Jelaskan isi kandungan Pasal 8 dari Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupat en Kolaka Nomor Nomor 50 Tahun 2016.
Sesuai dengan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupat en Kolaka Nomor Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi dan Tata Kerja, ketentuan pada , Pasal 8 berbunyi:

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan daerah di bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas 
Tenaga Kerja , Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Pembinaan 
Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja serta Pembangunan dan 
Pembinaan Transmigrasi; 
b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas 
Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Syarat Kerja , Pembinaan 
Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja serta Pembangunan dan 
Pembinaan Transmigrasi; 
c. pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang Pelatihan 
Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Syarat 
Kerja, Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja serta 
Pembangunan dan Pembinaan Transmigrasi; 
d. pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupa ti terkait 
dengan tugas dan fungsi dinas . Pasal 7 sampai 7 - 
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trans migrasi dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyele nggarakan fungsi: 
a. perumusan sasaran program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai 
dengan perat uran dan petunj uk teknis untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas ; 
b. perumusan kebijakan di bidang Pelatihan Kerja dan Prod uktifitas Tenaga 
Kerja, Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Pembinaan Penempatan dan 
Perluasan Kesempatan Kerja serta Pembangunan dan Pembinaan 
Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah ; 
c. pelaksanan kebijakan di bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga 
Kerja, Hubungan Industrial dan Syarat Kerja , Pembinaan Penempatan dan 
Perlu asan Kesempatan Kerja serta Pem bangunan dan Pembin aan 
Transmigrasi yang me njadi kewe nangan Daerah; 
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelatihan Kerja dan 
Produktifitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, 
Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kese mpatan Kerja serta 
Pembangunan dan Pembinaan Transmigrasi yang menja di kewenangan 
Daerah ; 
e. pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; dan 
f. pelak sanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Waki l Bupati sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. Pasal 10 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas memimpin 
dan membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan 
transmigrasi. Bagian Kesatu 
Kepala Dinas