Menurut Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana Nomor 36 Tahun 1999, apa isi dari Pasal 13?
Pasal Pasal 13 dalam Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik, pada , menyatakan:

diteliti dan dikaji oleh Tim Teknis
Penyelenggaraan Penempatan Menara
Telekomunikasi, yang dituangkan dalam
kajian teknis pemnjauan lokasi yang
selanjutnya dijadikan usulan persetujuan.Pasal 16BAB V
TIMTEKNISPENYELENGGARAAN PENEMPATAN
MENARA TELEKOMUNIKASITerhitung 6 (enam) bulan sejak tanggal
diterbitkannya persetujuan penempatan menara
namun pemohon tidak menindaklanjuti dengan
mengurus perizinan berikutnya maka persetujuan
penempatan menara tersebut batal.Pasal15(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.(3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas)
hari kerja tidak adajawaban tertulis terhadap
permohonan sebagaimana dimaksud pada
maka permohonan tersebut dianggap
disetujui.(2) Kajian teknis berupa persetujuan atau
penolakan permohonan yang diterbitkan
paling lama 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak tanggal kajian teknis hasil
penelitian lokasi.(1) Paling lama 4 (empat) hari kerja setelah
berkas permohonan penempatan menara
telekomunikasi diterima dan dinyatakan
lengkap, Tim Teknis Penyelenggaraan
Penempatan Menara Telekomunikasi segera
melakukan penelitian administrasi dan
penelitian ke lokasi yang dimohon dan
dituangkan dalam kajian teknis .Pasal 14g. surat pernyataan kesanggupan tentang
pembongkaran menara telekomunikasi
apabila sudah tidak beroperasi diatas meterai
Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
Penyedia menara danZatau pengelola menara
harus memperhatikan ketentuan peraturan
perundang -undangan yang mengatur tentang
larangan praktek monopolidan persaingan usaha
tidak sehat dan peraturan perundang-undangan
lainyang terkait .Pasal 18Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia
menara yang memiliki menara atau pengelola
menara harus memberikan kesempatan yang
sarnatanpa diskriminasikepadapara penyelenggara
telekomunikasilain untuk menggunakan menara
miliknya secara bersama -sama sesuar
kemampuan teknis menara dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal17BABVI
PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNlKASI(3)Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), melakukan penelitian
administrasi dan lokasi yang dimohon serta
member ikan pertimbangan kepada Bupati
terhadap hal-hal sebagai berikut :
a.memberikan pertimbangan teknis
pembangunan menara telekomunikasi
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku; dan
b.melakukan koordinasi dan upaya
penyelesaian pengaduan masyarakat atau
permasalahan yang muncul berkaitan
dengan pendirian menara telekomunikasi.(2) Susunan anggota Tim Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)terdiri dari unsur :
a. Dinas Komunikasi dan Informatika ;
b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;
c.DinasLingkunganHidup;
d.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
TerpaduSatu PintudanTenagaKerja ;
e.Satuan Polisi PamongPraja
f.Carnat pada lokasi menara telekomunikasi;
dan
g.Peratinpada lokasimenara telekomunikasi.
(1)Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian
terhadap menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19ayat (1)meliputi :
a.pelaksanaan mendirikan bangunan menara
telekomunikasi;
b.kesesuaian lokasi bangunan menara
telekomunikasidenganzona Celluler Plan ;dan
c.penataan kewajiban danJatau ketentuan
peraturan perundang-undangan.Pasal20(6)Hasil pelaksanaan tim pengawasan dan
pengendaliansebagaimanadimaksud pada ayat
(3),KepalaDinasmelaksanakanevaluasi.
(7)Hasilevaluasisebagaimanadimaksudpada ayat
(3)menjadidasar dalampenerapansanksi.(5)TimPengawasandan Pengendaliansebagaimana
dimaksudpada ayat(1)terdiridari :
a. DinasKomunikasidan Informatika;
b. Dinas Peketjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;
c. DinasLingkunganHidup;
d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
TerpaduSatu PintudanTenagaKetja;
e. Satuan PolisiPamongPraja
f.Camat pada lokasi menara telekomunikasi;
dan
g. Peratinpada lokasimenara telekomunikasi.(4)Pengendalianpenyelenggaraanmenara meliputi
penertiban pembangunan dan pemeliharaan
menara yang tidak sesuai dengan standar
kelayakandankeamananbangunanberdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.(3)Kegiatanpengawasan penyelenggaraanmenara
dilaksanakan dalam bentuk pelaporan ,
pemantauan kondisi menara dan evaluasi
legalitas perizinan, serta dalam pelaksanaan
pembangunanmenaraolehpenyedia.(2)Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal
2 (dua) kali dalam setahun untyk setiap
menara telekomunikasi.(1)Bupati melalui Dinas melakukan Pengawasan
dan Pengendalian dan membentuk tim
pengawasan dan pengendalian menara
telekomunikasi yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.Pasal 19BAB VII
PENGAWASANDAN PENGENDALIAN
------------------------ -------------- ~~.__ .(1)Setiap orang atau badan yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam