Apa norma yang terkandung dalam Pasal 31 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 10 Tahun 2012?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 10 Tahun 2012 tentang PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, khususnya BAB XIV - PENYIDIKAN, Pasal 31, memuat:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah 
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untu k 
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpaj akan 
Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hu kum 
Acara Pidana. 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerin tah Daerah 
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai de ngan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) 
adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pid ana 
di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau la poran 
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang priba di 
atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidan g 
perpajakan Daerah; 
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, sert a 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaa n 
tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 
Daerah; 
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriks aan 
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, b enda, 
dan/atau dokumen yang dibawa; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pid ana 
perpajakan Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaraan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daera h 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga n. 
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi tahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyid ikannya 
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polis i Negara 
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.