Apa substansi hukum dari Pasal 18 Republik Indonesia Nomor 5059)  Sebagaimana telah diubah Nomor 41 Tahun 1945?
Materi muatan Republik Indonesia Nomor 5059)  Sebagaimana telah diubah Nomor 41 Tahun 1945 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT, khususnya , Pasal 18, adalah:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3647) ; 
3. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil (Lembaran Negara 
Republik Indonesi a Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) 
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ; 
4. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidu p (Lembaran Negara Republik 
Indonesi a Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059) Sebagaimana telah diubah 
dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
5. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah 
dengan Undang -Undang Nomor 1 5 Tahun 20 19 tentang 
Perubahan atas Und ang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Perat uran Perundang -undangan (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 20 19 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398 ); 
6. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 t entang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490); 
7. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan 
Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563); 
8. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Repub lik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 202 2 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 202 2 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 67 57); 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindun gan Masyarakat 
Hukum Adat; 
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.08/MEN/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah 
Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di 
Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil; 
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.61/Permen -KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan 
Yang Dilindungi dan/ atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam 
Appendiks Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora; 
12. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 
14/PER -DJPRL/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi 
Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat; 
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupate n 
Buton Selatan, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Buton Selatan; 
 
MEMUTUSKA N : 
 
Menetapkan : PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT 
BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM WILAYAH ADAT 
BURANGASI DI KABUPATEN BUTON SELATAN