Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 1O1 Tahun 2022?
Substansi PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 1O1 Tahun 2022 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH, khususnya BAB I - KETENT UAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dal am Peraturan Bupa ti ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten 
Cir ebon . 
2. Peme rintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebag ai 
unsur pen yelenggara Peme rintahan Daerah yang 
memimpin pel aksanaan urusan peme rintahan yang 
men jadi kewenangan daerah otonom . 
3. Bupati adalah Bupati Cirebo n. 
4. Badan Perencana an, Pemban gunan , Penelitian dan 
Pengembangan Daerah yang selan jutnya disingkat 
Bappe litbang da adalah Badan Perencanaan , 
Pemban gunan , Pene litian dan Pengembangan Daerah 
Kabupaten Cirebon . 
- 6­ 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Cirebon yang selanjutnya disingkat APBD adalah 
rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah 
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Daerah dalam penyelenggaraan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Kabupaten Cirebon. 
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) 
tahun. 
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhimya 
masa jabatan Kepala Daerah. 
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang 
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 
(satu) tahun. 
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah 
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 
rencana pendapatan, rencana belanja, program dan 
kegiatan Perangkat Dae rah serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat 
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi 
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas 
dan patokan batas maksimal anggaran yang 
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap 
program sebagai acuan dalam penyusunan rencana 
kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. unsur 
Rakyat 
urusan 
Daerah 
-7­ 
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat TAPD adalah tim yang bertugas 
menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala 
Daerah dalam rangka penyusunan APBD. 
15. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau 
dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 
(satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. 
16. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai 
secara nyata oleh instansi pemerintah dalam 
rumusan yang Iebih spesifik, terukur, dalam kurun 
waktu yang Iebih pendek dari tujuan. 
1 7. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat 
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau 
lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya 
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur 
sesuai dengan tugas dan fungsi. 
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian 
aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran 
dalam rangka mencapai hasil suatu program. 
19. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan 
kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
20. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang 
atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya 
pembangunan agar hasil dapat terwujud. 
21. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau 
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode 
waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya 
keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. 
22. Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa 
hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari 
pencapaian hasil beberapa program. 
23. Kinerja adalah capaian Keluaran/Hasil/Dampak dari 
kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan 
penggunaan sumber daya pembangunan. 
24. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai 
alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, 
program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk 
keluaran, hasil, dan dampak. 
25. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable 
Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB 
- 8­ 
adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran 
global tahun 2016 sampai tahun 2030. 
26. Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat 
IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan 
keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan 
pemerintahan. 
27. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya 
disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan 
mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan 
pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap 
warga negara secara minimal.