Apa yang diatur dalam 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Nomor 1 Tahun 1945 pada Pasal 15?
Berdasarkan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Nomor 1 Tahun 1945 tentang Hubungan Keuangan Antara Pem erintah, BAB VII - PENGGUNAAN, Pasal 15 menyebutkan bahwa:

(1) Ketentuan pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap 
Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, 
menggunakan perhitungan sebagai berikut: 
a. besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa paling 
sedikit Rp. 2.426.460 ,00 (dua juta empat ratus dua 
puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) 
setara 120o/o (seratus dua puluh per seratus ) dari 
gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/ a; 
b. besaran Penghasilan Tetap Sekdes paling sedikit Rp. 
2.224.420 ,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat 
ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110° /o Pasal 14 
(1) Penggunaan ADD yang disusun dalam APBDes 
berpedoman pada RKPDes yang telah ditetapkan 
sebelumnya; 
(2) Penggunaan ADD dalam APBDes sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) mengalokasikan hal-hal sebagai 
berikut : 
a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ; 
b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ; 
c. biaya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; 
d. biaya Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan ; 
e. biaya Kegiatan Pembinaan kemas yarakatan ; dan 
f. biaya Kegiatan Pemberdayaan masyarakat . 
(3) Uraian lebih lanjut untuk penggunaan ADD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana 
tercantum dalam Lapiran Peraturan ini: berpedoman pada ketentuan peraturan perundang ­ 
undangan yang berlaku . Pasal 13 
Bentuk dan sistematika penulisan RPJMDes dan RKPDes 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) - 11 -