Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 3 Tahun 2007.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 3 Tahun 2007 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Ka bupaten Magelang; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 
3. Bupati adalah B upati Magelang; 
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan 
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesat uan Republik Indonesia; 
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan 
pemerintahan oleh Peme rintah Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesat uan Republik Indonesia; 
6. Pemerintah Desa adalah Kepa la Desa dan Perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; 
7. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa; 
8. Perangkat Desa adalah bagian dari Pemerintah Desa yang 
bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas 
dan kewajibannya dan terdiri dari unsur sekretariat, unsur 
pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan; 
 
 5 
9. Penjabat (Pj) Kepala Desa adalah seseorang yang diangkat 
oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala 
Desa dalam kurun waktu tertentu dan dapat berasal dari unsur 
perangkat desa, pegawai neger i sipil kecamatan atau tokoh 
masyarakat setempat yang dipandang mampu; 
10. Penjabat (Pj) Perangkat Desa adalah seseorang yang 
diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa dalam kurun waktu tertentu dan 
berasal dari unsur perangkat desa setempat yang dipandang mampu; 
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa se lanjutnya disingkat 
APBDesa adalah rencana keua ngan tahunan pemerintahan 
desa yang dibahas dan disetu jui bersama oleh Pemerintah 
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; 
12. Peraturan Desa adalah pe raturan perundang-undangan yang 
dibuat oleh Badan Permusyawara tan Desa bersama Kepala 
Desa; 
13. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diterima setiap 
bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
14. Tunjangan lainnya adalah tunj angan yang diberikan kepada 
Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari 
Pendapatan Asli Desa diluar penghasilan tetap; 
 
 
6