Menurut PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor L Tahun 2021, apa isi dari Pasal 317?
Pasal Pasal 317 dalam PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor L Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOTA AMBON, pada BAB XVI - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSAMPAHAN, menyatakan:

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam 
melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, 
menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan kegiatan bidang penataan dan peningkatan kapasitas 
lingkungan hidup;
b. Penyusunan kebijakan teknis dilingkup bidang penataan dan 
peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
c. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak 
sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(PPLH);
d. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil 
tindak lanjut pengaduan;
f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun 
melalui pengadilan;
g. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas 
usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
h. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan 
yang memiliki izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (PPLH)
i. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan 
hidup daerah;
j. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
k. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat 
(MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan 
lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat 
(MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(PPLH);
l. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan 
keberadaan masyarakat hukum adat, penetapan tanah ulayat, kearifan 
lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
m. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan masyarakat hukum adat;
n. Penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat (MHA), 
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
o. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat 
(MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
p. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan 
pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal 
atau pengetahuan tradisional terkait dengan Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
q. Penyiapan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan 
hidup;
r. Perencanaan kegiatan bidang penataan dan peningkatan kapasitas 
lingkungan hidup; dan
s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan 
Hidup dan Persampahan terkait dengan tugas dan fungsinya.