Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 20 Tahun 2022 Pasal 7?
Dalam PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 20 Tahun 2022 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PENANAMAN MODAL, BAB IV - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo. 
 
Ditetapkan di Sukoharjo 
pada tanggal 18 April 2022 
 
BUPATI SUKOHARJO, 
 ttd. 
 ETIK SURYANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 
RETNO WIDIYANTI B, SH 
Penata Tingkat I 
NIP. 19790801 200501 2 010 
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
PENGAWASAN PENANAMAN MODAL
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO
OPD 
TeknisPengelola 
DataAnalis 
Kabijakan 
Ahli MudaKoordinator 
PMKepala 
DinasKelengkapan Waktu Output Keterangan
1 2 3 4 6 7 8 9
1Koordinator PM memerintahkan dan 
memberikan arahan kepada Analis 
Kebijakan Ahli Muda untuk melaksanakan 
kegiatan pengawasan perizinan berusaha.- Data OSS RBA; 15 menit Disposisi dari 
Kepala DPMPTSP
2Analis Kebijakan Ahli Muda 
memerintahkan Fungsional Pengelola Data 
untuk menyusun rundown kegiatan 
pengawasan perizinan berusaha- Jadwal rencana 
kegiatan 
pengawasan 
perizinan berusaha 
dan Data OSS RBA45 menit Disposisi dari 
Koordinator PMAnalisis data dari OSS 
RBA
3Pengelola Data menyusun rundown 
kegiatan pengawasan perizinan berusaha, 
surat pemberitahuan (apabila diperlukan) 
dan draft surat tugas pengawas kemudian 
menyampaikan kepada Koordinator PM 
untuk divalidasi Disposisi dari 
Analis Kebijakan 
Ahli Muda 2 hari 
kerja Data Perusahaan 
kegiatan 
pengawasan 
perizinan 
berusaha
4Analis Kebijakan Ahli Muda memvalidasi 
rundown kegiatan pengawasan 
penanaman modal dan draft surat tugas 
untuk petugas pengawasan kemudian 
menyampaikan kepada Kepala Dinas 
melalui Koordinator PMData Perusahaan 
kegiatan 
pengawasan 
perizinan berusaha1 hari 
kerja Data Perusahaan 
kegiatan 
pengawasan 
perizinan 
berusahaApabila draft rundown 
Kegiatan Pengawasan 
Perizinan Berusaha 
terdapat perbaikan, 
proses dikembalikan ke 
admin pengawasan
5Koordinator PM melakukan validasi atas 
rundown kegiatan pengawasan perizinan 
berusaha, surat pemberitahuan (apabila 
diperlukan) dan draft surat tugas untuk 
petugas pengawasan kemudian 
menyampaikan kepada Kepala DinasData Perusahaan 
kegiatan 
pengawasan 
perizinan berusaha1 hari 
kerjaData Perusahaan 
kegiatan 
pengawasan 
perizinan 
berusahaSTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PENANAMAN MODAL
No KegiatanMutu Baku Pelaksana
Pelaku 
Usaha
6Kepala Dinas memvalidasi kemudian 
menandatangani rundown kegiatan 
pengawasan penanaman modal, surat 
pemberitahuan kegiatan pengawasan 
(apabila diperlukan) dan surat tugas 
untuk petugas pengawasan kemudian 
menyampaikan kepada Koordinator PMDraft rundown 
kegiatan 
pengawasan 
perizinan berusaha, 
Draft surat tugas 
pengawasan, dan 
surat 
pemberitahuan 
(apabila diperlukan).1 hari 
kerja Rundown 
kegiatan 
pengawasan 
perizinan 
berusaha, Surat 
Tugas, dan Surat 
Pemberitahuan 
(apabila 
diperlukan).
7Pengelola Data, melakukan persiapan 
kegiatan analisis dan verifikasi data dan 
mengirimkan surat pemberitahuan 
terlebih dahulu sebelum tanggal 
pelaksanaan pengawasan kepada 
pimpinan perusahaan/pelaku usaha, 
kemudian menyampaikan surat tugas 
kepada petugas pengawasanRundown kegiatan 
pengawasan 
perizinan berusaha3 hari 
kerja Laporan 
persiapan 
kegiatan 
pelaksanaan 
pengawasan 
perizinan 
berusahaDalam hal pengawasan 
dilakukan karena 
adanya indikasi atau 
bukti awal 
penyimpangan atas 
ketentuan pelaksanaan 
perizinan berusaha, 
maka pengawasan 
dilakukan tanpa 
pemberitahuan terlebih 
dahulu kepada 
pimpinan/ penanggung 
jawab perusahaan/ 
pelaku usaha.
8Petugas pengawasan bersama OPD teknis 
terkait dan pimpinan perusahaan/pelaku 
usaha melakukan pemeriksaan ke lokasi 
proyek dan hasilnya dituangkan dalam 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kemudian 
menyampaikan hasil pengawasan kepada 
Koordinator PMLaporan persiapan 
kegiatan 
pengawasan 
perizinan berusaha1 hari 
kerjaLaporan 
persiapan 
kegiatan 
pelaksanaan 
pengawasan 
perizinan 
berusahaDalam hal pimpinan 
perusahaan /pelaku 
usaha di lokasi proyek 
menolak untuk 
menandatangani BAP, 
maka petugas 
pengawasan membuat 
berita acara penolakan, 
dan BAP yang tidak 
ditandatangani pimpinan 
perusahaan/pelaku 
usaha tetap dinyatakan 
sah.
9Koordinator PM memvalidasi laporan 
pelaksanaan kegiatan pengawasan 
perizinan berusaha kemudian 
disampaikan kepada untuk Kepala DinasLaporan 
pelaksanaan 
kegiatan 
pengawasan 
perizinan berusaha1 hari kerja Laporan hasil 
pelaksanaan 
kegiatan 
pelaksanaan 
pengawasan 
perizinan 
berusaha
10Kepala Dinas menerima laporan hasil 
kegiatan pengawasan.Laporan hasil 
pelaksanaan 
kegiatan 
pengawasan 
perizinan berusaha1 hari kerja Laporan hasil 
evaluasi 
pelaksanaan 
pengawasan 
perizinan 
berusaha
JUMLAH 11 Hari 1 jam
ttd.BUPATI SUKOHARJO,
ETIK SURYANI