Apa yang diatur dalam PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 121/ Tahun 2020 pada Pasal 8?
Berdasarkan PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 121/ Tahun 2020 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 8 menyebutkan bahwa:

ayat ( 1) serta berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 
huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan 
Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan 
Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Layanan 
Sertifikasi Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik 
Farmasi dan Uang Kuliah Tunggal Program Studi Diploma Tiga 
Pengawasan Epidemiologi Politeknik Kesehatan pada 
Kementerian Kesehatan; 
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata 
Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6854); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
15); 
jdih.kemenkeu.go.id
Menetapkan - 2 -
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2021 
tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, 
dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 970); 
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
1031); 
MEMUTUSKAN: 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS DAN 
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 
KEBUTUHAN MENDESAK ATAS LAYANAN SERTIFIKASI 
TANDA DAFTAR PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK 
FARMASI DAN UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM STUDI 
DIPLOMA TIGA PENGAWASAN EPIDEMIOLOGI POLITEKNIK 
KESEHATAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.