Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI  BANGKA SELATAN Nomor 17 Tahun 2000 pada Pasal 5?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI  BANGKA SELATAN Nomor 17 Tahun 2000 tentang HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 5 menyebutkan bahwa:

Disiplin 
(1) PIHAK KEDUA wajib mematuhi semua kewajiban dan larangan . 
(2) Kewajiban bagi PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: 
a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, Negara Kesatuan Repu blik Indonesia, dan pemerintah yang sah; 
b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 
c. Melaksana kan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang ; 
d. Menaati ketentuan peraturan perundang -undangan; 
e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan 
tanggung jawab; 
f. Menunjukan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan 
kepada Setiap orang, baik didalam maupun diluar kedinasan; 
g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan se suai 
dengan Ketentuan peraturan perundang -undangan; dan 
h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan. 
(3) Larangan bagi PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Menyalahgunakan wewenang; 
b. Menjadi perantara u ntuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan 
menggunakan kewenang an orang lain; 
c. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga 
atau organisasi internasional; 
d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat 
asing; 
e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang -
barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik 
daerah/negara secara tidak sah; 
f. Melakukan kegiatan bersa ma dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain 
didalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, 
golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan 
daerah/negara; 
g. Memberikan atau menyang gupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara 
langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; 
h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan 
dengan jabatan dan/atau pekerjaan; 
i. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi 
atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi 
yang dilayani; 
j. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 
k. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara; 
1) Ikut serta sebagai pelaksana kampanye; 
2) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Aparatur 
sipil Negar a; 
3) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Aparatur Sipil Negara lain; dan / 
atau 
4) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Daerah/Negara. 
l. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/wakil Presiden dengan cara: 
1) Membuat keputusan dan/atau tin dakan yang menguntungkan atau merugikan salah 
satu pasangan calon selama masa kampanye ;dan/atau 
2) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan 
calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa 
kampanye melip uti pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang 
kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unut kerjanya, anggota keluarga, dan 
masyarakat. 
m. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon 
Kepada Daerah/Wakil Ke pala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai 
foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan 
perundang -undangan;dan 
n. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: 
1) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil 
Kepala Daerah; 
2) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; 
3) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah 
satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau 
 
 
 
4) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan 
calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa 
kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang 
kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan 
masyarakat. 
(4) PIHAK KEDUA yang tidak mematuhi kewajiban dan /atau melanggar larangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat(3) diberikan sanksi berupa: 
a. Sanksi ringan berupa T eguran lisan; 
b. Sanksi sedang berupa Teguran tertulis; 
c. Sanksi berat berupa Pemutusan hubungan Perjanjian Kontrak Kerja dengan hormat/Tidak 
hormat;