Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 1 Tahun 2001.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 1 Tahun 2001 tentang PENGENDALIAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 
4. Dinas adalah Dinas Provinsi Jawa Tengah yang membidangi per -
hubungan. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah yang 
membidangi perhubungan. 
6. Pengawasan muatan angkutan barang adalah pen gawasan terhadap 
pemenuhan ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, 
dimensi kendaraan, dan kelas jalan. 
7. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang 
berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah 
permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan 
rel dan jalan kabel . 
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh 
peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraa n yang berjalan di atas 
rel. 
9. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk 
angkutan barang selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil 
penumpang, dan mobil bus. 
10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat 
ke tem pat lain dengan menggunkan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. 
11. Alat penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan 
bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat 
dipindah -pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kend araan 
bermotor beserta muatannya. 
 
 5 
12. Kelebihan muatan adalah jumlah berat muatan mobil barang yang 
diangkut melebihi daya angkut yang diijinkan dalam Buku Uji Berkala 
atau pelat samping. 
13. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku 
yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan 
bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus. 
14. Muatan Sumbu adalah jumlah tekanan roda pada suatu sumbu yang 
menekan jalan. 
15. Muatan Sumbu Terberat adalah jumlah tekanan maksi mum roda 
terhadap jalan. 
16. Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan 
jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor 
umum. 
17. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah 
berat maksimum kendaraan bermot or berikut muatannya yang 
diperbolehkan menurut rancangannya. 
18. Jumlah berat yang diijinkan yang selanjutnya disingkat JBI adalah berat 
maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan 
berdasarkan kelas jalan yang dilalui. 
19. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di 
jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. 
20. Sanksi denda adalah sanksi yang diberikan kepada pengemudi yang 
mengangkut barang dengan kelebihan muatan 5% (lima perseratus) 
sampai dengan 25 % (dua puluh lima perser atus) dari JBI berupa denda 
dengan besaran sesuai dengan kategori yang ditetapkan. 
21. Insentif adalah pemberian penghargaan dalam bentuk uang yang 
diberikan kepada petugas jembatan timbang yang dapat bekerja 
melampaui standar yang telah ditentukan. 
22. Disinsentif adalah pemberian hukuman berupa penerapan sanksi sesuai 
peraturan perundang -undangan dan pengurangan pemberian insentif 
kepada petugas jembatan timbang yang tidak dapat bekerja sesuai 
standar yang telah ditentukan. 
23. Penyidikan tindak pidana di b idang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 
terjadi serta menemukan te rsangkanya. 
24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang -
Undang untuk melakukan penyidikan. 
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adala h 
pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh 
Undang -Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran 
Peraturan Daerah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6