Apa substansi hukum dari Pasal  1 PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLAU Nomor H Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLAU Nomor H Tahun 2021 tentang RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN, khususnya BAB  I - KETENTUAN UMUM, Pasal  1, adalah:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerati adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Tenaga Keija Asing yang selanjutnya disingkat TKA 
adalah warga negara asing pemegang visa dengan 
maksud bekerja di wilayah Indonesia.
5. Pemberi Keija TKA adalah badan hukum atau badan- 
badan lainnya yang mempekeij akan TKA dengan 
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi 
Keija TKA di Daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi 
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas 
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerali untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekeijakan Tenaga 
Keija Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi 
Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas 
pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi keija 
TKA.
9. Wajib....
■ ■ pr-rr» m9^-
-4-
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan 
yang menurut peraturan perundang-undangan 
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 
Retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu 
yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi 
untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu 
dari Pemerintah Daerah.
11. Notifikasi adalah persetujuan penggunaan TKA yang 
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan 
Penempatan Tenaga Keija dan Perluasan 
Kesempatan Kexja sebagai dasar penerbitan izin 
tinggal terbatas yang merupakan dokumen perintah 
pembayaran yang dipersamakan dengan Surat 
Ketetapan Retribusi Daerah.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai 
dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, 
penentuan besamya Retribusi yang terutang sampai 
kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi 
serta pengawasan penyetorannya.