Apa substansi hukum dari Pasal 11 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH Nomor I Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH Nomor I Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 5 •TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENE'rAPAN RINCIAN, khususnya , Pasal 11, adalah:

(1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal: 
a. Pembakal tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa 
dan/atau tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD 
semester II tahun sebelumnya; 
b. Adanya rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah; 
c. Realisasi vaksinasi dosis 2 di Desa tidak mencapai 800E/0 dari penduduk 
Desa pada 30 April 2022. 
(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sampai 
dengan Pembalcal menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa 
dan/atau laporan realisasi penggunaan ADD semester II tahun sebelumnya; 
(3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sampai 
dengan realisasi vaksinasi dosis 2 di Desa mencapai 80% dari penduduk Desa. 
(4) Bupati dapat mengurangi penyaluran ADD dalam hal ditemukan SiLPA ADD 
yang melebihi 30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya 
dari ADD yang diterima Desa. 
Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah. 
Ditetapkan di Barabai 
pada tanggal 2c juca.0 2-2_ 
BUPATI HULU SUNGAI TEN 
Diundangkan di Barabai 
pada tanggal ,3("<-11 9C2-2
PENJABAT SEKRETARIS DAERAI-I 
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, 
BERITA DAE 
NOMOR MMAD YANI 
H KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022