Bagaimana redaksi normatif Pasal 6 dalam Republik Indonesia Tahun 1950) ; Sebagaimana Nomor 79 Tahun 2016?
Norma hukum dalam Republik Indonesia Tahun 1950) ; Sebagaimana Nomor 79 Tahun 2016 tentang Fungsi , Togas Pokok dan Tata, BAB II - KEPALA DINAS, Pasal 6 berbunyi:

( 1) Bidang Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Bidang 
Kepemudaan yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui 
Sekretaris Dinas . 
(2) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas merumuskan , 
merencanakan, memantau dan mengevaluasi 
pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepemudaan. 
(3) Bidang Kepemudaan dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang 
Kepemudaan; BAB IV 
BIDANG KEPEMUDAAN keuangan ; 
1. penyusunan rencana kebutuhan barang milik 
daerah dan pelaksanaan penatausahaan barang 
milik daerah; 
m. penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik 
daerah ; 
n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan Subbagian Program dan Keuangan ; dan 
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 
Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan 
fungsinya . la po ran penyusunan dan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/ atau Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ; 
e. pelaksanaan penilaian risiko melalui identifikasi 
risiko , analisis risiko , dan rencana tindak 
pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian 
risiko; 
f. penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi; 
g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi 
pelaksanaan program dan kegiatan ; 
h. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan layanan 
administrasi keuangan ; 
1. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan 
keuangan ; 
J. penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil 
pemeriksaan; 
k. pengoordinasian 
c. penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing 
pemuda pelopor , wira usaha pemula dan pemuda 
kader kabupaten ; 
d. pemenuhan hak setiap pemuda melalui 
perlindungan pemuda , advokasi , akses 
pengembangan diri, penggunaan prasarana dan 
sarana tanpa diskriminatif , partisipasi pemuda 
dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi 
dan pengambilan keputusan program strategis 
kepemudaan; 
e. pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor 
penyelenggaraan pela yanan kepemudaan melalui 
implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) tingkat 
kabupaten ; 
f. perencanaan, pengadaan, pemanfaatan , 
pemeliharaan , dan pengawasan prasarana dan 
sarana kepemudaan kabupaten ; 
g. pemberian penghargaan pemuda dan organisasi 
pemuda yang berjasa dan/ atau berprestasi ; 
h. peningkatan kepemimpinan , kepeloporan dan 
kesukarelawanan pemuda ; 
i. penyelenggaraan seleksi dan pelatihan Pasukan 
Pengibar Bendera ; 
j. pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau 
organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan 
dunia usaha; 
k. peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi 
kepemudaan kabupaten ; 
1. pembinaan dan pengembangan organisasi 
kepramukaan; 
m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan Bidang Kepemudaan ; dan 
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya . 
Bagian Kedua 
Seksi Pemberdayaan Pengembangan Organisasi 
Kepemudaan