Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 453 Tahun 2015?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 453 Tahun 2015 tentang STANDAR PROSEDUR PELAYANAN DOKUMEN LINGKUNGAN, pada , Pasal 1 dinyatakan:

1. Daerah adalah Kota Bandung . 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung. 
3. Walikota adalah Walikota Bandung. 
4. Badan Pengelola L ingkungan Hidup yang 
selanjutnya disingkat BPLH adalah Badan Pengelola 
Lingkungan Hidup Kota Bandung. 
5. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 
selanjutnya disebut Kepala BPLH adalah Kepala 
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota 
Bandung. 
6. Pejabat … 
 3 
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi 
tugas tertentu di bidang pengelolaan lingkungan 
pada BPLH sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan . 
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup dan mendapat pendelegasian dari Walikota . 
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang selanjutnya 
disingkat SKPD lain adalah Satuan Kerja Perangkat 
Daerah ya ng menyelenggarakan urusan pemerintahan 
selain di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup . 
9. Dokumen Lingkungan adalah dokumen yang 
berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
Hidup, Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan 
dan Upaya Pemantauan Lin gkungan, dan Surat 
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan 
yang diajukan oleh Pemrakarsa . 
10. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 
yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian 
mengenai dampak penting suatu usaha 
dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada 
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan 
usaha dan/ atau kegiatan . 
11. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis 
dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil 
pelingkupan. 
12. Analisis Dampak Lingkun gan Hidup yang selanjutnya 
disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan 
mendalam tentang dampak penting suatu rencana 
usaha dan/atau kegiatan. 
13. Renca na Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 
selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan 
dampak terhadap li ngkungan hidup yang 
ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau 
kegiatan . 
14. Rencana … 
 
 4 
14. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang 
selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan 
komponen lingkungan hidup yang terkena dampak 
akibat rencana usaha dan/at au kegiatan. 
15. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya 
disingkat UKL -UPL adalah pengelolaan dan 
pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan 
yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan 
hidup yang diperlukan bagi pros es pengambilan 
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau 
kegiatan. 
16. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang 
selanjutnya disingkat SKKLH adalah surat keputusan 
yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari 
suatu rencana usaha dan/atau kegiat an yang wajib 
dilengkapi dengan Amdal . 
17. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat 
SPPL adalah surat pernyataan kesanggupan yang 
dibuat oleh Pemrakarsa /pemohon untuk melakukan 
pengelolaan dan pemantauan lin gkungan atas 
dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau 
kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang 
wajib Amdal atau UKL -UPL. 
18. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada 
setiap orang yang melakukan usaha dan/atau 
kegiatan yang wajib Amdal atau U KL-UPL dalam 
rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha 
dan/atau kegiatan . 
19. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang 
diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan 
Usaha dan/atau Kegiatan. 
 
20. Pemrak arsa … 
 
 5 
20. Pemrakarsa adalah setiap or ang atau badan yang 
bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau 
kegiatan yang akan dilaksanakan yang mengajukan 
dokumen lingkungan. 
21. Masyarakat yang diikutsertakan adalah masyarakat 
yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup 
dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk 
keputusan dalam proses Amdal . 
22. Komisi Penilai Amdal selanjutnya disingkat KPA 
adalah komisi yang bertugas menilai dokumen 
Amdal yang ditetapkan oleh Walikota.