Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 73 Tahun 2020 pada Pasal 10?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 73 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH, BAB IV - KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH, Pasal 10 menyebutkan bahwa:

Majelis dalam sidang untuk penyelesaian atas kerugian 
daerah bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau 
lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a 
mempunyai tugas dan wewenang: 
a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang 
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris 
dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian 
Daerah; 
b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang 
memiliki keahlian tertentu; 
12 
c. memeriksa bukti yang disampaikan; 
d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan 
pemeriksaan ulang; 
e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil 
pemeriksaan ulang oleh TPKD; 
f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat 
berharga, dan/atau barang milik daerah; 
g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan 
h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam 
penyelesaian Kerugian Daerah.