Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU Nomor )- Tahun 2019.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU Nomor )- Tahun 2019 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerin tah Kabupaten Kepulauan Aru. 
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru. 
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah 
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. 
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Kepulauan Aru. 
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
Daerah yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku yang digunakan bagi sebesar­ 
besarnya kemakmuran Rakyat. 
7. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanju tnya disingkat PBB adalah Pajak 
atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sector perkotaan dan 
pedesaan kecu ali kawas an yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan , perhu tanan dan pertam bangan. 
8. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan 
pedal aman serta laut wilayah Kabupaten. 
9. Bangunan adalah kons truksi teknik yang ditan am a tau dilekatkan secara 
tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau laut. 
10. Pemeriksaan PBB yang selanju tnya disebut dengan Pemeriksaan adalah 
serangk aian kegiatan mengh impun dan mengolah data , keterang an 
dan/ atau bukti yang dilaksanakan secarao bjektif. 
11. Peme riksa PBB yang selan jutnya disebut dengan Pemeriksa adalah 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BAPENDA yang diberi tugas, 
wewenang dan tanggu ngjawab untuk melaksanakan pemeriksaan. 
12. Peme riksaan Kant or adalah pemeriksaan yang dilakukan di BAPENDA. 
13. Peme riksaan lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat 
kedudu kan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ,tempat tinggal 
Wajib Pajak atau tempa t lain yang ditentukan oleh BAP ENDA. 
14. Laporan Hasil Peme riksaan PBS yang selanjutnya disebut dengan LHP 
PBS adalah Laporan yang berisi tentang pelaksanaan danhasil 
Pemerik saan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta 
sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemerik saan. 
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 ( satu ) tahun 
kalender. 
16. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan 
Daerah. 
17. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat 
SPOP,adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan 
data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 
Perpajakan Daerah. 
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, 
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak 
Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutan g kepada Wajib Pajak. 
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas kebera tan 
terhada p Surat Pemberitah uan Pajak Terutan g, Surat Keteta pan Pajak 
Daerah , Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Keteta pan Pajak 
Daerah Lebih Bayar atau terhada p pemotongan atau pemungutan oleh 
pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan , meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak dan pemungutpajak yang mempunyai hak dan 
kewajiban . kewajiban perpajakan sesu ai dengan ketentuan Pera turan 
Perundang-Undangan Perpajakan Daerah. 
21. Surat Perintah Pemeriksaan PBB yang selanjutnya disebut dengan SP2 
PBB adalah surat perintah untuk melak sanak an pemeriksaan. 
22. Pemeriksaan ulan g adalah peme riksaan yang dilakukan terha dap Objek 
Pajak untuk tahun pajak yang telah diperiksa pada pemeriksaan 
sebelumn ya.