Apa substansi hukum dari Pasal 4 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU Nomor IO Tahun 2015?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU Nomor IO Tahun 2015 tentang KETERTIBAN UMUM, khususnya BAB III - KETERTIBAN DI JALAN, Pasal 4, adalah:

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau'Pulau Kecil, setiap orang
secara langsung dan/atau tidak langsung dilarang :
menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem
terumbu karang;
mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan/atau bahan lain yang
merusak ekosistem terumbu karang;
menggunakan peralatan, cara dan metode lain yang merusak ekosistem
terumbu karang;
menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang
tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zot:la budi daya
yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan
pulau-pulau kecil;
menebang mangrove di kawasan konversi untuk kegiatan industri,
pemukiman dan/atau kegiatan lain;
menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis,
ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan
dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau Masyarakat sekitarnya;
melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila
secara teknis dan/atau ekologi dan/atau sosial dan/atau pencemaran
lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara
teknis dan/atau ekologi dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan
kerusakan linglmngan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau
merugikan Masyarakat sekitarnya; dan
melakukan per4bangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan
dan/ atau merugilran Masyarakat sekitarnya.
7