Jelaskan isi kandungan Pasal 7 dari Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 43 Tahun 2014.
Sesuai dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 43 Tahun 2014 tentang , ketentuan pada BAB III - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, Pasal 7 berbunyi:

(1) Disposisi Bupati pada Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran 
bantuan program dalam rancangan Kebijakan Umum 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas 
Plafon Anggaran Sementara. 
(2) Bantuan program dianggarkan sesuai kemampuan 
keuangan daerah. 
(3) Bantuan program dicantumkan dalam Rencana Kerja dan 
Anggaran PPKD yang menjadi dasar penganggaran bantuan 
program dalam APBD. 
(4) Bantuan program dianggarkan dalam kelompok belanja 
tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, objek, dan 
rincian objek belanja berkenaan pada PPKD. 
(5) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dicantumkan nama desa penerima bantuan, besaran, dan 
peruntukan bantuan keuangan khusus. 
Pasal9
(1) Belanja bantuan penunjang operasional evaluasi 10 (sepuluh)
Program Pokok PKKsebagaimana dimaksud dalam pasal 8
huruf a, digunakan untuk:
a.40 (empat puluh) Tim Penggerak PKK Desa terbaik I
Evaluasi 10 (sepuluh) Program Pokok PKK tingkat
kecamatan ;
b.tim penggerak PKKDesa Terbaik I sampai dengan IIIdan
Harapan I sampai dengan IIIEvaluasi 10 Program Pokok
PKKTingkat Kabupaten; dan
c.tim penggerak PKKDesa terbaik IEvaluasi 10 Program
Pokok PKKTingkat Kabupaten dalam rangka mengikuti
pelaksanaan Evaluasi 10 (sepuluh) Program Pokok PKK
Tingkat Provinsi .
(2)Bantuan penunjang operasional evaluas iPeningkatan
Pendapatan Keluarga (UP2K)sebagaimana dimaksud dalam