Apa yang diatur dalam 3.Undang-Undang ..... 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Nomor 12 Tahun 1945 pada Pasal 99?
Berdasarkan 3.Undang-Undang ..... 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pernben tukan, Pasal 99 menyebutkan bahwa:

, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Daerah 
guna terwujudnya tatanan perkeretaapian daerah, sesuai ketentuan peratu ran 
perundang- undangan . 
Rencana lnduk Perk eretaapian Oaerah sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan d engan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang - 
undangan. 
(3) Rencana Induk Perk eretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
hams memperhatikan : (2) Pasal 100 Paragraf 2 
Rencana Induk Perkeretaapian 41 
(4)Izin . (2} Penyelenggaraan p rasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat {1) dilaku kan oleh badan usaha, yang wajib merniliki : 
a. izin usaha ; 
b. izin pembangunan; dan 
c. izin oper asi. 
(3) Izin usaha sebaga.imana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan setelah 
ditetapkannya badan usaha sebagai peny elenggara prasarana perkeretaapian 
umum oleh instansi yang membidangi perizinan . a. pembangunan; 
b. pengop erasian; 
c. perawatan; dan 
d. pengusahaan . (1) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian urnum sebagaimana dimaks ud 
dalam Pas al 103 huruf a meliputi: Pasal 104 Penyelenggaraan perkeretaapian umum di Daerah terdiri atas : 
a. prasarana perker etaap ian umum, meliputi : 
1. jalur kereta api; 
2. stasiun kereta api; dan 
3. fasilitas pengoperasian kereta. 
b. sarana perkeretaapian umurn , meliputi : 
1. Iokcrn otif; 
2. kereta; 
3. gerbong; dan 
4. peralatan khusus. Pasal 103 Paragraf 4 
Prasarana dan Sarana Perkeretaapian d. kebutuhan sumber daya manusia ; dan 
e. pengoperasian perkeretaapian. 
(3) Rencan a pembangu nan perk eretaapian sebagaiman a dimak sud pada ayat (1) 
dan (2) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun , dan dapa t dievaluasi setiap 
2 (dua) tahun atau sewaktu-wak tu apabila terjadi perubahan lingkungan 
strategi s. 
(4) Rencana pembangunan perk eretaapian sebagaiman a dimak sud pada ayat (1) 
ditetapk an dengan peraturan bupari. 42 
(4)Pemerintah . ( 1) Penyelenggaraan saran a perk eretaa pian umum di Daerah sebagaimana 
dimak sud dal am Pasal 103 huru f b, meliputi kegiatan : 
a. pengadaan ; 
b. pengoper asian ; 
c. perawatan; dan 
d. pengu sahaan . 
(2) Penyel enggaraan sarana perker etaapian umum sebagaimana dimaksu d pada 
ayat ( 1) dilakukan oleh badan usaha. 
(3) Apabila tidak terdapat badan usah a yang men yelenggarakan sarana 
perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah 
Daerah dapa t menyelenggara.kan sarana perkeretaa.pian dengan menugaskan 
badan usaha di bidang sarana perker etaapi an. Pasal 106 ( 1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan prasarana perkeretaapian dengan 
menugask an badan usaha di bidang prasarana perk eretaapian, apabi la tidak 
terdapat badan usaha yang men yelenggarakan prasarana perk eretaapian umum 
sebagaim ana dimak sud dalam Pasal 104 ayat (2). 
(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah dan/ atau 
Pem erintah Provinsi dalam penyelengg araan prasarana perkeretaapian umum 
sebagaiman a dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undang an. 
(3) Dalam hal penyelenggaraan pras arana perker etaapian umum sebagai mana 
dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) secara ekonomi sudah bersifat kornersial, 
mak a Pemerintah Daerah mengalihkan penyelenggaraan prasarana 
perkeretaapi an kepada badan usaha sebagairnana dimak sud dalam Pasal 104 
, sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan . Pasal 105 (4) Izin pemb angunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan 
setelah dipenuhinya persyaratan telmis prasarana perkeretaapian . 
(S} Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan setelah 
dipenuhin ya persyaratan kelaik an oper asi pras arana perkeretaapian. 
(6) Pemerin tah Daerah menerbitkan izm pembangunan dan izin operasi 
sebagaimana dimak sud pada ayat (4) dan ayat (5) untuk penyelenggaraan 
prasarana perk eretaapian umum yang jaringann ya linta s jalumya dalam 1 
(satu ) Daerah, dengan terlebih dahulu mendapat perse tujuan dari Pemerintah 
Provinsi dan pemerintah . 
(7) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) tidak 
dipungut retribusi . 43 
Bagian Ketig a . . . . . . . Pasal 109 
Pemerintah Daerah memberi kan persetujuan angku tan orang dengan menggunakan 
gerbong dan/ atau kereta bagasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4) 
untuk pengoperasian yang bersifat yang jaringan jalum ya melintasi batas 1 (satu) 
daerah. (1) Jenis angkutan dengan kereta api terdiri atas: 
a. angkutan orang; dan 
b. angku tan barang 
(2) Pengan gkutan orang se bagaim ana dimaksud pada ayat (1) huruf a haru s 
dilaku kan dengan menggu nakan kereta. 
{3) Pengangku tan barang sebagaimana dimak sud pada ayat (1) huruf b harus 
dilakukan dengan menggunakan gerbong atau kereta bagasi. 
(4) Dalam keadaan tertentu, penyelenggar a saran a perk eretaap ian dapat 
melakukan peng angkutan orang sebagaimana dimak sud pada ayat (1) huruf a 
dengan menggunakan gerbong dan/atau kere ta bagasi yang bersifat sernentara, 
sesuai ketentu an peraturan perunda ng-undangan. Pasal 108 Paragraf 5 
Angkutan Kereta Api (1) Badan usaha yang meny elengg arakan sarana perkeretaapian umum wajib 
memiliki : 
a. izin usaha; dan 
b. izin operasi. 
(2) Izin usaha sebagaiman a dirnak sud pada ayat ( 1) huruf a diterbitkan oleh 
Pemeri ntah sesuai kewenang an berdasarkan ketentuan peraturan peru ndang­ 
undan gan. 
(3) Peme rintah Daerah menerbitkan izin operasi seb agaimana dimak sud pada ayat 
( 1) huruf b kepada badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang diterbitkan 
un tuk pengop erasian sarana perker etaapian umum yang jaringan jalumya 
melintasi batas 1 [satu] daerah. Pasal 107 (4) Pemerintah Daerah dapa t melaku kan kerjasama dengan Pemerin tah dan/atau 
Pem erintah Provin si dalam penyelenggar aan sarana perker etaapian umum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundarig- 
undangan. 
(5) Dalam hal penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara ekonomi sudah bersi fat kome rsial, 
ma.k a Pemerintah Daerah mengalihkan penyelenggar aan prasarana 
perkeretaapian kepada badan usaha sesuai ketentuan peraturan perund ang- 
undangan. 44 
(2)Penutupan . (1) Pemerintah Daerah dapat menutup perpotongan sebidarig antara jalur kereta 
api dengan jalan provinsi berdasark an basil evaluasi yang dilakuk an secara 
berkala . Pasal 112 {l) Perpotongan antara jalur kereta api dan jalan d aerah dibuat dalam bentuk 
tidak se bidang. 
(2) Perpotongan sebidang hanya dapat dilakukan dengan tetap menjamin 
keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalulinta s jalan , dengan 
ketentuan: 
a letak geografis yang tidak memungkinkan membangun perpotongan tidak 
sebidang; 
b. tidak memb ahay akan dan mengganggu kelan caran operasi kereta api dan 
lalulin tas jalan ; dan/ at.au 
c. pada jalur tungg al dengan frekuensi d an kecepatan kereta api rend ah. 
(3) Perpo tongan sebidang sebagaiman a dimaksud pada ayat (2) bersifat sementara 
dan harus dibuat menjadi perpo tongan tidak sebid ang dalam hal: 
a. salah satu persyaratan pada ayat (2) tidak dipenuhi; 
b. frekuen si dan kecepatan kereta api tinggi; dan/ atau 
c. frekuensi dan kecepatan lalulintas jalan tinggi. Pasal 111 Bagian Keempa t 
Perpotongan Jalur Kereta Api dengan Jalan Daerah (l} Penyele nggaraan perk eretaapian khusus sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 
98 ayat (3) huruf b dilakukan oleh badan usaha untuk menunjan g kegiatan 
pokokn ya. 
(2) Badan usah a sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki: 
a. izin pengadaan atau pembangunan; dan 
b. izin operasi. 
{3) Izin sebagaimana dimak.sud pada ayat (2) diberika n untuk penyelenggaraan 
perkeretaapian khusus yang jaringan jalumya melintasi batas 1 (satu ) daerah, 
setelah terlebi h dahul u mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi dan 
Peme rintah. 
(4) Perkeretaa pian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuh i 
ketentuan persyaratan teknis prasaran a dan sarana perk eretaapian , sesuai 
ketentuan peraturan perundan g-undangan . Pasal 110 Bagian Ketiga 
Perkeretaapian Khu sus 45 
(2)Pemb inaan . (1) Bupati melakukan pembin aan p erkeretaapian di Daerah. Pasal 116 Bagian Keenam 
Pembinaan Perker etaapian Pasal 115 
Tarif angkutan barang ditetapkan berdasarkan k esepakatan antara pengguna jasa 
dan penyelenggara saran a perkeretaapian , berdasarkan pedoman yang ditetapkan 
Pemer intah Provi nsi dan Pemerintah . (1) Tarif angkutan or ang ditetapkan oleh penyelenggara saran a perkeretaapian 
berda sarka n pedoman y ang ditetapkan oleh Peme rintah Provinsi dan 
Pemerintah. 
(2) Pem erintah Daerah dapat menetapkan tarif angkutan orang antar kota dalam 
daerah dan perkotaan dalam daerah, meliputi: 
a. angkutan pelayanan kelas ekonomi; dan 
b. angkutan p erintis . 
(3) Dalam hal tarif angkutan orang antar kota dalam daerah dan perkotaan dalam 
daerah kelas ekonomi lebih rend ah daripada tarif yang dihitung oleh 
penyelenggara sarana perkeretaapian sebagaiman a dimaksud pada ayat (1), 
mak a selisihnya menjadi tanggungj awab Pemerintah Daerah . 
(4) Dalam hal pelayanan angkutan perintis antar kota dalam daerah dan perkotaan 
dalam daerah terdapat biaya yang dikeluarkan oleh penyel enggar a saran a 
perkeretaapian lebih tingg i daripada pend apatan yang diperoleh berda sarkan 
tarif yang ditetapkan oleh pemerintah d aerah sebag aimana dimaksud pada ayat 
(2), maka selisihn ya menjadi tanggungjaw ab pemeri ntah daerah dalam bentuk 
subsidi angkutan perintis. Pasal 114 {1) Tarif angkutan kereta api terdiri dari tarif angkutan orang dan tarif angkutan 
barang. 
(2) Tarif angkutan sebag aimana dimak sud pada ayat (1) ditetapkan b erdasarkan 
perh itungan modal, biaya oper asi, oiaya perawatan, dan keuntungan . Pasal 113 Bagian Kelirn a 
Tari f Angkutan Kereta Api (2) Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan p emakai 
jalan perlinta san sebid ang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada 
penanggungjawabny a, dilakukan oleh pemilik dan/ atau Pemerintah Daerah. 46 
(1) Kegiatan angkutan sungai dan danau di daerah dilaksanakan dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
a. oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha deng an 
menggunakan kapal berbendera Indon esia yang mem enuhi persyaratan 
kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berk ewarganegaraan 
Indonesia; 
b. dilakuk an secar a terpadu dengan memperhatikan intra dan antarm oda yang 
sesuai dengan Tatrawil; dan 
c. menggunakan trayek tetap dan teratur atau trayek tidak tetap dan tidak 
teratu r. 
(2) Sadan usaha dapa t melakukan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk 
kepentingan sendiri dan menunjang usaha pokok. 
(3} Kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negar a 
Indone sia atau badan usaha. 
(4) Orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha 
angkutan sungai dan danau, wajib memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan 
peru ndang -undangan. 
(5) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh instansi 
yang membidangi perizinan berd asarkan rekornen dasi Dinas.