Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 40 Tahun 2022 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 40 Tahun 2022 tentang TEKN IS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL , BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dim aksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur pen yelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Kepala Daerah yang selanjutnya di sebut Bupati adalah Bupati Tanah 
Laut. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut 
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur 
Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina K epegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan . 
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat 
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi sya rat tertentu, 
yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu 
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 
7. Penerima gaji terusan adalah adalah janda/duda/anak dari Pejabat 
Negara atau PNS yang meninggal dunia atau tewas, dan masih m enerima 
gaji terusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah da n DPRD, dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutn ya disingkat SKPD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahu n 2016 tentang Perangkat Daerah. 
4 
 10. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah 
Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah 
Laut. 
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang 
berwenang dan bertanggungjawab ata s penggunaan anggaran pada SKPD 
yang b ersangkutan. 
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk 
menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya. 
13. Surat Perintah Membayar yang s elanjutnya disingkat SPM adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran (PA/KPA) untuk mencairkan dana y ang bersumber dari Daftar 
Pelaksanaan Anggaran (D PA) atau dokumen lain yang dipersamakan. 
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
Surat Perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pelaksanaan pengeluaran 
atas beban APBD berdasarkan SPM.