Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari NOMOR 15 TAHUN 2021 Nomor 17 Tahun 2003.
Sesuai dengan NOMOR 15 TAHUN 2021 Nomor 17 Tahun 2003 tentang , ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Pera turan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Han 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daera h sebagai unsur Penyelengga ra 
Pemenntah an Daera h yang Memimpm Pelaksanaan Urusan Pernerintaha n 
yang men jadi kewenangan Daerah Otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekret aris Daerah Kabupaten Batang Hari. PERAT URAN BUPATI TENTANG PENGELOLA KEUANGt \N 
DAERAH Menetap kan MEMU TUSKA~ · 12. Pera turan Daerah Kabupa ten Batang Han Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Pengelolaan Keuanga n Daerah [Lernbaran Daerah 
Kabupaten Batang Han Tahu n 2021 Nomor 6). Tam bahan 
Lembaran Daerah Kabupate r Batang Hari Nomor 110) 11. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoma n Tekms Pengelola an Keuangan Daerah (Benta Negara 
Repu blik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 ); 10.Pera turan Pemerin tah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indo nesia Tahun 2019 Nom or 42, Tamba han Lembaran Negara 
Republik Indone sia Nomor 63)2. 9. Peraturan Pemerin tah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manaj emen Pegawai Negen Sipil ( Lernbaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2017 Norn or 63. Tarnbahan Lembar an Negara 
Republik Indonesia Nomo r 6037 sebag airnana telah diubah 
dengan Peraturan Pemenn tah Nomo r l 7 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Perneri ntah Nomor 11 Tahun 2017 
tenta ng Manajernen Pegawai Negen S1p1l [Lernbar an Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68. Tarnbahan 
Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 6477 } . 3. 
I 6.bendahara ..... 5. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah ) ang 
melakukan keseluruh an kegiatan yang meliputi perencanaan, 
penganggaran , pelaksan aan, penatausahaan, pelaporan , 
pertanggungjawaban , dan pengawasan Keuangan Daerah . 
6. Satuan Kerja Perangka t Daerah yang selanjutnya disingkat ShPlJ adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daera h di Lmgkungan Pernerintah Kabupa tcn 
Batang Hari 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat AP8D 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa ien Batang Han . 
8. Keuangan Daerah adalah semu a hak dan kewajiban Darrah dalam rangka 
peny elenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapar dinilai dengan uang 
serta sega la bentuk keka yaan yang dapai clijadika n milik Daerah berhuhung 
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 
9. Pengelo laan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang melipuri 
peren canaan, penganggaran , pelaksanaan. penarausahaan , pelaporan , 
pertanggungjaw aban, dan penga wasan Keua ngan Daerah . 
10. Pegawai Negeri S1p1l yang selanjutnya disingkat PNS adalah seriap warga 
Negara Indone sia yang mem enuh i syarat tcntukan . diangkat sebagai 
Pegawa i ASN secar a tetap oleh Pejabat Pembina Kcpegawaian untuk 
menduduk i jabat an Pemerintahan. 
11. Jabatan Fungsional adala h Sekelompok .Jabatan yang berisi fungsi dan 
tu gas berka itan deng an pelayanan fungsional ) ang berdasarkan pada 
keahhan dan keterarnpilan tertentu; 
12. Jabatan Pelaksana adala h sekelornpok .Jabatan yang berisi fungsi dan t ugas 
Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Publ ik serta Adminisu s.si Pcmcrintahan 
dan Pembangunan ; 
13. Satuan Kerja Pengelol a Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Perne rintahan di lingkungan 
Pemenntah Kabupaten Batang Han ) ang melaksanakan Pcngelolaan 
Keuangan Daerah. 
14. Unit SKPD adalah bagian dan SI\PD yang melaksanakan I [satu) arau 
beberapa program . 
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ~ ang selanjutnya disingkat PPJ..D 
adalah kepala SKPKD yang mern punyat tugas melaksanakan pengelo,aan 
APBD dan bertindak sebagai Benclahara Umum Daerah 
27 .Bcndaha ra . 16. Bendah ara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPhD 
yang bertindak dalam kapasitas ma sebaga i Bendahara Umum Daerah. 
17. Kuasa BUD adalah pejabat yang diben kuasa untuk melaksa nakan tugas 
BUD. 
18. Pengg una Anggaran yang selan jutnya dismgkat PA adalah pejabat pernega ng 
kewenangan penggunaan angga ran unruk melaksana kan tugas dan fungsi 
SKPD yang dipirnpinnya. 
19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selan jutnya disingkar KP\ adalah pejabat 
yang diberi kuasa untuk melaksanak an sebagian kew enangan PA dalarn 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi '51-.PD. 
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanju rnya disingk at PPTK adalah 
pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu] aiau beberapa 
Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasny a. 
21. Pejabat Penatausah aan Keuang an Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabar yang melaksanakan Iungs: 
tata usah a keuangan pada SKPD 
22. Pejabat Penatausa haan Keuanga n Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 
yang selanjutnya disingkat PPK- Sh.PKD adalah pejaba t yang rnela k sana kan 
fungs i tata usaha keuangan pada SKPh D. 
23. Pejabat Penatausahaa n Keuangan Unit SKPD )ang ditunjuk sebagai KPA 
yang selanjutnya drsmgk at PPK-Umt SKPD adalah pejabat yang 
melaksanakan fungsi tata usah a keuangan pada urnt S"P[) yang ditunjuk 
sebagai KPA. 
24. Bend ahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk rnenerima , 
menyimpan, rnenyetorkan, rnenatausahakan. clan 
mernpe rtanggungjawab kan uang penclapatan daerah dalarn rangka 
pelaksanaan APBD pada SKPD . 
25. Bend ahara Penerimaan Pemban tu adalah pejabat ) ang ditunjuk uniuk 
menerim a, menyrmpan , menyetorkan , rnenatausahaka n. dan 
mernpe rtanggungjaw abkan uang pendapatan daerah dalarn rangka 
pelaksan aan APBD pada unit SKPD yang ditunju k sebagai KPA. 
26. Pemba ntu Bendahara Penerima an adalah petugas yang dirunjuk untuk 
menerima, menvimpan . menyetorkan, menatausahakan, dan 
mernpertangg ungjawabkan uang pendapatan dacrah dalarn rangka 
pelaksanaan APBD pada unit SKPD. . 5. 
BABD 
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 
Ba,lan Kesa tu 
Pemeganc Kek uasaan Pengelol aan Keuangan Daerah 
Paaal 2 
(1) Bupau selaku pemegang keku asaa n Penge lolaan Keuangan Daerah clan 
mewakili Pemerintah Daerah dalam kepernilikan keka yaan daernh yang 
dipisahkan . 
(2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mernpunyai kewenang an: 
a. men yusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda reniang 
perubahan APBD . dan rancangan Perda tentang pertanggu ngjawaban 
pelaksanaan APBD ; 
b. mengajukan rancangan Perd a tentang APBD. rancangan Perda ternang 
perubahan APBD , dan rancangan Perda ten tang pr-rtangg ungia w a ban 
pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersarna : 
c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda ientang peruba han 
APBD , dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD yang telah mendap at perse tujuan bersama Dt-'~D. 
d. menetapkan kebijakan terka it Pengelolaan keuangan Daerah : 
e. menga mbiJ tmdakan tertentu dalam k eadaan mendesak tcrkait Pengelolaan 
Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/a tau 
mas yarakat; 
f. menetapkan kebijakan penge lolaan APBD: 
g. menetapkan KPA; 
h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran: 
i. menetapkan . 27. Bendahara Pengeluaran adalah pejab at yang ditunjuk untuk menenma. 
menyimpan , mernba yarkan, menatausahakan. dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 
rangka pelaksan aan APBD pada SKPD. 
28. Bendahara Pengeluaran Pemba ntu adalah pejabat yang dit unjuk unruk 
menenma , men yirnpan . memb ayarkan, rnenat ausahakan. dan 
rnernpertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalarn 
rang ka pelaksanaan APBD pada unit SKPD yang ditunjuk sebagai l,PA. 
29. Pembantu Bendahara Pengelu aran adalah perugas yang ditunjuk untuk 
membantu pengadministr asian keuangan P?TK dan Bendahara 
pen gel uaran . - 6. 
Pasa l 3 . i. menetapkan pejabat yang bertu gas melakukan pernungu tan pajak daerah 
dan retribusi daerah ; 
J. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan 
Piutang Daerah; 
k. meneta pkan pejabat yang bertug as rnelakuka n pengujian atas tagihan dan 
memerin tahkan pembayaran; 
I. meneta pkan pejabat lainn ya dalam rangka Pengelolaan Keua ngan Daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perund ang-u ndangan : dan 
m. melaksanaka n kewenangan lain sesuai dengan keten tuan peraturan 
perundang-undangan . 
(3) Selain kewenanga n sebagaiman a dimaksud pada ayat (2), terdapat kewena ngan 
lam yaitu menetapkan bendah ara penerimaan pernbantu , bendahara 
pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasiona l sekolah, bendahara 
BLUD, bendahara unit organ isasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus 
lainnya yang diamanatkan peraturan perunda ng-undangan 
(4) Dalam mela ksanakan kekuasaan sebagaimana dirnaksud pada avat ( 1 ). Bupa ti 
melimp ahkan sebag ian atau seluruh kekuasaa nnv a yang berupa perencanaan, 
pengangga ran, pelaksanaan , penatausahaan, pelapo ran dan 
pertanggu ngjawaban , serta peng awasan keuangan Daerah kepada Pejabai 
Perangkat Daerah dengan mernperh atikan sistem pcngenda lian interna l yang 
didasarkan pada prinsip pemisah an kewenanga n antara yang memenntahkan, 
menguji , dan menerima atau rnengel uarkan uang 
(5) Pejabat Perangkat Daerah sebagaiman a dirnaks ud pada ayat (4) terdiri aras: 
a. sekretaris daerah selaku koordinar or Pengelo laan keuangan Daerah: 
b. kepala SKPKD selaku PPKD, dan 
c. kepala SKPD selaku PA. 
(6) Pelimp ahan sebagian atau seluruh keku asaa n sebagairnana dirnaksud pada 
didasarkan pada prinsip pernisa han kewenangan antara yang 
memeri ntahkan , menguji , dan menenrna atau rnengeluarkan uang . 
(7) Pelimp ahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat HI ditetap kan dengan 
Keputusan Bupati. . 7. 
Bagian . Bagian Kedu a 
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 
Pasa l4 
(1) Sekretaris Daerah selak u koordmator Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagairnana dimaksud pada Pasal 2 ayat t5) huruf a mernpunyai tugas 
a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; 
b. koordinas i di bidang penyusunan rancangan APBO. rancangan perubahan 
APBO , dan rancangan pertangg ungjawaban pelaksanaan APBD; 
c. koordinasi peny iapan pedoman pelak sanaan A.PBD ; 
d. memberikan persetujuan penge saha n OPA SKPD: 
e. koordinasi pelaksan aan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan 
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan: dan 
f. memimpin TAPD. 
(2) Koordinas i dalam pengelolaan keuan gan daera h paling sedikit rnelipun : 
a. koordinasi dalam penyusunan sistern dar prosedur pengelolaan keuangan 
daerah ; 
b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah: 
c. koordinasi dalam penyus unan laporan keuan gan pernerintah daerah. 
(3} Dalam melaksanakan tugasn ya sebagaimana dimaksud pada avat (I). 
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah b-rtanggung jawab kepada Bupan 
(4) K oordinator dalam pengelolaan keuan gan daerah merupakan terkait dengan 
peran dan fungsi Sekretan s Daerah mernbantu Bupan dalam menyusun 
kebijakan dan mengoordina sikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah. Paaal 3 
(1) Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah 
yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dala m Pasal 2 a_, at ( 11 berkedudukan 
sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pernegang saham 
pad a perseroan daerah . 
(2) Ketentuan mengenai Bupan selaku , akil Pemerintah Daerah dalarn 
kepemilikan keka yaan daerah yang dtpisahkan sebagaimana climaksud pada 
dilaksanakan sesuai dengan ket entuan peratu ran perundang - 
undangan . - 8 - 
p.menyusun . Bagi an Ketiga 
Pejabat Pengelo la Keu angan Daerah