Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 101 Tahun 2016 Pasal 26?
Dalam PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 101 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 95 TAHUN 20 16, Pasal 26 mengatur sebagai berikut:

D 
 
(1) Subb idang Kelembagaan dipimpin oleh seorang kepala 
subbidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di 
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 
Bidang Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan 
Penyuluhan. 
 
(2) Subb idang Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada 
, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 
Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Penyuluhan 
dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, 
membina, mengendalikan, mengoordinasikan , 
memantau, mengevaluasi, dan 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada 
Subb idang Kelembagaan sesuai dengan lingkupnya 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang -
undangan . 
 
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaima na dimaksud 
pada ayat (2), Subb idang Kelembaga an mempunyai 
fungsi sebagai berikut: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang kelembagaan; 
b. penyiapan bahan pemberian dukungan atas 
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang 
kelembagaan; 
c. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksana an tugas 
di bid ang kelembagaan; 
d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja Subbidang Kelembagaan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 
e. penyiapan bahan pendistribusian dan pemberian 
petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dan 
penyuluh; 
 
 
 
 
 
 
 9 
f. penyiapan bahan pembinaan dan memotivasi 
bawahan dalam pelaksanaan tugas, peningkatan 
produktivitas dan pengembangan karir bawahan dan 
penyuluh; 
g. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, 
pengevaluasian dan penilaian pelaksanaan tugas 
bawahan dan penyuluh; 
h. penyiapan bahan perencanaan kebijakan arah 
pembinaan balai penyuluhan pertanian; 
i. penyiapan bahan perumusan, penetapan sistem dan 
metode pembinaan kelompok tani; 
j. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan 
permodalan kelompok tani; 
k. penyiapan bahan perumusan langkah -langkah 
menuju bala i penyuluhan sebagai klinik agro bisnis; 
l. penyiapan bahan inventarisasi, identifikasi, pola 
penumbuhan kelembagaan penyuluhan, penilaian 
kelas kemampuan kelompok tani, bimbingan 
kelompok tani dan menjalin hubungan kemitraan 
dengan pihak lain; 
m. penyiapan bahan inventarisasi, identifikasi, pola 
penyediaan sarana prasarana penyuluhan, 
pengadaan, produktivitas sarana prasarana 
penyuluhan; 
n. penyiapan bahan analisis kebutuhan, penyusunan 
kelas kemampuan kelompok tani, bimbingan 
administrasi kelompok t ani, bimbingan penyusunan 
Rencana Definitif Kelompok/Rencana Definitif 
Kebutuhan Kelompok (RDK/RDKK); 
o. penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja 
terkait dalam rangka peningkatan kelembagaan; 
p. penyiapan bahan saran dan pertimbangan kepada 
Kepala Bidang K elembagaan, Sumber Daya Manusia 
dan Penyuluhan yang berkaitan dengan kegiatan di 
bidang kelembagaan dalam rangka pengambilan 
keputusan/kebijakan; 
q. pemberian laporan kepada Kepala Bidang 
Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan 
Penyuluhan setiap selesai melaksan akan 
tugas/penugasan; 
r. penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran 
Subbidang Kelembagaan; 
s. pengevalua sian, pelaporan dan monitoring; 
t. pembinaan staf yang ada di bawahnya; dan 
u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang -undangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10