Apa substansi hukum dari Pasal 33 3.Undang-Undang ..... 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Nomor 12 Tahun 1945?
Materi muatan 3.Undang-Undang ..... 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pernben tukan, khususnya , Pasal 33, adalah:

. (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas Pejalan Kaki sebagairnana 
dimaksu d dalam Pasal 7 huruf e yang aman dan nyaman di setiap ruas Jalan 
Kabupaten. 
(2) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pembangunan dan/atau 
peme liharaan jalan , wajib menyediakan dan memelihara fasilitas Pejalan Kaki. 
(3) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimak sud pada ayat (1) beru pa: 
a. trotoar yang terhubu ng langsung dengan lajur sepeda, Jembatan 
Penyeberangan Pejalan Kaki , Terowongan Penyeberangan Pejalan Kaki , Halte 
dan/ atau fasilitas khusu s bagi penyandang disabili tas dan lanjut usia; 
b. lajur Pejalan Kaki dengan Marka Jalan ; 
c. penyeberangan sebidang berup a zebr a cross dan apabila kecepatan Lalu 
Lintas tinggi penyeberangan sebidang ini dilen gkapi road humps dan/atau 
sinyal Lalu Lintas (pelican crossing); dan/ atau 
d. tempat Penyeberangan Pejalan Kaki. Pasal 32 Paragraf 5 
Fasilitas Pejalan Kaki (1) Seti ap pengemudi Kendaraan Be rmotor Umum wajib menaikkan dan /atau 
menurunk an penum pang pada Halte. 
(2} Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibangun dekat dengan Jembatan 
Penyeberangan Pejalan Kaki dan/ a tau Terowongan Penyeberangan Pejalan 
Kaki . 
(3) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang 
prom osi/iklan baik yang bergerak maupun tidak berger ak. 
(4} Pemanfaa tan Halt e sebag aim ana dimak sud pad a ayat (3) wajib mendapa t 
persetujuan Dina s. 
( 5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pad a ayat { 1) 
dan ayat (4) dikenakan sank si admini stratif. 
(6) Sank si adm inistratif sebagaiman a dimaks ud pada ayat (5) berup a: 
a. tegu ran tertulis; 
b. denda administratif; 
c. pembekuan izin; 
d. pencabutan izin; dan/ atau 
e. pencopo tan medi a promosi/iklan. Pasal 31 b. tidak mengganggu kelancaran Lal u Lintas Jalan ; dan 
c. memperhatik an aksesibilitas bagi pe nyan dang disabilitas. 19 
(2)Jenis . (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan berm otor umum di daerah terdiri 
atas: 
a. angkutan orang dengan kendaraan bermot or umum dalam trayek; dan 
b. angkutan orang dengan kendaraan bermot or umum tidak dalam trayek. Pasal 37 Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Paragraf I Bagian Ketiga 
Angku tan (1) Pem erintah Daerah menyediakan fasilitas Rest Area sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 9 huruf f yaitu tempat beristi rahat selama perjalanan ; 
(2) Fasilitas urn um yang dised iakan di rest area meliputi ,: toilet, bengkel, mushola, 
kios, kantin , mini market, tempat parkir, klinik kesehatan, posko keamanan, · 
dan ATM. Pasal 36 Paragraf 6 
Rest Area (1) Tempat penyeberangan Pejal an Kaki sebagaimana dimak sud dalam Pasal 32 
huruf d beru pa : 
a. jemba tan penyeberangan Pejalan Kaki; dan 
b. terowongan penyeb erang an Pejalan Kaki. 
(2) Temp at penyeber angan Pejalan Kaki sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dimanfaatkan sebagai ruan g prom osi/iklan baik yang bergerak mau pun tidak 
bergerak. 
(3) Pemanfaatan tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimak sud pada 
wajib mendapat persetujuan Dinas. Pasal 35 (1) Setiap oran g dilarang melakukan kegia tan yang tidak sesuai dengan fungsi 
fasilitas Pejalan Kaki . 
(2) Pengemudi Kendara an dan peda gang kaki lima dilarang menggunakan fasilitas 
Pejalan Kaki. Pasal 34 Pembangunan fasilitas Pejalan Kaki diprioritaskan untuk mendukung akses 
intermoda di Stasiun Kereta Api, Termin al, dan Derm aga. Pasal 33 20 
4.alat Pemadam . (1) Pemerintah Daerah m enetapkan stand ar pelayanan minimal angkutan orang 
dengan kendaraan bermotor umum berdasarkan jenis pelayanan yang 
diberikan, terdiri atas : 
a. keamanan, meliputi : 
1. tiket Penumpang ; 
2. tanda Pengenal bagasi; 
3. lampu tanda bahaya ; 
4. daftar Penumpang (manifes); 
5. tanda pengenal awak kendaraan; 
6. informasi gangguan keamanan; dan 
7. infonna si trayek dan identitas kendaraan. 
b. keselamatan , meliputi : 
1. pengemudi; 
2. lampu senter ; 
3. alat pemukul /pemecah kaca (martil ); Pasal 39 (1) Pelayanan angku ta.n orang dengan kendar aan umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dapat berupa angkutan massal . 
(2) Angku tan massal sebagaimana dimak sud pada ayat (1), harus memenuh i 
kriteria: 
a. mobil bus yang berkapasitas angk ut massal; 
b. lajur khu sus; 
c. trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek 
angkutan massal; dan 
d. angkutan Pengum pan. 
(3) Mobil bus yang berkapasitas angkut massal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2} huruf a, harus menggunakan mobil bus besar . 
(4) Laju r khu sus sebagaimana dima.k sud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas : 
a. lajur khusus angkutan massa l yang berdiri sendiri; dan/ a tau 
b. lajur khu sus angkuta n massal di ruangj alan. 
(5) Trayek angkutan umum lain yang tidak berhim pitan dengan traye k angkutan 
mass al sebagaimana dimaks ud pada ayat (2) huruf c, merupakan trayek 
angkutan umum yang tida.k merniliki kesamaan rute dengan rute angkutan 
massal. 
(6) Angkutan pengumpan sebagairnana dimaksu d pada ayat (2) huruf d, merupakan 
angkutan pengump an ifeedery angkutan massal . Pasal 38 (2) Jenis pela yanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam 
trayek sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri atas: 
a. angkutan antar Kota dalam daerah; dan 
b. angkutan pedesaan dalam daerah. 21 
(3)Izin . (1) Pemerintah Daerah memberikan izin dalam: 
a penyel enggaraan angkutan orang dalam trayek; dan/ a tau 
b. penyelenggar aan angkutan orang tidak dalam trayek. 
(2) lzin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaiman a dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, diterbitkan untuk penyelenggaraan angkutan orang yang 
melayani trayek antarkota dalam daerah serta angkutan perk otaan dan 
perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah . Pasal 41 (1) Penetapan kinerja operasional kendara an bennotor umu m sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f angka 3, dilak sanak an berdasarkan 
indik ator umur kendar aan. 
(2) Umu r kendaraan berm otor umum sebag aiman a dimaksud pada ayat { I], yaitu : 
a. mobil penumpang paling lama 5 (lima) tahun; 
b. bis kecil paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan 
c. bis sedang / besar paling lama 15 (lima belas) tahu n. Pasal 40 f. keteraturan, meliputi : 
1. infonnasi pelay anan; 
2. infonn asi gangguan perjalan an bus; dan 
3. kinerja operasional. 
(2) Perusahaan angkutan orang dengan kendaraan berrnotor umum wajib 
memenuhi stand ar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). e. kesetara an, rneliputi : 
1. pelayanan priori tas; dan 
2. ruang penyimpanan kursi roda; 4. alat pemad am api ringan (APAR); 
5. fasilitas kesehatan ; 
6. buku panduan penumpang ; 
7. pintu daru rat; 
8. fasilitas penyimpanan dan pemelih araan kendaraan (pool); 
9. pengecekan terhadap kendaraan yang akan diopera sikan; dan 
10. asur ansi kecelak aan lalulintas. 
c. kenyarn anan, meliputi: 
1. kapasitas angkut; 
2. fasilitas utama; dan 
3. fasilitas tambahan; 
d. keterjangkauan, meliputi : 
1. aksesi bidtas; dan 
2. tarif; 22 
(2)Tarif Kelas . . . . . . . (1) Tarif penum pang terdiri atas : 
a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam traye k, meliputi tarif kelas 
ekonom.i dan tarif kelas nonekonomi; dan 
b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek, yaitu dengan 
men ggunakan taksi. Pasal 44 Penerb itan izin sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat (1), meliputi: 
a. izin trayek angkutan yang wilayah operasinya perkotaan dalam daerah; 
b. izin trayek anglrutan perdesaan yang wilayah operasinya dalam daerah ; 
c. izin operasi angkutan taksi yang wilayah opera sinya dalam daerah ; 
d. izin operasi angkutan dengan tujuan tertentu , meli puti: 
L angkutan an tar jemput yang wilayah operasinya dalam satu daerah; 
2. angkutan sewa umum; 
3. angkutan sewa khusus; dan 
4. angkutan carter. 
e. izin operasi angkutan orang untuk kepe rluan pariwisata. 
f. Izin diterbitkan oleh instansi yang membidangi perizinan setelah mendapatkan 
rekomendasi oleh Dina s. Pasal 43 (2) Jangka waktu izin sebagai mana dimak sud pada ayat (1) bcrlaku selama 5 (lima) 
tahun dan dapat diperp anjang, ses uai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. (1) Perusah aan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang di 
daerah wajib memiliki izin sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 41 ayat (1). Pasal42 (5) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungu t retribusi. (3) Izin penyelenggar aan angku tan orang tidak dalam traye k sebagairnana 
dimak sud pada ayat (1) hurufb diterbitkan untuk: 
a. angku tan orang dengan menggun akan taksi yang wilayah opera sinya dalam 
1 (satu} daerah; dan 
b. angkut.an orang dengan tujuan tertentu yang wilayah oper asinya dalam 1 
{satu ) daerah. 
(4) Penerbitan izin sebagaimana dimaks ud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 
Perang kat Daerah yang membidangi perizinan dengan terlebih dahulu 
men dapatka n rekomendas i teknis dari Dinas. 23 
Bagian Kedu a . (I) Angkutan barang deng an kendaraan berrnotor um um di Daerah terdiri atas : 
a. angkutan barang umum; dan 
b. angkut an barang khusu s. 
(2) Pengangkutan barang umu m sebagaimana dimak sud pada ayat (1) huruf a 
haru s mem enuhi pers yaratan sebagai berikut : 
a. pras arana jalan yang dilalui memenuh i ketentuan kelas jalan ; 
b. tersedia pusat distribusi logistik dan/ a tau tempat untuk memuat dan 
membongk ar baran g; dan 
c. m enggu nakan mobil barang. 
(3) Kendaraan bermotor yang mengan gkut barang khusu s, wajib memenuhi 
persyar atan dan memiliki rekom endasi dari instan si terkai t sesuai ketentuan 
peraturan peru.ndang-undangan. Pasal 46 (1) Pemerintah Daer ah menyusu n dan menet apkanjaringan lintas angkutan barang 
pada jaringan jalan daerah. 
(2) Jarin gan lintas angkutan baran g sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh bupati berd asarkan kewenangan sesuai kete ntuan peraturan 
perundan g-undangan. Pasal 45 Paragraf 2 
Angkutan Barang dengan Kendaraan Berrn otor Umum (2) Tarif kelas ekonomi untuk angkutan oran g yang melayani trayek antark ota 
dalam daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah 
operasinya dalam 1 (satu) daerah, ditetapkan dengan keputusan bupati. 
(3) Tarif penumpang angkutan orang dalam trayek kelas non ekonomi ditetapkan 
oleh Perusahaan Angkutan Umum . 
(4) Tarif penumpang untuk angku tan orang tidak dalam traye k dengan 
menggunakan tak.si sebagaimana dimak sud pada ayat ( 1) huruf b ditetapkan 
oleh Perusahaan Angkutan Umum, sesuai ketentuan peratu ran perund ang­ 
undangan . 
{5) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan 
tertentu dan di kawasan tertentu ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara 
pengguna jasa dengan Peru sahaan Angkutan Umum. 
(6) Kete tapan besaran tarif penumpan g ditetapkan dengan Kepu tusan Bupati. 24 
(3)Saluran tepi . (1) Saluran tepi jalan sebagaim ana dimak sud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b 
hany a diperuntukkan bagi pena mpungan dan penyal uran air agar badan jalan 
bebas dari pengaru h air. 
(2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar perm ukaan jalan 
dan keadaan lingkungan. Pasal 50 (1) Badan jalan hanya diperuntu kkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan 
jalan . 
(2) Dalam rangk a menunj ang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta 
pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) badan 
jalan dilengkapi dengan ruang beba s. 
(3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar , tinggi, 
dan kedalaman tertentu. 
(4) Lebar ruang bebas sebagai mana dimaks ud pada ayat (3) sesuai dengan 
le bar badan jalan . 
(5) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jala n arteri dan 
jalan kolekto r palin g rendah 5 (lima) meter. 
(6) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dima ksud pada ayat (3) bagi jalan arteri 
dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari perm ukaan 
jalan . Pasal 49 ( 1) Ruang manfaa t jalan meliputi : 
a badan jalan ; 
b. saluran tepi jalan; dan 
c. ambang pengamann ya. 
(2) Ruang manfaat jalan sebagaiman a dimaksud pada ayat ( 1) hany a diperuntukan 
bagi median, perkerasan jalan, jalur pe misah, bahu jalan, seluruh tepi jalan, 
troto ar, lereng, amban g pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, 
perlengkapan jalan, dan bangunan pelengka p lainnya. 
(3) Troto ar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperu ntukk an bagi lalu 
lintas pejalan kaki. Pasal 48 Paragraf I 
Ruang Manfaa t Jalan Bagian-bagian jalan meliputi ruang manf aat jalan, ruang milik jalan , dan ruang 
peng awasan jalan. Bagi an Kedua 
Bagian-Bagian Jalan 
Pasal47 25 
Pasa l 56 . Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhad ap fung si ruang milik jalan , 
penyelengg ara jalan haru. s segera mengamb il tindakan untuk kepentingan 
pengguna jalan . Pasal 55 (1) Ruan g milik jalan paling sediki t memiliki lebar sebagai berikut : 
a. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter; 
b. jalan sedang 15 {lima belas) meter; dan 
c. jalan kecil 11 (sebel as) meter . 
(2) Ruan g milik jalan diberi tand a batas ruan g rnilik jalan yang ditetapkan oleh 
instansi yang membid angi pembangun an jalan . Pasal 54 (1) Ruang milik jalan terdiri dari ruang manf aat jalan dan sejalur tanah tertentu di 
luar ruan g manfa at jalan. 
(2) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaa t jalan , pelebaran jalarr , dan 
penarn.bahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan 
un tuk pengamanan jalan . 
(3) Sejalur tanah tertentu sebagaim ana dimak sud pada ayat (1) dapat dimanf aatkan 
sebagai ruang terbuka hijau yang berfun gsi sebagai lanseka p jalan. Paragraf II 
Ruang Milik Jalan