Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 26 Tahun 2022 Pasal 9?
Dalam PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 26 Tahun 2022 tentang SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (E-SPTPD) DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN REKAM, BAB II - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (E-SPTPD), Pasal 9 mengatur sebagai berikut:

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis 
penghentian penggunaan Alat Rekam Data Transaksi Usaha kepada 
BPKAD, apabila: 
a. berhenti/dihentikan usahanya; atau 
b. pengalihan pengelolaan usaha. 
(2) Permohonan penghentian penggunaan Alat Rekam Data Transaksi 
Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 
(dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan. 
(3) Dikecualikan dan i ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dalam hal penghentian usaha Wajib Pajak disebabkan karena keadaan 
memaksa (force majeur). 
(4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh BPKAD 
kepada Wajib Pajak lain. 
(5) Dalam hal terjadi pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak mengubah atau mengganti 
sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak, Alat Rekam Data 
Transaksi Usaha tetap terpasang. 
Bagian Keenam 
Pengecualian Pemasangan Alat Rekam 
Data Transaksi Usaha