Menurut PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 84 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 16?
Pasal Pasal 16 dalam PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 84 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, pada BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, menyatakan:

(1) Bidang Politik Dalam Ne geri dan Organisasi 
Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang kepala bidang 
yang dalam pelaksana an tugasnya berada dibawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan . 
 
(2) Bidang Politik Dalam N egeri dan Organisasi 
Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud p ada ayat (1), 
mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam 
memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, 
mengendalikan, mengoordinasikan , memantau, 
mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan 
pelaksanaan tugas di bidang pendidikan politik, etika 
budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, 
pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati dan Wakil 
Bupati , pemantauan situasi politik serta pendaftaran 
organisasi masyarakat , pemberdayaan organisasi 
masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi 
masyarakat , pengawasan organisasi masyarakat dan 
organisa si masyarakat asing. 
 
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 2), Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi 
Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, 
pembina an, pengendalian dan pengawas an dalam 
program dan kegiatan ; 
b. pengoordinasian p elaksanaan standar, norma, pedoman 
kriteria, prosedur, perencanaan, koordinasi dan 
penghimpunan data yang berkaitan dengan Bidang 
Politik Dalam Negeri ; 
c. penyusunan program kerja di bidang pendidikan po litik, 
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai 
politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati dan 
Wakil Bupati , pemantauan situasi politik serta 
pendaftaran or ganisasi masyarakat , pemberdayaan 
organisasi masyarakat , eva luasi dan mediasi sengketa 
organisasi masyarakat , pengawasan organisasi 
masyarakat dan organisasi masyarakat asing di Daerah ; 
d. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang 
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan 
demo krasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, 
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ 
pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati , pemantauan 
situasi politik serta pendaftaran organisasi masyarakat , 
pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan 
mediasi sengketa organisasi masyarakat , pengawasan 
organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing 
di Daerah ; 
 
 19 
e. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, 
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 
kelembagaan pemerintahan, perwakilan d an partai 
politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala 
Bupati dan Wakil Bupati , pemantauan situasi politik 
serta pendaftaran organisasi masyarakat , 
pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan 
mediasi sengketa organisasi masyarakat , pengawasan 
organis asi masyarakat dan organisasi masyarakat asing 
di Daerah; 
f. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, 
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai 
politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati dan 
Wakil Bupati , pemantauan situasi politik serta 
pendaftaran organisasi masyarakat , pemberdayaan 
organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa 
organisasi masyarakat , pengawasan organisasi 
masyarakat dan organisasi masyarakat asing di Daerah ; 
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di 
bidang pendidikan politik, etika budaya politik, 
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 
umum/ pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati , 
pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi 
masyarakat , pemberdayaan organisasi masyarakat, 
evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat , 
pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi 
masyarakat asing di Daerah; 
h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan 
kegiatan kepada atasan ; 
i. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah 
pengawasan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi 
Kemasyarakatan ; 
j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala 
Badan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil 
dalam bidang tugasnya; 
k. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan 
pengembangan karier; 
l. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas 
bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan 
program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang 
berlaku; 
m. pembina an pegawai/ staf yang ada di bawahnya ; dan 
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang -undangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20