Jelaskan isi kandungan Pasal  5 dari PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021 tentang BANGUNAN GEDUNG, ketentuan pada BAB  VIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal  5 berbunyi:

Ay at (1)
Yang dimaksud fungsi hunian meliputi:
rumah tinggal tunggal;
rumah tinggal deret;
rumah susun.
Yang dimaksud fungsi keagamaan meliputi;
bangunan masjid termasuk musala;
bangunan gereja termasuk kapel;
bangunan pura;
bangunan vihara;
bangunan kelenteng;
bangunan peribadatan agama / kepercayaan lainnya yang 
diakui oleh negara.
Yang dimaksud fungsi usaha meliputi;
Bangunan Gedung perkantoran, termasuk kantor yang 
disewakan;
Bangunan Gedung perdagangan, seperti waning, toko, pasar 
dan mal;
Bangunan Gedung perindustrian, seperti pabrik, 
laboratorium, dan perbengkelan;
untuk Bangunan Gedung laboratorium yang termasuk 
dalam fungsi usaha adalah laboratorium yang bukan 
merupakan fasilitas layanan kesehatan dan layanan 
pendidikan;
Bangunan Gedung perhotelan, seperti wisma, losmen, 
hostel, motel, rumah kos, hotel, dan kondotel;
bangunan wisata dan rekreasi, seperti gedung pertemuan, 
olahraga, anjungan, bioskop, dan gedung pertunjukan;
Bangunan Gedung terminal, seperti terminal angkutan 
darat, stasiun kereta api, bandara, dan pelabuhan laut; dan
Bangunan Gedung tempat penyimpanan, seperti gudang, 
tempat pendinginan, dan gedung parkir.
Yang dimaksud fungsi sosial dan budaya meliputi:
Bangunan Gedung pendidikan, termasuk sekolah dasar, 
sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, 
perguruan tinggi, dan sekolah terpadu;
Bangunan Gedung kebudayaan, termasuk museum, gedung 
pameran, dan gedung kesenian;
Bangunan Gedung kesehatan, termasuk puskesmas, klinik 
bersalin, tempat praktik dokter bersama, rumah sakit, dan 
laboratorium; dan
Bangunan Gedung pelayanan umum lainnya.
-3-
Yang dimaksud fungsi khusus meliputi:
mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan 
nasional atau yang penyelenggaraannya dapat 
membahayakan Masyarakat di sekitamya dan/atau 
mempunyai risiko bahaya tinggi, dan penetapannya 
dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan menteri terkait 
tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat 
kerahasiaan tinggi tingkat nasional;
sebagai bangunan instalasi pertahanan misalnya kubu-kubu 
dan/atau pangkalan-pangkalan pertahanan (instalasi peluru 
kendali) , pangkalan laut dan pangkalan udara, serta depo 
amunisi;
Sebagai bangunan instalasi keamanan misalnya 
laboratorium forensik dan depo amunisi.