Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 102 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 102 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, pada BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 6 menjelaskan:

, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut: 
pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
Daerah dalam merencanakan , menetapkan, mengatur, 
mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan 
memonitoring pelaksanaan di bidang pangan ; 
perumusan kebijakan teknis di bidang pangan , yang 
meliputi: 
1. perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan 
Dinas Pangan ; dan 
2. penyusunan re ncana kebijakan Daerah bidang pangan . 
pembantuan penyelenggaraan tugas Bupati; 
pemenuhan undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
sebagai mitra penyelenggara Pemerintahan Daerah; 
pengkajian dan perumusan kebijakan teknis di bidang 
pangan ; 
perumusan visi da n misi serta menetapkan rencana 
strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan ; 
pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah di bidang Pangan ; 
pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pangan ; 
pelaksanaan administrasi ketatausaha an Dinas Pangan ; 
pengoordinasian dan kerja sama dengan perangkat 
Daerah/instansi terkait di bidang pangan ; 
penyusunan rencana dan program kerja Dinas Pangan, 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas ; 
pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan 
tugas di bidang pangan ; 
pelaporan dan pertanggungjawaban tugas Dinas Pangan 
sesuai dengan bidang tugas baik secara operasional 
maupun administrasi kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah ; 
pembinaan administrasi ketatausahaan yang meliputi 
urusan umum, kepegawaian dan keuangan ; 
penelaahan, penyusunan dan perumusan peraturan 
perundang - undangan di bidang pangan; 
penyampaian laporan tentang kegiatan Dinas Pangan 
secara berkala dan tepat waktu kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah ; 
pemberian saran dan pertimbangan k epada Bupati tentang 
langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang 
tugasnya; 
penilaian prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan 
dalam pengembangan karier ; 
pembinaan pegawai/staf yang ada dibawahnya; 
pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tuga s 
bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan 
program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang 
berlaku; dan 
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang -unda ngan. 
 
 
 
 7 
Paragraf 2 
Sekretariat