Apa substansi hukum dari Pasal 7 PERATURAN BUPATI MOJOKERTO Nomor 38 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN BUPATI MOJOKERTO Nomor 38 Tahun 2021 tentang KEDODUKAN, SOSONAN ORGANISASI, TOGAS DAN FUNGSI SERTA, khususnya BAB Ill - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 7, adalah:

( 1) Bidang Perencanaan, Pegendalian, dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu 
Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi 
perencanaan dan pendanaan, data dan informasi serta 
pengendalian, evaluasi dan pelaporan. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), Bidang Perencanaan, Pegendalian, dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan rencana kerja Bidang Perencanaan, 
Pegendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 
b. perumusan program Bidang Perencanaan, 
Pegendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah 
berdasarkan perencanaan kebijakan teknis 
penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi 
dan informasi pembangunan daerah; 
c. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan 
pendanaan pembangunan daerah; 
d. pelaksanaan pengolahan dan analisis data dan 
informasi pembangunan untuk perencanaan 
pembangunan daerah; 
9 
e. pengoordinasian penyusunan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 
dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 
berikut perubahannya; 
f. pelaksanaan pengintegrasian dan harmonisasi 
program-program pembangunan di daerah; 
g. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, 
pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan 
daerah; 
h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah; 
i. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan 
perencanaan pembangunan daerah dan rencana 
pembangunan daerah, serta hasil rencana 
pembangunan daerah; 
J. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, 
supervisi, dan tindak lanjut penyimpangan terhadap 
pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai 
dengan kebijakan pembangunan daerah; 
k. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan 
daerah berdasarkan data untuk mengetahui 
perkembangan pembangunan; 
1. pelaksanaan penyajian dan pengamanan 
pembangunan daerah; 
m. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak 
dan elektronik sebagai bahan dokumentasi; 
n. perumusan hasil evaluasi dan pelaporan program dan 
kegiatan pembangunan daerah; 
o. perumusan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk 
penyiapan pelaporan program dan kegiatan 
pembangunan daerah; 
p. pelaksanaan kajian hasil capaian tujuan, sasaran, 
program, dan kegiatan perencanaan pembangunan 
daerah dalam rangka penyusunan perencanaan; 
q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan 
laporan; dan 
r. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Sadan.