Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Nomor 1 Tahun 1945 Pasal 12?
Dalam 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Nomor 1 Tahun 1945 tentang Hubungan Keuangan Antara Pem erintah, BAB VII - PENGGUNAAN, Pasal 12 mengatur sebagai berikut:

(1) Penggunaan ADD didasarkan pada RKPDes yang secara 
partisipatif disusun melalui Musrenbangdes yang 
melibatkan Pemerintah Desa , BPD , LPMD dan to koh 
agama/ mas yarakat ; 
(2) Hasil Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) ditetapkan dalam Peraturan Desa ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa. 
(3) Berdasarkan Peraturan Desa tentang RPJMDes 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa 
menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Ren cana 
Kerja Pemerintah Desa . Pasal 11 
Proses dan mekanisme pengadaan barang/jasa yang 
dananya bersumber dari ADD, dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku . BABV 
PENGELOLAAN