Apa substansi hukum dari Pasal 10 -I BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO Nomor mAHUN Tahun 2021?
Materi muatan -I BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO Nomor mAHUN Tahun 2021 tentang , khususnya BAB VI - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, Pasal 10, adalah:

Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 
mempunyai tugas : 
menyusun bahan perumusan kebijakan teknis 
pengembangan usaha ekonomi masyarakat; 
menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi 
pengembangan usaha ekonomi masyarakat; 
melakukan fasilitasi dan pengembangan permodalan 
usaha ekonomi masyarakat, pengembangan produksi, 
pemasaran, dan promosi hasil usaha masyarakat; 
melaksanakan pelatihan dan pembinaan dalam 
rangka pengembangan usaha ekonomi masyarakat 
desa; 
melakukan peningkatan kerjasama dengan instansi 
terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya 
masyarakat, dunia usaha, dan lembaga 
kemasyarakatan dalam rangka pengembangan usaha 
ekonomi masyarakat desa; 
melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha 
Ekonomi Desa. 
9 
menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi penataan, 
pemberdayaan, dan pendayagunaan lembaga 
kemasyarakatan dan lembaga adat desa; 
melakukan pendampingan, pembinaan dan 
monitoring penataan, pemberdayaan, dan 
pendayagunaan lembaga kemasyarakatan dan 
lembaga adat desa; 
melakukan peningkatan kerjasama dengan instansi 
terkait, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya 
masyarakat dalam rangka penataan, pemberdayaan, 
dan pendayagunaan kelembagaan; 
melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga 
Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa. 
Seksi Tata Laksana Gerakan Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas: 
menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dalam 
rangka pelaksanaan gerakan PKK; 
menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi 
pelaksanaan gerakan PKK; 
melakukan pelatihan dan pembinaan dalam rangka 
peningkatan PKK; 
melakukan pendampingan dan monitoring dalam 
rangka peningkatan PKK; 
melakukan peningkatan kerjasama dengan instansi 
terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya 
masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka 
peningkatan PKK; 
melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga 
Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa. 
Bagian Ketiga 
BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI DESA 
Pasal9 
( 1) Bidang Pemberdayaan U saha Ekonomi Desa mempunyai 
tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan 
sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa meliputi pengembangan usaha ekonomi 
masyarakat, pemberdayaan lembaga ekonomi desa serta 
pemanfaatan sumber daya desa dan teknologi tepat guna. 
8 
pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi peningkatan 
kapasitas kelembagaan, penataan, dan 
pendayagunaan kelembagaan serta tatalaksana 
gerakan PKK; 
pelaksanaan pembinaan dan monitoring peningkatan 
kapasitas kelembagaan, penataan, dan 
pendayagunaan kelembagaan serta tatalaksana 
gerakan PKK; 
pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pemberdayaan, 
dan monitoring lembaga adat desa; 
pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan instansi 
terkait, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya 
masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas 
kelembagaan, penataan, dan pendayagunaan 
kelembagaan serta tatalaksana gerakan PKK; 
pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan 
pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Dinas.