Apa saja yang diatur dalam Pasal 184 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 8 Tahun 2011?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 8 Tahun 2011 tentang LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN, Pasal 184 menetapkan:

Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan D aerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Laporan 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun Anggaran 2010 ;
Mengingat :1. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 
Pajak Bum i dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 
Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 
1985 tenta ng Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3569) ;3. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851);
4. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuanga n Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan L embaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355);
6. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389);
7. Unda ng-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421);
9. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
210. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 
tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah 
Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid 
di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 
Nomor 36 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Pinjaman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 
tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Layanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593);
323. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 
Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2010 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 8);
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2010.