Apa yang diatur dalam : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1945 pada Pasal 18?
Berdasarkan : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1945 tentang , Pasal 18 menyebutkan bahwa:

huruf b, mempuyai tugas dan fungsi: 
a. Mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang 
daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, 
pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang 
daerah sebagai optimalisasi kas; 
b. Mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan 
pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan 
atas SP2D dengan instansi terkait; 
c. Mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis 
administrasi keuangan yang berkaitan dengan 
penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan 
dan pertanggungjawaban (SPJ); 
d. Mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD 
restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan; 
e. Pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) 
penerimaan kas daerah; 
f. Pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) 
pengeluaran kas daerah; 
g. Pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 
h. Pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan 
Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD; dan 
1. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. 
(3) Sub Bidang Akutansi Dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, mempuyai tugas 
dan fungsi: 
a. Pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan 
OPD, BLUD dan PPKD; 
b. Penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 
c. Pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan 
belanja serta pembiayaan; 
d. Penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD; 
e. Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional 
penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah; 
f. Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan 
pelaporan keuangan pemerintah daerah; 
g. Pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti 
memorial; 
h. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi 
penyusunan laporan keuangan pemerintah 
sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan SALIN AN - 12 - 
( 1) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas : 
a. Sub Bidang Kebutuhan dan Perencanaan; 
b. Sub Bidang Penatausahaan Dan Informasi; dan 
c. Sub Bidang Pengelolaan Dan Pengendalian . Pasal 21 ( 1) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas 
dan fungsi: 
a. Mengoordinasikan penyusunan standar harga 
berdasarkan jenis dan tipe barang; 
b. Mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan 
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan 
barang milik daerah; 
c. Mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan 
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan 
pemeliharaan/perawatan barang milik daerah; 
d. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah; 
e. Mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang 
milik daerah; 
f. Mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, 
administrasi dan hukum barang milik daerah; 
g. Mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan 
usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang 
milik daerah; 
h. Mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah; 
1. Meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, 
pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; 
J. Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam 
rangka penyusunan laporan barang milik daerah; 
k. Mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan 
laporan barang milik daerah dari OPD ; 
1. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan 
pengelolaan barang milik daerah; dan 
m. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh 
Kepala Badan. 
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Badan. Pasal 20 Bagian Kelima 
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah i. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. SALIN AN - 13 - 
(1) Sub Bidang Kebutuhan dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat ( 1) huruf a, mempuyai tugas 
dan fungsi: 
a. Penyiapan penyusunan standar harga berdasarkan jenis 
dan tipe barang; 
b. Penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam 
penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah; 
c. Penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam 
penyusunan rencana kebutuhan 
pemeliharaan/perawatan barang milik daerah; 
d. Penyiapan pelaksanaan evaluasi penyusunan rencana 
kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik 
daerah; dan 
e. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. 
(2) Sub Bidang Penatausahaan Dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat ( 1) huruf b, mempuyai tugas 
dan fungsi: 
a. Penyiapan pelaksanaan penatausahaan barang milik 
daerah; 
b. Penyiapan pelaksanaan inventarisasi barang milik 
daerah; 
c. Penyiapan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi 
dan hukum barang milik daerah; 
d. Penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan 
dan pemindahtanganan barang milik daerah; dan 
a. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. 
(3) Sub Bidang Pengelolaan Dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempuyai tugas 
dan fungsi: 
a. Penyiapan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka 
penyusunan laporan barang milik daerah; 
b. Penyiapan pelaksanaan penyusunan dan penghimpunan 
laporan barang milik daerah dari OPD; 
c. Penyiapan pelaksanaan dan melaksanakan pembinaan 
pengelolaan barang milik daerah; 
e. Penyiapan bahan hasil penilaian barang milik daerah; 
d. Penyiapan pelaksanaan penelitian dokumen usulan 
penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan 
penghapusan barang milik daerah; dan Pasal 22 (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh 
Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik 
Daerah. SALIN AN - 14 - 
(1) Kelompok .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara 
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 
berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya . 
(2) Kelompok .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior 
yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Badan. 
(3) Jumlah .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 
kerja. 
(4) Jenis .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) diatur sesuai peraturan perundang- undangan yang 
berlaku. Pasal 25 Kelompok .Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas teknis Badan sesuai bidang keahliannya. Pasal 24 Bagian Ketujuh 
Kelompok J aha tan Fungsinal ( 1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis Badan secara 
operasional di lapangan. 
(2) Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Badan. 
(3) Klasifikasi UPTD terdiri atas: 
a. UPTD Kelas A untuk mewadahi Behan Kerja yang besar 
dengan jumlah Behan Kerja lebih dari 10.000 jam kerja 
efektifpertahun;dan 
b. UPTD Kelas B untuk mewadahi Behan Kerja yang kecil 
dengan jumlah Behan Kerja mulai dari 5.000 sampai 
dengan 10.000 jam kerja efektif per tahun. 
(4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi 
serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan 
secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara. Pasal 23 Bagian Keenam 
Unit Pelaksana Teknis Badan e. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. SALIN AN - 15 - 
Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan 
pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional 
mempunyai hubungan kerja . Pasal 31 Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari 
bawahannya , wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk 
menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan 
petunjuk teknis kepada bawahannya. Pasal 30 Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi 
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab 
pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan 
berkala tepat pada waktunya. Pasal 29 Kepala Badan , memimpin dan mengkoordinasi bawahannya 
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk 
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya . Pasal 28 Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya 
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang­ 
undangan yang berlaku . Pasal 27 ( 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi 
dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam 
lingkungan masing-masing maupun antar satuan 
organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan 
instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan 
tugas masing-masing. 
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris 
dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit 
organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing­ 
masing. 
(3) Setiap pemimpin satuan orgarusasi di lingkungan 
Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan 
melekat. Pasal 26 BABV 
TATA KERJA SALIN AN - 16 - 
(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalarn 
jabatan struktural di lingkungan Badan Keuangan Dan Aset 
Daerah Kabupaten, berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas 
usul Sekretaris Daerah. 
(3) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan 
pimpinan tinggi pratama. 
(4) Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon Illa atau 
jabatan administrator. 
(5) Kepala Bidang lingkup Badan merupakan jabatan eselon IIIb 
atau jabatan administrator. 
(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Badan 
merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. 
(7) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan IV atau 
jabatan pengawas di lingkungan Badan diangkat dan 
diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui 
Sekretaris Daerah . 
(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan 
oleh Pemerintah. Pasal 35 BAB VI 
KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN 
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing­ 
masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat 
mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada 
pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 34 ( 1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris 
melakukan tugas-tugas kepala Badan sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku; 
(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala 
Badan dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi 
tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Badan. Pasal 33 Dalarn melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Kepala 
Satuan Organisasi bawahannya dan dalarn rangka pemberian 
bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat 
berkala. Pasal 32 SALIN AN - 17 - 
ICHLAS, S.H. 
Pembina Tk. I, Gol. IV /b 
Nip. 19700922 200212 1 003 Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 5 BELLI ttd Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA TIMUR, Diundangkan di Tirawuta 
Pada tanggal 21 Februari 2022 SULWAN ABOENAWAS ttd Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR, Ditetapkan di Tirawuta 
Pada tanggal 21 Februari 2022 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur. Pasal 37 Dengan berlakunya Peraturan Bupati 1n1, maka Peraturan 
Bupati Kolaka Timur Nomor 43 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten 
Kolaka Timur serta ketentuan lain yang bertentangan dengan 
Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Pasal 36 BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP SALIN AN - 18 - 
ICHLAS, S.H. 
Pem bina Tk. I, Gol. N /b 
Nip. 197009 22 200212 1 003 Salinan sesuai dengan aslin ya 
KEPAL A BAGIAN HUKUM , SULWAN ABOENAWAS ttd Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR, KEPALA BADAN 
I I KELOMPOK JABATAN SEKRETARIAT 
FUNG SIONAL . 
I I 
SUBAG. SUBAG. 
PERENCANAAN DAN UMUM DAN 
KEUANGAN KEPEGA WAIAN 
. . I 
BIDANG BIDAN G BIDANG 
PERENCANAAN PERBEN DAHARAAN PENGELOLAAN 
ANGGARAN DAERAH DAE RAH BARANG MILIK DAERAH 
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG 
PE REN CANAAN PERBEN DAHARAAN KEBUTUHAN DAN - ANGGARAN - - PE REN CANAAN 
WILAYAH I 
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG 
PERENCANAAN KAS DAERAH PENATAUSAHAAN DAN 
i,- ANGGARAN .... - INFORMASI 
WILAYAH II 
SUB BIDANG SUBBIDANG SUB BIDANG 
PERENCANAAN AKUTANSI DAN PENGELOLAAN DAN - ANGGARAN ... PELAP ORAN i... PENEG EN DALIAN 
WILAYAH III 
UPTD 1 PERATURAN BUPAT I KOLAKA TIMUR 
5 TAHUN 2022 
21 FEBRUARI 2022 
KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGAN ISASI , TUGAS DAN FUNGSI , 
SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA T IMUR LAMPI RAN 
NO MOR 
TANGGAL 
TENT ANG 
BAGAN STRU KTUR ORGANISASI 
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA TIMUR