Menurut PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 15 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 17?
Pasal Pasal 17 dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 15 Tahun 2021 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI, pada BAB III - PEMBAYARAN, BESARAN DAN PEMOTONGAN, menyatakan:

(1)Pembayaran TPPdikenakan pemotongan dalam halASN:a. tidak masuk keija dengan keterangan izindan/atau tanpa suratizin/alpa;
b. terlambat datang dan/atau pulang cepat;
c. meninggalkan pekeijaan pada jam keija tanpa izin;d. Tidak mengikuti apel dan/atau upacara pada hari keija; dane. dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53tahun 2010.
(2) Pemotongan TPPsebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikecualikan:a.sedang menjalankan tugas kedinasan dibuktikan dengan suratperintah dari pejabat yang berwenang; dan
b.meninggalkan jam keija dibuktikan dengan surat keteranganmeninggalkan jamkeija atas perintah atasan langsung.c.surat keterangan ditanda tangani oleh atasan langsung dan untuksekretaris daerah ditanda tangani oleh sekretaris daerah sendiri.
(3) Surat perintah dan/atau surat keterangan sebagaimana dimaksud padaayat (2)wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah yang mempunyaitugas dibidang kepegawaian sebagaimana Pasal 7ayat (6)pada saatkeberangkatan dan atau paling lambat 3hari keija setelah tanggalkeberangkatan .
(4) Format surat keterangan meninggalkan jam keija atas perintah atasanlangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf btercantum dalamlampiran VIdan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariperaturan ini.