Apa substansi hukum dari Pasal  18 PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 95 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 95 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA T IDAK TERDUGA, khususnya BAB VII - I, Pasal  18, adalah:

Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan 
Tanggap Darurat Bencana Alam , Bencana Non Alam, 
Bencana Sosial , dan Kejadian Luar Biasa dilakukan dengan 
tahap an sebagai berikut: 
a. SKPD Teknis Terkait mengajukan RKB Tanggap Darurat 
kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan 
keputusan Bupati tentang penetapan Tanggap Darurat 
dan surat pernyataan tanggungjawa b belanja 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini; 
 
 
 
 
 15 
b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat 
kepada kepala SKPD yang melaksana kan fungsi 
penanggulangan Bencana paling lambat 1 (satu) hari 
kerja terhitung sejak diterimanya RKB, dan pelaksanaan 
pencairannya hanya dapat dilakukan pada masa tanggap 
darurat; 
c. pencairan dana Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian 
Luar Biasa dilakukan den gan mekanisme Pembayaran 
Langsung (LS) dan ditransfer ke rekening Bendahara 
Pengeluaran SKPD Teknis Terkait ; dan 
d. pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf c, 
dilakukan pada masa tanggap darurat dan apabila masa 
tanggap darurat berakhir pada hari libur maka pencairan 
dananya dil akukan pada hari kerja sebelum masa 
tanggap darurat berakhir.