Apa norma yang terkandung dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 7J Tahun 2020?
Substansi PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 7J Tahun 2020 tentang RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SITUBONDO, khususnya BAB III - RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL, Pasal 6, memuat:

(1) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas kebijakan 
dasar penanaman modal untuk : 
a. menciptakan iklim penanaman modal yang 
kondusif; 
b. menciptakan produk-produk unggulan pelayanan 
penanaman modal daerah; 
c. peningkatan obyek penanaman modal dengan cara 
pengembangan kegiatan ekonomi daerah melalui 
tiga pendekatan, meliputi: 
1. ekstensifikasi; 
2. intensifikasi; dan 
3. diversifikasi. 
d. penumbuhan sub sektor, bidang dan produk 
unggulan daerah sebagai ikon obyek investasi 
daerah; 
e. penurunan kesenjangan persebaran penanaman 
modal melalui pemerataan penanaman modal 
kawasan utara, kawasan tengah dengan kawasan 
selatan; 
8 
f. mendorong sebaran pengembangan infrastruktur 
penunjang penanaman modal secara seimbang dan 
sesuai kebutuhan pada kawasan utara, kawasan 
tengah dengan kawasan selatan; 
g. pengembangan penanaman modal diprioritaskan 
pada prioritas nasional yaitu Sektor Pangan, Energi 
dan Infrastruktur , serta prioritas daerah yaitu 
Sektor Perikanan , dan Sektor Pertanian Pangan; 
h. menciptakan penanaman modal yang berwawasan 
lingkungan ; 
1. peningkatan kemampuan investasi bagi U saha 
Mikro dan Koperasi melalui pembentukan usaha 
bersama para pelaku usaha; 
J. pengembangan lembaga promosi dan pemasaran 
investasi dan potensi daerah dalam rangka 
peningkatan penanaman modal daerah. 
(2) Dalam menetapkan prioritas kebijakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), Pemerintah Daerah : 
a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam 
modal dalam negeri dan penanam modal asing 
dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional 
menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha 
dan kearnanan berusaha bagi penanam modal 
sejak proses pengurusan perizinan sarnpai dengan 
berakhirn ya kegiatan penanaman modal sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ; 
dan 
b. membuka kesempatan bagi perkembangan dan 
memberikan perlindungan kepada usaha mikro 
dan koperasi.