Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 48 Tahun 2012.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 48 Tahun 2012 tentang RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR DAN TARGET, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten M agelang . 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 
4. Bupati adalah Bupati Magelang. 
5. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan yang 
selanjutnya disingkat BPPKP adalah Badan Pelaksana Penyuluhan 
dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang. 
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang 
merupakan urusan wajib Daer ah yang berhak diperoleh setiap 
warga secara minimal. 
-693- 
 7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah 
tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik 
jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. 
8. Standar Pelayanan Minim al Bidang Ketahanan Pangan yang 
selanjutnya disingkat SPM Bidang Ketahanan Pangan adalah 
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang 
ketahanan pangan yang merupakan urusan wajib Daerah yang 
berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang ku alitasnya 
pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja ketahanan pangan 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 
9. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan 
mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan 
sosial, ekonomi da n pemerintahan. 
10. Pelayanan dasar bidang ketahanan pangan adalah jenis pelayanan 
dasar untuk mewujudkan katersediaan pangan yang cukup, aman, 
bermutu, begizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh 
wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. 
11. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kualitatif dan kuantitatif 
yang digunakan untuk menggambarkan besaran -besaran yang 
hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, 
hasil dan/atau manfaat pelayanan. 
12. Batas waktu pencapaian adalah batas w aktu untuk mencapai 
target jenis pelayanan bidang ketahanan pangan secara bertahap 
sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.