Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 73 Tahun 2020 Pasal 21?
Dalam PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 73 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH, BAB VI - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH, Pasal 21 mengatur sebagai berikut:

(1) Laporan basil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa 
pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga 
dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh: 
a. perbuatan melanggar bukum atau lalai; atau 
b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai. 
(2) Laporan basil pemeriksaan Kerugian Daerah yang 
disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling 
sedikit memuat: 
a. dasar penugasan TPKD; 
b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya 
Kerugian Daerah; 
c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian 
Daerah yaitu perbuatan melanggar bukum atau lalai; 
d. jenis obyek Kerugian Daerah; 
e. jumlah Kerugian Daerah; 
f. rekomendasi basil pemeriksaan; dan 
g. kesimpulan. 
(3) Laporan basil pemeriksaan Kerugian Daerah yang 
disebabkan bukan perbuatan melanggar bukum atau 
tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) buruf b, 
paling sedikit memuat: 
a. dasar penugasan TPKD; 
b. jenis obyek kekurangan uang, surat berbarga, 
dan/atau barang; 
c. jumlah kekurangan uang, surat berbarga, dan/ atau 
barang; 
d. rekomendasi basil pemeriksaan; dan 
e. kesimpulan .