Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 14 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008 tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, pada BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, Pasal 14 menjelaskan:

(1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan 
anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD 
menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD. 
(2) Pejabat Penatausahaan Keuangan atau PPK-SKPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa 
yang disampaikan oleh ben dahara pengeluaran yang 
diketahui/disetujui oleh PPTK; 
b. Meneliti kelengkapan SPP- UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS, 
gaji dan tunjangan PNS, sert a penghasilan lainnya yang 
ditetapkan sesuai kete ntuan perundang-undangan yang 
diajukan oleh bendahara pengeluaran; 
c. Melakukan verifikasi SPP; 
d. Menyiapkan SPM; e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan; 
f. Melaksanakan akuntansi SKPD; dan g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD. 
(3) Pejabat penatausahaan keuang an SKPD tidak boleh merangkap 
sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan 
penerimaan daerah, bendahara, dan/atau PPTK. 
 
 
30 
Bagian Kedelapan 
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran