Jelaskan isi kandungan Pasal 55 dari BUPATI KOLAKA , Nomor 29 Tahun 1945.
Sesuai dengan BUPATI KOLAKA , Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sula wesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, ketentuan pada , Pasal 55 berbunyi:

dan Pasal 56 ayat (1). 
35 Pasal 63 
( 1) Pendapa tan daerah dikelola melalui kas umum daerah. 
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pendapa tan operas ional SKPD /UPT yang menerapkan pola pengelolaan 
keuangan BLUD dan/ atau pendapatan hibah dana BOS . 
(3) Pendapa tan hibah dana BOS dikelola melalui rekening kas sekolah . 
(4) Pendapatan hibah dana BOS sebagaimana dim aksud pada ayat (3) 
dilaporkan oleh sekolah ke Dinas Pendidikan dan Kebuda yaan. Paragraf 1 
Pendapatan Daerah Bagian Ketiga 
Pelaksanaan Pendapatan Daerah Pasal 62 
(1) TAPD melakukan verifikasi rancan gan DPA-SKPD dan/atau Perubahan 
DPA -SKPD bersama -sama dengan kepala SKPD . 
(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
, PPKD m engesahkan rancangan DPA-SKPD dan/atau Perubahan 
DPA -SKPD. 
(3) Sekretari s Da erah memberikan pers etujuan DPA-SKPD dan/atau 
Perubahan DPA -SKPD. 
(4} DPA dan/atau Perubahan DPA -SKPD sebagaimana dimaksud pada 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala 
SKPD. Pasal 61 
(1) SKPD menyusun DPA-SKPD berdasarkan APBD dan penjabar annya . 
(2} SKPD menyusun Perubahan DPA -SKPD berdas arkan Perubahan APBD 
dan penja baran nya. 
(3) Kepala SKPD m enyampaikan rancangan DPA -SKPD dan/ atau Perubahan 
DPA-SKPD kepada PPKD sesuai dengan jadwal penyusun an DPA atau 
Perubahan DPA . Bagian Ked ua 
Penyiapan DPA-SKPD dan Perubaha n DPA-SKPD 
36 Pasal 67 
(1) Kelebihan pemba yaran pendapatan daerah , dapat dikembalikan kepada 
wajib bayar atau diperhitungkan dengan jumlah tagihan periode 
berikutn ya. Pasal 66 
(1) Komisi , rabat , potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam 
bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang , baik secara langsung 
sebagai akibat dari penjualan , tukar-rnenukar, hibah , asuransi dan/ atau 
pengadaan barang dan jasa , termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau 
penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank 
serta penerimaan dari basil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan 
lainn ya merupakan pendapatan daerah. 
(2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) apabila 
berbentuk kas harus segera disetor ke kas umum daerah dan apabila 
berbentuk barang menjadi barang milik daerah yang dicatat sebagai 
inventaris daerah . Pendapatan daerah terdiri atas : 
a. pendapatan asli daerah ; 
b. pendapatan transfer ; dan 
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pasal 65 Pasal 64 
(1) Pendapatan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk keperluan 
belanja . 
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pendapatan operasional SKPD /UPI' yang menerapkan pola pengelolaan 
keuangan BLUD dan/atau pendapatan hibah dana BOS. 
(3) Pendapatan hibah dana BOS dapat dipergunakan langsung untuk 
kepeluan belanja sesuai dengan DPA/Perubahan DPA yang telah 
disahkan . (5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan kompilasi laporan 
pendapatan hibah dana BOS oleh sekolah sebagaimana dimaksud pada 
dan melaporkan kepada BUD. 
(6) BUD mencatat pendapatan hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada 
pada akun lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan 
laporan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan . 
37 Pasal 72 
(11 SKPD yang rnelaks anakan pungutan pend apata n asli daerah waji b 
men yetor penerimaan pendapatann ya ke kas umum daerah. Pasal 71 
( 1) SKPD dapat menggunakan sistem aplikasi dalam melakukan pengelolaan 
pendapatan asli daerah yang menjadi kewenangann ya. 
(2) SKPD yang mempun yai sumb er pendapatan asli daerah waji b 
men gadakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah meliputi 
jumlah , kecepatan , dan ketepatan pemasukan yang menjad i wewenang 
dan tanggung jawabnya. Pasal 70 
Pendap atan Asli Daer ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a 
meliputi: 
a. pajak daerah ; 
b. retribusi daerah; 
c. hasil pengelolaan keka yaan daerah yang dipisahkan ; dan 
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Paragraf 2 
Pendapa tan Asli Daerah Pasal 69 
Tata cara pemberian keringan an pembayaran pendap atan daerah diatur 
dengan Peraturan Bupa ti tersendiri. Pasal 68 
Tata cara pengembalian kelebihan pemba yaran pendapatan daerah diatur 
dengan Peraturan Bup ati tersend iri. (2) Pemba yaran atas kelebihan penerimaan pendapatan daerah dibebankan 
kepada: 
a. rekening pendapatan yang bersangkutan , apabila dilaku kan pada 
tahun anggaran berjalan ; dan 
b. reken ing belanja tidak terduga apabila dilaku kan setelah tutup tahun 
anggaran. 
38 Pasal 74 
(1) Bendahara penerimaan atau bendahara penerunaan pembantu wajib 
men yelenggarakan penatausahaan pendapatan asli daerah yang menjadi 
tanggung jawabn ya. 
(2) Penyelenggaraan penatausahaan pendapatan asli dapat dilaku kan 
dengan menggunakan aplikasi sistem informasi keuangan daerah . 
(3) Penatausahaan penerimaan pendapatan asli daerah menggunakan 
dokumen -dokumen : 
a. buku penerimaan dan penyetoran; 
b. laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan (SPJ- 
penerimaan) ; 
c. buku pembantu rincian obyek ; 
d. buku rekapitulasi penerimaan; dan 
e. register STS. 
(4) Dokumen pendukung penerimaan pendapatan asli daerah : 
a. surat ketetapan pajak daerah; 
b. surat ketetapan retribusi daerah ; 
c. surat tanda setoran ; 
d. surat tanda bukti pemba yaran ; dan 
e. bukti penerimaan lainnya yang sah. Pasal 73 
(11 Penerimaan pendapatan daerah pada masing-masing satuan kerja 
dilaksanakan oleh bendahara penerima atau bendahara penerima 
pembantu . 
(2) Bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu dilarang 
menyimpan pendapatan daerah dalam penguasaan ya: 
a. lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3); dan/atau 
b. atas nama pribadi pada suatu bank. (2) Seluruh hasil penerimaan pendapatan asli daerah disetorkan paling 
lambat lx24 jam hari kerja setelah penerimaan uang pendapatan atau 
diatur lain sesuai peraturan perundang-undangan . 
(3) Pelaksanaan penyetoran penerimaan pendapatan asli daerah di luar 
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 
Bupati. 
(4) Penyetoran pendapatan asli daerah dilakukan secara bruto ke kas daerah . 
39 Pasal 76 
(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b 
meliputi : 
a. transfer Pemerintah Pusat ; dan 
b. transfer antar-da erah. 
(2) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri atas: Paragraf 3 
Pendapatan Transfer Pasal 75 
( 1} Bendahara pene rimaan wajib mempertanggungjawabkan secara 
adrninistratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya 
dengan men yampaikan SPJ Pendapatan -Administratif kepada PA melalui 
PPK-SKPD paling lama tanggal 5 bulan berikutn ya. 
(2) Bendahara penerimaan pembantu wajib mempertanggungjawabkan 
secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung 
jawabnya dengan men yampaikan SPJ Pendapatan -Administra tif kepada 
KPA melalui PPK-Unit SKPD paling lama tanggal 5 bulan berikutn ya. 
(3) Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu wajib 
mempertanggungja wabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang 
menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan SPJ Pendapatan ­ 
Fungsional kepada PPKD paling lama tanggal 10 bulan beriku tnya. 
(4) Penyampaian SPJ Pendapatan-Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
dilaksanakan setelah disahkan oleh PA/KPA . 
(51 SPJ Pendapatan-Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (11 dan 
dilampiri dengan: 
a. Buku kas umum atau buku penerimaan dan penyetoran ; 
b. Rekapitulasi per rincian ob yek pendapatan ; 
c. Rekapitulasi penerimaan harian ; dan 
d. Bukti penerimaan yang sah. 
(6) SPJ Pendapatan-Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilampiri dengan : 
a. Buku kas umum atau buku penerimaan dan penyetoran ; 
b. Rekapitulasi per rincian obyek pendapatan ; dan 
c. Rekapitulasi penerimaan harian . 
(7) PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi penerimaan . 
40 Pasal 78 
(1) SKPD mengajukan permohonan kebutuhan dana UP untuk keperluan 
paling banyak 1/12 (satu per dua belas) , 1/14 (satu per empat belas) , 
1 / 18 (satu per delapan belas), 1 /24 (satu per dua puluh ernpat ] dari pagu 
belanja operasi . 
(2) Besaran belanja operasi yang menjadi pagu penghitungan besaran UP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk pagu belanja 
pegawai gaji dan belanja barang dan jasa yang direncanakan diajukan 
menggunakan mekanisme LS. Paragraf 1 
Permohonan Kebutuhan Dana Bagian Keempat 
Belanja Pasal 77 
Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari: 
a. pendapatan hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainn ya, 
badan atau lembaga atau organisasi swasta dalam nege ri, kelompok 
mas yarakat a tau perorangan , dan/ a tau lembaga luar negeri yang tidak 
mengikat ; 
b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban atau 
kerusakan akibat bencana alam ; dan 
c. lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan . Paragraf 4 
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah a. dana perimbangan; 
b. dana insentif daerah ; 
c. dana otonorni khusus; 
d. dana keistimewaan ; dan 
e. dana desa. 
(3) Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri atas : 
a. pendapatan bagi hasil ; dan 
b. bantuan keuangan . 
41 Pasal 80 
(1} Pengajuan permohonan kebutuhan dana TU diperuntukkan bagi : 
a. SKPKD untuk belanja tak terduga dana tanggap darurat bencana dan 
belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumn ya; 
b. SKPD untuk membia yai kegiatan apabila besaran dana UP tidak 
mencukupi ; 
(2) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumn ya 
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut : 
a. belanja jaring pengaman sosial ; dan 
b. belanja bantuan untuk korban bencana. 
(3) Pengajuan permohonan kebutuhan dana TU dapat dilakukan : 
a. untuk kebutuhan belanja yang bersifat mendesak ; 
b. dana UP SKPD tidak mencukupi karena sudah direncanakan yang 
lain; 
c. untuk memenuhi kegiatan unit SKPD yang disetujui PPKD dengan 
memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan serta 
dibatasi untuk satu sub kegiatan per masing-masing pengajuan . 
(4) SKPD atau Unit SKPD dapat mengajukan TU lebih dari 1 (satu) kali setiap 
bulan apabila telah mempertanggungjawabkan TU sebelumn ya. 
(5) Pengajuan TU bulan berikutn ya melampirkan SP2D TU sebelumn ya dan 
validasi TU bulan sebelumn ya. Pasal 79 
(1) SKPD dapat mengajukan permohonan kebutuhan dana GU apabila bukti 
pertanggungjawaban penggunaan dana UP telah mendapat pengesahan 
BKAD dengan besaran minimal sebesar 50°/o (lima puluh persen ) dana UP. 
(2) Besaran dana GU dapat diberikan paling banyak sebesar UP. 
(3) Pengajuan permohonan kebutuhan dana GU dapat dilakukan lebih dari 
satu kali dalam setiap bulan . (3) Pengecualian besaran dana UP sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2} berlaku untuk SKPD yang menurut k etentuan dan pera turan 
perundang-undangan diatur secara khusus . 
(4) Pengajuan permohonan kebutuhan dana UP sebagairnana dimaksud pada 
dan ayat (2) hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa 
pembebanan pada kode rekening . 
42 (6) Pertanggungja waban penggunaan dana TU dilakukan dalam jangka 
waktu paling lama 1 (satu] bulan sejak tanggal SP 2D diterbitkan . Apabila 
telah melewati 1 (satu) bulan dan sisa dana TU belum disetorkan ke 
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) , maka PA/KPA dapat mengajukan 
pennohonan perpanjangan pertanggungjawab an kepada PPKD selaku 
BUD untuk: 
a. sub kegiatan yang pelaksanaann ya melebih i 1 (satu) bulan; 
b. sub kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah 
ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA 
(7) Apabila dana TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan , sisa dana 
yang ada pada bendahar a peng eluaran/b endahar a pengeluaran 
pemban tu harus disetor ke Reken ing Kas Umum Daerah , dikecualikan 
untuk: 
a. sub kegiatan yang pela ksanaann ya melebihi 1 (satu) bulan (maka 
PA/KPA men yampaikan surat keterangan kepada PPKD selaku 
BUD); 
b. sub kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah 
ditetapkan yang diakiba tkan oleh peristi wa diluar kend ali PA/KPA 
{maka PA/KPA menyampaikan surat kete rangan kepada PPKD 
selaku BUD) . 
(8) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5), (6) dan (7) 
tidak dipenuhi , kepada SKPD yang bersangkutan dibe rikan teg uran 
secara tertulis . 
(9) SKPKD mengaju kan pennohonan kebutuhan dana TU kepada BUD 
untu k belanja tangg ap daru rat bencana dan belanja bantu an korban 
bencana berd asarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang disusun 
oleh SKPD yang m elaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan 
dilamp iri Surat Pem yataan Tanggu ng Jawab kepala SKPD yang 
melak sanakan fungsi penanggulangan bencana. 
(10} SKPKD menga jukan pennohonan kebutuhan dana TU kepada BUD 
untuk belanja tanggap darurat bencana dan belanja bantuan korban 
bencana berdasar kan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang disusun 
oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan 
dilamp iri Surat Pemyataan Tanggung Jawab kepala SKPD yang 
melaksanakan fungsi penanggulan gan bencan a. 
43 Pasal 81 
(1) SKPD mengajukan permohon an kebutuhan dana LS untuk: 
a. Belanja Operas i berupa : 
1. belanja pega wai kecuali belanja honorarium dan belanja jasa 
pengelola BMD ; 
2. belanja barang dan jasa yang pengadaann ya bukti perjanjiannya 
berupa sura t perintah kerja atau sura t perjanjian atau surat 
pesanan , atau kontrak pelaksan aan pengad aan swakelola; 
3. belanja subsidi , 
4. belanja hibah ; dan 
5. belanja bantuan sosial . 
b. Belanja mod al yang pengadaannya bukti perjanjiannya berupa surat 
perintah kerja atau surat perjanjian atau sura t pesanan , atau kontrak 
pelaksanaan peng adaan swakelola . (11) SKPKD mengaju kan permohonan kebutuhan dana TU kepada BUD 
belanja jaring pengaman sosial berdasa rkan Rencana Kebutuh an 
Belanja (RKB) yang disusun oleh SKPD yang melaksanakan fungsi jarin g 
pengaman sosial dan dilampiri Sura t Pem yataan Tanggun g Jawab 
kepala SKPD yang melaksanakanjaring pengaman sosial . 
( 12) TU harus dipertanggungja wabkan terpisah dengan pertanggu ngjawaban 
dana GU. 
(13) Kepala SKPD yang melaksanak an fungsi penanggulang an bencan a 
bertanggungjawab s ecara fisik dan keuangan terhadap penggunaan 
belanja tanggap darurat bencana dan bantuan korban bencana yang 
dikelolan ya. 
(14) Kepala SKPD yang m elaksanakan fungsi jarring peng aman soial 
bertanggungja wab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan 
belanjajaring pengaman sosial yang di kelolan ya. 
( 15) Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tanggap darura t bencana 
dan bantuan korban bencana disampaikan Kepala SKPD yang 
melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada kepala BKAD 
dengan melampi rkan bukti pengeluaran yang sah. 
(16) Pertan ggungja waban atas penggun aan belan ja jaring peng aman sosial 
disampaikan Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi jaring pengaman 
sosial kepada kepala BKAD dengan melampirkan bukti pengeluaran 
yang sah. 
44 c. Belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan 
yang terjadi pada ta.hun anggaran sebelumn ya. 
d. Belanja transfer berupa belanja bagi hasil dan bantuan keuangan . e. 
Pengeluaran Pembia yaan. 
(2) Unit SKPD sebagai KPA mengajukan permohonan kebutuhan dana LS 
untuk: 
a. Belanja pegawai kecuali belanja honorarium dan belanjajasa pengelola 
BMD ; dan 
b. Belanja barang dan jasa yang pengadaann ya bukti perjan jiann ya 
berupa surat perintah kerja atau surat perjanjian atau surat pesanan 
atau kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola . 
(3) Pengajuan permohonan kebutuhan dana LS pengadaan barang dan jasa 
Belanja Operasi dan Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dan ayat (2) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja 
setelah laporan kemajuan pekerjaan atau berita. acara serah terima atau 
setelah dipenuhin ya pers yaratan pemba yaran sesuai surat perintah kerja 
atau surat perjan jian, kecuali pekerjaan konsultansi yang 
pemb ayarannya menurut ketentuan perundang -undangan dilakukan 
setelah pekerjaan fisik selesai. 
(4) Pengajuan permohonan kebutuhan dana LS pengadaan barang dan jasa 
Belanja Operasi dan Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
untuk bulan Desember paling lambat tanggal 23 Desember pada tahun 
berkenaan. 
(5) Apabila batas akhir pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada 
dan ayat (4) merupakan hari Sabtu atau hari libur , pengajuan 
permohonan kebutuhan dana LS pengadaan barang dan jasa paling 
lambat 1 (satu) hari kerja berikutn ya. 
(6) Apabila sampai dengan batas akhir pengajuan permohonan kebutuhan 
dana LS pengadaan barang danjasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan ayat (4), SKPD dan Unit SKPD sebagai KPA belum melakukan 
pengajuan permohonan kebutuhan dana maka pemba yaran sisa 
pekerjaan dilakukan pada tahun anggaran berikutn ya dengan 
mengalokasikann ya pada Perubahan APBD , kecuali dengan izin Bupati . 
(7) PA/KPA mengajukan usulan alokasi anggaran untuk pemba yaran sisa 
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pada Perubahan APBD 
tahun berikutn ya. 
45 Pasal 85 
Dalam hal APBD belum ditetapkan , pennohonan kebutuhan dana hanya 
dapat diajukan untuk belanja yang bersifat wajib dan mengikat . Pasal 84 
(1) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD . 
(2) Pengajuan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 78, Pasal 
79, Pasal 80 dan Pasal 81, sesuai SPD paling banyak untuk keperluan 
paling lama pada triwulan berkenaan . Pasal 83 
(1) Pengajuan pennohonan kebutuhan dana ditujukan kepada kepala BKAD 
selaku BUD dengan dilampiri 1 (satu) bundel asli dokumen pendukung 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran pada huruf A yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini kecuali Surat 
Permintaan Pemba yaran . 
(2) Pengajuan pennohonan kebutuhan dana bendahara pengeluaran kepada 
PA melalui PPK-SKPD dilampiri dokumen pendukung sebagaimana 
tersebut dalam Lampiran pada huruf B yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
(31 Pengajuan permohonan kebutuhan dana bendahara pengeluaran 
pembantu kepada KPA melaJui PPK-Unit SKPD dilampiri dokum en 
pendukung sebagaimana tersebut dalam Lampiran pada huruf B yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 82 
(11 Pengajuan pennohonan kebutuhan dana melebihi batasan tanggaJ 
pengajuan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 81 ayat 
(4) didasarkan izin Bupati . 
(2) Pennohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disarnpa ikan 
kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah. 
(3) Pemberian izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan 
rekomendasi dari Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah . (8) Apabila tidak terdapat Perubahan APBD tahun berikutn ya, alokasi 
pemba yaran sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
diusulkan pada APBD murni 1 (satu) tahun berikutn ya 
46 Pasal 88 
(1) Belanja daerah pada SKPD diba yar oleh bendahara penge luaran . Paragraf 4 
Realisasi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembia yaan Daerah Pasal 87 
( 1) BUD melakukan transfer dari kas um um daerah ke reke ning bendahara 
pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu sebesar dana dalam 
otorisasi pencairan kas yang telah diterbitkan . 
(2) Dikec ualikan dari ketentuan pada ayat (1) untuk permohonan kebutuhan 
LS Aloka si Dana Desa dan sumbangan pi hak ketiga. 
(3) BUD melakukan transfer dari kas umum daerah ke rekening penyedia 
barang dan jasa, kelompok mas yarakat pelaksana swakelola , penerima 
subsidi, penerima bantuan sosial , penerima hibah , penerima belanja 
transfer serta penerima belanja tak terduga dan penerima pemb iayaan 
pengeluaran sebesar dana dalam otori sasi pencairan kas yang telah 
diterbitkan. Paragraf 3 
Pencairan Vang Kas Umum Daerah Pasal 86 
(1) BUD mener bitkan otori sasi pencairan kas berdasar permohonan 
kebutuhan dana dan kemampuan keuangan daerah . 
(2) Penerbitan otorisasi pencairan kas dilaksanakan untuk pemenuhan 
kebutuhan UP, GU, TU dan/atau LS. 
(3) Penerbitan otorisasi pencairan kas nihil dilaksanakan untuk pengakuan 
belanja yang tidak melalui RKUD . 
(4) Otorisasi pencairan kas terhadap permohonan kebutuhan dana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) diterbitkan paling lama 4 
(empat } hari kerja . 
(5) Otorisasi pencairan kas UP, GU, TU dan/atau LS selain otorisasi 
pencairan kas sebagaimana diatur pada ayat (4) dan otorisasi pencairan 
kas nihil diterbitkan paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak diteriman ya 
permohonan kebutuhan dana secara lengka p dan benar . Paragraf 2 
Penerbitan Otorisasi Penca iran Kas 
47 Pasal 90 
(1} Penggunaan sisa lelang selain dipergunakan sebagairnana dirnaksud 
dalam Pasal 89 ayat (1) dapat digunakan untuk penambahan pekerjaan 
yang sejen is pada kegiatan yang sama dan penamb ahan output pada 
pengadaan barang. 
(2) Pekerjaan yang sejenis sebagairnana dirnaks ud pada ayat (1) untuk 
penga daan konstruksi bangunan adalah peng adaan dalarn rangka 
mendukung fungsi dari bangunan terseb ut. 
(3} Penggunaan sisa lelang untuk penambahan output pada pengadaan 
barang sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) adalah pekerjaan pengadaan 
barang yang menggunakan kontrak harga satuan . 
(4) Penggunaan sisa lelang sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) yang 
dilaksanakan sebelurn Perubahan APBD dituangkan dalam Perubahan 
DPA -SKPD dan ditarnpung dalam Perubahan APBD tahun anggaran 
berjalan . Pasal 89 
( l) Sisa lelang dari suatu kegiatan dapat dipergunakan langsung pada tahun 
anggaran bersangkutan untuk membia yai pekerjaan tarnbahan. 
(2) Nilai volume pekerjaan tambahan sebagaiman a dirnaksud pada ayat (1) 
paling banyak 10% (sepu luh persen) dari nilai kontrak . 
(3) Penggunaan sisa lelang sebagaimana dirnak sud pada ayat (1) dengan nilai 
pekerjaan tamb ahan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah) diteta pkan oleh PA. 
(4) Penggunaan sisa lelang sebagaimana dimak sud pada ayat (1) dengan nilai 
pekerjaan tambahan lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah) harus memperoleh persetujuan Bup ati. 
(5) Penggunaan sisa lelang sebagaimana dirnak sud pada ayat (3) dan ayat (4) 
ditinda klanjuti dengan perubahan kontrak sesuai kete ntuan peraturan 
perundang-u ndangan . (2) Belanja daerah pada Unit SKPD yang ditun juk sebagai KPA diba yar oleh 
bendahara peng eluaran pembantu. 
(3) Penge luaran pembiayaan daerah dana peng uatan modal pada UPT 
Pengelolaan Dana Penguatan Modal diba yar oleh bendahara pengeluaran 
BKAD. 
(4) Pengeluaran pembiayaan daerah pada SKPKD dibayar oleh bendahara 
pengeluaran BKAD . 
48 Pasal 92 
(1) Dalam hal penyedia baran g atau jasa gagal menyelesaikan pekerjaan 
sampai masa pelaksanaan kontrak berakhi r, namun PA/ KPA menilai 
bahwa penyedia barang atau jasa mamp u men yelesaikan pekerjaan , 
PA/KPA memberikan kesempatan penyedia barang/jas a untuk 
menyelesaikan pekerjaan . 
(2) Kesempatan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dapat diberikan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender s ejak masa 
berakhirn ya pelaksanaan pekerjaan . 
(3) Penyedia Barang /Jasa yang men yelesaikan pekerjaan sebagai man a 
dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda keterlambatan sesu ai ketentuan 
peraturan perundang-undangan . 
(4) Dalam hal pekerjaan terja di keter lambatan dan akan me lampau i tahun 
anggaran berjalan akibat kesalahan penyedia barang/jasa dapa t 
diberikan kesempatan men yelesaikan pekerjaan pada tahun anggaran 
beriku tnya sebelum dilakukan pemutusan kontrak penyedia barang /jasa. 
(5) Dalam hal penyelesaian pekerjaan akibat keterlambatan m elampaui 
tahun anggaran berjalan sebagaimana dimak sud pada ayat (4) diterbitkan 
addendum kontrak untuk mencantumkan sumber dana tahun anggaran 
berikutn ya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan dan 
memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan . 
(6) Apab ila sampai dengan batas waktu sebagai mana dimaks ud pada ayat (2) 
pekerjaan tidak dapa t diselesaikan , PA/KPA dapat: Pasal 91 
(1) Apabila terjadi bencana , penggunaan sisa lelang dapat digunakan untuk 
pekerjaan pada kegiatan yang sama dan mempun yai prioritas dalam 
kerangka penanganan keadaan bencana . 
(2) Penggunaan sisa lelang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat 
dilakukan apabila kegiatan yang bersangkutan memperoleh persetujuan 
Bupati dan ditindaklanjuti dengan penyesuaian Perubahan DPA -SKPD. (5) Penggunaan sisa lelang sebagaimana dimak sud pada ayat (1) yang 
dilaksanakan setelah Peru bahan APBD dituangkan dalam Perubahan 
DPA-SKP D dan ditampung dalam laporan reali sasi anggaran. 
(6) Pelak sanaan penggunaan sisa lelang, proses pengadaan barang dan jasa 
dilakukan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. 
49 Pasal 94 
(1) Pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutn ya 
dialokasikan dalam Perubahan DPA-SKPD. 
(2) PA/KPA mengajukan usulan alokasi anggaran untuk pelaksanaan 
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perubahan APBD 
Tahun berikutnya. 
(3) Usulan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan . 
(4) Apabila tidak terdapat Perubahan APBD tahun berikutn ya, alokasi 
pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan 
pada APBD mumi 1 (satu) tahun berikutnya . Pasal 93 
( 1) Pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat ( 1) berdasarkan atas kajian teknis dan penelitian dari 
Tim Pelaksana Teknis SKPD. 
(2) PA/KPA dapat menyetujui atau tidak menyetujui hasil kajian dan 
penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dituangkan dalam 
bentuk Berita Acara. 
(3) Apabila keputusan PA/KPA memberikan kesempatan men yelesaikan 
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PA/KPA 
melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan 
surat disampaikan kepada Kepala Bappeda, Kepala BKAD , dan Inspektur 
Kabupaten . 
(41 Laporan sebagairnana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi 
pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan beserta alasann ya. 
(5) Dalam hal pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan melampaui 
tahun anggaran berjalan, selain informasi pemberian kesempatan 
men yelesaikan pekerjaan beserta alasann ya sebagaimana dimaksud pada 
juga disertakan pemberitahuan penggunaan alokasi anggaran 
tahun berikutn ya. a. memutuskan kontrak secara sepihak; 
b. Penyedia barang/jasa dikenakan denda maksimum keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan; 
c. jaminan pelaksanaan dicairkan ke RKUD ; dan 
(7) PA/KPA dapat memasukkan penyedia barang/jasa dalam daftar hitman 
(black lis~ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan . 
50 Pasal 95 
(1} Tata cara penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 
diatur sebagai berikut : 
a. Penyedia barang/jasa men yampaikan surat permohonan 
perpanjangan penyelesaian pekerjaan kepada PA/KPA sebelum 
kontrak berakhir ; 
b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
PA/KPA dan Tim Pelaksana Teknis SK.PD melakukan kajian teknis dan 
penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara ; 
c. PA/KPA memberikan keputusan dengan mempertimbangkan Berita 
Acara ; 
d. apabila berdasarkan hasil kajian dan penelitian PA/KPA dan Tim 
Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b, permohonan 
penyedia barang/jasa tidak dapat disetujui oleh PA/KPA , maka 
PA/KPA dapat memutuskan sepihak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan ; 
e. apabila PA/KPA menyetujui permohonan penyedia barang/jasa , 
maka : 
1. PA/KPA melakukan adendum kontrak; 
2. Penyedia barang/jasa harus menyampaikan surat pern yataan 
kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada PA/KPA ; dan 
3. Dalam hal pemberian kesempatan men yelesaikan pekerjaan 
melampaui tahun anggaran berjalan , PA/KPA men yampaikan 
pemberitahuan kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala Badan 
Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah (PPKD) atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun 
anggaran berikutnya dilampiri dengan fotokopi surat pern yataan 
kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud 
pada angka 2 yang telah dilegalisasi oleh PA/KPA dengan 
tembusan Inspektur Kabupaten ; 
f. PA/KPA memerintahkan kepada penyedia barang atau jasa untuk 
men yerahkanjaminan pelaksanaan atau bank garansi baru dari bank 
umum dengan masa berlaku paling sedikit selama 70 (tujuh puluh) 
hari kalender. 
(2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 
paling sedikit memuat : 
a. kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan; 
b. waktu yang diperlukan untuk men yelesaikan sisa pekerjaan ; 
51 Pasal 96 
( 1) Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit 
SK.PD yang KPA yang mempunyai kewenangan mengajukan permohonan 
kebutuhan dana wajib menyelenggarakan penatausahaan pengeluaran 
yang menjadi tanggung jawabnya , meliputi otorisasi pencairan kas dan 
pembayaran belanja . 
(2) Penatausahaan pengeluaran menggunakan dokumen-dokumen sebagai 
berikut: 
a. Laporan Realisasi Anggaran ; 
b. SPJ Belanja-Administrasi; 
c. SPJ Belanja-Fungsional ; 
d. Register SPP, SPM, SP2D; 
e. BKU (Buku Kas U mum); 
f. Realisasi Belanja Kegiatan ; 
g. Bukti kas keluar disertai dengan bukti pendukung yang sah; 
h. Berita Acara Pemeriksaan Kas (per triwulan) ; 
1. Laporan Penutupan Kas; 
J. Buku Pembantu Simpanan Bank ; 
k. Buku Pembantu Kas Tunai ; 
1. Buku Pembantu Rincian Obyek ; 
m. LPJ UP atau LPJ GU atau LPJ TU atau LPJ LS; 
n. Buku Pembantu Pajak ; dan 
o. Bukti penyetoran pajak ke kas negara . 
(3) Bukti pendukung yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g 
tersebut dalam Lampiran pada huruf B yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
(4) Bukti pendukung pengeluaran dibubuhi meterai sesuai ketentuan 
perundang-undangan. Paragraf 5 
Penatausahaan Pengeluaran c. denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan 
d. kemampuan keuangan penyedia barang/jasa. 
(3) Klaim pencairan jaminan pelaksanaan atau bank garansi sebagai 
dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
52 (2) Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPD dengan KPA yang 
mempun yai kewenangan mengajukan permohonan kebutuhan dana 
wajib menyampaikan SPJ Belanja-Administratif kepada KPA melalui PPK­ 
Unit SKPD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutn ya. 
(3) SPJ Belanja-Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) mencakup: Pasal 98 
(1) Bendahara Pengeluaran wajib men yampaikan SPJ Belanja-Administratif 
kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan 
berikutn ya. Pasal 97 
(1) Penatausahaan pengeluaran dapat dilakukan dengan sistem informasi 
keuangan daerah dan/atau alat elektronik lainnya. 
(2) Bukti kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf g 
dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) pengeluaran dalam sub rincian 
obyek belanja yang sama pada 1 (satu) sub kegiatan. 
(3) Bukti kas keluar memuat hal-hal sebagai berikut : 
a. nilai uang dalam bentuk nominal dan huruf; 
b. tangga l nota atau kuitansi ; 
c. uraian pembayaran uang; 
d. pajak yang dipungut oleh bendahara; 
e. nomor BKU , tanggal BKU, kode rekening dan tahun anggaran ; dan 
f. nama penerima barang atau jasa. 
(4) Bukti kas keluar ditandatangani oleh Bendahara atau Bendahara 
Pengeluaran Pembantu dan PA/KPA setelah diparaf oleh PPTK serta 
dibubuhi cap instansi yang bersangkutan untuk pengeluaran yang 
dilakukan bendahara pengeluaran melalui Cash Managemen System 
(CMS) . 
(5) Bukti pengeluaran yang pengeluarannya dilakukan melalui transfer bank , 
berupa perintah transfer ke bank yang ditandatangani oleh Bendahara 
Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu dan disetujui 
PA/KPA, dibubuhi cap instansi yang bersangkutan untuk pengeluaran 
yang lakukan melalui non CMS. 
(6) Daftar penerimaan uang sekaligus berfungsi sebagai bukti kas keluar . 
53 1. buku kas umum; 
2. ringkasan pengeluaran per rincian obyek disertai bukti-bukti 
pengeluaran yang sah; 
3. bukti setoran pajak ; 
4. bukti setoran kas; dan 
5. laporan penutupan kas. 
(4) PPK-SKPD atau PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi atas SPJ Belanja ­ 
Administratif yang disampaikan Bendahara Pengeluaran atau Bendahara 
Pengeluaran Pembantu . 
(5) Dalam melakukan verifikasi atas SPJ Belanja-Administratif yang 
disampaikan , PPK-SKPD atau PPK-Unit SKPD berkewajiban: 
a. meneliti kelengkapan dokumen SPJ Belanja-Administratif dan 
keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan; 
b. menguji kebenaran perhitungan dan pembebanan atas peng eluaran 
per sub rincian obyek per sub kegiatan; 
c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per sub 
rincian obyek; dan 
d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan 
periode sebelumn ya atau panjar periode sebelumn ya. 
(6) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada unit