Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 84 Tahun 2021 Pasal 18?
Dalam PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 84 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

(1) Subbidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang 
kepala Subbidang yang dalam pelaksanaan tugasnya 
berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada 
Kepala Bidang Politik Dalam Neger i dan Organisasi 
Kemasyarakatan . 
 
(2) Subbidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi 
Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Politik Dalam 
Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam 
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program 
kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, 
koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan 
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, 
perwakilan dan partai poli tik, pemilihan umum/ 
pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati , dan 
pemantauan situasi politik . 
 
(3) Subbidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. perencanaan, pengoordinasian, pembina an, 
pengendalian dan pengawas an program dan kegiatan 
Subbidang Politik Dalam Negeri ; 
b. penyusunan rencana Subbidang Politik Dalam Negeri 
sesuai dengan rencana kerja BAKESBANGPOL ; 
c. penyusunan program dan kegiatan tahunan; 
d. pembantuan kepala bidang dalam melaksanakan 
koordinasi perenca naan kegiatan pembangunan ; 
e. pelaksanaan, pengoordinasian, dan penyiapan bahan 
Subbidang Politik Dalam Negeri , yang meliputi: 
1. penerapan standar, norma, pedoman, kriteria dan 
prosedur; 
2. penghimpunan dan pembelajaran peraturan 
perundang -undangan, kebijakan tekn is, pedoman 
dan petunjuk teknis serta bahan -bahan lainnya yang 
berhubungan dengan urusan politik dalam negeri 
sebagai pedoman dan landasan kerja; 
3. pencarian, pengumpulan, penghimpunan dan 
pengolahan data serta penginformasian yang 
berhubungan dengan urusan politik dalam negeri 
sebagai pedoman dan landasan kerja ; dan 
 
 
 
 
 
 
 21 
4. penginventarisasian permasalahan yang 
berhubungan dengan urusan politik dalam negeri 
sebagai pedoman dan landasan kerja dan 
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah. 
f. penyusun an bahan Re ncana Kerja dan Anggaran (RKA) 
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
BAKESBANGPOL sesuai dengan lingkup tugasnya; 
g. pelaksanaan Dok umen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
BAKESBANGPOL sesuai dengan lingkup tugasnya; 
h. pelaksanaan penyusunan dan sosialisasi standar 
prosedur operasi, petunjuk teknis, petunjuk 
opereasional, dan dokumentasi urusan bidang politik 
dalam negeri ; 
i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan 
kegiatan kepada atasan; 
j. pengoordinasian tugas staf di bawah pengawasan 
Subbidang Politik Dalam Negeri ; 
k. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala 
bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu 
diambil dalam bidang tugasnya; 
l. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan 
pengembangan karier; 
m. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas 
bawahan agar sasara n dapat tercapai sesuai dengan 
program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang 
berlaku; 
n. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya; 
o. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan 
p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sepanjang tidak bertentangan deng an peraturan 
perundang -undangan.