Apa saja yang diatur dalam Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018?
Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Ber basis Elektronik , mak a, Pasal 48 menetapkan:

-35- ... 
(1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata 
Kelola SPBE , Manaj emen SPBE , dan Audit Teknologi 
Informasi dan Komunikasi , serta pemantauan dan evaluasi 
SPBE Pemerintah Daerah , Bupati memb entuk Tim 
Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah . 
(2) Bupati menetapkan Tim koordinasi SPBE sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) melalui Keputusan Bupati . 
(3) Susunan Tim Koord inasi SPBE sebagaimana dimak sud 
pada ayat (1) meliputi Sekretaris Daerah , Kepala Bagian 
Organisas i, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, 
Kepala Badan Peren canaan Pembangunan Daerah , Kepala 
Badan Penge lolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan 
anggota lain dengan penyesuaian sesuai ketentuan dan 
kebutuhan Pemerintah Daerah . 
(4) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memiliki rmcian tugas dan program kerja yang 
dikomunikasikan kepada semua SKPD . 
(5) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memfasilitasi kolaborasi antar SKPD dalam penerapan 
SPBE. 
(6) Bupati melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan 
SPBE di Pemerintah Daerah . 
(7) Bupati men etapkan koord inator SPBE Pemerintah Da erah 
yaitu Sekretaris Daerah . 
(8) Koord inator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di 
Pemerintah Daerah , maupun penerapan dengan lnstansi 
Pusat atau Pemerintah Da erah lainn ya. Bagian Kesatu 
Tim Koordinas i SPBE Pemerintah Daerah