Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 9 Tahun 1959 Pasal 3?
Dalam Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 9 Tahun 1959 tentang , Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

(1) Rincian penggunaan Dana Kapitasi Program JKN sebagaimana di 
maksud dalam Pasal 2 huruf a, seluruhn ya untuk : 
a. biayajasa pela yanan ; dan 
b. biaya operasional pelayanan kesehatan. 
(2) Alokasi untuk biaya jasa pela yanan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, ditetapkan sekurang -kurangn ya 60 °/o (Enam Puluh 
Persen) dari penerimaan dana kapitasi. 
(3) Alokasi untuk biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, adalah keseluruhan penerimaan 
dana kapitasi ( 1 OOo/o) di kurangi persentase biaya jasa pela yanan pada 
. Pasa l 2 
Fasilitas Tingkat Pertama yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada 
peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional , menerima pemba yaran dari 
BPJS Kesehatan berdasarkan dana: 
a. kapitasi ; dan 
b. non kapitasi. BAB II 
PENGGUNAAN DANA JKN PADA FKTP DAN JARINGANNYA 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah 
yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan 
DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah . 
11. Surat Pengesahan Belanja FKTP adalah Surat Perintah Pencairan 
Dana yang selanjutnya disingkat SP2D . 
12. Surat Pengesahan Pendapatan FKTP adalah Surat Tanda Setoran yang 
selanjutnya disingkat STS. 
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang 
selanjutn ya disebut dengan kepala SKPD yang mempun yai tugas 
melaksanakan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah . 
14. Badan Pen yelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutn ya 
disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk 
men yelenggarakan program Jaminan Kesehatan . -5- 
-----~ J im, (1) Rincian penggunaan Dana Non Kapitasi Program JKN , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebagai berikut : 
a. besaran tarif rawat inap per pasien per hari sesuai dengan Perjanji an 
Kerjasama (PKS) dengan BPJS Kesehatan , dengan rincian : 
1) 80°/o (delapan puluh pers en) sebagai jasa pela yanan ; dan 
2) 20 °/o (dua puluh persen) sebagai jasa sarana . 
b. besaran tarif kebidanan /persalinan sesuai dengan Perjanjian 
Kerjasama (PKS) dengan BPJS Kesehatan , dengan rmcian : 
1) 80°/o (delapan puluh persen) sebagai jasa pelayanan ; dan 
2) 20°/o (dua puluh persen) sebagai jasa sarana . 
c. besaran tarif pela yanan Ambulance dalam m erujuk pasi en dibayarkan 
sesuai Perda Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2019 . 
(2) Besaran alokasi jasa pelayanan rawat inap tingkat pertama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan jasa 
kebidanan /persalinan dan pelayanan ambulan ce sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetap kan dengan Peraturan Daerah 
No. 1 Tahun 2019 . 
(3) Rincian penggunaan dana JKN sebagaimana tercantum dalam Lamp iran 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pera turan Bupati Pasal 4 (4) Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
terdiri atas: 
a. biaya obat-obatan , alat kesehatan dan bahan medis habis pakai . 
b. kegiatan operasional pela yanan kesehatan lainn ya. 
(5) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati Kolaka dengan mempedomani ketentuan 
peraturan perundang-undangan . -6-