Bagaimana redaksi normatif Pasal 16 dalam Peraturan Pemerintah Nomor rma Tahun 1945?
Norma hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor rma Tahun 1945 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil , , Pasal 16 berbunyi:

( 1) Dalam melaksanakan tugasnya , Majelis Kode Etik dibantu 
oleh Selcretariat Majelis Kode Etik. 
(2) Selcretariat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada 
mempunyai Togas: 
a. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran 
Mejelis Kode Etik; 
b. Men yiapkan sarana dan prasarana sidang majelis kode 
etik 
c. melaksanakan admnistrasi surat menyurat ; 
d. melaksanakan persiapan rapat Majelis Kode Etik; 
e. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Maje lis Kode 
Etik 
f. mengarsipkan hasil siding dan keputusan sidang Majelis 
Kode Etik ; 
g. menyusun laporan Majelis Kode Etik ; dan e. OPD terkait lainnya, dan; 
f. pimpinan OPD dan/ atau atasan langsung Pegawai ASN 
yang bersangkutan sebagai anggota tidak tetap . 
(5) Dal.am hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 7 (tujuh) 
orang , maka jumlahn ya harus ganjil . 
(6) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh 
lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai ASN yang 
diperiksa. 
(7) Dalam melaksanakan tugasnya , Majelis Kode Etik bekerja 
dengan menerapkan asas praduga tak bersalah bidang urusan Pasal 15 
(3) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1), terdiri dari: 
a. 1 ( satu) orang Ketua merangkap Anggota; 
b. 2 (duaJ orang Wakil Ketua merangkap Anggota ; 
c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota ; dan 
d. paling kurang 3 (tiga) orang Anggota . 
(4) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) terdiri dari unsur : 
a. Sekretaris Daerah 
b. Asisten Admnistrasi Umum 
c. OPD yang men yelenggarakan 
kepegawaian ; 
d. Inspektorat Daerah ; (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Kolaka sebagai Pejabat 
Pembina Kepegawaian . 9