Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KEBUPATEN MAGELANG Nomor 17 Tahun 2008?
Substansi PERATURAN DAERAH KEBUPATEN MAGELANG Nomor 17 Tahun 2008 tentang IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 
2. Pemerintah Daerah adal ah Bupati dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggar a pemerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Magelang. 4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara atau Badan Usaha Mili k Daerah dengan nama dan 
dalam bentuk apapun, firma, ko ngsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau or ganisasi yang sejenis, lembaga, 
bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. 
5. Angkutan adalah pemindahan or ang dan/atau barang dari satu 
tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. 
6. Jaringan transportasi jalan adal ah serangkaian simpul dan/atau 
ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu ke satuan sistem jaringan untuk 
keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 
7. Jalan adalah jalan yang diper untukkan bagi lalu lintas umum. 
8. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, 
terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor. 
9. Kendaraan Bermotor adalah ke ndaraan yang digerakkan oleh 
peralatan teknik yang ber ada pada kendaraan itu. 7 
10. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang 
disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut 
bayaran baik langsung maupun tidak langsung. 
11. Trayek adalah lintasan kendar aan umum untuk pelayanan jasa 
angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, linta san tetap dan jadwal tetap maupun 
tidak terjadwal. 
12. Jaringan Trayek adalah ku mpulan dari trayek-trayek yang 
menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. 
13. Angkutan Antar Kota Antar Prop insi yang selanjutnya disingkat 
AKAP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui 
antar daerah Kabupaten / Kota yang melalui lebih dari satu 
daerah Propinsi dengan menggunak an mobil bus umum yang 
terikat dalam trayek. 
14. Angkutan Antar Kota Dala m Propinsi yang selanjutnya 
disingkat AKDP adalah angkutan da ri satu kota ke kota lain 
yang melalui antar daerah Kabupat en / Kota dalam satu daerah 
Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek. 
15. Angkutan Kota adalah angkutan da ri satu tempat ke tempat lain 
dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten 
dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek. 
16. Angkutan Perdesaan adalah a ngkutan dari satu tempat ke 
tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek. 
 
 8 
17. Angkutan Pariwisata adal ah angkutan dengan menggunakan 
mobil bus umum yang dilengk api dengan tanda-tanda khusus 
untuk keperluan pariwisata at au keperluan lain diluar 
pelayanan angkutan dalam tray ek, seperti untuk keperluan 
keluarga dan sosial lainnya. 
18. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih 
dari 28 dengan ukuran dan jara k antar tempat duduk normal 
tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang 
kendaraan lebih dari 9 meter. 
19. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 
s/d 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang 
kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter. 
20. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 
16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 – 6,5 meter. 
21. Mobil Penumpang adalah seti ap kendaraan bermotor yang 
dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk 
tidak termasuk tempat dudu k pengemudi, baik dengan maupun 
tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.