Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021 Pasal  62?
Dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021 tentang BANGUNAN GEDUNG, BAB  III - STANDAR TEKNIS, Pasal  62 mengatur sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan konstmksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 humf a 
dilakukan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstmksi.
(2) Pelaksanaan konstmksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempakan 
tahap perwujudan dokumen perencanaan menjadi Bangunan Gedung 
yang siap dimanfaatkan.
(3) Pelaksanaan ....
-35-
(3) Peiaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
tahap;
a. persiapan pekerjaan;
b. peiaksanaan pekeijaan;
c. pengujian; dan
d. penyerahan.
(4) Peiaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
oleh penyedia jasa peiaksanaan konstruksi berdasarkan kontrak kerja 
konstruksi.
(5) Penyedia jasa peiaksanaan konstruksi menyusun dokumen peiaksanaan 
konstruksi sebagai dokumentasi seluruh tahapan peiaksanaan 
konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6) Tahap peiaksanaan pekeijaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
b dilakukan setelah seluruh dokumen dalam tahap persiapan pekeijaan 
disetujui oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen 
konstruksi.
(7) Tahap peiaksanaan pekeijaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
b terdiri atas:
a. pekeijaan struktur bawah;
b. pekeijaan basemen;
c. pekeijaan struktur atas;
d. pekeijaan arsitektur; dan
e. pekeijaan mekanikal, elektrikal, dan perpipaan [plumbing.
(8) Penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi 
melakukan pengawasan pada setiap tahap peiaksanaan konstruksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(9) Penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi hams 
melakukan pemberitahuan peiaksanaan setiap tahapan pekeijaan kepada 
Pemerintah Daerah melalui SIMBG.
(10) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan di awal 
dan di akhir peiaksanaan setiap tahapan pekeijaan.
(11) Penyedia jasa peiaksanaan konstmksi tidak dapat melanjutkan pekeijaan 
pada tahap selanjutnya sebelum Pemerintah Daerah melakukan inspeksi 
dan menyatakan dapat dilanjutkan.
(12) Tahap pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) humf c dilakukan 
setelah pekeijaan mekanikal, elektrikal, dan perpipaan (plumbing) 
dinyatakan selesai dikeijakan.
(13) Pemyataan selesai dikeijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) 
diberikan oleh penyedia jasa pengawasan konstmksi atau manajemen 
konstmksi.
(14) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pada tahap pengujian, penyedia 
jasa peiaksanaan konstmksi bertanggung jawab melakukan penyesuaian 
hingga dinyatakan sesuai oleh Pemerintah Daerah.
(15) Tahap penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) humf d 
dilakukan setelah penyedia jasa pengawasan konstmksi atau manajemen 
konstmksi mengeluarkan surat pemyataan kelaikan fungsi Bangunan 
Gedung.
Paragraf 3 ....
-36-
Paragraf 3
Kegiatan Pengawasan Konstruksi