Apa substansi hukum dari Pasal 4 PERATURAN BUPATI ACEH UTARA Nomor 6gt Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI ACEH UTARA Nomor 6gt Tahun 2017 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA, khususnya BAB III - ORGANISASI, Pasal 4, adalah:

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRK terdiri dari :a. Sekretaris DPRK;b. Bagian Umum;c. Bagian Program dan Keuangan;d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; danf. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari :
a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
b. Subbagian Rumah Tangga; dan
c. Subbagran Perlengkapan.
(3) Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurr.f c terdiri dari:
a. Subbegian Perencanaan dan Penganggaran;
b. Subbagian Verifikasi; dan
c. Subbagran Akuntansi dan Pelaporan.
(a) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
a. Subbagian Kajian Perundang-undangan;
b. Subbagian Persidangan dan Risalah; dan
c. Subbegran Hubungan Masyarakat, Protokoler dan
hrblikasi.
(5) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
a. Subbagian Fasilitasi Penganggaran;
b. Subbagian Fasilitasi Pengawasan; dan
c. Subbagian Fasilitasi Kerjasama dan Aspirasi.
(6) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRK sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
-5-
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
, Sekretariat DPRK menyelenggarakan fungsi :a. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan
administrasi kesekretariatan DPRK;b. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan
administrasi keuangan DPRK;c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan rapat-
rapat DPRK;d. pelaksanaan penyediaan dan pengoordinasian tenaga
ahli yang diperlukan oleh DpRK;e. pelaksanaan dan pengoordinasian fasilitasi
penganggaran dan pengawasan; danf. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
dan pimpinan DPRK sesuai tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Bagian Umum