Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 3'L Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 3'L Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonorni dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-Iuasnya dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpm pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjut.nya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh semua Daerah.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga negara.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan mengenai jeriis dan mutu Pelayanan Dasar yang
merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap
warga Negara secara minimal.
9. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut
penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan
pengumpulan data, perhitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan
Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
10. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang darr/jasa dengan
kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap
individu agar dapat hidup secara layak
11.Jenis Pelayanan Dasar adaJah jenis pelayanan dalam rangka
penyediaan barang dan zatau jasa kebutuhan dasar yang berhak
diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
12. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang
dan Zatau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal
dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup
secara layak.
13. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia ash dan orang bangsa
lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam
bentuk upaya yan berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil
yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran
dalam rangka mencapai hasil suatu program.
16. Kinerja adalah keluaran /hasf dan Kegiatan/Program yang akan atau
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. lndikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bent.uk
keluaran atau hasil.
18. Kepala Daerah adalah gubernur untuk provmsi, bupati untuk
kabupaten, dan wali kota untuk kota.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode
5(lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1(satu) tahun.
21. Rencana Strategis Perangkat daerah yang selanjutnya disebut Renstra
PO adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.
22. Rencana Kerja Pererangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APED adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Perda.
24. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan.
25. Pernbiayaan adalah setiap penenmaan yang perlu dibayar kembali
darr/atau pengeluaran yang akan diterima kernbali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.
26. Hari adalah hart kerja.
27. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kuaIitas barang dan Zatau
jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara
pemenuhan standar.
BAD II
TAHAPAN PENERAPAN STAN DAR PELAYANAN MINIMAL
Dagian Kesatu Umum
Pasa12
(1) Pernerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis
Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh
setiap Warga Negara secara minimal.
(2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diproritaskan
bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara
minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan
Dasarnya.
Pasa13
(1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2untuk
Kabupaten Kolaka Utara terdiri atas:
a. Pendidikan anak usia dini;
b. Pendidikan dasar;
c. Pendidikan kesetaraan
d. Pelayanan kesehatan ibuhamil;
e. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
f. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir:
g. Pelayanan kesehatan balita;
h. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
1. Pelayanan kesehatan padausia produktif;
J. Pelayanan kesehatan padausia lanjut;
k. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
l. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
m. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
n. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis;
o. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinveksi virus yang
melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human
Immunodeficiency Virus);
p. Pemenuhan kebutuhan pokok airminum sehari-hari;
q. Penyediaan pelayanan pengolahan airlimbah domestik;
r. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban
bencana kabupaten;
s. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat
yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten;
t. Pelayanan ketentraman dan ketertiban urnum;
u. Pelayanan informasi rawan bencana;
v. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
w. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
x. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
y. Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar diluar
panti;
z. Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
aa. Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
bb. Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan
pengemis diluar panti; dan
cc. Perlindungan dan jaminan social pada saat setelah tanggap
darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.
(2)Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagairnana dimaksud
dalam pasal 2sesuai dengan Standar Teknis yang meyelenggarakan
Urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar
setelah berkoordinasi dengan menteri Dalam Negeri melalui Direktur
Jendral Bina Pembangunan Daerah.
Pasa14
Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 2ayat (I)
dilakukan dengan tahapan:
a.Pengumpulan data;
b.Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
c.Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar;dan
d.Pelaksanan pemenuhan Pelayanan Dasar.
Bagian Kedua Pengumpulan Data
Pasa15
(1)Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
mencakup:
a.Jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak
memperoleh barang dan vatau jasa kebutuhan dasar secara minimal
sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan
Dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM
pendidikan Daerah kabupaten mencakup jumlah dan identitas
lengkap seluruh Warga Negara yang berhak memperoleh barang
dan Zatau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
b.Jumlah barang danjatau jasa yang tersedia, termasuk jumlah
sarana dan prasarana yang tersed ia.
(2)Pengumpulan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (I}
sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target
100% (seratus persen) dan Target dari Indikator penerima layanan setiap
tahun;
(3)Target dan Tndikator penerima layanan setiap tahun dari masing-masing
urusan SPM sebagairnana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan
Bupati ini.
(4)Hasil pendataan yang dilakukan oJeh Perangkat Daerah pada ayat (2)
diintegrasikan dengan Sistern Tnformasi Pembangunan Daerah sesuai
dengan ketent.uan peraturan perundang-undangan;
Bagian Ketiga
Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar
Pasa16
(1)Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan
barang darr/atau jasa dan sarana dan Iatau prasarana berdasarkan
jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai
dengan Standar Teknis SPM.
(2)Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diperoleh dan pihak
8UMN/BUMD, swasta, masyarakat, darr/atau Pemerintah Daerah,
(3)Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)digunakan
untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan dasar berpedoman
pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasa17
(1)Perangkat Daerah menghi tungWarga Negara penerima Pelayanan Dasar
yang tidak mampu memperoleh barang dan zatau jasa yang telah
tersedia.
(2)Warga Negara penenma Pelayanan Dasar yang tidak mampu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikarenakan :
a.Miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b.Sifat barang dan.' atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau
sendiri;
c.Kondisi bencana; dan /atau
d.Kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.
Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar
Pasal8
(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar
sesuai dengan perhitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam