Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG Nomor l Tahun 2022 Pasal 7?
Dalam PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG Nomor l Tahun 2022 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, BAB III - BELANJA TIDAK TERDUGA, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi: 
a.Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dan/atau tidak cukup dalam tahun
anggaran berjalan;
b.Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja Daerah yang
bersifat wajib:
1.Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja
yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan
oleh Pemerintah Kota dengan jumlah yang cukup untuk
keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan,
seperti:
a). Belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan
gaji dan tunjangan; dan 
b). belanja barang dan jasa antara lain untuk 
pembayaran telepon, air, listrik, internet, makan minum 
panti/pasien rawat inap, obat-obatan dan bahan habis 
pakai kebutuhan medis. 
2.Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk
terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan
dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan,
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban
pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh
tempo ..... . 
6 
tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan. 
c.Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Kota
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan / a tau
d.Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota
dan/atau masyarakat.