Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 58 Tahun 1945 pada Pasal 10?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 58 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA, BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 10 menyebutkan bahwa:

(1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (1)huruf e dipirnpin oleh kepala bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(2) Bidang Pengelolaan Inforrnasi Administrasi Kependudukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan
kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan informasi
administrasi kependudukan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pengelolaan Inforrnaei administrasi kependudukan
yang meliputi sistem informasi administrasi keperidudukan, pengolahan
dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya
manusia teknologi informasi dan komunikasi;
b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi
kependudukan yang meliputi sistem inforrnasi administrasi kependudukan,
pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan
sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- 10-
c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan
informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi
adrninistrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data
kependudukan serta tatakelola teknologi informasi dan komunikasi dan
sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
d. pelaksanaan pengelolaan informasi adrninistrasi kependudukan yang
meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan
penyajian data kependudukan serta tatakelola teknologi informasi dan
komunikasi dan sumber daya rnarrusra teknologi informasi dan
komunikasi; dan
e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan.
Bagian Keenam
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Pasalll
(1) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) huruf fdipimpin oleh kepala bidang yang berada di
bawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Dinas.
(2) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat
(1)mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis
dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan
administrasi kependudukan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan,
kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
b. perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dana dokumen
kepcndudukan, ketjasama serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;
c. pelaksanaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan,
kependudukan;
d. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;kerjasama serta. .movasi pelayanan administrasi
- t1 -
e. pelaksanan kerjasarna administrasi kependudukan;
f. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan.
Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pasal12
(1) Unit Pelaksana Terknis Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf g adalah merupakan unsur pelaksana teknis Operasional Disdukcapil
Dinas yang mernpuriyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Disdukcapil.
(2) Ketentuan mengenai pernbentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal13
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf h terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan Iatau
keterampilan tertentu.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Disdukcapil sesuai dengan
keahlian darr/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja,
(4) Jenis Jabatan Fungsional berpedoman pada ketentuan pero.turo..n pcrundang-
undangan.
(5) Jabatan Fungsional merupakan jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh
ASN yang mempunyai syarat dan ketentuan Jabatan Fungsional yang
dikeluarkan oleh Instansi Pembina masing-masing.
- 12 -
(6) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku.
Pasa114
Sub Koordinator melaksanakan tugas membantu penyusunan rencana,
pelaksanaan, dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada
satu kelompok subtansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
BABIV
TATAKERJA
Bagian Kesatu
Umurn
Pasal15
(1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur oganisasi di lingkungan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan.
(2) Pelaksanaan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
diselenggarakan oleh Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan
Fungsional sesuai bidang tugas masing-masing.
(3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkroniaasi
dan simplikasi.
(4) Setap pimpinan dalam unsur organisasi wajib memberikan bimbingan,
pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.