Apa substansi hukum dari Pasal 4 4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Nomor 28 Tahun 1945?
Materi muatan 4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Nomor 28 Tahun 1945 tentang , khususnya , Pasal 4, adalah:

(1) BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan 
pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang 
menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. 
(2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dalam 
pencatatan transaksi pada buku jumal, pengklasifikasian pada buku 
besar dan pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian p ada 
laporan keuangan. 
(3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 sampai dengan 
level 6, meliputi: 
a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun; 
b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok; 
c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis; 
d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; 
e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek: dan 
f. level 6 (enam) menunjukan kode sub rincian obyek. 
(4) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 
a. akun 1 (satu) menunjukkan aset; 
b. akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban; 
c. akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas; 
d. akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA; 
e. akun 5 (lima) menunjukkan belanja; 
f. akun 6 (enam) menunjukkan pembia yaan; 
g. akun 7 (tujuh) menunjukkan pendapatan-LO; dan 
h. akun 8 (delapan) menunjukkan beban. 
(5) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ( 1) SAPD terdiri dari: 
a. Sistem Akuntansi SKPD; dan 
b. Sistem Akuntansi SKPKD. 
(2) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas 
pendapatan-LO, beban, pendapatan LRA, belanja, aset, kewaji ban, 
ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan 
SKPD. 
(3) Sistem akuntansi SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf b 
mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas 
pendapatan-LO, beban, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, aset, 
kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan 
laporan keuangan SKPKD serta penyusunan laporan keuangan 
konsolidasian Pemerintah Daerah. 
(4) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. BAB III 
SISTEM AKUNTANSIPEMERINTAH DAERAH 
Pasal3 
9 ANDI MUH. IQBAL TONGASA 
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR .. ABATAN NO 
1 FARAF KOORDINASI Diundangkan di Tirawuta 
Pada Tanggal, 1; Jw, 2022 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA TIMUR Ditetapkan di Tirawuta 
Pada Tanggal, 1'6 JM, 2022 
Pj.BUPATI OL Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perat uran 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka 
Timur. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BAB VI 
PENUTUP