Apa yang diatur dalam 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022 pada Pasal 24?
Berdasarkan 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022 tentang perkara yang, BAB VIII - HAK DAN KEWA JIBAN, Pasal 24 menyebutkan bahwa:

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran biaya tambahan
penyelenggaraan bantuan hukum tiap tahun anggaran dalam APBD dan/atau
iuran anggota KORPRI.
(2)Bupati menetapkan standar biaya bantuan hukum perperkara untuk setiap
tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dengan Keputusan
Bupati.
(3)Alokasi anggaran biaya penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dipergunakan untuk biaya operasional Pemberi
Bantuan Hukum, meliputi:
a.biaya akomodasi;
b.biaya transportasi;
c.biaya ATK; dan
d.biaya materai dan benda poslainnya.
Bagian Kedua
Prosedur Pelaksanaaan Pengajuan Bantuan Hukum