Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANYUMAS Nomor 31 Tahun 2022 pada Pasal 9?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANYUMAS Nomor 31 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 24 TAHUN 2022, Pasal 9 menyebutkan bahwa:

(1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun. 
(2) TPP dibayarkan mulai tanggal 10 (sepuluh) sampai 
dengan akhir bulan berjalan atas penc apaian 
Produktivitas Kerja Pegawai dan Disiplin Kerja 
Pegawai pada bulan sebelumnya. 
(3) Untuk perhitungan perolehan TPP bulan Desember 
capaian kinerja dan kehadiran diperhitungkan sampai 
dengan 2 (dua) hari kerja sebelum hari kerja terakhir 
bulan Desember. 
(4) TPP Bulan Desember dibayarkan paling lama pada 
hari kerja terakhir bulan Desember tahun berjalan. 
(5) Dalam hal TPP tidak dapat dibayarkan sesuai dengan 
ketentuan pada ayat (2) yang disebabkan bukan 
karena kesalahan individu, pembayaran tambahan 
penghasilan dapat dibayarkan pada bulan berikutnya. 
(6) PNS yang mendapat tugas tambahan sebagai Pejabat 
Pelaksana Tugas (Plt.), Pejabat Pelaksana Harian 
(Plh.), Pamong belajar atau PNS yang ditunjuk sebagai 
Kepala S anggar Kegiatan Belajar , Koordinator 
Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan, Koordinator 
Tata Usaha pada Satuan Pendidikan (baik formal 
maupun informal), Koordinator Tata Usaha pada Tata 
Usaha (TU) khusus Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris 
Daerah/ Asisten/ dan Staf Ahli, dan jabatan Ajudan 
diberi tambahan TPP sebaga imana tercantum dalam 
Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini . 
 
(7) Besaran TPP bagi PNS yang sedang menjalankan 
tugas belajar diatur dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. mendapatkan 100% (seratus persen ) selama masa 
tugas belajar terhitung mulai tanggal pada 
Keputusan Bupati tentang penunjukan tugas 
belajar; 
b. mendapatkan 75% (tujuh puluh lima per sen) 
selama masa tugas belajar, apabila masa studi 
diperpanjang selama 1 (satu) tahun . 
(8) TPP dapat diberikan bagi ASN yang bekerja pa da unit 
kerja yang sedang berproses menjadi BLUD, sampai 
dengan diterapkannya unit kerja tersebut menjadi 
BLUD. 
(9) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
adalah sesuai dengan pagu TPP berdasarkan jenjang 
jabatan. 
3. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peratu ran Bupati ini. 
4. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
5. Ketentuan dalam Lampiran III diubah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 
Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan . 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas. 
 
 
Ditetapkan di Purwokerto 
pada tanggal 23 Juni 2022 
BUPATI BANYUMAS , 
 ttd 
ACHMAD HUSEIN 
Diundangkan di Purwokerto 
pada tanggal 23 Juni 2022 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
 ttd 
 WAHYU BUDI SAPTONO 
 Pembina Utama Madya 
 NIP. 19640116 199003 1 009 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 31 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BANYUMAS, 
 
 
 
 
 
 ARIF ROHMAN, S.H. 
Penata Tingkat I 
NIP. 197505312009031002 
 LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI BANYUMAS 
NOMOR 31 TAHUN 2022 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI BANYUMAS NOMOR 24 
TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN 
PENGHASILAN PEGAWAI 
APARATUR SIPIL NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BANYUMAS . 
 
 
TATA CARA PEMBERIAN TPP DAN R UMUS BASIC TPP 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
 
A. RUMUS BASIC TPP 
 
ITTP = IKF X IKK X IPPD 
Keterangan : 
ITTP = Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai 
IKF = Indeks Kapasitas Fiskal 
IKK = Indeks Kemahalan Kontruksi 
IPPD = Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
 
Basic TPP Kabupaten Banyumas = Besaran TPP B adan 
Pemeriksa Keuangan X ITTP 
 
B. TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 
a. PRODUKTIVITAS KERJA 
1. Ketentuan Umum 
a) Setiap ASN yang menerima TPP wajib menginputkan 
nilai S asaran Kinerja Pegawai (SKP) dan nilai 
Perilaku Kerja sistem online; 
b) Setiap ASN yang menerima TPP menginputkan 
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada awal tahun, 
Rencana hasil kerja Bulanan pada awal bulan, dan 
catatan harian setiap harinya dengan sistem online; 
c) Setiap ASN yang diwajibkan membuat catatan 
harian, menginputkan Sasaran Kinerja Pegawai 
(SKP) pada awal tahun, Rencana hasil kerja Bulanan 
pada awal bulan, dan catatan harian setiap harinya 
dengan sistem online; 
d) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana hasil 
kerja dan T arget yang akan dicapai oleh seorang PNS 
yang harus dicapai setiap tahun dengan format 
laporan sebagaimana tercantum pada formul ir 1 
untuk Jabatan Pratama Tinggi ( JPT) dan Jabatan 
Administrator (JA) Kepala Perangkat Daerah dan 
formulir 2 untuk Jabatan Administrasi ( JA) dan 
Jabatan Fungsional ( JF); 
e) SKP dijabarkan dalam bentuk Rencana hasil kerja 
bulanan atau perjanjian kinerja bulanan antara PNS 
yang bersangkutan dengan atasan langsung yang 
memuat rencana hasil kerja dan target bulanan yang 
akan dicapai sebagaimana tercantum pada formul ir 
3; 
f) Penjabaran Rencana hasil kerja atau perjanjian 
kinerja bulanan dituangkan dalam Catatan Harian 
Pegawai yang diketahui dan diverifikasi oleh atasan 
langsung sebagai dasar perhitungan persentase 
produktivitas kerja dengan format laporan 
sebagaimana tercantum pada formulir 4 ; 
g) Capaian Produktivitas Kerja adalah perbandingan 
antara r ealisasi kerja dengan target kinerja 
sebagaimana tercantum pada formul ir 5; 
h) Capaian disiplin kerja adalah persentase capaian 
disiplin kerja setelah dikurangi fa ktor pengu rang 
disiplin kerja dengan format laporan sebagaimana 
tercantum pada formulir 6; 
i) Apabila pada awal bulan ASN tidak masuk kerja 
dengan alasan yang sah sehingga tidak dapat 
menginputkan Rencana hasil kerja Bulanan pada 
awal bulan, maka ASN menginputkan Renc ana hasil 
kerja Bulanan pada saat pertama masuk kerja; 
j) Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan 
Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah, 
penilaian Capaian Produktivitas Kerja Bulanan 
dihitung dari nilai rata -rata Capaian Produktivitas 
Kerja pejaba t definitif di bawahnya; 
k) Untuk jabatan Staf Ahli Bupati , penilaian Capaian 
Produktivitas Kerja diperoleh berdasarkan penilaian 
capaian Produktivitas Kerja Sekretaris Daerah; 
l) Apabila terdapat pejabat definiti f di bawah Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) dan Jabatan 
Administrator (JA) Kepala Perangkat Daerah yang 
menjalani cuti selama 11 (sebelas) hari sampai 
dengan 1 (satu) bulan penuh atau berhalangan tetap 
sehingga tidak mendapatkan capaian produktivitas 
kerja, pejabat definiti f tersebut tidak menjadi faktor 
pembagi dalam pemberian TPP Jabatan Pimpinan 
Tinggi Pratama (JPT) atau Jabatan Administrator 
(JA) Kepala Perangkat Daerah di atasnya; 
m) Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) dan 
Jabatan Administrator (JA) Kepala Perangkat Daerah 
serta Staf ahli Bupati yang melaksanakan cuti 
selama 1 bulan penuh dalam bulan berjalan 
kepadanya diberikan tambahan penghasilan 30% 
(tiga puluh persen) tanpa menghitung Capaian 
Produktivitas Kerja pejabat definiti f di bawahnya; 
n) Pemberian TPP ASN yang melaksanakan cuti, diatur 
sebagai berikut: 
1) ASN yang melaksanakan cuti selama 1 (satu) 
bulan penuh dalam bulan berjalan, kepadanya 
tidak diberikan TPP berdasarkan produktivitas 
kerja dan hanya diberikan TPP berdasarkan 
disiplin kerja yaitu sebesar 30% (tiga puluh 
persen ) dari besaran TPP; 
2) ASN yang melaksanakan cuti selama 21 (dua 
puluh satu) hari sampai dengan satu hari 
sebelum bulan berjalan berakhir , diberikan TPP 
dengan perhitungan aspek produktivitas kerja 
maksimal 75% (tujuh puluh lima persen ) dari 
capaian produktivitas kerja ditambahkan dengan 
aspek disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh 
persen ) dari besaran TPP. 
Rumus penghitungan pemberian TPP maksimal : 
(75% x 70% x besaran TPP) + (30% x besaran 
TPP) 
3) ASN yang melaksanakan cuti selama 11 -20 hari 
dalam bulan berjalan, diberikan TPP dengan 
penghitungan aspek produktivitas kerja 
maksimal 85% (delapan puluh lima persen ) dari 
capaian produktivitas kerja ditambahkan dengan 
aspek disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh 
persen ) dari besaran TPP. 
Rumus penghitungan pemberian TPP maksimal : 
(85% x 70% x besaran TPP) + (30% x besaran 
TPP) 
4) ASN yang melaksanakan cuti selama 1 -10 hari 
dalam bulan berjalan, diberikan TPP dengan 
penghitungan aspek produktivitas kerja sesuai 
dengan capaian produktivitas kerja ditambahkan 
dengan aspek disiplin kerja sebesar 30% (tiga 
puluh persen ) dari besaran TPP. 
o) PNS yang sedang menjalankan tugas belajar tidak 
wajib membuat SKP pada awal tahun dengan 
ketentuan tetap mengirimkan laporan sebag aimana 
dimaksud pada formul ir 7; 
p) PNS tugas belajar yang tidak mengirimkan laporan 
setiap semester, dihentikan pembayaran TPP pada 
semester berikutnya; 
q) PNS yang ditugaskan/diperbantukan pada unit lain, 
penilaian kinerja dilakukan oleh Pejabat Penilai 
Kinerja Instansi induk atas dasar penilaian dari unit 
kerja yang bersangkutan melaksanakan tugas ; 
r) PNS yang ditugaskan pada Koordinator Wilayah 
Kecamatan Dinas Pendidikan, penilaian kinerja 
dilakukan oleh atasan langsungnya atas dasar 
penilaian dari Pengaw as Sekolah atau ASN lain yang 
ditugaskan sebagai Koordinator dimana yang 
bersangkutan melaksanakan tugas; 
s) Guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi, 
penilaian kinerjanya dilakukan oleh Kepala Unit 
Satuan Pendidikan; 
t) Pengawas Sekolah yang belum mendapa tkan 
tunjangan profesi, penilaian kinerjanya dilakukan 
oleh Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga 
Kependidikan; 
u) Penilik dan Pamong Belajar yang ditugaskan sebagai 
Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, penilaian 
kinerjanya dilakukan oleh Kepala Bidang Pembina an 
Guru dan Tenaga Kependidikan. 
2. Perhitungan Persentase Capaian Produktivitas Kerja 
Persentase capaian produktifitas kerja diperoleh 
berdasarkan perbandingan antara realisasi kerja dengan 
target kinerja yang dihitung berdasarkan catatan harian 
pegawai dikalikan seratus persen : 
 
Realisasi kerja 
Target kinerja X 100% (seratus persen) 
3. Penghitungan Perolehan TPP dari aspek Produktivitas 
Kerja 
(70% X Persentase Capaian Produktivitas Kerja) X 
Besaran TPP 
Persentase capaian produkticitas kerja sebagai berikut : 
a) Nilai capaian produktivitas kerja bulanan dengan 
angka >90%, maka Persentase capaian produktivitas 
kerja sebesar 100% (seratus pesen) . 
b) Nilai capaian produktivitas kerja bulanan dengan 
angka >80% -90% , maka Persentase capaian 
produktivitas kerja sebesar 90% (sembilan puluh 
persen) . 
c) Nilai capaian produktivitas kerja bulanan dengan 
angka >70% -80% , maka Persentase capaian 
produktivitas kerja sebesar 80% (delapan puluh 
persen) . 
d) Nilai capaian produktivitas kerja bulanan dengan 
angka >60% -70% , maka Persentase capaian 
produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) . 
e) Nilai capaian produktivitas kerja bulanan dengan 
angka >50% -60% , maka Persentase capaian 
produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen). 
f) Nilai capaian produktivitas kerja bulana n dengan 
angka ≤ 50%, maka Persentase capaian produktivitas 
kerja sebesar 45% (empat puluh lima persen). 
 
b. DISIPLIN KERJA 
1. Ketentuan Umum 
a) Salah satu indikator tingkat disiplin pegawai 
dibuktikan dengan daftar hadir masuk kerja dan 
pulang kerja secara elektronik, dan/atau daftar 
hadir manual untuk kegiatan apel pagi hari Senin 
dan upacara hari besar nasional; 
b) PNS yang menjalankan cuti selain cuti di luar 
tanggungan negara, cutinya tidak menjadi faktor 
pengurang; 
c) PPPK yang menjalankan cuti, cutinya tidak menjadi 
faktor pengurang; 
d) ASN yang menjalankan cuti secara terus menerus 
dalam 1 bulan kepada yang bersangkutan diberikan 
tambahan penghasilan sebesar Persentase disiplin 
kerja; 
e) PNS yang menjalankan tugas belajar, 
ketidakhadirannya tidak menjadi faktor pengurang; 
f) Kehadiran, keterlambatan dan pulang kerja sebelum 
waktunya adalah kehadiran, keterlambatan dan 
pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana 
terekam dalam absensi elektronik; 
g) Untuk unit kerja yang belum tersedia mesin absensi 
elektronik atau sudah t ersedia namun dalam kondisi 
rusak, maka absensi elektronik dilaksanakan pada 
unit kerja terdekat lainnya dimana unit kerja 
tersebut berada; 
h) PNS yang ditugaskan pada wilayah kecamatan atau 
perangkat daerah lainnya secara terus menerus atau 
dalam waktu terte ntu, dapat melaksanakan absensi 
pada kecamatan atau perangkat daerah lainnya 
dimana yang bersangkutan melaksanakan tugas 
dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan 
secara tertulis kepada Camat atau Kepala Perangkat 
Daerah lainnya dengan tembusan pada Badan 
Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia; 
i) PNS yang melaksanakan perjalanan dinas 
ketidakhadirannya tidak menjadi faktor pengurang. 
 
2. Penghitungan Persentase Disiplin Kerja 
Rumus perolehan TPP aspek disiplin kerja : 
30% x besaran TPP 
 
3. Faktor pengurang disiplin kerja yaitu : 
a) Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, bobot 
disiplin kerja dikurangi 3% (tiga persen) untuk tiap 1 
(satu) hari tidak masuk kerja . Pengurangan tersebut 
paling besar 100% (seratus persen ) dari Persentase 
disiplin kerja untuk tiap 1 (satu) bulan berjalan ; 
b) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan 
berjalan, maka diberikan pengurangan t ambahan 
penghasilan sebagai berikut: 
Keterlambatan 
(TL) Lama Keterlambatan 
(Akumulasi dalam 1 
bulan) Persentase 
Pengura ngan 
TL 1 15 menit s.d. < 31 menit 0,5% 
TL 2 31 menit s.d. < 61 menit 1 % 
TL 3 61 menit s.d. < 91 menit 1,25% 
TL 4 >= 91 menit dan atau 
tidak absen pagi 1,5% 
c) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada 
bulan berjalan, maka diberikan pengurangan 
tambahan penghasilan sebagai berikut: 
 
Pulang 
Sebelum 
Waktunya 
(PSW) Lama PSW (Akumulasi 
dalam 1 bulan) Persentase 
Pengurangan 
PSW 1 15 menit s.d. < 31 menit 0,5% 
PSW 2 31 menit s.d. < 61 menit 1% 
PSW 3 61 menit s.d. < 91 menit 1,25% 
PSW 4 >= 91 menit dan atau 
tidak absen sore 1,55% 
 
d) Bagi PNS yang wajib menyampaikan Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai 
dengan peraturan perundang -undangan, akan tetapi 
tidak melaksanakan kewajibannya , maka dikenakan 
pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen ) dari 
disiplin kerja sampai dengan yang bersangkutan 
melaksanakan kewajibannya; 
e) Bagi ASN yang menggunakan Barang Milik Daerah 
(BMD), dalam hal barang milik daerah yang 
digunakannya hilang, maka dikenakan pengurangan 
TPP sebesar 5% (lima persen ) dari disiplin kerja 
sampai dengan yang bersangkutan mengganti 
kerugian secara tunai atau an gsuran secara terus -
menerus; 
f) Bagi ASN yang telah ditetapkan merugikan daerah 
melalui mekanisme Tuntutan Perbendaharaan maka 
dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima 
persen ) dari disiplin kerja sampai dengan yang 
bersangkutan lunas mengganti kerugian seca ra 
tunai atau angsuran; 
g) Bagi ASN yang tidak mengikuti apel pada hari Senin 
pagi dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua 
persen ) dari disiplin kerja per kegiatan apel; 
h) Bagi ASN yang ditugaskan mengikuti upacara hari 
besar dan tidak melaksanakan tugasnya m aka 
dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua 
persen ) dari disiplin kerja per kegiatan upacara hari 
besar; 
i) Atasan langsung atau pejabat yang mendapat 
delegasi yang tidak melaksanakan kewajiban 
verifikasi sendiri atas hasil kinerja bawahannya, 
maka dikenaka n pengurangan TPP sebesar 10% 
(sepuluh persen ) dari disiplin kerja selama 1 (satu) 
bulan; 
j) Bagi Kepala Perangkat Daerah yang mendapat 
undangan untuk menghadiri acara yang dipimpin 
langsung oleh Bupati dan yang bersangkutan tidak 
hadir maka dikenakan pengura ngan TPP sebesar 
0.5% (nol koma lima persen ) per acara dari disiplin 
kerja, kecuali cuti, izin langsung dari Bupati atau 
mendapat perintah lain oleh Bupati. 
 
C. CARA PENGHITUNGAN 
 Penghitungan tambahan penghasilan yang dibayarkan 
adalah hasil pengkalian dari besaran TPP dengan penjumlahan 
Persentase Capaian Produktivitas Kerja bulanan dan Persentase 
Capaian Disiplin Kerja dikalikan dengan hukuman disiplin dan 
penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada formulir 8 
dengan rumus : 
 
Pembayaran TPP : Besara{ {((Persentase Capaian Produktivitas Kerja 
x 70%) x Besaran TPP ) + ((30% - faktor 
pengurang) x Besaran TPP )} x Persentase 
Hukuman Disiplin 
 
Catatan : TPP paling banyak sebesar 100% (seratus persen ) 
kecuali PNS sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dapat 
mencapai lebih dari 100% (seratus persen ). 
 
