Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 2 Tahun 2019?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 2 Tahun 2019 tentang PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan . 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyenggara Pemerintahan Daerah yang merupakan 
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah . 
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menuru t asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana di maksud dalam Undang -Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bangka Selatan . 
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu 
kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 
yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 
Dinas daerah, Lembaga Teknis D aerah, Kecamatan dan 
Kelurahan . 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Bangka Selatan . 
7. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang 
dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan 
oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk 
keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang 
bersangkutan, seperti belanja pe gawai, belanja barang dan 
jasa. 
8. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk 
terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan 
pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan 
kesehatan , penangganan bencana dan/atau melaksanakan 
kewajiban kepada pihak ketiga.