Apa norma yang terkandung dalam Pasal 30 PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO Nomor '/ Tahun 2022?
Substansi PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO Nomor '/ Tahun 2022 tentang TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, khususnya BAB X - KETENTUAN LAIN-LAIN, Pasal 30, memuat:

Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan 
dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, 
TPP diberikan sebesar 100” (seratus persen) dari nilai TPP kelas 
jabatan terendah, 
Pelaksana Tugas (Plt.) diberikan TPP Tambahan dengan ketentuan : 
Pejabat setingkat yang merangkap Plt. menerima TPP jabatan 
definitif ditambah 20”o (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang 
dirangkapnya, 
Pejabat satu tingkat dibawah pejabat defenitif yang berhalangan 
tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. 
Menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi, 
Plt. diberikan TPP tambahan yang menjabat dalam jangka waktu 
sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan kalender, dan 
TPP Tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. 
dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. 
Pejabat fungsional yang berada di Puskesmas atau Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama (FKTP) yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala 
Puskesmas/FKTP diberi tambahan TPP sebesar 200 (dua puluh 
persen) dari jumlah TPP Jabatan fungsionalnya.
Pejabat Pengawas yang berada di Bagian Layanan Pengadaan Barang 
dan Jasa Sekretariat Daerah yang diberi tugas tambahan sebagai 
anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang dan Jasa 
diberikan TPP sebesar 150” (seratus lima puluh persen) dari jumlah 
TPP jabatan Strukturalnya. 
Pejabat Pelaksana kelas jabatan 7 yang berada di Bagian Layanan 
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah yang diberi tugas 
tambahan sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang 
dan Jasa diberikan TPP sebesar 212”6 (dua ratus dua belas persen) 
dari jumlah TPP jabatan pelaksananya. 
Pejabat Pelaksana Kelas jabatan 6 yang berada di Bagian Layanan 
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah yang diberi tugas 
tambahan sebagai Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang 
dan Jasa diberikan TPP sebesar 212”6 (dua ratus dua belas persen) 
dari jumlah TPP jabatan pelaksananya. 
Pejabat Fungsional yang berada di Bidang pada Dinas Ketahanan 
Pangan dan Pertanian yang diberi tugas tambahan sebagai Sub 
Koordinator diberi TPP sebesar 200 (dua puluh persen) dari jumlah 
TPP Jabatan Fungsionalnya. 
Pejabat pelaksana yang berada di Organisasi Perangkat Daerah yang 
diberi sebagian tugas tambahan sebagai Sub Koordinator diberi TPP 
sebesar 17”o (tujuh belas persen) dari jumlah TPP Jabatan 
Pelaksananya. 
Bagi PNS yang mutasi ke luar dari pemerintah daerah, TPP tidak 
diberikan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah 
Melaksanakan Tugas (SPMT) di Instansi/pemerintah yang baru. 
Bagi PNS yang mutasi masuk ke pemerintah daerah dan diangkat 
dalam jabatan pelaksana dan fungsional, TPP diberikan setelah yang 
bersangkutan bertugas selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak 
dikeluarkannya Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) 
Tahun 2022.