Apa norma yang terkandung dalam Pasal 30 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008 tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, khususnya BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD, Pasal 30, memuat:

(1) Klasifikasi belanja menurut urusan pemeri ntahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1 ) terdiri dari belanja urusan 
wajib dan belanja urusan pilihan. 
(2) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum; d. perumahan rakyat; 
e. penataan ruang; 
f. perencanaan pembangunan; g. perhubungan; h. lingkungan hidup; i. pertanahan; j. kependudukan dan catatan sipil; k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 
l. keluarga berencana da n keluarga sejahtera; 
m. sosial; n. tenaga kerja; o. koperasi dan usaha kecil dan menengah; 
p. penanaman modal; q. kebudayaan; r. pemuda dan olah raga; 
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 39 
t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi 
keuangan daerah, kepega waian dan persandian; 
u. ketahanan pangan; v. pemberdayaan masyarakat dan desa; w. statistik; x. kearsiapan; y. komunikasi dan informatika; z. perpustakaan. 
(3) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. pertanian; b. kehutanan; c. energi dan sumber daya mineral; d. pariwisata; e. perikanan; f. perdagangan; g. perindustrian; dan 
h. ketransmigrasian. 
(4) Belanja menurut urusan pe merintahan yang penanganannya 
dalam bagian atau bidang te rtentu yang dapat dilaksanakan 
bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.