Apa substansi hukum dari Pasal 10 PERATURAN BUPATI BUTON Nomor 6 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BUTON Nomor 6 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, khususnya BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 10, adalah:

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ra kyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2 ) huruf a ,mempunyai tugas 
membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan 
Daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian 
penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusuna n kebijakan Daerah di bidang pemerintahan dan 
hukum; 
b. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang 
kesejahteraan rakyat; 
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 
bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat; 
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di 
bidang pemerintahan dan hukum; 
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah 
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 
diinginkan , dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 
kebjakan di bidang kesejahteraan rakyat; 
f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan 
dan pembanguna n serta sumber daya aparatur di bidang 
pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris D aerah 
di bidang pemerintahan , hukum dan kesejahteraan rakyat yang 
berkaitan dengan tugasnya.