Apa yang diatur dalam Perdagangan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 pada Pasal 17?
Berdasarkan Perdagangan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN, Pasal 17 menyebutkan bahwa:

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing the World Trade 
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5512);
- 3 -
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang 
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaga Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011 tentang 
Pengesahan Preferential Trade Agreement Among D-8 
Member States (Persetujuan Preferensi Perdagangan 
Antar Negara-Negara Anggota D-8) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 85);
10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang 
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
77/M-DAG/PER/ 10/2014 tentang Ketentuan Asal 
Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1703);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 
tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat 
Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) 
- 4 -
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2020 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan 
dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk 
Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 347);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 
tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan 
dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 162);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 
KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN 
PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG 
ASAL INDONESIA BERDASARKAN PREFERENTIAL TRADE 
AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER STATES (PERSETUJUAN 
PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA 
ANGGOTA D-8).