Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor ^flTAHUN Tahun 2021?
Substansi PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor ^flTAHUN Tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Ambon.
2. Walikota adalah Waiikota Ambon.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggaran 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
4. Bagian Tata Pemerintahan Kota Ambon adalah Satuan Keija Perangkat 
Daerah Kota Ambon yang mempunyai tugas dan fungsi dalam 
penyelenggaraan urusan administrasi kewilayahan.
5. Camat adalah pemimpin dan koorhinator penyelenggaraan 
pemerintahan di wiiayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya 
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk 
menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas 
umum pemerintahan.
6. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam 
rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil.
7. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak adalah pemilihan 
Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan 
mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, 
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur 
Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masvarakat hukum yang memiliki 
batas wiiayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan m asyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat cesa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang 
disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas 
sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD 
khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut 
Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk 
menyelenggaiakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kota yang selanjutnya disebut 
Panitia Pemilihan Kota adalah panitiayang dibentuk Walikota pada tingkat 
Kota dalam mentiukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh 
panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh 
suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat 
yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta 
kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi 
persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar 
pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 
terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta 
ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun 
berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar
dalam Daftar Pemilih Sementara.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih 
yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas 
pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa 
untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
26. Pengawas adalah pelaksana pengawasan pemilihan Kepala Desa yang telah 
mendapat izin dari Ketua Panitia Pemilihan.
27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat 
dilaksanakannya pemungutan suara.
/
28. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas 
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
31. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wiiayah dalam desa 
yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
32. Lembaga Kemasvai akatan atau yang disebut dengan nama lain adalah 
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 
merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
33. Dusun adalah bagian dari wiiayah keija Kepala Desa dan merupakan 
Unsur Pengakat Desa yang dikepalai Oleh Kepala Dusun dan 
Bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
34. Hari adalah hari kerja.
35. Hari Kerja adalah hari yang digunakan pegawai di lingkungan Pemerintah
Kota Ambon untuk bekeija.