Apa substansi hukum dari Pasal 9 Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945?
Materi muatan Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub lik, khususnya , Pasal 9, adalah:

(1) Untuk penye lesaia n Kerugian Negara, Kepala Sa tuan 
Kerja sebagaimana dimaksud dala m Pasal 8 ayat (1) 
atau atasa n Kepala Satua n Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) membentuk TPKN. 
(2) TPKN sebagai mana dimaks ud pada ayat (1) 
beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri 
atas ketua dan anggota TPKN yang berasal dari satuan 
kerja di lingkungan Kemente rian Perdagangan . 
(3) Anggota TPKN sebagaimana dimaks ud pada ayat (2) 
mempunyai k riteria sebagai berikut: 
a. paling rendah pejabat atau pegawai yang setingkat 
dengan pihak yang diduga menimbulkan kerugian ; 
dan 
b. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses 
penyelesaian Kerugian Negara. 
(4) Dalam h al terda pat keterbatasan jumlah dan 
kompetens i pejabat atau pegawa i dalam menyelesaikan 
Kerugian Nega ra, k eanggot aan TPKN sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat atau 
pegawa i dari satuan kerja lainnya di lingkungan 
Kementerian Perdaganga n. 
(5) Pemb entuk an TPKN sebagaiman a dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan denga n keputusan yang ditand atangani 
oleh Kepal a Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan 
Kerja atas nama Menteri selaku PPKN. 
(6) Pemb entukan TPKN sebagaimana dimak sud pada ayat 
(1) ditetapkan untuk setiap Kerugian Negara yang Bagian Kedua 
Tim Penyelesaian Kerugian Negara (2) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala 
Satuan Kerja, kewenangan Menteri selaku PPKN untuk 
menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksa nakan oleh atasan 
Kepala Satuan Kerja. - 8 -