Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor U Tahun 2020.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor U Tahun 2020 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka . 
2. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan 
yang menyelenggarakan pendidikan padajalur pendidikan 
formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan . 
3. Lembar Individu Sekolah yang selanjutnya disingkat LIS 
adalah laporan individu sekolah yang berisikan profil 
sekolah, murid, guru dan sarana dan prasana yang wajib 
diisi setiap tahun ajaran baru. 
4. Jalur pendidikan adalah pendidikan formal dan non 
formal/ informal . 
5. Jenjang pendidikan adalah pendidikan anak usia dini, 
pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 
6. Jenis pendidikan adalah sekolah dan/atau madrasah 
negeri dan atau swasta. 
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 
melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 
pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur pendidikan 
formal, pendidikan dasar , dan pendidikan menengah. 
8. PAUD jalur pendidikan formal adalah Taman Kanak­ 
Kanak yang selanjutnya dising kat TK yang 
menyelengg arakan program pendi dikan bagi anak berus ia 
4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam ) tahun, dan 
Raudhatul Athfal yang selanjutnya dising kat RA dan 
Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA yang 
menyelengg arak an program pendidikan dengan kekhasan 
agama Islam bagi anak berusia 4 (empat ) tahun sam pai 
dengan 6 (enam) tahun. 
9. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur 
pendidik an formal yang melandasi jenjang pendidik an 
menengah yang diselen ggarak an pada satuan pendidikan 
yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah 
atau bentuk lain yang sedera jat serta menjadi satu 
kesa tuan kelanju tan pendidikan pada satuan pendidikan 
yang berbentuk Sekolah Menengah Pertam a dan 
Madrasah Tsana wiyah, atau bentuk lain yang seder ajat. 
10. Guru Pegawai Nege ri Sipil yang selanjutn ya disebu t guru 
PNS adalah guru yang berstatus sebagai pegawai negeri 
sipil. 
11. Penataan guru PNS adalah proses mena ta ulang agar 
rasio , kualifikasi akademik, distribusi , dan komposisi 
guru PNS sesuai dengan kebu tuhan riil masing-masing 
satuan pendidikan, sehingga terbentuk distribusi guru 
secara proporsional. 
12. Distribusi Guru Zonasi atau yang selanjutya disingkat 
dengan DGZ adalah jumlah guru PNS yang tersedia sesuai 
dengan jumlah kebutuhann ya baik secara kualifikas i 
maupun kompetensinya . 
13. Metode DGZ adalah serangkaian cara dengan 
menggunakan alat bantu untuk menghitung kelebihan 
dan kekurangan guru di setiap satuan pendidikan negeri 
yang berdasarkan sumber data pendidikan resmi , akurat 
dan secara berkala diremajakan. 
14. Kelebihan guru adalah jumlah guru yang tersedia dalam 
satuan pendidikan lebih besar dari jumlah kebutuhan 
gurunya berdasarkan beban mengajar . 
15. Kekurangan guru adalah jumlah guru yang tersedia 
dalam satuan pendidikan lebih kecil dibandingkan 
dengan jumlah kebutuhan gurunya berdasarkan beban 
mengajar. 
16. Beban mengajar guru kelas dan atau guru mata pelajaran 
adalah minimal 24 jam dan maksimal 40 jam pertemuan 
tatap muka dengan peserta didik setiap minggu. 
17. Be ban seorang guru bimbingan dan konseling adalah 
minimal 150 sampai dengan 250 peserta didik . 
18. Guru kelas adalah adalah guru yang mempunyai 
tugas, tanggung jawab , wewenang, dan hak secara penuh 
dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di 
kelas dan satuan pendidikan formal yang sederajat. 
19. Guru mata pelaj aran adalah guru yang mempunyai tugas, 
tanggung jawab , wewenang, dan hak secara penuh dalam 
proses pemb elajaran pada 1 (satu ) mata pelaj aran 
tertentu pada satuan pendidikan form al pada jenjang 
pendidikan dasar (SD, & SMP) terma suk guru mata 
pelaj aran pendidikan jasmani dan keseha tan Jenis guru 
mua tan lokal diten tukan oleh masing -masing satuan 
pendidikan berdasarkan kebijakan kabupaten . 
