Apa norma yang terkandung dalam Pasal 11 PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 33 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 33 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, khususnya BAB III - DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN DANA DESA, Pasal 11, memuat:

(1)Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasallO terdiri :
a.Camat selaku Ketua;
b.Kepala Seksi Pembangunan selaku sekertaris;
c.Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Sub Bagian Keuangan masing
masing selaku anggota; dan
d.1(satu) orang staf Kecamatan selaku staf sekretariat Tim Fasilitasi
Kecamatan dibantu oleh pendamping desa (PD dan PDTI) .
(2)Tim Fasilitasi Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi :
a.Melaksanakan Sosialisasi DDdiwilayahnya;
b.Melaksanakan fasilitasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa;
c.Melaksanakan pendampingan dan pembinaan kegiatan DD di
wilayahnya;
d.Memantau pengelolaan DD diseluruh desa dalam wilayahnya dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian
hasil pembangunan;
e.Membantu dan memberikan
DD disetiap desa dalam
pelaksanaan, pelaporan,
pembangunan;
f.Mengkoordinasikan, menginventarisasi dan meneruskan laporan
pengelolaan DD dari seluruh desa dalam wilayahnya mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pemanfaatan dan
pelestarian hasil pembangunan;
g.Melaporkan pengelolaan DD dalam wilayahnya kepada Bupati dengan
tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mulai dari
tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pemanfaatan
dan pelestarian hasil pembangunan;saran serta masukan dalam pengelolaan
wilayahnya mulai tahap perencanaan,
pemanfaatan dan pelestarian hasil
h.Camat selaku ketua tim Fasilitasi menerbitkan rekomendasi atas
Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik serta Laporan Pertanggung
Jawaban akhir tahun Dana Desa;
Pasal12
(1)Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10terdiri dari unsur :
a.Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
(PKPKD) selaku penanggung jawab;
b.Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD;
c.Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya;
d.Bendahara dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan desa;
(2)Kewenangan dan Tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan .Desa (PPKD)
adalah sebagai berikut :
a.Kepala Desa mempunyai kewenangan :
-.menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
-menetapkan PPKD;
-menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
-menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam
APBDesa; dan
-melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
APBDesa.
b.Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan
Desa bertugas :
-menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
-menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan
APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
-melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APBDesa;
-menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBDesa;
melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan
pengeluaran APBDesa.
c.Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya
mempunyai tugas :
-menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya;
-melaksanakan kegiatan darr/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan
Desa yang telah ditetapkan didalam APBDesa;
-melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban
anggaran belanja kegiatan;
-mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
-melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala
Desa; dan
-menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan.
d.Bendahara bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan
pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka
pelaksanaan APBDesa.
Pasal13
(1)Untuk melakukan pengadaan barang dan jasa didesa dibentuk Tim
Pengelola Kegiatan (TPK);
(2)Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Barang dan Jasa dibentuk melalui
musyawarah desa dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa yang
dipilih dari unsur Perangkat Desa dan anggota Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa, dengan jumlah 3(tiga) orang yang terdiri dari ketua
(bukan suami/Istri dari Kepala Desa) ,Seksi Fisik yang bertugas sebagai
koordinator pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sarana/ Prasarana
Perdesaan dan belanja modal lainnya, Seksi Pembantu Umum yang
bertugas membantu pelaksanaan kegiatan Pembangunan
Saranaj Prasarana Perdesaan dan belanja modal;
(3)Tim Pengawas yang dibentuk melalui Musyawarah Desa, dan terdiri dari
Tokoh Masyarakat dan Unsur BPD sejumlah 3(tiga) orang.
(4)Biaya Operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa maksimal sebesar
5%(lima persen) dari Biaya kegiatan fisik, yang dapat digunakan untuk :
a)Alat tulis kantor;
b)Biaya penggandaan;
c)Biaya perjalanan dinas;
d)Papan nama kegiatan dan prasasti;
e)Insentif (diatur dengan surat keputusan Kepala Desa).
t)Penyusunan RAB, Designj sketsa, pengawasan dan gambar akhir hasil
kegiatan oleh KTD atau PJLT.
(5)Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik,
pengadaan barangjjasa maupun administrasi kegiatan DD.
BABVI
PENGGUNAAN, PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN DANA DESA
Penggunaan Dana Desa
Pasal14
Dana Desa (DD) digunakan untuk prioritas kegiatan pembangunan desa, dan
pernberdayaan masyarakat sesuai Permendesa Nomor 16tahun 2018 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 Bidang Pembangunan
desa dan Pemberdayaan masyarakat desa yang meliputi :
Bagian Pertama
Bidang Pembangunan Desa
Pasal15
(1). Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa diutamakan untuk
membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pelayanan
sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas
hidup masyarakat.
