Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH Nomor 8 Tahun 2009 pada Pasal 14?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH Nomor 8 Tahun 2009 tentang PENCALONAN, PEMILIHA N, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN, BAB VI - KAMPANYE, Pasal 14 menyebutkan bahwa:

(1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih 
untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang 
bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa. 
(2) Kampanye dilaksanakan dalam bentuk Rapat umum atau dialog pada 
tempat dan waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; 
(3) Panitia menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur supaya 
pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan 
ketertiban masyarakat 
(4) Pelaksanaan kampanye harus bersifat positif dalam rangka menunjang 
kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan 
pembangunan; 
(5) Kampanye dilaksanakan dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad 
nama Calon yang berhak dipilih dan masa kampanye untuk semua calon 
selesai p aling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara; 
(6) Kampanye tidak boleh dilaksanakan dalam bentuk pembagian barang, 
uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai 
sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat; 
(7) Bagi calon yang berhak dipilih yang statusnya sebagai Kepala Desa 
definitif, diwajibkan mengajukan cuti kepada Bupati selama masa 
kampanye; 
(8) Panitia pemilihan memberi tindakan terhadap calon yang berhak dipilih 
yang melakukan pelanggaran ketentuan tata tertib kampany e, berupa 
peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang 
berhak dipilih; 
(9) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih 
sebagaimana dimaksud pada ayat (8), harus disetujui BPD; 
(10) Dalam hal terjadi pencabutan s tatus calon yang berhak dipilih sebagaimana 
dimaksud pada ayat (9), yang mengakibatkan terjadinya Calon tunggal, 
maka Panitia Pemilihan melaksanakan kembali proses penjaringan Bakal 
Calon Kepala Desa; 
(11) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan ka mpanye , diatur 
dalam Peraturan Desa . 
 
 
13