Apa substansi hukum dari Pasal 9 NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 55 Tahun 2021?
Materi muatan NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 55 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KER JA, khususnya BAB IV - URAIAN TUGAS, Pasal 9, adalah:

(1) Bidang kelembagaan dan Pengawasan 
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 
(2) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan 
mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 
a. memverifikasi data dan jumlah koperasi 
yang akurat; 
b. mengoordinasikan dan memverifikasi 
dokumen izin usaha simpan pinjam yang 
akurat; 
c. mengoordinasikan dan memverifikasi 
dokumen izin pembukaan kantor cabang, 
kantor cabang pembantu dan kantor kas; 
d. mengoordinasikan bimbingan dan 
penyuluhan dalam pembuatan laporan 
tahunan koperasi; 
e. mengoordinasikan pengawasan dan 
pemeriksaan koperasi yang wilayah 
keanggotaannnya dalam Daerah; 
f. mengoordinasikan pengawasan dan 
pemeriksaan koperasi, yang wilayah 
keanggotaannnya dalam Daerah; 
g. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian 
kesehatan koperasi; 
h. mengoordinasikan upaya penciptaan iklim 
usaha simpan pinjam yang sehat melalui 
penilaian koperasi; 
i. mengoordinasikan penyedian dan 
kesehatan koperasi; 
j. mengoordinasikan penerapan peraturan 
perundang-undangan dan sanksi bagi 
koperasi; 
k. mengoordinasikan pelaksanaan 
monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan perkoperasian; dan 
 
11 
 l. mengoordinasikan pelaksanaan 
pembinaan perangkat organisasi koperasi 
meliputi, Rapat Anggota Tahunan 
Pengurus dan Pengawas dalam upaya 
meningkatkan kinerja pelayanan koperasi. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Bidang Kelembagaan 
dan Pengawasan mempunyai fungsi : 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan 
teknis pembinaan dan penguatan 
kelembagaan Koperasi yang meliputi 
pendaftaran Badan Hukum Koperasi, 
organisasi dan tata laksana serta 
penyuluhan perkoperasian; 
b. pelaksanaan pembinaan pendirian dan 
pembubaran Koperasi sesuai badan 
hukum dan peraturan perundang-
undangan koperasi; 
c. pelaksanaan penyuluhan perkoperasian; 
d. pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian dibidang kelembagaan dan 
pengawasan meliputi kelembagaan dan 
perizinan, keanggotaan dan penerapan 
peraturan serta pengawasan, pemeriksaan 
dan penilaian kesehatan; 
e. pengkoordinasian dengan instansi dan 
lembaga lainnya dalam rangka 
pelaksanaan tugas; 
f. pelaksaan monitoring, evaluasi dan 
pelaporan; dan 
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan 
oleh atasan. 
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3), Bidang Kelembagaan dan Pengawasan 
dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional 
melalui penyetaraan; 
(5) Masing-masing Pejabat Fungsional dimaksud 
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang. 
 
Bagian Keempat 
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi