Apa saja yang diatur dalam pasal 29 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Nomor 5 Tahun 2014?
Ketentuan dalam Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Lembaran Negara Repu blik, pasal 29 menetapkan:

Ayat ( 1) harus disebu tkan pelanggaran disiplin yang 
dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. 
4. Salinan kepu tusan penjatuhan hukuman disiplin sabagaiman 
dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Sekretaris 
Daerah dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang 
membidangi kepegawaian . Pasal 31 4. Dalam hal PNS yang dipekerjakan a tau diperbantukan di 
lingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan 
menjadi kewenangannya, Pemimpin lnstansi atau kepala 
perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada 
pejabat Pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita 
acara pemeriksaan. 15 
1. Pejabat yang berwenang menghukum menyampaikan keputusan 
H ukuman Disiplin kepada PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin 
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung 
sejak tanggal keputusan ditetapkan. 
2. Penyarnpaian Keputusan Hukuman Disiplin kepada PNS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup 
oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang 
ditunjuk dengan pangkat tidak lebih rendah dari PNS yang 
bersangku tan. 
3. Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir 
pada saat penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin 
atau alamat dornisili terakhir PNS beruba atau tidak diketemukan 
atau PNS tidak diketahui lagi keberadaanya, Keputusan 
penjatuhan hukuman disiplin disampaikan melalui alamat domisili 
terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya . 
4. Penyampaian keputusan Hukum Disiplin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) harus disertai dengan tanda terima penyerahan 
Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin. 
5. Tanda terima penyerahan keputusan hukuman disiplin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat nama 
tanggal dan tanda tangan penerima Keputusan Penjatuhan 
hukuman disiplin. 
6. Dalam hal PNS atau orang lain yang menerima keputusan 
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak 
bersedia menandatangani tanda terima penyerahan Keputusan 
Penjatuhan Hukuman Disiplin, terhadap hal tersebut harus 
dibuatkan berita acara penyampaian. Pasal 33 a. melakukan pembahasan kasus kepegawaian dan 
menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Bupati 
dengan melarnpirkan pertimbangan terhadap usul penetapan 
penjatuhan hukuman disiplin; 
b. berwenang untuk meninjau kembali dan mengusulkan kepada 
Bupati apabila ada penjatuhan hukuman disiplin dari pejabat 
yang berwenang menghukum terhadap PNS yang tidak sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 
c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang 
dilakukan oleh PNS apabila terjadi pembiaraan oleh atasan 
langsung; 
d. melakukan pemeriksaan terhadap atasan langsung yang telah 
melakukan pembiaraan apabila ada dugaan pelanggaran oleh 
PNS. 
4. Bupati menerbitkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin 
dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung 
sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 16