Menurut PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 43 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 3?
Pasal Pasal 3 dalam PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 43 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA, pada BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, menyatakan:

mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, 
pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, 
dan pelaporan bidang penyelenggaraan per sidangan, rapat -rapat DPRD, 
pembuatan rapat risalah , penyelenggaraan kajian produk hukum, pelayanan 
informasi produk hukum, fasilitasi reses DPRD, dan penyiapan tenaga ahli 
dan/atau tim ahli serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpi nan. 
(2) Bagian Persidangan dan Perundang -Undangan dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran Bagian 
Persidangan dan Perundang -Undangan ; 
b. perumusan konsep kebijak an, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis 
di bidang penyelenggaraan persidangan, rapat -rapat DPRD, pembuatan 
rapat risalah, penyelenggaraan kajian produk hukum, pelayanan informasi 
produk hukum, fasilitasi reses DPRD, dan penyiapan tenaga ahli dan/atau 
tim ahli ; 
c. pengkoordinasian penyusunan jadwal persidangan dan rapat DPRD; 
d. penyelenggaraan persidangan dan rapat DPRD serta pembuatan dokumen 
rapat risalah; 
e. pengkoordinasian jadwal kajian produk hukum ; 
f. pengkoordinasian pelayanan informasi produk hukum; 
g. fasilitasi kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD; 
h. pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan bidang penyelenggaraan persidangan, 
rapat -rapat DPRD, pembuatan rapat risalah, penyelenggaraan kajian produk 
hukum, pelayanan informasi produk hukum, fasilitasi reses DPRD, d an 
penyiapan tenaga ahli dan/atau tim ahli ; 
i. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang 
penyelenggaraan persidangan, rapat -rapat DPRD, pembuatan rapat risalah, 
penyelenggaraan kajian produk hukum, pelayanan informasi produk 
hukum, f asilitasi reses DPRD, dan penyiapan tenaga ahli dan/atau tim ahli ; 
j. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bagian 
Persidangan dan Perundang -Undangan ; 
k. pelaksan aan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang -Undangan ; dan 
l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.