Menurut PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor L Tahun 2021, apa isi dari Pasal 305?
Pasal Pasal 305 dalam PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor L Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOTA AMBON, pada BAB XVI - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSAMPAHAN, menyatakan:

Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, menyelenggarakan fungsi: 
a. Perencanaan Operasional Tata Lingkungan, Rencana Pengelolaan, 
Pemantauan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis (KLHS), kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan
lingkungan hidup dan pertamanan sesuai dengan Visi dan Misi Dinas 
Lingkungan Hidup dan Persampahan;
b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan, koordinasi dan pengendalian 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Upaya 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan 
Hidup (UKL-ULP);
c. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan 
terpadu;
d. Penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan, Pemantauan Lingkungan 
Hidup;
e. Pelayanan perizinan bidang lingkungan hidup;
f. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Pengelolaan, 
Pemantauan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM);
g. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan serta pengawasan penerapan 
instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan 
lingkungan hidup;
h. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar kompetensi personil 
bidang lingkungan hidup;
i. Penyelenggaraan diklat dan evaluasi hasil pelaksanaan diklat bidang 
lingkungan hidup;
j. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara lestari dan 
pencadangan sumber daya alam;
k. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
l. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan 
profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
m. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan 
berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
n. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman
hayati;
o. Penyelesaian konflik dalam keanekaragaman hayati;
p. Pengkoordinasian pelaksanaan penataan taman kota; dan
q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan 
Hidup dan Persampahan terkait dengan tugas dan fungsinya.