Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 72 Tahun 2020 pada Pasal 6?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 72 Tahun 2020 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, BAB IV - PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN BERUSAHA, Pasal 6 menyebutkan bahwa:

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
meliputi : 
 a. Penerbitan produk pelayanan Perizinan Berusaha 
dan Non Berusaha sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan; 
 b. Penerimaan dan pemrosesan permohonan 
pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha 
yang dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan; 
 c. Penolakan permohonan pelayanan yang tidak 
memenuhi persyaratan Standar Pelayanan; 
 d. Penandatanganan dokumen perizinan Non 
Berusaha; 
 e. Pencabutan dokumen Perizinan Berusaha dan Non 
Berusaha yang telah diterbitkan; 
 f. Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat 
Pelayanan.