Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 13 b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Nomor 68 Tahun 2016 Nomor 68 Tahun 2016.
Redaksi dari b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Nomor 68 Tahun 2016 Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan, pada , Pasal 13 menjelaskan:

ayat ( 1) huruf a, mempun yai tugas melaksanakan urusan 
persuratan, urus an tata usaha , kearsipan , urusan admins trasi ASN , 
urusan perlengkapan , rumah tangg a, dan penataan barang milik 
daerah . 
(2) Sub Bagian Keuangan sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 
huruf b, mempun yai tugas melaksanakan penyiapan koord inasi dan 
pelaksanaan pengelolaan keuangan , penatausahaan , akun tansi, 
verifika si dan pembu kuan . Pasal 14 (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipim pin oleh 
Kepala Sub Bagi an yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Sekretaris. -11- 
g. pengevaluasian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan 
daerah , dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil 
rencana pembangunan daerah; 
h. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut 
penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan 
kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah; 
1. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan 
data untuk mengetahui perkembangan pembangunan; 
J. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah 
melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi; 
k. pengevaluasian dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan 
daerah ; 
1. pelaksanaan pengelolaan dan penyusunan hasil analisis , hasil 
evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan 
pembangunan daerah; dan 
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. kebijakan a. Penyusunan rencana operasional program kegiatan Bidang 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 
berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan ; 
c. pelaksanaan pengumpulan dan analisasi data dan informasi 
pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah; 
d. pengintegrasian dan harmonisasi program -program pembangunan di 
daerah; 
e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, 
evaluasi dan informasi pembangunan daerah; 
f. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan 
perencanaan dan penganggaran di daerah; - 12 - 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, 
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan 
fungsi : 
a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia berdasarkan perencanaan strategis 
(RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ; 
b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan; 
c. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 
daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Renstra, Renja , KUA dan PPAS 
bidang pembangunan manusia dan masyarakat; 
d. pelaksanaan koordinasi dan Verifikasi rancangan Renstra dan Renja 
perangkat daerah bidang pembangunan manusia dan masyarakat; 
e. pengkoordinasian pelaksanaan Musr enbang RPJPD , RPJMD dan RKPD 
bidang pembangunan manusia dan masyarakat; 
f. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait 
RPJPD, RPJMD , RKPD dan APBD bidang pembangunan manusia dan 
masyarakat ; Pasal 19 (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 
pelaksanaan kebijakan bidang Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia ; 
(2) Bidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan . Bagian Keempat 
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia