Apa bunyi lengkap Pasal 15 dalam PERATURAN  BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 3 Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN  BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 3 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, pada BAB II - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, Pasal 15 dinyatakan:

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD adalah : 
1. Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi 
tata usaha keuangan pada SKPD. 
2. Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan 
sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD. 
3. Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan 
fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang 
BLUD . 
12 
 4. PPK SKP D tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas 
melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara 
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus, 
dan/atau PPTK. 
5. PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang : 
melakukan verifikasi SPP -UP, SPP -GU, SPP -TU, dan SPP -LS beserta 
bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; 
menyiapkan SPM; 
melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara 
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 
melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan 
menyusun laporan keuangan SKPD. 
6. Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti 
kelengkapan dan keabsahan. 
7. Selain melaksanakan tugas dan wewena ng pada angka 5, PPK SKPD 
melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu : 
melakukan verifikasi SPP -UP, SPP -GU, SPP -TU, dan SPP -LS beserta 
bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya ; 
melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas 
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara 
penerimaan; dan 
menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan 
SPP-UP, SPP -GU, SPP -TU dan SPP -LS beserta bukti kelengkapanny a 
sebagai dasar penyiapan SPM. 
8. Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu 
PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan 
SKPD. 
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD adalah : 
1. Dalam hal PA melimpahkan sebagian tug asnya kepada KPA, PA 
menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha 
keuangan pada Unit SKPD. 
2. Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan : 
Besaran anggaran yang berlaku untuk biro pada provinsi dan 
bagian pada kabupaten/kota di lingkungan Sekretariat Daerah; 
rentang kendali dan/atau lokasi; 
dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan 
layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam 
13 
 pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang 
kepega waian sesuai dengan peraturan perundang -undangan. 
3. PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang : 
melakukan verifikasi SPP -TU dan SPP -LS beserta bukti 
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran 
pembantu; 
menyiapkan SPM -TU dan SPM -LS, berdasarkan SPP -TU dan 
SPPLS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan 
melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara 
Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu. 
4. Verifikasi dilakukan u ntuk meneliti kelengkapan dan keabsahan 
SPPTU dan SPP -LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran 
Pembantu. 
5. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan 
laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan 
Bendahara Pengeluaran Pembantu. 
6. Selain melaksanakan tugas pada angka 3, PPK Unit SKPD 
melaksanakan tugas lainnya meliputi : 
melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas 
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara 
penerimaan pembantu/Bendahara lainnya; dan 
menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan 
keabsahan SPP -TU dan SPP -LS beserta bukti kelengkapannya 
sebagai dasar penyiapan SPM. 
7. PPK unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai 
tugas meliputi : 
melakukan verifikasi SPP -UP, SPP -GU, SPP -TU, dan SPP -LS 
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara 
Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara 
lainnya; 
menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan 
keabsahan SPP -UP, SPP -GU, SPP -TU, dan SPP -LS beserta bukti 
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM; 
menyiapkan SPM; 
melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara 
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya; 
melaksanakan fungsi akuntans i pada unit SKPD khusus; dan 
menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus. 
14 
 8. PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan 
struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit 
SKPD. 
9. Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai y ang bertugas 
membantu PPK Unit SKPD. 
 
Bagian Ke lima 
Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran