Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 59 Tahun 2018 pada Pasal 7?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 59 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENGGUNAAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN, BAB III - PENGGUNAAN, Pasal 7 menyebutkan bahwa:

(1) 
 
 
 
 
(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 
 
 
 
(4) 
 
 
 
 Bupati menetapkan barang milik daerah yang harus 
diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak 
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas 
dan fungsi Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna 
Barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. 
Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Bupati memperhatikan: 
a. standar kebut uhan barang milik daerah untuk 
menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi 
Pengguna Barang; 
b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau 
bangunan; dan/ atau 
c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari 
sumber lain. 
Sumber lain sebagaimana dimaksud pa da ayat (2) huruf 
c antara lain termasuk hasil pelaksanaan pengawasan 
dan pengendalian yang dilakukan oleh Pengelola Barang 
atau Bupati dan laporan dari masyarakat. 
Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan barang milik 
daerah sebagaimana dimaksud pada a yat (1) meliputi: 
a. penetapan status penggunaan; 
b. pemanfaatan; atau 
c. pemindahtanganan. 
 
Bagian Kedua 
 Penetapan Status Penggunaan Barang Mi lik Daerah 
 
Paragraf 1 
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah 
Oleh Bupati