Apa norma yang terkandung dalam Pasal 42 PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor H Tahun 2021?
Substansi PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor H Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOTA AMBON, khususnya BAB IV - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN, Pasal 42, memuat:

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam 
melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 
menyelenggarakan fungsi:
a. Pengkoordinasian Penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang 
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
b. Verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan 
Pengembangan Wilayah;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD DAN RKPD 
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RT/RW Daerah 
dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
e. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, 
RPJMD DAN RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
f. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD 
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
g. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah 
Kota Ambon Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
h. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan 
Kementerian/Lembaga dan Provinsi Maluku di Kota Ambon Bidang 
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
i. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah 
Kota Ambon Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
j. Pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan
pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
k. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan 
Daerah Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan 
pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan 
Wilayah; dan
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah terkait dengan tugas 
dan fungsinya.