Apa yang diatur dalam KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA Nomor 57 Tahun 2004 pada Pasal 2?
Berdasarkan KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA Nomor 57 Tahun 2004 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, BAB II - RUANG LINGKUP PERIZINAN, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

(1)Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan 
usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan 
bagi masyarakat serta kelestarian lingkungan terlebih dahulu harus 
mendapat izin dari Walikota;
(2)Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang mendirikan, 
memperluas atau daftar ulang/heregistrasi kegiatan usaha dimana 
usahanya berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan 
diwajibkan melengkapi dengan AMD AL/UKL, dan UPL atau SPPL ;
(3)Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang akan memperoleh 
izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terlebih 
dahulu wajib membayar retribusi ;