Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALI  KOTA  CIREBON Nomor 79 Tahun 2021 Pasal 11?
Dalam PERATURAN WALI  KOTA  CIREBON Nomor 79 Tahun 2021 tentang MEKANISME PEMBAYARAN PENU NDAAN BELANJA DAERAH, BAB VII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 11 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Be rita Daerah Kota Cirebon. 
 
Ditetapkan di Cirebon 
pada tanggal 27 Desember 2021 
WALI KOTA CIREBON , 
 
ttd, 
 
NASHRUDIN AZIS 
 
Diundangkan di Cirebon 
pada tanggal 28 Desember 2021 
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON , 
 
ttd, 
 
AGUS MULYADI 
 
BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 20 21 NOMOR 82 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 
 
FERY DJUNAEDI, SH., MH. 
Pembina Tk. I (IV/b) 
NIP. 19711228 199803 1 002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
LAMPIRAN I 
PERATURAN WALI KOTA CIREBON 
NOMOR 79 TAHUN 2021 
TENTANG 
MEKANISME PEMBAYARAN PENU NDAAN BELANJA DAERAH . 
 
KOP Surat BPKPD 
 
 
Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 
: 
: 
: 
: 
 
Penting 
 
Daftar SPM yang Tidak 
dapat diterbitkan SP2D Cirebon,................... 
 Kepada 
Yth. Kepala Perangkat Daerah 
 di 
 Kota Cirebon 
 
Sehubungan dengan kondisi likuiditas keuangan daerah , maka 
dengan ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa terdapat 
beberapa paket pekerjaan yang tidak dapat diterbitkan SP2D -
nya. Adapun rincian pekerjaan termaksud sebagai berikut: 
 
No Nama 
Kegiatan Nama 
Paket 
Pekerjaan Nomor 
SPM Nama 
Penyedia Nilai Utang yang 
diusulkan 
(Rp) 
 
 
 
Demikian untuk menjadi bahan . 
 
PPKD , 
 
ttd, 
 
Nama Kepala PPKD 
 NIP. 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
FERY DJUNAEDI, SH., MH. 
Pembina Tk. I (I V/b) 
NIP. 19711228 199803 1 002 WALI KOTA CIREBON , 
 
ttd, 
 
NASHRUDIN AZIS 
14 
 
 
LAMPIRAN II 
PERATURAN WALI KOTA CIREBON 
NOMOR 79 TAHUN 2021 
TENTANG 
MEKANISME PEMBAYARAN PENUNDAAN BELANJA DAERAH . 
 
KOP Surat Perangkat Daerah 
 
KESEPAKATAN BERSAMA 
TENTANG 
PENUNDAAN BAYAR PEKERJAAN PADA (NAMA PERANGKAT DAERAH ) 
 
Pada hari ini.... tanggal.... bulan..... tahun..... telah dilakukan kesepakatan 
bersama tentang penundaan bayar pekerjaan pada (Nama Perangkat Daerah ) 
Tahun anggaran.... antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia 
Barang/Jasa yang terca ntum pada surat kesepakatan ini. 
Rincian pekerjaan yang telah terbit Surat Perintah Membayar Langsung (SPM -
LS) namun tunda pembayarannya sebagai berikut: 
 
No Nama 
Kegiatan Nama 
Paket 
Pekerjaan Nomor 
SPM Nilai pekerjaan 
yang ditunda 
Pembayaran 
(Rp) Nama 
Perusahaan Nama 
Direktur 
 
 
Pejabat Pembuat Komitmen , 
 
ttd, 
 
Nama Pejabat Pembuat Komitmen 
 NIP...... Nama Perusahaan , 
 
ttd, 
 
Nama Direktur 
 
Mengetahui: 
Kepal a Perangkat Daerah, 
 
ttd, 
 
Nama Kepala Perangkat Daerah 
 NIP. ....... 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 
FERY DJUNAEDI, SH., MH. 
Pembina Tk. I (IV/b) 
NIP. 19711228 199803 1 002 WALI KOTA CIREBON , 
 
ttd, 
 
NASHRUDIN AZIS