Bagaimana redaksi normatif Pasal 4 dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 2 Tahun 2016?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 2 Tahun 2016 tentang PELAYANAN KESEHATAN BAGI KADER KESEHATAN DAN, Pasal 4 berbunyi:

(1)Program bantuan pembayaran pelayanan kesehatan kepada Kader
dan Atlet diberikan untuk j enis pelayanan kesehatan sebagai
berikut:
a.pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap tingkat
pertama ;
b.pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanj ut berdasarkan
rujukan dari pelayanan kesehatan tingkatdibawahnya ; dan
c.pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawatinaptingkat lanjut
pada kasus life saving dan penyakit catastropic.
(2)Kasuslife saving dan penyakit catastropic sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a.gagal ginjal yang memerlukan hemodialisis;
b.atresia ani;
c.anemia aplastika;
d.hemofili;
e.penyakit keganasan (kanker);
f.hidrosefalus;
g.penyakit jiwa kronis; dan
h.thalasemia .
(3)Program bantuan pembayaran pelayanan kesehatan kepada Kader
dan Atlet tid ak diberikan untuk :
a.pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
b.bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmestik;
-6-c.general check up;
d.prothesis gigi tiruan;
e.pengobatan alternative antara lain akupun tur, pengobatan
tradisional dan pengobatan la in yang belum terbukti secara
ilmiah;
f.rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya
mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan
impotensi;
g.pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam;
h.pelayanan kesehatan yang diberik an pada pelayanan bakti
sosial;
i.kacamata;
j.Intra Oculer Lens (IOL) ,Pen,Plate, Screw, J Stent (urologi), Stent
Arteri(jantung), VP Shunt (Neurologi), Mini Plate (gigi),Implant
SpinedanNon Spine (orthopedi), Prothesa (kusta), Alat Vitrektomi
(mata), Pom pa Kelasi (Thalasemia), Kateter Double Lumen
(hemodialisa) Implant (rekonstruksi kosmetik), Stent(bedah,
THT,kebidanan);
k.alat bantu dengar;
l.alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset);
dan
m.penyakit akibat penyalahgunaan narkotika dan psik otropika.
Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
Pasal5
(1)Pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (1) huruf a dilakukan di Puskesmas
dan jaringannya di Daerah.
(2)Bantuan pembayaran pelayanan keseh atan kepada Kader dan Atlet
pada pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 100%
(seratus persen).
Pasal6
(1)Pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (1)huruf a dilakukan di Puskesmas
Rawat Inap di Daerah.
(2)Bantuan pembayaran pelayanan kesehatan kepada Kader dan Atlet
padapelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 100% (seratus persen).
-7-Bagian Ke empat
Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut
Pasal7
(1)Dalam hal pelayanan kesehatan tingkat pertama seb agaimana
dimaksud dalam P asal 5 dan Pasal 6tidak mampu menangani,
diberikan rujukan ke kelas III pada RSUD Muntilan atau rumah
sakit lain serta fasilitas k esehatan yang ditunjuk.
(2)Dalam hal rumah s akit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mampu menangani, pasien dirujuk ke kelas III pada rumah sakit
tipe lebih tinggi.
Pasal8
(1)Bantuan pembayaran pelayanan kesehatan kepada Kader dan Atlet
padapelayanan k esehatan rawat inap tingkat lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan sebesar 100 % (seratus persen)
dari keseluruhan biaya rawat jalan dan rawat inap.
(2)Bantuan pembayaran pelayanan kesehatan kepada Kader dan Atlet
padakasus life saving dan penya kitcatastropic sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan sebesar 60%(enam
puluh persen) dari keseluruhan biaya rawat jalan dan rawat inap .