Bagaimana redaksi normatif Pasal 4 dalam BUPATI KOLAKA TENTANG Nomor 25 Tahun 2021?
Norma hukum dalam BUPATI KOLAKA TENTANG Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi, Pasal 4 berbunyi:

(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
diklasifikasikan atas tipe A. 
(2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 
hasil pengukuran intens itas penyelenggaraan urusan pem erintah an 
bidan g Penanaman Modal . 
(3) Penentuan intensit as peny elenggaraan urusan pemeri ntah an 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. - 6 - 
( 1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu, terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Pengendalian 
Penanaman Modal; 
d. Bidang Promosi, Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal; 
e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; 
f. Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan; 
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan 
h. Kelompok Jabatan Fungsional . 
(2) Bagan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Kolaka tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 8 Bagian Kedua 
Susunan Organisasi a. perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, pengembangan iklim 
dan pengendalian penanaman modal, promosi , pengolahan data dan 
Informasi Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan, Pengaduan dan Pelaporan Layanan; 
b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan, pengembangan 
iklim dan pengendalian penanaman modal, promosi, pengolahan data dan 
Informasi Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan, Pengaduan dan Pelaporan Layanan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang 
perencanaan, pengembangan iklim dan pengendalian penanaman modal, 
prornosi, pengolahan data dan Informasi Penanaman Modal, 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Pengaduan dan 
Pelaporan Layanan; 
d. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/W akil Bupati. - 7 - 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam 
melaksanakan tugas sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 9, 
men yelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan sasaran program dan anggaran ; 
b. perumusan kebijakan di bidang perencanaan , pengembang an iklim dan 
pengendal ian penanaman modal , promosi , pengolahan data dan Informas i 
Penanaman Modal, Penyelenggara an Pelayanan Perizinan dan 
Nonp erizinan, Pengaduan dan Pelaporan Layanan; 
c. pembinaan pelaksanaan program dan keg iatan Sekretariat dan Bidang­ 
Bidang agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan ; 
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan, pengembang an iklim 
dan pengendalian penanaman modal , promosi, pengolahan data dan 
Inform asi Penanaman Modal , Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan 
Nonp erizinan , Peng aduan dan Pelaporan Layanan; 
e. pelaksan aan koordinasi dengan unit kerja internal maupun external yang 
bersifat menyeluruh /komprehensif dan integral untu k pengambilan 
keputusan ; 
f. pengelolaan urusan ASN; 
g. pelak sana an admin istrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terp adu Satu Pintu ; dan 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupa ti sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. Pasal 10 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
mempun yai tugas Memimpin dan melaksanakan Urusan Pemerin tahan yang 
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan serta bertanggun g jawab 
atas terlaksanan ya tugas dan fungsi dinas . Bagian Kesatu 
Kepala Dinas