Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 37 Tahun 2022 pada Pasal 10?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 37 Tahun 2022 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN, BAB III - PEJABAT PENGELOLA BLUD, Pasal 10 menyebutkan bahwa:

( 1) Pemimpin BLUD selaku Kuasa Pengguna Barang 
mengusulkan aset kepada Kepala Daerah . 
Pengurus Barang Pembantu berwenang dan bertanggung 
jawab: 
menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan 
penganggaran barang mi1ik daerah ; 
-15­ 
menyiapkan usulan perrnohonan penetapan status 
penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari 
beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; 
melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang 
milik daerah; 
membantu mengamankan barang milik daerah yang 
berada pada Kuasa Pengguna Barang; 
menyiapkan dokumen pengajuan usulan 
pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik 
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak 
memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik 
daerah selain tanah dan/atau bangunan; 
menyiapkan dokumen penyerahan barang milik 
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak 
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan 
tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang 
tidak dimanfaatkan pihak lain; 
menyiapkan dokumen pengajuan usulan 
pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; 
menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; 
1. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan 
nota permintaan barang; 
mengajukan Surat Perrnintaan Barang kepada Kuasa 
Pengguna Barang; 
menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah 
Penyaluran Barang yang dituangkan dalam berita 
acara penyerahan barang; 
1. membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan 
tahunan; 
memberi label barang milik daerah; 
mengajukan perrnohonan persetujuan kepada 
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui 
Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik 
barang milik daerah pengecekan fisik barang; 
melakukan stok opname barang persediaan; 
menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/Salinan 
dokumen kepemilikan barang milik daerah dan 
menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen 
penatausahaan; 
melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan 
laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan 
barang milik daerah; dan 
membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang 
disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa 
Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat 
Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus 
Barang Pengguna. 
-16­