Bagaimana redaksi normatif Pasal 19 dalam menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Nomor ditas Tahun 2021?
Norma hukum dalam menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Nomor ditas Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi, Pasal 19 berbunyi:

(1) RKA dan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) 
Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik 
Penugasan Bidang Pertanian dan Perangkat Daerah 
Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Penugasan 
Bidang Pertanian wajib disampaikan kepada 
Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Perencanaan 
Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada 
gubernur dan bupati/wali kota . c. pemenuhan target/ sasaran hasil pelaksanaan 
kegiatan DAK Fisik terhadap target capaian 
keluaran; 
d. pemenuhan target/ sasaran hasil pelaksanaan 
kegiatan DAK Fisik terhadap target capaian hasil 
jangka pendek; dan 
e. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut 
yang diperlukan. 
(6) Pemantauan aspek keuangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) huruf b dilakukan terhadap: 
a. realisasi penyerapan DAK Fisik perjenis kegiatan; 
b. ketepatan waktu dalam penyampaian laporan 
penyerapan dana dan capaian keluaran; dan 
c. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut 
yang diperlukan. 
(7) Pemenuhan target/ sasaran hasil pelaksanaan 
kegiatan DAK Fisik terhadap target capaian hasil 
jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
huruf d, paling sedikit dinilai berdasarkan 
pemanfaatan langsung target capaian keluaran sesuai 
dengan indikator output dan immediate outcome 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. - 17 - 
penganggaran yang terintegrasi. dan perencanaan informasi sis tern melalui Pasal 20 
( 1) Kepala Organisasi Perangkat · Daerah menyusun 
laporan pelaksanaan DAK Fisik yang terdiri atas 
laporan: 
a. realisasi penyerapan dana; 
b. capaian keluaran kegiatan; 
c. pelaksanaan teknis kegiatan; dan 
d. capaian hasil jangka pendek 
(2) Realisasi penyerapan dana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dan capaian keluaran (output) 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b 
menjadi pertimbangan pada pengalokasian DAK Fisik 
tahun selanjutnya. 
(3) Capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d, menjadi pertimbangan penilaian 
DAK Fisik Tahun 2023. 
( 4) Laporan realisasi penyerapan dana se bagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dan capaian keluaran 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri 
Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(5) Laporan capaian basil jangka pendek sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan paling 
lambat bulan Maret tahun 2022 setelah pelaksanaan BAB IV 
PELAPORAN (2) Salinan lunak (soft copy) RKA dan DPA DAK Fisik 
Penugasan Bidang Pertanian oleh Perangkat Daerah 
Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 
Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian 
sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan melalui 
surat elektronik (email) ke [pa.kementanuiqmail.com. - 18 -