Apa yang diatur dalam BUPATI MUNA BARAT, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Nomor 17 Tahun 2004 pada Pasal 5?
Berdasarkan BUPATI MUNA BARAT, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Nomor 17 Tahun 2004 tentang , Pasal 5 menyebutkan bahwa:

(1) RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan 
daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan Iangsung 
oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 
masyarakat; Pasa14 
(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang 
memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, 
kebijakan urnum, dan program OPD dan program kewilayahan disertai dengan 
rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang 
bersifat indikatif; 
(2) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dengan memperhatikan kebijakan 
pemerintah pusat dan provinsi sebagaimana termuat dalam RKP dan RKPD 
Provinsi Sulawesi Tenggara; 
(3) RKPD Kabupaten Muna Barat tahun 2020 menjadi satu-satunya bahan 
rujukan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2021. RKPD bertujuan untuk : 
a. Mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan; 
b. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; 
c. Menetapkan langkah strategi dalam pelaksanaan pembangunan daerah 
dengan tetap memperhatikan konsistensi dan keterkaitan antara 
perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengawasan; 
d. Menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya alam secara efisien, efektif, 
berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pasal 3 Pasa12 
RKPD Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 
dan berakhir pada tanqgal 31 Desember 2021. 9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, 
belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) 
tahun. 
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran 
yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai 
acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas bersama dengan DPRD. 
11. Rancangan Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut 
RAPBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas 
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
-=-....:...:... 
BER ITA DAERAH KABU PATEN MUNA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 2020 Diundangkan di Laworo 
pada tanggal \'1- P- Pasal 7 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengunda ngan Peratu ran 
Bupati ini dengan penempatann ya dalam Berita Daerah Kabu paten Muna Baral. 
Di tetapkan di Laworo 
paaa~ggal I'-{- 8- 2020 (2) Kegiatan pnoritas perang kat daerah yang tidak termuat dalam RKPD tahun 
2021 dapat dimasukan pada dokumen PPAS dan RAPBD Tahu n Anggaran 
2021, hanya a pabila kegiatan prioritas perangkat daerah tersebut telah 
mernpunyai dasar aturan untuk dianggarkan atau da lam rangka 
menanggu langi kondisi luar biasa; 
(3) Dasar aturan sebag aiman a dimaksud pada a) at (2) diatas meliputi Perintah 
atau Persetujuan Bupati Muna Barat, Nota kesepakatan yang ditandatangani 
oleh Bupati Muna Barat , dan atau persyaratan pengangga ran dalam bentuk 
Dana Pendamping (cost sharing); 
(4) Ko ndisi luar biasa sebagaim ana dimaksud pada ayat (2) diatas adalah keadaan 
yang diakibatkan oleh bencana alam, pencegah an bencana dan atau kerusakan 
inftrastruktur yang apabi la tidak segera cli1aksanakan mernbahayakan 
kese lamatan masyarakat . Pasal 6 
(1) Peraturan Bupati Muna Barat tentang RKPD Tahun 2021 merupakan satu­ 
satunya dokumen rujukan dalam Pen) usunan KUA. PPAS, dan RAPBD Tahun 
2021; (2) Materi RKPD dibuat dalam buku yang menjad i bagian yang tak terpisahkan 
dengan Peraturan Bupati.