Menurut PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 453 Tahun 2015, apa isi dari Pasal 6?
Pasal Pasal 6 dalam PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 453 Tahun 2015 tentang STANDAR PROSEDUR PELAYANAN DOKUMEN LINGKUNGAN, pada BAB IV - PENYELENGGARAAN PELAYANAN, menyatakan:

(1) Penyelenggaraan pelayanan dokumen lingkungan 
berupa UKL -UPL dan SPPL pada BPLH . 
(2) Mekanisme penyelenggaraan pelayanan dokumen 
lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
sebagai be rikut: 
a. pemberi an informasi mengenai usaha 
dan/ atau kegiatan yang wajib menyusun 
dokumen lingkungan UKL -UPL dan/atau SPPL 
serta prosedur serta tata cara penyusunan 
dokumen lingkungan UKL -UPL dan/atau SPPL; 
b. pemrakarsa melakukan permohonan 
pemeriksaan UKL -UPL dan SPPL kepada Kepala 
BPLH ; 
 
c. BPLH … 
 
 10 
c. BPLH me lakukan pencatatan dan pemeriksaan 
administrasi terhadap dokumen UKL-UPL, atas 
permohonan Pemrakarsa sebagaimana dimaksud 
pada huruf b ; 
d. BPLH mengkoordinasi dan menyelenggara kan 
pembahasan dokumen UKL-UPL. yang dilakukan 
oleh tim pemeriksa UKL -UPL; 
e. pemrakarsa wajib melakukan revisi dan 
mengembalikan dokumen perbaikan dalam jangka 
waktu paling lam bat 10 (sepuluh) hari kerja , 
apabila melebihi dianggap batal dan pemrakarsa 
mengajukan permohonan baru. 
f. penerbitan rekomendasi persetujuan UKL -
UPL dilakukan oleh Bidang Perencanaan 
Lingkungan Hidup pada BPLH untuk 
selanjutnya mendapatkan pengesahan oleh 
Kepala BPLH; 
g. pengajuan permohonan Izin Lingkungan 
dilakukan bersamaan dengan rekomendasi UKL -
UPL, disetujui setela h dilakukan pemeriksaan 
kelengkapan berkas dan pengumuman 
permohonan Izin Lingkungan ; 
h. jangka waktu pemeriksaan kelengkapan berkas 
dan pengumuman, paling lama 7 (tujuh) hari 
kerja . 
(3) Mekanisme penyelenggaraan pelayanan 
dokumen lingkungan berupa SPPL sebagaima na 
dimaksud pada ayat (1) , sebagai berikut: 
a. pemrakarsa mengambil dan mengisi formulir 
permohonan serta menyerahkan data isian 
rencana kegiatan atau profil; 
b. pemrakarsa menyusun draft dokumen SPPL; 
c. pemrakarsa menandatangani SPPL di atas kertas 
bermaterai cuk up; 
d. pemrakarsa melaku kan permohonan 
pemeriksaan SPPL ; 
e. Kepala BPLH menugaskan petugas pemeriksa 
SPPL untuk melakukan verifikasi lapangan dan 
penilaian terhadap kelengkapan administrasi dan 
teknis dokumen SPPL; 
f. penerbitan rekomendasi SPPL dilakukan oleh 
Bida ng Perencanaan Lingkungan Hidup pada 
BPLH untuk mendapatkan pengesahan oleh 
Kepala BPLH; 
g. jangka waktu penerbitan rekomendasi SPPL sejak 
dokumen dinyatakan lengkap secara administrasi 
dan teknis , paling lama 7 (tujuh) hari kerja. 
Bagian … 
 11 
Bagian Keempat 
Pendanaan