Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor MOR Tahun 1965?
Substansi PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor MOR Tahun 1965 tentang PED OMAN PEI.A,KSAI{AAIY KEGIATAN, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutntya disebut Bupati adalah Bupati
Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelanggaraan Urusan
Pemerintaharl yang menjadi Kewenangan Daerah, yang terdiri
atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan
Kecamatan.
5. Kecamatan adalah bagran wilayah dari daerah kabupaten yang
dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai
perangkat Kecamatan.
(#
9.-9-
7. Kegiatan adalah bagian dari prograrn yang dilaksanakan oleh
satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai
masukan (inputl untuk menghasilkan keluaran (outputl dalam
bentuk barang/jasa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yarrg selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yarLg
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dana Alokasi Umum Tambahan yaxg selanjutnya disingkat DAU
Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di
kabupaten untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarzura
Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menzrmpung seluruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank
yang ditetapkan.
Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan dimana
masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial
untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirinya.
l,embaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang
selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang
dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai Pemerintah
Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta
kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.10.
11.
12.
o{
-10-
13.Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan adalah
pembangunan fisik dengan konstruksi sederhana di lingkup
Kelurahan dengan berpedoman pada hasil Musyawarah
Perencanaaa PembEmgunErn sesuai dengan skala prioritas.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak
dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan pengguna anggzrran dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
Pejabat Pelaksana Tekrris Kegiatan yang selanjutnya disingkat
PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang
melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu
program sesuai dengan bidang tugasnya.
Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat
Daerah.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang
selanjutnya disingkat Musrenbang Kelurahan adalah
musyawzrrah perencanaan pembangunan di tingkat Kelurahan
untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi masyarakat dan
memutuskan prioritas untuk pembangunan jangka pendek.
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.t4.
15.
16.
t7.
18.
19.
- 11-
20. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan
oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang
persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.
21. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan
yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan
tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan
Perangkat Daerah yarg bersifat mendesak dan tidak dapat
digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
22. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya
disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran
langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak
kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji
dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran
tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
23. Rencana Kerja dan Anggaran yarrg selanjutnya disingkat RKA
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program, dar kegiatan
serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran dokumen
pelaksanaan anggaran.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan
dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
/(
-12-
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama satu periode anggaran.