Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 15?
Dalam PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH Nomor 2 Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA, BAB III - PENYALURAN, Pasal 15 mengatur sebagai berikut:

huruf b angka 1 berupa : 
1. laporan realisasi penyerapan dan capa1an 
keluaran Dana Desa tahun anggar'an 
sebelumnya % 
2. laporan realisasi penyerapan dan capain 
keluaran Dana Desa tahap I monunjukkU 
rata-rata realisasi penyerapan paling seiit 
sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-ra ia 
capaian keluaran menunjukkan paling sediit 
sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Daca 
Desa tahap I yang telah disalurkan ; 
3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan 
keluarga penerima manfaat BLT Desa atu 
peraturan kepala desa mengenai penetap an 
tidak terdapat keluarga penerima manfaat BuT 
Desa; dan 
4. berita acara konfirmasi dan rekonsili asi 
kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara 
Pemerintah Daerah dan kepala KPPN 
berasal dari: yang 
a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 201 5 
sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang 
disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan 
b) sisa Dana Desa di RKUD Tab 
2015 sampai dengan Tah,,"" &garan dan ggaran 2019; 
c. tahap III sebesar sebagaimana Pasal 15 ayat (4) hu r dimaksud dalam ru c angk a 1 berup a: 
1. Japor an realisasi keluaran Da ,Penyerapan dan capaian 
ana esa sam menunj ukkan rata _pai dengan tahap II alir a-rata realisa si paling sedikit sebesar 9po, "! penyerapan 
persen) dan rata.r " (sembilan puluh 
menunjukka , Tata capaian kel an paling sedikit <eruaran 
puluh ima persen) a;"" ebesar 75% (tuj:1h 
telah disalurkan: de Jana Desa tahap II ; lan yang 
Scanned with CamS canner 
- 23­ 
2. laporan konv ergensi penc egahan stunting 
tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya . 
(2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun 
Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf 
b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap Ii 
Tahun Anggaran 2021 juga di tambahkan dokum en 
persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai 
tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT 
Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia 
cukup anggaran per bulannya. 
(3) Dalam hal bupati melakukan perubahan peraturan 
bupati mengenai tata cara pembagian dan penetap an 
rincian Dana Desa setiap Desa selain persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c dan avat 
(2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan 
berupa peraturan bupati mengenai perubahan tata c@Ta 
pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap 
Desa. 
(4) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat 
kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaiman@ 
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat 12) 
huruf a angk a 3 untuk seluruh Desa, dan wajib 
disampaikan pada saat penyampaian dokum en 
persyaratan penyaluran tahap l pertama kali. 
(5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) 
huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat {2) 
huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-r e ta 
persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan 
setiap Desa. 
(6) Penyusun an laporan realisasi penyerapan dan capain 
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurui b 
angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b 
angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi 
bidang, kegiatan , uraian keluaran, volt di@ 
k , ume keluar an, 
satuan eluaran; dan capaian keluaran. 
(7) Dalam hal tabel referensi sebagaiman a dim . 
belum memenuhi kebutuha ; naksud paa 
menyampaikan permint aan e b: mput data, bupa .ti 
epa a KPA Peyaturan p., """" an tabel referensi 
D ana okas1 Khusu, Fi { 
ana Desa untuk dilakuke 1s isik dn an pemutakhiran 
(8) Perubahan tabel referensi seba . . t (7) agaimana dimak s id aya mengacu pada peraturan . su pa:la 
Kementerian Dalam Negeri . Yang ditetapkan olh 
Scanned with CamScanner 
- 24­ 
(9) Dokumen pers yaratan penyaluran sebagaim 
. da """° dimaksud pada ayat (l) lan ayat (2) disampaik dit an 
dengan surat pengantar yang litandatangani o'eh 
bupati, wakil bupati, atau pejabat yang ditunjuk. 
(10) Dokumen pers yaratan penyaluran Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) 
disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softccry) 
atau dokumen fisik (hardcoP 
(11) Dokumen digital (softcop) sebagaimana dimaksud pa.da 
diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Onhe 
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaan 
Negara (OM SPAN) .