Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 11 Tahun 2004.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 11 Tahun 2004 tentang POKOK -POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ; 
 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat 
Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ; 
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ; 
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tasikmalaya ; 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Tasikmalaya ; 
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kegiatan yang meliputi 
keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan 
dan pertanggungjawaban APBD ; 
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah 
yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu baik 
berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik 
Daerah berhubung dengan pelaksanaan Hak dan kewajiban 
tersebut ; 
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disebut APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan 
Pemerintahan Kota Tasikmalaya yang disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikm alaya; 
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Badan, 
Dinas dan Bagian Keuangan yang mempunyai tugas 
melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 
Bendahara Umum Daerah; 
10. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 
adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai 
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 
keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut 
kepada DPRD ; 
11. Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adal ah 
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 
keuangan Daerah ; 
12. Rancangan Anggaran Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat 
RASK; 
13. Dokumen Anggaran Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat 
DASK ; 
14. Laporan Triwulan adalah laporan realisasi keuanga n setiap 3 
(tiga) bulan sekali; 
15. Laporan Semester adalah laporan realisasi keuangan setiap 6 
(enam) bulan sekali 
16. Perbendaharaan Negara adalah Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Negara, termasuk investasi dan 
kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapka n dalam APBN dan 
APBD; 
17. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang Negara yang 
ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum 
Negara untuk menampung seluruh Penerimaan Negara dan 
membayar seluruh Pengeluaran Negara; 
 
 18. Bendahara Umum Daerah adalah peja bat yang diberi tugas 
untuk melakasanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; 
19. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD p ada Badan, Dinas dan Kantor di 
Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya; 
20. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja 
Daerah dalam rangka Pelaks anaan APBD pada Badan, Dinas, 
Kantor dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya; 
21. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan 
pengguna anggaran pada Badan, Dinas, Kantor dan Bagian di 
Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya; 
22. Pengguna Baran g adalah Pejabat Pemegang Kewenangan 
Penggunaan Barang milik Daerah; 
23. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang 
ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan 
Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah; 
24. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat 
penyimpanan uang Daerah yang ditetapkan oleh Walikota untuk 
menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh 
Pengeluaran Daerah; 
25. Kas adalah sejumlah uang tunai yang dimiliki oleh Pemerintah 
Daerah pada saat tertentu; 
26. Penerima an Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah; 
27. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah; 
28. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai nilai kekayaan bersih; 
29. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang 
diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih; 
30. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun -tahun 
anggaran berikutnya; 
31. Sisa lebih p erhitungan APBD Tahun lalu adalah selisih lebih 
realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan 
merupakan komponen pembiayaan ; 
32. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik 
barang berwujud maupun barang tidak berwujud ; 
33. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau 
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya 
yang sah; 
34. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar 
Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah 
yang dapat dinilai dengan uang be rdasarkan Peraturan 
Perundang -undangan yang berlaku, perjanjian, atau 
berdasarkan sebab lainnya; 
 35. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 
Pemerintah Daerah dan atau hak Pemerintah Daerah yang dapat 
dinilai dengan uang sebagai akibat pe rjanjian atau akibat 
lainnya berdasarkan Peraturan Perundang -undangan yang 
berlaku atau akibat lainnya yang sah; 
36. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan 
Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat 
bernilai uang sehingga Dae rah tersebut dibebani kewajiban 
untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek 
yang lazim terjadi dalam perdagangan ; 
37. Laporan Keuangan Daerah, selanjutnya disebut Laporan 
Keuangan adalah laporan pertanggungjawaban Keuangan 
Daerah yang terdiri dari laporan posisi keuangan Daerah / 
neraca, laporan kinerja keuangan (surplus/defisit), laporan arus 
kas dan laporan perhitungan anggaran ; 
38. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD 
adalah Badan Usaha yang sebagian atau seluruh sahamnya 
dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;