Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN DAERAH PRO VINSI JAWA TENGAH Nomor 3 Tahun 2013?
Materi muatan PERATURAN DAERAH PRO VINSI JAWA TENGAH Nomor 3 Tahun 2013 tentang PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Pro vinsi Jawa T engah . 
2. Pemerintah Daerah adala h Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah . 
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah . 
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang 
membidangi Pendapatan . 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Peran gkat Daerah Provinsi Jawa 
Tengah yang membidangi Pendapatan . 
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Daerah . 
7. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian dari pihak ketiga kepada 
Pemerintah Daerah secara iklas , tidak mengikat perolehannya oleh pihak 
ketiga , tidak bertentangan dengan peraturan perundang -undangan yang 
berlaku , baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang -
barang baik bergerak atau tidak bergerak. 
8. Pihak Ketiga adalah setiap orang , organisasi dan b adan baik yang 
berbadan h ukum maupun yang tidak berbadan hukum dimanapun 
domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya. 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah Provinsi Jawa 
Tengah. 
10. Barang bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau 
hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ke tempat lain. 
11. Barang tidak bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau 
hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ke tempat 
lain.