Jelaskan isi kandungan Pasal 10 dari PERATURAN BUPATI  BANGKA SELATAN Nomor 46 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI  BANGKA SELATAN Nomor 46 Tahun 2018 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI, ketentuan pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 10 berbunyi:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupa ten Bangka Selatan 
 
 Ditetapkan di Toboali 
pada tanggal 24 Agustus 2018 
BUPATI BANGKA SELATAN, 
 
ttd 
 
JUSTIAR NOER 
 
Diundangkan di Toboali 
pada tanggal 24 Agustus 2018 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA SELATAN, 
 
ttd 
 
SUWANDI 
 
 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 
BERITA DAERAH KABUPA TEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN 
NOMOR 46 TAHUN 2018 
TENTANG PENDELEGASIAN 
KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI 
RANCANGAN PERATURAN DESA 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA DAN RANCANGAN 
PERA TURAN DESA TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PERUBAHAN KEPADA CAMAT 
 
 
I. PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN 
 
A. DASAR PEMIKIRAN 
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud 
dari pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh 
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara 
terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar -besarnya kemakmuran 
masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa. 
2. APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang 
berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan 
disiplin anggaran. 
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati ini, rancangan Peraturan Desa 
tentang APB Desa dan APB Desa Perubahan harus dievaluasi oleh 
Camat. 
4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Bupati Bangka 
Selatan perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Desa dan APB 
Desa Perubahan sebagai acuan bagi Camat dalam melakukan evaluasi 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan 
Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan. 
 
B. MAKSUD DAN TUJUAN 
Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu: 
1. Maksud 
Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip 
kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan 
keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan 
kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
2. Tujuan Umum 
Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepa da Camat 
dalam rangka evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
dan/atau rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan. 
 
 
 
 
 
C. SASARAN EVALUASI 
Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu: 
1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk 
memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan 
kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Desa 
tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
Perubahan. 
2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk 
memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan 
substansi dan materi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
dan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan. 
 
D. RUANG LINGKUP EVALUASI 
Ruang lingkup pelaksanaan evaluasi, yaitu: 
1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan 
informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan rancangan 
Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa 
tentang APB Desa Perubahan; 
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan -peratur an yang 
melandasi penyusunan rancangan Peraturan Desa dimaksud; 
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan 
materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan 
4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi 
pendapatan, belanj a, dan pembiayaan. 
 
E. EVALUASI 
1. Persiapan Evaluasi 
a. Langkah -langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan 
persiapan evaluasi, yaitu: 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 1) Camat membentuk Tim evaluasi, yang terdiri dari: 
a) Ketua : Camat 
b) Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
c) Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan UPT Dinas 
 Terkait yang ada di Kecamatan 
2) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang 
memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait 
untuk melakukan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang 
APB Desa d an Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
Perubahan. 
3) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam 
melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. 
b. Dokumen Evaluasi 
1) Dokumen Utama 
a) rancangan Peraturan D esa tentang APB Desa yang telah 
disepakati bersama BPD; dan/atau 
b) rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan 
yang telah disepakati bersama BPD. 
 
2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi) 
a) Disampaikan oleh Desa 
- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan 
Penye pakatan rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa (untuk evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang 
APB Desa), berita acara hasil musyawarah; 
- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan 
Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa Perubahan (untuk ev aluasi rancangan Peraturan 
Desa tentang APB Desa Perubahan), berita acara hasil 
musyawarah; 
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM 
Desa); 
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 
berkenaan; 
- Dokumen yang relevan (misal: Peraturan Desa tentang 
pendirian BUM Desa, hasil analisa penyertaan modal 
BUM Desa, dll) 
b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi 
- Peraturan Bupati atau Peraturan Menteri Dalam Negeri 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 
- Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan 
berdasarkan hak asal -usul dan l okal berskala Desa. 
- Peraturan Desa tentang Penetapan Daftar Kewenangan 
berdasarkan hak asal -usul dan lokal berskala Desa. 
- Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di 
Desa. 
- Peraturan Bupati tentang Dana Desa. 
- Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa . 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id - Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
Daerah. 
- Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga. 
- Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 
 
2. Pelaksanaan Evaluasi 
Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tah apan, 
yaitu: 
a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan 
legalitas. 
1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal 
sebagai berikut: 
a) Kepatuhan dan kelengkapan penyampaian dokumen 
evaluasi; 
b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam r ancangan 
Peraturan yang akan dievaluasi; 
c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam 
rancangan Peraturan yang akan dievaluasi; 
d) Kesesuaian rancangan Peraturan yang akan dievaluasi 
dengan teknis penyusunan Peraturan Desa; 
2) Langkah -langkah evaluasi: 
a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi; 
b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan 
lampiran semua dokumen; 
c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisaan nomor, tanggal 
dan kelengkapan lampiran semua dokumen; 
d) Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaia n semua 
dokumen dengan ketentuan yang berlaku 
tentang batas waktu penyampaian dokumen; 
e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil 
langkah 1 s/d 4. 
 
Catatan : jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan 
dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, 
Tim Eval uasi meminta kepada Pemerintah Desa 
untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan 
evaluasi dihitung kembali setelah dokumen 
diterima secara lengkap. 
 
b. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa dan/atau APB Desa 
Perubahan. 
Langkah -langkah evaluasi tertuang dalam lem bar kerja (terlampir). 
 
3. Hasil Evaluasi 
Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa 
tentang APB Desa dan/atau APB Desa Perubahan, Tim Evaluasi 
menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan 
Camat. 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id Keputusan Camat tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa 
tentang APB Desa dan/atau rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa Perubahan didistribusikan kepada: 
a. Bupati Bangka Selatan (sebagai laporan); 
b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan 
Masyarakat da n Pemerintahan Desa di Kabupaten Bangka 
Selatan; dan 
c. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Selatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. KEPUTUSAN CAMAT TERHADAP HASIL EVALUASI RANCANGAN 
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DE SA TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN 
 
 
KOP CAMAT 
 
KECAMATAN …………………… 
KABUPATEN BANGKA SELATAN 
 
KEPUTUSAN CAMAT …………………. 
NOMOR ….. TAHUN 20…….. 
 
TENTANG 
 
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA …………… TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL ANJA DESA/PERUBAHAN 
KECAMATAN ……….. 
TAHUN ANGGARAN 20……. 
 
CAMAT ………. 
 
Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan 
Bupati Bangka Selatan Nomor ….. Tahun 2018 tentang 
Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan 
Peraturan Des a tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa Perubahan Kepada Camat, perlu menetapkan 
Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan 
Desa ……… tentang Anggaran Pendapata n dan Belanja 
Desa/Perubahan Kecamatan ……. Tahun Anggaran 20…... 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
217, Tambahan Lembaran Negara Rep ublik Indonesia 
Nomor 4033); 
 2. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten 
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten 
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4268); 
 3. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 
 
 4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang -
Undang Nomo r 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Le mbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lemb aran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036); 
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
611); 
 8. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor ……. Tahun 2018 
tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi 
Rancangan P eraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan 
Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan 
Tahun 2018 Nomor …….); 
 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id KESAT U : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa ……….. tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
20……, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak 
terpisahkan dari Keputusan Camat ini. 
KEDUA : Kepala Desa ……. bersama BPD harus melakukan 
penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan 
Peraturan Desa …….. tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa/ APB Desa Perubahan Tahun Anggaran 20……., 
berdasarkan hasil Evaluasi tersebut di atas paling lambat 20 
(dua puluh) hari kerja terhitung sejak d iterimanya Keputusan 
Camat ini. 
KETIGA : Dalam hal Kepala Desa ………… bersama BPD tidak 
menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan 
rancangan Peraturan Desa …………… tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa /Perubahan Tahun Anggaran 
20……. menjadi P eraturan Desa, Camat menyampaikan usulan 
pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati Bangka Selatan, 
sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun 
anggaran sebelumnya. 
KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
Ditetapkan di ………….. 
Pada tanggal ….. ….. 20…… 
CAMAT ……….. 
 
 
 
NAMA 
 
 
 
Tembusan disampaikan kepada: 
1. Yth. Bupati Bangka Selatan (sebagai laporan) di Toboali; 
2. Yth. Kepala PD yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Toboali; 
3. Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Selatan di Toboali; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 
KEPUTUSAN CAMAT 
NOMOR ……. TAHUN 20 …… 
TENTANG HASIL EVALUASI 
RANCANGAN PERATURAN DESA 
…… TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/ 
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 
………… 
 
I. GAMBARAN UMUM 
A. Ketaa tan terhadap Peraturan Perundang -Undangan. 
1. Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa terkait rancangan 
Peraturan Desa tentang APB Desa/APB Desa Perubahan. 
2. Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/ APB 
Desa Perubahan yang telah disepakati bersama. 
3. Dst……… 
B. Gambaran umum rancangan Peraturan Desa ……. tentang APB 
Desa/APB Desa Perubahan Tahun Anggaran 20…., adalah sebagai 
berikut: 
1. Pendapatan Desa Rp. ………………………… 
2. Belanja Desa Rp. ………………………… 
Surplus/(Defisit) Rp. ………………………… 
3. Pembiayaan Desa: 
a. Penerim aan Rp. ………………………… 
b. Pengeluaran Rp. ………………………… 
Selisih Pembiayaan Rp. ………………………… 
II. KEBIJAKAN UMUM 
A. Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan desa agar lebih terarah, 
sinergis dan terpadu dengan kebijakan pembangunan regional dan 
nasional sesuai amanat Peraturan Perundang -Undangan. 
B. Teknis Penyusunan rancangan Peraturan Desa …… tentang APB 
Desa/APB Desa Perubahan Tahun Anggaran 20…... 
III. PENDAPATAN DESA 
IV. BELANJA DESA 
V. PEMBIAYAAN DESA 
VI. LAIN-LAIN 
VII. Perubahan yang lain bersifat redaksional. 
 
 
 
CAMAT ……………. 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 
 
 
NAMA 
 
 
 
Lemb ar Evaluasi APB Desa 
Kabupaten : Bangka Selatan 
Kecamatan : ………………….. 
Desa : ………………….. 
 
No. Aspek/Komponen Periksa Kesesuaian 
Alat Verifikasi Keterangan 
Ya Tidak 
1. Aspek Administrasi dan Legalitas 
1.1 Apakah semua dokumen 
evaluasi telah diterima d ari 
Desa secara lengkap 
1.2 Apakah pengajuan rancangan 
Perdes tentang APB Desa atau 
rancangan Perdes tentang APB 
Desa Perubahan dilakukan 
tepat waktu Keputusan hasil 
musyawarah BPD 
Pembahasan dan 
Penyepakatan Perdes 
tentang APB Desa / 
APB Desa Perub ahan 
(lihat tanggal 
keputusan) 
1.3 Apakah BPD telah 
menyepakati rancangan Perdes 
tentang APB Desa / rancangan 
Perdes tentang APB Desa 
Perubahan Keputusan hasil 
musyawarah BPD 
Pembahasan dan 
Penyepakatan Perdes 
tentang APB Desa / 
APB Desa Perubahan 
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: 
 
 
2 Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/ APB Desa Perubahan 
2.1 Umum 
2.1.1 Apakah Rancangan Perdes tentang 
APB Desa/ APB Desa Perubahan 
disusun berdasarkan RKP Desa/ 
RKP Desa Perubahan tahun 
berkenaan RKP Desa atau RKP 
Desa Perubahan tahun 
berkenaan 
2.1.2 Apakah penempatan pos 
Pendapatan telah sesuai dengan 
Peraturan Perundang -undangan 
2.2 Pendapatan 
2.2.1 Apakah estimasi pendapatan 
rasional dan realistis 
 
