Apa saja yang diatur dalam Pasal 13 PERATURAN BUPATI SAROLANGUN Nomor 11 Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SAROLANGUN Nomor 11 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 20 20 TENTANG, Pasal 13 menetapkan:

(1) Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 
melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan perumusan kebijakan peningkatan 
kualitas perumahan kumuh, permukiman kumuh, pemanfaatan dan 
pengendalian kawasan permukiman serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 
(PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman. 
(2) Untuk me nyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidan g 
Kawasan Permukiman menjalankan fungsi: 
a. Merumuskan rencana kegiatan dibidang tugasnya ; 
b. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang Kawasan Permukiman 
dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan 
Permukiman ; 
c. Melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan 
kualitas per umahan kumuh dan permukiman kumuh ; 
d. Melaksanakan kebijakan pemanfaatan serta pengendalian kawasan 
permukiman; 
e. Menyusun perencanaan teknik, standar dan pedoman, pelaksanaan bantuan 
di bidang PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman; 
f. Penyediaan dan Pengawasan Standar PSU sesuai kewenangan terhadap 
prasarana(jaringan jalan, saluran pembuangan air hujan atau dranase, 
penyediaan air minum, salu ran pembuangan air limbah atau senitasi, tempat 
pembuangan sampah), sarana (ruang terbuka hijau, sarana) dan utilitas 
umum(jaraingan listrik) pada perumahan dan kawasan permukiman. 
g. Melaks anakan pemantauan dan evaluasi dibidang Kawasan Permukiman dan 
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan 
Permukiman ; dan 
h. Melaksanakan tugas lain yang diberika n oleh atasan berkaitan dengan tugas 
pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Kawasan 
Permukiman membawahi: 
 a. Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman ; 
 b. Seksi Penataan Kawasan Permukiman; dan 
 c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Permukiman. 
 
2. ketentuan Pasal 16 diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :