Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 7t> Tahun 2020?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 7t> Tahun 2020 tentang MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG PADA PEMERINTAH, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Situbondo. 
3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di 
dalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada 
Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan 
Pemerintahan daerah. 
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang 
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang 
memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen 
yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan 
5 
SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum 
daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
anggaran oleh pengguna anggaran. 
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang 
Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 
9. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah 
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Situbondo selaku SKPKD. 
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 
sebagai Bendahara Umum Daerah. 
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas 
BUD. 
12. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan tugas BUD. 
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 
adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD 
yang dipimpinnya. 
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 
KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan 
dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam 
rangka penyusunan APBD. 
16. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam 
negeri atau luar negeri yang memberikan hibah kepada 
Pemerintah Daerah. 
1 7. Pendapatan Hi bah adalah setiap penerimaan 
Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, 
dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah yang 
tidak perlu dibayar kembali, yang berasa1 dari da1am 
negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah 
tersebut, Pemerintah Daerah mendapat manfaat secara 
langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan 
fungsi Pemerintah Daerah, atau diteruskan kepada 
Pemerintah Desa, dan Badan Usaha Milik Daerah. 
6 
18. Pendapatan Hibah Langsung adalah hibah yang 
diterima langsung oleh SK.PD dan dilaksanakan tidak 
melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran 
yang pengesahannya dilakukan oleh Bendahara Umum 
Daerah. 
19. Pendapatan Hi bah terencana adalah hi bah yang 
dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dan 
penganggaran serta tertuang di dalam APBD. 
20. Rekening Hibah adalah rekening pemerintah daerah 
lainnya yang dibuka oleh SK.PD dalam rangka 
pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang. 
21. Berita Acara Serah Terirna yang selanjutn ya disingkat 
BAST adalah dokumen serah terirna barang/ jasa 
se bagai bukti penyerahan dan peralihan 
hak/kepernilikan atas barang/jasa dari pemberi hibah 
kepada penerima hibah. 
22. Surat Pemyataan Telah Menerirna Hibah Langsung yang 
selanjutn ya disingkat SPTMHL adalah surat peryataan 
tanggung jawab penuh atas Pendapatan Hibah 
Langsung dan/ atau belanja yang bersumber dari 
hibah langsung/ belanja barang untuk pencatatan 
persediaan dari hibah, belanja modal untuk 
pencatatan aset tetap / aset lainnya dari hibah. 
23. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang 
selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang 
diterbitkan oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna 
Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk 
diajukan pengesahan Pendapatan Hibah Langsung 
dan/ atau belanja yang bersurnber dari hibah langsung. 
24. Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutn ya 
disingkat SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh 
BUD/Kuasa BUD untuk rnengesahkan Pendapatan 
Hibah Langsung dan/ atau belanja yang bersumber 
dari hibah langsung. 
25. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan 
Hibah Langsung yang selanjutn ya disingkat SP4HL 
adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna 
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk 
mengesahkan pernbukuan pengembalian saldo 
Pendapatan Hibah Langsung kepada Pemberi Hibah. 
26. Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah 
Langsung yang selanjutnya disingkat SP3HL adalah 
surat yang diterbitkan oleh BUD /Kuasa BUD untuk 
rnengesahkan pengembalian hibah langsung kepada 
Pemberi Hibah. 
7 
27. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hi bah 
Langsung Bentuk Barang/ Jasa yang selanjutnya 
disingkat SP3HL-BJ adalah surat yang diterbitkan oleh 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk 
diajukan pengesahan Pendapatan Hibah Langsung 
bentuk barang/jasa kepada BUD/Kuasa BUD. 
28. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang 
selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan 
yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran yang menyatakan bertanggungjawab penuh 
atas pengelolaan seluruh Pendapatan Hi bah 
Langsung/pengembalian Pendapatan Hibah Langsung 
dan belanja yang bersumber dari hi bah 
langsung/belanja barang untuk pencatatan 
persediaan dari hibah/belanja modal untuk 
pencatatan aset tetap / aset lainnya dari hibah. 
29. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya 
disingkat CaLK adalah bagian yang tak terpisahkan dari 
laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang 
penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka 
pengungkapan yang memadai. 
30. Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/ 
Jasa yang selanjutnya disingkat MPHL-BJ adalah surat 
yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk 
untuk mencatat/membukukan Pendapatan Hibah 
Langsung bentuk barang/jasa dan belanja barang 
untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja 
modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari 
hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatanan 
surat berharga dari hibah. 
31. Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk 
Barang/Jasa , yang selanjutnya disingkat Persetujuan 
MPHL-BJ adalah surat yang diterbitkan oleh BUD/ 
Kuasa BUD sebagai persetujuan untuk mencatat 
pendapatan hibah langsung bentuk barang/ jasa dan 
belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah, 
belanja modal untuk pencatatan aset tetap/ aset 
lainnya dari hibah. 
8