2.2.2 Apakah estim asi pendapatan Desa 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id yang bersumber dari Pendapatan 
Asli Desa rasional dan realistis, 
serta didapatkan secara legal dan 
telah diatur dalam Peraturan Desa 
2.2.3 Apakah estimasi pendapatan Desa 
yang bersumber dari Dana 
Transfer rasional dan realistis 
2.3 Belanja 
2.3.1 Apakah penempatan pos Belanja 
telah sesuai dengan Peraturan 
Perundang -Undangan 
2.3.2 Semua Kegiatan Belanja Desa 
telah sesuai dengan Kewenangan 
Desa Perbup tentang Daftar 
Inventaris Kewenangan 
Desa 
2.3.3 Apakah ada program /kegiatan 
yang dilakukan lebih dari 1 (satu) 
tahun anggaran ( multiyears ) 
2.3.4 Apakah belanja Desa yang 
ditetapkan dalam APB Desa paling 
banyak 30% dipergunakan untuk: 
1. Siltap dan Tunjangan Kades 
dan Perangkat Desa; 
2. Operasional Pemerintahan 
Desa; 
3. Tunja ngan dan Operasional 
BPD; 
4. Intensif Rukun Tetangga dan 
Rukun Warga; 
2.3.5 Siltap, Tunjangan dan Operasional 
untuk Kepala Desa dan Perangkat 
Desa sesuai yang Ditetapkan 
dalam Peraturan Bupati Peraturan Bupati 
tentang ADD atau 
Perbup tentang 
Penetapan Siltap Kepala 
Desa dan Perangkat 
Desa 
2.3.6 Besaran Tunjangan dan 
Operasional untuk Anggota BPD, 
serta Insentif RT/RW dianggarkan 
sesuai yang ditetapkan dalam 
Peraturan Bupati 
 Peraturan Bupati 
tentang ADD atau 
Perbup tentang 
Penetapan Siltap Kepala 
Desa dan Perangkat 
Desa 
2.3.7 Alokasi Belanja dengan Output 
yang Akan dihasilkan Logis karena 
Telah Memperhitungkan Tingkat 
Kemahalan dan Geografis (standar 
harga) Standar Harga yang 
Ditetapkan Kabupaten 
2.4 Pembiayaan 
2.4.1 Apakah Penempatan Pos 
Pembiayaan telah Sesuai dengan 
Peraturan Perundang -Undangan 
2.4.2 Apakah Ada Pos Pengeluaran 
Pembiayaan untuk Pembentukan 
Dana Cadangan 
2.4.3 Apakah Pembentukan Dana 
Cadangan telah Ditetapkan 
dengan Peraturan Desa Peraturan Desa tentang 
Dana Ca dangan 
2.4.4 Apakah ada Pos Pengeluaran 
Pembiayaan untuk Penyertaan 
Modal pada BUM Des 
 
 
2.4.5 Apakah Penyertaan Modal pada 
BUM Des, telah Sesuai dengan 
Peraturan Perundang -Undangan 
dan Ditetapkan melalui Peraturan 
Desa dan Memenuhi Nilai 
Kelayakan Usahan Peraturan Desa tentang 
Pembentukan BUM Des 
dan Hasil Analisa 
Kelayakan Usaha 
2.4.6 Pada Evaluasi APB Desa 
Perubahan, pada Pos Penerimaan 
Pembiayaan Terdapat SILPA 
Tahun Anggaran Sebelumnya 
2.4.7 Pada Evaluasi APB Desa 
Perubahan, Apakah SILP A Tahun 
Sebelumnya Telah Digunakan 
Seluruhnya 
 
 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas 
 
 
 
Evaluasi dilakukan tanggal: 
 Tanda Tangan Ketua 
Tim Evaluasi 
 
Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai): 
 
 Untuk Disetujui Camat Nama : 
 
 Untuk Diperbaiki Desa Jabatan : 
 
 
 
 
 
 
BUPA TI BANGKA SELATAN, 
 
ttd 
 
JUSTIAR NOER