Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI  EMPAT  LAWANG Nomor 42 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI  EMPAT  LAWANG Nomor 42 Tahun 2022 tentang SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 
Empat Lawang. 
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang. 
4. Perangkat Da erah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Empat Lawang. 
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut 
Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Empat Lawang. 
6. Pejabat adalah pegawai yang d iberi tugas tertentu di bidang 
perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan. 
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang -Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 
sebesar -besarnya kemakmuran rakyat. 
-5- 
 
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang -undangan perpajaka n 
Daerah. 
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak 
digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau 
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek 
pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan 
daerah. 
10. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang 
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 
dilakukan dengan car a lain ke kas daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Kabupaten Empat Lawang. 
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 
pembayaran p ajak, objek pajak dan/atau bukan objek 
pajak, peraturan perundang -undangan perpajakan daerah. 
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, Keterangan, dan/atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarka n 
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi 
dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan 
daerah dan retribusi daerah. 
13. Pemungutan pajak adala h suatu rangkaian kegiatan mulai 
dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan 
besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak 
kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 
14. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati unt uk 
menerima setoran penerimaan Daerah. 
 
 
-6-