Bagaimana redaksi normatif Pasal 12 dalam NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 50 Tahun 2021?
Norma hukum dalam NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 50 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA, BAB IV - URAIAN TUGAS, Pasal 12 berbunyi:

(1) Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas 
Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang 
Kepala Bidang yang dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala 
Dinas. 
(2) Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas 
Lingkungan Hidup mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang 
penaatan dan peningkatan kapasitas meliputi 
penanganan pengaduan, penegakan hukum, 
dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Bidang Penaatan dan 
Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 
mempunyai fungsi : 
a. penyusunan kebijakan tentang tata cara 
pelayanan pengaduan dan penyelesaian 
pengaduan masyarakat; 
 
21 
 b. fasilitasi penerimaan pengaduan a tas 
usaha atau kegiatan yang tidak sesuai 
dengan Persetujuan Teknis, Persetujuan 
Lingkungan (Persetujuan Kesanggupan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) 
dan Surat Keputusan Kelayakan 
Lingkungan Hidup (SKKL)), dan Surat 
Kelayakan Operasional (SLO); 
c. penyusunan rekomendasi tindak lanjut 
hasil verifikasi pengaduan; 
d. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring 
dan pelaporan atas hasil tindak lanjut 
pengaduan; 
e. penyelesaian sengketa lingkungan baik di 
luar pengadilan maupun melalui 
pengadilan; 
f. sosialisasi tata cara pengaduan; 
g. pengembangan sistem informasi 
penerimaan pengaduan masyarakat atas 
usaha atau kegiatan yang tidak sesuai 
dengan Persetujuan Teknis, Persetujuan 
Lingkungan (Persetujuan Kesanggupan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) 
dan Surat Keputusan Kelayakan 
Lingkungan Hidup (SKKL)), dan Surat 
Kelayakan Operasional (SLO); 
h. penyusunan kebijakan dan pelaksanaan 
pengawasan terhadap usaha dan atau 
kegiatan yang memiliki Persetujuan 
Teknis, Persetujuan Lingkungan 
(Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (PKPLH) dan Surat 
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup 
(SKKL)), dan Surat Kelayakan Operasional 
(SLO); 
i. pembinaan dan pengawasan terhadap 
Petugas Pengawas Lingkungan Hidup 
Daerah; 
j. pembentukan tim koordinasi dan 
monitoring penegakan hukum lingkungan; 
k. pelaksanaan penegakan hukum atas 
pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup; 
l. pelaksanaan penyidikan perkara 
pelanggaran lingkungan hidup, 
penanganan barang bukti dan penanganan 
hukum pidana secara terpadu; 
 
22 
 m. penyusunan kebijakan pengakuan 
keberadaan masyarakat hukum adat, 
kearifan lokal atau pengetahuan 
tradisional dan hak kearifan lokal atau 
pengetahuan tradisional dan hak MHA 
terkait dengan Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
n. identifikasi, verifikasi, advokasi dan 
validasi serta penetapan pengakuan 
keberadaan masyarakat hukum adat, 
kearifan lokal atau pengetahuan 
tradisional dan hak kearifan lokal atau 
pengetahuan tradisional dan hak MHA 
terkait dengan Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
o. Penetapan tanah ulayat yang merupakan 
keberadaan MHA, kearifan lokal atau 
pengetahuan tradisional dan hak kearifan 
lokal atau pengetahuan tradisional dan 
hak MHA terkait dengan Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
p. penyusunan data dan informasi profil 
MHA, kearifan lokal atau pengetahuan 
tradisional terkait Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
q. penyusunan kebijakan peningkatan 
kapasitas MHA, kearifan lokal atau 
pengetahuan tradisional terkait PPLH; 
r. penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan, pengembangan dan 
pendampingan terhadap MHA, kearifan 
lokal atau pengetahuan tradisional terkait 
PPLH; 
s. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan 
pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau 
pengetahuan tradisional terkait PPLH; 
t. penyiapan model peningkatan kapasitas 
dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan 
lokal atau pengetahuan tradisional terkait 
PPLH; 
u. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas 
dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan 
lokal atau pengetahuan tradisional terkait 
PPLH; 
v. pengembangan kelembagaan kelompok 
masyarakat peduli LH; 
 
23 
 w. penyusunan kebija kan tata cara 
pemberian penghargaan LH; 
x. dukungan program pemberian 
penghargaan tingkat provinsi dan nasional; 
dan 
y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan bidang 
tugasnya. 
(4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
Bidang Penaatan dan Peningkatan 
Kapasitas Lingkungan Hidup dibantu oleh 
Kelompok Jabatan Fungsional Melalui 
Penyetaraan; 
 
(5) Masing-masing Pejabat Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam 
melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang.