Menurut PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 9 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 18?
Pasal Pasal 18 dalam PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 9 Tahun 2021 tentang SISTEM REMUNERASI JASA PELAYANAN COVID -19, pada , menyatakan:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah -daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 ); 
3. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
4. Undang -Undang Nomor 17 Tah un 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
5. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 
-2- 
 
6. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 200 4 Nomor 105 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 
7. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
8. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
9. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republi k Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5049) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) ; 
10. Undang -Undang Nomor 3 6 Tahun 200 9 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 1 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3637); 
11. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6398) ; 
12. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang -Undang Republik Indonesia 
Nomor 2 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indo nesia Nomor 5589 ); 
13. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Perintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5607) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Ta hun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6573); 
 
-3- 
 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 36, Tambahan Lembaran negara Republik 
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang -Undang Hukum 
Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5145 ); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 N omor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indo nesia Nomor 5888 ); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negar a Republik Indonesia Nomor 6322 ); 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12 ); 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indo nesia Tahun 2018 Nomor 12 ); 
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
HK.01.07/MENKES/238/2020 Tentang Petunjuk teknis 
Klaim penggantian biaya perawatan pasien penyakit 
infeksi Emerging tertentu bagi Rumh Sakit Yang 
menyelenggarakan Pelay anan Co ronavirus Disease 2019 
(Covid -19); 
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
HK.01.07/MENKES/392/2020 Tentang Pemberian 
Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan 
Yang Menangani Coronavirus Disease 2019 ( Covid -19); 
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
HK.01.07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis 
Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit 
Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang 
menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 
2019 (COVID -19); 
22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
HK.01.07/MENKES/230/2021 Tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Rumah Sakit lapangan/Rumah Sakit 
darurat pada masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 ( 
Covid -19 ); 
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 
2008 ten tang Urusan Pemerintah yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran 
Daerah Kabupa ten Majene Tahun 2008 Nomor 11 ); 
 
-4- 
 
24. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 22 Tahun 
2012 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja 
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene 
(Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 
Nomor 22) ; 
25. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 
2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Majene Tahun 2013 Nomor 11). 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM REMUNERASI 
JASA PELAYANAN COVID -19 PADA RUMAH SAK IT UMUM 
DAERAH .