Apa substansi hukum dari Pasal 43 PERATURAN DAERAH Nomor 8 Tahun 2009?
Materi muatan PERATURAN DAERAH Nomor 8 Tahun 2009 tentang PENCALONAN, PEMILIHA N, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN, khususnya BAB X - LARANGAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, Pasal 43, adalah:

(1) Kepala Desa berhenti, karena : 
23 
 a. meninggal dunia; 
b. permintaan sendiri; atau 
c. diberhentikan. 
(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
karena: 
a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; 
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 
berhalangan tetap secara berturut -turut selama 6 (enam) bu lan; 
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa sebagaimana diatur 
dalam Pasal 11 ayat (2); 
d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; 
e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa sebagaimana diatur 
dalam Pasal 41 ayat (1); dan/atau 
f. melanggar larangan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 42. 
(3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
huruf a, huruf b dan ayat (2), huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan 
BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah 
BPD. 
(4) Usul pemb erhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati 
melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 
2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD . 
(5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 
dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama 
Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima . 
(6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5), Camat atas nama Bupati mengangkat Penjabat Kepala 
Desa. 
 
Bagian Ketiga 
Pemberhentian Sementara