Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI DEMAK Nomor 26 Tahun 2022 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI DEMAK Nomor 26 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 7, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Demak. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Demak. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten De mak. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN , 
adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pega wai Pemerintah 
Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Demak. 
 
 
 
 
7. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, yg selanjutnya 
disingkat TPP ASN adalah belanja kompensasi di luar 
gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang 
berdasarkan keten tuan peraturan perundang -
undangan yang berlaku dapat diberikan kepada ASN 
berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat 
bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/ atau 
pertimbangan obyektif lainnya. 
8. Kepala Perangkat Daerah selanjtnya disingkat Kepala 
PD adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Daerah. 
9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan 
tinggi pada instansi pemerintah. 
10. Pejabat Pimpinan Tinggi adal ah PNS yang menduduki 
Jabatan Pimpinan Tinggi. 
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
publi k serta administrasi pemerintahan dan 
pembangunan. 
12. Pejabat Administrasi adalah PNS yang mendu duki 
Jabatan Admnistrasi adalah PNS yang menduduki 
Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah. 
13. Koordinator adalah PNS yang diberikan tugas untuk 
menyusun perencanaan, pelaks anaan dan 
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 
pelaporan kegiatan pada unit kerja sesuai lingkup 
tugas dan fungsinya yang ditugaskan oleh Bupati. 
14. Sub Koordina tor adalah PNS yang diberikan tugas 
untuk membantu Pejabat Administrator dalam 
menyusun perencanaan, pelaksanaan dan 
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 
pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup 
tugas dan fungsinya yang ditunjuk oleh Bupati. 
15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan pelaksanaan kegiatan pelayanan 
publik serta administrasi pemerintahan dan 
pembangunan. 
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 
17. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt 
adala h pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari 
pejabat definitif yang berhalangan tetap. 
18. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh 
adalah Pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari 
pejabat definitif yang berhalangan sementara. 
 
 
19. Penjabat yang selanjutnya disebut Pj adalah Pejabat 
yang melakukan tugas jabatan Sekretaris Daerah yang 
berhalangan melaksanakan t ugas karena Sekretaris 
Daerah definitif tidak bisa melaksanakan tugas 
dan/atau terjadi kekosongan Sekretaris Daerah. 
20. Fungsion al lingkup Pendidikan terdiri dari Guru PNS 
yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan, 
yang mempunyai satuan administrasi pangkal pada 
Taman Kanak -Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah 
Menengah Pertama, atau be ntuk lain yang sederajat. 
21. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak 
seorang ASN. 
22. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai 
suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan 
kriteria -kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan 
terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan 
nilai jabatan dan kelas jabatan. 
23. Faktor Jabatan adalah komponen -komponen pekerjaan 
dalam suatu jabatan yang terdiri dari level -level. 
24. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan 
yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan 
berdasarkan informasi jabatan. 
25. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan 
tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan. 
26. Basic TPP adalah penghitungan b esaran TPP yang di 
dasarkan pada parameter Kelas Jabatan, Indeks 
Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan 
Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah. 
27. Pagu TPP adalah besaran TPP yang didapatkan dari 
penjumlahan kriteria TPP sesuai bobot m asing -masing 
dikali basic TPP. 
28. Besaran TPP ad alah besaran uang yang diterima setiap 
yang diberikan berdasarkan pagu TPP disesuaikan 
dengan kemampuan keuangan daerah. 
29. Faktor pengurangan TPP adalah komponen yang 
apabila dilakukan/tidak dilakukan menjadi dasar 
untuk mengurangi jumlah TPP yang diberikan setiap 
bulan. 
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak. 
31. Daftar Perhitungan TPP adalah daftar yang dibuat oleh 
Bendahara Pengeluaran dan ditandatangani Pengguna 
Anggaran yang memuat nama ASN, besaran TPP per 
bulan, potongan, jumlah kotor dan potongan pajak 
serta jumlah bersih yang diterimakan ASN. 
 
32. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah 
surat ya ng dibuat oleh Pengguna Anggaran yang 
memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk 
pembayaran TPP telah dihitung dengan benar dan 
disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada 
kas umum daerah apabila terdapat kelebihan 
pembayaran. 
33. Surat Perminta an Pembayaran Langsung, yang 
selanjutnya disingkat SPP -LS, adalah dokumen yang 
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk 
permintaan pembayaran TPP dan disampaikan kepada 
Pengguna Anggaran untuk selanjutnya diteruskan 
kepada pejabat penerbit surat perintah membayar. 
34. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 
SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh 
Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah 
Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran -Perangkat Daerah. 
35. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya 
disingkat SPM -LS, adalah dokumen yang diterbitkan 
oleh Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang 
bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 
36. Surat Perintah Pencai ran Dana, yang selanjutnya 
disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan 
sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh 
BUD berdasarkan SPM. 
37. Waktu kerja adalah hari dan jam kerja yang berlaku di 
lingkungan Pemerintah Daerah . 
 
 
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 1 4 diubah, sehingga Pasal 14 
berbunyi sebagai berikut: