Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN Nomor 168 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN Nomor 168 Tahun 2022 tentang TATA CARA PELAPORAN PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan ini yang dimaksud dengan: 
1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang 
selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen 
yang dibentuk dalam rangka mencegah dan 
memberantas tindak pidana pencucian uang. 
2. Uang Tunai adalah uang kertas da n/atau uang logam 
dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing. 
3. Instrumen Pembayaran Lain adalah bilyet giro, atau 
warkat atas bawa berupa cek, cek perjalanan, surat 
sanggup bayar, dan sertifikat deposito. 
4. Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen 
Pemba yaran Lain adalah tindakan membawa Uang Tunai 
dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke 
luar daerah pabean Indonesia. 
5. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang 
meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di 
atasnya, serta tempat -tempat tertentu di zona ekonomi 
ekslusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku 
undang -undang kepabeanan. 
6. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan 
tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu 
berdasarkan undang -undang kepabeanan. 
7. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang 
dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat 
dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, 
baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik 
apapun selai n kertas maupun yang terekam secara 
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 
tulisan, suara, atau gambar; 
peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; 
2022, No. 168 -4- 
huruf , tanda, angka, simbol, atau perforasi yang 
memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang 
yang m ampu membaca atau memahaminya. 
8. Aplikasi goAML Enterprise Edition yang selanjutnya 
disebut Aplikasi goAML adalah sistem informasi yang 
secara khusus dikembangkan oleh United Nations Office 
on Drugs and Crime untuk lembaga intelijen keuangan 
anggota Perserik atan Bangsa -Bangsa. 
9. Petugas Administrator adalah pejabat atau pegawai yang 
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk 
mendaftarkan organisasi, Petugas Administrator, dan 
Petugas Pelapor. 
10. Petugas Pelapor adalah pejabat atau pegawai yang 
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk 
melaporkan dan bertanggung jawab atas kebenaran dan 
kelengkapan isi laporan serta ketepatan waktu 
penyampaian laporan kepada PPATK. 
11. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, 
kecuali hari kerj a yang ditetapkan oleh pemerintah 
sebagai hari libur nasional dan/atau cuti bersama.