Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI MERANGIN Nomor 42 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI MERANGIN Nomor 42 Tahun 2021 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 
perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemer intahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah Otonom. 
4. Bupati yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati 
Merangin. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan raky at daerah 
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah . 
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang -undangan 
yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama 
Bupati. 
7. Peraturan Bupati adalah peraturan Bupati Merangin . 
8. Anggaran Pendap atan dan Belanja Daerah, selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan 
dengan peraturan daerah. 
9. Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memu at 
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan 
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) 
tahun. 
10. Priorita s dan Plafon Anggaran Sementara adalah program 
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program 
6 
 
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan 
anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. 
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode 
tahun anggaran yang bersangkutan. 
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang 
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam 
periode tahun anggaran yang bersangkutan. 
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali , baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun -tahun anggaran berikutnya. 
14. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang 
mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau 
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain 
sehingga Daerah terse but dibebani kewajiban untuk 
membayar kembali.