Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 6 Tahun 2011, apa isi dari Pasal 88?
Pasal Pasal 88 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA, pada BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP, menyatakan:

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang.
Ditetapkan di Kota 
Mungkidpada tanggal 23 
Juli 2011 
 BUPATI MAGELANG,
ttd
SINGGIH 
SANYOTO
Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 23 Juli 2011 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
 
 ttd
 UTOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 6
22PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 
TENTANG 
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
I. UMUM
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan urusan 
wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, untuk itu 
dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara 
serasi, merata dan terpadu dengan mengutamakan upaya 
peningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit 
serta pemulihan kesehatan, pemerintah daerah memerlukan 
dukungan pembiayaan yang memadai.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan 
Kesehatan merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat 
dipungut oleh pemerintah daerah. Disusunnya Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada 
Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang nantinya 
akan menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 
3 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan 
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang 
latar belakang dan alasan pembentukan.
Latar belakang dan alasan pembentukan Peraturan Daerah 
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Muntilan Kabupaten Magelang antara lain dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya pelayanan kesehatan 
yang bermutu. Untuk itu diperlukan sarana prasarana dan alat 
canggih serta penambahan jumlah instalasi yang ada di Rumah 
Sakit Umum Daerah Muntilan yang berdampak adanya penyesuaian 
tarif. Penyesuaian tarif tersebut dilakukan dengan 
mempertimbangkan kemampuan sosial, pertumbuhan ekonomi 
masyarakat, dan laju inflasi tanpa mengesampingkan pendekatan 
profesionalisme pelayanan kesehatan. 
Dengan disusunnya Peraturan Daerah tentang Retribusi 
Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan 
Kabupaten Magelang diharapkan akan meningkatkan pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat sehingga peningkatan derajat 
kesehatan warga masyarakat Kabupaten Magelang dapat terwujud.
II. PASAL DEMI PASAL