Apa saja yang diatur dalam Pasal 34 PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor H Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor H Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOTA AMBON, BAB IV - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN, Pasal 34 menetapkan:

Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Sosial dalam melaksanakan 
tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, menyelenggarakan fungsi:
a. Pengkoordinasian penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) dan Rencana Keija Pembangunan Daerah (RKPD) Bidang 
Perencanaan Pembangunan Manusia dan Sosial;
b. Verifikasi rancangan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah Bidang 
Perencanaan Pembangunan Manusia dan Sosial;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
(Musrenbang) RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan 
Manusia dan Sosial;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RT/RW Daerah 
dan RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Sosial;
e. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, 
RPJMD dan RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Sosial;
f. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD 
Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Sosial;
g. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah 
Kota Ambon Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Sosial;
h. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan 
Kementerian/Lembaga dan Provinsi Maluku di Kota Ambon pada Bidang 
Perencanaan Pembangunan Manusia dan Sosial;
i. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan pembangunan manusia 
dan sosial kepada Perangkat Daerah Kota Ambon;
j. Pelaksanaan pengendalian/monitoring perencanaan pembangunan daerah 
Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Sosial;
k. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan 
daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Sosial;
l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas perencanaan pembangunan daerah 
Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Sosial; dan
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah terkait dengan tugas 
dan fungsinya.