Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI  BANGKA SELATAN Nomor 47.A Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI  BANGKA SELATAN Nomor 47.A Tahun 2018 tentang PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelengaraan urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menj adi 
kewenangan daerah otonom. 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. 
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya dis ingkat PD adalah 
unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah. 
6. Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan 
Pengembangan Daerah selanjutnya disingkat BPPPPD 
adala h Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan. 
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
BAKUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten 
Bangka Selatan. 
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang 
selanjutnya disingkat DSPPPAPMD adalah Dinas Sosial, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
Pemberday aan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka 
Selatan. 
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan 
peran , fungsi dan tanggung jawab laki -laki dan perempuan 
yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan 
sosial dan budaya masyarakat . 
10. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya 
disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk 
mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan . 
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil 
terhadap laki -laki dan perempuan . 
12. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara 
sistematis tentang kondisi laki -laki dan perempuan 
khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, 
kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan 
untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya 
ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung 
jawab antara laki -laki dan perempuan. 
13. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk 
mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan 
melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, 
potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan 
laki-laki. 
14. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang 
selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk 
mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol, 
dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan 
dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih 
berkeadilan yang dimulai perencanaa n hingga 
pengalokasian anggaran. 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 15. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan 
sistematis terhadap perbedaan -perbedaan perempuan dan 
laki-laki didalam masyarakat yang disertai upaya 
menghapus hambatan -hambatan kultural dan struktural 
dalam mencapai kesetaraan gender. 
16. Kegiatan Responsif Gender adalah kegiatan yang 
direncanakan dengan memperhatikan kondisi kesenjangan 
relasi antara laki -laki da n perempuan dengan 
mengakomodir permasalahan, pengalaman, aspirasi dan 
kebutuhan yang berbeda antara laki -laki dan perempuan. 
17. Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disebut PAG 
adalah dokumen yang menginformasikan setiap output 
kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang 
ada, dan/atau setiap biaya telah dialokasikan pada output 
kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan 
gender. 
18. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG 
adalah wadah konsultasi bagi pelaksan a dan penggerak 
pengarusutamaan Gender dari berbagai Instansi/lembaga 
di daerah. 
19. Data terpilih adalah data yang dipilah menurut jenis 
kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki -laki di 
seluruh bidang pembangunan. 
20. Monitoring adalah suatu upaya mengawal dan 
mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang responsif gender 
sehingga bila ditemukan deviasi atau penyimpangan, maka 
segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten 
dengan perencanaan yang telah ditetapkan. 
21. Evaluasi adalah setiap proses untuk mengukur pencapaian 
setiap tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta 
dilakukan secara sistematik dan teratur yang hasilnya 
digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan 
pelaksanaan perencanaan. 
22. Kerangka Acuan Kerja se lanjutnya disebut KAK adalah 
suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum 
dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan 
dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga atau 
instansi yang memuat latar belakang, penerima manfaat, 
strategi pencapaia n, waktu pencapaian dan biaya yang 
diperlukan. 
23. Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disebut RKA 
adalah suatu dokumen yang berisi tentang perencanaan 
dan penganggaran, meliputi anggaran dan tata pelaksanaan 
program dan kegiatan yang direncanakan oleh Pera ngkat 
Daerah. 
 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN