Apa saja yang diatur dalam Pasal 24 PERATURAN BUPATI MERANGIN Nomor 34 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI MERANGIN Nomor 34 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO, BAB V - PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO, Pasal 24 menetapkan:

Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, 
dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan risiko yang 
tersedia dan memutuskan pilihan penanganan risiko. 
Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fokus pada 
penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan. 
Tahap pelaksanaan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risiko 
berdasarkan hasil penilaian risiko. 
Hasil penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
Rencana Tindak Pengendalian, berisi rincian penanganan untuk 
membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan 
lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas. 
Rencana Tindak Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisaikan dari 
peraturan Bupati ini
(1) 
(2) 
(3) 
(H 
(6) 
(1) Pasal 25 
Pemantauan dan reviu risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf 
g, dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah 
dilaksanakan sesuai rencana dan/atau ketentuan. 
Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu risiko sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi : 
a. pengendalian rutin pelaksanaan penanganan risiko dengan cara 
membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan: 
b. pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan risiko 
berdasarkan laporan pelaksanaan tahap sebelumnya guna memastikan 
bahwa prioritas penanganan risiko masih selaras dengan perubahan di 
dalam lingkungan kerja: dan 
c. pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala. 
Hasil pemantauan dan reviu risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berisi pemantauan terhadap pelaksanaan atau realisasi penanganan risiko. 
Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai 
dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala 
Bagian/ Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian 
(Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. 
Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh 
Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. 
Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh 
Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko 
meliputi: 
a. audit: 
b. reviu, 
. pemantauan, c 
d. evaluasi: dan 
e. pengawasan lainnya