Apa substansi hukum dari Pasal 18 TAHUN ANGGARAN 2022 TENTANG PERATURAN BUPAT I BUTON Nomor 29 Tahun 1945?
Materi muatan TAHUN ANGGARAN 2022 TENTANG PERATURAN BUPAT I BUTON Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat II di Su lawesi (Lembaran Negara Repu blik Indones ia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 1822) ; bahwa untuk melaksanak an ketentuan, khususnya , Pasal 18, adalah:

(1) Pemerintah Daerah membentuk Satker Kabupaten yang 
berada pada SKPD yang membidangi urusan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa. Bagian Kesatu 
Tingkat Kabupaten BAB VJ 
ORGANISASI PENGELOLA DAN PENDAMPING ADD Pasal 17 
(1) Setelah ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
diterima oleh Desa, Kepala Desa segera mengadakan rapat 
atau Musyawarah Desa untuk melaksanakan kegiatan dan 
merealisasikan penggunaan dana sesuai rencana kegiatan 
yang telah disepakati. 
(2) Kepala Desa bertanggungjawab secara keseluruhan 
terhadap penggunaan dana yang diterima di desanya. Bagian Ketiga 
Pelaksanaan Kegiatan Pasal 16 
(I) PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh 
Desa , digunakan untuk membia yai bidang penyelenggaraan 
pemerintahan desa , bidang pembangunan desa , bidang 
pembinaan kemas yarakatan desa dan bidang pemberdayaan 
masyarakat. 
(2) Penggunaan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 
diterima oleh Desa sebagaimana dimaksud ayat ( 1) 
dikecualikan untuk penambahan Penghasilan Tetap Kepala 
Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD. 
(3) Besaran dana setiap kegiata.n yang dibiayai dari PBH Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan skala 
prioritas desa. Paragraf 3 
Penggunaan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah I . pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dan 
penanganan bencana,daruratdan mendesak ; dan 
2. pengadaan obat-obatan . 
Pasa l 19 
(I) Satker l<abupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
ayat (I). terdiri atas: 
a. Bupati sebagai penanggun gjawab I; 
b. wakil bupati sebagai penanggungjawab II; 
c. sekretaris daerah sebagai ketua; 
d. asisten pemetintahan dan kesra sekretaris daerah 
sebagai wakil ketu a 1; 
e. asiste n perekonom ian dan pembangunan sekretaris 
daerah sebagai wakil ketua 11; 
f. kepala Dinas Pemberda yaan Masyarak at dan Desa 
sebagai sekretaris; 
g. kepala BAPPEDA sebagai anggota ; 
h. kepala Badan Keuang an dan Aset Daerah sebagai 
anggota; 
1. Inspektur sebagai anggota ; 
j. kepala bagian hukum Sekretariat Daerah sebagai 
anggot a; 
k. sekretaris Dinas Pemberda yaan Masyarak at dan Desa; 
dan 
I. pendamp ing Tenaga Ahli (TA) Daer ah sebagai anggota. 
(2) Satker Kabupaten sebagaiman a dimaksud pad a aya t ( l ), 
mempu nyai tugas: 
a. merumu skan kebijakan ADD meliputi peny aluran , 
penggunaan, pelaporan dan evalua si ADD ; 
b. merumu skan rincian besara n ADD yang diterim a oleh 
Desa; 
c. melakukan pembin aan dan pendamping an kepada 
Pemerin tah Desa dalam rangka perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan desa dalam bentuk 
pernbek alan, pelatihan dan bimbing an tekni s; 
d. melakukan pemantauan dan pengaw asan peren canaan 
dan pelak sanaan pembangunan desa; 
e. mendampingi Desa dalam pelak sanaan progr am dan 
kegiatan sektoral; (2) Satkcr Kabupaten sebagairnana dirnaksud pada ayat (I) 
adalah organisasi yang sccara khusus mcngelola 
aclrruni strasi, pembinaan dan pengendalia n ADD dan 
bcrtanggu ng jawab mengendalikan kmerja dan kualttas 
pcndampingan para pendamping Desa di tingkat Kabupaten 
clan Kccamatan. 
(3) Pcmbentukan Satker Kabupate n sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.