Apa norma yang terkandung dalam Pasal 17 PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 22 Tahun 2003?
Substansi PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 22 Tahun 2003 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN, khususnya BAB XV - PENYIDIKAN, Pasal 17, memuat:

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini 
dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang 
pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan 
Perundang -undangan yang berlaku ; 
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Umum maupun 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 
1 ) Pasal ini, berwenang : 
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 
keterangan atau laporan be rkenaan dengan tindak pidana di 
bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan 
tersebut menjadi lengkap dan jelas; 
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan 
yang dilakukan sehubunga n dengan tindak pidana Retribusi 
Daerah tersebut; 
c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi 
atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 
retribusi daerah; 
 d. Memeriksa buku -buku, catatan -catatan dan dokumen -
dokumen lain berkenaan d engan tindak pidana retribusi 
daerah; 
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang 
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen -dokumen lain, 
serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaa n 
tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; 
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang 
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau 
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf 
“e”; 
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
retribusi daerah; 
I. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
j. Menghentikan penyidikan; 
k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah menurut 
hukum yang berlaku; 
 
 (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil 
penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana.