Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 Pedoman Kerjasama Desa; a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Peraturan Nomor 29 Tahun 1945?
Ketentuan dalam Pedoman Kerjasama Desa; a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Peraturan Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka. 
2. Pemerintah Daerah adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah 
Kabupaten Kolaka terdiri atas Bupati dan Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten . 
3. Bupati adalah Bupati Kolaka 
4. Kecamatan adalah wilayah kerja ca.mat sebagai perangkat 
daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan 
kecamatan yang dipimpin oleh ca.mat. 
5. Ca.mat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah . 
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. MEMUTUSKAN : 
TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PERATURAN BUPATI 
DESA 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 201 7 
tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan 
Desa { Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1444); 
12. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Trasmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 359); 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka 
Tahun 2012 - 2032; (3) 
Menetapkan J • .I ! 
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga Desan ya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah . 
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 
11. Musyawarah Desa , adalah musyawarah antara BPD , 
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang 
bersifat strategis. 
12. Peraturan Desa, adalah peraturan perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 
disepakai bersama BPD . 
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang 
selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan 
Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 {enam ) tahun. 
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut 
RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk 
jangka waktu 1 {satu) tahun . 
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 
disebut APBDesa , adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 
16. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga di desa 
yang dibentuk oleh masyarakat dan desa sebagai upaya 
untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka 
mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa . 
17. Kerjasama Desa , adalah kesepakatan bersama an tar Desa 
dan/ a tau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis 
untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan , 
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 
masyarakat yang menjadi potensi desa dan kewenangan 
Desa. 
18. Kerjasama antar desa adalah suatu rangkaian kegiatan 
yang terjadi karena ikatan formal antar desa dan atau desa 
dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan 
kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu. 
19. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organ esasi 
kemas yarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan . 
20. Badan Kerja Sam a Antar Desa yang selanjutn ya disingk at 
BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan 
arrteu Dt::s a uutuk membantu Kepala Desa dalam 
melaks anakan kerjasama antar Desa. (4) ~r ~--- - 
J , • f 
Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini : 
a. memberikan pedoman dan/ atau acuan bagi pemerintah 
desa dalam mengurus dan mengatur pelaksanakan kerja 
sama sesuai kewenangannya; dan 
b. menciptakan keserasian dan sinergitas aturan pelaksanaan 
kerjasama desa secara tertib dan teratur. Pasal 3 Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk 
menyelaraskan ketentuan mengenai kerjasama desa sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan . Pasal 2 21. Peraturan Bersama Kepala Desa, adalah peraturan yang 
ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat 
mengatur. 
22. Keputusan Kepala Desa, adalah penetapan Kepala Desa 
yang bersifat konkret, individual,final dan mengikat. 
23. Kesepakatan Bersama, adalah kesepakatan para pihak 
untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan 
kewajiban . 
24. Perjanjian Bersama, adalah kesepakatan antara Kepala 
Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk 
mengerjakan bidang dan/ atau potensi Desa yang menjadi 
kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban. 
25. Sadan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut SUMDesa, 
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan 
guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya 
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
26. Sadan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut 
SUMDes Bersama adalah Sadan Usaha Milik Desa yang 
pengelolaannya melibatkan lebih dari satu Desa secara 
bersama -sarna . 
27. Kawasan Perdesaan, adalah kawasan yang mempunyai 
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan 
sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai 
tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi . 
28. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat 
RTRW adalah RTRW Kabupaten Kolaka. 
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah RPJMD Kabupaten 
Kolaka. (5) I • f ( 
(1) Kerjasama dengan pihak ketiga se bagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan pihak swasta , 
organ isasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya 
sesu ai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan . 
(2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) terdiri atas : 
a. kerjasama atas prakarsa desa; dan 
b. kerjasama atas prakarsa pihak ketiga . 
(3) Pelaksanaan kerjasam a desa dengan pihak ketiga diatur 
dengan Perjanjian Bersama melal ui kesepakatan 
mus yawarah desa. Pasal 7 Pasal 6 
(1) Kerjasama antar Desa yang pelaksanaan nya melibatkan 
BUM Desa dan/ atau kerjasama an tar desa yang berada 
dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh pemerintah 
desa. 
(2) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disepakati melalui musyawarah desa. (2) Apabila desa mengadakan kerjasama dengan desa lain di 
luar kabupaten , maka harus mengikuti ketentuan 
Kerjasam a Antar Daerah. 
(3) Pelaksanaan kerjasama antar desa diatur dengan Peraturan 
Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Mus yawarah 
antar Desa. (1) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan antara : 
a. desa dengan desa lain dalam 1 (satu) kecamatan; 
dan/atau 
b. desa dengan desa lain antar kecamatan. Pasal 5 Kerja sama Desa terdiri atas : 
a. kerjasama antar desa; dan 
b. kerjasama dengan Pihak Ketiga. Pasal 4 BAB II 
KERJASAMA DESA (6) J • J I 
(2) Bidang dan potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) yang dikerjasamakan an tar desa , meliputi : 
a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa 
untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing ; 
b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat an tar Desa; dan/ atau 
c. bidang keamanan dan ketertiban. 
(3) Bidang dan potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam 
rangka untuk mempercepat dan meningkatkan 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan 
pemberdayaan masyarakat desa. ( 1) Bidang dan potensi desa yang menjadi kerjasama desa 
meliputi bidang : 
a. pemerintahan desa; 
b. pembangunan desa; 
c. pembinaan kemasyarakatan; dan 
d. pemberdayaan masyarakat desa . Pasal 10 BAB III 
BIDANG DAN POTENSI DESA Pasal 9 
Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerjasama 
antar desa ataupun kerjasama desa dengan pihak ketiga . ( 1) Peraturan bersama kepala desa dan perjanjian bersama 
sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (3) dan Pasal 
7 ayat (3) paling sedikit memuat : 
a. ruang lingkup kerjasama; 
b. bidang kerjasama ; 
c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama; 
d. jangka waktu; 
e. hak dan kuwajiban ; 
f. pendanaan; 
g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan ; dan 
h. penyelesaian perselisian. 
Kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dilakukan 
dengan mempertimbangkan kebutuhan desa dan kemampuan 
APB Desa . Pasal 8 (7)] I ,J 
(1) Bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tertuang dalam 
RPJM Desa dan RKP Desa. 
(2) Dalam hal bidang dan/ atau potensi Desa yang akan 
dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP 
Desa , dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP 
Desa . 
(3) Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah 
perencanaan pembangunan desa yang diadakan secara 
khusus dengan mekanisme perubahan . Pasal 13 Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi : 
a. kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga; 
b. pelayanan pendidikan dan kesehatan ; dan 
c. pembangunan infrastruktur lintas desa; 
d. pelatihan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan 
dan/ atau kelompok masyarakat; 
e. pelatihan usaha ekonomi dan keterampilan masyarakat ; 
f. pemberdayaan kelompok simpan pinjam/kegiatan 
pelestarian dan pengembangan dana bergulir masyarakat 
yang berasal dari program pemerintah da/ atau pem erintah 
Kabupaten ; dan 
g. kegiatan lainnya yang menjadi kewenagan desa . Pasal 12 Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk 
mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi : 
a. pemanfaatan sumberdaya alam berdasarkan kewenagan 
desa ; 
b. pendirian BUMDesa Bersama; 
c. pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan ; 
d. pengembangan sarana prasarana ekonomi masyarakat; dan 
e. pengembangan usaha lainnya yang menjadi kewenangan 
desa. Pasal 11 (8) J