Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 26 Tahun 2021 Pasal 23?
Dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 26 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 23 mengatur sebagai berikut:

(1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non -
Perizinan C dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. 
(2) Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 
dan Non -Perizinan C mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pelayanan 
perizinan dan non perizinan C meliputi pelayana n 
perizinan dan non perizinan C1 dan pelayan an 
perizinan dan non perizinan C2 , mencakup: 
1. izin t empat penjualan minuman beralkohol 
(Golongan B dan C); 
2. izin usaha pemotongan hewan; 
3. izin praktik dokter hewan; 
4. izin operasional klinik radiologi; 
5. izin operasional klinik dialisis; 
6. izin optikal; 
7. izin pusat kesehatan masyarakat; 
8. izin apoteker; 
9. izin tenaga teknis kefarmasian; 
10. izin radiografer; 
11. izin penata anestesi; 
12. izin … 
39 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 12. izin ah li teknologi laboratorium medik ; 
13. izin refraksionis optisien; 
14. izin perekam medis; 
15. izin elektromedis; 
16. izin teknisi gigi; 
17. izin program pendidikan dokter spesialis; 
18. izin program pen didikan dokter gigi spesialis; 
19. izin dokter umum; 
20. Izin Praktik Mandiri Dokter Umum. 
21. izin dokter spesialis; 
22. izin praktik mandiri dokter spesialis; 
23. izin dokter gigi; 
24. Izin Praktik Mandiri Dokter Gigi. 
25. izin dokter gigi spesialis; 
26. izin praktik mandiri dokter gig i spesialis; 
27. izin bidan; 
28. Izin Praktik Mandiri Bidan; 
29. izin perawat; 
30. Izin Praktik Mandiri Perawat ; 
31. izin fisioterapis; 
32. izin fisioterapis mandiri; 
33. izin okupasi terapis; 
34. Izin Praktik Mandiri Okupasi Terapis ; 
35. izin tenaga gizi; 
36. izin praktik mandiri tenaga gizi; 
37. izin ortotis prostestis; 
38. izin ortotis prostestis mandiri; 
39. izin terapis gigi dan mulut; 
40. Izin Praktik Mandiri Terapis Gigi dan Mulut ; 
41. izin terapis wicara; 
42. izin praktik mandiri terapis wicara; 
43. izin sanitarian; 
44. izin psikolog klinis; 
45. Izin Praktik Mandiri Psik olog Klinis ; 
46. izin optometris; 
47. izin praktek dokter internsip; 
48. izin teknisi kardiovaskuler; 
49. sertifikat laik higiene sanitasi depot air minum; 
50. sertifikat laik higiene sanitasi jasaboga; 
51. sertifikat laik hygiene rumah makan/restoran; 
52. sertifikat laik sehat hotel ; 
53. sertifikat laik sehat kolam renang; 
54. surat terdaftar penyehat tradisional ; 
55. izin … 
40 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 55. izin tukang gigi; 
56. izin salon kecantikan; 
57. izin panti sehat berkelompok; 
58. izin pembuangan air limbah ke air permukaan; 
59. izin operasional klinik pratama ; 
60. izin operasional kl inik utama ; 
61. izin apotek; 
62. izin toko obat; 
63. sertifikat produksi pangan industri rumah tangga; 
64. izin penyelenggaraan pengendalian vektor dan 
binatang pembawa penyakit; 
65. sertifikat produksi perusahaan rumah tangga 
(PRT), alat kesehatan dan perbekalan kesehatan 
rumah tangga (PKRT); 
66. izin toko alat kesehatan; 
67. sertifikat produksi usaha kecil dan mikro obat 
tradisional; 
68. izin operasional laboratorium klinik pratama; 
69. izin operasional pengelolaan limbah bahan 
berbahaya dan bera cun (Limbah B3) untuk 
penghasil ; 
70. tanda daf tar usaha pariwisata; 
71. izin pendirian program atau satuan Pendidikan; 
72. izin penyelenggaraan satuan pendidikan 
nonformal; 
73. izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 
beracun (Limbah B3) untuk usaha jasa; 
74. izin mendirikan rumah sakit khusus kelas C ; 
75. izin men dirikan rumah sakit umum kelas C dan D ; 
76. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas C ; 
dan 
77. Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C dan 
D. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Bidang Penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan dan No n-Perizinan C 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup 
pelayanan perizinan dan non perizinan C; 
b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup 
pelayanan perizinan dan non perizinan C ; 
c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan lingkup pelayanan perizinan dan 
nonperizinan C; 
d. pelaksanaan … 
41 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pelayanan 
perizinan dan non perizinan C ; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan C adalah sebagai berikut: 
a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja 
lingkup Bidang P enyelenggaraan Pelayanan 
Perizinan dan Non-Perizinan C; 
b. membina dan me ndistribusikan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas 
agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan 
efisien; 
c. mengoordinasikan pelaksanaan program, kegiatan 
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 
nonperizinan C lingkup pelayana n perizinan dan 
nonperizinan C1 dan pelayan an perizinan dan 
nonperizinan C2 ; 
d. mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan 
lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 
nonperizinan C; 
e. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan 
perizinan dan non perizinan C; 
f. mengoordinasikan penanganan pengaduan lingkup 
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 
nonperizinan C; 
g. mengoordinasikan peningkatan kepuasan 
masyarakat dalam pelayanan perizinan dan 
nonperizinan C; 
h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas 
sesuai dengan kewenangannya; 
i. melaksanakan h ubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan 
pertanggungjawaban kepada atasan; dan 
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya . 
 
 
 
(5) Dalam … 
42 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), ayat (3) Kepala Bidang 
Penyelenggaraa n Pelayanan Perizinan dan Non -
Perizinan C, membawahkan: 
1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non -Perizinan C1; 
dan 
2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non -Perizinan C2. 
 
Paragraf 1 
Seksi Pelayanan Perizinan 
dan Non -Perizinan C1