Bagaimana redaksi normatif Pasal 11 dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 12 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 12 Tahun 2022 tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA, BAB II - TUGAS DAN FUN GSI, Pasal 11 berbunyi:

( 1) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi 
dipimpin oleh Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja 
dan Transmigrasi yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelatihan, 
Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
(2) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi 
mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, 
memantau, mengevaluasi dan mengendalikan 
pelaksanaan perluasan kesempatan kerja dan program 
penyelenggaraan transmigrasi. 
(3) Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan 
Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi 
Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang perluasan kesempatan kerja dan 
transmigrasi; 
c. penyiapan bahan sarana dan prasarana untuk 
pelaksanaan Perluasan Kesempatan Kerja; 
d. pelaksanaan verifikasi dokumen pengajuan 
perluasan kesempatan kerja; 
e. pelaksanaan identifikasi lokasi perluasan 
kesempatan kerja berdasarkan karakteristik 
wilayah dan potensinya; 
f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka kegiatan 
perluasan kesempatan kerja dengan stakeholder 
terkait; 
g. pelaksanaan analisis kebutuhan perluasan 
kesempatan kerja di lokasi yang telah disiapkan; 
h. pelaksanaan kegiatan perluasan kesempatan 
melalui penerapan dan pemanduan Teknologi Tepat 
Guna, sistem Padat Karya, Pengembangan 
Kewirausahaan Tenaga Kerja Mandiri; 
1. pelaksanaan pemberdayaan puma Pekerja Migran 
Indonesia melalui kegiatan pelatihan dan 
pembinaan Kewirausahaan ; 
j. pelaksanaan fasilitasi ekspo Kelompok Wirausaha 
Teknologi Tepat Guna, Tenaga Kerja Mandiri, dan 
puma Pekerja Migran Indonesia; 
k. penyusunan bahan konsep pemantauan 
evaluasi pelaksanaan perluasan kesempatan 
dan transmigrasi; 
1. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kerjasama 
pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 
(satu) daerah kabupaten/kota; 
m. pelaksanaan memindahkan dan menempatkan 
transmigran yang berasal dari 1 (satu) daerah 
kabupaten/kota; 
n. fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi; 
o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan 
Transmigrasi; dan 
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi yang berkaitan dengan tugas dan 
fungsinya. 
Bagian Kedelapan 
Bidang Penempatan Tenaga Kerja