Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN WALI KOTA CIREBON Nomor 53 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA CIREBON Nomor 53 Tahun 2021 tentang JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PEMERINTAH DAERAH, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon. 
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom . 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon. 
5 
 
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 
6. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat 
LKD adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas 
pokok dan fungsi di bidang kearsipan. 
7. Arsip adalah Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 
berbagai bentuk dan media sesuai dengan 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 
dibuat dan diterima oleh lembaga Organisasi Politik, 
Organisasi Kemasyarakatan, dan Perseorangan dalam 
pelaksanaan kehidupan bermasy arakat, berbangsa dan 
bernegara. 
8. Retensi Arsip adalah Jangka Waktu penyimpanan yang 
wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip. 
9. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA 
adalah Daftar yang berisi paling sedikit jenis arsip 
beserta jangka waktu pe nyimpanannya sesuai dengan 
nilai kegunaannya sebagai Pedoman dalam Penyusutan 
Arsip. 
10. Jadwal Retensi Arsip Substantif adalah daftar yang berisi 
jenis atau seri arsip yang diciptakan karena pelaksanaan 
fungsi pokok (substantif) Pemerintahan Daerah yang 
berada pada Unit Organisasi di lingkungan Dinas -dinas 
atau Unit Organisasi. 
11. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah 
arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit 
kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai 
guna dan penyerahan a rsip statis kepada Lembaga 
Kearsipan Daerah Kota. 
12. Pemindahan Arsip Inaktif adalah kegiatan pengurangan 
arsip inaktif dan pen galihan tanggung jawab pengolahan 
arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan di 
Perangkat Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah. 
13. Pemusnahan Arsip adalah kegiatan pengurangan arsip 
yang tidak bernilai guna dan pengamanan informasi 
yang dilakukan dengan cara penghancuran fisik arsip 
sampai tidak dapat dikenali lagi. 
14. Penyerahan Arsip Statis adalah kegiatan pengurangan 
arsip pen galihan tanggung jawab pengelolaan arsip statis 
dari lembaga pencipta arsip kepada lembaga kearsipan 
dalam rangka penyelamatan dan pelestarian memori 
kolektif dan bahan pertanggungjawaban. 
6 
 
15. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada 
kegunaanny a bagi kepentingan pengguna arsip. 
16. Jangka waktu simpan /retensi adalah masa simpan 
minimal suatu jenis arsip pada Unit Pengolah dan atau 
Unit Kearsipan. 
17. Jangka waktu simpan /retensi aktif adalah masa simpan 
minimal suatu jenis arsip pada Unit Pengolah. 
18. Jangk a waktu simpan /retensi inaktif adalah masa 
simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Kearsipan 
atau Pusat Kearsipan. 
19. Keterangan musnah adalah Keterangan yang 
menyatakan bahwa Arsip dapat dimusnahkan karena 
jangka waktu penyimpanan telah selesai dan tidak 
memiliki nilai guna lagi. 
20. Keterangan permanen adalah keterangan yang 
menyatakan bahwa arsip memiliki nilai sekunder, yang 
wajib diserahkan kepada Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan Daerah/Arsip Nasional Republik Indonesi a 
sesuai ketentuan perundang -undangan. 
21. Keterangan dinilai kembali adalah keterangan yang 
menyatakan bahwa suatu jenis arsip belum dapat 
ditentukan nasib akhirnya, sehingga perlu dilakukan 
penilaian dan pengkajian kembali. 
22. Penyu sutan Arsip adalah kegiatan pengurangan arsip 
dengan cara : 
Meminda hkan arsip In aktif dari Unit Pengo lah ke 
Unit Kearsipan dalam Perangkat Daerah ; 
Memusnahkan arsip sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang -Undangan; dan 
Menyerahkan Arsip Statis oleh Unit Kearsipan dalam 
Lingkungan Perangkat Daerah kepada Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah atau Arsip 
Nasional Republik Indonesia.