Menurut PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 10 Tahun 2009, apa isi dari Pasal 21?
Pasal Pasal 21 dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 10 Tahun 2009 tentang PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH, pada BAB VIII - KETENTUAN PENYIDIKAN, menyatakan:

(1) PPNS berwenang melakukan Penyidikan terhadap pelangg araan atas Peraturan 
Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang 
berlaku. 
 
(2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 
pidana; 
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan 
pemeriksaan; 
c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka; 
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat; 
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; 
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara; 
h. mengad akan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik 
Polisi Negara Republik Idonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau 
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui 
Penyidik Polisi Negara Republik Idonesia memb eritahukan hal tersebut kepada 
Penuntut Umum, tersangka , dan keluarga; 
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum ya ng dapat dipertanggung 
jawabkan; 
 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 
melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang -Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 
 
 
 14