Jelaskan isi kandungan Pasal 17 dari PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 11 Tahun 2014.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 11 Tahun 2014 tentang PENGENDALIAN GRATIFIKASI, ketentuan pada BAB VI - PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN, Pasal 17 berbunyi:

(1) Pelapor gratifikas i berhak mendapatkan perlindungan hukum, 
yaitu : 
a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang 
bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan 
merugikan pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan 
peringkat jabatan, penurunan penilaian kerja pegawai, 
usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir 
lainnya; 
b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul 
intimidasi atau ancaman fisik; 
c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 
Lingkungan Pemerintah Daerah; 
d. kerahasiaan identitas. 
(2) Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah wajib me mberikan 
perlindungan terhadap pejabat/Pegawai yang menyampaikan 
laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah dilarang member i 
perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan 
Pejabat/Pegawai karena melaporkan gratifikasi. 
(4) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada 
Pejabat/Pegawai karena melaporkan gratifikasi, 
Pejabat/Pegawai dapat meminta perlindungan kepada 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau instansi lain 
yang berwenang berdasarkan peraturan perundang -
undangan. 
(5) Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada 
Bupati melalui Ketua UPG dengan ditembuskan kepada KPK.