Apa yang diatur dalam PERATURAN WALI  KOTA BANDUNG Nomor 630 Tahun 2017 pada Pasal 8?
Berdasarkan PERATURAN WALI  KOTA BANDUNG Nomor 630 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMERIKSA AN PAJAK DAERAH, BAB III - PEMERIKSA AN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN, Pasal 8 menyebutkan bahwa:

Pelaksanaan Pemeriksa an Pajak Daerah harus dilaku kan 
sesuai standar pelaksanaan pemeriksa an, yaitu: 
a. pelaksanaan pemeriksa an harus didahului dengan 
persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksa an, 
paling kurang meliputi kegiatan mengumpulkan dan 
mempelajari data Wajib Pajak, menyusun rencana 
Pemeriksa an (audit plan ), dan menyusun program 
Pemeriksa an (audit program ); 
 
b. luas ... 
12 
 
b. luas Pemeriksa an ditentukan berdasarkan petunjuk yang 
diperoleh serta dapat dikembangkan melalui pencocokan 
data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, 
teknik sampling, seperti pendekatan biaya hidup melalui 
wawancara, arus Kas/Bank/Rekening Koran , Arus Kas 
Barang dan pengujian lainnya berkenaan dengan 
Pemeriksa an; 
c. temuan Pemeriksa an harus didasarkan pada bukti 
kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang -undangan perpajakan daerah; 
d. Pemeriksa an dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah 
yang keanggotaannya terdiri dari seorang Ketua dan/atau 
dalam keadaan tertentu Ketua dapat merangkap sebagai 
anggota dan 2 (dua) orang anggota; 
e. Tim Pemeriksa Pajak Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam huruf d , dapat dibantu oleh 1 (satu) orang atau 
lebih yang memiliki keahlian tertentu baik yang berasal 
dari BPPD maupun yang berasal dari luar BPPD yang 
telah ditunjuk oleh Kepala BPPD sebagai tenaga ahli, 
seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi 
informasi, dan akuntan ; 
f. apabila diperlukan, Pemeriksa an untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah 
dapat dilaku kan secara bersama -sama dengan Tim 
Pemeriksa dari I nstansi terkait; 
g. Pemeriksa an dapat dilaksanakan di Kantor, tempat 
kegiatan usaha Wajib Pajak, tempat tinggal atau tempat 
kedudukan Wajib Pajak, dan/atau atau tempat lain yang 
dianggap perlu oleh Pemeriksa pajak ; 
h. Pemeriksa an dilaksanakan pada jam kerja atau diluar jam 
kerja; 
i. pelaksanaan Pemeriksa an didokumentasikan dalam 
bentuk KKP; dan 
j. LHP digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, 
penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan 
pajak. 
 
 
Pasal ... 
13