Apa norma yang terkandung dalam Pasal 19 PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BALANGAN Nomor 7 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BALANGAN Nomor 7 Tahun 2021 tentang BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN, khususnya , Pasal 19, memuat:

Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2011 
tentang Bantuan Hukum , perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ; 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tah un 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3886); 
3. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tanah Bum bu dan Kabupaten 
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4265); 
4. Undang -Undang Undang -Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembara n Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 
5. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5248); 
6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah terakhir kali dengan Undang -Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
 SALINAN 
7. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang 
Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan 
Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Nega ra Republik 
Indones ia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322 ); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
11. Peraturan Daerah Kabup aten Balangan Nomor 2 Tahun 
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 
2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Balangan Tahun 2021 Nomor 134); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYA T DAERAH KABUPATEN BALANGAN 
 
Dan 
 
BUPATI BALANGAN 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK 
MASYARAKAT MISKIN