Apa norma yang terkandung dalam Pasal 58 Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945?
Substansi Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pemb entukan, khususnya BAB III - TUJUAN PENATAAN WP - 9, Pasal 58, memuat:

Aturan dasar Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana 
dimaksud Pasal 49 ayat (4) huruf c, meli puti: 
a. ketentuan kegiata n dan penggunaan lahan , meli puti: 
1. ketentuan kegia tan dan penggun aan lahan yang diperbolehka n sebagaim ana 
tercantum dala m tabel keten tuan kegiatan dan penggunaan laha n pada 
Lam piran VII yang merupakan bagian tidak te rpisahkan dari Peraturan Bupa ti 
lill. 
2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku 
untuk: 
a) T2 berupa konstru ksi gedung hunia n rumah tinggal, konstruksi gedung 
hunian ruma h tinggal semen tara, konstruk si gedung hunian rumah susun , 6. instalasi IP AL; 
7. instalasi Listrik; 
8. instalasi te lekomunika si; dan 
9. lahan parkir . 
(3) Aturan dasar Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 sebagaimana 
dimak sud pada ayat (1) hurufb sebagai berik ut: 
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan , meliputi: 
1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbo lehkan 
sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan 
lahan pada Lampiran VII yang meru pakan bagian tidak te rpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
2. ketentuan kegiatan dan penggunaan laha n bersyarat secara terbatas 
berlaku untuk T3 berupa budidaya ikan laut, konstruksi gedung lainn ya, 
konstruk si bangun an sipil jalan , konstruksi jaringan irigasi dan drainase , 
konstruk si bangunan sipil pengol ahan air bersih, konstruksi bangun an 
sipil prasar ana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair dan gas, 
konstruk si bangunan sipil elekt.rikal , konstruksi sentr al telekomunikas i, 
pembuatan/ penge boran sumur air tanah , konstruksi bangunan pelabuhan 
bukan perika nan, dan konstruk si bangunan pelabuhan perikanan . 
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku 
untuk B 1 berupa konstruksi jaringan iriga si dan draina se, konstruksi 
bangunan sipil pengolahan air bersih, konstruksi bangun an sipil prasarana 
dan sarana sistem pengol ahan limb ah padat, cair dan gas, dan konstruksi 
bangunan sipil elektrik al. 
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan 
sebagaimana tercantum dalam tabel ketent uan kegiatan dan penggunaan 
lahan pada Lam piran VII yang meru pakan bagian tidak terpisahka n dari 
Peraturan Bupati ini. 
b. ketentuan in tensitas pemanfa atan ruang adalah: 
1. KDB mak simum 5% (lima persen); 
2. KLB mak simum 0,05 (nol koma nol lima) ; dan 
3. KDH minim al 80% (delapan puluh persen). 
c. ketentuan tata bangunan pada sebagai beriku t: 
1. TB maksimal O (nol) meter ; 
2. GSB minim al berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut: 
a) jalan arteri O (nol) meter ; 
b) jalan kolektor O (nol) meter; 
c) jalan lokal O (nol) meter; dan 
d) jalan lingkungan O (nol) meter. 
3. JBB minim um O (nol) meter; dan 
4. JBS minim um O (nol) meter. 
e. ketentuan prasa rana dan sarana minimal sebagai berikut: 
1. jaringan irigasi ; 
2. jaringan jalan berupa jalan usaha perikanan dan jalan penghubung ; 
3. jaringan listrik; 
4. gudang penyimpanan hasil perikanan ; dan 
5. sarana pengolahan sumber air baku . - 34 -