Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam NOMOR J4TAHUN 2021 Nomor J4TAHUN Tahun 2021 Pasal 1?
Dalam NOMOR J4TAHUN 2021 Nomor J4TAHUN Tahun 2021 tentang , BAB II - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Mojokerto. 
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Mojokerto. 
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Mojokerto. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Mojokerto. 
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat 
UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah 
Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. 
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 
9. Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat SDA 
adalah Sumber Daya Alam Kabupaten Mojokerto. 
10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah Rencana 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Kabupaten Mojokerto. 
11. Rencana Pembangunan 
selanjutnya disingkat 
Pembangunan Jangka 
Mojokerto. Jangka Panjang Daerah yang 
RPJPD adalah Rencana 
Panjang Daerah Kabupaten 
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Mojokerto. 
13. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya 
disingkat KLHS adalah Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis Kabupaten Mojokerto. 
14. Kebijakan Rencana dan Program yang selanjutnya 
disingkat KRP adalah Kebijakan Rencana dan Program 
Kabupaten Mojokerto. 
3 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang 
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan 
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan 
Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324); 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan 
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1539); 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten 
Mojokerto Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5); 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran 
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Perturan 
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 
Nomor 6). 
2 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140); 
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 
BUPATI MOJOKERTO 
PROVINSI JAWA TIMUR 
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 
NOMOR 34 TAHUN 2021 
TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO 
Menimbang 
Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI MOJOKERTO, 
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/ 
2016 ten tang Pedoman Nomenklatur Perangkat 
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang 
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang 
Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang 
Kehutanan, maka Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Mojokerto perlu disesuaikan; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Mojokerto; 
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2730); 
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 69);