Apa bunyi lengkap Pasal 6 dalam PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 1 Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 1 Tahun 2022 tentang PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN, pada BAB IV - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 6 dinyatakan:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan . 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahka n 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. 
 
 
 Ditetapkan di Sukoharjo 
 pada tanggal 3 Januari 2022 
 
 BUPATI SUKOHARJO, 
 
ttd. 
 
 ETIK SURYANI 
 
 
Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal 3 Januari 2022 
 
 SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUKOHARJO , 
 
ttd. 
 
 WIDODO 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2022 NOMOR 1 
 
 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 
 
RETNO WIDIYANTI B, SH 
Penata Tingkat I 
NIP. 19790801 200501 2 010 
5 
 
LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 
NOMOR 1 TAHUN 202 2 
TENTANG 
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 
PEMERIN TAHAN DAERAH 
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 
2022 . 
 
 
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022 
 
 
Pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah dilakukan 
oleh Inspektorat Daerah dengan fokus: 
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub 
kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
2022 dengan sasaran prioritas Daerah yang memiliki risiko tinggi. 
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah dilakukan dalam bentuk : 
1. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang -
undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan oleh pem erintah pusat; dan/atau 
2. pemeriksaan kinerja . 
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang bersumber dari APBD : 
1. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan 
Daerah. 
No Fokus Sasaran 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 Rancangan akhir Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rancangan akhir Rencana 
Kerja (RENJA) P erangkat 
Daerah 
kesesuaian rancangan akhir 
Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) dengan 
Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) ; 
penyusunan substansi antar 
bab pada rancangan akhir 
RKPD; dan 
kesesuaian indikator dan 
target kinerja dengan 
program, kegiatan dan sub 
kegiatan dalam rancangan 
akhir RKPD. 
kesesuaian rancangan akhir 
RENJA Perangkat Daerah 
dengan RKPD ; 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rancangan Kebijakan Umum 
Anggaran dan Prioritas 
Plafon Anggaran Sementara 
(KUA PPAS) 
 
 
 
 
 
 
 
Rencana Kerja Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (RKA SKPD) b) penyusunan substansi antar 
bab pada rancangan akhir 
RENJA Perangkat Daerah; 
dan 
kesesuaian indikator dan 
target kinerja dengan 
program, kegiatan dan sub 
kegiatan dalam rancangan 
akhir RENJA Perangkat 
Daerah. 
Konsistensi / keselarasan 
rancangan KUA P PAS dengan 
Peraturan Bupati tentang 
RENJA Perangkat Daerah ; 
pengujian kaidah 
penganggaran dalam KUA 
PPAS meliputi: 
pendapatan Daerah; 
belanja Daerah; dan 
pembiayaan Daerah. 
konsistensi / keselarasan 
RKA SKPD dengan KUA PPAS 
dan Peraturan Bupati tentang 
RENJA Perangkat Daerah ; 
pengujian kaidah 
penganggaran dalam rencana 
kerja anggaran satuan kerja 
perangkat daerah, meliputi: 
pendapatan Daerah; 
belanja Daerah; dan 
pembiayaan Daerah, 
dengan indikator dan 
target kinerja yang telah 
ditetapkan dalam 
Peraturan Bupati tentang 
rencana kerja Perangkat 
Daerah . 
 
2. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah 
No Fokus Sasaran 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Akuntabilitas pengelolaan 
penda -patan daerah. 
akuntabilitas pelaksanaan 
pemu -ngutan mulai dari 
penghimpunan data objek dan 
subjek pajak atau retribusi, 
penentuan besarnya pajak 
atau retribusi yang terutang 
sampai kegiatan penagihan 
pajak atau retribusi kepada 
wajib pajak atau wajib 
retribusi serta pengawasan 
penyetorannya; 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akuntabilitas pengelolaan 
belanja daerah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengelolaan pembiayaan 
daerah. 
 
 
 
 
Pengelolaan manajemen kas 
dan persediaan. 
 
 
 
 
 
 
 
Pengelolaan barang milik 
daerah. b. kepatuhan Pemerintah Daerah 
untuk mengalokasikan 
pendapatan pajak dan 
retribusi Daerah untuk belanja 
Daerah ; 
kesesuaian pembayaran 
insentif pemungut pajak 
dengan ketentuan perundang -
undangan; dan 
penagihan piutang Daerah . 
akuntabilitas pelaksan aan 
pengelola belanja sesuai 
dengan urusan yang telah 
menjadi kewenangannya 
dan/atau telah memiliki dasar 
hukum yang melandasinya; 
dan 
akuntabilitas belanja yang 
memiliki potensi risiko 
korupsi, yaitu: 
hibah dan bantuan sosial. 
pengadaan barang dan jasa. 
perjalanan dinas. 
 
Pelaksanaan pengelolaan 
penyertaan modal Daerah telah 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -
undangan. 
sistem pengendalian intern 
yang handal dalam rangka 
realisasi APBD ; 
pengelolaan deposit o; 
pengelolaan persediaan; dan 
administrasi pencatatan kas di 
bendahara bantuan 
operasional sekolah . 
perencanaan kebutuhan dan 
penganggaran; 
penggunaan; 
pemanfaatan; 
pengamanan dan 
pemeliharaan; dan 
pemindahtanganan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
3. Reviu Laporan Keuangan 
No Fokus Sasaran 
1. Laporan keuangan. Memberikan keyakinan secara 
terbatas atas laporan keuangan 
bahwa tidak ada modifikasi 
material yang harus dilakukan 
atas laporan keuangan disajikan 
berdasarakan sistem 
pengendalian intern yang 
memadai dan sesuai dengan 
standar akuntansi 
pemerintahan, khususnya 
terhadap pengelolaan kas 
Daerah, persediaan, dan 
pencatatan piutang. 
 
4. Kegiatan Pengawasan Lainnya 
No. Fokus Sasaran 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
6. Probity audit. 
 
 
 
Laporan kinerja (reviu). 
 
 
 
 
 
 
Laporan penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (reviu). 
 
 
 
 
 
Perhitungan kerugian 
keuangan Daerah 
(pemeriksaan dengan tujuan 
tertentu). 
 
 
Perencanaan dan 
penganggaran yang berbasis 
gender ( responsive gender ) 
(evaluasi). 
 
Pengelolaan keuangan desa 
(pemeriksaan). Pengadaan barang dan jasa 
yang memiliki nilai signifikan 
dan strategis. 
 
Memberikan keyakinan secara 
terbatas atas laporan kinerja 
bahwa laporan kinerja telah 
menyajikan informasi kinerja 
yang andal, akurat dan 
berkualitas. 
 
Memberikan keyakinan 
mengenai akurasi, keandalan, 
dan keabsahan informasi 
kinerja dalam laporan 
penyelen ggaraan pemerintahan 
Daerah. 
 
Kasus kerugian negara yang 
dilimpahkan oleh aparat 
penegak hukum untuk 
dilakukan perhitungan kerugian 
keuangan negara/daerah. 
 
Meyakinkan perencanaan dan 
penganggaran Daerah telah 
memperhatikan gender. 
efektivitas pengelolaan 
keuangan desa; 
pengelolaan keuangan dan 
aset desa; 
pengelolaan keuangan badan 
usaha milik desa; 
 
9 
konsistensi rancangan 
anggaran pendapatan dan 
belanja desa dengan rencana 
kerja pemerintah desa; 
ekualitas belanja desa; 
pengadaan barang dan jasa di 
desa; dan 
pemantauan atas penyaluran 
dana transfer ke desa dan 
capaian keluaran desa. 
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas. 
 
No. Fokus Sasaran 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pengendalian gratifikasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Optimalisasi tugas dan fungsi unit 
pengendalian gratifikasi, 
berdasarkan kebijakan komisi 
pemberantasan korupsi meliputi: 
penanganan laporan penerimaan / 
penolakan gr atifikasi dari pegawai 
negeri dan/atau penyelenggara 
negara; 
implementasi program 
pengendalian gratifikasi, meliputi: 
Pre -implementasi: 
perolehan komitmen pimpinan 
instansi; 
penyusunan ketentuan/ 
kebijakan pengendalian 
gratifikasi; 
pembentukan unit 
pengendalian gratifikasi; dan 
pendaftaran akun gratifikasi 
online unit pengelola 
gratifikasi instansi. 
Implementasi: 
penyusunan rencana kerja 
implementasi program 
pengendalian gratifikasi; 
diseminasi ketentuan/ 
kebijakan pe ngendalian 
gratifikasi; 
identifikasi dan analisis risiko 
penerimaan gratifikasi; dan 
respon/penanganan risiko 
penerimaan gratifikasi. 
Pasca Implementasi: 
monitoring dan evaluasi 
implementasi program 
pengendalian gratifikasi; dan 
tindak lanjut hasil monitoring 
dan evaluasi implementasi 
program pengendalian 
gratifikasi. 
 
 
10 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pelaksanaan survei 
penilaian integritas 
 
 
 
 
 
 
Penilaian mandiri 
pelaksanaan reformasi 
birokrasi. 
 
 
 
Asistensi pembangunan 
refor-masi birokrasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capaian aksi pencegahan 
korupsi yang 
dikoordinasikan oleh 
strategi nasional 
pencegahan korupsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capaian aksi koordinasi 
dan supervisi pencegahan 
korupsi terintegrasi yang 
dikoordinasikan komisi 
pemberantasan korupsi. 
meyakinkan dukungan 
pemerintah Daerah dalam 
pelaksanaan survei penilaian 
integritas; dan 
pendampingan tindak lanjut hasil 
survei penilaian integritas kepada 
Perangkat Daerah . 
 
Meyakinkan data yang tertuang 
dalam dokumen mandiri 
pelaksanaan reformasi birokrasi 
akurat dan relevan dengan 
pelaksanaan reformasi birokrasi. 
 
Pendampingan kepada Perangkat 
Daerah dalam membangun sub area 
penguatan pengawasan, meliputi: 
sistem pengendalian intern 
pemerintah; 
kapabilitas aparat pengawas intern 
pemerintah; 
verifikasi laporan harta kekayaan 
penyelenggara negara/laporan 
harta kekayaan aparatur sipil 
negara; 
penilaian internal zona integritas; 
penanganan b enturan 
kepentingan; 
penanganan laporan pengaduan; 
dan 
penanganan pengaduan 
masyarakat. 
 
