Apa norma yang terkandung dalam Pasal 44 PERATURAN WALI KOTA  CIREBON Nomor 76 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN WALI KOTA  CIREBON Nomor 76 Tahun 2021 tentang RENCA NA DETAIL TATA RUANG TAHUN 2021 –2041, khususnya BAB VII - PERATURAN ZONASI, Pasal 44, memuat:

huruf e, meliputi: 
a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan 
(KKOP); 
 
 
115 
 
b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); 
c. Kawasan Rawan Be ncana; 
d. Tempat Evakuasi Bencana ; dan 
e. Kawasan Sempadan . 
(2) Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP), 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di 
setiap SWP dan blok dengan ketentuan: 
a. pendirian bangunan harus memenuhi ketentuan 
KKOP Bandar Udara Cakra Buana sesuai dengan 
rencana induk bandar udara Cakrabuwana Cirebon; 
b. ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan 
untuk operasi penerbangan penetapan kawasan 
keselamatan o perasi penerbangan terdiri atas : 
1. kawasan pendekatan dan lepas landa s; 
2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan; 
3. kawasan di bawah permukaan horizontal; 
4. kawasan di bawah permukaan horizontal luar; 
5. kawasan di bawah permukaan kerucut; 
6. kawasan di bawah permukaan transisi; dan 
7. kawasan di sekitar penempatan alat bantu 
navigasi udar a. 
c. pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan 
sesuai ketentuan peraturan perundangan -undangan; 
d. terhadap bangunan yang berupa benda tidak 
bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang 
didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah 
ada secara alami maupun buatan seperti : gedung -
gedung, menara telekomunikasi, cerobong asap, 
tempat peribadatan , ruang mitigasi bencana, 
monumen/landmark, pertahanan keamanan, 
gundukan tanah, jaringan transmisi, pembangkit dan 
transmisi listrik, bukit dan gunung yang menjadi 
penghalang atau obstacle saat ini tetap diperbolehkan 
 
 
116 
 
sepanjang prosedur keselamatan operas i 
penerbangan terpenuhi; dan 
e. bangunan atau suatu benda yang ada secara alami 
berada di KKOP dan ketinggiannya masih dalam 
batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi 
diduga dapat membahayakan keselamatan operasi 
penerbangan harus diberi tanda atau dipa sang 
lampu, pemberian tanda atau pemasangan lampu 
termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya 
dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang 
menguasainya. 
(3) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di 
Sub BWP D blok D. 15, blok D. 21, dan blok D. 34 dengan 
ketentuan: 
a. tidak dapat alih fungsi kecuali untuk kepentingan 
umum; dan 
b. alih fungsi lahan untuk kepentingan umum sesuai 
dengan peraturan perundang -undangan. 
(4) Kawasan Rawan Bencana , sebagaimana dimaksud p ada 
huruf c meliputi: 
a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi terdapat 
di Sub BWP A blok A.5, blok A.6, dan blok A.8, SWP 
B blok B.1, blok B.2, blok B.3, blok B.5, blok B.6, blok 
B.8, blok B.9, dan blok B.10, SWP C blok C.1, blok 
C.2, blok C. 3, blok C.4, blok C.5, blok C.6, blok C.7, 
blok C.8, blok C.9, blok C.10, blok C.11, blok C.12, 
blok C.13, blok C.14, blok C.17, dan SWP D blok D.1, 
blok D.5, blok D.6, blok D.7, blok D.8, dan blok D.10 
dengan ketentuan: 
1. membangun sistem drainase dengan s istem 
polder (tanggul keliling, reservoir dan sistem 
pompa/pintu); 
 
 
117 
 
2. penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai 
dengan kepadatan penduduk dan menggunakan 
konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan; 
3. konstruksi bangunan gedung dan non gedung 
wajib memil iki konstruksi dan bahan bangunan 
tahan banjir; 
4. KDH harus ditambahkan 10% dari yang KDH 
minimum yang ditetapkan; 
5. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki 
izin yang wajib menerapkan pedoman 
keselamatan bencana dan mitigasi bencana serta 
bersedia dija dikan tempat evakuasi; dan 
6. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi 
resapan dan kelestarian lingkungan, terasering 
dan sistem drainase yang tepat. 
b. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Tinggi 
terdapat di SWP D di blok D. 36 dengan ketentuan: 
1. perizinan bangunan gedung dan non gedung pada 
pemanfaatan yang diizinkan secara Terbatas (T) 
dan B ersyarat (B) wajib memiliki konstruksi 
struktur bangunan sesuai standar teknis 
bangunan tahan gempa; 
2. melakukan bio-engineering dengan 
memanfaatkan tanaman sebagai bagi an dari 
sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen 
pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir 
limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai 
perkuatan lereng; 
3. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki 
izin yang wajib menerapkan pedoman 
keselamatan bencana dan mitigasi bencana serta 
bersedia dijadikan tempat evakuasi; dan 
4. KDH harus ditambahkan 10% dari KDH 
minimum yang ditetapkan. 
 
 
118 
 
c. Kawasan Rawan Bencana Patahan terdapat di SWP D 
blok D. 21, blok D. 29, blok D. 30, blok D. 31, blok D. 32, 
blok D. 33, blok D. 36, dan blok D. 37 dengan 
ketentuan: 
1. perizinan bangunan gedung dan non gedung pada 
pemanfaatan yang diizinkan secara Terbatas (T) 
dan B ersyarat (B) wajib memiliki konstruksi 
struktur bangunan sesuai standar teknis 
bangunan tahan gempa; 
2. melakuka n bio-engineering dengan 
memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari 
sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen 
pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir 
limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai 
perkuatan lereng; 
3. kegiatan bangunan yang sud ah ada dan memiliki 
izin yang wajib menerapkan pedoman 
keselamatan bencana dan mitigasi bencana serta 
bersedia dijadikan tempat evakuasi; dan 
4. KDH harus ditambahkan 10% dari KDH 
minimum yang ditetapkan. 
(5) Tempat evakuasi bencana , sebagaimana dimaksud pada 
huruf d meliputi: 
a. lokasi tempat evakuasi bencana meliputi: 
1. tempat evakuasi sementara dengan kode K05A 
terdapat di SWP A blok A.1, blok A.9, SWP B blok 
B.9, Sub BWP C blok C. 5, blok C.11, SWP D blok 
D.4, dan blok D. 32; dan 
2. tempat evakuasi akhir den gan kode K05B 
terdapat di, SWP C blok C.1 8, SWP D blok D.11, 
blok D. 12, dan blok D. 16. 
 
 
 
 
 
119 
 
b. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana meliputi: 
1. kegiatan saat ini yang telah beroperasi 
diperbolehkan selama tidak terjadi bencana atau 
keadaan darurat; 
2. perkuat an elemen -elemen struktur perlu 
dilakukan untuk meningkatkan kekampuan 
struktur agar mampu menahan beban yang 
direncanakan; dan 
3. kegiatan perlu didukung penyediaan sarana dan 
prasarana evakuasi bencana sesuai standar dan 
peraturan perundang -undangan. 
(6) Kawasan sempadan, sebagaimana dimaksud pada 
huruf e meliputi: 
a. kawasan sempadan sungai, terdapat di SWP A blok 
A.4, blok A.5, blok A.6, blok A.7, blok A.8, SWP B blok 
B.1, blok B.4, blok B.5, blok B.6 blok B.7, blok B.12, 
SWP C blok C.4, blok C.5, blok C.7, blok C.8, blok 
C.10, blok C. 13, blok C. 14, blok C. 17, blok C.19 , SWP 
D blok D.1, blok D.3, blok D.4, blok D.5, blok D.6, 
blok D.7, blok D.8, blok D.9, blok D.10, blok D.11, 
blok D.12, blok D.13, blok D.14, blok D.15, blok D.16, 
blok D.17, blok D.18, dan blok D. 36 dengan 
ketentuan: 
1. kegiatan ren ovasi bangunan hanya boleh 
dilakukan sesuai kondisi asal, merubah bentuk 
fasade ma ksimal 50% (lima puluh persen) , tidak 
diperbolehkan menambah luasan ruang dan 
keting gian bangunan dari kondisi asal; 
2. mempertahankan lahan non terbangun pada 
fungsi sempadan pantai dan sempadan sungai 
yang tersisa sebagai ruang terbuka hijau; 
3. menyediakan sistem pengelolaan sampah dan 
limbah agar tidak dibuang ke laut; 
 
 
120 
 
4. setiap bangunan yang ada wajib menyediakan 
jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur 
resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase 
sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku; 
5. menyediakan jenis vegetasi yang mampu 
menyerap air pada halaman bangunan; 
6. setiap bangunan yang ada wajib memenuhi 
konstru ksi struktur bangunan sesuai standar 
teknis bangunan tahan gempa; 
7. perizinan bangunan gedung dan non gedung pada 
pemanfaatan yang diizinkan secara Terbatas (T) 
dan B ersyarat (B) wajib menyediakan tempat 
ruang evakuasi, jalur evakuasi bencana, dan 
rambu eva kuasi bencana; 
8. pemanfaatan ruang sempadan yang terlanjur 
terbangun sebelum penetapan Peraturan Wali 
Kota tentang RDTR ini dengan tidak membangun 
kembali bangunan baru, kecuali bangunan 
mengalami kerusakan struktural pasca bencana 
dilaksanakan dengan keten tuan menyediakan 
akses publik menuju pantai, serta wajib 
menyediakan ruang terbuka hijau. 
b. kawasan sempadan pantai, terdapat di SWP A blok 
A.1, blok A.2, SWP B blok B.1, blok B.4, blok B.6, blok 
B.11, dengan ketentuan: 
1. bangunan eksisting. tidak diperboleh kan 
mengembangkan bangunan kegiatan baru; 
2. mempertahankan sempadan sungai yang masih 
kosong sebagai ruang terbuka hijau; 
3. menyediakan sarana pembuangan limbah dan 
tempat pembuangan sampah; 
4. menyediakan jenis vegetasi yang mampu 
menyerap air pada halaman ba ngunan; 
 
 
121 
 
5. setiap bangunan eksisting yang ada harus 
memiliki persyaratan keamanan bangunan 
termasuk talud sungai; 
6. kegiatan ren ovasi bangunan hanya boleh 
dilakukan sesuai kondisi asal, merubah bentuk 
fasade ma ksimal 50% (lima puluh persen) , tidak 
diperbolehkan menambah luasan ruang dan 
ketinggian bangunan dari kondisi asal; dan 
7. setiap bangunan wajib menyediakan jaringan 
drainase lingkungan dan/atau sumur resapan 
yang terintegrasi dengan sistem drainase 
sekitarnya sesuai ketentuan teknis ya ng berlaku. 
(7) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 
1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.4.a, 
Lampiran V.4.b, Lampiran V.4.c, Lampiran V.4.d dan 
Lampiran V.4.e, merupakan bagian tidak t erpisahkan 
dari Peraturan Wali Kota ini. 
Bagian Keenam 
Ketentuan Pelaksanaan