Apa yang diatur dalam Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945 pada Pasal 49?
Berdasarkan Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pemb entukan, BAB III - TUJUAN PENATAAN WP - 9, Pasal 49 menyebutkan bahwa:

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, meliputi: 
a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan dengan kode I; 
b. pemanfaatan bers yarat secara terbatas dengan kode T; 
c. pemanfaatan bers yarat tertentu dengan kode B; dan 
d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan/diizinkan dengan kode X. 
(2) Pemanfaatan bers yarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, meliputi: 
a. klasifikasi Tl berupa pembatasan pengoperasian , baik dalam bentuk 
pembatasan waktu beroperasin ya suatu kegiatan di dalam subzona maupun 
pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang 
diusulkan ; 
b. klasifikasi T2 berupa pembatasan luas , baik dalam bentuk pembatasan waktu 
beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka 
waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan ; dan 
c. klasifikasi T3 berupa pembatasan jumlah pemanfaatan , jika pemanfaatan 
yang diusulkan telah ada mampu mela yani kebutuhan , dan belum 
memerlukan tambahan , maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinka n 
atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan -pertimbangan khusus. 
(3) Pemanfaatan bers yarat tertentu dengan kode B sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 
(1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), meliputi: 
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan ; 
b. ketentan intensitas pemanfaatan ruang ; 
c. ketentuan tata bangunan ; 
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; 
e. ketentuan khusus; dan 
f. ketentuan pelaksanaan. 
(2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : 
a. aturan dasar Zona Lindung; dan 
b. aturan dasar Zona Budi Da ya. 
(3) Aturan dasar pada Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
meliputi: 
a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; 
b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan 
c. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM. 
(4) Aturan dasar pada Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru f 
b, meliputi : 
a. Zona Pertanian dengan kode P; 
b. Zona Perikanan dengan kode IK; 
c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL; 
d. Zona Pariwisata dengan kode W; 
e. Zona Perumahan dengan kode R; 
f. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU; 
g. Zona Campuran dengan kode C; 
h. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K; 
1. Zona Perkantoran dengan kode KT; 
J. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP; 
k. Zona Transportasi dengan kode TR; 
1. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan 
m. Zona Perun tukkan Lainn ya dengan kode PL. Bagian Kedua 
Aturan Dasar - 24 - 
e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan 
lokasi in vestasi . 
(2) Peraturan zonasi berupa aturan dasar.