Apa saja yang diatur dalam Pasal 6 PERATURAN BADA N PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Nomor 326 Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN BADA N PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Nomor 326 Tahun 2022 tentang PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK, BAB II - PENGELOLAAN DAK NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL, Pasal 6 menetapkan:

(1) BPOM menyampaikan rincian menu dan penyusunan 
rencana kegiatan anggaran DAK Nonfisik BOK POM yang 
memuat alokasi anggaran masing -masing Pemerintah 
Daerah. 
(2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada aya t (1) 
menyusun rencana kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik 
BOK POM serta data dukung yang mengacu pada 
besaran alokasi dan target DAK Nonfisik BOK POM per 
rincian menu dan rincian kegiatan, kebutuhan dan 
prioritas kegiatan daerah, standar biaya daerah, sert a 
ketentuan pelaksanaan anggaran DAK Nonfisik BOK 
POM. 
www.peraturan.go.id
2022, No. 326 -9- 
(3) Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berupa: 
a. rancangan anggaran biaya dan kerangka acuan 
kerja untuk setiap rincian menu DAK Nonfisik BOK 
POM; 
b. data sarana pelayanan kefarmasian meliputi Apote k 
dan Toko Obat; 
c. data UMOT dan calon UMOT; 
d. data tenaga teknis kefarmasian UMOT; 
e. data sarana IRTP terbaru; 
f. data SPP -IRT yang diterbitkan terbaru; 
g. data sumber daya manusia pengawas farmasi, PKP, 
dan DFI terbaru; dan 
h. standar satuan harga Pemerintah Daerah. 
(4) Dalam hal penyusunan rencana kegiatan anggaran DAK 
Nonfisik BOK POM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Pemerintah Daerah dapat melakukan realokasi anggaran 
terhadap rincian menu dan penyusunan rencana 
kegiatan DAK Nonfisik BOK POM sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 
(5) Penyusunan rencana kegiatan anggaran DAK Nonfisik 
BOK POM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus 
memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, 
dan kewajaran dengan tetap menjaga pencapaian target 
output minimal yang telah ditetapkan di setiap rincian 
kegiatan. 
(6) Hasil realokasi anggaran antar rincian menu dan rincian 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 
pembahasan bersama antara BPOM dan Pemerintah 
Daerah Penerima DAK dan dituangkan dalam Berita 
Acara Hasil Kesepakatan. 
(7) Pemerintah Daerah menganggarkan DAK Nonfisik BOK 
POM ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan 
menetapkan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai 
dengan rencana kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik 
BOK POM sebagaimana dimaksud pada ayat (6). 
 
www.peraturan.go.id
2022, No. 326 -10- 
Bagian Keti ga 
Pelaksanaan Kegiatan