Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 13 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 13 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik 
Indonesia. 
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat. 
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom . 
4. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung. 
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung. 
6. Dewan Perwakil an Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 
daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden 
yang pelaksana annya dilakukan oleh kementerian 
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah 
untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
menyejahterakan masyarakat. 
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota 
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota 
Bandung. 
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 
Bandung. 
11. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan 
adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 
dan Pengembangan Kota Bandung. 
 
12. Kepala … 
5 
 
https://jdi h.bandung.go.id/ 
 
 12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota 
Bandung. 
13. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan 
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Kota Bandung . 
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan 
Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 
Pengembangan Kota Bandung. 
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok 
Aparatur Sipil Negara ya ng diberi tugas, wewenang 
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang 
untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan 
profesinya dalam rangka mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi Dinas Daerah dan Badan Daerah. 
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang D aerah, yang 
selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen 
perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 
(dua puluh) tahun. 
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen 
perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. 
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan 
pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun di 
lingkungan Pemerintah Daerah. 
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutn ya 
disebut dengan Renstra PD adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 
tahun. 
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
21. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat LKI P adalah laporan yang berisikan 
akuntabilitas dan kinerja suatu instansi pemerintah. 
22. Laporan … 
6 
 
https://jdi h.bandung.go.id/ 
 
 22. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang 
selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang 
berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan 
daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir 
masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah 
kepada DPRD . 
23. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 
selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas 
penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 
(satu) tahun anggaran berdasarkan rencana kerja 
pembangunan daerah yang disampaikan oleh Kepala 
Daerah kepada Pemer intah . 
24. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
yang selanjutnya disingkat IPPD adalah informasi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
disampaikan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat. 
25. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disi ngkat BMD 
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang 
sah. 
26. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik 
untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 
Daerah untuk peni ngkatan dan pemerataan 
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan 
berusaha, meningkatkan akses dan kualitas 
pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai 
dengan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangannya. 
27. Perencanaa n pembangunan Daerah adalah suatu 
proses untuk menentukan kebijakan masa depan, 
melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai 
unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan 
pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka 
waktu tertentu di Daerah. 
28. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah 
adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan 
keuangan untuk memastikan tercapainya target 
secara ekonomis, efisien , dan efektif . 
 
29. Kerangka … 
7 
 
https://jdi h.bandung.go.id/ 
 
 29. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan 
keuangan Daerah untuk menentukan sumber -sumber 
dana yang digunakan dalam pembangunan, 
optimalisasi penggunaan sumber dana dan 
peningkatan kualitas belanja dalam membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya 
mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target 
pembangunan nasional. 
30. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 
diterima kembali, baik pada tahun anggara n yang 
bersangkutan maupun pada tahun anggaran 
berikutnya. 
31. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau 
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan 
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis 
Daerah/ Perangkat Daerah y ang dilaksanakan secara 
bertahap sebagai penjabaran strategi 
32. Musyawarah perencanaan pembangunan yang 
selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar 
pemangku kepentingan dalam rangka menyusun 
rencana pembangunan Daerah. 
33. Forum Perangkat Daerah m erupakan forum 
sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan 
Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan 
sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah 
provinsi dan kabupaten/kota .