Apa norma yang terkandung dalam Pasal 7 PERATURAN BUPATI KUTAITIMUR Nomor 49 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN BUPATI KUTAITIMUR Nomor 49 Tahun 2021 tentang POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 7, memuat:

(1) Bentuk pola karier PNS terdiri atas:
a. Horizontal;
b. Vertikal; dan
c. Diagonal.
(2) Bentuk Pola Karier PNS horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan
lain yang setara baik di dalam satu kelompok mapun antar kelompok jabatan
tinggi pratama, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional.
(3) Bentuk Pola Karier PNS vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang
lebih tinggi baik di dalam satu kelompok mapun antar kelompok jabatan
tinggi pratama, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional.
(4) Bentuk Pola Karier PNS diagonal sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf
c merupakan perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang
lebih tinggi antar kelompok jabatan tinggi pratama, jabatan administrasi, dan
jabatan fungsional.
- 8 -
Bagian Ketiga
Alur Pola Karier
Pasal8
(1) Alur Pola Karier terdiri atas:
b. Alur karier secara regular; dan
c. Alur karier secara percepatan.
(2) Alur Pola Karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
menggunakan Pola Karier horizontal, vertikal, dan diagonal.
(3) Alur Pola Karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui
Mutasi dan promosi PNS.
(4) Alur Pola Karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
menggunakan Pola Karier vertikal dan diagonal.
(5) Alur Pola Karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui
promosi dan penugasan PNS.
(6) Alur Pola Karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
dilakukan melalui:
a. sekolah kader;
b. kenaikan pangkat istimewa; atau
c. rencana suksesi.
(7) Alur Pola Karier horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
(8) Alur Pola Karier vertikal dan diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
(9) Alur Pola Karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat
(6) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABIV
PENILAIAN KOMPETENSIDANPRESTASIKERJA
Bagian Kesatu
Penilaian Kompetensi
- 9 -
Pasal9
(1) PNS yang akan diangkat, dipindah dan diberhentikan dalam Jabatan dapat
dilakukan penilaian kompetensi.
(2) Penilaian kompetensi antara lain:
a. Kompetensi Teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan
teknis fungsional, serta pengalaman bekerja secara teknis;
b. Kompetensi Manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan struktural/
manajerial, dan pengalaman kepemimpinan; dan
c. Kompetensi Sosial Kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan
dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya
sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
(3) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Penilaian Prestasi Kerja