Apa substansi hukum dari Pasal 5 PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor G3 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor G3 Tahun 2021 tentang PROSEDUR TETAP PENANGANAN KEADAAN DARURAT, khususnya BAB II - MEKANISME PENETAPAN KEADAAN DARURAT, Pasal 5, adalah:

(1) Informasi terjadinya keadaan darurat dapat diperoleh melalui: 
a. masyarakat; 
b. aparat pekon/kelurahan setempat; 
c. aparat kecamatan; 
d. perangkat daerah pengusul; atau 
e. sumber informasi lainnya. 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 
Bupati melalui BPBD dalam bentuk Surat Pernyataan Keadaan Darurat 
yang telah disetujui Camat beserta Proposal Permohonan Penanganan 
Keadaan Darurat dan/atau berdasarkan laporan kajian dari Perangkat 
Daerah Pengusul. 
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Penilai 
melakukan peninjauan ke lokasi dimaksud. 
(4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 
Bupati terdiri dari unsur: 
a. BPBD; 
b. Dinas PUPR; 
c. Bappeda; 
d. BPKD; dan 
e. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah. 
(5) Berdasarkan hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada 
, Tim Penilai melaksanakan rapat untuk mengkaji, 
menyimpulkan dan memberikan rekomendasi kategori keadaan 
darurat, pola penanganan, pelaksanaan pekerjaan dan perkiraan biaya 
penanganan yang dituangkan dalam berita acara hasil rapat. 
(6) Berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
Perangkat Daerah Teknis Terkait melakukan kajian teknis clan 
sekaligus menyusun RAB yang kemudian disetujui oleh Tim Penilai. 
(7) Hasil rapat, kajian teknis dan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dan ayat (6) dilaporkan secara tertulis oleh Tim Penilai kepada Bupati. 
(8) Berdasarkan laporan dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7), Bupati menetapkan Surat Pernyataan Keadaan Darurat dan 
Persetujuan Bantuan Penanganan Keadaan Darurat.