Apa substansi hukum dari Pasal 11 PERATURAN BUPATl KUTAI TIMUR Nomor 2 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN BUPATl KUTAI TIMUR Nomor 2 Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA, khususnya BAB 111 - PENYALURAN DANA DESA, Pasal 11, adalah:

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUNke RKD melalui RKUD.
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)dilakukan
melalui pcmotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD.
(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan
Dana Desa Ire RKD sebagaimana dimaksud pada .ay.at. (2) dilaksanakan
berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
(4) Penyaluran Dana Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dalam
3(tiga) tahap, dengan ketentuan:
a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap
Desa, dengan rincian:
L 40 %(empat puluh persen] dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi
kcbutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dcngan
bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan
bulan kelima paling cepat bulan .Januari untuk bulan kesatu dan paling
cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai
dengan bulan kelima;
b.tahap IIsebesar 40°1), (empat PJJIJJh persen) dan pagu Dana Desa setiap
Desa, dengan rincian:
1. 400/0 (empat puluh persen] dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan
bulan kesepuluh paling ccpat bulan Maret;
2.kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan
bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keen am dan
paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh
sampai dengan bulan kesepuluh; dan
c.tahap ...
- 10-
c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap
Desa, dengan rincian:
1.20 0/0(dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kcscbelas sampai dengan
bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
2.kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan
bulan 1~~p..lIa belas paling ccpat bulan November untuk bulan kesebelas
dan paling cepat akhir bu Ian November bulan kedua belas.
(5) Penyaluran Dana Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa
berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2{dual tahap. dengan ketentuan:
a. tahap Isebesar 60% (enam puluh persen] dari pagu Dana Desa setiap
Desa, dengan rincian:
1, 60 %(enam puluh persen] dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan
bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
2.kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sarnpai dengan
bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kcsatu dar'!
paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua
sarnpai dengan bulan ketujuh; dan
b. tahap nsebesar 40% (empat puluh persen] dari pagu Dana Desa setiap
Desa, dengan rincian:
1, 400/0 (empat puluh persen) dad pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sarnpai dengan
bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
2.kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan ke delapan sarnpai
dengan bulan ke duabelas paling cepat bulan Agustus untuk bulan
ke delapan dan paling cepat masing=masing bulan berkenaan untuk
bulan ke sembilan sampai dengan bulan ke sebelas, serta paling cepat
akhir bulan November untuk bulan kc duabelas.
(6) Dalam rangka penyampaian dokurnen persyaratan penyaluran Dana Desa
untuk Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (4), Kepala Desa menyampaikan
dokumen persyaratan penyaluran kcpada Bupati secara lengkap dan benar
dengan ketentuan:
a, tahap ...
- II -
a. tahap I berupa Peraturan Dcsa mengenai APB Desa;
b. tahap 11:
1. Japoran realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I
menunjukkan rata-rata realisaei penyerapan paling sedikit sebesar 50%
(lima puluh perseratus] dan rata-rata capaian keluaran mcnunjukkan
paling sedikit sebesar 350/0 [tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa
tahap 1yang telah disalurkan;
3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat
BLT Dcsa atau peraturan Kepala Desa mengcnai penetapan tidak
terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
4. Berita acara konfirrnasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa
Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tabun Anggaran 2018 di RKD
an tara Pemerintah Daerah dan Pernerintah Desa.
c. tahap III berupa:
1.laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai
dengan
sedikittahap 11 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling
sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima
persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran
sebelumnya.
(7)Dalam rangka penysrnpaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa
untuk Desa berstatus Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala
Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara
lengkap dan benar, dengan ketentuan:
a. tahap I berupa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa:
b. tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun
anggaran scbclurnnya; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 500/0
(lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan
paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa
tahap I yang telah disalurkan;
3. Peraturan ...
· 12·
3. Peraturan Kepala Desa mengenai pcnetapan keluarga penerirna manfaat
BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak
terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
4. laporan konvergensi pencegahan stuniinq tingkat Desa tahun anggaran
sebelumnya; dan
5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa tahun
anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD antara
Pcmcrintah Daerah dan Pemerintah Desa,
(8) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6)huruf b angka 2 dan
huruf c angka 1serta ayat (7)huruf b angka 2 dihitung bcrdasarkan rata-rata
persentase capaian keluaran dad seluruh kegiatan setiap Desa,
(9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (6)huruf bangka 2 dan huruf c angka I serta ayat (7)
huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan,
sltat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian
keluaran,
(to)Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belurn
memenuhi kebutuhan input data, Kcpala Desa menyampaikan permintaan
perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
(11)Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mengacu
pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian D.alam Negeri.
(12)Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa
hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan olch Kementerian
Desa, Pembangunan Dacrah Te.rtinggal dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
BABIV
PENGGUNAANDANADESA
Pasal12
(1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan
p~.ng~.m.!;lang;m .§~kt9J PTIPJjj:g1l QiDes!'!,
(2) Pemulihan ekonorni sebagairnana dimaksud pad a ayat (1), berupa jaring
pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan
menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui
Badan Usaha Milik Desa.
(3) Pengembangan ...
- 13 -
(3) Pengcmbangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian,
peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas
kesehatan.
(4) Jaring pcngaman sosial sebagairnana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa
menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
(5) Prio=itas penggunaan Dana Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVlD-19).
(6) Pcnggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berpedoman
pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa.
Pasal13
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara
swakelola dengan menggunakan sumber dayaj'bahan baku lokal, dan diupayakan
dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
Pasal14
(1)Dana Desa dapat digunakan untuk rnembiayai kegiatan yang tidak termasuk
dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12
setelah mendapat persetujuan Bupati.
(2) Dalam memberikan persetujuan sebagai dimaksud pada ayat (1) Bupati
memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) telah terperiuhi.
(3) Persetujuan Bupati eebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saar
evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.
Pasal15
(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa tennasuk
pelaksanaan BLT Desa
(2)Pernerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana
Desa.
Pasal ...
- 14 -