Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 11 PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor M Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor M Tahun 2022 tentang Kode Etik Pegawai Negcri Sipil di, pada BAB IV - PENERAPAN NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU, Pasal 11 menjelaskan:

( 1) Penegakan Kodc Etik dan Kode Perilaku diterapkan 
jika: 
ASN didu ga tidak menjalank an kewajiban Kode Etik 
dan Kode Perilaku; atau 
ASN diduga melanggar Kode Etik dan Kode 
Perilaku. 
Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Pcrilaku oleh 
Pegawa i ASN diterima melalui mekani sme: 
Whistleblowing System; 
pen gad uan masyarakat; 
Lemuan BPK ; 
temuan Aparat Penegak Hukum ; 
laporan dari pejabat/ pegawai lainnya; dan 
media lain yang dapat dipertanggun gjawa bkan. 
Pengaduan dapat diterima oleh: 
Aparat Pcnga wasan Tnstansi Pcmcnntah (APIP ); 
Pejabat Pembina Kepegawaian; 
Pejabat yang Berwenang; 
Pejabat yang menangani m anajemen SDM ASN; 
Atasan pegawa i terlapor; dan 
Unit pengelola pengaduan. 
Pcngadu an yang dapat dipro scs adalah pengaduan 
dilengkapi denga n bukti -bukti yang dapat 
di pe rtanggungja wa bkan. 
Bentuk laporan pengaduan masyar akat sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam 
Lampir an I yang merupak an bagian udak terpisahkan 
dari Pcraturan Bu pati ini. 
Bcnruk laporan dari pejabat/pegawai lainya 
sebagaimana dimak sud pada ayat (2) huruf e 
tercanturn dalam Lampiran IJ yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bup ati ini.