Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN  BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 3 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN  BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 3 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. 
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kuantan Singingi. 
5. Sekretaris Daer ah adalah Sekret aris Daera h Kabupaten Kuantan Singingi. 
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kuantan Singingi. 
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 
pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat 
DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, 
Kelurahan dan Satua Polisi Pamong Praja serta Lembaga lain. 
8. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang melaksanakan 
kegiatan pe merintah daerah . 
9. Kepala OPD adalah Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kuantan Singingi yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab sebagai 
Penguna Anggaran . 
5 
 10. Kepala Unit OPD adalah kepala Unit OPD dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kuantan Si ngingi yang memiliki kewenangan dan 
tanggungjawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. 
11. Kegiatan adalah penjabaran dari fungsi dan rincian tugas untuk mencapai 
hasil kerja tertentu, sesuai dengan langkah -langkah kerja yang telah 
ditentukan dalam Standar Ope rasional Prosedur. 
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Kabupaten 
Kuantan Singingi yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . 
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah 
dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna 
Anggaran dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Kuantan Singingi. 
14. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan 
oleh Bupati Kuantan Singingi selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan 
Keuangan Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar 
seluruh pengeluaran Daerah. 
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 
dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh kepala daerah untuk 
menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
16. Pejabat Pembuat Komitnren yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat 
yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan 
dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran 
anggaran belanja daerah pada OPD/Unit OPD. 
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 
pejabat pada OPD/Unit OPD yang d itetapkan oleh PA/KPA untuk 
membantu tugas dan wewenang PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan 
yang ada pada OPD/Unit OPD.