Apa saja yang diatur dalam Pasal 8 PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor % Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor % Tahun 2021 tentang KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, , Pasal 8 menetapkan:

(1)Perintah perjalanan dinas dimuat dalam SPT dan SPPD yang ditandatangani 
oleh pejabat yang berwenang. 
(2)Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas agar 
memperhatikan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan perjalanan dinas 
dalam anggaran Perangkat Daerah berkenaan. 
(3)SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: 
a.Pejabat Negara, untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat 
Negara, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II, apabila berhalangan 
ditandatangani Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah; 
b.Ketua DPRD, untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh 
Pimpinan/Anggota DPRD, apabila berhalangan ditandatangani Wakil Ketua 
DPRD; 
c.Kepala Perangkat Daerah, untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pejabat 
Eselon III, Eselon IV, ASN dan Pihak Lain, apabila berhalangan 
ditandatangani Pejabat dibawah Kepala Perangkat Daerah secara 
berjenjang; dan 
d.Kepala UPT atau sebutan lainnya, untuk perjalanan dinas yang dilakukan 
oleh ASN di lingkungan kerjanya dengan terlebih dahulu memperoleh 
persetujuan Kepala Perangkat Daerah.