Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA Nomor 1 Tahun 2022.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA Nomor 1 Tahun 2022 tentang PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Jepara . 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerahotonom. 
3. Bupati adalah Bupati Jepara. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
 
- 3 - 
 Dewan P erwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah . 
5. Pemakaman adalah proses kegiatan memakamkan atau 
pengubur an jenazah . 
6. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang dipergunakan 
untuk tempat pemakaman umum, tempat pemakaman 
bukan umum, dan tempat pem akaman khusus . 
7. Pengelolaan Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang 
meliputi penyediaan tanah untuk Pemakaman, perizinan 
Pemakaman da n pemeliharaan Pemakaman. 
8. Pengelola adalah orang perseorangan , kelompok masyarakat 
atau/badan h ukum yang mengelola Tempat Pemakaman. 
9. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU 
adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan 
pemakaman je nazah bagi setiap orang tanpa membedakan 
agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa. 
10. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya 
disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk 
keperluan pema kaman jenazah yang pengelolaannya 
dilakukan oleh badan so sial dan/atau badan keagamaaan 
termasuk makam keluarga. 
11. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK 
adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat 
pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor 
kebudayaan mempunyai arti khusus. 
12. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau 
kerangka jenazah. 
13. Setiap orang adalah ora ng perseorangan atau b adan hukum 
atau organisasi kemasyarakatan . 
14. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan menurut 
hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 
15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yag diberikan kepada 
pelaku usaha untuk memulai atau menjalankan usa hanya. 
16. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas 
adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh 
masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, 
kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan 
untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya 
 
- 4 - 
 tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.