Apa yang diatur dalam TAHUN ANGGARAN 2022 TENTANG PERATURAN BUPAT I BUTON Nomor 29 Tahun 1945 pada Pasal 21?
Berdasarkan TAHUN ANGGARAN 2022 TENTANG PERATURAN BUPAT I BUTON Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat II di Su lawesi (Lembaran Negara Repu blik Indones ia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 1822) ; bahwa untuk melaksanak an ketentuan, Pasal 21 menyebutkan bahwa:

(I) Camat dibantu oleh Sekreta ris Kecamatan dan Kepala Seksi 
Pemberdayaan Masyara.ka t dan Kesra atau pejabat lainnya 
di kecamatan dan Pendampi ng Desa (PO) melakukan 
koordina si pendampingan, pere ncanaan , dan pembangunan 
desa di wilayah kecamatan. 
(2) Dalarn melakukan koordinasi sebagaimana dimak sud pada 
ayat ( 1), Cama t mempunyai tugas: Bagia n Kedua 
Tingkat Kecamatan Pasal 20 
(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Satker 
Kabupate n, dibentu k Kelompok Kerja Kesekretariatan yang 
dikepalai oleh Sekretaris Satker Kabu paten dan dibantu oleh 
paling banyak 7 (tujuh) orang staf yang secara khusus 
menangani ADD. 
(2) Kelompok Kerja Kesekretariatan sebagaimana dima.ksud 
pada ayat (1) mempunyai tugas utama membantu tugas 
Satker I<abupaten dan memberikan reko mendasi pada setiap 
tahapan pencairan dana yang diajukan oleh Kepala Desa 
dan Bendahara Desa sesuai hasil verifika si admini strasi 
tingkat kecamatan . 
(3) Pembentukan Kelompok Kerja Kese kretariatan sebagaimana 
dimak sud pada ayat (1) ditet apkan dengan Keputusan 
Bupati. I. melapor kan hasil kegiatan fasilitasi pelak sanaan ADD 
kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan 
pengambilan kebijakan selanjutnya . Desa dalam rangka tertib 
dan pertanggungj awaban l. memfasilitasi Pemerintah 
admini strasi penge lolaan 
penggunaan ADD ; 
j. melakukan fasilitasi peme cahan masalah berdasarkan 
pengadua n masyaraka t serta pihak Jainnya dan 
mengoord inasi kan pada Inspektorat Daerah ; 
k. melakukan kegiatan pembin aan, monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan ADD ; dan f. membantu Pemerinlah Daerah dalam hat melakukan 
koordinasi dan sinergitas perencanaan pemb angunan 
daera h yang terkait dengan perencanaan pembanguna n 
desa; 
g. melakukan Iasilitasi kerja sama desa dengan pihak 
ketiga terkait pembangunan desa; 
h. melakuk an sosialiasasi secara luas tentang kebijakan, 
data dan informasi tentang ADD ; 
(2) Penatau sahaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan 
peng eluaran dalam buku kas umu m. 
(3) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksu d 
pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan. 
(4) Penatausahaan sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) 
disus un dengan be rpedoman pada Peraturan Bupati yang 
mengatur tentang Penge lolaan Keuangan Desa . PasaJ 22 
(1) Penatausah aan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan 
sebagai pe laksana fungsi kebenda haraan . Bagian Kesatu 
Penatausahaan BAB VII 
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGU NGJAWABAN a. melaksa nakan sosial isasi secara luas mengenai 
kebijakan , data dan infonnasi tentang ADD ; 
b. membina dan mengoo rdina sikan pelaksan aan 
Musremba ngdes dalam wilayah kecamatan; 
c. mengum pulkan data serta menginv entarisasi ren cana 
penggunaan ADD untuk dicek silang dengan APBD es 
yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih 
pernbiayaan; 
d. mendam pingi Desa dala m menyusun rencana tekni s 
penggunaan ADD beserta kelengkapan nya; 
e. mendampingi Desa dalam pengelolaan dan 
pertanggu ngjawaban ADD; 
f. melakukan kegiatan pendampingan dan pernbinaan , 
pengawasan, pemantauan /pengendalian, penelitian dan 
memverifikasi kelayakan terhadap proses kegiatan yang 
dibia yai dengan ADD dalam wilayah kecamatan ; 
g. membuat lembar ke ndali hasil verifikasi usulan dan 
pertanggungjawaban penge lolaan ke uangan ADD bagi 
Desa yang telah memenuhi pers yaratan yang diketahui 
oleh Camat dan menyam paikannya ke pada Bupati Cq. 
Kepala SKPD yang membidangi urusan pembe rdayaan 
masyarkat dan desa ; dan 
h. memfasilitas i upaya pemecahan masalah dalam 
pelaksana an ADD dan melaporkannya ke pada Satker 
Kabupaten. 
PasaJ 24 
(1) Pertangg ungjawaban dan pelaporan pengg unaan ADD Non 
Siltap dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
termtegrasi dalam pertanggungjawaban APBDes dengan 
berbasis Sistern Keuanga n Desa (Siskeudes) 
(2) Tata cara penyusunan pertanggung jawaba n dan Pelaporan 
atas penggu naan ADD Non Siltap dan PBH Pajak Daerah 
dan Retrib usi Daerah sebaga imana dimaksud pada ayat ( 1) 
berpedoman pada Pera turan Bupa u yang mengatur tentang 
Pengelolaan Keua ngan Desa . 
(3) Penyarn paran laporan pertanggungjawaba n reahsasi 
penggu naan ADD Non Siltap sebaga imana dirnaksud pada 
ayat ( l) dilakukan melalu i tahapa n sebagai berikut : 
a. tahap I, disam paikan paling lambat tangga l 31 Juli 
tahun anggaran berjalan; dan 
b. tahap II, disampaikan paling lambat tanggal 3 \ Januan 
tahun anggaran benkutnya. 
(4) Kete rlamba tan alas penyarnpa ian laporan 
pertanggu ngjawa ban realisasi penggunaan ADD. dan PBH 
Pajak Daera h dan Retribusi Daerah sebaga irnana dimaks ud 
pada ayat (3), diken akan sanks i administ rasi berupa 
penundaan pencairan dana ADD Non Siltap dan PBH Pajak 
Daera h dan Retribusi Daerah. Paragra f 2 
ADD Non Siltap dan PBH Pajak Daerah dan Rembusi Daerah PasaJ 23 
(I) Perta nggungjawaba n dan pelaporan penggunaan ADD Sil tap 
Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perang kat Desa lainn ya 
terintegrasi dalam pertangg ungjawa ban APBDes berbasis 
Siste m I<euanga n Desa (Siskeudes). 
(2) Perta nggungjawaban da n pelaporan penggunaan ADD Siltap 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ] wajib disampai kan 
oleh Bendahara Desa setia p bulan paling lambat minggu 
pertama bulan berikutnya. 
(3) Tata cara penyusunan Pertanggungjawaba n dan pelaporan 
atas penggunaan ADD Siltap sebagaimana dirnaksud pada 
ayat ( 1) berped oman pada Pera tu ran Bu pati yang mengatu r 
tenta ng Pengelolaan Keua ngan Desa . Paragra f 1 
ADD Siltap Bagian Kedua 
Pertanggu ngjawaba n dan Pelaporan