Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 26 Tahun 2021 Pasal 18?
Dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 26 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non -Perizinan A1 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. 
Kepala Seksi Pelayanan Per izinan dan Non -Perizinan A1 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non -
Perizinan A lingkup pelayanan perizinan dan 
nonperizinan A1, yang mencakup Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB); 
Dalam melaksana kan tugas sebagai mana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Seksi Pelaya nan Perizinan dan 
Non-Perizinan A1 menyelenggarakan fungsi: 
penyusunan bahan kebijakan lingkup pelayanan 
perizinan dan non perizinan A1; 
pelaksanaan teknis kebijakan lingkup pelayanan 
perizinan dan non perizinan A1; 
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup 
pelayanan perizinan dan non perizinan A1; 
pelaksanaan administrasi lingkup pelayanan 
perizinan dan non perizinan A1; dan 
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
. Uraian … 
 
31 
 
https://jdih.bandung.go.id 
Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan 
Non-Perizinan A1 adalah sebagai berikut: 
menyusun rencana program kerja dan bahan 
penetapan kinerja lingkup pelayanan perizinan dan 
nonperizinan A1; 
membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas 
agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan 
efisien; 
menyusun bahan kebijakan lingkup pelayanan 
perizinan dan non perizinan A 1; 
melaksanakan verifikasi berkas perizinan dan 
nonperizinan A1; 
melaksanakan perhitungan retribusi perizinan dan 
nonperizinan A1 bagi yang dikenakan retribusi; 
melaksanakan penyusunan naskah perizinan dan 
nonperizinan A1; 
melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 
proses administrasi pelayanan p erizinan dan 
nonperizinan A1; 
melaksanakan peningkatan kepuasan masyarakat 
dalam pelayanan perizinan dan non perizinan A 1; 
memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas 
sesuai dengan kewenangannya; 
melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerint ah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan 
pertanggungjawaban kepada atasan; dan 
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya . 
 
Paragraf 2 
Seksi Pelayanan Perizinan dan Non -Perizinan A2