Menurut PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 4 Tahun 2004, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 4 Tahun 2004 tentang IZIN USAHA INDUSTRI, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya; 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah 
Otonom yang la in sebagai Badan Eksekutif Daerah; 
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya; 
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 
Tasikmalaya; 
5. Perindustrian adalah tatanan segala kegiatan yang berkaitan dengan 
kegiatan industri; 
6. Industri adalah kegiatan ekono mi yang mengolah bahan mentah, 
bahan baku, bahan setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi 
barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk 
kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri; 
7. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di 
bidang usaha industri, dapat berbentuk perusahaan perorangan, 
persekutuan atau badan hukum lainnya yang berkedudukan di Kota 
Tasikmalaya; 
8. Kelompok Industri adalah bagian -bagian utama kegiatan industri yang 
diklasifikasikan berdasarkan besarnya nilai investasi tidak termasuk 
tanah dan bangunan; 
9. Jenis Industri adalah bagian kelompok industri yang mempunyai ciri 
umum dan ciri khusus yang sama dalam proses produksi; 
10. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi 
dan meru pakan bagian dari jenis industri; 
11. Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri adalah kegiatan industri 
yang berhubungan dengan perencanaan pendirian pabrik/industri 
secara keseluruhan termasuk rancangan dan pembuatan 
mesin/peralatan industri; 
12. Investasi adalah jumlah modal yang ditanam untuk pengadaan 
mesin/peralatan; 
 
 13. Izin adalah Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI; 
14. Retribusi Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penerbitan I zin 
Usaha Industri; 
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut 
peraturan perundang -undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi; 
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat 
SKRD adalah sur at keputusan yang menentukan besarnya jumlah 
retribusi yang terutang; 
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat 
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan atau denda; 
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya 
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi 
Daerah berdasarkan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku; 
19. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari dan 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana di bidang Retribusi Daerah yan g terjadi serta menemukan 
tersangkanya.