(2). Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a.Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana
prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1.lingkungan pemukiman;
2.transportasi;
3.energi; dan
4.informasi dan komunikasi.
b.Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana
prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1.kesehatan masyarakat yakni alat kesehatan sederhana, insentif
bagi Kader Posyandu sebanyak 7(tujuh) orang minimal sebesar
Rp. 150.000jorangjbulan, Kader Pembangunan Manusia (KPM)
minimal Rp. 250.000jorangjbulan, dan insentif BidanjPerawat
Desa minimal sebesar Rp. 450.000jorangjbulan (maksimal 2
(dua) orang perdesa);
2.pendidikan dan kebudayaan antara lain insentif Guru non PNS
untuk PAUDjTKjTPAjTPQjMadrasah Non formal milik desa
minimal Rp450.000 jblnj orang;
c.Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan
sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
1.usaha intensifikasi pertanian untuk ketahanan pangan dan
dukungan Program Revitalisasi Pertanian Pemerintah Kabupaten
Kolaka Utara antara lain sarana produksi meliputi pupuk, bibit,
dan obat-obatan, serta peralatan dan perlengkapan budidaya
pertanian dan perikanan;
2.usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek
produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa
dan Iatau produk unggulan kawasan perdesaan;
3.usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek
produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa
danIatau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
4.usaha peningkatan SDM petani melalui pelatihan budidaya
tanaman, sekolah lapang petani, pelatihan petani pelaku
agribisnis.
d.Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana
prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
1.kesiap siagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
2.penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
3.pelestarian linglrungan hidup.
e.Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan
infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa
Pasal16
(1). Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa yang diwujudkan dalam
upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil
(stunting) .
(2). Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (stunting)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a.penyediaan air bersih dan sanitasi antara lain jamban keluarga
miskin;
b.pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
c.pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu
menyusui;
d.bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala
kesehatan ibuhamil atau ibumenyusui;
e.pengembangan apotik hidup desa dan produk hotikultura untuk
memenuhi kebutuhan gizi ibuhamil atau ibumenyusui;
f.pengembangan ketahanan pangan diDesa; dan
g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
Pasal17
(1). Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan
membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang
untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan
pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan
asli Desa.
(2). Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)antara lain
bidang kegiatan produk unggulan Desa dan Iatau produk unggulan
kawasan perdesaan, BUMDesa danIatau BUMDesa Bersama,
embung/ penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa
sesuai dengan kewenangan Desa.
(3).
(4).
(5).(3). Pernbangunan sarana olahraga Desa sebagairnana dirnaksud pada ayat
(2)rnerupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa
bersama.
(4). Kegiatan peningkatan kesejahteraan rnasyarakat lainnya yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan rnelalui rnusyawarah
Desa.
(1).Pasal 18
Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 4ayat (3)diutarnakan rnernbiayai pelaksanaan program
dan kegiatan padat karya tunai untuk rnenyediakan lapangan kerja bagi
rnasyarakat desa yang rnenganggur, setengah rnenganggur, keluarga
rniskin, dan stunting.
Kegiatan padat karya tunai sebagairnana dimaksud pada pada ayat (1)
dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan rnendayagunakan
surnberdaya alam, teknologi dan surnberdaya rnanusia diDesa.
Pendayagunaan surnberdaya rnanusia sebagairnana dirnaksud pada
dilakukan dengan rnernanfaatkan pernbiayaan Dana Desa untuk
bidang pernbangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
digunakan rnernbayar upah rnasyarakat Desa dalam rangka rnenciptakan
lapangan kerja.
Upah kerja dibayar secara harian atau rningguan dalam
pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat
rnusirn panen.(2).
Pasal19
Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat
rnernpertirnbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkernbangan Desa,
rneliputi:
a. Desa Tertinggal dan/ atau Desa Sangat Tertinggal
rnernprioritaskan kegiatan pernbangunan Desa pada:
1.pengadaan, pernbangunan, pengernbangan, dan
perneliharaan infrastruktur dasar; dan
2.pernbangunan, pengernbangan dan perneliharaan
infrastruktur ekonorni serta pengadaan sarana prasarana produksi,
distribusi dan perna saran yang diarahkan pada upaya
pernbentukan usaha ekonorni pertanian berskala produktif,
usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha
ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pernbentukan dan
pengernbangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan.
b. Desa Berkernbang rnernprioritaskan kegiatan pernbangunan Desa
pada:
1.pernbangunan, pengernbangan dan perneliharaan
infrastruktur ekonorni serta pengadaan sarana prasarana produksi,
distribusi dan pernasaran untuk rnendukung penguatan usaha
ekonorni pertanian berskala produktif, usaha ekonorni untuk
ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa
dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan. ;
2.pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang
diarahkan pada upaya rnendukung pernenuhan akses rnasyarakat
Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
3.pengernbangan dan perneliharaan infrastruktur dasar.
c. Desa Maju dan/ atau Desa Mandiri mernprioritaskan kegiatan
pembangunan pada:
1.pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
ir~Jra~tru~tur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi,
distribuei dan. pemas~an untuk mendukung perluasanj ekspansi
usaha ekonomi pertanian berskalaproduktif, usaha ekonomi untuk
ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa
danjatau produk unggulan kawasan perdesaan;
2.pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta
~ngadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang
diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan
akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan
lingkungan;dan
3.pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pasal20
(1). Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan
bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam
penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan
pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan
sumberdayanya sendiri.
(2). Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan
antara lain:
a.peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
b.pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan diDesa
setempat;
c.pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
d.pengembangan ketahanan keluarga;
e.pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui
pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak
(software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan
dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
f.dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan
perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan
anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
g.dukungan kegiatan desa siaga aktif antara lain Survei Mawas Diri
(SMD) melalui musyawara masyarakat desa;
h.dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
1. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik
sosialserta penanganannya;
j.dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi
produktif yang dikelola oleh BUMDesa danj atau BUMDesa
Bersama;
k.dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok
masyarakat, koperasi danj atau lembaga ekonomi masyarakat Desa
lainnya;
1.pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan
peningkatan kesejahteran masyarakat;
m.penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan
sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala
produktif;
(3).n.pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan
pihak ketiga;
o.kegiatan pelatihan paralegal bagi ketua danjatau BPD, dan Pengurus
Kelembagaan Masyarakat Desa serta pembentukan paralegal desa·
dan '
p.kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
Pengembangan kapasitas masyarakat Desa wajib dilakukan secara
swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar- Desa dan dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal21
Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang
pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4sampai dengan 10sebagaimana tercantum Lampiran
Idan Lampiran IImenjadi pedoman umum yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal22
Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa
berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:
a. Desa Tertinggal danj atau Desa Sangat Tertinggal
memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang
meliputi:
1. pembentukan BUMDesa danj atau BUMDesa Bersama melalui
penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan
pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan
usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa danjatau produk
unggulan kawasan perdesaan.
2. pembentukan usaha ekonomi wargajkelompok, koperasi danjatau
lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses
permodalan yang dikelola BUMDesa danjatau BUMDesa,
pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha
ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya
yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan Desa danjatau produk unggulan kawasan perdesaan;
3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan
sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi
masyarakat Desa secara berkelanjutan.
b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan
masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi
masyarakat Desa yang meliputi:
1. penguatan BUMDesa danj atau BUMDesa Bersama melalui
penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran
bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha
ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa danj atau produk unggulan
kawasan perdesaan;
2. penguatan usaha ekonomi wargajkelompok, koperasi danjatau
lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses
permodalan yang dikelola BUMDesa danj atau BUMDesa,
pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha
ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya
yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan;
3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui
pendayagunaan sumberdaya alarn dan penerapan teknologi tepat
guna.;
4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terarnpil dan
pembentukan wirausahawan diDesa; dan
5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan
kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
c. Desa Maju dan/ atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan
pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan
ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1. perluasan usaha BUMDesa dan/ atau BUMDesa Bersama melalui
penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan
pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan
usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa danj'atau produk
unggulan kawasan perdesaan;
2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/ atau
lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses
permodalan yang dikelola BUMDesa dan/ atau BUMDesa,
pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha
ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya
yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan.
3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan
sumberdaya alarn dan penerapan teknologi tepat guna;
4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli diDesa; dan
5. perluasan/ ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan
hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju
dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa
yang meliputi :
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di
bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin,
pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan
masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang
disabilitas
2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian
lingkungan hidup;
3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alarn dan konflik
sosial, penanganan bencana alarn dan konflik sosial, serta
penanganan kejadian luar biasa lainnya;
4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar
marnpu berpartisipasi dalarn penggunaan Dana Desa yang dikelola
secara transparan dan akuntabel; dan
5. peningkatan partisipatif masyarakat dalarn memperkuat tata
kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
e. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju
dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi :
1. penyusunan produk hukum diDesa yang dikelola secara demokratis
dan partisipatif;
2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta
menegakkan peraturan hukum diDesa;
3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan infonnasi untuk
mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;
4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-
nilai Pancasila;
5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.
Bagian Ketiga
Publikasi
Pasal23
(1). Prioritas penggunaan Dana Desa dibidang pembangunan Desa dan
pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam