Bagaimana redaksi normatif Pasal 6 dalam diatur dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Nomor 21 Tahun 2020?
Norma hukum dalam diatur dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengemban gan, BAB I - KETENTUAN UMUM Menetapkan -3, Pasal 6 berbunyi:

... Persyaratan Togas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana 
kebutuhan tugas belajar Instansi, dengan persyaratan : 
a. telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak 
di angkat sebagai PNS dan diusu lkan oleh Kepala Perangkat Daerah; 
b. merni liki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa 
pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang : 
1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia 
pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari 
jabatan ; atau 
2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebe lum batas usia 
pensiun jabatan , untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari 
jabatan. 
c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah 
dengan predikat baik; 
d. sehat jasman i dan rohani 
e. tidak sedang: 
1. dalam pemeriksaan pelanggara n disiplin dan/ atau tindak pidana; 
2. menjala ni pidana penjara atau kuru ngan dan/ a tau hukum an disiplin 
seda ng atau hukuman disiplin berat; atau 
3. menjalani cuti di luar tanggung an negara dan/ atau menjalani 
pember hentian seme ntara sebagai PNS. 
f. tidak pernah: 
1. dijatuhi hukuman disiplin palin g kuran g tingkat sedan g dalam 1 
(satu) tahun terakhir ; 
2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putu san 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun 
terakhir ; 
3. dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan 
keputusan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun 
terakhir. 
g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh 
perguruan tinggi; 
h. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar; 
1. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada 
jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas 
pembangunan nasional; 
J. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf i, ditetapkan berdas arkan 
persetujuan dari Men teri. Bagian Kedua 
Persyaratan dan Penetapan Togas Belajar