Apa saja yang diatur dalam Pasal 21 PERATURAN DAERAH KOTA AMBON Nomor 2 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KOTA AMBON Nomor 2 Tahun 2021 tentang RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING, BAB XVII - PENYIDIKAN, Pasal 21 menetapkan:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang- 
Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri 
sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) W ewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana perpajakan daerah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang perpajakan;
e. melakukan penggeledehan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap 
bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret sesorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan 
daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain }'ang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 
pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum 
melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.