Apa substansi hukum dari Pasal 20 PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL Nomor 10 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL Nomor 10 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3TAHUN 2021 TENTANG, khususnya , Pasal 20, adalah:

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten
Mandating Natal initerdiri dari:
1.Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok ,Jenis ,Objek ,Rincian Objek
Pendapatan ,Belanja ,dan Pembiayaan ;
Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah ,Organisasi ,Program ,Kegiatan ,Sub Kegiatan ,
Kelompok ,Jenis ,Objek ,Rincian Objek Pendapatan ,
Belanja ,dan Pembiayaan ;
Daftar NamaPenerima ,Alamat Penerima ,dan
Besaran Hibah ;
Daftar Nama Penerima ,Alamat Penerima ,dan
Besaran Bantuan Sosial ;
Daftar Nama Penerima ,Alamat Penerima ,dan
Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan
bersifat khusus ;* 2.Lampiran II
3.Lampiran III
4.Lampiran IV
5.Lampiran V
6.Lampiran VI Daftar Nama Penerima ,Alamat Penerima ,dan
Besaran belanja bagi hasil ;
7.Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah ,Organisasi ,Program ,Kegiatan ,
Sub Kegiatan ,Kelompok ,Jenis ,Objek ,dan Rincian
Objek Pendapatan ,Belanja dan Pembiayaan ;
8.Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak
dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah ,Organisasi ,Program ,Kegiatan ,Sub Kegiatan ,
Kelompok ,Jenis ,Objek ,dan Rincian Objek
Pendapatan ,Belanja dan Pembiayaan ;
9.Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah ,Organisasi ,Program ,
Kegiatan ,Sub Kegiatan ,Kelompok ,Jenis ,Objek ,dan
Rincian Objek Pendapatan ,Belanja dan Pembiayaan ;
Kebijakanc 10.Lampiran X Sinkronisasi Pemerintah Provinsi /
Kabupaten /Kota pada Daerah Perbatasan Dalam
Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan
Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program
Prioritas Perbatasan Negara .