Jelaskan isi kandungan Pasal 8 dari NOMOR .41 TAHUN 2022 BUPATI KOLAKA Nomor 67 Tahun 2016.
Sesuai dengan NOMOR .41 TAHUN 2022 BUPATI KOLAKA Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organ isasi dan Tata Kerja, ketentuan pada , Pasal 8 berbunyi:

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengadaan, Pemberhentian 
dan Informasi, Mutasi dan Promosi, Bidang Pengembangan 
Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Pembinaan Aparatur; 
b. pelaksanaan tugas dukungan di bidang Penga daan, Pemberhentian 
dan Informasi, Mutasi dan Promosi, Pengembangan Komp etensi, 
Penilaian Kinerja dan Pembinaan Aparatur; 
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan 
teknis di bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, Mutas i dan 
Promosi, Pengembangan Kornpetens i, Penilaian Kinerja dan Pembinaan 
Aparatur; 
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan 
pemerintahan daerah di bidang Penga daan, Pembe rhentian dan 
Informasi , Mutasi dan Promosi, Pengembangan Kornpetensi, Penilaian 
Kinerja dan Pembinaan Aparatur ; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati . - 7 - 
Pemberhentian dan Informasi , Mutasi dan Promosi, Pengembangan Pengadaan, bi dang program penyelenggaraan g. pembinaan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
dalam meksanakan urusan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, 
menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan sasaran program Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka; 
b. pengkoordinasian rumusan sasaran program yang akan dilaksanakan 
berdasarkan visi dan misi pemerintah daerah untuk kelan caran 
pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia; 
c. pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat dan bidang­ 
bidang agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan; 
d. pengarahan sekretariat dan bidang-bidang dalam melaksanakan 
tugas-tugas yang diberikan agar pelaksanaannya dapat berjalan 
dengan efektif dan efisien; 
e. penyelenggaraan tugas-tugas sekretariat dan bidang-bidang sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat terlaksana dengan 
baik ; 
f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja internal maupun external 
yang bersifat menyeluruh/komprehensif dan integral untuk 
pengambilan keputusan; Pasal 10 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
mempunyai tugas memimpin dan menyusun kebijakan teknis Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan koordinasi 
berdasarkan visi dan misi pemerintah daerah kabupaten agar tugas dapat 
dilaksanakan dengan terpadu dan terarah. BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI 
Bagian Kesatu 
Kepala Badan