Apa norma yang terkandung dalam Pasal 25 Republik Indonesia Nomo r 3903) sebagaimana telah diubah Nomor 54 Tahun 1999?
Substansi Republik Indonesia Nomo r 3903) sebagaimana telah diubah Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pem bentu kan, khususnya , Pasal 25, memuat:

Tahapan penyampaian rekapitulasi capaian aspek disiplin dan 
produktifitas kerja sebagai berikut: 
a. setiap Perangkat Daerah harus menyusun rekapitulasi capaian 
aspek perilaku kerja dan penilaian kinerja pegawai setiap bulan; 
b. setiap Kepala Perangkat Daerah harus mengesahkan rekapi tulasi 
bulanan capaian aspek perilaku kerja ; 
c. setiap atasan langsung harus mengesahkan rekapitulasi bulanan 
capaian aspek penilaian kinerja pegawai yang bersangkutan; Pasal 24 akan diberikan punishment berupa pemotongan TPP aspek 
penilaian kinerja sebesar 20 % sesuai jenjang tambahan 
penghasilan jabatan yang telah ditetapkan. 
(4) Untuk Perangkat Daerah yang Penilaian Sistem Akuntab ilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkun gannya 
mendapatkan nilai A, Laporan Keuangan disajikan sesuai Standar 
Akuntansi Pemerintah dan Tingkat Maturitas SPI berada pada level 
III, maka seluruh ASN dalam lingkungann ya dapat diberikan 
reward berupa penambahan TPP aspek penilaian kinerja sebesar 
10% sesuai jenjang tambahan penghasilan jabatan yang telah 
ditetapkan pada tahun anggaran berikutn ya Sistem Akun tabilitas 
di lingkung annya 
dalam lingkungann ya (3) Untuk Perangkat Daerah yang Penilaian 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 
mendapatkan nilai D, maka seluruh ASN b. bobot 45% (empat puluh lima persen) jika NCSKP lebih besar 
dari 70 dan lebih kecil atau sama dengan 80 dalam satu bulan ; 
c. bobot 30% (tiga puluh persen) jika NCSKP lebih besar dari 50 
dan lebih kecil atau sama dengan 70 dalam satu bulan ; 
d. bobot 15% (lima belas persen) jika NCSKP lebih besar dari 30 
dan lebih kecil atau sama dengan 50 dalam satu bulan ; 
e. bobot 0% (nol persen) jika NCSKP lebih kecil atau sama dengan 
30 dalam satu bulan. 
(2) Ketentuan mengenai perhitungan NCSKP diatur dalam format 
Lampiran II Peraturan Bupati ini dan dalam aplikasi SKP onlin e 
Pemerintah Kabupaten Tebo; 
(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran 
TPP dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh 
perse tujuan pengguna anggaran melalui PPK-PD. 
(2) Dokumen SPP-LS untuk pemba yaran TPP sebagaimana dima ksud 
pada ayat ( 1) terdiri dari: 
a. surat pengantar SPP-LS; 
b. ringkasan SPP-LS;dan 
c. rincian SPP-LS; 
(3) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dinyatakan tidak lengkap dan / atau tidak benar oleh PPK-PD, 
maka PPK-PD mengembalikann ya kepada bendahara pengeluara n 
untuk dilengkapi dan / atau diperbaiki. \_ 
'/ Bagian Ketiga 
Permintaan Pembayaran