Apa norma yang terkandung dalam Pasal 14 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959?
Substansi 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959 tentang , khususnya , Pasal 14, memuat:

BAB IV 
HAK , KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 13 
(1) Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dalam bentuk penyerahan 
sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain, 
dengan ketentuan : 
a. kerja sam a penyelenggaraan pela yanan publik dituangkan dalam 
bentuk perjanjian berdasarkan ketentuan peratur an perund ang­ 
undangan dan standar pelayanan ; 
b. penyelenggara berkewajiban menginformasikan perjanjian kepada 
mas yarakat ; 
c. tanggungjawab pelaksanaan kerja sama bidang terten tu berada pada 
mitr a kerja sama , sedangkan tanggung jawab penyelenggaraan 
pelayanan publik s ecara men yeluruh berada pada penyelenggara ; 
d. informasi tentang identitas mitra kerja sama dan penyelen ggara 
sebagai penanggungjawab pela yanan publik harus di cantumkan oleh 
penyelenggara pada tern pat yang jelas dan mudah diketahui 
mas yarakat ; dan 
e. penyelenggara dan mitra kerja sama wajib mencantumkan alam at 
tempat pengaduan dan saran a untuk m enampung keluhan 
mas yarakat yang mudah diakses, antara lain melalui telepon , pesan 
layanan singkat short message service (sms}) , laman (website) , pos-el 
( e-mai.ij , dan kotak pengaduan . 
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbadan hukum 
Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan . 
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 
menambah beban masyarakat . Bagian Kelima 
Kerja Sam a Penyelenggara dengan Pihak Lain 8 
Pelaksana berkewajiban: 
a. melakukan kegiatan pel ayanan s esuai dengan penugasan yang diberikan 
oleh penyelenggara ; 
b. bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan sesuai ketentu an 
peraturan perundang -undangan ; 
c. memenuhi panggilan atau mewakili perangkat daerah untuk hadir atau 
melaksanakan perintah berdasarkan ketentuan peraturan perundan g­ 
undangan , atas permintaan penyelengg ara; 
d. memp ertanggungjawabkan pelayanan yang telah dilakukan , dalam hal 
yang bersangkutan mengundurkan diri atau melepaskan jabatan ; dan 
e. melakukan evaluasi s erta menyusun laporan keuangan dan kine rja 
kepada penyelenggara secara berkal a. Pasal 17 a. melaksanakan pelayanan tanpa dihambat oleh pihak lain yang tidak 
berwenang ; 
b. melakukan kegiatan pelayanan sesuai penugasan dan standar pelayanan 
serta memperoleh istirahat di luar jam pela yanan ; 
c. melakukan pembelaan yang disampaikan kepada penyelenggara atau 
atasann ya terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai keny ataan 
dalam peny elenggaraan pela yanan publik ; dan 
d. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan. Pelaksana berhak : Bagian Kedua 
Hak , Kewaj iban dan Larangan Pelaksana