Apa substansi hukum dari Pasal 77 PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor H Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor H Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOTA AMBON, khususnya BAB V - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, Pasal 77, adalah:

Bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, menyelenggarakan fungsi:
a. Penatausahaan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset 
daerah;
b. Pemanfaatan pengelolaan aset daerah berupa sewa, pinjam pakai keijasama 
pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna;
c. Pengkoordinasian dalam rangka penyusunan Rencana Kebutuhan Barang 
Milik Daerah (RKBMD)/Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah (RKPBMD) dan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah 
(DKBMD) serta Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
(DKPBMD);
d. Pengamanan aset daerah meliputi pengamanan administrasi berupa 
penatausahaan dan penyimpanan dokumen kepemilikan, pengamanan fisik 
berupa penurunan fungsi barang, jumlah barang dan hilangnya barang, 
pengamanan hukum berupa kelengkapan bukti status kepemilikan;
e. Penyiapan bahan dalam rangka penilaian aset daerah guna penyusunan 
Neraca Pemerintah Daerah;
f. Pencatatan penghapusan aset daerah dan daftar buku induk inventaris 
daerah;
g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemindah tanganan aset daerah berupa 
penjualan, tukar menukar. hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah;
h. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian teknis dan pengawasan aset daerah;
i. Penyiapan bahan dalam rangka Tuntutan Ganti Rugi (TGR); dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.