Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN Nomor 194 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN Nomor 194 Tahun 2022 tentang PERLUASAN AKSES PELAYANAN KELUARGA BERENCANA, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 
1. Alat dan Obat Kontrasepsi yang selanjutnya disebut 
Alokon adalah a lat dan obat kontrasepsi yang 
dipergunakan dalam pelayanan program kependudukan, 
keluarga berencana dan pembangunan keluarga bagi 
pasangan usia subur . 
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut 
Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang 
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan 
kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif 
maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, 
pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 
3. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya 
disingkat FKTP adalah Fasyankes yang termasuk di 
dalamnya berupa Puskesmas atau yang setara, praktik 
dokter, klinik pratama dan atau yang setara dan rumah 
sakit kelas D pratama atau setara. 
4. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang 
selanjutnya disingkat F KRTL adalah Fasyankes yang 
2022, No.194 -4- 
termasuk di dalamnya berupa Klinik Utama atau yang 
setara, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. 
5. Jaringan adalah Fasyankes yang menginduk ke 
Puskesmas pembina, yaitu: Puskesmas Pembantu 
(Pustu), Bidan di desa, Puskesmas kelili ng (Pusling). 
6. Jejaring adalah tempat Pelayanan KB yang menginduk ke 
FKTP setelah melakukan perjanjian kerja sama, terdiri 
dari praktik bidan, dan Fasyankes lainnya. 
7. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB 
adalah upaya mengatur kelahiran anak, jar ak dan usia 
ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, 
perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak 
reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang 
berkualitas. 
8. Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana yang selan jutnya 
disebut OPDKB adalah perangkat daerah pada 
pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertanggung 
jawab kepada kepala daerah dalam rangka 
penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan 
keluarga berencana. 
9. Pelayanan KB adalah upaya mengatur kelahiran an ak, 
jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, 
melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai 
dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang 
berkualitas melalui pemberian pelayanan KB termasuk 
penanganan efek samping dan komplikasi. 
10. Peme rintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
11. Tempat Praktik Mandiri Bidan yang selanjutnya disingkat 
TPMB adalah Fasyankes yang disel enggarakan oleh Bidan 
lulusan pendidikan profesi untuk memberikan pelayanan 
langsung kepada klien. 
12. Badan Kep endudukan dan Keluarga Berencana Nasional 
yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga 
2022, No.194 -5- 
pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan 
urusan pem erintahan di bidang pengendalian penduduk 
dan penyelenggaraan keluarga berencana.