Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 12 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 26 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 26 Tahun 2021 tentang SISTEM KEAMANAN INFORMASI, pada BAB III - PELAKSAN AAN SISTEM KEAMANAN INFORMASI, Pasal 12 menjelaskan:

(1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi, 
keutuhan data dan informasi Perangkat Daerah 
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. 
(2) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi, 
keutuhan data dan informasi Perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
(3) Perlindungan keama nan, kerahasiaan, kekinian, akurasi, 
keutuhan data dan informasi Perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 
cara : 
a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses 
dan pengendalian keamanan lainnya; 
b. menerapkan autentifikasi dan pendeteksian modifikasi; 
c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang 
tidak berwenang; 
d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; 
dan 
e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh 
pihak yang berwenang. 
(4) Perlindungan dan autent ifikasi dokumen elektronik 
dilaksanakan dengan memanfaatkan digital signature . 
 
(5) Pemanfaatan digital s ignature sebagaimana dimaksud pada 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
(6) Perlindungan dan pendistribusian informasi rahasia milik 
Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui persandian sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan .