Apa yang diatur dalam Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah Nomor 30 Tahun 2021 pada Pasal 11?
Berdasarkan Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah Nomor 30 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, BAB III - STANDARDANJENIS PELAYANAN, Pasal 11 menyebutkan bahwa:

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha
dan Pelayanan Non Perizinan, Kepala DPMPTSP memperhatikan:
a. penyederhanaan persyaratan perizinan;
b. percepatan waktu penyelesaian permohonan;
c. penyediaan informasi kepastian biaya;
d. penyediaan informasi kejelasan prosedur;
e. pemberian kemudahan penyampaian pengaduan; danl atau
f. pemberian informasi kejelasan penyelesaian pengaduan.
- 8 -
(2) Penyederhanaan persyaratan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan
Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
dilakukan dengan:
a. menghapuskan atau meniadakan persyaratan yang tidak berdarnpak secara
hukum;
b. menyatukan beberapa persyaratan yang mempunyai substansi yang sarna;
dan Zatau
c. menghapuskan
dunia usaha.persyaratanyang mempersulit terhadap perkembangan
(3) Percepatan waktu penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dapat dilakukan melalui:
a. tanda tangan secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. pengajuan permohonan secara elektronik;
c. komunikasi dengan pemohon secara elektronik; dan Zatau
d. penerapan tanda terima dan nomor antrian secara elektronik.
(4) Penyediaan informasi kepastian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dapat dilakukan melalui:
a. penetapan nominal biaya pasti untuk pelayanan perizinan sesuai peraturan
perundang-undangan; dan/atau
b. penginformasian nominal biaya secara terbuka melalui media elektronik,
media informasi, brosur / leaflet, sosialisasi dan dialog pelayanan.
(5) Penyediaan informasi kejelasan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dapat dilakukan melalui:
a. penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur dan Standar
Pelayanan Perizinan;
b. penginformasian Standar Operasional Prosedur Pelayanan secara terbuka
melalui media elektronik, media informasi, brosur / leaflet, sosialisasi;
c. pelayanan dilakukan berdasarkan urutan serta kelengkapan dan
keabsahan persyaratan permohonan perizinan;
d. penjelasan secara jelas dan tuntas kepada pemohon mengenai tahapan
pelayanan perizinan oleh petugas Unit Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP;
dan
- 9-
e. penyampaian informasi tahapari/ proses penyelesaian permohonan
perizinan kepada pemohon oleh petugas Unit Pelayanan Perizinan pada
DPMPTSP.
(6) Pemberian kemudahan penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada
huruf e dapat dilakukan melalui:
a. penginformasian secara terbuka prosedur penyampaian pengaduari/
keluhan;
b. penyediaan saran a pengaduarr/ keluhan;
c. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan/keluhan; dan/ atau
d. mekanisme penyampaian pengaduan/keluhan.
(7) Pemberian informasi kejelasan penyelesaian pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan melalui:
a. proses penyelesaian pengaduan/keluhan secara terbuka;
b. penginformasian secara terbuka prosedur penyelesaian pengaduan /
keluhan;
c. penyediaan sarana pengaduanj'keluhan;
d. prosedur pelayanan dalam penyelesaian pengaduan Zkeluhan; dany atau
e. penetapan mekanisme penyelesaian pengaduanj'keluhan.