Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS Nomor 32 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS Nomor 32 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut 
Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kelchususan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena 
kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang 
selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah 
Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. 
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena 
jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah 
Provinsi DKI Jakarta. 
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD 
adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis 
dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan 
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan 
keuangan daerah pada umumnya. 
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan 
dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk 
meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari 
keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. 
7. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi 
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam 
rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan 
berdaya saing. 
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa 
pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau 
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran 
anggaran belanja daerah. 
9. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat 
fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan 
langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing, yang 
telah lulus pelatihan pengadaan barang/jasa yang dibuktikan 
dengan kepemilikan senifikat keahlian pengadaan barang/jasa dan 
diangkat oleh Pemimpin BLUD. 
10. Panitia Pengadaan adalah keiompok orang yang ditunjuk oleh 
Pemimpin BLUD untuk mengelola pemilihan tender, seleksi clan 
penunjukan langsung. 
11. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja 
Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh 
Pemimpin BLUD untuk mengelola pertilihan penyedia 
12. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti 
pengakuan dan i pemerintah atas kompetensi dan kemampuan 
profesi di bidang pengadaan barang/jasa. 
13. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia 
barang/pekerjaan konstruksi/jasa Lainnya. 
14. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa 
konsultansi. 
15. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk 
mendapatkan penyedia basang/pekerjaan konstruksi/jasa 
konsultansi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu. 
16. Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung 
kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui Tender/ Seleksi/ 
Penunjukan Langsung. 
17. Pembelian Secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-
Purchasing adalah tata cara pembeliar_ barang/jasa melalui sistem 
katalog elektronik. 
18. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang 
membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang 
mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 
19. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultasi yang membutuhkan 
peralatan, metodologi khusus dan atau keterampilan dalam suatu 
sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan. 
20. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan 
tagihan BLUD yang menambah ekuitas dan dana lancar dalam 
periode anggaran. 
21. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi pengadaan 
barang/jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan 
barang/jasa sejenis.