Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor TAHUN Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor TAHUN Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintaa Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 
unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
memimpin urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Ambon 
yang selanjutnya disingkat Sekretariat Kota.
5. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota 
Ambon sebagai unsur pelaksana dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kesehatan.
7. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 
yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau 
spesialistik.
8. Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan 
pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik 
dasar dan spesialistik.
9. Tenaga medis adalah dokter, dokter cpesialis, dokter 
gigi atau dokter gigi spesialis.
10. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang 
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta 
memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan 
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk 
jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk 
melakukan upaya kesehatan.
11. Unit Pelaksana Teknis Klinik Mata Ambon- Vlissingen 
yang selanjutnya disingkat UPT Klinik Mata Ambon- 
Vlissingen adalah organisasi yang melaksanakan 
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 
penunjang tertentu di bidang kesehatan mata pada 
Dinas Kesehatan.
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk 
melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara 
langsung berhubungan dengan pelayanan 
masyarakat.
13. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk 
melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka 
mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
14. Pelayanan Kesehatan Mata adalah setiap kegiatan 
dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan 
secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan 
untuk memelihara dan meningkatkan deraj at
; i kesehatan mata masyarakat dalam bentuk 
pencegahan penyakit mata, peningkatan kesehatan 
mata, pengobatan penyakit mata, dan pemulihan 
kesehatan mata oleh Pemerintah dan/atau 
masyarakat.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan peijanjian keija yang bekeija 
pada instansi pemerintah.