Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO Nomor '/ Tahun 2022 Pasal 4?
Dalam PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO Nomor '/ Tahun 2022 tentang TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAB IV - PRINSIP PEMBERIAN TPP, Pasal 4 mengatur sebagai berikut:

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut : 
a. kepastian hukum, 
b. akuntabel: 
c. proporsionalitas, 
d. efektif dan efisien, 
e. keadilan dan kesetaraan, dan 
f kesejahteraan. 
Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan 
peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. 
Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan 
bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan 
dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang 
ditetapkan. 
Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan 
dengan tepat waktgu sesuai dengan perencanaan kinerja yang 
ditetapkan. 
Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa 
keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi 
dan peran sebagai PNS. 
Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin 
kesejahteraan PNS.