Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 133/PMK.01/2022 Tahun 1945 Pasal 36?
Dalam PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 133/PMK.01/2022 Tahun 1945 tentang TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, BAB VI - SISTEM INFORMASI, Pasal 36 mengatur sebagai berikut:

(1) Pengembangan Sistem Informasi di lingkungan 
Kementerian Keuangan bertujuan untuk mewujudkan 
IFMIS dan mendukung implementasi sistem pemerintahan 
berbasis elektronik. 
(2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 
a. aplikasi dan basis data; dan 
b. Jarmgan. 
jdih.kemenkeu.go.id
-24 -
(3) IFMIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
melalui integrasi TIK secara bertahap. 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) Pasal 37 
Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilaksanakan oleh: 
a. Unit TIK Pusat; 
b. Unit TIK Eselon I; dan/ atau 
c. Unit TIK Non Eselon. 
Pengembangan aplikasi dan basis data oleh Unit TIK di 
Lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan dengan 
memperhatikan ketentuan: 
a. pengembangan Aplikasi Umum yang dikoordinasikan 
oleh Unit TIK Pusat; dan 
b. pengembangan Aplikasi Khusus yang 
dikoordinasikan oleh Unit TIK Eselon I dan/ atau Unit 
TIK Non Eselon. 
Pengembangan jaringan oleh Unit TIK di Lingkungan 
Kementerian Keuangan dilaksanakan dengan 
memperhatikan ketentuan mengenai area pengelolaan 
Janngan. 
Pembagian area pengelolaan jaringan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Unit TIK 
Pusat dengan melibatkan Unit TIK Eselon I dan/atau Unit 
TIK Non Eselon. 
Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui: 
a. pengembangan Sistem Informasi internal; 
b. pengembangan Sistem Informasi eksternal; 
c. JAD; atau 
d. pemanfaatan akuisisi perangkat lunak (software) 
Commercial Off-The-Shelf(COTS). 
Pengembangan Sistem Informasi dilaksanakan dengan 
memperhatikan: 
a. kajian kebutuhan pengembangan Sistem lnformasi; 
b. pelaksanaan secara terencana, bertahap, serta 
berkesinambungan yang selaras dengan rencana 
strategis Kementerian Keuangan, Strategi TIK tingkat 
Kementerian Keuangan, enterprise architecture 
Kementerian Keuangan, dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
c. integrasi dan interoperabilitas dengan Sistem 
Informasi yang lain; 
d. keamanan Sistem Informasi; 
e. ketersediaan Sistem Informasi berdasarkan tingkat 
kekritisan; dan 
f. ketentuan mengenai hak atas kekayaan intelektual. 
Untuk mendukung keselarasan dengan Strategi TIK 
tingkat Kementerian Keuangan dan/atau enterprise 
architecture Kementerian Keuangan, Unit TIK Eselon I atau 
Unit TIK Non Eselon berkoordinasi dengan Unit TIK Pusat 
dalam pengembangan Sistem Informasi. 
Seluruh aktivitas pengembangan Sistem Informasi 
mengacu pada metodologi pengembangan Sistem 
Informasi. 
jdih.kemenkeu.go.id
-25 -
(9) Aktivitas pengembangan Sistem Informasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8) terdiri atas: 
a. perencanaan Sistem Informasi; 
b. analisis Sistem Informasi; 
c. perancangan Sistem Informasi; 
d. implementasi Sistem lnformasi; 
e. pemeliharaan Sistem Informasi; dan 
f. aktivitas lain sesuai dengan kebutuhan 
pengembangan Sistem Informasi yang mengacu pada 
pengalaman terbaik ( best practices). 
(10) Dalam hal pengembangan Sistem Informasi dilaksanakan 
oleh pengembang Sistem Informasi eksternal atau JAD, 
kode sumber dan dokumentasi Sistem Informasi harus 
diserahkan kepada unit TIK yang bersangkutan. 
(11) Sistem Informasi yang dikembangkan: 
a. dilakukan pendaftaran hak cipta dengan mengikuti 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
dan/atau 
b. dilakukan pendaftaran Sistem Informasi kepada 
kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 
(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Sistem 
Informasi ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan. 
Bagian Kedua 
Pengguna Sistem Informasi 
Pasal38 
(1) Sistem Informasi yang dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat digunakan oleh pengguna 
eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) 
huruf b selaku pengguna Sistem Informasi. 
(2) Penggunaan Sistem Informasi oleh pengguna eksternal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan. 
(3) Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Unit di 
Lingkungan Kementerian Keuangan selaku pemilik Sistem 
Informasi.