Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 7 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 7 Tahun 1945 tentang BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT KURANG MAMPU, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin 
Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan 
Daerah . 
4. Bupati adalah Bupati Bangka Se latan. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Bangka Selatan. 
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, Perberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya 
disingkat DSPPPAPMD adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, Perberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan. 
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, Perberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan. 
8. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk 
untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas 
camat . 
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas -batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan 
asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
10. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah 
identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang 
diterbitkan oleh instansi p elaksana yang berlaku di 
Kabupaten Bangka Selatan. 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 11. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah Kartu 
Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, 
susunan , dan hubungan dalam keluarga serta identitas 
anggota keluarga. 
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing 
yang bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Selatan. 
13. Masyarakat Kurang Mampu adalah orang yang sama sekali 
tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak 
mempunyai kemampuan me menuhi kebutuhan pokok yang 
layak bagi k emanusiaan atau orang yang me mpunyai 
sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi 
kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusi aan. 
14. Pendamping Keluarga adalah orang terdekat atau sanak 
keluarga yang mempunyai ikatan keluarga secara 
berurutan mulai da ri orang tua, suami, istri, dan anak. 
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, selanjutnya 
disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas untuk 
melaksanakan pendampingan sosial dalam penanganan 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di 
tingkat Kecamatan . 
16. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, selanjutnya 
disingkat TKSM adalah seseorang yang diberi tugas untuk 
melaksanakan pendampingan sosial dalam penanganan 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di 
tingkat Desa/Kelurahan.