Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 11 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 68 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 68 Tahun 2016 tentang TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN, pada BAB  V - PENGELOLAAN ARSIP, Pasal 11 menjelaskan:

Pengurusan Naskah Dinas masuk meliputi tahapan 
penerimaan, pengarahan, pencatatan, pendistribusian, dan 
pengendalian. 
Tahapan penerimaan Naskah Dinas masuk sebagimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memeriksa 
kelengkapan Naskah Dinas, penandatanganan bukti 
penerimaan, penyortiran, pembukaan, dan pemberian cap 
penerimaan pada halaman belakang Naskah Dinas. 
Tahapan pengarahan Naskah Dinas masuk sebagimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mempelajari 
isi Naskah Dinas untuk menentukan Unit Pengolah, kualitas 
isi Naskah Dinas penting atau biasa, indeks, kode klasifikasi 
dan keterkaitan dengan Naskah Dinas atau arsip lain, serta 
menuliskan hasil arahan dengan menggunakan pensil pada 
pojok kanan atas Naskah Dinas. 
Tahapan pencatatan Naskah Dinas masuk sebagimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencatat 
data identitas naskah dinas sekurang-kurangnya meliputi 
asal Naskah Dinas, nomor dan tanggal, indeks dan kode 
klasifikasi, serta isi ringkas Naskah Dinas pada sarana 
pencatatan Naskah Dinas. 
Tahapan pendistribusian Naskah Dinas masuk sebagimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara terlebih 
dahulu mencatat pada lembar distribusi atau ekspedisi 
Naskah Dinas kemudian mendistribusikan Naskah Dinas 
sesuai dengan Unit Pengolah Naskah Dinas. 
 
 
 
-11- 
Tahapan pengendalian Naskah Dinas masuk sebagimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memeriksa 
aliran Naskah Dinas dari Unit Pengolah yang satu ke 
pengolah lainnya sampai dengan proses penyelesaian isi 
Naskah Dinas sehingga menjadi berkas kerja yang lengkap.