Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 40 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 40 Tahun 2016 tentang PEJABAT PENGAMPU PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: (Disesuaikan dengan UU) 
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Magelang. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dising kat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah . 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah 
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 
6. Satuan Kerja Perangkat Dae rah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang. 
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pe ngguna 
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan 
daerah. 
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun. 
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim 
yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris 
daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan 
kepala daerah dalam rangka penyusunan AP BD yang anggotanya terdiri dari 
pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan. 
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang 
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi 
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 
- 3 - 
 11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran 
yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam 
penyusunan RKA -SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA -SKPD 
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta r encana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 
13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA -PPKD 
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PPKD serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 
14. Pejabat Pengampu adalah Pejabat yang bertugas mengampu Penyusunan 
Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017.