Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 26 Tahun 2021 Pasal 13?
Dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 26 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 13 mengatur sebagai berikut:

(1) Bidang Advokasi, Pengawasan dan Pengendalian 
Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang. 
(2) Kepala Bidang Advokasi, Pengawasan dan Pengendalian 
Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Kepala Dinas lingkup advokas i, 
pengawasan dan pengendalian penanaman modal 
meliputi advokasi dan pelayanan pengaduan 
penanaman modal, pengawasan penanaman modal, dan 
pengendalian penanaman modal . 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Bidang Advokasi, Pen gawasan dan 
Pengendalian Penanaman Modal menyelenggarakan 
fungsi: 
a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup 
advokasi, pengawasan dan pengendalian 
penanaman modal; 
b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup 
advokasi, pengawasan dan pengendalian 
penanam an modal ; 
c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan lingkup advokasi, pengawasan dan 
pengendalian penanaman modal; 
d. pelaksanaan administrasi dinas lingk up advokasi, 
pengawasan dan pengendalian penanaman modal; 
dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang dibe rikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Bidang Advokasi, Pengawasan dan 
Pengendalian Penanaman Modal adalah sebagai 
berikut: 
a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja 
lingkup Bidang A dvokasi, Pengawasan dan 
Pengendalian Penanaman Modal; 
b. membina dan me ndistribusikan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas 
agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan 
efisien; 
c. mengoordinasikan … 
24 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 c. mengoordinasikan pelaksanaan program, kegiatan 
advokasi, pengawasan d an pengendalian 
penanaman modal lingkup advokasi dan pelayanan 
pengaduan penanaman modal, pengawasan 
penanaman modal, dan pengendalian penanaman 
modal ; 
d. mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan 
lingkup advokasi, pengawasan dan pengendalian 
penanaman modal ; 
e. melaksanakan penyusunan laporan pengaduan; 
f. melaksanakan fasilitasi penanganan pengaduan; 
g. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas 
sesuai dengan kewenangannya; 
h. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, da n 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan 
pertanggungjawaban kepada atasan; dan 
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan tugas da n fungsinya . 
(5) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) , Kepala Bidang 
Advokasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman 
Modal membawahkan: 
a. Seksi Advokasi dan Pelayanan Pengaduan 
Penanaman Mod al; 
b. Seksi Pengawasan Penanaman Modal; dan 
c. Seksi Pengendalian Penanaman Modal. 
 
Paragraf 1 
Seksi Advokasi dan Pelayanan Pengaduan 
Penanaman Modal