Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH SINJAI Nomor 31 Tahun 2019?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH SINJAI Nomor 31 Tahun 2019 tentang , pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.
- 4 -
5.
6.
7.
8.
9.
10. 
11 .
12.
13.
14.
15.
16. 
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah di bidang kepemudaan.
Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting 
pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 
dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, 
tanggungjawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita 
pemuda.
Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. 
Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang 
berkaitan dengan kepemudaan.
Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan 
pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan 
pemuda.
Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami 
dan menyikapi perubahan lingkungan.
Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan 
peran aktif pemuda.
Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan 
potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda. 
Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan 
potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
Fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda adalah bentuk 
pelayanan, perhatian, dan dukungan dari Pemerintah, pemerintah 
daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dalam kegiatan 
mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha. 
Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis 
usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
Permodalan Kewirausahaan Pemuda adalah fasilitas yang diberikan 
kepada wirausaha muda untuk memulai, menjalankan dan/atau 
mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan ketahanan 
ekonomi nasional.
Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat 
LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung 
pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses 
permodalan.
Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan 
potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, 
dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang 
kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau 
nonmaterial.
Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian 
dan peranan dalam bidang kepemudaan.
Fasilitasi adalah dukungan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat 
dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program 
dan/atau kegiatan kepemudaan.
Kemitraan adalah keijasama untuk membangun potensi pemuda dengan 
prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling 
menguntungkan.
- 5 -
2 6 .
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi 
kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar organisasi 
kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan organisasi 
kepemudaan di Daerah.
Sistem informasi kepemudaan adalah layanan informasi yang menyajikan 
data dan informasi kepemudaan meliputi profil organisasi kepemudaan, 
pemuda, aktivitas kepemudaan, kebijakan, serta peran aktif masyarakat 
dibidang kepemudaan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang 
memerlukan.
Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan 
yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan 
untuk pelayanan kepemudaan.
Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang 
kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau 
nonmateril.
Pemuda Penyandang Disabilitas adalah pemuda yang mengalami 
keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka 
waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami 
hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif 
dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya 
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 
untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 
untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra 
PD adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Keija Perangkat 
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen 
yang memuat sasaran, strategi, dan focus kegiatan prioritas yang 
digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu 
tema kebijakan tertentu.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat 
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang 
dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.