Apa norma yang terkandung dalam Pasal 23 PERATURAN DAERAH KOTA AMBON Nomor 2 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN DAERAH KOTA AMBON Nomor 2 Tahun 2021 tentang RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING, khususnya BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 23, memuat:

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.
Ditetapkan di Ambon
Diundangkan di Ambon 
pada tanggal 15 Juli 2021
LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU : (2/27/2021)
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON 
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
I. UMUM.
Kota Ambon sebagai pusat pedagangan dan pusat pariwisata menjadi daya 
tarik bagi warga negara asing untuk bekerja di Kota Ambon. Sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan maka 
setiap tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia harus memiliki Izin 
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang jika habis masa berlakunya maka 
dapat diperpanjang di Daerah di mana Tenaga Kerja Asing tersebut bekerja.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan 
Tenaga Kerja Asing, pelayanan Perpanjangan IMTA ditetapkan sebagai salah 
satu perizinan tertentu yang dikenakan Retribusi Daerah dan digolongkan 
sebagai Retribusi Perizinan Tertentu, sehingga Retribusi Perpanjangan IMTA 
merupakan pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA oleh Walikota 
atau pejabat yang ditunjuk.
Penetapan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagai Retribusi Daerah 
memberikan peluang kepada Daerah untuk menambah sumber pendapatan 
dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tangggung jawab Pemerintah 
Daerah. Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA relatif tidak menambah 
beban bagi masyarakat, mengingat Retribusi Perpanjangan IMTS sebalumnya 
merupakan pungutan Pemerintah Pusat berupa PNBP yang kemudian 
menjadi Retribusi Daerah.
Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat 
penggunaan jasa dan tidak melebihi tarif PNBP Perpanjangan IMTA yang 
berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan. Pemanfaatan 
penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA diutamakan untuk mendanai 
kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal yang 
alokasinya ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Berdasarkan Surat Edaran Nomor 569/424/SJ tentang penerimaan daerah 
yang bersumber dari pembayaran dana kompesasi penggunaan tenaga kerja 
asing wajib membayar dana kompesasi penggunaan tenaga kerja asing (DKP- 
TKA) atas setiap TKA yang dipekerja lebih darisetelah menerima notifikasi 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 5 ayat 1 peraturan presiden nomor 20 
tahun 2018, pembayaran DKP-TKA dana kompesasi penggunaan tenaga kerja 
asing bagi TKA yang bekerja lebih dari 1 (satu ) tahun yang lokasih kerjanya 
dalam kota yang bersangkutan, maka pada tahun kedua dan seterusnva agar 
dimaknai sebagai retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja 
asing (IMTA).
II. PASAL DEMI PASAL