Apa saja yang diatur dalam Pasal 8 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 8 Tahun 2013?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 8 Tahun 2013 tentang PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN MAGELANG, BAB IV - KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL, Pasal 8 menetapkan:

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal 
yang menjadi kewenangannya, kecuali: 
a. urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi 
urusan Pemerintah; dan
b. urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi 
urusan Pemerintah Provinsi.
(2) Urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan 
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi :
a. penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya 
lintas provinsi;
b. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak 
terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang 
tinggi;
c. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan 
prioritas tinggi pada skala nasional;
d. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan 
penghubung antar wilayah;
e. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi 
pertahanan dan keamanan nasional;
-12-f. penanaman modal asing dan penanam modal yang 
menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara 
lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah 
dan pemerintah negara lain; dan
g. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah 
menurut undang-undang.
(3) Urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan 
Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
adalah penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya 
lintas kabupaten/kota serta penyelenggaraan penanaman modal 
yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan. 
Paragraf 2
Jenis Bidang Usaha