Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor L Tahun 2022 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor L Tahun 2022 tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom . 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Presiden yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara 
dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 
melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
menyejahterakan masyarakat. 
6. Bupati adalah Bupati Cirebon. 
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Ka bu paten 
Cirebon. 
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cirebon. 
9. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten 
Cirebon. 
10. Sekretariat Inspektorat adalah Sekretariat Inspektorat 
Kabupaten Cirebon. 
11. Sekretaris Inspektorat adalah Sekretaris Inspektorat 
Kabupaten Cirebon. 
12. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada 
Inspektorat Kabupaten Cirebon. 
13. Subbagian adalah Subbagian pada Inspektorat 
Kabupaten Cirebon. 
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok 
Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan 
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya 
dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan 
fungsi. 
15. Kelompok Substansi adalah pengelompokan tugas dan 
fungsi pada unit kerja yang dilaksanakan oleh Pejabat 
Fungsional dan Pejabat Pelaksana. 
16. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional Ahli Muda 
yang diberikan tugas memimpin kelompok substansi 
sesuai dengan pengelompokan tugas dan fungsi bidang 
tugasnya. 
1 7. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan 
evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan 
profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai 
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, 
dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi 
instansi pemerintah. 
18. Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan 
objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance 
activities) dan konsultansi (consulting activities), yang 
dirancang untuk memberi nilai tambah dan 
meningkatkan operasional sebuah organisasi. Kegiatan 
ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan 
cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan 
teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas 
dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), 
dan tata kelola ( sektor pu blik). 
19. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu 
kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut 
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, 
rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 
20. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu 
program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. 
21. Audit Keuangan adalah audit atas laporan keuangan 
dan audit terhadap aspek keuangan tertentu yang 
bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak­ 
pihak yang berkepentingan tentang kesesuaian antara 
laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen 
dengan standar akuntansi yang berlaku. Hasil dari 
audit atas laporan keuangan adalah opini (pendapat) 
auditor mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan 
standar akuntansi yang berlaku. 
22. Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan 
fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit 
aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas serta ketaatan 
pada peraturan. 
23. Audit dengan tujuan tertentu adalah audit yang 
dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan 
dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara 
lain Audit Khusus/ Investigatif/ Tindak Pidana Korupsi 
dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap 
masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan 
organisasi (auditan) atau yang bersifat khas. 
24. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara 
pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah.