Apa saja yang diatur dalam Pasal 3 PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Nomor 6 Tahun 2002?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Nomor 6 Tahun 2002 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT, Pasal 3 menetapkan:

a 
(1) Rumah Sakit berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah. 
(2) Rumah Sakit dipimpin oleh Kepala dengan sebutan Direktur 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Gubernur meIalui Sekretaris Daerah. 
(3) Rumah Sakit mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya 
pemulihan kesehatan khusus. 
(4) Dalam menyelenggaraka n tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pasal ini, Rumah Sakit mempunyai fungsi : 
a. pelayanan medis; 
b. pelayanan penunjang medis dan non medis; 
c. pelayanan asuhan keperawatan; 
d. pelayanan rujukan; 
e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 
f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan; 
g. pengelolaan administrasi dan keuangan. 
D. Pasal 4 ayat (1) ditambah huruf p, q, r, s, t, u dan v, sehingga harus 
dibaca : 
p. Badan Kearsipan Daerah, terdiri atas : 
1. Kepala Badan; 
2. Sekretariat, membawahkan : 
a) Subbagian Kepegawaian; 
b) Subbagian Keuangan; 
c) Subbagian Umum. 
3. Bidang Pengelolaan dan Pelestarian, membawahkan : 
a) Subbidang Akuisisi; 
b) Subbidang Pengelolaan Arsip In Aktif; 
c) Subbidang Pengelolaan Arsip Statis. 
4. Bidang Pengolahan dan Layanan, membawahkan : 
a) Subbidang Pengolahan; 
b) Subbidang Layanan Informasi. 
5. Bidang Evaluasi dan Pengembangan, membawahkan : 
a) Subbidang Pengembangan; 
b) Subbidang Program dan Evaluasi. 
6. Kelompok Jabatan Fungsional. 
q. Badan Perpustakaan Daerah, terdiri atas 
1. Kepala Badan; 
2. Sekretariat, membawahkan : 
a) Subbagian Kepegawaian; 
b) Subbagian Keuangan; 
c) Subbagian Umum. 
3. Bidang Pengembangan Bahan Pustaka, membawahkan : 
a) Subbidang Deposit; 
b) Subbidang Bahan Pustaka; 
c) Subbidang Literatur Sekunder. 
4. Bidang Layanan, membawahkan : 
a) Subbidang Layanan Perpustakaan; 
b) Subbidang Otomatisasi Perpustakaan; 
c) Subbidang Preservasi. 
5. Bidang Pembinaan, membawahkan : 
a) Subbidang Sumber Daya Manusia; 
b) Subbidang Kelembagaan Perpustakaan; 
c) Subbidang Kajian. 
6. Kelompok Jabatan Fungsional. 
r. Rumah Sakit Jiwa Bandung, terdiri atas : 
1. Direktur dan Wakil Direktur; 
2. Sekretariat, membawahkan : 
a) Subbagian Kepegawaian; 
b) Subbagian Keuangan; 
c) Subbagian Umum dan Perlengkapan; 
d) Subbagian Pelaporan dan Informasi. 
3. Bidang Penunjang Medik, membawahkan : 
a) Subbidang SDM Penunjang Medik; 
b) Subbidang Sarana/Prasarana Penunjang Medik. 
4. Bidang Pelayanan Medik, membawahkan : 
a) Subbidang SDM Pelayanan Medik; 
b) Subbidang Sarana/Prasarana Pelayanan Medik. 
5. Bidang Perawatan, membawahkan : 
a) Subbidang SDM Perawatan; 
b) Subbidang Sarana/Prasarana Perawatan; 
c) Subbidang Etik Keperawatan. 
6. Satuan Pengawas Internal. 
7. Kelompok Jabatan Fungsional. 
s. Rumah Sakit Jiwa Cimahi, terdiri atas : 
1. Direktur; 
2. Sekretariat, membawahkan : 
a) Subbagian Kepegawaian; 
b) Subbagian Keuangan; 
c) Subbagian Umum dan Perlengkapan; 
d) Subbagian Pelaporan dan Informasi. 
3. Bidang Penunjang Medik, membawahkan : 
a) Subbidang SDM Penunjang Medik; 
b) Subbidang Sarana/Prasarana Penunjang Medik. 
 
4. Bidang Pelayanan Medik, membawahka n : 
a) Subbidang SDM Pelayanan Medik; 
b) Subbidang Sarana/Prasarana Pelayanan Medik. 
5. Bidang Perawatan, membawahkan : 
a) Subbidang SDM Perawatan; 
b) Subbidang Sarana/Prasarana Perawatan; 
6. Satuan Pengawas Internal. 
7. Kelompok Jabatan Fungsional. 
t. Rumah Sakit Paru Sidawangi Cirebon, terdiri atas : 
1. Direktur; 
2. Sekretariat, membawahkan : 
a) Subbagian Kepegawaian; 
b) Subbagian Keuangan; 
c) Subbagian Umum dan Perlengkapan; 
d) Subbagian Pelaporan dan Informasi. 
3. Bidang Penunjang Medik, membawahkan : 
a) Subbidang SDM Penunjang Medik; 
b) Subbidang Sarana/Prasarana Penunjang Medik. 
4. Bidang Pelayanan Medik dan Perawatan, membawahkan : 
a) Subbidang Pelayanan Medik; 
b) Subbidang Perawatan. 
5. Satuan Pengawas Internal. 
6. Kelompok Jabatan Fungsional. 
u. Kantor Pelayanan Pengobatan Penyakit Paru Cirebon, terdiri 
atas : 
1. Kepala Kantor; 
2. Subbagian Tata Usaha; 
3. Seksi Pemeriksaan; 
4. Seksi Pengobatan, 
5. Kelompok Jabatan Fungsional. 
v. Kantor Perwakilan Pemerintah Propinsi Jawa Barat, terdiri atas : 
1. Kepal a Kantor; 
2. Subbagian Tata Usaha; 
3. Seksi Hubungan Dalam Negeri; 
4. Seksi Hubungan Luar Negeri; 
5. Kelompok Jabatan Fungsional. 
E. Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga harus dibaca : 
(2) Penjabaran tugas pokok, fungsi dan rincian tugas masing -
masing Lembaga Teknis Daerah dan unit kerja dibawahnya 
sebagaimana dimaksud pada pasal ini, ditetapkan lebih lanjut 
dengan Keputusan Gubernur. 
F. Pasal 4 ditambah ayat (4) baru dan harus dibaca : 
(4) Eselonering di lingkungan Rumah Sakit Daerah disesuai kan 
dengan status Lembaga Teknis Daerah, kecuali untuk jabatan 
Wakil Direktur akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan 
peraturan perundang -undangan yang berlaku. 
 G. Antara BAB VI dan BAB VII disisipkan BAB VI a (baru) dan harus 
dibac a :