Apa yang diatur dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLAU Nomor 9' Tahun 2021 pada Pasal  1?
Berdasarkan PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLAU Nomor 9' Tahun 2021 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, BAB  I - KETENTUAN UMUM, Pasal  1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Boyolali.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Boyolali.
3. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
4.Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwaldlan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.
6.
7.
8.
9.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan 
sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan 
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, 
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah 
sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan 
kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai 
unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian 
sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua 
puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah 
rencana tata ruang wilayah Daerah.
13. Rencana....
-3-
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya 
disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional 
untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021-2026.
15. Rencana Keija Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 
periode perencanaan pembangunan Daerah.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
IS.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 
jangka waktu 5 (lima) tahun.
19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya 
tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang 
diperoleh dari pencapaian hasil [outcome) program Perangkat Daerah.
20. Strategi adalah cara sistematis dan langkah berisikan program-program 
sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai 
sasaran.
21. Arah Kebijakan adalah penjabaran strategi dan kerangka keija untuk 
menyelesaikan permasalahan yang dilaksanakan secara bertahap.
22. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk 
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber 
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan 
tugas dan fiingsi.
23. Kinerja adalah capaian dampak, hasil, dan keluaran dari tujuan, sasaran, 
program, kegiatan, dan sub kegiatan sehubungan dengan penggunaan 
sumber daya pembangunan.
24. Kerangka Pendanaan adalah pengelolaan keuangan Daerah untuk 
menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, 
optimalisasi penggunaan sumber dana, dan peningkatan kualitas belanja 
dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintah an Daerah dalam upaya 
mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati serta target pembangunan 
nasional.