Apa saja yang diatur dalam Pasal 8 PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 31 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 31 Tahun 2021 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI, BAB IV - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 8 menetapkan:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Rokan Hulu. 
Ditetapkan di Pa sir Pengaraian 
Pada tanggal 28 Juni 2021 
 
BUPATI ROKAN HULU, 
 
ttd 
 
S U K I M A N 
 
Diundangkan di Pasir Pengaraian 
Pada tanggal 29 Juni 2021 Salinan Sesuai Aslinya, 
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN ROKAN HULU, 
 
 ttd 
 
ABDUL HARIS 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021 NOMOR : 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU 
NOMOR : 31 TAHUN 2021 
TENTANG 
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATE N ROKAN HULU TAHUN 
ANGGARAN 2021 
I. TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS 
a. Tambahan Penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kecuali RSUD dan Puskesmas 
No Jabatan Komponen Tambahan Penghasilan (Rp) 
Jumlah Beban 
Kerja Tempat 
Bekerja Kondisi 
Kerja Kelangkaan 
Profesi Resiko 
Kerja Pertimbangan 
Objektif lainnya 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Eselon II.a (Sekda) 27.000.000 27.000.000 
2. Eselon II.b (Kecuali Staf 
Ahli Bupati, Asisten, 
Inspektur, Kepala 
BPKAD, Kep ala 
Bapenda, Kepala 
BAPPEDA, Kepala 
DPMPTSP , dan Kasat 
Pol PP dan Damkar ) 8.000.000 8.000.000, - 
3. Eselon II.b (Staf Ahli 
Bupati) 
7.500.000 7.500.000 
4. Eselon II.b (Asisten) 10.000.000, - 10.000.000 
 5. Eselon II.b (Inspektur) 26.000.000 . 26.000.000 . 
 6. Eselon II.b (Kepala 
BPKAD) 25.500.000 25.500.000 
 7. Eselon II.b (Kepala 
Bapenda) 11.500.000 11.500.000 
 8. Eselon II.b (Kepala 
BAPPEDA) 11.500.000 11.500.000 
 9. Eselon II.b (Kepala 
DPMPTSP) 11.500.000 11.500.000 
10. Kasatpol PP & Damkar 8.000.000 2.500.000 10.500.000 
11. Eselon III.a (Camat) 3.500.000 3.500.000 
 
12. Eselon III.a (Kecuali 
Kepala Bagian 
Pengadaan Barang dan 
Jasa, Sekretaris pada 
BPKAD, Bapenda, 
BAPPEDA, DPMPTSP , 
SatpolPP dan Damkar 
serta Sekretaris dan 
Irban pada Inspektorat) 3.000.000 3.000.000 
13. Eselon III.a ( Kabag 
Pengadaan Barang dan 6.500.000 1.500.000 8.000.000 
Jasa) 
14. Eselon III.a ( Sekretaris 
BPKAD) 13.500.000 13.50 0.000 
15. Eselon III.a ( Sekretaris 
Bappeda) 6.150.000 6.150.000 
16. Eselon III.a (Sekretaris 
Bapenda) 6.150.000 6.150.000 
17. Eselon III.a (Sekretaris 
dan Irban pada 
Inspektorat) 16.500.000 16.500.000 
18. Eselon III.a (Sekretaris 
DPMPTSP) 5.900.000 5.900.000 
19. Eselon III.a (Sekretaris 
Satpol PP dan Damkar) 3.000.000 2.000.000 5.000.000 
 
20. Eselon III.b (Kecuali 
pada BPKAD, Bapenda, 
BAPPEDA, DPMPTSP 
dan Satpol PP & 
Damkar ) 2.750.000 2.750.000 
21. Eselon III.b (Kabid 
Perbendaharaan pada 
BPKAD) 15.75 0.000 15.75 0.000 
22. Eselon III.b selaku 
pejabat pelaksana 
pembantu Pengelola 
Keuangan Daerah pada 
BPKAD) 10.500.000 10.500.000 
23. Eselon III.b pada 
Bappeda 5.550.000 5.550.000 
24. Eselon III.b pada 
Bapenda 5.550.000 5.550.000 
25. Eselon III.b pada 
DPMPTSP 5.550.000 5.500.000 
26. Esselon III b pada 
Satpol PP & Damkar 2.750.000 1.700.000 4.450.000 
27. Eselon IV.a ( Kecuali 
pada Bagian Pengadaan 
Barang dan Jasa, 
BPKAD, Bappeda, 
Bapenda, DPMPTSP, 
Inspektorat, Kasubbag 
Perencanaan dan 
Kasubbag Keuangan) 1.650.000 1.650.000 
28. Eselon IV.a (pada 
BPKAD selaku Pejabat 
Penatausahaan 8.150.000, - 
 8.150.000, - 
 
Keuangan SKPKD) 
29. Eselon IV.a (pada 
BPKAD selaku Pejabat 
Pelaksana Pembantu 
Kuasa BUD) 9.150.000, - 
 9.150.000, - 
 
30. Eselon IV.a (Pada 
Bappeda ) 4.100.000 4.100.000 
31. Eselon IV.a (pada 
Bapenda) 4.100.000 4.100.000 
32. Eselon IV.a (pada 
DPMPTSP) 4.050.000 4.050.000 
33. Eselon IV.a ( Kasubbag 
Analisis dan Evaluasi 
pada Inspektorat) 8.750.000 
 
 8.750.000 
 
 
34. Eselon IV.a (Kasubbag 
Perencanaan dan 
Kasubbag Administrasi 
Umum dan Keuangan 
pada Inspektorat) 9.500.000 
 9.500.000 
 
35. Eselon IV.a (pada 
Bagian Pengadaan 
Barang dan Jasa) 
4.150.000 1.500.000, - 5.650.000 
36. Eselon IV.a ( Pokja 
UKPBJ) 4.400.000 1.500.000, - 5.900.000 
37. Eselon IV. a (Kasubbag 
Perencanaan dan 
Kasubbag Keuangan 
kecuali pada 
Inspektorat) 1.650.000 300.000 1.950.000 
38. Eselon IV a (pada 
SatpolPP & Damkar) 1.650.000 1.500.000 3.150.000 
39. Eselon IV.b (Kecuali 
Kasubbag Perencanaan 
dan Kasubbag 
Keuangan) 1.400.000 1.400.000 
Eselon IV.b (Kasubbag 
Perencanaan) 1.600.000 1.600.000 
Eselon IV.b (Kasubbag 
Keuangan) 1.600.000 1.600.000 
40. Esselon IV b ( Pada 
Satpol PP & Damkar) 1.400.000 1.500.000 2.900.000 
41. 
 
 Non Eselon (Kecuali 
pada Bagian Pengadaan 
Barang dan Jasa, 
BPKAD, Bappeda, 
Bapenda, DPMPTSP , 1.100.000, - 1.100.000, - 
 
