Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN WALI KOTA  DUMAI Nomor 70 Tahun 2019.
Redaksi dari PERATURAN WALI KOTA  DUMAI Nomor 70 Tahun 2019 tentang TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah daerah Kota Dumai. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai . 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai . 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai selaku 
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah d an Ketua Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah. 
6. Inspektur Daeraha adalah Inspektur Daerah Kota Dumai. 
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Daerah Kota Dumai. 
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 
ditetapkan dengan Per aturan D aerah. 
9. Rencana Kerja dan Anggara n Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah do kumen yang memuat 
rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang mem uat 
rencana pendapatan, belanja dan p embiayaan SKPD yang 
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan 
sebagai dasar pen5rusunan rancangan APBD. 
10. Dokumen Pelaksanaan A nggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang 
memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang 
memuat pendapata n, belanja dan Pembiayaan SKPD yang 
melaksanakan fungsi Bendahara Umum Dae rah yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 
adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan 
Kepala Daerah dalam rangka peny usunan APBD . 
 
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
PPKD adalah kepala S atuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 
sebagai Bendahara Umum Dae rah. 
13. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang mel aksanakan 1 (satu) atau 
beberapa p rogram. 
14. Unit organisasi yang bersifat khusus yang selanjutnya disingkat 
unit khusus adalah unit organisasi bersifat khusus yang 
memberikan layanan secara professional sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan. 
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan 
tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 
16. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang 
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.