Bagaimana redaksi normatif Pasal 38 dalam NOMOR 21  TAHUN  2020 Nomor 21 Tahun 2020?
Norma hukum dalam NOMOR 21  TAHUN  2020 Nomor 21 Tahun 2020 tentang PELAKSA NAAN PEMBATASAN S OSIAL BERSKALA BESAR, BAB VII - PENEGAK AN HUKUM, Pasal 38 berbunyi:

(1) Pene gakan hukum dalam rangka pelaksanaan 
Peraturan Wali Kota ini dilakuk an oleh Gugus Tugas 
Tingkat Kota. 
(2) Kewenan gan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud 
pada a yat (1) meliputi: 
 
 
a. melakukan … 
40 
 
 
a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial 
terhadap wa rga masyarakat, aparatur, atau badan 
hukum yang melakukan pelan ggaran atas Pe raturan 
Wali Kota ini, sepe rti membubarkan kerumunan 
dan/atau keramaian, yang be rtujuan untuk 
melindun gi masyarakat da ri penyebaran dan 
penula ran Covid-19; 
b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan 
hukum yang mengganggu ketertiban umum dan 
ketente raman masyarakat; 
c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap wa rga 
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang 
diduga melakukan pelan ggaran atas Pe raturan Wali 
Kota ini; dan 
d. melakukan tindakan administratif terhadap warga 
masyarakat, ap aratur, atau badan hukum yang 
melakukan pelan ggaran atas Pe raturan Wali Kota 
ini, be rupa: 
1. teguran lisa n; 
2. peringatan; 
3. catatan Kepolisian te rhadap pa ra pelanggar; 
4. penahan an kartu identitas; 
5. pembatasan/pe nghenti an/pembuba ran kegiatan; 
6. penutupan se mentara; 
7. pembekuan izin; dan 
8. pencabutan izin. 
(3) Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Gugus Tugas 
Tingkat Kelu rahan berwenang melaku kan penegakan 
hukum kepada pelanggar Peraturan Wali Kota ini 
berupa: 
1. teguran lisan; 
2. peringatan; 
3. catatan Kepolisian te rhadap pa ra pelanggar; 
4. penahan an kartu identit as; 
5. pembatasan/pe nghenti an/pembuba ran kegiatan; 
dan 
6. penutupan se mentara. 
(4) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dan ayat (3) didasarkan kepada etika dan moral 
serta den gan berpedoman pada keten tuan peraturan 
perundang -undan gan.