Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 68 Tahun 2016 pada Pasal 26?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 68 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER, Pasal 26 menyebutkan bahwa:

(1)Penyaluran hibah berupa barang atau jasa dilakukan oleh Kepala SKPD kepada
penerima hibah,dengan persyaratan sebagai berikut:
a.hibahkepada Pemerintah Daerah lainnya, terdiri atas:
1.Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat), 1(satu)rangkap bermeterai
cukupyangditandatangani oleh Kepala Daerah Penerima Hibah dan
dibubuhi cap Pemerintah Daerah Lainnya serta dicantumkan nama
lengkap Kepala Daerah penerima hibah ;
2.NPHD;
3.fotokopi KartuTandaPenduduk (KTP)atas nama Kepala Daerah penerima
hibah;
4.surat pernyataan tanggung jawabpenerima hibah ;dan
5.pakta integritas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
b.hibah untuk Badan Usaha Milik Daerah , terdiri atas:
1.Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat), 1(satu)rangkap bermeterai
cukup yang ditandatangani oleh Direksi atau sebutan lain dan dibubuhi
capBadan Usaha Milik Daerah serta dicantumkan nama lengkap Direksi
atau sebutan lain;
2.NPHD;
3.fotokopi KartuTandaPenduduk (KTP)atas nama Direksi atau sebutan lain
Badan Usaha Milik Daerah ;
4.surat pernyataan tanggung jawabpenerima hibah ;dan
5.pakta integritas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
c.hibah untuk badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan berbadan
Hukum Indonesia , terdiri atas :
1.Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat), 1(satu)rangkap bermeterai
cukup yang ditandatangani oleh ketua/pimpinan
badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan berbadan Hukum Indonesia
dan dibubuhi cap badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan berbadan
HukumIndonesia serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan
badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan berbadan HukumIndonesia ;
-14-2.NPHD;
3.Fotokopi KartuTandaPenduduk (KTP)atas nama ketua/pimpinan
badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan berbadan HukumIndonesia ;
dan
4.surat pernyataan tanggung jawabdari penerima hibah ;dan
5.pakta integritas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
Bagian Ke delapan
Penggunaan Hibah
Pasal27
(1)Penerima hibah wajib menggunakan hibah sesuai NPHD.
(2)Penerima hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain.
Bagian Ke sembilan
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal28
(1)Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada
Bupati melalui PPKD dengan tembusan KepalaSKPD terkait.
(2)Laporan pengunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
palingsedikit memuat :
a.pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan
kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
b.maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud d an tujuan disusunnya
laporan penggunaan hibah;
c.hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan
sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah
dan NPHD;
d.realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah
dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai
kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah
diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD disertai fotokopi bukti-bukti
pengeluaran yang lengkap dan sah ;
e.manfaat, berisi uraian tentang manfaat hibah yang diterima;
f.penutup, berisi uraian tentang hal -hal yang perlu untuk disampaikan oleh
penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
g.tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (pimpinan/ketua) serta
stempel/cap badan/lembaga /organisasi kemasyarakatan berbadan hukum
Indonesia ;
h.lampiran berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
(3)Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampai kan laporan penggunaan
hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait.
(4)Laporan penggunaan hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) paling sedikit memuat :
a.penjelasan mengenai penggunaan hibah berupa barang telah sesuai dengan
proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD ;
b.tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (pimpinan/ketua) serta
stempel/cap badan/lembaga/ organisasi kemasyarakatan berbadan hukum
Indonesia ; dan
c.lampiran, berisi dokumentasi /fotobarang yang diterima .
-15-Pasal29
(1)Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam
tahun anggaran berkenaan.
(2)Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada
jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
Pasal30
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:
a.permohonan pencairan tertulis dari calon penerima hibah kepada Bupati;
b.keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah ;
c.NPHD;
d.pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang
diterima akan digunakan sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah
diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD; dan
e.bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima
barang(Berita Acara Serah Terima Barang) atas pemberia n hibah berupa barang
atau jasa .
Pasal31
(1)Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan
hibah yang diterimanya.
(2)Pertanggung jawaban penerima hibah meliputi :
a.laporan penggunaan hibah;
b.surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang
diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah
diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD; dan
c.fotokopi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai pera turan
perundang -undangan bagi penerima hibah berupa uang termasuk kewajiban
pembayaran perpajakan dan salinan bukti serah terima barang (Berita Acara
Serah Terima Barang) bagi penerima hibah berupa barang.
(3)Berkas asli bukti -bukti pengeluaran yang lengkap d an sah disimpan dan
dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
(4)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Bupati melalui PPKD untuk hibah berupa uang atau KepalaSKPD terkait untuk
hibah berupa barang/ jasapaling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai
dilaksanakan atautanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali
ditentukan lain olehperaturan perundang -undangan.
(5)Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
Peraturan Bupati ini.
Pasal32
(1)Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam
tahun anggaran berkenaan.
(2)Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai
dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam
neraca.
Pasal33
(1)Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar
akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada
catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah.
-16-(2)Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati
ini.