Bagaimana redaksi normatif Pasal 18 dalam PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 28 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 28 Tahun 2021 tentang PENDELEGASIAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN, Pasal 18 berbunyi:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah -daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 
3. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 
4. Undang -undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 
-2- 
 
 5. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pemb entukan 
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah 
beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang -Undang Nomor 11 
Tahun 2020 Tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 15); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16); 
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 
2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan terpadu 
satu pintu (lembaran Negara Republik Indone sia Tahun 2014 
Nomor 221) ; 
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 615); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahu n 2016 
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906); 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 138 Tahun 2017 tentang P enyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Daerah ( Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956) ; 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Majene ( Lembaran 
Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12); 
 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN 
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON 
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU . 
-3-