Apa saja yang diatur dalam Pasal 16 PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 30 Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 30 Tahun 2022 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, Pasal 16 menetapkan:

Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Kolaka . 
1. Pasal18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
-2­ 
2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkun gan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor140, Tam bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan g 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
tentang 
Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (ASN), (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 6. 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
7. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
Admini strasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Lembaran 
tentang 
Republik 
-2­ 
2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkun gan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomorl40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (ASN), (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang 
Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
-3­ 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi 
Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5608); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8 
/2016 Tahun 2015 tentang Pedoman Nomenklatur 
Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang 
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan 
Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan; 
13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor SK.651/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 tentang Hasil 
Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang 
Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan; 
- 4­ 
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, tentang 
penyet.araan administrasi ke dalam jabatan fungsional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
; 
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, tentang 
penyederhanaan struktur organisasi pada instansi 
pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2018 Tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka 
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuanan 
Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kolaka Tahun 2018 Nomor 3). 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN 
TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB UPATEN 
KOLAKA.