Apa bunyi lengkap Pasal 30 dalam Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Dae rah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran, pada , Pasal 30 dinyatakan:

(1). Penyedia barang/jasa dapat diberikan sanksi jika terbukti melakukan dengan 
sengaja perbuatan atau tindakan sebagai berikut : 
a. beru saha mempengaruhi Kasi /Kaur , TPK atau pihak lain yang berwenang 
dalam bentuk dan cara apapun , baik langsung maupun tidak langsun g 
guna memenuhi keinginann ya yang bertentangan dengan ketentuan 
prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian, dan/ a tau 
ketentuan peraturan perundang-undangan ; 
b. melaku kan persek ongkolan dengan penyedia barang /jasa lain untuk 
mengatur harga penawaran di luar prosedu r pelaksanaan peng adaan 
barang/jasa , sehingga mengurangi/menghambat , memperkecil dan/atau 
meniadakan persaingan yang sehat dan/ atau merugikan orang lain; 
c. mem buat dan/ atau men yampaikan dokumen dan/ atau keterangan lain 
yang tidak benar untuk mem enuhi persyaratan p engadaan barang/jasa ; 
d. mengundu rkan diri dari pelaksanaan perjan jian dengan alas an yang tidak 
dapat dipertanggungjawabkan dan/ a tau tidak dapat diterima oleh 
Kasi/Kaur; dan/atau 
e. tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai d engan surat perjanjian . 
(2). Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi : 
a. sanksi adminis tratif, berupa peringatan/teguran tertu lis; 
b. gugatan secara p erdata ; dan/ a tau 
c. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwe nang . 
(3). Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru f b dan huruf c, 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Pasal 32 (1). Kasi/Kaur secara sepihak dapat melakukan pemut usan surat perjanjian 
apab ila: 
a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia 
barang/jasa sudah melampau i 30 (tiga puluh ) hari kalender ; dan 
b. penyedia barang /jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya 
dan tidak memperbaiki k elalaiann ya dalam jangka wakt u yang telah 
ditetapkan oleh Kasi/Kaur. 
(2). Apabila penyedia barang/ jasa terbukti melakukan korupsi kolusi nepotism e, 
kecurangan dan/ atau pemal suan dalam proses penga daan yang d iputuskan 
oleh instansi yang berwenang .