Jelaskan isi kandungan Pasal 22 dari PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 10 Tahun 1945.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 10 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, ketentuan pada BAB X - KETENTUAN PENUTU P, Pasal 22 berbunyi:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2023 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kuantan Singingi. 
 
 
Ditetapkan di Teluk Kuantan 
pada tanggal 22 Maret 2022 
Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI , 
 
ttd. 
 
H. SUHARDIMAN AMBY 
 
Diundangkan di Teluk Kuantan 
pada tanggal 22 Maret 2022 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI , 
 
 ttd. 
 
H. DEDY SAMBUDI 
 
BERITA DAERAH KABUP ATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022 NOMOR 10 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum, 
 
 
 
SURIYANTO, SH, MH 
Pembina 
NIP. 19730603 200701 1 007 
 
 
BAGAN ORGANISASI LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 
DINAS TENAGA KERJA NOMOR : 10 TAHUN 2022 
TANGGAL : 22 Maret 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI , 
 ttd. 
 
 H. SUHARDIMAN AMBY 
 
 
 
 
KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
 
 
 
 
KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
 
 
 
KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
 
 
 
 
KEPALA DINAS 
 
 
SEKRETARIAT 
BIDANG 
PELATIHAN, PENEMPATAN 
DAN PERLUASAN 
KESEMPATAN KERJA 
 
UPTD 
 
SUBBAGIAN 
UMUM 
BIDANG 
SYARAT KERJA, 
HUBUNGAN INDUSTRIAL 
DAN JAMINAN SOSIAL 
TENAGA KERJA 
 
SUBBAGIAN 
PROGRAM DAN 
KEUANGAN 
 
BAGAN ORGANISASI LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 
DINAS TENAGA KERJA NOMOR : 10 TAHUN 2022 
TANGGAL : 22 Maret 2022 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN I I : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI 
NOMOR : 10 TAHUN 2022 
TANGGAL : 22 Maret 2022 
 
 
TUGAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DINAS TENAGA KERJA 
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 
 
 
Pengelompokan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Kuantan Singingi . 
 
1. Tugas masing -masing Jabatan Fungsional adalah melaksanakan tugas 
yang melekat pada jabatan fungsional sesuai dengan peraturan 
perundang -undangan . 
 
2. Subkoordinator melaksanakan tugas pada bidang yang tidak terakomodir 
pada tugas yang melekat pada jabat an fungsional yang bersangkutan . 
Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelatihan 
dan Lembaga Latihan , mempunyai tugas: 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Pelatihan dan Lembaga Latihan ; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi Pelatihan 
dan Lembaga Latihan ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi 
Pelatihan dan Lembaga Latihan ; 
4. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengolahan pelatihan 
dan lembaga latihan; 
5. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan 
pelatihan dan lembaga latihan; 
6. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan latihan kerja 
7. mengembangkan program pelatihan dan pemegangan di lembaga 
pelatihan kerja baik pemerintah, swasta dan perusahaan ; 
8. mengembangkan program standarisasi dan sertifikasi kompetensi 
tenaga kerja; 
9. melaksanakan sosialisasi tata kerja lembaga akreditasi lembaga 
pelatihan kerja; 
10. memberikan usulan dan rekomendasi bagi instruktur dan peserta 
pelatihan untuk job training keperusahaan; 
11. melaksanakan workshop jejaring informasi pelatihan dan pemegang 
serta penyiapan bahan pembinaan materi, modul kurikulum dan 
silabus latih an; 
 
 
12. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada kepala 
dinas; 
13. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Pelatihan dan Lembaga Latihan ; 
14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai den gan 
tugas dan fungsinya ; 
Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi 
Penempatan , mempunyai tugas: 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Penempatan ; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi 
Penempatan ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi 
Penempatan ; 
4. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penempatan; 
5. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan; 
6. menerbitkan dan mengendalikan izin pendirian lembaga bursa 
kerja; 
7. menerbitkan surat pengantar rekrut untuk penempatan Tenaga 
Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri; 
8. menerbitkan rekomendasi untuk perizinan pendirian Lembaga 
Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS); 
9. menyelenggarakan pemeran bursa kerja dan menerbitkan 
rekomendasi kepada swasta d alam penyelenggaraan pameran bursa 
kerja/ job fair; 
10. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penempatan 
bagi pencari kerja penyandang disabilitas; 
11. menerbitkan Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar 
Daerah (SPP AKAD); 
12. menerbitkan rekomenda si Bebas Fiskal Luar Negeri (BFLN) bagi 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri; 
13. menyusun petunjuk teknis penggunaan TKA berdasarkan 
peraturan yang berlaku; 
14. menerbitkan rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asin g 
(RPTKA) baru dan per panjangan ; 
 
 
 
 
15. pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 
perpanjangan yang tidak mengadung perubahan jabatan dan lokasi 
kerjanya dalam kabupaten; 
16. menerbitkan rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 
(IMTA) baru; 
17. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan keada kepala dinas; 
18. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Penempatan ; 
19. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya ; 
Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perluasan 
Kesempatan Kerja , mempunyai tugas: 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Perluasan Kesempatan Kerja ; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi 
Perluasan Ke sempatan Kerja ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi 
Perluasan Kesempatan Kerja ; 
4. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis perluasan kesempatan 
kerja; 
5. membina dan menyusun model terapan teknologi tepat gunan dan 
padat karya; 
6. menyusun materi bimbingan sistem kader pendaming, tenaga kerja 
sukarela, dan tenaga kerja sarjana; 
7. memantau dan mengevaluasi terapan teknologi tepat guna, tenaga 
kerja mandiri, usaha mandiri dan padat karya; 
8. mempromosikan hasil terapan teknologi tepat guna, tenaga kerja 
mandiri, tenaga kerja sukarela, tenaga kerja sarjana, usaha madiri 
dan padat karya; 
9. membina kader tenaga kerja sukarela, tenaga kerja sarjana, tenaga 
pendamping dan petugas lapangan; 
10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada kepala 
dinas; 
11. melaksan akan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Perluasan Kesempatan Kerja ; 
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya ; 
Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Syarat 
Kerja , mempunyai tugas: 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Syarat Kerja ; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi Syarat 
Kerja ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi Syarat 
Kerja ; 
4. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis syarat kerja; 
5. memeriksa dan mendaftarkan perjanjian kerja bersama; 
6. memeriksa dan mengesahkan peraturan perusahaan dan perjanjian 
kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
7. menyusun pedoman standar jaminan kesejahteraan bagi purna 
kerja, kesejahteraan pekerja dan pekerja pensiun; 
8. menyiapkan petunjuk dan menyebarkan norma kerja malam dan 
norma kerja anak; 
9. melaksanakan pembinaan tentang persyaratan kerja dan 
kesejahteraan peker ja; 
10. memproses bukti pelaporan jenis pekerjaan penunjang, perubahan 
jenis pekerjaan penunjang dalam pemborongan pekerjaan oleh 
pemberi kerja; 
11. memproses pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan oleh 
penerima pemborongan pekerjaan; 
12. memproses pendaftaran p enyediaan jasa pekerja/buruh oleh 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; 
13. melaporkan hasil pelaksanaaan tugas/kegiatan kepada Kepala 
Bidang Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja; 
14. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kep ada kepala 
bidang hubungan industria, pengawasan dan syarat kerja; 
15. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Syarat Kerja ; 
16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsi nya; 
Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Hubungan 
Industrial , mempunyai tugas: 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Hubungan Industrial ; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi 
Hubungan Industrial ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi 
Hubungan Industrial ; 
 
 
 
 
4. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis hubungan industrial; 
5. pembinaan terhadap pekerja/ buruh dan pengusaha untuk 
berunding secara bipartit dalam rangka penyelesaian perselisihan 
industrial; 
6. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis tentang 
pelaksanaan hubungan industrial; 
7. koordinasi teknis antara mediator hubungan industrial, dan 
konsiliator dan arbiter hubungan industrial; 
8. melaksanakan survei tingkat kerawanan per usahaan dan deteksi 
dini keresahan pekerja/ buruh di perusahaan -perusahaan; 
9. mensosialisasikan proses penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial di luar pengadilan; 
10. mencegah, menanggulangi, manangani mogok kerja dan kasus lock 
out ( penutupan perusahaan) ; 
11. menyiapkan administrasi penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial untuk mediator hubungan industrial; 
12. membina Sumber Daya Manusia (SDM) dan lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan; 
13. mencatat organisasi pekerja/ buruh l ingkup kabupaten 
berdasarkan hasil verifikasi; 
14. mempersiapkan dan menyelenggarakan sidang -sidang LKS tripartit; 
15. melakukan pendataan dan inventarisasi organisasi pekerja, 
organisasi pengusaha, LK, bipartit dan LKS tripartit ; 
16. membina kelembagaan serta pelaku hubungan industrial lingkup 
kabupaten; 
17. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan Kelembagaan 
Hubungan Industrial (KHI); 
18. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada kepala 
bidang hubungan industria, pengawasan dan syarat kerja; 
19. melaksanakan pemanta uan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Hubungan Industrial ; 
20. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya ; 
Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja , mempunyai tugas: 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Jaminan Sosial Tenaga Kerja ; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja ; 
 
 
4. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis jaminan sosial tenaga 
kerja; 
5. menyiapkan sumberdaya manusia yang memahami ketentuan 
pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja; 
6. menyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan 
sosial tenaga kerja; 
7. menyiapkan bahan penyusunan penetapan Upah Minimum 
Kabupaten (UMK); 
8. melaksanakan sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) 
struktur dan skala upah; 
9. melaksanakan monitoring penerapan Upah Minimum Kabupaten 
(UMK), struktur dan skala upah; 
10. melaksanakan pembinaan penerapan Upah Minimum Kabupaten 
(UMK), struktur dan skala upah; 
11. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi terhadap pelaksanaan 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan; 
12. mengesahkan dan mendata peserta BPJS ketenagake rjaan yang 
melakukan klaim JHT; 
13. menyiapkan dan melaksanakan administrasi survei pasar; 
14. menyiapkan dan melaksanakan administrasi kegiatan Kebutuhan 
Hidup Layak; 
15. mempersiapkan dan melaksanakan sidang -sidang dewan 
pengupahan Kabupaten; 
16. melaporkan hasil pelaks anaan tugas kepada Kepala Bidang Syarat 
Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ; 
17. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada kepala 
bidang hubungan industr ial pengawasan dan syarat kerja; 
18. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Jaminan Sosial Tenaga Kerja ; 
19. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya ; 
 
 
Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI , 
 
 ttd. 
 
H. SUHARDIMAN AMBY