Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 7 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Nomor mo Tahun 2010.
Redaksi dari Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Nomor mo Tahun 2010 tentang , pada , Pasal 7 menjelaskan:

(1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan 
belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 
(2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan 
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut 
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 
(3) Belanja/pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja 
untuk keperluan mendesak. 
(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi 
kriteria sebagai berikut : 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak 
dapat diprediksi sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi berulang; 
c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan 
yang disebabkan oleh keadaan darurat. 
(5) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga. 
(6) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara : 
a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja 
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau 
b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia. 
(7) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
mencakup : 
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum 
tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan 
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. 
(8) Ketentuan mengenai pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai 
kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Bupati. 
7