Apa bunyi lengkap Pasal 10 dalam PERATURAN  BUPATI  BANGKA  BARAT Nomor 1 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN  BUPATI  BANGKA  BARAT Nomor 1 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, pada BAB II - PELAKSANAAN APBD, Pasal 10 dinyatakan:

Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah berupa uang, belanja bantuan sosial 
berupa uang, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak 
terduga hanya dapat dianggarkan pada belanja PPKD. 
Pemberian subsidi, hibah, Bantuan S osial, dan bantuan keuangan dilaksanakan 
atas persetujuan bupati selaku Kepala D aerah dan telah dianggarkan terlebih 
dahulu pada APBD . 
Penerima subsidi, hibah, Bantuan Sosial , dan bant uan keuangan bertanggung 
jawab atas penggunaan uang/ barang/ dan/ atau jasa yang diterimanya dan wajib 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati 
selaku Kepala Daerah . 
Hibah yang diberikan bersifat tidak mengikat serta harus diguna kan sesuai 
persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah . 
Naskah perjanjian hibah sekurang -kurangnya memuat identitas penerima hibah, 
tujuan pemberian hibah dan jumlah uang yang dihibahkan. 
Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, Bantuan Sosial , 
dan bantuan keuangan sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan 
Bupati.