Bagaimana redaksi normatif Pasal 22 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 3 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 3 Tahun 2022 tentang IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN, BAB X - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 22 berbunyi:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangka Selatan. 
 
 
Ditetapkan di Toboali 
pada tanggal 16 Maret 2022 
BUPATI BANGKA SELATAN, 
 dto 
 
 RIZA HERDAVID 
 
Diundangkan di Toboali 
pada tanggal 16 Maret 2022 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA SELATAN, 
 
 Dto 
 
 EDDY SUPRIADI 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 3 
 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI 
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (3.16 /2022) 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN 
NOMOR 3 TAHUN 2021 
TENTANG 
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN 
 
I. UMUM 
 
 Korupsi menghambat pencapaian tujuan nasional dan merupak an musuh 
bersama bangsa Indonesia. Kami sebagai elemen bangsa wajib melawan segala 
bentuk korupsi dan menghindarkan diri dari segala jenis perilaku koruptif. 
Sebagaimana tercantum pada Pembukaan Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 ale nia keempat, pembentukan Pemerintah Negara Indonesia 
memiliki tujuan nasional yaitu Melindungi segenap bangsa Indonesia, Memajukan 
kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, Ikut melaksanakan 
ketertiban dunia. 
 Salah satu solusi permasalahan korups i disamping penindakan oleh aparat 
penegak hukum adalah pencegahan melaui pendidikan. Pendidikan merupakan alat 
untuk mengenalkan nilai -nilai baru dan melunturkan nilai -nilai lama. Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bangka Selatan merespon hal ini dengan melakuka n implementasi 
kebijakan pendidikan melalui pendidikan antikorupsi di Satuan Pendidikan yang 
menjadi kewenangan pemerintah daerah, Pendidikan antikorupsi memiliki potensi 
yang besar dalam membangun generasi antikorupsi dan sebaiknya pendidikan anti -
korups i dapat menyatu dengan pendidikan moral yang telah ditanamkan di Satuan 
Pendidikan. 
 Peraturan Daerah tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Satuan 
Pendidikan ini menitik fokus pada satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar dan 
jenjang Sekolah Meneng ah Pertama, serta Pendidikan Non Formal yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ini antara lain mengatur tentang 
Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi di Satuan Pendidikan, Pendekatan 
Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi, Optimalisa si Pelaksanaan Pendidikan 
Antikorupsi, Kewajiban Pemerintah Daerah, Koordinasi pelaksanaan Pendidikan 
Antikorupsi di Satuan Pendidikan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, Kerja 
Sama, dan Pembiayaan. 
 
II. PASAL DEMI PASAL