Apa bunyi lengkap Pasal 7 dalam NOMOR 15 TAHUN 2021 Nomor 17 Tahun 2003?
Menurut ketentuan dalam NOMOR 15 TAHUN 2021 Nomor 17 Tahun 2003 tentang , pada , Pasal 7 dinyatakan:

Kepala SKPD selak u PA mernpun yai tugas sebagai berikur: 
menyusun RKA SKPD; 
menyusun DPA SKPD : 
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 
anggaran belanja yang menjadi wewenangn ya; 
melaksanak an pengelolaan anggaran SKPD yang dipirnp inny a: 
melakukan pengujian atas tagihan dan rnemerintahkan pernba yaran: 
melaksana kan pemungutan peneri maan bukan pajak 
mengadakan ikatan atau perjanj ian kerja sama dengan pihak lain dalarn 
batas anggaran yang telah ditetapkan , 
menand atangam SPM ; 
men gelola utang dan piutan g yang menjadi tanggung jawab Sh.PD yang 
dipimpinnya; • (4) Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mernpunyai tugas · 
menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan mengh impun dan rnenguji 
angg aran kas ya ng disusun Kepa la SKP D untuk duerapkan oleh BUD. 
melakukan penyisihan piutang ndak tertagih dalam mengelo la piutang 
menatausahakan penyisihan dana berg ulir yang tidak tertagih atas mvestasi, 
dan 
rnen yiapk an dokumen pengesaha n dan pencatatan penenmaan dan 
pengel uaran yang tidak melalu i RKUD. 
(S} Kuasa BUD sebaga iman a dimaksu d pada ayat ( 1) bertanggung jaw ab kepada 
PPKD selaku BUD. 
Bupa ti atas usu! BUD dapat meneta pkan lebih dari I {satu) Kuasa BUD di 
lingkungan SKPKD dengan perti mbangan ~esaran jurnlah uang yang dikelola, 
beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendah. - 11- 
. Meng elola . n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentua n peraturan 
perundan g-undangan ; 
menyusu n anggaran kas SKPD : 
menyusun pemungutan lam-lam pendapa tan asli daer ah: 
menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD): 
menyusun dokumen Pembenan Bantu an Sosial: 
menyusu n doku men permmtaan peng esahan pendapatan dan belanja atas 
penenmaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan pcru ndang ­ 
undangan tidak dilakukan melalui RKUD: dan 
menyusu n dan meyarnpaikan lapora n keuangan Sl\.PD yang dipirnpinnya 
kepada PPKD selaku BUD. 
KepaJa SKPD selaku PA mernpun yai wewenang, melipuu: 
men andatangani dokumen perrn intaan pengesa han pendapatan dan belanja 
atas penerimaan dan penge luaran daerah sesuai ketent uan peratu ran 
perundang -undangan . 
menand atangarn dokumen Nask ah Perjanji an Htbah Daerah (NPHO): 
menandatangam dokumen Pemberia n Bantuan Sosial : dan 
Menetap kan Pejabat lamn ya dalam S1'PD yang dipimpi nnya dalam rangka 
pengelolaan Keuangan daera h: dan 
menetapkan Pembantu Bend ahara Peneri maan dan Pembantu Bendahara 
Pengeluaran sesuai ketent uan perat uran perundang-undangan: 
Dalam hal dibentuk SKPD terse ndin y ang melaksanaka n wewena ng 
melaksanakan pemungutan pajak daerah PA melaksa nakan pemu nguran 
pajak daerah sesuai denga n ketent uan peraturan perundang- undangan. 
Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tangg ung jawab Sr.PD yang 
dipimpinnya merupa kan akiba t yang ditimb ulkan dan pelaksa naan DPA­ 
SKPD. 
Mengelola utang sebaga imana dima ksud pada ayat (41) ang mcnjad i kewajiban 
kepada pihak lain sebaga i akibat . 
peke rjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebe lurnnya; 
hasil peker jaan akibat pernbena n kese rnpat an kepa da penye dia bara ng/jasa 
menyelesaikan pekerjaan sehm gga mela rnpaui tahun anggaran scsuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; 
akibat putusan pengadil an yang telah mernpunyai kekuaran hukurn tetap: 
dan 
kewajiban lainn ya yang menjad i beban Sr.PD) ang harus dianggar kan pada 
APBD setiap tahun sampai dengan selesainva kewaiiban terse but sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundan g-un dangan . · 12 ·