Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam BUPATI KOLAKA , Nomor 29 Tahun 1945 Pasal 33?
Dalam BUPATI KOLAKA , Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sula wesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Pasal 33 mengatur sebagai berikut:

, dapat dilakukan sesuai dengan pemenuhan pers yaratan 
kompetensi jabatan yang dibutuhkan . Pasal 33 
Susunan organisasi pelaksana pengelo la keuangan daerah pada UPT 
Puskesmas , UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPT lnstalasi Farmasi : 
a. Kepala Puskesmas sebagai PPTK ; 
b. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai PPTK ; 
c. Kepala UPT Instalasi Farmasi sebagai PPTK ; 
d. Bendahara ; dan 
e. Pembantu bendahara. Pasal 32 
Susunan organisasi p elaksana pengelolaan keuangan daerah pada BLUD 
RSBG : 
a. Direktur sebagai KPA ; 
b. Kepala Bagian Tata Usaha/kepala bidang sebagai PPTK ; 
c. Kepala Bidang Keuangan dan Program sebagai PPK-Unit SKPD ; 
d. Bendahara;dan 
e. Bendahara pembantu dan/ atau pembantu bendahara . 
26 Pasal 39 
(1) Tim dalam melaksan akan tugas dapat diberikan kompensas i kerja . 
(2) Komp ensasi kerja diberikan kepada tim sejak melaksanakan tugas. Pasal 38 
Pembent ukan susu nan p elaksana kegiatan di luar struktu r pelaksana 
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dapat 
dilakukan sesuai ketentuan perat uran perun dangan-undangan . Pasal 37 
Susu nan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagai berikut: 
a. Ketua/wakil ketua adalah pejabat struktural dan/atau fungsio nal; 
b. anggota adalah Aparatur Sipil Negara atau non Aparatur Sipil Negara yang 
ditun juk dengan memp ertimbangkan jabatan dan bidang tugasn ya. a. Kepala Daerah : 
1. Pengarah I adalah Bup ati 
2. Pengarah II adalah Wakil Bupati ; 
3. Penanggungja wab adalah Sekretaris Daerah ; 
4. Ketua adalah asisten yang memb idangi ; 
5. Wakil ketua adalah kepala SKPD ; 
6. Sekretaris adalah sekr etaris SKPD dan kepala bidang/ba gian pemilik 
kegiatan; 
7. Anggo ta adal ah Aparatur Sipil Negara atau non Aparatu r Sipil Negar a 
yang ditunjuk dengan mempertimbangkan jabatan d an bidang 
tugasnya. 
b. Sekretari s Daerah: 
1. Pengarah adalah Sekretaris Daerah; 
2. Penanggungja wab adalah asiste n yang memb idangi ; 
3. Ketua adalah kepala SKPD; 
4. Wakil ketua adalah sekretaris SKPD dan kepala bidang/bagian 
pemilik kegiatan; 
5. Sekre taris adalah p ejabat struktural dan/ atau fungsional p elaksana 
kegiatan; 
6. Anggota adalah Aparatur Sipil Negara atau non Aparatur Sipil Negara 
yang ditunjuk dengan mempertimbangkan jabatan d an bidang 
tugasn ya. 
27 Pasal 42 
(1) Dalam hal PA/KPA tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan 
melebihi 2 (dua] hari , maka wajib memberikan surat kuasa kepada 
pejabat eselon dibawahnya yang ditunjuk untuk melakukan ketugasan . 
(2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku 
PA/KPA . Bagian Keempat 
Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah yang Berhalangan Pasal 41 
Tugas sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagai berikut : 
a. ketua bertugas bertanggung jawab mengkoordinasikan pela yanan 
penunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan; 
b. wakil ketua bertugas bertanggung jawab membantu mengkoordinasikan 
pela yanan penunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan; 
c. anggota bertugas melaksanakan pelayanan penunjang kegiatan tim 
pelaksana kegiatan sesuai dengan bidang tugas . Pasal 40 
Tugas tim pelaksana kegiatan sebagai berikut : 
a. pengarah bertugas melakukan pembinaan dan arahan kepada tim 
pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan ; 
b. penanggung jawab bertugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan ; 
c. ketua bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan 
dan adrninistrasi keuangan SKPD ; 
d. wakil ketua bertugas melaksanakan teknis operasional pelaksanaan 
kegiatan ; 
e. sekretaris bertugas melaksanakan adrninistrasi pelaksanaan kegiatan ; 
dan 
f. anggota bertugas melaksanakan kegiatan secara teknis operasional 
sesuai dengan bidang tugas . Paragraf 2 
Togas Tim (3) Besaran standar harga satuan dan pers yaratan pengeluaran kompensasi 
kerja mempedomani peraturan perundang-undangan . 
28 Pasal 44 
[I] KUA/Perubahan KUA merupakan kebijakan umum penyusunan APBD 
yang berisi: 
a. gambaran kond isi ekonomi makro termasuk perkembang an indikator 
ekonomi makro daerah ; 
b. asumsi dasar penyusunan rancangan APBD /PAPBD termasu k laju 
inflasi , pertumbuhan PDRB dan asumsi lainn ya terkait dengan 
kondisi ekonomi daerah; 
c. kebijakan pendap atan daerah yang m enggambarkan prakiraa n 
rencana sumb er dan besaran pendapatan daerah serta strategi 
pencapaiann ya; Bagian Kesatu 
Penyusunan KUA/Perubahan KUA dan PPAS /Perubahan PPAS BAB III 
PERENCANAAN APBD Pasal 43 
Dalam hal bendahara penerimaan dan/ a tau bendahara pengeluaran 
berhalangan : 
a. apabila m elebih i 2 (dua) hari sampai dengan paling lama 7 (tujuh ) hari, 
bendahar a wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk 
untuk melakukan tugas bendahara atas tanggungja wab bend ahara yang 
bersangkutan dengan persetujuan Kepala SKPD ; 
b. apabila melebihi 7 (tujuh) hari sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan, 
Kepala SKPD menunjuk bendahara sementara dan dilaku kan Berita 
Acara serah terim a pekerjaan, uang, dan dokumen pertangg ungiawa ban; 
c. apabil a melebihi 1 (satu) bulan belum dapat m elaksanakan tugas, 
diusulkan penggan ti bendahara oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui 
BKAD. (3) Selama belum ditetapkan pelaksana tugas , kewenangan peng elolaan 
keuangan SKPD dilaksanakan o1eh atasan langsung PA/KPA. 
(4) Dalam hal PPTK/PPK -SKPD/PP K-Unit Kerja tidak dapat melaksana kan 
tugas karena berhalangan melebih i 2 (dua) hari , maka pelaksana an tugas 
dilaksanakan oleh PA/KPA. 
29 Pasal 45 
(1) Perumusan KUA/Perubahan KUA dan PPAS/Perubahan PPAS dilakukan 
oleh BKAD , Bappeda , dan Bapenda sesuai dengan tugas dan fungsin ya. 
(2) Rancangan KUA/Perubahan KUA dan rancangan PPAS/Perubahan PPAS 
direviu oleh APIP. 
(3) Bupati menyampaikan rancangan KUA/Perubahan KUA dan rancangan 
PPAS/Perubahan PPAS kepada Ketua DPRD dalam waktu yang 
bersamaan . 
(4) Hasil pembahasan rancangan KUA/Perubahan KUA dan rancangan 
PPAS/Perubahan PPAS disepakati bersama antara Bupati dengan Ketua 
DPRD pada waktu yang bersamaan . 
(5) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar 
Bupati mener bitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan usulan 
anggaran pendapatan , belan ja dan pembia yaan SKPD. d. kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah 
kebijakan daJam upaya peningkatan pembangunan daerah yang 
merupakan manifestasi dari sinkr onisasi kebijakan antara 
pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiann ya; 
e. kebijakan pembia yaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan 
surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi 
pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan 
daerah serta strategi pencapaiann ya. 
(2) PPAS/Perubahan PPAS merupakan prioritas dan plafon anggaran 
pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai 
terrnasuk program prioritas dari masing-masing SKPD . 
(3) Program prioritas dari masing -masing SKPD disesuaikan dengan urusan 
pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan 
prioritas nasional dan program prioritas provinsi . 
(4) PPAS/Perubahan PPAS menggambarkan pagu anggaran sementara 
belanja langsung dari masing-masing SKPD berdasarkan program dan 
kegiatan prioritas dalam RKPD serta pagu anggaran sementara belanja 
operasi , belanja modal , belanja tidak terduga , belanja transfer , dan pagu 
anggaran sementara pembiayaan daerah. 
30 Pasal 49 
Usulan anggaran pendapatan , belanja , dan pembia yaan SKPD dikaj i oleh 
TAPD dan direviu oleh APIP. Pasal 48 
(1) SKPD menyampaikan usulan anggaran pendapatan dan belan ja untuk 
tahun anggaran berikutn ya kepada Bupati melalui Kepala BKAD dengan 
tembusan Inspektur Kabupaten dan Kepala Bappeda. 
(2) Usulan anggaran pendapatan disusun sesuai dengan potens i dan 
ketentuan peraturan perundangan-undangan. 
(3) U sulan anggaran belanja disusun sesuai dengan dokumen perencanaan , 
standar harga barang dan jasa yang berlaku , serta tu gas dan fungsi SKPD. 
(4) Usulan anggaran disusun melalui aplikasi sistem informasi pemerin tahan 
daerah . Pasal 47 
(1) BKAD melaksanakan fungsi penyusunan dokumen APBD di tingkat 
pemerintah daerah . 
(2) SKPD melaksanakan fungsi penyusunan dokumen APBD di tingkat 
satuan kerja. Pasal 46 
( 1) Rencana APBD memuat rencana APBD yang terdiri atas rencana 
pendapatan , rencana belanja , dan rencana pembia yaan. 
(2) Rencana APBD ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD , 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD , dan DPA -SKPD . 
(3) Rencana APBD digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD oleh 
pengguna . 
(4) Masa berlaku rencana APBD untuk 1 (satu) tahun anggaran yang 
bersangkutan . 
(5) Rencana APBD disusun berdasarkan kinerja sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsi SKPD , rencana pembangunan jangka panjang atau jangka 
menengah atau jangka pendek , kebijakan anggaran dan proporsi besaran 
rencana keuangan yang tersedia dalam usulan APBD. Bagian Kedua 
Penyusunan Dokumen APBD 
31 Pasal 53 
(1) Perubahan APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan penyusunan 
dokumen APBD . 
(2) Perubahan APBD dapat dilaksanakan terhadap Peraturan Daerah tentang 
APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD , Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Perubahan APBD, DPA-SKPD dan Perubahan DPA ­ 
SKPD . 
(3) Perubahan rencana keuangan daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
tentang Perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Penjabaran APBD , Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran 
Perubahan APBD , dan Perubahan DPA-SKPD. Bagian Ketiga 
Perubahan Dokumen APBD Pasal 52 
( 1) SKPD dalam melakukan kegiatan perencanaan dan penyusunan rencana 
APBD berpedoman padajadwal yang disusun oleh TAPD . 
(2) Perencanaan kegiatan pembangunan yang dibia yai bersama antara dana 
APBD dan/atau dana pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi 
dan/ atau dana bantuan luar negeri dapat dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan yang khusus mengatur tentang pelaksanaan kegiatan 
pembangunan dimaksud. Pasal 51 
Usulan anggaran yang telah dikaji oleh TAPD dan direviu oleh APIP disusun 
dalam bentuk rencana APBD untuk diajukan kepada Ketua DPRD . Pasal 50 
(1) TAPD melakukan verifikasi dan klarifikasi usulan anggaran pendapatan 
dan belanja SKPD bersama dengan Kepala SKPD yang bersangkutan. 
(2) Verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
kesesuaian usulan anggaran dengan dokumen perencanaan , tugas dan 
fungsinya masing-rnasing termasuk menghitung dan menganalisis 
pembia yaan akibat defisit atau surplus penganggaran . 
(3) Format usulan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Surat Edaran Bupati. 
32 Pasal 56 
(1) Untuk mendanai keadaan darurat termasuk untuk keperluan mendesak 
dapat digunakan pergeseran anggaran melalui belanja tidak terduga. 
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : 
a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian 
luar biasa; 
b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan ; dan/ atau Pasal 55 
(1) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat 
dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran. 
(2) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama , dan 
antar rincian objek dalam objek yang sama dapat dilakukan atas 
persetujuan PPKD . 
(3) Pergeseran antar objek dalamjenis yang sama dilakukan atas persetujuan 
sekretaris daerah. 
(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dilakukan 
dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD , untuk 
selanjutn ya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang 
perubahan APBD . 
(5) Pergeseran antar kelompok, antar kegiatan , antar program , antar unit 
organisasi dan antar organisasi dapat dilakukan sebelum perubahan 
APBD melalui ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan 
DPRD. 
(6) Pergeseran anggaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila: 
a. tidak melakukan perubahan APBD ; atau 
b. pergeseran terjadi setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 
ditetapkan. Pasal 54 
Pergeseran anggaran dalam sub rincian objek , antar sub rincian objek dalam 
rincian objek , antar rincian objek , antar objek , antar jenis , antar kelompok , 
antar kegiatan , antar program , antar unit organisasi dan antar organisasi 
diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD. Bagian Keempat 
Pergeseran Anggaran dalam SKPD 
33 c. kerusakan sarana/p rasarana yang dapat mengganggu kegiatan 
pelayanan pu blik. 
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : 
a. kebutuhan Da erah dalam rangka pela yanan dasar mas yarakat yang 
anggarann ya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan ; 
b. belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belan ja yang 
dibu tuhkan secara trus men erus dan harus dialo kasikan oleh 
Pemerintah Da erah dengan jumlah yang cukup untu k keperluan 
setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan ; 
c. belan ja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk 
terjaminn ya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar 
masyarakat ; 
d. pengeluaran Da erah yang berada diluar kendali Peme rintah Daerah 
dan tidak dapa t diprediksikan sebelumn ya, serta amana t peraturan 
perundang-undangan ; dan 
e. pengeluaran Da erah lainn ya yang apabila ditunda akan me nimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau 
masyarakat. 
(4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia 
angg arannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA -SKPD, kecuali 
untuk kebutuhan tanggap darurat bencana , konflik sosial , dan/ a tau 
kejadian luar biasa . 
(5) Pengeluaran untuk mendan ai keperluan mendesak yang belum tersedia 
anggarann ya dan/ atau tidak cukup tersed ia angg arann ya, 
diformul asikan terlebih dahulu dalam RKA-SKP D dan/ atau Peru bah.an 
DPA -SKPD . 
(6) Dalam hal anggaran belum tersedia sebagiamana dimaksud ayat (4), 
penggunaan belan ja tidak terduga terlebih dahulu diformulas ikan dalam 
RKA-SKPD yang m embidangi keuangan Daerah . 
(7) Dalam hal anggaran tidak cukup tersedia angg arannya sebagaimana 
dimaksud ayat (5), penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu 
diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD . 
(8) RKA-SKPD dan/ atau Peru bah.an DPA-SKPD sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (6) dan ayat (7) menjad i dasar dalam melakukan perubahan 
Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutn ya ditamp ung dalam 
Peratu ran Daerah tentang Perubahan APBD atau dituan gkan dalam 
Laporan Realisasi Anggaran jika tidak m elaku kan Peru bah.an APBD a tau 
telah m elakukan Perubahan APBD . 
34 Pasal 60 
Hasil pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 
huruf c dibuat dalam berita acara dan disampaikan kepada Bupati melalui 
Kepala BKAD dengan tembusan Inspekt ur Kabupaten . Pasal 59 
PA/KPA dalam melaksan akan anggaran wajib mema tuhi keten tuan sebagai 
berikut: 
a. PA/KP A dilarang mengadakan ikatan yang berakibat dilampa uinya batas 
anggaran yang tersedia dalam dokumen APBD yang bersangkutan atau 
belum tersedia anggarann ya; 
b. penyampaian laporan tepat pada waktun ya; 
c. melaku kan pengawasan dan pemeriksaan kas terhadap bendah ara secara 
periodik paling sedikit 3 (tiga] bulan sekali sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku . Pasal 58 
Pelaksanaan APBD meliputi penyiapan DPA-SKPD dan/atau Perub ahan DPA ­ 
SKPD , pelaksanaan pendapatan Daerah , pelaksanaan belanja Daerah , dan 
pelaksanaan pembia yaan Daerah . Bagian Kesatu 
Pelaksanaan APBD BAB IV 
PELAKSANAAN APBD Pasal 57 
(1} Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54>