Bagaimana redaksi normatif Pasal   19 dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 18 Tahun 2003?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 18 Tahun 2003 tentang PAJAK PENERANGAN JALAN, BAB VIII - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, Pasal   19 berbunyi:

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian 
pembayaran Pajak kepada Walikota atau Pejabat secara tertulis 
dengan menyebutkan sekurang – kurangnya ; 
a. Nama dan Alamat Wajib Pajak ; 
b. Masa Pajak ; 
c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak ; 
d. Alasan yang jelas ; 
(2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu lama 12 ( dua belas ) bulan 
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini harus 
memberikan keputusan ; 
(1) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) Pasal ini 
dilampaui Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap 
dikabulkan dan SKPDKB harus diterbitka n dalam waktu paling lama 1 
( satu ) bulan; 
(2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu 
paling lama 2 ( dua ) bulan sejak diterbitkannya SKPDKB, dengan 
menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak ( SPPKP ); 
(3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah 
lewat waktu 2 ( dua ) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota 
atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen ) 
sebulan atau keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak ;