Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN WALI KOTA  BANDUNG Nomor 179 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN WALI KOTA  BANDUNG Nomor 179 Tahun 2018 tentang PANDUAN RANCANG KOTA PUSAT PELAYANAN KOTA GEDEBAGE, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peratura n Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung . 
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah Otonom . 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 
Bandung. 
5. Dinas Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas 
adalah Dinas Penataan Ruang Kota Bandung . 
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang 
laut, dan ruang udar a, termasuk ruang di dalam bumi 
sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan 
makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan 
memelihara kelangsungan hidupnya. 
7. Penataan … 
4 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
 7. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan 
tata ruang, pemanfaatan ru ang, dan pengendalian 
pemanfaatan ruang. 
8. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang 
meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan 
pengawasan penataan ruang. 
9. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan 
landasan hukum bagi Pemerintah, Peme rintah Daerah, 
dan m asyarakat dalam penataan ruang. 
10. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk 
meningkatkan kinerja penataan ruang yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah, Pe merintah Daerah 
dan masyarakat. 
11. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian 
tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan 
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan 
pengendalian pemanfaatan ruang. 
12. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar 
penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan 
sesuai dengan ketentua n peraturan perundang -
undangan. 
13. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk 
menentukan struktur ruang dan pola ruang yang 
meliputi penyusunan da n penetapan rencana tata ruang. 
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan 
struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan renc ana 
tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan 
program beserta pembiayaannya. 
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untu k 
mewujudkan tertib tata ruang. 
16. Rencana tata ruang adala h hasil perencanaan tata 
ruang. 
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandun g yang 
selanjutnya dis ingkat RTRWK adalah arahan kebijakan 
dan stra tegi pemanfaatan ruang wilayah. 
18. Rencana … 
5 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
 18. Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung yang 
selanjutnya dis ingkat RDTRK adalah penjabaran dan 
pendetailan RTRWK yang bersifat operasional se bagai 
landasan di dalam mengeluarkan izin pembangunan. 
19. Panduan Rancang Kota yang selanjutnya disingkat PRK 
adalah panduan bagi perencanaan kawasan yang 
memuat uraian teknis secara terinci tentang kriteria, 
ketentuan -ketentuan, persyaratan -persyaratan, sta ndar 
dimensi, standar kualitas yang memberikan arahan bagi 
pembangunan suatu kawasan yang ditetapkan mengenai 
fungsi, fisik bangunan prasarana dan fasilitas umum, 
fasilitas sosial, u tilitas maupun sarana bangunan. 
20. Pusat Pelayanan K ota yang selanjutnya dis ingkat PPK 
adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau 
administr asi yang melayani wilayah kota. 
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan 
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan 
sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif 
dan/ atau aspek fungsional. 
22. Subwilayah Kota yang selanjutnya di sngkat SWK adalah 
wilayah yang secara geografis berada dalam wilayah 
pelayana n satu Subpusat Pelayanan Kota . 
23. Lingkungan Kota adalah wilayah yang secara geografis 
berada dalam satu wila yah pelayanan Pusat Lingkungan . 
24. Kawasan adalah satuan ruang wilayah yang batas dan 
sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsiona l 
serta memiliki ciri tertentu. 
25. Kawasan Cekungan Bandung adalah sebagian wilayah 
Kabupaten Bandung, seluruh wilayah Kota Bandung, 
seluruh wilayah Kota Cimahi, sebagian wilayah 
Kabupaten Sumedang dan sebagian w ilayah Kabupaten 
Bandung Barat. 
 
26. Kawasan … 
6 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
 26. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan 
dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar 
kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya 
manusia, dan sumber daya buatan. 
27. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan 
fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup 
yang mencakup sumber da ya alam dan sumber daya 
buatan. 
28. Tujuan adalah nilai , kualitas, dan kinerja yang harus 
dicapai dalam pembangunan berkaitan dengan 
merealisasi kan misi yang telah ditetapkan. 
29. Struktur ruang adalah susunan pusat -pusat 
permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana 
yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial 
ekonomi masyarakat y ang secara hierarkis memili ki 
hubungan fungsional. 
30. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam 
suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk 
fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi 
budidaya. 
31. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang men gatur 
tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan 
pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona 
peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana 
rinci tata ruang. 
32. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan 
dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan 
ketentua n peraturan perundang -undangan. 
33. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan 
hunian yang memenuhi standar tertentu untuk 
kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, 
dan nyaman. 
34. Jaringan adalah keterkaitan antar a unsur yang satu dan 
unsur yang lain. 
 
35. Ruang … 
7 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
 35. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya dis ebut RUMAJA 
adalah bagian jalan yang meliputi badan jalan, saluran 
tepi jalan dan ambang pengamannya. 
36. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya di sebut RUMIJA 
adalah bag ian jalan yang meliputi daerah manfaat jalan 
yang meliputi badan jalan, sejalur tanah tertentu di luar 
ruang manfaat jalan. 
37. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya di sebut 
RUWASJA adalah ruang tertentu diluar ruang milik jalan 
yang diperuntukkan bagi pand angan bebas pengemudi 
dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan 
fungsi jalan. 
38. Daerah Perencanaan yang selanjutnya disingkat DP 
adalah bidang tanah yang telah ditetapkan batasannya 
dan sesuai dengan rencana kota untuk peruntukkan 
tertentu mencakup l uas lahan yang dikuasai termasuk 
bagian lahan privat yang dapat digunakan untuk publik. 
39. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang -
kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan 
jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara 
tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum 
nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana 
jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan 
rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama 
dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang. 
40. Perimeter blok adalah konfigurasi massa bangunan di 
dalam sebuah blok yang mendekatkan muka bangunan 
pada garis property line dengan menyediakan ruang 
terbuka bersama di dalam blok ( innercourt ) dengan luas 
yang signifikan. 
41. Property line adalah batas kepemilikan lahan sesuai 
dengan yang tercantum d alam dokumen kepemilikan 
tanah. 
42. Zona … 
8 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
 42. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fun gsi 
dan karakteristik spesifik. 
43. Subzona adalah suat u bagian dar i zona yang memiliki 
fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan 
pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang 
bersangkutan. 
44. Kavling adalah bidang tanah yang merupakan sat u atau 
lebih perpetakan yang telah ditetapkan batas -batasnya 
sesuai dengan rencana kota untuk peruntukkan 
tertentu. 
45. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat 
KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas 
seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas 
lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaa n yang 
dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata 
bangunan dan lingkungan . 
46. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH 
adalah angka persentase perbandingan antara luas 
seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang 
diperuntukkan b agi pertamanan/penghijauan dan luas 
tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai 
sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan 
dan lingkungan . 
47. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat 
KLB adalah angka persentase perbandingan anta ra luas 
seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah 
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai 
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan 
lingkungan . 
48. Ketinggian bangunan adalah jumlah lantai penuh dalam 
suatu bangunan dihitung dari lant ai dasar sampai 
dengan lantai tertinggi. 
49. Tinggi bangunan adalah jarak yang dihitung dari lantai 
dasar sampai puncak atap atau suatu bangunan yang 
dinyatakan dalam meter. 
50. Menara … 
9 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
 50. Menara bangunan adalah lantai bangunan yang 
mempunyai luas lantai dasar lebih kecil dari luas lantai 
dasar podium yang dihitung dari lantai dasar sampai 
batas ketinggian maksimum. 
51. Podium bangunan adalah lantai dasar dan beberapa 
lantai di atasnya yang mempunyai luas lantai ses uai 
dengan KDB yang ditetapkan. 
52. Garis Sempadan Ba ngunan yang selanjutnya disingkat 
GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdeka t 
bangunan terhadap tepi jalan dihitung dari batas terluar 
saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka 
bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak 
bebas minimum dari bidang terluar suatu massa 
bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi 
sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain 
atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, 
jaringan pipa gas, d an lain sebagainya (building line ). 
53. Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya disingkat GSS 
adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang 
ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. 
54. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH 
adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, 
yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat 
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah 
maupun yang sengaja ditanam. 
55. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat 
RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan 
yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan 
yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun 
kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi 
tanaman atau berpori. 
56 . Ruang … 
10 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
 56. Ruang Terbuka Hijau Publik merupakan Ruang Terbuka 
Hijau yang dimiliki dan dikelo la oleh Pemerintah Daerah 
Kota yang digunakan untuk kepen tingan masyarakat 
secara umum. 
57. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah Ruang Terbuka Hijau 
yang bukan dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah 
Kota yang di gunakan untuk kepentingan privat. 
58. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya 
disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut 
ke tempat pendauran -ulangan, pengolahan, dan/atau 
tempat pengolahan sampah terpadu. 
59. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya 
disingkat TPAS adalah tempat untuk memproses dan 
mengembalikan sampah ke media lingkungan secara 
aman bagi manusia dan lingkungan. 
60. Tim Ahli Bangunan Gedung yang silanjutnya disingkat 
TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait 
dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk 
membe rikan pertimbangan teknis dalam proses 
penelitian dokuemen rencana teknis dengan masa 
penugasan terbatas dan untuk memberikan masukkan 
dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan 
gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk 
secara kasus per kas us disesuaikan dengan 
kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut. 
61. Pertimbangan teknis adalah pertimbangan dari TABG 
yang disusun secara tertulis dan profesional terkait 
dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan 
gedung baik dalam proses perencanaan, pembangunan, 
pemanfaatan, pelestarian maupun pembongkaran 
bangunan gedung. 
 
 
BAB … 
11 
https://jdih.bandung.go.id/