Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 5 Tahun 1945 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 5 Tahun 1945 tentang , Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggarean urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Penrakilan
Rakyat Daerah menumt asas otonomi dan hrgas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintatran Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom,
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daeratr yang selanjutnya
disingfut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tapin.
6. Badan Pengelolaan Pqiak dan Retribusi Daeratr yang selanjutnya
disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah l(abupaten Tapin.
7. Inspektorat adalatr Inspektorat lfubupaten Tapin.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daeratr n Tapin.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yalng selanjutnya
disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintatran Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat ddam
Sistem Pemerintatran Negara Kesatuan Republik Indonesia.
ll.Pemerintah Desa adalatr Kepala Desa dibanhr Perangkat Desa
sebagai unsu.r penyelen ggar: a Pemerintahan Desa.
-7 -
l2.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang benuenang unhrk mengattrr dan mengurus
urusr€u1 pemerintahan, kepentingnn masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, h* asal usul dan/atau halc
tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem
Pemerinahan Negara Kesaflran Republik Indonesia.
13. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daeratr ytrtg
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digr.rnd<an untuk keperluan daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah adalatr pungutan daeratr sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian iirn tertenhr yang khusus disedia-lcan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingart
orang pribadi atau badan.
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan,
perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan
dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan
umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.