Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KEBUPATEN MAGELANG Nomor 15 Tahun 2006?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KEBUPATEN MAGELANG Nomor 15 Tahun 2006 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

1. Kabupaten adala h Kabupaten Magelang; 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 
Magelang; 
3. Bupati adalah Bupati Magelang; 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah De wan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Magelang; 
5. Dinas adalah Dinas Kepen dudukan, Catatan Sipil dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Magelang; 
 
 8 
6. Camat adalah Camat se Kabupaten Magelang; 7. Kepala Desa / Kepala Ke lurahan adalah Kepala Desa / 
Kepala Kelurahan se Kabupaten Magelang; 
8. Pejabat adalah Pegawai y ang diberi tugas tertentu di 
bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku; 
9. Jasa adalah kegiatan Pe merintah Kabupaten berupa 
usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, 
fasilitas, atau kemanfaatan la innya dapat dinikmati oleh 
orang pribadi atau badan; 
10. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan 
oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum sert a dapat dinikmati oleh 
orang pribadi atau badan; 
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perse roan komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi yang sejenis, le mbaga, bentuk usaha tetap, 
dan bentuk usaha lainnya; 
12. Warga Negara Indonesia ya ng selanjutnya disingkat 
WNI adalah penduduk Indonesia yang berdomisili di 
wilayah Kabupaten Magelang; 
 9 
13. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA 
adalah penduduk yang bukan Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang; 
14. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara 
Indonesia yang selanjutny a disingkat WNI maupun 
Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA yang memegang ijin tetap tinggal di Kabupaten Magelang; 
15. Penduduk sementara adal ah setiap Warga Negara 
Asing pemegang ijin terb atas di wilayah Kabupaten 
Magelang; 
16. Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara 
Republik Indonesia yang dat ang dari luar wilayah 
Kabupaten Magelang dengan maksud untuk bekerja atau menempuh pendidikan dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kabupaten Magelang; 
17. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata 
penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendata an Penduduk Rentan 
Administrasi Kependudukan serta penertiban dokumen 
penduduk berupa identitas, ka rtu atau surat keterangan 
kependudukan; 
18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat 
NIK adalah nomor Identitas yang diberikan kepada 
setiap penduduk di Kabupaten Magelang; 
 
 10 
19. Nomor Induk kependuduk an Sementara yang 
selanjutnya disingkat NIKS ad alah nomor Identitas yang 
diberikan kepada setiap penduduk sementara di 
Kabupaten Magelang; 
20. Kartu Keluarga yang sel anjutnya disingkat KK adalah 
Kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang 
susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga; 
21. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP 
adalah Kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk 
yang telah berusia 17 (tuj uh belas) tahun atau sudah 
pernah menikah; 
22. Surat Keterangan Dat ang dari Luar Negeri yang 
selanjutnya disingkat SKDLN adalah Surat Keterangan 
yang wajib dimiliki oleh penduduk yang datang dari luar 
negeri. 
23. Surat Keterangan Pindah Pe nduduk ke Luar Negeri 
yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah Surat 
Keterangan yang wajib dimili ki oleh penduduk WNI yang 
akan pindah dan menetap di l uar negeri lebih dari 
1(satu) tahun; 
24. Kartu Identitas Penduduk yang selanjutnya disingkat 
KARIP adalah Kartu bukti diri yang diberikan kepada setiap penduduk yang telah genap berusia 15 tahun dan dibutuhkan untuk berbagai kepentingan atau keperluan khusus; 
25. Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya 
disingkat KIPEM adalah Kartu bu kti diri yang dimiliki dan 
dan diberikan kepada seti ap penduduk musiman; 
 11 
26. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya 
disingkat SKTT adalah Surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk musiman; 
27. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara 
yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk sementara maupun 
penduduk Warga Negara Asing yang belum memiliki Surat Keterangan kependudukan (SK) dari Kantor Imigrasi; 
28. Surat Keterangan kependudukan adalah bentuk 
keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan 
pendaftaran penduduk dan P encatatan sipil yang 
meliputi Surat Kenal Lahir / Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, 
Surat Keterangan Belum Menikah, Surat Keterangan Pengumuman Nikah, Surat Keterangan Pindah, Surat 
Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat-surat Pengantar dan surat-sura t keterangan lain yang 
berkaitan dengan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 
29. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting 
yang dialami oleh seseorang p ada register catatan sipil 
oleh unit kerja yang mengel ola pendaftaran penduduk 
dan pencatatan sipil; 
 
 
 
 12 
30. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh 
sesorang yang meliputi : kelahi ran, lahir mati, kematian, 
perkawinan, perceraian , pembatalan perkawinan, 
pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan 
peristiwa penti ng lainnya; 
31. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari 
Akta Pencatatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai Kelahiran, Perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama; 
32. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta 
Catatan Sipil yang kedu a dan seterusnya yang 
diterbitkan oleh Dinas Kepen dudukan, Catatan Sipil dan 
Keluarga Berencana K abupaten Magelang karena 
kutipan yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Su rat Keterangan dari pihak 
yang berwajib; 
33. Salinan akta adalah salinan lengkap isi akta Catatan 
Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, 
Catatan Sipil dan Keluarga Berencana atas permintaan 
pemohon; 
34. Retribusi penggantian bi aya cetak Kartu Tanda 
Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya 
disebut Retribusi adalah pem bayaran atas pelayanan 
pendaftaran penduduk dan Penc atatan Sipil yang 
khusus diterbitkan dan akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang untuk keperluan pribadi atau badan hukum; 13 
35. Wajib Retribusi adalah or ang pribadi atau badan hukum 
yang menurut Peraturan Pe rundang-undangan Retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu; 
36. Masa Retribusi adalah jangka yang merupakan batas 
waktu bagi wajib Retribusi un tuk memanfaatkan jasa dari 
Pemerintah Kabupaten; 
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang; 
38. Surat Setoran Retribus i Daerah yang selanjutnya 
disingkat SSRD adalah Surat Keputusan yang 
menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati; 
39. Surat Tagihan Retribus i Daerah yang selanjutnya 
disingkat STRD adalah sura t untuk melakukan tagihan 
Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 
 
3. ketentuan Pasal 2 diubah , sehingga berbunyi sebagai 
berikut :