Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 20?
Pasal Pasal 20 dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Ber basis Elektronik , mak a, pada , menyatakan:

-19- 
(1) Penggunaan Jaringan Intra Pem erintah Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b 
bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan 
pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan 
dalam Pemerintah Daerah . 
(2) Setiap SKPD harus menggunakan Jaringan Intra 
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus terinterkoneksi 
dengan Jaringan Intra Instansi Provinsi dan Jaringan Intra 
Instansi Pusat. 
(4) Jenis Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas: 
a. jaringan an tar SKPD (WAN) ; dan 
b. jaringan intra SKPD (LAN) . 
(5) Perencanaan , pembangunan , pemeliharaan , 
pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra 
Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE . 
(6) Perencanaan , pembangunan , pemeliharaan , 
pengop erasian dan/ atau pengembangan Jaringan Intra 
Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut : 
a. dinas melaksanakan perencanaan , pembangun an, 
pem eliharaan , pengop erasian dan / a tau peng embangan 
Jaringan Antar SKPD (WAN) hingga router SKPD 
seluruh Pemerintah Daerah , termasuk jaringan fiber 
optic Pemerintah Daerah ; dan 
b. SKPD Mandiri TIK melaksanakan perencanaan , 
pembangunan , pemeliharaan , pengoperasian dan/ atau 
pengembangan Jaringan Intra SKPD (LAN) dan 
perangkat khusus SKPD sesuai dengan 
kewenangann ya dengan memperhatikan tugas pokok 
dan fungsi masing-masing SKPD . 
c. dinas melaksanakan perencanaan , pembangunan , 
pemeliharaan , pengop erasian dan/ a tau pengembang an 
Jaringan Intra SKPD (LAN) dan perangkat khusus 
SKPD selain SKPD Mandiri TIK. Pasal 23 Paragraf 2 
Jaringan Intra Pemerintah Daerah -20- 
(1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) 
huruf c bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan 
integrasi antar Layanan SPBE . 
(2) Setiap SKPD harus menggunakan Sistem Penghubung 
Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 
untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi 
dengan data dan/ atau layanan SPBE yang dikelolan ya. 
(3) Dinas dan/atau SKPD Mandiri TIK membangun Sistem 
Penghubungan Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana 
yang dimaksud pada ayat (1) Pasal 26 Paragraf 3 
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (1) Setiap SKPD wajib men yerahkan diagram Jaringan Intra 
SKPD (LAN) terkini kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali 
dalam setahun . 
(2) Setiap SKPD wajib melaporkan detail perubahan Jaringan 
Intra SKPD (LAN) apabila terdapat perubahan . (1) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b harus sesuai dengan 
standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang ­ 
undangan yang berlaku . 
(2) Jaringan Intra SKPD (LAN) dan perangkat khusus SKPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf b 
harus dapat diperiksa oleh Dinas.