Apa substansi hukum dari Pasal 5 PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 37 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 37 Tahun 2022 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN, khususnya BAB III - PEJABAT PENGELOLA BLUD, Pasal 5, adalah:

( 1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf a mempunyai tugas dan kewajiban: 
a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, 
mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan 
kegiatan BLUD; 
b. menyusun Renstra BLUD; 
c. menyiapkan RBA; 
d. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat 
teknis kepada Bupati sesuai ketentuan; 
e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD 
selain pejabat yang telah ditetapkan dengan 
peraturan perundang-undangan; 
f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan 
kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada 
Bupati; 
g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD 
yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat 
teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, 
serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan 
kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada 
Bupati;dan 
h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai 
dengan kewenangannya. 
(2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugasnya 
mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum 
operasional dan keuangan. 
(3) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Barang. 
-11­ 
(4) Pemimpin BLUD selaku KPA mengusulkan Pejabat 
keuangan BLUD dan PPTK. 
(5) KPA mengusulkan Bendahara Penerimaan Pembantu 
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPD 
yang bersangkutan kepada PA untuk ditetapkan oleh 
Bupati. 
(6) Kuasa Pengguna Barang mengusulkan Pengurus Barang 
Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan kepada 
PA untuk ditetapkan oleh Bupati melalui PPKD. 
(7) Pemimpin BLUD menandatangani SPT J dan laporan 
pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUDatas 
pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD 
yang dipimpinnya dan menyampaikannya secara berkala 
kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya diajukan 
pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD 
kepada PPKD.