Apa yang diatur dalam PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor iJ." Tahun 2021 pada Pasal 2?
Berdasarkan PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor iJ." Tahun 2021 tentang PERATURAN BUPATI KOLAKA, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

5. Pegawai Negeri S1pil yang -selanjutnya disebnt PNS, adaiah Pega wai 
Nege ri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kolaka ; 
6. Togas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi -syarat untuk 
mengikuti atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi , 
baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemerintah maupun Lembaga 
Swasta Dalam dan/ atau Luar Negeri yang telah terakreditasi 
sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah, 
7. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk 
melanjutkan pendidikan formal keperguruan tinggi negeri maupun 
swasta yang terakreditasi tanpa mengganggu dan meoinggalkan tugas 
kedinasan dengan biaya pendidikannya ditanggung sendiri oleh Pegawai 
Negeri Sipil yang bersangkutan . 
8. Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah adalah keterangan yang 
diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil 
yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar /ljazah sebelum yang 
bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil . 
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang 
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatann ya dalam rangkaian susunan 
kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian . 
10. Kenaikan Pangkat adalah Penghargaan yang di berikan atas prestasi 
kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara . 
11. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah ujian yang harus 
ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil karena memperoleh Surat Tanda 
Tamat Belajar / ijazah tertentu sehingga pangkatnya bias disesuaikan 
kepangkat yang lebih tinggi sesuai peraturan yang berlaku . - 5 - 
£1) PNS yang dapat diberikan Togas Belajar harus memenuhi pers yaratan 
sebagai berikut : 
a. berstatus sebagai PNS (bukan CPNS) yang telah memiliki masa kerja 
minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak di angkat sebagai PNS ; 
b. untuk bidang Itmu yang langka serta di pertukan oleh organisasi 
dapat diberikan sejak diangkat PNS sesuai kriteria kebutuhan yang 
di tetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka ; 
c. mendapat surat tugas dari pajabat yang berwenang ; 
d. bidang llmu yang akan di tempuh sesuai dengan pengetahuan atau 
keahlian yang dipers yaratkan dalam jabatan pada organisasi dan 
sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kolak a; 
e. usia maksimal 30 (tiga puluh) tahun untuk program diploma III dan 
Strata Satu (S.1), 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk program Strata Pasal 4 Bagian Kesatu 
Pers yaratan Togas Belajar BAB II 
TUGAS BELA.JAR Tujuan pemberian Togas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS adalah : 
(1) Untuk mengurangi kesenjangan antara standar Kompetensi dan/atau 
pers yaratan Jabatan dengan Kompetensi PNS yang akan mengisi 
Jabatan. 
12) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau 
Kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta 
pengembangan organisasi . 
(3) Untuk meningkatkan pengetahuan , kemampuan , keterampilan , sikap , 
dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan 
dalam pengembangan karir Pasal 3 profesionatismenya rnelalui jenjang pendidlkan yang lebih tinggi .sesuai 
dengan kebutuhan daerah . - 6 - 
12' Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Surat Keputusan Togas 
Belajar , PNS yang bersangkutan harus melampirkan : 
a. Surat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang men yatakan 
bahwa pendidikan yang ditempuh sesuai dengan bidang tugasn ya; 
b. Fotokopi ijazah terakhir dilegalisir; 
c. Fotokopi transkrip nilai dilegalisir; m. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS . 
n. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun 
terakhir paling kurang bernilai baik ; dan 
o. Bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsional umum di 
berhentikan sementara tunjangan Umumnya ; g. pangkat/Golongan serendah -rendahnya Pengatur , II/c bagi PNS 
yang melanjutkan pendidikan Strata satu (S. l) dan 
Pangkat/Golongan serendah rendabnya Penata Muda Tk. I, III/b 
bagi PNS yang lanjut pendidikan Strata 2 ( S.2 ). 
h. PNS yang akan melanjutkan pendidikan Strata Dua (S.2) Standar 
Minimal IPK 3.00 pada transkrip nilai Strata satu (S. l). 
i. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan 
persetujuan/ akreditasi minimal B dari lembaga yang berwewenang ; 
j. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari 
jabatann ya; 
k. Bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsional diberhentikan 
sementara dari jabatann ya; 
1. Tidak Sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau 
berat; Dua ~S.2) at.au yang setara, dan 40 (empat puluh} tahun untuk 
program Strata Tiga ( S.3) atau yang setara. 
f. untuk jabatan yang sangat dibutuhkan, usia maksimal dapat 
ditetapkan menjadi 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk program 
diploma m dan Strata Satu (S.1), 42 (empat pu1uh dua] tahun 
untuk program Strata Dua (S.2) atau yang setara, dan 47 (empat 
puluh tujuh) tahun untuk program Strata Tiga ( S.3) atau yang 
setara. - 7 - 
( I] Jangka waktu pelaksanaan Togas Belajar yang -dapa t diberikan 
adalah : 
a. Program Dipl oma I (D.I) paling lama 1 (satu) tahun ; 
b. Program Diplom a II (D.Il) paling lama 2 (dua) tahun ; 
c. Program Dipl oma III (D.Ill) paling lama 3 (tiga) tahun ; 
d. Program Strata I (S-1)/Dipl oma IV (D.IV), paling lama 4 (empat) 
tahun ; Pasal 6 Pasal 5 
(1) Seluruh informasi yang berk aitan dengan program tugas belajar dari 
lembaga /instansi Pendidikan Tinggi dihimpun oleh BKPSDM untuk 
selanjutn ya disebarluaskan ke masing -masing Perangkat Daerah . 
(2) Pers yaratan administrasi untuk mengikuti program Tugas Belajar 
disiapkan oleh PNS yang bersangkutan . 
(3) Pers yaratan seba gaimana dimaks ud pada ayat (2) disampaikan kepada 
BKPSDM dalam rangkap 2 (dua) . 
(4) BKPSDM melakukan selek si kelengkapan persyaratan administrasi ; 
(5) PNS yang memenuhi pers yaratan akan ditetapkan sebag ai calon 
peserta Tugas Belajar Pemerintah Daerah . 
(6) Calon peserta Tugas Belajar yang mendapat Sponsor dari luar 
Pemerintah Daerah, berkas persyaratan akan diteruskan kepada 
Sponsor yang dimaksud untuk bahan seleks i; 
(7) Bagi calon peserta Tuga s Belajar yang telah diterima oleh Perguruan 
Tinggi tempat bela jar, selanjutnya diusulkan oleh BKPSDM kepada 
Bupati untuk penerbitan Surat Keputusan Tugas Belajar ; 
(8) Surat Keputusan Tugas Belajar ditetapkan oleh Bupa ti berdasark an 
rekome ndasi Kepala BKPS DM. d. Fotolropi Surat Kcputusan Pangkat Tera.kh:ir fJabatan , dilegalisir; 
e. Fotok opi SK CPNS dan SK PNS 100%; 
f. Fotokopi SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir ; dan 
h. Sura t Kete rangan Tidak Sedang Diken akan Hukuman Disiplin 
Pegawai ; - 8 - 
(2) Kewajiban peserta Tugas Belajar : 
a. Menandatangani dan menaati perjanjian Tugas Belajar ; 
b. Mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam surat 
Keputusan Tugas Belajar ; 
c. Men yelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu 
sesuai Surat Keputusan Togas Belajar; 
d. Melaporkan kemajuan tugas belajar secara berkala kepada Bupati 
melalui BKPSDM dengan periode setiap 6 (enam) bulan ; 
e. Men yampaikan laporan akhir Tugas Belajar kepada Bupati serta 
SKPD selambat -lambatn ya l(satu) bulan setelah berakhir masa 
studi . (1) Hak kepegawaian peserta Tugas Belajar adalah menerima gaji , 
kenaikan gaji berkala , kenaikan pangkat/ golongan serta hak 
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang 
berlaku . Pasal 8 Bagian Kedua 
Hak dan Kewajiban Peserta Tugas Belajar { l} Dalam memberikan Togas Belajar, setiap mstansi harus memberikan 
kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang 
tugasnya . 
(2) Biaya untuk pelaksanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari 
Pemerintah Pusat , Pemerintah Daerah , Sponsor ata.u Mandiri. Pasal 7 e. Program Strata U {S-2} atau .setara , paling lama 2 (dua} tahun ; 
f. Program Strata. Ill {S-3) ata.u setara , paling lama 4 (empat) ta.bun. 
(2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud ayat 
(1) dapat dikecualikan apabila program pendidikan dan pihak sponsor 
telah menetapkan jangka waktu penyelesaian program pendidikan yang 
ditempuh. - 9 - 
(1) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belaj ar wajib beke rja 
kembali untuk negara pada instansi yang bersangkutan bekerja semula 
dengan ketentuan 2 ( dua ) kali masa Togas Belajar. Pasal 11 Bagian Kedua 
Perpindahan Bidang Studi/ Perguruan Tinggi