Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 1?
Dalam PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 8 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 42 TAHUN 2018, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kota Blitar Propinsi Jawa Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar. 
3. Walikota adalah W alikota Blitar. 
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Blitar. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar. 
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kata Blitar. 
8. Inspektur adalah Inspektur Kata Blitar. 
9. Piagam Audit (Internal Audit Chartert) adalah dokumen formal yang 
menegaskan komitmen Walikota Blitar terhadap arti pentingnya fungsi 
pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan 
Pemerintah Kata Blitar dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung 
jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawas Intern 
Pemerintah. 
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP, 
adalah Inspektorat Kata Blitar yang bertan ggungjawab langsung kepada 
Walikota. 
11. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat 
SPIP, adalah proses yang terintegral pada tindakan dan kegiatan yang 
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan seluruh pegawai untuk 
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi 
melalui kegiatan yang efktif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, 
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- 
undangan. 
12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, 
evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap 
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan 
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuar 
tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk 
8 
kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang 
baik. 
13. Auditor adalah Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang mempunyai Jabatan 
Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Daerah yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab dan 
hal secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan 
pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP. 
14. Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, yang 
clisingkat PPUPD adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab dan 
wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk 
melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggar aan urusan 
pemerintahan konkruen. 
2. Perubahan pada Lam piran Piagam Audit Intern, sebagaiman a tercantum 
dalam larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 
Pasal II 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatann ya dalam Berita Daerah Kata Blitar. 
Ditetapkan di 
Pada Tanggal Blitar 
9 Februari 2022 
WALIKOTA BLITAR 
ttd. 
SANTOSO 
9 
Diundangkan di Blitar 
Pada Tanggal 9 Februari 2022 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR 
ttd. 
Priyo Suhartono 
SERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 8 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 
rt< 
AHMAD TOBRONI, S.H. 
NIP. 19670909 199803 1 008 
LAMPI RAN 
PERATURAN WALIKOTA BLITAR 
NOMOR 8 TAHUN 2022 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
WALIKOTA BLITAR NOMOR 42 TAHUN 
2018 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN 
PEMERINTAH KOTA BLITAR 
A. PIAGAM AUDIT INTERN 
I. Prinsip Dasar Pengawasan Intern adalah menjaga dan mengedepankan 
integritas, meningkatkan kompetensi dan menggunakan kemahiran 
profesionalnya dengan cermat, seksama dan hati-hati, bersifat obyektif 
dan independent dari gangguan dan tekanan entitas atau kepentingan, 
bekerja sesuai dengan strategi, tujuan dan risiko organisasi, mempunyai 
sumber daya yang cukup, berkualitas dan melakukan perbaikan secara 
berkelanjutan, berkomunikasi secara efektif, memberikan keyakin an yang 
memadai berbasis pada risiko, berwawasan, proaktif dan fokus pada masa 
depan, mempromosikan perbaikan/ inovasi operasional dan 
organisasional. 
II. Pengawasan Intern (Audit Intern) adalah seluruh proses kegiatan audit, 
reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap 
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan 
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolok 
ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan 
pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 
Ill. Pengawasan Intern (Audit Intern) adalah kegiatan yang independen dan 
obyektif dalam bentuk penjarrunan kualitas (quallity assurance), 
pemberian peringatan dni (early warning) dan pemberian masukan 
(advisory services}, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan 
meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi], Kegiatan ini 
membantu organisasi (auditi) rnencapai tujuannya dengan cara 
menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan 
meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol 
(pengendalian), tata kelola (sektor publik). 
-2- 
IV. Inspektorat Kota Biitar adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang 
dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan 
Pemerintah Kota Biitar. 
V. Inspektorat Daerah Kota Blitar memiliki kewenangan untuk mengakses 
seluruh informasi, sistem insformasi, catatan, dokumentasi, aset, dan 
personil pada instansi/unit kerja/unit organisasi perangkat di lingkungan 
Pemerintah Kata Blitar yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana 
tercantum dalam Larn piran piagam ini. 
VI. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah 
yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di 
lingkungan pemerintah pusat dan/ atau daerah yang terdiri dari Badan 
Pengasawan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal 
Kementrian, lnspektorat/ unit pengawasan intern pada Kementrian 
Negara, lnspektorat/ Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan 
Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Propinsi/ 
Kabupaten/ Kata, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum 
Pemerintah Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
VII. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 4 antara lain 
menyatakan bahwa pimpinan instansi Pemerintah wajib menciptakan dan 
memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui : 
1. Penegakan intergritas dan nilai etika; 
2. Komitmen terhadap kompetensi; 
3. Kepemimpinan yang kondusif; 
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 
5. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat; 
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 
sumber daya manusia; 
7. Mewujudkan peran APIP yang efektif; dan 
8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. 
B. PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN 
I. PENDAHULUAN 
1. Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) merupakan dokumen 
formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab 
kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah. 
-3- 
2. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Walikota 
terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas 
penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. 
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi 
pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan 
intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, 
yang terdiri dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP), lnspektorat Jendral Kementerian, lnspektorat/unit 
pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat 
Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, lnspektorat/unit 
pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan 
Lembaga Negara, lnspektorat Propinsi/Kabupataen/Kota, dan unit 
pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
ll. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH 
1. lnspektorat Daerah merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertan ggung 
jawab langsung kepada Walikota. 
2. Struktur dan kedudukan lnspektorat Daerah adalah sebagai berikut : 
a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan 
untuk melaksanakan beban tugas kerja; 
b. Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang lnspektur; 
c. Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 
langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif 
mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah; 
d. Jnspektur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan 
dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; dan 
e. Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah 
Daerah Kata Blitar bertanggungjawab secara langsung kepada 
Inspektur. 
3. Inspektorat Daerah berperan untuk : 
a. Memberikan keyaki.nan yang memadai atas ketaatan, 
kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; 
-4- 
b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas 
menajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas fungsi instansi 
pemerintah; dan 
c. Memberikan masukan (advisory service) dalam memelihara dan 
meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan 
fungsi instansi pemerintah. 
III. VISI DAN MIS! INSPEKTORAT DAERAH 
1. Visi lnspektorat Daerah adalah mewujudkan visi pembangunan 
Walikota dan Wakil Walikota yaitu "Terwu judnya Kota Blitar Keren, 
Unggul, Makm ur dan Bermatabat". 
2. Misi Inspektorat Daerah adalah mengemban Misi Kelima yaitu 
"'Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional" 
Misi Kelima RJMD Kota Blitar ini diarahkan pada peningkatan 
kualitas tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang baik, 
bersih, profesional dengan pelayanan publik memenuhi harapan 
penggunalayanan. 
Misi yang diemban oleh Inspektorat Daerah ini bersifat kontributif, 
artinya terwujudnya pemerintahan yang baik bukan semata-mata 
tanggungjawab lnspektorat Daerah tetapi menjadi tanggungiawab 
bersam a seluruh elemen pemerintah. Namun demikian, sebagai 
satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang spesifik dalam 
pengawasan, maka program-program yang dirancang dan 
dilaksanakan oleh lnspektorat Daerah diharapkan menjadi 
kontributor utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. 
Pencapaian Lembaga Pengawasan yang profesional tidak terlepas 
dari manajemen pengawasan baik pada tahap perencanaan, 
pelaksanaan maupun evaluasi. Oleh karena itu, Inspektorat Daerah 
juga bersinergi dengan berbagai Lembaga lokal, regional dan 
nasional dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen 
lnspektorat Daerah, baik aspek sumber daya, proses 
penyelenggaraan maupun informasi isu-isu strategis dalam hal 
pengawasan. 
IV. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH 
1. Togas pokok lnspektorat Daerah 
Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah. lnspektorat dipimpin oleh Inspektur yang 
-5- 
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota 
melalui Sekretaris Daerah. 
Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Togas 
Pembantuan oleh Perangkat Daerah. 
Berdasarkan Peraturan Walikata Blitar Nomor 56 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 
Tata Kerja lnspektarat Daerah (Berita Daerah Kata Blitar Tahun 2016 
Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikata 
Blitar Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Walikata Blitar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja lnspektorat Daerah. 
(Berita Daerah Kata Blitar Tahun 2016 Nomor 56), lnspektarat Daerah 
merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah, 
dipimpin seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya 
bertanggungjawab kepada Walikata melalui Sekretaris Daerah. Tugas 
Inspektorat membantu Walikota membina dan mengawasi 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. 
2. Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas tersebut 
melaksanakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi 
pengawasan; 
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan 
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan 
kegiatan pengawasan lainnya; 
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 
Walikata dan/atau Gubenur sebagai wakil Pemerintah Pusat; 
d. penyusunan laporan hasil pengawasan; 
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; 
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; 
g. pelaksanaan administrasi inspektorat; 
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikata terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 
V. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH 
Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, 
Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk: 
-6- 
1. mengakses seluruh informasi, system informasi, catatan, 
dokumentasi, asset dan personil yang diperlukan sehubungan 
dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern; 
2. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan 
kerja yang menjadi objek audit/ pengawasan dan pegawai lain yang 
diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern; 
3. menyampaikan laporan dan melakukan konsultansi dengan Walikota 
dan berkoordinasi dengan Pimpinan Lainnya; 
4. melakukan koordinasi dengan pengawas eksternal; 
5. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah serta menetapkan 
frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern; 
6. menetapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan 
audit intern; dan 
7. meminta dan memperoleh dukungan dan/ atau asistensi yang 
diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal 
Pemerintah Kata dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan 
intern. 
VI. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH 
Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan instern, Inpektorat Daerah 
bertanggung jawab untuk : 
1. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan 
profesionalisme Auditor dan PPUPD, kualitas proses pengawasan, 
dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu pada standar audit 
dan pedoman pengawasan yang berlaku; 
2. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja 
Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, khususnya dalam 
hal penemtuan skala prioritas dan sasaran pengawasan/audit intern 
dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan; 
3. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan 
sehingga dapat menyelenggaran fungsi audit/pengawasan; 
4. Melakukan layanan advisory dengan membuka Klinik Konsultasi dan 
memberikan penjelasan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 
5. Melakukan tindak lanjut hasil pengawasan; dan 
6. Menyampaikan laporan hasil audit dan laporan berkala aktifitas 
pelaksanaan fungsi audit intern kepada Walikota. 
-7- 
VII. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT 
DAE RAH 
Tujuan lnspektorat sebagai Perangkat Daerah untuk mendukung 
Tujuan Pemerintah Kota Blitar yaitu "Meningkatnya Kualitas Reformasi 
Birokrasi berbasis Teknologi Inforrnasi". 
Untuk dapat mencapai tujuan pengawasan intern tersebut, maka disusun 
Sasaran Strategis Perangkat Daerah, yaitu sebagai berikut: 
1. meningkatnya tata kelola perangkat daerah; 
2. meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah; dan 
3. meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah. 
Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pengawasan intern tersebut, 
maka lingkup pengawasan internal lnspektorat Daerah yaitu Jasa 
Asurance dan Konsultasi, antara lain: 
1. Audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Pemerintahan Kata Blitar; 
2. Audit ketaatan atas ketaatan terhadap peraturan perundang- 
undangan; 
3. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan 
fungsi pemerintah daerah; 
4. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah 
daerahdan/ atau bertujuan menilai ekonomis, efisiensi dan 
efektivitas program/ kebijakan, seperti audit kinerja atas 
pengelolaan keuangan dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan 
fungsi; 
5. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, 
seperti reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah, reviu 
rpjmd, reviu renstra, reviu rkpd, reviu kua ppas, reviu lkjip, reviu 
atas laporan kinerja dan reviu atas rencana kerja dan anggaran 
SKPD pada pemerintah daerah, reviu capaian kinerja, reviu 
penyerapan anggaran, reviu PBJ; 
6. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, 
seperti evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah, evaluasi atas sistem pengendalian intern 
pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas pelaksanaan program strategis 
nasional; 
7. Pemantauan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah 
daerah; dan 
-8- 
8. Kegiatan pengawasan lainnyayang berupa sosialisasi, asistensi, dan 
konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah 
Daerah. 
VIII. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP 
Piagam Audit Intern mensayaratkan bahwa Auditor dan PPUPD dalam 
melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Kade Etik 
dan Standar Audit yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI) 
Standar Audit sebagaimana diatur pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 
45 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Kode Etik, Standar 
Audit dan Teiaah Sejawat di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. 
IX. PERSYARATAN AUDITOR DAN PPUPD 
Persyaratan Auditor dan PPUPD yang duduk dalam Inspektorat Daerah 
sekurang-kurangnya meliputi : 
1. memiliki sertifikat Auditor dan PPUPD dan persayaratan teknis 
lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
2. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, 
dan objektif dalam melaksanakan tugasnya; 
3. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan 
disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya; 
4. wajib mematuhi kode etik dan standat audit APIP; 
5. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan 
tugas dan tanggung jawb pengawasan intern kecuali diwajibkan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
6. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan 
manajemen risiko; dan 
7. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan 
profesionalismenya secara terus menerus. 
X. INDEPENDENSI, OBYEKTIFITAS DAN LARANGAN PERANGKAPAN 
TUGAS DAN WEWENANG AUDITOR DAN PPUPD 
1. Auditor dan PPUPD harus mempunyai sifat independensi dalam 
setiap pelaksanaan penugasan, harus bebas sari campur tangan 
dalam penentuan ruang lingkup, pelaksanaan penugasan dan 
pelaporan hasilnya. 
-9- 
2. Auditor dan PPUPD harus bersikap netral dan tidak bias serta 
memastikan menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya 
ben tu ran kepen tingan. 
3. Auditor dan PPUPD tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan 
operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain 
yang dapat menganggu objektifitas dan independensi seorang Auditor 
dan PPUPD dalam melaksanakan tugasnya ; dan 
4. Auditor dan PPUPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat 
struktural 
XI. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI 
Untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi 
pengawasan intern, Inspektorat Daerah perlu menjalin kerjasama dan 
koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan 
pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 
serta pengawas eksternal pemerintah. 
1. Inspektorat Daerah Dan Perangkat Daerah 
a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka 
hubungan antara lnspektorat Daerah dengan Perangkat Daerah 
adalah hubungan kemitraan antara pengawas dan objek 
pengawasan atau antara konsultan dengan penerima penugasan. 
b. Dalam setiap penugasan, satuan kerja harus memberikan dan 
menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup 
penugasan. 
c. Perangkat Daerah wajib menindakanjuti setiap rekomendasi 
audit yang diberikan oleh Inspektorat Daerah dan melaporkan 
tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit 
kepada Inspektorat Daerah sesuai dengan prosedur yang 
berlaku. 
2. Inspektorat Daerah Dengan APIP Lainnya, Aparat Penegak Hukum 
(APH), dan Pihak Terkait Lainya Sesuai Pera tu ran Perundang- 
Undangan Yang Berlaku. 
a. Inspektorat Daearah harus menggunakan kebijakan dan 
peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan 
oleh Instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan 
dan program pengawasan lnspektorat Daerah. 
b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) 
yang diselenggarakan oleh Instansi yang berwenang guna 
-10- 
menyarnakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan 
nasional, sinergi pengawasan nasional dan mengurangi tumpang 
tindih pelaksanaan pengawasan. 
c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik 
maupun laporan hasil pengawasan. 
d. Dalarn hal pernbinaan PPUPD, Inspektorat Daerah harus 
menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan 
Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku 
lnstansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. 
3. lnspektorat Daerah Dan Aparat Pengawas Ekstern 
a. Inspektorat Daerah rnenjadi mitra pendamping bagi aparat 
pengawasan ekstem selama pelaksanaan penugasan, baik 
sebagai penyedia data/ informasi maupun sebagai mitra satuan 
kerja (auditi) pada saat pernbahasan temuan audit. 
b. Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan aparat 
pengawasan ekstem untuk mengurangi duplikasi dengan 
lingkup penugasan Inspektorat Daerah. 
c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang 
disampai.kan aparat pengawasan ekstem pemerintah merupakan 
bahan pengawasan bagi lnspektorat Daerah terhadap 
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 
d. Inspektorat Daerah menyampai.kan laporan hasil pemeriksaan 
kepada BPK RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara dan BPKP, sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah. 
4. Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) 
Inspektorat Daerah menjadi mitra kerja Badan Pemerikan Keungan 
dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina penyelenggaraan SPIP 
dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern 
pemerintah yang meliputi : 
a. Penerapan pedoman teknis penyelengaraan SPIP; 
b. Sosialisasi SPIP; 
c. Pendidikan dan pelatihan SPIP; 
-11- 
d. Pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan 
e. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern 
pemerintah. 
Dalam hal Auditor, lnspektorat Daerah harus menggunakan 
peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang 
dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) selaku Pembina Jabatan Fungsional Auditor. 
XII. PENILAIAN/EVALUASI BERKALA 
1. Inspektorat Daerah secara berkala harus menilai/mengevaluasi 
apakah tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan 
dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan 
intern sehingga dapat mencapai tujuannya. 
2. Hasil penilaian/evaluasi secara berkala harus dikomunikasikan 
dengan Walikota. 
XIII. PENGAWASAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TERHADAP KEGIATAN 
INSPEKTORAT DAERAH 
1. Pengawasan terhadap lnspektorat Daerah dilakukan oleh jajaran 
pimpinan Pemerintah Daerah guna mengawasi kinerja Inspektorat 
Daerah. 
2. Praktik pengawasan dan dukungan manajemen terhadap kegiatan 
APIP ini dilaksanakan melalui pelaksanaan audit internal sistem 
manajemen terintergrasi yang bertujuan memastikan pemenuhan 
persyaratan dalam standard dan memastikan APIP bertindak 
independen dan objektif dalam melaksanakan tugas assurance dan 
consulting. 
3. Jajaran pimpinan yang dimaksud dalam bentuk Komite Pengawasan 
APIP yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota tersendiri. 
4. Komite Pengawasan APIP berfungsi untuk : 
a. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Manajmen dan 
Dukungan terhadap kegiatan APIP secara Semesteran/Tahunan 
kepada Gubemur / Walikota; 
b. Melakukan evaluasi atas efekifitas dari kebijakan terkait 
pengendalian Pengawasan Manajemen dan Dukungan terhadap 
kegiatan APIP. 
-12- 
c. Memonitor pelaksanaan action plan dan tindak lanjut APIP atas 
hasil pengawasan Tim Pengawas Manajemen dan Dukungan 
terhadap kegiatan APIP. 
ct. Berkoordinasi dengan APIP lain dan Badan Pemeriksa Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP) serta Ekstemal Auditor Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) atau dengan pihak lain seperti 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian, 
DPRD dan masyarakat; dan 
e. Melakukan evaluasi efektifitas pelaksanaan tindak lanjut atas 
rekomendasi hasil pengawasan. 
XIV. PROGRAM KECAKAPAN DAN KECERMATAN PROFESIONAL 
1. Dalam setiap penugasan auditor harus memiliki pengetahuan, 
ketrampilan dan kompetensi lain yang dibutuhkan tugas dan 
tanggungjawabnya. 
2. Pimpinan APIP harus memastikan bahwa setiap penugasan harus 
memastikan bakwa setiap tim yang melaksanakan kegiatan 
pengawasan internal secara kolektif memiliki kecakapan yang 
dibutuhkan. 
3. Dalam ha! auditor tidak memiliki kecakapan yang memadai maka 
APIP diperbolehkan memperoleh saran dan asistensi dari ahlinya. 
4. Auditor harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai 
untuk mengevaluasi risiko fraud dan cara entitas dalam mengelola 
risiko, namun auditor tidak diharuskan memiliki kecakapan untuk 
mendeteksi dan melakukan investigasi fraud kecuali auditor yang 
melaksanakan penugasan investigasi. 
5. Dalam ha! auditor tidak merniliki kecakapan untuk melaksanakan 
seluruh atau sebagian penugasan konsultansi, maka pimpinan APIP 
dapat menolak penugasan atau memperoleh saran dan asistensi dari 
ahlinya. 
6. Auditor harus menerapkan kecermatan profesional dan 
mempertimbangkan penggunaan teknik audit berbantuan teknologi 
dan teknis analisa data lainnya. 
7. Auditor harus meningkatkan kecakapan melalui pengembangan 
profesi berkelanjutan melalui keanggotaan orgarnsasi profesi, 
pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus-kursus, pelatihan kantor 
sendiri yang memiliki substansi di bidang pengawasan. 
-13- 
XV. PROGRAM PENJAMINAN DAN PENJNGKATAN KUALITAS 
1. Melakukan penilaian berkelanjutan dan berkala atas seluruh 
kegiatan audit dan konsultansi pada pelaksanaan pengawasan 
intern. 
2. Melakukan supervisi dan pengujian secara berkelanjutan atas 
kegiatan audit dan konsultansi serta adanya validasi secara berkala 
atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dengan 
definisi pengawasan intern, kode etik dan standar audit. 
3. Melakukan analisis dan pengukuran secara berkelanjutan atas 
indikator kinerja antara lain mencakup pencapaian PKPT, 
rekomendasi yang ditindaklanjuti dan tingkat kepuasan pengguna 
layanan. 
4. Kinerja APIP harus dilaksanakan pengawasan ekstern sekurang- 
kurangnya sekali dalam lima tahun oleh penilai atau tim penilai yang 
memiliki kualifikasi yang memadai dan independen serta 
kemungkinan terjadinya benturan kepentingan. 
5. Pengawasan ekstem terhadap APIP berasal dari luar organisasi. 
XVI. PENUTUP 
Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggaI ditetapkan dan apabila 
diperlukan makan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan 
guna menjamin keselarasan dengan pratik-praktik terbaik di bidang 
pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan 
praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. 
Dengan berlakukan Piagam Audit ini maka Peraturan Walikotan Blitar 
Nomor 42 Tahun 2018 ten tang Piagam Audit Intern Pemerintah Kota Blitar 
dinyataka n tidak berlaku lagi. 
WALIKOTA BLJTAR, 
ttd. 
SANTO SO 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 
AHMAD TOBRONI, S.H. 
NIP. 19670909 199803 1 008