Apa saja yang diatur dalam Pasal 5 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Nomor 29 Tahun 1945?
Ketentuan dalam 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tamb ahan Lem baran Negara Republik Indonesia, Pasal 5 menetapkan:

( 1) Masyarakat berhak berperan serta dalam mewujudkan KLA. 
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. memediasi pelaksanaan musyawarah mufakat untuk terciptanya 
keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan hukum melalui jalur 
informasi dan dilaksanakan pada tingkat pemerintahan desa/kelurahan; 
b. promosi tentang hak anak yang membutuhkan perlindungan khusus 
sebagai upaya penyadaran sikap dan prilaku sosial masyarakat; 
c. konsultasi dan bimbingan bagi keluarga tentang pengasuhan dan 
perawatan anak; 
d. melindungi dan me ncegah terjadinya perkawinan anak; Pasal 8 ( 1) Masyarakat bertanggu ngjawab terhada p pelaksanaan KLA, 
(2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 
rangka men dukung pemenuhan hak anak berdasarkan indikator KLA. 
(3} Masyarakat menjadi anggota Tim Gugus Togas KLA. Bagian Kedua 
Tanggungjawab dan Peran Serta Masy arakat Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab mewujudkan KLA 
dengan cara : 
a. menyediakan fasilitas untuk pemenuhan 5 (lirna) klaster hak anak ; 
b. memb entuk gugus tugas KLA yang keanggotaannya meliputi Perangkat 
Daerah, perwakilan anak, lembaga legislatif, lembaga yudikatif , 
perwakilan media, dunia usaha, dan masyarakat; 
c. mengumpu lkan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan 
kecamatan se bagai bahan untuk mengem bangkan kebijakan, 
menentukan fokus program dan kegiatan prioritas; 
d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan KLA; 
e. membentuk desa/kelurahan ramah anak; 
f. mengembangkan Seko lah Ramah Anak; 
g. mengembangkan layanan kesehatan ramah anak; 
h. melakukan pemanta uan secara berkala di tingkat kecamatan dan 
kelurahan/desa untuk mengetahui perkembangan dan hambatan 
pelaksanaan KLA ; 
1. menyediakan sarana pendukung untuk penerapan hak partisipasi anak ; 
J· meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dalam rangka 
implementasi kebi jakan, program dan kegiatan dengan KLA; dan 
k. menyusun laporan pelaksanaan KLA untuk disampaikan kepada 
Gubemur dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri. Pasal 6 Bagian Kesatu 
Kewaj iban clan Tanggungjawab Peme rinta h Daerah BAB V 
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB