Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021 pada Pasal 31?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021 tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, BAB IV - LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, Pasal 31 menyebutkan bahwa:

(1) PKK merupakan lembaga yang dibentuk untuk 
membantu Pemerintah Kelurahan dalam 
melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan 
keluarga melalui Gerakan PKK. 
(2) Kepengurusan PKK terdiri dari : 
a. Ketua; 
b. Sekretaris; 
c. Bendahara; 
28 
 
d. Kelompok Kerja (Pokja) 
(3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 
terdiri atas : 
a. Pokja I : Peng hayatan dan Pengamalan Pancasila 
serta Gotong Royong; 
b. Pokja II : Pendidikan, Keterampilan , dan 
Pengembangan Kehidupan Berkoperasi; 
c. Pokja III : Pangan, Sandang, Perumahan , dan 
Tata Laksana Rumah Tangga; dan 
d. Pokja IV : Kesehatan, Lingkungan Hidup , dan 
Perencanaan Sehat. 
(4) Setiap Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
terdiri atas Ketua, Sekretaris , dan anggota 
sekurang -kurangnya 2 (dua) ang gota. 
(5) Masa bhakti Ketua PKK menyesuaikan dengan masa 
tugas Lurah. 
(6) Masa bhakti Pengurus PKK selain Ketua 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 
selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan 
dapat menjabat 2 (dua) kali masa jabatan se cara 
berturut -turut atau tidak berturut -turut. 
 
Paragraf 2 
Tugas dan Fungsi PKK