Bagaimana redaksi normatif Pasal 33 dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA Nomor z1 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA Nomor z1 Tahun 2022 tentang POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, BAB IV - KELEMBAGAAN BLUD PUSKESMAS KOTABUIU II, Pasal 33 berbunyi:

(1) Tugas dan Kewajiban Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut: 
a. memimpin ketatausahaan BLUD Puskesmas Kotabumi II Kabupaten 
Lampung Utara; 
b. mengelola SDM BLUD Puskesmas Kotabumi II Kabupaten Lampung 
Utara; 
c. mengelola keuangan BLUD Puskesmas Kotabumi II Kabupaten 
Lampung Utara; 
d. mengelola barang, aset tetap dan investasi BLUD Puskesmas Kotabumi 
II Kabupaten Lampung Utara; 
e. perencanaan dan evaluasi BLUD Puskesmas Kotabumi II Kabupaten 
Lampung Ut.ara; dan 
f. menyediakan data. 
(2) Koordinator Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban 
\._.,~, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh: 
a. bagian umum dan kepegawaian; 
b. bagian perencanaan dan evaluasi; 
c. bagian akuntansi; dan 
d. bagian umum. 
(3) Pejabat Pengelola Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai 
penanggung jawab keuangan, pengelolaan SOM dan aset BLUD Puskesmas 
Kotabumi II. 
u (1) 
(2) 
(3) Paragraf 3 
Bak, Tugas dan Kewajiban Pegawai BLUD Puskesmas Kotabumi n 
Pasa134 
Hak pegawai BLUD di Kabupaten Lampung Utara sebagai berikut: 
a. mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan untuk pegawai PNS 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. mendapatkan gaji untuk pegawai Non PNS sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
c. memperoleh jaminan/ asuransi kesehatan, ketenagakerjaan (kematian 
dan kecelakaan kerja) sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan; 
d. memperoleh fasilitas pendukung kerja yang memadai; dan 
e. mendapatkan izin tidak masuk kerja sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Tugas dan kewajiban pegawai yang berstatus PNS sesuai ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Tugas dan kewajiban pegawai yang berstatus Non PNS sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Bagian KetuJuh 
Larangan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD 
Paragrafl 
Larangan dan Pemberhentian Pejabat 
Pengelola