Apa substansi hukum dari Pasal 13 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 13 Tahun 2008?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 13 Tahun 2008 tentang PENGELOLAAN PERIZINAN USAHA PENGGILINGAN PADI, khususnya BAB  VIII - P E N Y I D I K A N, Pasal 13, adalah:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil te rtentu di Lingkungan Pemerintah 
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah : 
a. menerima, mencari, mengum pulkan dan meneliti keterangan 
atau laporan berkenaan de ngan tindak pidana agar 
keterangan atau laporan ters ebut menjadi lengkap dan jelas; 
b. menerima, mencari, meng umpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau badan te ntang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ; 
c. meminta keterangan dan bar ang bukti dari orang pribadi 
atau sehubungan dengan tindak pidana ; 
d. memeriksa buku-buku, ca tatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; 
 
 
 16 
e. melakukan penggeledahan unt uk mendapatkan barang bukti 
serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana ; 
g. menyuruh berhenti, mela rang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada s aat pemeriksaan sedang 
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; 
j. menghentikan penyidikan ; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana me nurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
(3) Penyidik Pegawai Negeri Si pil dalam melaksanakan tugasnya 
sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI.