Apa substansi hukum dari Pasal 17 PERATURAN WALIKOTA PALOPO Nomor l�7 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA PALOPO Nomor l�7 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, khususnya , Pasal 17, adalah:

(1) Pertanggu ngjawaban dan Pelaporan Pengeluaran Belan ja Tidak 
Terdu ga untuk tangg ap darurat diatur sebagai berikut : 
a. Bendahara Pengeluaran PD terkait meny ampaik an laporan 
pertanggu ngjawaban pelak sanaan peng eluar an Belan ja 
Tidak Terdu ga kepada Bend ahar a Pengeluaran PD yang 
-16- 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
keuangan dengan melampirkan: 
1. buku kas umum realisasi Belanja Tidak Terduga; 
2. rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pemyataan 
tanggung jawab; dan 
3. bukti pengeluaran yang sah dan lengkap. 
b. pada akhir tahun anggaran PD terkait menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran 
Belanja Tidak Terduga kepada Bendahara Pengeluaran 
SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja 
sebelum tahun anggaran berakhir. 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pengeluaran Belanja Tidak 
Terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya diatur sebagai berikut: 
a. PD terkait menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan pengeluaran Belanja Tidak Terduga kepada 
Bendahara Pengeluaran PD yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan 
melampirkan: 
1. buku kas umum realisasi Belanja Tidak Terduga; 
2. surat pemyataan pertanggungjawaban dan laporan 
penggunaan belanja; dan 
3. bukti pengeluaran yang sah dan lengkap. 
b. pada akhir tahun anggaran PD terkait menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran 
Belanja Tidak Terduga kepada Bendahara Pengeluaran PD 
yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang 
keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum 
ta.bun anggaran berakh ir. 
(3) Format surat pemya taan pertan ggun gjawa ban dan pelaporan 
sebag aimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 
tercantum dalam Lam piran X yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
(4) Format laporan penggunaan belan ja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a angka 2 tercantum dalam Lam piran VII 
-17- (2) 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini.