Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Nomor 4 Tahun 2002 pada Pasal 3?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Nomor 4 Tahun 2002 tentang PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PROPINSI, BAB II - PERUBAHAN BENTUK HUKUM DAN NAMA PERUSAHAAN, Pasal 3 menyebutkan bahwa:

(1) Dalam rangka perubahan bentuk hukum Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, kepada Gubernur 
diberikan wewenang untuk memproses perubahan bentuk hukum 
Perusahaan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang -
undangan yang berlaku. 
(2) Dengan perubahan bentuk hukum Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan hukum 
yang menyangkut Perseroan Terbatas be rlaku terhadap Perseroan.