Apa yang diatur dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 48 Tahun 2020 pada Pasal 6?
Berdasarkan PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 48 Tahun 2020 tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 6 menyebutkan bahwa:

(1) UPT Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala . 
(2) Kepala UPT Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di 
bidang pengelolaan sampah. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
, Kepala UPT Pengelolaan Sampah 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan operasional pengumpulan sampah, 
pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan 
pemrosesan akhir sampah ; 
b. pelaksanaan ketatausahaan UPT Pengelolaan 
Sampah ; 
c. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi 
dan pelaporan kegiatan pelaksanaan operasional 
pengelolaan sampah ; dan 
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkai t dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian Tugas Kepala UPT Pengelolaan Sampah adalah 
sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan 
penetapan kinerja UPT Pengelolaan Sampah; 
b. membina , membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas 
agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan 
efisien; 
c. melaksanakan pemilihan, pemilahan, pengumpulan, 
dan pengangkutan sampah/residu dari sumber 
sampah, TPS ke TPA; 
d. melaksanakan pengol ahan sampah; 
e. melaksanakan pemrosesan akhir sampah ; 
f. melaksanakan perencanaan, pemantauan dan 
evaluasi serta pemeliharaan daya dukung 
infrastruktur dan sarana UPT Pengelolaan Sampah; 
 
g. melaksanakan … 
6 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 
 
 g. melaksanakan manajemen kepegawaian lingkup UPT 
Pengelolaan Sampah ; 
h. melaksanakan administrasi ketatausahaan lingkup 
UPT Pengelolaan Sampah ; 
i. memeriksa , memaraf dan/atau menandatangani 
konsep naskah dinas sesuai denga n 
kewenangannya ; 
j. melaksanakan hubungan kerja den gan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat , Pemerintah 
Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan 
fungsinya; 
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan 
pertanggungjawaban kepada atasan; dan 
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Bagian Kedua 
Sub Bagian Tata Usaha