Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3?
Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, 
Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4 c. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2023 berdasarkan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 
2018-2023. 7 
1-1 1.1 LATAR BELAKA NG 
Tahun 2023 merup akan tahu n ke-5 perencanaan pem bangunan 
jangk a mene ngah Kabupa ten Kudus tahun 2018 -2023 . Seba gai bentuk 
penjabaran RPJM D Kabu paten Kudus Tahun 2018-2023, m aka untuk 
perencanaan pem banguna n daerah tahun 2023 disusu n melalui 
dokumen Rencana Kerja Pemer intah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang 
meru pakan dokumen peren canaan daerah untu k periode 1 (satu) tahun 
atau rencana pem bangunan tahunan daerah. 
Penyu sunan RKP D tahun 2023 Kabup aten Kudus didasarkan 
pada Peratu ran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Rencana Pembang unan Jangka Menengah Dae rah (RPJMD) Kabupaten 
Kudus Tahu n 2018-2023 dengan memperhatikan RKPD Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2023, Renc ana Pembangunan Jangka Meneng ah Daerah 
(RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 -2023, Renca na Kerja 
Pemer intah (RKP ) Tahun 2023, RPJMN Tahu n 2020-202 4, Proyek 
Stra tegis Nasion al dan mendukung penc apaian Agend a Tujuan 
Pem banguna n Berkel anju tan (TPB) / Sustainable Developme nt Goal s 
(SDGs) . 
RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 disusun dengan 
memperhatik an hasil evaluasi target dan capa ian pembangu nan tahun 
2021 serta dinami ka lingkungan yang terjad i di antaran ya dampak 
sosial dan ekonomi dari Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang oleh 
Orga nisas i Keseha tan Dun ia (WHO) dinyatakan sebagai pand emi global. 
Sehingg a seluruh kebijakan , strategi dan program/ kegiat an 
pemban gunan Kabupaten Kudus tahun 2023 masih akan fokus pada 
upaya pertolongan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 terutama 
pemulihan pereko nomian dan kesejahteraan mas yarakat deng an target 
pembanguna n Kabupaten Kudus tahun 2023, yaitu 'Peningkat an 
Kesejahteraa n diduk ung penguatan daya saing ekon omi dan 
masyarakat yang mod ern, religius dan cerdas '. 
RKPD Tahu n 2023 juga telah diselaraska n dengan Ranca ngan RKP 
Tahun 2023, RPJMN 2020-2024 dan mend ukung pada pencapa ian 
Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanj utan (TPB) / Sustaina ble 
Deve lopmen t Goals (SDG s); Road Map Reformasi Birokras i Nasion al 
Tahun 2020 -202 4, serta menerapkan peraturan perunda ngan yang BAB I 
PENDAHULUAN LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPAT I KUDUS 
NOMOR 27 TAHUN 2022 
TENT ANG 
RENCANA KER JA PEMERINTA H DAERAH 
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 
I-2 Proses dan tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Ta hun 
2023 mengacu p ada Unda ng-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pemba ngunan Nasional , Undang-Undang Nomo r 23 Tahun 
2014 tentang Pemeri ntahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
(Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencana an, 
Pengendalian d an Evalu asi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evalu asi 
Ranc angan Peratura n Daerah Tentang Rencana Pembanguna n Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menenga h Daer ah, 
serta Tata Cara Peru bahan Rencana Pembangunan Jangka Panja ng Daer ah, 
Rencana Pemb angu nan Jangka Menengah Daerah, dan Renca na Kerja 
Pemerintah Daerah. 
Proses dan tahapa n penyusunan RKPD Tahun 2023 sebagaimana 
dimaksud diawa li dengan persiapan penyusunan RKPD, dilanjutka n dengan Dokum en RKPD Tahun 2023 ini mempunyai keduduka n, pera n, 
dan fungsi y ang sangat strategis dalam penyelenggaraan pem erintah an 
daerah se bagai be riku t : 
1. Secara subs tansi al, memua t arah kebijakan ekonomi dan keuan gan 
daerah, rencana progr am, kegiatan, indikator kinerja, pagu indika tif, 
kelompok sasara n, lok asi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangk at 
Daerah penangg ung jawab yang wajib dilaksanakan pem erintah an 
daerah dala m 1 (satu) tahun , dirnana bertujuan untuk mewujudk an 
pemantapan Kabupaten Kudus yang religius, maju dan adil mela lui 
percepatan pemb angunan di berbagai bidang dengan menekank an 
terbangunn ya struktu r perekonomian yang kokoh berlandask an 
keunggulan komp etitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sum ber 
daya manusi a yang berk ualitas dan berdaya saing. 
2. Secara norm atif, rnenjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD 
(KUA) dan Priorit as dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan 
diusulkan oleh Kepala Daerah untu k disepaka ti bersarna de ngan DPRD 
sebagai land asan penyusu nan Rancangan Anggaran Penda patan dan 
Belanja Daer ah (R-APBD); 
3. Secara ope rasio nal, memuat arahan untu k peningkata n kine rja 
pemerintaha n dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyara kat serta 
pemerintah daera h yang menjadi tanggung jawab masing-mas ing kepala 
perangkat d aera h dala m melaksanakan tugas dan fungs inya yang 
ditetapkan dalam Renj a Perangkat Daerah; dan 
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capai an kinerja 
penye lengga raan pemerin tahan daerah merealisasikan prog ram dan 
kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan mas yarakat. terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Permend agri 
100 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, 
Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, dan Perrnendagri Nomor 90 
Tahun 2019. 
I-3 1.2 DASAR HUKU M PEN YUSUNAN 
RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 disusun mendasark an 
pada peratu ran perundang-undangan sebagai berikut : 
1. Undang -Undang Nomo r 13 Tahun 1950 tentang Pembentuka n Daer ah­ 
Daerah Kabupat en dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; RKPD Kabupa ten Kudus Tahun 2023 menjadi dasa r dalam 
perumusan Renj a PD Tahun 2023, dan menjadi acuan dalam pe nyusunan 
ranca ngan KUA dan PPAS Tahun 2023. Rancangan tersebut selanjutnya 
dibah as dengan DPRD untuk disepakati bersama menjadi Nota Kesepakat an 
KUA-PPAS yang selanj utny a menjadi dasa r penyusuna n RAP BD 
Tahun 2023. Gamb ar 1.1 Diagr am Alir Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 RPJMD Penyusuna n 
KUA&PPA S 
Tahun 2023 
RKPD 
Kabupaten 
Tahun 2021 Perumusan 
kerangl<a 
ekonomi &. 
kebljakan keu. 
daerah 
Evaluasl klnerja 
RKPOlilhun 
Lalu PERUMUSAN 
PERMASAl.AHAN 1----- PEMBANGUNAN 
DAERAH Anallsls 
Gamba ran 
Umum Kondlsl 
Daerah Pokok-pOko k 
plldran DPRD Peng olahan 
data dan 
lnformas l Musrenbang 
Kecamatan Telaaha n 
Kebljal<an 
Nasional dan 
Proplns l Musrenbang 
Oesa SE Pedoman 
Umum Penyel . 
Musrenbang 2023 Persia pan 
Penyusu nan 
RKPO 
Perumusa n 
Plioritas dan 
Sasaran 
Pembangunan 
beserta Pagu Analis is 
Ekooomi& 
Keuangan 
Oaerah penyusunan rancan gan awal RKPD yang disusun dengan pendek atan 
teknok ratis, selanjut nya memperoleh masukan dari rancanga n Rencana 
Kerja (Renja) SKPD menja di Rancangan RKPD sebagai bahan Mu srenbang 
RKPD. Penyelen ggar aan Musrenbang dilaksanakan secara bertahap dari 
Musrenbang Desa/K elura han, Musrenbang Kecamatan , dan Musrenbang 
Kabupat en. Pen yelen ggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Kud us Tahun 
2023 berpedoma n pada Surat Edaran Bupati Kudus tanggal 22 Novemb er 
2021 Nomor 050/2883/27.00/20 21 perihal Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Musren bang RKPD Tahun 2023 . Hasil Musrenb ang 
menjadi dasar peru musa n rancangan akhir RKPD Tahun 2023 untuk 
ditetapkan deng an Peratu ran Bupati. 
Secara rinci proses penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 
disajikan pada Gamb ar 1.1. 
1-4 2. Undang-Und ang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nom or 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 4286) ; 
3. Undang-Und ang Nomo r 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo r 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 4355); 
4. Undang-Un dang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembanguna n Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421) ; 
5. Undang-Und ang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangun an Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lemb aran 
Negara Republi k Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tam bahan 
Lembaran Negar a Republik Indonesia Nomor 4700); 
6. Undang-Un dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo r 244, 
Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaiman a telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indone sia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar an 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
7. Undang-Und ang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admi nistr asi 
Pemerintaha n (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesi a Nomor 
5601), seba gaim ana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repub lik 
Indonesia Nomor 6573) ; 
8. Undang-Und ang Nomo r 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Peng ganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keua ngan Negara dan Stabilitas Sistem Keuanga n untuk 
Penangana n Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau 
dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membah ayak an 
Perekonomi an Nasion al dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi 
Undang-Und ang (Lemb aran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 134); 
9. Undang -Und ang Nomo r 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 
antara Pem erint ah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik In done sia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembara n Nega ra 
Republik Indonesia Nomor 6757); 
10. Peraturan Peme rintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengendalia n dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pem bangun an 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nom or 96, 
Tambahan Lemb aran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 
1-5 11. Peraturan Peme rinta h Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapa n, Tata 
Cara Penyu suna n, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangun an Daerah (Lembaran Negara Republik Indone sia Tahun 
2008 Nomo r 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia 
Nomor 4817 ); 
12. Peraturan Pemerinta h Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hiba h Daera h 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lemb aran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 ); 
13. Peraturan Peme rinta h Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lem baran Negar a Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomo r 5887), 
sebagaiman a telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 201 9 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indon esia Tahu n 2019 Nomor 187, Tambahan Lembar an Negara 
Republik In done sia Nomor 6402); 
14. Peraturan Pemer intah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pem binaan dan 
Pengawasan Penye lenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar an Negara 
Republik Indone sia Tahu n 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesi a Nomor 6041); 
15. Peraturan Pemer intah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuang an 
dan Admin istrat if Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaki lan Rakyat 
Daerah (Lembara n Negar a Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tam bahan Lemb aran Negara Republik Indonesia Nomor 6057 ); 
16. Peraturan Peme rintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daera h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 
Nomor 42, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 
17. Peraturan Presi den Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencan a 
Pemban gunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 
(Lembaran Negar a Repub lik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 
18. Peraturan Presid en Nomor RKP 
19. Peraturan Daera h Pr ovin si Jawa Tengah Nomo r 3 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pemban gunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2005-2025 (Lem baran Daerah Provinsi Jawa Teng ah Tahun 
2008 Nomo r 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daera h Provinsi 
Jaw a Tenga h Nomor 9); 
20. Perat uran Daera h Provinsi Jawa Tengah Nomo r 5 Tahun 2019 ten tang 
Rencana Pemba ngunan Jangka Menengah Daerah Provi nsi Jawa 
Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 201 9 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Prov insi Jawa 
Tengah Nomor 110); 
21. Peraturan Daera h Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 20 19 tentang 
Perubahan Atas Peratur an Daerah Nomor 6 Tahun 201 0 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-202 9 
I-6 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nom or 16, 
Tambahan Lem baran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121); 
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomo r 2 Tahun 2022 tentang 
Pelaksanaa n Penga rusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tenga h Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 135); 
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara Penyu sunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Renc ana 
Pembangun an Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupa ten 
Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kudus Nom or 107); 
24. Peraturan Daer ah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pemba ngun an Jangka Panjang Daerah Kabupa ten Kudus 
Tahun 2005-20 25 (Lernb aran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 
Nomor 11, Tamb ahan Lernbaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113); 
25. Peraturan Daer ah Ka bu paten Kudus Nomor 1 Tahun 201 9 ten tang 
Rencana Pemba ngunan Jangka Menengah Daerah Kabupa ten Kudus 
Tahun 201 8-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 
Nomor 1, Tamba han Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218); 
26. Peraturan Daer ah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Rencana Tata Ruang Wila yah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2 042 
(Lembaran Daera h Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1, Tambah an 
Lembaran Daera h Kabupaten Kudus Nomor 248); 
27. Peraturan Daera h Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupat en Kud us 
Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupat en Kudus 
Nomor 249) ; 
28. Peraturan Daera h Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tenta ng 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomo r 3 Tahu n 
2016 tentan g Pemben tukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupa ten 
Kudus (Lem bara n Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, 
Tambahan Lemb aran Daerah Ka bu paten Kudus Nomor 252) ; 
29. Peraturan Ment eri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tenta ng 
Pedoman Umum Pela ksanaan Pengarusutamaan Gender di Daer ah 
sebagaiman a telah diubah dengan Peraturan Menteri Da lam Negeri 
Nomor 67 Tahu n 2011 ten tang Perubahan atas Peratura n Menter i 
Dalam Negeri Nomo r 15 Tahun 2008 tentang Pedoma n Umu m 
Pelaksanaan Pengarus utamaan Gender di Daerah (Beri ta Nega ra 
Republik Indones ia Tahun 2011 Nomor 927); 
30. Peraturan Mente ri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perenc anaa n, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguna n Daerah, 
Tata Cara Evalu asi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangun an Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemba ngunan 
Jangka Menenga h Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembanguna n Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembanguna n Jang ka 
1-7 1.3 HUBUNGA N ANTAR DOKUMEN 
Penyusun an RKPD Kabupaten Kudus berpedoman pada RPJMD 
Kabupaten Kud us Tahun 2018-2023 dan mengacu pada RPJM D Provinsi 
Jawa Tengah Tahu n 2018- 2023 untuk sinkronisasi dan keselarasan 
progra m serta kegiat an pemb angunan daerah dengan pembangun an daerah 
provms 1. 
RKPD Tah un 2023 memua t rancangan kerangka ekono mi daera h, 
prioritas pemba ngun an daerah, rencana kerja dan pendanaannya , baik yang 
dilaksanakan langsu ng oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh 
dengan mendor ong partisipa si masyarakat, penyusunannya men gacu pada 
RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. RKPD 
Tahun 2023 menjad i dasar penyusunan KUA dan PPAS dal am rang ka 
penyus unan rancang an APBD Tahun 2023 . 
Pada tingkat Pera ngkat Daerah, simultan dengan penyusunan 
rancang an awal RKP D, peran gkat daerah menyusun rancangan awal Renja 
Perangkat Daer ah dengan memperhatikan rancangan awal RKP D sebagai 
bahan penyempurna an. Dalam penyusunan Renja Perang ka Daera h, 
Pera ngkat Daer ah m elak ukan koordinasi, sinergi dan harmonis asi dengan 
Bappeda dan pemangk u kepentingan . Selanjutn ya dokumen RKPD yang 
telah ditetapka n dengan Peraturan Bupati dijadikan sebagai pedoman 
dalam penyemp urna an rancangan akhir Renja Perangkat Dae rah. Renja 
Perangkat Daerah setelah disahkan melalui Keputusan Bupati dan 
diteta pkan Kepa la Perangkat Daerah menjadi Renja Perangkat Daerah akan 
digu nakan sebagai pedom an dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran 
(RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mengacu pada KUA dan PPAS Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Da erah (Berita 
Negara Republik Indo nesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
31. Peraturan Men teri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tenta ng 
Klasifikasi , Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pem bangun an 
dan Keuangan Daer ah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1447); 
32. Peraturan Mente ri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negar a Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
33. Peraturan Men teri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 
Indon esia Tahu n 2021 Nomor 1419); 
34. Peraturan Men teri Dalam Nege ri Nomor 81 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Penyu sunan Rencana Kerja Pemerin tah Daerah Tahun 2023 
(Berita Negara Repub lik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590) ; 
35. Peraturan Gube rnur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 ten tang 
Pelaksanaa n Pengarusu tamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah (Beri ta 
Daerah Provins i Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 71). 
36. Peraturan Gube rnur Jaw a Tengah RKPD 
I-8 Gambar 1.2 Hubungan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 den gan Dokumen 
Perencanaan dan Pengan ggaran Lainn ya dipedo mani dipedomani ..,.. __ .,.~.,.. RKA OPD yang telah Pemerintah 
sesuai KUA PPAS Kab/ Kota RENJA 
OPD RENS TRA 
OPD dipedoman i l Bahan 
penyusunan I 
I 
I 
I 
diacu: ... Persetujuan 
Kep.Daerah & DPRD 
RAPBD J.. APBD dipedoma ni diacu Provinsi Pemerintah diacu Pemerintah Penyusuna n 
APBD Pedoman 
Pu sat RPJPN dipedom ani RPJMN dijabarkan [:]KP 
t-----~-M • -i 
ITTRWN l -- : : 
I I 
I I 
I I 
drperhatlkan ] 1----- 1 : 
I I SPM, 1 diacu • . . I I r-1 I dlpedornani 
: 1 SDGs 1 , : - --- ---------- ---- . :, -~-------- -l--------- ,.. _ 
I I I ,L. I ... 
RPJPD Prov dipedomani RPJMD dijabarkan ! §KPD 
------~:....... I RTRW Prov Prov I Prov : 
I I j I I 
I I I 
I I I 
I I 
diperhati kan l diacu I diacu : 
I I I 
• , - ·- ;- ---- • -..J -------. I ---- ---·~---- - 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
+ *® ' ~---J RPJPD Kab/Ko ta ___. RPJMD Kab/Ko ta KUA ~ 
RTRW Kab/Ko ta RTRW Kab/Kot a :, - PPAS 
dijabarkan I dipedoman i 
I 
diacu l .. yang telah disep akati oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD. RKA Satuan 
Kerja Perangka t Daerah yang telah sesuai d engan KUA dan PPAS 
selanju tnya digunak an sebagai bahan penyusunan Rancanga n Peratur an 
Daerah tentang APB D dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
APBD. RAPBD yang telah d isetujui Kepala Daerah dan pimpi nan DPRD 
kemudian dievaluasi oleh Gubernur, untuk selanj utnya ditetapk an dengan 
Peraturan Daerah menjadi APB D. 
Hubung an RKPD Kabupaten Kudus denga n dokumen perencanaan 
dan pe ngangga ran d aerah lai nnya secara sistemat is didiskripsi kan dalam 
bentuk diagram alir seperti p ada Gamba r 1.2. 
1-9 Bab I Pendahul uan 
1. 1 Latar Belakang 
Men gemu kaka n pengertian ringkas tentang RKP D, proses 
penyusun an RKP D, kedudukan RKPD tahun rencan a, Renstra 
Perangkat Daerah, Renja Pera ngkat Daera h serta 
tindaklan jutnya dengan proses penyusunan RAPBD . 
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 
Mem berik an urai an ringkas tentang dasar huku m yang 
digu naka n dalam penyusunan RKPD yang memua t ketentuan 
secara langsu ng dengan penyusunan RKPD, baik yang berskala 
nasi onal maupun daerah. 
1.3 Hub unga n Antar Dokumen 
Men jelask an keterkaitan RKPD dengan dokumen lain yang 
relevan se perti RPJP, RKP / program strategis nasional dan RKPD 
Provinsi. 
1.4 Mak sud dan Tujuan 
Men jelask an maksud dan tujuan penyusunan RKP D tahun 
renc ana. 1.5 SISTEMATI KA DOKUMEN RKPD 
Sistemati ka RKPD ini disusun terdir i dari tujuh bab denga n rincian 
sebagai beriku t: Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Kud us Tahun 
2023 adalah seba gai berikut: 
1. Sebagai dasar penyusuna n Kebijakan Umum Anggaran Penda patan dan 
Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementa ra Tahun 
Anggaran 2023; 
2. Pedoman penyus unan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Bela nja 
Daer ah Tahu n Anggaran 2023; 
3. Sebagai pedoma n penyu sunan Rencana Kerja Perangk at Daerah 
Tahun 2023. 1.4 MAKSUD DAN TUJU AN 
Maks ud disusunnya RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah 
sebagai berikut: 
1. Menjabarka n program pembangunan daera h yang tertua ng dalam 
RPJMD Kabupate n Kudus Tahun 2018-2023 ke dalam RKPD Kabupaten 
Kudus Tahun 2023 dengan memperhatikan hasil evaluas i terhad ap 
capaian kinerja RKPD tahun-tahun sebelumnya . 
2. Menciptaka n sinergi program/kegiatan antar wilayah, antar kewenangan 
urusan pem bangu nan, antar Perangkat Daerah . 
3. Mewujudkan efek tivitas alokasi sumber dana. 
4. Mengakomo dir dinam ika kebutuhan prioritas masyarakat. 
1-10 Bab III Rancan gan Keran gka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuang an 
Dae rah 
3.1 Arah Kebi jaka n Ekonomi Daerah 
Mem uat penj elasan tentang kondisi ekonomi daer ah Tahun 
2020 , Tahun 2021 dan proyeksi Tahun 2022, tanta ngan dan 
prosp ek perek onomian daerah Tahun 2023. Men jelas kan dan menyajikan secara logis dasar-dasa r analisis 
kese jahte raan dan pemerataan ekonomi, kesejahtera an sosial, 
seni buday a dan olahraga, Sakip dan Reformasi Birokr asi 
2.3 Aspek Pelayanan Umum 
Men jelas kan dan menyajikan secara logis dasar -dasa r analisis 
kinerja pengelolaan pemerintahan yang mencakup urusan wajib 
pelayana n dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasa r, urus an 
pilih an, unsur pendukung, unsur penunjang, pengawas an, 
kewilayah an, dan pelayanan pemerintahan umum . 
2 .4 Aspek Daya Saing Daerah 
Men jelas kan clan men yajikan secara logis dasar-dasa r analis is 
kem ampu an ekonomi daerah, fasilita s wilayah / infras trukt ur, 
iklim berinvestasi dan sumber daya man usia 
2.5 Evaluasi Pela ksanaan Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten 
Kud us Tahun 2021 Dan Realisasi RPJMD Kabupat en Kud us 
Sam pai Dengan Tahun 2021 
Men caku p telaa han hasil evaluasi pencapaia n kiner ja 
pem bangu nan daerah berdasarkan hasil evaluasi pel aksana an 
prog ram dan kegiatan RKPD tahun lalu dan evaluasi RPJMD. 
2.6 Perm asalahan Pembangunan Daerah 
Mem uat penjelasan terhadap permasalahan daerah yang 
berh ubun gan dengan prioritas dan sasaran pem bangunan 
daer ah se rta identifikasi permasalahan penyelenggaraa n urusa n 
pem erinta han daerah. 
2. 7 Isu Strate gis 
Men cakup iden tifikasi isu di tingkat Kabupaten terhadap Isu 
Regio nal dan Nasional serta permasalahan-permasala han yang 
menj adi isu strategis Kabupaten Kudus tahun 2023 . secara logis dasar -dasa r anali sis, 
daerah dari kondis i geogr afi, Bab II Gambar an Umum Kondisi Daerah 
2.1 Kond isi Umum Daerah 
Men jelas kan dan menyajikan 
gam bara n umum kondisi 
demo grafi. 
2.2 Aspe k Kesejahteraan Masyarakat 1.5 Sistem atika Dokumen RKPD 
Men gemu kakan sistematika RKPD terkait dengan pengaturan 
serta penjelasa n ringkas isi dari setiap bab. 
1-11 Bab V Rencan a Kerja dan Pendanaan Daerah 
5.1 Kerangka Pendana an Tahun 2023 
Memuat kerangka pendanaan untuk tahun 2023 yang 
merupakan hasil analisis keuangan, berdasarkan Peraturan 
Pemerinta h Nom or 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 
4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strateg i Pembanguna n Daerah 
Mengem ukak an Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi 
Pem bang unan Daerah . 
4.2 Prioritas Pemban gunan Daerah Tahun 2023 
Men gemu kakan prioritas pembangunan tahun re ncana yang 
diambil dikaitkan dengan fokus program penyesu aian arah 
kebi jakan yang selaras dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas 
Nasi onal Tahun 2023. 
4.3 Arah Pengembangan Wilayah di Kabup aten Kudus 
Men gemu kakan arah pengembangan Kabupaten Kudu s sebag ai 
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Andalan Wanarakuti di 
Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Nasio nal. 
4.4 Penelaah an Pokok-pokok Pikiran DPRD 
Mengemu kakan rumusan usulan program dan kegiatan yang 
bersumbe r dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD 
yang merupakan hasil reses dan rangkuman denga r pendapat 
DPR D dengan perangkat daerah untuk agenda kerja DPRD 
Tahun 2023. 
4.5 Ara h Pengembang an Kebijakan Bidang Urusan 
Men gemu kakan arah kebijakan pemb angunan daera h dengan 
memperh atikan prioritas dan sasaran pembanguna n nasional 
yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urus an 
pemerint ahan dalam rangka menja min sinergitas program 
pembang unan nasional dan daerah , sehingga selaras dengan 
program dan kegia tan yang direncanak an. 
4.6 Inovasi Kebijakan Pembangunan 
Memuat inovasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan 
pela ksana an program dan kegiatan yang dikembang kan untuk 
mengakse leras ikan pencapaian visi, misi , tujuan dan sasar an 
pembang unan Kabu paten Kudus . 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 
Men jelas kan proyeksi keuangan daerah dan kerangka 
pendanaan serta arah kebijakan pendapatan daera h, belan ja 
daerah dan pemb iayaan daerah . 
I-12 Bab VII Penut up 
Meng emuk akan tentang kaidah pelaksanaan RKPD Kabupa ten 
Kudu s Tahun 2023. Bab VI Kinerja Peny elen ggar aan Pemerintah Daera h 
6.1 Indika tor Kine rja Utama Daerah Tahun 2023 
Memua t target pada indikato r kine rja utama daerah tahun 
2023 seba gai upaya pencapaian prioritas pem bangunan 
daerah tahun 2023. 
6.2 Indika tor Kine rja Penyelenggaraan Pemerin tahan Daerah 
Memu at Indik ator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 yang merupakan 
Peneta pan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian 
Kinerj a Penye lenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten 
Kudus. 5.2 Renc ana Prog ram dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023 
Men gemu kakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan 
prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi 
pem bang unan tahunan, kedudukan tahun rencana pada RKPD 
Tahun 2023 dan capaian kinerja yang direncana kan dalam 
RPJMD Tahun 2018-2023, Impleme ntasi Program Unggu lan 
Bup ati Tahun 2023 dan Rencana Aksi Responsif GESI (Gend er, 
Equality and Social Inclusion) . 
5.3 Rencana Kerja Pemulihan Covid-19 Tahun 2023 
Mem uat rencan a kerja , prioritas dukungan urusa n, fokus 
program dan kegiatan pembangunan pasca Covid- 19 beserta 
alokasi angga ranny a.