Menurut PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 10 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 2?
Pasal Pasal 2 dalam PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 10 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, pada BAB II - KEDUDUKAN, menyatakan:

Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksanaan urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Tenaga 
Kerja . 
 6 (2) Kewenangan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebagai berikut: 
Bidang Tenaga Kerja : 
1. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi; 
2. pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; 
3. perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja; 
4. konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil; 
5. pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten : 
6. pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten; 
7. penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten; 
8. pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten; 
9. perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di 
Daerah kabupaten; 
10. penerbitan perpanjan gan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) 
Daerah kabupaten; 
11. pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian 
kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 
1 (satu) Daerah kabupaten; 
12. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan i ndustrial, 
mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten. 
Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 
Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
Subbagian dipimpin oleh Kepala Subb agian yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawa b kepada Sekretaris Dinas.