20. Guru bimbingan dan konseling /konselor adalah guru 
yang mempunyai tuga s, tanggung jawab , wewenang , 
dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan 
konseling terhadap sejumlah pese rta didik satuan 
pendidikan formal pada jenjang Pendidikan Dasar dan 
SMP. 
21. Sumber data adalah berasal dari pangkalan data berbasis 
jaringan dan Android Sistem Perencanaan dan 
Pengendal ian Kebutuhan Guru Se Kabupaten Kolaka 
(SIM-PPK GTK) dan Dapodik yang diinput oleh masing­ 
masing satuan pendidikan dan sistem inform asi 
manajem en Nomor Unik Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan (SIM-NUPTK), yang terdapat di Dinas 
Pendi dikan dan Kebuda yaaan. 
22. Pemindahan guru PNS berdasarkan Zonasi adalah 
proses penugasan guru antar satuan pendidikan, antar 
jenjang , antar jenis pendidikan yang di dalam dan atau 
antar wilayah kecamatan baik yang merupakan daerah 
khusus atau tidak khusus dalam wilayah Kabupaten 
Kolaka dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang 
berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal 
yang bersangkutan . 
23. Kepala sekolah tidak lagi mengangkat guru- guru honorer 
baru untuk mengajar. Jika sekolah masih kekurangan 
guru, maka kepala sekolah dapat memberdayakan guru 
yang telah pensiun dengan memperpanjang masa 
baktinya. 
24. Sistem Zonasi Guru di Kabupaten Kolaka akan 
didistribusikan ke sekolah yang kekurangan guru 
bersertifikasi dalam satu zona yang jarak wilayah 10-15 
km dari sekolah asal yang berada dalam satu kabupaten. 
Di dalam wilayah Zonasi tersebut di bentuk / di tunjuk 
Sekolah Induk (Filial) . 
25. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau 
terbelakang, daerah dengan kondisi masyar akat adat yang 
terpencil, daerah perbatasan dengan kabupaten/pro vinsi 
lain, daerah yang mengal ami bencana alam , bencana 
sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat 
lain. 
26. Monitoring DGZ adalah tindakan pemantauan proses 
pelaksanaan DGZ yang dilakukan oleh pejabat atau 
instans i berwenang atau instansi independen yang 
mem iliki kualifikasi dan kompetensi melakukan 
monitorin g yang ditunjuk oleh penyele nggara pendidikan 
dalam hal ini Dinas Pendid ikan dan Kebudayaan. 
27. Evaluasi DGZ adalah tindakan penilaian hasil akhir 
pelaksanaan DGZ dalam bentuk mutu pelayanan 
pendidikan kepada pese rta didik antar jenjang dengan 
menggunakan metode tertentu seperti umpan balik 
pelayanan, survei kepuasan kons umen (peserta didik), 
kompl ain survey yang dilakuk an oleh instansi yang 
memiliki kewenangan untuk melakuk an evaluasi DGZ 
atau instansi independen yang memili ki kualifikasi dan 
kompetensi melakuk an evaluasi DGZ yang ditunjuk oleh 
peny elenggara pendidikan dalam hal ini Dinas Pendid ikan 
dan Kebudayaan. 
28. Locus (lokasi ) DGZ adalah satuan pendidikan /sekolah 
nege ri mulai jenjang pendid ikan usia dini, dasar sampai 
dengan pendidikan menengah pertam a. 
29. Tujuan DGZ adalah : 
Pemenu han jam mengaj ar sesu ai dengan stand ar 
pelayanan minimal ; 
Penyegaran , pembe rian kesempa tan yang sama bagi 
semua guru , promosi , dan penin gkatan mutu 
pendidikan . 
Sistem zonasi merupakan langkah strategis untuk 
menyelesaikan permasalahan pendidikan secara 
simultan dan terintegrasi dalam pemerataan standar 
layanan pendidikan di Kabupaten khususnya 
Indonesia pada umumnya.