Bagaimana redaksi normatif Pasal 7 dalam PERATURAN SUPATI KUTAI TlMUR Nomor 7 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN SUPATI KUTAI TlMUR Nomor 7 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN., BAB II - RUANG LINGKUP, Pasal 7 berbunyi:

(1) Penganggaran BIT dicantumkan pada kode rekening kelompok jenis BIT objek
BIT, rincian objek BIT, dan sub rincian objek dengan nama BIT.
(2) Penganggaran ...
- 6-
(2) Penganggaran BIT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pad a
Dokumen Pelaksanaan Anggaran - SKPD pada SKPKD.
(3) Dalam hal B1I tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah
Daerah menggunakan:
a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program.kegiatan, dan sub
kcgiatan lainnya serta pengeiuaran Pemhiayaan dalam tahun anggaran
berjalan; danj'atau
b. memanfaatkan kas yang tersedia.
BABV
TATACARAPELAKSI\NAAN,PENATAUSAHAA.N
DAN PERTANGGUNGJAWABANB1I
Pasal8
(I) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban BIT untuk
mendanai kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan
rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau Kejadian Luar Biasa dilakukan dengan
tahapan:
a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-
alam, bencana so sial termasuk konflik sosial, Kejadian Luar Biasa sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. berdasarkan penetapan status Bupati danj'atau dokumen lain sesuai
ketentuan peraturan pcrundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, kepala SKPD yang membidangi mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD;
c. berdasarkan RKB sebagaimana dimaksuda pada huruf b, PPKD seJaku BUD
mencairkan dana kebutuhan belanja kepada kepala SKPD yang mernbidangi,
paling lambat 1 [satu] hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
d. pencairan dana kebutuhan bclanja sebagaimana dimaksud pada huruf c,
dilakukan dengan mekanisme TU kepada Bendahara Pengeluaran SKPD
danj'atau Bendahara Pengeluaran Pembantu unit SKPD;
e. penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c,
dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD
danj'atau Bendahara Pengeluaran Pembantu unit SKPD;
f.kepala ...
-7-
f.kepala SKPD scbagaimana dimaksud pada huruf b, bertanggung jawab secara
fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud
yang dikelolanya yang dibuktikan dengan penandatanganan Surat
Pertanggungjawaban Mutlak; dan
g. pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana
dimaksud pada huruf fdisampaikan oleh kepala SKPD kepada PPKD dengan
melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta Surat
Pertanggungjawaban Mutlak atas penggunaan belanja.
(2) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban BTT untuk
mendanai keperluan mendesak dan keadaan darurat diluar kebutuhan tanggap
darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konllik, danj'atau
Kejadian Luar Biasa dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT dilakukan
dengan tahapan:
a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu
diformulasikan dalam RKA-SKPDyang membidangi keuangan Daerah;
b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu
diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD;dan
c. RKA-SKPD danj'atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran APBD dan dilaporkan kepada pirnpinan DPRD,
untuk selanjutnya ditampung dalarn Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah
Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan
peru bahan APBD.
(3) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban BTT untuk
antisipasi, penanganan dampak panderni atau wabah penyakit tertentu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan tahapan:
a. kepala SKPD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan
pandemi atau wabah penyakit tertentu, mengajukan RKB untuk
mengantisipasi dan menangani pandemi atau wabab penyakit tertentu, paling
lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD;
b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala
SKPD yang secara fungsional terkait penanganan pandemi atau wabah
penyakit tertentu, paling lama 1 (satu] hari terhitung sejak diterimanya RKB;
c. kepala ...
- 8 -
c. kepala SKPD yang secara fungsional terkait, dapat membuka rekening untuk
menampung pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.pencairan dana penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu dilakukan
dengan mekanisme LSatau TlJsesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati;
e. pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf c diserahkan kepada Bendahara
Pengeluaran SKPD yang mengajukan RKB;
f.penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara
Pengeluaran SKPD yang mengajukan RKBi
g. kepala SKPD yang mengajukan RKB, bertanggunjawab secara formal dan
material terhadap belanja penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu
yang dikelolanya;
h. pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanganan pandemi atau wabah
penyakit tertentu, disarnpaikan oleb kepala SKPD yang mengajukan RKB
kepada PPKD dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat
pernyataan tanggung jawab belanja sedangkan bukti pengeluaran yang sah
dan lengkap tetap berada di SKPDi
I.berdasarkan rekapitulasi belanja, PPKD menyusun masing-masing pos laporan
keuangan yang diungkapkan secara memadai pada catatan atas laporan
keuangan;dan
J.dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai dengan rencana penanganan
pandemi atau wabah penyakit tertentu oleh SKPD terkait dapat diajukan
kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban RKB sebelumnya selesai.
(4) Dalam hal BTT tidak meneukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan
ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pengutamaan
penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan
alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan
Peraturan Bupati ten tang Penjabaran APBD, dan dilaporkan kepada Pimpinan
DPRD.
(5) Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub
kegiatan dimaksud dialihkan ke BTT.
(6) Pereepatan ...
-9-
(6) Percepatan penyesuaian APBD tahun anggaran berkenaan dalam rangka
penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu, serta pengamanan daya beli
masyarakat dan perekonomian nasional mcmpedomani ketcntuan peraturan
perundang-undangan mengenai penanganan pandemi atau wabah penyakit
tertentu.
(7) Surat pemyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf h tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
Pasal9
(1) Pengajuan Penyaluran BTT oleh SKPD dilengkapi dengan:
a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat;
b. usulan dari SKPD;
c.RK8;
d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai Rp. 10.000,- (sepuJuh
ribu rupiah);
e. kuitansi bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
f.nomor rekening; dan
g. nomor peserta wajib pajak penerima dana tidak terduga.
(2) Surat pernyataan tanggung jawab rnutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d tercantum dalam Lampiran II yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan
dan Peraturan Bupati ini.