Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 17?
Dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 22 Tahun 2003 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN, BAB XV - PENYIDIKAN, Pasal 17 mengatur sebagai berikut:

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini 
dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang 
pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan 
Perundang -undangan yang berlaku ; 
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Umum maupun 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 
1 ) Pasal ini, berwenang : 
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 
keterangan atau laporan be rkenaan dengan tindak pidana di 
bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan 
tersebut menjadi lengkap dan jelas; 
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan 
yang dilakukan sehubunga n dengan tindak pidana Retribusi 
Daerah tersebut; 
c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi 
atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 
retribusi daerah; 
 d. Memeriksa buku -buku, catatan -catatan dan dokumen -
dokumen lain berkenaan d engan tindak pidana retribusi 
daerah; 
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang 
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen -dokumen lain, 
serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaa n 
tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; 
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang 
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau 
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf 
“e”; 
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
retribusi daerah; 
I. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
j. Menghentikan penyidikan; 
k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah menurut 
hukum yang berlaku; 
 
 (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil 
penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana.