Menurut PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 22 Tahun 2003, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 22 Tahun 2003 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya; 
 
 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat 
daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ; 
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya; 
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ; 
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Tasikmalaya; 
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan 
Kota Tasikmalaya ; 
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan 
Pelayanan Kebersihan Kota Tasikmalaya ; 
8. Retribusi adalah pungutan Daerah atas jasa pelayanan di bidang 
pelaya nan persampahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah 
kepada orang pribadi atau badan hukum meliputi pengambilan, 
pengangkutan dan pembuangan sampah rumah tinggal, 
perkantoran, industri, perusahaan, hotel, penginapan, restoran 
atau rumah makan dan tempat u saha lainnya; 
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang 
menurut Peraturan Perundang -undangan Retribusi diwajibkan 
untuk melakukan pembayaran retribusi ; 
10. Jalur Protokol adalah jalur pelayanan pengangkutan sampah yang 
dilaksanakan setiap har i; 
11. Jalur Kolektor adalah jalur pelayanan pengangkutan sampah yang 
dilaksanakan setiap 3 (tiga) hari sekali ; 
12. Jalur Lingkungan adalah jalur pelayanan pengangkutan sampah 
setiap 7 (tujuh) hari sekali ; 
13. Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang selanjutnya disebut 
TPSA adalah Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang 
disediakan Pemerintah Kota Tasikmalaya; 
14. Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang selanjutnya 
disebut TPSS adalah Tempat Pembuangan Sampah Sementara 
baik berupa bak sampah atau Transper dipo yang disediakan ol eh 
Pemerintah Kota Tasikmalaya; 
15. Pekerjaan Luar Biasa adalah pekerjaan di luar pekerjaan rutin 
yang dilaksanakan oleh dinas atas permintaan orang dan atau 
badan hukum 
16. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPORD adalah surat yan g digunakan oleh wajib 
retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi 
sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang 
terutang menurut Peraturan Perundang -undangan yang berlaku ; 
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya da pat 
disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan 
besarnya jumlah retribusi yang terutang; 
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 
selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan 
yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah 
ditetapkan; 
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 
dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang 
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena 
jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribu si yang terutang 
atau tidak seharusnya terutang; 
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya 
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban 
retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang -undangan 
yang berlaku; 
 
 21. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari dan 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti it u membuat terang 
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya;