Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 1 Tahun 2001 Pasal 30?
Dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 1 Tahun 2001 tentang PENGENDALIAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN, BAB XIII - KETENTUAN PENYIDIKAN, Pasal 30 mengatur sebagai berikut:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana 
dimaksud dalam Undang -Undang Hukum Acara Pidana. 
 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai 
negeri sipi l tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh 
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
 
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih 
lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan; 
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 
f. memin ta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; 
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 
dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang 
dibawa; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; d an/atau; 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
 
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya peny idikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang 
Hukum Acara Pidana. 
 
 
 
 
 
 16