Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 14 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 14 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia. 
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat. 
3. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung. 
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom . 
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung. 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota 
Bandung. 
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 
Bandung. 
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 
yang men jadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya 
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara 
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, 
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 
11. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas 
Sosial Kota Bandung. 
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Bandung. 
13. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Sosial Kota 
Bandung . 
 
14. Unit Pelaksana … 
4 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
 14. Unit Pelaksana Teknis Daera h yang selanjutnya disingkat 
UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan 
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 
tertentu pada Dinas atau Ba dan Daerah . 
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur 
Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara 
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan 
kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka 
mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dina s Daerah 
dan Badan Daerah. 
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen 
perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua 
puluh) tahun. 
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen 
perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) 
tahun. 
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan 
pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun di 
lingkungan Peme rintah Daerah. 
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
Renja PD adalah doku men perencanaan Perangkat 
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
21. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat LKIP, adalah laporan yang berisikan 
akuntabilitas dan kinerja suatu instansi pemerintah. 
22. Laporan Keterangan Pertanggungja waban yang 
selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang 
disampaikan oleh Pemerintah D aerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut 
Laporan Pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan 
oleh Pemerintah Daerah selasa 1 (satu) tahun anggaran . 
23. Laporan … 
5 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
 23. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 
selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang 
disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah 
Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembant uan 
selama 1 (satu) tahun anggaran . 
24. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya 
disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, 
dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk 
menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial . 
25. Penyan dang Masalah Kesejahteraan Sosial yang 
selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, 
kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu 
hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat 
melaks anakan fungsi sosial nya, sehingga tidak dapat 
terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, 
maupun sosial secara memadai dan wajar. 
26. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 
selanjutnya disingkat IPPD adalah informasi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan 
oleh Kepala Daerah kepada masyarakat. 
27. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD 
adalah semua b arang yang dibeli atau diperoleh atas 
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.