Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 11 Tahun 2000 Pasal 16?
Dalam PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 11 Tahun 2000 tentang TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTA AN, BAB II - I, Pasal 16 mengatur sebagai berikut:

(1) PPT Desa membentuk KPPS sebagai pelaksana pemungutan dan penghitungan 
suara di TPS. 
(2) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
musyawarah antara PPT Desa dan unsur masyarakat. 
(3) Anggota KPPS berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari anggota masyarakat 
10 
 
di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan. 
(4) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPT Desa. 
(5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada 
wajib dilaporkan kepada PPTD. 
(6) Susunan keanggotaan KPPS terdiri dari: 
a. ketua meran gkap anggota; 
b. 2 (dua) orang anggota; dan 
c. 2 (dua) orang anggota satuan perlindungan masyarakat. 
(7) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan PPT Desa.