Apa saja yang diatur dalam Pasal 8 NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 39 Tahun 2021?
Ketentuan dalam NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 39 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KE RJA, BAB IV - URAIAN TUGAS UNSUR SEKRETARIAT, Pasal 8 menetapkan:

(1) Bagian Persidangan dan Perundang -undangan 
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang 
dalam tugasnya bertanggung jawab kepada 
Sekretaris DRPD. 
 
(2) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 
menyelenggarakan fungsi dukungan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD dalam 
bidang pembentukan perda, pengawasan dan 
pengganggaran. 
 
 
8 
 (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Bagian Persidangan dan 
Perundang-undangan mempunyai fungsi : 
a. penyiapan bahan-bahan dan pelaksanaan 
persidangan dan rapat rapat; 
b. pelaksanaan evaluasi dan verifikasi dan 
koordinasi usulan rancangan peraturan 
daerah, naskah akademik dan risalah rapat; 
c. pengumpulan bahan rancangan peraturan 
daerah Inisiatif dan program legislasi 
daerah; 
d. pelaksanaan verifikasi dan evaluasi dan 
koordinasi dalam penyusunan Daftar 
Inventarisasi Masalah (DIM), jaringan 
aspirasi masyarakat dan Pokok Pikiran 
DPRD; 
e. pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan 
koordinasi pembahasan KUA PPAS, APBD, 
APBD Perubahan serta Perda 
Pertanggungjawaban Keuangan; 
f. pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan 
koordinasi rumusan rapat pengawasan dan 
penggunaan anggaran; 
g. pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan 
koordinasi pengawasan dalam rangka 
pelaksanaan kebijakan dan penegakan Kode 
Etik DPRD. 
 
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Bagian 
Persidangan dan Perundang-undangan dibantu 
Kelompok Jabatan Fungsional. 
 
(5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh 
seorang Kepala Sub Bagian yang dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 
kepada Kepala Bagian Persidangan dan 
Perundang-undangan. 
 
Bagian Ke empat 
Bagian Perencanaan dan Keuangan