Apa substansi hukum dari Pasal 7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 07 Tahun 2010?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 07 Tahun 2010 tentang LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO, khususnya BAB  XVI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 7, adalah:

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahu n 2005 juga ditegaskan 
bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan Lemb aga Penyiaran 
yang berbentuk badan hukum. 
 
Untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi sebag ai lembaga 
penyiaran publik lokal maka harus menganut prinsip- prinsip sebagai berikut : 
Siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masya rakat 
di Kabupaten Purbalingga; 
Siarannya harus mencerminkan keragaman yang mere fleksikan struktur 
keragaman, realitas sosial, ekonomi dan budaya masy arakat; 
Programnya harus mencerminkan identitas dan buda ya nasional; 
Penyajian siarannya hendaknya bervariasi. 
 
Sehubungan dengan hal tersebut maka Radio Ardi Lawe t FM yang 
dibentuk dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 48 Tahun 2006 
Tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Ra dio Ardi Lawet FM 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 107 Kabupaten Purbalingga dan Radio Suara Perwira yang dibentuk dengan 
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 49 Tahun 2006 Te ntang Pendirian 
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Perwira (RSP) Kabupaten 
Purbalingga yang keberadaannya telah memasyarakat, harus disesuaikan 
dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan ketentu an peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku agar dapat mening katkan fungsi dan 
perannya sebagai lembaga penyiaran publik lokal. 
 
Dengan demikian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radi o Kabupaten 
Purbalingga akan dapat berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan 
cara memperlakukan masyarakat sebagai warga yang wa jib dilindungi haknya 
dalam memperoleh informasi, bukan sebagai obyek seb uah industri penyiaran 
semata. 
 
Lembaga penyiaran publik lokal didirikan oleh pemer intah daerah atas 
persetujuan DPRD, karena itu untuk mendirikan lemba ga penyiaran publik 
lokal di Kabupaten Purbalingga yaitu dengan cara me ningkatkan fungsi dan 
peran Radio Kabupaten Purbalingga disesuaikan denga n dengan ketentuan 
peruturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga 
Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga yang berpedoman pada 
Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Te ngah Nomor 2 Tahun 
2005 tentang Pedoman Pendirian dan Perijinan Lembag a Penyiaran Publik 
Lokal. 
 
 
II. PASAL DEMI PASAL