Jelaskan isi kandungan Pasal 13 dari PERATURAN WALIKOTA PALOPO Nomor l�7 Tahun 2022.
Sesuai dengan PERATURAN WALIKOTA PALOPO Nomor l�7 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, ketentuan pada , Pasal 13 berbunyi:

(1) Proses pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian 
atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang 
yang terjadi pada tahun- tahun sebelumnya berdasar pada 
informasi kelebihan atas Penerimaan Daerah yang terdiri atas: 
a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran; 
b. rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 
c. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia; 
d. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah 
tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau 
e. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan 
peraturan perundangan-undangan. 
Berdasarkan surat permohonan dari pihak ketiga atas 
kelebihan pembayaran Penerimaan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPK-SKPD yang mengelola 
Pendapatan tersebut melakukan proses verifikas i dan validasi , 
yang dimaksu dkan untuk: 
a. memas tikan keab sahan bukti yang dijadikan dasar 
pengajuan; dan 
b. memas tikan unsur penyebab pengajuan pengembalian. 
(3) Berda sarkan informas i kelebihan atas Pene rimaan Daerah serta 
hasil verifikasi yang dilakukan PD terkait sebagai man a 
dimaksud pada ayat (2), diterb itkan Surat Kete tapan Lebih 
Bayar sesu ai dengan peraturan perundang-undang an dan 
disam paikan kepada PPKD selaku BUD. 
-12- (2) 
(4) Setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didasarkan pada: 
a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar; 
b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar; atau 
c. dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan 
selain pajak daerah dan retribusi daerah. 
d. PPKD selaku PA memerintahkan Pejabat Pelaksana Tekhnis 
Kegiatan yang mengelola Belanja Tidak Terduga untuk 
melengkapi dokumen pencairan dan mengajukan ke Bendahara 
Pengeluaran. 
(5) Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan yang mengelola Belanja 
Tidak Terduga memfasilitasi dalam pembuatan Keputusan 
Walikota tentang Pengeluaran Belanja Tidak terduga Untuk 
Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah serta 
melengkapi dokumen Pembayaran sebelum diajukan ke 
Bendahara Pengeluaran. 
(6) kelengkapan dokumen pembayaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) berupa: 
a. surat permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran/rekomendasi Aparat Pengawasa.n Intern 
Pemerintah/rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia/putusan pengadilan berkekuatan 
hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum 
lainnya/infonnasi lainnya yang diper sam akan sesuai 
dengan peraturan perundangan -undangan ; 
b. Surat Keteta pan Pajak Daerah Lebih Bayar /Surat 
Ketetapan Retribusi Daer ah Lebih Bayar atau dokumen 
lainnya yang dipersamakan untuk pendapa tan selain 
pajak daerah dan retribusi daer ah; 
c. nomor reken ing pene rima; dan 
d. Keputusan Walik ota tentan g Pengeluar an Belanja Tidak 
terdu ga Untuk Pengembalian Atas Kelebihan Penerima an 
Daerah. 
(7) Bendahara Pengeluaran PD yang menyelen ggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan menga jukan SPP-LS untuk 
pengembalian atas kelebi han Pene rim aan Daerah yang sifatnya 
-13- 
tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK-SKPD 
kemudian diterbitkan SPM-LS yang ditandatangani oleh Kepala 
PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
keuangan; 
(8) PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D sesuai ketentuan yang 
berlaku. 
(9) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditujukan kepada 
Pihak Ketiga.