Bagaimana redaksi normatif Pasal 8 dalam PERATURAN BUPATI DEMAK Nomor 34 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI DEMAK Nomor 34 Tahun 2022 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT OTORITAS VETERINER, BAB V - DOKTER HEWAN BERWENANG, Pasal 8 berbunyi:

berwenang mengambil keputusan teknis 
berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam 
penyelenggaraan Kesehatan Hewan. 
(2) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak 
produktif; 
b. pelaksanaan visum et repertum karena adanya indikasi 
terjangkitnya hewan oleh penyakit hewan menular yang 
membahayakan kesehatan manusia, hewan , dan/atau 
lingkungan; 
c. pengesahan penerapan prinsip Kesejahteraan Hewan; 
d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan 
mutu Produk Hewan; 
e. pengesahan penerapan prosedur biosecurity dalam 
rangka sertifikasi kebal penyakit hewan men ular 
tertentu dan pemberantasan penyakit he wan menular di 
suatu wilayah; 
f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam 
konservasi dan rehabilitasi; 
g. pengesahan surat keterangan Kesehatan Hewan untuk 
status Kesehatan Hewan dan surat keterangan Produk 
Hewan un tuk keamanan produk hewan dan media 
pembawa penyakit hewan lainnya; 
h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan 
pakan; 
i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang 
peternakan dan Kesehatan Hewan apabila 
diindikasikan adanya Wabah; dan 
 
 
j. pemberi an reko mendasi penghentian sementara proses 
produksi kepada Pejabat Otoritas Veteriner sesuai 
dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang 
peternakan dan Kesehatan Hewan terdeteksi tercemar 
bahaya biologik, kimiawi, dan/atau fisik yang 
membahayakan kesehatan atau diindikasikan 
melakukan pelanggaran terhadap peraturan 
perundang -undangan di bidang peternakan dan 
Kesehatan Hewan. 
(3) Dalam rangka pengambilan keputusan teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Dokter Hewan Berwenang memiliki 
kewenangan untuk memasu ki unit usaha guna melakukan 
inspeksi status Kesehatan Hewan, Kesejahteraan Hewan, 
dan keamanan Produk Hewan. 
(4) Dalam rangka melakukan inspeksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Dokter Hewan Berwenang harus didasarkan 
pada surat penugasan dari: 
a. Pejabat Otoritas Veteriner; atau 
b. Kepala Dinas. 
 
 
Bagian Ketiga 
Penetapan Dokter Hewan Berwenang