Apa bunyi lengkap Pasal 17 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE Nomor 6 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE Nomor 6 Tahun 2021 tentang PENGARUSUTAMAAN GENDER, pada BAB VI - II, Pasal 17 dinyatakan:

(1) Bupati malakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG. 
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan oleh : 
a. PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang 
perencanaan pembangunan daerah , 
b. PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak , 
c. PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang 
pengelolaan keuangan daerah ; 
d. PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang 
pengawasan ; dan 
e. PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang 
pemberdayaan masyarakat dan desa . 
(3) Pelaksanaan pembinaan oleh PD yang membidangi urusan 
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan 
melalui fasilitasi, konsultasi dan pendampingan penyusunan 
RPJMD, Renstra PD, dan Renja PD yang responsif gender. 
(4) Pelaksanaan pembinaan oleh PD yang membidangi urusan 
pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b dilakukan melalui : sosialisasi, advokasi, pelatihan, 
pendampingan dan bimbingan teknis tentang PUG, PPRG 
dan penyusunan data gender. 
(5) Pelaksanaan pembinaan oleh PD yang membidangi urusan 
pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan 
dengan melampirkan GBS dalam penyusunan RKA dan DPA 
yang responsif gender dan pendampingan penyusunan ARG. 
(6) Pelaksanaan pembinaan oleh PD yang membidangi urusan 
pemerintahan di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui fasilitasi, 
koordinasi, dan bimbingan teknis tentang pengawasan PPRG 
bagi seluruh PD. 
(7) Pelaksanaan pembinaan oleh PD yang membidangi urusan 
pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan 
melalui fasilitasi, koordinasi, dan penda mpingan 
penyusunan Per aturan D esa tentang PUG, rencana 
pembangunan jangkah menengah d esa, bimbingan teknis 
tentang PUG, PPRG dan penyu sunan data gender bagi 
seluruh perangkat desa. 
-11- 
 
 
 (8) Teknis pelaksanaan pembinaan PUG dikoordinasikan oleh 
PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak .