Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor 11 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor 11 Tahun 2021 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN, pada BAB III - PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, Pasal 3 menjelaskan:

(1) Pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan meliputi :
a. Penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan perizinan dan non 
perizinan yang diajukan sesuai dengan standar pelayanan;
b. Penerbitan produk hukum pelayanan perizinan dan non perizinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS dilakukan dalam 
bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik;
d. Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf c disertai 
dengan Tanda Tangan Elektronik;
e. Penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan 
standar pelayanan;
f. Pencabutan dokumen perizinan dan non perizinan yang telah 
diterbitkan; dan
g. Penetapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.
(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.