Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BULUNGAN Nomor 40 Tahun 2021 pada Pasal 12?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BULUNGAN Nomor 40 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN, BAB II - PENGELOLAAN RESIKO, Pasal 12 menyebutkan bahwa:

Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud datam pasal
l0 ayat (U huruf b dimaksudkan untuk
mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat
pencapaian tujuan instansi pemerintah dan
merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang
diperlukan untuk memperkecil Risiko.
Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilakukan atas:
a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
b. tujuan strategis (entitas) PD; dan
c. tujuan operasional (kegiatan) pD.
Penilaian Risiko atas tujuan strategis pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan
RPJMD atau segera setelah ditetapkannya RpJMD.
Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) pD
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b
dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan
Renstra PD atau segera setelah ditetapkannya Rensha
PD.
Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) pD
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c(s)
-12-
dilaksanakan bersamaan dengan
RKA SKPD atau segera setelah
SKPD.
(6) Proses penilaian Risiko meliputi:
a. penetapan konteks/tujuan;
b. Identifikasi Risiko: dan
c. Analisis Risiko.proses penyusunan
ditetapkannya DPA