Apa bunyi lengkap Pasal 36 dalam 26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 29 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam 26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentuk an, pada , Pasal 36 dinyatakan:

(1) Hasil pengawasan sebagaiman a dimaksud dalamP asal 32 sampai 
dengan Pasal 34 disampaikan sebagai laporan Kepala Kelurahan 
dan Desa kepada Pemerintah Daerah. 
(2) Untuk menjarrun akunt abilitas pelaksanaan konvergensi 
pencegahan Stuntin g, laporan Kepala kelurahan dan kepala Desa 
sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan kepa da 
masyar akat dan penyedia layanan di tingkat Desa. 
(3) Laporan konv ergensi pencegahan stunting sebagaimana dimak sud 
pada ayat (2) dapat dijadikan sebagai: 
a. Dasar pertimban gan bagi perangkat Daerah terkait dalam 
pengambilan kebijakan , pemberian dukun gan layanan 
konv ergensi pencegahan stunting meliputi ketersedi aan tenaga 
kesehatan, kader terlatih, guru PAUD terlatih atau layan an 
intervensi spesifik lainnya. 
b. Dasar pertimbang an bagi pemerintah kecamatan dalam menilai 
kinerja Desa serta bahan penilaian dan evalu asi untuk 
pengambil an kebijakan berikutn ya melalui penghargaan , 
penindakan , maupun peng embangan atas apa yang telahdi capai; 
c. Gambaran atas kinerja konvergensi pencegahan stunting yang 
telah dicapai oleh Desa, serta bahan evaluasi bagi Kepal a Desa 
untuk pengam bilan kebijakan perbaikan dan peningkatan 
kedepan; 
d. Gambaran atas kinerj a konvergensi pencegahan stun ting yang 
telah di capai oleh kader Desa serta pembelajaran untuk 
evalu asi perbaikan kinerjan ya kedepan; 
e. Dasar pertimbangan bagi fasilitator pendamping program masuk 
Desa atas kinerj a Desa serta bahan evaluasi atas peningkatan 
kinerja pendampin gan berikutn ya; dan 
f. Bentuk pertanggung jawa ban publi c untuk membangun kontro l 
sosial dan bahan dukun gan kontribus i masyarakat untuk 
peningkatan kinerja Desa berikutn ya. Bagian Kedua 
Pelaporan Hasil Pengawasan