Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 19 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022.
Redaksi dari 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022 tentang perkara yang, pada BAB VII - SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN TATA KERJA, Pasal 19 menjelaskan:

Pemberian layanan hukum yang dilakukan oleh LKBH KORPRI untuk
konsultasi dan bantuan hukum berdasarkan permintaan dan kuasa yang
diberikan oleh pencari keadilan.
Kegiatan kajian dan Pembinaan hukum yang dilakukan oleh LKBH MEDICA
YUSTISIA KORPRI dapat dilaksanakan berdasarkan permintaan dari instansi
maupun yang bersifat program dari LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI sendiri.