Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 19 PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 84 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 84 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, pada BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 19 menjelaskan:

(1) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbidang yang dalam pelaksanaan 
tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan 
Organisasi K emasyarakatan . 
 
(2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), mempuny ai tugas membantu 
Kepala Bidang dalam penyiapan bahan penyusunan 
program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan 
kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan 
di bidang pendaftaran organisasi masyarakat , 
pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan 
mediasi sengketa organisasi masyarakat , pengawasan 
organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing di 
Daerah. 
 
 
 
 
 
 
 22 
(3) Subbidang Organisasi Kemasya rakatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi sebagai 
berikut: 
a. perencanaan, pengoordinasian, pembina an, 
pengendalian dan pengawas an program dan kegiatan 
Subbidang Organisasi Kemasyarakatan ; 
b. penyusunan rencana Subbidang Organisasi 
Kemasyaraka tan sesuai dengan rencana kerja 
BAKESBANGPOL ; 
c. penyusunan program dan kegiatan tahunan; 
d. pembantuan kepala bidang dalam melaksanakan 
koordinasi perencanaan kegiatan pembangunan ; 
e. pelaksanaan, pengoordinasian, dan penyiapan bahan 
Subbidang Organisasi Kemasyara katan , yang meliputi: 
1. penerapan standar, norma, pedoman, kriteria dan 
prosedur; 
2. penghimpunan dan pembelajaran peraturan 
perundang -undangan, kebijakan teknis, pedoman dan 
petunjuk teknis serta bahan -bahan lainnya yang 
berhubungan dengan urusan organisasi 
kemasyarakatan sebagai pedoman dan landasan 
kerja; 
3. pencarian, pengumpulan, penghimpunan dan 
pengolahan data serta penginformasian yang 
berhubungan dengan urusan organisasi 
kemasyarakatan sebagai pedoman dan landasan 
kerja ; dan 
4. penginventarisasian permasalaha n yang berhubungan 
dengan urusan organisasi kemasyarakatan sebagai 
pedoman dan landasan kerja dan menyiapkan bahan 
petunjuk pemecahan masalah. 
f. penyusun an bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
BAKESBANGPOL sesuai deng an lingkup tugasnya; 
g. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
BAKESBANGPOL sesuai dengan lingkup tugasnya; 
h. pelaksanaan penyusunan dan sosialisasi standar 
prosedur operasi, petunjuk teknis, petunjuk 
opereasional, dan dokumentasi urusan bidang 
organis asi kemasyarakatan ; 
i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan 
kegiatan kepada atasan; 
j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan 
kegiatan kepada atasan; 
k. pengoordinasian tugas staf di bawah pengawasan 
Subbidang Organisasi Kemasyarakatan ; 
l. pemberian sa ran dan pertimbangan kepada kepala 
bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu 
diambil dalam bidang tugasnya; 
m. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan 
pengembangan karier; 
 
 
 
 
 
 
 23 
n. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas 
bawahan agar sasaran dapa t tercapai sesuai dengan 
program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang 
berlaku; 
o. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya; 
p. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan 
q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sepanjang tidak bertentangan dengan per aturan 
perundang -undangan. 
 
 
Paragraf 5 
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik