Apa yang diatur dalam PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014 pada Pasal 215?
Berdasarkan PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI, BAB IX - TATA CARA PEMBINAAN PERKERETAAPIAN, Pasal 215 menyebutkan bahwa:

(1)Sebelum melaksanakan pembangunan prasarana
perkeretaapian perkotaan Walikota sesuai kewenangannya
menetapkan trase jalur kereta api sesuai rencana induk
perkeretaapian.
(2)Trase.....
114
(2)Trase jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a.titik-titik koordinat;
b.lokasi stasiun;
c.rencana kebutuhan lahan; dan
d.skala gambar.
Pasal216
Ketentuan mengenai t ata cara penetapan trase jalur kereta api
perkotaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang -
undangan.
Paragraf 2
Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian
Pasal217
Prasarana perkeretaapian umum perkotaan yang dioperasikan di
Daerah wajib memenuhi persyaratan:
a.kelaikan teknis; dan
b.kelaikan operasional.
Pasal218
Ketentuan lebih lanjut mengenai kelaikan teknis dan kelaikan
operasional prasarana perkeretaapian umum perkotaan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang -undangan.
Bagian Ke lima
Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum P erkotaaan
Pasal219
Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum perkotaan
meliputi kegiatan:
a.pengadaan sarana;
b.pengoperasian sarana; dan
c.pengusahaan sarana.
Pasal220
Sarana perkeretaapian menurut jenisnya, terdiri atas:
a.lokomotif;
b.kereta;
c.gerbong ...
115
c.gerbong; dan
d.peralatan khusus.
Pasal221
Pengadaan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam