Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT Nomor 16 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT Nomor 16 Tahun 1945 tentang PAJAK PARKIR, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam per aturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Ka bupaten Bandung Barat . 
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat . 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indone sia Tahun 1945. 
5. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan 
tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 
peraturan perundang -undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan p emerintah daerah dan pembangunan daerah. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah. 
7. Tempat Parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh 
orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 
penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut 
bayaran. 
8. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di 
luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan 
dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan 
bermotor yang memungut bayaran . 
9. Gedun g Parkir adalah fasilitas parkir kendaraan bermotor berupa gedung yang 
dimiliki dan atau dikelola oleh orang pribadi atau Badan Usaha Milik Swasta, 
serta Badan Usaha Milik Negara dan Milik Daerah . 
10. Pelataran Parkir adalah fasilitas parkir kendaraan bermotor diluar badan jalan 
yang dimiliki dan atau dikelola oleh orang pribadi dan Badan Usaha Milik Swasta, 
serta Badan Usaha Milik Negara dan Milik Daerah sebagai tempat parkir secara 
terbuka . 
 
 
5 
 
11. Tempat Penitipan Kendaraan dan atau garasi kendaraan bermotor adal ah 
fasilitas parkir yang dimiliki oleh orang pribadi atau swasta dengan dipungut 
bayaran . 
12. Wajib Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi 
atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. 
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang da pat disingkat SPTPD, adalah surat 
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau 
pembayaran Pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan 
kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan 
Daerah . 
14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang 
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran 
Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh 
Bupati . 
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat SKPD, adalah Surat Ketetapan pajak 
yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak . 
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, 
adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak, 
jumlah kred it Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya 
sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar . 
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat 
SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan tambahan a tas 
jumlah Pajak yang telah ditetapkan . 
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDN, adalah 
Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak 
karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau tidak 
seharusnya terutang . 
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah Surat 
Ketetapan yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah 
kredit Pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak . 
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk 
melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau 
denda . 
21. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah Badan Peradilan Pajak yang 
mempunyai tugas memeriksa dan memutus kan sengketa pajak berupa: 
a. banding terhadap keputusan yang berwenang; 
b. gugatan terhadap pelaksana peraturan perundang -undangan perpajakan di 
bidang penagihan. 
22. Kantor Lelang Negara adalah Kantor yang berwenang melaksanakan penjualan 
secara lelang. 
23. Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 
pembayaran atas tempat parkir. 
24. Wajib Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi 
atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. 
25. Penyidikan adalah serangkaian tin dakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya. 
 
 
 
6 
 
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pegawai 
Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat dan diangkat untuk menjadi penyidik di 
bidan perpajakan.