Apa bunyi lengkap Pasal 15 dalam Tengah Tahun 2005 Nomor 9 Seri E Nomor Nomor 16 Tahun 2004?
Menurut ketentuan dalam Tengah Tahun 2005 Nomor 9 Seri E Nomor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Keduduk an, pada , Pasal 15 dinyatakan:

dianggarkan dalam Pos DPRD. 
· (3) Tunjangan kesejahtcraan Pimpinan dan Anggota DPRD 
sebag aimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 13, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pas al 16 ayat (I), 
dianggar kan dalam Pos Sekretaria t DPRD yang diuraikan 
ke dalam jcnis belanja sebagai berikut : 
a. belanja pegawai; 
b. belanja barang dan jasa; Pasal II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang kaa 
Agar setiap orang meng etahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penem patannya dalam Lemb aran Daerah 
Provins i Jawa Tengah . c. belanja modal. 
(4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundan g-undangan yang berlaku. (2) Bclanja Pcnunjang Oper asional Pimpinan DPRD 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untulc : 
a. reprcsentasi ; 
b. pelayanan; 
c. kebutuban lain. 
(3) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 
sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) dianggar kan pada pos 
Sekrctariat DPRD. 
11. ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai 
berikut : 
127 I. UMUM 
Berdasar kan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Proto koler DanKe uangan Pimpinan DanAnggota 
Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah sebagaimana tel ah beberapa kali 
diubah terakhir den gan Peraturan Pernerin tah Nomo r 37 Tahun 2005 
tentang Perub ahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun2004 
tentang Kedudukan Proto koler Dan Keuangan Pimpinan DartAnggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah ditetap kanPeraturan Daerah 
Provinsi Jawa Ten gah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Keuangan Pimp inan DanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Jawa Tengahse bagaimana telah diubah dengan Peraturan 
DaerahProvins iJawaTeng ahNomo r8Tahun 2005tentangPerubahan 
Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2004 
tentan g Kedudukan Keuangan Pimp inan Dan Anggota Dewa n 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, 
Selanjutnya dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 2006 sebagaimana tel ah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 · Tahun 2007 tentan g Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAHPROVIN SIJAW ATENGAH 
NOM OR 3 TABUN 2007 
TENT ANG 
PERUBAHAN KEDU A ATASPERA TURAN DAERAH 
PRO VINS! JAWA TENG AH NOMOR 16 TAHUN 2004 
TENT ANG KED UDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN 
ANG GOTADEWAN PERWAKILAN RAKY ATDAERAH 
PRO VINS! JAW A TENG AH 
129 Angka8