Apa yang diatur dalam PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 38 Tahun 1945 pada Pasal 8?
Berdasarkan PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 38 Tahun 1945 tentang PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL, BAB IV - KOORDINASI PENERAPAN SPM, Pasal 8 menyebutkan bahwa:

(1) Tim Penerapan SPM sebgaimana dimaksud pada pasal 7 
berkedudukan di Bagian Tata Pem erintahan Sekretariat Daerah . 
 
(2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mempunyai tugas meliputi: 
a. menyusun rencana aksi penerapan SPM; 
b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah 
pengampu SPM; 
c. mengoordinasikan pendataan, pemutahiran dan sinkronisasi 
terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik; 
d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen 
perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM 
terintegrasi kedalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan 
umum dan teknisnya; 
e. mengoordinasikan SPM ke dalam dokumen penganggaran serta 
mengawal dan memastikan penerapan SPM ter integrasi ke dalam 
APBD ; 
f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan 
dalam pemenuhan penganggaran unt uk penerapan SPM daerah ; 
g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan tekni s 
penerapan SPM daerah 
h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah ; 
i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan 
masy arakat sebagai penerima manfaat ; 
j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait 
penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan 
dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan 
masyarakat melalui Sistim Informasi Pembangunan Daer ah; dan 
k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan 
penyelenggara an Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis 
sebagai rekomendasi untuk perencana an tahun berikutnya.