Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 2 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 2 Tahun 2022 tentang PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangk a Barat. 
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, 
adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang d itetapkan 
berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Penda patan dan Belanja 
Daerah. 
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara an pemerintahan di 
wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tuga snya memperoleh 
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untu k menangani 
sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggaraka n tugas umum 
pemerintahan. 
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilik i batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan p emerintahan, 
- 4 - 
 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakars a masyarakat, hak 
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indone sia. 
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangka t Desa sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD ad alah bagian dari 
dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dit erima oleh 
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang diserahkan k epada Pemerintah 
Desa secara adil dan merata untuk mendanai kebutuha n desa dalam 
rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjad i kewenangan 
desa. 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya di singkat APB-Desa, 
adalah anggaran tahunan dari program pemerintah dan pembangunan 
Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka- angka rupiah, yang 
mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraa n batas tertinggi 
belanja Desa. 
10. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Des a yang berasal 
dari Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, 
bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh 
Kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Prop insi, Pemerintah 
Kabupaten, dan sumbangan dari pihak ketiga maupun p injaman desa.