Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal  9 KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA Nomor 48 Tahun 2004.
Redaksi dari KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA Nomor 48 Tahun 2004 tentang PETUNJUK PELAKSAN AAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMAL AYA NOMOR 2, pada BAB V - PENOLAKAN DAN PENCABUTAN, Pasal  9 menjelaskan:

Permohonan Fatwa Pengarahan Lokasi dapat ditolak apabila 
rencana penggunannya tidak sesuai dengan Rencana Peruntukan 
Tata Ruang ( RTRW / RUTRK / RDTRK) dan tidak dilengkapi 
persyaratan yang ditentukan dan atau tanah / lokasi yang dimohon 
dalam keadaan sengketa ;
Walikota dapat mencabut Fatwa Pengarahan Lokasi, apabila 
ternyata dalam penggunaan lahannya terdapat penyimpangan dari 
fatwa pengarahan lokasi yang telah ditetapkan ;
Bagi Advice Planing ataupun Izin Prinsip yang dikeluarkan sebelum 
berlakunya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 
2004 masih tetap dinyatakan berlaku.