Apa saja yang diatur dalam Pasal 47 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 8 Tahun 2009?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 8 Tahun 2009 tentang , BAB XII - ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI, Pasal 47 menetapkan:

(1) Untuk menjamin ke lestarian, keberlanjutan , fungsi dan manfaat jaringan 
irigasi, Gubernur mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi. 
(2) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali adanya : 
a. perubahan rencana tata ruang wila yah; 
b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan 
irigasi; 
c. persetujuan pemerintah. 
(3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewena ngannya 
mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang 
diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah. 
(4) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengupayakan 
konservasi sumber air di daerah tangkapan air untuk menjaga k eberlanjutan 
fungsi irigasi. 
(5) Badan usaha, Badan sosial, instansi atau perorangan yang melakukan 
kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang 
melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.