Bagaimana redaksi normatif Pasal 41 dalam KET ENTUAN UMUM Meneta pkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN Nomor 5 Tahun 2016?
Norma hukum dalam KET ENTUAN UMUM Meneta pkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN Nomor 5 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN , SUSUNAN, Pasal 41 berbunyi:

huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
pelaksanaan kebijakan , pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangka t 
Daerah , pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
protokol , komunikasi pimpinan, dan dokum entasi . Pasal 50 a. menyusun bahan kebijakan teknis peningkatan Kinerja dan Reforrnas i 
Birokrasi; 
b. menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 
Kabupaten; 
c. menyusun roadmap reforrnasi birokrasi ; 
d. melakukan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstan si 
Pemerintah (SAKIP); dan 
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
Peningkatan Kinerja dan Reforrnasi Birokrasi . - 30- 
____ J (1) Sub Bagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) 
huruf a, mempunyai tugas : 
a. melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu 
pemerintah daerah; 
b. menyiapkan bahan koor dinasi dan/ a tau fasilitasi keprotokolan ; 
c. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 
d. menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah ; dan 
e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan 
W akil Kepala Daerah . 
(2) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 
huruf b, mempun yai tugas : 
a. menjalin hubungan dengan berbag ai pihak terkait pelaksanaan fungsi 
juru bi cara pimpinan daerah ; 
b. memberi masukan kepad a pimpinan daerah tentang penyampaian 
informasi terten tu; 
c. memberikan informasi dan penj elasan kepada pihak -pihak terkait 
sesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan; 
d. menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat penting dan 
mendesak sesuai kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; 
e. menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat ; 
f. menyiapkan dan menggandakan bahan materi kebijakan ; dan 
g. menyusun naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah. 
(3) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan sebag aimana dimaksud dalam Pasal 
52 ayat (1) huruf c, mempun yai tugas : 
a. m endokumentasikan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah; 
b. menyusun notulensi rapat Kepala Da erah dan Wakil Kepala Daerah; 
dan Pasal 53 (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepal a 
Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepal a 
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan . - 31- • j_ 
(1) Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas: 
a. Sub Bagian Perencanaan ; 
b. Sub Bagian Keuangan; 
c. Sub Bagian Pelaporan . 
(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 
Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepal a 
Bagian Perencanaan dan Keuangan . Pasal 56 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, Bagian 
Perencanaan dan Keuangan men yelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang 
perencanaan , keuangan dan pelaporan ; 
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Sekr etariat Daerah 
di bidang perencanaan , keuangan dan pelaporan ; 
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan , dampak yang tidak 
diinginkan , dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijak an 
di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan ; dan 
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum 
yang berkaitan dengan tugasnya. Pasal 55 Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 
huruf d, mempun yai tugas melaksanakan penyiapan 
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang peren canaan , keuangan dan 
pelaporan. Pasal 54 c. memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah. .) 
- 32 - 
(1) Kepala Dae rah dalam melaksanakan tugasnya di bantu Staf Ahli; 
(2) Staf Ahli berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan Pasal 58 Bagian Ketiga 
Kedudukan Staf Ahli (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 56 ayat (1) 
huruf a, mempunyai tugas : 
a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Sekretariat Daerah yang 
meliputi penyus unan rencana strategis (Renstra) , rencana kinerja 
(Renja) tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA); 
b. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanakaan asistens i dan verifikasi 
RKA , DPA, DPPA Sekr etariat Daerah; dan 
c. menyusun perjanjian kinerja Sekretariat Daerah . 
(2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) 
huruf b, mempunyai tugas : 
a. melaksanakan penatausahaan keuangan Sekretariat daerah; 
b. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah pada Sekr etariat 
Daerah ; 
c. melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran 
dilingkungan Sekretariat Daerah; 
d. melaksanakan pem binaan dan fasilitasi anggaran di lingkungan 
Sekretariat daerah; dan 
e. melaksanakan sistem pengendalian intern. 
(3) Sub Bagian Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) 
huruf c, mempunyai tugas : 
a. menyusun bahan Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) 
Sekretariat Daerah; 
b. menyusun bahan Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah ; 
c. menyusun bahan laporan SPIP; 
d. menyusun bahan laporan keuangan Sekretariat Daerah; dan 
e. menyusun Laporan Kete rangan Pertanggungjawaban Keuangan 
Sekretariat Daerah. Pasal 57 sampai 33 - 
J (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 , 
masing-masing Staf Ahli men yelenggarakan tugas melalui hubungan kerja 
yang meliputi : 
a. konsultatif ; 
b. kolegial; 
c. fungsional ; 
d. struktural; dan 
e. koordinatif. 
(2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
memperhatikan keterbukaan , akuntabilitas dan prof esional . Pasal 61 Staf Ahli terdiri atas : 
a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik ; 
b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi , Keuangan dan Pembangunan ; 
c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Pasal 60 (1) Staf Ahli bertugas mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah , 
sosialisasi kebijakan di tingkat internasional , nasional , provinsi dan 
kabupaten/kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan 
keuangan daerah; 
(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli dibentuk Sub 
Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian pada Bagian Umum. Pasal 59 diberhentikan oleh Kepala Daerah yang memenuhi pers yaratan sesuai 
dengan ketentuan perundang -undangan ; 
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu memperhatikan 
pengalaman dan pengayaan dalam jabatan , jenjang pangkat dan golongan, 
kecakapan kapasitas, kompetensi serta keahlian di bidang tertentu ; 
(4) Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ; 
(5) Staf Ahli berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Daerah dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris 
Daerah ; - 34- . .. 
(1) Hubungan kerja fungsional sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 61 ayat 
(1) huruf c, dilakukan untuk memberikan peran substansial secara 
fungsional dalam melaksanakan tugas Staf Ahli dengan Perangkat Da erah; 
(2) Hubungan kerja fungsional dilakukan s esuai dengan kompetensi dan 
kemandirian dalam melaksanakan tugas Staf Ahli dengan Perangkat 
Daerah. Pasal 64 musyawarah dan tanggungjawab bersama . otoritarianisme struktural yang umumnya 
hubungan struktural yang cenderung terpusat. 
(2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan dan mengontrol 
berkembang dalam Pasal 63 
(1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (1) 
huruf b dilakukan untuk : 
a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kernitraan dalam melaksanakan 
beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan 
kinerja ; dan 
b. mengembangkan semangat kebersamaan (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat 
(1) huruf a, dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam m elaksanakan 
tugas sesuai dengan kewenangan Staf Ahli; 
(2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. Staf Ahli memberikan pendapat secara lisan dan/ atau tertulis kepada 
Perangkat Daerah terkait perumusan kebijakan daerah yang menjadi 
tugas dan kewenangannya ; 
b. Staf Ahli diikutsertakan dalam perumusan kebijakan daerah ; dan 
c. Staf Ahli memperoleh data dan informasi dari Perangkat Daerah dalam 
penyusunan telaahan staf. 
(3) Pelaksanaan hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada 
dilakukan melalui perencanaan , perumusan telaahan staf 
dan/ atau analisis kebijakan daerah, serta pelaksanaan tugas dan fungsi 
Staf Ahli. Pasal 62 sampai 35 - • 
(1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat 
( 1) huruf e, dilaksanakan untuk pengembangan hubungan kerja secara 
struktural dan menumbuh kembangkan semangat kolegial yang sinergis, 
terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas Staf Ahli dengan 
Perangkat Daerah ; 
(2) Kepala Daerah dapat meminta pertimbangan Staf Ahli dan perangkat 
daerah secara koordinatif sesuai tugas fungsi ; 
(3) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk menjamin keselar asan 
program dan kegiatan Staf Ahli dengan Perangkat Daerah ; 
(4) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan oleh Staf Ahli dan Perangkat Daerah secara koordinatif dalam Pasal 66 (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat 
(1) huruf d, dilakukan untuk mengembangkan kepemimpinan secara 
berjenjang antara Staf Ahli dan Perangkat Daerah dalam susunan 
organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi secara bertanggung 
jawab ; 
(2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap 
memperhatikan kerja sama yang terpadu , harmonis , selaras dan 
kompr ehensif; 
(3) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : 
a. pelaksanaan tugas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah; 
b. pelaksanaan tugas yang berorientasi pada upaya pencapaian visi dan 
misi Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya ; dan 
c. Staf Ahli melalui Sekr etaris Daerah dapat mengundang Kepala 
Perangkat daerah untuk mendapatkan infonnasi s ebagai bahan 
analisis kebijakan Daerah ; 
(4) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Sekretaris Daerah , Asist en, dan Kepal a 
perangkat daerah dilakukan dengan cara melakukan dukungan 
kebijakan dan administratif , asistensi, supervisi, bimbingan dan 
pelatihan, pendampingan s erta monitoring dan evaluasi . 
(5) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menghasilkan 
antara lain berupa telaahan staf dan intervensi kebijakan . Pasal 65 . " . 
- 36- 
j (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 67, 
terdiri dari s ejumlah Aparatur Sipil Negara dalarn jenjang jabatan 
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang 
keahli annya; 
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati 
dan dalarn melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala 
Bagian ; 
(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; 
(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur 
sesuai peraturan perundang -undangan yang berlaku . Pasal 68 Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas teknis Sekretariat Daerah sesuai bidang keahlianny a. Bagian Keempat 
Kelompok Jabatan Fungsional