Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 23 PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor % Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor % Tahun 2021 tentang KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, pada BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS, Pasal 23 menjelaskan:

SPPD merupakan alat pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. 
SPPD dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh pejabat 
yang berwenang, dengan ketentuan: 
asli SPPD digunakan untuk bahan pertanggungjawaban keuangan 
bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 
foto copy SPPD dipergunakan sebagai bahan administrasi pemeriksaan. 
Tulisan yang terdapat pada SPT dan SPPD yang telah diterbitkan tidak 
diperkenankan ada penghapusan/sejenisnya atau tulisan yang tidak 
diperlukan. 
Untuk setiap perubahan tulisan pada SPT dan/atau SPPD dilakukan dengan 
garis dua pada tulisan yang diubah dan kembahi ditulis yang baru dengan 
dibubuhi paraf dari pejabat berwenang yang membeni perintah. 
Apabila ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) 
tidak dilaksanakan, maka atas penerbitan SPT dan SPPD tersebut tidak dapat 
dilakukan pembayaran berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan 
Bupati mi.