Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 42 PERATURAN WALI KOTA  CIREBON Nomor 76 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN WALI KOTA  CIREBON Nomor 76 Tahun 2021 tentang RENCA NA DETAIL TATA RUANG TAHUN 2021 –2041, pada BAB V - I, Pasal 42 menjelaskan:

(1) Perwujudan rencana struktur ruang WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, terdiri atas: 
a. perwujudan rencana pengembangan pusat 
pelayanan; 
 
 
83 
 
b. perwujudan rencana jaringan transportasi; dan 
c. perwujudan rencana jaringan prasarana . 
(2) Perwujudan rencana pengemb angan pusat pelayanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: 
a. perwujudan Pusat Pelayanan Kota (PPK) meliputi: 
1. pembangunan kawasan Transit Oriented 
Development (TOD); 
2. penataan kawasan perkantoran dan kawasan 
perdagangan dan jasa; 
3. penataan kawasan rawan bencana gempa bumi, 
banjir, sea level rise, land subsidence , dan 
perubahan garis pantai; 
4. pengembangan hunian vertikal (penyediaan 
lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan 
sarana dan prasarana); 
5. peningkatan cakupan sistem pelayanan air bersih 
dan air limbah ; 
6. pembangunan pusat distribusi regional; 
7. pengembangan sistem angkutan umum massal; 
dan 
8. penyusunan rencana tata bangunan dan 
lingkungan. 
b. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK ) 
meliputi: 
1. perwujudan SPPK Kelurahan Karyamulya 
Kecamatan Kesambi; 
2. perwujudan SPPK Kelurahan Kesepuhan 
Kecamatan Lemahwungkuk; dan 
3. perwujudan SPPK Kelurahan Kecapi Kecamatan 
Harjamukti. 
c. perwujudan Pusat Lingkungan (PL) meliputi: 
1. pembangunan dan penataan sarana pelayanan 
umum ; 
 
 
84 
 
2. peningkatan cakupan s istem pelayanan air 
bersih dan air limbah ; 
3. pengembangan sistem angkutan umum massal ; 
4. pengembangan hunian bersubsidi (penyediaan 
lahan, pembangunan rumah, dan penyediaan 
sarana dan prasarana) ; dan 
5. pembangunan dan penataan kawasan 
permukiman perkotaan . 
(3) Perwujudan rencana jaringan transportasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: 
a. perwujudan rencana jaringan transportasi darat 
meliputi: 
1. perwujudan jaringan jalan tol; 
2. peningkatan, pengembangan, dan pemerliharaan 
jalan arteri primer; 
3. peningkatan, pengembangan, dan pemerliharaan 
jalan kolektor primer; 
4. peningkatan, pengembangan, dan pemerliharaan 
jalan kolektor sekunder; 
5. peningkatan, pengembangan, dan pemerliharaan 
jalan lokal primer; 
6. peningkatan, pengembangan, dan pemerliharaan 
jalan lokal sekunder; 
7. peningkatan, pengembangan, dan pemerliharaan 
jalan lingkungan primer; 
8. peningkatan, pengembangan, dan pemerliharaan 
jalan lingkungan sekunder; 
9. pembangunan fly over ; 
10. pembangunan jaringan jalan baru; 
11. perencanaan, peningkatan, pengembangan, dan 
pembangunan jembatan; 
12. perencanaan, peningkatan, pengembangan, 
pemeliharaan, dan pembangunan perlengkapan 
jalan; 
 
 
85 
 
13. penataan sistem parkir on street ; 
14. pengembangan sistem parkir off street ; 
15. rencana pengembangan terminal angkutan 
penumpang berupa penataan terminal Kota ; 
16. pengembangan jaringan pelayanan trayek 
angkutan penumpang umum angkutan 
perbatasan yang masuk dan/atau keluar wilayah 
Kota; 
17. pengembangan jaringan pelayanan trayek 
angkutan penumpang umum Angkutan Antar 
Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang masuk 
dan/atau keluar wilayah Kota ; 
18. pengembangan jaringan pelayanan trayek 
angkutan penumpang umum angkutan Antar 
Kota Antar Provinsi (AKAP) yang masuk 
dan/atau keluar wilayah Kota ; 
19. Pembangu nan termina l barang di sekitar J alan 
Kalijaga sebagai tempat perpindahan barang 
intra dan antar moda dengan kendaraan kecil 
yang masuk ke pusat Kota Cirebon dan sebagai 
tempat istirahat/ rest area angkutan barang ; 
20. jaringan lintas angkutan barang utama yang 
mengatur keluar masuk kendaraan dari dan ke 
Terminal Angkutan Barang dan/atau zona 
Industri dan Pergudangan di Wilayah Kota 
Cirebon ; 
21. jaringan lintas angkutan barang pendukung 
mengatur jalur distribusi barang dari dan ke 
terminal angkutan barang dan/atau zona 
Indus tri dan Pergudangan ke zona Perdagangan ; 
22. pembangunan Halte Bus Rapid Transit ; 
23. pengembangan jalur ganda kereta api antarkota 
lintas utara Jawa (Jakarta -Cirebon -Semarang -
Bojonegoro -Surabaya); 
 
 
86 
 
24. pengembangan jalur ganda kereta api antarkota 
lintas selatan J awa (Cirebon -Kroya -Jogjakarta -
Solo-Madiun -Surabaya); 
25. rencana reaktivasi jaringan jalur kereta api 
antarkota Cirebon -Jamblang -Jatiwangi - 
Kadipaten; 
26. pembangunan j aringan kereta api semi cepat 
yang menghubungkan kota -kota: Merak, 
Jakarta, Cirebon, Semaran g, Surabaya sampai 
dengan Banyuwangi ; 
27. peningkatan jaringan kereta api berupa 
pembangunan jalur kereta api fly over , 
menghilangkan kegiatan yang mengganggu lalu 
lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api, 
mengembangkan sistem elevated track pada 
jalur kereta api yang melintasi kota, 
mengamankan double track ; 
28. rencana reaktivasi jaringan kereta api pelab uhan 
jalur KA Stasiun Cangkring -Stasiun Pelabuhan 
Cirebon ; 
29. pengembangan jaringan dan layanan kereta api 
yang menghubungkan wilayah sumber daya 
alam ata u kawasan produksi dengan pelabuhan; 
30. peningkatan stasiun kereta api penumpang 
besar Stasiun Cirebon untuk melayani angkutan 
antar moda; 
31. peningkatan stasiun kereta api penumpang kecil 
Stasiun Prujakan untuk melayani angkutan 
antar moda; dan 
32. pemindahan kereta api barang dari Stasiun 
Prujaka n ke Stasiun Arjawinangun . 
b. perwujudan rencana jaringan transportasi laut 
meliputi: 
 
 
87 
 
1. pengembangan pelabuhan sesuai Rencana Induk 
Pelabuhan (RIP); 
2. penguatan dan perbaikan pelayanan jaringan 
pelabuhan; 
3. pengaturan linta san dan jadwal angkutan 
barang dan angkutan berat; 
4. Pembangunan Terminal Peti Kemas ( Dry Port ) 
yang terintegrasi dengan Pelabuhan Cirebon; 
5. penelitian atau pengkajian pengembangan 
pelabuhan; 
6. pengerukan alur pelabuhan secara rutin; 
7. pembangunan fasilitas konstruksi dan 
pemeliharaan kapal; 
8. pembangunan tempat uji cob a kapal/percobaan 
berlayar ; 
9. pengembangan pendaratan hasil tangkapan 
perikanan; 
10. pelaksanaan operasional kapal perikanan; 
11. pengembangan tambat labuh kapal perikanan 
dan kapal pengawasan perikana n; 
12. penyediaan perbekalan dan perbaikan kapal 
perikanan; 
13. pengembangan lokasi kegiatan bongkar mua 
14. pengembangan industri pengolahan hasil 
perikanan (pengalengan, penggaraman/ 
pengeringan, pengasapan, pembekuan , 
pemindangan; dan pengolahan dan pengawetan 
lainnya) 
15. pembangunan dan pengembangan industri 
maritim (pengembangan kapal ikan); 
16. program uji coba kapal; 
17. penyediaan ruang penempatan kapal mati ; 
 
 
 
88 
 
18. pelaksanaan kegiatan pemasaran dan distribusi 
ikan; dan 
19. pengembangan kegiatan jasa dan perdagangan di 
pelabuhan perikanan. 
c. perwujudan rencana jaringan transportasi udara 
meliputi: 
1. pengembangan fasilitas bandara; 
2. pengembangan infrastruktur pendukung 
bandara; 
3. penetapan dan penataan kawasan pendekatan 
dan lepas landas; 
4. penetapan dan penataan kawasan di bawah 
permukaan horizontal dalam; dan 
5. penetapan dan penataan kawasan di bawah 
permukaan horizontal luar. 
(4) Perwujudan rencana jaringan prasarana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: 
a. perwujudan rencana j aringan energi/kelistrikan 
meliputi: 
1. pengembangan dan pemeliharaan jaringan 
penyaluran gas bumi dari fasilitas produksi – 
tempat penyimpanan; 
2. pengembangan dan pemeliharaan jaringan 
penyalur gas bumi dari kilang pengolahan – 
konsumen; 
3. pembangunan jaringa n perpipaan gas Tegal – 
Cirebon –Semarang; 
4. pengembangan depo minyak; 
5. pengembangan jaringan energi gas; 
6. peningkatan pelayanan jaringan energi gas; 
7. pengembangan instalasi, jaringan distribusi, dan 
transmisi listrik untuk meningkatkan pasok an 
listrik ke selu ruh wilayah; 
 
 
 
89 
 
8. pemeliharaan gardu induk; 
9. pemeliharaan pembangkit listrik tenaga gas; dan 
10. pengembangan jaringan listrik bawah tanah. 
b. perwujudan rencana jaringan telekomunikasi 
meliputi: 
1. rencana penyediaan jaringan serat optik berupa 
pengembangan sistem prasarana jaringan kabel 
serat optik; 
2. pengembanga n jaringan kabel bawah tanah; 
3. rencana penyediaan jaringan Sentral Telepon 
Otomat (STO); 
4. pengembangan dan pembangunan instalasi baru 
dan pengoperasian rumah kabel; 
5. pengembangan dan pembangunan instalasi baru 
dan pengoperasian kotak pembagi; 
6. pengembangan dan pembangunan instalasi baru 
dan pengoperasian pusat otomasi sambungan 
telepon; 
7. pengembangan dan pembangunan instalasi baru 
dan pengoperasian telepon fixed line ; 
8. perencanaan dan pembangunan penyedi aan 
jaringan telekomunikasi telepon kabel bawah 
tanah; 
9. pengembangan cakupan dan kualitas layanan 
melalui pengaturan lokasi dan ketentuan teknis 
layanan jaringan nirkabel 
10. penataan dan pengaturan menara 
telekomunikasi bersama; 
11. pengembangan jaringan layan an internet pada 
fasilitas umum; 
12. pengembangan infrastruktur dan jairingan 
telekomunikasi lainnya; 
 
 
 
90 
 
13. penyediaan, pengembangan, dan peningkatan 
infrastruktur jaringan mikro digital; 
14. penyediaan, pengembangan, dan peningkatan 
infrastruktur stasiu n transmisi (sistem televisi); 
15. pengembangan dan peningkatan infrastruktur 
komunikasi berbasis digital; dan 
16. pengembangan dan pembangunan infrastruktur 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 
yang meliputi jaringan intra pemerintah dan 
jaringan intra pemerintah d aerah. 
c. perwujudan rencana jaringan sumber daya air 
meliputi: 
1. penerapan Sumur Resapan dan Biopori secara 
tersebar pada lokasi daerah -daerah yang rawan 
dan berpotensi tinggi terjadi banjir; 
2. pendataan dan Pemetaan sungai -sungai di Kota 
Cirebon; 
3. pemantapan sistem pengendali banjir berupa 
kolam retensi; 
4. pembangunan tanggul yang kuat sebagai 
penahan banjir pada daerah -daerah yang rawan 
dan berpotensi tinggi terjadi banjir; 
5. memperkuat sistem pengendali banjir dan 
peringatan dini bahaya banjir; 
6. pembangunan dan pemeliharaan/rehabilitasi 
Sarana/Prasarana Bangunan Sumber Daya Air 
(Pintu Air dan Prasarana Irigasi); 
7. pengerukan s ungai; 
8. normalisasi s ungai; dan 
9. pembangunan Bangunan pengendali Banjir yang 
dilengkapi dengan inlet dan outlet serta pintu air 
untuk menampung debit air tinggi daerah -
daerah yang rawan dan berpotensi tinggi terjadi 
banjir. Untuk lebih mengoptimalkan upaya 
 
 
91 
 
pengurangan frekuensi dan dampak bencana 
banjir melalui restorasi sungai. 
d. perwujudan rencana jaringan air minu m meliputi: 
1. pengembangan air minum bersumber dari 
Waduk Jatigede; 
2. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan 
peningkatan jaringan distribusi ; 
3. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan 
peningkatan bangunan pengambil air baku; 
4. perencanaan, pembangunan , pemeliharaan, dan 
peningkatan jaringan transmisi air baku; 
5. pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan instalasi produksi tempat 
pengolahan air sungai yang dapat dikonsumsi; 
6. pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan bangunan penampung air; 
7. pembangun an, pengembangan, dan 
pemeliharaan jaringan transmisi perpipaan air 
minum; 
8. perencanaan, pembangunan, pengembangan, 
dan pemeliharaan sambungan langsung air 
minum; 
9. perencanaan, pembangunan, pengembangan, 
dan pemeliharaan hidran umum; 
10. perencanaan, pembangu nan, pengembangan, 
dan pemeliharaan hidran kebakaran; 
11. perencanaan, pembangunan, pengembangan, 
dan pemeliharaan bukan jaringan perpipaan di 
daerah yang memiliki sumber air setempat yang 
terlindungi dan masih belum mendapat 
pelayanan air minum sistem perpi paan; 
 
 
 
 
92 
 
12. perencanaan, pembangunan, pengembangan, 
dan pemeliharaan instalasi pengolahan air 
sederhana dengan sumber air baku berasal dari 
air permukaan, air tanah dan air hujan; 
13. pelestarian sumber air permukaan dan air tanah 
dengan peningkatan fungsi lindung terhadap 
tanah dan pembuatan sumur -sumur resapan; 
14. rencana jaringan non perpipaan berupa 
penggunaan air sumur gali/ pompa yang dikelola 
secara individual oleh masyarakat setem pat 
(rumah tangga) secara ramah lingkungan; 
15. perencanaan, pembangunan, pengembangan, 
dan pemeliharaan sumur dangkal; 
16. perencanaan, pembangunan, pengembangan, 
dan pemeliharaan sumur pompa; 
17. perencanaan, pembangunan, pengembangan, 
dan pemeliharaan bak penamp ungan air hujan; 
18. pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan terminal air; 
19. pengembangan bangunan penunjang dan 
pelengkap penyediaan air minum di seluruh 
blok; 
20. pengembangan bak penampungan di setiap unit 
lingkungan permukiman; dan 
21. peningkatan pelayanan j aringan perpipaan air 
minum. 
e. perwujudan rencana Pengelolaan Air Limbah dan 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 
(B3) meliputi: 
1. perencanaan, pembangunan, pengembangan, 
peningkatan, dan pemeliharaan jaringan sistem 
pengelolaan air limbah non dome stik; 
 
 
93 
 
2. perencanaan, pembangunan, pengembangan, 
peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur 
sistem pengelolaan air limbah non domesti k; 
3. perencanaan, pembangunan, pengembangan, 
peningkatan, dan pemeliharaan sarana sub -
sistem pengolahan setempat; 
4. perencanaan, pembangunan, pengembangan, 
peningkatan, dan pemeliharaan sarana sub -
sistem pengolahan lumpur tinja; 
5. perencanaan, pembangunan, pengembangan, 
peningkatan, dan pemeliharaan pipa tinja; 
6. perencanaan, pembangunan, pengembangan, 
peningkatan, dan p emeliharaan pipa non tinja; 
7. perencanaan, pembangunan, pengembangan, 
peningkatan, dan pemeliharaan sarana pipa 
persil; 
8. perencanaan, pembangunan, pengembangan, 
peningkatan, dan pemeliharaan sarana bak 
perangkap lemak dan minyak dari dapur; 
9. perencanaan, p embangunan, pengembangan, 
peningkatan, dan pemeliharaan sarana bak 
kontrol; 
10. perencanaan, pembangunan, pengembangan, 
peningkatan, dan pemeliharaan sarana lubang 
inspeksi; 
11. pemeliharaan, pengembangan, dan 
pembangunan jaringan pipa retikulasi; 
12. perencanaan, pembangunan, pengembangan, 
peningkatan, dan pemeliharaan sarana pipa 
induk; 
13. perencanaan, pembangunan, pengembangan, 
peningkatan, dan pemeliharaan prasarana dan 
sarana pelengkap; 
 
 
94 
 
14. perencanaan, pembangunan, pengembangan, 
peningkatan, dan pemeliharaan prasa rana dan 
sarana pelengkap; 
15. perencanaan, pembangunan, pengembangan, 
peningkatan, dan pemeliharaan sistem 
pembuangan air limbah ke Instalasi Pengolahan 
Air Limbah (IPAL); 
16. perencanaan, pembangunan, pengembangan, 
peningkatan, dan pemeliharaan IPAL skala 
kawasan tertentu/ permukiman; 
17. perencanaan, pembangunan, pengembangan, 
peningkatan, dan pemeliharaan IPAL komunal 
industri rumah tangga; 
18. pengembangan Instalasi Pengelolaan Li mbah 
Tinja (IPLT) di setiap perumahan; 
19. pengembangan septik tank kolektif pada 
kawasan perkantoran, pendidikan, pemerintah 
dan komersil; 
20. penyediaan instalasi tambahan untuk air limbah 
yang mengandung Bahan Berbahaya dan 
Beracun (B3); 
21. pengolahan limbah da ri industri dan sarana 
kesehatan diarahkan untuk memiliki instalasi 
pengolahan air limbah tersendiri sesuai dengan 
jenis dan karakteristik limbah yang dihasilkan 
dan baku mutu limbah yang disyaratkan; dan 
22. pembangunan instalasi pengolahan air limbah 
industr i di zona industri dan pergudangan. 
f. perwujudan rencana jaringan persampahan 
meliputi: 
1. perencanaan, pembangunan, pengembangan, 
peningkatan, dan pemeliharaan sarana 
prasarana Stasiun Peralihan Antara (SPA); 
 
 
95 
 
2. perencanaan, pembangunan, pengembangan, 
peningka tan, dan pemeliharaan tempat 
pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle 
(TPS3R); 
3. penyediaan dan pengembangan sarana 
prasarana tempat pengolahan sampah (TPS); 
4. penataan, penerapan teknologi terkini serta 
pengembangan t empat pemrosesan akhir (TPA); 
5. pengemba ngan dan Peningkata partisipasi 
masyarakat melalui peningkatan prasarana dan 
sarana 3R ( reduce, reuse, recycle ); 
6. pengembangan dan peningkatan partisipasi 
masyarakat melalui pengembangan bank 
sampah di setiap unit lingkungan; 
7. pengembangan bak sampah di s etiap unit 
permukiman guna melayani kebutuhan; 
8. peningkatan rute pengangkutan sampah yang 
tersistem dari bak sampah menuju TPS dan 
kemudian diangkut ke TPA; dan 
9. penambahan jumlah sarana pengangkutan 
sampah untuk meningkatkan pelayanan sistem 
jaringan persa mpahan. 
g. perwujudan rencana jaringan drainase meliputi: 
1. pembangunan jaringan drainase primer; 
2. pembangunan jaringan drainase sekunder; 
3. pembangunan jaringan drainase tersier; dan 
4. pemeliharaan jaringan drainase eksisting, 
berupa perbaikan saluran yang r usak dan 
penggalian endapan lumpur atau tanah akibat 
sedimentasi . 
h. perwujudan rencana jaringan prasarana lainnya 
meliputi: 
1. penyediaan dan pengembangan jalur dan tempat 
evakuasi bencana; 
 
 
96 
 
2. penyediaan dan pengembangan jalur sepeda dan 
jalur pejalan kaki; dan 
3. penyediaan dan pengembangan bangunan 
pengaman pantai. 
 
Paragraf 2 
Perwujudan Rencana Pola Ruang