Bagaimana redaksi normatif Pasal 23 dalam Peraturan Pemerintah Nomor rma Tahun 1945?
Norma hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor rma Tahun 1945 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil , , Pasal 23 berbunyi:

, ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik 
dapat direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan 
terhadap dugaan pelanggaran disiplin sesuai perundang ­ 
undangan . Pasal 24 
(1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 
(1) berupa : 
a. Permohonan maaf secara tertulis dan/ atau pemyataan 
penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara 
tertutup oleh pegawai, apabila menurut hasil 
pemeriksaan Majelis Kode Etik merupakan pelanggaran 
Kode Etik pertama kali dilakukan; 
b. Permohonan maaf secara tertulis dan/ atau pemyataan 
penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara 
terbuka oleh pegawai, apabila menurut hasil 
pemeriksaan Majelis Kode Etik merupakan pelanggaran 
Kode Etik yang dirasakan berat dan telah terjadi 
pengulangan pelanggaran kode etik yang sama; 
(2) Pemyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan 
apabila tetap melakukan pengulangan pelanggaran kode etik 
yang sama atau yang lainnya. 
(3) Pemyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada 
huruf a adalah penyampaian sanksi pelanggaran 
kode etik dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh 
PNS yang bersangkutan dan pejabat pemberi sanksi serta 
pejabat lain yang terkait yang pangkatnya tidak boleh lebih 
rendah dari PNS yang bersangkutan. 
(4) Pemyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada 
huruf b adalah penyampaian sanksi pelanggaran 
kode etik berupa pengumuman melalui forum-forum resmi 
PNS, Upacara bendera, media massa, dan/atau forum 
lainnyayang dipandang sesuai, Surat Pemyataan dibuat 
menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran XII 
Peraturan Bupati ini. Bagian Kelima 
Sanksi Pelanggaran Kode Etik