Menurut Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANI SASI DAN Nomor 1 Tahun 2019, apa isi dari Pasal 21?
Pasal Pasal 21 dalam Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANI SASI DAN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kedudukan , Susunan Organis asi, Togas d an Fungsi, pada , menyatakan:

( 1) Bidan g Pengembang an Perdagangan mempun yai tugas melaksanakan 
penyiapan koordinasi , fasili tasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan , 
bimbin gan teknis , evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di biang 
pengembangan perdagangan dalam negeri, peng embangan perdagangan 
luar negeri, serta pengembangan dan pemasaran produk dalam negeri. 
(2) Bidan g Pengembangan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
berada di bawah dan bertan ggung jawab kepada Kepala Dinas . Bidang Pembangunan Industri dan Pemanfaatan Teknologi Indus tri, terdiri 
atas Kelompok Jabatan Fungsional . Pasal 20 c. pelaksanaan penyiapan penyusunan perencanaan pembangunan industri 
kabup aten; 
d. pelaksanaan penyiapan pengaturan, pembinaan , dan peng embangan 
industri di wilayah kabupaten ; 
e. pelaks anaan penyiapan penyebaran dan pembangunan indu stri di 
wilayah kabupaten; 
f. pelaksanaan penyiapan pembangunan sumber daya manusia indu stri di 
wilayah kabupat en; 
g. pelaksana an penyiapan penanaman modal di bidan g industri di wilayah 
kabup aten; 
h. pelaksanaan penyi apan pemberian fasili tas dalam rangka mempercepat 
pembangunan industri di wilayah kabupat en; dan 
1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsi nya. -13 - 
Perdagangan berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk 
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ; 
b. pembin aan dan birnbingan pelaksanaan tugas pada bawahan; 
c. pelaksan aan pembangunan dan pengelolaan sarana distribu si 
perdagang an; 
d. pembin aan terhadap pengelola saran a distribusi perdagang an diwilayah 
kerjanya; 
e. pelayanan dan pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizin an 
usah a perdagangan ; 
f. pemeriksaan fasilitasi penyirnpan an bahan berbaha ya dan pengawasan 
distribu si dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya 
di tingk at daerah kabupaten; 
g. pelaksanaan peng embangan produk lokal, saran a dan iklim usah a, 
peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan 
akses pasar s erta koordinasi peny ediaan data dan informasi pelaku usah a 
sektor perdagangan; 
h. pemantau an distribusi dan menjamm ketersediaan barang kebutuhan 
pokok serta barang penting di tingk at daerah kabupat en; 
1. pelaksanaan koordin asi lintas sektoral untuk keters ediaan baran g 
kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupat en; 
J. pem antauan harga dan stok , pasokan barang kebutuhan pokok dan 
barang penting di tingk at daerah kabupaten; 
k. penyediaan data dan inf ormasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan 
barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupat en; 
1. penyelenggaraan operasi pasar / pasar murah dalam rangk a stabilitasi 
harga pangan pokok wilayah kerjanya; 
m. pelaksan aan koordin asi dengan stak eholder untuk penyelenggaraan 
operasi pasar / pasar murah di wilayah kerjanya; 
n. pengaw asan pengad aan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan 
barang penting di wilayah kerjanya; 
o. penga wasan pengad aan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di 
wilayah kerjanya; 
p. pelaksana an koordin asi dengan komis i pengaw as pupuk dan pestisida, 
produs en, distributor , dan pengecer di tingkat daerah kabupat en; - 14 -