Apa norma yang terkandung dalam Pasal 8 PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH Nomor 1 Tahun 2004?
Substansi PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH Nomor 1 Tahun 2004 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN, khususnya BAB III - TAHAP PERENCANAN, Pasal 8, memuat:

dan Pasal 9, Gubernur membentuk Tim Asistensi. 
 
(2) Permintaan keanggotaan Tim Asistensi sebaga imana dimaksud pada 
, dilakukan langsung oleh Pimpinan Pemrakarsa kepada 
Pimpinan Perangkat Daerah terkait dengan materi yang diatur, dalam 
waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Surat Sekretaris Daerah 
mengenai persetujuan pemrakarsa. 
 
(3) Permintaan keanggotaan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada 
disertai usul prakarsa yang telah memperoleh persetujuan 
Gubernur, konsepsi yang akan dituangkan dalam RAPERDA tersebut 
dan hal -hal lain yang dapat memberi gambaran materi yang akan 
diatur. 
 
(4) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
menugaskan stafnya yang membidangi hukum dan perundang -
undangan, dan atau pejabat yang ditunjuk, yang secara teknis 
menguasai permasalahan yang akan diatur dalam RAPERDA. 
 
(5) Penyampaian nama personil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
dilakukan selambat -lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal 
penerimaan surat permintaan. 
 6 
 
(6) Keputusan pembentukan Tim Asistensi ditetapkan paling lambat 21 
(dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterim anya surat Sekretaris 
Daerah mengenai pemberitahuan persetujuan pemrakarsa.