Bagaimana redaksi normatif Pasal 11 dalam PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor 28 Tahun 2016?
Norma hukum dalam PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor 28 Tahun 2016 tentang SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH, BAB IV - PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG, Pasal 11 berbunyi:

(1) Satuan pendidikan mempunyai tugas dan wewenang: 
a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan 
mengembangkan SPMI -Dikdasmen; 
b. menyusun dokumen SPMI -Dikdasmen yang terdiri 
atas: 
1) dokumen kebijakan; 
2) dokumen standar; dan 
3) dokumen formulir; 
c. membuat perencanaan peningkatan mutu yang 
dituangkan dalam rencana kerja sekolah; 
d. melaksanakan pemenuhan mutu , baik dalam 
pengelolaan satuan pendidikan maupun proses 
pembelajaran; 
e. membentuk tim penjaminan mutu pada satuan 
pendidikan; dan 
f. mengelola data mutu pendid ikan di tingkat satuan 
pendidikan. 
(2) Dokumen SPMI -Dikdasmen sebagaimana dimaksud pada 
huruf b disusun sebagai acuan satuan 
pendidikan dalam melaksanakan SPMI -Dikdasmen. 
(3) Direktorat Jenderal menetapkan petunjuk teknis untuk 
melaksanakan tugas dan we wenang satuan pendidikan 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). 
-15- 
 
(4) Tugas tim penjaminan mutu pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah: 
a. mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di 
tingkat satuan pendidikan; 
b. melakukan pembinaan, pembimbingan, 
pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku 
pendidikan di satuan pendidikan dalam 
pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan; 
c. melaksanakan pemetaan mutu pendidikan 
berdasarkan data mutu pendidikan di satuan 
pendidikan; 
d. melakukan monitoring dan evaluasi proses 
pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah 
dilakukan; dan 
e. memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu 
berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kepada 
kepala satuan pendidikan. 
(5) Tim penjaminan mutu pendidikan sebaga imana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit terdiri atas: 
a. perwakilan pimpinan satuan pendidikan; 
b. perwakilan guru; 
c. perwakilan tenaga kependidikan; dan 
d. perwakilan komite sekolah. 
(6) Satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melakukan koordinasi dan kerja sama dengan tim 
penjaminan mutu pendidikan daerah.