Jelaskan isi kandungan Pasal 4 dari PERATURAN BUPATI BLORA Nomor 25 Tahun 2022.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BLORA Nomor 25 Tahun 2022 tentang SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU “GESANG ” UNTUK PENANGANAN, ketentuan pada BAB IV - ASAS PENYELENGGARAAN SLRT GESANG, Pasal 4 berbunyi:

(1) Penyelenggaraan SLRT Gesang berlandaskan pada asas: 
a. legal; 
b. responsif; 
c. transparan; 
d. partisipatif; 
e. kesetaraan gender; 
f. akuntabel; 
g. objektif; dan 
h. berkelanjutan. 
(2) Asas legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
berarti mengacu pada perundang -undangan maupun 
kebijakan yang sah. 
 
 
 
 
7 
 (3) Asas r esponsif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b berarti mampu memberikan informasi, rujukan, dan 
layanan perlindungan sosial maupun penanggulangan 
kemiskinan secara cepat sesuai dengan mekanisme yang 
telah ditetapkan. 
(4) Asas t ransparan sebagaimana dimak sud pada ayat (1) 
huruf c berarti informasi tentang kepesertaan program, dan 
tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan 
terkait dapat diakses semua pihak secara langsung dan 
seketika (real time) serta sesuai dengan prosedur yang telah 
ditetapkan. 
(5) Asas p artisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d berarti melibatkan semua pihak terkait, termasuk 
Pemerintah Pusat , Daerah, dan Desa dalam perencanaan 
dan pelaksanaan SLRT dan Puskesos. 
(6) Asas k esetaraan gender sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf e berarti layanan sosial memberikan manfaat 
secara berkeadilan kepada masyarakat miskin dan rentan, 
baik laki -laki maupun perempuan. 
(7) Asas a kuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
f berarti proses pengelolaan informasi dan pengaduan serta 
tindak lanjutnya dapat dipertanggungjawabkan kepada 
semua pihak dan masyarakat. 
(8) Asas o bjektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 
berarti membantu memberikan dan memvalidasi data 
kemiskinan sesuai dengan kondisi rumah tangga/keluarga 
miskin/rentan miskin yang sebenarnya. 
(9) Asas b erkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf h berarti dilaksanakan secara berkesinambungan 
oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan 
lainnya di berbagai jenjang.