Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor No Tahun 2020.
Sesuai dengan PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor No Tahun 2020 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGARAAN PERIZINAN TERPADU, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung. 
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah Otonom. 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah. 
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah unsur 
pembantu kepala daerah untuk menyelenggarakan 
urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman 
Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota. 
6. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan 
kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan 
usaha dan/atau kegiatan da n diberikan dalam bentuk 
persetujuan yang dituangkan dalam bentuk 
surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau 
Komitmen. 
7. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang 
selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga 
pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan dibidang koordinasi penanaman 
modal. 
8. Perizinan … 
4 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 8. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau 
Online Single Submission yang selanjutny a disingkat OSS 
adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh 
Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan 
Lembaga, Gubernur, atau Wali Kota kepada Pelaku 
Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 
9. Laman adalah halaman utama dari suatu si tus web yang 
diakses oleh pengguna pada awal masuk ke situs 
tersebut. 
10. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau 
nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau 
kegiatan pada bidang tertentu. 
11. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau 
kegiatan pelaku u saha melalui OSS. 
12. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau 
kegiatan pelaku usaha melalui DPMPTSP . 
13. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang 
berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan 
Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan. 
14. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti 
legalitas persetujuan dari pemerintah kepada 
seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
15. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau 
bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada 
seseorang atau sekel ompok orang dalam 
kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan. 
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB 
adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh 
Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan 
pendaftaran . 
17. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga 
OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, 
Gubernur, atau Wali Kota setelah Pelaku Usaha 
melakukan Pendaftaran dan untuk memulai u saha 
dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan 
komersial atau operasional dengan memenuhi 
persyaratan dan/atau Komitmen . 
18. Izin … 
5 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 18. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang 
diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama 
menteri, pimpinan l embaga, Gubernur atau Wali Kota 
setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan 
untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional 
dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. 
19. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha Untuk 
memenuhi persyaratan Izin U saha dan/atau Izin 
Komersial atau Operasional. 
20. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang 
dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh 
hasil yang baik . 
21. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan 
dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna 
menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin 
dan/atau peraturan perundang -undangan. 
22. Sanksi administratif adalah penerapan perangkat sarana 
hukum admin istrasi yang bersifat pembebanan 
kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang 
izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar 
ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap 
persyaratan izin dan/atau peraturan perundang -
undangan. 
 
Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan