Apa substansi hukum dari Pasal 219 PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI, khususnya BAB IX - TATA CARA PEMBINAAN PERKERETAAPIAN, Pasal 219, adalah:

huruf a, harus didasarkan pada:
a.persyaratan dan standar spesifikasi teknis yang telah
ditentukan;
b.kebutuhan operasional;
c.pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
d.mengutamakan produksi dalam negeri.
Pasal222
Persyaratan dan standar s pesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 huruf a, dibuat dengan
memperhatikan:
a.ruang batas sarana perkeretaapian;
b.lebar jalan rel;
c.bebandan jumlah gandar;
d.jenis sarana perkeretaapian;
e.kecepatan; dan
f.perkembangan teknologi sarana perkeretaapian.
Pasal223
(1)Pengadaan sarana perkeretaapian dari dalam negeri
mengutamakan material yang telah memenuhi ketentuan
Standar Nasional Indonesia.
(2)Pengadaan sarana perkeretaapian atau pembuatan
komponen serta perakitan, seluruhnya atau sebagian yang
dibuat di dalam negeri maupun di luar negeri, harus
dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang telah
mempunyai Sertifikat Internasional.
Pasal...
116
Pasal224
(1)Pengoperasian sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 dan Pasal 220 wajib memenuhi
kelaikan operasi sarana perkeretaapian.
(2)Kelaikan operasi sarana perkeretaapian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ,meliputi:
a.pengujia n sarana perkeretaapian; dan
b.pemeriksaan sarana perkeretaapian.
Pasal225
Pengujian sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam