Apa substansi hukum dari Pasal 10 PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 14 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 14 Tahun 2022 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, khususnya BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI, Pasal 10, adalah:

(1) Sub Bagi.an Umum,Keuangan dan Kepegawaiandipimpin oleh Kepala Sub 
Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaianyang dalam melaksanakan 
tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; 
(2) Sub Bagian Umum, Keuangandan Kepegawaian sebagaimana dimaksud 
dalam Ayat (1) melaksanakan tugas: 
a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai baban perumusan kebijakan 
operasional di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan 
penatausahaan barang; 
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan 
pembinaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan 
penatausahaan barang; 
c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian; 
d. menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi umum, 
penatausahaan barang, kepegawaian dan pengelolaan keuangan serta 
pertanggungjawaban keuangan; 
e. melakukan penatausahaan keuangan Badan dan pengelolaan urusan 
gaji pegawai Badan, serta verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ); 
f. penyiapan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup Badan; 
g. melaksanakan dan mengelola surat-menyurat dan tata kearsipan; 
h. melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, 
upacara dan rapat dinas; 
i. pengelolaan administrasi perjalanan dinas; 
j. melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana; 
k. melaksanakan dan pengendalian tata usaha pengadaan, pencatatan, 
penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris atau asset 
perangkat daerab sesuai ketentuan yang berlaku; 
1. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerab yang digunakan 
dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 
m. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat 
penanggulangan bencana; 
n. menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian 
dan tugas-tugas kehumasan ; 
o. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan 
Standar Operasional Prosedur (SOP); 
p. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintab (SPIP); urusan 
-14- 
q. melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (!KM) 
dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara 
periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan. 
r. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan 
hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi umum, 
keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang; dan 
s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan bidang tugasnya. 
Paragraf 3 
Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik