Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 58 Tahun 1945 pada Pasal 7?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 58 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA, BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 7 menyebutkan bahwa:

(1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1)huruf b
angka 2dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rnernptrnyai
tugas:
a. melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
b.penatausahaan; dan
c. akuntansi, verifikasi dan pernbukuan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian
-8-
Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan akuntansi;
b. pengelolaan penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. pelaksanaan verifikasi keuangan; dan
d. penyiapan administrasi pertanggungjawaban serta laporan keuangan.
Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Pasal8
(1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1)huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pelayanan Pendaftaran Pcnduduk menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
b.perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan
pendaftaran penduduk;
d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
e. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
f.pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
dan
g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.
Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Pasal9
(1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab k.epada Kepala Dinas.
-9-
(2) Bidang Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan pencatatan sipil.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:
a. penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
b. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan
pencatatan sipil;
d. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
e. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil; dan
g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.
Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan