Apa bunyi lengkap Pasal 31 dalam Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANI SASI DAN Nomor 1 Tahun 2019?
Menurut ketentuan dalam Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANI SASI DAN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kedudukan , Susunan Organis asi, Togas d an Fungsi, pada BAB VII - TATA KERJA, Pasal 31 dinyatakan:

(1) Dalam m elaksanakan tugas setiap pimpinan unit organi sasi dan 
kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prin sip koordinasi, 
integrasi , dan sinkron isasi baik dalam lingkungan m asing-m asing 
maupun antar satuan Organis asi di lingkung an Pem erintah Kabupaten 
Kolak a serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Kolaka , 
sesuai dengan tugas masing- masing. 
(2) Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan bertanggu ng jawab memimpin dan m engoordinasikan 
bawahannnya masing-m asing dan memberikan bimbin gan serta petunjuk 
bagi pelaksanaan tugas bawahan. Ayat (1) huruf c, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 26, ditetapkan 
berdas arkan kebutuh an, analisajabatan dan analisi s beban kerja. 
(3) Kelompok Jabatan Fungs ional sebagaimana dim aksud pada ayat (1), 
melaksanakan fungsi dan tugas pelayan an fungsional berdasarkan 
keahlian dan keteram pilan tertentu. 
(4) Pejabat fungsional s ebagaiman a dimaksud pada ayat (1) mulai 
melaksanak an tugas dan fungsin ya terhitun g sejak dilakukan pelantikan . 
(5) Kelomp ok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh sub-koordinator sesuai dengan ruan g lingkup bidang tugas 
dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdag angan. 
(6) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan 
tugas m embantu kepala bidang dalam penyusun an rencana, pelaksanaan 
dan pengendalian , peman tauan dan evaluasi , serta pelaporan pada satu 
kelomp ok sub-subs tansi pada masing-masing pengelompok an uraian 
fungsi. 
(7) Sub-koordinator s ebagaimana dimak sud pada ayat (6) ditetapkan oleh 
pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang . 
(8) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator s ebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Bupati m elalui Keputu san Bup ati. -18 -