Apa substansi hukum dari Pasal 3 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 16 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 16 Tahun 2021 tentang BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI, khususnya BAB III - PENGANGG ARAN, Pasal 3, adalah:

(1) Biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati 
dianggarkan dalam APBD pada kelompok Belanja Tidak 
Langsung, Jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Penunjang 
Operasional Bupati dan Wakil Bupati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Penganggaran biaya penunjang operasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan klasifikasi 
Pendapatan Asli Daerah dalam APBD sebagai berikut : 
a. PAD sampai dengan Rp. 5.000.000.000, - (lima milyar 
rupiah), diberikan biaya penunjang ope rasional paling 
rendah Rp. 125.000.000, - (seratus dua puluh lima juta 
rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga per seratus); 
b. PAD di atas Rp. 5.000.000.000, - (lima milyar rupiah) sampai 
dengan Rp. 10.000.000.000, - (sepuluh milyar rupiah), 
diberikan bia ya penunjang operasional paling rendah 
Rp. 150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah) dan 
paling tinggi sebesar 2% (dua per seratus); 
c. PAD di atas Rp. 10.000.000.000, - (sepuluh milyar rupiah) 
sampai dengan Rp. 20.000.000.000, - (dua puluh milyar 
rupiah), diberikan biaya penunjang operasional paling 
rendah Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) dan paling 
tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus). 
d. PAD di atas R p. 20.000.000.000, - (dua puluh milyar rupiah) 
sampai dengan Rp. 50.000.000.000, - (lima puluh milyar 
rupiah), diberikan biaya penunjang operasional paling 
rendah Rp. 300.000.000, - (tiga ratus juta rupiah) dan paling 
tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan no l per seratus); 
e. PAD di atas Rp. 50.000.000.000, - (lima puluh milyar rupiah 
sampai dengan Rp. 150.000.000.000, - (seratus lima puluh 
milyar rupiah), diberikan biaya penunjang operasional 
paling rendah Rp. 400.000.000, - (empat ratus juta rupiah) 
dan paling tinggi sebesar 0,40 % (nol koma empat nol per 
seratus); 
f. PAD di atas Rp. 150.000.000.000, - (seratus lima puluh 
milyar rupiah), diberikan biaya penunjang operasional 
paling rendah Rp. 600.000.000, - (enam ratus juta rupiah) 
dan paling tinggi sebesar 0,15 % (nol koma satu lima per 
seratus); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Dalam hal realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) pada akhir tahun anggaran telah 
tercapai atau melewati target , sedangkan biaya penunjang 
operasional Bupati dan Wakil Bupati belum terserap dan/ atau 
belum cukup teranggarkan pada tahun anggaran berkenaan, 
maka kekurangan biaya penunjang operasional Bupati dan 
Wakil Bupati dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya 
yang pelaksanaa nnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan. 
(4) Anggaran biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dialokasikan setiap tahun anggaran terhitung 
mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember yang digunakan 
untu k kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan so sial 
masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna 
mendukung pelaksanaa n tugas Bupati dan Wakil Bupati. 
(5) Pelaksanaan penganggaran biaya penunjang operasional 
dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).