Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 18 Tahun 2021 Pasal  50?
Dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 18 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN, BAB  XVI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal  50 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali.
Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 2021
BUPATI BOYOLALI, 
ttd
MOHAMMAD SAID HIDAYAT
Diundangkan Di Boyolali 
pada tanggal 2-2.p^5*/»ib<r 2021
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOYOLALI,
ttd
MASRURI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR \ Q
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,
AGNES SmSUmRTININGSIH
Pembina Tingkat I 
NIP. 19671102 199403 2 009
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, PROVINSI JAWA 
TENGAH NOMOR (18-348/2021)
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR IS TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN
I. UMUM
Pemuda dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bemegara 
merupakan figur yang menyandang peran ganda baik sebagai objek dan 
sekaligus sebagai subjek untuk mewujudkan cita-cita peijuangan bangsa. 
Dalam posisi demikian strategis, keberadaan Pemuda tidak dapat 
digantikan oleh elemen Masyarakat dan bangsa lainnya. Oleh sebab itu, 
tekad dan semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, ketaatan serta 
disiplin Pemuda, citra, dan figur Pemuda hams dipertahankan oleh 
Pemuda itu sendiri.
Keberadaan dan kelanjutan hidup setiap bangsa berbanding lums 
dengan keberadaan pemudanya. Tanpa memiliki Pemuda yang tangguh 
dan handal menghadapi tantangan perkembangan zaman yang semakin 
global serta menembus batas-batas negara, niscaya bangsa itu akan 
mengalami kemunduran dalam kehidupan an tar bangsa di dunia.
Dengan demikian, Pemuda menempati posisi sentral dan strategis 
karena mencakup fungsi yang din amis baik sebagai objek pelanjut 
kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/atau 
penems peijuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di 
masa depan. Dalam kaitan itulah, salah satu tugas dan tanggung jawab 
Pemerintah Daerah dan Masyarakat, membina Pemuda melalui 
pembangunan Kepemudaan agar senantiasa mampu menangkal berbagai 
ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu 
menjalankan perannya.
Demikian halnya dengan keberadaan Organisasi Kepemudaan 
menempati dua posisi strategis yang saling menunjang dan melengkapi 
satu sama lain, yaitu: sebagai Organisasi Kepemudaan yang tumbuh dan 
berkembang mulai dari lingkup kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, 
bahkan sampai ke tingkat provinsi dan nasional, yang dibentuk oleh serta 
dikembangkan dari dan untuk Pemuda, dimana Pemuda berperan sebagai 
pelaku dan/atau subjek pembangunan, serta sebagai wahana pembinaan 
dan pengembangan potensi Pemuda dalam rangka peningkatan kualitas 
potensi sumber daya manusia.
Namun demikian, dengan perubahan sosial dan budaya yang 
bergerak begitu cepat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, diikuti pembahan dan perkembangan di bidang politik, 
ekonomi, sosial dan budaya telah mempengaruhi secara mendasar 
karakter Pemuda dan dirasakan langsung oleh Pemuda, pada gilirannya 
akan berimplikasi terhadap pembangunan baik Daerah maupun nasional 
serta Pemuda itu sendiri. Oleh sebab itu, pembangunan Kepemudaan 
tidak dapat terpisahkan dari pembangunan Daerah.
-2-
Daerah yang memiliki Pemuda dengan berbagai latar belakang 
budaya, strata sosial dan ekonomi dapat memposisikan program dan 
kegiatan pembangunan Kepemudaan itu menjadi penting dan strategis 
untuk kepentingan Daerah khususnya maupun sumbangsihnya dalam 
pembangunan bangsa dan negara baik pada masa kini maupun pada 
masa mendatang. Penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan yang 
selama ini dilaksanakan oleh berbagai Perangkat Daerah berdasarkan 
kebijakan Bupati dapat lebih ditingkatkan sehingga program dan kegiatan 
Pembangunan Kepemudaan menjadi lebih terpadu dan berkelanjutan.
Maka dalam rangka memberikan arah dalam Pembangunan 
Kepemudaan itulah diperlukan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan 
untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, 
Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat dalam penyelenggaran 
Pembangunan Kepemudaan di Daerah. Penyelenggaraan pembangunan 
kepemudaan yang diatur dalam Peraturan Daerah lebih mengutamakan 
peran aktif Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat, dan Pelaku 
Usaha yang merupakan potensi sumber daya utama dalam Pembangunan 
Kepemudaan di Daerah.
Selanjutnya dengan melalui Pembangunan Kepemudaan ini 
diharapkan Pemuda di Daerah menjadi Pemuda sebagai penerus nilai- 
nilai luhur budaya dan cita-cita peijuangan bangsa serta sumber daya 
bagi pembangunan Daerah dan nasional, Pemuda yang berakhlak mulia, 
handal, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional, sehingga mampu 
berpartisipasi dalam pembangunan Daerah dan nasional, serta mampu 
bersaing dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional dan intemasional.
II. PASAL DEMI PASAL