Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 5 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 5 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat . 
 
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat D aerah 
sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah . 
 
 3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat . 
 
 4. Instansi Pelaksana adalah organisasi perangkat daerah yang 
membidangi urusan tera/tera ulang . 
 
 5. Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 
pada SKPD . 
 
 6. Badan a dalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 
usaha milik negara (BUMN),atau badan usaha milik dae rah 
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, 
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badanlainnya 
termasuk kontrak investasi kole ktif dan bentuk usaha tetap. 
 
 7. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur -mengukur 
secara luas. 
 
 8. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh 
Pegawai Berwenang untuk membandingkan alat ukur 
dengan standard untuk satuan ukuran yang disesuaikan 
guna menetapkan sifat ukur (sifat metrologi) atau 
menentukan suatu besaran atau kesalahan pengukuran. 
 
 9. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang 
selanjutnya dis ingkat UTTP adalah alat UTTP yang wajib 
ditera dan tera ulang. 
 
 10. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi 
pengukuran kuantitas dan atau kualitas. 
 
 11. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi 
pengukuran kuantitas atau penakaran. 
 
 12. Alat Timban g adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai 
bagi pengukuran massa atau penimbangan. 
 
 13. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau 
dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat 
ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil 
pengukuran, penakaran atau penimbangan. 
 
 14. Pelayanan adalah kegiatan operasional teknis yang berkaitan 
dengan menera dan menera ulang alat UTTP Kalibrasi alat 
UTTP, dengan berpedoman pada peraturan perundang -
undangan yang berlaku . 
 
 15. Tera adalah adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau 
tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan -
keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal 
yang berlaku, dilakukan oleh pegawai -pegawai yang berhak 
melakukannyaberdasarkan pengujian yang dijalankan atas 
UTTP yang telah ditera. 
 
 16. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera 
sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan 
keteranganketerangan tertulis yang bertand a tera sah atau 
tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai -pegawai yang 
berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang 
dijalankan atas UTTP yang telah ditera. 
 
 17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan 
besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan 
retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan 
penyetorannya 
 
 18. 
 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas 
jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang yan g diwajibkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang 
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah. 
 
 19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
menurut peraturan perundang -undangan retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 
 
 
 20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk 
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah 
Daerah. 
 
 21. Subjek adalah pemilik dan pen ngguna Alat UTTP yang 
memperoleh Pelayanan Kemetrologian. 
 
 22. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daera h yang selanjutnya 
disingkat SP ORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib 
Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusidan Wajib 
Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran 
retribusi terutang menurut peraturan perundang -undangan 
Retribusi Daerah. 
 
 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang 
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi. 
 
 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan 
Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada 
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang . 
 
 25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat Ketetapan 
retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran 
retribusi karena jumlah kredit retribusi yang terutang. 
 
 26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi 
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau 
denda. 
 
 27. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah, yang selanjutnya di 
singkat NPWRD, adalah nomor wajib retribusi yang di daftar 
dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi. 
 
 28. Surat Keterangan Hasil Pengujian, yang selanjutnya di 
singkat SKHP, adalah surat keterangan yang diterbitkan 
oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan 
tera/tera ulang; 
 
 29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang -undangan retribusi daerah. 
 
 30. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis 
adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati untuk atau 
memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi 
yang terutang. 
 31. Dokumen lain yang dipersamakan adalah dokumen 
pemungutan berupa Kuitansi, Karcis Tera/Tera Ulang.