Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor m Tahun 2020 Pasal 4?
Dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor m Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunj angan, atau Penghasilan, Pasal 4 mengatur sebagai berikut:

tidak termas uk: 
a. jenis Tunja ngan kiner ja; 
b. insentif kinerja; 
c. insentif kerja; 
d. Tunjangan bahaya ; 
e. Tunjangan resiko ; 
f. Tunjangan pengamanan; 
g. Tun jangan profe si atau Tun jangan khus us guru 
dan dosen atau Tunjangan kehormatan; 
h. tambahan penghasilan bagi guru PNS. Pasal 6 
Peng hasilan sebagai mana dimak sud dalam Pasa l 3 ayat (1) 
diberikan bagi Calon PNS, paling banya k meliputi: 
a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS; 
b. Tunjangan keluarga ; dan 
c. Tunjangan jabatan atau Tunjanga n umu m. b. ketentuan mengenai pemberian Gaji atau 
pengha silan ketiga belas bagi pegawa i non-PNS, 
termas uk penyetaraan dengan pegawai PNS, 
ditetapkan dengan ke putusa n Pemimpin BLUD 
dengan berpedoman pada ketentuan 
peraturan perun dang-u ndangan. 7 
Bagian ... Anggaran 2020. 
(3) Pembayaran Gaji atau penghasilan ketiga belas untuk 
BLUD dibebankan pada angga ran masing-masing 
BLUD Tahun Angg aran 2020. 
(4) Dalam hal pemba yaran Gaji atau penghasilan ketiga 
belas sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) belum 
dapat dibayar kan, pemba yaran dapat dil aksan akan 
pada bulan-bulan berikutn ya. atau p enghasilan k etiga belas 
APBD Kota Bandun g Tahun Gaji 
pada Pembayaran 
dibebankan (2) Pasal 9 
( 1) Gaji a tau p enghasilan ketiga belas diba yarkan pada 
bulan Agustus. Bagian Kesatu 
Waktu Pembayaran BAB III 
PEMBA YARAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETI GA BELA S Pasal 8 
Terhadap gaji atau p enghasilan ketiga belas dilakukan 
pembul atan sebagaiman a mestinya. (4) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal (3) ayat (1) tidak dikenakan p otongan iuran 
dan/ata u potongan lain b erdasark an k etentuan 
peraturan perund ang-undang an. 
(5) Penghasilan sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 3 
dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undan gan dan ditan ggung 
pemerintah . 8 
BAB ... Pasal 12 
(1) Kepala Perangkat Daerah men yelenggarakan 
pengendalian internal terhadap pelaksanaan 
pembayaran Gaji atau penghasilan ketiga belas. 
(2) Pengendalian internal sebagaim ana dimaksud pada 
dilaksan akan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. BAB IV 
PENGENDALIAN INTERNAL Pasal 11 
Penerbi tan Surat Keterangan Penghenti an Pembayaran bagi 
PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumk an 
keterangan pemba yaran Gaji atau penghasilan ketiga belas 
telah dibayarkan atau belum diba yarkan. Pasal 10 
( 1) SPM Gaji atau penghasil an ketiga belas yang telah 
ditandatangani pejabat yang berwenang disampaikan 
kepada Bidang Perb endaharaan pada Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung selaku 
Kuasa Bendahar a Umum Daerah untuk diterbitk an 
SP2D Gaji atau penghasilan ketiga belas. 
(2) SPM Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaim ana 
dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpis ah dengan 
menggunakan jenis SPM Gaji atau penghasilan ketiga 
belas. 
(3) SPM Gaji atau penghasilan ketiga belas dibu at 
tersendiri dan terpisah dari SPM Gaji bulan an. 
(4) Jenis SPM sebaga imana dimaksud pada ayat (2), dapat 
digun akan untu k pembayaran kekur angan atau 
susulan pembayaran Gaji atau pengh asilan ketiga 
belas. Bagian Kedua 
Tata Cara Pengajuan SPM dan SP2D 9 
a Tingkat I 
rriS=:~~ 0715 198603 1 027 Salinan sesuai dengan aslinya 
~~J511::~ AGIAN HUKUM 
~ ERAH KOTA BANDUNG , BER ITA DAERAH KOTA BANDUNG T AHUN 2020 NOMOR 48 Diundangkan di Bandun g 
pada tangga l 12 Agustus 2020 
SEK RETARI S DAERAH KOTA BANDUNG, 
TTD. 
EMA SUMARNA Ditetapkan di Bandun g 
pada tanggal 12 Agustus 2020 
WALI KOTA BANDUNG , 
TTD . 
ODED MOHAMAD DANIA L Agar setiap orang mengeta huin ya, memerintah kan 
pengundangan Peratu ran Wali Kota ini dengan 
penempatan nya dalam Berita Daerah Kota Bandun g. Pasal 13 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 10