Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam pasal 5 PERATURAN BUPATI BULUNGAN Nomor 32 Tahun 2003.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BULUNGAN Nomor 32 Tahun 2003 tentang PEI{YELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI, pada BAB II - PR]NSIP DAN ARAH KEBIJAKAN PAUDHI, pasal 5 menjelaskan:

Arah kebijakan PAUDHI dilakukan melalui:
peningkatan akses, pemerataan, kesinambungan dan
kelengkapan jenis pelayanan PAUDHI;
-8-
peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan
PAUDHI;
peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor
serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga
penyelenggara layanan, masyarakat dan organisasi
terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional;
dan
penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta
perlibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan
media massa dalam penyelenggaraan pelayanan
PAUDHI.