Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN  BUPATI TANAH  LAUT Nomor 36 Tahun 2022 Pasal 1?
Dalam PERATURAN  BUPATI TANAH  LAUT Nomor 36 Tahun 2022 tentang TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati Tanah Laut. 
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada 
Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemeri ntah Daerah 
provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 
5. Badan adal ah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut. 
7. Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Tanah Laut. 
8. Subbid adalah Subbid pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Tanah Laut. 
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut. 
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas y ang selanjutnya disingkat UPT Dinas 
adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu . 
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu. 
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan 
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 
4 
 
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat 
PPAS adalah program prioritas dan Batas maksimal anggaran yang 
diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan 
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerj a dan anggaran satuan 
kerja Perangkat Daerah. 
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana 
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana 
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi 
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan 
rancangan APBD. 
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat 
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, 
belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara 
umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 
pengguna anggaran. 
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya diseb ut SKPD adalah 
perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
surat perintah yang diterbitkan oleh BUD atau Kuasa BUD untuk 
pelaksanaan p embayaran atas beban pegeluaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah. 
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada 
PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk 
selanjutnya diteruskan kepada PP -SPM berkenaan. 
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
Dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh pengguna anggaran atau 
kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban 
pengelua ran DPA -SKPD. 
20. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat 
SKPP adalah surat keterangan mengenai penghentian pembayaran 
gaji/penghasilan tetap teratur setiap bulan lainnya untuk dan atas nama 
pegawai yang pindah atau diberhentikan yan g dibuat/dikeluarkan oleh 
PA/KPA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang 
berwenang. 
21. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen 
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan 
sebagai dasar penerb itan SPP milik Dinas. 
22. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA -SKPD 
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah 
yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran sementara 
didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran P endapatan dan Belanja 
Daerah (KU -APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 
23. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS 
adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja 
5 
 
nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai 
pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk 
mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan. 
24. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai 
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 
25. Dana Alokasi Khusus yang selanjutn ya disebut DAK adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah 
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus 
yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 
26. Sistem Informasi Manajemen Daer ah Barang Milik Dae rah yang 
selanjutnya disebut SIMDA BMD adalah Program aplikasi yang digunakan 
untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, 
penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah. 
27. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB 
adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor 
yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berisi 
identitas kendaraan bermotor dan pemilik, yang berlaku selama 
kendaraan bermotor tidak dipindahtang ankan.