Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 22 Tahun 2008?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 22 Tahun 2008 tentang , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Pemerintah Provinsi adalah pemerintah Provinsi Jawa Tengah 4. Pemerintah Desa adalah Ke pala Desa dan Perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 
5. Bupati adalah Bupati Magelang. 6. Menteri adalah menteri yang membidangi sumber daya air. 
7. Dinas adalah instansi Pemerintah Daerah yang membidangi 
irigasi. 
8. Badan adalah adalah sekumpul an orang dan atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang 
tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, 
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara atau Badan Usaha Mili k Daerah dengan nama dan 
bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, Org anisasi yang sejenis, Lembaga, 
Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan lainnya. 
9. Air adalah semua air yang terd apat pada, di atas ataupun di 
bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di 
darat. 
10. Air permukaan adalah semua ai r yang terdapat pada permukaan 
tanah. 
8 
11. Air tanah adalah air yang terdapa t dalam lapisan tanah atau 
batuan di bawah permukaan tanah. 
12. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan 
yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. 
13. Irigasi adalah usaha penyed iaan, pengaturan dan pembuangan 
air irigasi untuk menunjang pert anian yang jenisnya meliputi 
irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. 
14. Pengaturan air irigasi adalah ke giatan yang meliputi pembagian, 
pemberian, dan penggunaan air irigasi. 
15. Sistem irigasi adalah meliputi prasarana irigasi, air irigasi, 
manajemen irigasi, kelembaga an pengelolaan irigasi dan 
sumber daya manusia. 
16. Pengembangan jaringan irigas i adalah pembangunan jaringan 
irigasi baru dan/atau peningkat an jaringan irigasi yang sudah 
ada. 
17. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan 
penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya. 
18. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan 
fungsi dan kondisi jaringan iri gasi yang sudah ada atau kegiatan 
menembah luas areal pelaya nan pada jaringan irigasi yang 
sudah ada dengan mempertim bangkan perubahan kondisi 
lingkungan daerah irigasi. 
19. Pengelolaan jaringan irigasi ad alah kegiatan yang meliputi 
operasi, pemeliharaan, dan rehabilita si jaringan irigasi di daerah 
irigasi. 
 9 
20. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan 
pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun 
sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pint u/bangunan, pengumpulan data, 
pemantauan dan evaluasi. 
21. Pemeliharaan jaringan irigas i adalah upaya menjaga dan 
mengamankan jaringan irigasi ag ar selalu dapar berfungsi 
dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi, dan mempertahankan kelestariannya. 
22. Rehabilitasi jaringan irigasi ad alah kegiatan perbaikan jaringan 
irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. 
23. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif 
adalah penyelenggaraan irigas i berbasis peran serta petani 
sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan, 
dan pelaksanaan kegiatan pa da tahapan perencanaan, 
pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan 
rehabilitasi. 
24. Rencana pola dan tata tanam adalah rencana yang meliputi 
jenis, luas dan kebutuhan air irigasi dalam suatu daerah irigasi. 
25. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air persatuan 
waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunj ang pertanian dan keperluan 
lainnya. 
26. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan 
bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder. 
27. Pemberian air irigasi adalah ke giatan menyalurkan air dengan 
jumlah tertentu dari jaringan pr imer atau jaringan sekunder ke 
petak tersier. 
10 
28. Petak tersier adalah kumpulan petak sawah dan atau kolam 
yang merupakan kesatuan dan mendapat kan air irigasi melalui 
satu jaringan irigasi tersier. 
29. Penggunaan air irigasi adalah k egiatan memanfaatkan air dari 
petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan. 
30. Pembuangan air irigasi, yang selanjutnya disebut drainase 
adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan 
lagi pada suatu daerah irigasi tertentu. 
31. Daerah irigasi adalah kesat uan lahan yang mendapat air dari 
satu jaringan irigasi. 
32. Jaringan irigasi adalah sa luran, bangunan, dan bangunan 
pelengkapnya yang merupakan sa tu kesatuan yang diperlukan 
untuk penyediaan, pembagian , pemberian, penggunaan, dan 
pembuangan air irigasi. 
33. Jaringan irigasi primer adalah b agian dari jaringan irigasi yang 
terdiri dari bangunan utama, sa luran induk/primer, saluran 
pembuangannya, bangunan bagi , bangunan bagi- sadap, 
bangunan sadap dan bangun an pelengkapnya. 
34. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi 
yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bag i-sadap, bangunan sadap dan 
bangunan pelengkapnya. 
35. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi 
sebagai prasarana pelayanan air ir igasi dalam petak tersier yang 
terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, dan bangunan pelengkapnya. 
 11 
36. Cekungan air tanah adalah suat u wilayah yang dibatasi oleh 
batas hidrogeologis, tempat se mua kejadian hidrogeologis 
seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air 
tanah berlangsung. 
37. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya 
berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan didalamnya. 
38. Pertanian adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai 
komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, 
peternakan, perkebunan, dan kehutanan. 
39. Perkumpulan Petani Pemakai Ai r yang selanjutnya disebut P3A 
adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah 
petani pemakai air dan/atau pembudidaya ikan dalam suatu 
daerah pelayanan irigasi yang dibent uk oleh petani pemakai air 
sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi dan pemakai air irigasi lainnya . 
40. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya 
disingkat GP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberap a P3A yang berada pada daerah 
layanan/blok sekunder, atau satu daerah irigasi. 
41. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya 
disingkat IP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa GP3A yang berada pada satu 
daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer. 
42. Hak guna air untuk irigasi adal ah hak untuk memperoleh dan 
memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk 
kepentingan pertanian . 
 
 
12 
43. Hak guna pakai air untuk iri gasi adalah hak untuk memperoleh 
dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian . 
44. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh 
dan mengusahakan air dari sum ber air untuk kepentingan 
pengusahaan pertanian . 
45. Komisi Irigasi Kabupaten ada lah lembaga koordinasi dan 
komunikasi antara wakil Pemeri ntah Daerah, wakil P3A Tingkat 
Daerah Irigasi, dan wak il Pengguna Jaringan Irigasi Pada 
Kabupaten. 
46. Komisi Irigasi Antar Kabupa ten adalah lembaga koordinasi dan 
komunikasi antara wakil pemerintah desa yang terkait, wakil komisi irigasi kabupaten yang terkait, wakil P3A, dan wakil 
pengguna jaringan irigasi di suatu daerah irigasi lintas 
kabupaten. 
47. Forum Koordinasi Daerah Irigas i adalah sarana konsultasi dan 
komunikasi antara P3A, pet ugas pemerintah, petugas 
Pemerintah Daerah, petugas pemerintah desa, dan pengguna 
jaringan irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka 
pengelolaan irigasi yang jari ngannya berfungsi multiguna pada 
suatu daerah irigasi. 
48. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang 
terstruktur untuk perencan aan pemeliharaan dan pendanaan 
sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan 
dan berkelanjutan bagi pemaka i air irigasi dan pengguna 
jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi 
seefisien mungkin. 
49. Iuran Pengelolaan Ir igasi adalah iuran dari para anggota P3A 
dan Pemakai air lainnya, yang dikumpulkan, dikelola dan 
dimanfaatkan oleh P3A untuk pe mbiayaan pengelolaan jaringan 
irigasi tersier dan jaringan irigasi lainnya yang menjadi tanggung 
 13 
jawabnya serta pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder 
sebagai bentuk partisipasi dalam pengelolaan irigasi. 
50. Pemberdayaan P3A adalah upaya penguatan dan peningkatan 
kemampuan P3A yang meliputi aspek sosial-ekonomi, teknis, kelembagaan, dan pembiayaan dengan dasar/cara keberpihakan kepada petani. 
51. Pendampingan adalah upaya y ang dilakukan oleh berbagai 
pihak untuk meningkatkan penyadaran, perilaku, dan kemampuan melalui kegiatan advokasi, penyuluhan, dan bantuan teknis dengan cara menempatkan dan menugaskan tenaga pendamping masyarakat. 
52. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber 
daya air dalam satu atau l ebih daerah aliran sungai dan/atau 
pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 
2.000 km2. 
53. Dana Pengelolaan Irigasi (DPI) adalah biaya untuk pengelolaan 
jaringan irigasi yang menjadi ke wenangan Pemerintah Daerah. 
54. Angka Kebutuhan Nyata Pengel olaan Irigasi (AKNPI) adalah 
angka hasil perhitungan biaya pengelolaan irigasi yang didasarkan atas kebutuhan nyata di lapangan yang diperoleh dari hasil musyawarah dan p enelusuran jaringan irigasi. 
55. Penyidikan tindak pi dana adalah serangkaian tindakan penyidik 
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 
56. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, 
Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan 
wewenang khusus oleh un dang-undang untuk melakukan 
penyidikan. 
14 
57. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi 
wewenang khusus oleh unda ng-undang untuk melakukan 
penyidikan terhadap pelanggar an Peraturan Daerah yang 
memuat ketentuan pidana.