Apa norma yang terkandung dalam Pasal 101 PERATURAN DAERAH KABUPATENKOLAKA Nomor 2 Tahun 2022?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATENKOLAKA Nomor 2 Tahun 2022 tentang upaya peningkatan kesehatan, khususnya BAB IX - SOSIALISASI DAN PROMOS!, Pasal 101, memuat:

(2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 62, Pasal 63, 64 dan 65 diancarn denda 
paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau pidana 
kurungan paling lama 2 (dua) bulan. - 46 - 
Dengan berlakun ya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat 
terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian 
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartis ipasi 
melestarikan lingkungan hidup me lalui pengelolaan air limbah 
domestik. Bahwa sehubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran 
penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berda ya 
guna dan berhasil guna serta untuk adanya kemudahan dalam 
penyelenggaraan pelayanan pengelolaan air limbah domestik oleh 
Pemerintah Daerah , di pandang perlu menetapkan Pengelolaan Air 
Limbah Domestik dalam bentuk peraturan daerah. Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas , nyata dan 
bertanggung jawab kepada Daerah diberikan kewenangan dan 
kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tanggan ya 
sendiri tennasuk yang berkaitan dengan lingkungan hidup , 
khususn ya dalam hal pengelolaan air limbah domestik . 
Kewenangan ini merupakan bagian dari urusan pemerintahan 
konkuren sebagaimana diatur dalam Undang -Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 
sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 . Oleh karena itu 
pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan 
sehat bagi seluruh mas yarakat . I. UMUM PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA 
NOMOR 2 TAHUN 2022 
TENT ANG 
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK - 47 - 
Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa 
materi muatan dalam peraturan daerah harus 
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap 
warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun 
lin tas gender. 
Huruf e 
Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa 
ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/ atau 
kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu 
pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan 
untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau 
menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/ a tau 
kerusakan lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah 
bahwa perlindungan dan pengelolan lingkungan 
hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur 
atau menyinergikan berbagai komponen terkait. 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah 
bahwa setiap orang memikul kewajiban dan 
tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan 
terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan 
melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem 
dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. 
Huruf d II. PASAL DEMI PASAL