Apa saja yang diatur dalam Pasal 5 Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, BUPATI MUNA BARAT , DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA JAMINAN KESEHATAN DAERAH TENT ANG PERA TURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT Nomor 40 Tahun 1945?
Ketentuan dalam Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, BUPATI MUNA BARAT , DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA JAMINAN KESEHATAN DAERAH TENT ANG PERA TURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT Nomor 40 Tahun 1945 tentang Jam inan Kesehatan Daerah; 1. Pasa l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negar a, Pasal 5 menetapkan:

huruf a diperoleh dari OPD yang membidangi urusan 
sosial berdasarkan data dari institusi yangberwenang dan secara 
berkesinambungan dilakukan pemutakhiran. 
(2) Pendataan Data Calon Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan oleh OPD yang membidangi 
urusan sosial. Bagian Ketiga 
Pendataan Calon Peserta (2) Pendataan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(3) huruf a pembuktian keabsahannya dengan surat rekomendasi 
dari OPD yang membidangi urusan sosial berdasarkan surat 
keterangan dari PPK yang menangani persalinan bayi tersebut. 
(3) Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan belum 
bekerja setelah lebih dari 6 (enam) bulan, korban bencana, pasca 
bencana, pekerja yang memasuki masa pensiun dan anggota 
keluarga dari pekerja yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e, 
pembuktian keabsahannya dengan surat rekomendasi dari OPD 
yang membidangi urusan sosial berdasarkan surat keterangan dari 
Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat. 
(4) Tahanan/warga binaan pada rumah tahanan negara/lembaga 
pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf 
f pembuktian keabsahannya dengan surat rekomendasi dari OPD 
yang membidangi urusan sosial berdasarkan surat keterangan dari 
kepala rumah tahanan negara/lembaga pemasyarakatan. 
(5) PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g 
pembuktian keabsahannya dengan surat rekomendasi dari OPD 
yang membidangi urusan sosial berdasarkan surat keterangan dari 
Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat atau surat keterangan 
dari Lembaga Kesejahteraan Sosial. 
(6) Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada Kepala 
Desa/Lurah, Camat, kepala PPK, kepala lembaga kesejahteraan sosial 
yang tidak cermat dalam memberikan surat keterangan. 
(7) Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada OPD yang 
membidangi urusan sosial yang tidak cermat dalam memberikan 
surat rekomendasi. 
(8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat 
(7), berupa: 
a. Teguran lisan; dan 
b. Teguran tertulis. 
Setiap peserta berhak : 
a. Mendapatkan Kartu Identitas Peserta atau Nomor Register; Pasal 10 Bagian Keenam 
Hak dan Kewajiban Peserta Pasal 9 
(1) Perubahan data peserta Jamkesda terdiri atas penambahan dan 
pengurangan. 
(2) Pengurangan peserta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
disebabkan : 
a. Peserta meninggal dunia; 
b. Pindah alamat diluar kabupaten; 
c. Tidak lagi memenuhi keabsahan peserta; 
d. Berganti menjadi bukan PBI; dan 
e. Naik kelas perawatan atas permintaan sendiri. 
(3) Penambahan peserta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
adalah setiap kejadian yang menyebabkan seseorang dan/atau 
keluarganya memenuhi kriteria menjadi peserta jamkesda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan mendapat pembuktian 
keabsahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 
(4) Ketentuan mengenai pengurangan dan/atau penambahan peserta 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan melalui 
proses verifikasi dan validasi oleh OPD yang membidangi urusan 
sosial. 
(5) Perubahan data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diusulkan oleh OPD yang membidangi urusan sosial dan telah 
dilakukan rekonsiliasi bersama OPD yang membidangi urusan 
kesehatan. 
(6) Rekonsiliasi terhadap perubahan data Peserta sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dilakukan setiap 1 (satu) bulan dalam tahun. Bagian Kelima 
Perubahan Data Peserta Jaminan Kesehatan Daerah Pasal 8 
(1) Pendanaan Jamkesda bersumber dari APBD. 
(2) Peserta Jamkesda ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan 
usulan dari OPD yang membidangi urusan social dengan jumlah 
peserta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. 
(3) Setiap peserta memperoleh Kartu ldentitas Peserta atau Nomor 
Registrasi Peserta. Bagian Keempat 
Pendanaan dan Penetapan Peserta Jamkesda