Apa saja yang diatur dalam Pasal 11 BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 2 Tahun 2018?
Ketentuan dalam BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 2 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PELAKSANAANPERATURANDAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017, BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, Pasal 11 menetapkan:

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasa 1 10 ayat (1)
huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.
Bagian Ketiga
Dana Operasional
Pasa112
(1) Pengganggaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10ayat (1) huruf b, disusun secara kolektif oleh
Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
- 12 -
a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan
daerah:
1. Tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
2. Sedang, paling banyak 4 (empat) kali; atau
3. Rendah, paling banyak 2 (dua) kali;
dari uang representatif Ketua DPRD.
b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan
keuangan daerah:
1.Tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
2. Sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali; atau
3. Rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;
dari uang representatif Wakil Ketua DPRD.
(2) Pemberian DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
a. 80%, (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus
untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
b.200/0 (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan DO
lainnya.
Pasal13
Dalam hal terdapat sisa DO setelah pelaksanaan ketentuan
pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak
digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana
dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah
paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
Pasal14
Dana Operasional pimpinan DPRD tidak digunakan untuk
keperluan pribadi, kelompok, dan atau golongan, dan
penggunaanya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas,
efisiensi dan akuntabilitas.
- 13-