Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI GRESIK Nomor 46 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI GRESIK Nomor 46 Tahun 2021 tentang PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan; 
1. Daerah adalah Kabupaten Gresik . 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Gresik. 
3. Bupati adalah Bupati Gresik. 
-5- 
 
 
 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik . 
5. Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
yang selanjutnya disingkat BP PKAD adalah Badan 
Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Gresik . 
6. Keuang an Daerah adalah semua h ak dan kewajiban 
daerah dalam rangka peyelenggaraan pemerintah daerah 
yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk 
kekayaan yang dapat dijadika n milik daerah berhubung 
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada 
Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang. 
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Terkait yang 
selanjutnya dis ebut SKPD teknis terkait adalah SKPD 
yang terkait dengan penanggulangan B encana dan 
Kejadian Luar Biasa. 
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunj ang 
urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang 
melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah. 
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas 
sebagai BUD. 
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaa n 
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 
KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran 
dalam melaksanakan seba gian tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah. 
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah. 
-6- 
 
 
 14. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang 
ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran 
untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak 
guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. 
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristi wa yang 
mengancam dan mengganggu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 
faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor 
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, 
dan dampak psikologis. 
16. Bencana Alam adalah B encana yang diakibatkan oleh 
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan 
oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, 
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan 
tanah langsor. 
17. Bencana N on Alam adalah Bencana yang diakibatkan 
oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang 
antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, 
epidemi, dan wabah penyakit. 
18. Bencana S osial adalah Bencana yang diakibatkan oleh 
peristiwa atau serangkaian peri stiwa yang diakibatkan 
oleh manusia yang meliputi Konflik antar kelompok atau 
antar komunitas masyarakat, dan teror. 
19. Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah 
perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan 
antara dua kelompok masyaraka t atau lebih yang 
berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas 
yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi 
sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan 
menghambat pembangunan nasional. 
20. Kejadian Luar Biasa , yang selanjutnya disebut KLB, 
adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian 
kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis 
pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan 
merupakan keadaan yang dapat menjurus pada 
terjadinya wabah. 
-7- 
 
 
 21. Keadaa n Darurat Bencana adalah suatu k eadaan y ang 
ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu 
atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk 
menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga 
darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke 
pemulihan. 
22. Korban adalah orang atau sekelo mpok orang yang 
menderita dan/atau mengalami penderita an yang 
meninggal dunia akibat B encana, Kejadian Luar Biasa, 
dan Konflik . 
23. Tanggap D arurat Bencana adalah serangkaian kegiatan 
yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian 
bencana untuk menangani dampak buruk yang 
ditimbulkan, yang meliputi kegi atan penyelamatan dan 
evakuasi K orban, harta benda, pemenuhan kebutuhan 
dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, 
penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana; 
24. Rencana Kebutuhan Belanja yang se lanjut nya disingkat 
RKB adalah rencana k ebutuhan belanja untuk 
kebutuhan T anggap Darurat Bencana yang dajukan oleh 
SKPD terkait . 
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan 
retribusi yang menentukan jum lah kelebihan 
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi 
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau 
seharusnya tidak terutang. 
26. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT 
adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak 
diharapkan b erulang seperti penanggulangan Bencana 
Alam, Bencana Non A lam dan B encana Sosial yang tidak 
diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas 
kelebihan penerimaan daerah yang bersifat tidak 
berulang tahun sebelumnya, belanja yang bersifat tida k 
biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka 
pencegahan gangguan terhadap stabilitas 
penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya 
keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. 
-8- 
 
 
 27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 
disingkat SPP adalah dok umen yang diterbitkan oleh 
pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan 
kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan 
permintaan pembayaran. 
28. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 
Anggaran/Kuasa Penggu na Anggaran (PA/KPA) atau 
pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang 
bersumber dari Daftar Isinan Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan . 
29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut 
SP2D ad alah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa 
BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
berdasarkan SPM. 
30. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Gresik. 
 
Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan