Apa saja yang diatur dalam Pasal 7 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 48 Tahun 2020?
Ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 48 Tahun 2020 tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 7 menetapkan:

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian . 
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas 
membantu Kepala UPT Pengelolaan Sampah dalam 
melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, 
keuangan dan perlengkapan di lingkungan UPT 
Pengelolaan Sampah . 
(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
menyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan di 
lingkungan UPT Pengelolaan Sampah ; 
b. pelaksana an administrasi keuangan, kepegawaian, 
perlengkapan dan pelaksan aan kerumahtanggaan 
UPT Pengelolaan Sampah ; 
c. penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan kegiatan UPT Pengelolaan Sampah ; dan 
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasa n 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah 
sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan 
penetapan kinerja Sub Bagian Tata Usaha ; 
 
b. membina … 
7 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 
 
 b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas 
agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan 
efisien; 
c. melaksanakan administrasi persuratan yang 
meliputi peneri maan, pencatatan, pendistribusian 
dan pengiri man naskah dinas ; 
d. melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah 
dinas dan d okumentasi kedinasan ; 
e. melaksanakan pengelolaan keru mahtanggaan, 
kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, dan 
keamanan serta pelay anan ad ministrasi UPT 
Pengelolaan Sampah ; 
f. melaksanakan administrasi pengu mpulan, 
pengolahan, penyi mpanan dan pe meliharaan data 
serta doku mentasi kepegawaian ; 
g. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi 
penatausahaan B arang Milik Daerah lingkup UPT 
Pengelolaan Sampah ; 
h. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani 
konsep naskah dinas sesuai denga n 
kewenangannya ; 
i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat , Pemerintah 
Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan 
fungsinya; 
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan 
pertanggungjawaban kepada atasan; dan 
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan 
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.