Menurut PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 60 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 15?
Pasal Pasal 15 dalam PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 60 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA, pada BAB VI - TATA KERJA, menyatakan:

DISTANHOR dalam melaksanakan urusan yang menjadi 
kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
DISTANHOR dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, 
sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretaris Daerah 
melalui Asisten dan Bagian terkait. 
DISTANHOR dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan 
hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif . 
Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan 
persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan 
kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan 
struktural secara berjenjang. 
Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengem bangan 
hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan 
penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk 
menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan 
secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan. 
Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi 
dalam pengusulan program dan kegiatan, DISTANHOR wajib 
memperhatikan fungsi -fungsi pada masing -masing perangkat daerah 
yang mempunyai kesamaan nomenklatur fungsinya. 
Tugas dan fungsi Di nas dilaksanakan o leh Pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratama (eselon II.b), Pejabat Administrator (eselon III.a dan III.b), 
Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana. 
DISTANHOR dalam melaksanakan tugas, fungsi dan 
pertanggungjawaban dil akukan secara berjenjang sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DISTANHOR menetapkan 
prinsip -prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan. 
Subkoordinator melaksanakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, 
dan pengendalian pada jabatan administrasi sebelumnya di unit kerja 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
Penyusunan, pe rumusan dan pembagian tugas jabatan serta uraian 
kegiatan subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok 
Jabatan Fungsional serta Pelaksana dikoordinasikan oleh Pejabat 
Administrator.