Apa saja yang diatur dalam Pasal 5 KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA Nomor 63 Tahun 2004?
Ketentuan dalam KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA Nomor 63 Tahun 2004 tentang URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL, BAB IV - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 5 menetapkan:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya 
dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya 
4Ditetapkan di: Tasikmalaya
pada tanggal : 2 Nopember 2004
WALIKOTA TASIKMALAYA
Ttd.
H. BUBUN BUNYAMIN Diundangkan di : Tasikmalaya
pada tanggal: 3 Nopember 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA
Ttd.
Ir. H. ENDANG SUHENDAR , MS
Pembina Tingkat I
NIP 480 091 785
LAMPIRAN :KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR: 63 Tahun 2004
TANGGAL: 2 Nopember 2004
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
DINAS PENDAPATAN KOTA TASIKMALAYA
A. KEPALA DINAS
1.Memimpin, mengatur, membina, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan 
mengendalikan kegiatan Dinas Pendapatan dalam bidang Ketatausahaan Dinas, 
perencanaan program, pajak, retribusi dan pendapatan lainnya ;
2.Menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas 
Pendapatan ;
3.Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kerja Dinas Pendapatan 
sesuai dengan Kebijaksanaan Walikota ;
4.Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan ;
5.Mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas 
pembangunan dan tugas umum pemerintahan dalam bidang pendapatan ;
6.Memaraf atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan bidang 
tugas dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ;
7.Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan-
kegiatan unit kerja di lingkungan Dinas Pendapatan ;
8.Melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi terkait lainnya ;
9.Membina dan memberi motivasi serta bimbingan kepada bawahan dalam 
rangka peningkatan produktivitas kerja ;
10.Memberikan informasi, saran dan pertimbangan efektivitas dan efisiensi 
pelaksanaan tugas di Bidang Pendapatan kepada Walikota ;
11.Melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya 
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah ;
12.Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang 
tugasnya.
B. KEPALA BAGIAN TATA USAHA
1.Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang 
ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, 
administrasi keuangan dan administrasi umum ;
2.Menyusun rencana dan program kerja Bagian Tata Usaha ;
3.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4.Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas 
kerja dan pengembangan karier ;
5.Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan bawahan ;
6.Mengevaluasi hasil kerja bawahan ;
7.Menganalisa bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan 
pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan administrasi 
umum ;
8.Merumuskan dan mengkaji aspek yuridis yang berkenaan dengan pengelolaan 
kepegawaian, keuangan dan umum ;
9.Menganalisa bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan 
mengelola dan melayani urusan surat menyurat dan kearsipan ;
5
10.Menghimpun rencana dan program kerja masing-masing unit kerja di 
lingkungan Dinas ;
11.Menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran rutin, kebutuhan dan usulan 
kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan Dinas ;
12.Menyiapkan dan membuat konsep naskah dinas sesuai dengan 
kewenangannya dan atau atas instruksi/disposisi Kepala Dinas ;
13.Menganalisa dan mengkaji bahan pembinaan kelembagaan dan 
ketatalaksanaan di lingkungan Dinas ;
14.Menganalisa dan mengkaji bahan pembinaan rancangan dan 
pendokumentasian peraturan perundang-undangan serta pengelolaan 
perpustakaan di lingkungan Dinas ;
15.Menganalisa dan mengkaji bahan penyusunan anggaran pendapatan dan 
belanja dinas serta administrasi kepegawaian ;
16.Menganalisa dan mengkaji bahan penyusunan kebutuhan barang ;
17.Mewakili Kepala Dinas dan memimpin Dinas Pendapatan apabila Kepala Dinas 
berhalangan sementara ;
18.Memaraf dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
19.Mendistribusikan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas 
Dinas ;
20.Memberi masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas mengenai 
kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas Dinas ;
21.Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan tugas-tugas Dinas ;
22.Melaksanakan koordinasi kegiatan dengan pejabat pada Pemerintah 
Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pusat dalam rangka koordinasi 
kebijaksanaan penyelenggaraan administrasi Kepegawaian, Keuangan dan 
Umum ;
23.Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
Bagian Tata Usaha dan memberikan alternatif pemecahan masalah ;
24.Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
Bagian Tata Usaha kepada Kepala Dinas ;
25.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas perintah 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
 
B.1 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
 1. Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan administrasi umum 
dan Kepegawaian di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi 
pengelolaan kepegawaian, umum, kebutuhan rumah tangga, dan 
perlengkapan Dinas ;
2.Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan 
program kerja Bagian Tata Usaha ;
3.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4.Memantau dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
5.Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dalam 
rangka perumusan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian 
;
6.Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis 
pengadministrasian umum dan kepegawaian ;
7.Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan 
data dan informasi dalam rangka penyusunan pengadministrasian umum 
dan kepegawaian ;
6
8.Melaksanakan penyusunan bahan dalam rangka pembinaan 
pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan kepegawaian ;
9.Melaksanakan dan merumuskan penyiapan bahan pembinaan 
kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan dinas ;
10.Melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan ;
11.Melaksanakan pengelolaan barang baik barang pakai habis maupun 
inventaris dinas ;
12.Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
13.Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan karier 
pegawai serta hubungan masyarakat dan pendokumentasian kegiatan 
dinas ; 
14.Melaksanakan penyusunan bahan dalam rangka pembinaan 
pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan kepegawaian
15.Melaksanakan pengelolaan dan pengaturan petugas keamanan dan 
ketertiban serta kebersihan lingkungan dinas ;
16.Melaksanakan pengumpulan/penyusunan data pegawai, formasi Daftar 
Urut Kepangkatan pegawai ;
17.Melaksanakan pengurusan kenaikan pangkat, pemberhentian, 
penghargaan dan hak-hak pegawai lainnya ;
18.Mengumpulkan, menyiapkan, menyusun konsep dan petunjuk teknis 
perencanaan program di lingkungan dinas ; 
19.Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan keprotokolan 
dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan dinas ;
20.Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan 
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan alternatif 
pemecahan masalah ;
21.Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengembangan sistem 
informasi perlengkapan dan kepegawaian ;
22.Mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan 
dengan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
23.Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian ;
24.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas 
perintah atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
B.2 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
1.Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan administrasi keuangan 
dibidang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan 
pengelolaan keuangan dinas ;
2.Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan program kerja 
Bagian Tata Usaha ;
3.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4.Memantau dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
5.Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dalam 
rangka perumusan dan pengelolaan administrasi keuangan ;
6.Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis 
pengadministrasian keuangan ;
7.Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan 
data dan informasi dalam rangka penyusunan pengadministrasian 
keuangan ;
7
8.Melaksanakan penyusunan bahan dalam rangka pembinaan 
kebendaharaan ;
9.Melaksanakan pengumpulan bahan/data dan penyiapan rencana anggaran 
belanja di lingkungan dinas ;
10.Melaksanakan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja 
dinas ;
11.Melaksanakan perbendaharaan keuangan anggaran belanja ;
12.Melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan anggaran 
belanja ;
13.Melaksanakan penyiapan dan pengendalian Surat Perintah Tugas (SPT) 
dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ;
14.Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian anggaran pendapatan dan 
belanja dinas ; 
15.Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengembangan sistem 
informasi keuangan ;
16.Memaraf dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
17.Melaksanakan pembinaan perbendaharaan di lingkungan dinas ;
18.Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan 
tugas Sub Bagian Keuangan dan memberikan alternatif pemecahan 
masalah ;
19.Mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan 
dengan kegiatan Sub Bagian Keuangan ;
20.Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan ;
21.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas 
perintah atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 
C.KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENYULUHAN 
1.Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang 
perencanaan dan penyuluhan pendapatan daerah ;
2.Menyusun rencana dan program kerja Bidang Perencanaan dan Penyuluhan ;
3.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4.Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja 
dan pengembangan karier ;
5.Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan bawahan ;
6.Mengevaluasi hasil kerja bawahan ;
7.Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 
teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pendapatan 
daerah ;
8.Menganalisa bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan 
bidang pendapatan meliputi perencanaan dan penyuluhan ;
9.Merumuskan dan mengkaji aspek yuridis yang berkenaan dengan pengelolaan 
perencanaan dan penyuluhan ;
10.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan kebijaksanaan teknis di bidang 
pengelolaan perencanaan dan peyuluhan pendapatan ;
11.Merumuskan dan mengkaji perumusan bahan penyelenggaraan 
penyusunan/perlindungan target pendapatan daerah dan pendapatan lain-lain ;
12.Mengkoordinir, memantau dan melaksanakan kegiatan penyusunan rencana 
target pendapatan daerah ;
13.Merumuskan dan mengkaji bahan pengembangan standar pelayanan minimal 
dalam kegiatan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk teknis kepada 
8
semua unit kerja yang menangani pemungutan pajak daerah, retribusi daerah 
dan pendapatan lain-lain ;
14.Merumuskan dan mengkaji bahan dalam rangka pengembangan sistem 
informasi pendapatan ;
15.Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 
pengembangan dan peningkatan pendapatan daerah serta menggali sumber-
sumber pendapatan daerah ;
16.Melaksanakan perencanaan dan pengendalian di bidang pendapatan daerah ;
17.Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja di lingkungan dinas 
dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penerimaan pajak, retribusi 
serta semua pendapatan daerah lainnya ;
18.Merumuskan, mengkaji dan melaksanakan penyusunan bahan dan petujuk 
teknis dalam rangka kegiatan penyuluhan, pemberian informasi dan 
penerangan perpajakan ;
19.Melaksanakan koordinasi kegiatan baik dengan pejabat pada Pemerintah 
Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pusat dalam rangka koordinasi 
kebijaksanaan penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian serta 
pembinaan dan penyuluhan ;
20.Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan unit kerja 
di lingkungan dinas mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan 
tugas-tugas dinas ;
21.Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
Bidang Perencanaan dan Penyuluhan dan memberikan alternatif pemecahan 
masalah ;
22.Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Penyuluhan kepada Kepala Dinas ;
23.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas perintah 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 
C.1 KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
1.Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan perencanaan dan 
pengendalian di bidang pendapatan daerah ;
2.Menyusun rencana kerja Seksi Perencanaan dan Pengendalian 
berdasarkan program kerja Bidang Perencanaan dan Penyuluhan ;
3.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4.Memantau dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
5.Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 
teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan 
perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah ;
6.Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis 
perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah ;
7.Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan 
data dan informasi dalam rangka perencanaan dan pengendalian 
pendapatan daerah ;
8.Melaksanakan penyusunan bahan rencana target pendapatan daerah, 
retribusi daerah dan pendapatan lainnya ;
9.Melaksanakan penyusunan bahan dan petunjuk teknis perencanaan 
pendapatan daerah ;
10.Melaksanakan pengumpulan bahan/data dan penyiapan rencana 
pengendalian pendapatan daerah ;
11.Melaksanakan penyusunan bahan dan petunjuk teknis pengendalian 
pendapatan daerah ;
9
12.Melaksanakan pengumpulan bahan/data dalam rangka mencari sumber-
sumber pendapatan daerah serta mengembangkan sumber-sumber 
pendapatan lainnya;
13.Menyusun konsep dalam rangka upaya intensifikasi dan ekstensifikasi 
pemungutan pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah dan 
pendapatan daerah lainnya ;
14.Melaksanakan pengendalian operasional terhadap pelaksanaan 
pemungutan pendapatan daerah ;
15.Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan di bidang 
pendapatan ;
16.Memaraf dan menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan kewenangan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
17.Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan 
tugas Seksi Perencanaan dan Pengendalian dan memberikan alternatif 
pemecahan masalah ;
18.Mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan 
dengan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengendalian ;
19.Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan 
Pengendalian ;
20.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas 
perintah atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
 
C.2 KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN 
1.Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan pembinaan dan 
penyuluhan di bidang pendapatan daerah ;
2.Menyusun rencana kerja Seksi Pembinaan dan Penyuluhan berdasarkan 
program kerja Bidang Perencanaan dan Penyuluhan ;
3.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4.Memantau dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas yang 
berhubungan dengan pembinaan dan penyuluhan pemungutan 
pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah 
lainnya kepada bawahan ;
5.Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 
teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan 
pembinaan dan penyuluhan pemungutan pendapatan dari pajak daerah, 
retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya ;
6.Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan dan penyuluhan pendapatan daerah ;
7.Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan 
data dan informasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan 
pemungutan pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah dan 
pendapatan daerah lainnya ;
8.Menyiapkan dan menyusun teknis penyuluhan tentang pajak daerah, 
retribusi daerah, pajak bumi dan bangunan serta sumber-sumber 
pendapatan lainnya ;
9.Memberikan informasi kepada wajib pajak dan masyarakat umum 
mengenai pajak daerah, retribusi daerah, PBB baik secara langsung 
maupun melalui media penerangan ;
10.Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data perkembangan 
pendapatan daerah dalam rangka pembinaan dan penyuluhan ;
11.Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap unit-unit yang 
menangani penghasilan/pendapatan daerah, apabila tidak tercapai target 
yang telah ditentukan ;
10
12.Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan tata kerja dan tata hubungan 
kerja serta pembinaan penggunaan sarana prasarana pajak daerah, 
retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya ;
13.Memberikan masukan saran dan informasi kepada Kepala Bidang 
Perencanaan dan Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya ;
14.Memaraf dan menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan kewenangan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
15.Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan 
tugas Seksi Pembinaan dan Penyuluhan dan memberikan alternatif 
pemecahan masalah ;
16.Mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan 
dengan kegiatan Seksi Pembinaan dan Penyuluhan ;
17.Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan 
Penyuluhan ;
18.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas 
perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
D. KEPALA BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI
1.Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang 
pajak dan retribusi ;
2.Menyusun rencana dan program kerja Bidang Pajak dan Retribusi ;
3.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4.Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja 
dan pengembangan karier ;
5.Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan bawahan ;
6.Mengevaluasi hasil kerja bawahan ;
7.Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 
teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pendaftaran, 
pendataan, pembukuan dan penagihan pajak dan retribusi daerah ;
8.Menganalisa bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan 
bidang pajak dan retribusi ;
9.Merumuskan dan mengkaji aspek yuridis yang berkenaan dengan pengelolaan 
pajak dan retribusi ;
10.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan kebijaksanaan teknis di bidang 
pajak dan retribusi ;
11.Merumuskan dan mengkaji bahan penyelenggaraan kegiatan pendaftaran wajib 
pajak dan retribusi daerah melalui penyampaian dan pengisian formulir 
pendaftaran ;
12.Merumuskan dan mengkaji bahan penyelenggaraan kegiatan penghimpunan 
pengolahan data objek dan subjek wajib pajak dan retribusi melalui 
penyampaian formulir surat pemberitahuan ;
13.Melaksanakan monitoring dan pemeriksaan lokasi/lapangan wajib pajak dan 
retribusi ;
14.Merumuskan dan mengkaji bahan penyusunan daftar induk wajib pajak dan 
retribusi daerah ;
15.Merumuskan dan mengkaji bahan penyelenggaraan pencatatan mengenai 
penerimaan dan pengeluaran barang cetakan benda berharga yang berkaitan 
dengan sarana pungutan pajak dan retribusi ke dalam kartu persediaan barang 
cetakan ;
16.Merumuskan dan mengkaji bahan penyelenggaraan perhitungan penetapan 
pajak dan retribusi serta melakukan penghitungan jumlah angsuran 
11
pungutan/pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak dan 
retribusi ;
17.Merumuskan dan mengkaji bahan penyelenggaraan pencatatan dan pembukuan 
meliputi penetapan dan penerimaan dari pungutan/pembayaran/penyetoran 
atas permohonan wajib pajak dan retribusi ;
18.Melakukan pembinaan dalam rangka penerbitan dan pendistribusian serta 
penyimpanan arsip perpajakan dan retribusi ;
19.Membuat rencana dan melaksanakan pembinaan ketatalaksanaan dan prosedur 
kerja dan prosedur pelayanan ;
20.Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan atau unit 
kerja lainnya di lingkungan dinas mengenai kebijakan-kebijakan strategis 
penyelenggaraan tugas-tugas dinas ;
21.Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
bidang pajak dan retribusi dan memberikan alternatif pemecahan masalah ;
22.Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas kepada Kepala Dinas Pendapatan ;
23.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas perintah 
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
D.1 KEPALA SEKSI PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN
1.Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan pendaftaran, 
pendataan dan penetapan pajak dan retribusi ;
2.Menyusun rencana kerja Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan 
berdasarkan program kerja Bidang Pajak dan Retribusi ;
3.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4.Memantau dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas yang 
berhubungan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak dan 
retribusi kepada bawahan ;
5.Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan 
dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak dan retribusi 
daerah ;
6.Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis 
pendaftaran, pendataan dan penetapan objek serta subjek pajak dan 
retribusi ;
7.Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan 
data dan informasi dalam rangka pendaftaran, pendataan dan penetapan 
objek serta subjek pajak dan retribusi ;
8.Menyiapkan dan atau mengirimkan/menerima formulir pendaftaran dan 
pendataan Wajib Pajak Daerah yang meliputi formulir pendaftaran, 
formulir SPTPD, kartu data dan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ;
9.Mencatat Daftar Induk Wajib Pajak, Daftar Wajib Pajak Pergolongan ;
10.Membuat Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ;
11.Melaksanakan pemeriksaan kelapangan guna penentuan besaran omset ;
12.Membuat dan menyerahkan kembali nota perhitungan pajak daerah atas 
dasar kartu data ;
13.Menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDBT, SKPDLB, SKPDM, SKPDT dan 
STPD ;
14.Memeriksa kembali SKPD, SKPDKB, SKPDBT, SKPDLB, SKPDM, SKPDT 
dan STPD yang telah diterbitkan ;
15.Mendistribusikan SKPD, SKPDKB, SKPDBT, SKPDLB, SKPDM, SKPDT dan 
STPD kepada wajib pajak ;
12
16.Melaksanakan kegiatan pemeriksaan lapangan/lokasi terhadap wajib 
pajak dalam rangka penetapan pajak dan mencegah pengunduran diri 
wajib pajak terhadap penetapan pajak ;
17.Melaksanakan penyusunan bahan penelitian, perhitungan, penetapan 
pajak dan retribusi daerah dalam rangka penetapan tambahan pajak dan 
retribusi ;
18.Melaksanakan penyusunan bahan pengaturan penyimpanan dan 
pendistribusian arsip surat perpajakan dan retribusi daerah ;
19.Melaksanakan penerimaan dan pencatatan surat permohonan asuransi 
pajak dan retribusi daerah ;
20.Melakukan penghitungan jumlah angsuran pemungutan 
/pembayaran/penyetoran atas pemohon wajib pajak dan retribusi ;
21.Melaksanakan penyiapan konsep surat perjanjian angsuran dan konsep 
permohonan angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan 
