Apa substansi hukum dari Pasal 4 PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 103 Tahun 2019?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 103 Tahun 2019 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, khususnya BAB III - PENDELEGASIAN KEWENANGAN, Pasal 4, adalah:

Jenis Pelayanan Perizinan yang dideleg asikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi : 
a. kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non 
Berusaha serta Non Perizinan yang menjadi ur usan Pemerintah 
Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang -undangan; 
6 
 
 
 
 
 b. kewenangan P elayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non 
Berusaha serta Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat 
atau Provinsi yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati; 
c. jenis Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha 
serta Non Periz inan yang didelegasik an ke DPMPTSPTTK 
berdasarkan Surat Keputusan Bupati; dan 
d. dalam hal jenis Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha 
serta Non Perizinan yang belum terdapat dalam pendelegasian ini dan 
ada pada aplikasi OSS RBA dan non aplikasi O SS RBA, maka P TSP 
dapat berpedoman langsung pada Norma, Standar, Prosedur dan 
Kriteria dan Peraturan yang berlaku pada Kementerian sebagai 
langkah yang dilakukan guna penerbitan Perizinan Berusaha dan 
Perizinan Non Berusaha serta Non Perizinan.