Apa substansi hukum dari Pasal 16 PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor MOR Tahun 1965?
Materi muatan PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor MOR Tahun 1965 tentang PED OMAN PEI.A,KSAI{AAIY KEGIATAN, khususnya BAB V - PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, Pasal 16, adalah:

(1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dalam
melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan
sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaarL masyarakat
di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas
laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran Pembanhr kepada KPA.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggung jawaban
dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian
objek yang tercantury dalam ringkasan per rincian objek;
c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak
Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang
diterbitkan periode sebelumnya.
(3) Laporan penggunaan anggararl kegiatan pembangunan sarana
dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di
Kelurahan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan kepada Camat dan BUD
setiap semester.
(a) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
dalam Lampiran yang merrrpakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
rr
-20 -
(5) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada
, untuk:
a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan
Juli; dan
b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan
Januari.
(6) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan
pembangunan sarara dan prasarana Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Bupati melalui
Camat.
(7) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Menteri melalui
Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan sebagai wakil Pemerintah
Pusat.