Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 13 PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME, pada BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN, Pasal 13 menjelaskan:

(1) Kepala BPKD dapat memberikan persetujuan kepada WajibPajak untuk menunda atau mengangsur pajak terutangdalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratanyang ditentukan.
(2) Tata cara penundaan atau pembayaran angsuran atasketetapan pajak terutang dilaksanakan dengan ketentuansebagai berikut :
4
a.wajib pajak yang akan melakukan penundaan
pembayaran maupun pembayaran secara angsuran,
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
BPKD dengan disertai alasan yang jelas dan
melampirkan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD
yang diajukan permohonannya;
b.permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf aharus
sudah diterima BPKD paling lambat 7(tujuh) hari
sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;c.permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf aharus
melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atautahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yangmendukung diajukannya permohonan;
d.terhadap permohonan penundaan pembayaran maupunpembayaran secara angsuran yang disetujui kepala
BPKD dituangkan dalam surat keputusan, baik suratkeputusan penundaan pembayaran maupunpembayaran secara angsuran yang ditandatanganibersama oleh kepala BPKD dan wajib pajak yangbersangkutan;
e.penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4(empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempopembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBTdan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh kepala BPKDberdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima;f.pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10(sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10(sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusanangsuran, kecuali ditetapkan lain oleh kepala BPKDberdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima;g.penundaan pembayaran maupun pembayaran secaraangsuran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)sebulan; ’h.perhitungan untuk penundaan pembayaran adalahsebagai berikut :
1.perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruhjumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasilperkalian antara bunga 2% (dua persen) denganjumlah bulan yang ditunda, dikalikan denganseluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;2.besamya jumlah yang harus dibayar adalah seluruhjumlah utang pajak yang ditunda, ditambah denganjumlah bunga 2%(dua persen) sebulan; dan3.penundaan pembayaran harus dilunasi sekaliguspaling lambat pada saat jatuh tempo penundaanyang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.i.perhitungan untuk pembayaran angsuran adalahsebagai berikut :
1.perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadapjumlah sisaangsuran;H
2.jumlah sisa angsuran adalah hasil penguranganantara besamya sisa pajak yang belum atau akandiangsur, dengan pokok pajak angsuran;3.pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antarajumlah pajak terutang yang akan diangsur, denganjumlah bulan angsuran;
4.bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa
angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
dan
5.besamya jumlah yang harus dibayar tiap bulan
angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah
dengan bunga sebesar 2%(dua persen).
(3) Bentuk dan isisurat keputusan penundaan pembayarandan pembayaran angsuran serta bentuk formulir yangberhubungan dengan penyelesaian permohonan angsurandan penundaan pembayaran pajak, ditetapkan oleh Kepala
BPKD.