Jelaskan isi kandungan Pasal 7 dari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pernerintah Nomor 60 Nomor 6 Tahun 2014.
Sesuai dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pernerintah Nomor 60 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran, ketentuan pada , Pasal 7 berbunyi:

(I) Pemerintah aerah rneng nggarkan Dana Desa .alarn APBD 
berdasarkan Peratu ran Presiden me ngcnai rincian APB 
(2}1 Dalam rangka periatausa haan, pertanggun gjawa ban, dan pelaporan 
Dana Desa , Perncrint i'h I aerah melakuka n pencatatan pendapa 
dan belanja atas na Desa sebagaimana dimak ud pada ayat ( 1 1. 
(3) Pencata tan pend apata n Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), berd aaarkan daftar rincian Sura Perintah Pencairan Dana (SP2D), 
penyal uran Dana Desa dari aplikasi Online oni taring Si stem 
Perbend aharaan dan Anggaran Negara [O SPAN) 1. 
(4) Pencatata n belanja Dana Desa seba aimana dimaksud pada ayat (2) 
dengan Surat Perinta h Penc airan Dana (SP2D) 1 Pengesahan yang 
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan daftar rincian Sura 
Perlntah Pencairan Dana (SP2 D) hasil pemotongan Dana Desa dari 
aplikasi Online Monitoring Sistern Perbendaharaan dan Anggaran 
Negara ,(OM PA _). 
Dipindai dengan CamScanner Pasal 21 
(1) Masyarakat Des a berpartis i pasi dalam penetapan Priori s 
Penggunaan Dana Desa , 
(2) Partisipasi masyaraka t desa sebagairnan a dimak sud pada a at 1( 1) 
dilakukan dengan cara: 
a terliba t aktif dalam setia p tahapan pen rusunan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa. 
b, menyamp aikan usulan program dan I a tau kegiatan , 
c, ikut serta mensosialisa·sikan Priori ta Penggunaan Dana Des . 
(3) Pemerintah Desa berk ewajiban untuk meHb atkan masy akat dalam 
pene tapan Prior.has Penggunaan Dana De a. Pasal 20 
(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagairnana dimaksud 
dalam Pasa l 18 ayat (7) dilakukan secara swakelol a dengan 
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayak an 
dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyaraka t desa 
setempat . 
(2) Swakel ola seba gaimana dimaks ud pada ayat (1) diutamakan 
menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa. 
(3} Pendan aan Pada t Karya Tunru. Desa sebagaimana dimak sud pada ayat 
(2) dialokasikan untuk upah peke rja paling sedikit 50% (lirna puluh 
persen) dari dana kegiatan Padat Kary a Tunai Desa, a. Keluarga mi kin atau tidak mam pu yang berdo rnisili di desa 
b r L an kutan. 
b. Tidak tcrma suk pen rirna bantuan Progra m Keluarga Harapan 
(PKH j, Kartu Sem bako, Kartu Pra Kerj a, Ban tuan Sosial Tunai dan 
program banruan sosia l pemerintah lainrr a. 
3) Dalam hal keluarga penerima manfaa t BLT Desa se bagaimana 
dimaksud pada ayat (2) rnerupakan petani BLT Desa dapat 
digunaka n un uk kebutuhan pernhelian pupu k. 
4J Rincian keluarg a penerima manfaat segai rnana dirnaksu d pada . } at 
(2) berdasa rkan kelornpo k pekerjaan ditetapkan dengan p ra' uran 
epala Desa, 
5) Pendataan kelu arga penerirna manf aat sebagairnana dimaksud pada 
aya (2) mem pertim bangkan Data Terpadu Kesejah tern an Sosial 
(DTKS dari Kem enterian osial. 
6) Besaran BLT Desa sebagaiaman a dimaksud pada a Tat (1 ditetapkan 
besar Rp. 300;000,- (tiga r tu ribu rupiah) untuk bulan pertama 
samp ai dengan bul n kedua belas pe:r keluarga penerima manfaa t. 
7) Pernb a ar n LT Desa sebaga irnana dimakaud pada ayat 6) 
dilak sanakan selama 12 (dua bela bula n terhitung mulai bulan 
Januari. 
8) Dalam hal tidak terdap at keluarga penerima rnanfaa t BLT Desa 
se bagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan 
Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat kehrarga penerima 
manfaat BLT Desa, 
9) Keterituan mengeriai kriteria, mekanisme pendataan peneta pan data 
kel uarga penerim a manfaat BLT Desa dan Pelaksanaan pem berian 
BLT Desa se bagaimana dimaksud pada ayat 1( 1) dilaksanakan sesuai 
deng an Pera. uran enteri Desa, P.emba.ngunan Daerah Terti nggal dan 
Transrnigrasi mengenai prioritas penggunaan dana desa , 
Dipindai dengan CamScanner Pasal 25 
l) Pernanta uan sisa dana desa seba gairnana dirnaksud dal m Pasa l 23 
ayat (2') huruf e dilakukan untuk mengetahu i: 
a. Be saran sisa dana desa di RKD dari Tahun An ara n 2015 amp 
dengan Tahun Anggaran 2018 yang belum disetor ol h Kepala 
Desa ke RKUD. 
b. Be aran isa Dana Desa di RKUD yang belum disetorkan ol h 
Bup ati ke :RKU rneliputi : 
1. Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sarnp · deng n Tahun 
Anggaran 2018 yang disetor oleh kepa1a Desa ke RKUD . 
2 .. Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 ampai 
dengan Tahu n Anggaran 2019. Pasal 24 
1) P manta uan terhadap penyamp aian laporan realisasi penyerapan dan 
capaian keluaran dana desa dan lapor an konu erqensi pencegahan 
stunt ing sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 43 ayat (2), huruf c dan 
h uruf d dilakuk an untuk menghindari pen undaan penyalur an dana 
desa tahu n anggaran berjalan. 
2) Dalam hal Bup ati terla mbat dan/ atau tidak menyampaikan laporan 
sebagaima na dimak ud p da ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan 
Perbe ndaharaa n N gara (KPPN) selaku Kua a Pengguna An aran 
p nyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana De a d p 
berkoordinasi dan meminta kepada Bup ati untuk melakuk an 
percepatan penyarnpaian lapora n sebagaimane dimaksud pad 
. 1) Keme nterian Keuangan clan 1 emcnteri n Desa, Pernb ngun .. n Daer h 
Terti nggal, d n Tr n mi rasi rnelakukan pernanta uan at s capa ian 
keluaran dana d a secar s ndiri -sendiri atau bersarua -sama. 
2) Pernantauan ol h Perirnban - an dilaksanaka n oleh 
Dir ktora t Jendera1 Perirnbangan I euangan, Kan or Wil yah 
Direkto rat .Jend ral Perbcnda har an. dan/atau KPPN, terhadap: 
a Perier bitan Peraturan upati mengena i ta a cara pembagian clan 
p netap 11 rincian dana d sa seti p desa. 
nyaluran dana desa, 
Laporan reali a i penye rapan dan capaian keluaran dana desa, 
d Pen· ·ampaian 1 poran konuerqensi pencegahan stunting tingkat 
Desa. 
e. i a dana di RKD. BAB VI 
PEMANTAUA N DAN EVALUA I