Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN WALI KOTA GORONTALO Nomor 9 Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA GORONTALO Nomor 9 Tahun 2022 tentang PERUB^HAN ATAS PERATURAN WALI KOI A GORONTALO NOMOR 26, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam P(;raturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Gorontalo 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daeirah sebagai unsur penyelengg^a 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksariaan urus|ai|i
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo. 
4. Satuiin Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja K^ta 
Gorontalo. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembjmtu Wali Kota dan DPRD daliuii 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah. 
6. Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) 
Kota Gcrontalo yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah tim yang 
dibentuk oleh Wali Kota Gorontalo, mempunyai tugas mempercepat 
penanggulangan Covid-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan 
usaha , akademisi, masyarakat dan media. 
7. Corona Virus Disease 2019 yang selaiijutnya disebut Covid-19 adalah 
penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory 
Syndrome Corona Virus-2. 
8. Sanl<;si Administratif adalah sank si yang dikenaJcan terhadap 
pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat 
administratif berdasarkan Peraturan Wihi Kota ini. 
9. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan 
masj^arakat, antara Iain membersihkan sarana fasilitas umum 
memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, c aji 
kegigitan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat. 
PERAN< 
DAE\ JKAT 
\\\ KABAG 
HUKUM ASISTEN SEt [DA 
/ 
- 4 -
10. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan 
untulc memindahkan orang dan/atau barang dari satu tenipat ke tempa^ 
lain. 
11. Masker adalah kain yang menutupi hidung dan mulut hinj^ga dagu. 
12. Sural: Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disebut SKlp/ 
adalah keputusan yang menentukan b(?sarnya nilai denda administratif 
yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, 
baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pengemudji 
kendaraan bermotor dan pemilik moda transporitasi atas pelanggarai|
Protokol Kesehatan, yang selanjutnya disetor ke Kas Daereih. 
2. Diantara huruf a dan huruf b pada pasal 2 disisipkan 1 (satu) huruf yalpiji 
huruf aa sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut : 
a. pelaksanaan; 
aa. Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi 
b. monitoring dan evaluasi; 
c. sanksi; 
d. sosialisasi dan partisipasi;dan 
e. pendanaan. 
3. Diantara BAB 111 dan BAB IV disisipkan 1 (satu BAB) yakni BAB IIIA' 
sehingga berbunyi sebagai berikut :