Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO Nomor 45 Tahun 2021 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO Nomor 45 Tahun 2021 tentang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1 
2 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango. 
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsure penyelenggara Pemerintah Daerah. 
Bupati adalah Bupati Bone Bolango. 
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah 
DPRD Kabupaten Bone Bolango. 
Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 5 
(lima) tahun. 
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra 
PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) 
tahun. 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango yang 
selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan untuk 
periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan 
tahunan daerah. 
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango yang 
selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan pembangunan daerah. 
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 
Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan 
dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. 
Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya 
tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah /Perangkat Daerah yang 
diperoleh dari Pencapaian Hasil (Outcome) Program Perangkat Daerah. 
 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
(1) 
(2) 
(1) Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai Prioritas Pembangunan Daerah /Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan Pembangunan dan mengantisipasi ISU strategis Daerah /Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi. 
Prioritas Pembangunan Daerah adalah focus Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. 
Program adalah Penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. 
Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untu kmenghasilkan 
keluaran (Output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu Program. 
Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang 
sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. 
Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.