Jelaskan isi kandungan Pasal 16 dari PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor MOR Tahun 2016.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor MOR Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA, ketentuan pada , Pasal 16 berbunyi:

huruf b,mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
melaksanakan kebijakan telmis pengelolaan bend aberharga bidang pajak
daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain daerah yang sah.
c.Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf c,mempunyai tugas melaksanakan pembukuan, evaluasi dan
pelaporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
Bagian Keempat
Bidang Pajak Bumi Bangunan dan BPHTB
Pasal18
(1)Bidang Pajak Bumi Bangunan dan BPHTB mempunyai tugas merencanakan
dan melaksanakan kebijakan telmis pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam
wilayah kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
(2)Bidang PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh
Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan.
Pasal19
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18ayat (1),
Bidang PBB dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:
a.Penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pajak bumi
dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
b.Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pajak bumi dan
bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
c.Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang
pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan;
d.Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan;
e.Pengkordinasian pelaksanaan pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
f.Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pajak bumi dan
bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
g.Pelaksanaan dukungan administrasi dibidang pengelolaan pajak bumi dan
bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
h.Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Pasal20
(1)Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB terdiri dari:
a.Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;
b.Sub Bidang Penetapan dan Penagihan;
c.Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
(2)S~b Bidang sebagaim~a dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh Kepala Sub
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB.
Pasal21
a.Sub Bidang Pendataan dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20ayat (1)huruf a,mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan
pengelolaan pendaftaran, pendataan, perhitungan dan penilaian Pajak
Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
b.Sub Bidang Penetapan, Penagihan dan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20ayat (1)huruf b,mempunyai tugas menyiapkan bahan
perencanaan dan pelaksanaan penetapan dan penagihan dan pelayanan
keberatan atas Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan.
c.Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam