Bagaimana redaksi normatif Pasal  6 dalam PERATURAN WALI KOTA CIREBON Nomor 81 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN WALI KOTA CIREBON Nomor 81 Tahun 2021 tentang PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal  6 berbunyi:

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Cirebon. 
 
Ditetapkan di C irebon 
pada tanggal 27 Desember 2021 
WALI KOTA CIREBON, 
 ttd, 
 
 NASHRUDIN AZIS 
Diundangkan di Cirebon 
pada tanggal 28 Desember 2021 
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, 
 
 ttd, 
 
 AGUS MULYADI 
 
BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 20 22 NOMOR 84 
 Salinan ses uai dengan aslinya 
 KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 
 
FERY DJUNAEDI, SH., MH. 
Pembina Tk. I (IV/b) 
NIP. 19711228 199803 1 002 
 
 
7 -7- 
 
 LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA 
NOMOR 81 TAHUN 2021 
TENTANG 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARA AN 
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 202 2 
 
URAIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 202 2 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon 
Tahun 202 2, meliputi p embinaan dan p engawasan Wali Kota terhadap perangkat 
daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota, dengan fokus: 
1. Pelaksanaan urusan pemeri ntahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 
Daerah Kota 
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Pemerintah D aerah Kota dilakukan te rhadap program, kegiatan, 
sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah 
daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2022 dengan 
sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk 
meningkatkan pereko nomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan 
pangan . 
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk: 
pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang -undangan 
termasuk ketaat an pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau 
pemeriksaan kinerja . 
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja daerah 
Reviu Dokumen Perencanaan Pemba ngunan dan Rencana Keuangan Daerah . 
No. Fokus Sasaran 
Rancangan akhir rencana kerja 
pemerintah daerah. 1) pengujian atas kesesuaian 
rancangan akhir rencana kerja 
pemerintah daerah dengan 
peraturan daerah tentang 
rencana pembangunan jangka 
menengah daerah . 
 
 
 
-8- 
 
No. Fokus Sasaran 
pengujian atas penyusunan 
substansi antar bab pada 
rancangan akhir rencana kerja 
pemerintah daerah. 
pengujian atas kesesuaian 
indikator dan target kinerja 
dengan program, kegiatan dan 
sub kegiatan dalam rancangan 
akhir rencana kerja pemerintah 
daerah. 
Rancangan akhir rencana kerja 
perangkat daerah. 1) pengujian atas kesesuaian 
rancangan akhir rencana kerja 
perangkat daerah dengan 
rencana kerja pemerintah 
daerah. 
pengujian atas penyusunan 
substansi antar bab pada 
rancangan akhir rencana kerja 
perang kat daerah. 
pengujian atas kesesuaian 
indikator dan target kinerja 
dengan program, kegiatan dan 
sub kegiatan dalam rancangan 
akhir rencana kerja perangkat 
daerah. 
Rancangan kebijakan umum 
anggaran dan pr ioritas plafon 
anggaran sementara 1) pengujian konsi stensi/ 
keselarasan rancangan 
kebijakan umum anggaran dan 
prioritas plafon anggaran 
sementara dengan peraturan 
kepala daerah tentang rencana 
kerja perangkat daerah. 
pengujian kaidah penganggaran 
dalam kebijakan umum 
anggaran dan prioritas plafon 
anggaran sementara, meliputi: 
pendapatan daerah; 
belanja daerah; dan 
pembiayaan daerah . 
Rencana kerja anggaran satuan 
kerja perangkat daerah 1) pengujian konsistensi/ 
keselarasan rencana kerja 
anggaran satuan kerja 
perangkat daerah dengan 
kebijakan umum anggaran dan 
prioritas plafon anggaran 
sementara dan peraturan kepala 
9 -9- 
 
 No. Fokus Sasaran 
daerah tentang rencana kerja 
perangkat daerah. 
pengujian kaidah penganggaran 
dalam rencana kerja anggaran 
satuan kerja perangkat daerah, 
meliputi: 
pendapatan daerah; 
belanja daerah; dan 
pemb iayaan daerah, 
dengan indikator dan target 
kinerja yang telah ditetapkan 
dalam peraturan kepala 
daerah tentang rencana 
kerja perangkat daerah. 
Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah 
No. Fokus Sasaran 
Akuntabilitas pengelolaan 
pendapatan daerah. 1) akun tabilitas pelaksanaan 
pemungutan mulai dari 
penghimpunan data objek dan 
subjek pajak atau retribusi, 
penentuan besarnya pajak atau 
retribusi yang terutang sampai 
kegiatan penagihan pajak atau 
retribusi kepada wajib pajak 
atau wajib retribusi serta 
pengawas an penyetorannya; 
kepatuhan pemerintah daerah 
untuk mengalokasikan 
pendapatan pajak dan retribusi 
daerah untuk belanja daerah; 
kesesuaian pembayaran insentif 
pemungut pajak dengan 
ketentuan perundang -
undangan; dan 
penagihan piutang daerah. 
Akuntabili tas pengelolaan belanja 
daerah. 1) akuntabilitas pelaksanaan 
pengelola belanja sesuai dengan 
urusan yang telah menjadi 
kewenangannya dan/atau telah 
memiliki dasar hukum yang 
melandasinya; dan 
akuntabilitas belanja yang 
memiliki potensi risiko korupsi, 
yaitu: 
hibah dan bantuan 
sosial; 
pengadaan barang dan jasa; 
-10- 
 
No. Fokus Sasaran 
dan 
perjalanan dinas. 
Pengelolaan pembiayaan daerah. Pelaksanaan pengelolaan 
penyertaan modal daerah telah 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan. 
Pengelolaan manaje men kas dan 
persediaan. 1) sistem pengendalian intern yang 
handal dalam rangka realisasi 
anggaran pendapatan dan 
belanja daerah; 
pengelolaan deposito; 
pengelolaan persediaan; dan 
administrasi pencatatan kas di 
bendahara bantuan operasional 
sekolah. 
Pengelolaan bara ng milik daerah. 1) perencanaan kebutuhan dan 
penganggaran; 
penggunaan; 
pemanfaatan; 
pengamanan dan pemeliharaan; 
dan 
pemindahtanganan. 
Reviu Laporan Keuangan 
No. Fokus Sasaran 
Laporan keuangan. memberikan keyakinan secara 
terbatas atas laporan keuan gan 
bahwa tidak ada modifikasi 
material yang harus dilakukan 
atas laporan keuangan disajikan 
berdasarakan sistem pengendalian 
intern yang memadai dan sesuai 
dengan standar akuntansi 
pemerintahan, khususnya 
terhadap pengelolaan kas daerah, 
persediaan, dan p encatatan 
piutang. 
Kegiatan Pengawasan Lainnya 
No. Fokus Sasaran 
Probity audit . Pengadaan barang dan jasa yang 
memiliki nilai signifikan dan 
strategis. 
Laporan kinerja (reviu). Memberikan keyakinan secara 
terbatas atas laporan kinerja 
bahwa lapora n kinerja telah 
menyajikan informasi kinerja yang 
1
1 -11- 
 
 No. Fokus Sasaran 
andal, akurat dan berkualitas. 
Laporan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah (reviu). Memberikan keyakinan mengenai 
akurasi, keandalan, dan keabsahan 
informasi kinerja dalam laporan 
penyelenggaraan pemer intahan 
daerah. 
Perhitungan kerugian keuangan 
daerah (pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu). Kasus kerugian negara yang 
dilimpahkan oleh aparat penegak 
hukum untuk dilakukan 
perhitungan kerugian keuangan 
negara/daerah. 
perencanaan dan penganggaran 
yang berbasis gender ( responsive 
gender ) (evaluasi). Meyakinkan perencanaan dan 
penganggaran daerah telah 
memperhatikan gender. 
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas 
No. Fokus Sasaran 
Pengendalian gratifikasi. Optimalisasi tugas dan fungsi unit 
pengendalian gratifikasi, 
berdasarkan kebijakan komisi 
pemberantasan korupsi meliputi: 
penanganan laporan penerimaan 
/penolakan gratifikasi dari 
pegawai negeri dan/atau 
penyelenggara negara; 
implementasi program 
pengendalian gratifikasi, 
meliputi: 
Pre-implementasi: 
perolehan komitmen 
pimpinan instansi; 
penyusunan 
ketentuan/kebijakan 
pengendalian gratifikasi; 
pembentukan unit 
pengendalian gratifikasi; 
dan 
pendaftaran akun 
gratifikasi online unit 
pengelola gratifikasi 
instansi. 
Implemen tasi: 
penyusunan rencana kerja 
implementasi program 
pengendalian gratifikasi; 
diseminasi 
-12- 
 
No. Fokus Sasaran 
ketentuan/kebijakan 
pengendalian gratifikasi; 
identifikasi dan analisis 
risiko penerimaan 
gratifikasi; dan 
respon/penanganan risiko 
penerimaan gratifikasi. 
Pasca Implementasi: 
monitoring dan evaluasi 
implementasi program 
pengendalian gratifikasi; 
dan 
tindak lanjut hasil 
monitoring dan evaluasi 
implementasi program 
pengendalian gratifikasi. 
Pelaksanaan survei penilaian 
integritas . 1) meyakinkan dukungan 
pemerinta h daerah dalam 
pelaksanaan survei penilaian 
integritas; dan 
pendampingan tindak lanjut hasil 
survei penilaian integritas kepada 
perangkat daerah. 
Penilaian mandiri pelaksanaan 
reformasi birokrasi . Meyakinkan data yang tertuang 
dalam dokumen mandiri 
pelaksanaan reformasi birokrasi 
akurat dan relevan dengan 
pelaksanaan reformasi birokrasi. 
Asistensi pembangunan reformasi 
birokrasi. Pendampingan kepada perangkat 
daerah dalam membangun sub area 
penguatan pengawasan, meliputi: 
sistem pengendalian inter n 
pemerintah; 
kapabilitas aparat pengawas 
intern pemerintah; 
verifikasi laporan harta kekayaan 
penyelenggara negara/ laporan 
harta kekayaan aparatur sipil 
negara; 
penilaian internal zona integritas; 
penanganan benturan 
kepentingan; 
penanganan laporan pengaduan; 
dan 
penanganan pengaduan 
masyarakat. 
1
3 -13- 
 
