Apa substansi hukum dari Pasal 2 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 879 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 879 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN, khususnya , Pasal 2, adalah:

Dalam rangka Penanganan dampak pandemi COVID -19 
terhadap perizinan berusaha sebagaiman a dimaksud 
dalam Pasal 1, Peraturan Menteri ini mengubah, 
menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru 
beberapa ketentuan yang diatur dalam: 
a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/ 
Permentan/PK.110/6/2017 tentang Pendaftaran 
dan Peredaran Pakan (Berita Neg ara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 797); 
b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2019 
tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan 
Asal Hewan ke dan dari Wilayah Negara Republik 
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 119); 
www.peraturan.go.id
2021 , No. 879 -4- 
c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2019 
tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke 
dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 847); 
d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2019 
tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, Dan/ 
Atau Olahannya untuk Pangan ke dalam Wilayah 
Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 879); 
e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/ 
Permentan/PK.450/5/2016 tentang Pemasukan 
Daging Tanpa Tulan g dalam Hal Tertentu yang 
Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara 
Asal Pemasukan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 700); 
f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/ 
Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk 
An-Organik (Berita Negar a Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1471); 
g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 
tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, 
dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 5); 
h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 T ahun 2019 
tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947); 
i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/ 
Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi 
Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak ke 
Dalam dan Keluar Negara Repu blik Indonesia (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 570); 
j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/ 
Permentan/PK.110/11/2015 tentang Pemasukan 
dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan Ke 
dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
1805); 
www.peraturan.go.id
2021 , No. 879 -5- 
k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit 
Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 272); 
l. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/ 
Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan 
dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7); 
m. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/ 
Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata 
Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewa n (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92); 
dan 
n. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/ 
Permentan/OT.140/5/2008 tentang Pedoman 
Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha 
Perunggasan. 
 
2. ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berik ut: