Apa yang diatur dalam PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM Nomor 18.B Tahun 2021 pada Pasal 1?
Berdasarkan PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM Nomor 18.B Tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Bangka S elatan. 
4. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah 
yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah Badan 
Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah 
Kabupaten Bangka Selatan . 
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan 
yang selanjutnya d isebut Dinas PUPRHub adalah Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan 
Kabupaten Bangka Selatan. 
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyar akat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah ren cana keuangan tahunan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
 
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingk at 
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati 
dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas 
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam 
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat 
perencana daerah, PPKD dan pejabat l ainnya sesuai dengan 
kebutuhan. 
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat 
DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan 
belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 
10. Rencana Kerja Masyarak at yang selanjutnya disingkat RKM 
adalah dokumen untuk melaksanakan PJM ProAKSI, yang 
disusun oleh masyarakat dengan fasilitasi dari Fasilitator 
Masyarakat setelah ada kesepakatan dengan seluruh warga 
mengenai prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan deng an 
bantuan program PAMSIMAS. 
11. Kelompok Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya 
disingkat KKM adalah organisasi masyarakat yang terdiri 
dari anggota masyarakat yang dipilih secara demokratis, 
partisipatif, transparan, akuntabel, berbasis nilai, kesetaraan 
gender, keberpihakan kepada kelompok rentan, disabilitas, 
serta kelompok miskin. 
12. Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi 
yang selanjutnya disingkat BPSPAMS adalah lembaga yang 
dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola pembangunan 
Pengelola Sa rana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di 
tingkat desa. 
13. Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disingkat 
BLM adalah bentuk bantuan pemerintah yang diberikan 
kepada masyarakat dalam bentuk uang yang digunakan 
untuk membiayai kegiatan swakelola yang te rtuang dalam 
RKM dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan mekanisme 
pencairan langsung (LS) untuk menunjang pelaksanaan 
Program PAMSIMAS III Non Reguler. 
14. Swakelola adalah kegiatan pengadaan Barang/jasa dimana 
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau d iawasi 
sendiri oleh tim pengelola k egiatan. 
 
15. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK adalah 
tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa, 
terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga 
Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Peng adaan 
Barang/Jasa. 
16. Distric Coordinator (DC) adalah koordinator kabupaten yang 
memiliki peran dalam memastikan pencapaian jumlah target 
penerima manfaat dan memberikan dukungan teknis 
terhadap pelaksanaan program PAMSIMAS di tingkat desa 
untuk dapat dilaksa nakan secara baik, tepat waktu serta 
kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. 
17. Tim Fasilitator Masyarakat yang selanjutnya disingkat TFM 
adalah tenaga pendamping masyarakat untuk program 
PAMSIMAS , yang terdiri dari Fasilitator Senior dan Fasilitator 
Masya rakat. 
18. Fasilitator Senior yang selanjutnya disingkat FS adalah 
koordinator TFM yang menjamin seluruh proses 
pendampingan dan kualitas hasil di tingkat masyarakat, 
menyediakan dukungan atau support kepada Fasilitaor 
Masyarakat, fasilitasi penyelesaian masal ah dan koordinasi 
antar Fasilitator Masyarakat. 
19. Fasilitator Masyarakat yang selanjutnya disingkat FM adalah 
fasilitator yang berperan dalam membantu masyarakat 
untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya 
dalam hal teknis dan kelembagaan yang dibutu hkan untuk 
merencanakan dan melaksanakan kegiatan program, serta 
pengelolaan dan pengoperasian sarana air minum. 
20. Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi disingkat SPAM 
21. Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan 
Sanitasi yang selanjutnya disingkat KPSPAM adalah wadah 
pengelola SPAMS yang dibentuk oleh masyarakat. 
22. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut 
dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk 
memperoleh Barang/Jasa oleh Pemerintah Desa, baik 
dilakukan dengan cara Swakelola maupun melalui Penyedia 
Barang/Jasa. 
23. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak 
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat 
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan 
oleh Pengguna Barang. 
24. Pekerjaan Konstruksi adalah seluru h pekerjaan yang 
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan 
atau pembuatan wujud fisik lainnya. 
25. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh 
Tim Pelaksana Kegiatan yang memuat informasi dan 
ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dala m proses 
Pengadaan Barang/Jasa. 
26. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya 
disebut Surat Perjanjian adalah perjanjian tertulis antara 
Tim Pengelola Kegiatan dengan Penyedia Barang/Jasa atau 
pelaksana Swakelola. 
27. Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis 
Masyarakat yang selanjutnya disingkat PAMSIMAS adalah 
program pemenuhan kebutuhan dasar air minum dan 
sanitasi bagi masyarakat perdesaan yang merupakan 
kebijakan utama Pemerintah untuk mempercepat 
peningkatan dan pendistribusian kesejaht eraan khususnya 
bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan berorientasi 
kepada proses pemberdayaan masyarakat agar masyarakat 
mampu secara mandiri menyediakan sarana air minum dan 
sanitasi yang layak dan berkelanjutan. 
28. Program PAMSIMAS III Non Reguler AP BD diperuntukan bagi 
desa yang telah mengikuti Program PAMSIMAS III Reguler 
baik yang dibiayai mela lui APBN maupun APBD di luar dari 
pendanaan APBD pada program PAMSIMAS III .