Menurut b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Nomor 68 Tahun 2016 Nomor 68 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 22?
Pasal Pasal 22 dalam b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Nomor 68 Tahun 2016 Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan, pada , menyatakan:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungs i: 
a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Perekonornian dan 
Sumb er Daya Alam berdasarkan peren canaan strategis (RENSTRA) 
untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ; 
b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas kepada bawahan ; 
c. pengkoordinasian penyusunan dokumen peren canaan pembangun an 
daerah (RPJPD , RPJMD dan RKPD), Renstra , Renj a, KUA dan PPAS 
bidang Perekonom ian dan Sumb er Daya Alam ; 
d. pelaksanaan koordinasi dan Verifikas i rancangan Renstra dan Renja 
perangk at daerah bidang Perekonornian dan Sumber Daya Alam ; 
e. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD , RPJMD dan RKPD 
bidang Perekonornian dan Sumber Daya Alam ; 
f. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait 
RPJPD , RPJMD , RKPD dan APBD bidang Perekonornian dan Sumber 
Daya Alam ; 
g. pengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD 
bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 
h. pengkoordinasian pelaksanaan s inergitas dan harmonisas i kegiatan 
K/L di Provinsi bidang Perekonornian dan Sumber Daya Alam ; 
1. pengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusa t untuk 
Priori tas Nasional ; 
J. pengkoordinasi an pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar 
daerah; 
k. pengkoordinasian pembin aan teknis, pengendalian, evaluas i dan 
pelaporan pelaksan aan perencanaan pembangunan daerah bidang 
Perekonomian dan Surnb er Daya Alam ; 
1. pelaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan 
pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam ; 
dan 
m. pelaksan aan tugas lain yang diberikan atasan s esuai deng an tugas 
dan fungsinya. -15 - 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi : 
a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk 
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan ; 
c. pengkoordinasian penyusunan dokum en perencanaan pembangunan 
daerah (RPJPD , RPJMD dan RKPD), Renstra, Renja , KUA dan PPAS 
bidang Infrastruktur dan Kewila yahan ; 
d. pelaksanaan koordinasi dan Verifikasi rancangan Renstra dan Renj a 
perangkat daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ; 
e. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD , RPJMD dan RKPD 
bi dang Infrastruktur dan Kewila yahan ; 
f. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait 
RPJPD , RPJMD , RKPD dan APBD bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan ; 
g. pengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD 
bidang Infrastruktur dan Kewila yahan ; Pasal 25 yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan . melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan tekn is 
pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ; 
(2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang dan tu gas 
dan Kewilayahan mempunyai Infrastruktur (1) Bidang Bagian Keenam 
Bidang Infrastruktur dan Kewila yahan