Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 30 PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor % Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor % Tahun 2021 tentang KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, pada BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN, Pasal 30 menjelaskan:

Dalam rangka penghematan anggaran, sedapat mungkin tidak melakukan 
perjalanan dinas apabila sesuatu urusan dapat diselesaikan dengan 
menggunakan sarana komunikasi. 
Dalam hal untuk melakukan efisiensi dan/atau ketepatan waktu terhadap 
pelaksanaan suatu kegiatan kedinasan maka pejabat yang berwenang dapat 
memberikan perintah perjalanan dinas berikutnya kepada pelaksana 
perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut: 
maksud dan tujuan peijalanari dinas berbeda dari peijalanan dinas 
sebelumnya; clan 
maksud pelaksanaan peijalanan dinas berbeda dari perjalanan dinas 
sebelumnya meskipun pada tempat tujuan yang sama. 
Bagi pejabat yang melaksanakan penjalanan dinas tetap memiliki hak-hak 
clan fasilitas-fasilitas yang diperoleh berhubungan dengan jabatannya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.