Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 31 Tahun 2008 Pasal 17?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 31 Tahun 2008 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH, BAB VII - DINAS TENAGA KERJA, SO SIAL DAN TRANSMIGRASI, Pasal 17 mengatur sebagai berikut:

(1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi, 
meliputi : 
a. Kepala. b. Sekretariat, membawahkan : 
1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan; 
2. Subbagian Keuangan; dan 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 
c. Bidang Hubungan Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan, 
membawahkan : 
 1. Seksi Syarat Kerja dan Hubungan Industrial; dan 2. Seksi Pengawasan dan Pe rlindungan Ketenagakerjaan. 
d. Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, 
membawahkan : 
 1. Seksi Pembinaan Ketenagakerjaan; 2. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja; dan 3. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja. 
 19 
e. Bidang Asistensi dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan : 
 1. Seksi Asistensi Sosial; dan 2. Seksi Rehabilitasi Sosial. 
f. Bidang Potensi dan Pelayanan Sosial, membawahkan : 
 1. Seksi Potensi Sosial; dan 2. Seksi Pelayanan Sosial. 
g. Bidang Transmigrasi, membawahkan : 
 1. Seksi Penyuluhan Ketransmigrasian; 2. Seksi Penempatan Transmigrasi; dan 3. Seksi Evaluasi dan Kerjasama Antar Daerah. 
h. Unit Pelaksana Teknis, dibentuk sesuai kebutuhan yang 
nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan 
i. Kelompok Jabatan Fungsio nal sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), dipimpin 
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 
(3) Bidang-Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
(4) Sub-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seor ang Kepala Subbagi an yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 
(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. 
(6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Un it Pelaksana Teknis yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
 
20 
(7) Kelompok jabatan fungsional se bagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh seorang tenaga fungs ional senior yang ditunjuk oleh 
Kepala Dinas. 
(8) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan 
oleh Kepala Subbagian atau Kepala Seksi yang membidangi. 
(9) Bagan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi 
adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran V dan merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
(10) Rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan 
Transmigrasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.