Apa yang diatur dalam 3.Undang-Undang ..... 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Nomor 12 Tahun 1945 pada Pasal 119?
Berdasarkan 3.Undang-Undang ..... 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pernben tukan, Pasal 119 menyebutkan bahwa:

. Pasal 118 Bagian Kedua 
Angkutan Sungai dan Dana u .Jenis angkutan di perairan terdiri atas: 
a. angku tan sungai dan danau; dan 
b. angkut an penyeberangan. Pasal 117 Bagian Kesatu 
Angkutan di Perairan Umum BABV 
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGA!, DANAU DAN PENYEBERANGAN Pembinaan perkeretaapian sebag aimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: . 
a. penetapan arah dan s asaran kebijak an pengembangan perkere taap1an 
daerah; 
b. menerima arahan , bimbingan, pel atihan, dan bantuan teknis di bidang 
pembangunan dan peng operasian perk eretaapian dari Pemerintah Provinsi, 
penyelenggara , dan pengguna jasa perkeret.a apian; dan 
c. pengaw asan terhadap penyel enggar aan perk eretaapian di daerah. (2) 47 
d.tidak . (1) Kegiatan angkutan penyeberangan dilakukan oleh badan usah a dengan 
menggunakan kapal berb endera Indonesia yang memenuhi persyaratan 
kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berk ewar ganegaraan 
Indonesia, sesuai ketentuan peratur an perundang-undan gan. 
(2} Kegiatan angkutan penyeberang an sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) 
dilak sanakan dengan menggunaka n trayek tetap dan teratur dalam lintas 
penyeberangan. Pemerintah Daerah menetapk an lintas penyeberangan dalam 
daerah , dengan mempertimbangkan: 
a pengembangan jaring an jalan dan/ a tau jaring an jalur kereta api yang 
dipisahkan oleh perairan ; 
h fungsi sebagai jembatan ; 
c. hubung an antara dua pelabuhan , antara pelabuhan dan terminal, dan 
antar a dua termin al pen yeberangan dengan jara.k terten tu; Pasal 120 Bagian Ketiga 
Angkut an Penyeberangan Pasal 119 
(1) Kegiatan angkutan sung ai dan danau di daerah diselenggarakan dengan 
menggun akan : 
a. trayek tetap dan teratur; dan 
b. trayek tidak tetap dan tidak teratur. 
(2) Kegiatan angkutan sung ai dan danau yang menggunakan trayek tetap dan 
teratur sebagaiman a dimak sud pad a ayat (1) huruf a dilakukan dalaro jaringan 
trayek dalam daerah dan digambarkan dalam peta jaring an. 
(3) Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimak sud pada ayat (2) h arus 
memenuhi persy aratan: 
a. sesuai dengan rencan a indu k pela buhan ; 
b. kebutuhan angkutan sungai dan danau; 
c. rencan a dan/ atau ketersedi aan sungai dan danau ; 
d. ketersediaan kapal sungai dan danau dengan spesifikasi tek.nis kapal sesuai 
fasilita s pelabuhan pada trayek yang akan dilayarri; dan 
e. potensi perekonomian daerah. 
(4) Jaringan trayek seba gaimana dimaksu d pada ayat (3) ditetapkan dengan 
keputusan bupati, dengan mempertimbangkan : 
a. pengembang an wila yah potensi angkutan; dan 
b. keterpaduan intra dan intennoda transportasi. 48 
Bagian Kelima . (1) Untuk kelancaran kegiatan angkutan di pe rairan , dapat diselenggarakan usaha 
jasa terkait dengan angkutan di perairan . 
(2) Usaha jasa terkai t deng an angku tan di perairan yang merupakan kew enangan 
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penye berangan sesuai 
dengan domisili badan usaha; dan 
b. penerbi tan izin usah a jasa terkait dengan perawa tan dan perbaikan kapal. 
(3) Kegiatan usaha jasa terkait dengan anglrutan di perairan diselenggarakan oleh 
badan usaha yang didirikan khu sus untu k jenis usaha kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat {2). 
(4) Pemberian izin diterb itkan oleh instans i yang membidangi perizina n atas 
rekomendasi Dinas . Pasal 122 Bagian Keempa t 
Kegiatan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan (4) Pemberian izin yang dimaksud pada ayat (1) huruf j diterbitkan oleh instans i 
yang membidangi perizinan atas rekom endasi Dinas . Setiap kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ( <GT7) yang 
dioperas ikan hanya di perairan daratan (sungai dan danau ), dilakukan : 
a. pengawasan keselamatan kapal ; 
b. pengukuran kapal; 
c. penerbitan pas perai ran daratan; 
d. penc atatan kapal dalam buku register pas perairan daratan; 
e. pemeriksaan konstruksi kapal ; 
f. peme riksaan pennesinan kapal; 
g. pemeriksaan perlengkapan kapal; 
h. penerbitan sertifikat keselamatan kapal; 
1. penerb itan d okurnen pengawakan kapal ; dan 
j. pemberian Sura t Izin Berlayar . 
(3) Pelaksana an urusan sebagaiman a dimak sud pada ayat (1) huruf a hingga huru f 
i dilakukan oleh Dinas. (1) Pasal 121 d tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutn ya~ 
e. rencana tata ruang wilayah; dan 
f jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi 
keterpaduan angku tan antar dan intram oda. 49 
----------- ----- (3)Kegiatan . (1) Pemerintah Daerah menyelenggara.kan kegiatan di pelabuhan sungai dan 
danau , meliputi : 
a. peng aturan, pernbinaan , pengaw asan dan pengendalian kegiatan 
kepelabuhanan ; dan 
b. keselamatan dan keamanan pelayaran . Pasal 126 Pasal 125 
(1) Pemerintah Daerah men yusun Ren cana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau 
dalam daerab meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan wilayah 
perairan , berdasarkan kriteria kebu tuhan fasilitas pokok dan fasilitas 
penunjang . 
(2) Ketentuan mengenai kriteri a kebu tuhan pokok dan fasilitas penunjang 
sebagaimana dimak sud pada ayat ( 1) ditetapkan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan , Paragraf 2 
Rencana Induk Pelabuhan (1) Jenis Pelabuhan terdiri atas : 
a. pelabuhan sungai; dan 
b. danau . 
(2) Pem erintah Daerah menyel enggarakan pclabuhan pengumpan lokal dan 
pelabuhan sungai dan danau. Pasal 124 (1) Tata.nan kepelabuhanan diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan 
yang andal dan berkem ampuan tinggi, menjamin efisiensi , dan mempun yai 
daya saing global untuk menunjang pembangunan daerah. 
(2) Tata.nan kepelabuhanan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) merupakan 
sistem kepelabuhanan secara lokal yang mengg ambarkan perencanaan 
kepelabuhanan berdasarkan kawasan ekonomi , geografi , dan keunggulan 
komparatif wilayah, serta kondi si alam. 
(3) Tata.nan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} memuat: 
a. peran, fungsi, jenis: 
b. Ren cana lnduk Pelabuhan; dan 
c. lokasi pelabuhan. Pasal 123 Paragraf 1 
Tatanan Kepelabuh anan Bagian Kelima 
Kepelabuhanan 50 
(3)Lokasi . (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar DLKr dan DLKp pelabuhan , dapat 
dibangun terminal khusus untuk kepenti ngan sendiri guna rnenunjang . 
kepentingan pokok. 
(2) Untuk menunj ang kegiatan tertentu di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan di 
daerah, dapat dibangun terminal untuk kepentingan sendiri. Pasal 128 Paragraf 4 
Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (1) Pemerintah Daerah mene rbitkan izin pengoperasian pelabuhan sungai dan 
danau. 
(2) Penerbitan izin seba gaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memenuhi 
persyaratan sebagai beriku t: 
a pembangunan pelabuhan telah selesai dilak sanak an sesuai dengan izin 
pemb angunan pelabuhan; 
b. standar keselamatan dan keamanan pela yaran; 
c. tersedianya fasilitas untuk menjarn in arus penumpan gdan baran g; 
d. memiliki sistem pengelol aan lingkungan ; 
e. tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan ; 
f. memiliki sistem dan prosedu r pelayanan; dan 
g. tersedianya sumb erdaya manusi a di bidang teknis pengop erasian pelabuhan 
yang memiliki lrualifik asi dan kompetensi yang dibuk tikan dengan sertifi.k at. 
(3) Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan pengump an regional dan pelabuhan 
sung ai dan danau tidak dipungu t retribusi. 
(4) Pemberian izin diter bitkan oleh instan si yang memb idangi perizinan atas 
rekornenda si Dinas . Pasal 127 Paragraf 3 
Pembangunan dan Peng embangan, serta Pengoperasian Pelabuhan (4) ketentuan peraturan peru ndang -undang an. 
Kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilaksanakan oleh Syahband ar s esuai ketentuan peratur an peru ndang - 
undangan. 
Selain kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapa t 
dilakukan fung si kepabe anan, keimigra sian, dan kekaran tinaan s esuai 
ketentuan peraturan perundang-undan gan. (5) {2) 
berdasarkan Kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimak sud pada ayat (1) huruf a 
dilak sanakan oleh Unit Penyelenggara Pelab uhan Daerah. 
Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah s ebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan keputusan bupati sesuai kewenang an (3) 51 
----- ------- Pasal 131 . (1) Setiap pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal tenna su.k 
perlengkap annya serta pengoperasian kapal di perairan, haru s mem enuhi 
persyaratan keselama tan kapal. 
(2) Persyaratan keselamata n kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. material; 
b. konstruk si; 
c. bangun an; 
d. perm esinan dan perli strikan ; 
e. stabilita s; 
f. tata susunan serta perlengkapan termas uk perlengkapan alat penolong dan 
radio; dan 
g. elektr onika kapal. Pasal 130 Paragraf 1 
Keselamatan Kapal Bagian Keenam 
Kelaiklautan Kapal (1) Pern erintah Daerah menyelengg arakan jasa usah a kepelabuhan an di pelabuh an 
sungai dan danau serta penyeberangan, meliputi : 
a. pelayan an jasa kapal; 
b. pelayanan jasa barang; 
c. pelayan an jasa pen um pang; 
d. pelayanan jasa alat; dan 
e. pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya. 
(2) Pelayanan jasa usaha kepelabuh anan sebagaimana dimak sud pada ayat (1) 
dipun gut biaya. 
(3) Tari f biaya jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. Pasal 129 Paragraf 5 
Jasa Kepelabuhanan (3) Lokasi terminal khusus dan terminal untuk kepenti ngan sendiri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai dengan RTRWD dan 
RTRWP . 
(4) Bupati memberikan rekom endasi dalam penetapan lokas i terminal khusus dan 
termin al untuk kepentingan sendiri sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan 
peraturan peru ndang -undan gan. 52