Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 15 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 15 Tahun 2021 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahyang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesibagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan peijanjiankeija yang bekeija pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara yang bekeija dilingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warganegara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagaiPegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untukmenduduki jabatan pemerintahan.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalahTambahan Penghasilan yang diberikan setiap bulan sebagaipenghargaan atas disiplin keija Pegawai Negeri Sipil dilingkunganPemerintah Daerah sesuai dengan rekapitulasi daftar hadir yangbertujuan untuk meningkatkan motivasi bekeija.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, kewajiban,tanggung jawab, wewenang dan hakseorang PNS.
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas,tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangkamemimpin suatu satuan organisasi negara.
10. Jabatan Fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yangmenunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNSdalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkanpada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiridan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya diisyaratkan dengan angkakredit.
11.Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatanstruktural dilingkungan Pemerintah Daerah.
12. Pegawai NonJabatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak mendudukijabatan struktural atau pegawai non struktural umum yang tidakmenerima tunjungan fungsional.
13. Masa keija adalah dalam kurun waktu 1(satu) bulan pelaksanaan keijatermasuk didalamnya kegiatan-kegiatan kabupaten, provinsi dannasional diluar tugas rutin pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
14. Hari Keija adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jampelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik danpelayanan aparatur.
15. Jam Keija adalah kurun waktu pelayanan efektif untuk melaksanakantugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur dari waktu mulai jammasuk keija sampai dengan waktu pulang keija sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Pejabat penilai adalah Kepala Tata Usaha atau Kasubbag Umum danKepegawaian pada satuan keija perangkat daerah masing-masing yangmelakukan rekapitulasi daftar hadir bulanan Tambahan PenghasilanPegawai daerahnya untuk dibayarkan.
17. Pejabat penanggungjawab adalah Kepala Satuan Keija Perangkat Daerahselaku Pengguna Anggaran.
18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaananggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PerangkatDaerah yang dipimpinnya.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjukmenerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, danmempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalamrangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
20. Daftar perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai adalah daftar yangditandatangani oleh pengguna anggaran yang memuat nama PNS,jumlah hari hadir keija, jumlah rekapitulasi dari terlambat datang,pulang cepat, meninggalkan keija selama jam keija tanpa izin, tidakhadir dan/atau dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan PemerintahNomor 53Tahun 2010 pada hari-hari keija selama masa keija.
21. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yangditandatangani oleh Pengguna Anggaran yang memuat nama PNS,Jumlah hari hadir keija, jumlah rekapitulasi dari terlambat datang,pulang cepat, meninggalkan jamkeija tanpa izin, tidak hadir
22. Cuti adalah keadaaan tidak masuk keija yang diizinkan dalamperundang-undangan yang berlaku.
23. Surat Keterangan Keluar Jam Keija adalah Surat yang menerangkanbahwa PNSD mendapat perintah atasan langsung untuk melaksanakanpekeijaan diluar kantor dan bisa melebihi batas waktu perekaman iamkeija.
24. Mutasi kepegawaian adalah pemindahan, dan pengangkatan PegawaiNegeri Sipil dalam pangkat dan jabatan-jabatan tertentu, yangdidasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi,prestasi keija dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatanituserta syarat-syarat lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku,agama, rasatau golongan.