Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 54 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 54 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan . 
2. Pemerintah Daer ah adalah Bupati Bangka Selatan sebagai 
unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. 
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut denga n 
nama lain, selanjutnya disebut Desa , adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indones ia. 
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa . 
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa 
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu 
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa . 
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa . 
 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 10. Rencana Kerja Pem erintah Desa , selanjutnya disebut RKP 
Desa , adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) 
tahun . 
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa , selanjutnya 
disebut APB Desa , adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan Desa . 
12. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas 
Desa . 
13. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening 
kas Desa . 
14. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) 
tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu 
dikembalikan ole h Desa . 
15. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan 
kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak 
akan diterima kembali oleh Desa . 
16. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun anggaran berikutnya. 
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan 
uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh 
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh 
pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang 
ditetapkan. 
18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna 
mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar 
yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 
19. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara 
pendapatan Desa dengan belanja Desa . 
20. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara 
pendapatan Desa dengan belanja Desa . 
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut 
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap 
kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana 
penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan 
berdasarkan kegiatan ya ng telah ditetapkan dalam APB 
Desa . 
 
 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang 
selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat 
perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan 
rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan 
dilaksanakan berd asarkan kegiatan yang telah ditetapkan 
dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan 
Penjabaran APB Desa . 
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang 
selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat 
kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk 
kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA 
tahun anggaran sebelumnya. 
25. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut 
dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk 
memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa , baik 
dilakukan melalui swakelo la dan/atau penyedia 
barang/jasa. 
26. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK 
Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan 
arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana 
dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran -
pengeluaran berd asarkan DPA yang telah disahkan oleh 
Kepala Desa . 
27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat 
SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan 
pengadaan barang dan jasa.