Apa substansi hukum dari Pasal 24 PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 5O Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 5O Tahun 2022 tentang PEDOMAN ALOKASI PENGGUNAAN DANA DESA, khususnya BAB VII - PEMBINAAN, PEMANTAUAN , DAN EVALUASI, Pasal 24, adalah:

(1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi 
penggunaan prioritas Dana Desa secara berjenjang. 
(2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat. 
29 
(3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan 
Keuangan dan Aset Daerah melakukan pemantauan dan 
evaluasi terhadap: 
a. penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKDes; 
b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 
dari tiap desa yang dikoordinasikan oleh camat; dan 
c. laporan Camat terkait sisa dana desa yang ada di RKDes. 
(4) pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu 
oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(5) hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
dilakukan penilaian oleh Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa dan disampaikan kepada Bupati dan 
Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(6) Camat wajib melakukan pembinaan berupa: 
a. fasilitasi penyusunan dokumen permohonan penyaluran 
Dana Desa; 
b. fasilitasi pelaksanaan kegiatan Dana Desa; 
c. fasilitasi penyusunan pertanggungjawaban penggunaan 
Dana Desa; dan 
d. fasilitasi penyusunan laporan realisasi penyerapan 
dan capaian output Dana Desa penyaluran reguler Tahap I, 
tahap II, tahap III, dan penyaluran mandiri tahap I, tahap II, 
serta laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Desa tahunan. 
(7) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: 
a. penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan prioritas; 
b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa; 
c. dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa; 
d. sisa dana desa yang ada di RKDes. 
(8) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) dengan melakukan monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibuktikan dengan berita 
acara. 
(9) Masyarakat berhak melakukan pemantauan terhadap 
pelaksanaan pembangunan Desa.