Apa saja yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Ap aratur Negara dan Nomor 16 Tahun 2021?
Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Ap aratur Negara dan Nomor 16 Tahun 2021 tentang SUSUNAN OR GANISASI DAN TATA KERJA, BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 9 menetapkan:

(1) Kepala Dinas , mempunyai tugas : 
a. memimpin, membina dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan 
pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan 
pangan; 
b. mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan , program / 
kegiatan / sub kegiatan di bidang ketahanan pangan; 
c. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 
dan tugas pembantuan serta pelaksanaan kebijakan, program/ kegiatan/ 
sub kegiatan di bidang ketahanan pangan; 
d. mempertanggungjawabkan capaian kinerja Dinas atas pelaksanaan 
urusan pemerin tahan daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan 
kebijakan, program/ kegiatan/ sub kegiatan di bidang ketahanan 
pangan . 
(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan rencana strategi dan kebijakan d aerah di bidang ketahanan 
pangan ; 
b. pengendalian pelaksanaan rencana strategi dan kebijakan d aerah di 
bidang ketahanan pangan ; 
c. pengoordinasian pelaksanaan rencana strategi dan kebijakan di bidang 
ketahanan pangan ; 
d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketahanan 
pangan ; 
e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang 
ketahanan pangan; 
6 
 f. pengendalian pelaksanaan administrasi Dinas; 
g. penyelenggaraan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan 
laporan capaian kinerja serta laporan penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah di bidang ketahanan pangan; 
h. pengoordinasian pembentukan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja UPTD; 
dan 
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
kewenangannya . 
 
Bagian Kedua 
Sekretariat Dinas