Bagaimana redaksi normatif Pasal 13 dalam KET ENTUAN UMUM Meneta pkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN Nomor 5 Tahun 2016?
Norma hukum dalam KET ENTUAN UMUM Meneta pkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN Nomor 5 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN , SUSUNAN, Pasal 13 berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 12, Bagian 
Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian kebijakan daerah di 
bidang administrasi pemerintahan , administra si kewilayahan , otonomi 
daerah dan kerjasama ; 
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di 
bidang administrasi pem erintahan, administrasi kewila yahan , otonomi 
daerah dan kerjasama ; 
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 
di bidang administrasi pemerintahan , administras i kewilayahan, otonomi 
daerah dan kerjasama; 
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asist en Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugas dan fungsin ya. Pasal 12 
Bagian Tata Pemerintahan sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 
huru f a, mempun yai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 
daerah , pengoordin asian pelaksanaan tugas perangkat daerah , pemantauan 
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksan aan pembin aan 
adrnini strasi di bidang administrasi pemerintahan , administrasi kewil ayahan , 
otonomi daerah dan kerjasama . Pasal 11 
(1). Asis ten Pem erintahan dan Kesejaht eraan Rakya t, terdiri atas: 
a. Bagian Tata Pemerintahan ; 
b. Bagian Kesejahteraan Rakyat ; 
c. Bagian Hukum . 
(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah 
melalui Asist en Pemerintahan dan Kesejaht eraan Rakyat . - 8 - 
(1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam