Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI Nomor 91 Tahun 2019.
Redaksi dari PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI Nomor 91 Tahun 2019 tentang ANALISIS STANDAR BELANJA, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud 
dengan: 
 
1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah 
adalah Kota Sukabumi. 
 
2. Pemerintahan Daerah adalah peny elenggaraan 
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah 
dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut 
azas otonomi dan tugas perbantuan dengan 
prinsip ekonomi seluas -luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945. 
 
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 
yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah otonom . 
4. Wali……. 
 
 
 
 
 
 - 5 - 
 
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi. 
 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga 
perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
 
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan 
kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggara an 
Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan 
uang termasuk di dalamnya segala bentuk 
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban Daerah tersebut. 
 
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, pe natausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan 
Daerah. 
 
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Daera h dan DPRD , dan ditetapkan dengan 
peraturan Daerah. 
 
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan 
Daerah adalah Wali Kota yang karena jabatannya 
mempunyai kewenangan menyelenggarakan 
keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah. 
 
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ya ng 
selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan 
kerja pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum 
Daerah . 
 
11. Bendahara ….. 
 
 
 
 
 
 - 6 - 
 
11. Bendaha ra Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam 
kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 
 
12. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa 
untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum 
Daerah. 
 
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjut nya 
disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah 
pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 
urusan Pemerintahan Daerah. 
 
14. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang 
melaksanakan satu atau beberapa program. 
 
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang 
selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada 
unit SKPD yang melaksanakan satu atau 
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
 
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran untuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 
dipimpinnya. 
 
17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang 
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 
kewenangan Pengguna Anggaran dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 
 
18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang 
selanjutnya disingkat RKA -SKPD adalah dokumen 
perencanaan dan penganggaran yang berisi 
program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang 
diperlukan untuk melaksanakannya. 
 
19. Prioritas ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 - 7 - 
 
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan 
program pri oritas dan patokan batas maksimal 
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk 
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan 
RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 
 
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang 
selanjutnya disingkat DPA -SKPD adalah dokumen 
yang me muat pendapatan , belanja , dan 
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran. 
 
21. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya 
disingkat ASB adalah standarisasi kegiatan 
belanja yang menjadi acuan bagi 
perencanaan/pelaksanaan APBD dalam 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 
keuangan Daerah.