Apa substansi hukum dari Pasal 49 PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 11 Tahun 2004?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 11 Tahun 2004 tentang POKOK -POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, khususnya BAB XVI - SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH, Pasal 49, adalah:

(1) Semua informasi yang berkaitan dengan keuangan Dae rah 
disampaikan oleh Walikota kepada Menteri Dalam Negeri, 
Menteri Keuangan dan atau Menteri Teknis yang berhubungan 
dengan Pengelolaan Keuangan ; 
(2) Jenis informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain: 
a. Peraturan Daerah APBD, Perubahan APBD, Perhitungan 
APBD atau laporan triwulan dan semester ; 
b. Pembiayaan dalam rangka dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan ; 
c. Neraca Daerah ; 
d. Dana cadangan Daerah ; 
e. Pinjaman dan hibah Daerah ; 
f. Piutang Daerah ; 
g. Laporan keuangan BUMD ;. 
 h. Data yang berkaitan dengan kebutuhan d an potensi Daerah. 
(3) Bentuk informasi yang disampaikan dapat berupa narasi, tabel 
dan atau grafik yang memenuhi prinsip -prinsip akurasi, 
sederhana, mudah dimengerti, relevan, komparabilitas (dapat 
diperbandingkan) dan dapat dipertanggungjawabkan ; 
(4) Sistem dan prosedur untuk menghasilkan sistem informasi 
keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur 
dengan Keputusan Walikota.