Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 49 Tahun 1945 Pasal 3?
Dalam PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 49 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA, BAB I - V, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, 
pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, 
dan pelaporan bidang pembinaan, pengawasan, penindakan pelanggaran 
perundang -undan gan daerah , dan tugas pembantuan yang diberikan kepada 
Satuan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
(2) Bidang Penegakan Perundang -undangan Daerah dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fung si: 
a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran Bidang 
Penegakan Perundang -Undangan Daerah ; 
b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman 
teknis di bidang penegakan Perundangan -Undangan daerah ; 
c. pelaksanaan penegakan pera turan daerah dan peraturan kepala daerah . 
d. pelaksanaan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) ; 
e. pelaksan aan pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan penegakan 
Perundang -undangan Daerah ; 
f. pelaksan aan fasilitasi pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan penega kan 
Perundang -undangan Daerah ; 
g. pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang penegakan 
perundang -undangan daerah ; 
h. pelaksan aan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi 
Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran di bidang penegakan 
perun dang-undangan daerah ; 
i. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang 
Penegakan Perundang -Undangan Daerah ; 
j. pelaksan aan administrasi pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan 
penegakan perundang -undangan daerah ; 
k. pelaksan aan pemantauan, pengendal ian, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan penegakan perundang -undangan daerah ; dan 
l. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.