Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor rma Tahun 1945 Pasal 16?
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor rma Tahun 1945 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil , , Pasal 16 mengatur sebagai berikut:

( 1) Dalam melaksanakan tugasnya , Majelis Kode Etik dibantu 
oleh Selcretariat Majelis Kode Etik. 
(2) Selcretariat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada 
mempunyai Togas: 
a. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran 
Mejelis Kode Etik; 
b. Men yiapkan sarana dan prasarana sidang majelis kode 
etik 
c. melaksanakan admnistrasi surat menyurat ; 
d. melaksanakan persiapan rapat Majelis Kode Etik; 
e. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Maje lis Kode 
Etik 
f. mengarsipkan hasil siding dan keputusan sidang Majelis 
Kode Etik ; 
g. menyusun laporan Majelis Kode Etik ; dan e. OPD terkait lainnya, dan; 
f. pimpinan OPD dan/ atau atasan langsung Pegawai ASN 
yang bersangkutan sebagai anggota tidak tetap . 
(5) Dal.am hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 7 (tujuh) 
orang , maka jumlahn ya harus ganjil . 
(6) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh 
lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai ASN yang 
diperiksa. 
(7) Dalam melaksanakan tugasnya , Majelis Kode Etik bekerja 
dengan menerapkan asas praduga tak bersalah bidang urusan Pasal 15 
(3) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1), terdiri dari: 
a. 1 ( satu) orang Ketua merangkap Anggota; 
b. 2 (duaJ orang Wakil Ketua merangkap Anggota ; 
c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota ; dan 
d. paling kurang 3 (tiga) orang Anggota . 
(4) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) terdiri dari unsur : 
a. Sekretaris Daerah 
b. Asisten Admnistrasi Umum 
c. OPD yang men yelenggarakan 
kepegawaian ; 
d. Inspektorat Daerah ; (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Kolaka sebagai Pejabat 
Pembina Kepegawaian . 9