Apa yang diatur dalam BUPATI MUNA BARAT, Nomor mi Tahun 1945 pada Pasal 4?
Berdasarkan BUPATI MUNA BARAT, Nomor mi Tahun 1945 tentang Bantuan Hukum bagi, BAB III - RUANO LINGKUP, Pasal 4 menyebutkan bahwa:

(1) Bantuan Hukum diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi Penerima 
Bantuan Hukum melalui pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima 
Bantuan Hukum. 
(2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 
setiap orang atau kelompok masyarakat yang tidak dapat memenuhi hak 
dasar secara layak dan mandiri. 
(3) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 
masalah hukum Perdata, Pidana, dan Tata Usaha Negara baik secara 
Litigasi maupun Non Litigasi. 
(4) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 
a. Litigasi, meliputi : 
1. Perkara Perdata, upaya perdamain atau putusan pengadilan tingkat I, 
putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat 
kasasi, dan peninjauan kembali; 
2. Perkara Pidana, penyidikan, persidangan tingkat I, persidangan 
tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali. 
3. Perkara Tata Usaha Negara, pemeriksaan pendahuluan, putusan 
pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan 
pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali. 
b. Nonlitigasi, meliputi : 
1) Penyuluhan Hukum; 
2) Konsultasi Hukum; 
3) Investigasi Perkara; 
4) Penilitian Hukum; 
5) Pemberdayaan Masyarakat; 
6) Pendampingan diluar Pengadilan; dan 
7) Drafting Dokumen Hukum; 
(5). Bantuan Hukum sebagimana dimaksud pada ayat (1), diberikan hingga 
masalah hukumnya selesai dan/ atau perkaranya telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak 
mencabut surat kuasa khusus. c. Menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata 
oleh seluruh masyarakat; 
d. Terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia; 
e. Meningkatkan akses terhadap keadilan khususnya bagi masyarakat 
miskin; 
f. Memenuhi tanggungjawab negara melalui pemerintah dalam menjamin 
terpenuhinya hak asasi warga negara; dan 
g. Meringankan beban yang harus ditangung oleh masyarakat miskin saat 
menjalani proses hukum.