Apa saja yang diatur dalam Pasal 7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 02 Tahun 2009?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 02 Tahun 2009 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN, Pasal 7 menetapkan:

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dim aksud pada pasal 1 
tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini , ter diri dari : 
a. lampiran I : laporan realisasi anggaran 
 lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggar an menurut urusan pemerintahan 
daerah dan organisasi; 
 lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan 
Daerah , organisasi , pendapatan , belanja , dan pe mbiayaan; 
 lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran be lanja daerah menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi , program, dan kegi atan; 
 lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran be lanja daerah untuk keselarasan dan 
keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi d alam kerangka 
pengelolaan keuangan Negara; 
 lampiran I.5 : daftar piutang daerah; 
 lampiran I.6 : daftar penyertaan modal (investasi ) daerah; 
 lampiran I.7 : daftar realisasi penambahan dan pe ngurangan aset tetap daerah; 
 lampiran I.8 : daftar realisasi penambahan dan pe ngurangan tetap lainnya; 
 lampiran I.9 : daftar kegiatan-kegiatan yang belu m diselesaikan sampai akhir Tahun 
Anggaran berikutnya; 
 lampiran I.10 : daftar dana cadangan daerah ; dan 
 lampiran I.11 : daftar pinjaman daerah dan obligas i daerah. 
b. lampiran II : neraca 
c. lampiran III : laporan arus kas 
d. lampiran IV : catatan atas laporan keuangan