Jelaskan isi kandungan Pasal 29 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA Nomor O2 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA Nomor O2 Tahun 2021 tentang , ketentuan pada BAB XI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 29 berbunyi:

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini 
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan 
Daerah ini diundangkan. 
Peraturan Daerah 
diundangkan. 
Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Tapanuli Utara. Pasal 30 
ini mulai berlaku pada tanggal 
orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Daerah ini dengan 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
• 
• Ditetapkan di Tarutung 
pada tanggal cx- 0u- 202» 
BUPATITAPANULIUTARA, 
Dto,- 
NIKSON NABABAN 
Diundangkan di Tarutung 
pada tanggal Os -o4- 202 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA, 
Dto, ­ 
INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 
2021 NOMOR 02 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA 
PROVINS! SUMATERA UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN 
BANTUAN HUKUM: (2-36/2021). 
Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 
G 
ALBOIN 
Pembina Tk.I (IV/b) 
NIP. 19640615 198403 1 003 
• PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA 
NOMOR TAHUN 2021 
TENTANG 
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM 
I. UMUM 
Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Sebagai Negara Hukum, Indonesia Indonesia menganut asas persamaan 
kedudukan di hadapan hukum ( equality before the law) sebagai mana 
disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di 
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". 
Sebagai Negara Hukum yang mengakui persamaan kedudukan di 
hadapan hukum, Indonesia mengakui dan melindungi hak setiap warga 
negara khususnya hak atas bantuan hukum sebagai salah satu bentuk 
perwujudan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang termuat dalam 
alinea keempat Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republi k 
Indonesia Tahun 1945. 
Dalam rangka mewujudkan pengakuan Negara terhadap hak atas bantu an 
hukum, khususny a bagi orang atau kelompok orang miskin, dibentu klah 
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang 
kemudian membe rikan ruang bagi Daerah untuk ambil bagia n dalam 
melindungi hak konstitusi onal khususnya bagi orang/kelompok orang 
miskin. 
Selama ini, pemberi an Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak 
menyentu h orang atau kelompok orang miskin, sehingg a mere ka kesuli tan 
untuk menga kses keadil an karen a terhambat oleh ketidakmamp uan mereka 
untu k mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. 
Hingga saat ini, di Kabupat en Tapanuli Utar a belum ada Peraturan Daerah 
yang secara khusus menjamin terlaksanany a hak konstitusional warga 
negara terse but, sehingga deng an dibentu knya Peraturan Daerah tentang 
Penyelenggar aan Bantuan Hukum ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah 
Kabup aten Tapanuli Utara untuk melaksanakan hak konstitusional warg a 
negara di bidang Bantuan Hukum , khususnya bagi orang atau kelompok 
orang miskin. 
Pengaturan mengenai pemberian Penyelenggaraan Bantuan Hukum 
dalam Peratur an Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak 
konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Tapanu li 
Utara. 
Materi Pokok yang ditur dalam Peratuan Daerah ini meliputi Asas dan 
Tujuan Bantuan Hukum , Ruang Lingkup, Penyelen ggaraan Bantuan 
Huku m, Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan pemberian Bantuan Huku m, 
Hak dan Kewajiban , Pelap oran, Pembinaan, dan Pengawasan, Pendan aan 
dan Larangan . 
• II. PASAL DEMI PASAL: