Apa substansi hukum dari Pasal  16 PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor \ Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor \ Tahun 2021 tentang FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN, khususnya BAB  IV - PENCEGAHAN, Pasal  16, adalah:

Satuan Pendidikan dan Perguruan Tinggi wajib melakukan pemeriksaan 
Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap pelajar dan mahasiswa.
Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit dan 
fasilitas kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati untuk bekeijasama 
dengan Instansi Vertikal yang berwenang.
Pelajar dan mahasiswa dengan hasil pemeriksaan Narkotika positif 
dilakukan tindakan Penanganan khusus, dengan tidak mengurangi 
haknya untuk mendapatkan pendidikan.
Satuan Pendidikan dan/atau Perguruan Tinggi di Daerah yang tidak 
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan 
sanksi administratif berupa: 
teguran lisan; 
teguran tertulis;
penghentian sementara kegiatan; 
penghentian tetap kegiatan; 
pencabutan sementara izin; 
pencabutan izin; 
denda administratif; dan/ atau
sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.a.
b.
c.
d.
e.
f.
g-
h.
(5) Dalam hal.
- 12 -
(5)
(6)Dalam hal perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dan 
huruf f bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, maka Bupati 
mengusulkan kepada pejabat yang benvenang sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika bagi Karyawan dan Calon Karyawan 
BUMD, dan Badan usaha nonpemerintah/swasta
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)Pasal 17
BUMD dan badan usaha nonpemerintah/swasta wajib melakukan 
pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap kaiyawannya 
secara periodik.
BUMD dan badan usaha nonpemerintah/swasta wajib melakukan 
pemeriksaan Narkotika terhadap calon karyawan sebagai salah satu 
persyaratan untuk diterima menjadi kaiyawan.
Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit dan 
fasilitas kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati untuk bekerjasama 
dengan Instansi Vertikal yang benvenang.
Kaiyawan BUMD dan/atau badan usaha nonpemerintah/swasta dengan 
hasil pemeriksaan Narkotika positif dikenakan sanksi sesuai peraturan 
perusahaan.
Calon kaiyawan BUMD dan badan usaha nonpemerintah/swasta dengan 
hasil pemeriksaan Narkotika positif tidak dapat diangkat menjadi 
kaiyawan.
BUMD dan badan usaha nonpemerintah/swasta yang tidak 
melaksanakan kewajibain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau 
dikenakan sanksi administratif berupa:
teguran lisan; 
teguran tertulis;
penghentian sementara kegiatan; 
penghentian tetap kegiatan; 
pencabutan sementara izin; 
pencabutan izin; 
denda administratif; dan/atau
sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan .a.
b.
c.
d.
e.
f.
g-
h.
(7) Dalam hal.
4 .
-13 *
(7) Dalam hal perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dan 
huruf f bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, maka Bupati 
mengusulkan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.
(8) ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.