Apa norma yang terkandung dalam Pasal  13 PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 3 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 3 Tahun 2021 tentang PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, khususnya BAB  III - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, Pasal  13, memuat:

(1) Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab;
a. menyosialisasikan informasi dan permintaan PMI kepada masyarakat;
b. membuat basis data PMI;
c. melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI secara periodik kepada 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
d. mengurus kepulangan PMI dalam hal teijadi peperangan, bencana 
alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah sesuai dengan 
kewenangannya;
e. memberikan Pelindungan PMI sebelum bekeija dan setelah bekeija di 
Daerah yang menjadi tugas kewenangannya;
f. menyelenggarakan. ...
-11 -
f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keija kepada CPMI yang 
dapat bekeija sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga 
pelatihan keija milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi; 
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan 
dan lembaga pelatihan keija di Daerah;
melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi PMI dan keluarganya;
menyediakan dan memfasilitasi pelatihan CPMI melalui pelatihan 
vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan 
penempatan PMI;
memberikan santunan kematian dalam hal PMI meninggal dunia; 
memberikan santunan kepada PMI yang mengalami kecelakaan keija; 
m. dapat membentuk LTSA penempatan dan Pelindungan PMI di tingkat 
Daerah;
memfasilitasi partisipasi dari masyarakat, organisasi sosial dan/atau 
dunia usaha terhadap Pelindungan CPMI/PMI;
memberikan informasi awal terkait kondisi umum, risiko, dan 
prosedur menjadi CPMI/PMI; dan
p. memfasilitasi PMI dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dalam 
bentuk usaha produktif atau pemberdayaan ekonomi PMI dan 
keluarganya setelah puma penempatan.
(2) Pembentukan LTSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m 
dilakukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai LTSA sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diatur dalam Peraturain Bupati.g-
h.
i.
j-
k.
l.
n.
o.