Apa yang diatur dalam : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1945 pada Pasal 10?
Berdasarkan : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1945 tentang , Pasal 10 menyebutkan bahwa:

ayat ( 1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 
a. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Badan; 
b. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah 
yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan, 
kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi lingkup Badan; 
c. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata 
laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat; 
d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang­ 
undangan dan bantuan hukum lingkup Badan; 
e. Pengelolaaan barang milik negara lingkup Badan; dan 
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsi. Pasal 11 ( 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 
teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas 
di lingkungan Badan. 
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin 
oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Badan. Pasal 10 Bagian Kedua 
Sekretariat Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di 
bidang pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah dan 
tugas pembantuan serta bertanggungjawab atas terlaksananya 
tugas dan fungsi Badan. Pasal 9 Bagian Kesatu 
Kepala Badan BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Peraturan ini. SALIN AN - 6 - 
( 1) Bidang Pendataan mempunyai tugas dan fungsi : 
a. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan program 
kerja Bidang analisa pengembangan dan pendataan 
pajak daerah; Pasal 14 Bagian Ketiga 
Bidang Pendataan administasi urusan kepegawaian; 
c. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan 
BMD; 
d. Pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan 
ketatausahaan; 
e. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; 
f. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan sistem 
informasi; dan 
g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. serta pengendalian (1) Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) huruf a, mempunyai 
tugas dan fungsi : 
a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, 
program dan anggaran; 
b. Pelaksanaan administrasi keuangan; 
c. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja; 
d. Penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar 
lembaga; dan 
e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. 
(2) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai 
tugas dan fungsi : 
a. Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi teknis 
administrasi umum; 
b. Pelaksanaan pembinaan, Pasal 13 ( 1) Sekretariat, terdiri atas : 
a. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan; dan 
b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian. 
(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris . Pasal 12 SALIN AN - 7 - 
(1) Sub Bidang Analisa Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan 
fungsi: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang 
Analisa Pengembangan; Pasal 16 ( 1) Bidang Pendataan terdiri atas : 
a. Sub Bidang Analisa Pengembangan ; 
b. Sub Bidang Pendataan Dan Penilaian PBB Dan BPHTB; 
dan 
c. Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya. 
(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendataan. Pasal 15 b. Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis 
di bidang analisa pengembangan dan pendataan pajak 
daerah; 
c. Melaksanakan pengkajian perumusan pedoman 
penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang analisa 
pengembangan dan pendataan pajak daerah; 
d. Melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang 
analisa pengembangan dan pendataan pajak daerah; 
e. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan 
teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang 
analisa pengembangan dan pendataan pajak daerah; 
f. Melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang 
analisa pengembangan dan pendataan pajak daerah ; 
g. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan 
pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang analisa 
pengembangan dan pendataan pajak daerah; 
h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 
i. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang 
analisa pengembangan dan pendataan pajak daerah ; 
J. Melaksanakan pengendalian ketatausahaan 
pengembangan dan pendataan pajak daerah; 
k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang analisa 
pengembangan dan pendataan pajak daerah ; dan 
1. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh 
Kepala Badan. 
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Badan. SALIN AN - 8 - 
b. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian 
koordinasi di bidang analisa pengembangan; 
c. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan 
teknis di bidang analisa pengembangan ; 
d. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis 
perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah ; 
e. Melaksanakan pengumpulan bahan , pengkajian dan 
menyusun konsep rancangan kebijakan pajak daerah; 
f. Melaksanakan penyusunan kebijakan standarisasi 
operasional prosedur pajak daerah; 
g. Melaksanakan penyusunan kebijakan dan 
pengembangangan sistem administrasi pajak daerah 
berbasis teknologi informasi; 
h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 
1. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 
J. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. 
