Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 133/PMK.01/2022 Tahun 1945 Pasal 7?
Dalam PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 133/PMK.01/2022 Tahun 1945 tentang TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, BAB II - PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:

(1) Investasi TIK dilaksanakan untuk mendukung proses 
bisnis di lingkungan Kementerian Keuangan. 
(2) Investasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa: 
a. belanja/pengeluaran barang TIK dalam rangka 
menjaga tingkat dan kualitas layanan; dan/atau 
b. belanja/ pengeluaran modal untuk meningkatkan 
kualitas layanan dan memberikan layanan baru. 
(3) Investasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh: 
a. Unit TIK Pusat; dan 
b. Unit TIK Eselon I atau Unit TIK Non Eselon. 
(4) Investasi TIK oleh Unit TIK Pusat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam mendukung: 
a. penyelenggaraan Layanan Bersama ( Shared Services); 
b. investasi TIK yang digunakan secara bagi pakai; 
dan/atau 
c. investasi TIK yang sesuai dengan tanggung jawab 
Unit TIK Pusat. 
(5) Investasi TIK oleh Unit TIK Eselon I atau Unit TIK Non 
Eselon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 
dilaksanakan dalam mendukung: 
a. investasi TIK untuk kebutuhan spesifik unit masing­
masing; dan/ atau 
b. investasi TIK yang sesuai dengan tanggung jawab 
Unit TIK Eselon I atau Unit TIK Non Eselon. 
(6) Investasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 
dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan 
penyusunan kajian kebutuhan untuk setiap investasi TIK. 
(7) Kajian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
memuat di antaranya: 
a. analisis kebutuhan organisasi; 
b. analisis manfaat biaya, dalam ha! diperlukan; dan 
c. analisis perbandingan tolok ukur (benchmark) 
penerapan pada organ1sas1 lain, dalam hal 
diperlukan. 
Pasal8 
(1) Kajian kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
diperlukan sebagai pertimbangan dalam proses 
seleksi untuk menentukan prioritas investasi TIK. 
jdih.kemenkeu.go.id
- 8 -
(2) Penentuan prioritas investasi TIK sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diselaraskan dengan: 
a. rencana strategis Kementerian Keuangan; 
b. Strategi TIK tingkat Kementerian Keuangan; 
dan/atau 
c. rencana strategis tingkat nasional yang tercantum 
dalam peraturan perundang-undangan terkait di 
antaranya mengenai sistem pemerintahan berbasis 
elektronik dan satu data Indonesia. 
(3) Untuk mendukung keselarasan investasi TIK di 
lingkungan Kementerian Keuangan dan pelaksanaan 
proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit 
TIK Pusat dengan Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non 
Eselon berkoordinasi melalui Forum TIK Kementerian 
Keuangan. 
(4) Hasil koordinasi Forum TIK Kementerian Keuangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi 
dasar pengusulan anggaran sesuai dengan mekanisme 
yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan. 
Pasal9 
Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan dalam 
Keputusan Menteri Keuangan.