Apa saja yang diatur dalam Pasal  27 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 17 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 17 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUS UNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  27 menetapkan:

(1) Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksi. 
(2) Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peternakan 
dan Kesehatan Hewan lingkup kesehatan hewan. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 2, Kepala Seksi Kesehatan Hewan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan lingkup kesehatan 
hewan; 
b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup kesehatan 
hewan; 
c. pelaksanaan evaluasi d an pelaporan lingkup 
kesehatan hewan; 
d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup kesehatan 
hewan; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Seksi Kesehatan Hewan adalah 
sebagai be rikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan 
penetapan kinerja lingkup Seksi Kesehatan Hewan ; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah ke bijakan umum Dinas 
agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan 
efisien; 
c. menyusun bahan kebijakan lingkup kesehatan 
hewan; 
d. melaksanakan pengawasan dan mutu obat hewan 
tingkat distributor; 
e. melaksanakan pengamatan, pencegahan dan 
pemberantasa n penyakit hewan; 
f. melaksanakan pencegahan penularan zoonosis; 
g. menyusun … 
47 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 g. menyusun bahan penetapan persyaratan teknis 
kesehatan hewan dan penerbitan surat keterangan 
kesehatan hewan (SKKH) ; 
h. melaksanakan fasilitasi unit pelayanan kesehatan 
hewan; 
i. melaksanakan penanggulangan, penutupan dan 
pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular; 
j. melaksanakan pengawasan peredaran dan penerapan 
mutu obat hewan; 
k. melaksanakan penyiapan pertimbangan teknis izin 
usaha distributor obat hewan; 
l. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai 
dengan kewenangannya; 
m. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsin ya; 
n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan 
pertanggungjawaban kepada atasan; dan 
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Paragraf 3 
 Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan