Bagaimana redaksi normatif Pasal 26 dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 7 Tahun 2021?
Norma hukum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 7 Tahun 2021 tentang SUSU NAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN, BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, Pasal 26 berbunyi:

(1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan Inspektorat , 
ditetapkan oleh Bupati. 
(2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang 
berlaku. 
(3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : 
a. Inspektur merupakan jabatan stru ktural Pimpinan Tinggi Pratama yang 
setara dengan eselon II.b; 
b. Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan 
struktural Administrator yang setara dengan eselon III.a; 
c. Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural Administrator yang 
setara dengan eselon III.a ; 
d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural Pengawas yang setara 
dengan eselon IV.a; dan 
e. Sub Koordinator merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada 
pejabat fungsional selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat 
fungsio nal. 
(4) Pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai Sub Koordinator sebagaiman a 
dimaksud pada ayat (3 ) huruf e, paling rendah menduduki jabatan 
fungsional jenjang Ahli Muda.