Apa substansi hukum dari Pasal 4 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA Nomor 35 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA Nomor 35 Tahun 2018 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, khususnya BAB III - MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN, Pasal 4, adalah:

(1)Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu jumlah
maksimal tambahan penghasilan pejabat eselon dan
staf dihitung berdasarkan kelas jabatan dan beban
kerja hasil analisis terhadap kinerja, yang ditetapkan
sebagai berikut:
a. jabatan fungsional tertentu utarna sebesar
Rp2.953.512,0O (dua juta sembilan ratus lima
puluh tiga ribu lima ratus dua belas ribu rupiah);
b. direktur sebesar Rp2.5aO.718,OO (dua juta lima
ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan belas
ribu rupiah);
c. eselon III sebesar Rp2.174.436 (dua juta seratus
hrjuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh
enam rupiah);
d. jabatan fungsional tertentu madya sebesar
Rp2.162.8O8 (dua juta seratus enam puluh dua
ribu delapan ratus delapan rupiah);
e. eselon IV sebesar Rp994.194,00(sembilan ratus
sembilan puluh empat ribu seratus sembilan
puluh empat ribu rupiah) sampai dengan
Rpl.662.8O4,00 (satu juta enam ratus enam puluh
dua ribu delapan ratus empat ribu rupiah); dan
f. jabatan fungsional tertentu pelaksana
Rp529.074,00 (lima ratus dua puluh sembilan ribu
tujuh pulh empat rupiah) sampai
denganRp1.6LO.478,OO (satu juta enarn ratus
sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan
rupiah).
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku juga bagi CPNS Daerah di RSUD PONGTIKU
yang telah mendapatkan Surat Keputusan
Pengangkatan sebagai CPNS Daerah dengan tambahan
penghasilan sebesar 8O% (delapan puluh perseratus)
dari jumlah tambahan penghasilan sesuai dengan
golongannya dan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat
dalam suatu jabatan dan/atau ditugaskan oleh
Pejabat yang berwenang karena keahliannya dan
bekerja secara penuh pada RSUD PONGTIKU.
7
(3) Jumlah tambahan penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dapat berubah
sesuai kemampuan daerah atau pertimbangan lain
mengenai tugas yang diberikan kepada PNS yang
bersangkutan untuk dapat dijadikan perbandingan
dalam memberikan tambahan penghasilan sesuai
beban ke{a masing-masing unit organisasi.
Bagian Kedua
Prosedur Pembayaran Tambahan Penghasilan