Apa substansi hukum dari Pasal 8 PERATURAN BUPATI  MAGELANG Nomor 16 Tahun 2005?
Materi muatan PERATURAN BUPATI  MAGELANG Nomor 16 Tahun 2005 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN, khususnya BAB V - PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN, Pasal 8, adalah:

(1) Dalam rangka efisiensi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua 
atau lebih permohonan perizinan dapat dilakukan penyelenggaraan perizinan pararel. 
(2) Prosedur penyelenggaraan perizinan pararel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BPPT atau Kepala Instansi Teknis.