Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 18 PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 29 Tahun 2019.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 29 Tahun 2019 tentang PEDOMAN TATA CARA, pada BAB VII - SWAKELOLA, Pasal 18 menjelaskan:

(1) Rencana pelaksanaan swakelola sebagaimana dimaksud dalam
Pasal L7 ayat (1) secara umum meliputi:
a. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan
peralatan;
c. gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
d. spesifrkasi teknis (apabila diperlukan); dan
e. perkiraan biaya (rencana €rnggaran biaya).
(21 Rencana pelaksanaan swakelola sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilaksanakan dengan tahapan perenc€rnaan yang meliputi
kegiatan:
a. pen5rusunan dokumen swakelola;
b. penetapan dokumen swakelola; dan
c. sosialisasi dokr-rmen swakelola.
-2L-
(3) Pen5rusunan rencana anggaran biaya untuk pelaksanaan
pekerjaan yang akan dilakukan dengan tata cara:
a. pelaksanaan survey lokasi dan/atau survey harga pasar
setempat;
b. penyusunan rencana angga-ran biaya berdasarkan harga
pasar setempat/terdekat dan memperhitungkan ongkos
kirim dan biaya angkut;
c. penyusunan dokumen sebagaimarra dimaksud pada huruf a
dan huruf b dapat dibantu oleh tenaga ahli yang ditunjuk
oleh TPK; darr
d. harga satuan di dalam dokumen swakelola sesuai dengan
kondisi wilayah masing-masing dan dalam batas kewajaran,
serta memperhitungkan komponen pajak sesuai ketentuan
yang berlaku dan/atau dapat mengacu Harga Satuan Barang
Daeratr.
(41 Dokumen swakelola ditetapkan oleh Kepala Desa.
(5) Camat berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan
terhadap penJrusun€rn dan penetapan dokumen swakelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (a).
(6) Dokumen swakelola yang sudah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disosialisasikan kepada warga di lokasi
pekerjaan.