Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN DAERAH KABU PATEN MAGELANG Nomor 21 Tahun 2006.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABU PATEN MAGELANG Nomor 21 Tahun 2006 tentang TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Magelang ; 
2. Bupati adalah Bupati Magelang; 3. Kepala Desa adalah Pimp inan Pemerintah Desa di 
Kabupaten Magelang; 
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 
disingkat BPD adalah le mbaga yang merupakan 
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa sebaga i unsur penyelenggara 
pemerintahan desa ; 
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas-batas wilayah yang be rwenang untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; 
6. Pemilihan Kepala Desa adalah sarana pelaksanaan 
kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala desa, dimulai 
dari pembentukan Panitia Pemilihan, Pendaftaran 
Pemilih, Pendaftaran bakal calon, Penyaringan dan 
Penetapan Calon Kepala Desa, Pemungutan Suara dan Penetapan Kepala Desa terpilih ; 
7. Panitia Pemilihan adalah Panitia Penyelenggara 
Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa; 
 
 5 
8. Tim Pemantau Kabupaten adalah Tim yang mengawasi 
penyelenggaraan Pemilihan Kepa la Desa di wilayah 
Kabupaten Magelang; 
9. Tim Pemantau Kecamat an adalah Tim yang mengawasi 
penyelenggaraan Pemilihan Ke pala Desa di wilayah 
Kecamatan; 
10. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut 
Bakal Calon adalah warga Desa setempat yang telah melalui proses penjaringan dan ditetapkan oleh Panitia 
Pemilihan sebagai Bakal Calon berdasarkan ketentuan yang berlaku; 
11. Calon Kepala Desa adala h Bakal Calon yang telah 
melalui proses penyaringan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon Kepala Desa dan berhak untuk dipilih; 
12. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang 
memperoleh jumlah suara sah terbanyak atau calon tunggal yang memperoleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah satu dari jumlah pemilih yang 
menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa; 
13. Penjabat (Pj.) Kepala Desa adalah seseorang yang 
diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dala m kurun waktu tertentu dan 
dapat berasal dari unsur Perangkat Desa, Pegawai 
Negeri Sipil Kecamatan atau Tokoh Masyarakat setempat 
yang dipandang mampu; 
14. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan 
telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dan tercantum dalam DPT; 
15. Hak memilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk 
menentukan sikap pilihannya; 
 
6 
16. Penjaringan adalah kegiat an yang dilakukan oleh Panitia 
Pemilihan untuk mendapatka n Bakal Calon dari warga 
masyarakat; 
17. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia 
Pemilihan berupa pemeriksaan dan penelitian berkas 
persyaratan Bakal Calon dan /atau seleksi dari segi 
kemampuan Bakal Calon; 
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS 
adalah Daftar Pemilih Sementara yang disusun dan ditetapkan oleh Pani tia Pemilihan; 
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT 
adalah DPS yang telah diumumkan, dan telah diadakan perbaikan seperlunya berdasark an usul, saran, keberatan 
yang diajukan oleh masyarakat dan telah ditetapkan 
oleh Panitia Pemilihan; 
20. Pemungutan Suara adalah proses kegiatan meliputi 
pembukaan, pemungutan, penghitungan dan penandatanganan berita acara pemungutan suara dan 
berita acara penghitungan suara dan pengumuman hasil penghitungan suara; 
21. Berita Acara Pemilihan adalah Berita Acara yang dibuat 
oleh Panitia Pemilihan yang terdiri dari Berita Acara 
pemungutan suara dan Berita Acara penghitungan suara.