 No. Fokus Sasaran 
Capaian aksi pencegahan korupsi 
yang dikoordinasikan oleh strategi 
nasional pencegahan korupsi. Ketepatan waktu dan kehandalan 
laporan atas pelaksanaan aksi 
pencegahan korupsi yang 
dikoordinasikan ol eh tim nasional 
pencegahan korupsi, meliputi: 
integrasi perencanaan dan 
penganggaran berbasis 
elektronik; 
integrasi perencanaan dan 
penganggaran berbasis 
elektronik; dan 
implementasi electronic payment 
dan electronic catalog. 
Capaian aksi koordinas i dan 
supervisi pencegahan korupsi 
terintegrasi yang dikoordinasikan 
komisi pemberantasan korupsi. Keterapatan waktu dan kehandalan 
laporan atas pelaksanaan aksi 
pencegahan dan penindakan 
korupsi terintegrasi yang 
dikoordinasikan oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi , meliputi: 
perencanaan dan penganggaran 
anggaran pendapatan dan 
belanja daerah; 
pengadaan barang dan jasa; 
pelayanan terpadu satu pintu; 
aparat pengawas intern 
pemerintah; 
manajemen aparatur sipil negara; 
optimalisasi pajak daerah; dan 
manajem en aset daerah . 
Operasionalisasi sapu bersih 
pungutan liar. Meyakinkan pelayanan publik di 
masing -masing pemerintah daerah 
telah bersih dari pungutan liar. 
Pemeriksaan investigatif. Penanganan pengaduan yang 
terkait: 
penyalahgunaan wewenang; 
hamb atan dalam pelayanan 
masyarakat; 
Indikasi korupsi, kolusi dan 
nepotisme; dan/atau 
pelanggaran disiplin pegawai. 
Tindak lanjut perjanjian kerjasama 
aparat pengawas intern pemerintah 
dan aparat penegak hukum dalam 1) penanganan pengaduan 
masyarakat yang berindikasi 
korupsi telah mengacu pada 
-14- 
 
No. Fokus Sasaran 
penanganan laporan/ pengaduan 
masyarak at yang berindikasi 
korupsi. perjanjian kerja sama antara 
aparat pengawas internal 
pemerintah dengan aparat 
penegak hukum; dan 
perhitungan kerugian keuangan 
negara/daerah. 
Monitoring dan evaluasi tindak 
lanjut hasil pemeriksaan badan 
pemeriksa keuangan serta tindak 
lanjut hasil pemeriksaan aparat 
pengawas intern pemerintah. Temuan pemeriksaan yang berlarut -
larut penyelesaiannya. 
4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
No. Fokus Sasaran 
Kapabilitas aparat pengawas intern 
pemerintah level 3. Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) 
elemen yaitu: 
peran dan layanan aparat 
pengawas intern pemerintah; 
pengelolaan sumber daya 
manusia; 
praktik profesional; 
akuntab ilitas dan manajemen 
kinerja; 
budaya dan hubungan 
organisasi; dan 
struktur tata kelola. 
Maturitas sistem pengendalian 
internal pemerintah. Quality asurance kehandalan 
pelaksanaan sistem pengendalian 
internal pemerintah di lingkungan 
pemerintah daerah, yaitu: 
lingkungan pengendalian; 
penilaian risiko; 
kegiatan pengendalian; 
informasi dan komunikasi; dan 
pemantauan pengendalian intern . 
Penerapan manajemen risiko. Asistensi penerapan manajemen 
risiko indeks, yaitu: 
Infrastruktur : 
kepemimpinan; 
strategi dan kebijakan 
manajemen; 
sumber daya manusia; 
kemitraan; dan 
proses manajemen risiko. 
Hasil : 
aktivitas penanganan risiko; 
dan 
1
5 -15- 
 
 
No. Fokus Sasaran 
outcomes . 
Pendidikan profesional 
berkelanjutan minimal 120 (seratus 
dua puluh) jam per tahun. Pelaksanaan pend idikan dan 
pelatihan/bimbingan teknis dengan 
tema: 
audit kinerja; 
perencanaan dan pengawasan 
berbasis risiko; 
penerapan manajemen risiko; 
teknik reviu dokumen 
perencanaan pembangunan dan 
rencana keuangan daerah; 
pemeriksaan penerapan standar 
pelayanan minimal; 
pemeriksaan dana alokasi 
khusus fisik; 
sertifikasi certified of 
government chief audit 
executive; dan 
pendidikan sertifikasi di bidang 
pengawasan lainnya. 
 
 
WALI KOTA CIREBON, 
 
ttd, 
 
NASHRUDIN AZIS 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
 KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 
 FERY DJUNAEDI, SH., MH. 
 Pembina Tk.I (IV/b ) 
NIP. 19711228 199803 1 002