 Satpol PP & Damkar 
dan Inspektorat serta 
Pejabat Fungsional) 
 Non Eselon (Golongan III 
dan IV pada BPKAD, 
Bappeda, Bapenda dan 
DPMPTSP) 2.850.000 2.850.000 
Non Esel on (Golongan III 
dan IV pada Satpol PP & 
Damkar ) 1.100.000 1.200.000 2.300.000 
Non Eselon (Golongan I 
dan II pada BPKAD, 
Bappeda, Bapenda dan 
DPMPTSP) 2.400.000 
 2.400.000 
 Non Eselon (Golongan I 
dan II pada Satpol PP & 
Damkar ) 1.000.000 1.000.000 2.000.000 
 Non Eselon (Golongan I II 
dan IV pada Inspektorat ) 4.500.000 4.500.000 
 Non Eselon (Golongan I 
dan II pada Inspektorat ) 3.500.000 3.500.000 
 Non Eselon (Golongan I II 
dan IV pada Bagian 
Pengadaan Barang dan 2.700.000 1.500.000 4.200.000 
Jasa) 
 Non Eselon (Golongan II 
pada Bagian Pengadaan 
Barang dan Jasa ) 2.350.000 1.500.000 3.850.000 
42. Kelompok Kerja UKPBJ 
Golongan IV 3.550.000 1.500.000 5.050.000 
43. Kelompok Kerja UKPBJ 
Golongan III 3.350.000 1.500.000 4.850.000 
44. Kelompok Kerja UKPBJ 
Golongan II 3.000.000 1.500.000 4.500.000 
45. Pegawai Daerah 
Terpencil Kategori 
Daerah Sulit Kelas A 
(Golongan III dan IV) 1.100.000 600.000 1.700.000 
46. Pegawai Daerah 
Terpencil Kategori 
Daerah Sulit Kelas A 
(Golongan I dan II) 1.000.000 600.000 1.600.000 
47. Pegawai Daerah 
Terpencil Kategori 
Daerah Sulit Kelas B 
(Golongan III dan IV) 1.100.000 500.000 1.600.000 
48. Pegawai Daerah 1.100.000 250.000 1.350.000 
Terpencil Kategori 
Daerah Sulit Kelas C 
(Golongan III dan IV) 
49. Pegawai Daerah 
Terpencil Kategori 
Daerah Sulit Kelas B 
(Golongan I dan II) 1.100.000 250.000 1.350.000 
50. Pegawai Daerah 
Terpencil Kategori 
Daerah Sulit Kelas C 
(Golongan I dan II) 1.000.000 250.000 1.250.000 
51. Pegawai Laboratorium 
Lingkungan BLH 1.100.000 500.000 1.600.000 
52. CPNS 
 a. Golongan III 880.000 880.000 
b. Golongan I dan II 800.000 800.000 
53. Fungsional 
Auditor/P2UPD 
 a. Auditor/P2UPD 
Madya 12.000.000 12.000.000 
b. Auditor/P2UPD Muda 11.000.000 11.000.000 
 c. Auditor/P2UPD 
Pertama 8.000.000 8.000.000 
d. Auditor Pertama 
Lanjutan 6.000.000 6.000.000 
e. Auditor Pelaksana 5.500.000 5.500.000 
54. Fungsional Pengawas 
Lingkungan Hidup 
 
 
 a. Pengawas Lingkungan 
hidup Madya 3,000,000 3.000.000 
b. Pengawas 
Lingkungan Hidup 
Muda 2,750,000 2.750.000 
c. Pengawas Lingkungan 
Hidup Pertama 1,650,000 1.650.000 
55. Jabatan Fungsional 
Pengelola Pengadaan 
Barang/jasa 
 a. Madya 5.100.000 1.500.000 6.600.000 
 b. Muda 4.600.000 1.500.000 6.100.000 
 c. Pertama 4.100.000 1.500.000 5.600.000 
56. Operator Alat Berat 
 
 
 
 a. Operator 
600,000 600.000 
b. Pembantu Operator 
500,000 500.000 
c. Pengawas 
550,000 550.000 
d. Mekanik 
500,000 500.000 
57. Fungsional 
Pustakawan 
 
 
 
 
 
 
 a. Pustakawan Utama 1,300,000 
b. Pustakawan Madya 1,100,000 
c. Pustakawan Muda 800,000 
d. Pustakawan Pertama 520,000 
e. Pustakawan Penyelia 700,000 
f. Pustakawan 
Pelaksana Lanjutan 420,000 
g. Pustakawan 
Pelaksana 350,000 
58. Fungsional Arsiparis 
 
 
 
 
 
 
 a. Arsiparis 
Utama/Jenjang Ahli 
Utama 1,300,000 1,300,000 
b. Arsiparis 
Madya/Jenjang Ahli 
Madya 1,100,000 1,100,000 
c. Arsiparis 
Muda/Jenjang Ahli 
Muda 800,000 800,000 
d. Arsiparis 
Pertama/Jenjang Ahli 
Pertama 520,000 520,000 
e. Arsiparis 
Penyelia/Jenjang 
Jabatan Penyelia 700,000 700,000 
f. Arsiparis 
Mahir/Jenjang jabatan 
Pelaksana Lanjutan 420,000 420,000 
g. Arsiparis 
Terampil/Jenjang 
Jabatan Pelaksana 350,000 350,000 
59. Bendahara SKPKD 4.500.000 4.500.000 
b. Tambahan Penghasilan Bagi PNS di Lingkungan RSUD dan Puskesmas 
No Jabatan/Golongan Komponen Tambahan Penghasilan Jumlah 
Beban 
Kerja Tempat 
Bekerja Kondisi 
Kerja Kelangkaan 
Profesi Resiko 
Kerja 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Direktur RSUD 3.500.000 5.450.000 8.950.000 
2. Eselon III.b 2.750.000 2,750,000 
3. Eselon IV.a (Kecuali 
Kepala Puskesmas) 1,650,000 1,650,000 
 Eselon IV.a (Kepala 
Puskesmas) 2.500.000, - 1.000.000, - 3.600.000 
4. Eselon IV.b 1,400,000 1,400,000 
5. Non Eselon 
 
 a. Golongan III dan IV 1,100,000 1,100,000 
 b. Golongan I dan II 1,000,000 1,000,000 
6. CPNS 
 
 a. Golongan III 880,000 880,000 
 b. Golongan II 800,000 800,000 
 c. Golongan I 800,000 800,000 
7. Pejabat Keuangan 4,905,000 4,905,000 
8. a. Dokter Spesialis 1,700,000 7,530,000 9,500,000 18,730,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b. Dokter 
Umum/Dokter Gigi 1,200,000 1,200,000 
 1) RSUD 1,100,000 2,500,000 3,600,000 
 2) Puskesmas 1,100,000 2,000,000 3,100,000 
c. Apoteker 1,100.000 2,500,000 3,600,000 
d. Perawat S1 Ners 1,100,000 880,000 1,980,000 
e. Kepala Instalasi 
 1) Golongan III 1,100,000 980,000 2,080,000 
 2) Golongan II 1,000,000 930,000 1,930,000 
f. Kepala Ruangan 
 1) Golongan III 1,100,000 980,000 2,080,000 
 2) Golongan II 1,000,000 930,000 1,930,000 
g. Perawat / Bidan 
 1) Golongan III 1,100,000 730,000 1,830,000 
 
 
 
 2) Golongan II 1,000,000 630,000 1,630,000 
h. Penunjang Medis 
 1) Golongan III 1,100,000 730,000 1,830,000 
 2) Golongan II 1,000,000 630,000 1,630,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 i. Penata Anestesi 
 1) Golongan III 1,100,000 1,260,000 2,360,000 
2) Golongan II 1,000,000 1,260,000 2,260,000 
j. Penata Rontgen 
1) Golongan III 1,100,000 900,000 1,150,000 3,150,000 
2) Golongan II 1,000,000 800,000 1,150,000 2,950,000 
k. Laboratorium 
1) Golongan III 1,100,000 730,000 1,830,000 
2) Golongan II 1,000,000 630,000 1,630,000 
l. Tenaga Atem 
1) Golongan III 1,100,000 450,000 1,550,000 
2) Golongan II 1,000,000 350,000 1,350,000 
 
 
 
 
 
 
 m.Instalasi 
Pemeliharaan Rumah 
Sakit (IPRS) 
 1,000,000 
 
 280,000 
 
 
 1,280,000 
n. Satpam 1,000,000 280,000 1,280,000 
o. Sopir Ambulance 1,000,000 280,000 1,280,000 
p. Koordinator Kasir 980,000 980,000 
q. Instalasi Gizi 280,000 280,000 
r. Instalasi Loundry 280,000 280,000 
9. Pegawai Daerah 
Terpencil 
 
 
 
 
 
 
 
 a. Daerah Sulit Kelas A 
1). Gol IV 1,100,000 600,000 1,700,000 
2). Gol III 1,100,000 600,000 1,700,000 
3). Gol II 1,000,000 600,000 1,600,000 
4). Gol I 1,000,000 600,000 1,600,000 
b. Daerah Sulit Kelas B 1,100,000 500,00
0 1,600,000 
c. Daerah Sulit Kelas C 
 1). Gol IV 1,100,000 250,000 1,350,000 
 2). Gol III 1,100,000 250,000 1,350,000 
 3). Gol II 1,000,000 250,000 1,250,000 
 4). Gol I 
 1,000,000 250,000 1,250,000 
 
c. Tambahan Penghasilan bagi PNS khusus Tata Usaha, Ajudan, Sekretaris , Sopir Bupati, Sopir Wakil Bupati, Sopir 
Sekretaris Daerah, Sopir Asisten, Persandian, Teknisi Sek retariat dan Petugas Administrasi Rumah Tangga 
No 
 Jabatan/Golongan 
 Komponen Tambahan Penghasilan 
Beban 
Kerja Tempat 
Bekerja Kondisi 
Kerja KelangkaanPro
fesi Resiko 
Kerja Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Tata Usaha Bupati 
 
 a. Eselon 
IV.a/(Golongan III) 4,650,000 4,650,000 
b. Gol III 4,100,000 4,100,000 
2. Tata Usaha Wakil 
Bupati 4,100,000 4,100,000 
3. Ajudan Dalam Bupati 5,150,000 5,150,000 
4. Sekretaris Sekda 3,250,000 3,250,000 
5. Protokoler 
 
 a. Eselon 
IV.a/(Golongan III) 2,500,000 2,500,000 
b. Golongan II 2,250,000 2,250,000 
6. Ajudan Dalam Wakil 
Bupati 4,100,000 4,100,000 
7. Sekretaris Bupati 3,500,000 3,500,000 
8. Ajudan Sekda 4,000,000 4,000,000 
9. Sopir Bupati 4,500,000 4,500,000 
10. Sopir Ibu Bupati 3,250,000 3,250,000 
11. Sekretaris Asisten 
 
 a. Gol III 1,850,000 1,850,000 
b. Gol II 1,750,000 1,750,000 
12. Petugas Pengelola 
Persandian 
 
 a. Gol III 2,100,000 2,100,000 
b. Gol II 2,000,000 2,000,000 
13. Teknisi Sekretariat 2,000,000 2,000,000 
14. Petugas Administrasi 
 Rumah Tangga 1,750,000 1,750,000 
 
 
 
 
d. Tambahan Penghasilan bagi PNS khusus Ajudan Pimpin an DPRD 
Kabupaten Rokan Hul u 
No 
 Jabatan/Golongan 
 Komponen Tambahan Penghasilan (Rp) 
 Jumlah 
Beban 
Kerja Pertimbang
an Objektif Kondisi Kerja Kelang
kaan 
Profesi Resiko Kerja 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Ajudan Pimpinan 
DPRD 
 
 a. Golongan III 1,100,000 2,000,000 3,100,000 
b. Golongan II 1,000,000 2,000,000 3,000,000 
2. Ajudan Wakil Ketua 
DPRD 
 
 a. Golongan III 1,100,000 1,500,000 2,600,000 
b. Golongan II 1,000,000 1,500,000 2,500,000 
 
 
 
 
 
f. Tambahan Penghasilan Bagi PNS Khusus di Sekolah M enengah Pertama Negeri Berasrama 
No Jabatan/ Golongan Komponen Tambahan Penghasilan Jumlah 
Beban Kerja Tempat 
Bekerja Kondisi 
Kerja Kelangkaan 
Profesi Resiko Kerja 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Kepala Sekolah 3.500.000 3.500.000 
2 Wakil Kepala Sekolah 2.000.000 2.000.000 
3 Guru Bidang Studi 1.000.000 1.000.000 
4 Pegawai Tata Usaha 
 
 
 a. Golongan IV 800,000 800,000 
b. Golongan III 750,000 750,000 
c. Golongan II 700,000 700,000 
 
 
 
 
 
 
 
II. TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI NON PNS 
a. Tambahan Penghasilan bagi Non PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah kecuali RSUD dan Puskesmas 
No Jabatan/Golongan Komponen Tambahan Penghasilan (Rp) 
Jumlah Tempat 
Bekerja Kondisi 
Kerja Kelangkaan 
Profesi Resiko Kerja 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Guru PTT 
 
 a. Guru Bantu Propinsi 
b. Guru Bantu Daerah 
2. Staf Laboratorium 
Lingkungan BLH 300,000
 300.000 
3. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja 
(anggota, loaders, para medik dan 
bekang) 750,000 750,000 
4. Pegawai Daerah 
Terpencil (PTT) 
 
 
 a.Daerah Sulit Kelas A 500,000 500,000 
b.Daerah Sulit Kelas B 300,000 300,000 
c.Daerah Sulit Kelas C 200,000 200,000 
5. Petugas Pemadam 
Kebakaran 750,000 750,000 
6. Operator Alat Berat 
 
 
 
 1. Operator 600,000 600,000 
2. Pembantu Operator 500,000 500,000 
3. Pengawas 550,000 550,000 
4. Mekanik 500,000 500,000 
 
 
b. Tambahan Penghasilan bagi Non PNS / PTT di Lingkungan RSUD dan Puskesmas 
 
 Jabatan/Golongan Komponen Tambahan Penghasilan (Rp) 
Jumlah No Tempat 
Bekerja Kondisi 
Kerja Kelangkaan
Profesi Resiko Kerja 
1 2 3 4 5 6 7 
1. 
 
 
 
 
 Pegawai Honorer 
a. Dokter Spesialis 7,530,000 9,500,000 17,030,000 
b. Dokter Umum / 
Dokter Gigi 2,500,000 2,500,000 
c. Dokter Umum/Dokter 
Gigi Puskesmas 2,000,000 2,000,000 
c. Apoteker 2,500,000 2,500,000 
d. Perawat S1 Ners 880,000 880,000 
 e. Perawat / Bidan 630,000 630,000 
 f. Penunjang Medis 630,000 630,000 
 g. Penata Anestesi 
 1). D III 1,190,000 1,190,000 
 2). SPK 630,000 630,000 
 h. Penata Rontgen 630,000 630,000 
 1). Radiografer 
2). Petugas Kamar 
Gelap 
 630,000 
 
630,000 1,150,000 
 425,000 1,780,000 
1,055,000 
 i. Laboratorium 630,000 630,000 
 j. Tenaga Atem 630,000 630,000 
 
 k. Instalasi 
Pemeli haraan Rumah 
Sakit (IPRS) 280,000 280,000 
 l. Satuan Pengaman 
(Satpam) 
280,000 
280,000 
 m. Sopir Ambulance 280,000 280,000 
 n. Penyusun Dokumen 280,000 280,000 
o. Kasir 280,000 280,000 
p. Pekarya UGD 280,000 280,000 
q. Instalasi Gizi 280,000 280,000 
r. Instalasi Loundry 280,000 280,000 
2. PTT 
 a. Dokter 
 1). Daerah Sulit Kelas A 
7,500,000 7,500,000 
 2). Daerah Sulit Kelas B 5,300,000 5,300,000 
 3). Daerah Sulit Kelas C 3,200,000 3,200,000 
b. Perawat / Bidan 
 1). Daerah Sulit Kelas A 7,500,000 7,500,000 
 2). Daerah Sulit Kelas B 5,300,000 5,300,000 
3). Daerah Sulit Kelas C 3,200,000 3,200,000 
 
 
 
 
 
 
 
c. Tambahan Penghasilan bagi Non PNS Khusus BPKAD, BAPPEDA, INSPEKTORAT, DPMPTSP DAN BAPENDA 
 
No Uraian BPKAD (Rp) BAPPEDA (Rp) INSPEKTORAT (Rp) BAPENDA (Rp) DPMPTSP (Rp) 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Strata 1/D.III/D.II/SMA /SMP 
 - Tenaga Teknis Kantor 750,000 750,000 1.250.000, - 750,000 750,000 
 - Satpam - - 350.000, - - - 
 - Tenaga Kebersihan - - 350.000, - - - 
 
d. Tambahan Penghasilan bagi Non PNS Khusus di Sekolah Menengah Pertama Negeri Berasrama 
No Jabatan/Golongan Komponen Tambahan Penghasilan (Rp) Jumlah 
 Tempat 
Bekerja Kondisi 
Kerja Kelangkaan 
Profesi Resiko Kerja 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Wakil Kepala 
Sekolah/GTT 2.000.000 2.000.000 
2. Guru Bidang Studi/GTT 1.000.000 1.000.000 
 Pendidikan Tahfidz 
Qur’an/ sederajat 3.500.000 3.500.000 
3. Pegawai Tata Usaha/PTT 
 
 
 
 a. Pendidikan S1/S2 1,000,000 1,000,000 
b. Pendidikan D.III/D.II 950,000 950,000 
c. Pendidikan 
SLTA/ sederajat 900,000 900,000 
4. Petugas Keamanan/PTT 
 
 
 
 a. Pendidikan S1/S2 900,000 900,000 
b. Pendidikan D.III/D.II 850,000 850,000 
c. Pendidikan 
SLTA/Sederajat 800,000 800,000 
d. Pendidikan SMP/SD 750,000 750,000 
5. Petugas Kebersihan/PTT 
 
 
 
 a. Pendidikan S1/S2 900,000 900,000 
b. Pendidikan D.III/D.II 850,000 850,000 
c. Pendidikan 
SLTA/Sederajat 800,000 800,000 
d. Pendidikan SMP/SD 750,000 750,000 
6. Pengasuh Asrama/PTT 900.000 900.000 
7. Ahli Gizi/PTT 
 
 a. Pendidikan S1/S2 900,000 900,000 
b. Pendidikan D.III/D.II 850,000 850,000 
8. Petugas Juru Masak/PTT 
 
 
 
 a. Pendidikan S1/S2 700,000 700,000 
b. Pendidikan D.III/D.II 650,000 650,000 
c. Pendidikan 
SLTA/Sederajat 600,000 600,000 
d. Pendidikan SMP/SD 500,000 500,000 
9 Petugas Medis/PTT 
 
 a. Pendidikan S1/S2 900,000 900,000 
b. Pendidikan D.III/D.II 850,000 850,000 
 
e. Tambahan Penghasilan bagi Non PNS khusus Tata Usaha, Ajudan, Sekretaris , Sopir Bupati, Sopir Wakil Bupati, Sopir Sekretaris 
Daerah, Sopir Asisten, Persandian, Teknisi Sekretariat dan Petugas Administrasi Rumah Tangga 
 KOMPONEN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp) Jumlah 
N0 JABATAN / GOLONGAN Tempat 
Bekerja Kondisi 
Kerja KelangkaanProfesi Resiko 
Kerja 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Tata Usaha Bupati 
 
 a. S.1 4.000.000 4.000.000 
b. D3 3.750.000 3.750.000 
c. SMA 3.500.000 3.500.000 
2. Tata Usaha Wakil Bupati 3.500.000 3.500.000 
3. Ajudan Dalam Bupati 3.500.000 3.500.000 
4. Ajudan Luar Bupati 4.000.000 4.000.000 
 a. D. III 4.250.000 4.250.000 
 b. SLTA 4.000.000 4.000.000 
5. Sekretaris Sekda 2.500.000 2.500.000 
6. Protokoler 2.500.000 2.500.000 
7. Ajudan Dalam Wakil Bupati 3.500.000 3.500.000 
8. Sekretaris Bupati 3.000.000 3.000.000 
9. Ajudan Sekda 3.000.000 3.000.000 
10. Sopir Bupati 4.000.000 4.000.000 
 a. D. III 3.750.000 3.750.000 
 b. SLTA (Sopir I) 4.000.000 4.000.000 
 c. SLTA (Sopir II) 3.500.000 3.500.000 
11. Sopir Bupati II 3.500.000 3.500.000 
12. Sopir Ibu Bupati 3.000.000 3.000.000 
14 Sopir Ibu Wakil Bupati 2.300.000 2.300.000 
15. Sopir Sekda 
 a. D. III 3.000.000 3.000.000 
 b. SLTA 2.750.000 2.750.000 
 c. SD 2.500.000 2.500.000 
16. Sopir Sekda II 2.500.000 2.500.000 
17. Sekretaris Asisten 1.500.000 1.500.000 
 
f. Tambahan Penghasilan bagi Non PNS pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 
 
N0 
 
JABATAN / GOLONGAN KOMPONEN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp) 
Jumlah Tempat 
Bekerja Kondisi 
Kerja KelangkaanProfesi Pertimbang
an Objektif 
Lainnya 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Non PNS di UKPBJ 1.500.000 1.500.000 
 a. Sarjana ( S1) 1.500.000 1.500.000 
 b. D.III 1.500.000 1.500.000 
 c. SLTA 1.500.000 1.500.000 
Keterangan : 
I. Jumlah Tambahan Penghasilan adalah Jumlah yang diterima sebelum dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 
II. Tambahan Penghasilan bagi PNS dan Non PNS diberikan dengan catatan : 
1. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sip il atas tingkat kehadiran di kantor 
dalam menyelesaikan tugas kedinasan 
2. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil/PTT yang dalam melaksanakan 
tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil yang diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Bupati Rokan Hulu. 
3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil/PTT yang dalam melaksanakan tugasnya 
berada pada lingkungan yang memiliki resiko tinggi Tambahan Penghasilan ini diberikan kepada Pegawai Negeri 
Sipil/PTT yang bertugas menetap. 
4. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/PTT yang dalam 
mengemban tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka, Tambahan Penghasilan ini diberikan kepada Pegawai 
Negeri Sipil/ PTT yang memiliki profesi spesialis. 
5. Tambahan Penghasilan berdasarkan Resiko Kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/PTT yang dalam mengemban 
tugasnya dapat membahayakan keselamatan dirinya, Tambahan Penghasilan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/ 
PTT yang memiliki ancaman keselama tan jiwa dan resiko cacat dalam melaksanakan tugas. 
6. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil/PTT tidak diberlakukan terhadap aparatur yang sedang dalam tugas belajar. 
7. Pemotongan terhadap jumlah Komponen Tambahan Penghasilan setelah dipotong Pajak d ilakukan dengan ketentuan : 
a. Pegawai Negeri Sipil tidak mengikuti apel pagi dan apel sore dipot ong masing -masing sebesar 5% dar i nilai harian. 
b. Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir tanpa keterangan dipotong masing -masing sebesar 100% dari nilai harian . 
c. Pelaksanaan Inspeksi Mendadak yang dilakukan oleh Pejabat Rokan Hulu, dimana kehadiran pegawai kurang dari 
90% maka dipotong 1 (satu) bulan penuh kepada Satuan Kerja yang bersangkutan. 
d. Kehadiran dalam Upacara - upacara Kenegaraan dan Keagamaan aka n di atur lebih lanjut dengan Surat Edaran 
Bupati. 
8. Pegawai Negeri Sipil yang izin dengan alasan lain selama - lamanya 3 (tiga) hari kerja dipotong sebesar 50% dari nilai 
harian dan untuk hari keempat dan seterusnya dipotong sebesar 100% dari nilai haria n. 
9. Tambahan penghasilan berdasarkan ketentuan yang berlaku dibayarkan kepada PNS yang sedang menjalankan cuti 
tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
10. Khusus untuk komponen apel pagi dan apel sore pe motongan diberlakukan terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil 
kecuali terhadap Pejabat Fungsional, Sopir/Ajudan Bupati/Wakil Bupati/serta Sopir Pimpinan DPRD dan Sopir/Ajudan 
Sekretaris Daerah. 
11. Pengajuan pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan pada bul an berikutnya, setelah dihitung jumlah 
pemotongannya. 
12. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin akan dikenakan pemotongan terhadap tambahan penghasilan 
diatur sesuai dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu. 
13. Untuk Tambahan Penghasilan bag i Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menjabat Jabatan atau Pelaksana Tugas (Plt) 
diberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan Jabatannya yang didasarkan pada SK Bupati Rokan Hulu. 
 
 
BUPATI ROKAN HULU, 
ttd 
S U K I M A N 
Salinan Sesuai Aslinya,