Apa saja yang diatur dalam Pasal  1 PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor ^ Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor ^ Tahun 2021 tentang PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, BAB  I - KETENTUAN UMUM, Pasal  1 menetapkan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati ...................
-3-
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.Bupati adalah Bupati Boyolali.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit pelaksana teknis yang dibentuk 
Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak 
yang mengalami kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, yang membutuhkan 
perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
Pusat Pelayanan Terpadu adalah lembaga non struktural yang 
mengoordinasikan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu bagi 
perempuan korban.
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi 
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Pemberdayaan Perempuan adalah segala upaya meningkatkan 
kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan 
agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing- 
masing.
Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk 
melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta 
pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan 
sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang 
langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia 
atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, 
status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat 
pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan 
atau penggunaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar dalam 
kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, 
hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan 
tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat 
berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan 
untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar 
mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial 
budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil 
pembangunan.
15. Kekerasan ....................
-4-
15. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan 
pembedaan jenis kelamin yang mengakibatkan, atau bisa mengakibatkan 
penderitaan fisik, psikis dan/atau seksual terhadap perempuan, termasuk 
ancaman, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang- 
wenang baik yang teijadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan 
pribadi.
16. Kekerasan Berbasis Gender yang selanjutnya disingkat KBG adalah 
pelanggaran Hak Asasi Manusia yang disebabkan oleh peran pelabelan 
berdasarkan jenis kelamin, yang mengingkari martabat manusia dan hak 
atas diri sendiri yang berdampak pada, atau berdampak menyerupai fisik, 
psikis, dan seksual atau membawa penderitaan bagi perempuan dan anak 
termasuk di dalamnya segala bentuk tindakan, paksaan, kesewenang- 
wenangan serta merampas kemerdekaan, yang dilakukan di ranah publik 
maupun kehidupan pribadi.
17. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan 
baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia 
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
18. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis 
lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, 
atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi 
tanggungan perempuan.
19. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) 
tahun keatas.
20. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi 
sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
21. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan 
fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama 
yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan 
dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga 
negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
22. Tenaga Keija adalah setiap orang yang mampu melakukan pekeijaan guna 
menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 
sendiri maupun untuk Masyarakat.
23. Pekeija/Buruh adalah setiap orang yang bekeija dengan menerima upah 
atau imbalan dalam bentuk lain.
24. Sistem Data dan Informasi adalah pengumpulan, pengelolaan, dan 
pemanfaatan data Perempuan yang diperlukan dalam Penyelenggaraan 
Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.
Bagian Kedua .................
-5-
Bagian Kedua
Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup