Apa saja yang diatur dalam Pasal 2 Republik Indonesia Nomo r 3903) sebagaimana telah diubah Nomor 54 Tahun 1999?
Ketentuan dalam Republik Indonesia Nomo r 3903) sebagaimana telah diubah Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pem bentu kan, Pasal 2 menetapkan:

62. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan 
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada 
Pekerja yang ditetapkan .. dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja , 
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan , termasuk 
tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ 
atau jasa yang telah atau akan dilakukan . 
pen yelenggaraan pemerin tahan; 
b. TPP bersumber dari efisiensi/ optimalisasi pagu anggaran belanja 
pemerintah daerah dan/ a tau peningkatan pendapatan daerah; 
"c ( pelaks anaan keberhasilan Prinsip-prinsip pemberian TPP adalah: 
a. TPP merupakan fungsi dari Pasal 5 Pasal 4 
(1) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 
adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan 
peraturan perundang- undangan, kepatutan, dan keadilan. 
(2) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah 
bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada mas yarakat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c 
adalah bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan 
antara hak dan kewajiban pegawai . 
(4) Efektif dan efisien se bagai mana dimaksu d dalam Pasal 3 huruf d 
adalah bahwa pember ian TPP ASN sesuai dengan target , tepat 
waktu dan sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan. 
(5) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf e adalah bahwa pemberian TPP ASN harus mencermink an 
rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan 
fungsi dan peran sebagai pegawai ASN. 
(6) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f 
adalah bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin 
kesejahteraan pegawai ASN. 
(7) Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adal ah 
bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisas i pagu 
anggaran belanja Pemerintah Daerah. a. kepastian hukum; 
b. akuntabel; 
c. proporsionali tas; 
d. efektif dan efisien ; 
e. keadilan dan kesetaraan; 
f. kesejahteraan; dan 
g. optimalisasi. Pem berian TPP berasaskan: BABUI 
ASAS DAN PRINSI P PEMBERIAN 
TAMBAH AN PENGHASILAN PEGAWAI