Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor ^flTAHUN Tahun 2021 Pasal 52?
Dalam PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor ^flTAHUN Tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Kesatu, Pasal 52 mengatur sebagai berikut:

(1) Dalam hal BPD tidak dapat menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud 
pada pasal 53 maka untuk menangani sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa, 
Walikota membentuk Majelis Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala
Desa (MPS Pilkades).
(2) Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) Pemilihan Kepala Desa beijumlah 9
(sembilan) orang.
(3) Tugas dari MPS adalah sebagai badan bersifat adhoc yang bertugas sebagai
berikut:
a. menerima, memusyawarahkan dan menyelesaikan sengketa hasil 
pemilihan Kepala Desa yang diajukan di MPS;
b. menetapkan has! putusan sengketa pemilihan Kepala Desa; dan
c. melaporkan hasil keputusan musyawarah MPS sengketa pemilihan
Kepala Desa kepada Walikota.
(4) MPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
a. Wakil Walikota;
b. Sekretaris Daerah;
c. Asisten Bidang Pemerintahan;
d. Inspektorat;
e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
f. Badan Kesutuan Bangsa dan Politik;
g. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi;
h. Pejabat lain yang di tunjuk Walikota.
(5) Pembentukan MPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan V alikota.