Apa norma yang terkandung dalam Pasal 19 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 48 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 48 Tahun 1945 tentang TATA C!\RA PEMBERTAN SANKSl BAOI APARATUR SIPIL NEGARA, khususnya BAB IX - PENGUNDURAN DIRI ASN, Pasal 19, memuat:

(1) ASN wajib mengundurkan diri sebagai ASN pada saat ditetapkan sebagai calon
Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Gubemur dan Wakil Gubemur, atau BupatijWali Kota dan Wakil Bupati/Wakil
Wali Kota oleh lernbaga yang bertugas melaksanakan pemilihan urnum.
(2) Pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
ditarik kembali.
(3) ASN yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberhentikan dengan hormat sebagai ASN.
(4) ASN yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN.
(5)Pemberhentian dengan hormat sebagai ASN sebagairnana dimaksud pada ayat
(3) dan pernberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (4),berlaku terhitung mulai akhir bulan sejak ASN yang bcrsangkutan
ditetapkan sebagai eaton Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan
Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau BupatijWali Kota dan
Wakil BupatijWakil Wali Kota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan
pemilihan umum.
BABX
PENGAKTIFANKEMBALI
Bagian Kesatu
Pengaktifan Kembali
Pasal20
(1) Dalam hal ASN yang menjadi:
a. tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penyidikan, dan mcnurut
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan dihentikan dugaan
tindak pidananya;
b. tersangka ...
- 13 -
b. tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penuntutan, dan menurut
Jaksa yang bersangkutan dihentikan penuntutannya;
c. terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat pemeriksaan, dan menurut
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak
bersalah atau dilepaskan dari segala tuntutan; atau
d. terdakwa tindak pidana ditahan pad a tingkat pcmeriksaan, dan menurut
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan
bersalah dengan pidana penjara kurang dari 2 (dual tahun karena
melakukan tindak pidana dengan tidak berencana, maka yang bersangkutan
diaktifkan kembali sebagai PNS.
(2) ASN sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)diaktifkan kembali sebagai ASN pada
Jabatan apabila tersedia lowongan jabatan.
(3) ASN yang diaktifkan kembali sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) diberikan
penghasilan yang dibayarkan sejak diangkat dalam jabatan.
(4) ASN yang diaktiikan kembali statusnya menjadi ASN, pembayaran
penghasilannya diberikan sebagai berikut:
a. bagi ASN yang dinyatakan tidak bersalah, kekurangan bagian penghasiJan
yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan semen tara
dibayarkan kembali dengan memperhitungkan uang Pemberhentian
Sementara yang sudah diterirna; dan
b. bagi ASN yang dijatuhi pidana percobaan, kekurangan bagian penghasilan
yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara
tidak dibayarkan.
Bagian Kedua
Tata Cara Pengaktifan Kembali
Pasal21
(1) ASN yang telah selesai menjadi pejabai negara, komisioner, atau anggota
lembaga non struktural, atau ASN yang dibebaskan dengan surat perintah
penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau ASN
yang dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, mengajukan pengaktifan kembali sebagai ASN kepada
PPKmelalui PyB paling lama 30 (tiga puluh] hari kalender terhitung setelah yang
bersangkutan ...
- 14-
bersangkutan diberhentikan sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota
lembaga nonstruktural, atau ASN yang dibebaskan dengan surat perintah
penghentian pcnyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau ASN
yang dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang telah rnempunyai
kekuatan hukum tetap.
(2) PPK menetapkan kcputusan pengaktifan kembali sebagai ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
(3)Keputusan pengaktifan kernbali sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan
paling lama 14(empat belas) hari kerja setelah usul pengaktifan kembali
diterima.
Pasal22
(1) ASN yang telah selesai menjalankan pidana penjara kurang dari 2(dua) tahun,
2 [dua] tahun atau lcbih dan pidana yang dilakukan tidak berencana,
mengajukan pengaktifan kembali sebagai ASN kepada PPK melalui PyB paling
lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesai menjaJankan pidana penjara,
(2) Dalam hal ASN yang bcrsangkutan tidak mengajukan Pengaktifan Kernbali
dalam jangka waktu 25(dua puluh lima) hari kalender, PyB dapat rnemanggil
PNS yang bersangkutan untuk mengajukan pengaktifan kembali.
(3) PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali sebagai ASN disertai hak
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul Pengaktifan Kembali
diterima.
BABXI
PENYAMPAIAN KEPUTUSAN
Pasa123
(1)Keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup oleh PyB menghukum
atau pejabat lain yang ditunjuk kepada ASN yru.1g bersangkutan serta
tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.
(2) Penyampaian ...
- 15 -
(2) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling larnbat 14 (empat belas] hari kerja sejak kcputusan ditetapkan.
(3) Dalam hal ASN yang dijatuhi hukurnan disiplin tidak hadir pada saat
penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang
bersangkutan melalui SKPD yang bersangkutan.
BABXH
UPAYAADMINISTRATIF
Pasa124
Upaya Administratif terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.
Pasal25
Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh PyB menghukum untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), tidak dapat diajukan Upaya
Administratif.
Bagian Kesatu
Keberatan