Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 31?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 15 Tahun 2010 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI, BAB VIII - TATA KERJA, Pasal 31 mengatur sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Unsur Pimpin an SATPOL PP, BPPKP 
dan BPBD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mene rapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam l ingkungan masing-masing 
maupun antar satuan organisasi di lingkungan unit kerjanya serta dengan 
instansi lain di unit kerja sesuai dengan tugas mas ing-masing. 
Setiap Unsur SATPOL PP, BPPKP dan BPBD wajib me ngawasi 
bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyim pangan agar 
mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan p erundang-undangan 
yang berlaku. 
Setiap Unsur Pimpinan SATPOL PP, BPPKP dan BPBD bertanggung jawab, 
wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing -masing dan 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 307 memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaa n tugas 
bawahannya. 
Setiap Unsur SATPOL PP, BPPKP dan BPBD wajib m engikuti dan 
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atas an langsung 
masing-masing dan menyampaikan laporan secara berka la tepat pada 
waktunya. 
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya diolah dan 
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan 
untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. 
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 
laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional 
mempunyai hubungan kerja. 
Dalam pelaksanaan tugasnya setiap pimpinan orga nisasi dibantu oleh 
pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam ra ngka pemberian 
bimbingan kepada bawahan masing-masing diselenggara kan melalui rapat 
berkala.