Apa norma yang terkandung dalam Pasal 7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008 tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, khususnya BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, Pasal 7, memuat:

PPKD mempunyai tugas sebagai berikut: 
menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan 
keuangan daerah; 
menyusun rancangan AP BD dan rancangan Perubahan 
APBD; 
melaksanakan pemungutan pe ndapatan daerah yang telah 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 
24 
melaksanakan fungsi Be ndahara Umum Daerah; 
menyusun laporan k euangan daerah dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan 
melaksanakan tugas lai nnya berdasarkan kuasa yang 
dilimpahkan oleh kepala daerah. 
PPKD selaku BUD berwenang: 
menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. mengesahkan DPA-SKPD; c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan 
dan pengeluaran kas daerah; 
melaksanakan pemu ngutan pajak daerah; 
memantau pelaksanaan pener imaan dan pengeluaran APBD 
oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; 
mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam 
pelaksanaan APBD; 
menyimpan uang daerah; 
menetapkan SPD; j. melaksanakan pe nempatan uang daerah dan 
mengelola/menatausahak an investasi; 
melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat 
pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; 
menyiapkan pelaksanaan pi njaman dan pemberian jaminan 
atas nama pemerintah daerah; 
melaksanakan pemberian pi njaman atas nama pemerintah 
daerah; 
melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; 
melakukan penagi han piutang daerah; 
melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 
daerah; 
menyajikan informasi keuangan daerah; 
 25 
melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta 
penghapusan barang milik daerah. 
menyetujui surat pen gesahan laporan pertanggungjawaban 
SKPD.