Apa bunyi lengkap Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI  MAGELANG Nomor 16 Tahun 2005?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI  MAGELANG Nomor 16 Tahun 2005 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN, pada BAB IV - KEWENANGAN PENANDATANGANAN IZIN, Pasal 5 dinyatakan:

(1) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan yang 
dilaksanakan dengan pola pelayanan satu pintu One Stop Service kepada Kepala BPPT. 
(2) Bupati menandatangani perizinan yang dilaksanakan dengan Pola Pelayanan Satu Atap 
atau One Roof Service meliputi: 
a. Izin Usaha Pertambangan; 
b. Izin Pengambilan dan Pengerukan Tanah; dan 
c. Izin Penggunaan Alat Berat. 
(3) Selain perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan 
kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan dengan 
Pola Pelayanan Satu Atap atau One Roof Service kepada Kepala Instansi Teknis. 
(4) Apabila Kepala BPPT atau Kepala Instansi Teknis berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari 
kerja, Kepala BPPT atau Kepala Instansi Teknis memberikan mandat penandatanganan 
izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pejabat pelaksana harian 
(Plh) yang ditunjuk. 
(5) Apabila Kepala BPPT atau Kepala Instansi Teknis berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari 
kerja, Bupati menunjuk pejabat pelaksana tugas yang diberikan mandat 
penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).