Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor 1570 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor 1570 Tahun 2017 tentang PENYUSUNAN RENCANA, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 
1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa y ang 
mengancam dan mengganggu kehidupan dan 
2017, No.1570 -3- 
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 
faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor 
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, 
dan dam pak psikologis. 
2. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah 
serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan 
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan 
pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan 
rekonstruksi. 
3. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua 
aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat 
yang memadai pada wilayah pascabencana dengan 
sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya 
secara wajar semua aspek pemerintahan, kehidupan dan 
penghidupan masyarakat p ada wilayah pascabencana. 
4. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua 
prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah 
pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun 
masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan 
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosia l dan 
budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya 
peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan 
bermasyarakat pada wilayah pascabencana. 
5. Pengkajia n Kebutuha n Pascabencan a yang selanjutnya 
disebut Jitupasna adala h suatu rangkaia n kegiata n 
pengkajia n dan penilaia n akibat, analisis dampak, 
perkiraa n kebutuhan , dan rekomendasi awal terhadap 
strategi pemulihan yang menjad i dasar penyusunan 
Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. 
6. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 
adalah dokumen perencanaan yang disusun secara 
bersama antara Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana /Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
bersama kementerian/lembaga, perangkat daerah serta 
pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas 
pengkajia n kebutuhan pas cabencana untuk periode waktu 
2017, No.1570 -4- 
tertentu. 
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang 
selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah 
nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan. 
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang 
selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah 
daerah yang melakukan penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana di daerah. 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah 
rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah 
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.