Bagaimana redaksi normatif Pasal 7 dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATA N Nomor 3 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATA N Nomor 3 Tahun 2017 tentang ABSENSI SIDIK JARI PEGAWAI, BAB V - TATA CARA ABSENSI SIDIK JARI, Pasal 7 berbunyi:

(1) Pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar daerah, 
pendidikan dan pelatihan , tugas belajar, sakit, izin, cuti, 
memasuki masa persiapan pensiun dan pemberhentian 
sementara tidak melakukan absensi sidik jari. 
(2) Pegawai yang izin/sakit saat jam kerja dan sebelum jam 
kerja berakhir, melakukan absensi sidik jari pulang kerja 
pada saat akan meninggalkan tugas. 
(3) Pegawai yang tidak melakukan absensi sidik jari saat 
masuk kerja, siang atau pulang kerja yang disebabkan 
dengan alasan yang sah harus dibuktikan dengan surat 
tugas/surat keterangan lainnya. 
(4) Pegawai yang terlambat masuk, pulang lebih awal atau 
tidak masuk kerja wajib melampirkan surat 
izin/pemberitahuan sebagai mana tercantum dalam 
Lampiran I Peraturan Bupati ini. 
(5) Surat Izin/Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pad a 
, hanya diberikan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 
(satu) bulan dan ditandatangani oleh atasan langsung 
secara hierarki . 
(6) Pegawai yang berhalangan hadir dengan alasan sakit lebih 
dari 2 (dua) hari wajib melampirkan surat keterangan 
dokter. 
(7) Izin tidak masuk kerja dikarenakan alasan tertentu selain 
sakit, diberi kan paling banyak 2 (dua) hari dan jika lebih 
dari 2 (dua) hari maka kelebihan hari dari batas hari yang 
ditentukan akan dijadikan akumulasi pengurangan 
pemenuhan jam kerja dan/atau Pegawai yang 
bersangkutan harus melalui mekanisme pengajuan cuti 
pegawai.