Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 73 Tahun 2020 pada Pasal 43?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 73 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH, BAB VIII - PENAGIHAN DAN PENYETORAN, Pasal 43 menyebutkan bahwa:

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 
, dilakukan secara bertahap dimulai dengan 
diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan 
kedua. 
(2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
disampaikan kepada Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ 
yang memperoleh hak/ Ahli Waris paling lama 7 (hari) 
kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana 
tercantum dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K. 
(3) Dalam hal Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ yang 
memperoleh hak/ Ahli Waris belum memenuhi 
kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
diberikan peringatan kedua. 
(4) Dalam hal Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ yang 
memperoleh hak/ Ahli Waris yang berdasarkan dokumen 
SKTJM/SKP2KS belum memenuhi kewajibannya sampai 
dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi 
untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan 
SKP2K oleh Majelis. 
25 
(5) Dalam hal Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ yang 
memperoleh hak/ Ahli Waris yang berdasarkan dokumen 
SKP2K belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 
(tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Bupati menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah 
kepada instansi yang menangani piutang negara di 
wilayahnya. 
Bagian Kedua 
Penyetoran