Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor SO Tahun 2019 Pasal 21?
Dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor SO Tahun 2019 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 21 mengatur sebagai berikut:

huruf b,mempunyai tugas menyiapkan
bahan koordinasi, fasilitasi, kerjasama, evaluasi dan
pelaporan terkait penyelesaian permasalahan hukum dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penanganan
perkara/ sengketa hukum, fasilitasi bantuan, konsultasi,
pertimbangan dan perlindungan hukum bagi unsur Pemda
dalam sengketa hukum, koordinasi dan evaluasi penegakan
dan perlindungan HAM serta menyiapkan bahan
penyusunan pendapat hukum (legal opinion).
(3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21ayat (1)huruf c,mempunyai tugas
melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi prod uk
hukum daerah dan peraturan perundang -undangan
lainnya, menghimpun dan mengolah data dan informasi
hukum, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi
hukum, pelayanan administrasi, sosialisasi, penyuluhan dan
diseminasi produk hukum daerah maupun peraturan
perundang -undangan lainnya serta evaluasi dan pelaporan
dokumentasi dan informasi produk hukum.
9
Bagian Keenam
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Pasal23
Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana
dimaksud pada pasal 6ayat (1)huruf cangka 1,mempunyai
tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan
daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
penyusunan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perekonomian,
administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta
sumber daya alamo
Pasal24
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23,Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan
fungsi:
a.
b.Ppengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang
perekonomian dan sumber daya alam, administrasi
pembangunan dan pengadaan barang/jasa;
c.Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
dibidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi
pembangunan dan pengadaan barang/jasa;
d.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
dibidang pengadaan barang/jasa;
e.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian
tujuan kebijakan dibidang perekonomian dan sumber daya
alam, administrasi pembangunan;
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah sesuai dengan bidang tugasnya
Bagian Ketujuh
Bagian Administrasi Pem bangunan