Bagaimana redaksi normatif Pasal 19 dalam PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH Nomor 2 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH Nomor 2 Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA, BAB III - PENYALURAN, Pasal 19 berbunyi:

Desa tahap I untak 
sampai dengan 
dalam Pasal l 7 (1) Dalam rangka penyaluran Dana 
kebutuhan BLT Desa bulan kesatu 
d. ksud 
bulan kelima sebagaimana 1mma kete tuan ayat (1), kepala Desa memenuhi «etent · 
:. di· aksud dalam Pasal 18 a. persyaratan sebagaimana 1mm iumlah 
huruf a dan menyampaikan data J\ ' 
ti bulan yang keluarga penerima manfaat set1ap 
berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk 
penyalu ran Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
kesatu kepada bupati; dan 
b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai 
dengan bulan kelima masing-masing bulen 
disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data 
realisasi jumlah keluarg a penerima manfaat bulan 
sebelumnya kepada bupati. 
(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan 
keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimar.a 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mas ing-mas ing buhn 
disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat buln 
sebelumnya kepada bupati. 
(3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan 
kesebela s samp ai dengan bulan kedua be!as 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (3) 
masing-masing bulan disalurkan setelah k al D epz la esa 
Scanned with CamScanner 
- 28­ 
menyampaikan data realisasi jumlah keluargaj ri penerra 
manfaat bulan sebelumnya kepada bupati. 
(4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumih 
keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada 
bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember . 
(5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) huruf a merupakan jumlah 
yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerira 
manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumr ya 
atau hasil pendataan jumlah keluarga peneriina 
manfaat BLT Desa tahun berkenaan. 
(6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa 
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BT 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (l) 
huruf b angka 3, kepala Desa menyampaikan 
perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada 
bupati/wali kota paling lambat minggu ketiga bu!an 
Desember . 
(7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran da@a 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 
.