Menurut NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 55 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 55 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KER JA, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Kota adalah Kota Bandar Lampung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota 
sebagaimana unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi Kewenangan Daerah Otonom. 
5 
 3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kota Bandar Lampung. 
5. Peraturan adalah Peraturan Walikota Bandar 
Lampung. 
6. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah Kota Bandar Lampung. 
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya 
disingkat UPTD adalah unsur Pelaksana 
Teknis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah Kota Bandar Lampung. 
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 
disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan 
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 
(PPPK) Kota Bandar Lampung. 
9. Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah 
keseluruhan upaya-upaya untuk 
meningkatkan efisiensi, efektivitas dan drajat 
profesionalisme menyelenggarakan tugas, 
fungsi dan kewajiban kepegawaian yang 
meliputi perencanaan, pengadaan, 
pengembangan kualitas, penempatan, 
promosi, penggajian, kesejahteraan dan 
pemberhentian Aparatur Sipil Negara. 
10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut 
JF adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian 
dan keterampilan tertentu. 
11. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang 
menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi 
Pemerintah. 
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah 
Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Koperasi 
dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar 
Lampung. 
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik 
orang perorangan dan/atau badan usaha 
perorangan yang memenuhi kreteria usaha 
mikro sebagaimana diatur oleh undang-
undang. 
14. Koperasi adalah badan usaha yang 
beranggotakan orang seorang atau badan 
hukum koperasi dengan melandaskan 
kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat 
yang berdasar atas asas kekeluargaan. 
 
6