Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 32 Tahun 2022 Pasal 23?
Dalam PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 32 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 60 TAHUN 2021, Pasal 23 mengatur sebagai berikut:

I 11 Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN terdiri atas: 
a. Belanja Gaji Pokok ASN Rp139.244.614.129 
b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rpl3.351.396.110 
c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp3.658.396.625 
d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp!0.349.408.250 
e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Rp2.399.972.125 
ASN 
f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp7.781.533.993 
g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Rp826.257.794 
Khusus ASN 
h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp2.518.679 
i. Belanja Juran Jaminan Kesehatan ASN Rpl3.621.370.759 
J. Belanja Iuran Jarninan Kecelakaan Kerja Rp337.868.274 
ASN 
k. Belan ja luran Jaminan Kematian ASN Rp965.815.645 
I. Belanja Iuran Simpanan Peserta Rp713.802.435 
Tabungan Perumahan Rakyat ASN 
(2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN terdiri atas: 
a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Rp27.573.590.558 
Beban Kerja ASN 
b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Rp39.462.261.003 
Prestasi Kerja ASN 
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Rpl.970.987.004 
Kondisi Kerja ASN 
d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Rp53.956.133 
Kelangkaan Profesi ASN 
(3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 
Lainnya ASN terdiri atas: 
a. Belanja lnsentif bagi ASN atas Rpl.417.283.650 
Pemungutan Pajak Daerah 
b. Belanja bagi ASN atas lnsentif Rp429.343.427 
Pemungutan Retribusi Daerah 
-8- 
c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Rp36.945. 702.000 
PNSD 
d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Rp474.000.000 
Guru PNSD 
e. Belanja Honorarium Rp3.758.200.860 
f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp759.240.000 
(4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terdiri atas: 
a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp52 l.430.000 
b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp73.000.200 
c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp94.146.000 
d. Belanja Uang Paket DPRD Rp52.157.300 
e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp705.831.000 
f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp88.244.100 
g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Rp5.662.500 
Lain nya DPRD 
h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Rp3.150.000.000 
Pimpinan dan Anggota DPRD 
1. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp787.500.000 
J. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan Rpl.000.000 
dan Anggota DPRD 
k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD Rp500.000 
l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan Rp3.563.404.000 
dan Anggota DPRD 
m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp2.486.880.000 
n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD RpB0.220.000 
(5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terdiri atas: 
a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Rp49.815.000 
b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp7.644.000 
c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Rp98.280.000 
d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp7.53 l.680 
e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Rp7 .538.438 
KDH/WKDH 
f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Rp81 l.736 
g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Rp6.385.560 
KDH/WKDH 
-9- 
Rp525.500 Rp420.400 
Rp240.000.000 
Rpl95.899.842 h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 
KDH/WKDH 
i. Belanja Iuran Jaminan Kematian 
KDH/WKDH 
J. Belanja lnsentif bagi KDH/WKDH atas 
Pemungutan Pajak Daerah 
k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas 
Pemungutan Retribusi Daerah bagi 
KDH/WKDH 
(6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta 
KDH/WKDH terdiri atas: 
a. Belanja Dana Operasional Pimpinan Rp201.600.000 
DPRD 
b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 
(7) Anggaran Belanja Pegawai BLUD terdiri atas: 
Belanja Pegawai BLUD Rp600.000.000 
RpS.930.704.739 
3. ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :