Apa yang diatur dalam PERATURAN  BUPATI  MAGELANG Nomor 45 Tahun 2012 pada Pasal 7?
Berdasarkan PERATURAN  BUPATI  MAGELANG Nomor 45 Tahun 2012 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH, BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN, Pasal 7 menyebutkan bahwa:

(1) Tata cara pembayaran angsuran dan/ atau penundaan pembayaran atas 
SKRD, STRD adalah sebagai berikut : 
a. wajib retribusi mengajukan s urat permohonan angsuran dan/ atau 
penundaan pembayaran secara tertulis kepada Kepala SKPD ; 
b. apabila Kepala SKPD menolak permohon an wajib retribusi maka akan 
diterbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan; 
c. apabila Kepala SKPD menyetujui maka wajib retribusi mengisi dan 
menandatangani surat perjanjian angsuran dan/ atau pen undaan 
pembayaran yang telah disediakan oleh SKPD ; dan 
d. Kepala SKPD mengesahkan surat perjanjian angsuran dan/atau 
penundaan pemb ayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c . 
(2) Permohonan pembayaran angsuran dan/ atau penundaan pembayaran 
diajukan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran retribusi terutang, kecuali 
dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo ; 
b. menyatakan alasan -alasan pembayaran angsuran dan/ atau 
penundaan ; dan 
c. menyatakan besarnya jumlah retribusi yang dimohonkan untuk 
diangsur dan/ atau ditunda pembayarannya.