Apa norma yang terkandung dalam Pasal 9 2. Undang -Unda.ng Nomor 14 Tahun 2014 tenta.n g Nomor 14 Tahun 1945?
Substansi 2. Undang -Unda.ng Nomor 14 Tahun 2014 tenta.n g Nomor 14 Tahun 1945 tentang La.rangan Mempr oduksi, Mem bawa, Mengedar, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 9, memuat:

(1) Setiap orang dilarang mengkonsumsi Minuman Beralkohol dan/atau 
mabuk-mabukan di jalan, di kantor, di sekolah, di tempat ibadah, 
di tempat umum atau di tempat terbuka. 
(2) Setiap orang dilarang mengadakan pesta Minuman Beralkohol 
dan/ atau mengadakan acara perayaan atau pesta dengan 
menyuguhkan Minuman Beralkohol. 
(3) Setiap orang dilarang menghadiri pesta/ acara dalam keadaan mabuk. 
(4) Setiap orang dilarang menjual secara eceran dan grosir Minuman 
Beralkohol Golongan A,B, C dan Minuman Beralkohol Produksi 
Tradisional untuk diminum di tempat atau lokasi sebagai berikut: 
a. warung/kios minuman; 
b. gelanggang olah raga; 
c. gelanggang remaja; 
d. pasar; 
e. swalayan atau sejenisnya; 
f. kantin; 
g. rumah biliar; 
h. langgang permainan/ketangkasan; 
1. panti pijat; 
j. lokasi pedagang kaki lima; 
k. terminal; 
1. stasiun; 
m. kios kecil; 
n. penginapan; 
o. bumi perkemahan; atau 
p. tempat yang berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah, rumah 
sakit. Pasal 8 ( 1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud 
pada pasal 4 dikenakan sanksi administrative berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; atau 
(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 7 c. Penelitian; 
d. Wisatawan, dan 
e. Farmasi. 
( 1) Pengawasan terhadap semua jenis minuman beralkohol dalam 
mengkonsumsi secara bebas, memproduksi, memperjualbelikan dan 
mengedarkan dalam daerah Kabupaten dilaksanakan oleh aparat 
Pemerintah Daerah yaitu Satuan Poilisi Pamong Praja, Dinas 
kesehatan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian Negara Republik 
Indonesia secara terkoordinasi dalam bentuk Tim Pasal 10 pada kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol, mulai dari 
memproduksi, memasukan, menyimpan, mengedarkan dan menjual 
yang dapat membahayakan kesehatan. 
(2) Guna mencapai maksud pada ayat ( 1) di atas, Pemerintah Daerah 
diharapkan membentuk Tim terpadu 
(3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 
terdiri dari : 
a. OPD yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang 
perindustrian dan perdagangan; 
b. OPD yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan 
pengawasan obat dan makanan; 
c. OPD yang menyelenggarakan urusan di bidang keamanan dan 
ketertiban; 
d. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai wilayah kerjanya; 
e. Kejaksaan sesuai wilayah kerjanya; 
f. Satuan Palisi Pamong Praja; dan 
g. Perwakiilan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat. 
(4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan 
pengawasan secara berkala paling sedikit 4 kali dalam setahun 
(5) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Minuman Beralkohol 
sebagaimana dimaksud ayat (3)dan (4) diberikan biaya operasional 
yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
(6) Pemerintah Daerah melalui Badan/lnstansi terkait dalam pembinaan 
terhadap masyarakat yang salah satu sumber mata pencahariannya 
adalah memproduksi minuman beralkohol senantiasa 
dialihfungsikan menjadi produksi gula merah. 
(7) Terhadap kegiatan memproduksi gula merah sebagai salah satu 
mata pencaharian masyarakat, pemerintah memfasilitasi dengan 
mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta menyiapkan 
sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 
(8) Untuk mencapai maksud pada ayat (6) dan (7) selanjudnya diatur 
dengan keputusan Bupati. 
(9) Orang Tua atau kepala keluarga dan anggota keluarga secara dini 
berusaha agar di lingkungan keluarga tidak terlibat dengan 
kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol, 
(10) Masing-masing Instansi, badan, lembaga, satuan, baik sipil dan 
militer dalam daerah agar membina, mengawasi, serta melarang 
aparat, karyawan,anggota dan warganya untuk tidak terlibat 
mengkonsumsi minuman beralkohol termasuk Tuak/Kameko 
(1) Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Produksi Tradisional yang 
akan dibawa keluar Daerah akan disita dan dimusnahkan, yang 
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Setiap orang yang menjual Minuman Beralkohol sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) akan diproses secara hukum berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(3) Penyitaan dan Pemusnaan Minuman Beralkohol sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh PPNS dan/atau 
SATPOLPP. 
(4) Ketentuan mengenai tata cara penyitaan dan pemusnahan Minuman 
Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Bupati. Pasal 13 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan pengawasan 
terhadap produksi, peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol 
Produksi Tradisional untuk kepentingan atau kebutuhan adat 
istiadat. 
(2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan pengawasan 
terhadap produksi, peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol 
Produksi Tradisional untuk kepentingan atau kebutuhan adat 
istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Bupati. Pasal 12 Semua biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan kegiatan pembinaan, 
pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan badan 
Koordinasi dimaksud, dibebankan pada anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Pasal 11 (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang 
apabila mengetahui adanya pelanggaran tentang peredaran 
minuman beralkohol. 
(3) Pihak berwenang memberikan perlindungan terhadap pelapor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan laporan 
secara tertulis kepada Bupati paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) 
bulan. 
(5) Mekanisme dan teknik pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
selanjutnya akan diatur dengan Keputusan Bupati. 
(1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS, 
SATPOL PP di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan 
khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini. 
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS dan SATPOL PP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: 
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 
adanya tindak pidana; 
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian 
dan melakukan pemeriksaan; 
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 
pengenal diri tersangka; 
d. melakukan penyitaan benda atau surat; 
e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/ seseorang; 
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara; 
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk 
bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan 
merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal 
tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; 
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Pasal 16 Penyidikan pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Peraruran Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Kepolisian negara 
Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai negeri Sipil secara 
terkoordinasi. Pasal 15 BABV 
KETENTUAN PENYIDIKAN Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan 
serta dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan, peredaran, 
penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol melalui : 
a. memberikan informasi penyalahgunaan minuman beralkohol kepada 
instansi yang berwenang; dan/ atau 
b. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang 
berhubungan dengan penyalahgunaan Minuman Beralkohol. Pasal 14 BAB IV 
PERAN SERTA MASYARAKAT 
( 1) Pemusnahan barang bukti basil sitaan atas pelanggaran terhadap