Bagaimana redaksi normatif Pasal  13 dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 25 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 25 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  13 berbunyi:

(1) Seksi Penyuluhan, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. 
(2) Kepala Seksi Penyuluhan, Komunikasi, Informasi, dan 
Edukasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan lingkup 
penyuluhan, komunikasi, informasi, dan edukasi . 
(3) Dalam … 
24 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 2), Kepala Seksi Penyuluhan, Komunikasi, Informasi, 
dan Edukasi menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan lingkup penyuluhan, 
komunikasi, informasi, dan edukasi; 
b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup penyuluhan, 
komunikasi, informasi, dan edukasi; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penyuluhan, 
komunikasi, informasi, dan edukasi; 
d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup penyuluhan, 
komunikasi, informasi, dan edukasi ; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas da n fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Seksi Penyuluhan, Komunikasi, 
Informasi, dan Edukasi adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan 
kinerja lingkup Seksi Penyuluhan, Komunikasi, 
Informasi, dan Edukasi; 
b. membina, membagi dan meng arahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar 
tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 
c. menyusun bahan kebijakan lingkup penyuluhan, 
komunikasi, informasi, dan edukasi ; 
d. melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 
pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sesuai 
kearifan budaya lokal; 
e. melaksanakan penyediaan dan distribusi sarana KIE 
Program KKBPK 
f. melaksanakan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui 
media, massa cetak dan elektronik serta media luar 
ruang ; 
g. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai 
dengan kewenangannya ; 
h. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
i. melaksanakan … 
25 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 i. melaksanakan monitoring , evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban 
kepada atasan; dan 
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
 
Paragraf 2 
Seksi Advokasi dan Penggerakan