Apa norma yang terkandung dalam Pasal 10 DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMER INTAHAN UMUM TENT ANG PERATURAN BUPATI TEBO Nomor 54 Tahun 1999?
Substansi DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMER INTAHAN UMUM TENT ANG PERATURAN BUPATI TEBO Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun , Kabupaten Tebo, khususnya , Pasal 10, memuat:

dan (4), dapat diba yarkan secara harian yang 
besarann ya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomo r 
201 Tahun 2020 Ten tang Perjalanan Dinas Dalam Neger i bagi 
Pejabat Negara, Pejabat Daerah , Pegawai Neger i Sipil serta Non 
PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 
Anggaran 2021; (3) Dalam menjalankan tugasn ya, kepada Anggota Forkop imda 
diberikan honorarium yang besarannya ditetapkan sesua i 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo r 12 
Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah melalu i 
Ketetapan Peraturan Bupati Tebo Nomor 7 Tahun 2020 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo 
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo 
Tahun 2020 Nomor 7}; (2) Besaran biaya yang diperlukan bagi kegiatan Forkopimda dan 
Forkopim Kecamatan disesuaikan dengan kemampuan 
keuangan Pemerintah Daerah , pembia yaan pelaksanaan 
kegiatan Forkop imda ditetapkan melalui Keputusan Bupat i; (1) Kegiatan Forkop imda dan Forkopim Kecamatan sepen uhnya 
dibia yai oleh APBD Kabupaten Tebo melalui OPD deng an 
keten tuan; 
a. Kegiatan Forkopimda dianggarkan pada DPA Kantor 
Kesa tuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo ; 
b. Kegiatan Forkopim Kecamatan dianggarkan pada DPA 
Kecamatan bersangku tan. Pasal 12 BAB VIII 
PEMBIAYAAN b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; 
c. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku , uma t 
beragama , ras, dan golongan lainn ya guna mewujudkan 
stabilitas keamanan lokal , regional , dan nasional ; 
d. penanganan konflik sosial di Daerah sesuai ke tentuan 
Peraturan Perund ang-undangan ; 
e. koordinas i pelaksa naan tugas antar instansi pemer intahan yang 
ada di Daerah untuk men yelesaikan permasalaha n yang timbu l 
dengan mempe rhatikan prinsip demokr asi, hak asasi manusia, 
pemerataan , kead ilan, keistime waan, kekhus usan, potensi, 
serta keanekaragaman Daerah sesuai ketentuan Pera turan 
Perundang-undangan ; 
f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancas ila; 
g. mengundang atau koordinasi dengan pimpinan instansi vertikal 
sesuai dengan masalah yang dibahas di Daerah . 
EN TEBO TAHU N 2021 NOMOR I" Mua ra Tebo 
:);)- J- 2021. Diunda ngkan d 
pada tanggal Mua ra Tebo 
J~- J.- 2021. Ditetapkan di 
pada tanggal Peraturan Bupati ini mulai be rlaku pada tanggal diundangka n. 
Agar setiap orang mengetahuin ya, meme rintah kan pengu ndangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatann ya dalam Berita Daerah 
Kabupat en Tebo . Pasal 13 BAB IX 
KETENTUAN PEN UTUP (6) Menunjang kelancaran dan ketert iban untuk penyelenggara an 
urusan pem erintahan Umum oleh Forkopimda dan Forkop im 
Kecamatan diba ntu oleh Sekretariat ;