Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN  MENTERI KELAUTAN DA N PERIKANAN REPUBLIK  INDONESIA Nomor 7 Tahun 2022.
Sesuai dengan PERATURAN  MENTERI KELAUTAN DA N PERIKANAN REPUBLIK  INDONESIA Nomor 7 Tahun 2022 tentang PAKAIAN KERJA DAN ATRIBUT PEGAWAI DI LINGKUNGAN, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 
lainnya dan digaji berdasarkan pera turan perundang -
undangan . 
2. Pegawai adalah Pegawai ASN, pejabat pimpinan tinggi 
nonaparatur sipil negara , staf khusus menteri , dan 
penasihat menteri , serta tenaga kontrak di lingkungan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
- 3 - 
 
3. Pakaian Kerja adalah pakaian yang digunakan oleh 
Pegawai dalam melaksanakan pekerjaan . 
4. Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh 
Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan. 
5. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL 
adalah Pakaian Kerja yang digunakan oleh Pegawai 
pada acara resmi . 
6. Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan 
pada Pakaian Kerja yang menunjukkan identitas 
pemakainya. 
7. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir adalah pegawai 
negeri yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan 
wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang 
untuk melaksanakan pengelolaan ekosistem laut dan 
pesisir. 
8. Analis Pengusahaan Jasa Kelautan adalah pegawai 
negeri yang berikan tugas, tanggung jawab, dan 
wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang 
untuk melaksanakan analis pengusahaan jasa 
kelautan. 
9. Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan adalah 
pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi dan 
keahlian di bidang kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan 
kelaiksimpanan kapal perikanan. 
10. Ahli Ukur Kapal P erikanan adalah pegawai negeri sipil 
yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang 
pengukuran kapal perikanan . 
11. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah pejabat 
pemerintah yang ditempatkan secara khusus di 
pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif 
dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan 
pelayaran. 
12. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang 
mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang 
perikanan. 
- 4 - 
 
13. Polisi Khusus Pengelolaan Wila yah Pesisir dan Pulau -
pulau Kecil yang selanjutnya disebut Polsus PWP3K 
adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 
diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan 
terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan 
pulau -pulau kecil secara terpadu dan be rkelanjutan. 
14. Awak Kapal Pengawas Perikanan adalah orang yang 
bekerja atau dipekerjakan di atas kapal pengawas 
perikanan untuk melaksanakan tugas di atas kapal 
sesuai dengan jabatan dan keterampilannya. 
15. Pejabat Karantina Ikan adalah aparatur sipil negara 
yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina 
berdasarkan peraturan perundang -undangan . 
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 
17. Kementerian adalah kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kelautan dan perikanan .