Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam TAHUN ANGGARAN 2014 TENTANG PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 13 Tahun 1950?
Norma hukum dalam TAHUN ANGGARAN 2014 TENTANG PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam, Pasal 1 berbunyi:

Menetapkan 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 
tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi 
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak 
Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
07 /PMK.05/2008 tentang Perubahan kedua Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 
tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi 
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak 
Tetap; 
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 /PMK.02/2012 
tentang Standar Biaya Tahun 2013; 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
2008 Nomor 7); 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang 
Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 
Nomor 21); 
MEMUTUSKAN: 
\ BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2012 SERI A NOMOR 30 AGUNG TRIJAYA 4 KA I· B. 0 ~- -------,.:,r,.. -·.-.-:- ... -......~-........;...---- Diundangk di Kota Mungkid 
pada tangg to De~em~ 20l3 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELAN 
ASISTEN EKONO I PEMBANGUNAN DAN 
KESEJAH ERAAN RAKYAT SINGGIH SANYOTO KA SUB BAG PER UUAN ' l{A BAG HUKUM BUPATI MAGELANG, .. 
I TELAH DIKOREl<SI !lAGIAN KLJKUM Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. 
Ditetapkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 10 Oesember .2013 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 6 Anggaran. Pengadaan barang/jasa yang harganya melebihi Standarisasi Indeks Biaya 
Kegiatan, Pemeliharan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten 
Magelang Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atau 
belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada harga pasar dan 
dilaksanakan dengan tanggung jawab Kepala SKPD selaku Pengguna Pasal 5 (1) Harga satuan kendaraan dinas mengacu pada harga yang dikeluarkan 
oleh Agen Tunggal Pemegang Merk; 
(2) Harga buku perpustakaan mengacu pada harga yang dikeluarkan oleh 
penerbit; 
(3) Harga obat generik, obat Jamkesmas dan Jamkesda berpedoman pada 
harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan; 
(4) Harga peralatan kesehatan mengacu pada harga yang dikeluarkan oleh 
Agen Tunggal/ Distributor; 
(5) Harga obat Askes berpedoman pada Daftar dan Plafon Harga Obat 
(DPHO) yang dikeluarkan oleh PT. Askes (persero); 
(6) Harga Satuan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah 
ditetapkan berdasarkan harga yang ditetapkan dan berlaku di BPN. Pasal 4 Dalam pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang/ jasa harus 
memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a. berpedoman pada kelayakan harga yang berlaku pada saat 
kegiatan/pekerjaan dilaksanakan; dan 
b. memperhatikan azas efisiensi. Pasal 3