Apa substansi hukum dari Pasal 16 PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 124/PMK.05/2022 Tahun 2005?
Materi muatan PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 124/PMK.05/2022 Tahun 2005 tentang TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PERKERETAAPIAN, khususnya , Pasal 16, adalah:

(1) Terhadap taruna atau peserta didik tertentu dapat 
diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol 
Rupiah) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 
(2) Taruna atau peserta didik tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit meliputi: 
a. taruna atau peserta didik teladan; 
b. taruna atau peserta didik berprestasi nasional 
atau internasional; 
c. taruna atau peserta didik dari keluarga miskin 
atau tidak mampu; 
d. taruna atau peserta didik terdampak kondisi 
kahar; 
e. taruna atau peserta didik yang berasal dari 
wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, 
dan/ atau terluar; dan/ atau 
f. taruna atau peserta didik yang ditetapkan oleh 
Menteri Perhubungan. 
(3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol 
Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi 
keuangan Badan Layanan Umum Politeknik 
jdih.kemenkeu.go.id
- 6 -
Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian 
Perhubungan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara 
penetapan tarif layanan kepada taruna tertentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 
oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik 
Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian 
Perhubungan.