Apa bunyi lengkap Pasal 18 dalam NOMOR  26  TAHUN  2022 Nomor 26 Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam NOMOR  26  TAHUN  2022 Nomor 26 Tahun 2022 tentang RENCANA KERJA PEMER INTAH DAERAH KO TA CIREBON TAHUN 2 023, pada , Pasal 18 dinyatakan:

Undangn -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daera h-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta 
(Lembaran Negara R epublik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan 
Undan g-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tent ang 
Pengub ahan Undan g-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 
Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang 
Pembent ukan Kot a-Kota Besar dan Kota -Kota Kecil di 
Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 551); 
-2- 
 
3. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang -Undang Nomor 19 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6409) ; 
4. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang -Undang (Perpu) tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID -19) dan/atau dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabili tas Sistem 
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 64 85); 
5. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran N egara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang -Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan 
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID -19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
-3- 
 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 64 85); 
6. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 04 
Nomor 104, Tambahan Lemba ran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 
7. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang -Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801) ; 
8. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan g 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaiman a telah beberapa kal i diubah , terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Undang -Undang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Nega ra Republik Indonesia 
Nomor 6573 ); 
9. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indones ia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lemba ran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
-4- 
 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 
10. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (L embaran Negara Re publik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757 ); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (L embaran Negara Re publik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4575); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuang an dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pe ngendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 92, Tambahan Lemba ran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (L embaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
-5- 
 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6523); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888 ), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah N omor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 , 
Tambahan L embaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402 ); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 6041); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Ne gara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 6279); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Republik Indones ia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan L embaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6323); 
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tenta ng 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Rep ublik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 136); 
 
-6- 
 
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tenta ng 
Pengadaan Bara ng/Jasa Pemeri ntah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 
sebagaimana telah diubah den gan Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 
23. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Men engah Nasional 
Tahun 2020 -2024 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 
25. Perat uran Menteri Dalam Negeri Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Pedoman Peng elolaan Barang 
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indones ia 
Tahun 2016 Nomor 547); 
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 2017 te ntang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evalua si Rancangan Pera turan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dan Renca na Pembangunan Ja ngka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perub ahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo r 130 
Tahun 2018 tenta ng Kegiatan Pemba ngunan Sarana 
dan Prasarana Kelurahan dan Pemb erdayaan 
Masyarakat Kelurahan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 139) ; 
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 
Tahun 201 9 tenta ng Sistem Informasi Pemerintahan 
-7- 
 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1 114); 
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 
Tahun 2019 tentang Klasifik asi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Neg ara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1447); 
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1781); 
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; 
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 
Tahun 2008 tenta ng Rencana Pemba ngunan Jangka 
Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2005 -2025 (Lembaran Da erah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 5), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir 
dengan Pe raturan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Prov insi Jawa Barat Nomor 9 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Provinsi Jawa Bar at Tahun 2005 -
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 236); 
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 
Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6, 
Tamba han Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 6 4); 
34. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
-8- 
 
Daerah Kota Cirebon Tahun 200 5-2025 (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9, 
Tambahan Lembar an Daerah Kota Cirebon Nomor 17); 
35. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 
Tahun 2015 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Le mbaran Daerah 
Kota Cirebon Nomor 63); 
36. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Rincian Urusan Peme rintahan yang 
Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah 
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Nomor 69); 
37. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 
Nomor 9) sebagaiman a telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon 
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2020 Nomor 5); 
38. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Hak Keu angan dan Adminis tratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Nomor 75); 
39. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Cireb on Tahun 2017 Nomor 12, 
Tambahan Lembar an Daerah Kota Cirebon Nomor 80); 
40. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2018 Nomor 9); 
-9- 
 
41. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 -2023 (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 7) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 -2023 ; 
42. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2021 Nomor 5); 
43. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2013 
tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah 
Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 
Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 35 Tahun 2016 
tentang Perubahan at as Peraturan Wali Kota Cirebon 
Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Kapitalisasi 
Aset Tetap Pemeri ntah Daerah (Berita Daerah 
Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 35); 
44. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2014 
tentang Sistem Akuntasi Pemerintah Daerah (Berita 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 18) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Wali Kota Cirebon Nomor 33 Tahun 2016 tentang 
Peruba han atas Peraturan Wali Kota Cirebon 
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntasi 
Peme rintah Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2016 Nomor 33); 
45. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah di Lingku ngan 
Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2016 Nomor 15); 
 
-10- 
 
46. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja 
Tahunan, Perjanji an Kinerja, Pelapor an Kinerja dan 
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instan si 
Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon 
(Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 1 6); 
47. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 41) 
sebagaimana telah diubah denga n Peraturan 
Wali Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 tentang 
Peruba han atas Peraturan Wali Kota Cirebon 
Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2019 Nomor 2); 
48. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 
Tahun 2016 tentang Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita D aerah 
Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana 
telah diubah beberapa kal i, terakhir dengan Peraturan 
Wali Kota Cirebon Nomor 48 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Kedua a tas Peraturan Wali Kota Cirebon 
Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersu mber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 49); 
49. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 37 
Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan 
Pembangunan Sarana dan Prasarana serta 
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Cirebon 
(Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 37) ; 
50. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 
Tahun 2019 tentang Pedoman Perencanaan Terpadu 
Satu Pintu (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 
Nomor 42) ; 
 
-11- 
 
MEMU TUSKAN: 
 
Menetapkan : PERA TURAN W ALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA 
PEMER INTAH DAERAH KO TA CIREBON TAHUN 2023.