Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945 Pasal 1?
Dalam Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub lik, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat 
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahn ya 
sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja 
maupun lalai. 
2. Tuntutan Ganti Keru gian adalah suatu proses tuntu tan 
yang dilakukan terhadap pegawa i negen bukan 
bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk 
memulihk an Keru gian Negara. 
3. Pegawai Negeri Buk an Bendahara adalah pegawai 
aparatur sipil negara yang bekerja atau diserahi tuga s 
selain tugas bendahara. 
4. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat 
penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus 
pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawa i 
N egeri Buk an Bendahara. 
5. Pihak Yang Merugikan adal ah Pegawai Negeri Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasi l 
pemeriksaan menimbulk an Kerugian Negara. 
6. Pengampu adala h orang atau badan yang memp unyai 
tanggung jawab hukum untuk mewaki li seseorang 
karena sifat pribadinya diangga p tidak caka p atau tidak 
di dalam segala hal cakap untuk bertin dak dalam 
hukum. 
7. Yang Memperoleh Hak adalah orang a tau badan kare na 
adanya perbuatan atau peristiwa hukum , telah 
menerima pelepasan hak atas kepemilik an uang, surat 
berharga , dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan. 
8. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masi h hidup 
yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bida ng 
hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris . BAB I 
KETENTUAN UMUM - 3 - 
9. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutn ya 
disingk at PPKN adalah pejabat yang berw enang untuk 
menyelesaikan Keru gian Negara. 
10. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutny a 
disingk at TPKN adalah tim yang bertug as mempros es 
penyelesaian Kerugian Negara. 
11. Majelis Pertimb angan Penyelesaian Kerugian Negara 
yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat 
atau pegawai yang ditunjuk dan ditet apkan oleh 
Menteri Perd agangan untuk men yampaik an 
pertimb anga n dan pendapat penyelesaian Kerugian 
Nega ra. 
12. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang 
selanjutn ya disin gkat SKTJM adalah surat pernyat aan 
dari Pegaw ai Negeri Buk an Bendahara atau Pejab at 
Lain, yang m enyatakan kesanggupan dan/atau 
pengakuan bahwa Kerugian Negara menj adi tanggung 
jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara 
dimaksud . 
13. Surat Keputusan Pembebanan Pengganti an Kerug ian 
Sem entara yang selanjutn ya disebut SKP2KS adalah 
surat yang dibu at oleh Menteri Perd agangan, Kepala 
Satu an Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja dalam 
hal SKTJM tidak mun gkin dip eroleh. 
14. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian 
yang selanjutn ya disebut SKP2K adal ah surat 
keputus an yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan 
yang mempunyai kekuat an hukum tetap tentang 
pemb ebanan peng gantian Kerugian Negara terhadap 
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. 
15. Laporan Tertulis Yang Bersangkutan adalah laporan 
secara tertu lis dari Pegawai Negeri bukan Bendahara di 
lingkungan Kernen terian meng enai adanya 
kemun gkinan terjadiny a Kerugian Negara yang berada 
dalam penguasaa nnya. 
16. Mente ri adalah ment eri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perdagangan. - 4 - 
berada dalam penguasaannya dari kemungkin an 
terjadinya Kerugian Negara. 
(2) Setiap Pegawai Negeri Buk an Bendahar a atau Pejab at 
Lain di lingkungan Kementerian Perdagang an yang 
melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik 
langsung atau tidak langsung yang merugikan 
keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian 
dimaks ud. Negara; Keru gian terjadinya kemun gkinan 
dan/ atau 
b. uang dan/ atau barang bukan milik negara yang Pasal 3 
(1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahar a atau Pejab at 
Lain di lingkungan Kementerian Perd agangan wajib 
melakukan tindak an pengaman an terhadap: 
a. uang, surat berh arga, dan/ a tau barang milik 
negara yang berada dalam pengu asaannya dari Pasal 2 
(1) Peraturan Menteri ini men gatur tata cara tuntu tan 
ganti kerugian negara di lingkungan Kementeri an 
Perd agang an atas uang, surat berharga, dan/ atau 
barang milik negara yang berad a dalam penguasaan 
Pegawai Negeri Bukan Bendahara termasuk Calon 
Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Lain. 
(2) Tuntutan Ganti Kerugi an sebagaimana dimaksud pada 
berlaku pula terhadap uang dan/atau baran g 
bukan milik negara yang digun akan dalam 
penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan 
Kem enterian Perd agangan. 1 7. Kepala Satuan Kerja adalah pejabat pimpman tinggi 
madya pada unit eselon I atau pejabat pimpin an tinggi 
pratama pada unit eselon II di tingkat pusat, dan 
pejabat administrator pada unit pelaksana teknis di 
lingkungan Kementeri an Perd agang an. - 5 -