Jelaskan isi kandungan Pasal 7 dari standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Nomor 12 Tahun 2019.
Sesuai dengan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, ketentuan pada , Pasal 7 berbunyi:

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak ditemukan jenis 
atau nama barang serta harga dalam Peraturan Bupati ini 
dan/atau adanya kenaikan harga yang melebihi harga 
tertinggi sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 karena 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN 
STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN 
 
 
PENJELASAN BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA 
PEMELIHARAAN DAN HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN 
 
I. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 
 
Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan 
yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik In donesia 
untuk kepentingan pemerintahan daerah. 
Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh 
pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. 
Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka : 
a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; 
b. mengikuti rapat, seminar, study banding/tiru , dan kegiatan sejenis 
lainnya; 
c. pengumandahan (detasering); 
d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan; 
e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau 
menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk , 
untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang 
kesehatannya guna kepentingan jabatan; 
f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, 
karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan 
tugas; 
g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji 
kesehatan pegawai negeri; 
h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara 
Diploma/S1/S2/S3; dan 
i. mengikuti pendidikan dan pelatihan ; 
j. Menjadi pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan beracara. 
Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan me mperhatikan 
beberapa prinsip an tara lain : 
a. selektif, yaitu hanya unt uk kepentingan yang sangat tinggi dan 
prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah; 
b. ketersediaan anggaran d an kesesuaian dengan pencapaian kinerja 
satuan kerja perangkat daerah; 
c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 
NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG 
STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN 
HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN 
DAN STANDARISASI HARGA 
PENGADAAN BARANG/JASA 
KEBUTUHAN PEMERINTAH 
KABUPATE N PEKALONGAN TAHUN 
ANGGARAN 2023 . 
2 
 d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas 
dan pembebanan perjalanan dinas. 
 
Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut : 
a. uang harian; 
b. biaya transport; 
c. biaya penginapan; dan 
d. uang representasi perjalanan dinas. 
 
1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri 
1.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri 
merupakan penggantian biaya keperluan sehari -hari pejabat 
negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara , calon pegawai 
negeri sipil , dan pihak lain dalam menjalankan perintah 
perjalanan dinas di dalam negeri paling sedikit 20 (dua 
puluh ) kilometer dari tempat tugas sampai ke tempat tujuan . 
Penggantian biaya keperluan sehari -hari meliputi keperluan 
uang saku, keperluan uang transportasi lokal, dan keperluan 
uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang 
dari 20 (dua puluh ) kilometer hanya dapat diberikan uang 
transportasi lokal. 
1.2. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan 
dalam rangka menjalankan perintah perjalanan dinas di 
dalam wilayah Kabupaten Pekalongan dengan jarak yang 
ditempuh dari tempat tugas ke tempat tujuan paling sedikit 
dari 5 (lima) kilometer. 
1.3. Uang harian p endidikan dan pelatihan diberikan dalam 
rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan 
pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam 
daerah atau di luar daerah. 
1.4. Diklat / Bintek / Kursus / Workshop lebih dari dua hari 
diberikan satu kali uang ha rian perjalanan dinas untuk 
keperluan keberangkatan dan satu kali uang harian untuk 
keperluan kepulangan sesuai dengan daerah tujuan 
selebihnya diberikan sesuai uang harian diklat. 
1.5. Uang harian untuk keperluan perjalanan dinas diberikan 
secara lumpsum sesua i tanggal pelaksanaan perjalanan 
dinas. 
 
2. Uang Representasi Perjalanan Dinas 
2.1 Uang Representasi Perjalanan Dinas hanya diberikan kepada 
pejabat negara, pejabat daerah dan pejabat eselon II yang 
melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka 
pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. 
2.2 Uang Representasi Perjalanan Dinas diberikan sebagai 
pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan 
sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I dan 
pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dina s seperti biaya 
tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum. 
2.3 Uang Representasi Perjalanan Dinas diberikan secara 
lumpsum sesuai tanggal pelaksanaan perjalanan dinas dan 
diberikan sesuai ketentuan yang berlaku . 
 
3 
 2.4 Uang Representasi Perjalanan D inas untuk keperluan 
Diklat/Bintek/Kursus/Workshop lebih dari dua hari dapat 
diberikan uang representasi perjalanan dinas sesuai tanggal 
pelaksanaan Diklat / Bintek / Kursus / Workshop. 
 
3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri 
3.1 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri 
diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur 
sipil negara, dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan 
dinas dan memerlukan biaya penginapan. 
3.2 Biaya penginapan dapat diberikan penggantian melebihi dari 
satuan biaya tersebut asalkan dibukt ikan dengan kwitansi 
dari hotel / penginapan yang bersangkutan dengan ketentuan 
di kota tempat menginap tidak tersedia hotel/penginapan 
sesuai fasilitas penginapan. 
3.3 Biaya penginapan 1 kamar yang digunakan untuk 2 orang 
atau lebih dapat melebihi standar fasilitas, dengan ketentuan 
tarif riil maksimal sebesar gabungan tarif standar 
bersangkutan. 
3.4 Biaya penginapan dibayarkan secara dengan biaya yang 
dikeluarkan (at cost) . 
3.5 Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya 
penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum 
sebesar 30 % (tiga puluh prosen) dari tarif penginapan di kota 
tempat tujuan. 
 
4. Satuan Biaya Transport Perjalanan Dinas 
4.1 Biaya transport Pergi Pulang (PP) dari tempat tugas ke tujuan 
dibayarkan diluar uang harian dan dengan biaya yang 
dikeluarkan (at cost) . 
4.2 Biaya transport PP menyesuaikan Moda Transportasi dan tarif 
yang berlaku pada saat melaksanakan perjalanan dinas 
dengan biaya yang dikeluarkan (at cost ). 
4.3 Biaya transport Pergi Pulang (PP) yang melakukan perjalanan 
dinas menggunakan pesawat / kereta api yang melebihi 
satuan biaya apabila tidak tersedia tiket sesuai standar 
fasilitas dapat diberikan penggantian melebihi dari satuan 
biaya tersebut dengan d ibuktikan harga tiket dengan biaya 
yang dikeluarkan (at cost) . 
4.4 Biaya TOL dapat diberikan sepanjang memerlukan TOL dan 
dibayar dengan biaya yang dikeluarkan (at cost) . 
4.5 Transport keberangkatan dan kepulangan perjalanan dinas 
rombongan dapat menggunakan sewa mobil, dengan 
mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dibandingkan 
transport perjalanan dinas per orang. 
4.6 Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas/ 
pribadi, dalam perencanaan/penganggaran ditentukan biaya 
transport untuk penggantian BBM dengan analisa kebutuhan 
rata-rata BBM adalah 1 liter untuk menempuh jarak 7 Km , 
besaran bahan bakar dalam Peraturan Bupati ini sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan , dan 
dalam penggunaan/pelaksanaan sesuai dengan biaya yang 
dikeluarkan (at cost ). 
4 
 4.7 Perencanaan/penganggaran BBM kendaraan dinas jabatan 
dan operasional ditentukan sebesar 10 liter perhari, 
sedangkan kendaraan dinas operasional ambulance/ 
jenazah /perpus takaan sebesar 15 liter per hari , sesuai 
kemampuan keuangan daerah. 
4.8 Biaya Rapid Test untuk kepentingan perjalanan dinas luar 
daerah dapat diberikan sepanjang memerlukan R apid Test 
dan dibayar sesuai dengan biaya yang dikeluarkan (at cost) . 
 
5. Satuan Biaya Uang Harian dan Biaya Penginapan bagi Non Pegawai 
Negeri Sipil yang melaksanakan perja lanan dinas. 
5.1 Non Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas 
untuk kepentingan Negara/ Pemerintah atau dalam rangka 
pengiriman untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan/ kursus/ 
bimbingan teknis/pameran dapat diberikan Uang Harian dan 
Biaya Penginapa n dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Uang Harian maksimal 75 % (tujuh puluh lima prosen) 
sesuai tingkat pendidikan . 
b. Biaya Penginapan maksimal 75 % (tujuh puluh lima 
prosen) sesuai tingkat pendidikan apabila menginap dan 
tidak ditanggung oleh penyelengara. 
Dan diberikan secara lumpsum . 
5.2 Yang dimaksud Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) dalam 
Peraturan Bupati ini adalah Pegawai Tidak Tetap (PTT), 
Pegawai Swasta dan Masyarakat . 
 
6. Jarak antar ibukota kecamatan di wilayah Kabupaten Pekalongan 
(dalam Km). 
KAJEN
20KANDANGSERANG
25 39PANINGGARAN
23 43 48LEBAKBARANG
34 54 59 45PETUNGKRIONO
21 41 56 32 23TALUN
15 35 40 26 19 6DORO
6 26 31 17 28 15 9KARANGANYAR
9 29 34 32 43 30 24 15KESESI
15 35 40 38 38 25 19 21 13SRAGI
21 41 46 44 44 31 25 24 18 5SIWALAN
9 29 34 32 21 19 13 15 19 6 13BOJONG
11 31 36 22 31 18 12 5 20 12 18 6WONOPRINGGO
15 35 40 26 27 14 8 9 24 11 17 5 4KEDUNGWUNI
22 42 17 33 26 13 7 16 31 18 24 12 11 7KARANGDADAP
20 40 45 31 32 19 13 14 29 16 12 10 9 5 6BUARAN
21 41 46 37 38 25 19 20 24 11 6 12 18 11 12 6TIRTO
18 38 43 41 41 28 22 24 21 8 3 9 15 14 15 10 3WIRADESA
22 42 47 15 45 32 26 28 25 12 7 13 19 17 19 14 7 4WONOKERTO
0 20 25 23 34 21 15 6 9 15 21 9 11 15 22 20 21 18 22KAJEN
 
 
 
 
 
 
5 
 7. Konversi Golongan Ruang Pegawai Negeri Sipil dengan P egawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Ke rja (P3K). 
 
No.Golongan 
RuangPangkat P3K
1 I/a Juru Muda I
2 I/b Juru Muda Tk. I II
3 I/c Juru III
4 I/d Juru Tk. I IV
5 II/a Pengatur Muda V
6 II/b Pengatur Muda Tk. I VI
7 II/c Pengatur VII
8 II/d Pengatur Tk. I VIII
9 III/a Penata Muda IX
10 III/b Penata Muda Tk. I X
11 III/c Penata XI
12 III/d Penata Tk. I XII
13 IV/a Pembina XIII
14 IV/b Pembina Tk. I XIV
15 IV/c Pembina Utama Muda XV
16 IV/d Pembina Utama Madya XVI
17 IV/e Pembina Utama XVII
 
 
8. Standar b iaya perjalanan dinas luar negeri. 
Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri 
mengacu pada ketentuan peraturan perundang -undangan 
mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran 
kementerian negara/ lembaga. 
 
9. Satuan Biaya Sewa Kendaraan 
9.1 Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil 
Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Satuan 
biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil 
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan 
biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus 
sedang, dan roda 6 (enam) /bus besar untuk kegiatan yan g 
sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus). 
Satuan biaya ini diperuntukkan bagi: 
a. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam 
negeri di tempat tujuan; atau 
b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas 
tinggi, berskala besar, dan tid ak tersedia kendaraan dinas 
serta dilakukan secara selektif dan efisien. 
Satuan Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidenti l 
dimaksud meliputi : 
a. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan 
bakar dan pengemudi. 
b. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (em pat) dalam 
satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang 
berkapasitas maksimum 7 (tujuh) seat. 
 
 
6 
 c. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan 
kapasitas melebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan paling 
tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) d ari 
satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat). 
d. Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan 
Lembaga setingkat Menteri dalam hal diperlukan 
kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/ satuan biaya 
lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar / bersifat at 
cost. 
 
9.2 Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor 
dan/atau Lapangan 
Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ 
operasional kantor dan/ atau lapangan merupakan satuan 
biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa 
kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan 
dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui 
pembelian. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan 
perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan 
pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi 
kenda raan yang disewa selalu siap pakai (termasuk 
pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila 
kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh 
karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan 
biaya pemeliharaan. 
1) Penggunaan satuan biaya s ewa kendaraan operasional 
pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan ini 
dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah -
langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga 
fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan 
melalui pembelian, dengan t etap menjadi bagian dari 
rencana kebutuhan yang mengacu pada standar barang 
dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan 
kendaraan pejabat/ operasional kantor dan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku. 
2) Satuan biaya sewa kend araan operasional 
pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan dapat 
diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki 
kendaraan pejabat/ operasional kantor dalam rangka 
menunjang pelaksanaan tugas fungsi. 
3) Mekanisme sewa kendaraan operasional 
pejabat/o perasional kantor dan/ atau lapangan mengikuti 
ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku. 
 
II. SATUAN BIAYA HONORARIUM 
 
1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN 
Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang – undangan, meliputi : 
1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau 
Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran 
(KPA); 
1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 
7 
 1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPK SKPD); 
1.4 Bendahara Pengel uaran atau Bendahara Penerimaan ; 
dan 
1.5 Bendahara Pengeluaran P embantu atau Bendahara 
Penerimaan Pembantu. 
 
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap 
satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola 
Penanggung Jawab Pengelola Ke uangan untuk setiap Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA ), dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dapat 
diberikan honorarium sesuai dengan lama kegiatan yang 
dikelola , apabila mengelola lebih dari 1 ( satu) kegiatan maka 
diberikan honorarium maksimal 12 (dua belas bulan) dengan 
akumulasi pagu kegiatan yang dikelola , kecuali u ntuk 
kegiatan pembayaran listrik, telepon, internet, air, koran, 
majalah tidak termasuk akumulasi perhitungan pagu yang 
dikelola oleh p engelola keuangan . 
b. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang merangkap 
sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) 
selaku Pengguna Anggaran dapat diberikan tambahan 
honorarium sebesar 20% (dua puluh persen) dari honorarium 
Pengguna Anggaran da lam jabatan sebagai Plt., Plh., atau Pj. 
jabatan lain pada Jabatan yang dirangkapnya. 
c. Pejabat setingkat yang me rangkap Plt., Plh., atau Pj. jabatan 
lain menerima honorarium PA yang lebih tinggi, ditambah 
20% (dua puluh persen) dari honorarium PA yang lebih 
rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang 
dirangk apnya. 
d. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitf yang 
berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang 
merangkap sebagai Plt., Plh., atau Pj. jabatan lain hanya 
menerima honorarium PA pada jabatan PA yang tertinggi . 
e. Honorarium tambahan bagi ASN yang merangk ap sebagai Plt., 
Plh., atau Pj. jabatan lain dibayarkan terhitung mulai tanggal 
menjabat sebagai Plt., Plh., atau Pj. , dan diberikan apabila 
mengemban tugas sebagai Plt., Plh., atau Pj. dalam jangka 
waktu paling sedikit 20 (dua puluh ) hari kalender . 
f. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi 
belan ja pegawai di lingkungan SKPD, PA/KPA dapat 
menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran 
Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau 
Bendahara Penerimaan Pembantu diberikan mengacu pada 
honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai 
yang dikelolanya. 
g. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium 
penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun 
anggaran paling banyak 10 % (sepuluh prosen) dari pagu yang 
dikelola; dan 
h. Dalam hal bend ahara pengeluaran telah diberikan tunjangan 
fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan 
honorarium dimaksud. 
 
8 
 2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA 
2.1 Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa . 
Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa diberikan 
kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran 
(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat 
Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan 
penyedia barang/jasa melalui penunjukkan langsung/ 
pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang b erlaku. 
2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan 
Barang/Jasa (UKPBJ). 
Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh 
PA/KPA menjadi Kelompok Kerja Pemilihan di UKPBJ untuk 
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
2.3 PA/KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPKom) dapat diberikan honorarium PA/KPA dan 
PPKom. 
2.4 Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja 
UKPBJ telah menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan 
barang/jasa, maka honorarium tersebut dapat diberikan setelah 
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja UKPBJ 
mengerjakan 30 (tiga puluh) paket dan diberikan maksimal 
sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per 
orang per tahun. 
 
3. HONO RARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/ 
JASA (UKPBJ) 
Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ 
Anggota Polri/TNI yang berdasarkan surat keputusan pejabat 
yang berwenangdiberi tugas tambahan sebagai perangkat pada 
UKPBJ. 
Yang dimaksud dengan UKPBJ adalah unit yang struktur 
organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada. 
Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi 
tersendiri dan perangkat UKPBJ telah diberikan remunerasi 
sesuai ketentuan yang berlaku, maka perangka t UKPBJ tidak 
diberikan honorarium. 
 
4. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRE TARIAT 
TIM PELAKSANA KEGIATAN 
4.1 Honorarium tim pelaksana kegiatan . 
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang dalam 
suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu 
tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah , 
sekretaris daerah dan kepala satuan kerja perangkat daerah . 
Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan 
honorarium adalah sbb : 
a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; 
b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah : 
1) dengan mengikut sertakan instansi pemerintah diluar 
pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim 
yang ditandatangan i oleh kepala daerah; atau 
9 
 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang 
ditandatangani oleh sekretaris daerah. 
c. dalam hal pelaksanaan kegiatan teknis dalam lingkungan 
satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang 
ditandatangani oleh kepala satuan kerja perangkat 
daerah. 
d. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu 
diprioritaskan; dan 
e. dilakukan secara selektif, efektif dan e fisien. 
 
4.2 Honorarium Sektretariat Tim Pelaksana Kegiatan. 
 Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi 
tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk 
menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim 
pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari tim pelaksana kegiatan. 
Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk 
untuk menun jang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan 
sekretaris daerah. 
 
5. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH 
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan 
kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat 
keputusan kepala daerah. 
Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) orang. 
 
6. HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, 
PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA 
6.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas 
Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada 
pejabat negara, pejabat daerah, aparatur s ipil negara, dan 
pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan 
dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, 
bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, 
lokakarya, foccus group discussion, dan kegatan sejenis 
(tidak termasuk untuk k egiatan pendidikan dan pelatihan). 
Honorarium Narasumber atau Pembahas dapat diberikan 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium 
narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) 
menit, baik dilakukan secara pane l atau individual. 
b. narasumber atau pembahas berasal dari: 
1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara 
atau masyarakat; atau 
2) dalam satuan kerja perangkat daerah pen yelenggara 
sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama 
kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat 
daerah dan/atau masyarakat. 
c. dalam hal narasumber atau pembahas ters ebut berasal 
dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka 
diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) 
dari honorarium narasumber/pembahas. 
 
 
10 
 6.2 Honora rium Moderator 
Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat daerah, 
aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh 
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai 
moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, 
diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, 
simposium, lokakarya, foccus group discussion, dan kegatan 
sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan 
pelatihan). 
Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan: 
a. Moderator berasal dari luar satuan kerja peran gkat daerah 
penyelenggara ; atau 
b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat 
daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi 
sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja 
perangkat daerah dan/atau masyarakat. 
6.3 Honorarium Pembawa Acara 
Honorarium pembawa acara diberikan kepada aparatur sipil 
negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang 
berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara 
dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, 
workshop, sarasehan, simposium, lok akarya,dan kegatan 
sejenis ang mengundang menteri kepala daerah/ wakil 
kepala daerah, dan/atau pimpinan/ anggota DPRD dan 
dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau 
masyarakat. 
6.4 Honorarium Panitia 
Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara, 
dan pihak lain yang diberi tugas oleh pejabat yang 
berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan 
seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, 
sarasehan, simposium, lokakarya,dan kegatan sejenis 
sepanjang peserta yang menja di sasaran utama kegiatan 
berasal dari luar lintas satuan kerja perangkat daerah 
penyelenggara dan/atau masyarakat. 
Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, 
sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, 
lokakarya,dan keg iatan sejenis memerlukan tambahan 
panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus 
dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan 
urgensi, dengan besaran honorar ium mengacu pada besaran 
honorarium untuk anggota panitia. 
Untuk jumlah peserta 40 ( empat puluh) orang atau lebih, 
jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 
10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan 
mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. Sedangkan 
untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, 
jumlah pan itia yang dapat diberikan honorarium paling 
banyak 4 (empat) orang. 
6.5 Honorarium Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara 
Profesional 
Pemberian honorarium jasa Narasumber, Moderator atau 
Pembawa Acara Profesional (pakar, praktisi, atau pembicara 
khusus) yang mempunyai keahlian dan/ atau pengalaman 
11 
 tertentu dalam ilmu dan/ atau bidang tertentu untuk 
kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, 
dan kegiatan sejenisnya. 
Pemberian honorarium jasa Narasumber, Moderator atau 
Pembawa Acara Profesiona l (pakar, praktisi, atau pembicara 
khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, 
moderator, atau pembawa acara sepanjang didukung dengan 
bukti pengeluaran riil (pembiayaan at coast). 
 
7. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN 
BERACARA 
 
7.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli 
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli 
diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur 
sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri 
dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan 
keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat 
penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. 
Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil 
pemberi keterangan ah li atau saksi ahli tidak memberikan 
honorarium dimaksud , instansi pengirim pemb eri 
keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan 
honorarium dimaksud. 
7.2 Honorarium Beracara 
Honorarium Beracara diberikan kepada pejabat negara, 
pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang 
diberi tugas untuk beracar a mewakili instansi pemerintah 
dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas 
tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan 
tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan. 
 
