Jelaskan isi kandungan Pasal 22 dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 88 Tahun 2021.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 88 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 22 berbunyi:

(1) Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana
dimaksud pasal 21 ayat (2) huruf a, bertugas dibidang Pengawas, Tugas
Pernbantu, Ketentraman dan Ketertiban, dan penanggulangan Bencana,
Kependudukan, Agraria, Kerjasama, Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi, Agama, Kesatuan Bangsa, Politik dan Olahraga,
Hukum, Organisasi dan Tatalaksana dan Perundang-undangan;
(2) Staf Ahli Bupati Pemerintahan, Hukum dan politik sebagaimana dimaksud pada
mempunyai tugas:
a. melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan
Umum dan Kesejahteraan Rakyat dan Perangkat Daerah untuk
merumuskan permasalahan dibidang pemerintahan, hukum dan politik;
b. melakukan ...
- 20-
b. melakukan pengamatan, pengawasan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan pemerintahan untuk merumuskan permasalahan dibidang
pemerintahan, hukum dan politik;
c. melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan
Umum dan Kesejahteraan Rakyat dan Perangkat Daerah dalam memberikan
masukkan konseptual unutk merumuskan kebijakan dibidang
pemerintahan, hukum dan politik;
d. melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan
Umum dan Kesejateraan Rakyat dan Perangkat Daerah dalam rangka
memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah dibidang
pemerintahan, hukum dan politik;
e. membuat telaaharr/ kajian terhadap permasalahan yang terkait dengan
bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; dan
f. memberikan masukan konseptual terhadap materi kebijakan dibidang
Pemerintahan, Hukum dan Politik; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian,
Pembangunan dan Keuangan