Jelaskan isi kandungan Pasal 18 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 30 Tahun 2012.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 30 Tahun 2012 tentang IZIN LOKASI , PEMANFAATAN, DAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH, ketentuan pada , Pasal 18 berbunyi:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemben tukan 
Daerah -daerah Kabupaten D alam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah ; 
 3. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan D asar 
Pokok -pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 201 3); 
 4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman 
Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 
Nomor 1, Tambahan Lemba ran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 
Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan Dan Tambahan 
Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman 
Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2943); 
 5. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman 
Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2853) seba gaimana telah diubah dengan 
Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan Dan 
Tambahan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang 
Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik I ndonesia Nomor 2944); 
 6. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3501); 
 7. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuan gan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republi k Indonesia 
Nomor 4286); 
 8. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
9. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 
4725); 
10. Undang -Undang Nomor 2 6 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 ); 
 11. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3685); 
 12. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5058 ); 
 13. Undang -Undang N omor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 
 14.Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan D an 
Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 011 Nomor 7, Tambahan Lembaran N egara Republik 
Indonesia Nomor 5188); 
15. Undang -Undang N omor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
16. Undang -Undang N omor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 
Bagi Pembangu nan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah (Lembar an 
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3696); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4385); 
 20. Peraturan Pemerintah Nom or 11 Tahun 2010 tentang Penertiban 
Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Negara Repubik Indonesia Nomor 5098); 
21. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pengad aan Tanah Bagi Kepentingan Umum; 
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 
tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ; 
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga 
Tahun 2011 -2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga 
Tahun 2011 Nomor 05); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA 
 
dan 
 
BUPATI PURBALINGGA 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LOKASI , PEMANFAATAN, 
DAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH.