Menurut PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor ~ Tahun 2022, apa isi dari Pasal 12?
Pasal Pasal 12 dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor ~ Tahun 2022 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, pada BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI, menyatakan:

(1) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf f mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi 
perizinan dan pendaftaran perusahaan, peningkatan sarana 
distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan 
pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, 
standardisasi dan perlindungan konsumen, penggunaan dan 
pemasaran produk dalam negeri. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Pedagangan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana bidang 
perdagangan; 
b. fasilitasi perolehan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat 
Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan, Tanda Daftar 
Gudang, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dalam 
negeri dan luar negeri, Surat Izin Usaha Perdagangan 
Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk pengecer 
dan penjual langsung minum di tempat; 
c. pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan 
pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan 
berbahaya di tingkat Kabupaten; 
d. pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi 
perdagangan, dan pembinaan terhadap pengelola sarana 
distribusi perdagangan masyarakat; 
e. pengoordinasian dan pengendalian ketersediaan, harga 
dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di 
Kabupaten; 
f. pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat 
Kabupaten; 
g. penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang 
dan misi dagang produk ekspor unggulan daerah; 
h. pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan 
pengawasan; 
i. pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan 
penggunaan produk dalam negeri; 
j. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
bidang perdagangan; dan 
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
(3) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 
 
 
 
 
 
 
 
Bagian Ketujuh 
Kelompok Jabatan Fungsional