Menurut PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 10?
Pasal Pasal 10 dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021 tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, pada BAB IV - LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, menyatakan:

(1) Pemecahan, penggabungan , dan penghapusan RT 
dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan 
perundang -undangan dengan mempertimbangkan 
efektivitas dan efisiensi pelayanan. 
(2) Pembentukan RT baru akibat pemecahan atau 
penggabungan R T sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) paling sedikit terdiri dari 30 (tiga puluh) kepala 
keluarga. 
(3) Pemecahan, penggabungan , dan penghapusan RT 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas 
dasar: 
a. usulan masyarakat; 
b. dampak terjadinya bencana; d an/atau 
c. dampak pembangunan. 
 
 
11 
 
(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a, adalah warga setempat yang dibuktikan 
dengan Kartu Tanda Penduduk; 
(5) Pemecahan, penggabungan , dan penghapusan RT 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, 
dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri oleh 
kepal a keluarga atau yang mewakili, Pengurus RT, 
Pengurus RW , dan wakil Kelurahan . 
(6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada 
ditua ngkan dalam Berita Acara dan 
dilampiri dengan daftar hadir peserta musyawarah 
paling kurang 50% (lima puluh persen) Kepala 
Keluarga. 
(7) Berita Acara dan daftar hadir sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) disahkan oleh L urah dan 
disampaikan kepada instansi at au unit kerja yang 
membidangi untuk mendapat persetujuan . 
(8) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
dituangkan dalam Keputusan Bupati. 
(9) Contoh, bentuk, format Berita Acara Musyawarah 
Pemecahan dan Penggabungan RT sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran 
Huruf A dan Huruf B yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 
Paragraf 4 
Pemilihan Ketua RT