Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 2 TAHUN ANGGARAN 2022 TENTANG PERATURAN BUPAT I BUTON Nomor 29 Tahun 1945.
Redaksi dari TAHUN ANGGARAN 2022 TENTANG PERATURAN BUPAT I BUTON Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat II di Su lawesi (Lembaran Negara Repu blik Indones ia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 1822) ; bahwa untuk melaksanak an ketentuan, pada , Pasal 2 menjelaskan:

(1) Dengan Peraturan Bupati mi, Pemerintah Daerah 
mengalok asikan ADD dalam APBD Tahun Anggaran 2022 . 
(2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) 
ditetapkan palin g sedikit sebesar RP. 395.180.748 .000,- (tiga 
ratus sembilan puluh lima milyar seratus delapan puluh 
juta tujuh ratus em pat puluh delapan ribu rupiah) dari dana 
perimbangan yang diterima Peme rintah Daerah dalam APBD 
Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi Dana Alokas i 
Khusus, yaitu sebesar Rp. 39.518.074.8 00,- (tiga puluh 
sembilan m ilyar lima serat us delapan belas juta tujuh puluh 
empat ribu delapan ratus rupiah) untuk 83 (delapan puluh 
tiga) desa di Daerah . Bagian Kesatu 
Pengalokasian ADD BAB II 
PENGALOKASIAN 33. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa 
barang bergerak dan barang tidak bergerak . 
34. Rencana Kerja Pemerintah Desa , yang selanjutn ya disin gkat 
RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun. 
35. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa , yang 
selanjutn ya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan 
Pembangu nan Desa untukjangka waktu 6 (enam) tahun . 
36. Mus yawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain 
adalah mus yawarah antara Sadan Permusya waratan Desa, 
Pemerintah Desa, dan unsur mas yarak at yang 
diselenggarakan oleh Sadan Permu syaw aratan Desa untuk 
menyepakati hal yang bersifat strategis. 
37. Mus yawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang 
selanjutn ya disebut Mus rembangdes adalah musyawarah 
antara BPD, Pemerintah Des a, dan unsu r masyarak at yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan 
prioritas, program , kegiatan , dan kebutuhan Pemb angunan 
Desa yang didanai oleh APBDesa , swadaya masyarakat 
Desa, dan/atau APBD . 
38. Sadan Usaha Milik Desa, yang selan jutnya disebut BUM 
Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara 
langsu ng yang berasal dari keka yaan Desa yang dipisahkan 
guna mengelola aset, jasa pelayanan , dan usaha lainn ya 
untuk sebesar-besarn ya kesejah teraan masyarakat Desa .