Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 11 NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 48 Tahun 2021.
Redaksi dari NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 48 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA, pada BAB IV - URAIAN TUGAS, Pasal 11 menjelaskan:

(1) Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai 
tugas Penyiapan bahan kebijakan dan 
perumusan pelaksanaan kegiatan 
berdasarkan urusan dan program sesuai 
ruang lingkup Perlindungan Perempuan; 
(2) Bidang Perlindungan Perempuan dipimpin 
oleh seorang Kepala Bidang yang dalam 
pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab 
kepada Kepala Dinas; 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud ayat (2), Bidang Perlindungan 
Perempuan mempunyai fungsi : 
a. Mengkoordinasikan kegiatan dan tugas 
penunjang serta tugas yang bersifat 
rutinitas; 
b. Menganalisa program dan urusan yang 
menjadi kewenangan bidang; 
c. Merencanakan kegiatan diruang lingkup 
bidang Perlindungan Perempuan 
berdasarkan skala prioritas; 
d. Mengaturpelaksanaan kegiatan sesuai 
sasaran yang ditetapkan; 
e. Melaksanakan pengawasan kegiatan sesuai 
perencanaan; 
13 
 
f. Melaksanakan fasilitasi kelancaran tugas 
berdasarkan asas keseimbangan; dan 
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
atasan. 
(4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3), Bidang Perlindungan Perempuan dibantu 
oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui 
Penyetaraan. 
(5) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional 
Melalui Penyetaraan dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang.