Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal  13 PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor a Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor a Tahun 2021 tentang PENGELOLAAN SAMPAH, pada BAB  V - HAK DAN KEWAJIBAN, Pasal  13 menjelaskan:

(1) Setiap ©rang berhak:
a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan 
berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah sesuai 
kewenangannya;
b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, 
penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai 
penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
d. mendapatkan....
- lo­
ci. mendapatkan pelindungan dan Kompensasi karena dampak negatif 
dari kegiatan TPA Sampah; dan
e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan 
Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan 
ketentuan sebagai berikut:
a. Orang atau Badan dapat mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang persampahan;
b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi oleh 
petugas teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang persampahan; dan
c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang persampahan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil 
verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b.
(3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan 
ketentuan sebagai berikut:
a. Orang atau Badan dapat menyampaikan usul, saran dan/atau 
pendapat baik melalui surat tertulis maupun dengan cara 
menyampaikan aspirasi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persampahan; 
dan
b. usul, saran, dan/atau pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati atau Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
persampahan dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan 
pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah.
(4) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan 
ketentuan sebagai berikut:
a. Orang atau Badan dapat memperoleh informasi penyelenggaraan 
Pengelolaan Sampah dari Pemerintah Daerah dan/atau sumber 
informasi lainnya; dan
b. informasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat diakses melalui 
media cetak, elektronik dan/atau melalui informasi langsung melalui 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pengelolaan persampahan.
(5) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan 
ketentuan sebagai berikut:
a. Orang atau Badan berhak mengajukan permohonan pelindungan dan 
Kompensasi karena dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan 
TPA Sampah; dan
b. pengajuan permohonan pelindungan dan Kompensasi sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, diajukan oleh korban, keluarga atau kuasa 
secara tertulis kepada Bupati.
(6) Tata....
-11 -
(6) Tata Cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, 
adalah sebagai berikut:
a. Orang atau Badan dapat memperoleh pembinaan Pengelolaan 
Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan melalui sosialisasi, 
pelatihan, pembinaan, dan fasilitasi yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah; dan
b. sosialisasi, pelatihan, pembinaan, dan fasilitasi sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai program dan kegiatan 
pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang pengelolaan persampahan.
Bagian Kedua 
Kewajiban