Jelaskan isi kandungan Pasal 5 dari PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 133/PMK.01/2022 Tahun 1945.
Sesuai dengan PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 133/PMK.01/2022 Tahun 1945 tentang TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, ketentuan pada BAB II - PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, Pasal 5 berbunyi:

(1) Dalam mendukung tujuan bisnis Kementerian Keuangan 
disusun Strategi TIK tingkat Kementerian Keuangan. 
(2) Penyusunan Strategi TIK tingkat Kementerian Keuangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh 
Unit TIK Pusat dengan melibatkan Unit TIK Eselon I dan 
Unit TIK Non Eselon. 
(3) Strategi TIK tingkat Kementerian Keuangan disusun 
selaras dengan rencana strategis Kementerian Keuangan 
dan peraturan perundang-undangan terkait di antaranya 
mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik dan 
satu data Indonesia. 
(4) Strategi TIK tingkat Kementerian Keuangan paling sedikit 
memuat komponen: 
a. visi dan misi TIK; 
b. prinsip implementasi Strategi TIK tingkat 
Kementerian Keuangan; dan 
c. fokus area Strategi TIK tingkat Kementerian 
Keuangan yang berisi identifikasi masalah dan 
kebutuhan, strategi, serta petajalan. 
(5) Dalam mendukung tujuan bisnis Unit di Lingkungan 
Kementerian Keuangan yang selaras dengan Strategi TIK 
tingkat Kementerian Keuangan, disusun Strategi TIK 
tingkat unit. 
(6) Penyusunan Strategi TIK tingkat unit sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Unit TIK Eselon 
I dan Unit TIK Non Eselon terlebih dahulu berkoordinasi 
dengan Unit TIK Pusat. 
(7) Strategi TIK tingkat unit memuat komponen fokus area 
Strategi TIK di antaranya berisi: 
a. identifikasi masalah dan kebutuhan; 
b. strategi; dan 
c. petajalan. 
(8) Implementasi strategi pada masing-masing fokus area 
Strategi TIK tingkat Kementerian Keuangan dan Strategi 
TIK tingkat unit dikoordinasikan oleh masing-masing 
penanggungjawab dari strategi terkait. 
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Strategi TIK tingkat 
Kementerian Keuangan ditetapkan dalam Keputusan 
Menteri Keuangan.