Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 5 Tahun 2005 pada Pasal 33?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 5 Tahun 2005 tentang IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI, BAB IX - RETRIBUSI, Pasal 33 menyebutkan bahwa:

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetul an SKRD 
dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, 
kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan 
Perundang -undangan Retribusi Daerah. 
(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administ rasi berupa bunga atau kenaikan 
retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena 
ketidaktahuan Wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya. 
(3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau 
pembatalan ketetapan retribusi yan g tidak benar. 
(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di 
atas, pengurangan ketetapan, atau pengurangan sanksi 
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dan 
pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas harus 
disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota, 
atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
 
 tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan 
yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya. 
(5) Keputusan a tas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) di 
atas dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling 
lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima. 
(6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) di atas Wa likota atau Pejabat yang ditunjuk tidak 
memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, 
pengurangan ketetapan, atau pengurangan sanksi administrasi dan 
pembatalan dianggap dikabulkan. 
 
 
Bagian Kesepuluh 
Perhitungan Pengembalian Kelebihan 
Pembayaran Retribusi