Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 8 Tahun 2013.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 8 Tahun 2013 tentang PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN MAGELANG, pada BAB IV - KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL, Pasal 11 menjelaskan:

(1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah 
wajib memiliki Izin penanaman modal kecuali penanam modal 
dengan skala usaha mikro. 
(2) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. izin prinsip penanaman modal;
b. izin prinsip perluasan penanaman modal;
c. izin prinsip perubahan penanaman modal;
d. izin usaha;
e. izin usaha perluasan; 
f. izin usaha penggabungan (merger); dan
g. izin usaha perubahan.
(3) Penanam modal wajib mengurus perizinan teknis yang menjadi 
kewenangan daerah sesuai dengan bidang usahanya.
(4) Ketentuan mengenai tatacara pengajuan izin penanaman modal dan 
izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur 
dengan Peraturan Bupati.