Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Nomor 1 Tahun 1945 Pasal 23?
Dalam 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Nomor 1 Tahun 1945 tentang Hubungan Keuangan Antara Pem erintah, BAB IX - SANKS I, Pasal 23 mengatur sebagai berikut:

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku , Peraturan 
Bupati Kolaka Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan , Tata Cara Pembagian dan Penetapan 
Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah Pasal 22 
(1) Apabila sampai dengan berakhirn ya tahun anggaran , 
ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa 
terlambat dipertanggungjawabkan , Bupati dapat 
memberikan sanksi kepada Desa yang bersangkutan 
berupa pengurangan ADD pada tahun anggaran 
berikutnya, dan akan diberikan kepada desa yang 
berperestasi 
(2) Apabila sampai dengan berakhirn ya tahun anggaran , 
ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa 
tidak dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan yang berlaku , Bupati 
melalui aparat pengawas fungsional melakukan 
pemeriksaan khusus kepada Desa. 
(3) Apabila pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud 
terdapat indikasi penyimpangan atau 
penyalahgunaan wewenang atas penggunaan ADD dan 
men yebabkan kerugian Desa/Daerah/Negara, Bupati 
dapat memberikan teguran atau sanksi kepada Desa 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ­ 
undangan yang berlaku. (4) SiLPA yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) terjadi karena: 
a. penggunaan ADD tidak sesuai dengan prioritas 
penggunaan ADD , pedoman umum atau pedoman 
teknis kegiatan ; dan 
b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 
1 (satu) bulan ; - 15 - 
~ POITU MURTOPO 
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHU N 2022 NOMOR Lf Diundangkan di Kolaka 
I~ ..,..,. 2.022. pada tanggal ~.1 ~r ,vav-, - r- SEKRETARIS D RAH KABUPATEN KOLAKA , \f 
(_ Ditetapkan di Kolak l 
pada tanggal 1'3 1 :'"'"'C\~ • 
~BUPATI KOLAKA ~/· - 
"'~ ;4...r AHMAD /AFEI pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatann ya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka memerintahx, mengetahui , orang Pasal 24 diubah dengan Peraturar 
Perubahan atas Peratura : 
2021 tentang Pedomz 
Pembagian dan Penet - 
untuk setiap Dr 
Pendapatan dan Belanj .... 
Anggaran 2021 dicabut dan OL. - 16 - 
Peraturan Bupati mi mulai berlaku i., 
diundangkan . 
Agar setiap 
1.1. Latar Belakang 
Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan mas yaraka t 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul 
dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Berkembangn ya paradigma pemberda yaan mas yaraka t 
memberikan inspirasi pemikiran bahwa pemerintah tidak lagi 
berada pada posisi yang menentukan dalam menetapkan berbagai 
kebijakan. Disisi lain masyarakat tidak lagi hanya ditempatkan 
sebagai obyek pembangunan , akan tetapi masyarakat diharapkan 
dapat berperan sebagai subyek pembangunan . Pemberda yaan 
mas yarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas 
individual dan sosial sehingga memiliki kemampuan untuk 
melangsungkan kehidupan atas dasar kemampuan ekonomi , sosial 
budaya maupun politik guna mewuju dkan masyarakat madani 
yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur buda ya 
setempat . 
Pemberian beberapa kewenangan kepada Pemerintah Desa 
berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , 
berimplikasi pada bertambahn ya kewajiban Pemerintah Desa yang 
harus dilaksanakan sebagai salah satu wujud dalam upaya I. PENDAHULUAN A. PEDOMAN TEKNIS PENGE LOLAAN ALOKASI DANA DESA DI 
KABUPATEN KOLAKA KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2022 PENDAPATAN DAN ANG GARAN 
DAERAH DARI 
BELANJA BERS UMBER YANG l ~ .)anva"", 2022. 
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN , TATA CARA 
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN 
ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TANGGAL : 
TENTANG : LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA 
NOMOR l-f TA.f-lu,-J 2..dl :z... - 17 - 
1.3. Tujuan 
Tujuan pemberian bantuan Alokasi Dana Desa di Kabupa ten 
Kolaka dalam rangka untuk: 
a. Menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa ; 1.2. Maksud 
Maksud pemberian bantuan Alokasi Dana Desa dari 
Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa adalah sebagai 
stimulus untuk membia yai program-program kegiatan dalam 
rangka Pen yelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa , Pelaksanaan 
Pembangunan , Pemb erdayaan Masyarakat dan Pembinaan 
Kemas yaratan . pemenuhan kebutuhan masyarakatnya . Hal ini berdampak pula 
pada bertarnbahn ya kegiatan-kegiatan yang harus dibia yai oleh 
Pemerintah Desa . Sehubungan dengan hal tersebut diatas , maka 
perlu untuk memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Desa 
guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 
Pemberda yaan Mas yarakat Desa . 
Besarn ya jumlah penduduk Kabupaten Kolaka yang bertempat 
tinggal di desa dengan berbagai permasalahann ya, memb erikan 
inisiatif dan inovasi bagi Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk 
mengembangkann ya kearah yang lebih baik . Hal ini salah satunya 
didorong oleh faktor ketertinggalan desa dalarn kaitann ya dengan 
kualitas sumbe r daya manusia dan sarana prasarana infrastru ktur 
desa yang masih sangat terbatas . Lebih jauh hal tersebut tidak 
terlepas dari keterbatasan dana pembangunan yang dialok asikan 
kepada desa . 
Berlandaskan permasalahan -permasalahan terse but, dan 
sejalan dengan pelaksanaan Undang -undang Nomor 6 Tahu n 2014 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentan g 
Peraturan Pelaksanaan Undang -undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa sebagaimana telah diubah yang kedua dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 , Pemerintah 
Kabupaten Kolaka mengalokasikan bantuan keuangan kepada 
desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) . - 18 - 
1.5. Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 
Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan prinsip 
keterbukaan/transparan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada 
publik. 1. 4. Sasaran 
Sasaran yang hendak dicapai dalam penggunaan Alokasi Dan a Desa 
di Kabupaten Kolaka diarahkan pada : 
a. Meningkatkan kemampuan Aparatur , Lembaga dan Mas yarakat 
Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabn ya untuk 
memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan desa sesuai 
kewenangan desa dengan pola partisipatif; 
b. Meningkatn ya sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) desa ; 
c. Meningkatkan daya dukung kemampuan keuangan desa dalam 
melaksanakan otonom i desa sesuai dengan asal usul adat istiada t 
setempat. kemas yarakatan desa ; 
j. Menunjang program kegiatan pernerintah , pemerintah prop insi 
dan pemerintah kabupaten. lembaga -lembaga fungsi dan peran b. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan 
sosial ; 
c. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran p embangunan 
di tingkat desa dan pemberda yaan mas yarakat; 
d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan ; 
e. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan , sosial 
buda ya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial ; 
f. Meningkatkan ketrentraman dan ketertiban; 
g. Meningkatkan pela yanan publik dalam rangka pengemb angan 
kegiatan sosial dan ekonomi mas yarakat; 
h. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong 
mas yarakat ; 
1. Meningkatkan - 19 - 
III. MEKANISME PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA 
3.1. Perencanaan ADD 
Tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan 
Mus yawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes ) 
dengan melibatkan BPD , LPMD, dan tokoh mas yarakat lainn ya. 
Selanjutn ya berdasarkan hasil Musrenbangdes , Kepala Desa 
men yusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kegiatan 
Pembangunan Desa (RKPDes) yang merujuk pada RPJMDes untuk 
dibahas bersama -sama dengan BPD . Selanjutn ya RKPDesa m enjadi 
dasar dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa, dan Rencana pengalokasian dana ADD 
wajib dituangkan dalam APBDesa tahun berkenaan . 
3.2. Persiapan Pelaksanaan ADD 
Tahapan persiapan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa kegiatan 
yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa , BPD dan Lembaga ­ 
lembaga Kemas yarakatan yang ada di desa, antara lain: 
a. Mensosialisasikan program-program pemberda yaan mas yarakat 
yang direncanakan oleh desa melalui forum tingkat Dusun dan 
pemberitahuan besaran ADD untuk Tahun Anggaran berjalan ; 
b. Melaksanakan Mus yawarah Rencana Pembangunan Desa 
(Musrenbangdes) dengan melibatkan stakeholders yang ada di desa 
(diantaranya ; BPD , LPMD , PKK dan lembaga kemas yarakatan 
lainn ya); 
c. Berdasarkan hasil Musrenbangdes , BPD men yelenggarakan 
mus yawarah Desa guna merumuskan program prioritas program 
kegiatan desa yang akan dilaksanakan dan akan dijadikan sebagai 
bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa untuk men yusun Dalam rangka menjamin pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa agar 
tepat sasaran , pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan 
pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa. 
Sedangkan Tata cara pengelolaan keuangan desa dan tata cara 
pengadaan barang/jasa di desa adalah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan yang berlaku . II. PENGELOLA ALOKASI DANA DESA (ADD) - 20 - 
RKP Desa yang dituangkan dalam Rancangan Perat uran Desa 
ten tang RKPDesa ; 
d. Berdasarkan RKPdesa dimaksud, Kepala Desa me nyusun 
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang akan 
disampaikan kepada BPD untuk di bahas dan ditetapkan menjadi 
Peraturan Desa tentang APBD esa; 
e. Berdasarkan APBDesa, Kepala Desa menyusun Rencana 
Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
untuk kegiatan yang bersifat fisik. 
f. Kepala Desa setiap tahun anggaran menerbitkan Keputusan Kepala 
Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, 
Pemeriksa Barang/ Jasa , Pengurus dan Pen yimpan Barang pada 
Sekretariat Desa serta Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa 
(PTPKD). 
3.3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana ADD 
Penyaluran dan pencarran dana ADD dilakukan melalui 
mekanisme sebagai berikut : 
a. Dana ADD untuk masing-rnasing desa merupakan dana bantuan 
dan harus dipertanggungja wabkan baik secara teknis dan 
administrasi; 
b. Dana ADD dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Angg aran 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Badan Keuangan 
dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka ; 
c. Kepala Desa men yusun Rencana Penggunaan Dana (RPD ) ADD dan 
dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat 
fisik ; 
d. Kepala Desa menyampaikan RPD dimaksud kepada Cama t untuk 
dilakukan verifikasi/ penelitian kesesuaian pengajuan anggaran 
dengan APBD esa, Standar Harga , Harga Satuan Barang dan 
kela yakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan . 
e. Kepala Desa mengusulkan surat permohonan pencairan dana ADD 
beserta lampirann ya kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan 
Mas yarakat dan Desa (DPMD) diketahui Camat dan apabila 
permohonan pencairan telah dinyatakan lengkap dan benar, berkas 
permohonan pencairan dana beserta lampirann ya diteru skan 
kepada Inspektorat Daerah , selanjutn ya diproses pencairan nya pada 
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). - 21 - 
f. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang membidangi bantuan 
keuangan desa , memberikan tanda terima penyampaian persyaratan 
pencairan bantuan keuangan desa , antara lain: 
RPJM Desa; 
RKP Desa ; 
APBDesa ; dan 
RPD Desa ; 
Dokumen Laporan sesuai ketentuan pencairan (untuk pencair an 
tahap II, III dan IV) 
g. Pengajuan pencairan dana ADD oleh Kepala Desa dilaku kan dalam 
4 (empat) tahap dengan ketentuan s ebagai berikut : 
1) Tahap I, persyaratan yang harus dicukupi antara lain: 
a) Dokum en Lapo ran Pertanggungjawaban dan Real isasi APBDe s 
Tahun sebe lumn ya 
b) Dokum en RPJMD es (jika terjadi revisi) , RKPDes dan APBDes 
yang berbas is Aplikasi SISKEUDES 
c) Dokumen LPPD 
d) Laporan Penyusunan Dokum en/Bu ku Profil Desa tahun 
sebelumn ya 
e) Rencan a Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan 
pembangunan berikut gambar dan Analisa biaya yang berlaku 
dan photo 0% (apabila ada kegiatan) ; 
2) Tahap II, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai 
berikut : 
a) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap II; 
b) Laporan Pen yerapan dan pemanfaatan dana ADD Tahap I 
telah mencapai 80°/o (delapan puluh perseratus) dari dana 
yang telah direalisasikan (ADD Tahap I). 
c) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap I oleh 
Camat . 
d) Dokumen pers yaratan lainn ya yang menjadi tugas dan fungsi 
Pemerintah Desa. 
3) Tahap III, persyaratan yang harus dipenuhi adal ah sebagai 
berikut : 
a) Surat permoho nan pencairan dana ADD Tahap III; - 22 - 
b) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD telah 
mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang 
telah direalisasikan . 
c) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap II oleh 
Camat . 
d) Dokumen pers yaratan lainn ya yang menjadi tugas dan fungsi 
Pemerintah Desa. 
4) Tahap IV, pers yaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai 
berikut : 
a) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap IV; 
b) Laporan Pen yerapan dan pemanfaatan dana ADD telah 
mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang 
telah direalisasikan . 
c) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap III oleh 
Camat . 
d) Dokumen pers yaratan lainn ya yang menjadi tugas dan fungsi 
Pemerintah Desa. 
3. 4. Penggunaan dana ADD 
Dana ADD dipergunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan 
Kepala Desa dan perangkat Desa , dalam menunjang peningkatan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa , Pelaksanaan Pembangunan , 
Pembinaan Kemas yarakatan dan Pemberdayaan Mas yarakat Desa. 
Batasan maksimal besarn ya dana ADD yang dipergunakan untuk 
penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Des a 
dialokasikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa 
untuk mendukung kegiatan lainn ya. 
Selanjutn ya alokasi sisa ADD setelah dikurang i untuk penghas ilan 
Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut dipergunakan untuk 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa , Pelaksanaan Pembangu nan Desa 
Pembinaan Kemas yarakatan dan Pemberdayaan Mas yarakat Desa . 
3. 5. Rincian Pengalokasian ADD 
Guna menjamin tertib administrasi dan pengelolaan anggaran , 
secara rinci pengalokasian dana ADD dapat dipe rgunakan untuk: 
3.5.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa , meliputi: 
1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa . 
a. Kepala Desa Rp. 3.210 .000,00 perbulan 
b. Sekretaris Desa Non PNS Rp. 2.225 .000,00 perbulan - 23 - 
c. Kepala Urusan Rp. 2.022.200,00 perbulan 
d. Kepala Seksi Rp. 2.022.200 ,00 perbulan 
e. Kepala Dusun Rp. 2.022.200,00 perbulan 
2. Tunjangan jabatan Kepala Desa sebesar Rp. 540.000,00 
perbulan 
3. Tunjangan jabatan Sekretaris Desa Non PNS sebesar 
Rp. 400.000,00 perbulan 
4. Tunjangan jabatan bagi Sekretaris Desa PNS Rp. 490.000,00 
perbulan 
5. Bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus PNS 
tidak berhak mendapat penghasilan tetap sebagimana 
dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b 
6. Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan 
Perangkat Desa 
7. Operasional Pemerintahan Desa Maksimal Rp. 60.000.000,-/ 
Tahun dengan penggunaan sebagai berikut : 
a. Insentif Staf/Operator Kaur Keuangan Rp. 1.000 .000,-/ 
bulan 
b. Belanja alat tulis kantor 
c. Belanja penggandaan 
d. Belanja cetak 
e. Belanja Operasional BPD 
f. Perjalanan dinas dalam Daerah 
g. Perjalanan dinas luar Daerah 
h. Belanja Pengadaan/pemeliharaan Inventaris Kantor 
1. Belanja surat kabar dan publikasi desa 
J. Belanja rekening listrik 
k. Belanja makan dan minum rapat/mus yawarah desa 
1. Pemeliharaan kendaraan dinas 
8. Belanja Insentif BPD Rp. 36.000.000,00 
a. Ketua Rp. 800.000,00 perbulan 
b. Wakil Ketua Rp. 650.000 ,00 perbulan 
c. Sekretaris Rp. 550.000 ,00 perbulan 
d. Anggota (2 orang) masing-rnasing Rp. 500.000 ,00 
perbulan 
9. Pengembangan s ystem pela yanan , administrasi dan informasi 
desa - 24 - 
6. Pembinaan lembaga kemasyar akatan antara lain: 
a) Operas ional pembin aan lembaga kemasyarakatan yang 
dipergunakan untuk m embia yai : Rp. 500.000 ,00 perbulan e) Pemangk u a. Pembuatan papan data dan monografi desa 
b. Penyusunan penataan ruang dan batas desa 
c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 
- Pelatihan Awal Masa Jabatan Kepala Desa bagi Desa 
yang telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Tahu n 
2022 sebesar Rp. 15.000.000,- 
- Pelatihan SIPADes bagi 23 Desa yang belum m engikuti 
pelatihan sebesar Rp. 6.000.000,- 
- Pelatihan Pen yuisunan Perundang -undang an (BPD 
bersama Pemerintah Desa) sebesar Rp. 6. 000. 000,- 
10. Belanja Operasional Pemilihan Kepala Desa bagi Desa yang 
akan menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Kepala Desa dan 
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ± Rp. 30.000.000,- 
11. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa lainn ya yang 
dianggap penting sesuai peraturan perundang -undan gan yang 
berlaku . 
3. 5. 2. Pembangunan Desa 
a. Pembangunan Ruan g Terbuka Hijau 
b. Pengadaan Lampu Penerangan Desa 
c. Pembangunan Sarana Pem erintahan 
d. Program kegiatan lainn ya yang sesuai dengan kond isi desa 
dan telah diputuskan dalam mus yawarah 
3.5.3. Pembin aan Kemas yarakatan 
1. Operasional TP PKK Sebesar Rp. 15.000.000 ,00 pertah un 
2. Insentif tenaga para medis gemari Rp. 1.100 .00,00 / bulan 
3. Insentif tenaga pendamping desa gemari Rp. 350.000 ,00/ 
orang / bulan 
4. Insentif Pemuka adat Rp. 350.000 ,00 / orang / bulan 
5. Penin gkatan pengamal an kehidupan beragama: 
a) Insentif Imam Desa Rp. 700.000,00 perbulan 
b) Insentif Imam mesjid dusun Rp. 500.000,00 perbulan 
c) Pinandita Rp. 600.000,00 perbulan 
d) Pendeta Rp. 600.000,00 perbulan - 25 - 
1. Pembinaan pemuda dan karung taruna 
2. Pembinaan majelis taklim 
3. Pelaksanaan MTQ maksimal Rp. 15.0 00.000,-/tahun 
4. Pelaksanaan hari-hari besar keagamaan 
5. Pelaksanaan hari besar kenegaraan 
b) Insentif LPM Rp. 18.000,00 pertahun dengan rincian : 
1. Insentif Ketua Rp. 600.000,00 perbulan 
2. Insentif Sekretaris Rp. 500.000,00 perbulan 
3. Insentif Anggota Rp. 400.000 ,00 perbulan 
c) Insentif Linmas dan pengamanan desa 
Rp. 26.400 .000,00 pertahun dengan rincian : 
1. Insentif Danton Linmas Rp. 450.000,00 perbulan 
2. Anggota Linmas Rp. 350.000,00 perbulan 
3. Pengamanan desa (2 orang) masing-masing 
Rp. 350.000 ,00 perbulan 
7. Kegiatan pembinaan kemas yarakatan lainn ya yang 
dianggap penting sesuai peraturan perundang -undangan 
yang berlaku. 
3.5.4. Pemberda yaan Masyarakat Desa 
a. Pen yertaan modal pada BPR Bahteramas Maksimal 
Rp. 10.000.000,00 
b. Bantuan untuk program dan kegiatan ketahanan pangan 
desa 
c. Promosi dan edukasi kesehatan mas yarakat serta gerakan 
hidup bersih dan sehat 
d. Penghijauan di jalan desa, lingkungan perkantoran dengan 
pengadaan bibit , sungkup dan pemeliharaann ya 
e. Pengembangan sarana prasarana rumah ibadah maks imal 
Rp. 30.000.000,00 
f. Program kegiatan lainn ya yang sesuai dengan kondisi desa 
dan telah diputuskan dalam mus yawarah 
Dalam penggunaan ADD , Kepala Desa wajib memperhatikan 
ketentuan sebagai berikut : 
1. Kegiatan yang telah dianggarkan dalam Organisasi Perangkat 
Daerah ataupun program lainnya tidak diperk enankan 
dianggarkan dalam Alokasi Dana Desa ; - 26 - 
Pola pelaksanaan ADD dilakukan dengan metode : 
a. Pencairan dana ADD yang telah ditransfer ke rekening desa 
dipergunakan sesuai dengan RPD (Rencana Penggunaan 
Dana) ADD dan teknis serta mekanisme untuk 
peng eluarann ya sesuai dengan pera turan perundang ­ 
undangan yang berlaku . 
b. Pencairan dana ADD yang dipergunakan untuk belanja 
penghasilan tetap Kepala Desa dan Perang kat Desa 
diba yarkan s etiap Triwulan sesuai dengan alur kas desa; 
c. Untuk pelak sanaan kegiatan ADD baik infrastru ktur maupun 
non infrastru ktur dan terkait dengan pengadaan barang/jasa 
wajib berpedoman pada Peraturan Bupa ti tentang Pengadaan 
Barang / J asa di Desa ; 2. Dalam hal dana ADD dipergunakan untuk bel anja baran g 
atau jasa (rnisaln ya; pembelian alat tulis kantor , peralatan 
dan lain sebagain ya) wajib memperhatikan besaran pungu tan 
paja k (PPN atau PPh) yang harus dipungut oleh Bendah ara 
Desa berdasarkan peraturan perundang-und angan yang 
berlaku ; 
3. Pengalo kasian belanja wajib memperh atikan Stand ar Barang 
dan Harg a Satuan Barang Kebutuhan yang ditetapkan Bupati; 
4. Kaur Keuangan Desa melaksanakan tugas kebendaharaan 
berke wajiban untuk membukukan setiap penerimaan dan 
pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentu an peraturan 
perundan g-undangan yang berlaku . 
5. Kaur Keuangan Desa melaksanakan tugas kebendaharaan 
melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum dan m enutup 
setiap akhir bulan dengan saldo maksimal Rp. 10.000.000,­ 
Kas dibendahara 
3 .6. Pelaksanaan ADD 
3.6.1. Pola Pelaksanaan 
Pelaksanaan kegiatan- kegiatan sebagaim ana yang 
ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang 
bersumber dari ADD sepenuhn ya dilaksanakan oleh Kepala Desa 
selaku penan ggung jawab pengelolaan keuangan yang ada di 
desa. - 27 - 
3.6.2. Pengendalian ADD 
Pengendalian pelaksanaan ADD dilakukan dalam rangka 
untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan yang berlaku . 
Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin 
setiap proses pelaksanaan ADD memiliki kesesuaian dengan 
maksud , tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas 
serta efisiensi anggaran yang akuntabel. 
1. Pengawasan 
Pola pengawasan terhadap penge lolaan ADD dilakukan oleh : 
a. Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat 
Kabupaten Kolaka; 
b. Penga wasan Teknis atau fisik dan admin istratif dilakukan 
oleh Camat Ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan kegiatan 
ADD yang bersifat fisik (pembangunan infrastruktur) harus 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
1) Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur 
perdesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar penampang 
yang ditetapkan sebelumn ya; 
2) Mas yarakat desa setempat harus mendapat prioritas untuk 
turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi 
penduduk miskin ; 
d. Bendahara Desa s etiap bulan melaporkan 
pertanggungjawaban penggunaan dana ADD kepada Kepala 
Desa dengan melampirkan Buku Kas Umum dan Buku 
Pembantu per kegiatan disertai dengan buku pajak serta 
dokumen lainn ya; 
e. Dana ADD yang tidak dapat direalisasikan dan 
dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirn ya tahun 
anggaran berjalan atau terdapat Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran (SILPA) , wajib dilaporkan kepada Bupati melalui 
Camat paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran 
berikutn ya. - 28 - 
c. Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat 
melalui BPD . 
Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan 
pengelolaan dilaksanakan antara lain: 
a. Proses perencanaan penggunaan dana ADD ; 
b. Proses pencairan dana ADD dan penggunaann ya; 
c. Proses pelaksanaan kegiatan yang di <lanai dari dana ADD 
terkait dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembia yaan, dan 
tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana ADD ; 
Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD 
pada tingkat desa , sedapat mungkin diselesaikan oleh Camat 
dengan ketentuan: 
a. Melaporkan setiap permasalahan yang ada kepada Bupati 
melalui SKPD teknis ; 
b. Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adan ya 
penyimpangan atau penyalahgunaan ADD , maka dilakukan 
pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh 
Aparat Pengawas Fungsional . 
2. Pelaporan 
Bentuk pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut : 
a. Laporan Triwulan , yakni laporan mengenai pelaksanaan 
penggunaan dana ADD dibuat setiap triwulan 
disampaikan kepada Bupati (Laporan berbasis Aplikas i 
Siskeudes) 
b. Laporan semester , yakni laporan mengenai pelaksanaan 
penggunaan dana ADD dibuat setiap enam bulan sekali 
disampaikan kepada Bupati paling bulan Juli tahun 
anggaran berjalan (Laporan berbasis Aplikasi Siskeudes) 
c. Laporan akhir Realisasi ADD disampaikan kepada Bupati 
paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutn ya. 
Penyampaian laporan sebagaimana tersebut di atas 
dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Kepala Desa kepada 
Camat untuk dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang 
membidangi pemerintahan desa. 
3.6.3. Pertanggungjawaban 
Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggung­ 
jawaban APBDes , sehingga bentuk pertanggungjawabann ya - 29 - 
adalah pertanggungjawaban pelak sanaan APBDes yang berbasis 
Aplikasi SISKEUDES. 
Penanggungjawab Operasi onal Pengel olaan ADD secara 
kesel uruhan adalah Kepala Desa. Bentuk dan tata cara 
pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesua i 
dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku. 
IV. PENUTUP 
Demikian Pedoman Teknis Pengelo laan Alokasi Dana Desa di 
Kabupaten Kolaka , agar dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) . - 30 - 
KECAMATAN/ PAGU 
NO ALOKASI DANA DESA DESA 
PERDESA 
1 2 3 
I IWOIMENDAA 
1 TAM BORASI Rp 681.6 53.800,00 
2 LADAHAI Rp 681.65 3.800,00 
3 IWOIMEND AA Rp 681.653.800,00 
4 ULU KALO Rp 712.339.500,00 -- 5 LAMBOP INI Rp 712.339.5 00,00 
6 LASIROK U Rp 681.653 .800,00 
7 LAWOL IA Rp 620.282.300,00 
8 WATU MELEW E Rp 650.968 .000 ,00 
9 LANDO ULA Rp 620.282.300,00 
10 WONU ALAK U Rp 620.282.300,00 
JUMLAH SUB I Rp 6.663.109 .100,00 
II WOLO 
1 TOLOWE PONRE WAR U Rp 681.65 3.800,00 
2 LALON AHA Rp 650.968.000,00 
3 LANA Rp 712.339 .500,00 
4 ULU LAPAO - PAO Rp 712.339.5 00,00 
5 LALONGGOPI Rp 650.968.000,00 
6 LAP AO - PAO Rp 712.33 9.500,00 
7 MUARA LAPAO - PAO Rp 712.339.500,00 - - 8 LANGGOMAL I Rp 681.653.800,00 
9 DONGGALA Rp 681.6 53.8 00,00 
10 SAMAENRE Rp 650.968.000,00 
11 IWOIMO PURO Rp 681.653 .800,00 
12 ULU RINA Rp 650.968.000 ,00 
JUMLAH SUB n Rp 8.179.845 .200,00 
Ill SAMATURU 
1 AMAMOTU Rp 712.339.5 00,00 
2 KALOLO A Rp 650.968.000,00 
3 WOWATAMBOLI Rp 712.339.500,00 
4 SAN I - SANI Rp 712.339.500,00 
5 LAMBOL EMO Rp 712.339.5 00,00 
6 TAMBO LI Rp 743.024.8 00,00 
7 KONAWEHA Rp 712.339.5 00,00 
8 LAWULO Rp 712.339.500,00 
9 AWA Rp 712.339.500,00 
10 MALAHA Rp 712.339.500,00 
11 LATUO Rp 681.65 3.800,00 
12 PUU TAMB OLI Rp 681. 653.800,00 
13 ULU KONA WEHA Rp 712.339.500,00 
14 ME URA Rp 650.968.000 ,00 
15 ULA WENG Rp 650.968.000,00 
16 PUU LAWU LO Rp 712.339.500,00 
17 LIKU Rp 650.968.000,00 
JUMLAHSUBW Rp 11.833.599.400 ,00 B. TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI 
DANA DESA (ADD) UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA 
TAHUN ANGGARAN 2022 -31- 
1 2 3 
IV WUNDULAKO 
1 TIKONU Rp 650.968.000,00 
2 TOWUA Rp 681.653 .800,00 
3 UN AME ND AA Rp 681.653 .800,00 
4 BENDE Rp 650.968.000,00 
5 SABIANO Rp 681.653.8 00,00 
JUMLAB SUB IV Rp 3.346.897 .400 ,00 
v BA ULA 
1 PUU RODA Rp 620.282.300,00 .__ - 2 PUULE MO Rp 650.968.000, 00 
3 PUUBENU A Rp 620.282.300,00 
4 WATALARA Rp 650.968.000 ,00 
5 BA ULA Rp 681.653 .800,00 
6 LANGO RI Rp 650.968.000,00 ...___ 
7 PUUBUNGA Rp 681.653 .800,00 
8 PEWUTAA Rp 620.28 2.300,00 
9 ULU BAU LA Rp 650.968.0 00,00 
JUMLAH SUB V Rp 5.828.026 .500,00 
VI POMALAA 
1 TOTO BO Rp 620.282.300,00 
2 OKO - OKO Rp 650.968.000, 00 
3 PELAMBUA Rp 712.3 39.500,00 
4 TAMBEA Rp 620.282.300,00 
5 SO PURA Rp 650.968.000 ,00 -- 6 HUK O-HUKO Rp 681.653.800,00 
7 PESOUHA Rp 650.968.000,00 
8 HAKATUT OBU Rp 650.968.000,00 
JUMLAH SUB VI Rp 5.238.429. 900,00 
VII TANGGETADA 
1 RAHANGGADA Rp 620.282.300,00 
2 TONDOWO LIO Rp 681.653 .800,00 
3 LAMED AI Rp 650.968.000,00 
4 LALONGGO LOSU A Rp 650.968.000,00 
5 TANGGET ADA Rp 650.968.000,00 
6 PETUDUA Rp 650.968.000 ,00 
7 PALEWAI Rp 620.282.300,00 
8 POPALIA Rp 681.653 .800, 00 ,___ 
9 PEWISOA JAYA Rp 681.65 3.800,00 
10 PUUNDAIPA Rp 620.28 2.300,00 
11 ONEEHA Rp 650.968.000,00 
12 LOMO IKO Rp 620.282 .300,00 
13 TINGGO Rp 681.653 .800,00 
JUMLAH SUB VII Rp 8.462 .584.400 ,00 
VIII POLINGGONA 
1 PLASMA JAYA Rp 681.653 .800, 00 
2 PUUDONG I Rp 650.968.000,00 
3 TANGGEAU Rp 650.968.000 ,00 
4 WOLONGGERE Rp 620.282.300,00 
5 PONDO UWAE Rp 650.968 .000,00 
6 LAMONDAPE Rp 681.653 .800,00 
JUMLAH SUB VID Rp 3. 936.493. 900,00 -32- 
r» AHMAD ~AFEI ~ BUPAT I KOLAKA i - 1 2 3 
IX WATUBANGGA 
1 LAM UNDE Rp 650.968. 000,00 
2 SUMBER REJEKI Rp 620.282.300,00 
3 PEOHO Rp 650.968.000 ,00 
4 KASTURA Rp 650.968.000,00 
5 LANGGOSI PI Rp 650.968 .000,00 
6 MATAOSU Rp 712.339.500 ,00 
7 KUKUTIO Rp 712.339.500,00 
8 POLEN GA Rp 650.968 .000,00 - 
9 GUNUNG SARI Rp 681.653.800 ,00 
10 RANOTETA Rp 650.968.000,00 
11 MATAOSU UJUNG Rp 620.282.300,00 
JUMLAH SUB IX Rp 7.252. 705.400 ,00 
10 TOARI 
1 TO ARI Rp 681.653 .800,00 
2 ANA WU A Rp 681.653 .800, 00 
3 LAKITO Rp 650.968.000,00 ~ 
4 WOWOLI Rp 681.653.800 ,00 
5 RANOJAYA Rp 650.968 .000,00 
6 RAHABI TE Rp 650.968.000 ,00 
7 WONUARAY A Rp 681.653 .800,00 
8 HORONG KULi Rp 650.968 .000,00 
9 RANO SANGIA Rp 650.968.000,00 
JUMLAH SUB X Rp 5.981.455 .200 ,00 
TOTAL Rp 66. 723.146.400,00 -33-