Apa norma yang terkandung dalam Pasal 13 Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, BUPATI MUNA BARAT , DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA JAMINAN KESEHATAN DAERAH TENT ANG PERA TURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT Nomor 40 Tahun 1945?
Substansi Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, BUPATI MUNA BARAT , DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA JAMINAN KESEHATAN DAERAH TENT ANG PERA TURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT Nomor 40 Tahun 1945 tentang Jam inan Kesehatan Daerah; 1. Pasa l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negar a, khususnya , Pasal 13, memuat:

(1) OPD yang membidangi urusan kesehatan wajib memberikan 
infonnasi dan penjelasan yang memadai terkait penyelenggaraan 
Jamkesda kepada masyarakat. 
(2) Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada OPD 
yang membidangi urusan kesehatan apabila tidak menjalankan 
kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: 
a. Teguran lisan; dan 
b. Teguran tertulis. Pasal 12 
(1) Pengelolaan Jamkesda dilaksanakan oleh OPD yang membidangi 
urusan kesehatan. 
(2) Dalam pengelolaan Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
OPD yang membidangi urusan kesehatan dapat dibantu oleh UPT. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, tugas 
dan wewenang UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Bupati. BAB IV 
PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN DAERAH Pasal 11 
( 1) Setiap peserta berkewajiban : 
a. Membawa Kartu Identitas Peserta setiap kali berkunjung ke PPK; 
b. Mematuhi dan mengikuti semua prosedur standar yang berlaku 
dalam penyelenggaraan Jamkesda; dan 
c. Tidak memberikan atau meminjamkan Kartu Identitas Peserta 
kepada orang lain untuk dipergunakan dalam memperoleh 
pelayanan kesehatan. 
(2) Peserta Jamkesda yang meminjamkan Kartu Identitas Pesertanya 
kepada orang lain sebagaimana dimaksud pada huruf c diberi sanksi 
administratif berupa dicabut kepesertaannya. 
(3) Ketentuan pencabutan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada 
dilaksanakan menurut perundang-undangan yang berlaku. b. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat 
komprehensif; 
c. Mendapatkan informasi dan penjelasan yang memadai terkait 
penyelenggaraan Jamkesda; dan 
d. Memberikan masukan dan saran terhadap mutu pelayanan, 
mengajukan keluhan dan memperoleh penyelesaian atas 
keluhan yang diajukan kepada pihak terkait yang menyangkut 
pelayanan.