Apa yang diatur dalam PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2013 pada Pasal 10?
Berdasarkan PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2013 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PENGHUNIAN DAN PENGGUNAAN, Pasal 10 menyebutkan bahwa:

Penghuni Rusunawa berhak:
menempati Unit Hunian atau Unit Usaha sesuai dengan
suratperjanjian penghunian ;
menggunakan satuan bukan hunian yang ada di
Rusunawa seperti mesjid, lapangan olahraga, area
parkir, dan lain -lainsetelah mendapat izin dari Kepala
UPT Pengelolaan Rusunawa ;
mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih,
pembuangan air limbah domestik ;
mendapat pelayanan atas perbaikan kerusakan
bangunan, prasarana dan sarana dan utilitas umum
yang bukan disebabkan ol eh Penghuni;
mendapat pelayanan ruang duka pada ruang serba
guna bagi yang meninggal dunia;
menempati satuan hunian cadangan yang disiapkan
olehUPTPengelola anRusunawa , dalam hal dilakukan
perbaikan pada satuan hunian Penghuni;
mendapat informasi, penjel asan dan pendampingan
mengenai tata cara penghunian dari UPTPengelola an
Rusunawa dan/atau SKPD/Instansi yang berkaitan;
mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang
penanggulangan bahaya kebakaran dan evakuasi,
pengelolaan sampah, pembuangan limb ah,
penghematan air dan listrik .
Penghuni yang cacat fisik dan lanjut usia berhak
mendapatkan perlakuan khusus dalampenemp atan ruang
hunian dan mobilitas .
Paragraf 2
Kewajiban Penghuni
Pasal11
Penghuni satuan hunian Rusunawa berkewajiban untuk:
mentaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban
lingkungan;
mengikuti …
10
mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung yang
telah ditetapkan UPTPengelola anRusunawa ;
memelihara, merawat, menjaga kebersihan satuan hunian
dan sarana umum serta berpartisipasi dalam pemeliharaan;
membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara
rapi dan teratur;
membayar iuran pemakaian listrik, air bersih dan
kebersihan dan iuran lain sesuai dengan peraturan
perundang -undangan ;
membayariuran bulanan untuk biaya operasional, biaya
pemeliharaan dan biaya perawatan ;
melaporkan kepada pihak UPTPengelola anRusunawa
apabila melihat adanya kerusakan pada prasarana, sarana
dan utilitas di Rusunawa ;
membayar ganti rugi untuk setiap k erusakan yang
diakibatkan kelalaian Pen ghuni Rusunawa ;
mengosongkan satuan Unit Hunian atau satuan Unit
Usahapada saat Perjanjian penghunian berakhir;
berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan
kehidupan bermasyarakat yang harmonis;
mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh
UPTPengelola Rusunawa secara berkala;
memarkir dan meletakkan kendaraa n di area parkiryang
telah ditetapkan oleh UPT Pengelolaan Rusunawa.
Paragraf 3
Larangan Penghuni
Pasal12
Penghuni sa tuanUnitHunian dan satuan Unit Usaha
Rusunawa dilarang:
memindahkan hak penghunian kepada pihak lain;
menghunilebih dari satu satuan UnitHuniandan
satuan Unit Usaha ;
menggunak an satuan UnitHunianyang tidak sesuai
dengan fungsinya ;
mengisi s atuanUnit Hunian yang melebihi ketentuan;
mengubah prasarana, sarana dan utilitas Rusunawa
yangtersedia ;
menjemur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah
ditentukan;
berjudi …
11
berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras,
berbuat m aksiat, kegiatan yang menimbulkan suara
keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara
binatang peliharaan yang mengganggu keamanan,
kenyamanan dan ketertiban lingkungan di Rusunawa ;
mengadakan kegiatan organisasi terlarang sebagaimana
diatur dalam k etentuan peraturan perundang -undangan;
memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan
lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya
kebakaran;
membuang benda -benda ke dalam saluran air kamar
mandi/WC yang dapat menyumbat saluran
pembuangan;
menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia,
bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat
menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;
mengubah konstruksi bangunan Rusunawa ;
meletakkan barang -barang melampaui daya dukung
bangunan yang ditentukan;
Khusus untuk kegiatan syukuran, kumpulan keluarga atau
kegiatan lainnya yang menimbulkan kumpulan orang
dan/ataudapatmenimbulkan gangguan terhadap P enghuni
lainnya, harus didasarkan kesepakatan bersama antar
Penghuni.
BagianKeenam
Status Penghunian