Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 630 Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 630 Tahun 2022 tentang PENA NGANAN BENTURAN KEPENTINGAN, PENGENDALIAN GRATIFIKASI, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Pegawai Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut 
Pegawai adalah pegawai neger i sipil, calon pegawai negeri 
sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan 
pegawai pemerintah non pegawai negeri. 
2022, No.630 -3- 
2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang 
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, atau 
pejabat lain yang fungsi d an tugas pokoknya berkaitan 
dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan. 
3. Pejabat Perbendaharaan Negara adalah kuasa pengguna 
anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat 
penandatangan surat perintah membayar, bendahara 
penerimaan, dan bendahara pengeluaran . 
4. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pegawai 
yang memiliki kewenangan dan patut diduga memiliki 
kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri 
dan/atau orang lain dalam setiap penggunaan wewenang 
sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan 
dan/atau tindakannya. 
5. Perangkapan Jabatan adalah situasi dimana seorang 
Pegawai menduduki dua atau lebih jabatan publik 
sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara 
professional, independen, dan akuntabel. 
6. Hubung an Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh 
seorang Pegawai dengan pihak tertentu baik karena 
hubungan darah, hubungan perkawinan maupun 
hubungan pertemanan, kelompok, atau golongan yang 
dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakannya. 
7. Suap adalah tin dakan memberikan uang, barang, atau 
bentuk lain dari pembalasan dari pemberi kepada 
penerima yang dilakukan untuk mengubah sikap 
penerima atas suatu kepentingan. 
8. Terlapor Benturan Kepentingan adalah Pegawai yang 
terindikasi memiliki Benturan Kepentingan. 
9. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi 
uang, barang, rabat ( discount ), komisi, pinjaman tanpa 
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan 
wisata, pengobatan cuma -cuma, dan fasilitas lainnya, 
baik yang diterima di dalam negeri ma upun di luar negeri 
yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik 
atau tanpa sarana elektronik. 
2022, No.630 -4- 
10. Gratifikasi dalam Kedinasan adalah pemberian 
honorarium, biaya perjalanan dinas, hadiah, dan/atau 
fasilitas resmi lainnya dari penyelenggara kegiatan yang 
diberikan kepada wakil resmi suatu instansi dalam suatu 
kegiatan tertentu, sebagai penghargaan atas 
keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan 
tersebut. 
11. Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkup Kementerian 
Pertanian yang selanjutnya disebut UPG Kementan 
adalah unit yang melakukan fungsi pengendalian 
Gratifikasi pada Kementerian Pertanian. 
12. Penerima Gratifikasi adalah Pegawai atau Penyelenggara 
Negara pada Kementerian Pertanian yang menerima 
Gratifikasi. 
13. Pelapor Gratifikasi adalah Penerima Gratifikasi yang 
menyampaikan laporan Gratifikasi. 
14. Sistem Informasi Gratifikasi Pertanian UPG Kementan 
yang selanjutnya disebut SIGAP -UPG Kementan adalah 
sarana daring ( online ) pelaporan Gratifikasi Kementerian 
Pertanian. 
15. Berlaku Umum adalah kondisi pemberian yang 
diberla kukan sama untuk semua dalam hal jenis, 
bentuk, persyaratan atau nilai, sesuai dengan standar 
biaya yang berlaku, dan memenuhi kewajaran atau 
kepatutan. 
16. Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dumas 
adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat 
yang disampaikan oleh masyarakat kepada Aparatur Sipil 
Negara terkait, berupa sumbang pikiran, saran, gagasan, 
atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. 
17. Dumas Berkadar Pengawasan adalah informasi mengenai 
indikasi terjadi penyimpangan atau penyalahgu naan 
wewenang oleh Aparatur Sipil Negara Kementerian 
Pertanian, pihak ketiga, atau masyarakat, yang 
mengakibatkan kerugian masyarakat/negara dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. 
