Bagaimana redaksi normatif Pasal 15 dalam PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 26 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 26 Tahun 2022 tentang SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (E-SPTPD) DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN REKAM, BAB VI - SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 15 berbunyi:

(1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan/atau 
diberikan surat pemberitahuan/peringatan. 
(2) Apabila Wajib Pajak tidak mengindahkan surat pemberitahuan/ 
peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diberikan 
sanksi administratif berupa Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali. 
(3) Batas waktu Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
masing-masing minimal setelah 14 (empat belas) hari kalender sejak 
diterimanya Surat Teguran. 
(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran ketiga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPKAD atau pejabat yang 
ditunjuk dapat menerbitkan surat ketetapan atas besaran pajak secara 
jabatan. 
Bagian Kedua 
Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran 
Sistem Informasi Manajemen 
Rekam Data Transaksi