Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor 28 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor 28 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Walikota Ambon dan 
Wakil Walikota Ambon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pem bantu kepala Daerah dan DPRD 
dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Ambon, yang selanjutnya 
disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 
Kota Ambon untuk periode selama tahun 2006-2026.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon, yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah Kota Ambon untuk periode selama tahun 
2017-2022.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 
Rencana Keija Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun.
9. Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah Perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2021.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Rencana Keija Perangkat Daerah yang disingkat Renja-PD 
adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah 
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) 
tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat 
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal 
anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap 
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas 
bersama dengan DPRD.
13. Rencana Keija dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang 
terdiri dari rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 
APBD.