Menurut PERATURAN BUPATI BANDUNG Nomor 109 Tahun 2019, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG Nomor 109 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 51 TAHUN 2016, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung. 
2. Bupati adalah Bupati Bandung. 
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung. 
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten Bandung. 
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah. 
7. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bertugas 
melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati 
untuk melaksanakan sebagian Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan 
sebagai perangkat Kecamatan. 
9. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia 
yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina 
kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 
10. Standarisasi sarana dan prasarana kerja adalah 
pembakuan ruangan kantor, perlengkapan kantor, 
rumah dinas dan kendaraan dinas/operasional 
Daerah. 
4 
11. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung 
berfungsi sebagai penunjang proses 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam 
mencapai sasaran yang ditetapkan antara lain; 
ruangan kantor, perlengkapan dan peralatan kantor 
serta kendaraan dinas/operasional. 
12. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak 
langsung berfungsi menunjang terse lenggaranya 
suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan 
kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, 
seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah 
instansi. 
13. Ruangan kantor adalah ruang tempat melaksanakan 
pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat 
perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan 
serta memenuhi persyaratan estetika. 
14. Perlengkapan dan peralatan kantor adalah alat-alat 
yang dipersiapkansesuai dengan kebutuhan dan 
menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan. 
15. Rumah dinas adalah rumah miilik atau yang 
dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah 
jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan mess. 
16. Kendaraan dinas/operasional yang selanjutnya 
disingkat KDO adalah kendaraan milik pemerintah 
daerah yang dipergunakan hanya untuk 
kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan 
perorangan dinas, kendaraan jabatan dinas, 
kendaraan operasional dinas, kendaraan khusus, 
dan kendaraan lapangan. 
17. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan 
merumuskan rincian kebutuhan barang milik 
daerah untuk menghubungkan pengadaan barang 
yang telah lalu dengan keadaan yang sedang 
berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan 
yang akan datang. 
18. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen 
perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun. 
19. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik 
daerah yang tidak digunakan untuk 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah 
dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan 
tidak mengubah status kepemilikan. 
5 
20. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 
disingkat TNKB adalah tanda regident kendaraan 
bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi 
pengoperasian kendaraan bermotor berupa plat atau 
berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang 
diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor 
registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada 
Ranmor. 
2. ketentuan Pasal 4 diubah menjadi sebagai berikut: