Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor ^ Tahun 2021 Pasal  41?
Dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor ^ Tahun 2021 tentang PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, BAB  XIV - KETENTUAN PENUTUP, Pasal  41 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali.
Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 2-5 ^t>%\
Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 2- ^
SEKRETARIS DAERAH
BUPATEN BOYOLALI,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR f
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,
ININGSIH AGNES S
Pembina Tingkat I 
NIP. 19671102 1994032009
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA 
TENGAH: (9-169/2021)
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
I. UMUM
Negara melalui pemerintah dan Pemerintahan Daerah sesuai 
kewenangannya bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan 
menjamin hak-hak asasi manusia dari setiap warga negara termasuk 
perempuan dan anak tan pa diskriminasi, karena perempuan dan anak 
merupakan bagian dari warga negara Indonesia memiliki hak yang sama 
dengan orang lain, dan hak perempuan dan anak merupakan hak asasi 
manusia yang harus dijamin, dilindungi bukan hanya oleh pemerintah tapi 
juga oleh Pemerintah Daerah.
Walaupun ada jaminan peraturan perundang-undangan yang 
melindungi warga negara khususnya perempuan namun kasus perempuan 
semakin bertambah, tidak menurun, karena kasus kekerasan terhadap 
perempuan seperti fenomena gunung es yaitu kasus yang dilaporkan ke 
lembaga perlindungan perempuan hanya sebagian kecil dari kasus yang 
sebenamya. Perempuan korban kekerasan sering merasa ragu atau takut 
dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya, atau ada kendala lainnya 
seperti sulitnya akses dalam mencapai layanan dan kurangnya informasi 
tentang hak-hak yang dimiliki karena sebagian besar perempuan korban 
berasal dari keluarga miskin dan kurang mampu sehingga perlu dilakukan 
pendampingan, biaya pendampingan, dan konsultasi hukum mahal. Di sisi 
lain lembaga yang menangani perlindungan perempuan masih kurang, 
terutama di daerah yang jauh dari pusat kota.
Berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan 
penelantaran terhadap Perempuan yang teijadi di Daerah diperlukan adanya 
upaya strategis dari Pemerintah Daerah guna memberikan perlindungan dan 
terhadap perempuan.
Selanjutnya dalam rangka mewujudkan kebijakan Daerah untuk 
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 
di bidang perlindungan perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Keija perlu disusun dalam Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah ini merupakan wujud konkrit Pemerintah 
Kabupaten Boyolali dalam memberikan pelindungan dan menjamin 
terpenuhinya hak asasi Perempuan sesuai dengan tugas dan 
tanggungjawabnya.
-2-
II. PASAL DEMI PASAL