Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959 Pasal 12?
Dalam 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959 tentang , Pasal 12 mengatur sebagai berikut:

(1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan , dapat 
dilakukan kerja sama antarpenyelenggara. 
(2) Kerja sama antarpenyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
meliputi kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pela yanan 
dan/atau pendukung pelayanan . 
(3) Dalam hal penyelenggara yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas 
pelayanan publik tidak dapat dilakukan sendiri karena keterbatasan 
sumber daya dan/ a tau dalam keadaan darurat, penyelenggara dapa t 
meminta bantuan penyelenggara lain yang mempunyai kapasitas memad ai. 
(4) Dalam keadaan darurat , permintaan penyelenggara lain wajib dipenuhi 
oleh penyelenggara pemberi bantuan , sesuai dengan tugas dan fungsi 
organisasi penyelenggara yang bersangkutan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan . Bagian Keempat 
Hubungan Antar Penyelenggara Pasal 11 
(1) Penyelenggara berkewajiban melakukan penyeleksian dan promosi 
pelaksana secara transparan, tidak diskriminatif dan adil sesuai 
ketentuan peraturan perundang -undangan. 
(2) Penyelenggara wajib memberikan penghargaan kepada pelaksana yang 
memiliki prestasi kerja . 
(3) Penyelenggara wajib memberikan sanksi kepada pelaksana yang 
melakukan pelanggaran ketentuan internal penyelenggaraan pela yanan 
publik . 
(4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan 
pemberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur s esuai 
dengan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku . Pasal 10 
( 1) Penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana 
di lingkungan perangkat daerah yang bersangkutan secara berkala dan 
berkelanjutan . 
(2) Berdasarkan basil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
penyelenggara wajib melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana . 
(3) Evaluasi terhadap kinerja pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan indikator yangjelas dan terukur, dengan 
memperhatikan perbaikan prosedur dan/ atau penyempumaan organisasi 
sesuai dengan asas -asas pelayanan publik berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga 
Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik e. penyuluhan kepada masyarakat ; dan 
f. pelayanan konsultasi. 
(3) Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung 
jawab atas ketidakmampuan , pelanggaran dan kegagalan 
penyelenggaraan pelayanan. 7 
Penye lenggar a berkewaj iban : 
a. menyusun dan menetapkan s tandar pelayanan ; 
b. menyusun , menetapkan , dan mempublikasikan makluma t pelayanan; 
c. menempatkan pelaksana yang kompet en; Pasal 15 Penyelenggara memiliki hak : 
a. membe rikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya; 
b. melakukan kerja sam a; 
c. mempun yai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik ; 
d. melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak 
sesuai dengan kenyataan dalam peny elenggaraan pela yanan publik ; dan 
e. menolak pennintaan pela yanan yang bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan . Bagian Kesatu 
Hak dan Kewajiban Penyelenggara