Apa bunyi lengkap Pasal 62 dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 21 Tahun 2016?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 21 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA, pada BAB V - TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA, Pasal 62 dinyatakan:

(1)Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah
suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
(2)Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh
suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa
dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan sebagai
berikut:
a.yang memenangkan TPS dengan jumlah lebih banyak ;
-31-b.dalam hal jumlah TPS yang dimenangkan sama, calon terpilih
ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan
jumlah pemilih terbanyak ;
c.dalam hal perolehan suara terbanyak sebagaimana dimaksud
pada huruf b sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan
perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih
terbanyak berikutnya ; dan
d.dalam hal terjadi perolehan suara terbanyak lebih dari 1 (satu)
orang sebagaimana dimaksud pada huruf c pada semua TPS
maka Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal.
(3)Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak
yang sama lebih dari 1 (satu) calonpada desa dengan TPS hanya 1
(satu), calon terpilih ditetapkan sebagai berikut:
a.berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih
terbanyak.
b.dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama
berasal dari wilayah tempat tinggal yang sama, Pemilihan Kepala
Desa dinyatakan gagal.
(4)Dalam hal calon kepala desa terpilih adalah calon kepala desa yang
meninggal dunia, Pemilihan Kepala Desa din yatakan gagal.
Bagian Ketiga
Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa
Pasal63
(1)Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati
menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan perselisihan .
(2)Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya terkait dengan perselisihan mengenai jumlah:
a.surat suara yang diterima Panitia Pemilihan Desa;
b.surat suara yang dipergunaka n oleh Panitia Pemilihan Desa;
c.surat suara yang tidak dipergunakan oleh Panitia Pemilihan
Desa;
d.surat suara yang rusak;
e.perolehan suara calon Kepala Desa
f.surat suara yang sah; dan
g.surat suara yang tidak sah.
(3)Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
(4)Perselisihan yang berkaitan dengan dugaan terjadinya pelanggaran
yang termasuk tindak pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perund ang-undangan.
-32-Bagian Keempat
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
Pasal64
(1)Panitia Pemilihan Desa membuat laporan mengenai Hasil
Pemungutan Suara kepada BPD dengan tembusan Bupati dan
Camat dilampir i:
a.Berita Acara Pemungutan Suara danBerita Acara Penghitungan
Suaradalam hal jumlah TPS 1 (satu); dan
b.Berita Acara Pemungutan Suara ,Berita Acara Penghitungan
Suaradan Berita Acara rekapitulasi perolehan suara dalam hal
jumlah TPS lebih dari 1 (satu) .
(2)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
(3)Perlengkapan dan dokumen pemungutan suara disimpan dan
diamankan di desa dan jikadipandang perlu untuk menjaga
keamanan perlengkapan dan dokumenpemungutan suara tersebut
untuk sementara waktu dapat dititipkan di Kecamatan.
Pasal65
(1)Berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Desa seb agaimana
dimaksud dalam Pasal 63ayat (1), BPD menyampaikan laporan
mengenai c alon Kepala Desa terpilih kepada Bupati dengan
tembusan C amat dilampiri :
a.Berita Acara Pemungutan Suara danBerita Acara Penghitungan
Suaradalam hal jumlah TPS 1 (satu).
b.Berita Acara Pemungutan Suara ,Berita Acara Penghitungan
SuaradanBerita Acara rekapitulasi perolehan suara dalam hal
jumlah TPS lebih dari 1 (satu) .
(2)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia
Pemilihan Desa.
Pasal66
(1)Berdasarkan laporan dari BPD seb agaimana dimaksud dalam Pasal
65ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang
Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
(2)Dalam hal BPD tidak bersedia membuat laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64ayat (1) tanpa adanya alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan, Bupati dapat menerbitkan Keputusan
Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa
-33-mendasarkan pada tembus an laporan Panitia Pemilihan Desa
kepada BPD seb agaimana dimaksud dalam Pasal 63ayat (1).