Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 83 Tahun 2017 pada Pasal 18?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PASER Nomor 83 Tahun 2017 tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

Undang-Undang D asar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetap an undang-
undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentuk an Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Le mbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin tahan 
Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No mor 5587, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir de ngan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua a tas 
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Da erah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo r 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 679); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pe rangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 16 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No mor 5887); 
5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 201 6 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lemba ran 
Daerah Kabupaten Paser Nomor 49); 
 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG RINCIA N TUGAS DAN 
FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER.