Apa substansi hukum dari Pasal 25 PERATURA N WALI KOTA CIREBON Nomor 3 Tahun 2019?
Materi muatan PERATURA N WALI KOTA CIREBON Nomor 3 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI, khususnya BAB XV - MEKANISME PEMBAYARAN TPP, Pasal 25, adalah:

(1) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja sebesar 
60% (enam puluh per seratus) dan prestasi kerja 
sebesar 40% (empat puluh perseratus) dibayarkan 
melalui mekanisme sebagai berikut: 
a) Kepala Perangkat Daerah wajib membuat dan 
mengusulkan daftar usulan Pemberian, 
Pengurangan dan Pembe rhentian TPP kepada 
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi 
-22- 
urusan pemerintahan bidang keuangan paling 
lambat tangga l 5 (lima) bulan berikutnya; 
b) kebenara n dafta r usulan pemberia n dan 
pemberhentian T PP menjad i tanggun g jawab 
Kepala Perangkat Daerah masing -masin g dan 
apabila terjad i kesalaha n dalam pengajuan daftar 
usula n TPP, seger a melakukan pembetulan ralat 
dan segera diaj ukan kembali melalui Kepala 
Perangkat Daerah yang membidangi urusan 
pemerintahan bidang keuangan ; 
c) pengajuan daftar usulan Pemberian, Pengurangan 
dan Pemberhentian TPP dari masing -masing 
pengelola kepegawaian Perangkat Daerah kepada 
pembuat daftar gaji pe rangkat daerah untuk 
diajukan ke Kepala Perangkat Daerah yang 
membidangi urusan pemerintahan bidang 
keuangan setelah diverifikasi oleh verifikatur 
perangkat daerah paling lambat tanggal 5 (lima) 
pada bulan berikutnya; 
d) Kepala Perangkat Daerah yang membid angi 
urusan pemerintahan bidang keuangan setela h 
menerima daftar usulan Pemberian, Penguranga n 
dan Pemberhentian TPP sebagaimana dimaksud 
huruf c selanjutnya segera menerbitka n Surat 
Penyedi aan dan Pencairan Dana (SP2D); 
e) pembayaran TPP bagi pegawai di set iap Perangkat 
Daerah diterim a paling lamba t tanggal 20 (dua 
puluh) setiap bulannya dan apabila jatuh pa da 
hari libur maka pembayaran dimajukan; dan 
f) pengajuan daftar usulan TPP wajib melampirkan 
hasil rekapitulas i kehadiran, daftar hadir manual 
dan s urat keterangan ketidakhadiran sebagai 
langkah antisipasi terjadinya gangguan sistem 
aplikasi. 
 
 
-23-