Jelaskan isi kandungan Pasal 26 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 31 Tahun 2008.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 31 Tahun 2008 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH, ketentuan pada BAB XII - DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN, Pasal 26 berbunyi:

(1) Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, meliputi : 
a. Kepala. 
 
32 
b. Sekretariat, membawahkan : 
1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan; 
2. Subbagian Keuangan; dan 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 
c. Bidang Peternakan Ruminasia, membawahkan : 
 1. Seksi Budidaya Ternak Ruminansia; 2. Seksi Usaha Ternak Ruminansia; dan 3. Seksi Pengembangan Ternak Ruminansia. 
d. Bidang Peternakan Non Ruminasia, membawahkan : 
 1. Seksi Budidaya Ternak Non Ruminansia; 2. Seksi Usaha Ternak Non Ruminansia; dan 3. Seksi Pengembangan Te rnak Non Ruminansia. 
e. Bidang Perikanan, membawahkan : 
1. Seksi Budidaya Perikanan; 2. Seksi Usaha Perikanan; dan 3. Seksi Pengembangan dan Ke lestarian Sumber Daya 
Hayati Perikanan. 
f. Bidang Kesehatan Hewan dan Ke sehatan Manusia Veteriner, 
membawahkan: 
 1. Seksi Kesehatan Hewan; 2. Seksi Kesehatan Ikan; dan 3. Seksi Kesehatan Manusia Veteriner 
g. Unit Pelaksana Teknis, dibentuk sesuai kebutuhan yang 
nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan 
fungsinya ditetapkan lebih l anjut dengan Peraturan Bupati; 
dan 
h. Kelompok Jabatan Fungsio nal sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 33 
(2) Sekretariat sebagaimana dimaks ud pada ayat (1), dipimpin 
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 
(3) Bidang-Bidang sebagaimana dima ksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
(4) Sub-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seor ang Kepala Subbagi an yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 
(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. 
(6) Unit Pelaksana Teknis sebaga imana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Un it Pelaksana Teknis yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
(7) Kelompok jabatan fungsional se bagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh seorang t enaga fungsional senior yang ditunjuk oleh 
Kepala Dinas. 
(8) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan 
oleh Kepala Subbagian atau Kepala Seksi yang membidangi. 
(9) Bagan organisasi Dinas Pe ternakan dan Perikanan adalah 
sebagaimana terdapat dalam La mpiran X dan merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
(10) Rincian tugas pokok dan fungs i Dinas Peternakan dan Perikanan 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
 
 
 
 
 
34