Apa saja yang diatur dalam Pasal 12 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 21 Tahun 2008?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang URUSAN PEMERINTAHA N YANG MENJADI KEWENANGAN, Pasal 12 menetapkan:

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pe merintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urus an pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Pe merintahan Daerah 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemeri ntahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentuk an Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Li ngkungan Provinsi 
Jawa Tengah; 
2. Undang-Undang No mor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perun- dang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 3 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman M odal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Magelang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1982 Nomor 36); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 
 
 
 4 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R epublik Indonesia 
Nomor 4738); 
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pengesahan , Pengundangan dan 
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 
10. Peraturan Daerah Ka bupaten Magelang 
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 
Seri E Nomor 9); 
11. Peraturan Daer ah Kabupaten Magelang 
Nomor 2 Tahun 2006 t entang Tata Cara 
Pembentukan Peratur an Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYA T DAERAH KABUPATEN 
MAGELANG 
dan 
BUPATI MAGELANG 
MEMUTUSKAN : 5 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN 
PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG.