Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor ~ Tahun 2019 Pasal 39?
Dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor ~ Tahun 2019 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 39 mengatur sebagai berikut:

, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
bidang keahliannya.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk
oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab kepada Kepala Badan.
(3)Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
(4)Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11
BABV
TATAKERJA
Pasal33
(1)Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan
kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten serta dengan instan si lain di luar Pemerintah
Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala
Bidang dan Kepala Sub BagianjKepala Sub Bidang menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intemal
maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok
masing-masing
(3)Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah
Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat
Pasal34
Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang- undangan yang berlaku.
Pasal35
Kepala Badan bertanggung jawab, memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
Pasal36
Sekretaris, Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada
atasannya rnasing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat
pada waktunya.
Pasal37
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya,
wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada
bawahan.
Pasal38
Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib
disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja,
12
Pasa139
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Kepala
Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
Pasal40
(1)Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-
tugas kepala Badan sesuai dengan perundang- undangan yang
berlaku;
(2)Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Badan
dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi
terse but untuk mewakili Kepala Badan.
Pasal41
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing
pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat
mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat di
bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
BABVI
KEPANGKATAN, ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN