Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 5?
Dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 8 Tahun 2021 tentang BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA, BAB IV - PERTANGGUNGJAWABAN, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:

(1) Pemerintah Desa wajib menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan penggunaan Belanja Bantuan Keuangan 
dari Pemerintah Daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku 
dalam pengelolaan keuangan desa serta menghindari dari tindakan -
tindakan yang mengarah kepada tindakan korupsi, kolusi dan 
nepotisme. 
(2) Pemerintah Desa bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan 
dana bantuan yang diterima dan permasalahan hukum akibat 
penggunaan dana bantuan yang diterima da ri Pemerintah Daera h. 
(3) Pemerintah Desa selaku penerima dana Bantuan Keuangan wajib 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan 
alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui SKPKD 
Kabupaten Bangka Selatan paling lambat 1 (satu) bulan setelah 
tahun anggaran berkenaan berakhir. 
(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (3) 
meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan Belanja Bantuan 
Keuangan bersifat Khusus dan rincian realisasi belanja dana 
bantuan keuangan khusus yang diterima dari Pemerintah Daerah . 
(5) Pemerintah Desa wajib menyimpan seluruh bukti -bukti 
pengeluaran belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan yang 
diterima sebagai bahan persiapan apabila sewaktu -waktu dilakukan 
pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah maupun 
aparat pemeriksa eksternal. 
 
(6) Apabila terdapat sisa dana sampai dengan berakhirnya tahun 
anggaran, Kepala Desa wajib menyetor sisa dana tersebut ke 
rekening kas daerah.