Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam BUTON TENGAH TENTANG PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 18?
Dalam BUTON TENGAH TENTANG PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH Nomor 9 Tahun 2022 tentang PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 
, menyelenggarakan fungsi : 
a. pemfasilitasian, memverifikasi dan mengoordinasikan 
pembahasan kegiatan penyusunan penganggaran 
APBD/ APBDP; 
b. pemfasilitasi,an memverifikasi dan mengoordinasikan 
pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam 
bulan berikutnya serta laporan keterangan 
pertanggungjawaban kepala daerah; 
c. pemfasilitasian, memverifikasi dan mengoordinasikan 
pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK 
RI; 
d. pemfasilitasian, memverifikasi dan mengoordinasikan 
aspirasi masyarakat; 
e. pemfasilitasian, mengoordinasikan dan mengevaluasi 
rumusan rapat dalam rangka pegawasan; Pasal 17 
(1) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 
mempunyai tugas memfasilitasi penyusunan dan 
pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan 
Penganggaran serta Pengawasan; 
(2) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin 
oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Keempat 
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Pasal 16 
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sebagaimana 
dimaksud Pasal 14, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 15 
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat ( 1), menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan dan menyelenggarakan kajian pembentukan 
peraturan daerah dan perundangan-undangan; 
b. pemverifikasian, mengevaluasi, dan menganalisis produk 
penyusunan peraturan daerah dan perundang-undangan; 
c. pengumpulan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif; 
d. penyusunan dan risalan rapat dan memfasilitasi 
penyelenggaraan persidangan; 
e. pemverifikasian, pengoordinasian dan pengevaluasi daftar 
Inventaris Masalah (DIM); 
f. pemverifikasian, mengoordinasikan dan mengevaluasi 
risalah rapat; 
g. penyelenggaraan publikasi dan hubungan masyarakat; 
h. penyelenggaraan keprotokoleran ; dan 
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 
DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya. - 7 -