Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam 6.Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia;8 Nomor m;3.Bupati Tahun 1945 Pasal 16?
Dalam 6.Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia;8 Nomor m;3.Bupati Tahun 1945 tentang , BAB IV - HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN PEKON DAN, Pasal 16 mengatur sebagai berikut:

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon melakukanpembmaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan danpendayagunaan LKPdan LAP sebagai mitra Pemerintah Pekon.
,melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan,tanLKP dan LAP sebagai mitra Pemerintah