Jelaskan isi kandungan Pasal 33 dari Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 12 Tahun 2011.
Sesuai dengan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran, ketentuan pada , Pasal 33 berbunyi:

kepada Menteri . Pasal 37 (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) 
huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih Sisa uang 
yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan 
selain un tuk tanah. 
(2) Besaran dan penggunaan selisih Sisa uang sebagaimana dimaksud pada 
diatur oleh Bupati . 
(3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dimasukkan dalam Kas 
Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa . Pasal 36 c. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan penggantin ya. -17- 
(1) Menteri melalui Direk tur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan 
tinjauan lapangan dan verifikasi data guna memperoleh kebenaran 
materil dan formil yang dituangkan dalam Berita Acara sebelum 
memberikan persetujuan . 
(2) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada 
sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan Surat Menteri. Pasal 41 (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) 
dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materil kondisi fisik 
lokasi tanah milik desa dan lokasi calon pengganti tanah milik desa . 
(2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilakukan 
untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri 
oleh unsur dari Pemerintah Desa , BPD, pihak yang melakukan tukar 
menukar , pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti , 
aparat Kecamatan , Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provins i, serta 
pihak dan/ atau instansi terkait lainnya . 
(3) Hasil Kunjungan Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang 
ditandatangani oleh para pihak dan/ a tau instansi terkait lainn ya. 
(4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain: 
a. hasil musyawarah desa; 
b. letak , luasan , harga wajar , tipe tanah desa berdasarkan 
penggunaann ya;dan 
c. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan penggantin ya. 
(5) Berita Acara s ebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar dan 
pertimbangan Gubernur untuk menerbitkan ijin dan selanjutn ya 
disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan . Pasal 40 c. Sebelum Bupati menerbitkan ijin sebagaimana dimaksud pada huruf 
b, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten; 
d. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c 
keanggotaannya terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati ; 
e. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan 
mengikutsertakan tenaga penilai; 
f. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf e 
melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi desa , 
menguntungkan desa , dan tidak merugikan aset desa ; 
g. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai bahan 
pertimbangan ; dan 
h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan 
kepada Gubemur untuk permohonan ijin. 
(2) Gubemur sebelum menerbitkan ijin terhadap tukar menukar tanah milik 
desa , sebagaimana ayat (1) huruf h terlebih dahulu melakukan kajian 
melalui tinjauan lapangan dan verifikasi data: -18- 
(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset 
desa ; 
(2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan pengelolaan aset desa; 
(3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa ; 
(4) Camat melakukan fasilitasi , pembinaan dan pengawasan pengelolaan 
aset desa . BAB IV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN