Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 8 Tahun 2013?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 8 Tahun 2013 tentang PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN MAGELANG, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa 
Tengah.
-6-3. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Bupati adalah Bupati Magelang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD 
adalah organisasi perangkat daerah yang membantu Bupati dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang 
bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai 
nilai ekonomis.
10. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara 
Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau 
badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan 
hukum.
11. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, 
perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan 
hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian 
atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
12. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang 
melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal 
dalam negeri dan penanam modal asing.
13. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal 
baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal 
asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
14. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara 
Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, 
atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah 
Daerah.
15. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, 
badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan 
penanaman modal di wilayah Daerah.
16. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran 
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 
orang pribadi atau Badan.
-7-18. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah 
kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan 
penanaman modal di Daerah.
19. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari 
Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah 
setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong 
peningkatan penanaman modal di Daerah.
20. Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang 
luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, 
memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi 
perekonomian nasional.
21. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha 
mikro.
22. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri 
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 
bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 
langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau 
usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
23. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha 
yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 
perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 
maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan 
jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
24. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang 
atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 
berdasar atas azas kekeluargaan.
25. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan 
penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau 
Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, 
fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah 
berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-
undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan 
sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk 
melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
-8-28. Izin prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal 
di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam 
pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
29. Izin prinsip perluasan adalah izin untuk memulai rencana 
perluasan penanaman modal di bidang usaha yang dapat 
memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman 
modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
30. Izin prinsip perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan 
atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin prinsip/ izin 
prinsip perluasan sebelumnya.
31. Izin usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk 
melaksanakan kegiatan produksi/ operasi komersial baik produksi 
barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas izin prinsip, kecuali 
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral. 
32. Izin usaha perluasan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan 
untuk melaksanakan kegiatan produksi/ operasi komersial atas 
penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang 
telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas izin prinsip perluasan, 
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan 
sektoral. 
33. Izin usaha penggabungan ( merger ) adalah izin yang wajib dimiliki 
oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha untuk 
melaksanakan kegiatan produksi/ operasi komersial perusahaan 
merger.
34. Izin usaha perubahan adalah izin yang wajib dimiliki oleh 
perusahaan untuk melakukan perubahan ketentuan yang telah 
ditetapkan dalam izin usaha/ izin usaha perluasan sebelumnya 
sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan 
kegiatan penanaman modal.
35. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang 
berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
36. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP 
adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non
perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan 
wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan 
perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai 
dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen 
yang dilakukan dalam satu tempat.
37. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara 
Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem 
pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara 
Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
-9-38. Penyidikan tindak pidana di bidang penanaman modal adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tindak pidana di bidang penanaman modal yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya.
39. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 
oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan
Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah.