Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU Nomor 7 Tahun 2020?
Materi muatan PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU Nomor 7 Tahun 2020 tentang JAMIN AN SOSIAL KETENAGAKERJAAN, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten 
Mahakam Ulu. 
3. Supati adalah Bupati Mahakam Ulu; 
4. Desa yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan , kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal -usul , dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia . 
6. Pemerintah Kampung adalah Petin ggi dibantu Perangkat Kampung dan 
Rukun Tetan gga seba gai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung . 
7. Petinggi adalah pejabat pemerintah Kampung yang mempunyai 
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga 
Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerinah 
Daerah. 
8. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Petinggi dalam 
menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat 
Kampung, dan unsur pendukung tugas Petinggi Kampung dalam 
pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis 
dan unsur kewilayahan . 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat 
APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Badan 
Permusyawaratan Kampung, yang ditetapkan dengan Peraturan 
Kampung. 
10. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah 
pendapatan Kampung yang bersumber dari dana perimbangan yang 
diterima Daerah dalam Anggaran Penda patan dan Belan ja Daerah setelah 
dikuran gi Dana Alokasi Khusus. 
11. Badan Permusyaw aratan Kampung yang selanju tnya disingkat BPK 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merup akan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan 
kete rwakilan wilayah dan diteta pkan secara demo kratis. 
12. Lembaga Adat Kampun g yang selan jutnya disingkat LAK adalah lembaga 
menyelen ggarakan fungsi adat istiadat dan menjad i bagian dari susunan 
asli Kampung yang tumbuh dan berkembang atas prak arsa masyarakat 
Kampung 
13. Badan Penyelen ggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selan jutnya 
di singkat BPJS Ketenagake rjaan adalah badan hukum yang dibentuk 
untuk menyelen ggar akan Program Jamin an Kecelakaan kerja , Jaminan 
Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kema tian. 
14. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selan jutnya disingkat JKK adalah 
man faat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang 
diberikan pada saat perse rta mengalami kecelakaan kerja tau penyakit 
yang disebabkan oleh lingk ungan kerja. 
15. Jam inan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adal ah jaminan yang 
diberikan peda keluarg a/ ahli waris tenaga kerja yang menin ggal dunia 
bukan akibat kecelakaan kerja , guna meringankan beban keluarga dalam 
bentuk santunan kematian dan biaya pemakaman. 
16. Jaminan Hali Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang 
tunai yang di bayarkan sekaligus pada saat memasuki usia pensiun, 
meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap . 
17. Juran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta 
dan/atau Pemerintah Kampung.