Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 44 Tahun 1945.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 44 Tahun 1945 tentang BATAS DESA ANTARA DESA KERETAK ATAS KECAMATAN SUNGAISELAN, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelen ggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republi k 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewena ngan daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
 4 
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Des a. 
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang 
bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas 
buatan. 
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi 
pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian 
titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi 
dapat berupa tanda -tanda alam seperti igir/punggung 
gunung/pegunungan ( watershed ), median sungai 
dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan 
dalam bentuk peta. 
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas 
Desa secara kartometrik di atas suatu pet a dasar yang 
disepakati. 
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik -
titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan 
metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang 
dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik -
titik koordinat batas Desa. 
12. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan 
batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra 
tegak resolusi tinggi. 
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua 
unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis 
batas, toponimi perairan dan transportasi. 
14. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan 
antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan 
suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam 
sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di pet a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5