Apa saja yang diatur dalam Pasal 6 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 48 Tahun 2020?
Ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 48 Tahun 2020 tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 6 menetapkan:

(1) UPT Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala . 
(2) Kepala UPT Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di 
bidang pengelolaan sampah. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
, Kepala UPT Pengelolaan Sampah 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan operasional pengumpulan sampah, 
pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan 
pemrosesan akhir sampah ; 
b. pelaksanaan ketatausahaan UPT Pengelolaan 
Sampah ; 
c. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi 
dan pelaporan kegiatan pelaksanaan operasional 
pengelolaan sampah ; dan 
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkai t dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian Tugas Kepala UPT Pengelolaan Sampah adalah 
sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan 
penetapan kinerja UPT Pengelolaan Sampah; 
b. membina , membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas 
agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan 
efisien; 
c. melaksanakan pemilihan, pemilahan, pengumpulan, 
dan pengangkutan sampah/residu dari sumber 
sampah, TPS ke TPA; 
d. melaksanakan pengol ahan sampah; 
e. melaksanakan pemrosesan akhir sampah ; 
f. melaksanakan perencanaan, pemantauan dan 
evaluasi serta pemeliharaan daya dukung 
infrastruktur dan sarana UPT Pengelolaan Sampah; 
 
g. melaksanakan … 
6 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 
 
 g. melaksanakan manajemen kepegawaian lingkup UPT 
Pengelolaan Sampah ; 
h. melaksanakan administrasi ketatausahaan lingkup 
UPT Pengelolaan Sampah ; 
i. memeriksa , memaraf dan/atau menandatangani 
konsep naskah dinas sesuai denga n 
kewenangannya ; 
j. melaksanakan hubungan kerja den gan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat , Pemerintah 
Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan 
fungsinya; 
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan 
pertanggungjawaban kepada atasan; dan 
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Bagian Kedua 
Sub Bagian Tata Usaha