Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2009 Pasal 67?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2009 tentang PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BAPA S 69, BAB XXII - KETENTUAN, Pasal 67 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diu ndangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng undangan peraturan daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupate n Magelang. 
 
 
 
Ditetapkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 21 Agustus 2009 
 
BUPATI MAGELANG, 
 
 ttd 
 
 
 
Diundangkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 21 Agustus 2009 SINGGIH SANYOTO 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG 
INSPEKTUR 
 
 ttd 
 
UTOYO 
 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2009 NOMO R 5 
21 
 PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG 
NOMOR TAHUN 2009 
 
TENTANG 
 
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BAPA S 69 
KABUPATEN MAGELANG 
 
I. UMUM 
 
Dalam rangka menghadapi perekonomian yang bergerak cepat, global dengan 
berbagai kendala yang kompleks. Pemerintah daerah d ituntut untuk dapat 
meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah untuk mewujudkan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal t ersebut Perusahaan Daerah 
Bank Perkreditan Rakyat Bapas 69 yang merupakan sal ah satu lembaga keuangan 
milik Pemerintah daerah yang berfungsi antara lain penghimpunan dana masyarakat, 
pemberian kredit, dan pembinaan usaha mikro, dihara pkan mampu berpartisipasi dalam 
menggerakan roda perekonomian rakyat. 
Salah satu upaya untuk dapat mewujudkan hal terse but adalah dengan 
melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2002 tentang 
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bapa s 69. Perubahan tersebut 
sekaligus untuk menyesuaikan dengan Peraturan Mente ri Dalam Negeri Nomor 22 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rak yat Milik Pemerintah Daerah 
dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/20 06 tentang Bank Perkreditan 
Rakyat. 
Atas dasar pertimbangan tersebut perlu me mbentuk Peraturan Daerah 
Kabupaten Magelang tentang Perusahaan Daerah Bank P erkreditan Rakyat Bapas 
69. 
II. PASAL DEMI PASAL