Apa yang diatur dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 26 Tahun 2021 pada Pasal 21?
Berdasarkan PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 26 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 21 menyebutkan bahwa:

(1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non -Perizinan B1 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. 
(2) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non -Perizin an B1 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non -
Perizinan B lingkup pelayanan perizinan dan 
nonperizinan B1, yang mencakup: 
a. Izin Usaha Perdagangan; 
b. Tanda Daftar Gudang; 
c. Surat Tanda Pendaftaran W aralaba; 
d. Izin Usaha Mikro; dan 
e. Izin Khusus Waktu Pelayanan (Bagi Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern). 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan 
Non-Perizinan B1 menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan b ahan kebijakan lingkup pelayanan 
perizinan dan non perizinan B1; 
b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup pelayanan 
perizinan dan non perizinan B1; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup 
pelayanan perizinan dan non perizinan B1; 
 
d. pelaksanaan … 
36 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 d. pelaksana an administrasi dinas lingkup pelayanan 
perizinan dan non perizinan B1 ; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan 
Non-Perizinan B1, adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan 
penetapan kinerja lingkup Seksi Pelayanan 
Perizinan dan Non-Perizinan B1; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas 
agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan 
efisien; 
c. menyusun bahan kebijakan lingkup pelayanan 
perizinan dan non perizinan B1; 
d. melaksanakan verifikasi berkas perizinan dan 
nonperizinan B1; 
e. melaksanakan penyusunan naskah perizinan dan 
nonperizinan B1; 
f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terh adap 
proses administrasi pelayanan perizinan dan 
nonperizinan B1; 
g. melaksanakan peningkatan kepuasan masyarakat 
dalam pelayanan perizinan dan non perizinan B1; 
h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas 
sesuai dengan kewenangannya; 
i. melaksanakan hubungan ker ja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan 
pertanggungjawaban kepada atasan; dan 
k. melaksanakan t ugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya . 
 
Paragraf 2 
Seksi Pelayanan Perizinan 
dan Non -Perizinan B2