Apa bunyi lengkap Pasal  5 dalam PERATURAN  BUPATI  BOYOLALI Nomor TAHUN Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN  BUPATI  BOYOLALI Nomor TAHUN Tahun 2022 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, pada BAB  II - PEMBERIAN TPP PNS, Pasal  5 dinyatakan:

(1) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu 
pemberian TPP PNS mengutamakan landasan peraturan perundang- 
undangan, kepatutan, dan keadilan.
(2) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu TPP PNS 
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yaitu 
pemberian TPP PNS mengutamakan keseimbangan antara hak dan 
kewajiban pegawai.
(4) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yaitu 
pemberian TPP PNS sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu 
sesuai dengan perencanaan kineija yang ditetapkan.
(5) Keadilan.
-6-
(5) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e 
yaitu pemberian TPP PNS harus mencerminkan rasa keadilan dan 
kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai 
PNS.
(6) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f yaitu 
pemberian TPP PNS diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS.
(7) Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g yaitu 
pemberian TPP PNS sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja 
Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua 
Dasar Pemberian TPP PNS
Paragraf 1 
Umum