Apa bunyi lengkap Pasal 5 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 19 Tahun 2016?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 19 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 5 dinyatakan:

Huruf a 
Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya d i bentuk 
untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas 
otonomi dan Tugas Pembantuan. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemeri ntahan dan 
potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat 
Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk mel aksanakan 
suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas u ntuk 
mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerint ahan. 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pemben tukan 
Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandinga n tingkat 
daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pe mbentukan 
Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yan g tepat guna 
dan berdaya guna. 
 
- 11 - 
 Huruf e 
Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” a dalah 
pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tug as dan 
fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangka t Daerah 
dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang di bebankan pada 
lebih dari satu Perangkat Daerah. 
Huruf f 
Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan 
jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat 
Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja 
bawahan. 
Huruf g 
Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” a dalah 
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan u nit kerja 
pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, 
baik vertikal maupun horizontal. 
Huruf h 
Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah p enentuan tugas 
dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Pe rangkat 
Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan f ungsi 
yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang - undangan 
setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.