Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 83 Tahun 2020?
Ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 83 Tahun 2020 tentang PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH TERHADAP PAJAK HOTEL, PAJAK, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung. 
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah Otonom. 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota 
dan DPRD dalam penyeleng garaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
5. Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya 
disingkat BPPD adalah Badan Pengelola Pendapatan 
Daerah Kota Bandung. 
6. Kepala BPPD adalah Kepala Badan Pengelola 
Pendapatan Daerah Kota Bandung. 
7. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal 
dari Pemerintah Daerah Kota kepada Masyarakat 
dan/ atau Investor untuk meningkatkan investasi di 
daerah. 
8. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut 
Covid -19 adalah sebagai penyakit yang dapat 
menimbulkan wabah. 
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah 
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan peraturan pemndang -undangan, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar -
besarnya kemakmuran rakyat Daerah. 
10. Pajak … 
6 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang 
disediakan oleh hotel. 
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang 
disediakan oleh restoran. 
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan 
hiburan . 
13. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat 
parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan, 
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 
tempat penitipan kendaraan bermotor. 
14. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan 
dan/atau pemanfaatan air tanah. 
15. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan 
yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas 
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut 
pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan perpajakan daerah. 
17. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar 
bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan 
melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu 
tertentu . 
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 
(satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak 
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 
tahun kalender. 
19. Pajak … 
7 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar 
pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dan Tahun Pajak, 
atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan 
daerah. 
20. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar 
termasuk sanksi berupa kenaikan pajak, bunga, 
dan/atau denda yang tercantum dalam surat ketetapan 
pajak atau surat sejenis berdasarkan peraturan 
perundang -undangan. 
21. Nilai J ual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP 
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi 
jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak 
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui 
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, 
atau nilai perolehan P ajak Bumi dan Bangunan atau 
NJOP pengganti.