Menurut : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 6?
Pasal Pasal 6 dalam : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1945 tentang , pada , menyatakan:

, Badan menyelenggarakan fungsi: 
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan; 
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 
umum di bidang keuangan; 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan; 
d. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administrasi pada 
pejabat administrasi dan fungsional lingkup Badan; 
e. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan 
pertimbangan di bidang keuangan kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah; dan 
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 
dengan tugas dan fungsi Badan. Pasal 7 Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di 
bidang keuangan. Pasal 6 (1) Badan adalah merupakan unsur pelaksana urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. Pasal 5 Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi BAB III 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI ketentuan penyelenggaraan urusan 
dimaksud pada ayat (2), 
peraturan Penentuan intensitas 
pemerintahan sebagaimana 
dilaksanakan berdasarkan 
perundang-undangan. (3) SALIN AN - 5 - 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam