Apa norma yang terkandung dalam Pasal  34 PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021 tentang BANGUNAN GEDUNG, khususnya BAB  III - STANDAR TEKNIS, Pasal  34, memuat:

(1) Ketentuan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b meliputi 
ketentuan teknis mengenai:
a. sistem proteksi pasif;
b. sistem proteksi aktif; dan
c. manajemen kebakaran.
(2) Ketentuan teknis mengenai sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pengaturan komponen arsitektur dan struktur;
b. akses dan pasokan air untuk pemadam kebakaran; dan
c. sarana penyelamatan.
(3) Sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempertimbangkan fungsi, klasiiikasi, risiko kebakaran, geometri ruang, 
bahan bangunan terpasang, dan/atau jumlah dan kondisi Pengguna 
dan/atau Pengunjung dalam Bangunan Gedung.
(4) Ketentuan teknis mengenai sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. sistem pemadam kebakaran;
b. sistem deteksi, alarm kebakaran, dan sistem komunikasi;
c. sistem pengendalian asap kebakaran; dan
d. pusat pengendali kebakaran.
(5) Sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
mempertimbangkan fungsi, klasifikasi, luas, ketinggian, volume 
bangunan, dan/atau jumlah dan kondisi Pengguna dan/atau Pengunjung 
dalam Bangunan Gedung.
(6) Ketentuan teknis mengenai manajemen kebakaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c mempertimbangkan fungsi, klasiiikasi, 
luas, jumlah lantai, dan/atau dengan jumlah Pengguna dan/atau 
Pengunjung tertentu.
(7) Penggunaan peralatan Bangunan Gedung harus memperhatikan risiko 
terhadap kebakaran.
(8) Dalam ....
-20-
(8) Dalam hal diperlukan penentuan sifat bahan Bangunan Gedung dan 
tingkat ketahanan api komponen struktur Bangunan Gedung, dilakukan 
pengujian api.
(9) Pengujian api sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan sesuai 
standar metode uji oleh lembaga uji yang terakreditasi.
(10) Untuk mendukung kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya 
kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah 
menyusun dan menerapkan rencana manajemen kebakaran skala 
perkotaan dan rencana induk sistem proteksi kebakaran kota.