Jelaskan isi kandungan Pasal 15 dari PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 29 Tahun 2019.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 29 Tahun 2019 tentang PEDOMAN TATA CARA, ketentuan pada BAB V - PARA PIHAK DAI,AM PENGADAAN BARANG JASA DI DESA, Pasal 15 berbunyi:

(1) TPHP dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan
Keputusan Kepala Desa.
(2) TPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga)
sampai dengan 5 (lima) or€mg yang berasal dari Unsur
Kecamatan dan/atau dapat dibantu oleh:
a. masyarakat desa yang mampu dibidangnya;
b. tenaga ahli dibidangnya; danlataru
c. Perangkat Daerah teknis terkait.
(3) Desa mengajukan permintaan kepada unsur Kecamatan, warga
masyarakat, tenaga ahli dibidangnya dan Perangkat Daerah
teknis terkait sebagai TPHP di Desarrya.
(4t-L7 -
TPHP wajib memenuhi persyaratan sebagai beritut:
a. memiliki integritas, disiplin, dal berta:rggungiawab dalam
melaksanakan tugas;
b. mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat
Kompsi, Kolusi dan Nepotisme; dan
c. menandatangani Pakta Integritas.
TPHP mempunyai hrgas pokok dan kewenangan untuk:
a. melakukan pemeriksaan/pengujian hasil pekerjaan
pengadaan barang I jasa untuk pekerjaan infrastruktur;
b. melalrukan pemeriksaan/pengujian hasil pekerjaan
pengadaan barangljasa sesuai ketentuan yang tercantum
dalam rencana anggaran biaya atau surat perjanjian kerja
dan spesifikasi teknis;
c. melakukan pemeriksaan/pengujian hasil pelaksanaan
pekerjaan secara kuantitas (volume) yang terpasang
dilapangan sesuai ketentuan yang tercantum dalam rencana
anggaran biaya dan gambar rencana kerja; dan
d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaanl
Pengujian Hasil Pekerjaan.
Pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dilakqkan terhadap
kemajuan kegiatan frsik minimal mencapai 95o/o (sembilan
puluh lima persen) terhadap target kegiatan.
TPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh
merangkap jabatan sebagai TPK, Perangkat Desa, dan/atau
BPD.
TpHp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita
acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan dilampiri laporan
penilaian dan pemeriksaan.
TPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan
sesuai tahapan pemeriksaan yang dilakukan'(s)
(6)
(71
(8)
(e)
-L8-