Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 45 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 45 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang . 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Magelang. 
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah an oleh 
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang -Undang Dasar Negara R epublik Indonesia Tahun 1945 . 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah . 
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Magelang. 
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala 
Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang . 
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana 
teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu . 
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi negara . 
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok j abatan tinggi pada instansi 
pemerintah. 
11. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pada instansi 
pemerintah jenjang paling rendah setara eselon II. 
12. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II . 
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 
berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan 
pembangunan ; 
14. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 
Administrasi pada instansi pemerintah. 
15. Jabatan Administrator adalah jabatan administrasi pada instansi pemerintah 
jenjang paling tinggi setara jabatan struktural eselon III . 
16. Jabatan Pengawas adalah jabatan administrasi pada instansi pemerintah 
jenjang mene ngah setara jabatan struktural eselon IV . 
 - 3 - 17. Jabatan Pelaksana adalah jabatan administrasi pada instansi pemerintah 
jenjang paling rendah setara jabatan struktural eselon V dan jabatan fungsional 
umum . 
18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 
19. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional 
pada instansi pemerintah. 
20. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri 
dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 
berbagai kelompok sesuai keahliannya.