Apa norma yang terkandung dalam Pasal 22 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Nomor 3 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Nomor 3 Tahun 2018 tentang RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING, khususnya BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 22, memuat:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatan nyadalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Ditetapkan d i Penajam
pada tanggal 6Juni 2018
BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Ttd
YUSRAN ASPAR
Diundangkan di Penajam
pada tanggal 8Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Ttd
TOHAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 2018TAHUN 3.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR :10/3/2018.
-11-
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 3TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
I. UMUM
Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah dapat ditambah sepanjang
memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang -Undang dan penambahan jenis
retribusi daerah tersebut telah diatur dengan Peraturan Pemerintah .
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf Peraturan Pemerintah
ketenNomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribus i
Perpanjangan IMTA ditetapkan sebagai Retribusi Daerah yang baru.
Penetapan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagai Retribusi Daerah akan
memberikan peluang kepada Daerah untuk menambah sumber pendapatan asli
daerah dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah
Daerah.
Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan pembayaran atas pemberian
perpanjangan IMTA oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja
Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggungjawa b di
bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk. Dengan adanya p emungutan
Retribusi Perpanjangan IMTA tidak akan menambah beban bagi masyarakat,
mengingat Retribusi Perpanjangan IMTA sebelumnya merupakan pungutan
Pemerintah Pusat berupa PNBP Perpanj angan IMTA yang berlaku pada kementerian
di bidang ketenagakerjaan. Adapun Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan
IMTA diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan
keterampilan tenaga kerja lokal yang alokasinya ditetapkan melalui An ggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah perlu mengatur Retribusi
Perpanjangan IMTA yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing .
II. PASAL DE MI PASAL