Menurut PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL Nomor 133 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 8?
Pasal Pasal 8 dalam PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL Nomor 133 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, pada BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, menyatakan:

(1) Unsur Pelaksana Badan sebagaimana dimaksud dala m Pasal 7 mempunyai 
tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara te rintegrasi yang 
meliputi: 
a. prabencana; 
b. saat tanggap darurat; dan 
c. pasca bencana. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p ada ayat (1), Unsur 
Pelaksana Badan mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan umum di bidang penaggulangan be ncana; 
b. perumusan kebijakan teknis di bidang penaggulangan bencana; 
 
 c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja d i bidang 
penaggulangan bencana; 
d. pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan benc ana yang 
dilaksanakan melalui koordinasi dengan Perangkat Da erah lainnya di 
Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, lemba ga usaha, dan/atau 
pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, pada saat bencana, 
dan pasca bencana; 
e. pengomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat 
tanggap darurat yang dilaksanakan melalui pengeraha n sumber daya 
manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya, instansi 
vertikal yang ada di Daerah serta langkah-langkah l ain yang diperlukan 
dalam rangka penanganan tanggap darurat; 
f. pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana ya ng 
dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat 
Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ad a di Daerah, dengan 
memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulan gan bencana 
dan peraturan perundang-undangan; 
g. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntab ilitas kinerja 
instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pe merintahan Badan; 
h. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidan g pemberdayaan 
masyarakat dan pemerintahan kalurahan, pengendalian penduduk dan 
keluarga berencana; 
i. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, d an petunjuk 
operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan p emerintahan 
kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga beren cana; 
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan keg iatan bidang 
pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kalurahan, pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana; dan 
k. pengelolaan UPT. 
 
Paragraf 2 
Sekretariat