Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 8  Nomor 1 Tahun 2022.
Redaksi dari  Nomor 1 Tahun 2022 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022, pada , Pasal 8 menjelaskan:

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.783.283.772.998,00 terdiri atas:. a. gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp1.010.684.634.942,00; b. tambahan penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp405.797.424.426,00; c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN direncanakan sebesar Rp242.720.767.257,00; d. gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp41.487.684.151,00; e. gaji dan tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp406.503.563,00; dan f. penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp3.048.838.659,00 Pasal 9 (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.010.684.634.942, terdiri atas: a. gaji pokok ASN direncanakan sebesar Rp610.903.655.332,00; b. tunjangan keluarga ASN direncanakan sebesar Rp58.628.373.857,00; c. tunjangan jabatan ASN direncanakan sebesar Rp14.599.569.995,00; d. tunjangan fungsional ASN direncanakan sebesar Rp50.493.585.676,00; e. tunjangan fungsional umum ASN direncanakan sebesar Rp11.287.502.118,00; f. tunjangan beras ASN direncanakan sebesar Rp34.059.194.386,00; g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN direncanakan sebesar Rp2.071.535.735,00; h. pembulatan gaji ASN direncanakan sebesar Rp94.663.885,00; i. iuran jaminan kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp43.548.625.230,00; j. iuran jaminan kecelakaan kerja ASN direncanakan sebesar Rp1.974.343.810,00; k. iuran jaminan kematian ASN direncanakan sebesar Rp4.579.525.602,00; dan l. iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebesar Rp178.444.059.316,00 (2) Anggaran tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp405.797.424.426, terdiri atas: a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN direncanakan sebesar Rp170.807.219.314,00; b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN direncanakan sebesar Rp1.478.400.000,00; c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebesar Rp29.254.940.828,00; d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebesar Rp240.000.000,00; dan e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebesar Rp204.016.864.284,00 
(3) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp242.720.767.257,00 terdiri atas: a. insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah direncanakan sebesar Rp37.932.066.174,00; b. insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah direncanakan sebesar Rp405.549.072,00; c. tambahan Penghasilan Guru PNSD direncanakan sebesar Rp175.699.928.000,00; dan d. honorarium direncanakan sebesar Rp28.683.224.011,00 (4) Anggaran gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp41.487.684.151, terdiri atas: a. uang representasi DPRD direncanakan sebesar Rp1.979.232.152,00; b. tunjangan keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp257.265.724,00; c. tunjangan beras DPRD direncanakan sebesar Rp200.867.733,00; d. uang paket DPRD direncanakan sebesar Rp157.530.713,00; e. tunjangan jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp2.874.625.199,00; f. tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar direncanakan Rp383.546.505,00; g. tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD direncanakan sebesar Rp82.538.151,00; h. tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp9.900.000.000,00; i. tunjangan reses DPRD direncanakan sebesar Rp2.662.704.000,00; j. tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp10.331.767.236,00; k. tunjangan transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp12.210.000.000,00; dan l. uang jasa pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp447.606.738,00 (5) Anggaran gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e direncanakan sebesar Rp406.503.563,00 terdiri atas: a. gaji pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp96.775.704,00; b. tunjangan keluarga KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp13.808.718,00; c. tunjangan jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp160.038.456,00; d. tunjangan beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp19.888.608,00; e. tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp19.106.304,00; f. pembulatan gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp10.486,00; g. iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp92.789.755,00; h. iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp515.676,00; dan i. Iuran jaminan kematian KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp599.856,00 
(6) Anggaran penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, terdiri atas: a. dana operasional pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp377.856.000,00; dan b. dana operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp2.670.982.659,00 Pasal 10 Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas: a. penerimaan pembiayaan; dan b. pengeluaran pembiayaan. Pasal 11 (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp582.744.439.490,00. (2) Anggaran SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas: a. pelampauan penerimaan PAD direncanakan sebesar Rp70.700.359.011,00; b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebesar Rp.306.314.038.133; dan c.penghematan belanja direncanakan sebesar Rp205.730.042.346,00. (3) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp70.700.359.011,00, yang merupakan pelampauan penerimaan PAD-pajak daerah; (4) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b direncanakan Rp306.314.038.133,00 yang merupakan pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat; (5) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp205.730.042.346,00, yang terdiri atas: a. penghematan belanja-belanja operasi; dan b. sisa penggunaan belanja tidak terduga. Pasal 12 (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b,terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo direncanakan sebesar Rp2.206.531.182,00. (2) Anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) berupa pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank direncanakan sebesar Rp2.206.531.182,00 Pasal 13 (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp580.537.908.308,00. (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp580.537.908.308,00.