Apa yang diatur dalam 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 pada Pasal 18?
Berdasarkan 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka, BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKPD atau dokumen lain yang diperasamakan, 
SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalarn Lampiran Pcraturan 
Bupatl ini. Pasal 17 
n an C mS ann r Dp nd Pasal 24 
(1) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan , sejak 
tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan 
yang diajukan ; (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya Kepada Kepala Badan atau 
suatu : 
a. SKPD; 
b. SKPDKB ; 
c. SKPDKBT; 
d. SKPDLB; 
e. SKPDN; dan 
f. Pemotongan atau pemotongan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah. 
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai 
alasan-alasan yang jelas; 
(3) Keberatan Harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka 
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya ; 
(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit 
sejumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak; 
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan 
sehingga tidak dipertimbangkan; 
(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Badan atau 
tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda 
bukti penerimaan surat keberatan. BAB VIII 
KEBERATAN DAN BANDING