Jelaskan isi kandungan Pasal
3 dari PERATURAN Nomor 7 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN Nomor 7 Tahun 2021 tentang , ketentuan pada BAB
III - BIAYA, Pasal
3 berbunyi:

ayat
digolongkan
menjadi
7
(tujuh)
klasifikasi
berdasarkan
pelaksana
Perjalanan
Dinas,
yaitu:
klasifikasi
A
untuk
Walikota/Wakil
Walikota/Pimpinan
DPRK
dan
Sekda;
klasifikasi
B
untuk
Anggota
DPRK/Pejabat
Eselon
II.b/Ketua
Majelis
Adat
Aceh
(MAA)/Ketua
Majelis
Permusyawaratan
Ulama
(MPU)/Ketua
Baitul
Mal/Ketua
Majelis
Pendidikan
Daerah
(MPD)/Ketua
dan
Wakil
Ketua
Pembinaan
Kesejahteraan
Keluarga
(PKK)/
Ketua
Dewan
Kerajinan
Nasional
(Dekranas)/
Ketua
Dharma
Wanita/
Ketua
Badan
Kontak
Majelis
Taklim
(BKMT)/Pimpinan
dan
Direktur
Utama
BUMD;
klasifikasi
C
untuk
Pejabat
Eselon
III/Anggota
MAA/Anggota
MPU/
Anggota
Baitul
Mai/
Anggota
MPD/PNS
Non
Struktural
Golongan
IV/
Para
Direksi
BUMD;
klasifikasi
D
untuk
Pejabat
Eselon
IV/PNS
Non
Struktural
Golongan
III/Sekretaris
Direksi
BUMD/Kepala
Bidang
dan
Kepala
Bagian
pada
BUMD;
klasifikasi
E
untuk
PNS
Non
Struktural
Golongan
II
/Kepala
Sub
Bagian
dan
Kepala
Seksi
BUMD;
klasifikasi
F
untuk
PNS
Non
Struktural
Golongan
I/Anggota
Dekranas/
Anggota
PKK/Anggota
Dharma
Wanita
/Anggota
BKMT/Pegawai
Tidak
Tetap/Staf
pada
BUMD.