Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 18 Tahun 2003?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 18 Tahun 2003 tentang PAJAK PENERANGAN JALAN, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya; 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah 
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 
3. Walikota adalah Walikota Kota Tasikmalaya; 
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya; 
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya; 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya; 
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerin tah Daerah 
yang berwenang dalam bidang penetapan Pajak Penerangan Jalan; 
8. PT. PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara 
( Persero ); 
9. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, 
dengan ketentuan bahwa d i wilayah Daerah tersebut tersedia 
penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah; 
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disingkat SPTPD adalah 
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan 
penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut 
Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah; 
11. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD adalah surat yang 
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Pembayaran atau 
Penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain 
yang ditetapkan oleh Walikota; 
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat SKPD adalah Surat 
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang; 
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKPDKB 
adalah Keputusan yang menentukan be sarnya pajak yang terutang, 
jumlah Kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, 
besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar; 
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan 
tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan; 
 
 4 15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKPDLB 
adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar 
dari Pajak ya ng terutang atau tidak seharusnya terutang; 
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang disingkat SKPDN, adalah 
Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang 
sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak, atau Pajak tidak terutang 
dan tidak ad a kredit Pajak; 
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD, adalah Surat 
untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa 
Bunga dan atau Denda. 
 
B A B II 
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK