Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 72 Tahun 2020 pada Pasal 7?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 72 Tahun 2020 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, BAB V - PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN, Pasal 7 menyebutkan bahwa:

Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan 
Berusaha dan Non Berusaha, DPMNakertrans 
berkoordinasi dengan OPD Teknis; 
Pemberian pertimbangan teknis Perizinan Berusaha 
dan Non Berusaha yang menjadi fungsi OPD teknis 
dilakukan dengan penerbitan Berita Acara Survey Tim 
Teknis dan/atau rekomendasi dari OPD teknis.