Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 18 PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 29 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 29 Tahun 2021 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, pada , Pasal 18 menjelaskan:

Undang - Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 ); 
2. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah -Daerah Ti ngkat II Di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 
3. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 
pembentukan provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105), Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ; 
4. Undang -Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 
~ 2 ~ 
 
5. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tent ang pembentukan 
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
6. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatarur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesi a Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 
7. Undang -Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587), sebaga imana telah diubah 
beberapakali dengan Undang -undag Nomor 11 Tahun 
2020 tenta ng Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 20 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6357); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5888) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan 
Peme rintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Republik Indonesia Nomor 6402); 
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2016 ten tang Pedoman Manajemen Pusat 
Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1423) ; 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan 
dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 451); 
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Ind onesia 
Nomor 43 Tahun 20 19 tentang Pusat Kesehatan 
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1335) ; 
~ 3 ~ 
 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 
2016 Pembentukan dan susunan perangkat daerah 
kabupaten Majene ( Lembaran Daerah Kabupa ten Majene 
Tahun 2016 Nomor 12); 
 
MEMUTUSKAN 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN 
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT .