Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 14 PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 5O Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 5O Tahun 2022 tentang PEDOMAN ALOKASI PENGGUNAAN DANA DESA, pada BAB IV - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA, Pasal 14 menjelaskan:

huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs 
Desa: 
a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa 
tanpa kemiskinan, melalui: 
1. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian 
bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), 
pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia 
lanjut, difabel; 
2. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan 
U saha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), 
pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses 
pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa; dan 
3. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan 
meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang 
sesuai kewenangan Desa antara lain 
membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu 
(Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar 
wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan 
usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Desa; 
b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas 
pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik 
Desa Bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh 
merata, mencakup: 
17 
1. pendirian badan usaha milik Desa dan/ atau badan 
usaha milik Desa bersama; 
2. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/ a tau 
badan usaha milik Desa bersama; 
3. penguatan permodalan badan usaha milik Desa 
dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan 
4. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/ atau 
badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan 
kepada pembentukan dan pengembangan produk 
unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan 
perdesaan; dan 
5. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, 
pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan 
badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik 
Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam Musyawarah Desa. 
c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi 
produktif: 
1. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau 
perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau 
perdesaan; 
2. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/ atau industri 
rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan Desa dan/ atau 
perdesaan; 
3. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan 
Desa dan/ atau perdesaan; 
4. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi 
perhutanan sosial; 
5. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah 
lingkungan dan berkelanjutan; dan 
6. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan 
usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
Musyawarah Desa; 
(2) pemberian bantuan sosial berupa BLT Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, diberikan kepada 
keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai 
berikut: 
a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa 
bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin 
yang termasuk dalam kategori kcmiskinan ekstrem; 
b. kehilangan mata pencaharian; 
18 
c. mempun yai anggota keluarga yang rentan sakit 
menahun/kronis ; 
d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainn ya 
yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/ atau dari 
APBN ; 
e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; 
atau 
f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut 
us1a. 
(3) daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada 
ditetapkan dengan keputusan Kuwu. 
(4) keputusan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 
kurang memuat: 
a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat ; 
b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis 
kelompok pekerjaan; dan 
c. jumlah keluarga penerima manfaat 
(5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 
bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga 
penerima manfaat. 
(6) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat 
dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling 
banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus. 
(7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan 
bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pembayaran atas selisih 
kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua 
belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT 
Desa setiap bulan. 
(8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua 
sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari 
jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu. 
(9) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meninggal dunia atau 
tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat , Kuwu 
wajib mengganti dengan keluarga pcnerima manfaat yang baru . 
( 10) Dalam hal terdapat peru bahan daftar keluarga penerima 
manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga 
penerima manfaat BLT Desa , perubahan dan/atau 
penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan Kuwu atau 
keputusan Kuwu. 
19 
( 11) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional 
sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs 
Desa, meliputi: 
a. pendataan Desa 
1. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa; 
2. pendataan pada tingkat rukun tetangga; 
3. pendataan pada tingkat keluarga; 
4. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan 
5. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan 
Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 
b. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa 
1. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan 
Desa; 
2. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya 
pembangunan Desa; dan 
3. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa 
lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan 
dalam Musyawarah Desa. 
c. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi 
1. pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi 
digital yang disediakan oleh Pemerintah; 
2. penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis 
aplikasi digital; dan 
3. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan 
komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi: 
a) tower untuk jaringan internet; 
b) pengadaan komputer; 
c) smartphone; dan 
d) langganan internet. 
4. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya 
sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam 
Musyawarah Desa. 
d. pengembangan Desa wisata 
1. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata; 
2. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya 
dan berbasis digital; 
3. pelatihan pengelolaan Desa wisata; 
4. pengelolaan Desa wisata; 
5. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa 
wisata; dan 
6. pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah 
Desa. 
20 
e. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani 
1. bidang pelaksanaan pembangunan Desa melalui: 
a) Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 
meliputi kegiatan: 
1) pemeliharaan jalan Desa; 
2) pemeliharaan jalan usaha tani; 
3) pemeliharaan prasarana jalan Desa; 
4) pemeliharaan embung milik Desa; 
5) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan 
jalan Desa; 
6) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan 
jalan usaha tani; 
7) pembangunan / rehabilitasi / peningkatan 
prasaranajalan Desa (Gorong, selokan dll); dan 
8) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung 
Desa. 
2. bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui: 
a) Sub bidang kelautan dan perikanan meliputi kegiatan: 
1) pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat 
milik Desa; 
2) pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil 
milik Desa; 
3) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/karamba 
/ kolam perikanan darat milik Desa; 
4) pembangunan / rehabilitasi/ peningkatan 
pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa; 
5) bantuan perikanan (bibit/pakan/dll); 
6) bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk 
Perikanan Darat/Nelayan; dan 
7) lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan 
perikanan. 
b) sub bidang pertanian dan petemakan meliputi 
kegiatan: 
1) peningkatan produksi tanaman pangan (alat 
prod uksi / pengelolaan / penggilingan); 
2) peningkatan produksi petemakan (alat 
produksi/ pengelolaan / kandang); 
3) penguatan ketahanan pangan tingkat desa 
(lumbung desa dll); 
4) pemeliharaan saluran irigasi tersier / sederhana; 
21 
5) pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna 
untuk pertanian/ petemakan; 
6) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan saluran 
irigasi tersier / sederhana; dan 
7) lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan 
petemakan. 
3. pemerintah Desa melakukan penyesuaian 
ketahanan pangan dan hewani sesuai 
karakteristik dan potensi Desa. 
f. pencegahan stunting di Desa 
1. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting 
di Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic­ 
Human Development Worker (e-HDW); 
2. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan 
stunting melalui rumah Desa sehat; 
3. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan 
pengasuhan anak melalui kegiatan: 
a) kesehatan ibu dan anak; 
b) konseling gizi; 
c) air bersih dan sanitasi; 
d) perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu 
hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan 
kesehatan dan administrasi kependudukan; 
e) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga 
Balita (BKB); 
f) u paya pencegahan perkawinan anak; 
g) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan 
tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam 
dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan 
yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan 
anak sekolah; 
h) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan 
Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan 
i) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan 
Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi 
kewenangan Desa; 
g. pengembangan Desa inklusif 
1. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan 
rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan 
masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, kegiatan 
dengan 
22 
disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok 
rentan lainnya; 
2. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan 
usulan kelompok marginal dan rentan ; 
3. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan 
rentan; 
4. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal 
untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan 
5. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
Musyawarah Desa. 
(12) Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk 
mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c 
diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa: 
a. Mitigasi dan penanganan bencana alam 
Pengadaan , pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana 
alam dan/ atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan 
kewenangan Desa yang antara lain: 
1. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa ; 
2. alat pemadam api ringan (APAR) di Desa; 
3. P3K untuk bencana; 
4. pembangunanjalan evakuasi; 
5. penyediaan penunjuk jalur evakuasi; 
6. kegiatan tanggap darurat bencana alam ; 
7. penyediaan tempat pengungsian ; 
8. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena 
bencana alam; 
9. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang 
terkena bencana alam; dan 
10. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang 
lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
dalam musyawarah Desa. 
b. mitigasi dan penanganan bencana non alam 
1. Desa aman COVID 
Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman 
COVID-19 antara lain: 
1) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan 
Pos J aga Desa yang telah ada; 
2) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan 
penerapan secara ketat protokol kesehatan; 
23 
3) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan 
Satgas COVID-19 Kabupaten bagi warga kurang 
mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan 
dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah 
Desa insidental; 
4) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan 
pembersih tangan (hand sanitizer); 
5) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai 
keperluan; 
6) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa 
agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika 
dibutuhkan; 
7) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang 
mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri 
di rumah dan/ a tau ruang isolasi Desa; 
8) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin 
dan melaporkannya kepada Satuan Tugas 
Penanganan COVID- 19 Daerah; dan 
9) mendukung operasional tugas relawan Desa aman 
COVID- 19. 
2. relawan Desa Aman COVID-19 
a) Relawan Desa aman COVID-19 dengan struktur 
se bagai beriku t: 
1) Ketua : Kuwu 
2) W akil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa 
3) Anggota 
(a) perangkat Desa; 
(b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 
(c) kepala dusun atau yang setara; 
(d) ketua rukun warga; 
(e) ketua rukun tetangga; 
(f) pendamping lokal Desa; 
(g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH); 
(h) pendamping Desa sehat; 
(i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa; 
(j) bidan Desa; 
(k) tokoh agama; 
(1) tokoh adat; 
(m) tokoh masyarakat; 
(n) karang taruna; 
(o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); 
dan 
(p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). 
24 
3. Mitra 
a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban 
masyarakat (Babinkamtibmas); 
b) bintara pembina Desa (Babinsa); dan 
c) Pendamping Desa. 
4. Tugas relawan Desa aman COVID-19 
a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi 
kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan 
protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga 
jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau 
pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan; 
b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, 
balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, 
penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta 
mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas 
berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial 
dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah 
maupun yang belum menerima; 
c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, 
menyediakan tern pat cuci tangan dan/ atau cairan 
pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum; 
d) menyiapkan dan/ a tau merawat ruang isolasi Desa agar 
sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan; 
e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, 
perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah 
dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19); 
f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang 
mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di 
rumah dan/ atau ruang isolasi Desa; dan 
g) menyediakan informasi penting terkait dengan 
penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah 
sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan 
lain-lain; 
c. penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (12) huruf b, 
dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa atau 
pos jaga di Desa. 
d. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (12) huruf c, dengan 
memperhatikan tingkat kasus Corona Virus Disease 201 9 
(COVID-19) yang ditetapkan oleh satuan tugas 
Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) setempat paling cepat 
3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Desa menganggarkan 
dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19). 
25 
e. hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (13) huruf d, dapat digunakan untuk 
mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Desa. 
f. bencana non-alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa 
dan diputuskan melalui musyawarah Desa. 
(13) Dana Desa dapat digunakan untuk menangani permasalahan 
strategis lokal yang berkaitan dengan kepentingan umum 
mas yarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) 
huruf d, diantaranya: 
a. pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif ; 
b. dukungan pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni ; 
c. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan 
Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman ; 
d. pemberdayaan perempuan , perlindungan anak , dan 
keluarga ; 
e. pengelolaan perpustakaan milik desa ; 
f. penetapan dan Penegasan Batas Desa; dan 
g. pengelolaan aset Desa.