Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 21 PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BALANGAN Nomor 7 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BALANGAN Nomor 7 Tahun 2021 tentang BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN, pada BAB X - PENGANGGARAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM, Pasal 21 menjelaskan:

(1) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dianggarkan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Pos anggaran pada 
Sekretariat D aerah . 
 
(2) Selain dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan Bantuan Hukum dapat 
berasal dari : 
 a. hibah atau sumbangan; dan/atau 
 b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. 
 
(3) Pendan aan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dengan memperhatikan pada kemampuan keuangan daerah. 
 
Bagian Kedua 
Penyaluran Dana Ban tuan Hukum