Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 08 Tahun 2013?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 08 Tahun 2013 tentang IZIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dima ksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah an Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 
4. Dinas adalah Dinas pada Pemerintah Kabupaten 
Purbalingga yang diserah i tugas dan tanggung jawab 
dibidang Perhubungan. 
5. Pejabat Penerbit Izin adalah pejabat yang bertanggung 
jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 
Kabupaten Purbalingga. 
 
6. Organisa si Perusahaan Nasional Angkutan Kendaraan Bermotor yang 
selanjutn ya disebut ORGANDA adalah Organisasi Perusahaan Nasional 
Angkutan Kendaraan Bermotor Kabupaten Purbalingga. 
7. Angkutan adalah perpindahan orang dan /atau barang dari satu tempat ke 
tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. 
8. Kendaraa n adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas 
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. 
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh 
peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. 
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk 
angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 
11. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa 
angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum. 
12. Penyidik a dalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri 
Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang -Undang untuk 
melakukan Penyidikan. 
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang 
diberi wewenang khusus oleh Undang -Undang untuk melakukan penyidikan 
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.