Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Ap aratur Negara dan Nomor 16 Tahun 2021.
Redaksi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Ap aratur Negara dan Nomor 16 Tahun 2021 tentang SUSUNAN OR GANISASI DAN TATA KERJA, pada , Pasal 16 menjelaskan:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Ap aratur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 
Pemerintah, maka berdasarkan hasil penyederhanaan 
struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 
Buton Selatan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 
b. bahwa Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 33 Tahun 
2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas, 
Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Ketahanan 
Pangan Kabupaten Buton Selatan sudah tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan hukum, maka perlu diganti; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Selatan; 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 
3. Undang -Undang Nom or 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang Per ubahan Atas Undang -Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 
4. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563) ; 
2 
 5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Ind onesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6373); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Per ubahan Atas 
Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan ata s Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoensia 
Tahun 2018 Nomor 157); 
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman 
Nomenklatur, Tugas dan Fun gsi Dinas Urusan Pangan dan 
Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota ; 
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam 
Jabat an Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 525); 
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No mor 25 Tahun 
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada 
Instansi Pemerintah u ntuk Penyederhaaan Birokrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 546); 
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana 
telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pembentuk an dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Buton Selatan ; 
 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN 
TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN 
BUTON SELATAN 
 
3