Apa bunyi lengkap Pasal 23 dalam Mengin gat Menimbang PERAT URAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor m Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam Mengin gat Menimbang PERAT URAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor m Tahun 1945 tentang Metrologi Legal (Lembar an Negara Republik Indonesi a, pada , Pasal 23 dinyatakan:

dan Pasal 24 ayat (2) dan 
disampaik an kepada direktur yang membidan gi tertib 
niaga untuk dilakukan pengawa san kewa jiban 
perizinan berusaha berbasis resiko sesuai ketentuan 
peraturan perundang -undan gan. 
(6) Petunjuk pelaksanaan Pem antauan (Surveillan ce) dan 
form at surat tindak lanjut ketidaksesuaian materi 
persetujuan tipe atau Tanda Kesesua ian Tipe 
sebagaiman a te rcantum dalam Lampiran V yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. - 19 - 
SRI HARIYATI Salinan sesuai dengan aslin ya 
Sekretariat J enderal 
Kementerian Perdagangan 
Kep~ ala Bir,o nku~:; 
YI \I, I __.... . ,•:'\. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 456 BENNY RIYANTO ttd. DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA , Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 27 April 2022 MUHAMMAD LUTFI ttd. MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA , Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 22 April 2022 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia . dengan ini Menteri Peraturan pengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan - 20 - 
1. Sistem OSS men erima permohonan beser ta persyarata nnya dari 
Pelaku U saha. 
2. Elemen data permohonan beserta persyaratannya dikirimkan oleh 
gateway Kemendag ke laman sistem informasi yang dikelola oleh 
Direkt orat Jenderal Perlindun gan Konsum en dan Tertib Niaga (SI­ 
DJPKTN) . 
3. Front liner melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dan 
kesesuaian dokum en persyarata n, apabila telah sesuai dilanjutkan 
ke tahap selanjutnya, apabila tidak sesuai permohonan akan 
dike m balikan un tuk dilakukan perbai kan / ditola k. 
4. SI-DJPKTN memilah elemen data permoho nan beser ta 
persyaratannya sesuai dengan jenis Alat Ukur, Alat Takar, Alat 
Timbang dan Alat Perlengkap an, dan dikirim kan ke subkoordinator. 
5. Subkoordin ator m endisposisikan data permoh onan beserta 
persyara tannya kepa da Staf Teknis un tuk dilakukan verifi kasi. 
6. Staf teknis melakukan verifikasi permohonan beserta 
persyaratannya, memberikan rekom endasi apabila telah m emenu hi 
pers yaratan atau memberikan keteranga n perbaikan / penolakan 
apabila tidak memenuhi persyaratan dan m engirimkan hasilnya ke 
su bkoo rdin ator. 
7. Subkoordin ator m emeriksa hasil verifikasi permohonan beserta 
persya ratannya kemudian m elanjutk an rekomen dasi apabila telah 
mem enuhi persyaratan a tau memb erikan keterangan 
perbaikan/ penolakan apabila tidak m emenu hi pers yaratan, dan 
mengirimkan ke Koordi nator. 
8. Koordinator memeriksa hasil verifikasi dari subkoo rdinator 
kemud ian me lanjutkan rekom endasi apabila telah m emenuhi 
persy aratan a tau memberik an keterangan perbaikan/ penolak an 
apabila tidak memenuhi pers yaratan, dan mengirimk an ke Direktur. A. PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI PEMENUHA N PERSYARAT AN 
PERSETUJUAN TIPE DAN PERPA NJANGAN PERSET UJUAN TIPE LAMPIRAN I 
PERATURAN MENTERI PERDAGANGA N REP UBLIK INDONESIA 
NOMOR 20 TAHUN 2022 
TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PERSETUJUAN TIPE 
9. Direktur menerbitkan rekom endasi apab ila telah m emenuhi 
persyara tan atau menerbitkan ketera ngan perbaikan/ peno lakan 
permohonan apabila tidak memenuhi persyaratan . 
10. SI-DJPKTN men girimk an elemen data rekom endasi/keterangan 
perbaikan /penolak an ke OSS melalui gateway kemen dag. 
,__ 
N o z - ·v; ...... "' "'0 ·;; ·;; ~~ ~ 15 "' .:g Iii- c: ..: .:g Iii- c: ·c: c: !§ 0 Q) '6 &i O> Iii "' &i 0, Iii "' > l5 Q) 1ii §~~~ &igB ~ ~~ > c: 
~~ ~*~i ~~*~j l~ !/l O C::'!i:: a.a. wa::~a. a. 
"" "" "" c: c: Q) c: Q) E Q) E E 
0 0 0 ..,. ..,. N N N ..,. 
'ell ·;; ~ ·;; "" "' "'0 "' "' ..: .:g Iii- c: ~.!I! ..: 1ii ~o Q> ~ ~~ Q) 1ii &i O> Iii "' 
>~ > l5 > c: g~~i 
1iS- ~~ ~~ ~ *~ &i ~~ "'0 s s :c .>< a::~ a.a. :c "' ~ - ~ c: "' Ol c: 
e! Q) 
~ 
:5 a. ~ :5 ~ 0 
:, .>,< :, "' :!< N' [D 
:, ~ ~ 
:5 ;l,; c: "' c 'iii 0 s: ·;;; 0 0 s E a. .Ill .:g ~ 'O 
"" "" c c: Q) 
~ E 
0 0 <') <O 
c: c: "' "' c: c: 0 0 s: .,:; 
s ~ .!!! ~ "' Q) "' Q) 'O a. 'O a. C:il 
0.. ....... E-< z < ~ 
'"") 
~ E-< 
C:il o: 0::: 
C:il 0.. z < 0 z; < 
'"") z; 
0: § 0::: :e C:il Q) c: 0.. Q) n. 
z; "' c: -c Ol 
.>,< 
Q .!!l 
Q) n. ~ 
0.. ....... E-< 
z; < ~ 
'"") 
~ 
~ o: 0::: 
~ 
0.. z 
~ ....... co 0::: 
~ z 
~ 0.. 
a: ....... z o: ....... co 
a: 
C:il 
tr: 
0 0::: 0.. 
-- 
mengirimkan ke Direktur . 
10. Direktur memeriksa konsep "Penerbitan Surat Keterangan Pembebasan 
Kewajiban Persetujuan Tipe atau Penolakan" dan menerbitkan Surat 
Keterangan Pembebasan Kewajiban Persetujuan Tipe atau Penolakan. 
11. SI-DJPKTN mengirimkan "Surat Keterangan Pembebasan Kewajiban 
Persetujuan Tipe atau Penolakan" kepada Pelaku Usaha/Pemohon. konsep "Penerbitan Surat Keterangan 
Persetujuan Tipe atau Penolakan, dan memeriksa 
Kewajiban 9. Koordinator 
Pembebasan KEWAJIBAN PERSETUJUAN TIPE 
1. Pemohon mengajukan permohonan pada SI-DJPKTN dengan 
menggunakan hak akses dari OSS. 
2. SI-DJPKTN menerima permohonan beserta persyaratannya dari Pelaku 
U saha/ Pemohon dan mengirimkan kepada petugas front liner. 
3. Petugas front liner melakukan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan 
dokumen permohonan . 
4. Dalam hal dokumen permohonan tidak sesuai, maka akan ditolak dan 
dikembalikan kepada pemohon . 
5. Dalam hal dokumen permohonan telah sesuai, SI-DJPKTN memilah 
elemen data permohonan beserta persyaratannya sesuai dengan jenis 
Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan, dan 
dikirimkan ke subkoordinator 
6. Subkoordinator melakukan disposisi dan mengirimkan elemen data 
permohonan beserta persyaratannya ke staf teknis untuk dilakukan 
verifikasi. 
7. Staf teknis melakukan verifikasi permohonan beserta persyaratannya, 
dan mengirimkan hasilnya ke subkoordinator. 
8. Subkoordinator memeriksa hasil verifikasi permohonan beserta 
persyaratannya dan membuat konsep "Penerbitan Surat Keterangan 
Pembebasan Kewajiban Persetujuan Tipe a tau Penolakan", serta 
mengirimkan ke Koordinator. PE MB EBA SAN KETERANGAN SURAT PENERBITAN C. PETUNJUK 
"' CD "' ,r r-- 
ci z c: s 
0 E 
~ - ~- 'iii .. 
I ~ c: 
a.!'.~ 
"€.!!! 
"'Q) 0 c c c 3 a, II) x c u "' c: 
II) 
E 
0 ,r 
"' 
c: .. c: c: 
Q) 0 
E~ 
.i ~ O II) 
Cl a. ·" c: " E 
0 "' 'E 
Q) 
E 
0 "' ,r "' c: 
~ 
0 ,r 
"' "' c: Q) 
E 
0 "' c: n O ~ .c: 0 0 B .. a. a.­ 
c: ~ .. ~ 1'.l O a. 
"" E., g~ 
$~ 
:i ti 
A. PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TIPE 
1. PENGAJ UAN PERMOHONAN 
a. Pelaku usaha melakukan p endaft aran secara elektronik melalui 
sistem informas i yang dikelola oleh Dire ktorat J endera l Perlindungan 
Konsumen dan Tertib Niaga untuk mend apatkan bukti pendaftar an. 
b. Pelaku usaha mengajukan permoh onan ke loket p elayanan Balai 
Pengujian UTTP deng an men yertak an persyaratan: 
1) purwarup a; 
2) dokum en teknis lengkap; 
3) SPPT SNI dilengkap i dengan laporan hasil penguj ian untuk Alat 
Ukur, Alat Takar, Alat Timb ang dan Alat Perlengkapan yang 
telah diber lakukan SNI secara wajib; 
4) salinan sertifikat yang diterbitkan oleh otoritas metrologi legal 
negara lain yang telah menerapkan sistem sertifikasi The 
Internati onal Organization of Legal Metrology yang dilengkapi 
dengan laporan hasil p engujian (jika ada); 
5) salinan sertifikat hasil penguji an d ari laboratorium uji lain 
terakr editasi yang dilengkapi dengan laporan hasil p engujian (jika 
ada); 
6) Dalam hal purw arupa yang diajukan merupakan Famili, harus 
disertai dengan: 
a) salinan sertifikat Evaluasi Tipe yang dilengkapi dengan surat 
keter angan hasil p engujian untuk Tipe yang telah 
mendapatkan Persetuju an Tipe; dan 
b) surat pernyataan d ari pabrik an yang men yatakan bahwa 
purwarupa yang diajukan Evaluasi Tipe merupakan Famili 
dari Tipe yang telah mendapatkan Persetuj uan Tipe. 
7) bukti pendaftaran seca ra elektronik 
c. Petugas loket p elayanan melakukan pemeriksaan kelengkapan 
sebagaimana huruf b, apabila persyaratan dinyatakan lengkap dan LAMPIRAN II 
PERATURAN MENTER! PERDA GANGA N REP UBLIK INDONESIA 
NOMOR 20 TAHUN 2022 
TENT ANG 
PETUNJUK TEKNIS PERSETUJUAN TIPE 
2. TAHAPAN PEMERIKSAAN TIPE 
a. Melakukan identifikasi permohonan pemeriksaan Tipe untuk Tipe 
yang bukan merupakan Famili , Tipe yang merupakan Famili, atau 
dalam rangka kegiatan pemantauan (surveillance). 
b. Melakukan pemeriksaan : 
1) kesesuaian dokumen teknis lengkap berupa gambar rancang 
bangun konstruksi, spesifikasi teknis, panduan operasional 
(termasuk cara kalibrasi/penjustiran), dan informasi 
penyegelan/pengamanan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang 
dan Alat Perlengkapan; dan/ atau 
2) salinan SPPT SNI yang dilengkapi laporan hasil pengujian bagi 
Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang 
telah diberlakukan SNI secara wajib . 
c. Dalam hal huruf b tidak memenuhi persyaratan, Kepala Balai 
Pengujian UTTP menerbitkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan 
Tipe (SKHPT) dengan hasil yang menyatakan ketidaksesuaian 
dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak 
persyaratan dinyatakan lengkap dan benar . 
d. Dalam hal huruf b memenuhi persyaratan, dilakukan pemeriksaan : 
1) kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan dokumen teknis 
lengkap yang diajukan ; 
2) kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan salinan SPPT SNI 
dilengkapi dengan laporan hasil pengujian bagi Alat Ukur, Alat 
Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang telah 
diberlakukan SNI secara wajib; 
3) kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan salinan sertifikat yang 
diterbitkan oleh otoritas metrologi legal negara lain yang telah 
menerapkan sistem sertifikasi The International Organization of 
Legal Metrology yang dilengkapi dengan laporan hasil pengujian 
(jika ada); benar, pelaku usaha diminta untuk melakukan pembayaran biaya 
pemeriksaan Tipe . Apabila persyaratan dinyatakan tidak 
memenuhi, permohonan tidak dapat diproses. 
d. Pelaku usaha melakukan pembayaran biaya pemeriksaan Tipe dan 
mendapatkan bukti nomor order. 
4) kesesuaian spesifikasi purwarupa denan salinan sertifikat hasil 
pengujian dari laboratoriurn uji lain terakreditasi yang dilengkapi 
dengan laporan hasil pengujiak (jika ada); dan/atau 
5) kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan Syarat Teknis dan 
prosedur perneriksaan Tipe dan pengujian Tipe Alat Ukur, Alat 
Takar, Alat Tirnbang dan Alat Perlengkapan . 
e. Dalarn hal huruf d tidak rnernenuhi persyaratan, Kepala Balai 
Pengujian UTTP rnenerbitkan Surat Keterangan Hasil Perneriksaan 
Tipe (SKHPT) dengan hasil yang rnenyatakan ketidaksesuaian dalarn 
jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak persyaratan 
untuk rnendapatkan Sertifikat Evaluasi Tipe dinyatakan lengkap . 
f. Dalarn hal huruf d rnenyatakan rnernenuhi persyaratan, khusus 
untuk Tipe yang rnerupakan Farnili, diterbitkan Surat Keterangan 
Hasil Perneriksaan Tipe (SKHPT), dengan rnerujuk kepada Sertifikat 
Evaluasi Tipe (SET) dan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) 
untuk Tipe yang telah rnendapatkan Persetujuan Tipe, dalarn 
jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak persyaratan 
untuk rnendapatkan Sertifikat Evaluasi Tipe dinyatakan lengkap . 
g. Dalarn hal huruf d tidak rnernenuhi persyaratan khusus untuk 
perrnohonan Tipe yang rnerupakan Farnili, diterbitkan Surat 
Keterangan Hasil Perneriksaan Tipe (SKHPT) dan dilakukan 
identifikasi jenis pengujian dengan cara rnencocokan jenis pengujian 
yang dipersyaratkan sebagairnana tercanturn dalarn prosedur 
perneriksaan Tipe dan pengujian Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat 
Tirnbang dan Alat Perlengkapan . 
h. Dalarn hal Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Tirnbang dan Alat 
Perlengkapan telah rnerniliki sertifikat The International Organization 
of Legal Metrology atau sertifikat hasil pengujian dari laboratoriurn 
uji lain terakreditasi yang dilengkapi dengan laporan hasil pengujian, 
dinyatakan telah rnernenuhi Syarat Teknis dapat diterbitkan Surat 
Keterangan Hasil Perneriksaan Tipe (SKHPT) dalarn jangka waktu 10 
(sepuluh) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap. 
1. Dalarn hal huruf h tidak rnernenuhi persyaratan, diterbitkan Surat 
Keterangan Hasil Perneriksaan Tipe (SKHPT) dan dilakukan 
identifikasi jenis pengujian dengan cara rnencocokan jenis pengujian 
yang dipersyaratkan sebagairnana tercanturn dalarn prosedur 
pemeriksaan Tipe dan pengujian Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat 
Timbang dan Alat Perlengkapan; 
J. Dalam bal Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tipe (SKHPT) 
untuk: 
1) Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang 
diberlakukan wajib SNI dinyatakan tidak diperlukan 
pengujian/pengujian ulang; 
2) Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang 
telah memiliki sertifikat The International Organization of Legal 
Metrology atau sertifikat hasil pengujian dari laboratorium uji lain 
terakreditasi yang dilengkapi dengan laporan basil pengujian dan 
dinyatakan tidak diperlukan pengujian/pengujian ulang; atau 
3) Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang 
merupakan Famili dan menyatakan memenuhi Syarat Teknis; 
Kepala Balai Pengujian UTTP menerbitkan Sertifikat Evaluasi Tipe 
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat 
keterangan basil pemeriksaan Tipe diterbitkan. 
MUHAMMA D LUTFI ttd. MENTER ! PER DAGANG AN REPUB LIK INDONES IA, ( ) 
NIP. Kepal a Balai Penguji an UTIP, Bandun g, . 
SRI HAR IYATI Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekr etariat Jendera l 
Kementerian Perdagangan 
Kep~ ala Biro ~ Hl~um, 
\ ( ' .. 
~ l : Lampira n 1 huruf E Nomor . 
Pera turan Mente ri Perdaganga n Nomor 26 tahun 2021 tentang 
Penetapan Stan dar Kegiatan Usaha dan Produk Pada 
Penyelen ggaraa n Perizinan Berusaha Berbas is Risiko Sektor 
Perdag angan 
: Jenis Alat Ukur , Alat Takar, Alat Timba ng dan Alat Perlengkapa n 
....... memenuh i / tidak memenuhi persyarata n teknis , 
untuk jenis-jenis peme riksaa n terlampir yang merupak an bagian 
tidak te rpisahkan d ari Surat Ketera ngan Hasil Pemeriksaan Tipe 
ini. NIP 
Hasil Jenis Alat Ukur , Alat 
Takar, Alat Timb ang 
dan Alat Perlengkapan 
Merk/ Tipe 
Media Uji / Komoditas 
Kapas itas Maksimum 
Kapasitas Minimum 
Bua tan 
Nama Pabrikan 
Alamat Pabrikan 
Pemohon 
Alamat Pemohon 
Diperiksa Oleh 
W aktu Pemer iksaan 
Dasar Pemeriksaa n 
Referensi Standar SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN TIPE 
Nomor : . B. FORMAT SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN TIPE 
2. TAHAPAN PENGUJIAN TIPE 
a. Melakukan pemeriksaan teknis terhadap purwarupa sesuai dengan 
Prosedur Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe Alat Ukur, Alat 
Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan. 
b. Melakukan pemeriksaan surat keterangan hasil pengujian 
berdasarkan kelompok pengujian yang telah diuji sebelumnya, 
dalam hal pengujian tipe dilakukan secara gradual. 
c. Melakukan persiapan pengujian sesuai dengan Prosedur 
Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe Alat Ukur, Alat Takar , Alat 
Timbang dan Alat Perlengkapan. A. PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN TIPE 
1. PENGAJUAN PERMOHONAN 
a. Produsen atau Importir melakukan pendaftaran secara elektronik 
melalui sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal 
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (SI-DJPKTN) untuk 
mendapatkan bukti pendaftaran. 
b. Produsen dan Importir mengajukan permohonan ke loket pelayanan 
Balai Pengujian UTTP dengan menyertakan persyaratan: 
(1) Surat keterangan hasil pemeriksaan Tipe; 
(2) Surat keterangan hasil pengujian berdasarkan kelompok 
pengujian yang telah diuji sebelumnya, dalam hal pengujian tipe 
dilakukan secara gradual; dan 
(3) bukti pendaftaran secara elektronik. 
c. Petugas loket pelayanan melakukan pemeriksaan kelengkapan 
sebagaimana huruf b, apabila memenuhi persyaratan Produsen atau 
Importir diminta untuk melakukan pembayaran biaya pengujian tipe. 
Apabila tidak memenuhi persyaratan permohonan tidak dapat 
di proses. 
d. Produsen atau Importir melakukan pembayaran biaya pengujian 
Tipe dan mendapatkan bukti nomor order. LAMPIRAN III 
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 20 TAHUN 2022 
TENT ANG 
PETUNJUK TEKNIS PERSETUJUAN TIPE 
d. Melakukan Pengujian Tipe sesuai Prosedur Pemeriksaan Tipe dan 
Pengujian Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat 
Perlengkapan; 
e. Kepala Balai Pengujian UTTP menerbitkan surat keterangan hasil 
pengujian dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari 
kerja untuk pengujian secara keseluruhan sejak surat keterangan 
hasil pemeriksaan Tipe diterbitkan atau paling lama 30 (tiga puluh) 
hari kerja untuk pengujian secara gradual sejak permohonan 
pengujian Tipe secara gradual diterima dengan lengkap dan benar. 
f. Dalam hal surat keterangan hasil pengujian yang menyatakan bahwa 
Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Perlengkapan telah lulus 
semua pengujian yang dipersyaratkan, Kepala Balai Pengujian UTTP 
menerbitkan Sertifikat Evaluasi Tipe dalamjangka waktu paling lama 
3 (tiga) hari kerja. 
g. Dalam hal surat keterangan hasil pengujian menyatakan bahwa 
Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Perlengkapan secara 
keseluruhan atau salah satu pengujian yang dipersyaratkan tidak 
lulus, kepala Balai Pengujian UTTP menerbitkan surat penolakan 
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat 
keterangan untuk seluruh hasil pengujian atau surat keterangan 
hasil pemeriksaan Tipe diterbitkan. 
*) Diisi sesuai kelas keakurasian UTIP 
**) xxx satuan; untuk jenis UTIP timbangan, diisi d=xxx satuan 
***) Hanya digunakan untuk jenis UTIP Timbangan, diisi e=xxx satuan 
****) Jenis UTIP ( ) 
NIP. Kepala Balai Pengujian UTTP, DD Bulan YYYY Tanggal diterbitkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tipe (SKHPT) dan/ atau Surat Keterangan Hasil 
Pengujian (SKHP) yang terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sertifikat 
Evaluasi Tipe ini. •.•••.• ****) dengan Merek . ... . .• tipe .• . .• . . dinyatakan 
Memenuhi Syarat Teknis 7. Hasil 6. a.Nomor Surat 
Keterangan Hasil 
Pemeriksaan Tipe 
b.Nomor Surat 
Keterangan Hasil 
Pengujian Lampiran 1 huruf E Nomor . 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 tahun 2021 
tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk 
Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko Sektor Perdagangan 5. Referensi Standar 4. Deskripsi Teknis 
Kapasitas Maksimum 
Kapasitas Minimum 
Kelas Keakurasian *) 
Daya Baca **) 
Interval Skala 
Verifikasi ***) 3. Identitas Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan 
Jenis 
Merk 
Tipe 2. Pabrikan 
Nama Pabrik 
Negara Pembuat 1. Pemohon 
Nama Perusahaan 
Alamat Perusahaan SERTIFIKAT EVALUASI TIPE 
Nomor: ET.XXXX / PKTN.4.8 / MM / YYYY KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH B. FORMAT SERTIFIKAT EVALUASI TIPE 
MUHAM MAD LUTFI ttd. Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Jenderal 
Kemen terian Perdagangan K~J;m, , 
SRI HARIYATI MENTER ! PERDAGANGAN REPUBLIK INDO NESIA, Catatan: 
*) Caret yang tidak perlu ( ) 
NIP. Kepala Bala i Pengujian UTTP, Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : tenta ng dan 
memperhatikan hasil pengujian tipe te rhadap purwarupa Alat Ukur, Alat 
Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dengan merek ...... , tipe .... 
sebagaiman a tercantum d alam surat keterangan hasil pengujian/ surat 
ketera ngan hasil pemerik saan tipe*) nomor ..... tanggal , dengan ini kami 
menolak permoho nan Saudara Nomor ...... tanggal , dengan beberapa 
pertimbangan sebagai berikut: 
1 .. 
2 . 
3 (dst) di Yth . Penolakan Permoh onan Evaluasi Tipe ................. , . Nomor 
Lampir an 
Perihal KOP SURAT INST ANSI PEMERI NTAH C. FORMATSURATPEN OLAKA N 
a. Dalam hal Produsen atau Importir yang tidak melakukan kewajiban 
pelaporan realisasi produksi, impor dan pemasaran Alat Ukur, Alat 
Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan: 
1) dilakukan identifikasi Persetujuan Tipe yang dimiliki oleh Produsen 
dan Importir; dan 
2) dalam hal berdasarkan angka 1), terdapat data Produsen atau 
Importir yang telah memiliki Persetujuan Tipe yang masih berlaku 
dan tidak melakukan kewajiban pelaporan realisasi produksi, impor 
dan pemasaran Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat 
Perlengkapan, Direktur menerbitkan surat peringatan kepada 
Produsen atau Importir yang bersangkutan dalam rangka 
pembinaan. 
b. Dalam hal Produsen atau Importir telah melakukan kewajiban pelaporan 
realisasi produksi, impor dan pemasaran Alat Ukur, Alat Takar, Alat 
Timbang dan Alat Perlengkapan, dan diduga terdapat ketidaksesuaian 
data : 
1) dilakukan verifikasi dan validasi kebenaran data pelaporan yang 
disampaikan oleh Produsen atau Importir; dan 
2) dalam hal berdasarkan angka 1), terdapat data yang disampaikan 
oleh Produsen atau Importir yang tidak sesuai sebagaimana huruf b, 
Direktur menerbitkan surat peringatan kepada Produsen atau 
Importir yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan data 
dalam rangka pembinaan. 
c. Dalam hal setelah diberikan surat peringatan, Produsen atau Importir 
tetap tidak melakukan kewajiban pelaporan realisasi produksi, impor 
dan pemasaran Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Tata cara untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagai 
berikut : TATA CARA PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI 
1. TERHADAP PRODUSEN DAN IMPORTIR LAMPIRAN IV 
PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 20 TAHUN 2022 
TENT ANG 
PETUNJUK TEKNIS PERSETUJUAN TIPE 
b. Berdasarkan hasil verifikasi dan valid asi pelaporan dan hasil temuan 
peng awasan, Distribut or diduga kuat mengedarkan Alat Ukur, Alat 
Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang tidak memiliki 
Persetujuan Tipe dan/ atau tidak terpasang Tanda Kesesu aian Tipe, 
atau meng edarkan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timb ang dan Alat 
Perlengkapan yang telah memperoleh Persetujuan Tipe dan dilakuk an 
modifik asi tanpa sepengeta huan produs en atau importir, Direktur 
menerbitk an surat peringatan kepada Distributo r dalam rangk a 
pembin aan untuk tidak menged arkan dan/ atau memperjualbe likan 
Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan tersebut. a. Berdasa rkan laporan pengaduan UPT, UML atau mas yarakat serta hasil 
temuan pengawasan diduga terjadi pelanggaran oleh Distributor yaitu 
mengedarkan Alat Ukur , Alat Takar, Alat Timb ang dan Alat 
Perlengkap an yang tidak memiliki Persetujuan Tipe dan/ atau tidak 
terpasang Tand a Kesesuaian Tipe, atau mengedarkan Alat Ukur , Alat 
Takar, Alat Timb ang dan Alat Perlengkapan yang telah memp eroleh 
Persetuju an Tipe dan dilak ukan modifik asi tanpa sepengetahuan 
produs en atau importir, Direktur menunjuk petug as untuk melakukan 
verifikasi dan validasi pelaporan dan hasil temuan penga wasan . Tata cara melakukan pembinaan, monitoring dan evalu asi Persetujuan Tipe 
sebagai berikut : 2. TERHADAP DISTRIBUTOR e. Petunjuk pelaksanaan pem antau an (surveillance) sesuai Lampiran V. d. Dalam hal Produsen atau Importir melakukan modifik asi terhadap Alat 
Ukur , Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlen gkapan yang telah 
memp eroleh Persetujuan Tipe, dan diduga terjadi perubahan spesifikasi 
teknis berdas arkan lapor an UPT, UML atau penggun a/pemilik Alat 
Ukur, Alat Takar, Alat Timb ang dan Alat Perlengkapan, Direktur 
menug askan peng awas kemetrologian pada Direktorat Metrol ogi untuk 
melakukan pem antauan (surveillan ce) dengan cara pemeriksaan 
lapangan di lokasi pabrik an atau gudang impor tir. Perlengkapan atau melakukan pelaporan tetapi tidak sesuai, Direktur 
menugaskan pengawas kemetrologi an pada Direktor at Metrologi untuk 
melakukan pemant auan (surv eillance) dengan cara pemerik saan 
lapangan di lokasi pabrikan atau gudang importir. 
SRI HAR IY ATI Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Jenderal 
Kernen terian Perdagangan 
Kepala Biro Hukum , 
~~ - MUHAMMA D LUTF I ttd. MENTER! PERDA GANGA N REPUBLIK INDONESIA, d. Petu njuk pelaksanaan pemantauan (survei llance) sesuai Lampiran V. c. Dalam hal setelah diberikan surat p eringatan, Distrib utor tetap 
mengedarka n Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat 
Perlengkapan sebagaimana huruf b, Direktur men ugaskan pengawas 
kemetrologian pada Direktorat Metrologi untuk melakukan 
peman tauan (surveillance) denga n cara pemeriksaan lapangan di lokasi 
pabrikan/ gudang Import ir dan/ atau lokasi Distribu tor. 
1. Pengawas kemetrologian pada Direktorat Metrologi melakukan verifikasi 
dan validasi terhadap laporan pengaduan UPT, UML, pengguna/ pemilik 
Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan atau 
masyarakat serta hasil temuan pengawasan sebelum dilakukan 
pemeriksaan lapangan dalam rangka Pemantauan (Surveillance). 
2. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terhadap laporan 
sebagaimana pada angka 1 tidak ditemukan dugaan kuat 
ketidaksesuaian, maka tidak perlu dilanjutkan ke tahap pemeriksaan 
lapangan dalam rangka Pemantauan (Surveillance). 
3. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terhadap laporan 
sebagaimana pada angka 1 ditem.ukan dugaan kuat ketidaksesuaian, 
maka dilakukan pemeriksaan lapangan dalam rangka Pemantauan 
(Surveillance) . 
4. Pengawas kemetrologian pada Direktorat Metrologi yang melakukan 
pemeriksaan lapangan harus membuat laporan hasil pemeriksaan 
lapangan dan disampaikan kepada Direktur paling lambat 3 (tiga) hari 
kerja sejak pemeriksaan lapangan selesai dilaksanakan . 
5. Dalam hal berdasarkan laporan hasil pemeriksaan lapangan diperlukan 
pemeriksaan Tipe dan/ atau pengujian Tipe, Direktur menugaskan 
Pengawas kemetrologian pada Direktorat Metrologi untuk melakukan 
pengambilan sampel Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat 
Perlengkapan di lokasi pabrikan da.n/ atau gudang importir. 
6. Terhadap sampel Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat 
Perlengkapan sebagaimana pada angka 5 dilakukan pendataan 
spesifikasi teknis dan pengamanan dengan dibawa ke kantor Direktorat 
Metrologi. 
7. Dalam hal sampel Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat 
Perlengkapan tidak dapat dibawa ke kantor Direktorat Metrologi, 
dilakukan pendataan spesifikasi teknis dan pengamanan dengan cara 
disegel. A. PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANTAUAN (SURVEILLANCE) LAMPIRAN V 
PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 20 TAHUN 2022 
TENT ANG 
PETUNJUK TEKNIS PERSETUJUAN TIPE 
11. Tata cara pendaftaran sampel Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan 
Alat Perlengkapan sebagaimana pada angka 9 dan angka 10 sesuai 
petunjuk pelaksanaan pemeriksaan Tipe dan/ atau petunjuk 
pelaksanaan pengujian Tipe sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
dan Lam piran III. 
12. Dalam hal berdasarkan laporan hasil pemeriksaan lapangan ditemukan 
ketidaksesuaian materi Persetujuan Tipe atau Tanda Kesesuaian Tipe, 
atau hasil Pemeriksaan Tipe dan/atau Pengujian Tipe menyatakan 
sampel Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan tidak 
sama dengan tipe yang telah mendapatkan Persetujuan Tipe, Direktur 
menerbitkan surat tindak lanjut ketidaksesuaian materi Persetujuan 
Tipe atau Tanda Kesesuaian Tipe dan disampaikan kepada direktur yang 
membidangi tertib ruaga untuk dilakukan pengawasan penzman 
berusaha berbasis resiko sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 8. Jumlah rmrumum sampel yang diperlukan untuk pemeriksaan Tipe 
dan/ atau pengujian Tipe sama dengan jumlah minimum purwarupa 
yang dipersyaratkan pada saat pengajuan Sertifikat Evaluasi Tipe. 
9. Produsen atau importir harus melakukan pendaftaran pemeriksaan Tipe 
dan/ atau pengujian Tipe terhadap sampel Alat Ukur, Alat Takar, Alat 
Timbang dan Alat Perlengkapan sebagaimana pada angka 7. 
10. Dalam hal sampel Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat 
Perlengkapan sebagaimana pada angka 8, maka harus dilakukan 
pencocokan data dan fisik sampel oleh pengawas kemetrologian pada 
Direktorat Metrologi sebelum dilakukan pendaftaran pemeriksaan Tipe 
dan/ atau pengujian Tipe oleh Produsen atau Importir. 
MUHAM MAD LUTFI ttd. MENT ER! PERDAGAN GAN REPUBLIK INDONE SIA, Catatan: 
*) caret yang tidak perlu (Nama Jelas) Ttd Direktu r Metrologi, ........... , . Terhadap produs en/importir / distributor *) dinyatakan telah melanggar 
ketentuan peraturan perundan gan sebagai berikut : 
1. .. .. 
2. ······························· 
3. dst 
Demikian Surat ini dibu at dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam 
Surat ini, akan dilakukan perbaikan sebagaiman a mestinya . dst 2. 
3. Yang bertand a tangan dibawah ini Direktur Metrologi , memperhatikan: 
1. Peraturan Pemerin tah Nomor 29 Tahun 2021 tentan g Penyelenggara an Bidan g 
Perd agangan; 
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tent ang Penetapan Standar 
Kegiatan Berusah a dan Produ k pada Penyelenggar aan Perizinan Beru saha Berbasis 
Risiko Sektor Perdagangan; dan 
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ...... Tahun ...... tentan g Petunjuk Teknis 
Persetujuan Tipe dan Evaluasi Tipe ; dan 
4. Laporan hasil pemeriksaan lapangan dalam rangka Pemantauan (Surveillance). 
dengan ini menerangkan bahwa Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat 
Perleng kapan sebagai beriku t: 
a. Jenis . 
b. Merek .. 
c. Tipe . 
yang merupakan milik dari produ sen/importir/distributor *) alama t 
......................... , dinyatakan terdapat ketidaksesuaian terhadap Alat Ukur, Alat Takar , 
Alat Timbang dan Alat Perlengkapan diatas dengan materi Persetujuan Tipe atau Tanda 
Kesesuaian Tipe sebagai beriku t: 
1. .. .. Nom or: . SURA T TINDAK LANJUT KETIDAKSESUAIAN MATERI PERSETU JUAN TIPE ATAU 
TANDA KESESUA IAN TIPE KOP SURAT INSTANSI PEM ERIN TAH PERSETUJ UAN TIPE ATAU TANDA KESE SUAIA N TIPE. SURAT TINDAK LANJUT KETIDAKSES UAIAN MATERI B. FORMA T 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Jenderal 
Kementerian Perdagangan Kep§:,t:~-;' 
SRI HARIYATI