Apa substansi hukum dari Pasal 7 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 26 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 26 Tahun 2022 tentang SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (E-SPTPD) DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN REKAM, khususnya BAB II - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (E-SPTPD), Pasal 7, adalah:

(1) Walikota berwenang melakukan pemasangan Alat Rekam Data 
Transaksi Usaha; 
(2) Kewenangan pemasangan Alat Rekam Data Transaksi Usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala 
BPKAD Kota Pekalongan; 
(3) Kepala BPKAD berwenang memasang dan menghubungkan alat rekam 
data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada sistem 
atau alat transaksi usaha yang digunakan oleh Wajib Pajak. 
(4) Sebelum dilakukan pemasangan Alat Perekam Data Transaksi 
Usaha, BPKAD melakukan survei terhadap spesifikasi perangkat dan 
sistem transaksi usaha milik Wajib Pajak. 
(5) BPKAD dapat menyediakan perangkat dan sistem transaksi usaha 
bagi Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat. 
(6) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan sistem transaksi 
usaha secara terpusat, penerapan Alat Rekam Data Transaksi Usaha 
dilakukan pada perangkat dan sistem transaksi usaha yang ada 
ditempat/ outlet di daerah; 
(7) Dalam hal perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib 
Pajak tidak dapat dihubungkan dengan Alat Rekam Data Transaksi 
Usaha yang dimiliki BPKAD, yang disebabkan tidak atau belum 
terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, BPKAD dapat 
menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi 
dalam bentuk lainnya. 
Bagian Kelima 
Penambahan/Pengurangan, Penghentian dan Pencabutan 
Alat Rekam Data Transaksi Usaha