Jelaskan isi kandungan Pasal 16 dari NOMOR J4TAHUN 2021 Nomor J4TAHUN Tahun 2021.
Sesuai dengan NOMOR J4TAHUN 2021 Nomor J4TAHUN Tahun 2021 tentang , ketentuan pada BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, Pasal 16 berbunyi:

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu 
Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas 
Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian, keterampilan 
dan kebutuhan. 
26 
1. menyusun bahan koordinasi penegakan hukum; 
J. melakukan penegakan hukum atas pelanggaran 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 
melakukan penyidikan dan/atau koordinasi 
penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; 
1. menyusun bahan koordinasi dan penanganan barang 
bukti dan hukum pidana secara terpadu; 
melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Bidang Penaatan dan 
Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. 
Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 
mempunyai tugas : 
menyusun bahan kebijakan pengakuan keberadaan 
MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan 
hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan 
hak MHA terkait dengan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup; 
melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi serta 
penetapan pengakuan keberadaan MHA, kearifan 
lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan 
lokal atau pengetahuan tradisional dan MHA terkait 
dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup; 
menyusun bahan koordinasi dan penetapan tanah 
ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan 
lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan 
lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA 
terkait dengan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup; 
melakukan komunikasi dialogis dengan MHA; 
menyusun bahan koordinasi dan pembentukan 
panitia pengakuan masyarakat hukum adat; 
menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan 
lokal atau pengetahuan tradisional terkait 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 
menyusun bahan kebijakan peningkatan kapasitas 
MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional 
terkait PPLH; 
melakukan pendidikan dan pelatihan, 
pengembangan, dan pendampingan terhadap MHA, 
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait 
PPLH; 
melakukan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan 
MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional 
terkait PPLH; 
25 
melakukan penyelesaian dan/ atau koordinasi 
penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar 
pengadilan maupun melalui pengadilan; 
melakukan sosialisasi tata cara pengaduan; 
melakukan pengembangan sistem informasi 
penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau 
kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan bidup; 
1. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleb Kepala Bidang Penaatan dan 
Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. 
Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup mempunyai tugas: 
menyusun bahan kebijakan pengawasan terbadap 
usaha dan atau kegiatan yang memiliki perizinan 
berusaha atau persetujuan Pemerintah terkait 
persetujuan tz1n lingkungan dan peraturan 
perundang-undangan dibidang izin perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan bidup; 
melakukan pembinaan dan pengawasan terbadap 
penerima pertzman berusaha atau persetujuan 
Pemerintah terkait persetujuan izin lingkungan dan 
peraturan perundang- undangan dibidang izin 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan bidup; 
melakukan pengawasan tindaklanjut basil evaluasi 
pengawasan penerima perizinan berusaha atau 
persetujuan Pemerintah terkait persetujuan izin 
lingkungan dan peraturan perundang-undangan 
dibidang iz1n perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan bidup; 
melakukan pengawasan tindaklanjut rekomendasi 
basil evaluasi penerima perizinan berusaha atau 
persetujuan Pemerintah terkait persetujuan izin 
lingkungan dan peraturan perundang-undangan 
dibidang izin perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan bidup; 
melakukan pembinaan dan pengawasan terbadap 
PPLH daerah; 
melakukan pembentukan tim koordinasi dan 
monitoring penegakan bukum; 
melakukan fasilitasi pemenuban ketentuan dan 
kewajiban perizinan berusaba atau persetujuan 
Pemerintah terkait persetujuan tz1n lingkungan 
dan/ atau peraturan perundang-undangan dibidang 
izin PPLH; 
menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi 
pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan 
rencana PPLH; 
24 
gg. pengembangan metode pendidikan, pelatihan dan 
penyuluhan lingkungan hidup; 
hh. pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan 
Lingkungan Hidup; 
11. pelaksanaan peningkatan kapasitas instruktur dan 
penyuluh lingkungan hidup; 
ii. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat 
peduli lingkungan hidup; 
kk. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pendidikan, 
pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup; 
11. perumusan sarana dan prasarana pendidikan, 
pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup; 
mm. pengembangan jenis penghargaan lingkungan hid up; 
nn. perumusan bahan kebijakan tata cara pemberian 
penghargaan lingkungan hidup; 
oo. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan 
yang kompeten; 
pp. pelaksanaan koordinasi dan pembentukan tim 
penilai penghargaan yang kompeten; 
qq. pelaksanaan koordinasi dan dukungan program 
pemberian penghargaan tingkat provinsi dan 
nasional; 
rr. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan 
pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, 
pengawasan lingkungan hidup, dan peningkatan 
kapasitas lingkungan hidup; 
ss. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan 
tt. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Dinas.