 
Contoh : 
a. Seora ng PNS A dengan Besaran TPP Rp 3.000.000,00 
yang bersangkutan mendapatkan Persentase Capaian 
Produktivitas Kerja 90% (sembilan puluh persen) , disiplin 
kerja baik dan tidak dijatuhi hukuman disiplin, maka 
perhitungannya sebagai berikut : 
{(90% x 70%) x Rp3.000.000) + ((30% - 0%) x 
Rp3.000.000 ) x 100% 
{(63% x Rp 3.000.000) + ( 30% x Rp3.000.000) } x 100% 
(Rp1.890.000 + Rp 900.000 ) x 100% 
Rp2.790.000 ,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh 
ribu rupiah). 
b. Seorang PNS B dengan Besaran TPP Rp. 3.000.000,00 
yang bersangkutan mendapatkan Persentase Capaian 
Produktivitas Kerja 90% tidak m asuk kerja tanpa alasan 
yang sah 1 (satu) hari dan tidak dijatuhi hukuman 
disiplin, maka perhitungnya sebagai berikut : 
{(90% x 70%) x Rp3.000.000) + ((30% - 3%) x 
Rp3.000.000} x 100% 
{(63% x Rp 3.000.000) + (27% x Rp3.000.000)} x 100% 
(Rp1.890.000 + Rp 810.000) x 100% 
Rp2.700.000 ,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). 
c. Seora ng PNS C dengan Besaran TPP Rp 3.000.000,00 
yang bersangkutan mendapatkan Persentase Capaian 
Produktivitas Kerja 70% (tujuh puluh persen) , tidak 
masuk kerja tanpa alasan yang sah 1 (satu) hari, 
terlambat 60 (enam puluh) menit, pulang kerja sebelum 
waktunya 30 (tiga puluh) menit dan tidak dijatuhi 
hukuman disiplin, maka hitungannya sebagai berikut : 
{(70% x 70%) x Rp. 3.000.000) + ((30% - 1% - 0.5% ) x 
Rp3.000.000} x 100% 
{(49% x Rp 3.000.000) + (2 8.5% x Rp3.000.000)} x 100% 
(Rp1.470.000 + Rp 855.000) x 100% 
Rp2.325.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu 
rupiah). 
 
d. Seorang PNS D dengan Besaran TPP Rp 3.000.000,00 
yang bersangkutan mendapatkan Persentase Capaian 
Produktivitas Kerja 70% (tujuh puluh persen) , tidak 
masuk kerja tanpa alasan yang sah 1 (satu) hari, 
terlambat 60 (enam puluh) menit, pulang kerja sebelum 
waktunya 30 (tiga puluh) menit dan dijatuhi hukuman 
disiplin tingkat sedang, maka perhitunga nnya sebagai 
berikut : 
{(70% x 70%) x Rp3.000.000) + ((30% - 1% - 0.5%) x Rp 
3.000.000} x 80% 
{(49% x Rp 3.000.000) + (28.5% x Rp3.000.000)} x 80% 
(Rp1.470 .000 + Rp 855.000) x 80% 
Rp2.325.000 x 80% = Rp 1.860.000 ,00 (satu juta delapan 
ratus enam puluh ribu rupiah). 
(Tambahan Penghasilan dibayarkan 80% (delapan puluh 
persen) selama 6 (enam) bulan 
 
D. TATA CARA PEMBAYARAN 
a. Tata cara pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan mekanisme pencairan anggaran 
dengan melampirkan formul ir sebagaimana terlampir pada 
formul ir 6; dan 
b. Formul ir 6 dibuat oleh pejabat yang menangani urusan 
kepegawaian berdasarkan hasil penilaian capaian k inerja 
dan disiplin kerja . 
 
 
 
 
 
 Formulir 1 
 
(NAMA INSTANSI) PERIODE PENILAIAN : ..... JANUARI SD ..... DESEMBER TAHUN .....
NO NO
1 NAMA 1
2 NIP 2
3 PANGKAT/GOL. RUANG 3
4 JABATAN 4
5 UNIT KERJA 5
NO PERSPEKTIF
(1) (5)
1
2
3
B. TAMBAHAN
(Penerima Layanan/Proses 
Bisnis/Penguatan 
Internal/Anggaran)SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
PANGKAT/GOL. RUANG
JABATANNAMA
NIP
UNIT KERJA
A. UTAMAHASIL KERJA
RENCANA HASIL KERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
(2) (3) (4)
4 Harmonis
- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya Ekspektasi Khusus 
Pimpinan :Rencana Hasil Kerja Tambahan 1
(Hasil yang diharapkan dengan 
prioritas rendah (direktif, dan/atau 
Rencana Aksi) disertai dengan Jabatan IKI 2 Target 2
2 Akuntabel
- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin, dan 
berintegritas tinggiEkspektasi Khusus 
Pimpinan :
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, 
dan efisien
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan1 Berorientasi Pelayanan
3 Kompeten
- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubahEkspektasi Khusus 
Pimpinan :
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
5 Loyal
- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-undang Dasar Negara republik 
Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah
6 Adaptif
- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahanEkspektasi Khusus 
Pimpinan :
- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan negara
- Menjaga Rahasia Jabatan dan Negara69,2
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif- Melakukan perbaikan tiada henti- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat Ekspektasi Khusus 
Pimpinan : - Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan
(NIP) (NIP)(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pegawai yang Dinilai Pejabat Penilai Kinerja
(Nama) (Nama)Ekspektasi Khusus 
Pimpinan :
7 Kolaboratif
- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi Ekspektasi Khusus 
Pimpinan : - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
- Bertindak proaktif
 
 
 
(NAMA INSTANSI) PERIODE PENILAIAN : ........ JANUARI SD ......... DESEMBER TAHUN .........
NO NO
1 NAMA 1
2 NIP 2
3 PANGKAT/GOL. RUANG 3
4 JABATAN 4
5 UNIT KERJA 5
NO ASPEK TARGET
(1) (4) (6)
Kuantitas
kualitas
waktu
kuantitas
kualitas
waktu
B. TAMBAHAN
Kuantitas/
Kulaitas/
Waktu/
BiayaTarget 2
(Nama) (Nama)
(NIP) (NIP)7 Kolaboratif
- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi Ekspektasi Khusus Pimpinan :
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama
(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pegawai yang Dinilai Pejabat Penilai Kinerja- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan negara
- Menjaga Rahasia Jabatan dan Negara
6 Adaptif
- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan Ekspektasi Khusus Pimpinan :
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
- Berrtindak proaktif5 Loyal
- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, 
setia pada NKRI serta pemerintahan yang sahEkspektasi Khusus Pimpinan :- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4 Harmonis
- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya Ekspektasi Khusus Pimpinan :
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif3 Kompeten
- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah Ekspektasi Khusus Pimpinan :- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan tiada hentiEkspektasi Khusus Pimpinan :(5)
A. UTAMA
2 Akuntabel
- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi Ekspektasi Khusus Pimpinan :
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatanRencana Hasil Kerja Pimpinan yang 
diintervensiRencana Hasil Kerja Utama 1
(diisi dengan rencana hasil kerja sesuai matriks 
peran dan hasil yang memiliki prioritas renddah)IKI 2
PERILAKU KERJA*
1 Berorientasi PelayananPANGKAT/GOL. RUANG
JABATAN
UNIT KERJA
HASIL KERJA
RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN 
YANG DIINTERVENSIRENCANA HASIL KERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
(2) (3)NAMA
NIPPEGAWAI YANG DINILAISASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL
PEJABAT PENILAI KINERJA Formulir 2 
 
 
 
 
 
 
 
 Formulir 3 
 
RENCANA HASIL KERJA BULAN......... 
 
 
Dalam rangka optimalisasi k inerja pegawai, kami yang bertanda tangan 
dibawah ini : 
 
N a m a : 
N I P : 
Pangkat/Gol. : 
Jabatan : 
Unit Kerja : 
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA . 
 
N a m a : 
N I P : 
Pangkat/Gol. : 
Jabatan : 
Unit Kerja : 
Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . 
 
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target hasil kerja sebagaimana 
tersebut dibawah ini 
 
NO RENCANA HASIL 
KERJA 
BULANAN TARGET 
(KUANTITAS/OUTPUT) WAKTU YANG 
DIBUTUHKAN (1 
Bulan) 
1. ...... ..... ...... 
2. .... 
3. Dst. 
 
Sebagai dasar rencana hasil kerja bulanan yang dituangkan dalam buku 
catatan harian pegawai. Dengan keberhasilan d an kegagalan pencapaian kerja 
menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA . 
 
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan, serta akan 
melakukan evaluasi kerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 
rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
 
Purwokerto , ..................... 
 
PIHAK KEDUA 
 
 
 
( ) PIHAK PERTAMA 
 
 
 
( ) 
 
 
 Formulir 4 
 
CATATAN KEGIATAN HARIAN ASN 
 
 
N a m a : 
N I P : 
Pangkat/Gol. : 
Jabatan : 
Unit Kerja : 
 
Kegiatan Bu lan ............................. 
 
No. Hari/Tanggal Uraian Kegiatan Realisasi 
Kuantitas 
(Output) Paraf Atasan 
Langsung 
1. Senin, ............ a. 
 b. 
 c. 
 dst 
2. Selasa, ........... a. 
 b. 
 dst 
 
3. Rabu, 
............. .. a. 
 dst 
4. dst dst 
 
 
ASN yang bersangkutan , 
 
 
 
 
 
(....................................) 
 
 Formulir 5 
 
CAPAIAN PRODUKTIVITAS KERJA BULAN......... 
 
N a m a : 
N I P : 
Pangkat/Gol. : 
Jabatan : 
Unit Kerja : 
 
Mencapai Persentase Produktivi tas Kerja sebagai berikut : 
NO RENCANA 
KERJA 
BULANAN TARGET 
(KUANTITAS/
OUTPUT) REALISA
SI 
 
CAPAIAN 
PRODUKTIVITAS 
KERJA 
 
PERSENTASE 
CAPAIAN 
PRODUKTIVITA
S KERJA 
 
CUTI 
(HARI) PERSENTASE 
CAPAIAN 
PRODUKTIVITA
S KERJA ATAS 
DASAR 
PERHITUNGAN 
CUTI TOTAL 
PERSENTA SE 
CAPAIAN 
PRODUKTIVIT
AS KERJA 
1. 
2. 
3. Dst. 
Rata-rata Capaian Produktivitas Kerja 91 
Sebagai dasar penetapan penghitungan Persentase Cap aian Produktivitas Kerja. 
 
Purwokerto, ..................... 
 
Mengetahui 
Atasan La ngsung 
 
 
( ) ASN yang bersangkutan 
 
 
 
( ) 
 
 Formulir 6 
 
CAPAIAN DISIPLIN KERJA BULAN......... 
 
 
N a m a : 
N I P : 
Pangkat/Gol. : 
Jabatan : 
Unit Kerja : 
 
Mencapai Persentase Disip lin Kerja sebagai berikut : 
 
PRESENTASE 
DISIPLIN 
KERJA FAKTOR PENGURANG DISIPLIN KERJA TOTAL 
PERSENTASE 
CAPAIAN 
DISIPLIN 
KERJA TK TL PSW APEL 
SENIN UPACARA LHKPN BMD TUNTUTAN 
PERBENDAHARAAN TUGAS 
VERIFIKASI 
 
 
 
 
Sebagai dasar penetapan penghitungan capaian disiplin kerja. 
 
Purwokerto, ..................... 
 
Mengetahui 
Atasan Langsung 
 
 
( ) ASN yang bersangkutan 
 
 
 
( ) 
 
 
 
 
 Formulir 7 
 
 
LAPORAN PNS TUGAS BELAJAR *) 
 
 
N a m a : 
N I P : 
Pangkat/Gol. : 
Program Studi : 
Lembaga Pendidikan : 
 
 
No. Bulan Mata Kuliah yang 
diambil SKS KETERANGAN 
1. 
 
2. 
 
 
 
 
Mengetahui 
Ketua Prodi 
 
 
 
 
( ) PNS yang bersangkutan 
 
 
 
 
( ) 
 
 
*) Dibuat setiap semester 
 
 
 
 
 
 
 
Formulir 8 
REKAPITULASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 
PADA ................................................................................... 
BULAN .................... TAHUN ................... 
NO. NAMA
/NIP KELAS 
JABATAN 
 PAGU 
TAMBA
HAN 
(PLT/PL
H) PAGU 
TPP TOTAL 
PERSENTASE 
CAPAIAN 
PRODUKTIVITAS 
KERJA (MAKSIMAL 
70%) TOTAL 
PERSENTAS
E CAPAIAN 
DISIPLIN 
KERJA 
(MAKSIMAL 
30%) 
TOTAL 
PERSENTASE 
PEROLEHA N 
TPP HUKUMAN 
DISIPLIN 
GRATIFIKA
SI PENERIMAAN 
TPP 
JENIS % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. 
2. 
dst 
 Jumlah 
 Purwokerto, ............................. ..... 
 Kepala................. 
 
 
 
 .................................................... 
 NIP. ........................................ 
 
BUPATI BANYUMAS, 
 
 ttd 
 
ACHMAD HUSEIN Catatan 
1 = No 
2 = Nama dan NIP 
3 = Kelas Jabatan 
4 = Pagu Tambahan 
5 = Pagu TPP 
6 = Total Persentase Capaian Produktivitas Kerja 
7 = Total Persentase Capaian Disiplin Kerja 
8 = Total Persentase Perolehan TPP 
10 = Jenis Hukuman Disiplin 
11 = Prosentase Hukuman Disiplin 
12 = Gratifikasi 
11 = Penerimaan TPP 
 
LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI BANYUMAS 
NOMO R 31 TAHUN 2022 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
BANYUMAS NOMOR 24 TAHUN 20 22 
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN 
PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BANYUMAS 
 
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
 
NO. URAIAN KELAS 
JABATAN BESARAN TPP PER 
BULAN (RUPIAH) 
1. Eselon II/a : 
Sekretaris Daerah 15 Rp22.000.000 ,00 
2. Eselon II/b : 
a. Para Asisten 14 Rp16.000.000 ,00 
b. Inspektur Daerah 14 Rp15.500.000 , 00 
c. Kepala Dinas/Ba dan/Satuan Polisi Pamong 
Praja/ Sekretaris DPRD 14 Rp14.000.000 , 00 
d. Staf Ahli Bupati 13 Rp12.500.000 , 00 
3. Eselon III/a : 
a. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah 12 Rp10.000.000 , 00 
b. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Bar ang/ 
Jasa Sekretariat Daerah 12 Rp11.000.000 , 00 
c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 12 Rp11.000.000 , 00 
d. Sekretaris Inspektorat Daerah 12 Rp7.750.000 , 00 
e. Camat 12 Rp7.500.000 , 00 
f. Sekretaris Dinas/Sekretaris Badan / 
Sekretaris Satuan Polisi Pam ong Praja 12 Rp7.500.000 , 00 
g. Inspektur Pembantu 11 Rp7.750.000 , 00 
h. Kepala Bagian Sekretariat DPRD 11 Rp7.000.000 , 00 
4. Eselon III/b : 
a. Kepala Bidang 11 Rp6.500.000 , 00 
b. Sekretaris BPBD 11 Rp6.500.000 , 00 
c. Sekretaris Kecamatan 11 Rp6.000.000 , 00 
5. Eselon IV/a : 
a. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah 9 Rp5.250.000 , 00 
b. Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Daerah 9 Rp5.000.000 , 00 
c. Lurah 9 Rp4.750.000 , 00 
d. Kepala Sub Bagian /Kepala Sub 
Bidang /Kepala Seksi pada Sekretariat 
DPRD/Dinas/Badan/Satua n Polisi Pamong 
Praja 9 Rp4.750.000 , 00 
e. Kepala UPTD Tipe A 9 Rp4.750.000 , 00 
f. Kepala Seksi pada Kecamatan 8 Rp4.000.000 , 00 
6. Eselon IV/b : 
a. Sekretaris dan Kepala Seksi pada Kelurahan 8 Rp3.750.000 , 00 
 
 NO. URAIAN KELAS 
JABATAN BESARAN TPP PER 
BULAN (RUPIAH) 
b. Kepala Sub Bagian pada Kecamatan 8 Rp3.750.000 , 00 
c. Kepala UPTD Tipe B 8 Rp3.750.000 , 00 
d. Kepala Sub Bagian UPTD Tipe A 8 Rp3.750.000 , 00 
7. Sub Koordinator : 
a. Sub Koordinator Sekretariat Daerah 9 Rp5.250.000 , 00 
b. Sub Koordinator Inspektorat Daerah 9 Rp5.000.000 , 00 
c. Sub Koordinator Sekretaria t DPRD/ 
Dinas/Badan 9 Rp4.750.000 , 00 
8. 
 
 
 
 
 
 
 Pelaksana : 
a. Pelaksana pada Sekretariat Daerah : 
1) Pelaksana 7 Rp2.900.000 , 00 
2) Pelaksana 6 Rp2.400.000 , 00 
3) Pelaksana 5 Rp2.300.000 , 00 
4) Pelaksana 4 Rp2.250.000 , 00 
5) Pelaksana 3 Rp2.200.000 , 00 
6) Pelaksana 1 Rp1.700.000 , 00 
b. Pelaksana pada Inspektorat Daerah : 
1) Pelaksana 7 Rp2.850.000 , 00 
2) Pelaksana 6 Rp2.350.000 , 00 
3) Pelaksana 5 Rp2.250.000 , 00 
4) Pelaksana 4 Rp2.200.000 , 00 
5) Pelaksana 3 Rp2.150.000 , 00 
6) Pelaksana 1 Rp1.650.000 , 00 
c. Pelaks ana pada Perangkat Daerah Lainnya : 
1) Pelaksana 7 Rp2.800.000 , 00 
2) Pelaksana 6 Rp2.300.000 , 00 
3) Pelaksana 5 Rp2.200.000 , 00 
4) Pelaksana 4 Rp2.150.000 , 00 
5) Pelaksana 3 Rp2.100.000 , 00 
6) Pelaksana 1 Rp1.600.000 , 00 
9 Jabatan Fungsional : 
a. Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah : 
1) Ahli Utama 13 - 14 Rp6.750.000 , 00 
2) Ahli Madya 11 - 12 Rp6.750.000 , 00 
3) Ahli Muda 9 -10 Rp5.250.000 , 00 
4) Ahli Pertama 8 Rp4.250.000 , 00 
b. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa : 
1) Ahli Madya 12 Rp7.250.000 , 00 
2) Ahli Muda 10 Rp6.000.000 , 00 
3) Ahli Pertama 8 Rp5.000.000 , 00 
c. Jabatan Fungsional pada Inspektorat Daerah : 
1) Ahli Utama 13 – 14 Rp6.500.000 , 00 
2) Ahli Madya 11 – 12 Rp6.500.000 , 00 
3) Ahli Muda 9 – 10 Rp5.000.000 , 00 
4) Ahli Pertama 8 Rp4.000.000 , 00 
5) Penyelia 8 - 9 Rp4.000.000 , 00 
6) Mahir/Pelaksana Lanjutan 7 Rp3.500.000 , 00 
7) Terampil/Pelaksana 6 Rp3.000.000 , 00 
8) Pemula/Pelaksana Pemula 5 Rp2.500.000 , 00 
d. Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah lainnya : 
1) Ahli Utama 13 - 14 Rp4.500.000 , 00 
2) Ahli Madya 11 - 12 Rp4.500.000 , 00 
3) Ahli Muda 9 - 10 Rp4.000.000 , 00 
4) Ahli Pertama 8 Rp3.250.000 , 00 
 
 NO. URAIAN KELAS 
JABATAN BESARAN TPP PER 
BULAN (RUPIAH) 
5) Penyelia 8 - 9 Rp3.250.000 , 00 
6) Mahir/Pelaksana Lanjutan 7 Rp3.000.000 , 00 
7) Terampil/Pelaksana 6 Rp2.500.000 , 00 
8) Pemula/Pelaksana Pe mula 5 Rp2.100.000 , 00 
10. Guru yang belum diangkat dalam jabatan 
fungsional dan/atau Guru yang belum 
mendapatkan tunjangan sertifikasi/profesi Rp1.400.000 , 00 
11. PPPK Rp1.400.000 , 00 
 
 
 
BUPATI BANYUMAS, 
 ttd 
ACHMAD HUSEIN 
 
LAMPIRAN III 
PERATURAN BUPATI BANYUMAS 
NOMO R 31 TAHUN 2022 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI BANYUMAS NOMOR 24 
TAHUN 202 2 TENTANG 
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI 
APARATUR SIPIL NEGARA 
DI