Apa bunyi lengkap Pasal 7 dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor ópTAHUN Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor ópTAHUN Tahun 2021 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, pada BAB VI - TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN, Pasal 7 dinyatakan:

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.
(2) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dapat diberikan dengan mengajukan permohonan
kepada Bupati.
(3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan sebagai berikut:
a.wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati
melalui Kepala Dinas disertai alasan yang jelas dan mendapat
rekomendasi pejabat setempat untuk mendukung permohonannya.
b.Kepala Dinas melakukan penelitian dan atau pemeriksaan terhadap
wajib retribusi.
c.dari basil penelitian danatau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
huruf bayat (2), Kepala Dinas mempertimbangkan permohonan
dimaksud dapat diterima atau ditolak.
d.atas dasar pertimbangan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada
huruf c,Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang penerimaan atau
penolakan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.
(4) Surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf aharus disampaikan wajib
retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 30(tiga puluh)
hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)sudah
terlampaui, pengajuan surat permohonan tidak dapat diterima.
(6) Dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) bulan sejak diterimanya surat
permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4)harus sudah diberikan surat
keputusan.
(7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6)Bupati tidak
memberikan keputusan, maka permohonan dianggap diterima/ dikabulkan.