Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor 325 Tahun 2014.
Redaksi dari PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor 325 Tahun 2014 tentang JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini 
yang dimaksud dengan: 
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.325 3
1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk 
dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, 
pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi 
politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam 
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 
2. Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya 
jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan 
yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip 
dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang 
dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip; 
3. Jenis Arsip adalah kelompok dokumen yang diatur dalam suatu 
system pemberkasan tertentu atau dipertahankan sebagai satuan unit 
karena mereka tercipta dari kesamaan proses akumulasi dan 
pemberkasan, kesamaan aktivitas, memiliki bentuk khusus, atau 
karena beberapa keterkaitan erat lain yang muncul dari penerimaan, 
pencipta atau penggunaannya; 
4. Retensi Arsip adalah janka simpan arsip aktif dan inaktif yang 
dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai seperti setelah pekerjaan 
diserahterimakan, peraturan telah diperbaharui, setelah tahun 
anggaran berakhir, setelah ditindaklanjuti, setelah mendapatkan 
keputusan hukum tetap, setelah dipublikasi, setelah diaudit, setelah 
dipertanggungjawabkan, setelah pelaporan, setelah pemantauan, 
setelah penghapusan barang milik Negara/asset; 
5. Retensi Aktif adalah jangka simpan arsip di unit pengolah; 
6. Retensi Inaktif adalah jangka simpan arsip yang harus dipindahkan 
dari unit pengolah ke unit kearsipan; 
7. Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip 
dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis 
dan tidak memiliki nilai guna lagi, tidak ada peraturan perundang-
undangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian 
proses hukum; 
8. Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis 
arsip memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib 
diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai bukti 
pertanggung jawaban Nasional sesuai dengan lingkup tugas dan 
fungsi masing-masing; 
9. Arsip Substantif adalah arsip arsip yang berkaitan dengan kegiatan-
kegiatan pokok Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang 
meliputi pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, 
rehabilitasi, dan rekonstruksi serta logistik dan peralatan; 
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.325 4
10. Jadwal Retensi Arsip Substantif adalah daftar yang berisi jenis arsip 
substantif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai 
gunanya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip substantif; 
11. Unit Pengolah adalah unit kerja pada organisasi setingkat eselon 2 di 
Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 
12. Unit Kearsipan adalah satuan kerja setingkat eselon 2 (Biro Umum) 
yang mempuyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan 
kearsipan; 
13. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan 
cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kerasipan, 
pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan 
arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan setelah habis retensinya 
dan keterangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik langsung 
maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia; 
14. Pemindahan arsip adalah kegiatan memindahkan arsip inaktif dari 
unit pengolah ke unit kearsipan sesuai jenjang unit kearsipan yang 
ada di lingkungan BNPB; 
15. Pemusnahan Arsip adalah kegiatan memusnahkan arsip yang telah 
habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna yang dilaksanakan 
sesuai peraturan perundang-undangan; 
16. Penyerahan Arsip adalah kegiatan menyerahkan arsip yang memiliki 
nilai guna kesejarahan setelah habis retensinya dan berketerangan di 
permanenkan yang telah diverifikasi baik secaralangsung maupun 
tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.