Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 9 PERATURAN BUPATI WAJO Nomor 7 Tahun 2019.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI WAJO Nomor 7 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 87, pada , Pasal 9 menjelaskan:

(1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, 
penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan 
fasilitas umum yang melang gar kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan 
sanksi. 
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
berupa: 
a. bagi perorangan: 
1. Kerja sosial selama 1 (satu) jam; 
2. Denda administratif sebesar Rp50.000,0 0 
(lima puluh ribu rupiah) per pelanggaran ; 
3. Penundaan atau penghentian pemberian 
jaminan sosial atau bantuan sosial; 
dan/atau 
4. Penundaan atau penghentian layanan 
administrasi pemerintahan. 
b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, 
atau penanggung jawab tempat dan fasilitas 
umum , berupa : 
1. Teguran lis an atau teguran tertulis; 
2. Dalam hal 3 (tiga) hari setelah teguran lisan 
atau tertulis sebagaimana dimaksud pada 
angka 1 (satu) telah diberikan tetapi tidak 
diindahkan, maka dikenakan denda 
administratif sebaga i berikut: 
a) Transportasi Umum sebesar 
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ; 
b) Pedagang kaki lima/lapak jajanan 
sebesar Rp 100.000,00 ( seratus ribu 
rupiah); 
c) Apotek dan toko obat sebesar 
Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh 
ribu rupiah); 
d) Perkantoran/tem pat kerja, usaha dan 
industri sebesar Rp 250.000,00 ( dua 
ratus lima puluh ribu rupiah); 
e) Terminal dan pelabuhan sebesar 
Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh 
ribu rupiah); 
 
 
9 
 f) Swalayan, retail modern, toko dan pasar 
tradisional sebesar Rp 250.000,00 ( dua 
ratus lima puluh ribu rupiah); 
g) Warung makan, rumah makan, c afe dan 
restoran sebesar Rp 250.000,00 ( dua 
ratus lima puluh ribu rupiah); 
h) Tempat wisata sebesar Rp500.000,00 
(lima ratus ribu rupiah); 
i) Fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 
Rp500.000,00 (lima rat us ribu rupiah); 
j) Salon kecantikan, solus per aqua (SPA), 
panti pijat, dan pangkas rambut sebesar 
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 
k) Area publik, tempat lainnya yang dapat 
memungkinkan adanya kerumunan 
massa sebesar Rp250.000,00 ( dua ratus 
lima puluh rib u rupiah); 
l) Perhotelan sebesar Rp 500.000,00 (lima 
ratus r ibu rupiah) ; 
m) Wisma, tempat kost dan rumah 
kontrakan sebesar Rp250.000,00 ( dua 
ratus lima puluh ribu rupiah); 
n) Rumah bernyanyi dan tempat hiburan 
lainnya sebesar Rp250.000,00 ( dua 
ratus lima puluh ri bu rupiah); 
o) Gedung pertemuan/rapat, gedung 
perkawinan dan sejenisnya sebesar 
Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh 
ribu rupiah); dan 
p) Area/tempat fasilitas olahraga dan 
fasilitas rekreasi sebesar Rp250.000,00 
(dua ratus lima puluh ribu rupiah) . 
3. Penghentian se mentara operasional 
usaha/kegiatan; dan /atau 
4. Pencabutan iz in usaha/kegiatan. 
(2a)Setiap orang yang menyebabkan terhalangnya 
pelaksanaan penanggulangan penyebaran 
COVID -19, selain dikenakan sanksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 2) huruf a dapat dikenakan 
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
(3) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati 
membentuk tim terpadu yang terdiri dari : 
a. Komando Distrik Militer 140 6 Wajo ; 
b. Kepolisian Resort Wajo; 
c. Satpol PP; dan 
d. Gugas COVID -19. 
 
 
10 
 
(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan denga n Keputusan Bupati. 
Pasal II 
Peraturan Bupati ini berlak u mulai pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo . 
 
Ditetapkan di Sengkang 
pada tanggal 24 Januari 2022 
BUPATI WAJO, 
 Ttd 
AMRAN MAHMUD 
 
Diundangkan di S engkang 
pada tanggal 24 Januari 2022 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO, 
 Ttd 
ARMAYANI 
 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 202 2 NOMOR 7