retribusi ;
22.Memaraf dan menandatangani Naskah dinas sesuai dengan kewenangan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
23.Meginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan 
tugas Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan serta memberikan 
alternatif pemecahan masalah ;
24.Mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan 
dengan kegiatan Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;
25.Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pendaftaran, Pendataan 
dan Penetapan ;
26.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas 
perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
 
D.2 KEPALA SEKSI PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN
1.Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan pembukuan dan 
penagihan pajak dan retribusi ;
2.Menyusun rencana kerja Seksi Pembukuan dan Penagihan berdasarkan 
program kerja Bidang Pajak dan Retribusi ;
3.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4.Memantau dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas yang 
berhubungan dengan pembukuan dan penagihan pajak dan retribusi 
kepada bawahan ;
5.Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 
teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan 
pembukuan dan penagihan pajak dan retribusi daerah ;
6.Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis 
pembukuan dan penagihan objek serta subjek pajak dan retribusi 
daerah ;
7.Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan 
data dan informasi dalam rangka pembukuan dan penagihan objek serta 
subjek pajak dan retribusi ;
8.Menyiapkan bahan penyelenggaraan penagihan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku ;
9.Menyiapkan bahan untuk melayani penerimaan keperluan permohonan 
atau menolak keberatan atas materi penetapan pajak dan retribusi 
daerah ;
10.Melaksanakan pencatatan dan pendokumentasian surat yang berhubungan 
dengan penagihan ;
13
11.Melaksanakan perhitungan, penelitian, pengecekan data penetapan untuk 
dijadikan dasar pembukuan dan penagihan pajak dan retribusi daerah ;
12.Menyiapkan bahan penataan pembukuan secara sistematis mengenai 
penerimaan pajak dan retribusi daerah ;
13.Menyiapkan bahan perumusan untuk penyelesaian permohonan banding 
ke Majelis Pertimbangan Pajak dan Retribusi atas materi penetapan pajak 
dan retribusi daerah ;
14.Memaraf dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
15.Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan 
tugas Seksi Pembukuan dan Penagihan serta memberikan alternatif 
pemecahan masalah ;
16.Mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan 
dengan kegiatan Seksi Pembukuan dan Penagihan ;
17.Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembukuan dan 
Penagihan ;
18.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas 
perintah atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
E.BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN
1.Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan 
Bidang Pendapatan Lain-lain ;
2.Menyusun rencana dan program kerja Bidang Pendapatan lain-lain ;
3.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4.Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan 
produktivitas kerja dan pengembangan karier ;
5.Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan bawahan ;
6.Mengevaluasi hasil kerja bawahan ;
7.Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan 
pendapatan daerah ;
8.Menganalisa bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan 
dengan bidang perimbangan pendapatan lain-lain ;
9.Merumuskan dan mengkaji aspek yuridis yang berkenaan dengan 
pengelolaan penerimaan pendapatan lain-lain ;
10.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan kebijakan teknis di 
bidang penerimaan perimbangan, pembukuan dan penagihan pendapatan lain-
lain ;
11.Merumuskan dan mengkaji bahan penyelenggaraan kegiatan 
penghimpunan pengolahan data penerimaan perimbangan pendapatan lain-lain 
;
12.Merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan penyelenggaraan 
pelayanan penerimaan perimbangan pendapatan lain-lain ;
13.Merumuskan dan mengkaji bahan penyelenggaraan pencatatan mengenai 
penerimaan dan pengeluaran barang cetakan benda berharga yang berkaitan 
dengan sarana pungutan pendapatan lain-lain ke dalam kartu persediaan barang 
cetakan ;
14.Merumuskan dan mengkaji bahan penyelenggaraan pencatatan dan 
pembukuan meliputi penetapan dan penerimaan dari 
pungutan/pembayaran/penyetoran atas pendapatan lain-lain ;
15.Melakukan pembinaan dalam rangka penerbitan dan pendistribusian serta 
penyimpanan arsip ;
14
16.Membuat rencana dan melaksanakan pembinaan ketatalaksanaan dan 
prosedur kerja dan prosedur pelayanan ;
17.Menyiapkan bahan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan 
pungutan/pembayaran/penyetoran pendapatan lain-lain serta perhitungan 
realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan barang cetakan ; 
18.Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan atau 
unit kerja lainnya di lingkungan Dinas mengenai kebijakan-kebijakan strategis 
penyelenggaraan tugas-tugas dinas ;
19.Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan 
tugas Bidang Pendapatan lain-lain dan memberikan alternatif pemecahan 
masalah ;
20.Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan 
pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendapatan ;
21.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas 
perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
E.1 KEPALA SEKSI PERIMBANGAN PENDAPATAN
1.Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan 
penerimaan pendapatan lain-lain ;
2.Menyusun rencana kerja Seksi Perimbangan Pendapatan berdasarkan 
program kerja Bidang Pendapatan Lain-lain ;
3.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4.Memantau dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas yang 
berhubungan dengan penerimaan pendapatan lain-lain kepada bawahan 
;
5.Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 
teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan 
perimbangan pendapatan lain-lain ;
6.Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis 
pelaksanaan dan pelayanan perimbangan pendapatan lain-lain ;
7.Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan 
data dan informasi dalam rangka mendapatkan sumber pendapatan lain-
lain ;
8.Melaksanakan penyusunan bahan penelitian, perhitungan, penetapan 
pendapatan lain-lain ;
9.Menyiapkan dan melaksanakan pembuatan konsep dan menerbitkan Surat 
Ketetapan pendapatan lain-lain ;
10.Menyiapkan bahan penetapan surat perjanjian dalam rangka 
mengoptimalisasikan pendapatan lain-lain dengan 
Dinas/Badan/Kantor/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha 
Milik Daerah dan lembaga lainnya ;
11.Melaksanakan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
Bangunan Tasikmalaya dalam penerbitan ketetapan Surat Pemberitahuan 
Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan ;
12.Melaksanakan penerimaan, penghimpunan data rencana penerimaan laba 
Perusahaan Daerah dengan mencatat laba/rugi ke dalam kartu monitoring 
berdasarkan neraca dan laporan laba/rugi Perusahaan Daerah tahun 
berjalan ;
13.Melaksanakan penerimaan dan pencatatan penerimaan bagi hasil pajak 
dan bukan pajak yang pencatatannya ke dalam kartu monitoring hasil 
pemantauan penyetoran ke Bank ;
15
14.Melaksanakan penerimaan dan pencatatan calon penyumbang dengan 
memberikan surat permintaan kesediaan memberi sumbangan kepada 
Pemerintah Daerah ;
15.Melaksanakan pencatatan surat permintaan kesediaan memberi 
sumbangan dari pihak ketiga ke dalam daftar pemberi sumbangan ;
16.Melaksanakan penyiapan konsep surat perjanjian angsuran dan konsep 
permohonan angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan 
retribusi ;
17.Memaraf dan menandatangani Naskah dinas sesuai dengan kewenangan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
18.Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan 
tugas Seksi Perimbangan Pendapatan serta memberikan alternatif 
pemecahan masalah ;
19.Mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan 
dengan kegiatan Seksi Perimbangan Pendapatan;
20.Meevaluasi dan melaporakan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perimbangan 
Pendapatan ;
21.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas 
perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
E.2 KEPALA SEKSI PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN
1.Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan pembukuan dan 
penagihan pendapatan lain-lain ;
2.Menyusun rencana kerja Seksi Pembukuan dan Penagihan berdasarkan 
program kerja Bidang Pendapatan Lain-Lain ;
3.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan ;
4.Memantau dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas yang 
berhubungan dengan pembukuan dan penagihan pendapatan lain-lain 
kepada bawahan ;
5.Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan 
dengan pembukuan dan penagihan pendapatan lain-lain;
6.Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis 
pembukuan dan penagihan pedapatan lain-lain ;
7.Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan 
data dan informasi dalam rangka pembukuan dan penagihan pendapatan 
lain-lain ;
8.Menyiapkan bahan penyelenggaraan penagihan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku ;
9.Me