Apa bunyi lengkap Pasal 25 dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor No Tahun 2020?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor No Tahun 2020 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGARAAN PERIZINAN TERPADU, pada BAB IV - PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 25 dinyatakan:

(1) Penentuan jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan dengan cara : 
a. bertahap yaitu dari sanksi administratif yang paling 
ringan sampai sanksi administratif yang paling 
berat; 
b. alternatif yaitu pejabat yang berwenang dapat 
menentukan jenis sanksi yang akan diterapkan 
pada suatu pelanggaran; dan/atau 
c. kumulatif … 
19 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 c. kumulatif yaitu penggabungan jenis sanksi dalam 
lingkup sanksi administratif dan sanksi pidana 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
(2) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan sebagaimana dimaksud 
pada pasal 3 5 huruf j dapat berupa: 
a. pembatasan kegiatan; 
b. paksaan pemerintah; dan/atau 
c. uang paksa. 
(3) Pengenaan sanksi administratif terhadap setia p 
pelanggaran penyelenggaraan perizinan berusaha 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang -
undangan.