Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN GUBERNUR SUMATE RA SELATAN Nomor 17 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN GUBERNUR SUMATE RA SELATAN Nomor 17 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan: 
1: t'i'ovms1 ·aaruiui .t-7ovms1 ·::r-umateta Sela.tan. 
2. Pemerintah Provinsi adal�h Pemerintah Provinsi 
SumateraSelatan. 
3. Gubemur adalah Gubemur Sumatera Selatan. 
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas �esehatan Provinsi Sumatera 
Selatan. 
5. Dinas Linglrungan Hidup dan Pertanahan yang selanjutnya 
!iisingkat OLHP adalan Oinas Lingkungim Hidup dan 
Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. 
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah iyang selanjutnya disingkat 
UPTD adalah organisasi yang m�laksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu 
pada Dinas dan / atau Badan Provinsi Sumatera Selatan 
yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan I Layanan Umum Daerah. 
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 
Pc;gawai .t\�N ,1,(jaJah pc;g!,l,wai negc;ri i;iip!! Q!M! pegawai 
pemerintah dengan perjanjian I kerja yang diangkat oleh 
pejabat pembina kepegawaian 1ctan diserahi tugas dalam 
suatu jabatan pemerintahan �tau diserahi tugas negara 
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- /\ 
Urg,<L f ✓ 
-4 -
8. Sadan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BLUD adalah sistem yang dit�rapkan oleh unit pelaksana 
teknis dinas/badan daerah d�am memberikan pelayanan 
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola 
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan ' 
keuangan dengan menerapkan: praktek bisnis yang sehat 
untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa 
mencari keuntungan dalam rangka memajukan 
kesejahteraan umum dan mencirdaskan kehidupan bangsa. 
10. Praktek Bisnis yang Sehat ad�ah penyelenggaraan fungsi 
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik 
dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, 
berkesinambungan dan berdaya saing. 
11. P-ejabat Kcuangan adalah pejabat yang mcdaksanakan 
pengelolaan Anggaran BLUD I yang ditetapkan dengan 
Keputu� Qubemur, 
12.Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya 
disingkat RBA-BLUD adalah 4okumen rencana anggaran 
tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan 
penyusunan rencana kerja dan anggaran. 
13.Pengguna Anggaran yang sela�jutnya disingkat PA adalah 
pejabat pemegang kewenangan1 pengguna anggaran untuk 
melaksanakan tugas pokok tlan fungsi Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 
14. Kuasa P-engguna Anggaran paqa Pelaksanaan BLUD yang 
selanjutnya disingkat KPA adal#i pejabat yang diberi kuasa 
untlJk uv;l�sanakan sebAgian !<1:wenangan Pengguna 
Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 
Satuan Kerja Perangkat Daerah. , ' 
15.Pejabat Pembuat Komitmen pa1a Pelaksanaan BLUD yang 
selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi 
kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan 
dan/ a tau melakukan tindakan !Yang dapat mengakibatkan 
pengeluaran anggaran oolanja aiuo. 
16.Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disingkat PP adalah 
pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang 
bertugas melaksanakan pembtjlian langsung, pengadaan 
langsung, penunjukan langsung,
1 dan/atau e-purchasing. 
17. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja 
Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan 
oleh Pemimpin BLUD untuk mengelola pernilihan Penyedia. 
18.Pengadaan Barang/Jasa mel�ui penyedia adalah cara 
memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku 
-s -
19. Unit Kerja Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Provinsi 
Sumatera Selatan yang selanjutnya disingkat UKPBJ 
Provinsi adalah unit organisasi yang melekat pada Biro 
Pengadaan Barang/ Jasa s7kretariat Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan yang berfungsi melaksanakan pengadaan 
barang dan / a tau jasa. 
20.Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut penyedia 
adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha atau 
orang perseorangan yang menyediakan barang/ pekerjaan 
konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya. 
21.Belanja Modal adalah pengelufan yans dilakukan dalam 
rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset 
tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu 
periode akuntansi dan memenuhi nilai kapitalisasi sesuai 
dengan kebijakan akuntansi, termasuk di dalamnya adalah 
pengeluaran untuk biaya �meliharaan yang sifatnya 
mempertahankan atau menartibah masa manfaat, serta 
meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. 
22.Pelaku Usaha adalah setiap orapg perseorangan atau badan 
usaha, baik yang berbentuk ba:dan hukum maupun bukan 
badan hukum yang didirikari dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 
Indonesia, baik sendiri maui:iun bersama-sama melalui 
perjanjian menyelenggarakan I kegiatan usaha dalam 
berbagai bidang ekonomi. 
23.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak 
berwujud, bergerak maupun tfdak bergerak, yang dapat 
cljperd!!g8Jlgkan,qioaka,i. qioevroaka, ...WUI ..Jii>;ru,.ruaeJ;.br 
ol<;h pengguna barang. 
24.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian 
ke�atan yang meliputi pemban�an, pengoperasian, 
pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali 
suatu bangunan. 
25.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang 
membutuhkan keahlian tertentu,diberbagai bidang keilmuan 
yang mengutamakan adanya 014 pikir. 
26.Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang 
membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau 
keterampilan dalam suatu sis�m tata kelola yang telah 
dikenal luas di dunia usaha 9Dtuk menyelesaikan suatu 
pekerjaan. 
27.Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut e­
purchasing adalah tata cara pelf belian barang/jasa melalui 
sistem katalog elektronik. 
28. Unit Kerja Terkait adalah unit kerja di masing-masing UPTD 
yang berhubunsan dengan Pen$adaan Barang/jasa. 
29. Tender adalah metode pemilihan !penyedia barang/ pekerjaan 
konstruksi/jasa konsultansi/ja�a lainnya untuk semua 
pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia 
barang/peke.rjaan konstruksi/jas.3- konsultansi/jasa lainnya 
yr, m,monuhi syarat i 
I J 
-6-
30. Pembelian Langsung adalah metode pembelian untuk 
mendapatkan barang secara 18.IJ-gsung ke pelaku usaha. 
31. Pengadaan Langsung adalah pengadaan Barang/Jasa 
langsung kepada penyedia Ifarang/ Jasa, tan pa melalui 
tender/ seleksi/ penunjukan langsung. 
Bagian Kedua 
Tujuan, Kebijakan dan Prinsip 
I?asal 2 
Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai 
pedoman dalam melaksanakan P�ngadaan Barang/ Jasa pada 
BLUD yang menjamin ketersediaati barang dan/ atau jasa yang 
lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, 
cepat serta mudah menyesuaiar:\ dengan kcbutuhan untuk 
mendukung kelancaran pelayanan ' BLUD.