Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 25 Tahun 2021 pada Pasal 7?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 25 Tahun 2021 tentang BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL, BAB V - PERTANGGUNGJAWABAN, Pasal 7 menyebutkan bahwa:

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Biaya Penunjang Operasional 
Bupati dan Wakil Bupati menggunakan mekanisme pembayaran 
langsung. 
(2) Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada 
dilakukan berdasarkan terjadinya pengeluaran dari 
Rekening Kas Umum Daerah. 
(3) Kelengkapan pengajuan pembayaran langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung; 
b. ringkasan surat permintaan pembayaran langsung; 
c. rincian surat permintaan pembayaran langsung; 
d. kuitansi atau tanda bukti lainnya yang lengkap dan sah 
sesuai dengan ketentuan peraturaan perundang-undangan; 
e. surat pernyataan bahwa penggunaan Biaya Penunjang 
Operasional Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan format 
surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
(4) Sisa penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil 
Bupati pada bulan berjalan dapat digunakan Kembali pada bulan 
berikutnya. 
- 10 -