Apa saja yang diatur dalam Pasal 35 Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945?
Ketentuan dalam Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub lik, Pasal 35 menetapkan:

dan Pasal 36 ayat (2) huruf a dan 
huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada 
Menteri selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K . 
(2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat materi : 
a. pertimb angan Majelis; 
b. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris; 
c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar; 
d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang 
Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak , 
atau Ahli Waris ; 
e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara; 
f. cara dan jangk a waktu mengganti Kerugian 
Negara; dan 
g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara 
kepada Panitia Urusan Piutang Negara dalam hal 
Pihak Yang Merug ikan, Pengampu, Yang 
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak memba yar 
Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam 
huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana 
dimaksud dalam huruf f. 
(3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja (4) Berdasarkan penugasan untuk melakukan 
pemeriksaan ulang se bagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Menteri selaku PPKN menyampaikan penugas an 
dimaksud kepad a Kepala Satuan Kerja atau atasan 
Kepala Satu an Kerja untuk disampaikan kepada TPKN. 
(5) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaim ana 
dimaksud pada ayat (3), TPKN melalui Kepal a Satuan 
Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyamp aikan 
laporan h asil pem eriksaan ulang kepada Menteri selaku 
PPKN untuk disamp aikan kepada Majelis . - 29 -