Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 22 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 22 Tahun 2021 tentang PENEMPATAN UANG DAERAH, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tapin. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Tapin. 
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan 
pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah 
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 
7. Penempatan Uang Daerah adalah penggunaan kelebihan saldo kas 
Uang Daerah yang belum digunakan atau idle cash untuk 
memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, nisbah, bagi hasil 
dan/atau sebutan lainnya sehingga dapat meningkatkan 
kemampuan keuangan daerah. 
8. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai BUD. 
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD 
adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang 
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan 
Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank 
yang ditetapkan. 
-5 
10. Bank Umum Pemerintah adalah Bank Umum yang keseluruhan 
atau sebagian besar modalnya berasal dan Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah, yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD 
yang menjadi Bank Persepsi atau Bank Pembangunan Daerah. 
11. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 
dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah 
penyimpan dengan bank.