Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 8 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 8 Tahun 2016 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, pada , Pasal 18 menjelaskan:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 2. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah (Berita Neg ara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 42) ; 
 3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 428 6); 
 4. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pemban gunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 5. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintah an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
 
 
 
 6. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembar an Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
 7. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 
 8. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
 9. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi k Indonesia 
Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 201 4 tentang Pemerin tahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679) ; 
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 1 37, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 45 78); 
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 
 13. Peratu ran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 ten tang Tata 
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Penyusunan Rencana Pem bangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan R encana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 6 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 33); 
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103 ); 
 20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 201 5 tentang R encana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 201 5-
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 3) ; 
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 –2025 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3 , 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 
; 
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2009 -2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) ; 
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tenga h Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 20 13-2018 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 20 14 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 
; 
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 
2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah 
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga Tahun 2006 Nomor 01); 
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nom or 01 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 –2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 
Nomor 01); 
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 
2011 tentang Rencana Tata Ruan g Wilayah Kabupaten 
Purbalingga Tahun 20 11–2031 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 20 11 Nomor 05); 
 
 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA 
dan 
BUPATI PURBALINGGA 
 
 
MEMUTUSKAN : 
 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
TAHUN 20 16-2021.