Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 15 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022.
Redaksi dari 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022 tentang perkara yang, pada BAB VI - TATA CARA DAN TEKNIS KERJ ASAMA, Pasal 15 menjelaskan:

(1)Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Pemerintah Daerah dapat menjalin
keija sama dengan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan
yang memberi layanan bantuan hukum sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan .
(2)Bupati menetapkan pemberi bantuan hukum yang bekeijasama dengan
Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan bantuan hukum untuk ASN
dan anggota keluarganya serta masyarakat atau lembaga yang memiliki
peijanjian keijasama.
(3)Keija sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berlaku untuk paling lama 1
(satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.