Apa substansi hukum dari Pasal 57 PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 21 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 21 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA, khususnya BAB V - TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA, Pasal 57, adalah:

(1)Penghitungan suara dilaksanakan olehPanitia Pemilihan
Desa/KPPS di TPSsetelah pemungutan suara berakhir.
(2)Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
dilakukan dengan cara terbuka sehingga semua calon Kepala Desa,
saksi dari masing -masing calon Kepala Desa dan penduduk yang
hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
(3)Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan
Desa/KPPS menghitung:
a.jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan
DPTuntuk TPS;
b.jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
c.jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena
rusak atau keliru dicoblos.
(4)Pada saat penghitungan suara, setiap surat suara diteliti sah/
tidaknya dan dibacakan nomor urutataunama calon Kepala Desa
yang dicoblosserta dicatat dalam kertas p enghitungan suara yang
telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Desa /KPPS.
(5)Calon Kepala Desa dan /atau saksi dari masing -masing c alon Kepala
Desa dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan
suaradalam hal terdapat hal -hal yang dianggap tid ak sesuai
dengan peraturan perundang -undangan.
-29-(6)Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5) diterima,
Panitia Pemilihan Desa/KPPS segera melakukan perbaikan.