Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 7 PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 56 Tahun 2020.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 56 Tahun 2020 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, pada BAB III - PENYALURAN DANA DESA, Pasal 7 menjelaskan:

tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk 
BLT Desa. 
1\ 
- 21 - 
(8) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai 
Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa, Bupati 
menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud 
melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendahaan dan 
Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember. 
(9) Dalam hal penyaluran BLT Desa bulan kesatu tidak 
dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk 
BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum 
disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya. 
(10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah 
terealisasikan lebih besar dan jumlah keluarga penerima 
manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa 
untuk BLT Desa tetap disalurkan sesuai kebutuhan BLT Desa 
setiap bulan dengan menggunakan alokasi Dana Desa dan Non 
BLT Desa. 
(11) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah 
terealisasikan lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat 
yang telah direkam pada bulan ke satu, Dana Desa untuk BLT 
Desa tetap disalurkan sesuai kebutuhan BLT Desa setiap bulan 
dan selisih lebih alokasi BLT Desa digunakan untuk pemulihan 
ekonomi lainnya di Desa seperti padat karya tunai Desa, 
pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang ada di 
Desa sesuai hasil musyawarah Desa. 
(12) Bupati bertanggungjawab atas kebenaran perekaman data 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) dan ayat 
(5). 
- 22 -