Menurut PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 3 Tahun 2008, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 3 Tahun 2008 tentang URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 . 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . 
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat sebagai daerah otono m. 
4. Daerah adalah Kota Tasikmalaya . 
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah . 
6. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya . 
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Per wakilan Rakyat Daerah Kota 
Tasikmalaya. 
 -3- 
 
8. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas -batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyar akat dalam Sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia . 
9. Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat se suai 
dengan peraturan perundang -undangan . 
10. Urusan pemerintahan adalah Fungsi -fungsi pemerintahan yang 
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan 
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi -fungsi 
tersebut yang menjadi kewenangannya dala m rangka melindungi, 
melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat . 
11. Urusan pemerintahan sisa adalah Urusan pemerintahan yang 
tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Peme rintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan masing -
masing tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yang 
penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan 
pemerintahan. 
12. Eksternalitas adalah Kriteria pembagian urusan pemerintahan 
dengan memperhatikan dampak yan g timbul sebagai akibat dari 
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan , dimana a pabila 
dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan 
pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Pemerintahan 
Daerah. 
13. Akuntabilitas adalah Kriteria pembagian urusan pemerintahan 
dengan memperhatikan pertanggungjawaban pe merintahan 
daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu 
kepada masyarakat dimana a pabila dampa k penyelenggaraan 
bagian urusan pemerint ahan secara l angsung hanya dialami 
secara lok al, maka pemerintahan daerah bertanggungjawab 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut. 
14. Efisiensi adalah Kriteria pembagian urusan pemerintahan 
dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat dipe roleh 
dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan , dimana 
apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani 
Pemerintahan Daerah maka diserahkan kepada Pemerintahan 
Daerah .