Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam TAHUN ANGGARAN 2022 TENTANG PERATURAN BUPAT I BUTON Nomor 29 Tahun 1945 Pasal 15?
Dalam TAHUN ANGGARAN 2022 TENTANG PERATURAN BUPAT I BUTON Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat II di Su lawesi (Lembaran Negara Repu blik Indones ia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 1822) ; bahwa untuk melaksanak an ketentuan, Pasal 15 mengatur sebagai berikut:

(1) ADD Non Siltap Tahun Anggaran 2022 dianggar kan dalam 
APBD esa yang bersumber dari ADD. 
(2) Penggunaan ADD Non Siltap sebagaimana dimaksud pada 
, diatur sebagai berikut : 
a. pembia yaan kegiata n bidang penyelenggaraan 
pemerintahan Desa, antar a lain: 
1. belanja pegawai untuk tunjangan BPD yang 
besarann ya ditetapkan dengan keputu san Ketua 
BPD, dengan k etentuan : 
a) ketua BPD paling banyak Rp.1.000 .000,- (satu 
juta rupiah) setiap bulan; 
b) wakil ketua BPD paling banyak Rp.9.00.000,­ 
(sembi lan ratus ribu rupiah) setiap bulan; 
c) sekre taris BPD paling banyak Rp.800.000 
(delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan 
d) anggota BPD paling banyak Rp.700.000,- (tuju h 
ratus ribu rupiah) setiap bulan ; Paragraf 2 
Penggunaan ADD Non Siltap Pasal 14 
( 1} Sil tap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa 
lainn ya Tahun Anggaran 2022 dianggarkan dalarn APBDe sa 
yang bersumber dari ADD . 
(2) Penggunaan ADD untuk memb iayai Siltap Kepala Desa , 
Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainn ya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1). Parag raf 1 
Penggunaan ADD Siltap Bagian Kedua 
Penggun aan Pl Mus, nwnrah I ksn scbagnirnnna dimaksud pada ayat (2) 
drlnksanakn n sccara partisipatif', demo kratis, transp aran 
dan nkuntabcl dengan berdasar kan hak dan kewajiba n 
mas. arakai . 
(4) RKP Dcsa sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) menjadi 
dasar TPK m enyusun Rencana Anggar an Biaya (RAB ) 
kegiata n. 
2 msen t if I ukun tetangga (RT), yang hcsarannya 
ductapkan dcngan keputus an Kepala Dcsa palin g 
banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh nbu 
rupiah) per orang setiap bulan ; 
3. operasional Pemerintah Desa dan belanja kegiatan 
penyelengga raan Pemerintahan Desa la.inn ya 
ditetapkan paling sedikit sebesar 10 % (sepul uh per 
seratus) dari total pagu ADD Non Siltap per tahun ; 
4. operasiona l BPD ditetapkan paling banyak 
Rp. I 5.000.000,- (lima belas juta rupiah) per tahun ; 
5. BPJS kesehatan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa 
dan Perangkat Desa; 
6. BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Sekretaris 
Desa dan Perangkat Desa ; 
7. penyediaan sarana dan prasana Pemerintahan Desa; 
8. pengelolaan administrasi kependudukan , pencatatan 
sipil, statistik dan kearsipan ; 
9. penye lenggaran tata praja pemerintahan , 
pere ncanaan, keuangan dan pelapo ran; 
10. subbidang pertanahan , antara lain: 
a) sertifkasi tanah /bangunan milik Pemerintah 
Desa; 
b) pengadaan tanah khus us untuk tanah makam 
desa, 
11. belanja modal pengadaan kendaraan/motor dinas . 
b. pemb iayaan kegiatan bidang pembangunan Desa , antara 
lain: 
1. subbid ang pendidikan. 
2. subb idang kesehatan, antara lain pemberian insentif 
kader posyandu yang diangkat dengan Keputusan 
Kepala UPT D Puskes mas yang besarann ya ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Desa paling banyak 
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun; 
3. subbid ang pekerjaan umum dan pe nataan ruang; 
4. subbidang kawasan pemukiman ; 
5. subbi dang perhubungan, komunikas i dan 
inforrnatika ; 
c. pembiayaan kegiatan bidang pembinaan 
kemasyaraka tan Desa, antara lain: 
1. subbi dang kete nteraman, ketertiban umum dan 
perlindun gan masyarakat; 
2. subbid ang kebudayaan dan keagamaan , antara lain: 
a) bantuan keuangan untuk perangkat masjid atau 
sebutan lain sesuai keanek aragaman pemeluk 
agam a di setiap Desa yang besaran nya ditetapkan 
dengan keputusan Kepala Desa paling banyak 
Rp.10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) per tahun ; 
dan 
I>) hnnt unn kcunngsm u nt u k pernlnn nnn m,tJC'l1s 
tn k lirn, vnng hcsarnnn ya ditct apknn dcngan 
Kcput u an n Kcpala Dcsa paling banyak 
Rp. 10.000.000, - (scpuluh juta rupiah) per tahun; 
3 subbid ang kepcmud aan dan olahraga, antar a lain 
bant uan keuangan untuk kegiatan pembinaan 
karang taruna yang besarannya ditetapk an dengan 
Keputusan Kepala Desa paling ban yak 
Rp.10.000.000,- (sepu luh juta rupi ah) setiap tahun; 
4. subb idang kelembagaan mas yarakat , antara lain: 
a) bantuan keuangan untu k kegiatan pembinaan 
lembaga adat dan dukun bersalin terlatih, yang 
besarann ya ditetapkan dengan keputusan Kepala 
Desa paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas 
juta rupiah) per tahun; 
b) bantuan keuangan untu k kegiatan pembinaan 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) 
yang besaran nya ditetapkan dengan keputusan 
Kepala Desa paling banyak Rp.10.000.000, ­ 
(sepuluh juta rupiah) per tahu n; dan 
c) bant uan keuangan untuk kegiatan Pembinaan 
Kesejahte raan Keluarga (PKK), yang besarannya 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling 
banyak Rp.10.000.000,- (se puluh juta rupiah) per 
tahun; 
d. pembiayaan kegiatan bidan g pemb erdayaan masyarakat 
Desa , antara lain: 
1. subb idang kelautan dan perik anan, antara lain: 
a) bantuan perikan an (bibitypakan /dan lain-lain); 
dan 
b) bimtek/pelatihan/pengenalan teknologi tepat 
guna untuk perikanan darat/nelayan; 
2. subbidang pertanian dan peternakan, antara lain 
pelatihan /bimtek /pengenalan teknologi tepat gu na 
untuk pertan ian/pete makan; 
3. subb idang peningkatan kapasitas aparatur desa , 
antara lain: 
a) peningkatan kapasitas kepala desa; 
b) peningkatan kapasitas perangkat desa; dan 
c) peningkatan kapasitas BPD; 
4. subbi dang pemberdayaan perempu an, perlindungan 
anak dan keluarga, antara lain: 
a) pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan 
pere mpuan; dan 
b) pelatihan dan penyuluh an perlindun gan anak. 
e. bidang penanggu langan bencana, darurat dan 
mendesak, antara lain: