Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 69 Tahun 2011 pada Pasal 10?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 69 Tahun 2011 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI, BAB VI - PENGAWASAN, Pasal 10 menyebutkan bahwa:

(1) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang membidangi urusan 
kewenangan Usaha Mikro , dan Koperasi yang akan 
mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan 
pengawasan atas Penyaluran Dana Bergulir APBD untuk 
Usaha Mikro , dan Koperasi . 
 
(2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimak sud pada 
, harus memahami wawasan Usaha Mikro, dan 
Koperasi dan bertanggung jawab kepada Bupati. 
 
(3) Pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah untuk 
melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
, ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8