Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI  KABUPATEN BULUNGAN Nomor 44 Tahun 2021 Pasal 18?
Dalam PERATURAN BUPATI  KABUPATEN BULUNGAN Nomor 44 Tahun 2021 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan ini 
terdiri dari: 
 
1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang 
Diklasifikasi Menurut Kelompok, 
Jenis, Objek , dan Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah , Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian 
Objek Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan 
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat 
Penerima, dan Besaran Hibah; 
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat 
Penerima, dan Besaran Bantuan 
Sosial; 
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat 
Penerima, dan Besaran Bantuan 
- 17 - 
 
 Keuangan bersifat umum dan bersifat 
khusus; 
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat 
Penerima, dan Besaran belanja bagi 
hasil; 
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah , 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 
8. Lampiran VIII DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi 
dan Pertambangan Gas Alam/ 
tamba han DBH -Minyak dan Gas Bumi 
Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah , Organisasi, Program, Kegiat an, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, 
Objek, dan Rincian Objek Belanja dan 
Pembiayaan; 
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur 
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah , 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan 
Rincia n Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah 
Kabupaten Bulungan pada Daerah 
Perbatasan Dalam Rancangan Perda 
tentang APBD dan Rancangan Perkada 
tentang Penjabaran APBD dengan 
Program Prioritas Perbatasa n Negara.