Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI MERANGIN Nomor 42 Tahun 2021 Pasal 18?
Dalam PERATURAN BUPATI MERANGIN Nomor 42 Tahun 2021 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

Peraturan 
Daerah Kabupaten Merangin Nomor 14 Tahun 202 1 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2022, perlu mene tapkan Peraturan Bupati Merangin tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 202 2. 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung 
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2755); 
2. Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3969); 
S A L I N A N 
2 
 
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indone sia Nomor 4355); 
5. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 
6. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
7. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 200 9 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Da erah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 200 9 Nomor 1 30, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ); 
8. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembara n 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T ahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala D aerah dan Wakil 
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4028 ); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
3 
 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimban gan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
laporan Penyelenggaraan Pemerintah D aerah kepada 
Pemerintah, La poran Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala D aerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dan Informasi La poran Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah Kepada Masyarakat (L embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan L embaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693 ); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peratur an Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik; 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 
4 
 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Pengelolaan i nvestasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 12 0 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan D aerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 630); 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negera 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 
24. Peraturan Men teri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indo nesia Tahun 2020 Nomor 
1781 ); 
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 22 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 21 Nomor 926); 
26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10); 
27. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 14 Tahun 
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Be lanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022 . 
 
5 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2022.