Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor TAHUN Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor TAHUN Tahun 2021 tentang MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK BADAN, pada BAB II - MEKANISME PENGAJUAN PINJAMAN JANGKA PENDEK, Pasal 5 menjelaskan:

Persyaratan dalam melakukan pengajuan pinjaman jangka pendek meliputi: 
a.Kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA Tahun Anggaran 
berj alan; 
b.Kegiatan yang akan dibiayai dari pendapatan jasa layanan, dianggarkan 
dalam RBA Tahun berikutnya apabila transaksi terjadinya hutang/ pinjaman 
dalam RBA tahun berjalan atau mendekati batas akhir tahun anggaran perlu 
membayar kewajiban pada anggaran tahun berikutnya; 
c.Kegiatan yang bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan/atau terjadi 
bencana nasional; 
d.Saldo kas dan setara kas RSUD tidak dapat mencukupi dan tidak memadai 
untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf C; 
e.Pemanfaatan pinjaman untuk biaya operasional termasuk keperluan 
menutupi defisit kas atau anggaran; 
f.Jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah 
pinjaman jangka pendek yang akan ditarik, tidak melebihi 50% (lima puluh 
persen) dari jumlah pendapatan RSUD tahun anggaran sebelumnya; 
g.Persyaratan yang diberikan oleh pemberi pinjaman; dan/atau 
h.Kebutuhan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Bagian Ketiga ............5 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
-5- 
Bagian Ketiga 
Kewajiban RSUD