Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal  1 PERATURAN WALIKOTA PAREPARE Nomor 49 Tahun 1959.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA PAREPARE Nomor 49 Tahun 1959 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KETERTIBAN UMUM KOTA PAREPARE, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal  1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Parepare . 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 
3. Walikota adalah Walikota Parepare. 
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya 
disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi 
Pamong Praja Kota Parepare. 
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut 
Satpol P P adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Parepare. 
6. Pejabat ………. 
 
 
- 5 - 
 
 
6. Pejabat yang berwenang adalah kepala perangkat daerah 
yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam 
penyelenggara an ketentraman dan ketertiban umum . 
7. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba 
teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan 
perundang -undangan yang berlaku guna mewujudkan 
kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram, lahir 
dan batin. 
8. Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang 
terbentuk karena tidak adanya pelan ggaran yang 
dilakukan di tempat umum terhadap peraturan yang 
berlangsung. 
9. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh 
pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan 
untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya 
adalah semua gedung perkantoran milik Pemerintah 
Daerah Kota Parepare, gedung perkantoran umum dan 
tempat perbelanjaan. 
10. Fasilitas umum adalah suatu sarana atau prasarana yang 
peruntukannya untu k umum. 
11. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, 
pertunjukan permainan atau segala bentuk usaha yang 
dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmati 
atau mempergunakan fasilitas yang dis ediakan, baik 
dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut 
bayaran. 
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, 
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial 
politik atau or ganisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 
13. Pelaksanaan Operasi Penertiban adalah tindakan preventif 
pada suatu pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan 
Walikota yang dilaksanakan oleh Sa tuan Polisi Pamong 
Praja sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya dengan 
standar operasional prosedur. 
 
14. Laporan …………. 
 
- 6 - 
 
 
14. Laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, 
keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban 
baik secara lisan maupun secara tertulis dari pihak yang 
satu kepada pihak yang lainnya, Saran adalah merupakan 
sebuah solusi yang ditujukan kepada seseorang untuk 
menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi, 
pertimbangan adalah bahan pemikiran untuk menentukan 
sikap terhadap satu perm asalahan, perlindungan kepada 
pelapor adalah salah satu bentuk tanggung jawab untuk 
melindungi identitas seseorang terkait dengan satu berita 
atau informasi yang sifatnya rahasia . 
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS 
adalah penyidik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil 
untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. 
16. Waktu Indonesia Tengah yang selanjutnya disebut WITA 
adalah zona waktu Indonesia yang digunakan di Sulawesi, 
Kepulauan Sunda Kecil, Nusa Tenggara, Kalimantan 
Selatan, Kalimantan Timur, serta Kalimantan Utara.