Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH Nomor 6 Tahun 2021 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH Nomor 6 Tahun 2021 tentang MEKANISME PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN (SHS) BARANG/JASA, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimak sud dengan . 
1. Daerah adala h Kabupat en Tapanul i Ten@ah ; 
2 p . . ·emeni ntahan Daerah adala h Penyo lengqara urusan pemerint ahan ooh 
Pemenin tah Daerah dan DPRD men urut asas otonorni dan tu@n, pernbantu.n 
dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam system dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indones ia sebagaimana dimaksud dalam Unda ng-Undang 
Dasar Negara Republ ik Indonesia Tahun 1945 ; 
3. Pem erintah Daerah adal ah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pem erinta an 
Daera h yang memmpin pelaksanaan urusan Hemerintahan yang men ,ct 
kewenangan Daerah Otonom ; 
Bupat i adalah Bupati Tapanuli Tengah; 
Organ isasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalzh 
unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan uruan pemerintahan 
yang men jadi kewenangan daerah Kabupaten ; 
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah 
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnva 
disebut BPKPAD adalah unsur pendukung pemerintah daerah yang dipim;; n 
olet seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertang gug 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 
8. Kepala Sadan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah 
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 
Kabupaten Tapanul T engah ; 
9. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah 
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 
Kabupaten Tapanuli Tengah; 
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan, 
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah; 
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 
12. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Reri a 
OPD adalah dokumen peren canaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang 
memu at kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan; 
13. Kebijakan Umum APBD yang sefanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang 
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi 
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun; 
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 
Perangkat Daerah yang berisi program, kegiatan dan sub kegiata n serta 
anggaran sementara didasarkan atas KUA dan PPAS; 
15. Stander Harga Satuan adalah nilai harga yang seharusnya dikeluarkan untuk 
satu satuan produk, barang dan jasa atau untuk memb iayai kegiatan tertentu; 
16. e-Standar Harga adalah aplikasi Standar Harga Satuan berbasis web berbentuk 
elektronik dalam bentuk database dan dapat diakses secara online; 
17. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat dengan SHS adalah haroa 
satuan Barang/Ja sa, Upah dan Peralatan disuatu daerah; 
Scanned with CamScanner 4. 
5. 
6 I 
6. 
7. 
10. Harga Satuan Pokok Kegiatan selanjutnya disingkat dengan HSPK ada'ah 
"eUpakan harga untuk setiap pekerjaan yang terdiri dari beberapa komporan 
jS9an nilai koefisien yang berdasarkan standar nasional Indonesia (SNI) 
0gan penentuan besaran nilai koefisie n yang disesua ikan dengan metode 
pelaksanaan yang akan diterapkan , 
19. Analisa Standar Biay a selanjutny a disingka t dengan ASB adalah merupakan 
penila ian kewajaran atas beban korjn dan biaya yang digunakan untuk 
melaksanakan suatu kegin tan, 
20. Nama Domai n adalah alamn t internete-Standar Harqa yang berupa ode a'au 
susun an karakt er yang bersifat unik yang menunukkan Iokat tertentu dalrn 
interne t, 
21 Harga Pasa r yang dimaksud adalah harga BaranglJa sa, Upah dan Peralata n 
hasil survey pada tahun berjal an, 
22. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara urum dn 
terus-menerus (continue) dan meluas (atau mengakibatkan kenaikan hara) 
pada barang lainnya ; 
23. Overhead dan keuntungan yang dimaksud adalah pertambahan nlai 
barang/jasa dipengaruhi faktor keuntungan pihak penyedia dan biaya ti'ak 
terduga dalam pekerjaan ; 
24. Keterjangkauan adalah tingkat kesulitan dalam mencapa i lokasi tujuankegiatan , 
25. Zona adalah pembagian kecamatan -kecamatan yang ada di Kabupaten 
Tapanuli Tengah berdasarkan jarak yang dapat mempengaruhi nilai Stanor 
Harga Satuan; 
26. Survey Pasar adalah kegiatan yang dilakukan untuk melihat realitas, kualitas, 
dan harga aktual yang ada di pasar. 
Pasal2 
Standar Harga Satuan (SHS) Barang/J asa, Upah dan Peralatan sebagai pedomn 
Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Komponen Eiaya Kegiatan pada 
Rencana Kerja Pem erintah Daerah Perubahan (RKPD-P) , Kebijakan Umum 
Anggaran (KUA) APBD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD-P, Pr.oritas Plafon 
Angg aran Sementa ra (PPA S) APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementa ra (e (PPAS) APBD-P Kabupaten Tapanuf Tengah. 
' Pasal3 
Stand ar Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 3 bagian, meliputi : 
a. Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan; 
b. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK); 
c. Analisa Standar Biaya (ASB).