Bagaimana redaksi normatif Pasal 3 dalam Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Nomor 5 Tahun 2014?
Norma hukum dalam Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Lembaran Negara Repu blik, Pasal 3 berbunyi:

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 
a. Kewajiban dan larangan PNS; 
b. Jenis hukuman disiplin; 
c. Pemanggilan PNS; BABm 
RUANG LINGKUP 1. Peraturan Bupati ini dirna ksudkan sebagai pedoman teknis bagi 
pejabat dan PNS yang berkepentin gan dalam melaksanakan 
penegakan disiplin . 
2. Pembentukan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: 
a. Meningkatkan disiplin PNS; 
b. Meningkatkan kinerja dan kualitas PNS; 
c. Meningkatkan tanggungjawab PNS. Pasal 2 BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 16. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang 
memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin 
kepad a Pegaw ai Negeri Sipil yang melakukan Pelanggaran Disiplin . 
17. Sanksi Adminstratif adalah tindakan yang diberikan kepada PNS 
yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peratu ran 
perundang -undan ganselain peraturan mengenai disiplin PNS. 
18. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh 
PNS yang tidak puas terhad ap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan 
kepad anya berupa keberatan atau banding Administratif . 
19. Keberatan adalah Upa ya Admin stratif yamg dapa t diternpuh oleh 
PNS yang tidak puas terhadap Hukuman yang dijatuhi oleh pejabat 
yang berwenang rnen ghukum kepa da atasan pejabat yang 
berwenang menghukum. 
20. Banding Admi nstratif adalah Upaya Administratif yang dapat 
ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin 
berupa pemb erhentian dengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS yang 
dijatuhkan oleh pejabat yang berw enang menghukum , kepada 
Badan Pertimbangan Kepegawaian . 
21. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam 
maupun di luar kantor . 
22. Badan Pertimbangan Kepegawaian yang selanjutn ya disebut 
BAPEK adalah Lemb aga yang menangani Banding Admi nstrat if 
sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran disiplin . 5 
Setiap PNS wajib : 
a. Mengucapkan sumpah/janji PNS; 
b. Mengucapkan sumpah/janji jabatan ; 
c. Setia dan taat kepada pancasila, Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 , Negara Kesatuan Repub lik 
lndonsia , dan Pemeintah; 
d. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan ; 
e. Melakukan tugas kedinasan yang diperca yakan kepada PNS 
dengan pen uh pengabdian, kesa daran , dan tanggung jawab ; 
f. Menjujung tinggi kehormatan Negara , Pemerintah dan martabat 
PNS; 
g. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri , 
sseorang, dan atau golongan ; 
h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatn ya atau menurut 
perintah harus dirahasiakan ; 
i. Kerja dengan jujur , tertib , cermat dan bersemaga t untuk 
kepentingan Negara; 
J. Melaporkan dengan segera kepada atasanya apa bila menegetahui 
ada hal yang dapat membaha yakan atau merugikan Negara atau 
Pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan , dan materil ; 
k. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja ; 
1. Mencapai sasaran kerja pegawai yang di tetapkan ; 
m. Mengunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan 
sebaik-baikn ya; 
n. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat ; 
o. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 
p. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan 
karier ; 
q. Menaati peraturan kedina san yang ditetapkan oleh Pejabat yang 
berwenang, Pasal 4 Bagian Kesatu 
Kewajiban BAB IV 
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PNS d. Pemerik saan PNS; 
e. Berita acara pemeriksaan dan laporan basil pemeriksaan ; 
f. Penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin ; 
g. U paya adminstratif ; 
h. Pemberlakuan , hapusn ya menjalankan hukuman disiplin dan 
pendokumentasian keputusan penjatuhan hukuman disiplin ; dan 
i. Pembatasan hak kepegawaian. 6 
Setiap PNS dilarang: 
Menyalahgunakan wewenang; 
Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntugan pribadi 
dan/ atau orang lain dengan mengunakan kewenangan orang lain; 
Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara 
lain dan/atau lembaga atau organisai internasional. 
Bekerja pada perusahaan asing, a tau lem baga swadaya 
masyarakat asing; 
Memiliki, menjual, mernbeli , menggadaikan, menyewakan, atau 
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tdk bergerak , 
dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah; 
Melakukan pungutan di luar ketentuan ; 
Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau 
pekerjaan ; 
Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan ; 
Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahann ya; 
Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan 
yang dapat menghalagi atau mernpersulit salah satu pihak yang 
dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 
Menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 
Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden , 
calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat , calon anggota Dewan Perwakilan Daerah , atau 
calon anggota Dewan Penvakilan Rakyat Daerah dengan cara : 
1. ikut kampanye; 
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai 
atau atribut PNS; 
3. sebagai peserta kampanye dengan rnengerahkan PNS lain; 
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas 
negara; 
m. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden 
dengan cara: 
1. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan 
atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum selama 
masa kampanye dan atau 
2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan 
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu 
sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi 
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan , atau pemberian barang 
kepada PNS dalam lingkungan unit kerjan ya, anggota keluarga , 
dan masyarakat. Pasal 5 Bagian Kedua 
Larangan 7 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 
~ 
k. 
1. 
Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas : 
a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ; 
b. Penundaan kenaikan pangkat selama I (satu) tahun; dan 
c. Penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu} tahun . Pasal 8 Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf a terdiri atas: 
a. Teguran lisan ; 
b. Teguran tertulis ; dan 
c. Pern yataan tidak puas secara tertulis. Pasal 7 1 . Setiap PNS yang terbukti melakukan pelanggaran Disiplin dikenai 
H ukuman Disiplin sesuai dengan keten tuan peraturan 
perundang- undangan. 
2. Tingkat Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 
terdiri atas : 
a. Hukuman disiplin ringan ; 
b. Hukuman disiplin sedang, dan 
c. Hukuman disiplin berat. BABV 
JENIS HUK UMAN DISIPLIN