Apa bunyi lengkap Pasal  14 dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 13 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 13 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, pada BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  14 dinyatakan:

(1) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dipimpin oleh 
seorang Kepala Sub Bidang . 
(2) Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia lingkup perencanaan 
pemerintahan . 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Perencanaan 
Pemerintahan menyel enggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup 
perencanaan pemerintahan ; 
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup 
perencanaan pemerintahan ; 
c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis 
lingkup perencanaan pemerintahan ; 
d. penyiapan … 
30 
 
https://jdi h.bandung.go.id/ 
 
 d. penyiapan bahan pembinaan teknis 
penyelenggaraan fungsi -fungsi penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan 
pemerintahan ; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan 
Pemerintahan adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan 
penetapan kinerja lingkup Sub Bidang 
Perencanaan Pemerintahan ; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas 
kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan 
umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai 
secara efektif dan efisien; 
c. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan 
pembangunan daerah lingkup perencanaan 
pemerintahan ; 
d. menyusun bahan rancangan pagu i ndikatif 
Perangkat Daerah lingkup perencanaan 
pemerintahan; 
e. menyusun laporan perencanaan pengukuran 
kinerja Perangkat Daerah lingkup perencanaan 
pemerintahan; 
f. melaksanakan koordinasi dan sinergitas 
perencanaan pembangunan daerah lingkup 
perencanaan pemerintahan; 
g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data 
perencanaan pembangunan daerah lingkup 
perencanaan pemerintahan; 
h. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan 
kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang ketentraman dan 
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, 
kependudukan dan catatan sipil, komunikasi dan 
informatika, statistik, persand ian, kearsipan, 
perpustakaan, pemberdayaan masyarakat , unsur 
penunjang urusan pemerintahan bidang 
perencanaan, penelitian dan pengembangan, 
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, urusan 
pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, 
unsur pengawas, sekretariat daerah, sekretariat 
DPRD serta kecamatan ; 
i. memeriksa … 
31 
 
https://jdi h.bandung.go.id/ 
 
 i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas 
sesuai dengan kewenangannya; 
j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, 
dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan 
fungsinya; 
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan 
pertanggungjawaban kepada atasan; dan 
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Paragraf 2 
Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia