Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 58 Tahun 1945 pada Pasal 16?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 58 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA, BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 16 menyebutkan bahwa:

Kepala Perangkat Daerah, wajib bertanggung jawab untuk:
melaksanakan peta proses bisnis;
meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan
inovasi pelayanan publik;
menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
meningkatkan reformasi birokrasi.
- 13 -
Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal17
Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan
langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang menyampaikan laporan kepada Sekretaris
dan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya dan Sekretaris dan Kepala Bidang
menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala
Dinas tepat waktunya.
Setiap laporan yang diterima oleh pimpman unsur organisasi, diolah dan
dipergunakan sebagi bahan Iebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan.
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan
kepada un sur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.
Bagian Ketiga
Hal Mewakili