Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN Nomor 4 Tahun 2021 Pasal 2?
Dalam PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN Nomor 4 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN NOMOR 5, Pasal 2 mengatur sebagai berikut:

Susunan Perangkat Daerah Kota, terdiri dari: 
a. Sekretariat Daerah Kota Tipe B, menyelenggarakan 
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi 
terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta 
pelayanan administratif; 
b. Sekretariat DPRD Kota Tipe C, menyelenggarakan 
administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota, serta 
menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang 
diperlukan oleh DPRD Kota dalam melaksanakan hak dan 
fungsinya sesuai dengan kebutu han; 
c. Inspektorat Daerah Kota Tipe B, menyelen ggarak an 
pembinaan dan penga wasan pelaksanaan urusan 
pemerint ahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 
pembantuan oleh Perangkat Daerah ; 
d. Dinas Daerah Kota, terdiri dari: 
1. Dinas Pendid ikan Tipe B, menyelengg arakan urusan 
pemerin tahan bidang Pend idikan dan bidang 
Kebudaya an; 
2. Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang Kesehatan ; 
3. Dinas Peke rjaan Umum dan Tata Ruang Tipe C, 
menyelen ggarakan urusan peme rintah an bidang 
Peke rjaan Umum dan Penataan Ruang ; 
4. Dina s Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C, 
menyelenggarakan urusan pemerintah an bidang 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta 
Pertanahan dan Pemakaman ; 
5. Satuan Palisi Pamong Praja Tipe C, menyelen ggarakan 
urus an pemerintahan bidang Ketenter aman, Keter tiban 
Umum dan Perlin dungan Masyarakat (Sub Urusan 
Ketenter aman dan Ketertiban Umum). 
6. Dinas Sosial Tipe B, merupakan dinas yang 
menyelen ggarak an urusan peme rintahan bidang 
Sosial; 
7. Dina s Pemadam Kebakaran dan Penyel amatan Tipe C, 
menyelenggarakan urusan pemeri ntahan bidang 
Ketenteraman, Keter tiban Umum dan Perlindungan 
Masyarakat (sub urusan Kebakar an); 
8. Dinas Ketenagake rjaan Tipe C, menyelengg arakan 
urusan pemerin tahan bidang Ketenagake rjaan; 
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlin dungan 
Anak Tipe C, menyeleng garakan urus an pemerin tahan 
bidang Pemberdayaan Perem puan dan Perlindungan 
Anak; 
10. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang Pangan; 
11. Dinas Ling kungan Hidup Tipe C, menyelenggarakan 
urusan pemeri ntahan bidang Lingkung an Hidup, 
Kehutanan, Persamp ahan dan Kebersihan; 
2021, No. 4 
-98- 
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, intahan bidang menyelenggarakan urusan pemer . 
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ; 
14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Beren cana; 
15. Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan 
pemer intahan bidang Perhubun gan; 
16. Dina s Komunikasi dan Inform atika Tipe C, 
menye lenggarakan urusan pemerintahan bidang 
Komunikasi dan Inform atika, bidang Stati stik dan 
bidang Persand ian; 
17. Dinas Penan aman Moda l dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu; 
18. Dinas Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang 
Kearsipan; 
19. Dinas Pertanian Tipe C, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang Pertanian, Perkebunan, 
Perikanan , Kesehatan/ Perternakan dan bidang 
Penyuluhan; 
20. Dina s Pemuda, Olahra ga dan Pariwi sata Tipe B, 
menyelenggar akan urusan pemerintah an bidang 
Kepemudaan dan Olah raga dan bidang Pariwisata; dan 
21. Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, 
Perindustrian dan Perdagan gan Tipe B, 
menyelen ggarakan urusan pemerintahan bidang 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Perindustrian 
dan Perdagan gan. 
e. Badan Daerah Kata terdiri dari: 
1. Badan Peren canaan Pene litian dan Pengembangan 
Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang 
Peren canaan Pembangunan dan fungsi penunjang 
Penel itian dan Penge mbangan; 
2. Badan Pengelolaan Keuan gan dan Pendapatan Daerah, 
merupakan badan Tipe B yang melaksanakan fungsi 
penunjang Keuangan, Pendapatan dan Aset; dan 
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manu sia (BKPSDM ) Tipe C, melaksanakan fungsi 
penunjang Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber 
Daya Manus ia. 
2. ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: