Apa bunyi lengkap Pasal 4 dalam PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 42 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada, pada BAB III - PENGELOLAAN, Pasal 4 dinyatakan:

Penerima dana BOSDA Kabupaten adalah Sekolah SD dan SMP yang berstatus 
negeri dan swasta. 
- 7 - 
Sekolah Negeri dan sekolah swasta wajib menerima dan menggunakan dana 
BOSDA dalam operasional sekolah. 
Sekolah swasta berhak untuk tidak menerima dana BOSDA. 
Bagi sekolah yang menerima dan menggunakan dana BOSDA dalam operasional 
sekolah, maka Satuan Pendidikan tersebut bersedia untuk diaudit atau 
diperiksa seluruh penggunaan keuangan yang digunakan Satuan Pendidikan 
terse but. 
Satuan Pendidikan Negeri yang menenma dana BOSDA bersama-sama dana 
BOS Reguler, tidak diperkenankan menarik iuran wajib dalam bentuk apapun 
kepada murid/ siswa. 
Jumlah alokasi dana BOSDA per siswa/ murid pertahun ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati dengan mengacu kepada kuota dana BOS Reguler. 
Satuan Pendidikan Penerima dana BOSDA, BOS Reguler berkewajiban: 
menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah; 
membuka rekening pada Bank; 
memberikan data siswa yang akurat; 
menggunakan dana BOSDA, BOS Reguler dan sesuai dengan ketentuan; 
menggunakan dana BOSDA, BOS Reguler dengan transparan dan 
bertanggung jawab; dan 
mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOSDA bersama-sama dengan 
pertanggungjawaban dana BOS Reguler. 
Satuan Pendidikan penerima dana BOSDA, BOS Reguler dapat menghimpun 
dana secara sukarela dan tidak mengikat dari masyarakat dan atau orang tua 
murid/ siswa yang berkemampuan. 
BABV 
MEKANISME PENY AL URAN 
PasalS 
Tahapan Penyaluran dana BOSDA meliputi: 
pendataan siswa dan sekolah oleh sekolah; 
validasi data oleh Tim Teknis Pengelola BOSDA; 
perhitungan dan penetapan jumlah alokasi dana BOSDA setiap sekolah oleh 
tim pengelola BOSDA; 
penyaluran dana BOSDA ke rekening sekolah oleh Dinas Pendidikan; 
penggunaan dana BOSDA oleh Satuan Pendidikan penerima; 
- 8 - 
pelaporan dan pertanggungjawaban Satuan Pendidikan penenma BOSDA 
kepada tim Pengelola; dan 
pelaporan dan pertanggungjawaban tim Pengelola BOSDA kepada Kepala 
Dinas Pendidikan. 
Rekening penampungan dana BOSDA harus dibedakan dari rekening 
penampungan dana BOS Reguler, dan diajurkan untuk membuka rekening Giro 
Bank bukan rekening Tabungan 
Penyaluran dana BOSDA ke rekening Satuan Pendidikan dilakukan langsung 
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SURAT 
KEPUTUSANPD Dinas Pendidikan, berdasarkan perhitungan dan penetapan 
jumlah alokasi dana serta rekomendasi oleh Tim Teknis Pengelola BOSDA. 
Pengambilan dana BOSDA pada Bank dilakukan oleh Kepala Sekolah atau 
Guru atau pihak lain yang terkait yang dimandatkan oleh Kepala Sekolah. 
Untuk kasus atau keadaan khusus dimana satu atau beberapa satuan 
pendidikan kesulitan mengakses Bank maka pengambilan dana dapat dilakukan 
oleh Kepala UPT Pendidikan setempat atas persetujuan/mandat Kepala Satuan 
Pendidikan. Kepala UPT Pendidikan kemudian mendistribusikan dana BOSDA 
secara langsung kepada kepala Satuan Pendidikan disertai dengan kwitansi 
pernbayaran 
Segala Bantuan yang ditimbulkan sebagai akibat dari pemberian mandat satu 
atau beberapa satuan pendidikan kepada UPT Pendidikan serta penyerahan 
dananya kepada Satuan Pendidikan yang bersangkutan, dibebankan kepada 
Dinas Pendidikan melalui anggaran pengelola BOSDA. 
Pihak Dinas Pendidikan, tim pengelola dan UPT Pendidikan serta pihak-pihak 
terkait lainnya, tidak diperkenankan memotong atau mengurangi dana BOSDA 
yang diperunrukkan bagi Satuan Pendidikan dalam bentuk apapun dan dengan 
alasan apapun.