Menurut PERATURAN  BUPATI BATANG Nomor 81 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN  BUPATI BATANG Nomor 81 Tahun 2021 tentang PENDELEGASIAN KEWENANG AN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan B upati ini yang dimaksud dengan ; 
1. Daerah adalah Kabupaten Batang . 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Batang . 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah . 
5. Dinas Penanaman Modal dan Pe layanan Terpadu Satu Pintu yang 
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Kabupaten Batang . 
6. Penanaman Modal adalah segal a bentuk kegiatan menanam mo dal baik 
oleh penanam modal dalam neger i maupun penanam modal asing, untuk 
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia . 
7. Penanam Modal adalah pers eorangan atau badan usaha yang melakukan 
penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan 
penanam modal asing . 
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang dimiliki oleh 
penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis . 
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah 
pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesat uan proses dimulai dari 
tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan 
melalui satu pintu . 
10. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan 
berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap 
permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara 
terpadu dalam satu pintu . 
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( Online Single 
Submission ) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik 
terintegrasi yang dikel ola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk 
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko . 
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha 
untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya. 
13. Perizinan Nonb erusaha adala h pendaftaran yang diberika n kepada 
perseorangan atau non perseorangan untuk memul ai dan menjalankan 
 kegiatan non berusaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang 
dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan . 
14. Perizinan Berusaha Ber basis Risiko adalah Perizinan Berusaha 
berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 
15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti 
registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan 
sebagai identitas bagi Pelaku Usaha da lam pelaksanaan kegiatan 
usahanya. 
16. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar 
pelaksanaan kegiatan usaha . 
17. lzin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk 
pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha 
sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. 
18. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan . 
19. Nonperizinan adalah pember ian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya 
sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan 
pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
20. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh 
Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan 
oleh Instansi pemerintah. 
21. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara 
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang . 
22. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanf aatan Ruang adalah Dokumen 
yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang 
dengan R encana Detail Tata Ruang . 
23. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah Dokumen 
yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaata n Ruang 
dengan R encana Tata Ruang selain R encana Detail Tata Ruang . 
24. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah Dokumen 
yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang 
didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strateg is dan belum 
diatur dalam R encana Tata Ruang dengan mempertimbangkan asas dan 
tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang. 
25. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup 
atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah 
meda patkan persetujuan dari Pemerintah Pusat at au Pemerintah Daerah . 
26. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah 
perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk 
membangun baru, mengubah, memperlua s, mengurangi dan/atau merawat 
bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung . 
27. Pendelegasi an W ewenang adalah penyerahan tugas, hak, kew ajiban, dan 
pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk 
penandatanganannya atas nama pemberi wewenang . 
28. Tim Teknis merupakan r epresentasi dari perangkat daerah terkait yang 
dibentuk sesuai dengan peraturan perundang -undangan serta memiliki 
tugas menyiapkan rekomendasi atas penerbitan perizinan dan 
nonperizinan . 
29. Tim Pengawasan merupakan representasi dari perangkat daerah terkait 
yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang 
memilik i tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaks anaan kegiatan 
berusaha dan non berusaha.