Jelaskan isi kandungan Pasal 13 dari PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 20 Tahun 2022.
Sesuai dengan PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 20 Tahun 2022 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, ketentuan pada BAB IV - PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, Pasal 13 berbunyi:

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Bidang 
Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi menjalankan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis bidang mutasi, promosi dan pengembangan 
kompetensi ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 
kebijakan Kepala Badan; 
b. penyusunan program/kegiatan serta perencanaan operasional bidang 
mutasi, promosi dan pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan 
perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional; 
c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan bidang mutasi, promost 
dan pengembangan kompetensi ASN; 
d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norrna, standar, prosedur dan 
kriteria penyelenggaraan bidang mutasi, promosi dan pengembangan 
kompetensi ASN; 
e. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan pelayanan bidang 
mutasi, promosi dan pengembangan kompetensi ASN; 
f. merencanakan sosialisasi, pengendalian dan pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan dibidang kepegawaian; 
g. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi, promosi dan 
pengembangan kompetensi; dan 
-15- 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
BABV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
dan dibawah Pasal 14 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan 
bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Badan. 
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan 
fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 
(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 
dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok 
sesuai dengan bidang keahliannya. 
(4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang­ 
undangan. 
(5) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduduki oleh 
pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.