Apa yang diatur dalam Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945 pada Pasal 21?
Berdasarkan Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Dae rah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran, Pasal 21 menyebutkan bahwa:

_j (1). Permintaan penawaran dilaksanakan untuk pengadaan sampai dengan 
Rp 200.000.000 ,00 (dua ratusjuta rupiah) . 
(2). Permintaan penawaran dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut : 
a. TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2 (dua) penyedia; 
b. Dalam hal di desa setempat hanya terdapat 1 (satu) penyedia , permintaan 
pena waran dapat dilakukan kepada 1 (satu) penyedia tersebut ; 
c. Pemintaan penawaran tertulis s ebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dilampiri persyaratan teknis berupa: 
1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) ; 
2) rincian barang /jasa; 
3) volume ; 
4) spesifikasi teknis ; 
5) gambar rencana kerja (apabila diperlukan) ; 
6) waktu pelaksanaan pekerjaan) ; dan 
7) formulir surat pem yataan kebenaran usaha . 
d. Penyedia men yampaikan surat penawaran sebagaiman a dimaksud dalam 
dokumen lelang dalam Pasal 20 ayat (4) dan harga disertai surat pem yataan Pasal 23 Paragraf 2 
Permintaan Penawaran yang sama. (5). Apabila tidak terdapat penyedia lain yang mampu men yediakan barang/ jasa 
maka Kasi/Kaur/TPK dapat melakukan pembelian langsung kepada penyedia (1). Pembelian langsung dilaksanakan untuk pengadaan sampai dengan Rp 
10.000.000 ,00 (sepuluhjuta rupiah) . 
(2). Pembelian langsung dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut : 
a. Kasi/Kaur/TPK membeli barang /jasa kepada satu penyedia ; 
b. Kasi/Kaur/TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia 
untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan 
c. Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas nama Kasi/Kaur 
sebagai pelaksana kegiatan anggaran. 
(3). Pelaksanaan pengadaan dengan metode pembelian langsung dapat dilakukan 
kepada penyedia yang sama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran 
berturut-turut. 
(4). Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran , Kasi/Kaur/TPK melakukan 
pemb elian langsung kepada penyedia lain di desa setempat atau sekitar . Pasal 22 Paragraf 1 
Pembelian Langsung e. waktu pelaksanaan pekerjaan ; 
f. persyaratan administrasi; 
g. rancangan surat perjanjian ; dan 
h. nilai total HPS. 
(5). Dokumen lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengacu dengan 
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
(6). Pers yaratan administrasi untuk penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) huruf f berupa surat pem yataan kebenaran usaha. 
(7). Khusus untuk pengadaan seperti kendaraan bermotor , genset , traktor dan 
Pengadaan dengan metode lelang, persyaratan administrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf f berupa izin usaha dan nomor pokok wajib pajak 
(NPWP) . 
J (1). Lelang dilaksanakan untuk pengadaan di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah) . 
(2). Lelang dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut : 
a. pengumuman lelang; 
b. pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang ; 
c. pemasukan dokumen penawaran ; 
d. evaluasi penawaran ; 
e. negosiasi; dan 
f. penetapan pemenang. 
(3). Mekanisme pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dilakukan dengan cara : 
a. TPK mengumumkan pengadaan dan meminta penyedia men yampaikan 
penawaran tertulis . 
b. Pengumuman dilakukan melalui media informasi yang mudah diakses 
oleh masyarakat , sekurang-kurangnya di papan pengumuman desa . 
pengumuman pengadaan sekurang-kurangn ya berisi : 
1) nama paket pekerjaan ; 
2) nama TPK; 
3) lokasi pekerjaan ; 
4) ruang lingkup pekerjaan ; 
5) nilai total HPS; 
6) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ; dan 
7) jadwal proses lelang . 
c. Bersamaan dengan pengumuman pengadaan , TPK dapat mengirimkan 
undangan tertulis kepada penyedia untuk mengikuti lelang. 
(4). Mekanisme pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara : 
a. penyedia mendaftar kepada TPK untuk mengikuti lelang; 
b. TPK memberikan dokumen lelang kepada penyedia yang mendaftar ; 
c. Jika pada saat pengumuman lelang belum ada penyed ia yang menda ftar, 
maka pengumuman di perpanjang dengan batas waktu 7 (hari) kalender; 
d. Apabila batas waktu perpanjangan pendaftaran lelang belum ada penyedia 
yang mendaftar , maka TPK mengunjungi langsung paling sedikit 2 (dua) 
penyedia. Pasal 24 Paragraf 3 
Lelang kebenaran usaha ; 
e. TPK mengevaluasi penawaran penyedia; 
f. Penawaran penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan 
teknis dan harga ; 
g. Dalam hal penyedia yang lulus lebih dari 1 (satu), maka TPK menetapkan 
penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk 
melaksanakan pekerjaan; 
h. Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) penyedia menawar dengan harga yang 
sama , maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap 
penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah ; 
1. Dalam hal hanya 1 ( satu) penyedia yang lulus, maka TPK melakukan 
negosiasi (tawar-rnenawar) dengan penyedia untuk memperoleh harga 
yang lebih murah ; 
J. Hasil negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud dalam 
huruf f dan huruf g, dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi; 
k. Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atau sura t 
perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan 
penyedia ; dan 
I. Dalam hal di desa setempat hanya terdapat 1 (satu) penyedia , permintaan 
penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) penyedia tersebut. 
_J (1). Perubahan surat perjanjian dilakukan dalam hal: 
a. terjadi keadaan kahar ; atau 
b. terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan 
dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK . Pasal 27 Bagian Keempat 
Perubahan Surat Perjanjian ( 1). Bukti transaksi pengadaan terdiri atas : 
a. bukti pembelian ; dan 
b. surat perjanjian . 
(2). Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa 
struk , nota dan kuitansi. 
(3). Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan 
untu k Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung atau Permintaan 
Penawaran . Pasal 26 Bagian Ketiga 
Bukti Transaksi (1). Kasi /Kaur melakukan pengendalian pelaksanaan perkerjaan yang tercantum 
dalam bukti transaksi. 
(2). Dalam hal terjadi perbedaan antara target dalam pelaksanaan dengan bukti 
transaks i maka Kasi/Kaur memerintahkan penyedia untuk melaksanaka n 
perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerj aan. 
(3). Apabila penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan maka 
Kasi/Kaur dapat memberi sanksi kepada penyedia sebagaimana tercantum 
dalam bukti transaksi. Pasal 25 Paragraf 4 
Pengendalian (5). Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang s ebagaimana dimaksud pada 
huruf c dilakukan Pen yedia dengan men yampaikan penawaran 
tertulis yang berisi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga 
kepada TPK. 
(6). Evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 
dilaksanakan oleh TPK dengan melakukan evaluasi dokumen administrasi 
serta penawaran teknis dan harga . 
(7). Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan 
memperhatikan kondisi sebagai berikut : 
a. Apabila terdapat hanya 1 (satu) penyedia yang lulus, maka TPK melakukan 
negosiasi (tawar-menawar) yang dituangkan dalam berita acara hasil 
negosiasi ; atau 
b. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) penyedia yang lulus menawar dengan 
harga yang sama , maka TPK melakukan negosiasi (tawar-mena war) 
dengan setiap penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah yang 
dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi. 
(8). Penetapan pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan 
oleh TPK kepada penyedia yang memiliki harga penawaran terendah . 
(9). Transaksi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian antara Kasi/Kaur 
sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan penyedia . 
(10). Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat mengacu forma t 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
_J (1). Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi di luar kehendak 
para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumn ya, sehingga kewajiban yang 
ditentukan dalam surat perjanjian m enjadi tidak dapat dipenuhi. 
(2). Keadaan kahar dalam surat perjanjian pengadaan barang /jasa di desa 
meliputi: 
a. bencana alam ; 
b. bencana sosial ; dan/ atau 
c. kebakaran . BAB X 
KEADAAN KAHAR (1). Pem bayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/ jasa 
setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan perjan jian. 
(2). Pem bayaran atas prestasi pekerjaan sebag aimana dimaksud pada ayat (1), 
diberikan kepada penyedia barang/ jasa setelah TPK melakukan pemeriksa an 
yang dituangkan dalam Berita Acara Pem eriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara 
serah Terima Barang/ J asa. Pasal 29 BAB IX 
PEMBAYARAN PRESTAS I KER JA (1). TPK mengumumkan hasil pengadaan melalui penyedia di media informas i 
yang mudah diakses oleh mas yarakat , sekurang -kurangn ya pada papan 
pengu muman desa . 
(2). Pengumuman kepada mas yarakat , hasil pengadaan melalui penyedia deng an 
metode permintaan penawaran dan lelang melipu ti: 
a. Nama Kegiatan ; 
b. Nama Penyedia ; 
c. Nilai Pengadaan ; 
d. Keluaran /Output (terdiri dari volum e dan satuan) ; 
e. Lokasi; dan 
f. Waktu penyelesaian pekerjaan (tanggal mulai dan tanggal selesai). Pasal 28 Bagian Kelima 
Pengumuman Hasil Pengadaan (2). Dalam hal terdapat perb edaan antara kond isi lapangan pada saat pelaksana an 
dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dimaksud pada 
huruf b, Kasi/Kaur bersama penyedia melakukan perubahan surat 
perjanji an yang meliputi perubahan : 
a. spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan ; 
b. volume; dan/ a tau 
c. jadwal pelaksanaan . 
(3). Dalam hal perubahan surat perjanjian mem erlukan perubahan angga ran, 
Kasi/Ka ur dapat melakukan perubahan surat perjanjian s etelah dilaku kan 
penyesuaian dokumen anggaran . 
(4). Penye suaian dokumen anggaran sebagaiman a dimaksud pada ayat (3) 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelola an 
keuangan desa. 
(5). Peruba han surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuk an 
Kasi/Kau r dengan persetujuan Kepala Desa .