Bagaimana redaksi normatif Pasal 10 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 3 Tahun 2011?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 3 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA, BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 10 berbunyi:

Penetapan anggota Unsur Pengarah dari Instansi/Lembaga Pemerintah 
Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.(2) Persyaratan calon anggota unsur pengarah dari masyarakat 
profesional adalah sebagai
berikut: 
Warga Negara Indonesia;
sehat jasmani dan rohani;
berkelakuan baik;
berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 
(enam puluh) tahun;
memiliki wawasan kebangsaan;
memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam 
penanggulangan bencana;
memiliki integritas tinggi;
non-partisan;
tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau anggota TNI/Polri, 
kecuali dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang 
berwenang; dan
berdomisili di daerah /berasal dari daerah.
Mekanisme penetapan anggota Unsur Pengarah dari masyarakat 
profesional sebagai berikut : 
pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada 
masyarakat dan diumumkan melalui media;
pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh Lembaga Independen, 
yang ditunjuk/ ditetapkan oleh Kepala BPBD;
lembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala 
BPBD; 
Kepala BPBD mengusulkan 8 (delapan) calon anggota unsur 
pengarah dari masyarakat profesional hasil pemilihan kepada 
Bupati atau 2 (dua) kali lipat secara proporsional dari jumlah 
anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional, untuk 
dilakukan uji kepatutan oleh DPRD;
calon anggota unsur pengarah yang dinyatakan lulus uji kepatutan 
dan uji kelayakan disampaikan oleh DPRD kepada Bupati untuk 
ditetapkan sebagai anggota unsur pengarah penanggulangan 
bencana secara definitif; dan
BPBD mengumumkan kepada masyarakat luas hasil uji kepatutan 
melalui media.