Apa norma yang terkandung dalam Pasal 11 PERATURAN BUPATI GRESIK Nomor 28 Tahun 2022?
Substansi PERATURAN BUPATI GRESIK Nomor 28 Tahun 2022 tentang ANALIS IS STANDAR BELANJA TAHUN 2022, khususnya BAB III - MUATAN ASB, Pasal 11, memuat:

(1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan proporsi 
rincian objek belanja da ri suatu kegiatan yang 
diperkenankan untuk dianggarkan pada Rencana 
Kerja Anggaran Perangkat Daerah, untuk tiap 
kelompok/group kegiatan yang m empunyai 
karate ristik yang sama. 
10 
 (2) Proporsi rincian obyek belanja yang diperk enankan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan 
prosentase rata -rata, batas bawah dan batas atas 
jumlah rupiah dari total belanja yang diperbolehkan 
untuk dianggarkan untuk tiap rin cian belanja dari 
tiap kegiatan. 
(3) Batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), beserta prosentase 
sebagai mana dimaksud pada ayat (2) tercantum 
dalam L ampiran yang merupakan bagian tidak 
terpis ahkan dari Peraturan Bupati ini. 
(4) Rincian obyek tiap kegiatan yang dianggarkan dalam 
Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah tidak 
boleh dil uar dari rincian obyek belanja yang 
tercantum pada batasan alokasi rincian obyek 
belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(5) Perangkat Daerah dapat menganggarkan rekening 
belanja diluar rincian obyek belanja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), apabila tela h mendapat 
persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua 
TAPD . 
(6) Perangkat Daerah dapat menganggarkan melebihi 
prosentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk 
tiap rincian obyek, dengan syarat prosentase jumlah 
obyek belanja dan induk dari rincian obyek belanja 
tidak melebihi dari prosentase yang telah ditetapkan 
pada Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) . 
(7) Perangkat Daerah dapat menganggarkan melebihi 
prosentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk 
tiap rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dengan prosentase jumlah rupiah 
melebihi dari prosentase yang telah ditetapkan pada 
Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapat 
persetujuan dari Sekretaris Daer ah sebagai Ketua 
TAPD . 
 
11