Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Nomor 3 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 20?
Pasal Pasal 20 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Nomor 3 Tahun 2018 tentang RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING, pada BAB XVI - I, menyatakan:

(1)Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap ketentuan
dalamPeraturan Daerah ini.
(2)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menja di lebih lengkap dan jelas;
b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana retribusi Daerah;
c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi a tau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
d.memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana
di bidang retribusi Daerah;
e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokume n lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;
f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
g.menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangk a atau saksi;
j.menghentikan penyidikan; dan
k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahu kan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang Hukum Acara Pidana.