Jelaskan isi kandungan Pasal 6 dari PERATURAN  BUPATI JENEPONTO Nomor 5 Tahun 2022.
Sesuai dengan PERATURAN  BUPATI JENEPONTO Nomor 5 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN RUMAH KHUSUS, ketentuan pada BAB V - PENERIMA MANFAAT RUMAH KHUSUS, Pasal 6 berbunyi:

(1) Penerima manfaat Penyediaan Rumah Khusus merupakan 
masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menghuni Rumah 
Khusus . 
(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan 
negara; 
b. masyarakat nelayan merupakan masyarakat yang bertempat 
tinggal di kawasan pesisir pantai dan bermata pencaharian 
sebagai nelayan; 
c. masyarakat korban bencana, merupakan masyarakat yang 
terkena dampak langsung dari bencana skala dan/atau 
berdampak nasional; 
d. masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi terpencar di 
pulau terluar, daerah terpencil , dan daerah tertinggal; 
e. masyarakat yang terkena dampak program pembangunan 
Pemerintah Pusat, merupakan masyarakat yang harus 
meninggalkan tempat tinggal asalnya akibat dampak program 
atau kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat; 
f. pekerja industri merupakan masyarakat yang bekerja sebagai 
buruh atau pekerja industri yang berada di kawasan industri; 
g. pekerja pariwisata merupakan masyarakat yang bekerja 
sebagai buruh atau pekerja pariwisata yang berada di daerah 
tujuan pariwisata atau destinasi pariwisata; 
 
h. transmigran merupakan masyarakat yang berpindah melalui 
program transmigrasi; 
i. masyarakat sosial meliputi masyarakat lanjut usia, miskin, 
penyandang disabilitas, yatim piatu, dan/atau anak terlantar 
yang secara sosial memerlukan perhatian dan bantuan; 
dan/at au 
j. masyarakat yang memerlukan penanganan khusus lainnya, 
meliputi masyarakat pemuka adat atau agama, masyarakat 
di daerah pedalaman dan suku terasing, masyarakat dalam 
kawasan cagar budaya, petugas medis atau masyarakat yang 
bekerja di wilayah pengolahan sumber daya alam. 
(3) Bencana skala dan/atau berdampak nasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berupa bencana alam, 
bencana non alam, dan/atau bencana sosial. 
(4) Masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi terpencar di pulau 
terluar, daerah te rpencil, dan daerah tertinggal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d, dengan kriteria: 
a. masyarakat yang tinggal di pulau -pulau yang secara geografis 
masuk dalam kawasan perbatasan atau pulau terluar; 
b. tinggal di daerah yang sulit dijangkau karena: 
1. keadaan geografi yang merupakan kepulauan, 
pegunungan, daratan, hutan, dan rawa; 
2. transportasi, sosial, dan ekonomi yang merupakan daerah 
terpencil; dan/atau 
3. tinggal di daerah yang relatif kurang berkembang dalam 
skala nasional yang merupakan daerah terting gal.