Apa norma yang terkandung dalam Pasal 15 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008 tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, khususnya BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, Pasal 15, memuat:

(1) Bupati atas usul PPKD mengangkat ben dahara penerimaan 
untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD. 
(2) Bupati atas usul PPKD m engangkat bendahara pengeluaran 
untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD. 
(3) Bendahara penerimaan d an bendahara pengeluaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pejabat fungsional. 
(4) Bendahara penerimaan dan be ndahara pengeluaran dilarang 
melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, peker jaan pemborongan dan penjualan 
jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan te rsebut, serta menyimpan uang 
pada suatu bank atau lembaga k euangan lainnya atas nama 
pribadi. 
(5) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewengannya kepada 
KPA, Bupati menetapkan Be ndahara Penerimaan Pembantu 
dan Bendahara Pengeluaran Pembant u pada unit kerja terkait. 
(6) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara 
fungsional bertanggung jawab at as pelaksanaan tugasnya 
kepada PPKD selaku BUD. 
 
 31