Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.
Redaksi dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Ber basis Elektronik , mak a, pada , Pasal 38 menjelaskan:

BAB III 
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONI K (1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses 
menghubungkan dan men yatukan beberapa layanan SPBE 
ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE . 
(2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada 
Arsitektur SPBE . 
(3) Dinas mengkoordinasikan integrasi layanan SPBE 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 37 d. layanan publik sektor . 
(3) Layanan publik sektor sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf d meliputi layanan sektor pendidikan , 
pengajaran, pekerjaan dan usaha , tempat tinggal , 
komunikasi dan informasi , lingkungan hidup , Kesehatan , 
jaminan sosial , energi , perbankan , perhubungan , sumb er 
daya alam , pariwisata , dan sektor strategis lainn ya. 
(4) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan 
mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. 
(5) Dalam hal layanan publik berbasis elektron ik yang 
memerlukan Aplikasi Khusus , SKPD dapat melakukan 
pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. 
Paragraf 3 
Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik -28- • tt 
( 1) Manaj emen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b bertujuan untuk me njamin 
keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak 
risiko keamanan informasi . 
(2) Manajemen keamanan informasi dilakukan m elalui 
serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang 
lingkup , penetapan penanggung jawab, perencanaan, 
dukungan pengoperasian , evaluasi kinerja , dan perbaikan 
berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. (1) Manaj emen risiko s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
huruf a bertujuan untuk menjamm 
kebe rlangsungan SPBE dengan meminimalkan damp ak 
risiko dalam SPBE. 
(2) Manajemen risiko dilakukan melalu i serangkaian proses 
identi fikasi, anal isis, pengendalian , pemantauan , dan 
evaluasi terhadap risiko dalam SPBE . 
(3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan berdasa rkan pedoman manajem en risiko 
SPBE . 
(4) Dalam pelaksanaan manajem en risiko , SKPD 
berkoo rdinas i dan dapat melakukan konsultas i dengan 
Dinas dan Inspektorat. 
Bagian Ketiga 
Manajemen Keamanan lnformasi