Apa saja yang diatur dalam Pasal 18 PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAII Nomor 3 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAII Nomor 3 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA, BAB VIII - PENGELOLAAN, Pasal 18 menetapkan:

(1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala 
Desa 
t? Rancangan Peraturan Des tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam 
musyawarah. 
(3) Rancangan Peraturan Desa tcntang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 
(4) Dal am hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang 
disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan 
dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan 
pagu tahun sebelumnya. 
(5) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) 
disampaikan Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Kabupaten Tapanuli Tengah melalui carnal paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati 
untuk dievaluasi. 
(6) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan 
sebagaimana dimaksud pasa ayat (4). 
Pasal I 9 
(I) Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 
, kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran 
APB Desa. 
Scanned with CamScanner 
·21­ 
t2) Sekretans Desa menoerdnaskan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa 
stagammana dimaksud pad ayat(l) 
Pasl 20 
tl Burau mendelegaskan evaluas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat 
t2) Dalam hal melaksanakan evaluasi mancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Camat 
membentuk tm evaluasi yang dbentuk dengan Keputusan Camat 
t3) Camat sctagaiman disebut pada ayat (2) dapat mengundang kepala Desa dan/'a tau aparat 
Dess terkait dalam pelaksanaan evaluasi. 
(4) Hasl evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Keputusan Camat an 
Buran dan disampaikan kepada Kepal Desa 
t5) Dalam hal Camat an Bupati tidak membenikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
, mancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya 
(6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (4) telah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya 
kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa. 
(7 Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tdak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa 
bersama BPD melakukan penyempurnaan sejak diterimanya hasil evaluasi.