Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 21 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 21 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSAL INAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah daerah Kota Dumai. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai. 
3. Wali Kota adalah Walikota Dumai. 
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Dumai. 
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota 
Dumai. 
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas 
adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan 
Unit Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara 
menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di daerah . 
7. Pelaya nan Kesehatan Tingkat Pertama ( Primer ) yang selanjutnya 
disebut Faskes Primer adalah pelayanan kesehatan yang paling 
depan, yang pertama kali diperlukan masyarakat pada saat mereka 
mengalami gangguan kesehatan atau kecelakaan 
8. Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua (Skunder) yang selanjutnya 
disebut Faskes Skunder adalah pelayanan yang l ebih bersifat 
spesialis dan bahkan kadang kala pelayanan subspesialis, tetapi 
masih terbatas 
9. Pelayanan Kesehatan Ting kat Tiga (Tersier) yang selanjutnya 
disebut Faskes Tersier adalah pelayanan yang lebih mengutamakan 
pelayanan subspesialis serta subspes ialis luas 
10. Pos Kesehatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat Poskeskel 
adalah upaya kesehatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 
Masya rakat yang dibentuk di kelurahan dalam rangka 
mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar 
masyarakat kelurahanmeliputi upaya promotif, preventif dan kuratif 
yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan terutama bidan dengan 
melibatkan kader atau tenaga s ukarela . 
11. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah 
suatu bentuk UKBM berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) 
yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu 
hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang 
dilah irkannya serta pendampingnya ( suami/keluarga/kader/ 
kesehatan). 
12. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah 
jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi 
pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas 
termasuk pe layanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru 
lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. 
13. Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak yang 
selanjutnya disingkat PWS KIA a dalah Manajemen Program 
Kesehatan Ibu dan Anak untuk memantau cakupan pelayanan 
Kesehatan Ibu dan Anak di suatu wilay ah kerja secara terus 
menerus yang p elaksanaan nya hendaknya dilengkapi dengan 
tindak lanjut berupa perbaikan dalam pelaksanaan pelayanan 
Kesehatan Ibu dan Anak.