Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam KEPUTUSAN WA LIKOTA TASIKMALAYA Nomor 15 Tahun 1977 Pasal 17?
Dalam KEPUTUSAN WA LIKOTA TASIKMALAYA Nomor 15 Tahun 1977 tentang perubahan status kewarganegaraan dan, BAB X - PELAPORAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN, Pasal 17 mengatur sebagai berikut:

Persyaratan yang harus dilengka pi dalam pendaftaran perubahan status kewarganegaraan 
adalah sebagai berikut :
Kartu Keluarga;
Kartu Tanda Penduduk;
Surat Keterangan pendaftaran Penduduk (SKPP) atau Surat Keterangan Pendaftaran 
Penduduk S ementara (SKPPS) bagi penduduk W NA;
Surat keterangan perubahan Kewarganegaraan dari Departemen Kehakiman bagi 
penduduk W NI;
Surat Bukt i Kewarganegaraan Republik Indone sia bagi penduduk W NA;
Membayar biaya Kartu Tanda Penduduk dan perubahan status kewarganegaraan 
sesuai dengan ketentuan yang be rlaku. 
Prosedur pe laporan perubahan status kewarganegaraan adalah sebagai berikut :
Penduduk be rkewajiban :
1.Mengisi form ulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan;
2.Melampirkan persyaratan yang di butuhka n;
3.Menerima surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dan 
menuka rkan dengan resi tanda terima pelaporan;
4.Melaporka n perubahan status kewarganegaraan berdasarkan surat keterangan 
pelaporan perubahan status kewarganegaraan kepada Kepala Desa/Kelurahan 
setempat.
Dinas Berkewajiban :
1.Menerima dan meneliti berkas pelaporan perubahan status kewarganegaraan dan 
persyaratannya ;
2.Memberikan resi tanda terima pelaporan perubahan status kewarganegaraan 
(lembar III);
3.Melakuka n perekaman data berdasarkan form ulir pelaporan perubahan status 
kewarganegaraan ( lembar I );
4.Melakuka n proses penerbitan surat keterangan pelaporan perubahan status 
kewarganegaraan;
5.Mengarsipkan berkas pelaporan perubahan status kewarganegaraan;
6.Mengirimkan hasil proses data dalam bentuk file computer ke Kecamatan 
melalui diskette;