Apa norma yang terkandung dalam Pasal 32 Republik Indonesia Nomo r 3903) sebagaimana telah diubah Nomor 54 Tahun 1999?
Substansi Republik Indonesia Nomo r 3903) sebagaimana telah diubah Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pem bentu kan, khususnya , Pasal 32, memuat:

(1) Penerbitan SPM sebag aimana dimaksud dalam Pasal 30 paling 
lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diteriman ya dokume n SPP. 
(2) Penolakan Penerbitan SPM paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung 
sejak terhitung sejak diteriman ya peng ajuan SPP. Pasal 31 ( 1) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud dala m Pasal 
29 ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar oleh PPK-PD, PPK-PD 
men yiapk an dan mengajukan dokumen SPM kepada pengg una 
anggaran-PD 
(2) Dokumen SPM-LS untuk pemba yaran TPP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri dari : 
a. Surat Pengantar PD; 
b. Dokumen SPP-LS ; 
c. Surat Perint ah Memba yar; 
d. Cheklist PPK-PD ; 
e. Salinan SPD ; 
f. Lampiran SPP-LS; 
g. Surat Pern yataan Tanggung Jawab Mutlak dari penggu na 
anggaran ; 
h. Surat Pern yataan Pengesahan PPK-PD ; 
i. Surat Pern yataan Tanggung Jaw ab Perhitungan Pemung utan 
Pajak ; 
J. Billing Pajak (PPh Pasal 21); 
k. Daftar Pemba yaran / tanda terima ; 
1. Rekap Absensi dan penilaian kerja bulanan ; 
m. Surat Pern yataan Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan dari 
Pengguna Anggaran; 
(3) Pengguna anggaran-PD meneliti kelengkapan SPM bese rta 
dokumenn ya sebelum ditanda tangan i; 
(4) Pengguna anggaran- PD mengembalik an SPM beser ta 
dokumenn ya kepa da PPK-P D apabila tidak lengkap untuk 
dilengkapi . Bagian Keempat 
Perintah Memba yar