Apa saja yang diatur dalam Pasal 7 PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TENT ANG PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 22 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TENT ANG PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemerataan a. bahwa berdasarkan ketentuan, Pasal 7 menetapkan:

(1) Dalam pelaksanaan kebijakan pengisian Guru Pengganti Non 
ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN , dibentuk tim 
pelaksanaan pengisian Guru Pengganti Non ASN dan Tenaga 
Kependidikan Non ASN. 
(2) Tim pelaksanaan pengisian sebagaimana dimaksud pada 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(3) Ketua Tim pelaksanaan pengisian Guru Pengganti Non ASN 
dan Tenaga Kependidikan Non ASN adalah Kepala Dinas 
Pendidikan , dan sekurang-kurangn ya terdiri dari: e. bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme ; 
f. bebas dari kepentingan politik; dan 
g. tidak dipungut biaya. a. kompetitif; 
b. adil; 
c. objektif ; 
d. transparan ; Pengisian Guru Pengganti Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non 
ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut : Pasal 6 Bagian Kedua 
Prinsip Pelaksanaan Pengisian Guru Pengganti Non ASN dan 
Tenaga Kependidikan non ASN d. untuk tenaga perpustakaan paling rendah lulusan SMA 
atau yang sederajat dan bersertifikat pustakawan dari 
lembaga yang berwenang; 
e. berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun per 
1 Januari 2019; 
g. telah tercatat sebagai tenaga kependidikan tidak 
tetap / non PNS dan bertugas di satuan pendidikan negeri 
yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah , 
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir pada 
tanggal 31 Desember 2019; 
h. bersedia ditempatkan pada satuan pendidikan di seluruh 
wilayah Kabupaten Cirebon . 
- 14 - d. fotokopi sertifikat keahlian untuk tenaga laboran dan 
tenaga perpustakaan; (1) Pemberkasan dilaksanakan oleh calon guru pengganti, guru 
tidak tetap dan/ atau tenaga kependidikan bukan PNS dan 
diusulkan melalui Kepala Satuan Pendidikan Negeri yang 
bersangku tan. 
(2) Kepala Satuan Pendidikan Negeri melakukan penerimaan 
berkas permohonan dari calon guru pengganti, guru tidak 
tetap dan/ a tau tenaga kependidikan bukan PNS. 
(3) Berkas persyaratan yang diperlukan untuk penetapan calon 
Guru Pengganti Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN 
yang harus disiapkan oleh calon guru pengganti, guru tidak 
tetap dan/atau tenaga kependidikan bukan PNS, terdiri atas: 
a. surat keterangan sehat dari dokter; 
b. fotokopi ijazah Sl/D-IV dan sertifikat pendidik atau akta 
IV untuk guru pengganti non ASN; 
c. fotokopi ijazah terakhir untuk tenaga kependidikan non 
ASN; Pasal 9 ( 1) Pertimbangan dan persetujuan pelaksanaan pengisian Guru 
Dan Tenaga Kependidikan ASN melalui Guru Pengganti Non 
ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 10) dan Pasal 3 ayat (9), 
Kepala Dinas Pendidikan melalui Tim Pelaksanaan 
menyampaikan informasi pengisian Guru Pengganti Non ASN 
dan Tenaga Kependidikan Non ASN kepada Kepala Satuan 
Pendidikan Negeri. 
(2) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), Kepala Satuan Pendidikan Negeri mengumumkan 
pelaksanaan pengisian Guru Pengganti Non ASN dan/ atau 
Tenaga Kependidikan Non ASN di lingkup satuan pendidikan 
negeri yang bersangku tan. Pasal 8 Bagian Keempat 
Pemberkasan d. pengawas sekolah. b. kepala satuan pendidikan negeri; 
c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia; dan a. unsur Dinas Pendidikan; 
- 15 - k. surat pernyataan tidak berkerja pada instansi lainnya 
yang ditandatangani dan bermeterai. 
(3) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a sampai dengan huruf k disahkan/dilegalisir oleh 
Kepala Satuan Pendidikan Negeri dan diusulkan/ 
disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Tim 
Pelaksanaan Pengisian Guru Pengganti Non ASN dan Tenaga 
Kependidikan non ASN. 
(4) Pengusulan melalui Kepala Satuan Pendidikan Negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan: 
a. surat usulan penetapan Guru Pengganti Non ASN dan 
Tenaga Kependidikan Non ASN dari Kepala Satuan 
Pendidikan Negeri kepada Kepala Dinas Pendidikan yang 
disertai daftar nama cal on guru penggan ti dan tenaga 
kependidikan yang diusulkan dan berkas persyaratan 
yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); 
b. daftar analisis kebutuhan guru dan tenaga kependidikan ; 
c. daftar nama calon guru pengganti dan tenaga 
kependidikan; 
d. fotokopi/ salinan surat keputusan pembagian tugas 
mengajar ; dan 
e. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermeterai . 
(5) Lampiran pengusulan melalui Kepala Satuan Pendidikan 
Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai 
dengan huruf e ditandatangani oleh Kepala Satuan 
Pendidikan Negeri. e. fotokopi KTP; 
f. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai guru tidak 
tetap dari pengangkatan pertama sampai dengan 
pengangkatan terakhir; 
g. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai tenaga 
kependidikan Non PNS dari pengangkatan pertama 
sampai dengan pengangkatan terakhir; 
h. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermeterai; 
1. surat keterangan/fotokopi kartu yang menunjukkan 
kepemilikan NUPTK (bagi yang sudah memiliki); 
J. cetak info GTK/profil GTK Tahun 2019, bagi yang sudah 
memiliki; dan 
- 16 - ( 1) Seleksi administrasi dilaksanakan oleh Tim pelaksanaan 
pengisian Guru Pengganti Non ASN dan Tenaga 
Kependidikan Non ASN . 
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas : 
a. meneliti dan memverifikasi berkas pengusulan; 
b. melakukan seleksi administrasi; 
c. menetapkan hasil seleksi administrasi ; dan 
d. melaporkan hasil seleksi administrasi kepada Bupati . 
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 
pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati . 
(4) Guru Penggant i Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN 
ditetapkan berdasarkan pada: 
a. formasi yang tersedia ; 
b. standar kualifikasi pendidikan ; dan 
c. kesesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan 
penugasannya . 
(5) Dalam hal jumlah calon guru pengganti dan/ atau guru tidak 
tetap dan tenaga kependidikan yang diusulkan oleh Kepala 
Satuan Pendidikan Negeri melebihi dari formasi yang 
tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, maka 
penentuan penetapannya dilakukan dengan urutan 
prioritas / rangking se bagai beriku t: 
a. lama masa kerja sebagai guru tidak tetap/tenaga 
kependidikan; 
b. usia tertinggi ; 
c. kepemilikan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan (NUPTK) ; dan 
d. terdaftar pada Sistem Data Pokok Pendidikan Nasional . 
(6) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 
berdasarkan pada analisis kebutuhan dan beban kerja yang 
disusun oleh Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10). 
(7) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan . Bagian Kelima 
Seleksi dan Penetapan