Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 12 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 11 Tahun 2014.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 11 Tahun 2014 tentang PENGENDALIAN GRATIFIKASI, pada , Pasal 12 menjelaskan:

Undang -Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN 
berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas 
penyelenggaraan tugas umum pemerintaha n dan 
pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan 
pelayanan publi k yang profesional, bebas dari intervensi 
politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan 
nepotisme; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan h uruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Bangka Selatan tentang Pengendalian Gratifikasi; 
Mengingat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tah un 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 20 
Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150); 
SALINAN 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
7. 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
10. 
 
 
 
 Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 
Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Ind onesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 10 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
Menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5698); 
Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Ind onesia Nomor 4268); 
Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambaran Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tenta ng Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 
Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah an 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 24 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 79); 
Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan d an Pengawasan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 11. 
 
 
 
12. 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
 
16. 
 
 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara R epublik 
Indonesia Nomor 5153); 
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi 
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka 
Panjang Tahun 2012 -2025 dan Jangka Menengah Tahun 
2012 -2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 122 ); 
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas 
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 
Lingkungan Instansi Pemerintah (Be rita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813); 
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 
2014 tent ang Pedoman Pelaporan dan Penet apan Status 
Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2101), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan 
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Ta hun 2015 Nomor 2036); 
 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI T ENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI .