Apa saja yang diatur dalam Pasal 39 PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAII Nomor 3 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAII Nomor 3 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA, BAB VIII - PENGELOLAAN, Pasal 39 menetapkan:

(I) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa 
dilakukan setelah barang/ jasa diterima 
(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilampiri dengan: 
a. Pemyataan tanggung jawab belanja; dan 
b. Bukti penerimaan barang/jasa ditempat. 
(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa 
berkewajiban untuk: 
a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi 
pelaksana kegiatan anggaran; 
b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam 
permintaan pembayaran, 
c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan 
J Mcnolak pengajuan permitaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan 
anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 
(4) Kepala Desa menyetujui pennintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang 
dilakukan oleh Sekretaris Desa. 
(5) Kaur Keuangan dan/atau Rendahara Desa melakukan pencairan anggaran sesuai dengan 
besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa