Apa yang diatur dalam PERATURAN  BUPATI  BOYOLALI Nomor TAHUN Tahun 2022 pada Pasal  12?
Berdasarkan PERATURAN  BUPATI  BOYOLALI Nomor TAHUN Tahun 2022 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAB  II - PEMBERIAN TPP PNS, Pasal  12 menyebutkan bahwa:

TPP PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada PNS 
yang menjalankan peran tertentu diluar tugas pokok, yang meliputi:
a. peran perencanaan;
b. peran pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang Daerah;
c. peran pengadaan barang dan jasa;
d. peran koordinasi kebijakan Daerah;
e. peran .......
-11 -
e.
f.
g-
h.
i.
j-
k.
l.
o.
P-peran tata kelola kewilayahan; 
peran visi strategis; 
peran layanan dasar kesehatan; 
peran layanan dasar pendidikan;
peran mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah;
peran pemberdayaan masyarakat desa; 
peran pengelolaan teknologi dan informasi; 
peran mendukung tertib administrasi kependudukan;
m. peran penanganan permasalahan hukum;
n. peran pelaksanaan pemilihan umum; 
peran penanganan corona virus disease 2019; dan
peran pengelolaan dana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali.
(2) Peran perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilaksanakan oleh perencana di Perangkat Daerah dan ditetapkan 1 (satu) 
orang untuk masing-masing Perangkat Daerah.
(3) Peran pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi peran yang dilaksanakan oleh:
a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan Daerah 
ditetapkan 1 (satu) orang;
b. Peran PNS BKD selaku SKPKD berlaku ketentuan sebagai berikut:
I. Bendahara Umum Daerah ditetapkan 1 (satu) orang;
Kuasa Bendahara Umum Daerah ditetapkan 6 (enam) orang;
PPK SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
Kepala Subbidang dan/atau Kepala Subbagian dan/atau Pejabat 
Pengawasyang disetarakan menjadi Pejabat Fungsional ditetapkan 
18 (delapan belas) orang;
Pembantu PPK SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
Bendahara Pengeluaran SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang; 
Bendahara Penerimaan SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
Admin SIMDA Keuangan SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
Admin SIMDA Keuangan SKPKD dan Penyusun Anggaran 
ditetapkan 1 (satu) orang;
Admin SIMDA Keuangan SKPKD dan Rekonsiliator ditetapkan 1 
(satu) orang;
II. Admin SIMDA BMD SKPKD dan Rekonsiliator ditetapkan 1 (satu) 
orang;
Admin Pengelola Jaringan dan Pembantu Admin SIMDA BMD 
ditetapkan 1 (satu) orang;
Admin Pengelola Jaringan ditetapkan 1 (satu) orang;2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.
10.
12.
13.
14. Admin SIMDA Gaji SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
15, Admin,
-12-
15. Admin SIMDA Gaji SKPKD dan Penitis ditetapkan 1 (satu) orang;
16. Admin SIMDA Pendapatan ditetapkan 1 (satu) orang;
17. Admin SISMIOP ditetapkan 1 (satu) orang;
18. Pembantu Admin SIMDA Keuangan ditetapkan 1 (satu) orang;
19. Pembantu Admin SIMDA Keuangan dan Rekonsiliator ditetapkan 1 
(satu) orang;
20. Pembantu Admin SIMDA BMD ditetapkan 1 (satu) orang;
21. Pembantu Admin SISMIOP ditetapkan 1 (satu) orang;
22. Penyimpan Barang SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
23. Penitis ditetapkan 7 (tujuh) orang;
24. Rekonsiliator Bidang Akuntansi ditetapkan 5 (lima) orang;
25. Rekonsiliator Barang Milik Daerah ditetapkan 2 (dua) orang;
26. Rekonsiliator Kas Daerah ditetapkan 1 (satu) orang;
27. Pen50isun Anggaran ditetapkan 1 (satu) orang;
28. Administrasi Anggaran ditetapkan 2 (dua) orang;
29. Pengelola Dana Bantuan ditetapkan 1 (satu) orang; dan
30. Administrator Dana Transfer ditetapkan 3 (tiga) orang.
c. SKPD, UPT atau Kelurahan dan Koordinator Wilayah Pendidikan 
Kecamatan yang melaksanakan Peran Pengelolaan Keuangan dan 
Pengelolaan barang Daerah yaitu berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. PA ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD;
2. KPA ditetapkan 1 (satu) orang pada masing-masing UPT atau 
Kelurahan atau Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan 
dasar dan Pendidikan Luar Sekolah;
3. PPK ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD dengan 
ketentuan;
a) pada Sekretariat Daerah dijabat oleh Kepala Bagian yang 
membidangi keuangan;
b) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijabat oleh 
Kepala Bagian yang membidangi keuangan;
c) pada Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijabat oleh 
Sekretaris;
d) pada UPT atau koordinator dijabat oleh pelaksana yang diberi 
kewenangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan sesuai 
ketentuan peraturan perundang- undangan ; dan
e) pada kelurahan dijabat oleh Sekretaris Kelurahan.
4. Pembantu PPK ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD;
5. PPTK.
-13-
(4)(satu) orang di 
(satu) orang di5. PPTK ditetapkan dengan ketentuan:
a) Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dapat ditetapkan paling banyak sejumlah 
jabatan pengawas dan jabatan yang disetarakan, yang bisa 
dijabat oleh Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas;
b) Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan paling banyak 
sejumlah jabatan pengawas dan jabatan yang disetarakan.
6. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan paling 
banyak 1 (satu) orang untuk masing-masing bidang/bagian;
7. Bendahara Penerimaan ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing 
SKPD Pendapatan;
8. Bendahara Pengeluaran ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing 
SKPD;
9. Pembantu Bendahara Pengeluaran ditetapkan 1 (satu) orang di 
masing-masing SKPD;
10. Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan 
masing-masing UPT atau Kelurahan;
11. Bendahara Penerimaan Pembantu ditetapkan 
masing-masing UPT Pendapatan;
12. Pengurus Barang Pengguna ditetapkan 1 (satu) orang di masing- 
masing SKPD;
13. Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan 1 (satu) orang di 
masing-masing SKPD; dan
14. Pengurus Barang Pengguna Pembantu ditetapkan 1 (satu) orang di 
masing-masing UPT.
Peran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c meliputi peran yang dilaksanakan oleh:
a. SKPD, UPT atau Kelurahan atau Koordinator Pendidikan Anak Usia 
Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah yang 
melaksanakan peran pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan 
sebagai berkut;
1. PPKom ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD yang 
dijabat oleh:
a) diutamakan pejabat pimpinan tinggi atau administrator pada 
SKPD yang dipimpin pejabat pimpinan tinggi;
b) diutamakan pejabat administrator atau pengawas pada SKPD 
yang dipimpin pejabat administrator; dan
c) diutamakan pejabat pengawas atau pelaksana pada UPT atau 
Kelurahan atau Koordinator.
2. Pengecualian ketentuan ayat (4) huruf a angka 1, PPKom ditetapkan 
dengan ketentuan sebagai berikut:
a) untuk .......
- 14-
a) untuk Sekretariat Daerah dapat ditetapkan sejumlah Asisten 
Sekretaris Daerah;
b) untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat 
ditetapkan sejumlah Pejabat Administrator;
c) untuk Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan 
sejumlah Pejabat Administrator kecuali Sekretaris; dan
d) untuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan, dan Dinas Kesehatan dapat ditetapkan masing- 
masing sejumlah 2 (dua) orang.
3. Pejabat pengadaan ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing
SKPD, dengan pengecualian sebagai berikut:
a) pada Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan 
paling banyak 5 (lima) orang;
b) pada Bagian yang membidangi Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah pada Sekretariat Daerah ditetapkan paling banyak 7 
(tujuh) orang;
c) pada BKD ditetapkan 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang untuk 
pengadaan selaku SKPKD dan 1 (satu) orang untuk pengadaan 
selaku SKPD atau ditetapkan 1 (satu) orang untuk pengadaan 
selaku SKPKD dan SKPD;
d) pada Dinas Kesehatan ditetapkan 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) 
orang untuk pengadaan obat, bahan habis pakai, dan alat 
kesehatan dan 1 (satu) orang untuk pengadaan selain obat, 
bahan habis pakai, dan alat kesehatan;
e) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan dapat ditetapkan sebanyak 2 (dua) orang; dan
f) dalam hal SKPD tidak cukup memiliki PNS yang memiliki 
kualifikasi sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah, maka SKPD yang bersangkutan mengajukan 
permohonan personel pejabat pengadaan dari Bagian Pengadaan 
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
b. Kepala Unit Keija Pengadaan Barang dan Jasa, Ketua Pokja Konstruksi, 
Ketua Polqa Barang/Konsultansi/Jasa lainnya, Anggota Pokja, Kepala 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Sekretaris Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik, Admin Pusat Pelayanan Elektronik, Admin Agency, 
Trainer, Help Desk dan Verifikator,
c, Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang yaitu sebagai PPTK, 
PengendaU Teknis, Verifikator Detail Engineering Design, dan Pengawas 
Lapangan, Pengelola Sarana dan Prasarana Pengairan, dan Staf 
Administrasi.
(5) Peran.
- 15 -
(5)
(6)
b.
c.Peran koordinasi kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d meliputi peran yang dilaksanakan oleh:
a. Sekretariat Daerah;
b. Inspektorat Daerah;
c. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah; dan
d. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.
Peran tata kelola kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
e meliputi peran yang dilaksanakan oleh; 
a. Kecamatan;
Kelurahan;
Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan;
d. UPT Sarana dan Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan;
e. UPT Pengelola Obyek Wisata pada Dinas Pemuda, Olah Raga, dan 
Pariwisata;
f. UPT Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Petemakan dan Perikanan;
g. UPT Pasar Hewan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
h. UPT Pasar Umum; dan
i. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan.
Peran visi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu peran 
yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Boyolali.
Peran layanan dasar kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
g yaitu peran yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. 
Peran layanan dasar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf h yaitu peran yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Boyolali.
(10) Peran mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i yaitu peran yang 
dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Boyolali.
(11) Peran pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf j yaitu peran yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali.
(12) Peran pengelolaan teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada 
huruf k yaitu peran yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Boyolali.(7)
(8)
(9)
13) Peran.
-I
-16-
(13) Peran mendukxing tertib administrasi kependudukan sebagairaana 
dimaksud pada ayat (1) huruf 1 yaitu peran yang dilaksanakan oleh staf 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali yang 
ditempatkan di Kecamatan dan staf kelurahan yang ditunjuk untuk 
membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam administrasi 
kependudukan.
(14) Peran penanganan permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada 
huruf m yaitu peran sebagai Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah.
(15) Peran pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf n yaitu peran yang dilaksanakan oleh PNS pada penugasan sebagai 
berikut:
a. diperbantukan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu; dan
b. ditugaskan pada Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia 
Pemilihan Kecamatan, atau Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Gubemur dan Wakil Gubemur 
dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat tingkat Pusat, Propinsi atau Kabupaten.
(16) Peran penanganan corona virus disease 2019 sebagaimana dimaksud pada 
huruf o yaitu peran yang dilaksanakan oleh PNS yang ditunjuk 
dalam Tim penanganan corona virus disease 2019 pada Dinas Kesehatan 
sebagai petugas swab, petugas surveilen, administrator swab, PCR dan 
petugas rujuk, petugas obat, bahan medis habis pakai dan vaksin, petugas 
limbah, dan koordinator.
(17) Peran pengelolaan dana pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 
Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p yaitu peran yang 
dilaksanakan oleh PNS yang ditunjuk sebagai pengelola dan/atau 
pemungut dana untuk Badan Amil Zakat Nasional.
(18) Pemberian TPP PNS berdasar pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan jika terdapat kegiatan yang 
berkaitan dengan peran tersebut pada bulan itu.
(19) Besaran TPP PNS berdasar pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Ketiga
Persyaratan Pemberian TPP PNS