Apa substansi hukum dari Pasal 11 PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 7J Tahun 2020?
Materi muatan PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 7J Tahun 2020 tentang RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SITUBONDO, khususnya BAB IV - PELAKSANAAN RUPMK, Pasal 11, adalah:

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan . 
Agar setiap 
pengundangan 
penempatann ya 
Situbondo . 
Diundangkan di Situbondo 
Pada tanggal 3 0 DEC 2020 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SITUBONDO , 
~ LAH orang mengetahuin ya, memerintahkan 
Peraturan Daerah ini dengan 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Ditetapkan di Situbondo 
Pada tanggal 3 0 DEC 2020 
WAKIL BUPATI SITUBONDO , 
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR 73 
A. LATAR BELAKANG LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo 
BABI 
PENDAHULUAN Tanggal 3 0 DEC 2020 
Nomor : 73-Tahun 2020. 
Iklim investasi yang kondusif dapat menciptakan insentif untuk 
dunia usaha baik dalam bentuk perluasan lapangan kerja, 
ketersediaan usaha dan daya saing. Dalam aspek makro, kondisi 
tersebut juga menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam 
mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta 
berkelanjutan. Indonesia menempati peringkat ke-37 dalam daya 
saing (dari 140 negara di dunia) yang tercatat pada Global 
Competitiveness Report 2015-2016. Dengan posisi tersebut, Indonesia 
tertinggal dari 3 negara ASEAN lainnya, yaitu Singapura (peringkat 
ke-2), Malaysia (18), dan Thailand (32). Hal ini cukup menjadi 
perhatian, dikarenakan Indonesia adalah negara dengan Produk 
Domestik Bruto (PDB) yang paling tinggi di ASEAN serta tuntutan 
menghadapi MEA, namun tidak cukup kompetitif dibandingkan 
ketiga negara tersebut. Oleh karena itu, bagi Indonesia, perbaikan 
iklim investasi akan menjadi faktor yang krusial agar mampu 
memiliki daya saing tinggi dalam upaya menarik investasi. 
Dalam rangka memperkuat perekonomian nasional yang 
berorientasi dan berdaya saing global sebagaimana ditetapkan dalam 
UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 -2025, penanaman modal 
diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi 
yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan 
mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong 
penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian 
nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan 
12 
pendukung yang memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal 
(RUPM) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 
sebagaimana telah diamanatkan pada pasal 4, UU Nomor 25 Tahun 
2007 tentang Penanaman Modal. 
Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan 
dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan 
tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan 
mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga 
tidak terjadi overlaping dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang 
akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman 
modal. 
Dengan adanya fakta persaingan global dalam perekonomian 
dunia saat ini yang semakin ketat, kebijakan penanaman modal 
harus diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian 
nasional yang mendorong integrasi perekonomian lokal dan nasional 
menuju ekonomi global. Dalam upaya memajukan daya saing 
perekonomian nasional secara berkelanjutan , Pemerintah 
berkomitmen untuk terus meningkatkan ik1im penanaman modal 
yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-Kegiatan 
ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi 
keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh 
pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan 
suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan , 
pendelegasian kewenangan , dan koordinasi dari masing-masing 
pihak. 
Bercermin dari kondisi saat ini, maka peluang investasi dan 
penanaman modal di Kabupaten Situbondo harus mampu memberi 
dorongan pada persebaran penanaman modal di bidang-bidang 
strategis . Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada 
bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi 
yang berkelanjutan , mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia , 
yang dalam pelaksanaann ya, harus ditunjang oleh pembangunan 
13 
pada sektor baik primer, sekunder, maupun tersier. Dalam RUPM 
juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman 
modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (green 
economy), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan 
dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang 
meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman 
hayati, dan pencemaran lingkungan , serta penggunaan energi baru 
dan terbarukan . 
Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM 
diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan 
Koperasi (UMKMK). Arab kebijakan pemberda yaan UMKMK dilakukan 
melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi 
strategis . Lebih lanjut, pemberian fasilitas, kemudahan , dan atau 
insentif serta promosi juga merupakan aspek penting dalam 
membangun ik1im penanaman modal yang bersaing. Pemberian 
fasilitas, kemudahan , dan/ a tau insentif terse but bertujuan selain 
mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman 
modal yang strategis dm berkualitas , dengan penekanan pada 
peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di 
sektor prioritas tertentu . 
Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang 
penanaman modal secara terfokus, terintegrasi , dm berkelanjutan 
menjadi hal penting dalam promosi Untuk mengimplementasikan 
seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam 
RUPM juga ditetapkan peta panduan (roadmap) implementasi yang 
dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan 
penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan 
ekonomi di Kabupaten Situbondo . 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal, dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) mengatur 
pemerintah perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana 
Umum Penanaman Modal. Hal tersebut telah diimplementasikan oleh 
14 
pemerintah dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. 
Rencana Umum Penanaman Modal merupakan dokumen 
perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai 
dengan tahun 2025. Rencana Umum Penanaman Modal tersebut 
selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Umum 
Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal 
Kabupaten/Kota. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2012 tersebut mengatur bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota 
menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang 
mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, 
dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota. RUPM 
Kabupaten tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. 
RUPM ini disusun dengan disertai harapan untuk memberikan 
arah pengembangan yang tepat bagi Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Situbondo 
terhadap perubahan-perubahan yang terjadi saat ini maupun dimasa 
yang akan datang. 
B. MAKSUD DAN TUJUAN 
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten 
Situbondo dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan penanaman 
modal jangka panjang yang berlaku sampai tahun 2025 sebagai 
Pedoman Umum Penanaman Modal Kabupaten Situbondo. Untuk 
mencapai maksud diatas maka Penyusunan Rencana Umum 
Penanaman Modal Kabupaten Situbondo bertujuan : 
1. Menyusun arah kebijakan strategi program dan kegiatan 
penanaman modal meliputi peningkatan iklim penanaman modal, 
persebaran penanaman modal di Kabupaten Situbondo. 
2. Menyusunan Panduan umum Penanaman Modal Kabupaten 
Situbondo. 
15 
C. TARGET 
Target Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal 
Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut: 
1. Tersusunnya arah kebijakan strategi program dan kegiatan 
penanaman modal meliputi peningkatan iklim penanaman modal, 
persebaran penanaman modal di Kabupaten Situbondo 
2. Sebagai Panduan umum dalam penanaman modal di Kabupaten 
Situbondo . 
D. SASARAN 
Sasaran Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal 
Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut: 
1. Pelaku U saha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi. 
2. Para investor dan calon investor. 
3. Bidang Kerjasama dan Penanaman Modal. 
E. MANFAAT 
Manfaat Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal 
Kabupaten Situbondo adalah: 
1. Terciptan ya iklim investasi yang lebih menarik dan kondusif 
2. Menarik investor melalui promosi potensi investasi daerah 
3. Mendorong UMKM, Koperasi dan pengusaha kecil untuk menjalin 
kemitraan dengan investor/ calon investor 
4. Melayani investor melalui informasi dan kemudahan perijinan 
untuk penanaman modal. 
F. METODE PENYUSUNAN 
Dalam menyusun RUPM Kabupaten Situbondo , diperlukan 
langkah-langkah se bagai beriku t : 
1. Identifikasi atas berbagai isu strategis tentang penanaman modal 
di Kabupaten Situbondo . Pendekatan yang digunakan adalah 
melalui kajian atas berbagai dokumen dan menganalisa potensi 
wilayah serta SDM di Kabupaten Situbondo 
16 
2. Melakukan survey lapangan dan diskusi dengan para pemangku 
kepentingan untuk mendapatkan data dan informasi yang 
berguna bagi penyusunan RUPM Kabupaten Situbondo 
3. Pengolahan data baik primer mau pun sekunder 
4. Penyusunan Asas dan Tujuan 
5. Penyusunan Visi dan Misi Penanaman Modal 
6. Penyusunan arah kebijakan berdasarkan arah kebijakan 
penanaman modal Kabupaten Situbondo 
7. Penyusunan Peta Panduan (Roadmap) implementasi RUPMK. 
G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN