Apa yang diatur dalam Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor Nomor mo Tahun 1945 pada Pasal 23?
Berdasarkan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor Nomor mo Tahun 1945 tentang Kedudukan , Susun an Organisasi, Togas dan Fungsi, Pasal 23 menyebutkan bahwa:

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka; 
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah termasuk Bagian yang 
dibawahi: 
a. Bagian Umum; 
b. Bagian Organisasi ; 
c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan 
d. Bagian Perencanaan dan Keuangan. 
3. Dinas terdiri dari: 
a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka ; 
b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Kolaka ; 
c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kolaka; 
d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka; 
e. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kolaka; dan 
f. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Kolaka 
4. Badan terdiri dari : 
a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka ; dan 
b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka . 
5. Kecamatan yaitu: 
a. Kecamatan Wolo dan Kelurahan ; 
b. Kecamatan Samaturu dan Kelurahan; 
c. Kecamatan Iwoimenda dan Kelurahan; dan 
d. Termasuk Desa , Puskesmas dan UPTD masing-masing Satuan Kerja 
Perangkat Daerah tersebut diatas . -15 - 
( 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organ isasi dan 
kelomp ok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinas i, 
integras i, dan sinkr onisasi baik dalam lingkungan masin g-mas ing 
maupun antar satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabu paten BAB VI 
TATA KER JA 
Pasal '25 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
huruf b, Pasal 18 terdiri atas sejumlah tenaga fungs ional yang 
terba gi dalam kelompok jabatan fungsional sesu ai bidang keahliannya . 
(2) Jenjang dan juml ah kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf b, Pasal 18, diteta pkan 
berdasarkan kebutuhan , analisajabatan dan analisis beban kerja. 
(3) Kelompok Jabatan Fungs ional sebagaiman a dimaksud pada ayat (1), 
melaks anakan fungsi dan tugas pelayanan fung sional berdasarkan 
keahlian dan keteram pilan terte ntu. 
(4) Pejabat fungsion al sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) mulai 
melaksan akan tugas dan fungsin ya terhitung sejak dilakukan 
pelantikan . 
(5) Kelompok Jabatan Fungs ional sebagaimana dimaksud pada 13 Ayat (1) 
huruf b, dipimpin oleh sub-koordin ator sesuai dengan ruan g lingku p 
bidang tugas dan fungsi Insp ektor at Daerah. 
(6) Sub-koordinator sebagaiman a dimaksud pada ayat (5) melaks anakan 
tugas membantu Sekretaris dalam penyusunan rencana, pelaksanaan 
dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu 
kelompo k sub-subs tansi pada masing -masing pengelompo kan uraian 
fung si. 
(7) Sub-koordinator sebagai man a dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh 
pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berw enan g. 
(8) Ketentuan meng enai pembagian tugas sub-koordin ator sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) dit etapkan oleh Bupati melalui Keputus an 
Bup ati. Pasal 24 sampai 16- 
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Insp ektorat Daerah di b antu oleh 
satuan organis asi bawahannya dan dalarn rangk a pembe rian bimbingan 
kepada bawah annya wajib mengadakan rapat berkala. Pasal 30 ( 1) Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur dari bawahann ya, wajib 
diolah dan dipergunak an sebagai bahan untuk p enyusunan laporan 
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada 
baw ahannya. 
(2) Dalam menyamp aikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
tembu san laporan d isarn paikan kepada satu an organ isasi lain yang 
secara fungsi onal mempun yai hubung an kerja. Pasal 29 Sekretaris , Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian mengikuti dan 
mematuhi petunjuk d an bertan ggugjawa b pada atasann ya mas ing-rnasing 
dan menyarnpaikan laporan berkala tepat pada waktunya . Pasal 28 Insp ektur memimpin d an mengkoordin asikan bawah annya masin g-masing 
dan memberikan bimbing an serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas 
bawahann ya. Pasal 27 Inspektur wajib mengawas i pelaksanaan tugas bawahann ya masing -rnasing 
dan bila terjadi penyimpangan agar mengarnbil langkah -langk ah yang 
diperlukan sesuai ketentuan perundang -undangan yang b erlaku. Pasal 26 Kolaka serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Kolaka, 
sesuai dengan tugas masing-masing. 
(2) Setiap pimpinan unit organi sasi dalarn lingkun gan Inspektor at Daerah 
bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan baw ahannnya 
mas ing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahan . -17 - 
(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan 
struktural dilin gkungan Insp ektorat Daerah, berpedoman pada 
peraturan perund angan -undangan yang berlaku . 
(2) Insp ektur diangk at dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris 
Daerah. 
(3) Insp ektur merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi 
pratama . BAB VIII 
KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN 
PEMB ERHENTIAN DALAM JABATAN