Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BREBES Nomor 069 Tahun 2014?
Substansi PERATURAN BUPATI BREBES Nomor 069 Tahun 2014 tentang PENGALOKASIAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/ pengguna barang.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
kabupaten brebes yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Brebes.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Brebes.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Brebes.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepa1a Desa dibantu Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Desa
berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Desa.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
restoran.
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. *
13. PAjak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. -Z
tu
14. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,
baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
15. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di
dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
16. Pajak Parkir adalah p4iak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyedia tempat penitipan
kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan
air tanah.
18. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah p4iak atas
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatlan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan
20. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan Lainnya yang
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
22. Jasc- Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
23. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.
24. Perizrnarr Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian vtn kepada orang pribadi atau Badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan
sumber daya alam, barang, prasar€rna, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
25. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan ke{a pengelola keuangan daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.
26. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas
PPKD yang bertindak dalam kapasitas seb"gai Bendahara Umum DaetahT'7b-.<-<
tr
6^
I
Transfer Dana Bagr Hasil ke Desa meliputi :
Transfer Dana BagI Hasil Pajak Daerah;dan
Transfer Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah.t27. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar peLaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
29. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungiawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.
30. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD.
31. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD/kuasa BUD berdasarkan SPM.
32. Lrmbar Konfrrmasi Transfer Bagi Hasil ke Desa yang selanjutnya
disingkat LKT adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan dana
Transfer Dana Baeir Hasil kepada Desa.
33. Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer dana bagi hasil ke Desa
yang selanjutnya disingkat SKPRTDBH adalah surat keputusan yang
mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian
jumlah transfer bagi hasil setiap desa menurut jenis transfer dalam
periode tertentu.
34. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Kurang Bayar
DBH adalah selisih kurang antara DBH yang diperhitungkan berdasarkan
realisasi rampung penerimaan daerah dengan DBH yang dihitung
berdasarkan pagu alokasi DBH masing-masing desa.
35. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Kurang Bayar DBH
adalah selisih lebih antara DBH yang diperhitungkan berdasarkan
realisasi rampung penerimaan daerah dengan DBH yang dihitung
berdasarkan pagu alokasi DBH masing-masing desa.
36. Hari adalah hari ke{a.