Menurut PERATURAN WALI KOTA  CIREBON Nomor 76 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 45?
Pasal Pasal 45 dalam PERATURAN WALI KOTA  CIREBON Nomor 76 Tahun 2021 tentang RENCA NA DETAIL TATA RUANG TAHUN 2021 –2041, pada BAB VII - PERATURAN ZONASI, menyatakan:

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, terdiri atas: 
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang 
diizinkan (I); 
b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang 
bersyarat secara terbatas (T), yang terdiri atas: 
1. terbatas untuk kegiatan yang dibatasi jumlahnya, 
sesuai peraturan perundang -undangan dengan 
Kode T1; 
2. terbatas untuk kegiatan yang dibatasi jam 
operasinya berdasarkan ketentuan peraturan 
perundangan yang berlaku dengan Kode T2; dan 
3. terbatas untuk kegiatan yang dibatasi luas 
kaplingnya dengan Kode T3. 
c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang 
bersyarat tertentu (B), yang terdiri atas: 
1. bersyarat dengan syarat untuk kegiatan atau 
usaha yang wajib memiliki persetujuan 
 
 
104 
 
lingkungan AMDAL (Analis is Mengenai Dampak 
Lingkungan ) dan Dokumen UKL dan UPL (Upaya 
Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan) dengan kode B1; 
2. bersyarat dengan syarat untuk kegiatan yang 
wajib menyediakan prasarana minimal yang 
ditetapkan dengan kode B2; dan 
3. bersya rat kegiatan wajib melalui rekomendasi 
untuk bangunan gedung umum dan kapasitas 
pengguna bangunan dengan kode B3. 
d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak 
diizinkan (X). 
(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) , diterapkan pada: 
a. Zona Badan Air (BA); 
b. Zona Perlindungan Setempat (PS); 
c. Zona RTH Kota (RTH) meliputi: 
1. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH -1; 
2. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH -2; 
3. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-
3; 
4. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH -4; 
5. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH -5; 
6. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH -6; 
7. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH -7; dan 
8. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH -8. 
d. Zona Cagar Budaya (CB); 
e. Zona Ekosistem Mangrove (EM); 
f. Zona Badan Jalan (BJ); 
g. Zona Pertanian (P) meliputi: 
1. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1); dan 
2. Sub-Zona Hortikultura (P -2). 
h. Zona Perikanan (IK) berupa Sub-Zona Perikanan 
Budidaya (IK-2) 
 
 
105 
 
i. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) ; 
j. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) ; 
k. Zona Pariwisata (W) ; 
l. Zona Perumahan (R) meliputi: 
1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2); 
2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); 
dan 
3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4). 
m. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) meliputi: 
1. Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1); 
2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU -2); dan 
3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU -3). 
n. Zona Campuran (C) berupa Sub-Zona Campuran 
Intensitas Menengah/Sedang (C-2); 
o. Zona Perdagangan dan Jasa (K) meliputi: 
1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-
1); 
2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K -2); 
dan 
3. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP 
(K-3). 
p. Zona Perkantoran (KT) ; 
q. Zona Peruntukan Lainnya (PL) meliputi: 
1. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4); 
dan 
2. Sub-Zona Pergudangan (PL -6). 
r. Zona Pengelolaan Persampahan (PP) ; 
s. Zona Transportasi (TR) ; dan 
t. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) . 
(3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berupa tabel , sebagai mana 
tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
 
 
 
106 
 
Bagian Ketiga 
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang