Apa substansi hukum dari Pasal 34 Perdaganga n; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Nomor 62/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2012?
Materi muatan Perdaganga n; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Nomor 62/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Nask ah, khususnya , Pasal 34, adalah:

(1) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
huruf b merupakan N askah Din as yang berisi pemb erian 
wewe nang kepada badan hukum , kelompok orang, 
perseoranga n, atau pihak lain dengan atas namanya 
untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka 
kedinasan. 
(2) Surat kuasa sebagai mana dimaksud p ada ayat (1) bagi 
penandatanganan perjanjian intern asional merupak an 
surat y ang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang 
memberikan kuasa kepada satu pejabat/badan hukum 
atau beberapa pejabat/badan hukum sesuai dengan 
ketentuan p eraturan perund ang-undangan. Paragra f 3 
Surat Kuasa Pasal 33 
Penandatanganan, pengesa han, pertukaran dokumen 
perjanjian atau nota diplomatik, dan cara lain sebagaimana 
disepa kati para pihak d alam perjanjian intern asional 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pera turan perund ang­ 
undangan di bidang perjanjian internasional. Pasal 32 
(1) Perjanjian internasional sebagaima na dimaksud d alam