Apa bunyi lengkap Pasal 26 dalam PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO Nomor '/ Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO Nomor '/ Tahun 2022 tentang TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, pada BAB VIII - PENATAUSAHAAN PENCATATAN PEMOTONGAN, Pasal 26 dinyatakan:

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dikenakan pemotongan TPP 
komponen Disiplin Kerja. 
Pemotongan Pembayaran TPP komponen Disiplin Kerja karena 
hukuman disiplin ringan, yaitu: 
PNS yang dijatuhi dengan hukuman disiplin teguran lisan 
dinyatakan dengan huruf (R1) dikenakan pemotongan sebesar 10Y4 
(sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan, 
PNS yang dijatuhi dengan hukuman disiplin Teguran Tertulis 
dinyatakan dengan huruf (R2) dikenakan pemotongan sebesar 106 
(sepuluh persen) selama 2 (dua) bulan, dan 
PNS yang dijatuhi dengan hukuman disiplin pernyataan tidak puas 
secara tertulis dinyatakan dengan huruf (R3) dikenakan 
pemotongan sebesar 10Y6 (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan. 
PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa: 
PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara 
kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari 
kerja dalam 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 2546 
(dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, 
PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara 
kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) 
hari kerja dalam 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 
25Yo (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, 
PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara 
kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) 
hari kerja dalam 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 
25Y6 (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, 
PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa : 
PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara 
kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua 
puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dikenakan 
pemotongan sebesar 30” (tiga puluh persen) selama 12 (dua belas) 
bulan, 
PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara 
kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua 
puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dikenakan
pemotongan sebesar 35460 (tiga puluh persen) selama 12 (dua belas) 
bulan, 
PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara 
kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih 
dalam 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 40Y6 (empat 
puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan,