Apa substansi hukum dari Pasal 12 PERATURAN BUPATI BLORA Nomor 25 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BLORA Nomor 25 Tahun 2022 tentang SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU “GESANG ” UNTUK PENANGANAN, khususnya BAB V - KELEMBAGAAN, Pasal 12, adalah:

(1) Puskesos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b 
merupakan kelembagaan pelayanan SLRT di tingkat 
Desa/Kelurahan . 
(2) Puskesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. tenaga pengelola; dan 
b. tenaga pelaksana. 
(3) Tenaga Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a terdiri dari: 
a. Penanggung jawab Puskesos, yaitu Kepala Desa/Lurah; 
dan 
b. Koordinator Puskesos, yaitu unsur perangkat Desa yang 
menyelenggarakan urusan sosial /unsur Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) di Kelurahan yang menyelenggarakan urusan 
sosial . 
 
(4) Tenaga Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b , terdiri dari: 
a. bagian informasi dan registrasi (front office ) yang 
bertanggung jawab melakukan registrasi dan menerima 
keluhan, diutamakan dari unsur PSKS ; 
b. bagian layanan dan rujukan (back office ) 
bertanggungjawab terhadap layanan, rujukan dan 
penanganan keluhan di bidang pendidikan, kesehatan, 
sosial, dan lainnya , diutamakan dari unsur PSKS . 
(5) Tugas dan tanggung jawab Puskesos sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk 
kegiatan Puskesos; 
b. mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran DTKS 
tingkat Desa/kelurahan; 
c. mencatat keluhan PPKS ke dalam sistem aplikasi 
Puskesos yang terhubung dengan SLRT di tingkat 
Daerah ; 
 
 
12 
 d. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan 
penduduk miskin dan rentan sesuai kapasitas 
Puskesos; 
e. memberikan rujukan atas keluhan PPKS kepada 
pengelola program/layanan sosial di Desa/kelurahan 
atau di Daerah melalui SLRT; dan 
f. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan 
lembaga nonpemerintah, termasuk dunia usaha, di 
Desa/kelurahan.