Apa norma yang terkandung dalam Pasal 19 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013?
Substansi 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka, khususnya BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN, Pasal 19, memuat:

(1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika: 
a. Pajak dalarn tahun berjalan tidak atau kurang bayar; 
b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai 
akibat salah tulis dan/ a tau salah hi tung ; dan 
c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 
(2) Jumlah kekurangan Pajak tang terutang dalarn STPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi adminstrasi berupa 
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 
15 (lima bclas) bulan sejak saat terutangnya pajak. 
(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran 
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 
dan ditagih melalui STPD . Bagian ketiga 
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)