8. HONORARIUM ROHANIWAN 
Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang ya ng 
ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan 
dalam pengambilan sumpah jabatan. 
 
9. HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL , BULETIN , MAJALAH, 
PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGELOLA 
WEBSITE . 
9.1 Honorarium Tim Penyusun Jurnal 
Honorarium Tim Penyusun Jurnal diberikan kepada 
penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan 
pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu 
umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa 
struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam 
menyusun jurnal nasional atau internasional dapat 
diberikan honorarium kepada mitra bestari ( peer review ) 
sebesar Rp.1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 
orang per jurnal. 
9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah 
Honorarium Tim Penyusunan bulet in atau majalah diberikan 
kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah 
berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. 
12 
 Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan 
jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut 
diketahui pe mbaca. 
Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah 
berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang 
diterbitkan secara periodik yag ditujukan untuk lembaga 
atau kelompok profesi tertentu. 
 
9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau We bsite 
Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website 
dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis 
(tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan 
kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola 
oleh pemerinta h daerah. 
Dalam hal Pengelola Teknologi Informasi atau Website sudah 
merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah 
diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan, 
pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan 
honorarium dimaksud. 
 
10. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN 
Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan 
diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, atau 
pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan 
kewena ngan pemerintah daerah. 
 
11. HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN 
11.1 Honorarium Penceramah 
Honorarium Penceramah dapat diberikan kepada 
penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan 
dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya 
kepada peserta pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah 
penyelenggara atau masyarakat; 
b. Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah 
penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan 
pelati han yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal 
dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau 
masyarakat; atau 
c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja 
perangkat daerah penyelenggara maka diberikan 
honorarium sebesar 50% (lima puluh pers en) dari 
honorarium penceramah. 
11.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja 
perangkat daerah penyelenggara 
Honorarium dapat diberikan kepada Pengajar yang berasal 
dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara 
sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan 
kerja perangkat daerah penyelenggara. 
 
13 
 11.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja 
perangkat daerah penyelenggara , Honorarium dapat 
diberikan kepada Pengajar yang berasal dari dalam satuan 
kerja perangkat d aerah penyelenggara, baik widyaiswara 
maupun pegawai lainnya. Bagi Widyaiswara, honorarium 
diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. 
Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang - undangan. 
 
11.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan 
Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan 
dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain 
yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk 
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat 
keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud 
berpedoman pada ketentuan sebagai berikut : 
a. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan 
minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang - undangan; dan 
b. Satuan b iaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul 
pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan 
modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase 
penyempurnaan substansi modul pendidikan dan 
pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen). 
 
11.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan 
Pelatihan 
Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan 
Pelatihan dapat diberikan kepada Panitia Penyelenggara 
Pendidikan dan Pelatihan yang melaksanakan fungsi tata 
usaha pendidikan dan pelatihan, e valuator, dan fasilitator 
kunjungan se rta hal -lain yang menunjang penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi 
bagi yang bersangkutan; 
b. Dilakukan secara se lektif dengan mempertimbangkan 
urgensinya; 
c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, 
jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling 
tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan 
mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan; 
d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, 
jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling 
banyak 4 (empat) orang; dan 
e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 
(empat puluh li ma) menit. 
12. HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, 
DAN PRAMUBAKTI . 
Honorarium yang diberikan hanya kepada Pegawai Non Aparatur 
Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petuga s 
14 
 kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan 
pejabat yang berwenang/kontrak kerja. 
a. Untuk satpam, p engemudi, petugas kebersihan, d an 
pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/ diborongkan 
alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 
25% (dua puluh lima persen) dari satuan biaya, besaran 
tersebut tidak termasuk seragam d an perlengkapan ; 
b. Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja, 
dialokasikan iuran/premi jaminan kesehatan dan jaminan 
ketenagakerjaan sesuai dengan ketentua n perundang -
undangan yang berlaku ; 
c. Dalam satu tahun anggaran, dialokasikan tambahan 
honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebaga i tunjangan hari 
raya keagamaan; 
d. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu 
wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dala m Peraturan 
Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu 
pada ketentuan tersebut . 
 
III. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN 
 
1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS 
 
Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan 
biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan 
biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas , yang 
digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap 
dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai peruntukannya. 
Satuan b iaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar , yang 
besarannya