Menurut PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BANDUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BANDUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN, pada , menyatakan:

Dalam per aturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Ka bupaten Bandung Barat . 
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indones ia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 
5. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, 
adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, 
Sekret ariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan 
Kecamatan. 
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut 
Bappeda, adalah badan perencana yang melaksanakan penyusunan 
dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan 
daerah. 
8. Kepala Bappeda adalah Kepala SKPD yang bertanggungjawab 
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan daerah. 
9. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah. 
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas -batas 
wilayah yang be rwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan asal -usul dan adat istiadat 
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
11. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pe merintahan 
oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal -usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indones ia. 
 12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan desa. 
13. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, 
adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelengara 
pemerintahan desa. 
14. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa 
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan 
sumber daya yang tersedia. 
15. Musyawarah Perencanaan Pembangun an yang selanjutnya disingkat 
Musrenbang adalah forum antar pelaku kepentingan dalam rangka 
menyusun rencana pembangunan daerah. 
16. Pemangku kepentingan adalah pihak -pihak yang langsung atau tidak 
langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perenca naan dan 
pelaksanaan pembangunan daerah. 
17. Delegasi masyarakat adalah peserta Musrenbang yang berasal dari 
kelompok masyarakat yang dipilih secara musyawarah untuk 
mengikuti tahap selanjutnya dalam proses perencanaan dan 
penganggaran Daerah. 
18. Pembangunan daer ah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam 
aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses 
terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing. 
19. Perencanaan Pembangunan Daerah ada lah suatu proses penyusunan 
tahapan -tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku 
kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian 
sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
sosial. 
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya 
disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 
(dua puluh) tahun. 
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,yang selanjutnya 
disingkat RPJMD,adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) 
tahun. 
22. Rencana Pembangun an Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat 
Daerah,yang selanjutnya disebut Renstra -SKPD, adalah dokumen 
 perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) 
tahun 
23. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Pemban gunan Daerah (RKPD), adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
24. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, 
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (Renja -SKPD) adalah dokumen perencanaan Sat uan Kerja 
Perangkat Daerah untuk perode 1 (satu) tahun. 
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya 
disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk 
periode 6 (enam) tahun. 
26. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa), adalah dokumen 
perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun. 
27. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan. 
28. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya -upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 
29. Strategi adalah langkah -langkah berisikan program -program indikatif 
untuk mewujudkan visi dan misi. 
30. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk 
mencapai tujuan. 
31. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan 
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat 
yang dikoordinasikan oleh Bappeda. 
32. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu 
yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan 
daerah. 
33. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu 
atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran 
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tinda kan 
pengerahan sumber daya, baik yang berupa personal, barang, modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa 
 atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan untuk 
menghasilkan keluaran(output dalam bentuk barang/jasa). 
34. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas 
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 
35. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang 
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan 
program dan kebijakan. 
36. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 
keluaran dari kegiatan -kegiatan dalam satu program. 
37. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam 
pengambilan keputusan dan dalam mengontrol terhadap proses 
penyusunan rencana, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi 
pelaksanaan rencana. 
38. Konsultasi publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat 
antara pemerintah daerah yang telah menyiapkan suatu rancangan 
RPJP dan RPJMD dengan masyarakat yang akan memberikan 
masukan terhadap rancangan tersebut sebagai bahan untuk 
Musrenbang Jangka. 
39. Sosialisasi publik adalah penyebarluasan rancangan akhir RPJPD dan 
RPJMD oleh pemerintah Daerah baik langsung maupun melalui media 
masa. 
40. Masyarakat adalah orang perorangan atau badan hukum yang 
berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik 
sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun 
penanggung resiko.