Apa saja yang diatur dalam Pasal 2 PERATURAN BUPATI MOJOKERTO Nomor 38 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI MOJOKERTO Nomor 38 Tahun 2021 tentang KEDODUKAN, SOSONAN ORGANISASI, TOGAS DAN FUNGSI SERTA, BAB II - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 2 menetapkan:

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan 
unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah dibidang perencanaan dan bidang 
penelitian dan pengembangan. 
(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh 
Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 
(3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu 
Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang 
perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. 
( 4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan 
dan bidang penelitian dan pengembangan; 
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang 
perencanaan dan bi dang penelitian dan 
pengembangan; 
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dukungan teknis dibidang perencanaan dan 
bidang penelitian dan pengembangan; 
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi 
penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang 
perencanaan dan bidang penelitian dan 
pengembangan; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 
sesuai dengan tugas dan fungsinya.