Apa yang diatur dalam NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 55 Tahun 2021 pada Pasal 18?
Berdasarkan NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 55 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KER JA, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

Undang -Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
 
 2. Undang -Undang Undang -Undang Nomor 28 
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 
(Lembaran-NegaraTahun 1956 No.55), 
Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 
(Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan 
Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 
(Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan 
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan,Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
NegaraNomor 1821); 
SALINAN 
2 
 3. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 1992 
tentang Perkoperasian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3502); 
 
 4. 
 Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4866); 
 
 5. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
 
 6. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 
 
 7. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
 
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Tanjungkarang-
Telukbetung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3213); 
 
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 
tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah 
Tingkat II Tanjung karang-Telukbetung 
menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar 
3 
 Lampung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3254); 
 
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6402); 
 
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020; 
 
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Kemudahan, Perlindungan dan 
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6619); 
 
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 
 
 14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah Nomor 
13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman 
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang 
Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah; 
 
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 
Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional 
Pengawas Koperasi; 
4 
 16. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil 
Dan Menengah Nomor 03 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Penyesuaian/ Inpassing 
Dalam Jabatan Fungsional Pengawas 
Koperasi; 
 
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 
Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan 
Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 525); 
 
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 
Tahun 2021 tentang Penyederhanaan 
Struktur Organisasi Pada Instansi 
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 546); 
 
 19. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi 998 Tahun 
2021 tentang Standar Penyetaraan Jabatan 
dan Jenis Jabatan dalam Penyetaraan 
Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 
Fungsional bagi Instansi Daerah; 
 
 20. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 
Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar 
Lampung; 
 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA 
KERJA DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA 
BANDAR LAMPUNG.