Apa bunyi lengkap Pasal 18 dalam PERATURAN BUPATI KLATEN Nomor 24 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KLATEN Nomor 24 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NO MOR 50 TAHUN 2021, pada , Pasal 18 dinyatakan:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaima na telah 
diubah dengan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2020 SALINAN 
 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (C ovid-
19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau 
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang -Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6516); 
4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 
2020 tentang P enetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -
19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayak an Perekonomian Nasional Dan/Atau 
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang -Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6516); 
5. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Peng elolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 
6. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
7. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
 Negara Republik Indo nesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 
8. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
9. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tah un 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 43); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 21 0, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambaha n Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 
14. Peraturan P emerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang S istem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4972), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 
21. Peratu ran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang P erubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan da n Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan A nggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah; 
26. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 
Anggaran 2022; 
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tenta ng Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional; 
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik; 
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah; 
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 202 1 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ; 
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 
tentang Penggunaan, Peman tauan dan Evaluasi Dana 
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ; 
33. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 
2009 tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten 
 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok -pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten 
Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Klaten Nomor 192); 
34. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten 
Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten 
Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Klaten Nomor 218); 
35. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Ra kyat Daerah 
Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten 
Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Klaten Nomor 156); 
36. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 
2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 
Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 4) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Mo dal 
Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 
Nomor 4); 
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 202 2 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 202 1 Nomor 11); 
38. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten 
Klaten Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Klaten Tahun 20 21 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 222); 
39. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tah un 2016 tentang 
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten 
Tahun 2016 Nomor 32); 
40. Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah 
Kabupaten Klaten Tahun 202 1 Nomor 50); 
41. Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 20 21 tentang 
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan 
dan Aset Daerah Kabupaten Kl aten (Berita Daerah 
Kabupaten Klaten Tahun 20 21 Nomor 72); 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERA TURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 50 TAHUN 2021 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 
2022. 
 
Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2021 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Klaten Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 202 1 
Nomor 50) diubah sebagai berikut: 
 1. ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :