Jelaskan isi kandungan Pasal 15 dari PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME, ketentuan pada BAB IX - PENAGIHAN, Pasal 15 berbunyi:

(1)
(2)Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutangdalam SKPD, STPD, surat keputusan pembetulan, suratkeputusan keberatan dan putusan banding yang tidak ataukurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran.
Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidakatau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatursebagai berikut :
a.Kepala BPKD atau Kepala Bidang Pengendalian,Penagihan dan Pengembangan menerbitkan danmenyampaikan surat teguran atau surat peringatan atausurat lam yang sejems kepada wajib pajak dalam waktusekurang-kurangnya 7(tujuh) hari setelah berakhimya^Sal?atuhtempo Pembayaran yang tercantum dalamSKPD dan STPD, surat pembetulan, surat keputusankeberatan dan putusan banding;
&
b.Kepala BPKD menerbitkan surat paksa yang
diberitahukan oleh jurusita pajak kepada wajib pajak
atau penanggung pajak dalam waktu paling singkat 21
(dua puluh satu) hari setelah surat teguran, atau surat
peringatan atau surat lain yang sejenis diterima wajib
pajak dengan membuat berita acara pemberitahuan
surat paksa;
c.Kepala BPKD menerbitkan surat perintah melaksanakanpenyitaan dan penyitaan atas barang-barang milik wajibpajak dilaksanakan oleh jurusita pajak dalam waktupaling singkat 2x24(dua kali dua puluh empat) jamsetelah pelaksanaan/ pemberitahuan surat paksa denganmembuat berita acara pelaksanaan penyitaan;
d.Kepala BPKD menerbitkan surat pencabutan sita danmenyampaikannya kepada wajib pajak melalui jurusitapajak, apabila :
1.wajib pajak atau penanggung pajak telahmelunasiutang pajak dan biaya penagihan pajak;2.berdasarkan putusan pengadilan atau putusanpengadilan pajak;
3.ditetapkan laindengan Keputusan Bupati.e.Kepala BPKD atau pejabat yang ditunjuknyamelaksanakan pengumuman penjualan secara lelangatas barang-barang milik wajib pajak yang telah disitamelalui media masa dalam waktu paling singkat 14(empat belas) han setelah pelaksanaan penyitaan;f.Kepala BPKD menerbitkan surat pemberitahuankesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak danbiaya penagihan pajak kepada wajib pajak dandisampaikan oleh jurusita pajak diantara waktusebagaimana dimaksud pada huruf esampai dengan 14(empat belas) hari setelah pengumuman lelang;g.Kepala BPKD selaku pejabat melaksanakan penjualansecara lelang atas barang-barang milik wajib pajak,bertempat diKantor Pelayanan Kekayaan Negara danLeang (KpKNL) dalam waktu paling singkat 14(empatbelas) han setelah pengumuman lelang; danh.lelang tidak dilaksanakan apabila wajib pajak telahmelunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atauberdasarkan putusan pengadilan atau putusanpengadilan pajak atau objek lelang musnah.
(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajakdengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf bsampai dengan huruf h,sesuai dengan ketentuanPeraturan Perundang-undangan.
(4) Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkanpenundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan suratpaksa.
(5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, tidakmengakibatkan penundaan hak wajib pajak mengajukankeberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalanpengurangan ketetapan dan penghapusan atau’pengurangan sanksi administrasi.