Apa bunyi lengkap Pasal 19 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 11 Tahun 2016?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 11 Tahun 2016 tentang PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN, pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 19 dinyatakan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga . 
 
 
 Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 23 september 2016 
 
BUPATI PURBALINGGA, 
 
 ttd 
 
 T A S D I 
 
Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 24 September 2016 
 
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH 
 KABUPATEN PURBALINGGA , 
 
 ttd 
 
 SUSILO UTOMO 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBAL INGGA TAHUN 2016 NOMOR 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMOR REGIST ER PERATUR AN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, 
PROVINSI JAWA TENGAH : (11 /2016 ) 
 
 
 
PENJEL ASAN 
 
ATAS 
 
PERATURAN DA ERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 
NOMOR 11 TAHUN 2016 
 
TENTANG 
 
PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN 
DI KABUPATEN PURBALINGGA 
 
 
1. UMUM 
 
 Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa serta dalam rangka tertib administrasi bidang 
penyelenggar aan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 
pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, 
maka perlu disusun pedoman penyusunan rencana, pelaksanaan, 
pemanfaatan dan pendayagunaan pembangunan kawasan perdesaan di 
Kabupaten Purbal ingga yang dipakai untuk akselerasi berbagai program/ 
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 
 
Pembangunan kawasan perdesaan pada hakekatnya merupakan 
kerjasama pembangunan antara satu desa dengan desa lain dan /atau 
pihak ketiga yang dimaksudkan untuk melaksanakan akselerasi kegiatan 
antar desa, meliputi : penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan 
secara partisipatif, p engembangkan pusat pertumbuhan antar -Desa secara 
terpadu, penguatan k apasitas masyarakat, penguatan kelembagaan dan 
kemitraan ekonomi, sinkronisasi pembangunan infrastruktur 
antarperdesaan, penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka 
penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten, 
meningkatkan pel ayanan yang dilakukan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat perdesaan, mempercepat pembangunan 
infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan 
teknologi tepat guna, memberdayaan masyarakat Desa untuk 
meningkatkan akses terhadap pelayan an dan kegiatan ekonomi. 
 
Pembangunan kawasan perdesaan juga dimaksudkan untuk 
melaksanakan percepatan pencapaian target pembangunan daerah yang 
tertuang dalam RPJM D dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan 
pokok pembangunan desa agar searah dan sejal an dengan target 
pembangunan daerah . 
 
Untuk memberikan pedoman bagi perencanaan, pelaksanaan, 
pendayagunaan dan pemanfaatan pembangunan kawasan perdesaan, perlu 
disusun tata cara pengusulan, penetapan dan perencanaan, pelaksanaan 
pembangunan serta pelapora n dan evaluasi pembangunan kawasan 
perdesaan di Kabupaten Purbalingga . 
 
 
2. PASAL DEMI PASAL