Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945?
Ketentuan dalam Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pemb entukan, Pasal 1 menetapkan:

Dalam peraturan bupati ini yang dimaks ud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka. 
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kolaka. 
3. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia yang yang dibantu 
oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daera h sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Daerah yang memiliki pelak sanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom . 
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraa n urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakya t daerah menurut asas otonomi 
dan tuga s pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indone sia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
6. Forum Penataa n Ruang adal ah wadah di tingkat pusat dan daerah yang 
bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan 
mem berikan pertimbangan dalam penyele nggara an penataan ruang . 
7. Ruang adalah wadah yang meli puti ruang darat , ruang laut, dan ruang udara, 
termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wila yah, tempat manusia 
dan makh luk lain hidup , melakukan kegiatan , dan memelihara kelangsungan 
hidupnya. 
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permu kiman dan sistem jaringan 
prasarana dan sarana yang berfungsi sebag ai pendukung kegia tan sosial 
ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hu bungan fungsional. 
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang 
meliputi peruntu kan ruang untuk fung si lindung dan peruntukan ruang untuk 
fungsi budi daya. 
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem pros es perencanaan tata ruang , 
pemanfaatan ruang , dan pengen dalian pemanfaatan ruang . 
11. Tata Ruang adalah wujud strukt ur ruang dan pola ruang . 
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur 
ruang dan pola ruang yang meliputi penyu sunan dan peneta pan rencana tata 
ruang. 
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewuj udkan struktur ruang dan pola 
ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan 
program beserta pembia yaann ya. 
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewu judkan tertib Tata 
Ruang . 
15. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutn ya disingka t KKPR 
adalah kese suaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan 
Rencana Tata Ruang . 
16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang . 
17. Rencan a Tata Ruang Wila yah Kabupaten yang selanjutn ya di sebut RTRW 
kabupaten adala h rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah 
kabupaten , yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wila yah Nasional , 
Rencana Tata Ruang Pulau/ Kepulauan , Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis 
Nasional , RTRW Provinsi , dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategi.s Provins i. 
18. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutn ya disingkat RDTR adalah rencana 
secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan 
peraturan zonasi kabupaten . BAB I 
KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI TENTAN G REN CANA DETAIL TATA 
RUANG KAWASAN PERKOTAAN KOLAKA KABU PATEN KOLAKA 
TAHUN 2022 - 2042 Meneta pkan - 3 - 
MEMU TUSKAN : 
- 4 - 
19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari 
kabupaten/kota dan/ atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau 
perlu disusun RDTR-nya , sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW 
kabupaten/kota yang bersangkutan. 
20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP 
yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok. 
21. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPKP adalah 
pusat pelayanan ekonomi , sosial , dan/ atau administrasi yang melayani seluruh 
wilayah WP dan/ a tau regional. 
22. Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPKP 
adalah pusat pelayanan ekonomi , sosial , dan/ a tau administrasi yang mela yani 
SWP. 
23. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat 
pelayanan ekonomi, sosial dan/ a tau administrasi lingkungan permukiman . 
24. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa merupaka n pusat pelayanan ekonomi, 
sosial dan/ a tau administrasi lingkungan permukiman kelurahan . 
25. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan 
fisik yang nyata seperti jaringan jalan , sungai, selokan , saluran irigasi, saluran 
udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai , atau yang belum nyata seperti rencana 
jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan 
rencana kota. 
26. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik. 
27. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik 
tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona 
yang bersangkutan . 
28. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi 
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam , sumber daya 
buatan dan nilai sejarah serta buda ya bangsa guna kepentingan pembangunan 
berkelanjutan . 
29. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk 
dibudida yakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam , sumber daya 
manusia dan sumber daya buatan. 
30. Zona Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan 
pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai -nilai luhur dalam tata 
kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup 
secara lestari , serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata 
air, kelancaran , ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber ­ 
sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang 
berfungsi sebagai Zona Lindung antara lain sempadan pantai, sungai , mata air, 
situ, danau , embung , dan waduk, serta kawasan lainn ya yang memiliki fungsi 
perlindungan setempat . 
31. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang 
lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area 
memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang 
pada dasarn ya tanpa bangunan . 
32. Sub-Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon ­ 
pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah 
Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat 
yang berwenang. 
33. Sub-Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik 
sebagai sarana kegiatan rekreatif , edukasi atau kegiatan lainyang ditujukan 
untuk mela yani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota . 
34. Sub-Zona Tarn.an Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk mela yani 
penduduk satu kecamatan. 
35. Sub -zona Tarn.an Kelurahan adalah tarn.an yang ditujukan untuk mela yani 
penduduk satu kelurahan . 
36. Sub-Zona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi 
utama sebagai tempat penguburan jenazah . Selain itu juga dapat berfungsi 
sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi , 
- 5 - 
pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial mas yarakat 
disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan. 
37. Sub-Zo na Jalur Hijau adalahjalur penempatan tanaman serta elemen lansekap 
lainn ya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dala m 
ruang pengawasanjalan (RUWASJA), Sering disebutjalur hijau karena dominasi 
elemen lansekapn ya adalah tanaman yang pada umumn ya berwarna hijau. 
38. Zona Ekosistem Mangro ve adalah peru ntukan ruang yang merup akan kesatuan 
antara komunitas vegetasi mangro ve berasosiasi dengan faun a dan mikro 
organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang 
pantai terutama di daerah pasang surut , laguna , muara sungai yang terlin dung 
dengan substrat lumpu r atau lumpur berpas ir dalam mem bentuk 
keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan . 
39. Zona Badan Air adalah air permuk aan bumi yang berupa sung ai, dana u, 
embung , waduk , dan sebagain ya. 
40. Zona Pertanian adalah peruntu kan ruang yang dikembang kan untuk 
menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan 
tanam an tertentu , pemb erian makanan , pengkandangan , dan pemelihar aan 
hewan untuk pribadi atau tujuan komersial. 
41. Sub-Zona Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa 
pasan g surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kerin g 
potensial untu k pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan . 
42. Sub-Zona Hortikultu ra adalah kawasan lahan kering potensial untuk 
peman faatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultu r 
maupu n tumpang sari. 
43. Sub-Zona Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk 
dimanf aatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering 
untu k komoditas perkebunan. 
44. Zona Perikanan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untu k kegiatan 
perik anan yang meliputi sub-zona perikanan tangkap , sub-zona perikanan budi 
daya, sub-zona pengolahan dan pema saran hasil perikanan dan sarana dan 
prasa rana perikanan . 
45. Sub-Zona Perikanan Tangkap adalah peruntukan ruang perikanan yang 
berbas is pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan 
ikan. 
46. Sub-Zon a Perikanan Budi Daya adalah peruntukan ruang yang ditetapkan 
dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumb er daya 
alam , sumb er daya manusia , dan kondisi lingkungan serta kond isi prasarana 
saran a umum yang ada. 
4 7. Zona Pebang kitan Tenaga Listrik adalah peruntukan ruang yang mendukung 
kegia tan memproduksi tenaga listrik. 
48. Zona Pariwisata peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawa san 
budid aya yang dikemban gkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisa ta baik 
alam, buatan, maupun budaya. 
49. Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari 
kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan 
perbandingan antar a jumlah bangunan rumah dengan luas lahan. 
50. Sub-Zona Perum ahan Kepadatan Tinggi adalah peruntukan ruang yang 
merupakan bagian dari kawasan budi daya difungs ikan untuk tempat tingga l 
atau hunian dengan perbandingan yang besar antar a jumlah bangu nan rumah 
dengan luas lahan . 
51. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah perun tukan ruang yang 
merupakan bagian dari kawasan budi daya difungs ikan untuk tempat tinggal 
atau hunian dengan perbandingan yang hamper seimbang antara jumlah 
bangunan rumah dengan luas lahan . 
52. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruan g yang 
merupakan bagian dari kawasan budi daya difungs ikan untuk tempat tingga l 
atau hunian dengan perban dingan yang kecil antara jumlah bangun an rumah 
denganluaslahan. 
53. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah adalah peruntukan ruang 
yang meru pakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempa t 
tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah 
bangunan rumah dengan luas lahan . 
54. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang m erupakan 
bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mela yani penduduk. 
55. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan ruang yang 
merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mela yani 
penduduk skala kota . 
56. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntuk an ruang 
yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untu k 
mela yani penduduk skala kecamatan. 
57. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang 
yang m erupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk 
mela yani penduduk skala kelurahan. 
58. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW adalah peruntukan ruang yang 
merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani 
penduduk skala RW. 
59. Zona Campuran adalah peruntukan ruang yang direncanakan terdiri atas 
minimal 3 (tiga) fungsi (campuran hunian dan non-huriian] dengan luas 0,5-60 
(nol koma lima sampai enam puluh) hektar , dengan kepadatan menenga h hingga 
tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi , dalam bentuk vertikal , 
horizontal , atau kombinasi keduan ya, berkeseuaian, saling melengkap i, sating 
mendukung terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan , serta 
merupakan kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan 
sarana yang memadai . 
60. Sub-Zona Campu ran lntensitas Menengah/Sedang adalah perun tukan ruang 
yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas 
pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang . Apabila tidak ada 
keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial buda ya 
setempat maka KDB kawasan campuran intensitas menengah maksimu m 70% 
(tujuh puluh persen) dan ketinggian bangunan 3 (tiga) sampai 5 (lima) lantai. 
61. Zona Perdagangan dan J asa adalah perun tukan ruang yang meru pakan bagian 
dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok 
kegiatan perdagangan dan/ atau jasa , tern pat bekerja , tempat berusaha , tempa t 
hiburan dan rekreasi. 
62. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang yang 
merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan 
kelompok kegiatan perdagangan dan/ a tau jasa , tempat bekerja , tempat 
berusaha , tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pela yanan kota . 
63. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan ruang yang 
merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan 
kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja , tempat 
berusaha , tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pela yanan WP. 
64. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan ruang yang 
merupa kan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengemb angan 
kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja , tempat 
berusaha , tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pela yanan SWP . 
65. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari 
kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pela yanan 
pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha , dilengkapi 
dengan fasilitas umum/ sosial pendukungn ya. 
66. Zona Pengelolaan Persampahan adalah peruntukan ruang di daratan dengan 
batas -batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpu lkan dan 
mengelola persampahan . 
67. Zona Transportasi adalah peruntukan ruang yang dikembang kan untuk 
menampung kebutuhan masyarakat akan kemudahan untuk perpind ahan 
orang maupun barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. 
68. Zona Pertahanan dan Keamanan adal ah peruntukan tanah yang merupakan 
bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan 
dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor , instalasi - 6 -