Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 -BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO Nomor 3rf Tahun 2021.
Redaksi dari -BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO Nomor 3rf Tahun 2021 tentang , pada BAB II - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Mojokerto. 
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Mojokerto . 
5. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan 
Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, 
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto. 
2 
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 
tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan 
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang 
Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1997); 
BUPATI MOJOKERTO 
PROVINSI JAWA TIMUR 
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 
NOMOR 37 TAHUN 2021 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, -OLAHRAGA 
DAN PARIWISATA KABUPATEN MOJOKERTO 
Menimbang 
Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI MOJOKERTO, 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I Peraturan 
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan 
Pariwisata Kabupaten Mojokerto; 
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2730); 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398);