Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 16 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 16 Tahun 1945 tentang PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan De wan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah . 
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Bangka Sel atan. 
6. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pendataan dan Penetapan . 
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dar i Daerah yang 
dipimpin oleh Camat. 
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai 
perangkat Kecamatan. 
9. Kegiatan a dalah bagian dari program yang dilaksanakan 
oleh 1 ( satu) atau beberapa Organisasi Perangkat Daerah 
sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 
suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau 
sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan 
dan teknologi, dana atau kombinasi untuk menghasilkan 
keluaran dalam bentuk barang/jasa. 
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yan g ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 
11. Dana alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat 
DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi 
Kelurahan di Daerah untuk kegiatan pembangunan 
sarana dan prasarana Keluaran dan pemberdayaan 
masyarakat di Kelurahan. 
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang 
selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah 
yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai 
Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan 
mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di 
bidang pembangunan. 
 
 
 
13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keselurahan 
kegiatan kegiatan yang meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah Pejabat P engelola Keuangan Daerah yang bertindak 
dalam kapasitas sebagai bendahara Umum Daerah. 
15. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan tugas BUD. 
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 
PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan ol eh PA/KPA 
untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan 
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran 
anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. 
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 
disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit SKPD yang 
melak sanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu 
program sesuai dengan bidang tungasnya. 
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkanuang untuk keperluan Belanja 
Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD. 
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Keluarahan yang 
selanjutnya disingkat Musrenbang Kelurahan adalah 
musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat 
kelurahan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi 
masyarakat dan memutus kan prioritas untuk 
pembangunan jangka pendek. 
20. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat 
RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, 
dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai das ar 
penyusunan APBD. 
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan 
dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
oleh PA/KPA 
22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat 
SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan 
permintaan pembayaran. 
 
 
23. SPP langsung yang selanjutnya disingkat SPP -LS adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara Pengeluaran 
untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak 
ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja at au surat 
perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan 
jumlah penerima, peruntukan dan waktu pembayaran 
tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 
24. Surat permintaan pembayaran Tambahan Uang 
Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP -TU adalah 
dokumen yang diajukan oelh bendahara pengeluaran 
untuk permintaan tambahan uang persediaan guna 
melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan 
tidak dapat digunakan untuk pembayar an langsung dan 
uang persediaan. 
25. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disi ngkat SPM 
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat 
perintah pencairan dana atas beban pengeluaran 
dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. 
26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat 
SP2D adalah 2dokumen yang digunakan sebagai dasar 
pencairan dana atas beban APBD 
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan 
dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode 
anggaran. 
28. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKUD adala h rekening tempat penyimpanan uang Daerah 
yang ditentukan oelh Kepala daerah untuk menampung 
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada Bank yang ditetpkan.