18. Dumas Tidak Berkadar Pengawasan adalah informasi 
2022, No.630 -5- 
mengenai saran dan kritik yang konstruktif sebagai 
upaya perbaikan Pelayanan Publik dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. 
19. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian 
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 
sesuai dengan peraturan perundang -undangan bagi 
setiap warga negar a dan penduduk atas barang, jasa, 
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 
penyelenggara Pelayanan Publik. 
20. Pelapor Dumas adalah individu atau kelompok 
masyarakat yang menyampaikan Dumas kepada unit 
kerja lingkup Kementerian Pertanian. 
21. Terlapor Dumas adalah unit kerja lingkup Kementerian 
Pertanian atau Aparatur Sipil Negara Kementerian 
Pertanian yang diduga melakukan penyalahgunaan 
wewenang, penyimpangan, atau pelanggaran perilaku. 
22. Unit Pelaksana Pengelolaan Dumas yang selanjutnya 
disebut UPP -Dumas adalah unit kerja lingkup 
Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi 
pengelolaan Dumas. 
23. Unit Kerja Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat 
UKPP adalah unit kerja yang secara langsung 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
24. Kanal Pengaduan E lektronik bagi Masyarakat yang 
selanjutnya disebut KALDU EMAS adalah sistem 
pengawasan masyarakat yang digunakan untuk 
menyampaikan pengaduan secara daring ( online) kepada 
Aparatur Sipil Negara atau unit kerja lingkup 
Kementerian Pertanian. 
25. Whistleblower adalah seseorang yang melaporkan 
perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang 
terjadi di dalam suatu organisasi, dan dia memiliki akses 
informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak 
pidana korupsi tersebut. 
26. Whistleblowing System yang sela njutnya disingkat WBS 
adalah sistem berbasis web yang digunakan untuk 
menyampaikan laporan perbuatan yang berindikasi 
2022, No.630 -6- 
tindak pidana korupsi. 
27. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 
Nasional melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online 
Rakyat yang se lanjutnya disebut SP4N -LAPOR! adalah 
layanan penyampaian semua aspirasi dan Dumas secara 
daring ( online) yang terintegrasi dalam pengelolaan 
pengaduan pada setiap penyelenggara Pelayanan Publik. 
28. Inspektorat Jenderal adalah unit kerja Eselon I 
Kementerian P ertanian yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengawasan intern. 
29. Inspektorat Investigasi adalah unit kerja Eselon II 
Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis 
dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, 
serta upaya pencegahan korupsi. 
30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pertanian. 
31. Inspektur Jenderal adalah pimpinan Inspektorat 
Jenderal. 
32. Inspektur Investigasi adalah pimpinan Inspektorat 
Investigasi. 
33. Penanggung Jawab Audit adalah Inspektur Investigasi. 
34. Auditor adalah auditor pada Inspektorat Investigasi yang 
mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan 
telaah terhadap materi Dumas dan melaksanakan audit 
terhadap Dumas sesuai dengan kode etik dan standar 
audit. 
35. Auditi a dalah adalah orang atau instansi pemerintah 
yang diaudit oleh aparat pengawas internal pemerintah. 
36. Audit adalah proses identifikasi masalah analisis dan 
evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, 
obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, 
untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, 
efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan 
tugas dan fungsi instansi pemerintah. 
37. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, 
mengumpulkan dan menganalisis bukti secara sistematis 
2022, No.630 -7- 
yang bertujuan mengungkapkan suatu tindak pidana 
korupsi dan/atau tindak pelanggaran administratif serta 
pelakunya dalam waktu tertentu sesuai yang ditentukan 
dalam surat tugas atau kontrak kinerja atau 
perpanjangannya. 
38. Audit Dengan Tujuan tertentu adalah aud it yang 
dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan 
dan audit kinerja. 
39. Rekan Kerja adalah sesama pegawai di lingkungan 
internal instansi di mana terdapat interaksi langsung 
terkait kedinasan.