Apa yang diatur dalam 2. Undang-Un dang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Nomor 29 Tahun 1945 pada pasal 5?
Berdasarkan 2. Undang-Un dang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembent ukan Daerah -daerah Tingkat II di Sula wesi (Lembaran, pasal 5 menyebutkan bahwa:

diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari 
sejak diteriman ya laporan sengk eta admin istrasi oleh 
pani tia Kabupa ten. Pasal 6 Panitia Pemilihan men yelesaikan sengketa admin istrasi 
dilakukan dengan tahapan: 
a. menguji hakekat kebenaran administras i sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 
b. kebenaran administrasi sebagaimana dimaks ud pada 
huruf a, disampaikan dengan penetapan paniti a 
pemilihan Kabupaten ; dan 
c. kebenaran Penetapan surat keputusan adminis trasi 
tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupa ti yang 
bersifat final dan mengikat. Pasal 5 Dalam hal laporan yang bersifat sengketa admini strasi 
dan tidak mengandung unsur pidana , diselesai kan oleh 
Panitia Pemilihan Kepala Desa secara berjenjang . Pasal 4 (1). Lapo ran sebagaimana dalam Pasal 2 disamp aikan 
paling lama 2 (dua) hari sejak terjadin ya pelangg aran . 
(2). Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diselesaikan secara berjenjang oleh panitia pemilihan 
tingkat desa, panitia pemilihan Kabupaten yang ada di 
Kecamatan . 
(3). Panitia pemilihan mengkaji setiap lapo ran yang 
diterima . 
(4). Panitia pemilihan memutuskan untuk meni ndaklan juti 
atau tidak menindak lanjuti laporan selam bat­ 
lamb atnya 1 (satu) hari setelah lapo ran diterima . Pasal 3 ( 1). Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan 
kepada Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa 
dan/ atau Kabupaten secara berjenjang oleh bakal 
calon / calon tetap Kepala Desa dan/ atau seseoran g yang 
diberi kuasa oleh bakal calon/ calon tetap Kepala Desa . 
(2). Laporan disampaikan secara tertulis yang beris i uraian 
riwa yat pelanggaran , nama dan alamat pelapor , wakt u 
dan tempat kejadian perkara , nama dan alamat 
pelanggar , nama dan alamat saksi -saksi. Pasal 2 BAB II 
PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH 
ADMI NISTRA TIF - 4 - ----, 
Peraturan Bupat i ini mulai berlaku pada tanggal 
diun dangkan. 
Agar setiap orang mengetahuin ya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bu pati im, dengan Pasal 13 BAB IV 
KETENTU AN PENUTUP Kepala desa terpilih yang terbukti mela kukan perbuatan 
pidana pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa 
berdasarkan Putusan pengadilan yang telah rnempunyai 
kekua tan hukum tetap diberhentikan sebagai Kepal a 
Desa. Pasal 12 Calon Kepala Desa yang terbukti melakukan perbuatan 
pidana dan masih dalam proses penyelidikan dan/ a tau 
penyidikan, tahapan pemilihan tetap dilaksan akan oleh 
panitia pemilihan Kepala Desa . Pasal 11 Laporan yang mengandung unsur pidana apab ila telah 
memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan 
huk um tetap maka calon terpilih tersebu t dapat 
dibatalkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. Pasal 10 Paniti a Pemilihan Kabupaten memantau perkembangan 
kasus yang telah diteruskan kepada Aparat Pene gak 
Hukum. Pasal 9 ( 1) Dalam hal laporan yang bersifat sengk eta dan 
mengand ung unsur tindak pidana yang disamp aikan 
oleh pelapor dapat disampaikan kepada Aparat 
Penegak H ukum yang berwena ng. 
(2) Laporan sengketa yang mengandung unsur pidan a 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat 
disampai kan kepada aparat penegak hukum oleh 
pelapor. Pasal 8 BAB III 
PENG ADUAN DAN PENYELESAIAN MASAL AH PIDANA Laporan sengketa hasil pemilihan yang disamp aikan 
oleh pelapor dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan 
dapat ditolak oleh panitia Kabupaten . Pasal 7 sampai 5 - 
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR 3 7 Diundangkan di Kolaka 
pada tanggal , ;2. 7 Oi'ft>6cr ao 21 
/-sEKc7..: RAH KABUPATEN KOLAKA, ~ 
'-JP POITU MURTOPO Ditetapkan di Kolaka 
pada tanggal .2 7, ol f O fLI' :;.~ 
~UPAT\~I.LAKA~l- - '1 JWV) 
h AHMAD~EI penempatan nyata dalam Berita Daerah Kabupaten 
Kolaka . - 6 - ' . '