Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 9 Tahun 2008 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 9 Tahun 2008 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP), BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat. 
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daer ah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
4. Daerah adalah Kota Tasikmalaya. 
5. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya. 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Tasikmalaya. 
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tasikmalaya 
Tahun 200 5 - 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 
Tahun 2005 – 2025. 
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang 
selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah untuk period e 5 (lima) tahunan yang 
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah 
dengan berped oman pada RPJP Daerah serta mem perhatikan 
RPJM Nasional. 
9. Rencana Kerja Pemerin tah Daerah Kota Tasikmalaya yang 
selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan 
pada akhir periode perencanaan. 
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya -upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.