Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Nomor 15 Tahun 2003 pada Pasal 30?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Nomor 15 Tahun 2003 tentang RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM, BAB VI - I, Pasal 30 menyebutkan bahwa:

Peraturan Daerah ini mulai ber laku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahu inya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat. 
Ditetapkan di Bandung 
 
pada tanggal 10 Nopember 2003 
GUBERNUR JAWA BARAT, 
 
 ttd 
DANNY SETIAWAN 
 
Diundangkan di Bandung 
pada tanggal 10 Nopember 2003 
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA BARAT, 
 ttd . 
ABDUL WACHYAN 
 
 
PENJELASAN 
 
ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT 
 
NOMOR : 15 TAHUN 2003 
 
TENTANG 
 
RETRIBUSI PELAYANAN MORATORIUM KEMETROLOGIAN 
 
I. UMUM 
 
Dengan pesatnya kemajuan ek onomi yang mendapat tantangan dalam era globalisasi, 
perlu didukung dengan kemajuan produksi dan perdagangan, untuk itu diperlukan 
peningkatan perlindungan konsumen, produsen dan kepentingan umum serta adanya 
kepastian hukum dan kepastian berupaya. Dala m hal ini dipandang perlu pengaturan 
jaminan atas kebenaran pengukuran dalam pemakaian standar ukur, standar satuan 
dan metoda pengukuran. Oleh karena itu diharuskan setiap UTTP di tera, di tera 
ulang, kalibrasi dan pengujian BDKT. 
 
Dengan telah ditetap kannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daearh Otonom, maka pengelolaan 
laboratorium kemetrologian merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi, dimana 
kegiatan tera, tera ulang dan kalib rasi alat -alat UTTP serta pengujian BDKT 
termasuk kewenangan yang dimiliki Pemerintah Propinsi. 
 
Dengan diundangkannya Undang -Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka biaya 
tera yang semula merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah diserahkan 
ke Pemerintah Propinsi menjadi Retribusi Daerah. Dan untuk memberikan kepastian 
huku m kepada masyarakat di bidang pelayanan kemetrologian maka perlu dituangkan 
ke dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat. 
 
 
 
 
 
II. PASAL DEMI PASAL