Apa saja yang diatur dalam Pasal 8 PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS Nomor 28 Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS Nomor 28 Tahun 2022 tentang PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PANGAN DENGAN HARGA MURAH BAG!, BAB III - SASARAN, Pasal 8 menetapkan:

(1) Penyediaan dan pendistribusian Pangan dengan harga murah 
diutamakan bagi masyarakat tertentu penerima KJP Plus. 
(2) Dalam hal masih tersedianya kuota penyediaan Pangan dengan 
harga murah, dapat diberikan kepada masyarakat tertentu: 
a. Penyandang Disabilitas yang tidak mampu memenuhi 
kebutuhan dasarnya; 
b. masyarakat Lansia yang tidak mampu memenuhi 
kebutuhan dasarnya; 
c. Kader PKK yang tidak mampu memenuhi kebutuhan 
dasarnya; 
d. penerima Kartu Anak Jakarta; 
e. pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta; 
f. penghuni rumah susun dengan 'criteria berdasarkan 
Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi 
urusan perumahan rakyat; 
g. Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang 
memperoleh penghasilan paling besar senilai dengan 1,1 
(satu koma satu) kali UMP; dan 
h. pekerja penyedia jasa lainnya perorangan yang memperoleh 
penghasilan paling besar senilai dengan 1,1 (satu koma 
satu) kali UMP. 
(3) Verifikasi dan sosialisasi terhadap data masyarakat tertentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 
oleh Dinas bersama Perangkat Daerah terkait, dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. penerima KJP Plus oleh Perangkat Daerah yang membidangi 
urusan pendidikan; 
b. Penyandang Disabilitas dan Lansia oleh Perangkat Daerah 
yang membidangi urusan Sosial; 
c. Kader PKK oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan 
pemberdayaan masyarakat; 
d. penerima Kartu Anak Jakarta oleh Perangkat Daerah yang 
membidangi urusan sosial; 
e. pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan oleh Perangkat 
Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja; 
I penghuni rumah susun oleh Perangkat Daerah yang 
membidangi urusan perumahan rakyat; 
Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS oleh 
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan; 
dan 
h. pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan oleh Perangkat 
Daerah terkait. 
(4) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada 
perhitungan jumlah sasaran utama masyarakat tertentu dan 
kondisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 
(5) Mayarakat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
berdomisili clan memiliki kartu keluarga yang beralamat 
di Provinsi DKI Jakarta. 
(6) Untuk Pangan jenis susu hanya diperuntukkan bagi penerima 
KJP Plus.