Apa norma yang terkandung dalam Pasal 20 PERATURAN DAERAH PROVIN S! JAWA TENG AH Nomor 25 Tahun 2004?
Substansi PERATURAN DAERAH PROVIN S! JAWA TENG AH Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan, khususnya , Pasal 20, memuat:

(I) RancanganA khir RKP D disusun oleh BAPPEDA dengan 
memper batikan basil MUS RENBANG RKPD. Pasal 22 
Peratur an Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundang an Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lernbaran Daerah Provinsi Jawa Tengah , · Pasal 21 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaann ya diatur dengan Peraturan 
Gubernur . BABVIIl 
KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 
(I) MUSRE NBANG RKPD diselenggarakan oleh BAPP EDA 
setiap tahun dalam rangka membahas Rancang an Awai 
RKP D dan RENJA SK.PD tahun beriku tnya. 
(2) MUSRENBANG RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) diselenggarakan untuk sinkronisas i RENJA antar SK.PD 
dan antar rencana Pemerintah Daerah dengan Pemerintah 
Kabupaten dan Kota. 
(3) Penyelenggarnan MUSRENBANG sebag aiman a dimaksud 
pada ayat (I) dii.kuti oleh SK.PD, pemangku kepentingan 
pembangunan di tingkatDaerah serta BAPPEDA Kabupaten 
danKota. 
( 4) Hasil MUSRENB ANG digunakan sebagai masuk an bagi 
Rancangan Akhir RKPD . 
(5) BAPPED A menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan 
MUSRE NBA NG sebagaiman a dimaksud pada ayat (2). (2) Rancan gan akhir RKPD ditetap kan sebagai RKPD dengan 
Peraturan Gubernur, 
(3) RKP D sebagaiman a dimaksud pada ayat (I) menj adi 
pedoman dalam penyusunan RencanaAnggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah tahun berikutn ya. Bagian Ketiga 
MUSRENB ANG R.KPD 
67 66 Sehubungan dengan hal tersebut penyus unan perencanaan 
pembangunan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 2 7 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasio nal juncto Pasal 150 Undang­ 
Undang Norno r 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Perub ahan Undang- Undan g Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden dipilih 
secara Jangsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebaga i 
pedoman Presiden untuk menyusun rencana pembangunan, 
maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses 
perencanaan pemb angunan baik di tingkat nasional maupun 
daerah .. UMUM L TATA CARAPENYUSUNANPERENCANAAN 
. PEMBANGUNANDAE\UH DAN PELAKSANAAN 
MUSYAWARAHPERENCANAAN PEMBANGUNAN 
DAERAHPROVINSIJAWA TENGAH LEMBARANDAERAHPROVINSIJAW ATENG AH 
TAHUN 2006 NOMOR 8 SERIE NOMOR 1 TENTANG PENJELASAN 
AT.AS 
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWAT ENGAH 
NOMORS TAHON 2006 Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 29 Maret 2006 
SEKRETARIS DAERAH PROVIN SI 
JAWA TENGAH 
ttd 
MARDJIJONO 
6~ 68 Pasal.S Pasa l 4 
Yang dimaksud dengan "instansi vertikal" adalah 
perangkat Departemen dan atau Lemba ga 
Pemerintah Non Departem en yang mengurus 
urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada 
Daerah. Mekanisme pengkoordi nasian 
perencanaan pembangunan dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku . PASALDEMI PASAL