Apa bunyi lengkap Pasal  10 dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 13 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 13 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, pada BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  10 dinyatakan:

(1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang . 
(2) Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah lingkup Perencanaan 
Pembangunan Daerah . 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2 ), Kepala Sub Bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan rancangan kebijakan teknis 
Perencanaan Pembangunan Daerah ; 
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup 
perencanaan pembangunan daerah; 
c. penyiapan bahan pe mantauan, evaluasi, dan 
pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis 
lingkup perencanaan pembangunan daerah ; 
 
d. penyiapan … 
22 
 
https://jdi h.bandung.go.id/ 
 
 d. penyiapan bahan pembinaan teknis 
penyelenggaraan fungsi -fungsi penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan 
pembangunan daerah ; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya . 
(4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan 
Pembangunan Daer ah adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan 
penetapan kinerja lingkup Sub Bidang 
Perencanaan Pembangunan Daerah; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas 
kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan 
umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai 
secara efektif dan efisien; 
c. menyusun bahan kebijakan teknis lingkup 
perencanaan pembangunan daerah ; 
d. menyusun bahan pelaksanaan Konsultasi Publik ; 
e. menyusun bahan Pelaksanaan Forum Perangkat 
Daerah /Lintas Perangkat Daerah; 
f. melaksanakan Penyusunan Dokumen Rancangan 
Perencanaan Pembangunan Daerah ; 
g. menyusun bahan pelaksanaan musrenbang tingkat 
kota; 
h. melaksanakan pengintegrasian dokumen 
perencanaan pembangunan daerah dengan 
rencana perangkat daerah dan rencana 
pembangunan daerah lainnya; 
i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas 
sesuai dengan kewenangannya ; 
j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pem erintah Pusat, 
dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan 
fungsinya; 
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan 
pertanggungjawaban kepada atasan; dan 
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
Paragraf … 
23 
 
https://jdi h.bandung.go.id/ 
 
 Paragraf 2 
Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan Daerah