Apa yang diatur dalam PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 128/PMK.07 Tahun 1945 pada Pasal 33?
Berdasarkan PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 128/PMK.07 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 190/PMK.07 /2021 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA, Pasal 33 menyebutkan bahwa:

(1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
huruf a dapat diberikan kepada keluarga 
penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai 
berikut: 
1 
jdih.kemenkeu.go.id
-7 -
a. keluarga miskin atau tidak mampu yang 
berdomisili di Desa bersangkutan dan 
diprioritaskan untuk keluarga miskin yang 
termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem; 
b. kehilangan mata pencaharian; 
c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit 
menahun/kronis; 
d. keluarga miskin penerima jaring pengaman 
sosial dari APBN yang terhenti; 
e. keluarga miskin yang terdampak pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan 
belum menerima bantuan; atau 
f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga 
tunggal lanjut usia. 
(la) Keluarga penerima manfaat BLT Desa dapat 
menerima bantuan sosial yang bersumber dari 
APED. 
(2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
petani, BLT Desa dapat digunakan untuk 
kebutuhan pembelian pupuk. 
(3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa. 
(4) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang 
memuat: 
a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat; 
b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan 
jenis kelompok pekerjaan; dan 
c. jumlah keluarga penerima manfaat. 
(5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada 
ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus 
ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan 
bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat. 
(6) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima 
manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan 
dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) 
bulan secara sekaligus. 
(7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua 
sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari 
kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam