Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 50?
Dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 8 Tahun 2009 tentang , BAB XV - KETENTUAN PENYIDIKAN, Pasal 50 mengatur sebagai berikut:

(1) PPNS berwenang melakukan Penyidikan terhadap pelanggraan atas Peraturan 
Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang 
berlaku. 
(2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 
pidana; 
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan 
melakukan pemeriksaan; 
c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari 
tersangka; 
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat; 
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi; 
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara; 
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari 
Penyidik Polisi Negara Republik Idonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti 
atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya 
melalui Penyidik Polisi Negara Republik Ido nesia memberitahukan hal 
tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka , dan keluarga; 
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung 
jawabkan; 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampai kan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 
melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan 
yang diatur dalam Undang -Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 
 
 
 
 25