAB V 
PARA PIHAK Pengadaan melalui penyedia dapat dilakukan untuk : 
a. menduk ung swakelola ; atau 
b. kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan swakelola. ~1). Pengadaan mengutamakan peran serta mas yarakat melalui swakelola dengan 
memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa secara gotong ­ 
royong dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberda yaan 
mas yarakat setempat . 
(2). Dalam hal pengadaan tidak dapat dilakukan secara swakelola maka 
pengadaan dapat dilakukan melalui penyedia baik sebagian maupun seluruhn ya 
dengan penjelasan tertulis dari Kepala Desa . Pasal 7 (1). Pengadaan merupakan pelaksanaan kewenangan desa yang kegiatan dan 
anggarann ya bersumber dari APB Desa. 
(2). Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
berdasarkan peraturan perundang -undangan. Pasal 6 BAB IV 
RUANG LINGKUP PENGADAAN e. menghindari dan mencegah terjadin ya pertentangan kepentingan pihak yang 
terkait , baik secara langsung maup un tidak langsung, yang berakibat 
persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan; 
f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa ; 
g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ a tau kolusi ; dan 
h. tidak menerima , tidak menawarkan , atau tidak menjanjikan untuk memberi 
atau menerima hadiah , imbalan , komisi , rabat , dan apa saja dari atau 
kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan 
pengadaan .