Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 21 Tahun 2022 Pasal 3?
Dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 21 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA, BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PERUBAHAN IKU, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan IKU dilingkungan
masing-masing.
IKUinstansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi.
IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kineija
keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan tatanan sebagai berikut:
IKU pada tingkat Pemerintah Kabupaten sekurang-kurangnya
adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas
dan fungsi;
IKU pada unit organisasi setingat Eselon IIadalah indikator hasil
(outcome); dan
IKU pada unit organisasi setingkat Eselon IIIatau Unit Keija
Mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output)
yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja
dibawahnya.
Pemilihan dan penetapan IKUharus memenuhi karakteristik indikator
kineija yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit
organisasi yang bersangkutan, yaitu:
spesifik;
dapat dicapai;
relevan;
menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
dapat dikuantifïkasi dandiukur.