Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 15 BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 2 Tahun 2018.
Redaksi dari BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 2 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PELAKSANAANPERATURANDAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017, pada BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, Pasal 15 menjelaskan:

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO Pimpinan DPRD,
Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas
yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan
peruntukannya.
(2) Pertanggungjawaban penggunaan DO Pimpinan DPRD
dilakukan dengan ketentuan:
a. untuk DO Pimpinan DPRD yang diberikan dengan
ketentuan sebesar 80% (delapan puluh persen) ,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf
a, dibuktikan dengan laporan penggunaan dana
operasional pimpinan DPRD; dan
b. untuk dukungan DO Pimpinan DPRD lainnya yang
diberikan dengan ketentuan sebesar 200/0 (dua puluh
persen) sebagaimana dimaksud da!am Pasal 12 ayat (2)
huruf b, disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap
dan sah.
(3) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara
Pengeluaran Sekretariat DPRD setiap bulan paling lamb at
tanggall0 (sepuluh) bulan berikutnya,
(4) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya,
sebagai tambahan DO Pimpinan DPRD bulan berjalan.
(5) Pertanggungjawaban penggunaan DO Pimpinan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar untuk
pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.
Bagian Keempat
Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD
Pasal16
Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai
kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercennin
- 14 -
dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD
atas usul pimpinan alat kelengkapan DPRD.
Pasa117
(1) Kelompok pakar atau tim ahli pada alat kelengkapan DPRD
paling banyak 3(tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan
DPRD.
(2) Penggunaan kelompok pakar atau tim ahli didasarkan pada
kegiatan DPRD.
(3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan
diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
(4) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan
kompensasi berupa honorarium dan fasilitas lainnya sesuai
kemampuan Daerah.
(5) Ketentuan mengenai besamya honorarium Ke1ompok pakar
atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh
kepala daerah.
Bagian Kelima
Tenaga Ahli Fraksi
Pasa118
(1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang
mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang
mendukung tugas dan fungsi fraksi serta diberikan
kompensasi honorarium dengan memperhatikan standar
keahlian, dengan prinsip efisiensi, dan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.
(2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.
- 15 -
(3) Tenaga ahli fraksi sebagairnana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
(4)Ketentuan mengenai Kompensasi berupa honorarium bagi
tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud ayat (1)ditetapkan
sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan Bupati.
Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi
Pasa119
(I)Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan saran a dan
anggaran, sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan
keuangan Daerah.
(2)Penyediaan anggaran, meliputi pemenuhan kebutuhan
belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang
diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD
dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan
kepatutan.
(3)Penyediaan anggaran, meliputi pemenuhan kebutuhan
belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang
diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD
dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan
kepatutan.
BABVl
KEUANGAN DANADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD
Pasal20
(1) Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Uang Jasa
pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja
penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja
DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan
anggaran sekretariat D PRD serta diuraikan ke dalam
jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- 16 -
(2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Anggaran belanja DPRD sebagaiman dimaksud pada
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
APBD.