Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 3 Tahun 1945 Pasal 18?
Dalam PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 3 Tahun 1945 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 202 2 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 
2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam 
Paser Utara Tahun Ang garan 2022; 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2001 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4182); 
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 
4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
5. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 44210); 
6. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
 - 2 - 
 
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
7. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 09 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik 
Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi a Nomor 6573); 
8. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang -Unda ng Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah da n Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah di ubah 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 
Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
171, Tamba han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraa n Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Ke dudukan keuangan 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 
 - 3 - 
 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pem erintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Repub lik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42); 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancang an Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2 011 
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang 
Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 
20. Peraturan Ment eri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita 
negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tent ang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022; 
23. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor ..... 
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 
(Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 
Nomor ……); 
 
 - 4 - 
 
 MEMUTUSKAN: 
 
Mene tapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH K ABUPATEN PENAJAM 
PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.