Apa saja yang diatur dalam Pasal  24 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 22 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 22 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  24 menetapkan:

(1) Sub Bidang Penindakan dipimpin ole h seorang Kepala Sub 
Bidang . 
(2) Kepala Sub Bidang Penindakan mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian 
lingkup penindakan. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 2), Kepala Sub Bidang Penindakan menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup penindakan; 
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup penindakan; 
c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup penindakan ; 
d. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan 
fungsi -fungsi penunjang Urusan Pemerint ahan Daerah 
lingkup penindakan ; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian ... 
46 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 (4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Penindakan adalah sebagai 
berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan 
kinerja lingkup Sub Bidang Penindakan; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar 
tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 
c. menyusu n bahan kebijakan teknis lingkup pelaksanaan 
penindakan; 
d. melaksanakan penempelan media peringatan terhadap 
Wajib Pajak yang telah diberikan surat teguran, namun 
masih belum memenuhi kewajibannya untuk 
menyelesaikan kewajiban pajak daerah; 
e. melaksanaka n tindakan paksa kepada penanggung pajak 
untuk membayar kewajiban pajak dan biaya penagihan 
pajak serta penyiapan dokumen yang diperlukan dalam 
melaksanakan tindakan tersebut; 
f. melaksanakan tindakan penagihan seketika sekaligus 
serta penyiapan dokumen ya ng diperlukan dalam 
melaksanakan tindakan tersebut; 
g. melaksanakan tindakan penyitaan serta penyiapan 
dokumen yang diperlukan dalam tindakan penyitaan 
terhadap barang penanggung pajak yang telah diberikan 
surat paksa sebagai jaminan untuk melunasi utang 
pajak; 
h. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan 
Laporan Hasil Pelaksanaan Penindakan (LHPP); 
i. melaksanakan penyiapan dan pengusulan barang hasil 
penyitaan dalam rangka penjualan tidak melalui proses 
lelang dan/atau proses pelelangan; 
j. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai 
dengan kewenangannya; 
k. melaksanakan hubungan kerja dengan Pera ngkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
l. melaksanakan ... 
47 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban 
kepada atasan; dan 
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.