Apa substansi hukum dari Pasal 25 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupat en Kolaka Nomor Nomor 50 Tahun 2016?
Materi muatan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupat en Kolaka Nomor Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi dan Tata Kerja, khususnya , Pasal 25, adalah:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang 
Pembangunan dan Pembinaan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi : 
a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Pembangunan dan 
Pembinaan Transrnigrasi berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) 
untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. pembinaan dan bimb ingan pelaksanaan tugas pada bawahan ; 
c. pelaksanaan perencanaan dan pengusu lan serta pengiden tifikasian 
potensi kawasan yang memungkinkan dilaksanakann ya program 
Transrnigrasi dengan memperhatikan kondisi fisik dan sosial ekonomi 
wilayah serta sarana prasarana; 
d. pelaksanaan penyusunan program untuk penyiapan pembangunan 
Transmigra si yang meliputi dan pelaksanaan pengus ulan kegiatan yang 
men yangkut peningkatan/ perbaikan infrastruktur sarana prasarana yang 
ada dalam satuan pemukiman transmigras i; 
e. pelaksanaan peren canaan luasan lahan yang menja di hak-hak warga 
sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan 
standar pelayanan Minimum (SPM) dalam memenuhi hak-hak 
transmigrasi terutama sara na prasarana dasar penun jang ekonomi dan 
fasilitas umum; 
f. pelaksanaan perencanaan pendaftara n penduduk dan seleksi calon 
trnasmigras i penduduk setempat , penempatan dan penyebaran penduduk 
serta pengevaluasian pelaksanaan selek si dan perpindahan penduduk baik 
dari daerah asal maupun penduduk setempat ; 
g. pelaksanaan perencanaan langka- langkah atau upaya dalam rangka 
pembinaan masyarakat transmigrasi dengan pelaksanaan koordinasi 
dengan semua lintas sektor serta kerjasama dengan berbagai badan usaha 
dalam rangka peng embangan usaha ekonorni; 
h. pelaksanaan pembinaan terhadap kelembagaan yang ada di permukiman 
transrnigrasi dan pelaksanaan pembinaan secara berk elanju tan baik di 
bidang ekonomi , sosial budaya maupun mental spiritual ; (2) Bidang Pembangunan dan Pembinaan Transrnigrasi dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas . -14 - 
Pada saat mulai berlakunya peraturan ini, UPTD yang terbentuk dengan 
Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebelum 
peraturan ini diundangk an, tetap melaksanakan tugasnya samp ai dengan 
Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organ isasi serta Togas 
dan Fungsi UPTD yang baru diundangkan . Pasal 28 (1) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dibentuk UPTD 
Kabupat en, untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau 
kegiatan teknis p enunjang tertentu . 
(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas . 
(3) Klasifikasi UPTD Kabupat en terdiri atas; 
a. UPTD Kabupat en Kelas A untuk mewadahi Behan Kerja yang besar 
dengan jumlah Behan Kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per 
tahun ; dan 
b. UPTD Kabupat en Kelas B untuk mewadahi Behan Kerja yang kecil 
dengan jumlah Behan Kerja antara 5.000 sampai dengan kurang dari 
10.000 jam kerja efektif. 
(4) Pembentukan UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupa ti 
setelah dikonsultasikan d engan Gubernur selaku Wakil Pemerintah 
Pu sat. BAB V 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH