Apa yang diatur dalam PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor ^flTAHUN Tahun 2021 pada Pasal 72?
Berdasarkan PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor ^flTAHUN Tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, BAB VI - MUSYAWARAH DESA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU, Pasal 72 menyebutkan bahwa:

(1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. pelaksanaan; dan
c. pelaporan.
(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling 
lama dalam jangka waktu 15 (lima, belas) hari terhitung sejak Kepala Desa
diberhentikan;
b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa 
paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia 
terbentuk;
c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling 
lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh
panitia pemilihan;
d. pengumuman dan pendafta 'an bakal calon Kepala Desa oleh panitia 
pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia 
pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan 
paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak
g. 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk 
ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis 
pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa 
melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia
d. pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah 
mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh 
musyawarah Desa;
e. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada
musyawarah Desa; dan
f. pengesahan caiori terpilih oleh musyawarah Desa.
(4) Peserta musyawaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
melibatkan unsur masyarakat.
(5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat berasal dari:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendiaikan;
e. perwakilan kelompok taxii;
f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuan;
i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat
setempat.
(6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili 
paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
(7) Jumlah peser a musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 
dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan 
memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang 
ditetapkan dengan keputusan BPD.
(8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pelaporan hasil oemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada 
BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa 
mengesahkan caion Kepala Desa terpilih;
b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua 
BPD kepada Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima 
laporan dari panitia pemilihan;
c. penerbitan keputusan Walikota tentang pengesahan 
pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
d. pelantikan Kepala Desa oleh Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa 
terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.
(9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan 
mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.