Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 29 Tahun 2016 pada Pasal 2?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 29 Tahun 2016 tentang RENCANA LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI, BAB I - I, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

(1) Pembangunan dan pengoperasian menara di daerah wajib mengacu RIMT. 
(2) RIMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, 
menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara dapat 
terlaksana dan tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan 
memberikan manfaat yang sebesar -besarnya bagi semua pihak serta dalam 
rangka: 
a. menjaga estetika kawasan tetap indah, bersih, dan lestari serta terpelihara; 
b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan 
kepemerintahan; 
c. menghindari pembangunan menara yang tidak terkendali; 
d. menentukan lokasi -lokasi menara; 
e. stand arisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara; 
f. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan; 
g. menjaga estetika dan keindahan wilayah; 
h. meminimalisasi gejolak sosial; 
i. meningkatkan citra wilayah; 
j. menyelaraskan dengan RTRW; 
k. memudahkan pengawasan dan pengendalian; 
l. mengantisipasi menara illegal sehingga menjamin legalitas setiap menara; 
m. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal; 
n. menghindari wilayah yang tidak terjangkau ( blank spot area ); 
o. menjadi acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluru h operator, baik 
GSM ( global system for mobile comunications ) maupun CDMA ( code division 
multiple access ) serta dapat digunakan untuk layanan nirkabel, LAN, dan 
lain-lain; 
- 4 - p. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi 
akibat adanya kerja sama antar operator; 
q. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator; dan 
r. menciptakan alternatif bagi meningkatnya pendapatan asli daerah.