Menurut Peraturan Bupati ten tang Pembentukan, Kedudukan, Nomor 96 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 7?
Pasal Pasal 7 dalam Peraturan Bupati ten tang Pembentukan, Kedudukan, Nomor 96 Tahun 2021 tentang PEMBENTUKAN,KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, pada BAB II - PEMBENTUKAN, menyatakan:

(1) Susunan organisasi RSUD Kudungga terdiri atas:
a. Direktur;
b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
1. Bidang pelayanan medik, membawahkan:
a) Seksi Pelayanan medik; dan
b) Seksi Mutu Pelayanan medik,
2. Bidang Keperawatan, membawahkan:
a) Seksi Asuhan Keperawatan; dan
b) Seksi Mutu Keperawatan,
3. Bidang pelayanan Penunjang, membawahkan:
a) Seksi Penunjang Medik; dan
b) Seksi Penunjang Non Medik,
- 8 -
c. Wakil Direktur Administrasi Umum, membawahkan:
1. Bagian Umum, membawahkan:
a) Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga; dan
b) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat,
2. Bagian Keuangan, membawahkan:
a) Subbagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana; dan
b) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi,
3. Bagian Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan:
a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
b) Subbagian Diklat, Kerja Sarna, dan Pengembangan,
d. Dewan Pengawas;
e. SPI;
f.Komite;
g. Kelompok Staf Medik;
h. Kelompok Jabatan Fungsional;
1.Instalasi; dan
J.Unit.
(2) Bagan susunan organisasi RSUD Kudungga sebagaimana dimaksud pada
tercantum dalarn Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
BABV
TUGASDANFUNGSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasa18
(1)RSUD Kudungga mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan
perorangan secara paripuma.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD
Kudungga menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai
dengan standar pelayanan RSUD Kudungga;
b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan
kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan
medis;
- 9 -
c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam
rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
dan
d. penyelenggaraan penelitian, pendidikan dan pengembangan serta
penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan
pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan
bidang kesehatan.
Bagian Kedua
Direktur