Apa bunyi lengkap Pasal 7 dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 37 Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 37 Tahun 2022 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN, pada BAB III - PEJABAT PENGELOLA BLUD, Pasal 7 dinyatakan:

Pejabat Keuangan BLUD tidak merangkap sebagai 
pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan 
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, 
-12­ 
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan 
Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau 
PPTK. 
Pejabat Keuangan BLUD mempunyai tugas dan 
wewenang: 
melakukan verifikasi S-PPD UP/GU/ LS beserta bukti 
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara 
Pengeluaran Pembantu; 
menyiapkan S-OPD UP/GU/LS, berdasarkan S-PPD 
UP /GU /LS yang diajukan oleh Bendahara 
Pengeluaran Pembantu; 
verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan 
keabsahan S-PPD UP/GU/LS yang diajukan oleh 
Bendahara Pengeluaran Pembantu; 
verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan 
keabsahan laporan pertanggungjawaban Bendahara 
Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran 
Pembantu; 
melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban 
Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara 
Pengeluaran Pembantu; 
melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran 
atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari 
Bendahara Penerimaan Pembantu; 
menerbitkan surat pemyataan verifikasi kelengkapan 
dan keabsahan S-PPD UP/GU/LS beserta bukti 
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan S-OPD 
UP/GU/LS; 
mengajukan S-OPD UP/GU/LS kepada Pemimpin 
BLUD untuk ditandatangani sebagai dasar 
penerbitan surat pencairan dana; 
menerbitkan dan menandatangani S-PD UP/GU/LS 
untuk pencairan dana BLUD atau pembayaran 
kepada pihak ketiga; dan 
merumuskan 
keuangan. kebijakan