Apa norma yang terkandung dalam Pasal  16 PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 76 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 76 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, khususnya BAB V - TATA KERJA, Pasal  16, memuat:

BKPP dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, 
berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang -Undangan. 
BKPP dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, sesuai 
dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretaris Daerah 
melalui Asisten da n Bagian terkait. 
BKPP dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan 
kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif . 
Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan 
persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan 
kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan 
struktural secara berjenjang. 
Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan 
hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan 
penyelesaian tugas dan f ungsi sesuai dengan kewenangan untuk 
menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan 
secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan 
Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi 
dalam pengusulan program da n kegiatan BKPP wajib memperhatikan 
fungsi -fungsi pada masing -masing perangkat daerah yang 
mempunyai kesamaan nomenklatur fungsinya. 
Tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 
dilaksanakan ol eh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon I I.b), 
Pejabat Administrator (eselon III.a dan III.b), Pejabat Pengawas 
(eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana. 
BKPP dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban 
dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BKPP menetapkan 
prinsip -prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik, sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang -Undangan . 
Subkoordinator melaksanakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, 
dan pengendalian pada jabatan administrasi sebelumnya di unit 
kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
Penyusunan, pe rumusan dan pembagian tugas jabatan serta uraian 
kegiatan subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan 
Kelompok Jabatan Fungsional serta Pelaksana dikoordinasikan oleh 
Pejabat Administrator .