Apa yang diatur dalam Republik Indonesia Nomor 5059)  Sebagaimana telah diubah Nomor 41 Tahun 1945 pada Pasal 7?
Berdasarkan Republik Indonesia Nomor 5059)  Sebagaimana telah diubah Nomor 41 Tahun 1945 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT, BAB I - V, Pasal 7 menyebutkan bahwa:

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengawasan sebagai upaya Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya 
Laut berbasis kearifan lokal di wilayah pesisir . 
(2) Peran serta masyarakat dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada 
terdiri atas : 
a. mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah dalam perlindungan dan 
pengelolaan Sumber Daya Laut berbasis kearifan lokal ; 
b. memberikan informasi dalam perencanaan pemanfaatan tersebut; 
c. memberikan masukan dalam menentukan arah perencanaan 
perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Laut berbasis kearifan 
lokal; 
d. menyampaikan masukan/ usulan terhadap rencana kegiatan 
pemanfaata n dimaksud. 
(3) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada 
terdiri atas : 
a. memprioritaskan rencana yang telah disepakati; 
b. melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir 
berdasarkan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan hukum 
nasional; 
c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas, serta 
kelestarian fungsi lingkungan di wilayah pesisir . 
(4) Peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
, terdiri atas : 
a. memberikan informasi atau laporan dalam pelaksanaan pemanfaatan 
sumber daya wilayah pesisir ; 
b. menyampaikan laporan dan/atau pengaduan atas kerugian yang 
ditimbulkan berkaitan dengan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya 
wilayah pesisir ; 
c. melaporkan adanya pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya 
wilayah pesisir yang merugikan kelestarian lingkunga n. 
(5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan 
, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -
undangan yang berlaku .