Keterapatan waktu dan kehandalan 
laporan atas pelaksanaan aksi 
pencegahan korupsi yang 
dikoordinasikan oleh tim nasional 
pencegahan korupsi, meliputi: 
percepatan implementasi 
kebijakan satu peta; 
integrasi perencanaan dan 
penganggaran berbasis elektronik; 
dan 
implementasi elektronik payment 
dan elektronik katalog . 
 
Keterapatan waktu dan kehandalan 
laporan atas pelaksanaan aksi 
pencegahan dan penind akan korupsi 
terintegrasi yang dikoordinasikan 
oleh komisi pemberantasan korupsi, 
meliputi: 
perencanaan dan penganggaran 
anggaran pendapatan dan 
belanja Daerah; 
pengadaan barang dan jasa; 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operasionalisasi sapu 
bersih pungutan liar . 
 
 
Pemeriksaan investigatif. 
 
 
 
 
 
 
 
Tindak lanjut perjanjian 
kerja sama aparat 
pengawas intern 
pemerintah dan aparat 
penegak hukum dalam 
penanganan laporan / 
pengaduan masyarakat 
yang berindikasi korupsi. 
 
 
Monitoring dan evaluasi 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan serta 
tindak lanjut hasil 
pemeriksa an aparat 
pengawas intern 
pemerintah. c. pelayanan terpadu satu pintu; 
aparat pengawas inter n 
pemerintah; 
manajemen aparatur sipil 
negara; 
optimalisasi pajak Daerah; 
manajemen aset Daerah; dan 
tata kelola desa. 
 
Meyakinkan pelayanan publik di 
masing -masing pe rangkat Daerah 
telah bersih dari pungutan liar. 
 
Penanganan pengaduan yang terkait: 
penyalahgunaan wewenang; 
hambatan dalam pelayanan 
masyarakat; 
Indikasi korupsi, kolusi dan 
nepotisme; dan/atau 
pelanggaran disiplin pegawai. 
penanganan pengaduan 
masyarakat yang berindikasi 
korupsi tela h mengacu pada 
perjanjian kerja sama antara 
aparat pengawas internal 
pemerintah dengan aparat 
penegak hukum; dan 
perhitungan kerugian keuangan 
negara/ Daerah. 
 
Temuan pemeriksaan yang berlarut -
larut penyelesaiannya. 
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah . 
 
No. Fokus Sasaran 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kapabilitas aparat pengawas 
intern pemerintah level 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) 
elemen yaitu: 
peran dan layanan aparat 
pengawas intern pemerintah; 
pengelolaan sumber daya 
manusia; 
praktik profesional; 
akuntabilitas dan manajemen 
kinerja; 
budaya dan hubungan 
organisasi; dan 
struktur tata kelola. 
 
12 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maturitas sistem 
pengendalian internal 
pemerintah. 
 
 
 
 
 
 
 
Penerapan manajemen 
risiko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendidikan profesional 
berkelanjutan minimal 120 
(seratus dua puluh) jam per 
tahun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quality asurance kehandalan 
pelaksanaan sistem pengendalian 
internal pemerintah di lingkungan 
Pemerintah Daerah , yaitu: 
lingkungan pengendalian; 
penilaian risiko; 
kegiatan pengendalian; 
informasi dan komunikasi; dan 
pemantauan pengendalian intern. 
 
Asistensi penerapan manajemen 
risiko indeks, yaitu: 
Infrastruktur 
kepemimpinan; 
strategi dan kebijakan 
manajemen; 
sumber daya manusia; 
kemitraan; dan 
proses manajemen risiko. 
Hasil 
aktivitas penanganan risiko; 
dan 
outcomes. 
 
Pelaksanaan pendidikan dan 
pelatihan/bimbingan teknis dengan 
tema: 
audit kinerja; 
perencanaan dan pengawasan 
berbasis risiko; 
penerapan manajemen risiko; 
pemeriksaan pengelolaan 
keuangan desa; 
teknik reviu dokumen 
perencanaan pembanguna n dan 
rencana keuangan daerah; 
audit investigasi; 
pemeriksaan penerapan standar 
pelayanan minimal; 
pemeriksaan dana alokasi 
khusus fisik; 
sertifikasi certified of government 
chief audit executive ; dan 
pendidikan sertifikasi di bidang 
pengawasan lainnya. 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
Perencanaan pembinaan dan pengawasan ini disusun sebagai acuan bagi 
seluruh jajaran APIP untuk me njalankan tugas dan fungsinya di bidang 
pengawasan sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat 
dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Kebijakan pembinaan dan 
pengawasan juga sebagai strategi Inspektorat Daerah dalam meningkatkan 
transparansi tata kelola pemerintah dan terlaksananya ref ormasi birokrasi 
yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan 
akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah sehingga kehadiran pemerintah 
dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat. 
 
 BUPATI SUKOHARJO , 
ttd. 
 ETIK SURYANI