Apa substansi hukum dari Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Nomor 21 Tahun 2020?
Materi muatan diatur dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengemban gan, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM Menetapkan -3, Pasal 7, adalah:

PNS yang memenuh i persyaratan dan diberikan penugas an untuk 
melak sanakan tugas belajar dengan ditetapkan oleh Pejaba t Pembina 
Kepegawaian (PPK) sebagai PNS tugas belajar . 
(2) pendan aan ... Pasal 6 
Penyelenggaraan Togas Belajar dan Persyaratan Program Studi: 
a. tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam 
dan/atau perguruan tinggi luar negeri ; 
b. perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a 
terdiri atas: 
1. perguruan tinggi negeri; 
2. pergurua n tinggi kedinasan ; dan/ atau 
3. perguruan tinggi swasta 
c. tugas belajar yang diselengg arakan oleh perguruan tinggi dapat 
dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu -minggu 
sepanjang telah memiliki izin/pers etujuan penyelengg araan program 
studi yang diterbi tkan oleh kem enterian yang menyelenggarakan urusan 
pemeri ntah di bidang pendidikan sesuai dengan kete ntuan Pera turan 
Perun dang-undangan. 
d. pergu ruan tinggi luar negeri sebagaiman a dimaksud pada huruf a, 
meru pakan perguruan tinggi luar nege ri yang diakui oleh negara yang 
bersangku tan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendidi kan. 
e. progra m studi yang dipilih dalam penyel enggara an tugas belajar di 
pergu ruan tinggi harus memenu hi persy aratan : 
1. sesuai perenca naan kebutuhan tugas belajar instansi; 
2. penyelenggaraannya dala m jenis akade mik, vokasi, atau profes i; 
3. memiliki akreditasi paling kurang: 
a) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program 
studi perguruan tinggi dalam negeri; atau 
b) C atau baik dari lembaga berwenang bagi program studi perguruan 
tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik 
sekali atas persetujuan Menteri; dan 
4. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan 
tinggi luar negeri. -6- 
(1) Besaran bantuan Tugas Belajar melalui APBD untuk PNS tugas belajar 
tahun pertama sampai dengan selesai masa tugas belajar. 
(2) pemberian biaya ... a. buku; 
b. atk, fotokopi, sewa komputer / intern et ; 
c. akomodasi; 
d. konsum si; 
e. tran sport lokal ; dan 
f. kesehatan . 
(5) Setela h diberikan bantuan Togas Belajar bagi PNS Toga s Belajar, maka 
yang bersangku tan haru s menyiapkan dan menyampaik an laporan 
pertanggungjawaban keuangan ke BKPSDMD Kabupaten Batang Hari . 
(6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
harus dilampirkan dengan surat pemyataan pertanggung jawaban 
mutlak bersangkutan di atas materai Rp.10.000 dan diketahui oleh 
pihak perguruan tinggi.