Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 102 Tahun 2021 pada Pasal 8?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 102 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 8 menyebutkan bahwa:

(1) Sekretariat , dipimpin oleh seorang S ekretaris Dinas yang 
dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas . 
 
(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas membant u Kepala Dinas memimpin, 
menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, 
mengoordinasikan , memantau, mengevaluasi dan 
mempertanggungjawabkan pel aksanaan tugas pada 
lingkup Sekretariat, serta mengoordinasikan bidang -
bidang sesuai dengan lingkupnya berda sarkan ketentuan 
peraturan perundang -undangan . 
 
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi sebagai 
berikut : 
a. pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan 
pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas ; 
b. pengoordinasian subbagian yang bera da di bawahnya; 
c. pengoordinasian, pengendalian dan pembina an 
administrasi umum atas pelaksanaan program dan 
kegiatan Dinas Pangan ; 
d. pengoordinasi aan penyusunan rencana Anggaran, 
program dan kegiatan Dinas Pangan , yang mel iputi: 
1. Rencana Kerja Anggaran (RKA); dan 
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). 
e. pengoordinasian dan penyampaian penyusunan laporan 
Dinas Pangan , yang meliputi: 
1. laporan realisasi fisik dan keuangan; 
2. Rencana Strate gis (Renstra); 
3. rencana kerja perangkat Daerah; 
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L KIP); 
5. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(LPPD); 
6. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 
Bupati; 
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJP D); 
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJM D); 
9. laporan penggunaan dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) bila ada; dan 
10. laporan lain bila diminta oleh instansi ter kait. 
 
 
 
 
 
 
 8 
f. penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh 
pengawas fungsional; 
g. pengelola an urusan kepegawaian, urusan keuangan, 
perlengkapan , rumah tangga , surat menyurat, protokol, 
hubungan masyarakat dan pembuatan laporan , dan 
pengelolaan administra si umum lainnya ; 
h. penyusunan rencana sekretariat berdasarkan rencana 
kerja Dinas Pangan ; 
i. pengelolaan dokumentasi kearsipan; 
j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan 
kegiatan kepada atasan; 
k. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah 
pengawasan sekreta riat; 
l. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala 
Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil 
dalam bidang tugasnya; 
m. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan 
pengembangan karier; 
n. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas 
bawahan agar sa saran dapat tercapai sesuai dengan 
program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang 
berlaku ; 
o. pembina an pegawai/staf yang ada di bawahnya ; 
p. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan 
q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang -undangan.