Menurut PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor M4TAHUN Tahun 2021, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor M4TAHUN Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOTA AMBON, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 
unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
memimpin urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 
daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota 
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden 
yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 
negara dan penyelenggara pemerintahan daerah 
untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan 
mensejahterahkan masyarakat.
7. Tugas pembantuan adalah penugasan dari 
Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk 
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari 
Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah 
Kabu paten /Kota untuk melaksanakan sebagian 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah Provinsi.
8. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang 
membantu kepala daerah dalam penyusunan 
kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap 
pelaksanaan tugas erangkat daerah serta pelayanan 
administratif yang selanjutnya disingkat Sekretariat 
Kota.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Ambon 
yang selanjutnya disingkat Sekretaris Kota.
10. Asisten adalah pembantu Sekretaris Kota Ambon.
11. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Kota Ambon.
12. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada 
Sekretariat Kota Ambon.
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada 
Bagian dalam Sekretariat Kota Ambon.
14. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki 
tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan 
kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
15. Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut 
Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki 
Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah
16. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 
Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan 
Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi 
ke dalam Jabatan Fungsional melalui 
penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional 
yang setara
17. Badan Usaha Milik Daerah yang disingkat BUMD 
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh 
unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan 
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 
pengelolaan daerah pada umumnya.
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN 
ORGANISASI SEKRETARIAT KOTA AMBONBAB II
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi