Apa substansi hukum dari Pasal 35 PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor SO Tahun 2019?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor SO Tahun 2019 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, khususnya , Pasal 35, adalah:

(1)Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)huruf a,
mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan
inventarisasi paket pengadaan barang dan jasa, riset dan
analisis pasar, menyusun strategi pengadaan, menyiapkan
dan mengelola dokumen pemilihan, melaksanakan proses
pemilihan penyedia, menyusun dan mengelola katalog
elektronik Iokal /sektoral serta pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
(2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34ayat (1)
huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
seluruh sistem dan informasi pengadaan barang/jasa dan
infrastrukturnya, pelayanan pengadaan barang/jasa
pemerintah secara elektronik, fasilitasi pelaksanaan registrasi
dan verifikasi pengguna sistem pengadaan barang/ jasa,
pengembangan dan pelayanan sistem informasi yang
dibutuhkan oleh pemangku kepentingan dan masyarakat
luas serta mengelola informasi kontrak dan manajemen
barang/ jasa hasil pengadaan.
(3)Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
Barang/.Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34ayat (1)
huruf c,mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan
sumber daya manusia dan kelembagaan barang/jasa,
pengelolaan manajemen pengetahuan dan pengukuran
tingkat kematangan dan kinerja pengadaan barang/jasa,
bimbingan teknis, pendampingan dan/ atau konsultasi proses
pengadaan dan penggunaan sistem informasi
pengadaarr/jasa, hukum pengadaan barang/jasa serta
layanan penyelesaian sengketa kontrak.
Bagian Kesepuluh
Asisten Administrasi Umum
Pasa136
Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6ayat (1)huruf d,mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang umum,
organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan
perencanaan dan keuangan.
14
Pasal37
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 36,Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :
a.Penyusunan kebijakan daerah dibidang organisasi;
b.Pelaksanaan kebijakan dibidang umum, protokol dan
komunikasi, pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
c.Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang organisasi;
d.Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang
umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan
perencanaan dan keuangan;
e.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang organisasi;
f.Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN
pada instansi daerah; dan
g.Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah
dibidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan
yang berkaitan dengan tugasnya
Bagian Kesebelas
Bagian Organisasi
Pasal38
Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6ayat
(I) huruf dangka 1, mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah dibidang kelembagaan dan analisis jabatan,
pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi
birokrasi.
Pasa139
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal38, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan
tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan,
pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan
reformasi birokrasi;
c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah dibidang Kelembagaan dan Analisis
Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja
dan Reformasi Birokrasi;
d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah dibidang kelembagaan dan analisis
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja
dan reformasi birokrasi; dan
e. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya
15
Pasal40
(1)Bagian Organisasi, terdiri atas :
a.Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
b.Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana
c.Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi
(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertangung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi.