Bagaimana redaksi normatif Pasal  13 dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 22 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 22 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  13 berbunyi:

(1) Bidang Pendapatan Asli Daerah 1 dipimpin oleh seorang 
Kepala Bidang. 
(2) Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah 1 mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup 
pendapatan asli daerah 1 meliputi pengelolaan Pajak Hotel, 
Pajak Restoran, Pajak Hibu ran, Pajak Parkir, BPHT B dan 
PPJ. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 2), Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah 1 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup 
pendapatan asli daerah 1; 
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis 
lingkup pendapatan asli daerah 1; 
c. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pendapatan 
asli daerah 1; 
d. pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan 
fungsi -fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah 
lingkup pendapatan asli daerah 1; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah 1 
adalah sebagai berikut: 
a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup 
Bidang Pendapatan Asli Daerah 1 ; 
b. membina dan me ndistribusikan tugas kepada bawahan 
berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan 
dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 
c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan 
pendapatan asli daerah 1 lingkup Pajak Hotel, Pajak 
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, BPHTB dan PPJ; 
 
d. megoordinasikan ... 
26 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 d. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis lingkup 
pendapatan asli daerah 1; 
e. mengoordinasikan pendaftaran, penetapan, pendapatan 
dan penilaian Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 
Hiburan, Pajak Parkir, BPHTB dan PPJ; 
f. mengoordinasikan pemungutan Pajak Hotel, Pajak 
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir , BPHTB dan PPJ; 
g. mengoordinasikan laporan realisasi penerimaan 
pendapatan asli daerah 1; 
h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai 
dengan kewenangannya; 
i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
j. melaksanakan monitoring, evalu asi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban 
kepada atasan; dan 
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
(5) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang 
Pendapatan Asli Daerah 1 membawahkan: 
a. Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran ; 
b. Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir ; dan 
c. Sub Bidang BPHTB dan PPJ; 
 
Paragraf 1 
Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran