Apa norma yang terkandung dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 88 Tahun 2021?
Substansi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 88 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 7, memuat:

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf b angka 2 dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
(2) Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan
sosial dan kesejahteraan masyarakat.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bagian
Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang
keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
Paragraf 3
Bagian Hukum
Pasal8
(1) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3
dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
(2)Bagian ...
-9-
(2) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan,
bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.
(3) Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Bagian
Hukum menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-
undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang
perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan
infonnasi;
d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan infonnasi;
dan
e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
Paragraf 4
Bagian Kerja Sama
Pasal9
(1) Bagian Kerja Sarna sebagaimana dimaksud dalarn Pasal3 ayat (1)hurufb angka
4 dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
(2) Bagian Kerja Sarna sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian
perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, dan
pelaksanaan pembinaan ad ministrasi di bidang fasilitasi kerjasama dalam
negeri, fasilitasi kerja sarna luar negeri dan evaluasi kerja sarna.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bagian Kerja
Sarna menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan ...
- 10-
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah elibidang kerjasama dalam
negeri, kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang
kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan evaluasi
kerjasama;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah
dibidang kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negen dan evaluasi
kerjasama;
e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang kerjasama
dalam negeri, kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
Paragraf 3
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Pasal10
(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Asisten, yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian
penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah, penyusunan kebijakan Daerah dan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang perekonomian, administrasi
pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alamo
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten
Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah elibidang perekonomian,
administrasi pembangunan, dan sumber daya alam;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang
perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan
sumber daya alam;
C.penyusunan ...
- 11 -
c. penyusunan kebijakan Daerah dibidang pengadaan barang dan jasa;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang
pengadaan barang dan jasa;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian,
administrasi pembangunan, dan sumber daya alam; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah
perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan
sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya.
Paragraf 1
Bagian Perekonomian