Apa substansi hukum dari Pasal 56 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 1 Tahun 2007?
Materi muatan PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 1 Tahun 2007 tentang PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI PROVINSI JAWA TENGAH, khususnya BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 56, adalah:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah. 
 
 
Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 23 Januari 2014 
 
GUBERNUR JAWA TENGAH 
 
 ttd 
 
 GANJAR PRANOWO 
 
 
Diundangkan di 
pada tanggal 23 Januari 2014 
 
PLT. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
 JAWA TENGAH, 
 
ttd 
 
SRI PURYONO KARTOSOEDA RMO 
 
 
 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 201 4 NOMOR 1. 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 
NOMOR 1 TAHUN 201 4 
TENTANG 
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI PROVINSI JAWA TENGAH 
 
 
I. UMUM 
Perpustakaan sebagai wahana belajar sepa njang hayat, untuk dapat 
mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman 
dan berta qwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam 
mendukung penyelenggara an pendidikan nasional, perpustakaan merupa -
kan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa. 
Selanjutnya wewenang dan tanggungjawab pemeliharaan serta 
pengembangan perpustakaan dan pemberdayaannya dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara sepenuhnya menjadi ta nggungjawab pemerintah, 
dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 
Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan daerah, 
perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya Jawa 
Tengah sekaligus untuk menumbuhkan budaya kegemaran membaca 
melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber 
informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam. 
Dengan mendasarkan pada Undang -Undang Nomor 43 Tahun 2007 
tentang Perpustakaan dan peraturan perundang -undangan yang terka it 
dengan perpustakaan, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan 
melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Provinsi Jawa 
Tengah. 
Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan 
perpustakaan benar -benar menjadi wahana pembelajaran sep anjang hayat 
dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi 
pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah 
sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Jawa 
Tengah. 
Sehubungan dengan hal tersebut d i atas, maka Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran 
Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah . 
 
 
II. PASAL DEMI PASAL