Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 10 : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1945.
Redaksi dari : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1945 tentang , pada , Pasal 10 menjelaskan:

ayat ( 1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 
a. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Badan; 
b. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah 
yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur , keuangan, 
kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi lingkup Badan; 
c. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata 
laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat; 
d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang­ 
undangan dan bantuan hukum lingkup Badan; 
e. Pengelolaaan barang milik negara lingkup Badan; dan 
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsi. Pasal 11 ( 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 
teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas 
di lingkungan Badan. 
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin 
oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Badan. Pasal 10 Bagian Kedua 
Sekertariat Kepala Badan mempunyai tugas mermmpm dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di 
bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas 
pembantuan serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas 
dan fungsi Badan. Pasal 9 Bagian Kesatu 
Kepala Badan BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah; 
d. Bidang Perbendaharaan; 
e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Peraturan ini. SALIN AN - 6 - 
( 1) Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas 
dan fungsi: 
a. Melaksanakan koordinasi pengalokasian anggaran 
dalam penyusunan KUA/PPAS dan KUPA/PPAS 
perubahan; Pasal 14 Bagian Ketiga 
Bidang Perencanaan Anggaran Daerah administasi urusan kepegawaian; 
c. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan 
BMD; 
d. Pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan 
ketatausahaan; 
e. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; 
f. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan sistem 
informasi; dan 
g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. serta pengendalian (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai 
tugas dan fungsi : 
a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, 
program dan anggaran; 
b. Pelaksanaan administrasi keuangan; 
c. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja; 
d. Penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar 
lembaga; dan 
e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. 
(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai 
tugas dan fungsi : 
a. Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi teknis 
administrasi umum; 
b. Pelaksanaan pembinaan, Pasal 13 ( 1) Sekretariat, terdiri atas : 
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan 
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris. Pasal 12 SALIN AN - 7 - 
(1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat ( 1) huruf a, mempunyai 
tugas dan fungsi : 
a. Penyiapan koordinasi pengalokasian anggaran dalam 
penyusunan KUA/PPAS dan KUPA/PPAS perubahan; 
b. Penyiapan koordinasi penyusunan RKA/DPA OPD dan 
atau RKAP /DPPA OPD Wilayah I; 
c. Penyiapan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD 
dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
APBD ; 
d. Penyiapan penyusunan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Teknis Penyusunan Anggaran OPD Wilayah I; 
e. Penyiapan koordinasi perencanaan anggaran 
pendapatan ; 
f. Penyiapan koordinasi perencanaan anggaran belanja 
daerah; Pasal 16 ( 1) Bidang Perencanaan Anggaran Daerah terdiri atas : 
a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Wilayah I; 
b. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Wilayah II; dan 
c. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Wilayah III. 
(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan 
Anggaran Daerah. 
(3) Penentuan Wilayah pada Sub Bagian Perencanaan 
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Badan. Pasal 15 b. Melaksanakan koordinasi penyusunan RKA/DPA OPD 
dan atau RKAP/DPPA OPD; 
c. Melaksanakan penyusunan Peraturan Daerah tentang 
APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
APBD; 
d. Melaksanakan penyusunan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Teknis Penyusunan Anggaran OPD; 
e. Mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan ; 
f. Mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja 
daerah; 
g. Mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan; 
h. Melaksanakan penyediaan anggaran kas; dan 
i. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh 
Kepala Badan. 
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Badan. SALIN AN - 8 - 
pembiayaan; 
d. Penyiapan pelaksanaan penyediaan anggaran kas; dan 
a. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. anggaran perencanaan koordinasi pembiayaan; 
c. Penyiapan pelaksanaan penyediaan anggaran kas; dan 
a. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. 
(3) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Wilayah III sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas 
dan fungsi: 
a. Penyiapan koordinasi pengalokasian anggaran dalam 
penyusunan KUA/PPAS dan KUPA/PPAS perubahan; 
b. Penyiapan koordinasi penyusunan RKA/DPA OPD dan 
atau RKAP/DPPA OPD Wilayah III; 
c. Penyiapan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD 
dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
APBD; 
d. Penyiapan penyusunan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Teknis Penyusunan Anggaran OPD Wilayah III; 
e. Penyiapan koordinasi perencanaan anggaran 
pendapatan; 
f. Penyiapan koordinasi perencanaan anggaran belanja 
daerah; 
g. Penyiapan anggaran perencanaan koordinasi pembiayaan; 
a. Penyiapan pelaksanaan penyediaan anggaran kas; dan 
b. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. 
(2) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Wilayah II sebagai mana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai 
tugas dan fungsi : 
a. Penyiapan koordinasi pengalokasian anggaran dalam 
penyusunan KUA/PPAS dan KUPA/PPAS perubahan; 
b. Penyiapan koordinasi penyusunan RKA/DPA OPD dan 
atau RKAP /DPPA OPD Wilayah II; 
c. Penyiapan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD 
dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
APBD; 
d. Penyiapan penyusunan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Teknis Penyusunan Anggaran OPD Wilayah II; 
e. Penyiapan koordinasi perencanaan anggaran 
pendapatan; 
f. Penyiapan koordinasi perencanaan anggaran belanja 
daerah; 
g. Penyiapan anggaran perencanaan koordinasi g. Penyiapan SALIN AN - 9 - 
penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan 
dan pertanggungjawaban (SPJ); 
1. Mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD 
restitusi/ pengembaiian kelebihan penerimaan; 
m. Pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) 
penerimaan kas daerah; 
n. Pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) 
pengeluaran kas daerah; 
o. Pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 
p. Pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan 
Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD; 
q. Pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan 
OPD, BLUD dan PPKD; 
r. Penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; teknis 
dengan petunjuk 
berkaitan k. Mengoordinasikan penyusunan 
administrasi keuangan yang ( 1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas dan fungsi : 
a. Mengoordinasikan pengelolaan kas daerah; 
b. Mengoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah; 
c. Mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah; 
d. Mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan 
dana transfer lainnya; 
e. Mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan 
membuka rekening kas umum daerah; 
f. Mengoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan 
pendistribusian lembar SP2D; 
g. Mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian 
kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian 
pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ 
gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP; 
h. Mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi 
penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran 
kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan 
penyetoran perhitungan pihak ketiga; 
1. Mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang 
daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, 
pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang 
daerah sebagai optimalisasi kas; 
j. Mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan 
pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan 
atas SP2D dengan instansi terkait; Pasal 17 Bagian Keempat 
Bidang Perbendaharaan SALIN AN - 10 - 
(1) Sub Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam