Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 18 PERATURAN BUPATI BULUNGAN Nomor 40 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BULUNGAN Nomor 40 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN, pada , Pasal 18 menjelaskan:

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-
Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tarnbahan Iembaran Negara Republik2.
3.-2-
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah
Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang_
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 renrang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2O2O
tentang Cipta Kerl'a (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 200g tenang
Sistem Pengendalian Intern pemerintah (kmbaran
Negara Repubtik Indonesia Tahun 20Og Nomor 127,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2}lz
tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Kepala Badan pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor pF,R-1326 /K/ LB / 2OOg tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem pengendalian
Intern Pemerintah;
Peraturan Kepala Badan pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor pER-6gg/K/D4/2O12 tentang4.
5.
6,
7.
-3-
Pedoman Pelal<sanaan penilaian Risiko di Lingkungan
Instansi Pemerintah;
Peraturan Kepala Badan pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman
Pengawasan Intem Berbasis Risiko (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796);
Peraturan Bupati Bulungan Nomor 8 Tahun 2Ol9
tentang Petunjuk Pelaksanaan penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah
Kabupaten Bulungan Tahun 2O19 Nomor 8);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.