Jelaskan isi kandungan Pasal 92 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 22 Tahun 2008.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 22 Tahun 2008 tentang , ketentuan pada BAB XXIV - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 92 berbunyi:

Peraturan daerah ini mulai ber laku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuin ya, memerintahkan pengundangan 
peraturan daerah ini dengan penem patannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Magelang. 6 1 
 Ditetapkan di Kota Mungkid 
 pada tanggal 30 Oktober 2008 
 Pj. BUPATI MAGELANG, ttd 
 WARSONO 
 
 
Diundangkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 30 Oktober 2008 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, 
 KEPALA BA DAN KEPEGAWAIAN DAERAH 
 t t d 
 U T O Y O 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008 
NOMOR 22 
62 
PENJELASAN 
 
ATAS 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG 
 
NOMOR 22 TAHUN 2008 
 
TENTANG 
 
IRIGASI 
 
I. UMUM 
 
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 
Air mengatur berbagai hal meng enai pengelolaan sumber daya 
air. Ketentuan mengenai pengembangan dan pengelolaan 
sistem irigasi oeh Pemerint ah Pusat teah diatur dengan 
Peraturan Pemerintah No. 20 Ta hun 2006 tentang Ir igasi. Guna 
kesinambungan dan keserasian k ebijakan antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah pe rlu dituangkan daam Peraturan 
Daerah.. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, peraturan daerah ini memuat berbagai ketentuan mengenai irigasi secara 
terperinci dan komprehensif berdasarkan pertimbangan dan pemikiran di bawah ini. 
 
2. Peran sektor pertanian s angat strategis dalam perekonomian 
nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. 
Oleh sebab itu, irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertani an mempunyai peran yang 
sangat penting. Adanya per ubahan tujuan pembangunan 
pertanian dari meningkatkan pr oduksi untuk swasembada beras 
menjadi melestarikan ke tahanan pangan, meningkatkan 63 
pendapatan petani, meningka tkan kesempatan kerja di 
perdesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentrali sasi, dan keterbukaan dalam 
tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. 
 
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 
Air mengamanatkan bahwa penguas aan sumber daya air oleh 
negara diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah kabupaten/ kota dan dipergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di dalam penyelenggara- annya tetap mengakui dan m enghormati kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak -hak tradisionalnya, seperti 
hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepa njang tidak bertentangan dengan 
kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. 
Dalam menyelenggarakan pengel olaan sumber daya air, 
Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan air untuk 
semua kebutuhan dengan memberik an prioritas utama kepada 
kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem 
irigasi yang sudah ada di atas semua kebutuhan. 
 4. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan 
dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan dinas atau instansi kabupaten yang terkai t di bidang irigasi secara 
berkesinambungan. Selanjutnya, untuk mewujudkan pengemba- 
ngan dan pengelolaan sistem iri gasi secara partisipatif serta 
untuk dapat memberikan manf aat yang sebesar-besarnya 
64 
kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan 
sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayaguna an sumber 
daya air yang didasarkan pada ke terkaitan antara air hujan, air 
permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Pengembangan dan pengelolaan si stem irigasi tersebut 
dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan 
pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan 
kepentingan pemakai air irigasi d an pengguna jaringan irigasi di 
bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras. Pengembangan 
dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan 
pengelolaan irigasi yang meliputi instansi pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi. 
 
II. PASAL DEMI PASAL