Apa bunyi lengkap Pasal 10 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 21 Tahun 2008?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang URUSAN PEMERINTAHA N YANG MENJADI KEWENANGAN, pada BAB V - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 10 dinyatakan:

Peraturan Daerah ini mulai ber laku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuiny a, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan pe nempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Magelang. 
Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 30 Oktober 2008 
 
Pj. BUPATI MAGELANG, 
 
 ttd 
 WARSONO 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008 
NOMOR 21 13 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG 
NOMOR 21 TAHUN 2008 
TENTANG 
 URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN 
 PEMERINTAHAN DAER AH KABUPATEN MAGELANG. 
I. UMUM 
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pe merintahan yang menjadi 
kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi 
urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi ke wenangan daerah tersebut, 
pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 
Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan 
pembagian urusan pemerintaha n antara pemerintah dengan 
pemerintahan daerah. Urusan peme rintahan terdiri dari urusan 
pemerintahan yang sepenuhn ya menjadi kewenangan 
pemerintah dan urusan pemerint ahan yang dikelola secara 
bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerinta han yang sepenuh nya menjadi 
kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar 
negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, 
yustisi dan agama. Diundangkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 30 Oktober 2008 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG 
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, ttd 
 UTOYO
 
 14 
Pembagian urusan pemeri ntahan sebagaimana tersebut 
dalam Peraturan Pemerintah No mor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan pemerin tahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provin si dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota mengindikasikan adanya urusan pemerintahan yang bersifat sama. 
Urusan yang menjadi kewen angan daerah terdiri dari 
urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. 
Urusan pemerintahan wajib adal ah urusan pemerintahan yang 
wajib diselenggarakan oleh pe merintahan daerah yang terkait 
dengan pelayanan dasar ( basic services ) bagi masyarakat 
seperti pendidikan dasar, ke sehatan, lingkungan hidup, 
perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan 
pemerintahan yang bersifat p ilihan adalah urusan pemerintahan 
yang diprioritaskan oleh pem erintahan daerah untuk 
diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan ( core competence ) yang menjadi kekhasan 
daerah. 
Urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan wajib dan 
urusan pemerintahan pilihan yang diselenggarakan oleh 
pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah 
yang bersangkutan tetap har us diselenggarakan oleh 
pemerintahan daerah. 
II. PASAL DEMI PASAL