Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor ·1~ Tahun 2019?
Substansi PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor ·1~ Tahun 2019 tentang PENGELOLAAN UANG DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah
Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat
men urut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasr
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
4. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Kolaka Utara;
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah Organisasi Daerah
pada Pemerintah daerah selaku pengguna
3
anggaranj pengguna, yang melaksanakan Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah
Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di
dalamnya segala kewajiban daerah terse but;
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pertanggungjawaban
dan pengawasan keuangan daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah uang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas fungsi
Bendahara Umum Daerah;
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
13. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional danj atau berdasarkan prinsip
syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran;
14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung
seluruh penerimaan dan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah;
15. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening temp at
penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
4
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah
pada bank yang ditetapkan;
16. Uang Daerah adalah uang yang dikuasi oleh Bendahara
Umum Daerah;
17. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas
Daerah;
18. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas
Daerah;
19. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih;
20. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih;
21. Pengelolaan uang adalah kegiatan pengelolaan yang
mencaku ppengelolaan kas dan surat berharga termasuk
kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau
memanfaatkan kelebihan kas secara optimal;
22. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang
kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya;
23. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberikan
tugas untuk dan atas nama NegarajDaerah, menerima,
menyimpan dan membayar jmenyerahkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada OPD;
24. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk
untuk menenma, menympan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelalsanaan APBD pada OPD;
25. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan
dan memepertanggungjawabkan uang pendapatan daerah
dalam rangka pelaksanan APBD pada OPD;
5
26. Anggran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk
yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas
keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup
guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam satu periode
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana
untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan
SPP;
27. Surat Penyediaan Dana yang disingkat SPD adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
28. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
29. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dokumen yang digunakanj diterbitkan oleh
pengguna anggaranjkuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen
Pelaksanaan Anggran OPD;
30. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang
disediakan untuk satuan kerja dalam melaksankan
kegiatan operasional sehari-hari;
31. Surat Perintah Pencairan dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagi dasar
pencairan dana diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;
32. Bunga atau Jasa Giro adalah beban bungan Bank yang
harus dibayarkan oleh pihak Bank.
Bagian Kedua
Ruang Lingkup