Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 16 PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 102 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 102 Tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA, pada BAB IX - PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, Pasal 16 menjelaskan:

(1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan 
mendesak dan keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat 
bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik, dan/atau 
kejadian luar biasa dilakukan dengan pergeseran anggaran dari 
belanja tidak terduga. 
(2) Penyediaan belanja tidak terduga melalui tahapan: 
13 
 
 
a. dalam hal belum tersedia anggarannya, belanja tidak terduga 
diformulasikan dalam RKA -SKPD yang membidangi keuangan 
daerah; 
b. dalam hal belum cukup tersedia anggarannya, belanja tidak 
terduga diformulasikan dalam Perubahan DPA -SKPD; 
c. RKA-SKPD dan/atau P erubahan DPA -SKPD sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam 
melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD dan dilaporkan kepada pimpinan D ewan 
Perwakilan Rakyat Daerah , untuk selanjutnya dianggarkan dalam 
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan 
dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan 
perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.