Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 42 Tahun 2021 pada Pasal 6?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada, BAB VI - PENGGUNA, Pasal 6 menyebutkan bahwa:

Satuan Pendidikan penerima dana BOSDA harus menggunakan dana tersebut 
secara transparan sesuai dengan RKAS yang telah disusun. 
Khusus untuk sekolah sekolah swasta di bawah naungan yayasan, hal-hal 
yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut: 
- 9 - 
dana BOSDA yang disalurkan ke Satuan Pendidikan tidak diperkenankan 
untuk Bantuan operasional yayasan ataupun untuk kepentingan pribadi 
perseorangan; 
dana BOSDA yang disalurkan ke Satuan Pendidikan wajib dikelola dan 
dipertanggungjawabkan oleh sekolah bukan oleh yayasan; 
ketua yayasan tidak boleh merangkap se bagai kepala sekolah dengan 
menunjukan bukti surat keputusan masing-rnasing yaitu surat keputusan 
seseorang yang ditunjuk sebagai kepala sekolah clan surat keputusan 
seseorang yang ditunjuk sebagai Ketua Yayasan; 
kepala Sekolah Negeri tidak diperbolehkan merangkap sebagai Kepala 
Sekolah di Sekolah Swasta; dan 
jika hal tersebut diatas tidak terpenuhi maka Dana BOSDA tidak akan 
disalurkan. 
Sebuah kegiatan atau program operasional sekolah tidak diperkenankan untuk 
dibiayai oleh lebih dari satu sumber pendanaan, kecuali dapat dirincikan secara 
jelas alokasinya. 
Dana BOSDA hanya diperkenankan untuk dipergunakan bagi kegiatan-kegiatan 
se bagai beriku t: 
pengadaan peralatan utama dan penunjang pelaksanaan asesmen nasional 
berbasis komputer; 
biaya operasional pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer; 
membiayai program sekolah penggerak yang meliputi program digitalisasi 
sekolah; 
peningkatan mutu guru meliputi: inhouse training; 
penerimaan Peserta Didik baru; 
memberi bantuan kepada Peserta Didik yang kurang mampu yang belum 
terakomodir dalam Program Indonesia Pintar berupa bantuan peralatan atau 
perlengkapan sekolah seperti: buku tulis, pensil, pulpen, penghapus, rautan, 
tas, sepatu dan seragam sebagai bentuk pemenuhan standar minimal; 
jumlah Peserta Didik dan besar bantuan yang diterima oleh Peserta Didik 
yang dimaksud dalam huruf f ditetapkan oleh keputusan Bupati melalui 
usulan dari Tim Pengelola Bosda Dinas Pendidikan; 
- 10 - 
pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk­ 
bentuk seperti: supervisi kelas, penyusunan silabus dan perangkat proses 
belajar mengajar, pembuatan media/ alat pembelajaran sederhana, 
peningkatan administrasi sekolah. 
1. penyelenggaraan ulangan umum dan ulangan harian meliputi: penggandaan 
bahan, penyusunan soal ulangan, analisis hasil ulangan harian dan ulangan 
umum; 
J· pembelian barang habis pakai meliputi: pembelian alat tulis kantor, 
pembelian bahan praktikum, pengadaan buku nilai, konsumsi harian 
guru, baterai, compact disk recorder, disket, kaset, spidol, kapur, tinta 
komputer, pita mesin ketik, tinta stensil, Bantuan penerimaan tamu dan 
peralatan lainnya yang terkait dengan pembelajaran di sekolah; 
bantuan perawatan ringan seperti: Bantuan perawatan komputer, peralatan 
laboratorium, perbaikan meja/kursi siswa, perawatan ruang/kantor, 
perawatan sanitasi, perawatan inventaris lainnya, perawatan taman, 
kebersihan dan keindahan, serta perawatan nngan lainnya yang 
berhubungan dengan fasilitas pembelajaran; 
1. honorarium meliputi: honorarium guru honorer/ staf tata usaha/laboran/ 
instruktur yang diangkat sekolah, kelebihan mengajar, tunjangan bagi guru 
yang diberikan tugas tambahan; 
bantuan daya dan jasa meliputi: Bantuan listrik, telepon, air, koran, petugas 
keamanan, petugas kebersihan, perangko, materai, ongkos kirim dan 
Bantuan daya dan jasa lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan 
pendidikan di sekolah; 
bantuan kegiatan kesiswaan meliputi: remedial/pengayaan mata pelajaran, 
bahan ajar untuk remedial, persiapan ujian sekolah/ujian satuan 
pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan organisasi siswa intra 
sekolah dan kegiatan kesiswaan lainnya yang sesuai dengan pendidikan 
dan pembelajaran di sekolah; 
bantuan kegiatan kesiswaan dalam mengikuti lomba-lomba yang 
diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan seperti olimpiade sains, olimpiade 
olahraga, festival lomba kretifitas seni siswa reguler clan lain-lain; 
bantuan khusus siswa dan bantuan sosial meliputi Bantuan transport siswa 
terpencil, bahan bakar transport siswa terpencil, beasiswa miskin, beasiswa 
prestasi, uang duka, bantuan sosial lainnya; 
- 11 - 
dana BOSDA diperkenankan untuk Bantuan Trarisportasi urusan dinas 
sesuai ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Pos Kegiatan sesuai 
maksud tujuan urusan dinas yang dilaksanakan. Untuk perjalanan dinas 
dalam Daerah tidak boleh menggunakan pesawat udara tapi menggunakan 
kendaraan darat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai 
Perjalanan Dinas; 
jumlah besaran pembiayaan penggunaan Internet untuk perkembangan 
sekolah yang meliputi pembelian modem dan pulsa/tagihan internet 
maksimal setiap bulannya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati 
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku; 
pembantuanan pengelolaan BOSDA; dan 
dana BOSDA tidak diperkenankan untuk kegiatan studi tur yang tidak 
berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. 
Penggunaan dana BOSDA untuk kegiatan diluar yang disampaikan pada ayat 
, harus dikonsultasikan dengan Tim Teknis Pengelola BOSDA atau Dinas 
Pendidikan. 
Segala bentuk pajak a tau kewajiban lainnya yang berhubungan dengan 
kegiatan-kegiatan tersebut pada ayat (4), dibebankan kepada dana BOS DA 
terse but dan disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku 
di Daerah kabupaten. 
Besar penggunaan dana BOS DA ditetapkan dalam Keputusan Bupati 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.