Jelaskan isi kandungan Pasal 16 dari PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 21 Tahun 2003.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 21 Tahun 2003 tentang RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN, ketentuan pada BAB  XI - P E N Y I D I K A N, Pasal 16 berbunyi:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Dae rah 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana dibidang retribusi penggantian biaya cetak Administrasi Kependudukan 
dan Catatan Sipil ; 
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi penggantian 
biaya cetak Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ; 
b. Meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai 
orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi penggantian biaya 
cetak Administrasi Kependudukan dan Catata n Sipil ; 
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan 
 
 
 
 
 
 
 
 9 dengan tindak pidana retribusi penggantian biaya cetak Administrasi 
Kependudukan dan Catatan Sipil ; 
d. Memeriksa buku -buku, catatan -catatan dan dokumen -dokumen lain 
berkenaan denga n tindak pidana retribusi penggantian biaya cetak 
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ; 
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan 
pencatatan dan dokumen -dokumen serta melakukan penyitaan terhadap 
bahan bukti tersebut ; 
f. Meminta ba ntuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana retribusi penggantian biaya cetak Administrasi 
Kependudukan dan Catatan Sipil ; 
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang be rlangsung dan memeriksa 
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud 
pada huruf e diatas ; 
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi 
penggantian biaya cetak Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ; 
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi ; 
j. Menghentikan penyidikan ; 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 
pidana retribusi penggantian biaya cetak Administrasi Kependudukan 
dan Catatan Sipil menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada 
Penunut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.