Apa yang diatur dalam Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945 pada Pasal 57?
Berdasarkan Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub lik, BAB VIII - PELAPORAN PENYELESA IAN TUNTU TAN GANTI KERUGIAN, Pasal 57 menyebutkan bahwa:

(1) Untuk menunjang kelancaran penyelesaian Kerugian 
Negara, setiap Kepala Satuan Kerja baik tingkat pusat 
maupun tingkat instansi vertikal di lingkungan 
Kementerian Perdagangan melaksanakan 
penatausahaan berkas kasus Kerugian Negara yang 
ada pada unitnya secara tertib, teratur, dan kronologis. BABX 
TATA CARA PENATAUSAHAAN diperhitungkan sesuai dengan jumlah penggantian 
negara atas putusan pengadilan dimaksud yang sudah 
disetorkan ke kas negara. 
(3) Dalam hal telah dilakukan penyetoran ke kas negara 
atas eksekusi putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, penyetoran 
dimaksud diperhitungkan sebagai pengembalian 
Kerugian Negara dalam pelaksanaan Tuntutan Ganti 
Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/ atau SKP2K. Kerugian Negara dalam upaya pengembalian Pasal 56 
(1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap menetapkan nilai penggantian 
Kerugian Negara berbeda dengan jumlah Kerugian 
Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, 
dan/atau SKP2K, Kerugian Negara harus dikembalikan 
oleh Pihak Yang Merugikan sebesar jumlah Kerugian 
Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, 
dan/ atau SKP2K. 
(2) Dalam hal telah dilakukan eksekusi atas putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap untuk penggantian Kerugian Negara dengan cara 
disetorkan ke kas negara, pelaksanaan Tuntutan Ganti 
Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/ atau SKP2K - 49 - 
Satuan Kerja dan tembusan pimpinan unit Eselon 
I untuk perhatian (u.p) Sekretari s Unit Eselon I 
bersangkutan; 
c. melaporkan Kerugian Negara sesuai standar 
akuntansi pemerintaha n; dan a. membu at daftar Kerugian Negara ; 
b. men ca tat perkembangan tindak lanjut 
penyelesaian Kerugian Negara dalam daftar 
sebag aimana dimaksud pad a huru f a dan 
melapork an kepada atasan langsung Kepala penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh 
pejabat setingkat eselon III yang menangani fungsi 
keuangan. 
(3) Penataus ahaan penyelesaian Kerugian Negara pada 
tingkat Kementerian Perdagangan dilaksanakan oleh 
Biro Keuangan, Sekretariat Jender al yang mempun yai 
tugas dan fungsi men yiapkan bahan pertimbangan dan 
tindak lanjut penyelesaian masalah gant i Kerugian 
Negara dan penagihan di lingkungan Kernen terian 
Perd agang an. 
(4) Pelaksanaan penatausaha an Keru gian Negara oleh 
Kepala Satuan Kerja sebagaim ana dimaksud pada ayat 
(1) sebagai berikut : penatausahaan di tingkat kantor pusat, (2) Pelaksanaan penatausah aan penyelesaian Kerugian 
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. dalam hal Kerugi an Negara terjadi pada satuan 
kerja tingkat instansi vertikal, penatausaha an 
penyelesaian Kerugian Negara dilaksan akan oleh 
pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja 
untuk menat ausahakan penyeles aian Kerugian 
Negara; dan 
b. dalam hal Kerugi an Negara terjadi pada satuan 
kerja unit eselon I atau satuan kerja unit eselon II - 50 -