(2) Sub Bidang Pendataan Dan Penilaian PBB Dan BPHTB 
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, 
mempunyai tugas dan fungsi : 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang 
Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian 
koordinasi di bidang Pendataan dan Penilaian PBB dan 
BPHTB; 
c. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan 
teknis di bidang Pendataan dan Penilaian PBB dan 
BPHTB; 
d. Melaksanakan verifikasi permohonan pendaftaran objek 
baru PBB; 
e. Melaksanakan verifikasi permohonan mutasi objek dan 
subjek PBB dan BPHTB; 
f. Melaksanakan verifikasi permohonan Keberatan NJOP ; 
g. Melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran data potensi 
PBB dan BPHTB; 
h. Melaksankaan pengumpulan informasi dalam rangka 
penyusunan, pemeliharaan, pemutakhiran data Zona 
Nilai Tanah (ZNT), Harga Pasar, Daftar Biaya Komponen 
Bangunan (DBKB), Peta Sistem Informasi Geografis dan 
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB; 
1. Melaksanakan penilaian objek PBB; 
J. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ; 
k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 
1. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. SALIN AN - 9 - 
( 1) Bidang Penetapan Dan Pelayanan mempunyai tugas dan 
fungsi: 
a. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana 
kerja Bidang Penetapan dan Pelayanan; 
b. Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis 
di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah dan 
pengolahan data; 
c. Melaksanakan pengkajian perumusan pedoman 
penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang penetapan 
dan verifikasi pajak daerah dan pengolahan data; 
d. Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang 
penetapan dan verifikasi pajak daerah dan pengolahan 
data; 
e. Melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang 
penetapan dan verifikasi pajak daerah dan pengolahan 
data; Pasal 17 Bagian Keempat 
Bidang Penetapan Dan Pelayanan (3) Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas 
dan fungsi: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang 
Pendataan Pajak Daerah Lainnya; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian 
koordinasi di bidang pendataan pajak daerah lainnya; 
c. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan 
teknis di bidang pendataan pajak daerah lainnya; 
d. Melaksanakan pendataan dan administrasi pendaftaran 
wajib pajak daerah lainnya; 
e. Melaksanakan verifikasi data pajak daerah lainnya; 
f. Melaksanakan pengukuhan Nomor Pokok Wajib Pajak 
Daerah (NPWPD) serta pengukuhan NPWPD secara 
jabatan; 
g. Melaksanakan pendokumentasian Nomor Pokok Wajib 
Pajak Daerah (NPWPD); 
h. Melaksanakan pendataan, pengecekan, dan penyisiran 
potensi pajak daerah lainnya; 
1. Melaksanakan pemutakhiran data Wajib Pajak Daerah 
lainnya; 
j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 
k. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 
1. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. SALIN AN - 10 - 
(1) Sub Bidang Penetapan Dan Verifikasi PBB Dan BPHTB 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, 
mempuyai tugas dan fungsi: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang 
Pen eta pan dan Verifikasi PBB dan BPHTB; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian 
koordinasi di bidang Penetapan dan Verifikasi PBB dan 
BPHTB; 
c. Melaksanakan penyusunan data bahan perumusan 
kebijakan teknis di bidang Penetapan dan Verifikasi PBB 
dan BPHTB; Pasal 19 ( 1) Bidang Penetapan Dan Pelayanan, terdiri atas: 
a. Sub Bidang Penetapan Dan Verifikasi PBB Dan BPHTB; 
b. Sub Bidang Penetapan Dan Verifikasi Pajak Daerah 
Lainnya; dan 
c. Sub Bidang Pengolahan Data. 
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Penetapan Dan Pelayanan. Pasal 18 f. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan 
teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang 
penetapan dan verifikasi pajak daerah dan pengolahan 
data; 
g. Melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang 
penetapan dan verifikasi pajak daerah dan pengolahan 
data; 
h. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan 
pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang 
penetapan dan verifikasi pajak daerah dan pengolahan 
data; 
1. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 
J. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang 
penetapan dan verifikasi pajak daerah dan pengolahan 
data; 
k. Melaksanakan pengendalian ketatausahaan dalam 
penetapan dan verifikasi pajak daerah dan pengolahan 
data; dan 
1. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh 
Kepala Badan. 
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Badan. SALIN AN - 11 - 
d. Melaksanakan verifikasi, perhitungan dan penetapan 
PBB dan BPHTB; 
e. Melaksanakan pelayanan dan konsultasi PBB dan 
BPHTB; 
f. Melaksanakan . verifikasi administrasi permohonan 
pembetulan SPPT / SKP; 
g. Melaksanakan verifikasi administrasi permohonan 
kompensasi pembayaran PBB; 
h. Melaksanakan pendokumentasian ketetapan PBB dan 
BPHTB; 
1. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 
j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas ; dan 
k. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. 
(2) Sub Bidang Penetapan Dan Verifikasi Pajak Daerah Lainn ya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, 
mempuyai tugas dan fungsi : 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang 
Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah Lainnya; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian 
koordinasi di bidang penetapan dan verifikasi pajak 
daerah lainnya; 
c. Melaksanakan penyusunan data bahan perumusan 
kebijakan teknis di bidang penetapan dan verifikasi 
pajak daerah lainnya; 
d. Melaksanakan pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah 
lainnya; 
e. Melaksanakan verifikasi, perhitungan dan penetapan 
Pajak Daerah Lainnya; 
f. Melaksanakan penyelesaian permohonan penundaan 
dan angsuran pembayaran Pajak Daerah Lainnya; 
g. Melaksanakan verifikasi Surat Pemberitahuan Pajak 
Daerah (SPTPD); 
h. Melaksanakan pendokumentasian ketetapan pajak 
daerah lainnya; 
1. Melaksanakan administrasi pengurangan, pembetulan, 
pembatalan ketetapan pajak daerah lainnya; 
J. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 
k. Melaksanakan monitoring , evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 
1. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. 
(3) Sub Bidang Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam