Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 27 Tahun 2021 pada Pasal 4?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PASER Nomor 27 Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL, BAB II - HIBAH, Pasal 4 menyebutkan bahwa:

huruf d dilakukan dengan ketentuan : 
a. diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima 
Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai deng an ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 
b. tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali ua ng atau jasa. 
(5) Hibah kepada badan, Lembaga dan kepada Organisasi K emasyarakatan 
yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 4 ayat (1) huruf 
e dilakukan dengan ketentuan: 
a. Hibah kepada badan dan Lembaga: 
1. Badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela da n sosial yang 
dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
2. Badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang 
telah memiliki surat keterangan daftar yang diterbi tkan oleh Menteri 
yang menyelenggarakan urusan dalam negeri, Gubernur atau 
Bupati; 
3. Badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela be rsifat sosial 
kemasyarakatan berupa Kelompok Masyarakat/kesatuan 
masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan ses uai dengan 
perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui o leh 
pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan 
atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan 
kerja PD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan 
4. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan perat uran 
perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditet apkan oleh 
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. 
b. Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbada n hukum 
Indonesia diberikan hukum Indonesia diberikan kepad a Organisasi 
Kemasyarakatan yang berbadan hukum, Yayasan atau Or ganisasi 
Kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yan g telah 
mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang 
membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesua i dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(6) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud da lam Pasal 4 ayat (1) 
huruf f berupa pemberian bantuan keuangan kepada pa rtai politik yang 
mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan p eraturan 
perundang-undangan. 
(7) Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pad a ayat (5) huruf a 
angka 2, dapat diterbitkan oleh Kepala PD berdasarka n wewenang yang 
diberikan Bupati. 
(8) Pengesahan atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a 
angka 3, dapat diatur dalam petunjuk teknis yang dit etapkan oleh masing-
masing Kepala PD terkait. 
 
 
 
 
 
 
-7-