Apa bunyi lengkap Pasal 18 dalam PERATURAN BUPATI MUNA Nomor 7 Tahun 2020?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI MUNA Nomor 7 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 86 TA HUN 2019 TENTANG, pada , Pasal 18 dinyatakan:

Undang-Undang Das ar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pemb entukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lemba ran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tamb ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922) ; 
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Peny elenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korup si, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 3851); 
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keua ngan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 4286); 
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbe ndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesi a Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 4355); 
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peme riksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Ne gara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo r 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sist em Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negar a 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peri mbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeri ntahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 04 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paja k Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pe merintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beber apa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 679); 
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 te ntang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil K epala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 00 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 ten tang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaa n Negara 
dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2001 No mor 
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo r 4070); 
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lemba ran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tamb ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinta h Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peratu ran 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 5340); 
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara Republik In donesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4575); 
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Neg ara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana te lah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2 010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nom or 
56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No mor 5155); 
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelay anan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tent ang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerin tah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tamb ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ; 
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif P emungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indo nesia Tahun 
2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 5219); 
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tent ang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi a Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi a Nomor 5272); 
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemer intahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 17 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041); 
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan An ggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ten tang Kecamatan; 
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 te ntang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu n 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratura n Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahu n 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer ah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dal am 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberia n Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Angg aran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahu n 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Dae rah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional ; 
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tah un 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Pra sarana 
Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan; 
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahu n 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapat an dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara R epublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 
 30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/ 2017 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusa t Kepada 
Pemerintah Daerah; 
 31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/ 2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum 
Tambahan Tahun Anggaran 2019; 
 32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alok asi Umum, 
dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Ind onesia Tahun 2019 Nomor 1148); 
 33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/ 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuan gan Nomor 
105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Angga ran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1501); 
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tah un 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-Lemb aga 
Teknis Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabup aten Muna Tahun 2007 Nomor 16); 
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahu n 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dae rah 
Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahu n 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Muna Nomor 6); 
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahu n 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Muna Nomor 6); 
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 08 Tah un 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Muna Tahun 2016-2021; 
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera h 
Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2019 Nomor, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6); 
 39. Peraturan Bupati Muna Nomor 86 Tahun 2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah 
Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN AT AS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 86 TAHUN 2019 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 
ANGGARAN 2020.