Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2010.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2010 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam 
negeri.
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas yang bertanggung jawab dan berwenang dalam 
urusan administrasi kependudukan.
6. Camat adalah camat di Kabupaten Magelang.
7. Kepala Desa/ Lurah adalah Kepala Desa/ Lurah di Kabupaten Magelang.
48. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 
sistem Pemerintah NKRI di wilayah Kabupaten Magelang.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah 
kerja kecamatan.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban 
dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, 
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta 
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat 
tinggal di Indonesia.
12. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang 
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-
undang sebagai Warga Negara Indonesia.
13. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat NKRI adalah satu 
kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut 
teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya, 
termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya . 
14. Orang asing adalah orang bukan WNI.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana 
Teknis Instansi Pelaksana Kabupaten Magelang.
16. Catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya 
peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta 
atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/ bagian, muka atau belakang 
akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil. 
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi 
Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang 
dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
18. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang 
terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas 
pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi 
kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas 
atau surat keterangan kependudukan.
20. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, 
kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, 
pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
21. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus 
dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu 
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan 
lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, status tinggal terbatas menjadi 
tinggal tetap.
22. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas 
penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang 
terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang 
memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas 
anggota keluarga.
524. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi 
penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku 
di seluruh wilayah NKRI.
25. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang 
dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
26. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa 
penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk 
bertempat tinggal di wilayah NKRI dalam jangka waktu yang terbatas sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan.
28. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk 
bertempat tinggal menetap di wilayah NKRI sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
29. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung 
jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa 
penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/ kelurahan.
30. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat 
keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang 
Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi 
yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
31. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA adalah satuan 
kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat 
Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
32. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan 
hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang 
diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan 
lokal bangsa Indonesia.
33. Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang selanjutnya 
disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini 
nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
34. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan 
Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka 
Penghayat Kepercayaan.
35. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK 
adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 
untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat 
pemerintah daerah dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. 
36. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga 
kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
37. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh 
Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik 
dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen 
kependudukan.
38. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan 
secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan 
perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
639. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh menteri kepada petugas yang ada pada 
pemerintah daerah dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database 
kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
40. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang 
membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
41. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Magelang.
42. Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama Mungkid.
43. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya 
44. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan 
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
45. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk 
melakukan penyidikan.
46. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah 
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah 
yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan 
atas pelanggaran peraturan daerah.