Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 79 Tahun 2022.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 79 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, ketentuan pada BAB I - KETENT UAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebag ai unsur penyelen ggara peme rintahan daerah; 
3. Bupati adalah Bupati Cirebon ; 
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cirebon; 
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Cirebon; 
6. Inspektur Pembantu yang selanjutnya disebut Irban, terdiri 
dari Irban I, II, III, IV dan Irban Khusus adalah Inspektur 
Pembantu yang dapat menerima pendelegasian Inspektur, 
memimpin, mengkoordinasikan Jabatan Fungsional yang 
melaksanakan pengawasan, sesuai urusan dan atau 
wilayah kerja dan bertanggung jawab kepada Inspektur; 
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 
8. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan 
untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan 
Repu blik Indonesia; 
9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah 
seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, 
dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan 
tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan 
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah 
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah 
ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan 
pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang 
baik; 
10. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan 
yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau 
susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus 
fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam rangka 
melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
mensejahterakan masyarakat; 
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; 
12. Pemerintahan Desa adalah penyelen ggar aan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerin tahan Negara Kesatuan Republik Indon esia; 
13. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebu t 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa; 
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa 
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa 
uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan 
hak dan kewajiban Desa; 
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa; 
16. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan 
evaluasi yang dilakukan secara independen , objektif , dan 
professional berdasarkan standar /nilai audit , untuk 
menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas , 
efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan 
fungsi instansi pemerintah; 
17. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan 
untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, 
atau norma yang telah ditetapkan; 
18. Pemantauan/monitoring adalah proses penilaian kemajuan 
suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan; 
19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan 
hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana , 
atau norma yang telah diteta pkan, dan menentukan 
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau 
kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan; 
' 20. Kegiatan pengawasan lain adalah kegiatan selain audit , 
evaluasi , reviu, dan pemantauan oleh instansi penga wasan 
dalam rangka melaksanakan konsultansi dan kegiatan 
lainnya melalu i suatu pendekatan keilmuan yang sistematis 
(a systematic disciplined approach) untuk meningka tkan 
efekti vitas mana jemen risiko , pengendalian, dan proses 
tata kelola sehin gga dapat memberikan nilai tambah dan 
meningkatkan pencapaian tujuan peme rintahan dan 
pemban gunan ; 
21 Program Kerja Penga wasan Tahunan yang selanjutnya 
disingkat PKPT adalah rencana kerja pengawasan dalam 
kurun waktu 1 (satu ) tahun; 
22. Audi tan adalah orang/ perangkat daerah termasuk 
Kecamatan, desa, BUM D yang diperiksa/dia wasi oleh 
lnspektorat dan organisasi /instansi/kelompok lainnya yang 
mem peroleh bantuan dana dari APBD baik sebagian atau 
seluruhnya ; 
23. Pemeriksaan Operasional (Operational Audit) adalah 
pemeriksaan yang bertujuan untuk menilai apakah 
kegiatan yang dilakukan atau dipertanggungjawabkan oleh 
entitas telah dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan 
secara efisiensi, efektif dan ekonomis , serta memberikan 
rekomendasi perbaikan kepada pihak yang berkepentingan ; 
24. Naskah Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat NHP 
adalah naskah awal dari suatu rangkaian kegiatan 
pemeriksaan yang disampaikan kepada entitas 
pemeriksaan setelah selesai pelaksanaan pemeriksaan ; 
25. Kertas Kerja Audit/Pemeriksaan selanjutn ya disingkat 
KKA/KKP adalah awal dari aksi langkah prosedur dan 
teknis pemeriksaan yang disusun secara sistematis yang 
harus dilaksanakan oleh pemeriksa selama pelaksanaan 
pemeriksaan untuk mencapai tujuan pemeriksaan ; 
26. Temuan/simpulan adalah fakta/kejadian/bukti hasil 
pemeriksaan ; 
27. Saran/Rekomendasi adalah upaya perbaikan dan koreksi 
atas temuan yang harus dilaksanakan/ ditindaklanjuti; 
28. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP 
adalah laporan yang memuat seluruh hasil pemeriksaan 
berupa temuan dan/ a tau simpulan hasil pemeriksaan 
serta saran/rekomendasi yang bersifat formal , lengkap dan 
final setelah ditanggapi oleh obyek pemeriksaan (obrik) . 
Bagian Kedua 
Tujuan dan Prinsip