Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 9 PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor IO2 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor IO2 Tahun 2022 tentang BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA, pada BAB VI - PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN, Pasal 9 menjelaskan:

(1) Kuwu mengajukan permohonan penyaluran bantuan 
keuangan untuk kegiatan Pengembangan Desa Wisata 
kepada Bupati melalui Camat, dengan dilengkapi 
persyaratan administrasi, meliputi: 
a. proposal kegiatan Pengembangan Desa Wisata; 
b. surat permohonan penyaluran bantuan keuangan dicap 
dan ditandatangani oleh Kuwu; 
c. fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa/Peraturan 
Kuwu Tentang Perubahan Penjabaran APBDesa; 
d. rincian rencana penggunaan dana; 
e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kuwu dan 
Kaur Keuangan; 
f. fotokopi rekening Bank atas nama Pemerintah Desa; 
g. kuitansi dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, 
dicap dan ditandatangani oleh Kuwu; dan 
h. surat pernyataan tanggung jawab PPKD, bermaterai 
cukup, dicap dan ditandatangani PPKD. 
(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) Camat melakukan verifikasi dan validasi. 
(3) Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi terhadap 
permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada 
, Camat mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati 
melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
terhadap permohonan penyaluran bantuan keuangan 
khusus untuk kegiatan Pengembangan Desa Wisata 
dengan melampirkan permohonan dari Kuwu beserta 
lampirannya. 
(4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat 
nota dinas permohonan penyaluran bantuan keuangan 
untuk kegiatan Pengembangan Desa Wisata 
yang disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan: 
a. rekomendasi Camat; 
b. rincian nama-nama Desa, besaran bantuan yang akan 
disalurkan kepada masing-masing desa; dan 
c. nomor dan nama pemilik rekening Kas Desa. 
(5) Badan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SP2D 
penyaluran bantuan keuangan Pengembangan Desa 
Wisata kepada Rekening Kas Desa sesuai daftar desa 
penerima sebagaimana terlampir dalam nota dinas dari 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 
Bagian Kedua 
Pencairan