Bagaimana redaksi normatif Pasal 18 dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 6 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 6 Tahun 2022 tentang PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN, Pasal 18 berbunyi:

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Mengingat: 
Menetapkan : -2- 
Laut , Daerah Tingkat II Tapin , dan Daerah Tingkat II Tabalong 
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II 
Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2756) ; 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ; 
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 
2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
14); 
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Anak Usia Dini (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 1668); 
6. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Pedoman 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Serita Daerah Tahun 
2020 Nomor 68); 
MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN STANDAR 
PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI. 
-3-