Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BA NGKA SELATAN Nomor 49 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BA NGKA SELATAN Nomor 49 Tahun 2021 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB, BAB I - KETENTUAN UMU M, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. 
2. 
 
 
 
3. 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan . 
Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Selatan 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. 
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 
orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan undang -undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan Daerah bagi sebesar -besarnya 
kemakmuran rakyat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menetapkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 10. 
 
 
 
11. 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 20 20 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 20 Nomor 1781 ); 
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 4 
Tahun 201 1 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 14) , 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 
11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 
Selatan Tahun 2018 Nomor 11); 
Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 53 Tahun 2018 
tentang Pedoman Transaksi Non Tunai Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan 
Tahun 2018 Nomor 53) ; 
 
MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPAT I TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN 
PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK 
DAERAH MELALUI TAPPING BOX . 
5. 
 
 
 
 
6. 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
10. 
 
 
 
11. 
 
12. 
 
13. 
 
 
 
 
 
 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 
pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peratura n perundang -undangan 
mengenai perpajakan . 
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang 
dapat dikenakan Pajak . 
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan 
Usaha M ilik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak 
inves tasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
Bank adalah Badan usaha yang menghimpun Dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 
bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf 
hidup orang banyak. 
Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data 
atau dokumen transaksi Pembayaran yang menjadi 
dasar pengenaan Pajak yang dilakukan oleh 
masyarakat/Subjek Pajak kepada Wajib Pajak. 
Tapping Box adalah perangkat yang dipasang pada 
usaha yang dikelola Wajib P ajak untuk monitoring 
transaksi usaha secara Online yang menghitung setiap 
transaksi yang terjadi di tempat usaha Wajib Pajak. 
Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang 
disediakan oleh hotel. 
Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang 
disediakan ol eh restoran. 
Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan 
hiburan. 
 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
16. 
 
 
 
 
 
17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. 
 
 
 
 
 
19. 
 
 
20. 
 
 
 
 
 
 
 Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat 
parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan, 
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 
tempat penitipan kendaraan bermotor. 
Pemungutan Pajak adal ah suatu rangkaian kegiatan 
mulai dan penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, 
penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai 
kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta 
pengawasan penyetorannya. 
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 
Pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek 
Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan. 
Sistem Pelaporan D ata Transaksi Usaha Wajib Pajak 
melalui Tapping Box adalah sistem yang 
menghubungkan antara perangkat yang merekam 
transaksi Pembayaran dan Subjek Pajak kepada Wajib 
Pajak dengan sistem monitoring transaksi usaha Wajib 
Pajak yang dikelola oleh Perangkat Da erah yang 
membidangi urusan Pengelolaan Pajak dan Retribusi 
Daerah , yang digunakan untuk melaporkan omzet Wajib 
Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak. 
Pembayaran adalah jumlah diterima atau seharusnya 
diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai 
Pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha 
restoran, pengusaha hiburan dan pengusaha 
penyelenggaraan fasilitas park ir untuk umum di luar 
ruang milik jalan. 
Online adalah suatu sistem sambungan langsung antara 
subsistem satu dengan subsistem lainnya secar a 
elektronik dan terintegrasi serta real time . 
Sistem Monitoring Device Berbasis Web adalah jasa 
layanan perbankan berbasis sistem informasi yang 
diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup 
kegiatan pengelolaan, Pembayaran, penagihan, dan 
pengawasan sehingga pengelolaan keuangan nasabah 
menjadi lebih efektif dan efisien . 
 
 
21. 
 
 
 Sistem Self Ass esment adalah suatu sistem dimana 
Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk mengitung 
sendiri pajak yang terutang .