Apa substansi hukum dari Pasal 7 PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 72 Tahun 2020?
Materi muatan PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 72 Tahun 2020 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, khususnya BAB V - PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN, Pasal 7, adalah:

Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan 
Berusaha dan Non Berusaha, DPMNakertrans 
berkoordinasi dengan OPD Teknis; 
Pemberian pertimbangan teknis Perizinan Berusaha 
dan Non Berusaha yang menjadi fungsi OPD teknis 
dilakukan dengan penerbitan Berita Acara Survey Tim 
Teknis dan/atau rekomendasi dari OPD teknis.