Menurut PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 22 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 4?
Pasal Pasal 4 dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 22 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, pada BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, menyatakan:

(1) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan . 
(2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam 
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah fungsi penunjang keuangan sub 
pengelolaa n pendapatan daerah . 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis lingkup pengelolaan 
pendapatan daerah; 
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan 
pendapatan daerah; 
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas 
dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan 
daerah; 
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi -fungsi 
penunjang urusan pe merintahan daerah lingkup 
pengelolaan pendapatan daerah ; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut: 
a. merumuskan dan menetapkan Renstra , Renja , program 
kerja dan anggaran serta kinerja Badan berdasarkan 
kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas ; 
b. membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan 
berdasarkan arah kebijakan umum Wali Kota agar tujuan 
dan sasaran tercap ai secara efektif dan efisien; 
c. merumuskan kebijakan teknis lingkup pengelolaan 
pendapatan daerah ; 
d. mengoordinasikan ... 
11 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
d. mengoordinasikan pencapain target pendapatan pajak 
daerah; 
e. mengoordinasikan perencanaan dan pengembangan 
pendapatan daerah; 
f. mengoordinasikan pengendalian dan evaluasi pendapatan 
daerah; 
g. menyelenggarakan administrasi Badan; 
h. mengoordinasikan peny usunan Laporan Kinerja Daerah 
yang meliputi LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan -laporan 
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan; 
i. memeriksa, memaraf dan/ atau menandatangani konsep 
naskah dinas sesuai dengan kewenangannya ; 
j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
k. melaksanakan monitoring dan eval uasi pelaksanaan 
tugas; dan 
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Bagian Kedua 
Sekretariat Badan