Bagaimana redaksi normatif Pasal 14 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 07 Tahun 2010?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 07 Tahun 2010 tentang LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO, Pasal 14 berbunyi:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2002 tentang Penyiaran dan ketentuan Pasal 7 ayat ( 3) 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang 
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran 
Publik, perlu dibentuk lembaga penyiaran publik lok al 
yang bersifat independen, netral, tidak komersial, tidak 
semata-mata berorientasi memenuhi selera pasar dan 
tidak hanya berfungsi sebagai corong pemerintah 
daerah, melainkan harus dapat berfungsi memberikan 
pelayanan untuk kepentingan masyarakat; 
b. bahwa fungsi lembaga penyiaran publik lokal 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah untuk 
memberikan keseimbangan kepada masyarakat di 
daerah dalam memperoleh informasi pendidikan, 
kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan hiburan yang 
sehat seiring dengan kemajuan teknologi dan 
perkembangan masyarakat; 
c. bahwa Radio Ardi Lawet FM yang dibentuk dengan 
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 48 Tahun 2006 
Tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal 
Radio Ardi Lawet FM Kabupaten Purbalingga dan 
Radio Suara Perwira yang dibentuk dengan Peraturan 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 90 Bupati Purbalingga Nomor 49 Tahun 2006 tentang 
Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio 
Suara Perwira (RSP) Kabupaten Purbalingga yang 
keberadaannya telah memasyarakat, dan agar dapat 
meningkatkan fungsi serta perannya sebagai lembaga 
penyiaran publik lokal maka perlu ditingkatkan lega litas 
hukum pembentukannya dengan Peraturan Daerah; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
ditetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga 
Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga; 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3881); 
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3886); 
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3887); 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4252); 
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 91 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844) ; 
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentan g 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentan g 
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentan g 
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit 
Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3981); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentan g 
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4485); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentan g 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 
 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 92 16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10 ); 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 
Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik Kabupaten 
Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga 
Tahun 2008 Nomor 1 ); 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11 ); 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA 
 
dan 
 
BUPATI PURBALINGGA 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENY IARAN 
PUBLIK LOKAL RADIO KABUPATEN PURBALINGGA.