Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 17 Tahun 2003.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 17 Tahun 2003 tentang PAJAK HIBURAN, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ; 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah 
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ; 
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ; 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya ; 
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang 
Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang -undan gan yang 
berlaku ; 
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya ; 
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya ; 
8. Pajak Hiburan adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan 
hiburan ; 
9. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan atau keramaian de ngan 
nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap 
orang dengan dipungut bayaran ; 
10. Penyelenggara Hiburan adalah orang pribadi atau badan hukum yang 
menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau 
untuk dan atas nama piha k lain yang menjadi tanggungannya ; 
11. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri 
suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya 
atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara 
hiburan, kecuali penyelenggara h iburan, karyawan, artis dan petugas 
yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan ; 
12. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama 
dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, 
menggunakan atau menikmati hiburan ; 
13. Surat Pe mberitahuan Pajak Daerah yang disingkat SPtPD, adalah 
surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan 
pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang -
undangan Pajak Daerah ; 
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD, adal ah surat yang 
digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran 
pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang 
ditetapkan oleh Walikota ; 
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat SKPD, adalah surat 
keputusan yang menentukan bes arnya jumlah pajak yang terutang ; 
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang disingkat 
SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah 
pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 
 
pembayaran pokok -pokok pajak, besarnya sa nksi administrasi dan 
jumlah yang masih harus dibayar ; 
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
disingkat SKPDKBT, surat keputusan yang menentukan tambahan 
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ; 
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar y ang disingkat SKPDLB, 
adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak 
yang terutang atau tidak seharusnya terutang ; 
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang disingkat SKPDN, adalah 
surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama 
besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan 
tidak ada kredit pajak ; 
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD, adalah surat untuk 
melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga 
atau denda. 
 
B A B II 
NAMA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK