Apa yang diatur dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021 pada Pasal  80?
Berdasarkan PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021 tentang BANGUNAN GEDUNG, BAB  III - STANDAR TEKNIS, Pasal  80 menyebutkan bahwa:

(1) Pelaksanaan Pembongkaran harus dilakukan pengawasan untuk 
menjamin tercapainya pekeijaan Pembongkaran dan memastikan 
pekerjaan Pembongkaran dilaksanakan dengan mengikuti persyaratan 
keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.
(2) Kegiatan pengawasan Pembongkaran dilakukan mengikuti RTB yang 
ditetapkan oleh penyedia jasa perencanaan Pembongkaran.
(3) Kegiatan pengawasan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) meliputi:
a. pengendalian waktu;
b. pengendalian biaya;
c. pengendalian pencapaian sasaran Pembongkaran; dan
d. tertib administrasi Bangunan Gedung.
(4) Pengawasan Pembongkaran dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan 
Pembongkaran dan/atau Profesi Ahli Pembongkaran yang kompeten atau 
aparat Pemerintah Daerah.
(5) Penyedia jasa pengawasan Pembongkaran dapat berupa penyedia jasa 
manajemen konstruksi, atau penyedia jasa pengawasan konstruksi yang 
memiliki kemampuan dalam bidang Pembongkaran Bangunan Gedung 
sesuai dengan kualifikasinya.
(6) Penyedia jasa manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) bertugas;
a. pengendalian pada tahap perencanaan Pembongkaran;
b. pengawasan persiapan Pembongkaran; dan
c. pengawasan tahap pelaksanaan Pembongkaran sampai dengan serah 
terima pekeijaan Pembongkaran.
(7) Penyedia jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) bertugas:
a. pengawasan persiapan Pembongkaran; dan
b. pengawasan tahap pelaksanaan Pembongkaran sampai dengan serah 
terima pekeijaan Pembongkaran.
(8) Penyedia jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) harus memiliki:
a. tenaga ahli yang kompeten dalam pengawasan Pembongkaran;
b. memiliki metode pengawasan Pembongkaran Bangunan Gedung; dan
c. memiliki peralatan yang diperlukan untuk meiakukan pengawasan 
Pembongkaran .
(9) Pengawasan Pembongkaran oleh aparat Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rangka pemenuhan persyaratan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(10) Pengawasan Pembongkaran oleh aparat Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penilik.
Paragraf 5 ....
-46-
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)Paragraf 5
Pasca Pembongkaran