Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 39 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 39 Tahun 2021 tentang PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PASIR INDAH, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau. 
2. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu. 
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan D aerah Otonom . 
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu 
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 
Kabupaten Rokan Hulu . 
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan 
pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan 
tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari 
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan 
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul , dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang 
diakui dan dihormati dalam s istem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan terletak di Kabupaten Rokan Hulu . 
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal 
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik 
berupa batas alam, mau pun batas buatan. 
11. Batas Alam adalah unsur –unsur alami seperti gunung, sungai , pantai, 
danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas 
Desa. 
12. Batas Buatan adalah unsur –unsur buatan manusia seperti pilar batas, 
jalan, rel kereta a pi, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan 
atau ditetapkan sebagai Batas Desa. 
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar 
Desa yang merupakan rangkaian titik -titik koorninat yang terletak 
pada permukaan bumi dapat beru pa tanda -tanda alam seperti 
igir/punggung gunung/pegunungan ( watershed ), median sungai 
dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk 
peta. 
14. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara 
kartometrik di atas suatu peta da sar yang disepakati. 
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik -titik koordinat 
batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau 
survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan 
daftar titik -titik koordinat batas Desa. 
16. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan 
penyempurnaan batas -Batas Desa. 
17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur -unsur alam dan/atau 
buatan manusia, yang terletak di permukaan bumi di gambarkan pada 
suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan 
georeferensi tertentu. 
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta 
dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran 
perbandingan. 
19. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang 
telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, 
toponimi perairan dan transportasi. 
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan 
unsur lainnya , seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan 
transportasi. 
21. Prinsip -prinsip Geodesi adalah hal -hal yang meliputi pengukuran 
(pengambilan data) penghitungan (proses dari hasil pengukuran), 
penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan penghitungan), 
untuk kegiatan pengukuran Global Positioning System (GPS), polygon, 
situasi detail, waterpas dan penampang melintang dan memanjang 
pada penyelenggaraan batas Desa.