Apa norma yang terkandung dalam Pasal 7 PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO Nomor £ Tahun 2022?
Substansi PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO Nomor £ Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO, khususnya , Pasal 7, memuat:

(1) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT perjalanan 
dinas luar daerah luar provinsi sebagai berikut : 
a. Bupati untuk Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Struktural 
Eselon II, Pejabat Eselon 1I1/ Administrator, Pejabat Eselon 
IV/Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan 
Non ASN, 
b. Wakil Bupati untuk Wakil Bupati, Pejabat Struktural 
Eselon II, Pejabat Eselon III/Administrator, Pejabat Eselon
IV/Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan 
Non ASN apabila Bupati berhalangan, 
Ketua untuk Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD, Tenaga 
Ahli, Kelompok Pakar dan Staf Ahli Fraksi, 
Wakil Ketua DPRD untuk Anggota DPRD, Tenaga Ahli, 
Kelompok Pakar dan Staf Ahli Fraksi apabila Ketua DPRD 
berhalangan, 
Sekretaris Daerah untuk Sekretaris Daerah, Pejabat 
Struktural Eselon II, Pejabat Eselon III/Administrator, 
Pejabat Eselon IV/Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat 
Pelaksana dan Non ASN apabila Bupati dan Wakil Bupati 
berhalangan, 
(2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD perjalanan 
dinas luar daerah luar provinsi sebagai berikut : 
a. 
b. 
Cc. Bupati untuk Bupati, 
Wakil Bupati untuk Wakil Bupati, 
Ketua untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, Tenaga Ahli, 
Kelompok Pakar dan Staf Ahli Fraksi, 
Wakil Ketua DPRD untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, 
Tenaga Ahli, Kelompok Pakar dan Staf Ahli Fraksi, apabila 
Ketua DPRD berhalangan, 
Sekretaris Daerah untuk Sekretaris Daerah, pejabat 
struktural eselon II dan pejabat eselon III, Eselon IV, 
Pejabat Fungsional, Staf ASN dan Non ASN, 
Plh. Sekretaris Daerah untuk pejabat struktural eselon II, 
eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, Staf ASN dan 
Non ASN apabila Sekretaris Daerah berhalangan, dan 
Kepala SKPD menandatangani SPPD rampung Pejabat 
Struktural Eselon II, Pejabat Eselon 1!1/Administrator, 
Pejabat Eselon IV/Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat 
Pelaksana dan Non ASN pada SKPD, 
Kepala Bagian menandatangani SPPD rampung Pejabat 
Eselon IlI/Administrator, Pejabat Eselon IV/Pengawas, 
Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan Non ASN pada 
Bagian Sekretariat Daerah. 
4. ketentuan Pasal 8 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi 
sebagai berikut: