Apa saja yang diatur dalam Pasal 13 PERATURAN BUPATI BA NGKA SELATAN Nomor 49 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BA NGKA SELATAN Nomor 49 Tahun 2021 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB, BAB X - SANKSI, Pasal 13 menetapkan:

Setiap Wajib Pajak yang menolak pemasangan Tapping 
Box sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), 
dikenakan sanksi dengan prosedur sebagai berikut: 
a. surat teguran I, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) 
hari setelah surat teguran I Wajib Pajak masih belum 
bersedia untuk dipasang Tapping Box , maka akan 
dilanj utkan dengan surat teguran II; 
b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah 
surat teguran II Wajib Pajak masih belum bersedia 
untuk dipasang Tapping Box , maka akan diterbitkan 
surat teguran III; dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 
 
 c. dalam jangka waktu (tiga) hari setelah surat tegur an 
III Wajib Pajak masih menolak, maka akan dilakukan 
penutupan/pencabutan izin usaha sementara dalam 
jangka waktu tertentu atau sejenisnya sampai dengan 
Wajib Pajak menyatakan bersedia memasang 
Tapping Box . 
Setiap Wajib Pajak yang dengan sengaja menolak, 
mencabut atau melakukan perbuatan yang 
menyebabkan terhambatnya perekaman Data Transaksi 
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 huruf c, 
dikenakan sanksi berupa penetapan jumlah transaksi 
hari tersebut secara jabatan/ office assesment 
berdasarka n nilai transaksi harian terbesar pada bulan 
yang bersangkutan. 
Setiap Wajib Pajak dengan sengaja melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenakan 
sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang -
undangan.