Apa substansi hukum dari Pasal 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 08 Tahun 2013?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 08 Tahun 2013 tentang IZIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN, khususnya , Pasal 18, adalah:

Undang -Undang Da sar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah -Daerah Kabupaten Dalam Lin gkungan Propinsi Djawa 
Tengah; 
3. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih , Dan Bebas Korupsi, 
Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republi k Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3581); 
4. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi a 
Nomor 4437 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, T ambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844 ); 
5. Undang -Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas D an Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5025); 
6. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 
 
7. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peratu ran Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan 
Jalan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1993 Nomo r 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , 
Pemerintah an Daerah Provinsi Dan Pemerintah an Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 tahun 2003 
tentang Penyidik Pegawai Negara Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Purb alingga 
Tahun 2003 Nomor 22 Seri D Nomor 10 ); 
11. Peraturan Daer ah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 
2008 t entang Penetapan Urusan Pemerintah an Daerah 
Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11); 
 
Dengan Persetuju an Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA 
 
Dan 
 
BUPATI PURBALINGGA 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN 
PERUSAHAAN PENGANGKUTAN