Apa bunyi lengkap Pasal 9 dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 45 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 45 Tahun 2021 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN DATA, pada BAB VII - HAK DAN KEWAJIBAN, Pasal 9 dinyatakan:

Hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan sistem 
pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib 
Pajak melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha , adalah 
sebagai berikut: 
Wajib Pajak berhak: 
1. menerima Pembayaran Pajak dari konsumen/ Subjek 
Pajak untuk disetorkan ke Kas Daerah pada Pemerintah 
Daerah; 
2. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan 
Daerah yang seharusnya dibayar dan setiap transaksi 
Pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan 
Pajak; 
3. memperoleh kerahasiaan data transaksi Wajib Pajak 
yang dilaksanakan melalui Alat Perekaman Data 
Transaksi Usaha dalam rangka pengawasan 
Pembayaran Pajak; 
4. mendapatkan layanan pemasangan/penyambungan / 
penempatan Sistem Pelaporan Da ta Transaksi Usaha 
 12 Wajib Pajak m elalui Alat Perekaman Data Transaksi 
Usaha yang tidak menganggu sistem dan perangkat 
yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan 
5. mendapatkan perbaik an perangkat dan sistem yang 
rusak atau tidak berfungsi/beroperasi, yang disebabkan 
bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak. 
Wajib Pajak berkewajiban: 
1. bersedia menerima pemasangan Alat Perekaman Data 
Transaksi Usaha setelah melalui survei oleh tim dari 
Organisasi Perangkat Daerah terkait guna mendukung 
pemerintah daerah; 
2. menyediakan tempat dan listrik untuk perangkat Alat 
Perekaman Data Transaksi Usaha ; 
3. memasukkan/menginput data setiap transaksi 
pembayaran /omzet harian yang sebenarnya dari 
konsu men/ Subjek Pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan; 
4. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem 
perekam Data Transaksi Usaha yang ditempatkan di 
usaha Wajib Pajak; 
5. menyimpan Data Transaksi Usaha atau bon penjualan 
(bill), harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka 
waktu paling singkat 5 (lima) tahun; dan 
6. melaporkan alat atau sistem perekam an Data Transaksi 
Usaha yang mengalami kerusakan melalui call center 
pada Bank tempat penyetoran dana Pajak terutang 
Wajib Pajak pada saat ter jadinya kerusakan. 
Hak dan kewajiban Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Pengelolaan Pajak Daerah dalam pelaksanaan sistem 
pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib 
Pajak Daerah melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha , 
adalah sebagai berikut: 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah , 
berhak: 
1. memperoleh kemudahan untuk memasang dan 
menghubungkan perangkat dan sistem pembayaran dan 
pelaporan melalui Alat Perekaman Data Transaksi 
Usaha pada tempat usaha Wajib Pajak; 
 13 2. memonitor Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui 
user dan password khusus ; dan 
3. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang 
terkait dengan data Pembayaran yang menjadi dasar 
pengenaan P ajak sesuai dengan ketentu an peraturan 
perundang -undangan. 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah , 
berkewajiban: 
1. melaksanakan survei terhadap Wajib Pajak sebelum 
dilaksanakan pemasangan perangkat Alat Perekaman 
Data Transaksi Usaha untuk pelaksanaan sistem 
pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha 
Wajib Pajak ; 
2. menetapkan nama -nama wajib pajak yang menerima 
pemasangan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha 
dalam surat Keputusan Kepala Organisasi Perangkat 
Daerah yang menjadi urusan pemerintahan di bidang 
Pengelolaan Pajak Daerah; 
3. data transaksi Pembayaran Pajak hanya digunakan 
untuk keperluan di bidang perpajakan di Daerah; 
4. merahasiakan atas setiap transaksi usaha Wajib Pajak; 
5. melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan Alat 
Perekaman Data Transaksi Usaha yang dilakukan oleh 
Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Organisa si Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak 
Daerah ; dan 
6. melakukan tindakan administrasi Pemungutan Pajak 
atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.