Apa substansi hukum dari Pasal 2 Peraturan Bupati Tebo; ~( a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Nomor mo Tahun 2013?
Materi muatan Peraturan Bupati Tebo; ~( a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Nomor mo Tahun 2013 tentang Pencegahan dan, khususnya , Pasal 2, adalah:

Azas - azas pencegahan dan penurunan stunting adalah : 
Kelompok sasaran intervensi spesifik dan sensitif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, meliputi : 
a. Kelompok Primer terdiri dari : 
1. ibu hamil (bu mil); 
2. ibu menyusui (busui) ; 
3. ibu yang memiliki anak usia 0-23 bulan (baduta) ; 
4. ibu yang mernil iki anak usia 24-59 bulan (bal ita); 
5. tenaga kesehatan bidan , sanitarian , tenaga gizi, dokter , pera wat, dan 
bidan ; 
6. kader. Pasal 8 (2) Intervens i sensitif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huru f (b], 
meliputi: 
a. akses air minum.. yang aman ; 
b. akses sanitasi yang layak; 
c. akses pelayanan Keluarga Berencana (KB) ; 
d. akses Jaminan Kesehatan Nas ional (JKN) ; 
e. akses bantuan uang tunai untuk keluarga kurang mampu (PKH ); 
f. pen yebarluasan informasi melalui berbagai media ; 
g. penyediaan konseling peru bahan perilaku an tar pribad i; 
h. pen yediaan konseling pengasuhan orang tua; 
1. penyed iaan akses pendidikan anak usia dini (PAUD) , promos i 
stiumlasi anak usia dini , dan pemantauan tumbuh kembang anak ; 
J. pen yediaan konseling kesehatan dan reproduksi remaja; 
k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 
1. konseli ng pra nikah ; 
m. akses Bantuan Pangan Non Tonai (BPNT) untuk keluarga kurang 
mampu ; 
n. akses for tifikaa i bahan pangan utama (garam, tepung terigu , minyak 
goreng) ; . 
o. akses kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestar i (KRPL) ; dan 
p. penguatan regulasi mengenai label dan iklan . ( 1) Intervensi spesifik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 hur uf (a), 
meliputi : 
a. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil ; 
b. suplemetas i tablet tambah darah; 
c. promosi dan konseling menyusu i; 
d. promosi dan konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) ; 
e. tata laksana gizi buruk akut ; 
f. pemberian makanan tambahan dan pemulihan bagi anak gizi 
kurang akut; 
g. pernarrt au an dan promosi pertumbuhan ; 
h. pernber ian imunisas i pada kelompok sasaran . Pasal 7 
(1) Dalam upaya perrururian stunting dilaku kan strategi komunikasi 
perubahan perilaku. 
(2) Strategi komunikasi perubahan perilaku sebagaimana dimaksu d 
pada ayat (1) dilakukan dengan pendeka tan komunikasi melal ui: 
a. advokasikebijakan ; 
b. mobilisas i sosial; 
c. kamp anye publik; dan 
d. komunikasi perubahan perilak u melalu i kom unikasi antar pribad i. 
(3) Advokasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
adalah aksi yang diwujudkan dengan melakukan kegiatan 
penjangkauan yang terencana dan sistematis, baik dari unsur 
pemerin tah maupun non pemer iritah. , seperti audiensi , rembu k 
stunting, pember itaan media, dan lokakar ya. 
Advokas i iru dilakukan untu k membangun komitmen dan 
mendapatkan dukungan dalam menciptakan lingkungan yan g 
mendukung percepatan pencegahan stunting. 
(4) Mobilisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
adalah tindakan pengerahan dan penggunaan sumber daya secara 
serentak serta sarana dan prasarana yang telah dibina dan 
dipers iapkan sebagai komponen untuk digunakan secara tepat, 
terp adu dan terarah agar sesuai dengan kepentingan mas yarakat 
dalam rangka percepatan pencegahan stunting . Pasal 9 c. Kelompok Tersier terdiri dari : 
1. pengambtl kebijakan / keputusan daerah hingga desa ; 
2. perangkat daerah ; 
3. dunia u saha / CSR ; dan 
4. media. 1. wanita usia subur ; 
2. rernaja ; 
3. lingkungan pengasuh anak terdekat (kakek , nenek , ayah, bibi, pama n); 
4. pemuka mas yarakat ; 
5. pemuka agama ; 
6. jejaring sosiaJ (PKK , grup bela jar, dll); b. Kelompok Sekunde r terdiri dari: 
stunting. (1) Dalam upaya mempercepat penurunan stunting dilakukan gerakan 
masyarakat hidup sehat. 
(2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promot if 
dan preventif masalah stunting serta meningkatkan produktivitas 
masyarakat. 
(3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dirnaksud pada ayat 
( 1) dilakaarrakan melalui : 
a. peningkatan aktivitas fisik ; 
b. peningkatan perilaku hidup sehat ; 
c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi; 
d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit ; 
e. peningkatan kualitas lingkungan; dan 
f. peningkatan edukasi hidup sehat . 
(4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dirnaksud pada ayat 
( 1) di kampanyekan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Beren can a 
serta seluruh Perangkat Daerah teru ta.ma guna penurunan Pasal 10 keberhasilan intervensi untuk mencegah dan menurunkan angka 
stunting. Kampanye menggunakan materi komunikasi, informasi 
dan edukasi dengan pesan yang sama secara nasional yang 
disampaikan melalui berbagai bentuk media komunikasi, institusi 
pendidikan dan keagamaan, organisasi masyarakat madani , 
organisasi profesi, swasta dan sebagainya. 
(6) Komunikasi perubahan perilaku melalui komunikasi antar pribadi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah Aksi yang 
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran , 
berdasarkan fakta dan bersifat antar pribadi dengan pesan yang 
spesifik. Untuk mendukung kegiatan ini, diperlukan kebijakan 
seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). memperhatikan 
bukti - bukti merupakan aksi yang dikembangkan dengan 
keberagaman sosial budaya masyarakat dan (5) Kampanye publik sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf c 
pencegahan dan penurunan stunting Kabupaten Tebo. (1) Bupati melimpahkan wewenang dan tanggung jawab pencegahan 
dan penurunan stunting kepada Sekretaris Daerah sebagai 
Koordinator Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. 
(2) Dalarn menjalankan wewenang dan tanggung jawab pencegahan 
dan penurunan stunting di Kabupaten Tebo sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) perlu dibentuk tim Koordinasi Pasal 12 (1) Gerakan seribu hari pertama kehidupan merupakan komitmen 
bersama antara pemerin tah daerah dan masyarakat sebagai 
gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan stunting. 
(2) Gerakan sebagimana dimaksud pada ayat ( 1) melalui penggalangan 
partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara 
terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin 
maupun bayi pada 1000 hari pertama kehidupannya . 
(3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dalam 
ben tuk an tar a lain : 
a. penandatangan fakta integritas oleh pemerintah daerah, DPRD, 
Lurah, kepala Desa dan organisasi profesi dan LSM Pemerhati 
Kesehatan; ~ 
b. komunikas i, edukasi dan pemberian informasi baik secara 
formil maupun informil; 
c. kampanye di berbagai media; 
d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan 
stunting; 
e. Kegiatan lain yang mendukung . 
(4) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan 
oleh Instansi yang rnen angarn tentang perencanaan dan 
pembangunan daerah. 
(5) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan dalam 
Dokumen Rencana Strategi.s Dinas Kesehatan dan didukung 
anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan dan 
Keluarga Berencana . Pasal 11 
(1) Dalarn upaya pencegahan clan penurunan stunting dilakukan 
penajaman sasaran wilayah intervensi. 
(2) Penajaman sasaran wilayah pencegahan dan penurunan 
stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dasarkan pada 
pertimbangan yang melipu ti : ~ 
(. Pasal 13 (3) Tim koordinasi Pencegahan dan penurunan stunting sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, 
organisasi profesi, LSM, dan pemerhati kesehatan serta pelaku 
usaha dan organisasi keagamaan . 
(4) Tim koordinasi pencegahan clan penurunan stunting sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) bertugas: 
a. melakukan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor 
dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting ; 
b. mengidentifikasi clan mengariali sa permasalahan stunting dan 
perbaikan gizi; 
c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi serta 
program pencegahan dan penurunan stunting; 
d. melalcsanakan mapping (pemetaan) peran lintas sektor terkait 
dengan pencegahan dan penurunan stunting; 
e. melaksanakan dan mengalokasikan program pencegahan dan 
penurunan stunting di Kabupaten Tebo dalam bentuk kegiatan 
- kegiatan yang berkelanjutan sesuai dengan tugas dan fungsi 
masing - masing. 
f. monitoring dan mengevaluasi program pencegahan dan 
penurunan stunting; 
g. melaksanakan sosialisasi sampai ke tingkat desa sehu bungan 
dengan program dan kegiatan pencegahan dan penurunan 
stunting; 
h. memberi masukan kepada Bupati tentang perencanaan dan 
pelaksanaan upaya penurunan stunting ; 
1. menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada 
Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam I (satu) tahun atau 
pada saat diperlukan . 
(5) Tim pencegahan dan Penurunan Stunting sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(1) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada 
organrsasa masyarakat, organisasi profesi pihak usaha 
dan/ atau institusi yang peduli terhadap pencegahan dan 
penurunan stunting di Kabupaten Tebo; 
(2) Pemberian penghargaan sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) 
dapat dimulai dari Desa sampai tingkat Kabupaten. Pasal 15 d. kegiatan lainnya sesu.ai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. (1) Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah , Pemerintah 
Daerah mendorong partisipasi masyarakat dibidang gizi dan 
penurunan stunting agar lebih dapat berdaya guna dan 
berhasil guna; 
(2) Dalam rneridorong partisipasi masyrakat sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), pemerintah daerah: 
a. menyampaikan informasi tentang masukan cara dan/atau 
pemecahan masalah mengenai hal - hal penyelenggaraan 
pencegahan dan penurunan stunting kepada Pemerintah 
Daer ah; 
b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk 
berperan aktif dalam penyelenggaraan pencegahan dan 
penurunan stunting melalui dukungan pengembangan 
kapasitas masyarakat; 
c. mengembangkan pelambagaan dan mekanisme pengambilan 
keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi 
kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau . Pasal 14 a. tingginya angka kejadian stunting; 
b. perlunya efisiensi sumber daya; 
c. lebih fokus dalam implementasi dan efektifitas percepatan 
dan penurunan stunting; 
d. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan 
e. dapat dijadikan dasar perluasan. 
A DAERAH KABUPATEN TEBO TA HUN 2021 NOMOR . //}) .. dangkan di Muara Tebo 
tanggal 2021 Ditetapkan di Muara Tebo 
pada tanggal ·l. l'1Atu;7 2021 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah 
Kabupaten Tebo. BAB IV 
PENUTUP