Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam N0M0R3> TAHUN 2021 Nomor 60 Tahun 2021 Pasal 24?
Dalam N0M0R3> TAHUN 2021 Nomor 60 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH, BAB II - PRINSIP UMUM PENGHAPUSAN, Pasal 24 mengatur sebagai berikut:

(1) Permohonan penghapusan Barang Milik Daerah dengan alasan 
hilang karena kecurian sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(3) huruf a harus dilengkapi:
a. surat keterangan dari Kepolisian; dan
b. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna;
2. pernyataan men gen ai atas kebenaran permohonan dan Barang 
Milik Daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat 
diketemukan; dan
3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa 
penghapusan Barang Milik Daerah dimaksud diakibatkan 
adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat 
yang menggunakan/penanggung jawab Barang Milik 
Daerah/Pengum s Barang tersebut, maka tidak menutup 
kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan 
sank si sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Permohonan penghapusan Barang Milik Daerah dengan alasan 
terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk 
he wan / ikan / tan am an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(3) huruf b harus dilengkapi:
a. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
b. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 
mengenai kebenaran permohonan yang diajukan;
c. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 
bahwa Barang Milik Daerah telah terbakar, susut, menguap, 
mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman;dan
d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf clilampiri 
hasil laporan pemeriksaan/penelitian.
(3) Permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan alasan 
keadaan kahar /force majeure) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c harus dilengkapi: 
a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:
1. mengenai terjadi keadaan kahar (force majeure); atau
2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force 
majeure); dan
b. pernyataan bahwa Barang Milik Daerah telah terkena keadaan 
kahar (force majeure) dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang.