Bagaimana redaksi normatif Pasal 9 dalam NOMOR 41 TAHUN 2021 Nomor 41 Tahun 2021?
Norma hukum dalam NOMOR 41 TAHUN 2021 Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9, BAB Ill - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 9 berbunyi:

(1) Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas membantu 
Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melipu ti pendidikan 
politik dan peningkatan demokrasi serta fasilitasi 
kelembagaan pemerintahan, perwakilan, dan partai 
politik. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi: 
a. perumusan program kerja di bidang pendidikan 
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, 
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan 
partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum 
kepala daerah serta pemantauan situasi politik di 
wilayah Kabupaten Mojokerto; 
b. perumusan bahan kebijakan di bidang pendidikan 
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, 
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan 
partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum 
kepala daerah serta pemantauan situasi politik di 
wilayah Kabupaten Mojokerto; 
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, 
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai 
politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala 
daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah 
Kabupaten Mojokerto; 
d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, 
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai 
politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala 
daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah 
Kabupaten Mojokerto; 
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di 
bidang pendidikan politik, etika budaya politik, 
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, 
pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah 
serta pemantauan situasi politik di wilayah 
Kabupaten Mojokerto; 
f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan 
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Badan. 
10