Bagaimana redaksi normatif Pasal 17 dalam PERATURAN WALI  KOTA BANDUNG Nomor 124 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN WALI  KOTA BANDUNG Nomor 124 Tahun 2021 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 17 berbunyi:

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Be lanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 , perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2021; 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah -daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta sebagaimana telah 
diubah dengan Undang -Undang Nomo r 13 Tahun 1954 
tentang Pengubahan Undang -Undang Nomor 16 dan 17 
Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang 
Pembentukan Kota -kota Besar dan Kota -kota Kecil di 
Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia 
Nomor 551); 
2. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286 ); 
3. Undang -Undang… 
2 
 
 
 3. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 
4. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Re publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400 ); 
5. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Neg ara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 
6. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 438); 
7. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 
8. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang -Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Re publik Indonesia Nomor 
9. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 
10. Undang -Undang… 
 
3 
 
 
 10. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Penggant i Undang -Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Corona 
Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau dalam rangka 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas K euangan menjadi Undang -
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6516); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028) ; 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 4575 ); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Pe raturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155 ); 
 
15. Peraturan… 
 
4 
 
 
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 te ntang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6177) ; 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Ta hun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indone sia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indon esia Nomor 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
21. Peraturan... 
5 
 
 
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
244, Tambahan L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi a 
Nomor 6041); 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6 057); 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6206); 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Ne gara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322 ); 
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323 ); 
28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomo r 16 
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Nega ra Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
; 
29. Peraturan… 
 
 
6 
 
 
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Re publik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 
31. Peraturan Menteri D alam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) ; 
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapat an dan Belanja Daerah, Dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 
Dan Laporan Pert anggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik I ndonesia 
Tahun 2020 Nomor 1777); 
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 201 8 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213 ); 
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 20 20 
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 20 Nomor 
; 
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 20 21 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Penda patan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 202 2 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 21 Nomor 926); 
 
36. Peraturan… 
7 
 
 
 36. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapat an dan Belanja Daerah Tahun 
2022 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 
Nomor 13). 
 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2022.