Menurut PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 17 Tahun 2003, apa isi dari Pasal   29?
Pasal Pasal   29 dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 17 Tahun 2003 tentang PAJAK HIBURAN, pada BAB X - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, menyatakan:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota 
Tasikmalaya diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk 
melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ; 
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini 
adalah : 
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan 
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap 
dan jelas ; 
b. Meneliti, mencari dan atau me ngumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak perpajakan daerah ; 
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan da erah ; 
 
d. Memeriksa buku -buku, catatan -catatan dan dokumen -dokumen 
lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah ; 
e. Melakukan penggeledahan untuk bahan bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen -dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukt i tersebut ; 
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan dibidang perpajakan daerah ; 
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang da n atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf “e” ; 
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
perpajakan daerah ; 
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi ; 
j. Menghentikan penyidi kan ; 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang 
dapat dipertanggungjawabkan ; 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil 
penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan 
yang diatur dalam Undang -undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana. 
 
B A B XV 
KETENTUAN PENUTUP