Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 22 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 22 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2018-2023, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.
3. Pemerintah Kabupaten Tanggamus adalah Kabupaten di
Provinsi Lampung.
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappelitbang adalah
perangkat daerah kabupaten yang menyelenggarakan unsur
penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan
daerah serta penelitian dan pengembangan.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk
peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
kesempatan keija, lapangan berusaha, meningkatkan akses
dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai
dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses
untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan
pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya yang adadalam jangka waktu tertentu diDaerah.
10. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah
suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil
realisasi kineija dan keuangan untuk memastikan
tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Tanggamus yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD
Kabupaten Tanggamus adalah dokumen perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus yang memuat
visi, misi danarah pembangunan daerah untuk jangka waktu
20(dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai
dengan tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanggamus yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD
Kabupaten Tanggamus adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus yang memuat
penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan daerah
untuk jangka waktu 5(lima) tahun, terhitung sejak tahun
2018 sampai dengan tahun 2023.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5(lima) tahun.
14. Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus
yang selanjutnya disingkat dengan RKPD Kabupaten
Tanggamus adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Tanggamus yang memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan
daerah, rencana keija dan pendanaannya serta prakiraan
maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan
pagu indikatif untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
15. Rencana Keija Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
dengan Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
16. Rencana Keija dan Anggaran Satuan Keija Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disingkat dengan RKA-SKPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program
dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran
dari RKPD dan Renstra-PD yang bersangkutan dalam satu
tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
18. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat dengan
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode satu (1)tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Semen tara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan
Daerah.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 5(lima) Tahunan.
23. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/
Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil
(outcome) program Perangkat Daerah.
24. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai
prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk
mencapai sasaran.
25. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka keija untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/
Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai
penjabaran strategi.
26. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan
pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk
mencapai sasaran RPJMD.
27. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah yang
menterjemahkan Sub Urusan Pemerintahan Daerah dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
28. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan menteijemahkan
kewenangan kabupaten untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu
program.
29. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan yang
dilaksanakan Perangkat Daerah dengan menterjemahkan
aktivitas/ layanan dalam pelaksanaan kewenangan kabupaten
untuk menghasilan keluaran (output) dalam rangka mencapai
keluaran (output) suatu kegiatan dan hasil (outcome) suatu
program.
30. Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil /dampak dari
kegiatan /program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan
sumber daya pembangunan.
31. Indikator Kineija adalah tanda yang berfungsi sebagai alat
ukur pencapaian kineija suatu kegiatan, program atau
sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil
(outcome), dampak (impact).
32. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang
atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya
pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
33. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu
tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
beberapa kegiatan dalam satu program.
34. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa
hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian
hasil (outcome) beberapa program.