Apa saja yang diatur dalam Pasal 7 Indonesia Nomor 5234) ; sebagaimana telah diubah Nomor s Tahun 2011?
Ketentuan dalam Indonesia Nomor 5234) ; sebagaimana telah diubah Nomor s Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011, BAB IV - TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA, Pasal 7 menetapkan:

Peraturan ini; 
(2) Penggunaan ADD dituangkan dalam APBDes yang 
ditetapkan dalam peraturan desa , paling lambat 1 (satu) 
bulan setelah APBD kabupaten ditetapkan ; 
(3) Penyaluran dan Pencairan ADD dilakukan apabila 
sudah dituangkan di dalam APBDes sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2); 
(4) Tahap pencairan ADD dilaksanakan dalam 4 (empat) 
kali tahapan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Tahap I (kesatu) paling banyak sebesar 25 % (dua 
puluh lima per seratus) dari total ADD yang 
dialokasikan untuk desa pada tahun anggaran 
berjalan sesuai dengan alur kas rencana 
penggunaan ADD 
b. Tahap II (kedua) paling banyak sebesar 25 % (dua 
puluh lima perseratus) apabila Kepala Desa 
menyampaikan laporan realisasi sebesar minimal 
80% (delapan puluh per seratus) dari anggaran yang 
telah direalisasikan pada tahun berjalan ; 
c. Tahap III (ketiga) paling banyak sebesar 30 % (tiga 
puluh perseratus) apabila Kepala Desa telah 
menyampaikan laporan realisasi sebesar minimal 
80% (delapan puluh per seratus) dari anggaran yang 
telah direalisasikan pada tahun berjalan ; 
d. Tahap IV (keempat) paling banyak sebesar 20 % 
(lima belas perseratus) apabila Kepala Desa telah 
menyampaikan laporan realisasi sebesar minimal 
80% (delapan puluh per seratus) dari anggaran yang 
telah direal isasikan pada tahun berjalan ; 
(5) Dalam hal terdapat perubahan alokasi dan besaran 
ADD pada tahun anggaran berjalan, penyaluran ADD 
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Dalam hal Desa telah mencairkan ADD Tahap I, 
Tahap II dan tahap III sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, pencairan tahap IV dilakukan 
setelah Desa mengajukan perubahan rencana 8 
BABV 
PENGELOLAAN