Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 5 Tahun 2003 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 5 Tahun 2003 tentang PAJAK REKLAME, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
Daerah adalah Kota Tasikmalaya ; 
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat 
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat 
DPRD Kota Tasikmalaya ; 
Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ; 
Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkung an Pemerintah 
Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan perpajakan 
dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota ; 
Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya ; 
Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan 
Daerah atas Penyelengg araan Reklame ; 
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut 
bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersil 
dipergunakan guna memperkenalkan, memuji atau mempromosikan 
suatu barang, jasa seseorang atau badan yang diselenggarakan 
atau ditempatkan atau dapat lihat, dibaca dan atau didengar dari 
suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah ; 
Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu 
atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan bai k dalam 
suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan 
penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya 
dengan pemanfaatan ruang Kota beserta lingkungan sekitarnya ; 
Lokasi reklame adalah tempat pemasangan satu atau beberapa 
buah rekla me ; 
Penyelenggara reklame adalah pribadi atau Badan Hukum yang 
menyelenggarakan reklame baik untuk atas nama sendiri atau 
untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ; 
Kawasan atau Zone adalah batas -batas Wilayah tertentu sesuai 
dengan peman faatan Wilayah tersebut yang dapat digunakan 
untuk pemasangan reklame ; 
Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) adalah Nilai reklame 
berdasarkan jenisnya, ukuran/satuan dan lama pemasangan ; 
Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan 
titik lokasi. Pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria 
kepadatan pemanfaatan tata ruang Kota untuk berbagai aspek 
kegiatan dibidang usaha ; 
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SPtPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib P ajak untuk 
melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terhutang 
menurut peraturan Perundang -undang perpajakan Daerah ; 
Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak 
yang teru tang ; 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan 
besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ; 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang 
menentukan tambahan atas jumlah Pajak Kurang Bayar yang telah 
ditetapkan ; 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebi h Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak 
lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya 
terhutang ; 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang sel anjutnya disingkat 
SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak 
yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau 
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.