Bagaimana redaksi normatif Pasal 24 dalam BUPATI MUNA BARAT, Nomor mi Tahun 1945?
Norma hukum dalam BUPATI MUNA BARAT, Nomor mi Tahun 1945 tentang Bantuan Hukum bagi, BAB IX - TATA CARA PELAPORAN KINERJA PEMBERI BANTUAN HUKUM, Pasal 24 berbunyi:

(1) Laporan sebagaimana dimaksud Pada kewajiban pemberi bantuan hukum 
untuk penangan perkara berisi: 
a. Bukti penanganan perkara; 
b. Kuitansi pembayaran pengeluaran; 
c. Laporan pengguanaan anggaran; dan 
d. Dokumentasi. 
(2) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan berupa: 
a. Surat kuasa; 
b. Bukti dan saksi pendukung sebagai seorang tersangka atau 
terdakwa; 
c. Pendapat hukum (l.egal opinion); 
d. Eksepsi atau keberatan; 
e. Pledoi atau pembelaan; 
f. Duplik; 
g. Memori banding atau kontra memori banding; 
h. Memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan 
i. Memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan 
kembali. 
(3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk perkara 
perdata disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan berupa: 
a. Surat kuasa; 
b. Pendapat hukum (l,egal opinion); 
c. Somasi; 
d. Gugatan atau jawaban gugatan; 
e. Tawaran mediasi atau jawaban; 
f. Eksepsi atau replik; 
g. Kesimpulan; 
h. Memori banding atau kontra memori banding; 
1. Memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan 
j. Memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali. 
(4) Bukti penanganan perkara sebagaimana pada pasal ayat (1) untuk perkara 
tata usaha negara disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan berupa: 
a. Surat kuasa; 
b. Pendapat hukum (l.egal opinion); 
c. Somasi; 
d. Gugatan atau jawaban gugatan; 
e. Eksepsi atau replik; 
f. Kesimpulan; (4) Besamya hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikurangi atau 
ditambahkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan jumlah kasus yang 
ditangani oleh pemberi bantuan hukum dan disesuaikan kemampuan 
keuangan Pemerintah Daerah.