Apa substansi hukum dari Pasal 35 PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN KEINVESTIGASIAN DI LINGKUNGAN Nomor 29 Tahun 1945?
Materi muatan PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN KEINVESTIGASIAN DI LINGKUNGAN Nomor 29 Tahun 1945 tentang , khususnya Bab III - Uraian Hasil Audit Investigatif, Pasal 35, adalah:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999); 
c) Hak Ahli (Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 229 ayat (1) KUHAP , Pasal 
41 ayat (2) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999); 
d) Ancaman terhadap Ahli (Pasal 161 ayat (1) KUHAP, Pasal 224 dan 
242 KUHP). 
2) Sebelum PKA dilakukan, baik kepada Penyidik dalam tahap 
pemeriksaan maupun dihadapan Hakim dalam sidang pengadilan , 
Pemberi Keterangan Ahli melakukan pengucapan sumpah/ janji - 74 - 
terlebih dahulu (Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 179 ayat (2) KUHAP) . 
Jika pe ngadilan menganggap perlu, Pemberi Keterangan Ahli da pat 
pula diminta mengucapkan sumpah/janji setelah PKA (Pasal 160 ayat 
(4) KUHAP). 
3) Pemberi Keterangan Ahli agar menyiapkan bukti keahlian yang 
dimiliki dan menunjukkan kepada Majelis Hakim jika diminta. 
4) Dalam memberikan keterangannya kepada Penyidik maupun di 
hadapan Hakim dalam sidang pengadilan , Pemberi Keterangan Ahli 
harus bertindak independen dan objektif . 
5) Pemberi Keterangan Ahli dilarang memberikan jawaban atas 
pertan yaan yang tidak berhubungan dengan keahliannya atau 
memberikan pendapat yang tidak didukung dengan pertimbangan 
keahliann ya. 
6) Pemberi Keterangan Ahli harus memiliki pengetahuan yang cukup 
atas substansi yang berkaitan dengan perkara . 
7) Pemberi Keterangan Ahli dinilai berdasarkan kompetensinya dalam 
bidang akuntans i dan auditing . Oleh karena itu, Pemberi Keterangan 
Ahli harus senantiasa memelihara dan memutakhirkan pengetahuan 
( knowledge) dan keahlian ( skilij yang dimilikin ya dalam bidang 
akuntansi dan auditing. 
8) Dalam menyatakan pendapat atas pertanyaan yang diajukan dalam 
sidang pengadilan , Pemberi Keterangan Ahli harus menyampaikannya 
secara lugas dan tegas mengenai: 
a) Proses penugasan audit yang dilaksanakan; 
b) Proses terjadinya kerugian keuangan negara; 
c) Metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan ; 
d) Jumlah kerugian keuangan negara. 
9) Dalam memberikan keterangan di persidangan, Pemberi Keterangan 
Ahli harus memperhatikan gaya komunikasi verbal maupun non 
verbal antara lain: 
a) Berbicara dengan jelas dan dapat didengar; 
b) Menggunakan istilah yang sederhana dalam menjelaskan 
pendapat; 
c) Memfokuskan jawaban hanya terhadap pertanyaan yang diajukan, 
tidak memberikan jawaban diluar konteks pertanyaan; - 75 - 
4. Pelaporan Penugasan 
a. Umum 
1) LHPKA bertujuan untuk menyampaikan informasi pelaksan aan PKA. d) M rninta perta n aan diulang apabila dianggap tldak arau kurang 
jelas agar dapat m nyiapkan jawaban yang tep 
Bersikap tenang , tidak emosional , dan tidak terge ~g sa dalam 
menjawab pertan yaan. 
f) Bersikap jujur dalam men yampaikan pendapat sesuai dengan 
kaidah ilmu dan pengetahuan yang dikuasai ; 
g} Berterus terang apabila tidak mampu menja wab suatu pertan yaan, 
tidak menebak atau memberikan jawaban yang bers ifat spekulatif; 
h) Bersikap sopan dan berpenampilan rapi. 
10) Dalam hal keterangan Ahli diberikan atas kasus yang tidak 
dilakukan audit oleh Auditor lnspektorat Daerah Kabupaten , Pembe ri 
Keterangan Ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian dalam 
akuntansi dan auditing atas fakta yang disajikan oleh Penyidik dalam 
perkara pidana dan/ a tau para pihak dalam perkara perdata . Dalam 
menjelaskan pendapatnya , Pemberi Keterangan Ahli dapat 
menggunakan analogi dari kasus lain yang sejenis. 
c. Penyusunan Kertas Kerja 
1) Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten yang ditugaskan sebagai 
pendamping Pemberi Keterangan Ahli harus mencatat semua 
pertan yaan dan jawaban yang disampaikan dari awal sampai akhir 
proses PKA di persidangan. 
2) Pendamping Ahli dapat melakukan perekaman terhadap jalannya PKA 
di persidangan . 
3) Hasil perekaman terhadap jalann ya PKA wajib dijaga keamanann ya 
dan disimpan sebagai bagian dari dokumentasi penugasan PKA . 
4) Catatan atas semua pertan yaan, jawaban, dan hasil perekaman 
didokumentasikan sebagai kertas kerja penugasan PKA dan 
digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Hasil 
Pemberian Keterangan Ahli (LHPKA). 7( ____ _. ...... ·~· 
2) LHPKA disusun segera setelah PKA dilaksanakan , baik pada tahap 
Penyidikan maupun persidangan. 
3) LHPKA harus memenuhi persyaratan palaporan yang baik , yaitu 
akurat, jelas, objektif dan relevan, serta tepat waktu. 
b. Bentuk dan Isi Laporan 
1) LHPKA disusun dalam bentuk surat yang disampaikan kepada 
Inspektur Daerah. 
2) LHPKA disusun dengan sistematika sebagai berikut: 
a) Dasar Penugasan ; 
b) Tujuan Penugasan ; 
c) Ruang Lingkup Penugasan; 
d) Waktu Penugasan; 
e) Ringkasan Proses PKA . 
LHPKA pada sidang pengadilan dilampiri dengan rincian tanya jawab 
PKA yang memuat: 
a) Tanya J awab dengan Hakim 
b) Tanya Jawab dengan JPU 
c) Tanya Jawab dengan Penasihat Hukum 
d) Tanya Jawab dengan Terdakwa 
c. Penandatanganan Laporan 
1) LHPKA dibuat tan pa kop surat, tan pa cap, dan ditandatangani oleh 
Pemberi Keterangan Ahli, Pendamping Ahli, dan Inspektur Pembantu 
Investigasi pada Inspekt orat Daerah Kabupaten. 
d. Penyimpanan Laporan 
LHPKA disimpan sebagai arsip - 77 - 
PENDAHU LUAN 
1. Surat Pengaduan Mas yarakat merupakan salah satu surnber informa si 
untuk dapat ditindakla juti dengan audit investiga tif. 
2. Pengaduan mas yarakat yang dapat ditindaklanju ti dengan audit 
investigatif adalah pengaduan yang ditujukan langsu ng kepad a 
lnspektorat serta telah memen uhi kecuku pan inforrnas i berdasar kan 
hasil telaah pengaduan oleh tim penelaah pengaduan masyaraka t. 
3. Kecukupan informasi dalam surat pengaduan mas yarakat jika materi 
pengaduan telah memenuhi unsur 5W + 2H, yaitu: 
a) What (Apa- Jenis Penyimpangan dan Dampakn ya) 
lnformasi yang ingin diperoleh adalah substansi penyimpangan 
yang diadukan. Inforrnasi ini berguna dalam hipotesis awal untuk 
mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adan ya 
penyimpangan 
b) Who (Siapa - Pihak -Pihak yang Terkait) 
lnformasi ini berkaitan dengan substansi siapa yang melakukan 
penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga 
melakukan penyimpangan , dan pihak-pihak yang terkait yang perlu 
dimintakan keterangan/penjelasan. 
c) Where (Dimana - Ternpat Terjadinya Penyimpangan) 
Informasi irn berkaitan dengan tempat dimana terjadin ya 
penyimpangan khususnya institusi/Inspektorat Daerah Kabupaten 
tempat terjadin ya penyimpangan. Informasi ini sangat berguna 
dalam menetapkan ruang lingkup penugasan bidang investigasi 
serta membantu dalam menentukan locus (tempat dimana 
penyirnpangan tersebut terjadi). 
d) When (Kapan - Waktu Terjadinya Penyimpangan) 
Informasi ini berkaitan dengan kapan penyirnpangan ini terjadi 
yang akan mempengaruhi penetapan ruang lingkup penugasan 
bidang investigasi. Penentuan tempus (saat/waktu terjadin a P&DOMAK TltKlOS 
PENANGANAN SURAT PENGADUAN MASYARAKAT - 78 - 
nytmpangan) mernbantu pernahaman Auditor Inspektora Daerah 
Kabupat en eta raturan perundang -und ngan yang berlaku saat 
t tjadin a penyimpangan, sehingga dalam m ngungkapkan fakta 
dan proses k jadian serta pengumpulan bukti dap t di. laraskan 
dengan kriteria yang berlaku . 
e) Why (Mengapa - Penyebab Terjadin ya Penyimpangan) 
lnforrnasi yang ingin diperoleh adalah mengapa seseorang 
melakukan penyimpangan. Hal ini berkaitan dengan motivasi 
seseorang melakukan penyimpangan yang akan dapat mengara h 
kepada pembuktian unsur niat (intent). 
f) How (Bagaimana- Modus Penyimpangan) 
Informasi ini berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut 
terjadi yang akan membantu dalam menyusun modus operandi 
penyimpangan terse but serta meyakini penyembunyian 
(concealment) , dan pengonversian ( convertion) hasil penyimpangan. 
g) How Much (Berapa Banyak) 
lnformasi ini berkaitan dengan berapa banyak dampak keuangan 
yang ditimbulkan akibat penyimpangan. 
4. Dalam rangka menguji kecukupan informasi atas materi pengaduan , 
Penelaah dapat mencari dan menggunakan sumber informasi lainnya , 
diluar infonnasi yang tersaji dalam Surat Pengaduan Masyarakat. 
Sumber informasi lainnya meliputi dan tidak terbatas pada: 
a. Data yang terpublikasi (contoh: data perusahaan, putusan 
pengadilan peraturan perundang-undangan, dan lain-lain). 
b. Media sosial. 
c. Database berbasis online . 
d. Pencarian data dan informasi melalui internet. 
e. Artikel media. 
Penelaah dapat bekerja sama dengan Inspektorat Daerah 
Kabupaten dan atau satuan tugas di Inspektorat Daerah Kabupaten 
yang rnerniliki tugas dan fungsi dalam penyediaan, pengelolaan dan 
pengolahan database . Penelaah perlu mempertimbangka.n 
keandalan data dan informasi yang diperoleh dari surnber lainn y . 
sebagai berikut: - 79 - 
mas yarakat untuk mendukung pertimbangan profesional atas 
informasi pengaduan mas yarakat yang memenuh i kriteria 3W. 
7. Dalam hal Inspektur Daerah Kabupaten menerima laporan dan/atau 
pengaduan masyarakat mengenai penyimpangan atau penyalahguna an 
wewenang, perlu diteliti terlebih dahulu pengaduan mas yaraka t 
tersebut termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) atau bukan , 
dengan memperhatikan: 
a. Pengaduan masyarakat yang menyangkut PSN diteruskan kepada 
pimpinan kementerian/lembaga, Bupati, atau bupati/wali kota 
yang melaksanakan proyek/pembangunan terebut mengacu pada 
proses penyelesaian yang mendahulukan administrasi (Pasal 31 
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016) 
b. Pengaduan masyarakat yang tidak menyangkut PSN yang diterima 
oleh Inspektur Daerah Kabupaten , diteruskan kepada Inspektur 
Pembantu Investigasi selanjutnya melaporkan perkembanga n 
penanganannya kepada Inspektur. 
8. Hasil telaah atas Surat Pengaduan Masyarakat memberikan saran 
kepada Inspektur berupa pendapat penelaah tentang perlakuan lebih 
lanjut terhadap SPM, yaitu: 
a) Ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif, jika: kepada d. Surat Pengaduan Mas yarakat ditujukan langsung 
Inspektorat Daerah Kabupaten. 
6. Tim Penelaah melakukan penelitian awal terhadap surat pengad uan 5. Kriteria suatu pengaduan masyarakat dapat ditindakl anjuti dengan 
audit investigatif adalah: 
a. Telah memenuh i kecukupan informasi 5W+2H atau terdapat 
keyakinan yang cukup berdasarkan pertimbangan profesiona l 
Auditor Inspek torat Daerah Kabupa ten bahwa lapo ran/pengaduan 
masyarakat layak ditindaklanjuti minimal informasi haru s 
memenuhi kriteria 3W (what, where , when) . 
b. Terdapat data empiris kasus sejenis dan/ atau berdasarkan 
informasi lain yang mendukung laporan/pengad uan masyarak at 
tersebut yang mendukung pertimbangan profes ional/ pend apat 
penelaah berdasarkan hasil penelitian awal. 
c. Obyek pengaduan tidak terrnasuk dalam Proyek Strategis Nasional. - 80 - 
BU~~ , 
H. NUR RAHMAN UMAR PAR..AF t<OOROINASI 9. Diarsip sebagai bahan/bahan informasi dalam tugas pengawasan , 
jika: 
a) Tidak memenuhi unsur adanya dugaan tindak pidana korupsi. 
b) SPM ditujukan langsung atau tidak langsung kepada Inspektorat. 
c) Obyek pengaduan bukan termasuk PSN. 1. Obyek pengaduan bukan termasuk Proy ek Strat egis Nasional 
(PSN). 
2. SPM ditujukan Langsung kepada Inspektorat Kabupat en. 
3. Memenuhi unsur adanya dugaan tindak pidana korup si 
(5W+2H). 
b) Dijawab kepada pengirim SPM jika: 
1. SPM ditujukan Langsung kepada Inspektorat Daer ah Kabupat en. 
2. Substansi pengaduan menyangkut permintaan klarifikasi atau 
substansi lainnya yang perlu mendapat penjelasan. 
c) Diteruskan ke Kementerian/Lembaga/Pemda/BUMD /Badan um um 
Jainnya yang menjadi atasan Langsung obyek pengaduan jika 
obyek pengaduan termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN). - 81-