Apa saja yang diatur dalam Pasal 14 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 31 Tahun 2008?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 31 Tahun 2008 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH, BAB VI - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN, Pasal 14 menetapkan:

(1) Susunan organisasi Dinas Pa riwisata dan Kebudayaan, meliputi : 
a. Kepala. b. Sekretariat, membawahkan : 
1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan; 
2. Subbagian Keuangan; dan 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 
 
16 
c. Bidang Kesenian dan Nilai Tradisi, membawahkan : 
 1. Seksi Kesenian; dan 2. Seksi Nilai Tradisi. 
d. Bidang Sejarah, Museum, Pu rbakala, Bahasa dan Perfilman, 
membawahkan: 
 1. Seksi Sejarah, Museum dan Purbakala; dan 2. Seksi Bahasa dan Perfilman. 
e. Bidang Objek, Sarana da n Prasarana Jasa Wisata, 
membawahkan : 
 1. Seksi Objek Wisata; dan 2. Seksi Sarana dan Jasa Pariwisata. 
f. Bidang Kerjasama, Informa si, Pemasaran dan Promosi, 
membawahkan: 
 1. Seksi Kerjasama dan Informasi; dan 2. Seksi Pemasaran dan Promosi. 
g. Unit Pelaksana Teknis, dibentuk sesuai kebutuhan yang 
nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan lebih lanj ut dengan Peraturan Bupati; dan 
h. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud p ada ayat (1), dipimpin seorang 
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 
(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang K epala Bidang yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
(4) Sub-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 
 17 
(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. 
(6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
(7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsio nal senior yang ditunjuk oleh 
Kepala Dinas. 
(8) Pejabat fungsional dalam pe laksanaan tugasnya dikoordinasikan 
oleh Kepala Subbagian atau Kepala Seksi yang membidangi. 
(9) Bagan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah 
sebagaimana terdapat dalam Lampir an IV dan merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
(10) Rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.