Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KOLAIq\. UTARA Nomor iTAHUN Tahun 2016 Pasal 3?
Dalam PERATURAN BUPATI KOLAIq\. UTARA Nomor iTAHUN Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 1jUGAS DAN FUNGSI, BAB II - ~, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

Setiap laporan yang diterima oleh epala Dinas dari bawahannya,
wajib diolah dan digunakan seb gai bahan untuk menyusun
laporan lebih lanjut dan untuk mem erikan petunjuk teknis kepada
bawahan.
Pasal f4Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib
disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal35
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala
Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahannya waji mengadakan rapat berkala.
Dalam hal Kepala Dinas berh angan, Sekretaris melakukan
tugas-tugas kepala Dinas sesua dengan perundang-undangan
yang berlaku.
Dalam hal Sekretaris berhalan an sebagai pelaksana Kepala
Dinas dapat menunjuk Kepala idang yang membidangi tugas
instansi tersebut untuk mewakil Kepala Dinas.
11
·.
Pasal37
Atas dasar pertimbangan daya gunaidan hasil guna masing-masing
pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat
mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat
dibawahnya sesuai dengan ketentU] yang berlaku.
BABV
KEPANGKATAN, ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal +(1)Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan
struktural dilingkungan Dinas berpedoman pada peraturan
perundangan-undangan yang beraku.
Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan
pimpinan tinggi pratama
Sekretaris Dinas merupakan jabrtan eselon lIla atau jabatan
administrator 1_
Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb
atau jabatan administrator.
Kepala Sub Bagian dan Kepala S~ksi lingkup Dinas merupakan
jabatan eselon IVa atau jabatan ~fngawas.
Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul
Sekretaris Daerah I
Pejabat Eselon IIIatau jabatan administrator dan pejabat
eselon IVatau jabatan pengawas Idilingkungan Dinas diangkat
dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui
Sekretaris Daerah I(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten
ditetapkan dengan Peraturan BrPati' sesuai pedoman yang
ditetapkan oleh Pemerintah