Apa saja yang diatur dalam Pasal 14 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 37 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 37 Tahun 2017 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERIZINAN PERDAGANGAN, Pasal 14 menetapkan:

dan Pasal 19 
Peraturan Daerah K abupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 
2017 tentang Perizinan Perdagangan , perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan 
Perdagangan ; 
Mengingat : 1. Undang -undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3214); 
2. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten 
Bangka Tengah, Kabupaten B angka Barat, dan Kabupaten 
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4268); 
3. Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentan g Sistem Resi 
Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4630) sebagaimana telah diubah, dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2011(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5231); 
4. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 
 SALINAN 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 5. Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4756); 
6. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 
7. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
8. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5512); 
9. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang -Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/ M -DAG/ 
PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha 
Perdagangan sebagaimana telah diubah , dengan Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 07/ M -DAG/ PER/2/2017; 
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/ M -DAG 
/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran 
Perusahaan sebagaimana telah diubah , dengan Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 08/ M -DAG/ PER/2/2017 
12. Peraturan Menteri Perdagang an Nomor 90/M -DAG 
/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang 
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 16/M -DAG/PER/3/2016; 
 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERIZINAN PERDAGANGAN . 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id BAB I 
KETENTUAN UMUM