Bagaimana redaksi normatif Pasal 11 dalam PERATURAN WALIKOTA PALOPO Nomor l�7 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN WALIKOTA PALOPO Nomor l�7 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, , Pasal 11 berbunyi:

Tata cara pelaksan aan Belanja Tidak Terd uga untuk mendanai 
kondisi tanggap darurat dengan pengunaan langsung pada Belan ja 
Tidak Terduga dilakukan dengan tahapan : 
a. Kepala PD terkait dan/ atau Kepala PD yang melak sanakan 
fungsi penan ggulangan benca na, men gajukan usulan 
kead aan darurat bencana atau konflik sosial sesuai aturan 
yang berlaku kepada Walik ota, dengan melampirkan : 
1. laporan basil kajian cepat PD terkait; 
2. data pendu kung; 
-9- 
3. rancangan surat pemyataan walikota tentang status 
keadaan tanggap darurat bencana atau konflik sosial; dan 
4. rencana kebutuhan belanja (RKB) dengan tembusan 
disampaikan kepada PPKD selaku BUD. 
b. Walikota menetapkan status tanggap darurat untuk bencana 
alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik 
sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
c. berdasarkan penetapan status tanggap darurat Walikota 
dan/atau dokumen yang dipersamakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan, PD yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana 
menyusun RKB dengan PD terkait dan mengajukan ke PPKD 
selaku BUD dengan dilengkapi surat pemyataan 
tanggungjawab; 
d. PPKD memerintahkan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan 
yang mengelola Belanja Tidak Terduga untuk melengkapi 
dokumen pencairan. 
e. Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan yang mengelola Belanja 
Tidak Terduga men yiapk an keputusan Walikota tentang 
pemb iayaan kebutuhan tanggap darurat bencana serta 
melen gkapi doku men pencairan sebelum diajukan ke 
Bend ahara Penge luaran; 
f. kelengkapan dokumen penc airan sebagaimana dimaksud 
pada huruf e berupa : 
1. laporan hasil kajian cepa t PD terkait; 
2. surat pemyataan walik ota tentang status kead aan 
tanggap darurat bencana atau konflik sosial; dan 
3. rencana kebutuh an belanja (RKB) yang telah diset ujui 
Walik ota. 
4. nomor rekening penerim a; dan 
5. Keputusan Walikota tentang Pengelu aran Belanja Tidak 
terduga untuk pembiayaan kebutuhan tangg ap darurat 
bencana . 
6. SPI'JM yang ditandatangani oleh kepala PD yang 
men yelengg arak an urusan pemerintahan di bidang 
penan ggulang an bencana. 
-10- 
(1) g. Bendahara Pengeluaran PD yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan mengajukan SPP-LS 
kepada PPK-SKPD untuk diterbitkan SPM-LS yang 
ditandatangani oleh Kepala PD yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang keuangan; 
h. PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D untuk mencairkan 
dana tanggap darurat paling lambat 1 (satu) hari kerja 
terhitung sejak diterimanya SPM-LS beserta kelengkapannya; 
i. Proses penerbitan SP2D mengacu pada Peraturan Walikota 
yang mengatur mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 
j. pencairan dana kebutuhan tanggap darurat bencana dapat 
dilakukan dengan mekanisme TU dengan melimpahkan dana 
dari bendahara pengeluaran PD yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang keuangan kepada bendahara 
pengeluaran PD terkait atau dengan mekanisme LS dengan 
mentransfer langsung ke rekening bendahara pengeluaran 
SKPD terkait. 
k. pencairan dana kebutuhan tanggap darurat bencana dapat 
dilakukan sekaligus atau bertahap.