Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 32 N0M0R3> TAHUN 2021 Nomor 60 Tahun 2021.
Redaksi dari N0M0R3> TAHUN 2021 Nomor 60 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH, pada BAB II - PRINSIP UMUM PENGHAPUSAN, Pasal 32 menjelaskan:

(1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya 
hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 
d dilakukan oleh Pengelola Barang.
(2 ) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan kepada 
Walikota paling sedikit memuat:
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
b. data Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, 
sekurang- kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, 
kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai 
buku, dan/atau nilai perolehan.
(3) Permohonan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilengkapi dengan:
a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/ 
disahkan oleh pejabat berwenang; dan
b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.
(4 ) Walikota melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan 
Barang Milik Daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3).
(5 ) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. penelitian data dan dokumen Barang Milik Daerah;
b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait Barang Milik 
Daerah sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum 
lainnya; dan
c. penelitian lapangan (on site visi, jika diperlukan, guna 
memastikan kesesuaian an tar a Barang Milik Daerah yang 
menjadi objek putusan pengadilan dengan Barang Milik Daerah 
yang menjadi objek permohonan penghapusan.
(6 ) Dalam hal permohonan penghapusan Barang Milik Daerah tidak 
disetujui, Walikota memberitahukan kepada Pengelola Barang 
disertai dengan alasan.
(7 ) Dalam hal permohonan penghapusan Barang Milik Daerah disetujui, 
Walikota menerbitkan Surat Persetujuan Penghapusan Barang Milik 
Daerah.
(8) Surat persetujuan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
a. data Barang Milik Daerah yang disetujui untuk dihapuskan, 
sekurang- kurangnya meliputi kode barang, kode register, 
nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, 
jenis, kondisi, jum lah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan 
penghapusan kepada Walikota.