Apa norma yang terkandung dalam Pasal 7 NOMOR 80 TAHUN 2021 Nomor 80 Tahun 2021?
Substansi NOMOR 80 TAHUN 2021 Nomor 80 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA, khususnya BAB III - SUSUNANORGANISASI, Pasal 7, memuat:

(1) Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
-9-
(2) Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas:
a. pengelolaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana kerja anggaran;
b. pengumpulan dan pengolahan data informasi dari masing-masing bidang
sebagai bahan untuk menyusun program;
c. penyusunan bahan evaluasi, monitoring dan pengendalian program;
d. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan akuntansi;
e. pengelolaan penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang- undangan;
f. penyiapan administrasi pertanggungjawaban serta laporan keuangan; dan
g. pelaksanaan verifikasi keuangan secara berkala.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian
program dan Keuangan menyelenggarakan Fungsi:
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bagian program dan
keuangan;
b. menghimpun dan mengolah data rencana kerja program/kegiatan badan,
masing-masing bidang, sub bagian, dan sub bidang;
c. menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana
Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran, dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran;
d. menyiapkan bahan koordinasi pembahasan rencana program dan keuangan;
e. menyiapkan bahan evaluasi, monitoring, dan pengendalian pelaksanaan
program/ kegiatan yang dilaksanakan Dinas;
f. menyiapkan laporan progress kegiatan Dinas;
g. menyiapkan bahan kerjasama dan konsultasijkoordinasi dengan lembaga
terkait;
h. mengumpulkan datal informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan
program/ kegiatan Dinas;
1. menyiapkan bahan dan menyusun laporan tahunan kegiatan, Laporan
Kinerja, dan laporan pelaksanaan Dinas;
J. melaksanakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan
peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur lainnya;
k. melaksanakan penatausahaan akuntansi dan administrasi keuangan Dinas;
1. menyiapkan rencana anggaran Dinas;
- 10 -
m. menyiapkan laporan penggunaan anggaran Dinas dalam bentuk Buku Kas
Umum, jurnal pengeluaran rugi/Iaba, buku bank, buku besar, dan buku
pajak;
n. membuat berita acara pemeriksaan buku Kas keuangan;
o. menyiapkan dan memproses dokumen pencairan anggaran kegiatan Badan
dan pembayaran gaji, insentif, honor, serta uang makan pegawai;
p. membuat laporan keuangan secara berkala, pembukuan, perhitungan
anggaran dan verifikasi laporan keuangan serta perbendaharaan;
q. menyiapkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Dinas serta
bahan koordinasi keuangan lainnya kepada Bagian Keuangan Sekretariat
Daerah Kabupaten;
r. memeriksa kelengkapan berkas pertanggungjawaban penggunaan anggaran
Dinas;
s. menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan
keuanzan: t> ,
t. menyelenggarakan perbendaharaan keuangan, pembukuan keuangan,
verifikasi, dan perhitungan anggaran keuangan Dinas;
u. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian
kinerja bawahan;
v . memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris dan atau Kepala
Dinas terkait dengan bidang tugasnya; dan
a. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
Bagian Ketiga
Bidang informasi dan komunikasi Publik
Pasal8
(I} Bidang informasi dan kornunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
(2) Bidang informasi dan komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi Publik.
- I 1 -
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
informasi dan komunikasi Publik menyelenggarakan tugas:
a. pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
b. pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
c. pernbinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup bidang;
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan
fungsi.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang
informasi dan komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
a. membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja masing-masing
seksi;
b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. memberikan petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan bawahan;
d. menyiapkan perurrrusari kebijakan dibidang informasi dan komunikasi
publik;
e. melaksanakan pengelolaan opini dan aspirasi publik sebagai bah an kajian
dalam pemberian layanan informasi kepada masyarakat;
f. menyiapkan bahan bimbingan dan memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan
dengan masyarakat, organisasi kemasyarakatan secara berkala;
g. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan informasi dan
komunikasi pemerintah kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
media komunikasi dan informasi;
h. melakukan deseminasi informasi atau sosialisasi kebijakan dan program
pembangunan daerah melalui media pemda dan non pemda;
1. memfasilitasi dan mengkomunikasikan kegiatan program kerja pemerintah
daerah melalui berbagai media komunikasi yang dilaksanakan
lembaga(badan dan ormas;
j. pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga
komunikasi publik;
k. melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta eval'ua.si kegiatan
pembangunan daerah di bidang informasi dan komunikasi publik;
1. melaksanakan pengembangan sumber daya korrrunikasi publik; dan
m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan
pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- 12 -
Bagian Keempat
Bidang Infrastruktur Tekonologi lnformasi dan Telematika
Pasa19
(1) Bidang Infrastruktur Tekonologi Informasi dan Telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh kepala bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas:
(2) Bidang Infrastruktur Tekonologi Informasi dan Telernatika sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)mempunyai iugas melaksanakan perumusan kebijakan
teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang Infrastruktur Tekonologi Informasi
dan Telernatika:
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacta ayat (2), Bidang
Infrastruktur Tekonologi Informasi dan Telematika menyelenggarakan tugas:
a. penyusunan kebijakan teknis bidarig;
b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang;
d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup
bidang; dan
e. pelaksanaan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang
lnfrastruktur Teknologi Informasi dan Telematika menyelenggarakan tugas:
a. membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja masing-masing
seksi;
b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. memberikan petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan bawahan;
d. penyusunan rencana kegiatan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan
telematika bagi pemerintah kabupaten;
e. pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi bagi pemerintah
kabupaten;
f.pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dalam rangka penerapan
teknologi informasi dan telematika;
g. menyiapkan standard prosedur pembangunan dan pengembangan
infrastruktur jaringan telekomunikasi dan inforrnatika Pemerintah Daerah
yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak dan sumber daya manusia;
- 13 -
h. pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan telematika dilingkungan
pcmerintah kabupaten;
1.pelaksanaan fasilitasijbimbingan teknis sistem informasi dan telematika
dilingkungan pemerintah kabupaten;
J.melaksanakan kerja sarna dibidang teknologi informasi dan telematika dalam
rangka pembangunan dan pengembangan serta pemanfaatan sistem
komunikasi dan informasi Pemerintah Daerah; dan
k.melaksanakan koordinasi dan pengembangan antara lembaga informasi
komunikasi guna meningkatkan efcsiensi, efektivitas, dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintah implementasi E-Government kedepan;
1.pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, program KPUjUSO,
penyelenggaraan warung telekomunikasi, menara telekomunikasi, spektrum
frekuensi radio, tv kabel, warung seluler atau sejenisnya;
m. pelaksanaan pengawasan dibidang jasa titipan, telekomunikasi, Instalatur
Kabel RumahjGedung), hinder ordonansi (Ordonansi Gangguan), Instalasi
Penangkal Petir, instalasi genset, usaha perdagangan alat perangkat
telekomunikasi, penyelenggaraan radio dan jatau televisi dan lokasinya,
mendirikan bangunan menara dan penggunaan menara bersama
telekomunikasi;
n. pengelolaan E-Government dan Infrastruktur teknologi informatika;
o. pengelolaan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga,pelayanan
publik dan kegiatan di kabupaten;
p. pelaksanaan Iayanan penyediaan prasarana dan sarana telekomunikasi
pemerintah (seperti: telepon, ip-phone, email, video-conference dan lain-lain);
q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Infrastruktur
Teknologi Informasi dan Telematika; dan
r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Bidang Persandian dan Statistik