Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 17 PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 5O Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 5O Tahun 2022 tentang PEDOMAN ALOKASI PENGGUNAAN DANA DESA, pada BAB IV - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA, Pasal 17 menjelaskan:

( 1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan 
berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan 
Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal 
Berskala Desa. 
Program dan/ atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa 
harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa 
dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan 
jasa di Desa . 
Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang 
didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa 
atau badan kerjasama antar Desa, dilaksanakan di Desa dan 
dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/ jasa. 
Penggunaan · Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan 
dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD); 
Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, 
Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, 
serta anggota masyarakat marg inal lainnya; 
Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh 
persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan 
menggun akan pola PKTD; 
Pem bayaran upah kerja diberi kan setiap hari; dan 
Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD ) dikelola 
dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para 
pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, 
menerap kan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja 
lainn ya minimum 2 (dua) meter , dan warga Desa yang sakit 
dilarang ikut beke rja di PKTD. 
27