Bagaimana redaksi normatif Pasal 4 dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 7 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 7 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG, Pasal 4 berbunyi:

( 1) Be saran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat ( 1) sebagai berikut: 
a. tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan 
COVID-19 terkonfirmasi di rumah sakit diberikan 
insentif paling tinggi sebesar: 
1) dokter spesialis sebesar RplS.000.000 (lima 
belas juta rupiah)/ orang per bulan; 
2) dokter umum dan dokter gigi sebesar 
Rpl 0.000.000 (sepuluh juta rupiah)/orang per 
bulan; 
3) bidan dan perawat sebesar Rp7 .500.000 (tujuh 
juta lima ratus ribu rupiah)/orang per bulan; 
dan 
4) tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp5.000.000 
(lima juta rupiah)/orang per bulan. 
b. tenaga non kesehatan yang memberikan pelayanan 
COVID-19 terkonfirmasi di rumah sakit diberikan 
insentif paling tinggi sebesar: 
1) administrasi IGD/Isolasi/HCU sebesar 
Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)/ 
orang per bulan; J 
2) pengemudi ambulance, tenaga pemulasaran 
jenazah, CSSD, IPSRS sebesar Rp3.300.000 (tiga 
juta tiga ratus ribu rupiah)/ orang per bulan; 
dan 
3) tenaga binatu/laundry, portier, satuan 
pengamanan, dan cleaning service sebesar 
Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)/ 
orang per bulan. 
5 
c. Tenaga kesehatan di pusat kesehatan masyarakat 
yang ditetapkan oleh pemerintah daerah diberikan 
insentif paling tinggi sebesar RpS.000.000 (lima juta 
rupiah)/orang per bulan setara dengan besaran 
insentif tenaga medis lainnya; 
d. Tenaga kesehatan terlibat dalam melaksanakan 
pemeriksaan spesimen COID-19 secara langsung . 
di laboratorium yang ditetapkan oleh pemerintah 
daerah diberikan insentif paling tinggi sebesar 
RpS.000.000 (lima juta rupiah)/OB. 
e. Dalam hal pemeriksaan spesimen COVID-19 secara 
langsung di laboratorium yang ditetapkan 
Pemerintah dilaksanakan oleh tenaga kesehatan 
dan tenaga lain dengan pendidikan Strata 3 (S3), 
dokter spesialis patologi klinik dan dokter spesialis 
mikrobiologi klinik, diberikan insentif paling tinggi 
Rp15.000.000 (lima belas juta)/orang per bulan; 
f. Tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan dan 
relawan yang bertugas pada PSC 119 Dinas 
Kesehatan diberikan insentif paling tinggi sebesar : 
1) tenaga kesehatan sebesar Rp5.000.000 (lima 
juta rupiah)/orang per bulan; dan 
2) tenaga non kesehatan sebesar Rp3.300.000 (tiga 
juta tiga ratus ribu rupiah)/orang per bulan. 
3) relawan sebesar Rp5.000.000 (lima juta 
rupiah)/orang per bulan 
(2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
diberikan berdasarkan waktu kerja efektif dalam 1 (satu) 
bulan yaitu paling sedikit 14 (empat belas) hari. 
(3) Penentuan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non 
kesehatan pada unit pelayanan kesehatan yang 
menangani COVID-19 terkonfirmasi dengan ketent uan 
sebagai berikut: 
a. Rumah Sakit berdasarkan jumlah pasien COVID-19 
terkon firmasi yang dirawat/ ditangani ; 
6 
b. Laboratorium Kesehatan Daerah berdasarkan 
pemeriksaan terhadap spesimen COVID-19 yang 
secara langsung di laboratorium; 
c. PSC 119 dan pusat fasilitas isolasi mandiri 
berdasarkan jumlah pasien baik isolasi mandiri atau 
yang dilakukan evakuasi COVID-19 terkonfirmasi; 
d. Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan jumlah 
pasien baik isolasi mandiri yang dilakukan 
pemantauan di wilayah kerjanya dan jumlah 
spesimen (swab) COVID-19 yang diambil dan 
diperiksa; dan 
e. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan, tenaga 
kesehatan lainnya dan tenaga non kesehatan 
ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan 
Melaksanakan Tugas (SPMT) dari Kepala Dinas 
Kesehatan, Kepala Ru mah Sakit, Kepala 
Laboratorium Kesehatan Daerah dan Kepala Pusat 
Kesehatan Masyarakat yang diterbitkan setiap bulan. 
(4) Penghitungan dan penjelasan jumlah tenaga yang 
dibutuhkan pada unit pelayanan kesehatan yang 
menangani COVID-19 terkonfirmasi dilaksanakan 
dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
(5) Tata cara penghitungan pembayaran insentif 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
(6) Penerima dan besaran insentif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 
2. ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 
berbunyi sebagai berikut: