Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 48 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 48 Tahun 1945 tentang TATA C!\RA PEMBERTAN SANKSl BAOI APARATUR SIPIL NEGARA, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Tirnur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur
sipil negara secara tetap oJeh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah PNS dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di instansi Pernerintah Daerah
Kabupaten Kutai Timur.
6. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN yang
tidak menaati kewajiban danjatau melanggar larangan ketentuan disiplin ASN,
baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
7. Pelanggaran Pidana adalah pegawai yang terlibat dalam tindak pidana umum
atau khusus.
8. Sanksi Disiplin adalah sanksi yang diberikan kepada ASN karena melanggar
peraturan perundang-undangan bagi ASN.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang seJanjutnya disingkat PPPK
adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kutai Timur
10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat ...
-4-
11. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pernindahan, dan
pernberhentian ASNsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh ASNyang tidak
puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya,
13. Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh ASNyang tidak
puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh PyB menghukum kepada
atasan PyB menghukum.
14. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat dirempuh oleh
ASNyang tidak puas terhadap Hukurnan Disiplin berupa pemberhentian
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai ASN yang dijatuhkan oleh PyB menghu kum, kepada Badan
Pert.imbangan Kepegawaian.
15.Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh PyB mernbentuk Tim Pemeriksa
dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap ASN yang
diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dengan ancaman Hukurnan Disipiin
tingkat sedang darr/atau berat.
16. Pemberhentian Sementara sebagai ASN adalah pemberhentian yang
mengakibatkan ASN kehilangan statusnya sebagai ASNuntuk sementara waktu.
17. Pengaktifan Kembali sebagai PNS adalah pengaktifan kembali status PNS
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari PNS yang diperiksa.
Pasa12
Ruang lingkup tata cara pemberian Sanksi bagi ASN di iingkungan Pemerintah
Daerah meliputi:
a. jenis pelanggaran;
b. tingkat dan jenis sanksi;
c. kewenangan penjatuhan sanksi;
d. tata eara pemanggilan;
e. tata eara pemeriksaan;
f.penetapan keputusan pemberian sanksi;
g. pemberhentian sementara;
h. pengunduran diri ASN;
i. pengaktifan ...
- 5 -
i. pengaktifan kembali;
J. penyampaian keputusan;
k. Upaya Administratif;
1. berJakunya keputusan dan pendokumentasian; dan
m. hak kepegawaian.
BAS IT
JENIS-JENIS PELANGGARAN
Pasal3
(1) .Jenis pelanggaran yang dapat dijatuhi sanksi terdiri atas:
a. PeJanggaran Disiplin;
b. pelanggaran kode etik dan periJaku pegawai;
c. pelanggaran tentang izin perkawinan dan pcrceraian;
d. pelanggaran cuti;
e. peJanggaran tugas beJajar; dan
f. PeJanggaran Pidana oJeh pcgawai.
(2) Pegawai yang melakukan pelanggaran scbagaimana dimaksud pada ayat (J)
dijatuhi sanksi hukuman disipilin.
BA8 ITl
TINGKAT DAN JENIS SANKSl
Pasa14
(1) Tingkat Sanksi Disiplin terdiri atas:
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.
(2) Jenis Sanksi Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
atas:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3) Jenis Sanksi Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari:
a. penundaan ...
- 6-
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
U.penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama I (satu) tahun.
(4) Jenis Sanksi Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri
atas:
a. penurunan pangkat setingkat lebih rcndah selama 3(tiga) tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan;
d. pemberhentian dcngan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN;
dan
e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.
BABrv
KEWENANGAN PENJATUHANSANKSI