Apa substansi hukum dari Pasal 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Nomor 12 Tahun 1945?
Materi muatan Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Nomor 12 Tahun 1945 tentang Penetapan Bencana Non Alam, khususnya , Pasal 6, adalah:

Ketentuan dalam lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 5 
1.1. Latar Belakang 
Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pernerintahan , kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul 
dan/ a tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Berkembangnya paradigma pemberdayaan masyarakat 
memberikan inspirasi pemikiran bahwa pemerintah tidak lagi 
berada pada posisi yang menentukan dalam menetapkan berbagai 
kebijakan. Disisi lain masyarakat tidak lagi hanya ditempatkan 
sebagai obyek pembangunan , akan tetapi masyarakat diharapkan 
dapat berperan sebagai subyek pembangunan . Pemberdayaan 
masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas 
individual dan sosial sehingga memiliki kemampuan untuk 
melangsungkan kehidupan atas dasar kemampuan ekonomi , sosial 
budaya maupun politik guna mewujudkan mas yaraka t madani 
yang dilandasi nilai -nilai agama dan nilai -nilai luhur budaya 
setempat . I. PENDAHULUAN A. PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI 
KABUPATEN KOLAKA ANGGARAN 2020 LAMP IRAN PERATURAN BUPAT I KOLAKA 
NOMOR ~;1. T .i( /.ION :J..D ~O 
TANGGAL : ,ac> N>rll .!20~ 
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPA TI NOMOR 
02 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS 
PENGELOLAAN , TATA CARA PEMBAGIAN DAN 
PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA 
UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI 6 
BELANJA 
TAHUN PENDAPA TAN DAN 
KABUPATEN KOLAKA ANGGARAN 
DAE RAH 
1.2. Maksud 
Maksud pemberian bantuan Alokasi Dana Desa dari 
Pemerintah Kabupaten kepada Pem erintah Desa adalah sebagai 
stimulus untuk membia yai program-program kegiatan dalam 
rangka Penyelenggaraan Urusan Pem erintahan Desa , Pelaksanaan 
Pembangunan , Pembe rdayaan Masyarakat dan Pembinaan 
Kemas yaratan . Pemberian beberapa kewenang an kepada Pemerintah Desa 
berdasarkan Undang -undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa, 
berimplikasi pada bertambahnya kewajiban Pemerintah Desa yang 
harus dilaksanakan sebagai salah satu wujud dalam upaya 
pemenuhan kebutuhan masyarakatn ya. Hal ini berdampak pula 
pada bertambahnya kegiatan -kegiatan yang harus dibiayai oleh 
Pemerintah Desa . Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka 
perlu untuk memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Desa 
guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 
Pemb erdayaan Masyarakat Desa . 
Besarnya jumlah penduduk Kabupaten Kolaka yang bertempat 
tinggal di desa dengan berbagai permasalahannya , memberikan 
inisiatif dan inovasi bagi Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk 
mengembangkannya kearah yang lebih baik . Hal ini salah satunya 
didorong oleh faktor ketertinggalan desa dalam kaitannya dengan 
kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana infrastruktur 
desa yang masih sangat terbatas . Lebih jauh hal tersebut tidak 
terlepas dari keterbatasan dana pembangunan yang dialokasikan 
kepada desa. 
Berlandaskan permasalahan-permasalahan tersebut , dan 
sejalan dengan pelaksanaan Undang -undang Nomor 6 Tahun 2014 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang -undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa sebagaimana telah diubah yang kedua dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 , Pemerintah 
Kabupaten Kolaka mengalokasikan bantuan keuangan kepada 
desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa {ADD) . 7 
1.5. Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 
Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan prinsip 
keterbukaan/transparan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada 
publik. 1. 4. Sasaran 
Sasaran yang hendak dicapai dalam penggunaan Alokasi Dana Desa 
di Kabupaten Kolaka diarahkan pada : 
a. Meningkatkan kemampuan Aparatur, Lembaga dan Masyarakat 
Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk 
memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan desa sesuai 
kewenangan desa dengan pola partisipatif; 
b. Meningkatnya sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) desa; 
c. Meningkatkan daya dukung kemampuan keuangan desa dalam 
melaksanakan otonomi desa sesuai dengan asal usul adat istiadat 
setempat . kemasyarakatan desa; 
J. Menunjang program kegiatan pemerintah, pemerintah propinsi 
dan pemerintah kabupaten. lembaga-lembaga fungsi dan per an 1.3. Tujuan 
Tujuan pemberian bantuan Alokasi Dana Desa di Kabupaten 
Kolaka dalam rangka untuk : 
a. Menunjang penye lenggaraan pemerintahan desa; 
b. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan 
sosial; 
c. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan 
di tingkat desa dan pember dayaan masyarakat; 
d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; 
e. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial 
budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial ; 
f. Meningkatkan ketrentraman dan keterti ban; 
g. Meningkatkan pelayanan publik dalam rangka pengembangan 
kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; 
h. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong 
masyarakat; 
1. Meningkatkan 8 -~ I 
I 
3.2. Persiapan Pelaksanaan ADD 
Tahapan pe rsiapan pelaksanaan ADD , terdapat beberapa kegiatan 
yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD dan Lembag a­ 
lembaga Kemas yarakatan yang ada di desa , antar a lain: 
a. Mensos ialisasikan program-program pemb erdayaan masyaraka t 
yang direncanakan oleh desa melalui forum tingkat Dusun dan 
pemberi tahuan besaran ADD untuk Tahun Anggaran berjal an; 
b. Melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa 
(Musrenbangdes) dengan melibatkan stakehold ers yang ada di desa 
(diantaranya; BPD , LPMD, PKK dan lembaga kemas yarakatan 
lainn ya); 
c. Berdasarkan hasil Musrenbangdes, BPD men yelenggarakan 
mus yawarah Desa guna merumuskan program priori tas program 
kegiatan desa yang akan dilaksanakan dan akan dijadikan sebagai 3.1. Perencanaan ADD 
Tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan 
Mus yawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Mus renbangdes) 
dengan melibatkan BPD , LPMD , dan tokoh masyarakat lainn ya. 
Selanjutn ya berdasarkan hasil Musr enbangd es, Kepala Desa 
menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencan a Kegiatan 
Pembangunan Desa (RKPDes) yang meru juk pada RPJMD es untuk 
dibahas bersama -sama dengan BPD . Selan jutnya RKPDesa menjadi 
dasar dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa , dan Rencana pengalokas ian dana ADD 
wajib dituangkan dalam APBD esa tahun berkenaan . III. MEKANISME PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA Dalam rangka menjamin pelaksanaan Program Aloka si Dana Desa agar 
tepat sasaran , pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan 
pengelolaan keuang an desa melalui APBD esa. 
Sedangkan Tata cara pengelolaan keuangan desa dan tata cara 
pengadaan barang /jasa di desa adalah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku . II. PENGEWLA ALOKASI DANA DESA (ADD) 9 
3.3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana ADD 
Penyaluran dan pencairan dana ADD dilakukan melalui 
mekanisme sebagai berikut: 
a. Dana ADD untuk masing-masing desa merupakan dana bantuan 
dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan 
administrasi; 
b. Dana ADD dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Badan Keuangan 
dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka; 
c. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPO) ADD dan 
dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat 
fisik; 
d. Kepala Desa menyampaikan RPD dimaksud kepada Camat untuk 
dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran 
dengan APBDesa, Standar Harga, Harga Satuan Barang dan 
kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan . 
e. Kepala Desa mengusulkan surat permohonan pencairan dana ADD 
beserta lampirannya kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa (DPMD) diketahui Camat dan apabila 
permohonan pencairan telah dinyatakan lengkap dan benar, berkas 
permohonan pencairan dana beserta lampirannya diteruskan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa untuk menyusun 
RKPDesa yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa 
tentang RKPDesa; 
d. Berdasarkan RKPdesa dimaksud, Kepala Desa menyusun 
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang akan 
disampaikan kepada BPD untuk di bahas dan ditetapkan menjadi 
Peraturan Desa tentang APBDesa; 
e. Berdasarkan APBDesa, Kepala Desa menyusun Rencana 
Penggunaan Dana (RPO) ADD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
untuk kegiatan yang bersifat fisik. 
f. Kepala Desa setiap tahun anggaran menerbitkan Keputusan Kepala 
Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, 
Pemeriksa Barang/ J asa, Pengurus dan Penyimpan Barang pada 
Sekretariat Desa serta Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa 
{PfPKD) . 10 
kepada Inspektorat Daerah, selanjutnya diproses pencairannya pada 
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) . 
f. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang membidangi bantuan 
keuangan desa, memberikan tanda terima penyampaian persyaratan 
pencairan bantuan keuangan desa, antara lain: 
RPJM Desa; 
RKP Desa; 
- APBDesa ; dan 
RPD Desa ; 
Dokumen Laporan sesuai ketentuan pencairan (untuk pencairan 
tahap II, III dan IV) 
g. Pengajuan pencairan dana ADD oleh Kepala Desa dilakukan dalam 
4 (empat) tahap dengan ketentuan sebagai berikut: 
1) Tahap I, persyaratan yang harus dicukupi antara lain: 
a) Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi APBDes 
Tahun sebelumnya 
b) Dokumen RPJMDes (jika terjadi revisi), RKPDes dan APBDes 
yang berbasis Aplikasi SISKEUDES 
c) Dokumen LPPD 
d) Laporan Penyusunan Dokumen/Buku Profil Desa tahun 
sebelumnya 
e) Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan 
pembangunan berikut gambar dan Analisa biaya yang berlaku 
dan photo 0% (apabila ada kegiatan); 
2) Tahap II, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai 
berikut: 
a) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap II; 
b) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD Tahap I 
telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana 
yang tel ah direalisasikan (ADD Tahap I). 
c) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap I oleh 
Camat . 
d) Dokumen persyaratan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi 
Pemerintah Desa. 
3) Tahap III, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai 
berikut: 
a) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap III; 11 
3.5. Rincian Pengalokasian ADD 
Guna menjamin tertib administrasi dan pengelolaan anggaran, 
secara rinci pengalokasian dana ADD dapat dipergunakan untuk: 3.4. Penggunaan dana ADD 
Dana ADD dipergunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan 
Kepala Desa dan perangkat Desa, dalam menunjang peningkatan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan , 
Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa . 
Batasan maksimal besarnya dana ADD yang dipergunakan untuk 
penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 
dialokasikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa 
untuk mendukung kegiatan lainnya. 
Selanjutnya alokasi sisa ADD setelah dikurangi untuk penghasilan 
Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut dipergunakan untuk 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa 
Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa . b) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD telah 
mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang 
telah direalisasikan . 
c) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap II oleh 
Camat . 
d) Dokumen persyaratan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi 
Pemerintah Desa . 
4) Tahap IV, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai 
berikut : 
a) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap IV; 
b) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD telah 
mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang 
telah direalisasikan . 
c) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap III oleh 
Camat. 
d) Dokumen persyaratan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi 
Pemerintah Desa. 12 
Rp. 800.000,00 perbulan 
Rp. 650.000,00 perbulan a. Ketua 
b. Wakil Ketua 3.5.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa , meliputi : 
1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa . 
a. Kepala Desa Rp. 3.210.000,00 perbulan 
b. Sekretaris Desa Non PNS Rp. 2.225.000,00 perbulan 
c. Kepala Urusan Rp. 2.022.200,00 perbulan 
d. Kepala Seksi Rp. 2.022.200,00 perbulan 
e. Kepala Dusun Rp. 2.022.200,00 perbulan 
2. Tunjangan jabatan Kepala Desa sebesar Rp. 540.000,00 
perbulan 
3. Tunjangan jabatan Sekretaris Desa Non PNS sebesar 
Rp. 400.000,00 perbulan 
4. Tunjangan jabatan bagi Sekretaris Desa PNS Rp. 490.000,00 
perbulan 
5. Tunjangan BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat 
Desa 
6. Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan 
Perangkat Desa 
7. Operasional Pemerintahan Desa Maksimal Rp. 35.000.000,-/ 
Tahun dengan penggunaan sebagai berikut : 
a. Insentif Staff Operator Kaur Keuangan Rp. 1.000 .000,-/ 
bulan 
b. Belanja alat tulis kantor 
c. Belanja penggandaan 
d. Belanja cetak 
e. Perjalanan dinas dalam Daerah 
f. Perjalanan dinas luar Daerah 
g. Belanja Pengadaan/ pemeliharaan Inventaris Kantor 
h. Belanja surat kabar dan publikasi desa 
1. Belanja rekening listrik 
J. Belanja makan dan min um rapat/ musyawarah desa 
k. Belanja makan dan min um rapat/ musyawarah BPD 
1. Belanja makan dan min um rapat/ musyawarah LPM 
m. Pemeliharaan kendaraan dinas 
8. Belanja Operasional Pemilihan BPD maksimal Rp. 5.000.000 ,- 
9. Belanja Insentif BPD Rp. 36.000 .000,00 13 
c. Sekretaris Rp. 550 .000,00 perbulan 
d. Anggota (2 orang) masing-masing Rp. 500.000,00 
perbulan 
10. Pengembangan system pelayanan , adrninistrasi dan informasi 
desa 
a. Penyusunan dan pendayagunaan profil desa serta evaluasi 
perkembangan desa/ kel 
Belanja penggandaan Data Dasar Keluarga (DDK) 
Rp. 400, - X Jumlah Kepala Keluarga 
Contoh : Rp. 400, - X 10 Lembar X 500 KK (Jumlah Kepala 
Keluarga) = Rp. 2.000 .000,- 
Belanja cetak buku Profil Desa Rp. 855.000,­ 
Insentif Kelompok Kerja Profil Desa 
Penanggung Jawab (Kades) Rp. 1250 .000 x 3 Bulan 
Ketua Rp. 1.000.000 x 3 Bulan 
Pengolah Data (Operator Komputer) Rp. 500 .000 x 3 
Bulan 
Pendata DDK Rp. 3.000 x Per Kepala Keluarga 
b. Pembuatan papan data dan monografi desa 
c. Penyusunan penataan ruang dan batas desa 
d. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 
- Pelatihan Evaluasi Perkembangan Desa 
- Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa 
- Bimbingan Teknis Kewenangan Desa 
e. Penegmbangan sistem informasi desa 
- Pengadaan/sewa Jaringan Internet Desa bagi desa yang 
belum tersedia jaringan internet 
11. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa lainnya yang 
dianggap penting sesuai peraturan perundang -undangan yang 
berlaku. 
3.5.2. Pembangunan Desa 
a. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (Pembangunan Taman 
Desa) 
b. Pengadaan Lampu Penerangan Pusat Desa 
c. Pembangunan Sarana Pemerintahan 14 
c) Insentif Linmas dan pengamanan desa 
Rp. 26.400 .000,00 pertahun dengan rincian : 
1. Insentif Danton Linm as Rp. 450.000,00 perbulan 
2. Anggota Linmas Rp. 350.000 ,00 perbulan 
3. Pengamanan desa (2 orang) masing -masing 
Rp. 350.000,00 perbulan Rp. 600.000,00 perbulan 
Rp. 500.000,00 perbulan 
Rp. 400.000,00 perbulan 1. Insentif Ketua 
2. Insentif Sekretaris 
3. Insentif Anggota rincian : d. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa 
dan telah diputuskan dalam musyawarah 
3. 5.3. Pembinaan Kemasyarakatan 
1. Operasional TP PKK Sebesar Rp. 10.000.000,00 pertahun 
2. Operasional Sis tern Layanan dan Rujukan Terp adu (SLRT) 
Penanggulangan Kemiskinan 
3. lnsentif tenaga para med is geman Rp. 13.200 .000,00 
pertahun 
4. Insentif tenaga pendamp ing desa gemari Rp. 4.200. 000,00 
pertahun 
5. Insentif Pemuka adat (3 orang) Rp. 12.600 .000,00 pertahun 
6. Peningkatan pengamalan kehidupan beragam a: 
a) Insentif Imam Desa Rp. 700.000,00 perbulan 
b) Insentif Imam mesjid dusun Rp. 300.000,00 perbulan 
c) Pinandita Rp. 600.000 ,00 perbul an 
d) Pendeta Rp. 600.000,00 perbulan 
e) Pemangku Rp. 300.000,00 perbulan 
7. Pembinaan lembag a kemasyarakatan anatara lain: 
a) Operasional pembinaan lembaga kemas yarakatan yang 
dipergunakan untuk membiay ai: 
1. Pembinaan pemuda dan karung taruna 
2. Pembinaan majelis taklim 
3. Pelaksanaan MTQ 
4. Pelaksanaan hari -hari besar keagamaan 
5. Pelaksanaan hari besar kenegaraan 
b) Insentif LPM Rp. 18.000.000 ,00 pertahun dengan 15 
3.5.4. Pemberdayaan Masyarakat Desa 
a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, 
pengembangan atau bantuan alat-alat produksi , 
permodalan dan peningkatan kapas itas melalui pelatihan 
dan pemagangan 
b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan 
oleh BUMDesa , BUM Antar Desa, maupun oleh 
sekelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa 
lainn ya 
c. Penyertaan modal pada BPR Bahteramas Maksimal 
Rp. 10.000.000 ,00 
d. Pengorganisasian masyarakat , fasilitas, bantuan hukum 
masyarakat dan pelatihan paralegal di desa 
e. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan 
kegiatan ketahanan pangan desa 
f. Promosi dan edukasi kesehatan mas yarakat serta gerakan 
hidup bers ih dan sehat 
g. Peningkatan kapasitas kelompok mas yarakat untuk 
energy terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup 
h. Penghijauan di jalan desa , lingkungan perkantoran dengan 
pengadaan bibit , sungkup dan pemeliharaann ya 
1. Pengembangan sarana prasarana rumah ibadah maksimal 
Rp. 30.000.000,00 
J. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa 
dan telah diputuskan dalam mus yawarah 
Dalam penggunaan ADD , Kepala Desa wajib memperhatikan 
ketentuan sebagai berikut : 
1. Untuk kegiatan yang sudah dianggarkan dalam Satuan Kerja 
Perangkat Daerah / APBD ataupun program lainn ya tidak 
diperkenankan dianggarkan dalam Alokasi Dana Desa ; 
2. Apabila penggunaan dana ADD tidak sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas atau 
adan ya pengalokasian dana ADD yang disesuaikan dengan 8. Kegiatan pembinaan kemas yarakatan lainn ya yang 
dianggap penting sesuai peraturan perundang -undangan 
yang berlaku . 16 
3.6. Pelak sanaan ADD 
3.6.1. Pola Pelaksanaan 
Pelaksanaan kegiatan -kegiatan sebagaimana yang 
ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang 
bersumb er dari ADD sepenuhn ya dilaksanakan oleh Kepala Desa 
selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan yang ada di 
desa. 
Pola pelaksanaan ADD dilakukan dengan metode: 
a. Pencairan dana ADD yang telah ditransfer ke rekening desa 
dipe rgunakan sesuai dengan RPD ADD dan teknis serta 
mekanisme untuk pengeluarann ya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku . tingkat skala prioritas kebutuhan desa, dapat dilakukan 
dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perubahan 
pengalokasian dana ADD Kepada Camat ; 
3. Dalam hal dana ADD dipergunakan untuk belanja barang 
atau jasa (misalnya; pembe lian alat tulis kantor , peralatan 
dan lain sebagain ya) harus pula diperhatikan besam ya 
pungutan pajak (PPN atau PPh) yang harus dipungut oleh 
Bendahara Desa berdasarkan peraturan perundang -undangan 
yang berlaku ; 
4. Pengalokasian Dana ADD wajib memperhatikan Standar 
Barang dan Harga Satuan Barang Kebutuhan yang ditetapkan 
Bupati ; 
5. Kaur Keuangan Desa melaksanakan tugas kebendaharaan 
berkewajiban untuk membukukan setiap penerimaan dan 
pengeluaran keuangan sesu ai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan yang berlaku. 
6. Kaur Keuangan Desa m elaksanakan tugas kebendaharaan 
melekukan pencatatan pada Buku Kas Umum dan menutup 
setiap akhir bulan dengan saldo Kas di Bendahara maksimal 
Rp. 10.000.000,- 
7. Kaur Keuangan m enyampaikan lapo ran perjtanggungjawaban 
APBDes setiap bulan pada kantor Dinas PMD Kabupaten 
Kolaka yang telah diverifikasi oleh Kecamatan paling lambat 
tanggal 15 bulan berikutn ya 17 
3.6.2. Pengendalian ADD 
Pengendalian pelaksanaan ADD dilakukan dalam rangka 
untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan yang berlaku . 
Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin 
setiap proses pelaksanaan ADD memiliki kesesuaian dengan 
maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas 
serta efisiensi anggaran yang akuntabel. b. Pencairan dana ADD yang dipergunakan untuk belanja 
penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 
dibayarkan setiap Triwulan sesuai dengan alur kas desa; 
c. Untuk pelaksanaan kegiatan ADD baik infrastruktur maupun 
non infrastruktur dan terkait dengan pengadaan barang/ jasa 
wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan 
Barang/Jasa di Desa; 
Ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan kegiatan 
ADD yang bersifat fisik (pembangunan infrastruktur) harus 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1) Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur 
perdesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar penampang 
yang ditetapkan sebelumnya; 
2) Masyarakat desa setempat harus mendapat prioritas untuk 
turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi 
penduduk miskin; 
d. Bendahara Desa setiap bulan melaporkan 
pertanggungjawaban penggunaan dana ADD kepada Kepala 
Desa dengan melampirkan Buku Kas Umum dan Buku 
Pembantu per kegiatan disertai dengan buku pajak serta 
dokumen lainnya; 
e. Dana ADD yang tidak dapat direalisasikan dan 
dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirnya tahun 
anggaran berjalan atau terdapat Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran (SILPA), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui 
Camat paling lam bat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran 
berikutnya. 18 
1. Pengawasan 
Pola pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan oleh: 
a. Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat 
Kabupaten Kolaka ; 
b. Pengawasan Teknis atau fisik dan administratif dilakukan 
oleh Camat 
a. Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat 
melalui BPD. 
Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan 
pengelolaan dilaksanakan antara lain : 
a. Pros es perencanaan penggunaan dana ADD ; 
b. Proses pencairan dana ADD dan penggunaannya; 
c. Proses pelaksanaan kegiatan yang di danai dari dana ADD 
terkait dengan jadwal , efisiensi, kelayakan pembiayaan, dan 
tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana ADD; 
Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD 
pada tingkat desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh Camat 
dengan ketentuan : 
a. Melaporkan setiap permasalahan yang ada kepada Bupati 
melalui SKPD teknis; 
b. Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya 
penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka dilakukan 
pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh 
Aparat Pengawas Fungsional. 
2. Pelaporan 
Bentuk pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut : 
a. Laporan Triwulan, yakni laporan mengenai pelaksanaan 
penggunaan dana ADD dibuat setiap triwulan 
disampaikan kepada Bupati (Laporan berbasis Aplikasi 
Siskeudes) 
b. Laporan semester, yakni laporan mengenai pelaksanaan 
penggunaan dana ADD dibuat setiap enam bulan sekali 
disampaikan kepada Bupati paling bulan Juli tahun 
anggaran berjalan (Laporan berbasis Aplikasi Siskeudes) 
c. Laporan akhir dari penggunaan Alokas i Dana Desa 
mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan 
dana , masalah yang dihadapi dan rekomendasi 19 
IV. PENUTUP 
Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di 
Kabupaten Kolaka, agar dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) . penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD yang 
disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Januari 
tahun anggaran berikutnya . 
Penyampaian laporan sebagaimana tersebut di atas 
dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Kepala Desa kepada 
Camat untuk dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang 
membidangi pemerintahan desa. 
3.6.3. Pertanggungjawaban 
Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggung­ 
jawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya 
adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yang berbasis 
Aplikasi SISKEUDES yang disampaikan pada Dinas PMD paling 
lambat tanggal 15 bulan berikutnya. 
Penanggungjawab Operasional Pengelolaan ADD secara 
keseluruhan adalah Kepala Desa . Bentuk dan tata cara 
pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 20 
KECAMATAN/ PAGU ADD PER DESA PAGU ADD PER DESA BERTAMBA/ 
NO DESA SEBELUM SETELAH (BERKURANG) 
PERUBABAN PERUBABAN 
1 2 3 4 5 
I IWODIENDAA - 1 TAMBORAS I Rp 694.775.200 ,00 592.700.100,00 Rp (102 .075.100,00 ) -· - - 2 LADAHAI Rp 694.775.200 ,00 592.700.100,00 Rp (102.075.100,00 ) 
3 IWOIMENDAA Rp 694.7 75.200,00 592.700.1 00,00 Rp (102.075.100,00) 
4 ULU KALO Rp 724.826.000,00 618.336.000,00 Rp (106.490.000 ,00) 
5 LAM BO PINI Rp 724.826.000,00 618.336.000,00 Rp (106.490 .000,00) 
6 LASIROKU Rp 694.775.200,00 592.700.100,00 Rp (102 .075.100,00t 
7 LAWOLIA Rp 634.673.500,00 541.428.500,00 Rp (93.245.000,00) - 8 WATUMEL EWE Rp 664.7 24.300,00 567 .064.300,00 Rp (97.660.000,00)_ - - 9 LANDO ULA Rp 634.673 .500,00 541.428.500 ,00 Rp (93.245.000,00) 
10 WONUALAK U Rp 634.6 73.500,00 541.428.500 ,00 Rp (93.245.000,00) 
JUMLABSUBI Rp 6. 797 .497 .600 ,00 Rp 5. 798.822.200,00 Rp (998 .675.400,00) 
II WOLO 
1 TOWWE PONRE WARU Rp 694.775.200,00 592.700.100,00 Rp (102 .075.100,00) 
2 LALONAHA Rp 664.7 24.300 ,00 567.064.300 ,00 Rp (97.660.000 ,00) 
3 LAN A Rp 724.826.000 ,00 618.336.000 ,00 Rp (106.490 .000,00) 
4 ULU LAPAO - PAO Rp 724.826.000,00 618.336.000,00 Rp (106 .490.000,00) 
5 LALONGGOP I Rp 664.724.300,00 567.064.300,00 Rp (97.660.000,00) 
6 LAPAO- PAO Rp 724.826.000,00 618.336.000,00 Rp (106.490.000,00) -- 7 MUARA LAPAO - PAO Rp 724.826.000,00 618.336.000,00 Rp (106.490.000 ,00) -- 8 LAN GGOMALI Rp 694.775.200,00 592.700.100,00 Rp (102.075.100,00) 
9 DON GGALA Rp 694.775.200,00 592.700.100,00 Rp (102 .075.100,00) 
10 SAMAE NRE Rp 664. 724. 300,00 567 .064.3 00,00 Rp (97.660.000,00) B. TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI 
DANA DESA (ADD) UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA 
TAHUN ANGGARAN 2020 21 
1 2 3 4 5 
11 IWOIMOPURO Rp -- 694. 775.200,00 592 .700.100,00 Rp (102.075.100 ,00) -- ,_ 
12 ULU RINA Rp 664.724.300,00 567.064.300,00 Rp (97.660.000,00) 
JUMLAHSUBD Rp 8.337 .302.000 ,00 Rp 7.112.401.600,00 Rp ( 1.224.900.400,00) 
m SAMATURU 
1 AMAMOTU Rp 724.8 26.000 ,00 618.336.000,00 Rp (106.490 .000,00) 
2 KALOLOA Rp 664.7 24.300,00 567 .064.300,00 Rp (97.660.000,00) 
3 WOWA TAMBOLI Rp 724.826.000 ,00 618.336.000,00 Rp (106.490 .000,00) 
4 SAN! - SANI Rp -- 724.826.000,00 618.336.000,00 Rp (106.490 ._000,00) 
5 LAMBOLE MO Rp 724.826.000,00 618.336.000,00 Rp (106.490.000 ,00) 
6 TAMBOLI Rp 754.8 78.900 ,00 643. 971. 600,00 Rp (110.907.300,00) 
7 KON AWEHA Rp 724.8 26.000,00 618.336.000,00 Rp (106.490 .000,00) 
8 LAWULO Rp 724.826.000,00 618.336.000,00 Rp (106.490 .000,00) 
9 AWA Rp 724.826.000 ,00 618.336.000,00 Rp (106.490 .000,00) 
10 MALAHA Rp 724.826.000 ,00 618.336.000,00 Rp (106.490 .000,00 ) 
c--- 
11 LATUO Rp 694.775.200,00 592.700.100,00 R_E.__ (102 .075.100,00) - -- ,- - 12 PUU TAMB OLI Rp 694.775.200,00 592.700.1 00,00 Rp (102.075.100,00) 
13 ULU KONA WEHA Rp 724.826.000,00 618.336.000,00 Rp (106 .490.000,00) 
14 MEURA Rp 664.724.300,00 567.064.300,00 Rp (97.660.000,00) 
15 ULA WENG Rp 664.724.300 ,00 567 .064.300,00 Rp (97.660 .000,00) 
16 PUU LAWULO Rp 724.8 26.000,00 618.336.000,00 Rp (106.490 .000,00 ) 
17 LIKU Rp 664.724.300,00 567 .064.3 00,00 Rp (97.660 .000,00) 
JUMLAHSUBm Rp 12.051.586 .500,00 Rp 10.280.989.000,00 Rp (1. 770.597.500,00) 
IV WUNDULAKO 
1 TIKO NU Rp 664.7 24.300,00 567 .064.300,00 Rp (97.660.000,00) 
2 TOW UA Rp 694.775.200,00 592.700.1 00,00 Rp (102.075.100,00) 
3 UN AM END AA Rp 694.775.200,00 592.700.100,00 Rp ( 102.075.100,00) ~ 
4 BEN DE Rp 664.724.300,00 567 .064.300,00 Rp (97 .660.000,00) -- ------=-- -- (102.075.100,00) 5 SABIANO Rp 694. 775.200,00 592.700.100,00 Rp 
JUMLAH SUB IV Rp 3.413 . 774.200,00 Rp 2.912.228.900,00 Rp (501.545.300,00) 22 
1 2 3 4 5 
v BA ULA -- - -- - 
1 PUU RODA Rp 634 .6 73.500,00 541.428 .500,00 Rp (93.245 .000,00) 
- ... - --- - 2 PUU LEMO Rp 664.724.300,00 56~.064.300,00 Rp (97.660.000,00) 
-- >- ---- 3 PUU BENUA Rp 634.673.500,00 541.428.500,00 Rp (93.245.000,00) 
- - 4 WATALARA Rp 664.724.300,00 567.064.300,00 Rp (97.660 .000,00 ) 
- 5 BA ULA Rp 694.775.200 ,00 592.700.100,00 Rp (102.075.100,00) - - - 
6 LANGO RI Rp 664.724.300,00 567 .064.300,00 Rp (97.660.000,00 ) 
- - --"--- 
7 PUU BUNG A Rp 694. 775.200,00 592.700.100 ,00 Rp __ ___!_!02.075 .100,00) -- - - - 8 PEW UTAA Rp 634.673 .500,00 541.428.500,00 Rp (93.245 .000,00) - - - 9 ULUBAULA Rp 664.7 24.300,00 567 .064.300,00 Rp (97 .660.000 ,00) 
JUMLAHSUBV R1> S.952.468.100 ,00 Rp 5.077 .942.900,00 Rp (874.525.200,00) 
VI POMALAA ·- 
1 TOTO BO Rp 634.6 73.500,00 541.428 .500,00 Rp (93.245 .000,00) 
2 OKO -OKO Rp 664.724.300,00 567.064.300,00 Rp (97.660.000,00) 
,-...=... - 3 PELAMBUA Rp 724.8 26.000,00 618.336.000,00 Rp -- _j_!06.490 .000,00) - - - 4 TAM BEA Rp 634.673.500 ,00 541.428.500,00 Rp (93.245.000,00) 
- -- -- 
5 SO PURA Rp 664. 724.300 ,00 567.064.300,00 Rp (97.660.000 ,00) - - - 6 HUK O-HUK O Rp 694.775.200,00 592.700.100,00 Rp (102 .075.100,00) - ~ 
7 PESOUHA Rp 664.724.300,00 567.064.300 ,00 Rp (97.660.000 ,00) - - ~ 
8 HAKATUTO BU Rp 664.724.300,00 567.064.300,00 RP (97 .660.000,00) 
JUMLAH SUB VI Rt 5.347 .845.400 ,00 Rp 4.562.150.300,00 Rp (785.695.100,00) - VD TANGGETADA - - - 1 RAHANGGADA Rp 634.673.500,00 541.428.500,00 Rp (93.245.000,00 ) - - --- 2 TON DOWOLIO Rp 694.7 75.200,00 592.700.100,00 Rp (102.075 .100,00) - 3 LAM ED AI Rp 664.724.300,00 567.064.300,00 Rp (97.660.000,00) 
4 LALONGGOLOSUA ,Bp 664. 724.300,00 567.064.300,00 Rp (97.660.000,00) -- --- -- 
5 TAN GGETAD A Rp 664.724.300,00 567 .064.300,00 Rp (97.660.000,00) - - ---- 6 PETUDUA Re_ _ 664.724.300,00 567 .064.300,00 _Rp (97.660.000,00) 
7 PALEWAI Rp 634.673.500,00 541.42 8.500,00 Rp (93.245.000,00) 
8 POPALIA Rp 694. 775.200,00 592.700.100,00 Rp (102 .075.100,001 - 9 PEW ISOAJ AYA Rp 694.775.2 00,00 592.700.1 00,00 Rp (102.075.100,00) 23 
1 2 3 4 5 
10 PUUNDAIPA Rp 634. 673.500,00 541.428.500,00 Rp (93.245.000,001 
11 ONEEHA Rp -- 664.7 24.300,00 567 .064.300,00 Rp (97.660.000,00) - -- 12 LOMOIKO Rp 634.673.500 ,00 541.428 .500,00 Rp __ (93.245.000,00 ) 
13 TINGGO Rp 694.775.200,00 592.700.100,00 Rp (102 .075.100,00) 
JUMLAB SUB VD Rp 8.641.4 16.300 ,00 Rp 7.371.835.900,00 Rp ( 1.269 .580.400,00) 
vm POLINGGONA ----- 1 PLASMAJA YA Rp 694.775.200,00 592.700.100,00 Rp (102.075.100 ,00) 
2 PUUDONGI Rp 664. 724.300,00 567 .064.300,00 Rp (97 .660.000,00) - - 
3 TANGGEAU Rp 664.7 24.300,00 567 .064.300,00 Rp (97.660.000,00) __ .._ - - 
4 WOLONGG ERE Rp 634.673.500 ,00 541.428 .500,00 Rp (93.245.000,00) -- 
5 PONDOUWAE Rp 664.724.300 ,00 567 .064.3 00,00 Rp (97.660 .000,00) 
6 LAMOND.APE Rp 694.775 .200,00 592.700.1 00,00 Rp (102 .075.100,00) 
JUMLAB SUB VDI Rp 4.018.396.800 ,00 Rp 3.428.021.600,00 Rp (590.375.200,00) 
IX WATUBANGGA - - - -- 1 LAMUNDE Rp 664.7 24.300 ,00 567 .064.300,00 Rp (97.660.000,00) 
- -- - 
2 SUMBER REJEKI Rp 634.6 73.500 ,00 541.428.500,00 Rp (93.245.000,00) 
- - - 
3 PEOHO Rp 664.724.300,00 567 .064.3 00,00 Rp (97.660.000,00) 
4 KA STU RA Rp 664.724.300,00 567 .064.300,00 Rp (97.660.000,00) 
5 LANGGOSIPI Rp 664.724.300,00 567 .064.300,00 Rp (97.660.000 ,00) -~ 
6 MATAOSU Rp 724.8 26.000,00 618.336.000,00 Rp (106.490 .000,00) ~ 
7 KUKUTIO Rp 724.826.000 ,00 618.336.0 00,00 Rp (106.490.000 ,00) 
- -- ~ 
8 POLEN GA Rp 664.724.300 ,00 567 .064.300,00 Rp (97.660.000,00) 
GUNUNG &c\RI - -- 
9 Rp 694.775.200,00 592.700.100,00 Rp (102.075 .100,00) 
RANOTETA --· 
10 Rp 664.724.300,00 567 .064.300,00 Rp (97.660.000,00) 
-
11 MATAOSU UJUNG Rp 634.673.500,00 541.428.5 00,00 Rp (93.245.000,00) 
JUMLAH SUB IX Rp 7.402.120.000 ,00 Rp 16.314.614.900,00 Rp ( 1.087.505.100,00) 
10 TOARI - - - 
1 TO ARI Rp 694.775.200,00 592.700.100,00 Rp (102 .075.100,00) 
<---=-- 
2 ANA WUA Rp 694.775.200,00 592.700.100,00 Rp (102.075.100,00) 
3 LAKITO Rp 664.724.300,00 567 .064.300,00 Rp (97.660 .000,00) 24 
l iBUPATI KOLAKA (1 J / 1 2 3 4 5 
4 WOWOLI Rp 694.775.200,00 592.700.1 00,00 Rp (102 .075.100,00) 
- - - ~- - 
5 RAN OJAYA Rp 664.724.300,00 567.064. 300,00 Rp (97.660.000,00) -- c- 
6 RAH. ABITE Rp 664. 724.300 ,00 567 .064.300,00 Rp (97.660.000,00J - 
7 WONUARA YA Rp 694.775.200 ,00 592.700.100,00 Rp (102.075.100 ,00) - - - - 
8 HORONG KULI Rp 664.724.300,00 567 .064.300,00 Rp (97.660.000 ,00) 
- 9 RAN O SANGIA Rp 664.7 24.300,00 567.064.300,00 Rp (97.660.000,00) 
JUMLAHSUBX Rp 6.102. 722.300 ,00 Rp 5.206.121.900,00 Rp (896.600.400,00 ) 
TOTAL Rp 68.065.129 .200 ,00 Rp 58.065.129.200,00 Rp 110.000 .000.000,oo) 25