Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 14 PERATURAN WALI  KOTA BANDUNG Nomor 630 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN WALI  KOTA BANDUNG Nomor 630 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMERIKSA AN PAJAK DAERAH, pada BAB III - PEMERIKSA AN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN, Pasal 14 menjelaskan:

Dalam pelaksanaan Pemeriksa an untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau 
tujuan lain dengan jenis Pemeriksa an lapangan , Wajib 
Pajak memiliki kewajiban: 
memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, 
catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar 
pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan tujuan Pemeriksa an; 
memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau 
mengunduh data yang dikelola secara elektro nik; 
memberikan kesempatan untuk memasuki dan 
memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak 
dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut 
diduga digunakan un tuk menyimpan buku atau 
catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan 
atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau 
barang yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan 
usaha, atau objek yang terutang pajak serta 
meminjamkannya kepada Pemeriksa pajak ; 
memberi bantuan guna kelancaran Pemer iksaan, yang 
dapat berupa: 
1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya 
Wajib Pajak , apabila dalam mengakses data yang 
dikelola secara elektronik memerlukan peralatan 
dan/atau keahlian khusus; 
2. memberikan ... 
18 
 
2. memberikan bantuan kepada Pemeriksa pajak 
untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak 
bergerak; dan/atau 
3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya 
Pemeriksa an lapangan dalam hal jumlah buku, 
catatan, dan dokumen sangat banyak , sehingga 
sulit untuk dibawa ke Kantor BPPD . 
memberikan ket erangan lisan dan/atau tertulis yang 
diperlukan. 
Dalam pelaksanaan Pemeriksa an untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah 
dan/atau tujuan lain dengan jenis Pemeriksa an Kantor, 
Wajib Pajak memiliki kewajiban: 
memenuhi panggilan untuk datang menghadiri 
Pemeriksa an sesuai dengan waktu yang ditentukan; 
memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, 
catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar 
pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain 
termasuk data yang dikelola secar a elektronik, yang 
berhubungan dengan kegiatan usaha, pekerjaan bebas 
Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; 
menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; 
memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta 
memberikan data dan/atau keterangan lai n yang 
diperlukan. 
 
Bagian Kelima 
Jangka Waktu Pemeriksa an