Apa substansi hukum dari Pasal 14 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BUPATI KOLAKA TIMUR Nomor mo Tahun 1945?
Materi muatan RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BUPATI KOLAKA TIMUR Nomor mo Tahun 1945 tentang Pelaksanaan Pengelolaan, khususnya , Pasal 14, adalah:

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat 
mengajukan perm.ohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran Retribusi yang terutang. 
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan 
kepada Bupati melalui Kepala Diskominfo dengan dilengkapi 
persyaratan sebagai berikut: BAB IX 
TATA CARA PENGEMBALIAN 
KELEBIHAN PEMBAYARAN 
RETRIBUSI Pasal 13 
(1} Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi Pengendalian 
Menara Telekomunikasi diberikan terhadap penyelenggaraan 
Menara Telekomunikasi yang berusia minimal 10 (sepuluh) 
tahun. 
{2} Pemberian pengurangan atau keringanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), paling banyak sebesar 20% (dua puluh 
persen) dari SKRD. Pasal 12 
(1) Penetapan pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi 
mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan 
Wajib Retribusi. 
(2) Pertimbangan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
antara lainsebagai berikut: 
a. aspek sosial adalah penyelenggara Menara Telekomunikasi 
telah melaksanakan program Corporate Social Responsibility 
(CSR) dengan baik; 
b. aspek ekonomi adalah penyelenggara Menara Telekomunikasi 
dalam memenuhi kewajiban pembayaran Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi tepat waktu; 
c. aspek lingkungan adalah penyelenggara Menara 
Telekomunik:asi telah menyediakan ruang terbuka hijau. (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 
instansi yang secara langsung berhubungan dengan 
penyelenggara Menara Telekomunikasi dan membuat berita acara 
pemeriksaan. dari Wajib Retribusi, 
dan pemeriksaan di 
dengan melibatkan Pasal 11 
Setelah menerima tembusan permohonan 
Kepala Diskominfo melakukan penelitian 
lapangan atas permohonan tersebut 
instansi terkait. (1)