Menurut 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959, apa isi dari Pasal 51?
Pasal Pasal 51 dalam 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959 tentang , pada , menyatakan:

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diajukan oleh setiap 
orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk 
mewakilinya . 
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 
30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan . 
(3) Pengaduan disampaikan secara tertulis memuat : 
a. nama dan alamat lengkap; 
b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
uraian kerugian materiel atau immateriel yang diderita ; 
c. permintaan penyelesaian yang diajukan; dan 
d. tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan. Pasal 50 
(1) Atasan satuan kerja penyelenggara berwenang menjatuhkan sanks i 
kepada satuan kerja penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban 
dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 
huruf a. 
(2) Atasan pelaksana menjatuhkan sanksi kepada pelaksana yang 
melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) 
huruf b. 
(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilakukan berdasarkan aduan masyarakat dan/atau berdasarkan 
kewenangan yang dimiliki atasan sesuai dengan peraturan perundang - 
undangan. Pasal 49 
(1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik 
kepada penyelenggara, lembaga/ instansi vertikal di bidang pelayanan 
publik dan/atau DPRD. 
(2) Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagai dimaksud pada ayat 
(1) dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang -undangan. 
(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap : 
a. penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau 
melanggar larangan ; dan 
b. pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar 
pelayanan. Bagian Kesatu 
Pengaduan BAB VII 
PENYELESAIAN PENGADUAN (3) Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan 
publik . 
(4) Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik, diatur berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan . 19