Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor \.6 Tahun 2009 pada Pasal 16?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor \.6 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH, BAB VIII - PENENTUANPEMBAYARAN,EMPATPEMBAYARAN ,ANGSURANDANPENUNDAANPEMBAYARAN, Pasal 16 menyebutkan bahwa:

1) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau
dukumen lain yang dipersamakan;
2) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dan disetor
langsung keRekening Kas umum Daerah (RKUD) selambat-
lambatnya dalam waktu 1(satu) hari kerja;
3) Tata cara pembayaran, penyetoran retribusi diatur dengan
Peraturan Bupati.
Pasal17
1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran;
2) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan retribusi dilakukan segera setelah 7(tujuh) hari sejak
jatuh tempo pembayaran;
3) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah diterima surat
teguran wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang
terutang;
4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikeluarkan
oleh pejabat yang ditunjuk;
5) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
Pasal18
1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi;
2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dengan memperhatikan
kemampuan wajib retribusi;
3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
ditetapkan oleh Bupati.
Pasal19
1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa
setelah melampaui waktu 3(tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan
tindak pidana dibidang retribusi;
2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada
tertangguh jika :
a. Diterbitkan surat teguran; atau
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik
langsung maupun tidak langsung.
3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)huruf a,kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)huruf b,adalah wajib retribusi dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi
dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah;
5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaiaman
dimaksud pada ayat (2)huruf b,dapat diketahuidari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
Pasa120
1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan;
2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
BABIX
KEBERATAN
Pasal21
1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan;
2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan
yangjelas;
3) Dalam halwajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan
retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan
ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib
retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)dan ayat (3), tidak dapat dianggap
sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
Pasal22
1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6(enam) bulan sejak
tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan;
2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya
retribusi yang terutang;
3) Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)telah
lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan
yang diajukan terse but dianggap dikabulkan.
r' ••-
BABX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal23
1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6(enam) bulan sejak
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memberi keputusan;
3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1(satu) bulan;
4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya,
kelebihan pembayaran retribusi sebagimana dimaksud pada
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang retribusi terse but;
5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
dilakukan setelah lewat jangka watu 2(dua) bulan, Kepala
Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
Pasal24
1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
dilakukan diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan
sekurang-kurangnya menyebutkan:
a.Nama dan alama wajib retribusi;
b.Masa retribusi;
c.Besarnya kelebihan pembayaran; dan
d.Alasan yang singkat dan jelas.
2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman
pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh
Bupati.
Pasal25
1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi
(SPMKR);
2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan
utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21
, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan
juga sebagai bukti pembayaran.
BABXI
PENGAWASAN DAN PEMANFAATAN
Pasal26
1) Kegiatan pengawasan meliputi kegiatan pengawasan kedalam
(audit) dan kegiatan pengawasan diluar lapangan;
2) Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan
pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan
mi.
Pasal27
1) Pemanfaatan dari penerimaan masaing-masiang jenis retribusi
diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung
dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan;
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan
penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan peraturan Bupati.