Jelaskan isi kandungan Pasal 2 dari PERATURAN BUPATI KUTAITIMUR Nomor 74 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI KUTAITIMUR Nomor 74 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA, ketentuan pada BAB I - KETENTUANUMUM, Pasal 2 berbunyi:

(1) Dispar merupakan unsur Pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
(2) Dispar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
BAS III
SUSUNANDANORGANISASI
Pasa13
(1) Susunan Organisasi Dispar, terdiri atas:
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahkan:
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
d. Bidang Pemasaran dan Industri Pariwisata;
e. Bidang Kerjasama dan Usaha Jasa Pariwisata;
f.Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5 -
(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal4
(1) Kepala Dispar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pariwisata berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan.
a. menyusun rencana program dan kegiatan jangka pendek dan jangka
menengah di lingkup Dinas Pariwisata;
b. melaksanakan program dan kegiatan jangka pendek dan jangka menengah
dilingkup Dinas Pariwisata;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di dilingkup Dinas
Pariwisata;
d. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkup Dinas Pariwisata;
e. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkup Dinas Pariwisata;
f. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana
teknis Dinas dan Pejabat Fungsional di lingkungan Dinas Pariwisata;
g. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf agar sasaran dapat di
capai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
h. menilai prestasi staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan
karier;
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya; dan
J. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang
tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Dinas
Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
a. menetapkan program, kegiatan, dan kebijakan teknis dinas pariwisata sesuai
dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah serta
rnenyesuaikan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi.
b. mengendalikan urusan pernerintahan dan pelayanan urnum di Dinas
Pariwisata.
- 6-
c. memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian teknis
penyelenggaraan bidang industri dan usaha jasa pariwisata.
d. memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian teknis
penyelenggaraan bidang pengembangan destinasi pariwisata.
e. memimpin perurnusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian teknis
penyelenggaraan bidang pemasaran dan kerjasarna.
f. membina dan mengendaJikan penyelenggaraan industri dan usaha jasa
pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran dan kerjasarna.
g. merencanakan evaluasi pencapaian standar nasional di bidang industri dan
usaha jasa pariwisata, bidang pengembangan destinasi pariwisata, bidang
pemasaran dan kerjasama.
h. merencanakan dan berperan serta dalam perumusan kebijakan di bidang
industri dan usaha jasa pariwisa ta , bidang pengembangan destinasi
pariwisata, bidang pemasaran dan kerjasama.
i. merencanakan dan menetapkan pelayanan umum bidang industri dan usaha
jasa pariwi sata , pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran dan
kerjasama.
J. merencanakan dan menetapkan pengolahan data, penanganan masalah
bidang industri dan usaha jasa pariwisata, pengembangan destinasi
pariwisata, pemasaran dan kerjasama.
k. menetapkan perizinan dan / atau rekomendasi perizinan dan pelayanan
umum bidang bidang industri dan usaha jasa pariwisata, pengembangan
destinasi pariwisata, pemasaran dan kerjasama serta memberikan/
menetapkan petunjuk pemecahan masalah yang berhubungan dengan
bidang pariwisata Pariwisata.
1. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yang
berh ubungan dengan Dinas pariwisata.
m. membina penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas Pariwisata.
n. membina Unit Pelaksana Teknis Dinas pariwisata.
o. membina Kelompok Jabatan Fungsional.
p. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang
tugasnya.
q. menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan.
- 7 -
r. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian
kinerja bawahan.
s. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Paragraf2
Sekretaris
PasalS
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (1) huruf b dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan
pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan,
urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASNkepada semua
unsur dilingkungan Dinas.
(3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada
, Sekretariat menyelenggarakan tugas:
a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik
negara; dan
d. pengelolaan urusan ASN.
(4) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3),
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
c. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan
Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
d. penyusunan Penetapan Kinerja;
e. pelaksanaan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan
Pengusulan program Perkebunan dan pelatihan aparatur /kepegawaian;
f.pengelolaan ur usan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
-8-
g. pelaksanaan urusan rumah tangga;
h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
1.pelaksanaan pembelianjpengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud
yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi;
J.pelaksanaan pemeliharaan barang milik Daerah yang digunakan dalam
rangka penyelanggaraan tugas pokok dan fungsi;
k.pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah;
1.pengelolaan anggaran;
m. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
n. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
o. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
p. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
q. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan Standar
Operasional dan Prosedur;
r. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
s. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan /atau
pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang
bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
t. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja PD;
u. penyampaian data basil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan
publik secara berkala memalui website Pemerintah Daerah;
v. pengevaluasian dan pelaporan npelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
w.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleb Kepala Dinas sesuai dengan
tugas pokoknya.
Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasa16
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b angka 1dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
-9-
(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
a. persuratan;
b. tata usaha;
c. kearsipan;
d. administrasi ASN;
e. perlengkapan;
f. rumah tangga; dan
g. penataan barang milik negara.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan tugas:
a. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan rumah
tangga, dan administrasi perjalanan Dinas;
b. pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan inventarisasi
aset;
c. penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi yang
berlaku;
d. pengajuan usulan untuk penghapusan barang-barang milik negarajDaerah
berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
e. pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
f. penatausahaan Kepegawaian.
Bagian Ketiga
Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pasa17
(1) Bidang Pengembangan Destinasi Pari'wisata sebagaimana dimaksud dalam