Bagaimana redaksi normatif Pasal 2 dalam PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 9 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 9 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 2 berbunyi:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
merupakan unsur pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu. 
Kewenangan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebagai berikut: 
1. Penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang penanaman 
modal dan pelayanan terpadu satu pintu ; 
2. Pelaksanaan kebijakan Dinas Penanaman Modal P elayanan 
Terpadu Satu Pintu ; 
3. Pelaksanan evaluasi dan pelaporan Dinas Penanaman Modal 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; 
4. Pelaksanaan administrasi dinas Dinas Penanaman Modal 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; 
5. Pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah Dinas Penanaman 
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin 
oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekret aris yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
Kelompok JF berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas.