Apa norma yang terkandung dalam Pasal 16 PERATURAN BUPATI BATANG Nomor 91 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN BUPATI BATANG Nomor 91 Tahun 1945 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, khususnya , Pasal 16, memuat:

Uraian lebih lanjut APBDsebagaimana dimaksud dalamPasal2,tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini terdiri dari:
1.Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, RincianObjek Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;
102.Lampiran II Penjabaran APBDMenurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan,Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan,Belanja, dan Pembiayaan;
3.Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Hibah
4.Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial
5.Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat
khusus;
6.Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran belanja bagi hasil;
7.Lampiran VIIRincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
SubKegiatan, Kelompok, Jenis,Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8.Lampiran V IIIRincian DB H-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan
Pertambangan GasAlam/TambahanDBH-Minyak
dan Gas Bumi*)Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
SubKegiatan,Kelompok, Jenis,Objek, dan Rincian
ObjekPendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9.Lampiran IXRincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut
UrusanPemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
10.Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam
Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan
Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program
Prioritas Perbatasan Negara.