Bagaimana redaksi normatif Pasal 12 dalam KEPU TUSAN WALIKOTA TASIKMAL AYA Nomor 22 Tahun 2003?
Norma hukum dalam KEPU TUSAN WALIKOTA TASIKMAL AYA Nomor 22 Tahun 2003 tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT, BAB  II - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT, Pasal 12 berbunyi:

Subbidang Perekonomian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan 
identifikasi, pengkajian/ analisis dinamisasi perencanaan serta penyusunan 
konsep alternatif kebijakan di bidang Perekonomian meliputi perindustrian 
dan perdagangan, kehutanan dan perkebunan, perkoperasian, penanaman 
modal, pertanian, pariwisata, perikanan dan kelautan, pertambangan dan 
energi ;
Rincian tugas Subbidang Perekonomian Daerah:
melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbidang 
Perekonomian Daerah;
mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya 
untuk dijadikan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan program 
kerja Badan ;
menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas 
Subbidang Perekonomian Daerah dan mencarikan alternatif 
pemecahannya;
melaksanakan inventarisasi dan identifikasi bahan perencanaan di 
bidang Perekonomian yang perindustrian dan perdagangan, kehutanan 
dan perkebunan, perkoperasian, penanaman modal, pertanian, 
pariwisata, perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi;
melaksanakan pengkajian/ analisis terhadap perkembangan dinamisasi 
perencanaan di bidang Perekonomian meliputi perindustrian dan 
perdagangan, kehutanan dan perkebunan, perkoperasian, penanaman 
modal, pertanian, pariwisata, perikanan dan kelautan, pertambangan 
dan energi;
melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan 
teknis di bidang perekonomian yang meliputi perindustrian dan 
perdagangan, kehutanan dan perkebunan, perkoperasian, penanaman 
modal, pertanian, pariwisata, perikanan dan kelautan, pertambangan 
dan energi;
melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi kegiatan 
perencanaan program kegiatan lingkup bidang perekonomian meliputi 
perindustrian dan perdagangan, kehutanan dan perkebunan, 
perkoperasian, penanaman modal, pertanian, pariwisata, perikanan dan 
kelautan, pertambangan dan energi;
melaksanakan pengkajian/ analisis kelayakan usulan program, kegiatan 
dan penetapan skala prioritas di bidang perekonomian meliputi 
perindustrian dan perdagangan, kehutanan dan perkebunan, 
perkoperasian, penanaman modal, pertanian, perikanan dan kelautan, 
pertambangan dan energi;
melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
kebijakan hubungan antar lembaga;
melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.
Bagian Kelima
Bidang Sosial Budaya