Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor r Tahun 2022 Pasal 11?
Dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor r Tahun 2022 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 11 mengatur sebagai berikut:

(1) Bidang Penaatan dan Penataan Lingkungan Hidup 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e 
mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, 
penanganan pengaduan, pembinaan dan pengawasan izin 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Penaatan dan Penataan Lingkungan Hidup 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana, dan 
pengendalian pelaksanaan rencana Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten; 
b. penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
(KLHS) Rencana Tata Ruang, KLHS RPJPD/RPJMD, dan 
KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan 
dampak/resiko lingkungan hidup; 
c. penyusunan status lingkungan hidup daerah dan indeks 
kualitas lingkungan hidup; 
d. penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH, 
penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa 
dan/atau penyidikan lingkungan hidup; 
e. penilaian terhadap dokumen AMDAL dan UKL/UPL; 
 
f. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup, dan 
tim koordinasi penegakan hukum lingkungan; 
g. pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau 
kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan 
oleh Kabupaten; 
h. pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan 
hidup; 
i. koordinasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan 
rencana PPLH; 
j. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di 
bidang penaatan dan penataan lingkungan hidup; dan 
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
(3) Bidang Bidang Penaatan dan Penataan Lingkungan Hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Kelompok 
Jabatan Fungsional. 
 
Bagian Keenam 
Kelompok Jabatan Fungsional