Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 8 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 8 Tahun 2016 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelengga raan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom . 
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga 
yang selanjutnya di singkat DPRD adalah lembaga 
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah . 
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya 
disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga. 
8. Rencan a Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005 –2025 yang selanjutnya dis ingkat RPJPN adalah 
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua 
puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai Tahun 
2025. 
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 201 5-2019 
yang s elanjutnya dis ingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan 
pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 
Tahun 2015 sampai Tahun 2019 . 
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2005 –2025 yang selanjutnya dis ingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah 
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun 
dari Tahun 2005 sampai Tahun 2025. 
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga 
Tahun 2005 -2025 yang selanjutnya dis ingkat RPJPD adalah doku men 
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun 
terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025. 
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 200 5-2025 yang selanjutnya dis ingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah 
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh ) tahun 
dari tahun 200 5 sampai tahun 20 25. 
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga 
Tahun 201 6-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima ) tahun terhitung 
sejak tahun 201 6 sampai dengan tahun 20 21. 
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat dengan 
Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 
5 (lima) tahun. 
15. Rencana Kerja Peme rintah Daerah yang s elanjutnya dis ingkat RKPD 
adalah d okumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 
(satu) tah un sebagai penjabaran dari RPJM D. 
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD 
adalah dokumen perencanaan Perangkat D aerah untuk periode 1 (satu) 
tahun . 
17. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan 
tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku 
kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber 
daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam 
suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu 
18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah 
hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan 
arahan kebijakan pem anfaatan ruang wilayah nasional dan 
pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah. 
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 
periode perencanaan. 
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan 
untuk mewujudkan visi. 
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah 
untuk mewujudkan tujuan. 
22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan 
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan 
tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan 
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah. 
23. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan 
pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. 
24. Anggaran Pendapa tan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan p embiayaan 
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan 
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat 
Daerah. 
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat 
Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka 
menyusun rencana pembangunan daera h.