Apa bunyi lengkap Pasal  16 dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 14 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 14 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, pada BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  16 dinyatakan:

(1) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang. 
(2) Kepala Bi dang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup 
pemberdayaan sosial meliputi pemberdayaan perorangan 
dan keluarga , pemberdayaan , kelembagaan dan sumber 
sosial, serta pendampingan dan pemberdayaan . 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 2), Kepala Bi dang Pemberdayaan Sosial 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian … 
27 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
 a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup 
pemberdayaan sosial; 
b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup 
pemberdayaan sosial; 
c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 
lingkup pemberdayaan sosial; 
d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pemberdayaan 
sosial; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Bi dang Pemberdayaan Sosial adalah 
sebagai berikut: 
a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup 
Bidang Pemberdayaan Sosial ; 
b. membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan 
berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan 
dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 
c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan 
pemberdayaan sosial lingkup pemberdayaan perorangan 
dan keluarga , pemberdayaan , kelembagaan dan sumber 
sosial serta pendampingan dan pemberdayaan ; 
d. mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup 
pemberdayaan sosial; 
e. mengoordinasikan pengembangan potensi sumber 
kesejahteraan sosial ; 
f. mengoordinasikan pembinaan Lembaga konsultasi 
kesejahteraan keluarga (LK3); 
g. mengoordinasikan pemeliharaan taman makam 
pahlawan; 
h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai 
dengan kewenangannya ; 
i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelap oran 
pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban 
kepada atasan; dan 
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
(5) Dalam … 
28 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
 (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bi dang 
Pemberdayaan Sosial membawahkan: 
a. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga ; 
b. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber Sosial ; 
dan 
c. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan . 
 
Paragraf 1 
Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga