Menurut PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 19 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 8?
Pasal Pasal 8 dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 19 Tahun 2018 tentang PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM ), pada BAB V - PAPARAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN, menyatakan:

(1) Setelah pelaksanaan pemeriksaan kasus selesai, Tim 
Pemeriksa segera menyusun konsep laporan hasil 
pemeriksaan kasus, yang memuat : 
a. Sumber pengaduan; 
b. Materi pengaduan; 
c. Fakta yang ditemukan; 
d. Analisis; 
e. Kesimpulan;dan 
f. Saran. 
(2) Tim pemeriksa melakukan paparan dihadapkan Inspektur 
dan/atau Bupati untuk memperoleh simpulan akhir bahwa 
hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan 
pencapaian sasaran penugasan. 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 (3) Paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 
menyimpulk an terdapat/ tidak terdapat adanya 
penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan 
Negara/ daerah serta untuk mendapat kepastian 
terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan 
dasar keyakinan yang memadai bagi Tim Pemeriksa bahwa 
kasus yang diperiksa berindikasi Tindak Pidana Korupsi 
atau Tindak Perdata atau yang bersifat tindakan 
admnistratif berupa Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan 
Ganti Rugi (TP/TGR). 
(4) Berdasarkan hasil paparan sebagaimana dimaksud pada 
, Tim pemeriksa melakukan penegas an terhadap 
Kepala OPD dan/atau unit yang berwenang melakukan 
tindak lanjut. 
(5) Dalam hal Kepala OPD/ unit yang berwenang melakukan 
tindak lanjut tidak sepakat dengan materi hasil penugasan 
pemeriksaan kasus, maka Kepala OPD/ unit membuat 
alasan ketidak sepakatan tersebut, untuk selanjutnya 
permasalahan tersebut dibahas dengan Bupati.