Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Republik Indonesia Nomor 3903) , sebagaimana telah diubah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 12?
Dalam Republik Indonesia Nomor 3903) , sebagaimana telah diubah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6, BAB III - MEKANI SME PENY ALURAN ALO KASI DANA DESA, Pasal 12 mengatur sebagai berikut:

(1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Alokasi Dana 
Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah. 
(2) Laporan realisasi setiap tahapan yang menjadi salah satu syarat 
dalam penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 
, (4), (5) dan (6), Kepala Desa juga wajib menyampaikan 
laporan realisasi Alokasi Dana Desa setiap tahapan kepada Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun . 
(3) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan 
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun. 
(4) Salah satu bentuk pertanggungjawaban sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) adalah membuat Surat 
Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil 
Pajak Daerah, dengan melampirkan berkas antara lain sebagai 
berikut : 
a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sumber dana ADD dan Dana 
Bagi Hasil Pajak Daerah menggunakan aplikasi Siskeudes . 
b. Foto Copy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan/Bendahara. 
c. Foto Copy Rekening Giro Desa . 
d. Foto Copy NPWP Desa . 
e. SK Kepala Desa , SK Perangkat Desa, SK BPD, SK da'i, SK 
pegawai syara', SK Operator Desa . 
f. Daftar bayar penghasilan tetap, tunjangan dan honorarium. 
g. Bukti setor pajak kegiatan. 
h. Surat Keputusan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa 
(Tim PPKD) . 
1. Foto dokumentasi kegiatan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi 
Hasil Pajak Daerah kondisi 0% , 50% dan 100% . 
j. Bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB). p. Lembaga Adat Desa; 
q. Kegiatan MTQ; 
r. Kegiatan BBGRM; 
s. Kegiatan Kepemudaan/ olahraga; 
t. Peningkatan SOM (Peningkatan kapasitas Kepala Desa , Kaur 
Keuangan/ Operator Siskeudes] ; 
u. Beasiswa bagi anak penghapal/ tahfizh Al-Qur'an di pondok 
pesantren; 
v. Kegiatan Pilkades untuk pelaksanaan hari pemungutan suara 
dan tidak tumpang tindih dengan sumber dana lain bagi desa 
yang melaksanakan Pilkades Serentak Tahun 2022. 
(2) Penjabat (Pj) Kepala Desa tidak menerima penghasilan tetap 
(Siltap) tetapi menerima tunjangan sebesar Rp. 1.500 .000,- (satu 
juta lima ratus ribu rupiah) perbulan . 
(3) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah digunakan untuk memb iayai : 
a. Operasional Pemerintah Desa ; 
b. Ope:rasional pemungutan PBB Desa; 
c. Pemeliharaan kantor Desa ; 
d. Rehab Kantor Desa ; 
e. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Desa. 
BERITA DAERAH KABUPA TEN SAROLAN GUN TAHUN 2022 NOMOR 2_ 2022 
~~~'-AJ.~~!lf/:~H KAB UPATEN SAROLANGUN , BUPATI SAROLANGUN , Ditet apkan di Sarolangun 
pada tanggal ! J fl\"' '\'k, 2022 BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP