Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 8 Tahun 2013 Pasal 22?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 8 Tahun 2013 tentang PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN MAGELANG, BAB IV - KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL, Pasal 22 mengatur sebagai berikut:

(1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi pengendalian 
pelaksanaan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal.
(2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi 
penanaman modal melalui pemantauan, pembinaan, dan 
pengawasan.
(3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dengan cara:
a. kompilasi;
b. verifikasi; dan
c. evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber 
informasi lainnya.
(4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dengan cara:
a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
b. pemberian informasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman 
modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
dan
c. pemberian fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang 
dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan 
penanaman modalnya.
(5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dengan cara:
a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan
penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
c. implementasi tindak lanjut terhadap penyimpangan atas 
ketentuan penanaman modal.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 
pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
Bagian Kelima
Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal