Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 21 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Nomor 1 Tahun 1945.
Redaksi dari 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Nomor 1 Tahun 1945 tentang Hubungan Keuangan Antara Pem erintah, pada BAB IX - SANKS I, Pasal 21 menjelaskan:

(1) Apabila Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana 
dimaksud pada pasal 19 ayat (2) maka Bupati dapat 
menunda pencairan sampai laporan tersebut diterima 
(2) Apabila sampai dengan berakhirn ya tahun anggaran , 
Alokasi Dana Desa yang telah disalurkan kepada 
Pemerintah Desa terdapat sisa lebih perhitu ngan 
anggaran (SiLPA) yang tidak wajar , Bupati dapat 
member ikan sanksi kepada Desa yang bersangkutan 
berupa pengurangan ADD sebesar SiLPA , 
(3) SiLPA yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada 
, apabila desa terdapat SiLPA akhir tahun 
anggaran diatas 1 Oo/o dari pagu ADD Pasal 20 
(1) Pengawasan pengelolaan ADD meliputi : 
a. pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat 
Kabupat en Kolaka ; 
b. pengawasan teknis/fisik dan administratif dilakukan 
oleh Camat ; dan 
c. pengawasan Operasional yang dilakukan oleh 
mas yarakat melalui BPD. 
(2) Teknis Pengawasan pengelolaan ADD sebagaimana 
dimaksud dalam ayat ( 1) huruf b adalah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. d. laporan akhir , yakni laporan dari penggunaan ADD 
yang mencakup perkembangan , pelaksanaan dan 
penyerapan dana , masalah yang dihadap i serta 
rekomendasi penyelesaian permasalahan ADD ; 
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dilaksanakan secara berjenjang dari Kepala Desa 
kepada Camat dengan tembusan kepada BPD , dan 
diteruskan kepada Bupati melalui Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa 
paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya ; - 14 - 
BABX 
KETENTUAN PENUTUP