Apa norma yang terkandung dalam Pasal 9 PERATURAN BUPATI  MAGELANG Nomor 16 Tahun 2005?
Substansi PERATURAN BUPATI  MAGELANG Nomor 16 Tahun 2005 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN, khususnya BAB V - PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN, Pasal 9, memuat:

(1) Untuk jenis pelayanan perizinan yang dilaksanakan dengan Pola Pelayanan Satu Pintu 
atau One Stop Service , terhadap berkas permohonan dan persyaratan administrasi yang 
dinya takan benar dan lengkap, dilakukan langkah -langkah sebagai berikut : 
a. koordinasi atau rapat koordinasi oleh tim teknis untuk membahas permohonan izin 
serta mengadakan pemeriksaan lapangan jika diperlukan; 
b. hasil koordinasi dan atau pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim teknis yang berisi 
persetujuan atau penolakan terhadap izin yang diajukan; 
c. dalam hal permohonan izin disetujui diterbitkan dokumen izin dan Surat Ketetapan 
Retribusi Daerah (SKRD) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); 
d. dalam hal permohonan izin ditolak, diterbitkan surat penolakan disertai alasan -alasan 
penolakan oleh Kepala BPPT; 
e. setelah pemohon memenuhi segala kewajiban yang ditentukan , petugas BPPT 
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon; 
f. untuk mendukung kegiatan pemb inaan dan pengawasan, disampaikan tembusan 
mengenai dokumen izin yang dikeluarkan kepada instansi terkait. 
(2) Untuk jenis pelayanan perizinan yang dilaksanakan dengan Pola Pelayanan Satu Atap 
atau One Roof Service , terhadap berkas permohonan dan persyar atan administrasi yang 
sudah dinyatakan benar dan lengkap, dilakukan langkah -langkah sebagai berikut: 
a. penyampaian berkas permohonan dan persyaratan administrasi kepada instansi 
teknis untuk diproses lebih lanjut; 
b. dalam hal permohonan izin disetujui, diterbitkan dokumen izin dan Surat Ketetapan 
Retribusi Daerah (SKRD) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); 
c. dalam hal permohonan izin ditolak, diterbitkan surat penolakan disertai alasan -alasan 
penolakan oleh Kepala Instansi Teknis; 
 
13 
 
d. dokumen izin s ebagaimana dimaksud pada huruf b atau surat penolakan 
sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada petugas BPPT untuk 
diserahkan kepada pemohon; 
e. setelah pemohon memenuhi segala kewajiban yang ditentukan , petugas BPPT 
menyerahkan dokumen izin kep ada pemohon. 
(3) Pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dtetapkan dengan 
Keputusan Bupati.