Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 72 Tahun 2020 Pasal 5?
Dalam PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 72 Tahun 2020 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, BAB IV - PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN BERUSAHA, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:

(1) Bupati mendelegasikan kewenangan Perizinan 
Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas 
dalam rangka pelayanan : 
 a. Perizinan Berusaha dengan s istem OSS; 
 b. Perizinan Non Berusaha dengan siCantik Cloud; 
 c. Penandatanganan Perizinan Non Berusaha dan 
Perizinan yang lain yang menjadi komitmen Izin 
Operasional/ Komersial. 
 (2) Kepala DPMNakertrans bertanggung jawab atas 
pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1).