Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor M Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor M Tahun 2022 tentang Kode Etik Pegawai Negcri Sipil di, BAB I - KETENT UAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bup ati ini yang dimaksu d dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Baral. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Ban gka Baral. 
3. Bupati adalah Bup ati Bangk a Baral. 
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutn ya disingkat ASN 
adalah prof esi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian k erja yang bekerja pada 
instansi pemerintah. 
5. Pegawai Aparatu r Sipil Negara yang sclanjutn ya 
disingkal Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, 
Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pernerintah 
dengan Perjanjian Kerja yang berada di lingkungan 
wilayah k erja Pemerintah Kabupat en Bangka Baral. 
6. Pejabal Pembin a Kepegawaian yang selanjutn ya 
disingkat PPK adaJah pejab at yang mempun yai 
kewenangan m enetapkan pengangk atan, pernind ahan, 
dan p emberhentian Pegawai ASN dan pembin aan 
manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan 
ketentuan p eraturan perundan g-undanga n. 
7. Perangkat Daerah adalah Perangk at Daerah di 
Linglrungan Pemerintah Ka bupaten Bangka Barat. 
8. Pejabat yang berwe nang yang selanjutn ya disingkat 
PyB adalah p ejabat yang mempun yai kewenan gan 
melaksanakan proses pengangkat an, pemindahan dan 
pemberhentian pegawai ASN sesuai d engan ketentu an 
Perundan g-undangan. 
9. Atasan langsung adalah pejab at atasan dari Pegawai 
AS N yang diperiksa. 
10. Komisi Apar arur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 
KASN adalah lembaga non struktural yang mand iri 
dan bebas dari interve nsi politik untuk menciptakan 
Aparat ur Sipil Negara yang prof esional dan berkinerja 
memberikan p elayanan secara adil dan netral, serta 
mcnjadi pcrekat dan pemcrsatu bangsa. 
11. Kode Elik adaJah ketentuan menge nai sikap, tingkah 
laku, perbuatan, tulis an, dan ucapan ASN dalam 
mclaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup schari­ 
hari. 
L2. Kode Perilaku adalah peraturan mengenai perbu atan 
tertentu yang wajib dipatuhi dan perbuatan yang 
dilarang dilaksa nakan olch Aparatur Sipil Negara 
dalam menjaJankan tugas-t ugas organisasi maupun 
men jalani kehidup an pribadi. 
13. Tim Penegakkan Kode Elik dan Kode Perilaku adalah 
Tim yang ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawa ian 
untuk melakukan penegakan pclaksanaan 
pelangga ran kode etik dan kode perilaku yang 
dilakuk an olch ASN. 
14. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adaJah bersifat Ad 
Hoc/ non strukt ural yang diteiapkan oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaia n untu k meme riksa dan 
menyelesaikan pelangga ran kode etik dan kode 
pcrilaku yang dilakukan oleh ASN. 
15. Sekretariat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah 
unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi 
admini stratif untu k mcndukun g pelaksa naan tugas 
Majelis Kode Etik dan Kode Peril aku. 
16. Hari adalah hari kerja.