Bagaimana redaksi normatif Pasal   26 dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 17 Tahun 2003?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 17 Tahun 2003 tentang PAJAK HIBURAN, BAB X - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, Pasal   26 berbunyi:

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan p engembalian kelebihan 
pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat secara tertulis 
dengan menyebutkan sekurang -kurangnya : 
a. Nama dan alamat wajib pajak ; 
b. Masa pajak ; 
c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ; 
d. Alasan yang jelas ; 
(2) Walikota atau Pejabat dalam jan gka waktu paling lama 12 (dua belas) 
bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, 
harus memberikan keputusan ; 
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Pasa l ini, dilampaui, Walikota atau Pejabat tidak memberikan 
keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
 
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu 
paling lama 1 (satu) bulan ; 
(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lain nya, kelebihan 
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, 
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak 
dimaksud ; 
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu 
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan 
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP); 
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah 
lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota 
atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.