Jelaskan isi kandungan Pasal 10 dari NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 64 Tahun 2021.
Sesuai dengan NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 64 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA, ketentuan pada BAB IV - URAIAN TUGAS UNSUR BADAN, Pasal 10 berbunyi:

(1) Bidang Pemeri ntahan dan Pembangunan 
Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang bertanggung jawab kepada Kepala 
Badan. 
(2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia mempunyai tugas 
menyelenggarakan fungsi penunjang 
pelaksanaan urusan pemerintahan bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 
terkait perencanaan dan pendanaan, 
pengendalian, evaluasi dan pelaporan 
pembangunan Daerah. Bidang Pemerintahan 
dan Pembangunan Manusia meliputi urusan 
pemerintahan bidang pendidikan, 
kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan 
masyarakat dan kelurahan, ketentraman 
ketertiban umum dan perlindungan 
masyarakat, administrasi kependudukan dan 
pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak, pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana, 
kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, 
perpustakaan dan kearsipan serta fungsi 
penunjang urusan pemerintahan bidang 
pengawasan, kepegawaian, pendidikan dan 
pelatihan, sekretariat dewan dan sekretariat 
Daerah. 
(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemerintahan 
dan Pembangunan Manusia mempunyai 
fungsi: 
a. mengoordinasikan penyusunan dokumen 
perencanaan pembangunan daerah 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD); 
b. mengoordinasikan penyusunan Rencana 
Strategis Perangkat Daerah dan Rencana 
Kerja Perangkat Daerah; 
c. mengoordinasikan pelaksanaan 
Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD); 
d. mengoordinasikan pelaksanaan 
kesepakatan dengan DPRD terkait 
RPJPD, RPJMD dan RKPD; 
e. mengoordinasikan pelaksanaan 
kesepakatan dengan DPRD terkait APBD; 
 
 
- 17 - 
 
f. men goordinasikan sinergitas dan 
harmonisasi kegiatan perangkat Daerah 
Kabupaten/Kota; 
g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas 
dan harmonisasi kegiatan 
Kementerian/Lembaga di Provinsi dan 
Kabupaten/Kota; 
h. mengoordinasikan dukungan 
pelaksanaan kegiatan pusat untuk 
prioritas nasional; 
i. mengoordinasikan pelaksanaan 
kesepakatan bersama kerja sama antar 
Daerah; 
j. mengoordinasikan pembinaan teknis 
perencanaan kepada perangkat Daerah 
Kabupaten/Kota; dan 
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan 
atasan. 
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
, Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia dibantu oleh 
Kelompok Jabatan Fungsional. 
(5) Masing-masing Pejabat Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang. 
 
Bagian Kelima 
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam