Bagaimana redaksi normatif Pasal 69 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008 tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD, Pasal 69 berbunyi:

(1) Investasi jangka pendek me rupakan investasi yang dapat 
segera diperjualbelikan/dicairk an, ditujukan dalam rangka 
manajemen kas dan beresiko rend ah serta dimiliki selama 
kurang dari 12 (d uabelas) bulan. 57 
(2) Investasi jangka pe ndek sebagaimana dima ksud pada ayat (1) 
mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai 
dengan 12 (duabelas) bulan ya ng dapat diperpanjang secara 
otomatis, pembelian Surat Ut ang Negara (SUN), Sertifikat 
Bank Indonesia (SBI) dan Su rat Perbendaharaan Negara 
(SPN). 
(3) Investasi jangka panjan g merupakan investasi yang 
dimaksudkan untuk dimiliki le bih dari 12 (dua belas) bulan 
yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen. 
(4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) antara lain surat berharga ya ng dibeli pemerintah daerah 
dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan 
modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tu juan menjaga hubungan baik 
dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan da lam memenuhi kebutuhan kas 
jangka pendek. 
(5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat 
untuk diperjualbelikan atau tida k ditarik kembali, seperti 
kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan 
modal daerah pada BUMD dan/at au badan usaha lainnya dan 
investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 
(6) Investasi non permanen sebaga imana dimaksud pada ayat (3) 
bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelan jutan atau ada 
niat untuk diperjualbelikan at au ditarik kembali, seperti 
pembelian obligasi atau su rat utang jangka panjang yang 
dimaksudkan untuk dimiliki sa mpai dengan tanggal jatuh 
58 
tempo, dana yang disisihkan pe merintah daerah dalam rangka 
pelayanan/pemberdayaan masyar akat seperti bantuan modal 
kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah. 
(7) Investasi jangka panjan g pemerintah daerah dapat 
dianggarkan apabila jumlah ya ng akan disertakan dalam 
tahun anggaran berkenaan tela h ditetapkan dalam peraturan 
daerah tentang penyertaan mo dal dengan be rpedoman pada 
Peraturan Menteri Dalam Negeri.