Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 33 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 33 Tahun 2022 tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Presiden yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara 
dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 
melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
menyejahterakan masyarakat . 
6. Bupati adalah Bupati Cirebon. 
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Ka bu paten 
Cirebon. 
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten 
Cirebon yang dipimpin oleh Camat . 
9. Camat adalah sebutan untuk Kepala Kecamatan di 
Kabupaten Cirebon. 
10. Sekretariat Kecamatan adalah Sekretariat Kecamatan 
di Kabupaten Cirebon. 
11. Subbagian adalah Subbagian pada Kecamatan di 
Kabupaten Cirebon. 
12. Seksi adalah Seksi pada Kecamatan dan Kelurahan di 
Kabupaten Cirebon. 
13. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan 
sebagai perangkat Kecamatan di Kabupaten Cirebon. 
14. Lurah adalah sebutan untuk Kepala Kelurahan di 
Kabupaten Cirebon. 
15. Sekretariat Kelurahan adalah Sekretariat Kelurahan di 
Kabupaten Cirebon. 
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok 
Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan 
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya 
dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan 
fungsi.