Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 4 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 25 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 25 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, pada BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 4 menjelaskan:

(1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. 
(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam 
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjad i 
kewenangan Daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusa n kebijakan lingkup pengendalian penduduk 
dan keluarga berencana; 
b. pelak sanaan kebijakan lingkup pengendalian penduduk 
dan keluarga berencana; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 
d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana ; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut: 
a. merumuskan dan menetapkan Renstra , Renja , program 
kerja dan anggaran serta kinerja Dinas berdasarkan 
kebijakan umum Dae rah sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 
b. membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan 
berdasarkan arah kebijakan umum Wali Kota agar tujuan 
dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 
c. merumuskan kebijakan lingkup pengendalian penduduk 
dan Keluarga Beren cana; 
d. menyelenggarakan pengendalian penduduk ; 
e. menyelenggarakan pembinaan keluarga berencana; 
f. menyelenggarakan … 
 
8 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 f. menyelenggarakan pemberdayaan dan peningkatan 
keluarga sejahtera; 
g. menyelenggarakan administrasi dinas; 
h. mengoordinasikan penyusunan Laporan Kine rja Daerah 
yang meliputi LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan -laporan 
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan; 
i. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep 
naskah dinas sesuai dengan kewenangannya ; 
j. melaksanakan hubungan kerja dengan Pera ngkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
tugas; 
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Wali Kota sesuai dengan tugas dan fu ngsinya. 
 
Bagian Kedua 
Sekretariat Dinas