Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN Nomor 861 Tahun 2021 Pasal 8?
Dalam PERATURAN Nomor 861 Tahun 2021 tentang SISTEM INFORMASI TERDUGA PENDANAAN TERORISME, BAB II - PELAKSANAAN, Pasal 8 mengatur sebagai berikut:

(1) Informasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf a merupakan informasi mengenai Tindak 
www.peraturan.go.id
2021 , No. 861 -8- 
Pidana Pendanaan Terorisme dengan klasif ikasi informasi 
terbuka yang dimiliki atau dikelola oleh: 
a. PPATK; 
b. Pemangku Kepentingan; dan 
c. PJK. 
(2) Informasi umum yang dimiliki atau dikelola oleh PPATK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. daftar terduga teroris dan organisasi teroris; 
b. hasil riset dan/atau tipologi; 
c. penilaian risiko nasional, regional, dan sektoral 
terkait Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; 
d. daftar domestik terduga teroris dan organisasi 
teroris yang dikeluarkan oleh negara atau yurisdiksi 
lain; dan/atau 
e. informasi lain yan g terkait dengan Tindak Pidana 
Pendanaan Terorisme. 
(3) Informasi umum yang dimiliki atau dikelola oleh 
Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada 
huruf b meliputi: 
a. hasil riset atau tipologi terkait Tindak Pidana 
Terorisme dan Tindak Pidana Penda naan Terorisme; 
b. pedoman atau ketentuan terkait Tindak Pidana 
Terorisme dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; 
dan/atau 
c. informasi lain yang terkait dengan Tindak Pidana 
Terorisme dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. 
(4) Informasi umum yang dimiliki atau dike lola oleh PJK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: 
a. pola atau kode Transaksi yang berdasarkan hasil 
pemantauan PJK diketahui terkait dugaan Tindak 
Pidana Pendanaan Terorisme; dan/atau 
b. informasi lain yang terkait dengan Tindak Pidana 
Penda naan Terorisme.