Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021 tentang PEDOMAN KERJ ASAMA PUBLIKASI, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5.Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lampung Barat.
6.Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi
massa yang melaksanakan kegiatan jumalistik meliputi
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah
dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk
tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data
dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan
menggunakan media cetak, media elektronik dan segala
jenis saluran yang tersedia.
7.Dewan Pers adalah lembaga independen diIndonesia
yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi
kehidupan pers diIndonesia, berdasarkan amanat
Undang-Undang Nomor 40Tahun 1999 tentang Pers.
8.Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang
menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan
media cetak, media elektronik, media siber dan kantor
berita, serta perusahaan media lainnya yang secara
khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau
menyalurkan informasi.
9.Media massa adalah perusahaan pers yang bergerak di
bidang media cetak, media elektronik dan media siber,
berfungsi sebagai sarana atau alat yang dipakai dalam
cara keija komunikasi massa, yaitu komunikasi yang
ditunjukkan terhadap orang banyak;
10.Kantor Berita adalah perusahaan pers yang melayani
media cetak, media elektronik atau media lainnya serta
masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
11.Media cetak adalah sarana media massa yang dicetak
dan diterbitkan secara berkala.
12.Media siber adalah bentuk media yang menggunakan
wahana internet dalam melaksanakan kegiatan
jumalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-
Undang Pers.
13.Media elektronik adalah media massa berupa televise
dan radio yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran
sesui ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
14.Organisasi Pers adalah organisasi wartawan dan
organisasi perusahaan pers.
15.Kerjasama adalah hubungan yang saling
menguntungkan dan/atau memperoleh nilai manfaat.
16.Verifikasi adalah kegiatan pendataan sesuai dengan
aturan yang berlaku.
17.Verifikator adalah aparatur sipil negara yang diberi
kewenangan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk melakukan verifikasi.
18.Advedtorial adalah jenis tulisan dengan
mempergunakan gaya penulisan yang ditulis atau
dikemas seperti berita dan mengandung nilai-nilai
berita;
19.Iklan adalah bagian berupa gambar, suara dan/atau
tulisan yang bergerak dan atau tidak bergerak dalam
dokumen web atau halaman media cetak dan elektronik
yang berfungsi sebagai media promosi
program /kegiatan .
20.Bukti fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai
dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan
keijasama yang dilakukan.
21.Wartawan adalah orang yang secara teratur
melaksanakan kegiatan jumalistik.
22.Wartawan Profesional adalah pegiat jumalistik yang
dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan
kode etik wartawan dan/ aturan bersifat universal
dibidang jumalistik.
23.Ujian Kompetensi Wartawan yang selanjutnya disingkat
UKW adalah ujian yang diikuti oleh wartawan sehingga
memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan
jumalistik (kompetensi muda, madya dan utama).
24.Galeri adalah kumpulan dokumentasi foto kegiatan yang
dimuat berbentuk berita dalam gambar.
25.Surat pesanan adalah bentuk permohonan/ permintaan
untuk penerbitan berita, advedtorial, galeri foto dan
iklan yang ditujukan kepada pimpinan biro media.
26.Aplikasi pendaftaran adalah perangkat lunak yang
digunakan sebagai sarana pendaftaran keijasama
dengan media secara online.