Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 17 PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN Nomor 15 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN Nomor 15 Tahun 2021 tentang SUSUNAN OR GANISASI DAN TATA KERJA, pada BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 17 menjelaskan:

Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak dalam 
melaksanak an tugas sebagaimana maksud dalam pasal 1 6 ayat (2 ), 
menyeleng garakan fungsi : 
a. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, 
informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan 
dan kesejahteraan serta pendidik an, kreativitas dan kegiatan budaya; 
b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak 
terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan 
kegiatan budaya; 
c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak 
sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, 
kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan 
budaya; 
d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak 
anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kr eativitas dan 
kegiatan budaya; 
e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak 
anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan 
kegiatan budaya; 
f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan 
partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan 
kesejahteraan serta pendidikan, kreativita s dan kegiatan budaya; 
g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, 
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta 
pendidikan, kreativitas dan k egiatan budaya; 
h. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak ; 
i. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpu lan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan 
hak anak; 
j. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 
dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak; 
k. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan 
hak anak; 
l. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan p enyajian data dan informasi di bidang pemenuhan 
hak anak; 
m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervi si penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak; 
n. penyiapan pelembag aan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, 
non pemerintah dan dunia usaha; 
o. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
peningatan kualitas hidup anak; dan 
p. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di 
bidang pemenuhan hak anak . 
 
Bagian Keenam 
Unit Pelaksana Teknis Daerah