Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BARITO TTMUR Nomor I Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BARITO TTMUR Nomor I Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2A22', Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Kepala. Daerah sebagai unsur
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom'
2. Bupati adalah Bupati Barito Timur
3. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Timur'
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten
1O. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala
Desadalambidangtertibadministrasi,PemerintahandanPembangunan
serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat'
ll.Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
ApBD adalah rencana keuangan pemerintahan Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Penerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah'
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan
yang diterima kabupaten d.alam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten Kabupaten Barito Timur setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus.
13. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut SILTAP adalah Penghasilan
Tetap Aparatur Pemerintah Desa yang dihitung dan dibayarkan tiap bulan
berdasarkan kinerja'
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disingkat
pKpKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena
jabatannyamempunyaikewenanganmenyelenggarakankeseluruhan
pengelolaan keuangan desa'
15" Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa selanjutnya disingkat PKPAD
adalah Kepa1a Desa atau sebutan narna lain yang karena jabatannya
mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan aset
desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk
melaksanakan pengelolaan keuangan desa'
17. Pelaksana Pengelolaan Aset Desa yang selanjutnya disingkat PPAD adalah
unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan
pengelolaan aset desa.
18. Bendahara umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Da"erah'
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa'
2O. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya
adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat
dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah'
ffs,s,"fu fi":er'!'& F
iiii::h{[.],fh
21. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah
bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan lembaga
yang dibentuk meialui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang
ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah'
22. Prinsip penggunaan dan pengelolaan ADD meliputi:
Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
seluruh kegiatan harus dapat d.ipertanggungjawabkan secara
administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
C.ADDdigunakansecarahemat,terarahdanterkendali.
23. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disingkat
BPJSKesehatanadalahbadanhukumyangdibentukuntuk
menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan'
24.IuranJaminan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah
uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau
pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan'
25. Peserta adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah membayar
Iuran Jaminan Kesehatan'
26. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur'