Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor 2/0 Tahun 2021 Pasal 4?
Dalam PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor 2/0 Tahun 2021 tentang TATA KERJA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAB III - TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG, Pasal 4 mengatur sebagai berikut:

Tugas Sekretariat PPNS meliputi:
Melakukan koordinasi, fasilitasi administrasi, operasional, monitoring dan 
evaluasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
Menyediakan sarana dan prasarana berupa kotak pengaduan/PO, Box, 
telepon/faksimili, e-mail, website, dan kantor pelayanan pengaduan 
masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
Fungsi Sekretariat PPNS adalah:
Menyusun program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah;
Menyusun pertemuan secara berkala serta evaluasi kinerja PPNS;
Menyusun bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kesekretariatan;
Menerima, mengelola dan mengklarifikasi laporan pengaduan 
masyarakat;
Menyusun rencana monitoring pelaksanaan Peraturan Daerah;
Menyusun rencana evaluasi pelanggaran Peraturan Daerah;
Menyusun rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran 
Peraturan Daerah ;
Menyusun jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan atas 
pelanggaran Peraturan Daerah;
Melaksanakan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Perundang-Undangan lainnya dengan Kepolisian Kota Ambon, 
Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan aparatur pemerintah 
lainnya; dan
Menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS.
Wewenang Sekretariat PPNS adalah:
Pejabat PPNS Penegak Peraturan Daerah melakukan penyelidikan dan 
penyidikan Peraturan Daerah;
Memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
Melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS 
Penegak Peraturan Daerah;
Melakukan penilaian kinerja PPNS Penegak Peraturan Daerah;
Memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas 
penyidikan; dan
Memberikan saran, masukan, pertimbangan dan tanggapan kepada 
Walikota terkait Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, 
pemberdayaan dan pembinaan PPNS.
I