Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 3. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun Nomor MO Tahun 2022?
Ketentuan dalam 3. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun Nomor MO Tahun 2022 tentang SISTEM DAN PROSEDUR, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan A set Daerah Kabupaten Rokan Hulu 
selanjutnya disebut BPKAD , adalah unsur pelaksana urusan 
pemerintaha n Daerah di bidang Penge lolaan Keuangan dan Aset Daerah 
serta melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah. 
7. Organisa si Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 
Organisa si Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Rokan Hulu. 
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Da erah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahu nan pemerintah D aerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
9. Barang M ilik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua 
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan 
Belanj a Daerah atau perolehan lainnya yang sah. 
10. Pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah adalah Bupati yang 
karena jabatannya mempu nyai kewenangan menyelenggarakan 
keseluruhan pengelola barang milik daerah. 
11. Pengelola Barang adalah Sekret aris Daerah, yang berwenang dan 
bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik 
daerah. 
12. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala BPKAD yang dibantu oleh 
Pengurus Barang Pengelola yang diberi tugas menerima, meny impan, 
mengeluarkan dan menatausahakan barang milik daerah pada pejabat 
penatausahaan barang . 
13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
barang milik daerah yang ada di OPD dibantu oleh Pengurus Barang 
Pengguna yang di serah i tugas menerima, menyimpan, mengeluar kan, 
dan menatausahakan barang yang ada pada Pengguna Barang. 
14. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang 
ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang 
berada dalam penguasaannya dengan sebaik -baiknya. 
 
15. Penilai adalah pihak yang melaku kan penilaian secara independen 
berdasarkan ko mpetensi yang dimilikinya. 
16. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai 
atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat 
tertentu. 
17. Perencanaan K ebutuhan adalah kegiat an merumuskan rincian 
kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaaan 
barang yang telah lalu de ngan keadaan yang sedang berjalan untuk 
melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. 
18. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang 
dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai 
dengan tugas dan fungsi i nstansi yang bersangkutan. 
19. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak 
digunakan untuk penyelenggaraa n tugas dan fungsi satuan kerja 
perangkat daerah dan/atau optimali sasi barang milik daerah dengan 
tidak mengubah status kepemilikan. 
20. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam 
jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 
21. Pinjam pakai adalah penyerahan peng gunaan barang antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daer ah ata u antar pemerintah daerah dalam 
jangka waktu tertentu tanpa menerima i mbalan dan setelah jangka 
waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang. 
22. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah 
pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu 
tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan 
pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. 
23. Bangun Guna Serah yang selanjutnya d isingkat BGS adalah 
pemanfaatan barang milik daerah ber upa ta nah oleh pihak lain dengan 
cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, 
kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dal am jangka waktu 
tertentu yang telah disepakati, untuk selan jutnya diserahkan kembali 
tanah beserta bangunan d an/atau sara na berikut fasilitasnya setelah 
berakhirnya jangka waktu. 
24. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah 
pemanfa atan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan 
cara mend irikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitas nya, dan 
setelah se lesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh 
pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 
25. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI 
adalah Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk ke giatan 
penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan. 
26. Pemindah tanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. 
27. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada 
pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 
28. Tukar Menukar adalah pengalihan kepem ilikan barang milik daerah 
yang dilakukan antara Pemerintah Pusa t dengan Pemerintah 
Daerah,atau antara Pemerintah Daerah/Pemerintah D aerah dengan 
 
pihak lain, dengan menerima penggantian utama dala m bentuk barang, 
paling sedikit dengan nilai seimbang. 
29. Hibah adalah pengalihan kepemilik an barang dari Pemerintah Pusat 
kepada pemerintah Daerah, ant ar Pemerintah Daerah, atau dari 
Pemerintah Pusat/ Pemeri ntah Daerah kepada pihak lain, tanpa 
memperoleh penggantian. 
30. Penyertaan Modal Pemerintah Daera h adalah pengalihan kepemilikan 
barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak 
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan 
sebagai modal/ saham D aerah pada badan usaha milik negara, badan 
usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 
31. Pemusnahan adalah tindakan memu snahkan fisik dan/atau kegunaan 
barang milik daerah. Penghapusan a dalah tindakan menghap us barang 
milik daerah dari daftar barang de ngan menerbitkan keputusan dari 
pejabat yang berwenang untu k membebaskan Pengelola Barang, 
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Peng guna Barang dari tanggung 
jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam 
penguasaannya. 
32. Penatausahaan adalah rangkaian ke giatan yang meliputi pembukuan, 
inventarisasi, dan pelaporan ba rang milik daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan. 
33. Inventarisasi adalah kegiatan untuk m elakukan pendataan, pencatatan, 
dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. 
34. Daftar barang pengguna adalah dafta r yang memuat data barang milik 
daerah yang digunakan oleh masing -masing Pengguna Barang. 
35. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang 
milik daerah yang dimiliki oleh masing -masing Kuasa Pengguna Barang.