Apa yang diatur dalam Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 12 Tahun 2011 pada Pasal 28?
Berdasarkan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran, Pasal 28 menyebutkan bahwa:

(1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka 
pendirian , pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDesa) . 
(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah 
Kas Desa . Pasal 27 Aset desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, 
apabila: 
a. Aset desa tidak memiliki nilai manfaat dan/ atau nilai ekonomis dalam 
mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; 
b. Aset desa berupa tanaman tumbuhan dan temak yang dikelola Oleh 
Pemerintahan Desa , seperti pohon jati, meranti , bambu, sapi , kambing 
dan Iainnya; 
c. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat 
dilakukan melalui penjualan langsung dan/ atau lelang ; 
d. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara Iain 
meja , kursi , komputer , mesin tik serta tanaman tumbuhan dan temak ; 
e. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara Iain 
kendaraan bermotor dan peralatan mesin ; 
f. Penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dilengkapi dengan bukti 
penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang 
Penjualan ; 
g. Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dimasukkan 
dalam rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa ; Pasal 26 sampai 14- 
(1) Tukar menukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan bagi 
kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . 
(2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
ketentuan : 
a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti 
rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan 
nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai; 
b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah 
pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang ; Bagian Kesatu 
Untuk Kepentingan Umum