Jelaskan isi kandungan Pasal  22 dari PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 17 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 17 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUS UNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, ketentuan pada BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  22 berbunyi:

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi. 
(2) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura lingkup 
sarana dan prasarana tanaman. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 2), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman 
menyelenggarakan fun gsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan lingkup sarana dan 
prasarana tanaman; 
b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup sarana dan 
prasarana tanaman; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup sarana 
dan prasarana tanaman; 
d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup sarana dan 
prasarana tanaman; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian … 
 
38 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 (4) Uraian tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 
Tanaman adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan 
penetapan kinerja lingkup Seksi Sarana dan 
Prasarana Tanaman ; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas 
agar tujuan dan sasaran tercapa i secara efektif dan 
efisien; 
c. menyusun bahan kebijakan lingkup sarana dan 
prasarana tanaman; 
d. melaksanakan pengawasan penggunaan sarana 
pertanian; 
e. melaksanakan pengawasan dan penjaminan mutu 
pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian; 
f. melaksanakan penyusunan peta pengembangan, 
rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan 
pengendalian lahan pertanian; 
g. melaksanakan pengembangan prasarana pertanian; 
h. melaksanakan bimb ingan pendampingan dan 
supervisi pembiayaan dan investasi pertanian; 
i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai 
dengan kewenangannya; 
j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungs inya; 
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan 
pertanggungjawaban kepada atasan; dan 
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
 
Paragraf … 
 
 
 
 
39 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 Paragraf 2 
Seksi Penyuluhan