Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 72 Tahun 2020 pada Pasal 8?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 72 Tahun 2020 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, BAB V - PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN, Pasal 8 menyebutkan bahwa:

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha 
dan Non Berusaha, DPMNakertrans bertanggung jawab 
secara administrative, sedangkan tanggung jawab 
teknis berada pada OPD teknis. 
Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan 
Berusaha dan Non Berusaha yang dilakukan menjadi 
tanggung jawab OPD teknis sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.