Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 125/PMK.05/2022 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 125/PMK.05/2022 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENGALOKASIAN DANA REBOISASI, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Dana Reboisasi . adalah dana yang dipungut atas 
pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari hutan 
negara. 
jdih.kemenkeu.go.id
- 2 -
2. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat 
BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk 
melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 
3. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum 
Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah 
unit orgartisasi di lingkungan Kementerian Keuangan 
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan 
bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang 
berasal dari bagian anggaran BUN. 
· 4. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara 
yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat 
pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di 
kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja 
di kementerian negara/lembaga yang memperoleh 
penugasan dari Menteri Keuangan untuk 
melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab 
pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian 
anggaran BUN. 
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum 
Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah 
dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh 
KPABUN. 
6. Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara 
Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah yang 
selanjutnya disebut IKD BUN adalah indikasi dana 
dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah yang 
penganggarannya hanya ditampung dalam bagian 
anggaran BUN. 
7. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat 
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang 
negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku 
BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara 
dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank 
sentral. 
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan 
tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat. 
9. Menteri Keuangan yang selanjutnya, disebut Menteri 
adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan negara. 
10. Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Kementerian Keuangan. 
11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang 
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh 
kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi 
KuasaBUN. 
12. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang 
selanjutnya disingkat BPDLH adalah unit organisasi 
non-Eselon di bidang pengelolaan dana lingkungan 
hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal 
Perbendaharaan. 
jdih.kemenkeu.go.id
- 3 -