Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 12 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 26 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 26 Tahun 2022 tentang SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (E-SPTPD) DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN REKAM, pada BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN, Pasal 12 menjelaskan:

BPKAD berhak: 
Memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan pemasangan Alat 
Rekam Data Transaksi Usaha dengan sistem transaksi usaha yang 
dimiliki Wajib Pajak; 
memperoleh informasi mengenai merk/type, sistem transaksi 
usaha, jumlah perangkat, serta informasi lain yang terkait dengan 
sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak; 
mendapatkan rekapitulasi data dan i sistem transaksi usaha 
yang dimiliki Wajib Pajak; 
memonitoring data dan i sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib 
Pajak; 
mengakses sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak; 
melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak 
apabila data yang tersaji dalam Sistem Informasi Manajemen 
Rekam Data Transaksi Usaha berbeda dengan laporan e-SPTPD 
yang diberikan oleh Wajib Pajak; 
melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan, baik yang 
disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya 
kerusakan dan/atau hilangnya Alat Rekam Data Transaksi Usaha. 
BPKAD berkewajiban: 
menjaga kerahasiaan setiap data dan i sistem transaksi usaha 
dan i Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan 
Perundang-Undangan Perpajakan Daerah; 
membangun dan menyediakan jaringan; 
mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara 
perangkat dan Sistem Informasi Manajemen Rekam Data Transaksi 
Usaha; 
menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat 
sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak karena 
pemasangan sistem perekam data transaksi usaha; 
melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah, apabila 
terjadi kerusakan pada sistem perekam data transaksi usaha; dan 
menyimpan data dan i sistem transaksi usaha wajib pajak pada 
database pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.