Apa saja yang diatur dalam Pasal 16 Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945?
Ketentuan dalam Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub lik, Pasal 16 menetapkan:

(1) Dalam hal Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala 
Satuan Kerja menyetujui laporan basil pem eriksaan 
Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dibuat surat pend apat PPKN yang 
menyetu jui atas laporan basil pemeriksaan TPKN. 
(2) Dalam hal laporan basil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak disetu jui, 
Kepala Satua n Kerja atau atasa n Kepala Satuan Kerja 
menugaskan TPKN untuk m elakuk an pemeriksaan 
ulang terhadap materi yang tidak disetujui. 
(3) Untuk m elakukan pemeriksaan ulang s ebagaiman a 
dimaksud pada ayat (3), TPKN melakukan pemeriksaan 
Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) hanya difoku skan pada materi pemeriksaan 
yang tidak disetuj ui sebagaimana dimaks ud pada ayat 
(3). 
(4) Setelah m elakukan pemeriksaan ulang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), TPKN membuat laporan basil 
pemeriksaan dengan mempe rbaiki materi atas laporan Pasal 15 
Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja 
sebagai man a dimaksud dalam Pasal 8 men yamp aikan 
pendap at atas laporan basil pemerik saan TPKN 
sebagaimana dim aksud dalam Pasal 13 ayat (6) dan ayat (8) 
se bagai beriku t: 
a. menyetujui laporan basil pemeriksaan; atau 
b. tidak menyetujui laporan basil pemeriksaan . (3) Laporan basil pemeriksaan s ebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, palin g sedikit m emuat juml ah 
kekuran gan uang , surat berharg a, atau barang. 
(4) Ketentuan m engenai form at laporan basil pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
tercan tum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. - 12 -