Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 24 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 9?
Pasal Pasal 9 dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 24 Tahun 2021 tentang SUSUN AN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN, pada BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, menyatakan:

Kepala Dinas, mempunyai tugas : 
memimpin, mem bina dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan 
pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman 
modal dan pelayanan terpadu satu pintu ; 
mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, program/ 
kegiatan/ sub kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan 
terpadu satu pintu ; 
6 
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 
dan tugas pembantuan serta pelaksanaan kebijakan, program/ 
kegiatan/ sub kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan 
terpadu satu pintu ; 
mempertanggung jawabkan capaian kinerja Dinas atas pelaksanaan 
urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan 
kebijakan, program/ kegiatan/ sub kegiatan di bidang penanaman modal 
dan pelayanan terpadu satu pintu . 
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas s ebagaimana dimaksud pada ayat 
, menyelenggarakan fungsi : 
perumusan rencana strategi dan kebijakan daerah penanaman modal 
dan pelayanan terpadu satu pintu ; 
pengendalian pelaksanaan rencana strategi dan kebijakan daerah di 
bidang penanaman modal dan pela yanan terpadu satu pintu ; 
pengoordinasian pelaksanaan rencana strategi dan kebijakan di bidang 
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ; 
peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang penanaman modal 
dan pelayanan terpadu satu pintu ; 
pemantauan , pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang 
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ; 
pengendalian pelaksanaan administrasi Dinas; dan 
penyelenggaraan pengendalian internal, akuntab ilitas kinerja dan 
laporan capaian kinerja serta laporan penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu . 
 
Bagian Kedua 
Sekretariat Dinas