Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaim ana telah Nomor 8 Tahun 1945 Pasal 50?
Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaim ana telah Nomor 8 Tahun 1945 tentang Pem bentukan Daerah Otonom Kota -Kota Besar dalam, BAB V - U, Pasal 50 mengatur sebagai berikut:

(1) Pengendalian pembangunan kepariwi sataan kota 
sebag airnana dirnaksu d dalarn Pasa l 45 huruf e dilakukan 
oleh perangkat Daerah yang melaksanakan arah an 
kebijakan dan strategi pembangu nan kepariwi sataan . 
(2) Pelaksanaan terhadap pengend alian 
kepariwisataan sebagaimana dirnaksud 
dilaporkan kepada Wali Kota. pembangunan 
pada ayat (I) 
(3) Pengendalian. ... 
(3) Pengendalian pembangunan kepariwisataan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan cara : 
a. pencegahan tindakan yang tidak sesuai dengan 
RIPPAR-KOTA; dan 
b. penanggulangan atas tindakan yang tidak sesuai 
dengan RIPPAR-KOTA. 
(4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
terdiri atas : 
pembangunan bidang di a. sosialisasi regulasi 
kepariwisataan kota; 
b. pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan 
kepariwisataan kota ; dan 
c. pemantauan kegiatan pembangunan kepariwisataan. 
(5) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b terdiri atas : 
a. penertiban kegiatan yang tidak sesuai dengan RJPPAR­ 
KOTA; 
b. pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan 
perundang-undangan; dan 
c. evaluasi program pembangunan kepariwisataan kota.