Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL Nomor 133 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL Nomor 133 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 5 berbunyi:

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud d alam Pasal 4, Badan 
mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan b encana; 
b. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana; 
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja d i bidang 
penanggulangan bencana; 
d. penetapan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebi jakan Pemerintah 
Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana te rhadap usaha 
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan ben cana, 
penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruks i secara adil dan 
merata; 
e. penetapan standardisasi serta kebutuhan penyelengga raan penanggulangan 
bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
f. pelaksanaan penyusunan, penetapan, dan penginformas ian peta rawan 
bencana; 
g. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana; 
h. pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana; 
i. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana ke pada Bupati setiap 
sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat 
bencana; 
j. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan ba rang; 
 
 k. pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari 
anggaran pendapatan dan belanja daerah; 
l. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntab ilitas kinerja instansi 
pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintaha n Badan; 
m. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidan g penanggulangan 
bencana; 
n. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, d an petunjuk 
operasional di bidang penanggulangan bencana; 
o. pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan keg iatan bidang 
penanggulangan bencana; dan 
q. pengelolaan UPT. 
 
Bagian Kedua 
Unsur Pengarah Badan