Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 10 Tahun 2012, apa isi dari Pasal 3?
Pasal Pasal 3 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 10 Tahun 2012 tentang PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, pada BAB II - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK, menyatakan:

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkota an 
adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuas ai, 
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan , kecuali 
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebu nan, 
perhutanan, dan pertambangan. 
Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah: 
jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks 
bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang 
merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; 
jalan tol; 
kolam renang; 
pagar mewah; 
tempat olahraga; 
taman mewah; 
tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa 
minyak; dan 
menara. (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak adalah objek pajak 
yang : 
digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan 
pemerintahan; 
digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang 
ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaa n 
nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 
digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, ata u 
yang sejenis dengan itu; 
merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan 
wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang 
dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dib ebani 
suatu hak; 
digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan 
digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Ment eri 
Keuangan.