Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 111 Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 111 Tahun 2022 tentang RENCANA KERJA KECAMATAN TENGAHTANI, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Bupati adalah Bupati Cirebon. 
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah 
Kabupaten Cirebon. 
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah kabupaten. 
4. Kecamatan Tengahtani adalah Kecamatan Tengahtani 
Kabupaten Cirebon. 
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala 
Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda 
Kabupaten Cirebon. 
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 
5 (lima) tahun. ­ 
7. Urusan Peme rintahan adalah kekuasaan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaann ya 
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelen ggara 
Peme rintahan Daerah untuk melindun gi, melayani , 
memberda yakan, dan mensejah terakan masy arak at. 
8. Urusan Peme rintahan Wajib adalah Urusan Pemer intahan 
yang wajib disele nggarak an oleh semua Daera h. 
9. Urusan Peme rintahan Pilihan adalah Urusan Pemerint ahan 
yang wajib diselen ggarak an oleh Daerah sesuai dengan 
potensi yang dimiliki Daerah . 
10. Rencana Strate gis Perangkat Daerah yang selanjutny a 
disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokum en 
perencanaan Perangkat Daera h untu k period e 5 (lima) 
tahun. 
11. Rencana Kerja Pemer intah Daerah yang selanjutny a 
disin gkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah 
untuk periode 1 (satu ) tahun. 
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selan jutnya disingkat 
Renja Perangkat Daerah adalah dokume n perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
5 
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus 
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan 
pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan 
bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, 
mendasar , mendesak, berjangka panjang, dan menentukan 
tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang 
akan datang. 
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan. 
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan 
oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 
5 (lima) tahunan. 
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara 
nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang Iebih 
spesifik , terukur, dalam kurun waktu yang Iebih pendek 
dari tujuan. 
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif 
dan/atau kualitati f yang terdiri dari unsur masukan, 
proses , keluaran, hasil, manfaat , dan/ atau dampak yang 
menggamb arkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan 
sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah 
tujuan sudah tercapai. 
20. Kebijakan pemban gunan adalah arah/tindakan yang 
diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk menc apai 
tujuan ; 
21. Program adalah bentuk instrum en kebijakan yang berisi 
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat 
Daerah atau masyarakat, yang diko ordinasikan oleh 
Peme rintah Daerah untuk mencap ai sasaran dan tujuan 
pemban gunan daerah. 
22. Kegiatan Peran gkat Daerah adalah serangk aian aktivitas 
pemban gunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 
untuk menghas ilkan kelu aran (output) dalam rangka 
menca pai hasil (outcome) suatu program. 
23. Sub kegiatan merupakan bent uk aktivitas/layanan kegiatan 
dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesu ai dengan 
ketentuan perundang-undangan. v 
24. Keluaran (output ) adalah suatu produk akhi r berupa barang 
atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya 
pemban gunan agar hasil ( outcome) dapat terwujud. 
25. Hasil ( outcome) adalah keadaan yang ingin dicap ai a tau 
dipertahankan pada penerima man faat dalam periode waktu 
tertentu yang mencermin kan berfungsinya keluaran dari 
bebera pa kegiatan dalam satu program. 
6 
26. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa 
hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari 
pencapaian hasil (outcome) beberapa program . .,, 
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah 
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja 
SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, 
belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi 
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar 
penyusunan rancangan APBD. 
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah 
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau 
dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan 
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara 
umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelak sanaan 
anggaran oleh pengguna anggaran.