Apa saja yang diatur dalam Pasal   36 PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 5 Tahun 2003?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 5 Tahun 2003 tentang PAJAK REKLAME, BAB   XVI - KETENTUAN PENYIDIKAN, Pasal   36 menetapkan:

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah 
daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk 
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak reklame. 
 
 (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah : 
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan 
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut 
menjadi lengkap dan j elas ; 
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan i keterangan atau laporan 
berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ; 
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan 
daerah ; 
d. Memeriksa buku -buku, catatan -catatan dan dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ; 
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan 
penyitaan terhadap bah an bukti tersebut ; 
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan dibidang perpajakan daerah ; 
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang 
berlangsung dan memeriksa iden titas orang dan atau dokumen 
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; 
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
perpajakan daerah ; 
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
memeriksa perpajakan daerah ; 
j. Menghentikan pen yidikan ; 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut 
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 
 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya 
kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam Undang -undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana.