Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 115 PERATURAN DAERAH TEN TANG PENYELENGGARAAN Nomor 23 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH TEN TANG PENYELENGGARAAN Nomor 23 Tahun 1945 tentang Pen yelenggaraan Transportas i. @) bahwa dengan ditetap kgqy a Undang-Undang Nomor 23, pada BAB II - RUANO LINGKUP, Pasal 115 menjelaskan:

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi dalam penyelenggaraan 
Angkutan umum guna meningkatkan pela yanan dan penyediaan Angkutan 
umum yang terjangkau bagi mas yarakat . 
(2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah . 
(3) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan 
kepada penumpang . Pasal 114 S ubsidi Angku tan Umum Paragraf 6 (1) Tarif penumpang untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor 
Umum tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi , ditetapkan oleh 
perusahaan Angkutan umum atas persetujuan Bupati berdasarkan Standar 
Pelayanan Minimal yang ditetapkan. 
(2) Tarif penumpang untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor 
Umum tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu , pariwisata, dan di 
kawasan tertentu, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna 
jasa dan perusahaan Angkutan umum. Pasal 113 sampai 57 - 
(1) Pembinaan penyelenggaraan Transportasi Daerah dilak sanakan oleh Dinas 
terkait. 
(2) Pembinaan penye lenggaraan Trans portasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1), dengan cara : 
a. memberikan pedoman teknis ; 
b. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada penyelenggara 
prasarana, sarana Transportasi dan mas yarakat ; 
c. memberikan bimbingan perencanaan teknis ; 
d. memberdayaan mas yarakat di bidang Tran sportasi ; dan Pasal 117 BAB VI 
PEMBINAAN (1) Pemerintah Daerah men yediakan Sistem Informasi Transportasi yang 
meliputi penye diaan data dan informasi tentang prasarana , sarana dan 
pengelolaan Trans portasi . 
(2) Data dan informa si sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diakses dan 
digunakan oleh mas yarakat . Pasal 116 SISTEM INFORMASI TRANS PORTASI BABV (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dengan cara : 
a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan izm 
penyelenggaraan Angkutan Jalan; 
b. menata tempat yang telah ditetapkan sebagai sarana atau tempat Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan; 
c. melakukan pengendalian atau penerti ban terhadap kepatuhan 
masyarakat ; dan 
d. memastikan bahwa layanan Angkutan umum sesuai dengan trayek yang 
telah ditentukan. 
(4) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud 
pada ayat pada ayat ( 1), Dinas berkoordinasi dengan instan si terkait lainn ya. - 58 - 
(1) Mas yarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Transportasi di Da erah. Pasal 121 PERAN SER TA MASYARAKAT BAB IX (1) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama penyelenggaraan Transpo rtasi 
dengan Pem erintah , Pemerintah Daerah lain dan/atau Badan Usaha. 
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan k e dalam 
perjanjian kerjasama. Pasal 120 BAB VIII 
KERJASAMA (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanak an sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . (1) Pemb iayaan penyelenggaraan Transportasi di Daerah b ersumb er dari : 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat . Pasal 119 PEMB IAYAAN BAB VII ( 1) Kepala Dinas melakukan penilaian kinerja Penyelenggaraan Transp ortasi 
guna menjaga kual itas p elayanan Transportasi. 
(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secar a 
berkala setiap 1 (satu) tahun . Pasal 118 e. memberikan pembinaan teknis penyelenggaraan prasarana dan sarana 
Transportasi, Lalu Lintas , dan Angkutan . 
(3) Pemb inaan penyelenggaraan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), dilakukan berdasarkan program dan kegiatan jangka panjang, 
menengah , dan tahunan . - 59 - 
(1) Bupati membentuk Forum LLAJ. 
(2) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan 
koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan 
dalam merencanakan dan men yelesaikan permasalahan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan . 
(3) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 
a. Bupati ; 
b. Forkopimda; 
c. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang 
kegiatan usahan ya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; 
d. Asosiasi perusahaan Angkutan Jalan umum di Daerah ; Pasal 122 BABX 
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (2) Peran serta mas yarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk: 
a. turut serta menciptakan keamanan, kese lamatan , ketertiban , dan 
kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; 
b. memberikan masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam 
penyempumaan peraturan , pedoman , dan standar teknis di bidang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan ; 
c. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan 
penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di pusat dan daerah 
terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 
menimbulkan dampak lingkungan ; dan 
d. memberikan dukungan penyelenggaraan Standar Pela yanan Minimal Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan. 
(3) Peran serta mas yarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
dilakukan secara perseorangan , kelompok , organisasi profesi , badan usaha , 
atau organisasi kemas yarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan 
dan kemitraan. 
(4) Masukan , pendapat , dan/ atau dukungan yang disampaikan mas yarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dipertimbangkan dan 
ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. - 60 - 
(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republi k Indones ia, Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di Dinas dibe ri wewenang sebagai penyidik untuk 
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini. 
(2) Wewen ang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), meliputi : Pasal 125 BAB XI 
PENYIDIKAN (1) Pembahasan dalam forum harus meng hasilkan kesepakatan yang 
merupakan so lusi dalam perencanaan atau penyelesaian permasalah an Lalu 
Lintas dan Angku tan J alan. 
(2) Pelaksanaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam hal 
permasalahan sangat kompl eks dan belum diperoleh kesepaka tan. 
(3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 
naskah kesepakatan dan ditandatangani oleh seluruh peserta Forum LLAJ. Pasal 124 (1) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (3) 
ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesu ai dengan 
permasalahan yang dibahas . 
(2) Dalam pembahasan forum , Bupati sebagaima na dimaksud dalam Pasal 142 
huruf a harus mengikutsertakan Perangkat Daerah yang 
mernb idangi : 
a. sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; 
b. jalan; 
c. perindustrian ;dan 
d. penelitian dan pengembangan . Pasal 123 e. Perwakilan Perguruan tinggi; 
f. Tenaga ahli di bidang Lalu Linta s dan Angk utan Jalan; dan 
g. Lembaga Swada ya Mas yarakat yang aktivitasn ya di bidang Lalu Lintas 
dan Angkutan jalan ; - 61 - 
Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan pasal 22, Pasal 29 
, Pasal 47, Pasal 65, Pasal 77 ayat (1), Pasa l 79, dan Pasal 96, dikenakan 
sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) . Pasal 126 BAB Xll 
KETENTUAN PIDANA a. melaku kan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan 
berkenaan dengan tindak pidana di dalam Peraturan Daerah ini; 
b. menerima , mencari , mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah 
ini, agar keterangan atau laporan terseb ut menjadi lebih lengkap dan 
jelas; 
c. meneliti, men cari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan adan ya pelanggaran ; 
d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan pelanggaran ; 
e. memeriksa buku , catatan , dan dokumen berkenan dengan adan ya 
tindakan pelanggaran ; 
f. melakukan penggele dahan untuk men dapatkan barang bukti , 
pembukuan, pencatatan , dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan 
terhadap barang bukti tersebut ; 
g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan terhadap pelanggaran ; 
h. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil , memberitahukan dimulain ya 
penyidikan dan hasil penyidikan kepada peja bat penyidik Kepo lisian 
Negara Republik Indonesia; dan 
1. Pejabat Peny idik Pegawai Negeri Sipil menyam paikan hasil penyidikan 
kepada penuntut umum melalui peja bat penyidik Kepolis ian Negara 
Repu blik Indonesia . - 62 - 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINS! SULAWESI 
TENGGARA: 4/ 10/2022 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022 NOMOR 4 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA , 
TTD 
POITU MURTOPO Diundangkan di Kolaka 
pada tanggal Ditetapkan di Kolaka 
pada tanggal , 27 Januari 2022 
BUPATI KOLAKA, 
'ITD 
AHMAD SAFEI Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka. Pasal 128 Hal-hal mengenai penyelenggaraan transportasi yang belum cukup diatur 
dalam peraturan daerah ini, bila dipandang perlu akan diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati. Pasal 127 sampai 63 -