Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 5 Tahun 2005.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 5 Tahun 2005 tentang IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya; 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ; 
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya; 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Tasikmalaya; 
5. Dinas/Badan/Kantor/Bagian adalah Dinas/Badan/Kantor/Bagian 
yang ditunjuk untuk menangani Izin Usaha Jasa Konstruksi; 
6. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian adalah Kepala Dinas/Badan/ 
Kantor /Bagian yang ditunjuk menangani Izin Usaha Jasa 
Konstruksi; 
7. Lembaga adalah Lembaga sebagaimana dimaksud Undang -
Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; 
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu 
dibidang retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan 
Peraturan Perundang -undangan yang berlaku; 
9. Surat Permohonan Izin yang selanjutnya disingkat SPI adalah 
Surat Permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa 
Konstruksi; 
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah 
izin untuk melakukan usaha dibidang Jasa Konstruksi yang 
 
 diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan atau Pejabat yang 
ditunjuk; 
11. Surat Izin adalah Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi; 
12. Retribusi IUJK yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 
uang ya ng dilakukan oleh Daerah atas pemberian IUJK kepada 
Orang Perseorangan atau Badan; 
13. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan 
kesatuan yang melakukan usaha dibidang Jasa Konstruksi; 
14. Sekretariat adalah Sekretariat Perizinan Usaha Jasa Konst ruksi; 
15. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tasikmalaya pada Bank 
Jabar Cabang Tasikmalaya; 
16. Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilaksanakan oleh 
lembaga yang dimaksud oleh Undang -Undang Nomor 18 Tahun 
1999 tentang Jasa Konstruksi; 
17. Jasa konstruk si adalah Layanan jasa konsultansi perencanaan dan 
pengawasan pekerjaan konstruksi, serta layanan jasa pelaksanaan 
pekerjaan konstruksi; 
18. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian 
kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta penga wasan 
yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal 
dan tata cara lingkungan masing -masing beserta kelengkapannya 
untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain; 
19. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan 
atau badan yang dinyatakan sebagai ahli dan profesional dibidang 
perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan 
dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik 
lain; 
20. Pelaksana konstruksi adalah orang perseorangan atau badan 
sebagai penyedia jasa yang dinyatakan ahli dan profesional 
dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu 
menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil 
perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya; 
21. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan 
atau badan yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang 
pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan 
pengawasan pekerjaan sejak awal pelaksanaan pekerjaan 
konstruksi sampai selesai dan diserah terimakan; 
22. Usaha Jasa Konstruks i adalah usaha yang mencakup jenis usaha, 
bidang usaha dan bentuk usaha jasa konstruksi; 
23. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai 
pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan 
layanan jasa konstruksi; 
24. Penyedia Jasa adalah or ang perseorangan atau badan yang 
kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi; 
25. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang 
mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia 
jasa dalam pekerjaan penyelenggaraan konstruksi; 
26. Kega galan bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah 
diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, 
menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian 
 
 dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam 
kontrak kerja konstru ksi atau pemanfaatannya yang menyimpang 
sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa; 
27. Forum Jasa konstruksi adalah sarana komunikasi dan konsultasi 
antara masyarakat jasa konstruksi dan Pemerintah mengenai hal -
hal yang berkaitan dengan mas alah jasa konstruksi nasional yang 
bersifat nasional, independen dan mandiri; 
28. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan 
penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan 
sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keter ampilan dan 
keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi 
menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau 
kefungsian dan atau keahlian masing -masing; 
29. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan 
penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut 
tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau 
penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang 
perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman 
kompetensi dan kemampuan profesi serta keahlian; 
30. Wajib Retribusi adalah Orang Perseorangan atau Badan yang 
menurut Peraturan Perundang -undangan Retribusi diwajibkan 
untuk melakukan pembayaran retribusi; 
31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi wajib re tribusi untuk memanfaatkan 
IUJK; 
32. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi 
profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan 
dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi 
dan kualifikasi yang diwujudkan dala m sertifikat; 
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Untuk selanjutnya disingkat 
SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah 
retribusi terutang; 
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk 
selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah su rat keputusan yang 
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan; 
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya 
disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan 
besarnya jumlah retribusi yang terutang; 
36. Surat Ketet apan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit 
retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak 
seharusnya terutang; 
37. Surat T agihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi 
berupa bunga dan atau denda; 
38. Penyidik Pengawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS 
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil terten tu di Lingkungan 
Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang -
Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran 
Peraturan Daerah;