Apa yang diatur dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ; a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1999 pada Pasal 1?
Berdasarkan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ; a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, , Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah . 
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupa ten 
Sarolangun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Sarolangun yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan 
menurut asas otonomi tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 . 
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun. 
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat 
Daerah Kabupaten Sarolangun . 
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan mas yarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat , hak asal usul, dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan dihonnati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 
8. Badan Pennusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis . 
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang -Undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan 
Permusyawaratan Desa. 
10. Keuangan Desa adalah Semua hak dan kewajiban Desa yang 
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang 
dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban Desa. 
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah Keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa. 
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang 
selanjutnya disingkat RPJMDes adalah Dokumen 
perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun . 
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP 
Desa adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa untukjangka waktu 1 (satu) tahun . 
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut 
APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan 
Desa. 
15. Penerimaan Desa adalah Uang yang masuk ke rekening kas 
Desa. 
16. Pengeluaran Desa adalah Uang yang keluar dari rekening kas 
Desa. 
17. Pendapatan adalah Semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) 
tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu 
dikembalikan oleh Desa.