Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal  231 PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021 tentang BANGUNAN GEDUNG, pada BAB  IV - PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal  231 menjelaskan:

(1) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (5) 
ditindaklanjuti oleh Pemilik atau Pengguna dengan melakukan 
pengkajian teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (1) huruf c.
(2) Dalam hal Bangunan Gedung yang akan dibongkar berupa rumah tinggal 
tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m2 (tujuh puluh dua 
meter persegj) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai 
paling banyak 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) yang tidak dibangun 
dengan menggunakan penyedia jasa pengawasan atau manajemen 
konstruksi, pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh TPT.
(3) Dalam hal Bangunan Gedung yang akan dibongkar selain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada 
dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis.
(4) Pemilik....
- 133 -
(4) Pemilik atau Pengguna hams menindaklanjuti hasil identifikasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Hasil pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada Pemerintah Daerah melalui SIMBG.
Pasai 232
(1) Dalam hal hasil pengkajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasai 
231 ayat (5) menyatakan bahwa Bangunan Gedung tidak laik fungsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 229 ayat (3) humf a dan/atau 
Pemanfaatan Bangunan Gedung menimbulkan bahaya bagi Pengguna, 
Masyarakat, dan dampak penting terhadap lingkungannya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasai 229 ayat (3) humf b, Dinas Teknis menerbitkan 
surat penetapan Pembongkaran melalui SIMBG.
(2) Surat penetapan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat batas waktu Pembongkaran, prosedur Pembongkaran, dan 
sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran.
(3) Dalam hal Pemilik dan/atau Pengguna tidak melaksanakan
Pembongkaran dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat menunjuk 
penyedia jasa Pembongkaran Bangunan Gedung atas biaya Pemilik 
kecuali bagi Pemilik mmah tinggal yang tidak mampu, biaya 
Pembongkaran ditanggung oleh Dinas Teknis.
(4) Penyedia jasa Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) hams membuat RTB.
(5)
(6)
(7)
(1)Dalam hal pelaksanaan Pembongkaran dilakukan oleh Pemilik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Teknis melakukan inspeksi 
pelaksanaan Pembongkaran.
Pemilik hams melaksanakan Pembongkaran sesuai batas waktu dan 
prosedur yang tercantum dalam surat penetapan Pembongkaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Dalam melaksanakan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
Pemerintah Daerah menugaskan Penilik.
Paragraf 3
Persetujuan Pembongkaran 
Pasai 233
Persetujuan Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasai 229 ayat 
(2) dilakukan Pemerintah Daerah melalui tahap:
a. pengajuan Pembongkaran;
b. konsultasi Pembongkaran; dan
c. penerbitan surat Persetujuan Pembongkaran.
(2) Pemilik....
- 134-
(2) Pemilik dapat melakukan pengajuan Pembongkaran Bangunan Gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui SIMBG kepada 
Dinas Teknis.
(3) Pengajuan Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan RTB.
(4) Dalam hal Pemilik bukan sebagai Pemilik tanah, pengajuan 
Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlu diketahui 
dan/atau disetujui oleh Pemilik tanah.