Apa norma yang terkandung dalam Pasal 33 1. Undang- Undang Nomor J 2 Tahun 2011 tentang Nomor def Tahun 2011?
Substansi 1. Undang- Undang Nomor J 2 Tahun 2011 tentang Nomor def Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Pengendalia n, khususnya , Pasal 33, memuat:

bantuan pihak lain yang sifatnya tidak mengikat sesuai ketentuan 
peraturan perundang- undangan. 
(3) Perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban 
pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan . 
(4) Anggaran kegiatan penanggulangan TBC, KUSTA dan HIV AIDS 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dialokasikan melalui Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Dinas dan / atau UPT sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana . 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh 
Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - 
undangan. 
(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. Menerima, mencara, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan 
tersebut menjadi lengkap dan jelas; 
b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan, mengenai orang 
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana tersebut; 
c. Meminta keterangan dan bahan bukti baik orang probadi atau Badan 
sehubungan dengan tindak pidana; 
d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana; 
e. Melakukan penggeledaan untuk mendapatkan barang bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan 
barang bukti tersebut; 
f. Melinta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana; 
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa; 
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; 
i. Memanggil orang untuk didengan keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
j. Menghentikan penyidikan; dan I atau 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - 
undangan. 
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada 
penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, BAB XVII 
KETENTUAN PENYIDIKAN