Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BUTON Nomor 26 Tahun 2022 pada Pasal 13?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BUTON Nomor 26 Tahun 2022 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 13 menyebutkan bahwa:

(1) Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta 
pemantauan dan eva luasi dibidang ketersediaan dan 
kerawanan pangan. 
-8- 
 
(2) Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, 
penanganan keraw anan pangan, dan sumber daya 
pendukung ketahanan pangan lainnya; 
b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah 
di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan 
dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan 
sumberdaya pendukung ketahanan pang an lainnya; 
c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, 
penanganan kerawanan pangan dan koordinasi 
penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya 
pendukung ketahanan pangan lainnya; 
d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang 
ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan 
koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber 
daya pendukung ketahanan pangan lainnya; 
e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, 
penanganan kerawanan pangan dan koordinasi 
penyediaan infrast ruktur pangan, dan sumber daya 
pendukung ketahanan pangan lainnya; 
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
kegiatan bidang ketersediaan, penanganan kerawanan 
pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, 
dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; 
g. penyediaan infrastruktur pangan, dan seluruh pendukung 
kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai 
kewenangan daerah kabupaten/kota; 
h. penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan 
kecamatan; 
i. penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota; 
j. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan 
pangan pada kerawanan pangan yang mencangkup dalam 
daerah kabupaten/Kota; dan 
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya.