Apa bunyi lengkap Pasal 24 dalam BUPATI KOLAKA TENTANG Nomor 25 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam BUPATI KOLAKA TENTANG Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi, pada , Pasal 24 dinyatakan:

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, terdiri atas 
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 23 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan menyelenggarakan 
fungsi: 
a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan perencanaan strategis 
(RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ; 
b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas kepada bawahan; 
c. pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan, verifikasi, 
identifikasi, koordinasi, validasi, evaluasi, merrumpm, pelaporan, 
pengadministrasian pelayanan, penerbitan perizinan dan nonperizinan; 
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelenggaraan Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan untuk dijadikan kontrol akuntabilitas 
pelaksanaan tugas, pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang ; 
dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. Pasal 22 sampai 13 - 
Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan , terdiri atas Kelompok Jabatan 
Fungsional. Pasal 26 Pelaporan layanan berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk 
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan ; 
c. pelaksan aan, fasilitasi , perencanaan, pengumpulan, perumu san, 
identifikas i, verifikasi , koordinasi , evaluasi, monitoring, merancang, 
penyusun, menindaklanjuti , dokument asi, penanganan pengaduan dan 
informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; 
d. pelaksan aan, perencanaan , pengumpulan , perumusan, verifika si, 
analisis , fasilitasi, merancang, identifikasi, koordinasi, mengolah , 
mengsimplifikasi, sinkronisasi, evaluasi, monitoring penyus unan 
kebijakan , hormonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi 
penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan 
nonperizinan ; 
e. pelak sanaan, fasilitasi , perencanaan, pengumpulan, verifik asi, analisis, 
koordinasi, pengolahan , monitoring, evaluasi, pengukuran terhadap mutu 
layanan, perumusan standar layanan (SOP, SP, SPM , MP) pengolahan , 
pengoperasionalan , penginputan , pengarsipan data, pendokum entasian, 
pemetaan layanan , pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur 
jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan , 
menciptakan (inovasi) pola layanan penyusunan data dan pelaporan 
pela yanan perizinan dan nonperizinan terjangkau , murah , tran sparan 
serta terciptanya produk layanan yang efesien dan efektif ; 
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengaduan dan Pelapo ran 
layanan; dan 
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan atas an baik 
lisan maupun tertulis. -14- 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai 
dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan . Pasal 29 BAB VI 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pada saat mulai berlakunya peraturan ini, UPTD yang terbentuk dengan 
Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebelum 
peraturan ini diundangkan , tetap mela.ksanakan tugasnya sampai dengan 
Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas 
dan Fungsi UPTD yang baru diundangkan. Pasal 28 (1) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat 
dibentuk UPTD Kabupaten, untuk melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 
(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 
(3) Klasifikasi UPTD Kabupaten terdiri atas; 
a. UPTD Kabupaten Kelas A untuk mewadahi Behan Kerja yang besar 
dengan jumlah Behan Kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per 
tahun; dan 
b. UPTD Kabupaten Kelas B untuk mewadahi Behan Kerja yang kecil 
dengan jumlah Behan Kerja antara 5.000 sampai dengan kurang dari 
10.000 jam kerja efektif. 
(4) Pembentukan UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
setelah dikonsultasikan dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah 
Pu sat. Pasal 27 BAB V 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS -15 - 
( 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan 
kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing 
maupun antar satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kolaka serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Kolaka , 
sesuai dengan tugas masing-rnasing. BAB VII 
TATA KERJA