Apa substansi hukum dari Pasal 27 MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH TENT ANG PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 1 Tahun 2011?
Materi muatan MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH TENT ANG PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 1 Tahun 2011 tentang , khususnya BAB III - STATUS TANAH DAN PERUNTUKAN TANAH, Pasal 27, adalah:

Tanah lokasi pembangunan perumahan Apar atur Sipil Negara (ASN) dan 
Masyarak at Berpenghasilan Rendah (MBR) dialihkan kepemilikannya dari Bagian Kesatu 
Urn um BAB VI 
PENGALIHAN KEPEMILIKAN TANAH/BANGUNAN Pasal 26 
(1) Syarat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
(MBR) pemoh on kepemilikan rumah sebagaimana dimaksud d alam Pasal 19 
yakni Apar atur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
(MBR) yang belum memiliki rumah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 
, 
(2) Surat pe rnyataan sebagaiman a dimak sud dalam Pasal 25 ayat (1), diketah ui 
dan ditanda tang ani oleh pimp inan instansi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 
oleh Lurah /Kepala Desa setempat, 
(3) Aparatur Sipil Negar a (ASN) pemohon kepemilikan rumah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja minimal 1 (Satu) tahun yang 
dibuktik an dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pimpinan 
instansi Aparatur Sipil Negara (ASN) bersangkutan , 
(4) Dalam hal suami isteri keduanya b erstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 
dapat memiliki rumah hanya suami atau hanya isteri. dibuktikan dengan surat perny ataan yang ditanda tangani oleh Aparatur Sipil 
Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bersangku tan 
diatas kertas bermat erai, 
(2) Apabila tidak terdapat lagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyar akat 
Berpenghasilan Rendah (MBR) yang b elum memiliki rumah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), perumah an Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 
Mas yaraka t Berp enghasilan Rendah (MBR) dapa t diperun tukan bagi 
Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Mas yarakat Berp enghasilan Rendah (MBR) 
yang telah memiliki rum ah. (13)