Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 133/PMK.01/2022 Tahun 1945 Pasal 4?
Dalam PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 133/PMK.01/2022 Tahun 1945 tentang TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, BAB II - PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, Pasal 4 mengatur sebagai berikut:

(1) Enterprise architecture Kementerian Keuangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a 
merupakan metode strategis untuk mencapai tujuan 
organisasi Kementerian Keuangan secara lebih efektif dan 
efisien dengan mendefinisikan, memetakan, 
menyelaraskan, dan mengintegrasikan domain yang 
terdiri atas: 
a. bisnis; 
b. data; 
c. aplikasi; dan 
d. teknologi. 
(2) Enterprise architecture Kementerian Keuangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan 
mengacu pada kerangka kerja enterprise architecture 
Kementerian Keuangan. 
(3) Kerangka kerja enterprise architecture Kementerian 
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 
atas: 
a. visi enterprise architecture; 
b. prinsip enterprise architecture; 
c. referensi arsitektur; 
d. domain enterprise architecture; 
e. metodologi enterprise architecture; 
f. perangkat enterprise architecture; 
g. kapabilitas enterprise architecture; dan 
h. tata kelola enterprise architecture. 
(4) Penerapan enterprise architecture di lingkungan 
Kementerian Keuangan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(5) Untuk mendukung penerapan kerangka kerja enterprise 
architecture Kementerian Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dibentuk organisasi enterprise 
architecture Kementerian Keuangan. 
(6) Organisasi enterprise architecture Kementerian Keuangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas: 
a. tim pengarah; 
b. tim enterprise architecture pusat; dan 
c. tim enterprise architecture Unit di Lingkungan 
Kementerian Keuangan. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai enterprise architecture 
Kementerian Keuangan ditetapkan dalam Keputusan 
Menteri Keuangan. 
jdih.kemenkeu.go.id
-6 -
Bagian Ketiga 
Strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi