Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor r Tahun 2020 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor r Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tapin. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Perangkat Daaerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupten Tapin. 
-7- 
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai 
ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan 
Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
6. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, 
Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja. 
7. Pegawai Lainnya adalah pegawai selain Pejabat Pemerintah 
Daerah yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Daerah. 
8. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana setiap Pejabat 
Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya yang memiliki atau 
patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan 
wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan 
dan/atau tindakannya. 
9. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, 
barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket 
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan 
cuma-cuma dan fasilitas lainnya, balk yang diterima didalam 
negeri maupun luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan 
sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. 
10. Atasan Langsung Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai 
Lainnya adalah pejabat setingkat lebih tinggi yang merupakan 
pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.