Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 2 Tahun 2016?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 2 Tahun 2016 tentang PELAYANAN KESEHATAN BAGI KADER KESEHATAN DAN, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Magelang .
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati se bagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
3.Dinas Kesehatan adalahDinas Kesehatan Kabupaten Magelang.
4.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
5.Camat adalah Camat di Kabupaten Magelang.
-3-6.Kader Kesehatan yang selanjutnya disebut Kader adalah anggota
masyarakat di Daerah yang bersedia, mampu dan memiliki waktu
untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara suka rela yang
ditetapkan oleh Kepala Desa.
7.Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari,
oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan
pembangunan kesehatan, guna memberda yakan masyarakat dan
memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh
pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat
penurunan angka kematian ibu dan bayi .
8.Atlet berprestasi yang selanjutnya disebut Atlet adalah Atlet non
profesional di Daera hyangberprestasi dan membawa nama
Daerah di tingkat eks Karesidenan Kedu, provinsi, nasional serta
internasional .
9.Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan
perorangan yang meliputi observasi ,diagnosa ,pengobatan ,
rehabilitasi medik dengan atau tanpa tinggal di ruang rawat inap di
sarana kesehatan Pusat kesehatan Masyarakat dan Jaringannya .
10.Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut adalah pelayanan kesehatan
perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan,
keperawatan, rehabilitasi medik pada sarana kesehatan strata d ua
atau tiga .
11.Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang selanjutnya disebut
RSUDMuntila n adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Magelang.
12.Rumah s akitataufasilitas kesehatan adalah rumah sakit atau
fasilitas kesehatan selainRSUDMuntilan .
13.Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas
kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan
secara timbal balik, baik secara vertikal dalam arti dari satu strata
sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana pela yanan kesehatan
lainnya, maupun secara horisontal dalam arti antar strata sarana
pelayanan kesehatan yang sama.
14.Komite Medi kadalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan
tata kelola klinis agar staf medis rumah sakit terjaga
profesionalismenya melalui mek anisme kredensial, penjagaan
mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi
medis.
-4-BAB II
PENETAPAN KEPESERTAAN
Pasal2
(1)Pemerintah Daerah memberikan program bantuan pembayaran
pelayanan kesehatan kepada Kader dan Atlet.
(2)Kader sebaga imana dimaksud pada ayat (1) diutamakan kader aktif
dan telah melaksanakan tugas paling singkat 2 (dua)tahun yang
dibuktikan dengan Keputusan Kepala Desa atau surat pernyataan
Kepala Desa.
(3)Mekanisme penetapan kepesertaan Kader dalam program bantuan
pembay aran pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
diatur sebagai berikut:
a.Kepala Desa mengusulkan Kader yang akan diikutsertakan
dalam Program Pelayanan Kesehatan Kader Kesehatan dan Atlet
Berprestasi kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Camat
diketahui Bidan Desa;
b.Camat membuat rekapitulasi usulan Kader Kader yang akan
diikutsertakan dalam Program Pelayanan Kesehatan Kader
Kesehatan dan Atlet Berprestasi;
c.Camat menyampaikan rekapitulasi usulan Kader yang akan
diikutsertakan dalam Program Pelayan anKesehatan Kader
Kesehatan dan Atlet Berprestasi kepada Dinas Kesehatan
dilampiri usulan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa atau
Surat Pernyataan Kepala Desa; dan
d.Dinas kesehatan melakukan verifikasi usulan Kader yang akan
diikutsertakan dalam Program Pelayanan Kesehatan Kader
Kesehatan dan Atlet Berprestasi.
(4)Kepesertaan Atlet dalam program bantuan pembayaran pelayanan
kesehatan diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan
mempertimbangkan usulan dari KONI.
(5)Berdasarkan Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3)
huruf d dan usulan Atlet sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4),
Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Data Kepesertaa n
Kader dan Atlet dalam Program Bantuan Pembayaran Pelayanan
Kesehatan.
(6)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pad a ayat (5 )
diperbaharui setiap tahun.
-5-BAB III
PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan