Apa bunyi lengkap Pasal 6 dalam Republik Indonesia Tahun 1950) ; Sebagaimana telah Nomor 77 Tahun 2016?
Menurut ketentuan dalam Republik Indonesia Tahun 1950) ; Sebagaimana telah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Fungsi , Tugas Pokok dan Tata, pada , Pasal 6 dinyatakan:

BAB IV 
BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKU TAN keuangan; 
1. penyusunan rencana kebu tuhan barang milik 
daerah dan pelaksanaan penatausa haan barang 
milik daerah; 
m. penyusunan laporan dan rekonsiliasi bara ng milik 
daerah; 
n. pengev aluas ian dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan Subbagian Program dan Keuangan ; dan 
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 
Sekretar is Dinas yang berkaitan dengan tugas dan 
fungsinya. la po ran penyusu nan dan penyusun an Renc ana Stra tegis (Renstra) , Rencana 
Kerja (Renja), Rencana Kerja Angg aran (RKA) dan 
Dok umen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 
c. penyusuna n perjanjian kinerja, Indikator Kinerja 
Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 
peny iapan baha n pelaksana an evaluasi kinerja; 
d. penyusuna n bahan Laporan Kiner ja Instans i 
Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/ atau Lapora n 
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ ); 
e. pelaksanaan penilaian risiko melalui identifikasi 
risiko, anali sis risiko, dan rencana tindak 
pengend alian risiko serta pelaporan pengen dalian 
risiko; 
f. penyiap an bahan penyusunan penataan organisasi; 
g. pengelolaan dan penyajian data dan informa si 
pelaksanaan progr am dan kegiatan; 
h. pelaksanaan urusan perben daharaan dan layanan 
administras i keuan gan; 
1. pelaksanaan akuntansi dan verifikas i pengelolaan 
keuangan; 
J. penyiap an bahan tindaklan jut laporan hasi l 
pemeriksaan; 
k. pengoo rdinasian 
a. perumu san bahan pere ncanaa n pada Seksi Lalu 
Lintas; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijak an tekn is di 
bidang lalu lintas ; tuga s 
(2), melaksanakan 
pada ayat (1) Seksi Lalu Lintas dipim pin oleh Kepala Seksi Lalu 
Lintas yang berkedudukan di bawah dan berta nggun g 
jawab kepad a Kepala Bidang Lalu Lintas dan 
Angkutan. 
(2) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas merumuskan , 
mengoord inasikan , mem antau, mengevaluasi dan 
mengendal ikan pelaksanaan pela yanan pemohon an 
analisis damp ak lalu lintas serta penataan lalu linta s 
perkotaan di kabupa ten. 
(3) Seks i Lalu Lintas dalam 
sebagaiman a dimaksud 
menyelengg arakan fungs i : Pasal 7 Bagian Kedua 
Seksi Lalu Lintas meng evalua si dan mengenda likan pelaksanaa n 
prog ram kegiatan lalu lalu lin tas dan angku tan. 
(3) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
men yelengg arakan fungsi : 
a. perumu san bahan pere ncanaan pada Bidang Lalu 
Lintas dan Angkutan; 
b. perumusan kebijakan teknis di bidang lalu linta s 
dan angku tan serta pengujian sarana ; 
c. penyelenggaraan pela yanan pemohonan analisi s 
dampa k lalu lintas ser ta penataan lalu lintas 
perkotaa n di kabupaten; 
d. pelaksa naan pengelol aan angkutan darat, laut, 
sungai dan udara; 
e. pengend alian pelaksan aan pengujian kendaraa n 
bermotor; 
f. pengkaji an izin pengguna an jalan selain untuk 
kepentingan lalu lintas ; 
g. pengen dalian perencanaan pemba ngunan jaringa n 
transpor tasi jalan; 
h. pengendalia n analis a damp ak lalu lintas sesua i 
dengan prosedur yang berlaku; 
1. pengevaluasian dan pelaporan pe laksa naan 
kegiatan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan; dan 
J. pelaksa naan fungs i lain yang diberikan oleh Kepal a 
Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fung sinya. 
tu gas 
(2), melaksanakan 
pada ayat (1) Seksi Angk utan dipimpin oleh Kepala Seksi Angkut an 
yang berkedudukan d i bawah dan bertanggung jawa b 
kepada Kepala Bidan g Lalu Lintas dan Angk utan. 
(2) Seksi Angkutan mernp unyai tugas merumuskan , 
meng oordinasikan, mem antau, mengevaluas i dan 
mengendalikan pelaksan aan pengelolaan angkuta n 
darat, laut, sungai dan udara. 
(3) Seksi Angkutan dalam 
sebagaimana dima ksud 
menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan bahan perencanaan pada Seks i 
Angkutan; 
b. penyiap an bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang angkutan; Pasal 8 Bagian Ketiga 
Seksi Angku tan c. pelaksa naan penetapan rencana induk jaring an 
LLAJ Kabupaten ; 
d. penetap an lintas p enyebrangan dan persetuju an 
pengop erasian untuk jaringan jalur kereta api 
kabupa ten; 
e. penetap an lintas p enyebrangan dan persetujuan 
pengoperasian untuk kapal yang mela yani 
penyebrangan dalam d aerah kabupaten; 
f. penetapan rencan a induk perkeretaap ian 
kabupa ten; 
g. penetap an jaringan jalur kere ta api yang 
jaringan nya dalam 1 (satu ) daerah kabupaten; 
h. penetap an jaringan pe laya nan p erkeretaapian pada 
jaringan jalur perkeretaapian kabupaten ; 
1. penyediaan perlengk apan jalan di jalan kabupat en 
dan p elaksanaa n rekayasa lalu lintas untuk 
jaringan jalan kabupaten; 
J. persetu juan hasil analisa d ampak lalu lin tas untuk 
jalan kabupaten; 
k. pelaksa naan mana jemen damp ak lalu lintas; 
1. pendataan dan pemetaan informasi dam pak lalu 
lintas; 
m. pelaksa naan analis is perencanaan dampak lalu 
lintas; 
n. pengevaluasian d an pelaporan pelaksa naan 
kegiatan Seksi Lalu Lintas; dan 
o. pelaks anaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepal a 
Bidang Lalu Lint as dan Angkutan yang berkai tan 
dengan tugas dan fungsin ya. 
meman tau, 
pelaksana an merum uskan, mengoordinasikan, 
mengevaluasi dan m engendalikan 
penguj ian kendaraan bermo tor. ( 1) Seksi Pengujian Sarana dipimpin oleh Kepala Seksi 
Penguji an Sarana yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas 
dan Angkutan. 
(2) Seksi Pengujian Sarana mempunyai tuga s Pasal 9 Bagi an Keempa t 
Seksi Pengujian Sarana penetapan rencana um um 
pedesaan yang menghubu ngkan 
kabupaten; 
g. penerb itan rekomenda si izm penyelenggaraa n 
angkutan orang dalam trayek pedesaan dan 
perkotaa n dalam 1 (satu) daerah kabupat en; 
h. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angku tan 
orang yang melayani trayek antar kota dalam 
daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan 
pedesaan yang wilayah pelayanan nya dalam daerah 
kabupa ten; 
1. penerbitan izin penga daan atau pembanguna n 
perkeretaap ian khusus dan izin operasi; 
J. penetapan jalu r kereta api khus us yang 
jaringannya dalam daerah kabupa ten; 
k. pendataan dan pemetaan angkuta n orang, 
angkutan barang dan angkutan khusus; 
1. pengolahan rekomen dasi dan perpanjangan izin 
usaha angkutan dan izin trayek; 
m. pengawasan dan pendaftaran kendaraan bermotor 
untuk angkutan umum; 
n. pengelolaan retribusi tarif angkutan; 
o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksa naan 
kegiatan Seksi Angkutan; dan 
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Lalu Lintas dan Angk utan yang berkaitan 
dengan tugas dan fungsin ya. jaringan trayek 
1 ( satu) daerah f. c. pengend alian penyelenggaraan angku tan umu m 
untukjasa angkutan orang dan/atau barang dalam 
daerah kabupaten; 
d. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan 
angkutan perkot aan dalam 1 ( satu) daerah 
kabupa ten; 
e. penetapan rencan a umum jaringan trayek 
perkot aan dalam 1 ( satu) daerah kabupaten; 
Prasarana; Bi dang pad a tugas 
(2), mela ksanakan 
pada ayat prasarana perhubungan. 
(3) Bidang Prasarana dalam 
se bagaimana dimaksud 
meny elengga rakan fungsi : 
a. perumus an bahan perencanaan tuga s meru muskan, 
mengev aluasi dan 
program kegiatan (2) Bidang Prasar ana mempun yai 
mengoordinasikan, memantau, 
mengendalikan pelaksanaan ( 1) Bidang Prasarana dipimpin oleh Kepal a Bidang 
Prasara na yang berkedu dukan di bawah dan 
bertan ggung jawab kepada Kepala Dinas melalui 
Sekretaris Dinas . Bagian Kesatu 
Bidang Prasaran a