Jelaskan isi kandungan Pasal 18 dari PERATURAN BUPATI PASER Nomor 18 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI PASER Nomor 18 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, ketentuan pada , Pasal 18 berbunyi:

Undang-Undang Das ar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Peneta pan 
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 
1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
-2- 
 
 
 Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir den gan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong De ngan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2756); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana t elah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentan g 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 00 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028; 
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentan g 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2003, Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG KEDUDU KAN 
KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 
 
-3-