Apa substansi hukum dari Pasal 8 NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 38 Tahun 2021?
Materi muatan NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 38 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA, khususnya BAB IV - URAIAN TUGAS UNSUR SEKRETARIAT DAERAH, Pasal 8, adalah:

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat merupakan unsur 
Staf dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah 
melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat. 
 
(2) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan pengoordinasian 
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan 
10 
 sosia l dan kesejahteraan mas yarakat. 
 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Bagian Kesejahteraan 
Rakyat mempunyai fungsi: 
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan 
kebijakan daerah di bidang keagamaan, 
kesejahteraan sosial dan kesejahteraan 
masyarakat; 
b. penyiapan bahan pengoordinasian 
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 
bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan 
kesejahteraan masyarakat; 
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah terkait 
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang 
tidak diinginkan, dan faktor yang 
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan 
dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial 
dan kesejahteraan masyarakat;dan 
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. 
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), 
Bagian Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh 
Kelompok Jabatan Fungsional. 
 
(5) Masing-masing Pejabat Fungsional dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 
kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat. 
 
Paragraf 3 
Bagian Hukum