Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 1?
Dalam PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 12 Tahun 2021 tentang PEDOMAN OPERASIONAL PENYALURAN KREDIT MODAL USAHA, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Pcraturan Walikota iniyangdimaksud dcngan:
1.Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2.Pcmerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota
Bandar Lampung.
3.Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat OPD adalah OPD terkait diLingkungan
Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas
Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pertanian, Dinas
Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pariwisata
yang melakukan pendampingan dan pembinaan
kepada Usaha Mikro Produktif calon Debitur.
5.Penyaluran Kredit Modal Usaha Mikro Produktif
adalah program Pemerintah Daerah Kota Bandar
Lampung dalam pemberian kredit tambahan modal
usaha mikro produktif.
6.Usaha mikro produktif adalah usaha produktif
milik orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro
sebagaimana keten tuan yang berlaku.
7.Debitur adalah penerima kredit modal usaha mikro
produktif binaan OPD diLingkungan Pemerintah
Kota Bandar Lampung yang berdomisili diKota
Bandar Lampung yang berhak mendapat tambahan
modal berdasarkan rekomendasi tim verifikasi
untuk melaksanakan akad kredit pada Lembaga
Penyalur.
8.Biaya Provisi adalah imbalan yang diterima
atau dibayarkan sehubungan dengan fasilitas
yang diberikan atau diterima.
9.Biaya Administrasi adalah biaya yang dibebankan
oleh Lembaga Jasa Keuangan atau Koperasi
kepada pemegang rekening atau kartu anggota di
suatu Lembaga Jasa Keuangan/ Koperasi, dalam
halininasabah yang melakukan pinjaman.
10.Biaya Asuransi adalah biaya yang wajib dibayarkan
pemegang polis dengan nominal dan jangka waktu
yang sudah ditentukan dalam peijanjian polis.
11.Denda adalah sanksi atau hukuman yang
diterapkan dalam bentuk keharusan untuk
membayar sejumlah uang yang mana haltersebut
Dipindai dengan CamScanner
dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap
Undang-Undang dan norma yang berlaku atau
pengingkaran terhadap sebuah peijanjian yang telah
disepakati sebclumnya.
12.Lembaga Pcnyalur adalah Lembaga Jasa
Kcuangan atau Koperasi yang ditunjuk Pemerintah
Kota Bandar Lampung untuk menyalurkan kredit
yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota
Bandar Lampung.
13Tim Pembina adalah timyang bertugas melakukan
penentuan arah dan kebijakan serta pengendalian
penyaluran kredit modal usaha mikro produktif
Kota Bandar Lampung.
14.Tim Verifïkasi adalah timyang dibentuk oleh OPD
terkait bertugas melakukan ujipetik lapangan atau
penilaian kelayakan usaha atas permohonan
(proposal) yang telah lolos seleksi administrasi
untuk selanjutnya diberikan rekomendasi sebelum
disampaikan keLembaga Penyalur.
15.Sekretariat Tim adalah organisasi yang dibentuk
Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang
bertugas memfasilitasi pihak terkait pelaksanaan
penyaluran kredit modal usaha mikro produktif
Kota Bandar Lampung.
16Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang
bertugas untuk melakukan monitoring dan
evaluasi.
17.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh
Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung melalui
Lembaga Jasa Keuangan/ Koperasi untuk
mengembangkan dan memperkuat permodalan
usaha mikro produktif binaan OPD terkait.