Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 37 Tahun 2017 pada Pasal 21?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 37 Tahun 2017 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERIZINAN PERDAGANGAN, BAB III - TATA CARA DAN PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI, Pasal 21 menyebutkan bahwa:

(1) Bupati mengenakan sanksi administrasi kepada setiap 
pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 
Peraturan Daerah tentang Perizinan Perdagangan . 
(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa : 
a. teguran; 
b. peringatan tertulis; 
c. penutupan sementara sarana tempat usaha; atau 
d. pencabutan izin Usaha. 
(3) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan 
setelah peringatan administrasi berupa 1 (satu) kali teguran 
diberikan kepada p emegang izin. 
(4) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sebanyak 3 
(tiga) kali secara berturut -turut masing -masing untuk 
jangka waktu 2 (dua) minggu. 
(5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban setelah 
berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi penghentian 
sementara seluruh kegiatan. 
(6) Sanksi administrasi berupa penghentian sementara seluruh 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5 ) dikenakan 
untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan. 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id (7) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban setelah 
berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh 
kegiatan s ebagaimana dimaksud pada ayat (6 ), dikenakan 
sanksi pencabutan perizinan.