Apa substansi hukum dari Pasal 4 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 19 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 19 Tahun 2018 tentang PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM ), khususnya BAB III - SUSUNAN TI M DAN MEKANISME PENGADUAN, Pasal 4, adalah:

(1) Dalam melaksanakan pedoman ini perlu dibentuk Tim 
Penanganan Pengaduan yang bertugas menangani dan 
mengelola pengaduan. 
(2) Susunan Tim Penanganan Pengaduan adalah sebagai 
berikut : 
a. Penanggungjawab : Sekretar is Daerah Kabupaten Bangka 
Selatan. 
b. Ketua : Inspektur Daerah Kabupaten Bangka 
Selatan. 
c. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah 
Kabupaten Bangka Selatan. 
d. Anggota : 1.Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten 
Bangka Selatan; 
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja, 
Transmigrasi, Koperasi dan UKM 
Kabupaten Bangka Selat an; 
3. Kepala Dinas Sosial, 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Kabupaten Bangka Selatan; 
4. Kepala Dinas Komunikasi dan 
Informatikan Kabupaten Bangka 
Selatan; 
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang, 
Perhubungan Kabupaten Bangka 
Selatan; 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 6. Kepala Badan Keuangan Daerah 
Kabupaten Bangka Selatan; 
7. Kepala Dinas Penanaman Modal, 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu, Perindustrian, dan 
Perdagangan Kabupaten Bangka 
Selatan; 
8. Kepala Badan Kepegaw aian dan 
Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Daerah Kabupaten 
Bangka Selatan; 
9. Kepala Bagian Administrasi 
Infrastruktur dan Layanan 
Pengadaan Barang dan Jasa 
Sekretariat Daerah Kabupaten 
Bangka Selatan. 
(3) Dalam kondisi tertentu, apabila informasi pengaduan yang 
diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan 
berdasarkan pertimbangan professional auditor, informasi 
pengaduan layak ditindaklanjuti apabila memenuhi kriteria 
What, Where, When (3W). 
(4) Pertimbangan professional sebagaimana dimaksud pada 
adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada 
data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi 
lain yang mendukung laporan/pengaduan. 
(5) Setiap pengadu dalam menyampaikan pen gaduan, 
dilakukan dengan menyebutkan identitas yang jelas dan 
menyerahkan bukti -bukti pendukung antara lain nama, 
alamat dan nomor telepon. 
(6) Dalam hal hasil telaah pengaduan hanya memenuhi kriteria 
3W dan pengadu jelas nama dan alamatnya serta dapat 
dihubungi, maka harus diupayakan mengundang pengadu 
untuk memperoleh tambahan informasi sebelum 
diterbitkannya Surat Tugas.