Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 32 Tahun 2017 pada Pasal 10?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 32 Tahun 2017 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA, BAB III - ORGANISASI, Pasal 10 menyebutkan bahwa:

Sub Bidang Kewaspada an Dini dan Penanganan Konflik mempunyai tugas: 
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang 
kewaspadaan dini, kerjasama intelije n, pemantauan orang asing, tenaga 
kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, 
serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan 
konflik ; 
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang 
kewaspadaan dini, ker jasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga 
kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, 
serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan 
konflik ; 
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang 
kewa spadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga 
kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, 
serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan 
konflik ; 
melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan di ni, kerjasama intelijen, 
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, 
kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang 
kewaspadaan serta penanganan konflik ; 
melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang kewaspadaan dini, 
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan 
Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi 
kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik ; 
melaksanakan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerj asama intelijen, 
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, 
kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang 
kewaspadaan serta penanganan konflik ; 
 
 
 
11 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
 
Bagian Keempat 
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan