Bagaimana redaksi normatif Pasal 10 dalam PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN Nomor 4 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN Nomor 4 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN NOMOR 5, Pasal 10 berbunyi:

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah 
diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kata sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan . 
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kepe ndudu kan 
dan Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan sesuai 
deng an peraturan perundang-undangan. 
Jabatan Perangkat Daer ah Kata: 
Sekretaris Daerah Kata merupakan jabatan eselon II.a 
atau jabatan pimpinan tinggi pratama. 
Sekretaris lnspektorat Daerah Kata, Inspek tur 
Pembantu , Sekretaris Dinas Daer ah Kata, Sekretaris 
Badan Daer ah Kata, Kepala Bagian, Camat, Direktur 
Rumah Sakit Umum Daer ah Kelas C, Direktur Rumah 
Sakit Khusus Daer ah Kelas B, Wakil Direktur Rumah 
Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B dan Wakil 
Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A 
merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan 
admini strator. 
Kepala Bidang pada dinas dan badan, Sekretaris 
Kecamatan, Direktur Rumah Saki t Umum Daerah 
Kelas D, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada 
Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A, Kelas B dan 
Kelas C, dan Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A dan 
Kelas B merupakan jaba tan struktural eselo n III.b atau 
jabatan administrator. 
Sekretaris DPRD Kata, Inspektur Daerah Kata, Asiste n 
Sekretaris Daer ah Kata, Kepala Dinas Daerah Kata, 
Kepala Badan Daerah Kota, Staf Ahli W ali Kata, 
Direktur Rumah Sakit Umum Daer ah Kelas A dan 
Kelas B, dan Direktur Rumah Sakit Khusus Daer ah 
kelas A merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan 
pimpin an tinggi pratama. 
Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, 
Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan 
Daer ah Kata, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan 
Daerah Kata, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada dinas 
dan Badan Daerah Kata Kelas A, Sekretaris Kecamatan 
Tipe B, Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala 
Subba gian pada Rumah Sakit Daerah dan Kepala 
Seksi pada Rumah Sakit Daerah merupakan jabatan 
eselon IV.a atau jabatan pengawas. 
Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan 
Daerah Kelas B, Kepala Subbagian pada Unit 
Pelaksan a Teknis Dinas dan Sadan Kelas A, Kepala 
Subba gian pada Kecamatan, Sekretaris Kelu rahan dan 
Kepala Seks i pada Kelurahan merupakan jabatan 
eselon IV.b atau jabatan pengawas. 
2021, No. 4 
-100­ 
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kata yang 
berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan 
fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan . 
dihapus . 
Kepala Unit pelaksana Teknis yang berbentuk pusat 
kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional 
tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan . 
Pasal II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kata Padangsidimpuan. 
Ditetapkan di Padang Sidempuan 
pada tanggal 16 Maret 2021 
WALI KOTA PADANG SIDEMPUA N, 
Ttd. 
IRSAN EFEN DI NASUTION 
Diundangkan di Padang Sidemp uan 
pada tanggal 17 Maret 2021 
SEKRETARI S DAERAH KOTA 
PADANG SIDEMPUAN, 
Ttd. 
LETNAN 
LEMB ARAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHON 2021 NOMOR 4 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN, PROVINSI 
SUMATERA UTARA: (4-41/2021) 
dengan aslinya 
" HUM, .,, 
# ,S.H. 
NIP. 19720525 200312 l 006 
2021, No. 4 
-101­ 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN 
NOMOR 4 TAHUN 2021 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN NOMOR 5 
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH 
KOTA PADANG SIDEMPUAN 
I. UMUM 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah, Pemerintah Kota telah menetapkan Peraturan Daerah Kota 
Padang sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat 
Daerah Kota Padang sidempuan. Dalam perkembangann ya, pengaturan 
nomenklatur dan tipe Perangkat Daerah belum sesuai dengan yang diharap kan 
karena adanya kendal a dalam koordinasi ke Peme rintah atasan. 
Fungsi penun jang urusan peren canaan dan fungsi penun jang urusan 
penelitian dan pengembangan Daerah yang mempu nyai fungsi dalam pros es 
peren canaan pengkajian secara ilmiah yang dilak ukan terhadap bidang-bidang 
kajian ekonomi, sumb er daya alam, pemban gunan manu sia, pemban gunan 
masyarak at, sosial budaya, infrastruktu r, dan pengem bangan wilayah untuk 
menun jang perencanaan pem bangunan Daer ah. Pros es pengkajian ilmiah 
lanjutan berda sark an hasil penelitian yang sudah ada dalam rang ka percepatan 
pembangun an Daer ah, inovasi Daerah, dan peningkatan daya saing Daer ah 
untuk menu njang penyelenggar aan peme rintahan Daerah . 
Agar fungsi penun jang tersebut dapat terselenggar a secara optimal yang 
didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan 
kompetensi yang sesuai berdasark an standar kompetensi yang diperlukan dalam 
melaksanakan fungsi penu njan g penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
tersebut, beban kerja sangat besar (perhitungan nilai variabel di atas 600 (enarn 
ratus) maka penyelengg araan fungsi penun jang Urusan Peme rintah an bidang 
perencanaan menjadi tipe B, digabu ng dengan Peran gkat Daerah yang memiliki 
kedekatan karakt eristik fungsi penunjang urusan peme rintah an bidang 
penelitian dan pengembangan tipe C, maka Badan Peren canaan , Penelitian dan 
Pengemban gan Daer ah dapat ditingk atkan dari tipe B men jadi tipe A. 
II. PASA L DEM I PASAL 
Pasal I 
Angka 1