Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 27 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 27 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN, BAB I - Ketentuan Umum, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Pekalongan . 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan . 
4. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang 
selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pendapatan 
Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan . 
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Keuangan 
dan Aset Daerah Kota Pekalongan . 
6. Pajak Daerah adalah kontribusi waj ib kepada Daerah yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bers ifat 
memaksa berdasarkan Undang -Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan Daerah bagi sebesar -besarnya 
kemakmuran rakyat. 
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan 
perpajakan daerah. 
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha 
Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 
firma, k ongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 
9. Petugas adalah merupakan or ang ataupun badan yang 
memiliki tugas untuk dapat melakukan pemungutan pajak 
atau iuran terhadap Wajib Pajak . 
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 
tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan 
tahun buku yang ti dak sama dengan tahun kalender. 
11. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada 
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau 
dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan perpajakan daerah. 
12. Surat Ketetapan Pajak Da erah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 
jumlah kreditpajak, jumlah kekurangan pembayaran 
pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar. 
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 
pajak yang telah ditetapkan. 
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ 
atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda. 
16. Gagal Tekn ologi adalah kejadian dalam penggunaan 
teknologi yang menyebabkan kesalahan dalam pemberian 
sanksi administratif yang bukan karena kesalahan 
operator sistem pajak maupun Wajib Pajak.