Apa saja yang diatur dalam Pasal 78 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Nomor 13 Tahun 1950?
Ketentuan dalam 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Nomor 13 Tahun 1950 tentang , BAB II - KEDUDUKAN PEGAWAI, Pasal 78 menetapkan:

dikenak.an hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang 
menghukum. 
(2) Hukuman disiplin sebagaimana dimak.sud pada ayat (1) meliputi: 
a. hukuman disiplin ringan; 
b. hukuman disiplin sedang; 
c. hukuman disiplin berat. 
(3) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimak.sud pada ayat (1) 
adalah: 
a. Direksi untuk hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat; 
b. Atasan Langsung untuk hukuman disiplin ringan. 
(4) Dalam menjatuhkan hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat, 
direksi mempertimbangkan saran/masukan dari Tim Pertimbangan Jabatan 
dan Kepangkatan. 
(5) Pengenaan hukuman disiplin sebagaimana dimak.sud pada ayat (1) tidak. 
menggugurkan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Pasal 79 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran sebagaimana dimak.sud pada 
diatur dengan Peraturan Direksi. 27 
Keputusan hukuman disiplin dinyatakan secara tertulis dan disampaikan oleh 
pejabat yang berwenang menghulrum kepada pegawai yang bersangkutan. Pasal 84 (1) Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melalrukan beberapa 
L pelanggaran disiplin dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang paling berat. 
(2) Pegawai yang pemah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan 
pelanggaran disiplin yang jenisnya sama dijatuhi hukuman disiplin yang lebih 
berat dari hukuman disiplin terakhir yang pemah dijatuhkan kepadanya. 
(3) Bagi calon pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau hukuman 
disiplin berat, dinyat.akan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi 
pegawai. Pasal 83 (1) Selama proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Direksi 
dapat membebaskan sementara pegawai yang bersangkutan dari jabatan. 
(2) Terhadap pegawai yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan 
gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok. 
(3) Jika berdasarkan basil pemeriksaan pegawai yang bersangkutan tidak terbukti 
melakukan tindakan yang merugikan PDAM sebagian at.au seluruhnya, pegawai 
yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima 
sisa penghasilan yang belum diterima. Pasal 82 (1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin sedang dan berat, direksi wajib 
memeriksa pegawai yang disangka/ diindikasikan melakukan pelanggaran . 
(2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direksi 
dapat membentuk tim. 
(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam 
berit.a acara pemerik.saan yang disampaikan pada direksi paling lama 6 (enam) 
bulan sejak dimulainya pemeriksaan. 
(4) Direksi memperintahkan Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk 
menganalisa basil pemeriksaan. 
(5) Hasil analisa Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan disampaikan kepada 
direksi sebagai bahan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin. Pasal 81 Bagian Keempat 
Tat.a Cara Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman 
Disiplin 28 
(1) Pegawai dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena: 
a. meninggalkan tugas secara tidak sah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 
secara terus menerus; 
b. melakukan pelangaran disiplin tingkat berat; 
c. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancarnan pidana penjara paling 
singkat 4 (empat) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap; dan 
d. terbukti melak:ukan tindak pidana yang ada hubungann ya dengan jabatan 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap. 
(2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan keputusan direksi. Pasal 87 Bagian Ketiga 
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( 1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena: 
a. meninggal dunia ; 
b. atas permintaan sendiri; 
c. mencapai batas usia pensiun (usia 56 Tahun); 
d. tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani yang ditunjukkan 
sesuai surat dari dokter yang ditunjuk oleh PDAM; 
e. perampingan organisasi PDAM . 
(2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Direksi . 
(3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) berhak atas dana pensiun dan pesangon yang diatur oleh Direksi. Pasal 86 Bagian Kedua 
Pemberhentian Dengan Hormat (1) Pegawai dapat diberhentikan sementara karena: 
a. melak:ukan pelanggaran disiplin sedang atau berat ; 
b. ditahan oleh pejabat yang berwajib karena disangka melak:ukan tindak pidana 
kejahatan sampai dengan mendapatkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 
(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan keputusan direksi. 
(3) Terhadap pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada 
diberikan gaji sebesar 50% {lima puluh persen) dari gaji pokok. Pasal 85 Bagian Kesatu 
Pemberhentian Sementara BAB XIII 
PEMBERHENTIAN 29 
( 1) PDAM bergabung dalam wadah Persatuan Perusahaan Air Min um Seluruh 
Indonesia (PERPAMSI). 
(2) Pegawai wajib menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). 
(3) Pegawai dapat menjadi anggota Koperasi TIRTA GEMILANG. Pasal 90 Bagian Ketiga 
Asosiasi Perusahaan dan Organisasi Profesi (1) Dalam hal belum terdapat pejabat defenitif yang menduduki jabatan struktural, 
Direksi mengangkat pejabat dibawah atau setingkat sebagai pejabat pelaksana 
tugas (Pit) paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang. 
(2) Dalam hal pejabat defenitif berhalangan paling singkat 3 (tiga) hari, Direksi 
mengangkat pejabat dibawahnya sebagai pejabat pelaksana harian (Plh). 
(3) Pengangkatan pejabat pelaksana tugas dan Pejabat pelaksana harian 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan 
direksi. 
(4) Pegawai yang diangkat menjadi Pejabat pelaksana tugas diberikan honorarium 
tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan jabatan yang 
ditugaskan. Pasal 89 Bagian Kedua 
Penunjukan Pelaksana Togas dan Pelaksana Harian ( 1) Direksi dapat mengangkat tenaga harian, kontrak dan outsourcing sesuai 
kebutuhan PDAM. 
(2) Pengangkatan tenaga harian, kontrak dan outsourcing sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan perjanjian kerja. 
(3) Tenaga harian, kontrak dan outsourcing diberikan upah yang besarnya 
ditetapkan oleh direksi. 
(4) Tenaga kontrak yang sudah memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun 
diikutsertakan dalam program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI 
atas beban PDAM yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi. Pasal 88 Bagian Kesatu 
Tenaga Harian, Kontrak dan Outsou rcing BAB XIV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 30 
4. KASUBAG 2. ASISTEH EKBANC' 'lAfl KESRA __ -,.-1- -1,- .;....--i 
J. KABAG PEREl{ONCk ,:AN 1'-40 J A B A T A N TELAH OIKORE1<SI BAGIAN HUKUM 
1<.A s~e ~3/\~ PCR UUAN 1. SEKDA 
KA BAG HU KUM BERITA DAERAH UPATEN MAGELANG TAHUN 2013 SERI A NOMOR 3 SEKRETARIS DAERAH BUPATEN MAGELANG, Diundangkan di Kota Mungkid 
pada tanggal Lf Ftbruon ~OI> ' - SINGGIH SANYOTO BUPATI MAGELANG, Ditetapkan di Kota Mungkid 
pada tanggal i.i feh--uon .iDl3 \._ Peraturan Bupati ini mulai berlalru pada saat diundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupa ten Magelang Pasal 92 BABX 
KETENTUANPENUTUP (1) Pegawai yang pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini telah atau sedang 
menduduki jabatan struktural dan belum memiliki jenjang pangkat minimal 
atau tingkat pendidikan formal minimal yang dipersyaratkan tetap menduduki 
jabatan sampai dengan diangkatn ya pejabat ba.ru . 
(2) Pegawai yang pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini telah terikat dalam 
...1 perkawinan /pemikahan sesama peg awai yang sah menurut peraturan 
perundang -undangan dikecualikan dari kewajiban mengundurkan diri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf u Peraturan Bupati ini. .- Pasal 91 BAB XV 
KETENTUAN PERALIHAN 31 
NO TING KAT NAMA JABATAN KUALIFIKASI YANG DIPERLUKAN 
JABATAN 
PANGKAT / PANGKAT / PENDIDIKAN PENGALAMAN KHUSUS 
GO LONGAN GO LONGAN MINIMAL KERJA 
MINIMAL MAKS I MAL MINIMAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Tingk at a. Kepala Bagian Staf / C3 Staf Madya I D III 10 Tahun 1. Pernah menduduki 
Pertama b. Kepala SPI 01 jabatan Kepala Sub 
c. Kepala Unit bagian atau Kepala Sub 
Usaha Unit Pelayanan minimal 2 
d. Kepala Unit tahun ; 
Pelayanan 2. Sehat Jasmani dan 
Rohani ; 
3. Memiliki kernampuan 
manajerial; 
4. Tidak pernah dijatuhi 
hukuman disiplin tingkat 
sedang minimal 4 tahun 
' terakhir dan / atau berat 
minimal 8 tahun 
terakhir. KUALIFIKASI UNTUK DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN STRUKTURAL LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI MAGELANG 
NOMOR TAHUN 2013 
TENTANG 
KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA 
GEM ILANG KABUPATEN MAGELANG ( 
KA BAG HUKUM TELAH OIKORE1<SI BAGIAN HUKUM 
KA s1;3 6AG PcR U'JAN SINGGIH SANYOTO BUPATI MAGELANG , c 1 2 3 4 5 6 7 8 
2. Tingkat Kedua a. Kepala Sub Bag Staf Muda I Staf / C3 SLTA 8 Tahun 1. Sehat Jasmani dan Rohani ; 
b. Kepala Sub Unit Cl 2. Memiliki kemampuan 
Pelayanan manaj erial; 
3. Tidak pemah dijatuhi 
hukuman disiplin tingkat 
sedang minimal 4 tahun 
terakhir dan / a tau be rat 
minimal 8 tahun terakhir . 
SINGGIH SANYOTO t ~~O J A B A T A N TElAH OIKOREKSI BAGIAN HUKUM 
KA SAG HUKUM ri> BUPATI MAGELANG, 
1. SEKOA 
I ;(; s: :3 £,"3 i'G l!!JAN 
...... NO JABATAN JENJANG JABATAN KUALIFIKASI YANG DIPERLUKAN 
PANGKAT / PENDIDIKAN KHUSUS 
GOLONGAN RUANG MINIMAL 
1 2 3 4 5 6 
1. Staf Ahli Bidang 1. Staf Ahli Tingkat I Staf Tingkat I J C4 Strata I 1. Pemah menduduki jabatan 
Administrasi dan Direksi , Kepala Bagian , 
Keuangan Kepala SPI, Kepala Unit, 
2. Staf Ahli Tingkat II Staf Madya / D 1 sampai dengan Kepala Unit Usaha; 
Staf Madva Tinzk at I I D2 2. Sehat Jasmani dan Rohani 
3. Staf Ahli Tingkat III Staf Utama Madya / D3 
samoai denzan Staf Utarna I D4 
2. Staf Ahli Bidang T eknik 1. Staf Ahli Tinzka t I Staf Tinzkat I I C4 Strata I 1. Pemah menduduki jabatan 
2. Staf Ahli Tingkat II Staf Madya / D 1 sampai dengan Direksi , Kepala Bagian , 
Staf Madya Tingkat I / 02 Kepala SPI, Kepala Unit, 
Kepala Unit Usaha; 
3. Staf Ahli Tingkat III Staf Utama Madya / D3 2. Sehat Jasmani dan Rohani 
sampai dengan Staf Utarna / D4 KUALIFIKASI UNTUK DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL STAF AHLI LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI MAGELANG 
NOMOR TAHUN 2013 
TENTANG 
KEPEGAW AlAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA 
GEMILANG KABUPATEN MAGELANG (· r. 
SINGG IH SANYOTO ~.A';!.~ SAG ?CR Ul!AN 
t -~ ~~ ~ ~_.._~ ~ ~---- BUPATI MAGELANG , 
~ KA BAG HUKUM I TELAH DIKORE1<SI BAGIAN HUKUM NO JABATAN JENJANG JABATAN KUALIFIKASI YANG DIPERLUKAN 
PANGKAT / PENDIDIKAN KHU SUS 
GOLONGAN RUANG MINIMAL 
1 2 3 4 5 6 
1. Audit or Internal 1. Auditor Pelaksana Pelaksana I B3 sampai SLTA 1. Pernah mengiku ti Diklat 
Tingkat Terampil dengan Auditor Internal bagi yang 
Pelaksana Tinzkat I I B4 berasal dari Pejabat 
2. Auditor Pelaksana Lan ju tan Staf Muda I Cl sampai Teknis. 
dengan 2.Seha t Jasmani dan 
Staf Muda Tinzkat I I C2 Rohani 
3. Auditor Pelaksana Tingkat Staf / C3 sampai dengan 
I Staf Tinzkat I I C4 
2. Auditor Internal 1. Auditor Ahli Tingka t I Staf Muda Cl sampai Strata I 1.Pernah mengik:uti Diklat 
Tingkat Ahli dengan Audi tor Internal bagi yang 
Staf Muda Tinzkat I I C2 berasal dari. Pejabat 
2. Audi tor Ahli Tingkat II Staf / C3 sampai dengan Teknis. 
Staf Tinzkat I I C4 2.Sehat Jasmani dan 
3. Auditor Ahli Tingkat III Staf Madya I D 1 Rohani KUALIFIKASI UNTUK DAPAT DIANGKAT DALAM JAB ATAN FUNGSIONAL SISTEM PENGAWASAN INTERNAL LAMPIRAN Ill 
PERATURAN BUPATI MAGELANG 
NO MOR TAHUN 2013 
TENTANG 
KEPEGAW AIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA 
GEMILANG KABUPATEN MAGELANG 
~--- '/ i ~i -a "Ar p~o Ul' n.t 
1 ...... v- ., w. en ...,..., SINGGIH SANYOTO TELAH DIKORE1<SI BAGIAN HUKUM BUPATI MAGELANG, 
~ 
KA BAG HUKUM NO JABATAN PEGAWAI YANG PEJABAT PENILAI DIKETAHUI ATASAN PEJABAT PEJABAT YANG 
DINILAI PE NI LAI MENYETUJUI 
1 2 3 4 5 
1 Pejabat Teknis Kepala Sub Bagian Kepala Bagian Direktur Utama 
Kepala Sub Unit Pelayanan Kepala Unit Pelayanan 
2 Peiabat Fungsional SPI Kepala SPI - Direktur Utam a 
3 Ka. Sub Bagian Kepala Bagian - Direktur Utama 
Ka. Sub Unit Pelavanan Kepala Unit Pelavanan 
4 Kepala Bagian Direktur Adminnistrasi & - Direktur Utama 
Pejabat Fungsional Staf Ahli Keuangan 
Direktur Keuanzan 
5 Kepala Unit Pelayanan Direktur Utama - - 
Kepal a SPI 
Kepala Unit Usaha PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI MAGELANG 
NOMOR TAHUN 2013 
TENTANG 
KEPEGAW AIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA 
GEMILANG KABUPATEN MAGELANG