Menurut PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor 1A Tahun 2021, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor 1A Tahun 2021 tentang OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan: 
1.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 
mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendin berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
2.Daerah adalah Kabupaten Bungo. 
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4.Kepala daerah yang selanjuthya disebut Bupati adalah Bupati Bungo. 
5.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo. 
6.Perangkat Daerah adaiah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah. 
8.Desa yang selanjutnya disebut Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur clan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
9.Pemerintah Dusun adalah Rio dibantu Perangkat Dusun sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Dusun. 
1O. Rio ..... 5 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
-5- 
10.Rio adalah pejabat Pemerintah Dusun yang mempunyai wewenang, tugas dan 
kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 
11.Non ASN adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 
atau Pejabat Lain dengan perjanjian kerja untuk melaksanakan tugas tertentu 
pada Perangkat Daerah yang penghasilannya menjadi beban anggaran 
pendapatan dan belanja Daerah. 
12.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk 
menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya 
yang layak. 
13.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya 
disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk 
menyelenggarakan program jaminan sosial dalam bentuk program Jaminan 
Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan 
Kematian. 
14.Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, balk 
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha 
milik negara dengan nama dan bentuk apapun, kongsi, koperasi dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan., yayasan, organisasi massa, organisasi 
politik, organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 
15.Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang bukan badan hukum yang 
didirikan dan berkedudukan di Daerah atau melakukan kegiatan dalam 
Daerah, balk sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan 
menyelenggarakan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam 
berbagai bidang ekonomi rakyat. 
16.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau 
imbalan dalam bentuk lainnya. 
17.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, 
pemerintah Daerah atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja. 
18.Upah adalah suatu penenimaan sebagai imbalan dan pengusaha kepada 
tenaga kerja untuk suatu pekenjaan yang telah atau akan dilakukan, 
dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu 
penjanjian, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar 
suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja termasuk 
tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya. 
19.Jaminan ..... 6 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
I Me 
19. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat 
berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat 
peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh 
kecelakaan kerja. 
20.Jaminan Hari Tha yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan yang 
memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus, 
atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 56 tahun) atau 
memenuhi persyaratan tertentu. 
21.Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang 
bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta 
dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta 
memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. 
22.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah jaminan yang 
diberikan kepada keluarga/ahli waris tenaga kerja yang meninggal, bukan 
akibat kecelakaan kerja. 
23.Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 
6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
24.Pekerjaan Jasa Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian 
kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang 
mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal clan tata 
lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu 
bangunan atau bentuk fisik lainnya. 
25.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan/atau badan 
usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 
26.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang 
dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau 
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah 
atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
27.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 
anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 
baik langsung maupun tidak langsung degnan suaha kecil atau usaha besar 
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
28 Pelayanan.....7 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
-7- 
28.Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap orang atau badan yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah, meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya. 
29.Perizinan Terkait Usaha adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan 
oleh unit pelayanan publik atau instansi Pemerintah Daerah terkait. 
Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan