Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 3 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 3 Tahun 2022 tentang IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah Otonom. 
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung. 
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan 
yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan 
rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
 
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwa kilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan di bidang pendidikan. 
8. Implementasi adalah Penerapan atau pelaksanaan rencana 
yang telah disusun secara terperinci. 
9. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan 
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, 
terstruktur dan berjenjang, terdiri atas taman kanak -kanak, 
satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, dan satuan 
pendidikan jenjang pendidikan menengah yang 
diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah 
dan masyarakat. 
10. Korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau 
mengutamakan kepentingan pribadi. 
11. Anti Korupsi adalah sikap menentang terhadap adanya 
korupsi. perbaikan sistem (sistem hukum, sistem 
kelembagaan) dan perbaikan manusianya (moral, 
kesejahteraan). keuangan negara atau perekonomian negara. 
12. Pendidikan anti korupsi adalah tindakan untuk 
mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan 
upaya untuk mendoron g generasi mendatang untuk 
mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap 
bentuk korupsi. 
13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan 
yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan 
nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, 
Pemerintah Daerah, masyarakat atau Lembaga Pendidikan 
Asing. 
14. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan 
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, 
terstruktur dan berjenjang, t erdiri atas taman kanak -kanak, 
satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, dan satuan 
pendidikan jenjang menengah pertama yang diselenggarakan 
oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. 
 
 
 
15. Satuan Pendidikan Nonformal adalah kelompok layanan 
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di luar 
pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur 
dan berjenjang. 
16. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan 
komponen sistem pendidikan pada satuan atau program 
pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar 
proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan 
pendidikan nasional. 
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 
digunakan sebagai pedoman penyele nggaraan pembelajaran 
untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 
18. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan 
orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh 
masyarakat yang peduli Pendidikan. 
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi 
sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, 
tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai 
dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam 
menyelenggarakan pendidikan . 
20. Peserta Didik adalah anggota masyaraka t yang berusaha 
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran 
yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan 
tertentu. 
21. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk 
penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan 
Intrakurikuler. 
22. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter 
dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, 
kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik 
secara optimal. 
23. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat 
PPK adalah geraka n pendidikan di bawah tanggung jawab 
satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik 
melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan 
olahraga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan 
pendidikan, keluarga dan 3 masyarakat sebagai bag ian dari 
Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). 
 
24. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat 
PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang 
menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa d ari, oleh, dan 
untuk masyarakat .