Jelaskan isi kandungan Pasal 26 dari PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA Nomor 6 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA Nomor 6 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL, ketentuan pada BAB V - KEWAJIB AN BPJS KETENAGAKERJAAN DAN PEMERINTAH, Pasal 26 berbunyi:

Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan sesuai tugas 
pokok dan fungsinya, berkewajiban : 
bekerjasam a dengan BPJS Ketenagake rjaan di Kota 
Sibolga dengan memastikan seluruh pekerja sebag ai 
pesert a telah terdaftar dalam program Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan, sebagaimana diamanatkan dalam 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
melaku kan koordinasi dengan OPD terkait 
sehubun gan dengan pene tapan pekerja penerima upah 
pada penyelenggara Negara/Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya. 
melapo rkan kepada Wali Kota secara berkala (setiap 
bulan dan atau sewaktu-waktu apabila diperluk an) 
tentang jumlah wadah organisasi kelembagaan 
ketenagakerjaan, yang telah terdaftar dalam 
melaksanakan jaminan sosial dan perkembangan 
pelak sanaan program jami nan sosial bagi pekerja di 
Kota Sibolga.