Apa norma yang terkandung dalam Pasal 185 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  PURBALINGGA Nomor 24 Tahun 2010?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN  PURBALINGGA Nomor 24 Tahun 2010 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, khususnya , Pasal 185, memuat:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah berasma Bupati telah 
menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 
Anggaran 2011; 
 
b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud 
huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah dimaksud 
tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan 
peraturan lain yang lebih tinggi; 
 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 
Anggaran 2011. 
 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2008 
 426 Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 t entang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3688); 
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perancanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2008 
 427 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majel is 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5043); 
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tenta ng 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028) ; 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentan g 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2008 
 428 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentan g 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 
Negara Nomor 4502); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentan g 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 
2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4540) ; 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentan g 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentan g 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentan g 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentan g 
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4577); 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentan g 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentan g 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2008 
 429 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentan g 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4592); 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
kepada Pemerintah. Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4093); 
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentan g 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia nomor 4737); 
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentan g 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tamabahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 
29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengasahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang – undangan 
30. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentan g 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2 006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2008 
 430 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 
Nomor 10); 
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Penetapan Lembaga Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008); 
 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA 
 
dan 
 
BUPATI PURBALINGGA 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.