Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor TAHUN Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor TAHUN Tahun 2021 tentang MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK BADAN, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 
mengatur clan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
2.Daerah ...............3 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
-3- 
2.Daerah adalah Kabupaten Bungo. 
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4.Kepala daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo. 
5.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo. 
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo 
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip 
efisiensi dan produktivitas. 
8.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD 
adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa 
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai 
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 
9.Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo yang selanjutnya 
disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Non Pendidikan 
Kabupaten Bungo yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum 
Daerah secara penuh. 
10.Direktur adalah Direktur RSUD. 
11.Dewan pengawas RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah 
organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD. 
12.Pengelola RSUD adalah pimpinan RSUD yang bertanggungjawab terhadap 
kinerja operasional RSUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan 
pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur pada RSUD. 
13.Utang/Pinjaman RSUD yang selanjutnya disebut pinjaman adalah semua 
transaksi yang mengakibatkan RSUD menerima sejumlah uang dari pihak lain 
sehingga RSUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar Kembali. 
14.Perjanjian pinjaman adalah naskah kesepakatan tetulis antara RSUD sebagai 
pihak penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman. 
15.Rencana Bisnis Anggaran RSUD yang selanjutnya disebut RBA adalah 
dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan 
sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD. 
Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan