Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal  229 PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021 tentang BANGUNAN GEDUNG, pada BAB  IV - PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal  229 menjelaskan:

(1) Pembongkaran Bangunan Gedung hams dilaksanakan secara tertib dan
mempertimbangkan keamanan, keselamatan Masyarakat, dan
lingkungannya.
(2) Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melalui penetapan perintah Pembongkaran atau Persetujuan
Pembongkaran oleh Dinas Teknis.
Penetapan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan apabila:
Bangunan Gedung tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi; 
Pemanfaatan Bangunan Gedung menimbulkan bahaya bagi Pengguna, 
Masyarakat, dan lingkungannya; dan/atau
Pemilik tidak menindaklanjuti hasil inspeksi dengan melakukan 
penyesuaian dan/atau memberikan justifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3) pada masa pelaksanaan 
konstmksi Bangunan Gedung.(4) Persetujuan....a.
b.
c.
- 132 -
(4) Persetujuan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan apabila Pembongkaran merupakan inisiatif Pemilik.
(5) Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Gedung dilakukan mengikuti 
standar Pembongkaran.
Paragraf 2
Penetapan Pembongkaran