Apa saja yang diatur dalam Pasal 3 PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor 7 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor 7 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAB II - TATA CARA PENYALURAN ADD DAN PBH, Pasal 3 menetapkan:

(1)ADD clan PBH disalurkan dari Pemerrntah Daerah kepada 
Pemerintah Dusun. 
(2)Penyaluran ADD dan PBH sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan 
dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. 
(3)Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan ketentuan: 
a. tahap ... 5 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
a. tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pagu 
ADD setiap Dusun, dengan rincian: 
1.50% (lima puluh persen) dari Pagu ADD setiap Dusun 
dikurangi kebutuhan siltap dan tunjanganjabatan Rio, 
Perangkat Dusun dan BPD bulan Januari sampai 
dengan bulan Juni, paling cepat bulan Maret; dan 
2.siltap dan tunjangan semester pertama, yaitu 
kebutuhan ADD untuk siltap serta tunjangan jabatan 
Rio, Perangkat Dusun dan BPD yang dianggarkan 
dengan ADD bulan Januari sampai dengan bulan Juni 
paling cepat bulan berkenaan. 
b. tahap kedua sebesar 50% (lima puluh persen) dari ADD 
setiap Dusun, dengan nincian: 
1.50% (lima puluh persen) dari Pagu ADD setiap Dusun 
dikurangi kebutuhan siltap dan tunjanganjabatan Rio, 
Perangkat Dusun dan BPD bulan Juli sampai dengan 
bulan Desember paling cepat bulan Juli; dan 
2.Siltap dan tunjangan semester kedua, yaitu kebutuhan 
ADD untuk siltap dan tunjangan jabatan Rio, 
Perangkat Dusun dan BPD yang dianggarkan dengan 
ADD bulan Juli sampai dengan bulan Desember paling 
cepat bulan berkenaan. 
(4) Penyaluran PBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan ketentuan: 
a.tahap pertama paling cepat bulan Maret sebesar 60% 
(enam puluh per seratus) dari pagu PBH setiap Dusun;dan 
b.tahap kedua paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat 
puluh per seratus) dan pagu PBH setiap Dusun.