Menurut PERATURAN Nomor 3ÿj Tahun 2021, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN Nomor 3ÿj Tahun 2021 tentang , pada , menyatakan:

-
3
-
3.
Pemerintahan
Kota
Lhokseumawe
yang
selanjutnya
disebut
Pemerintahan
Kota
adalah
penyelenggara
urusan
pemerintahan
yang
dilaksanakan
oleh
Pemerintah
Kota
Lhokseumawe
dan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Kota
Lhokseumawe
sesuai
dengan
fungsi
dan
kewenangannya
masing-masing.
4.
Walikota
adalah
Walikota
Lhokseumawe.
5.
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Gampong
yang
selanjutnya
disingkat
DPMG
adalah
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Gampong
Kota
Lhokseumawe.
6.
Camat
adalah
pimpinan
dan
koordinator
penyelenggaraan
Pemerintahan
di
wilayah
keija
kecamatan
yang
dalam
pelaksanaan
tugasnya
memperoleh
pelimpahan
kewenangan
pemerintahan
dari
Walikota
untuk
menangani
sebagian
urusan
otonomi
daerah
dan
menyelenggarakan
tugas
urusan
pemerintahan.
7.
Gampong
adalah
kesatuan
masyarakat
hukum
yang
berada
dibawah
Mukim
dan
dipimpin
oleh
Keuchik
yang
berhak
menyelenggarakan
urusan
rumah
tangga
sendiri.
8.
Pemerintahan
Gampong
adalah
Keuchik
dan
Tuha
Peut
Gampong
yang
memiliki
tugas
dalam
penyelenggaraan
Pemerintah
Gampong.
9.
Pemerintah
Gampong
adalah
Keuchik,
Sekretaris
Gampong
beserta
perangkat
Gampong
lainnya
yang
memiliki
tugas
dalam
penyelenggaraan
Pemerintah
Gampong.
10.
Keuchik
adalah
Pimpinan
Pemerintah
Gampong.
1
1
.
Tuha
Peut
adalah
unsur
pemerintahan
Gampong
yang
berfungsi
sebagai
Badan
Permusyawaratan
Gampong.
12.
Qanun
Gampong
adalah
peraturan
perundang-undangan
yang
ditetapkan
oleh
Keuchik
setelah
dibahas
dan
disepakati
bersama
Tuha
Peut
Gampong.
13.
Keuangan
Gampong
adalah
semua
hak
dan
kewajiban
dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan
Gampong
yang
dapat
dinilai
dengan
uang
termasuk
didalamnya
segala
bentuk
kekayaan
yang
berhubungan
dengan
hak
dan
kewajiban
Gampong
tersebut.
14.
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Negara
yang
selanjutnya
disingkat
dengan
APBN
adalah
rencana
keuangan
tahunan
Pemerintah.
15.
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Kota
Lhokseumawe
yang
selanjutnya
disebut
dengan
APBK
adalah
rencana
keuangan
tahunan
Pemerintah
Kota
Lhokseumawe.
16.
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Gampong
yang
selanjutnya
disingkat
APBG,
adalah
rencana
keuangan
tahunan
Pemerintahan
Gampong
yang
bersumber
dari
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Negara,
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Aceh,
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Kota,
Pendapatan
Asli
Daerah
dan
sumber
lainnya
yang
sah,
dibahas
dan
disetujui
bersama
oleh
Pemerintahan
Gampong
dan
Tuha
Peut
yang
ditetapkan
dengan
Qanun
Gampong.
17.
Dana
Desa
adalah
dana
yang
bersumber
dari
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Negara
yang
diperuntukkan
bagi
Gampong
yang
ditransfer
melalui
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
Kota
dan
digunakan
untuk
membiayai
penyelenggaraan
pemerintahan,
pelaksanaan
pembangunan,
pembinaan
masyarakat
dan
pemberdayaan
masyarakat.
18.
Kewenangan
berdasarkan
Hak
Asal
Usui
adalah
hak
yang
merupakan
warisan
yang
masih
hidup
dan
prakarsa
Gampong
atau
prakarsa
masyarakat
Gampong
sesuai
dengan
perkembangan
kehidupan
masyarakat.
19.
Kewenangan
Lokal
Berskala
Gampong
adalah
kewenangan
untuk
mengatur
dan
mengurus
kepentingan
masyarakat
Gampong
yang
telah
dijalankan
oleh
Gampong
atau
mampu
dan
efektif
dijalankan
oleh
Gampong
atau
yang
muncul
karena
perkembangan
Gampong
dan
prakarsa
masyarakat
Gampong.
20.
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Gampong,
selanjutnya
disingkat
RPJMG,
adalah
Rencana
Kegiatan
Pembangunan
Gampong
untuk
jangka
waktu
6
(enam)
tahun.
21.
Rencana
Keija
Pemerintah
Gampong,
selanjutnya
disingkat
RKPG,
adalah
penjabaran
dari
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Gampong
untuk
jangka
waktu
1
(satu)
tahun.
22.
Prioritas
Penggunaan
Dana
Desa
adalah
pilihan
kegiatan
yang
didahulukan
dan
diutamakan
daripada
pilihan
kegiatan
lainnya
untuk
dibiayai
dengan
Dana
Desa.
23.
Badan
Usaha
Milik
Gampong
yang
selanjutnya
disingkat
BUMG
adalah
badan
usaha
yang
seluruh
atau
sebagian
besar
modalnya
dimiliki
oleh
Gampong
melalui
penyertaan
secara
langsung
yang
berasal
dari
kekayaan
Gampong
yang
dipisahkan
guna
mengelola
aset,
jasa
pelayanan
dan
lainnya
untuk
kesejehteraan
masyarakat
Gampong.
24.
Padat
Karya
Tunai
adalah
kegiatan
pemberdayaan
masayarakat
Gampong,
khususnya
yang
miskin
dan
marginal,
yang
bersifat
produktif
dengan
mengutamakan
pemanfaatan
sumber
daya,
tenaga
kerja,
dan
teknologi
lokal
untuk
memberikan
tambahan
upah/
pendapatan,
mengurangi
kemiskinan,
dan
meningkatkan
kesejahteraan
rakyat.
25.
Pandemi
COVID-19
adalah
bencana
yang
disebabkan
oleh
faktor
nonalam
yaitu
Corona
Virus
Disease
2019
(COVID
yang
mengancam
dan
mengganggu
kehidupan
dan
penghidupan
masyarakat
Gampong,
sehingga
mengakibatkan
korban
jiwa
manusia
serta
dampak
sosial,
ekonomi,
kesehatan
dan
kejiwaan
atau
psikologis
manusia.
26.
Gampong
Aman
COVID-
19
adalah
kondisi
kehidupan
Gampong
yang
tetap
produktif
di
tengah
Pandemi
COVID-
19
dengan
kedisiplinan
warga
menerapkan
protokol
kesehatan
dengan
menggunakan
masker,
menjaga
jarak
fisik,
dan
cuci
tangan
dengan
sabun
dan
air
mengalir.
27.
Bantuan
Langsung
Tunai
Dana
Desa
adalah
kegiatan
pemberian
bantuan
langsung
berupa
dana
tunai
yang
bersumber
dari
Dana
Desa
kepada
keluarga
penerima
manfaat
dengan
kriteria
yang
disepakati
dan
diputuskan
melalui
musyawarah
Gampong.
28.
SDGs
Gampong
adalah
upaya
terpadu
mewujudkan
Gampong
tan
pa
kemiskinan
dan
kelaparan,
Gampong
ekonomi
tumbuh
merata,
Gampong
peduli
kesehatan,
Gampong
peduli
lingkungan,
Gampong
peduli
pendidikan,
Gampong
ramah
perempuan,
Gampong
beijejaring,
dan
Gampong
tanggap
budaya
untuk
percepatan
pencapaian
Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan.
29.
Pendamping
Desa
adalah
Kegiatan
untuk
melakukan
aktifltas
pemberdayaan
masyarakat
melalui
asistensi,
pengorganisasian,
pengarahan
dan
fasilitas
Gampong.
30.
Tenaga
Pendamping
Profesional
adalah
tenaga
profesional
yang
direkrut
oleh
Kementerian
yang
bertugas
pendampingan
di
tingkat
Gampong,
Kecamatan,
dan
Kota.
31.
Swadaya
masyarakat
adalah
kemauan
dan
kemampuan
masyarakat
yang
disumbangkan
sebagai
bagian
dari
rasa
ikut
memiliki
program
dan
kegiatan.