Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 9 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 9 Tahun 2022 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Paser. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelengaraan Pemerintahan Daerah yang mermmpm 
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom Kabupaten Paser. 
3. Bupati adalah Bupati Paser . 
4. Waki l Bupati adalah Wakil Bup ati Paser. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Paser. 
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Kabupaten Paser. 
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
Perangkat Daerah pada Lingkup Pemerintah Kabupaten 
Paser. 
8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang 
menjalankan fungsi eksekutif dan legislatif yang tugas 
pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . 
9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya 
disingkat KPK adalah Kornisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam 
Undang - Undang Nornor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang - 
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
9a. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa bend a 
bergerak atau tidak bergerak , berwuj ud atau tidak 
berwujud, termas uk hak dan kewajiban lainnya yang 
dapat dinil ai dengan uang yang dimiliki oleh 
Penyelen ggar a Negara bese rta lstri /Suami dan Anak 
Tanggungan Penyelenggara Negara , baik atas nama 
Penyelenggara Negara , Istri/Suami , Anak Tanggungan 
atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama 
Penyelenggara Negara memangku jabatannya. 
10. Laporan Harta Keka yaan Penyelenggara Negara yang 
selanj utnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam 
bentuk dokumen, termasuk nam un tidak terbatas pada 
dokurnen elektronik tentang uraian dan rincian 
informasi mengenai Hart a Kekayaan , data pribadi , 
penerimaan, pengel uaran , dan data lainnya atas Harta 
Kekayaan Penyel enggara Negara . 
11. Laporan Harta Kekayaan Penyelen ggara Negara 
Elektronik yang selanjutnya di sebut e-LHKP N adalah 
penyampaian laporan harta keka yaan secara 
elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara 
kepada KPK. 
12. Wajib Lapar Laporan Hart a Kekayaan Penyelen ggara 
Negara yang selanju tnya disebut Wajib Lapar LHKPN 
adalah Penyelenggar an Negara yang ditetapkan oleh 
Bupati untuk men yam paikan dan men gumumkan 
harta kekayaannya . 
13. Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara yang selanjutnya disebut Pengelola LHKPN 
adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 
14. Pendaftaran adalah penyampaian Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara oleh Penyelenggara 
Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. 
14a. Tanda Terima adalah dokumen yang termasuk namun 
tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan 
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada 
Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang 
bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam 
menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara secara Lengkap kepada Komisi Pemberantasan 
Korupsi. 
15. Pengumuman adalah pengumuman Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara oleh Penyelenggara 
Negara dan/atau Komisi kepada publik. 
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk 
menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan 
kesesuaian profil Penyelenggara Negara dengan Laporan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 
17. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh 
instansi untuk mengelola aplikasi Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara Elektronik dilingkungan 
instansinya. 
18. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh 
instansi untuk mengelola aplikasi Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara Elektronik di 
lingkungan unit kerjanya. 
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: