Bagaimana redaksi normatif Pasal 16 dalam pedoman dalam penyelenggara an, pembinaan , pengendalian dan Nomor 23 Tahun 1945?
Norma hukum dalam pedoman dalam penyelenggara an, pembinaan , pengendalian dan Nomor 23 Tahun 1945 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia, Pasal 16 berbunyi:

seca ra teknis dilaksanakan oleh dinas yang membid angi 
urus an kesehatan, pangan dan gizi. 
(3) Layanan pengasuhan sebagaimana dim aksud dalam Pasal 1 7 secar a 
teknis dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urus an pengendalian 
penduduk, keluarga berencan a, pemb erdayaan perempuan dan 
perlindung an anak, dan ke sehatan. (1) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e 
dimaksudkan untuk memperhatikan setiap anak terpenuhi kebutuhan 
dasarnya. 
(2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. kepastian identitas 
b. kebutuhan fisik; dan 
c. kebutuhan rohani. 
(3) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
dengan cara : 
a. membantu keluarga yang anaknya belum memiliki Akta Kelahiran 
dengan cara melaporkan ke desa/kelurahan dan/atau pemerintahan 
terdekat untuk diproses pembuatan akte; 
b. menyisihkan dana bantuan operasional dan dana dari sumber lainnya 
untuk program makanan tambahan sehat sederhana berbahan baku 
lokal; 
c. membantu keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan 
dengan mendaftarkan keluarga tersebut sebagai penerima jaminan 
kesehatan; dan 
d. memperlakukan semua anak tennasuk anak berkebutuhan khusus 
sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemampuan yang dicapai, dan 
pemberian dukungan yang sesuai untuk menumbuhkan rasa percaya 
diri, keberanian, dan kemandirian anak. Pasal 19 b. memastikan tidak ada anak yang terkena bully atau kekerasan fisik 
ataupun ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya di sekitar 
PAUD; 
c. mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan yang 
tidak boleh disentuh; 
d. mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat 
perlakuan tidak nyaman, misalya meminta pertolongan atau 
menghindari tempat dan orang yang dirasakan membahayakan; 
e. semua area PAUD HI berada dalam jangkauan pengawasan guru; 
f. semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan 
dan kondisinya; 
g. memastikan semua guru terbiasa ramah, menghonnati, menyayangi, 
serta peduli kepada semua anak dengan tidak memberikan stigma atau 
melabelkan sesuatu pada anak; 
h. menumbuhkan situasi penuh keramahan, santun, dan saling 
menyayangi; 
1. memastikan saat anak pulang sekolah dalam posisi aman ada orang 
dewasa yang mendampingi; dan 
j. menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan yang 
terjadi di lembaga PAUD HI. 
10 Pasal 24 
(1) Peny usunan progra m kerja sebagai mana dimaksud pada ayat (1) 
disesuaika n pada rencan a program yang telah disusun oleh setiap 
PAUD s esuai dengan kondisin ya. 
(2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ay at (2} meliputi: 
a. memilah mana kegiatan untuk anak dan kegia tan untuk orang tua 
(parenting); 
b. memilah kegiatan anak yang harus dilakukan secara rutin setiap hari 
dan kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan; 
c. memilah mana kegiatan untuk anak yang dapat dilaku kan sendiri oleh 
guru atau hams dilakukan oleh Instansi Pembina atau pihak lain; dan 
d. menentukan kapan kegiatan harus dilaksa nakan. Pasal 23 
(1) Penyelenggara PAUD HI wajib menyusun rencana aksi daerah , program 
kerja dan standar opera sional prosedur. 
(2) Penyusnan Rencana Aksi Daerah PAU D HI sebagai mana di maksud 
pada pasal ( 1) disusun bersama instansi terkait, dan melibatkan 
Posyan du, BKB, PAUD dan masyar akat. 
(3) Penyusunan Renc ana Aksi Daerah PAUD HI sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disesuaika n dengan Rencana Pemb angu nan Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana Strategis masing-mas ing dinas. 
(4) Rencana Aksi Daer ah meliputi: 
a. memilah program kerja dan kegiatan yang akan dise lenggarakan 
masing-masi ng dinas/instan si, lembaga masyarakat, lemb aga prof esi. 
b. memilah tugas dan fungsi masing-maisng dinas/inst ansi, kecama tan, 
desa, lembaga masyarakat dan Lemba ga profesi. dan 
c. menentukan kapa n dan dimana program kerja akan dilaksanakan. Pasal 22 
Penyelenggaraan layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
diselenggarakan oleh : 
a. Pemerintah Daerah ; 
b. Pemerintah Desa/Kelurahan; 
c. Lemb aga PAUD; 
d. kader Posya ndu; 
e. kader BKB; 
f. lembaga kemas yarakatan desa/ke lurahan ; dan 
g. Swa sta, atau Lembaga Non Pemerinta h. Pasal 21 
Layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan dalam 
bentuk: 
a. bimbingan teknis; 
b. supervisi; 
c. advokasi; dan 
d. pelatihan. (4) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 secara 
teknis dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan 
kependudukan dan catatan sipil, sosial, perlindungan anak dan 
perempuan, dan ketertiban umum. 
Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 secara 
teknis dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan 
kependudukan dan catatan sipil, sosial, kesehatan, perlindungan anak 
dan perempuan. (5) 
11 (3) c. 
d. 
(2) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dim aksud dalam