Apa yang diatur dalam menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Nomor ditas Tahun 2021 pada Pasal 13?
Berdasarkan menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Nomor ditas Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi, Pasal 13 menyebutkan bahwa:

(1) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK 
Fisik Penugasan Bidang Pertanian bertugas · clan 
bertanggungjawab dalam mengelola Kegiatan DAK 
Fisik Penugasan Bidang Pertanian daerah 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Pasal 12 
( 1) Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik 
Penugasan Bidang Pertanian bertugas dan 
bertanggungjawab dalam mengelola Kegiatan DAK 
Fisik Penugasan Bidang Pertanian daerah provinsi 
se bagaimana dimaksud dalam Pas al 8. 
(2) Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik 
Penugasan Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) meliputi dinas daerah provinsi yang 
menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan dan 
perkebunan. 
(3) Dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi 
infrastruktur yang sudah dibangun, ditingkatkan, dan 
direhabilitasi melalui DAK, Pemerintah Daerah 
menyediakan anggaran Operasional dan Pemeliharaan 
yang bersumber dari APBD . Pasal 11 
Penggunaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian untuk 
kegiatan pembangunan pertanian daerah kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan 
kegiatan pilihan yang dapat dilaksanakan satu atau 
beberapa kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran, 
prioritas dan kebijakan daerah. (5) Pagu alokasi anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang 
Pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. - 12 - 
kabupaten/kota yang dibiayai dari DAK Fisik 
Penugasan Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1): 
a. huruf a, hururf b, huruf d, dan huruf e 
dilaksanakan melalui Swakelola; dan daerah pertanian pembangunan ( 4) Kegiatan yang dibiayai dari DAK Fisik Penugasan Bidang 
Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
( 1) dilaksanakan melalui pemilihan barang/ jasa a tau 
Kon traktual. Bi dang Pertanian daerah provinsi dan daerah 
kabupaten/kota dapat dilaksanakan melalui 
pemilihan barang/jasa Kon traktual dan/atau 
Swakelola. 
(3) Kegiatan pembangunan pertanian daerah provinsi Pasal 14 
(1) Dana transfer DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian 
wajib dicantumkan dan dialokasikan kedalam APBD 
provinsi dan APBD kabupaten/kota. 
(2) Kegiatan yang dibiayai dengan DAK Fisik Penugasan Bagian Keem pat 
Penyaluran dan Pengelolaan (2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK 
Fisik Penugasan Bidang Pertanian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi dinas daerah 
kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan 
tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, 
peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan 
dan penyuluhan pertanian. 
(3) Dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi 
infrastruktur yang sudah dibangun, ditingkatkan, dan 
direhabilitasi melalui DAK, Pemerintah Daerah 
menyediakan anggaran Operasional dan Pemeliharaan 
yang bersumber dari APBD . - 13 - 
(CP/CL); 
c. penyaluran dana; 
d. pembinaan; dan 
e. pelaporan. 
(3) Berdasarkan daftar pendek (short-list) CP/CL kegiatan 
DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian daerah 
kabupaten/kota yang telah diseleksi, melalui Kepala 
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK 
Fisik Penugasan Bidang Pertanian diusulkan kepada 
Bupati/Wali kota atau pejabat yang ditunjuk untuk 
ditetapkan dengan Keputusan. 
(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
paling sedikit memuat: Pasal 15 
(1) Pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam