Apa saja yang diatur dalam Pasal 2 PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014?
Ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI, BAB IX - TATA CARA PEMBINAAN PERKERETAAPIAN, Pasal 2 menetapkan:

68ayat (2) huruf c, maka pemohon harus
melampirkan:
a.dokumen persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 63atau Pasal 2 64;
b.akta pendirian pemohon;
c.akta...
131
c.akta pendirian perusahaan induk dan anak
perusahaannya dan/atau anak perusahaan pemohon
yang akan dilayani oleh penyelenggara perkeretaapian
khusus;
d.nomor pokok wajib pajak pemohon;
e.nomor pokok wajib pajak perusahaan induk dan anak
perusahaannya dan/atau anak perusahaan pemohon
yang akan dilayani oleh penyelenggara perkeretaapian
khusus;
f.surat keterangan domisili pemohon;
g.surat keterangan domisili perusahaan induk dan anak
perusahaannya dan/atau anak perusahaan pemohon
yang akan dilayani oleh penyelenggara perk eretaapian
khusus;
h.peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus;
i.kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian
khusus dan kegiatan pokok perusahaan induk dan anak
perusahaannya dan/atau anak perusahaan pemohon
yang akan dilayani oleh penyelenggara perke retaapian
khusus;
j.izin usaha kegiatan pokok perusahaan induk dan/atau
anak perusahaan yang akan dilayani oleh penyelenggara
perkeretaapian khusus.
(2)Apabila berkas permohonan diterima dengan lengkap ,
Walikota menerbitkan surat persetujuan prinsip .
Paragraf 3
Tata Cara Permohonan
Izin Pembangunan Perkeretaapian Khusus Perkotaan
Pasal270
(1)Pemohon mengajukan permohonan izin pembangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) secara
tertulis kepada Walikota ,dilengkapi dengan persyaratan:
a.surat persetujua n prinsip pembangunan perkeretaapian
khusus;
b.rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan;
c.gambar-gambar teknis;
d.data lapangan;
e.jadwal pelaksanaan;
f.spesifikasi ...
132
f.spesifikasi teknis;
g.Amdalatau UKL -UPL;
h.metode pelaksanaan;
i.surat izin mendirik an bangunan;
j.surat izin lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan;
k.rekomendasi dari Walikota yang wilayahnya akan dilintasi
oleh jalur kereta api; dan
l.bukti pembebasan tanah paling sedikit 10% (sepuluh
persen) dari luas tanah yang dibutuhka n.
(2)Walikota berdasarkan permohonan Izinsebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1),melakukan evaluasi terhadap
kelengkapan persyaratan.
(3)Dalam hal permohonan izinsebagaimana dimaksud pada
tidak memenuhi persyaratan, Walikota
mengembalikan permohonan kep adaPemohon disertai alasan
dan permintaan kelengkapan persyaratan yang harus
dilengkapi .
(4)Apabila kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) telah dipenuhi, Pemohon dapat mengajukan
kembali permohonan izin pembangunan perkeretaapian
khusus kepada Walikota.
Pasal271
(1)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam