Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 24 BUPATI MUNA BARAT, Nomor mi Tahun 1945.
Redaksi dari BUPATI MUNA BARAT, Nomor mi Tahun 1945 tentang Bantuan Hukum bagi, pada BAB IX - TATA CARA PELAPORAN KINERJA PEMBERI BANTUAN HUKUM, Pasal 24 menjelaskan:

(1) Laporan sebagaimana dimaksud Pada kewajiban pemberi bantuan hukum 
untuk penangan perkara berisi: 
a. Bukti penanganan perkara; 
b. Kuitansi pembayaran pengeluaran; 
c. Laporan pengguanaan anggaran; dan 
d. Dokumentasi. 
(2) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan berupa: 
a. Surat kuasa; 
b. Bukti dan saksi pendukung sebagai seorang tersangka atau 
terdakwa; 
c. Pendapat hukum (l.egal opinion); 
d. Eksepsi atau keberatan; 
e. Pledoi atau pembelaan; 
f. Duplik; 
g. Memori banding atau kontra memori banding; 
h. Memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan 
i. Memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan 
kembali. 
(3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk perkara 
perdata disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan berupa: 
a. Surat kuasa; 
b. Pendapat hukum (l,egal opinion); 
c. Somasi; 
d. Gugatan atau jawaban gugatan; 
e. Tawaran mediasi atau jawaban; 
f. Eksepsi atau replik; 
g. Kesimpulan; 
h. Memori banding atau kontra memori banding; 
1. Memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan 
j. Memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali. 
(4) Bukti penanganan perkara sebagaimana pada pasal ayat (1) untuk perkara 
tata usaha negara disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan berupa: 
a. Surat kuasa; 
b. Pendapat hukum (l.egal opinion); 
c. Somasi; 
d. Gugatan atau jawaban gugatan; 
e. Eksepsi atau replik; 
f. Kesimpulan; (4) Besamya hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikurangi atau 
ditambahkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan jumlah kasus yang 
ditangani oleh pemberi bantuan hukum dan disesuaikan kemampuan 
keuangan Pemerintah Daerah.