Jelaskan isi kandungan Pasal 18 dari : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1945.
Sesuai dengan : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1945 tentang , ketentuan pada , Pasal 18 berbunyi:

huruf c, mempuyai tugas dan fungsi: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang 
Pengolahan Data; SALIN AN - 12 - 
( 1) Bidang Penagihan Dan Pengendalian mempunyai tugas dan 
fungsi: 
a. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana 
kerja Bidang Penagihan dan Pengendalian; 
b. Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang 
penagihan pajak daerah dan pengawasan, pemeriksaan 
dan keberatan; 
c. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang 
penagihan pajak daerah dan pengawasan, pemeriksaan 
dan keberatan; 
d. Melaksanakan penagihan pajak daerah; 
e. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan pajak 
daerah; 
f. Melaksanakan pemberian rekomendasi terhadap 
permohonan keberatan dan pengaduan wajib pajak ; Pasal 20 Bagian Kelima 
Bidang Penagihan Dan Pengendalian b. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian 
koordinasi di bidang pengolahan data; 
c. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan 
teknis di bidang pengolahan data; 
d. Melaksanakan pembukuan pelaporan, pembukuan 
penetapan dan pembukuan penyetoran pajak daerah; 
e. Melaksanakan penghitungan dan penyusunan nominatif 
piutang pajak daerah; 
f. Melaksanakan penyusunan laporan realisasi 
penerimaan pendapatan daerah; 
g. Melaksanakan pendokumentasian ketetapan pajak 
daerah dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD); 
h. Melaksanakan pembentukan, pemeliharaan, 
pengembangan basis data dan potensi pajak daerah; 
1. Melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan regulasi 
serta informasi pajak daerah kepada masyarakat; 
j. Melaksanakan penyusunan rencana penenmaan pajak 
daerah; 
k. Melaksanakan penyusunan daftar induk wajib pajak 
daerah lainnya; 
1. Melaksanakan pembuatan, penyimpanan dan 
pemeliharaan data induk wajib pajak Daerah; 
m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 
n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 
o. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. SALIN AN - 13 - 
(1) Sub Bidang Pengihan PBB Dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempuyai tugas 
dan fungsi: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang 
Penagihan PBB dan BPHTB; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang 
penagihan PBB dan BPHTB; 
c. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan 
teknis di bidang penagihan PBB dan BPHTB; 
d. Melaksanakan penagihan piutang PBB dan BPHTB; 
e. Melaksanakan konfirmasi data tunggakan wajib pajak 
PBB dan BPHTB; 
f. Melaksanakan penyelesaian hasil pemeriksaan dalam 
rangka penagihan PBB dan BPHTB; 
g. Melaksanakan penerbitan dan penyampaian surat 
teguran penagihan PBB dan BPHTB; 
h. Melaksanakan penerbitan dan pemberitahuan surat 
paksa PBB dan BPHTB; 
i. Melaksanakan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan 
Penyitaan (SPMP) PBB dan BPHTB; Pasal 22 ( 1) Bidang Penagihan Dan Pengendalian, terdiri atas : 
a. Sub Bidang Pengihan PBB Dan BPHTB; 
b. Sub Bidang Pengihan Pajak Daerah Lainnya; dan 
c. Sub Bidang Pemeriksaaan, Pengawasan Dan Keberatan. 
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Penagihan Dan Pengendalian. Pasal 21 g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam 
pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan 
daerah; 
h. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah; 
1. Melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis 
pelaksanaan program kerja kegiatan; 
J. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 
k. Melaksanakan pengendalian ketatausahaan penagihan 
dan pengendalian pendapatan daerah; dan 
a. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh 
Kepala Badan. 
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Badan. SALIN AN - 14 - 
J. Melaksanakan penerbitan surat keputusan pencabutan 
sita; 
k. Melaksanakan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang PBB; 
1. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 
m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 
n. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. 
(2) Sub Bidang Pengihan Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat ( 1) huruf b, mempuyai tugas 
dan fungsi: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang 
Penagihan Pajak Daerah Lainnya; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang 
penagihan pajak daerah lainnya; 
c. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan 
teknis di bidang penagihan pajak daerah lainnya; 
d. Melaksanakan penagihan piutang pajak daerah lainnya; 
e. Melaksanakan konfirmasi data tunggakan wajib pajak 
pajak daerah lainnya; 
f. Melaksanakan penyelesaian hasil pemeriksaan dalam 
rangka penagihan pajak daerah lainnya; 
g. Melaksanakan penerbitan dan penyampaian surat 
teguran penagihan pajak daerah lainnya; 
h. Melaksanakan penerbitan dan pemberitahuan surat 
paksa pajak daerah lainnya; 
i. Melaksanakan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan 
Penyitaan (SPMP) pajak daerah lainnya; 
J. Melaksanakan penerbitan surat keputusan pencabutan 
sita; 
k. Melaksanakan penyampaian ketetapan pajak daerah 
lainnya; 
1. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 
m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 
a. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. 
(3) Sub Bidang Pemeriksaaan, Pengawasan Dan Keberatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, 
mempuyai tugas dan fungsi: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang 
Pemeriksaan, Pengawasan dan Keberatan; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang 
pemeriksaan, pengawasan dan keberatan; 
c. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di 
bidang pemeriksaan, pengawasan dan keberatan; SALIN AN - 15 - 
( 1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis Badan secara 
operasional di lapangan. 
(2) Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Badan . 
(3) Klasifikasi UPTD terdiri atas: 
a. UPTD Kelas A untuk mewadahi Behan Kerja yang besar 
dengan jumlah Behan Kerja lebih dari 10.000 jam kerja 
efektif per tahun; dan 
b. UPTD Kelas B untuk mewadahi Behan Kerja yang kecil 
dengan jumlah Behan Kerja mulai dari 5.000 sampai 
dengan 10.000 jam kerja efektif per tahun . 
(4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi 
serta tu gas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan 
secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara. Pasal 23 Bagian Keenam 
Unit Pelaksana Teknis Daerah d. Melaksanakan pemeriksaan terkait dengan tindak lanjut 
hasil analisis pajak daerah , permohonan keberatan, 
tunggakan pajak daerah dan pengaduan wajib pajak; 
e. Melaksanakan verifikasi administrasi dan pemberian 
pertimbangan terhadap permohonan keberatan dan 
pengaduan wajib pajak; 
f. Melaksanakan penyusunan usulan penghapusan 
piutang pajak daerah; 
g. Melaksanakan pengawasan kepatuhan wajib pajak; 
h. Melaksanakan pengumpulan data dalam rangka 
pemeriksaan pajak daerah; 
i. Melaksanakan penyampaian surat teguran belum lapor 
pajak; 
j. Melaksanakan verifikasi administrasi permohonan 
restitusi kelebihan pembayaran pajak daerah dalam 
bentuk uang tunai atau pemindahbukuan; 
k. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah; 
1. Melaksanakan perforasi Surat Ketetapan Retribusi 
Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan ; 
m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 
n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 
o. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. SALIN AN - 16 - 
( 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi 
dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam 
lingkungan masing-masing maupun antar Organisasi 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta 
dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai 
dengan tugas masing-masing. 
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris 
Badan dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit 
organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing­ 
masmg. 
(3) Setiap pemimpin Organisasi Perangkat Daerah 
di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan 
pengawasan melekat. Pasal 26 BABV 
TATA KERJA (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara 
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 
berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. 
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior 
yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Badan . 
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 
kerja . 
(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) diatur sesuai peraturan perundang- undangan yang 
berlaku. Pasal 25 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas teknis Badan sesuai bidang keahliannya. Pasal 24 Bagian Ketujuh 
Kelompok Jabatan Fungsinal SALIN AN - 17 - 
( 1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris Badan 
melakukan tugas-tugas Kepala Badan sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Dalam hal Sekretaris Badan berhalangan sebagai pelaksana 
Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang yang 
membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala 
Badan. Pasal 33 Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Kepala 
Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian 
bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat 
berkala. Pasal 32 Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan 
pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional 
mempunyai hubungan kerja. Pasal 31 Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari 
bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk 
menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan 
petunjuk teknis kepada bawahannya. Pasal 30 Sekretaris Badan, Kepala Bidang dan Kepala Sub 
Bagian/Kepala Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi 
petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing 
serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 29 Kepala Badan, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya 
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk 
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 28 Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya 
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang­ 
undangan yang berlaku. Pasal 27 SALIN AN - 18 - 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati 1n1, maka Peraturan 
Bupati Kolaka Timur Nomor 43 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Timur 
serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan 
Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Pasal 36 BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam 
jabatan struktural di lingkungan Badan, berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas 
usul Sekretaris Daerah. 
(3) Kepala Badan merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan 
pimpinan tinggi pratama. 
(4) Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon Illa atau 
jabatan administrator. 
(5) Kepala Bidang lingkup Badan merupakan jabatan eselon IIIb 
atau jabatan administrator. 
(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang lingkup Badan 
merupakanjabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. 
(7) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan IV atau 
jabatan pengawas di lingkungan Badan diangkat dan 
diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui 
Sekretaris Daerah. 
(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan 
oleh Pemerintah. Pasal 35 BAB VI 
KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN 
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing­ 
masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat 
mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada 
pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 34 SALIN AN - 19 - 
ICHLAS, S.H. 
Pembina Tk. I, Gol. IV /b 
Nip. 19700922 200212 1 003 Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 3 BELLI ttd Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA TIMUR, Diundangkan di Tirawuta 
Pada tanggal 21 Februari 2022 SULWAN ABOENAWAS ttd Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR, Ditetapkan di Tirawu ta 
Pada tanggal 21 Februari 2022 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur . Pasal 37 SALIN AN - 20 - 
ICHLAS, S.H. 
Pembina Tk. I, Gol. N /b 
Nip. 19700922 200212 1 003 Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, SULWAN ABOENAWAS ttd Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR, I KEPALA BADAN I 
I I 
I I KELOMPOK JABATAN SEKRETARIAT 
FUNGSIONAL I 
I I 
SUBAG . SUBAG . 
PERENCANAAN DAN UMUM DAN 
KEUANGAN KEPEGAWAIAN 
I I I 
BIDANG BIDANG BIDANG 
PENDATAAN PENETAPAN DAN PENAGIHAN DAN 
PELA YANAN PENGENDALIAN 
I I I 
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG 
ANALISA PENETAPAN DAN PENAGIHAN PBB - PENGEMBANGAN - VERIFIKASI PBB - DAN BPHTB 
DAN BPHTB 
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG 
PENDATAAN DAN PENETAPAN DAN PENAGIHAN PAJAK - PENILAIAN PBB VERIFIKASI PAJAK DAERAH LAINNY A 
DAN BPHTB - DAERAH LAINNYA - 
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG 
PENDATAAN PAJAK PENGOLAHAN DATA PEMERIKSAAN , - DAERAH LAINNYA - - PENGAWASAN DAN 
KEBERATAN 
lJPTD I PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR 
3 TAHUN 2022 
21 FEBRUARI 2022 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TU GAS DAN FUNGSI, 
SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN 
KOLAKA TIMUR 
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA TIMUR LAMPI RAN 
NOMOR 
TANGGAL 
TENT ANG