Apa bunyi lengkap Pasal 39 dalam BUPATI MUNA BARAT , Nomor mi Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam BUPATI MUNA BARAT , Nomor mi Tahun 1945 tentang Perk operas ian; I., pada , Pasal 39 dinyatakan:

Pasal 38 (3) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: 
a. Menerima dan meminta laporan kondisi organisasi usaha dan 
permodalan koperasi; 
b. Melakukan audit atau meminta auditor independen untuk melakukan 
audit terhadap semua dana, surat berharga, pembukuan, kertas kerja, 
catatan semua sumber informasi yang dimiliki dan dikuasai koperasi; 
c. Merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mengenakan 
sanksi, apabila terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti-bukti nyata 
yang ditemukan bahwa koperasi menjalankan usaha yang tidak sesuai 
dengan asas-asas koperasi dan/ atau melanggar ketentuan peraturan 
perundang-undangan;dan 
d. Mengeluarkan perintah untuk menempatkan koperasi dalam 
pengawasan administratif. 
(4) Pejabat pengawas melaporkan basil pengawasan yang memuat temuan 
dan rekomendasi basil pengawasan kepada Bupati. 
(5) Laporan basil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi 
bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengambilan tindakan lebih 
lanjut sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. 
(1) Koperasi yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat 
(5), Pasal 10, Pasal 12 ayat (4), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat 
(2) dan Pasal 38 ayat ( 1) dikenakan sanksi administrasi. 
(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. Teguran lisan; 
b. Teguran tertulis; 
c. Pencabutan izin usaha koperasi; dan/atau BABX 
SANKS! ADMINISTRASI