Apa saja yang diatur dalam Pasal 112 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN Nomor TAHUN Tahun 2020?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN Nomor TAHUN Tahun 2020 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 112 menetapkan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah, Bupati bersama Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah melakukan penyempurnaan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 paling lama 7 (tujuh) hari sejak 
hasil evaluasi dan Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat dinyatakan tidak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, kepentingan umum, rencana kerja 
pemerintah daerah, kebijakan umum anggaran 
dan prioritas plafon anggaran sementara, dan 
rencana pembangunan jangka menengah 
daerah diterima; 
b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tidak 
bertentangan dengan kepentingan umum dan 
peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi; 
- 2 - 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021; 
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat H Tanah Laut, 
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 
-3- 
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 
Corono Virus Disease 2019 (COVID - 19) 
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman 
Yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134); 
-4- 
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6570); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
-5- 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6177); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6057); 
-6- 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42); 
18. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 266); 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15); 
-7- 
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan 
Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 
Tahun 2017 tentang Pengelompokan 
Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1067); 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 
-8- 
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin 
Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin 
Tahun 2015 Nomor 09); 
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 
Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi 
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01); 
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12); 
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05); 
-9- 
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 
2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaaten Tapin Nomor 09 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 
2019 Nomor 10); 
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01); 
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin 
Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04); 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN 
dan 
BUPATI TAPIN 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2021. 
- 10 -