Apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 17 Tahun 2022 pada Pasal 9?
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 17 Tahun 2022 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 9 menyebutkan bahwa:

(1) Kepala Dinas , mempunyai tugas : 
a. memimpin, membina dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan 
pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup ; 
b. mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan , program / 
kegiatan / sub kegiatan di bidang lingkungan hidup ; 
c. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan urusan pemerin tahan daerah 
dan tugas pembantuan serta pelaksanaan kebijakan, program/ kegiatan/ 
sub kegiatan di bidang lingkungan hidup ; 
d. mempertanggungjawabkan capaian kinerja Dinas atas pelaksanaan 
urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan 
kebijakan, program/ kegiatan/ sub kegiatan di bidang lingkungan hidup . 
(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan rencana strategi dan kebijakan d aerah di bidang lingkungan 
hidup ; 
b. pengendalian pelaksanaan rencana strategi dan kebijakan d aerah di 
bidang lingkungan hidup ; 
6 
 c. pengoordinasian pelaksanaan rencana strategi dan kebijakan di bidang 
lingkungan hidup ; 
d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup ; 
e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang 
lingkungan hidup ; 
f. pengendalian pelaksanaan administrasi Dinas; 
g. penyelenggaraan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan 
laporan capaian kinerja serta laporan penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah di bidang lingkungan hidup ; 
h. pengoordinasian pembentukan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja UPTD; 
dan 
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
kewenangannya . 
 
Bagian Kedua 
Sekretariat Dinas