Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 101 Tahun 2016 Pasal 26?
Dalam PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 101 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 95 TAHUN 20 16, Pasal 26 mengatur sebagai berikut:

A 
Bidang Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan 
Penyuluhan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. 
Bidang Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan 
Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 
dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, 
membina, mengendalikan, mengoor dinasikan , 
memantau, mengevaluasi, dan 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada 
bidang Sumber Daya Manusia, Kelembagaan , dan 
Penyuluhan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang -undangan . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 
Untuk melaksanakan tugas seba gaimana dimaksud 
pada ayat (2) , Bidang Sumber Daya Manusia, 
Kelembagaan, dan Penyuluhan mempunyai fungsi 
sebagai berikut: 
penyiapan bahan dan rencana program kebijakan 
pembangunan di bidang Sumber Daya Manusia, 
Kelembagaan, dan Penyuluhan; 
penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program 
kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas pada bidang 
Sumber Daya Manusia, Kelembagaan , dan 
Penyuluhan ; 
pembinaan dan memotivasi bawahan dalam 
pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan 
pengembangan karir bawahan dan penyuluh; 
pemantauan, pengendalian, pengevaluasian dan 
penilaian pelaksanaan tugas bawahan dan penyuluh; 
penyusunan dan penelaahan peraturan perundang -
undangan di bidang Sumber Daya Manusia, 
Kelembagaan , dan Penyuluhan ; 
penerapan kebijakan dan pedoman Sumber Daya 
Manusia, Kelembagaan , dan Penyuluhan ; 
pembinaan penyelenggaraan penyuluhan; 
penetapan kelembagaan penyuluhan sesuai dengan 
norma dan standar yang berlaku; 
penyelenggaraan sistem dan penyebaran informasi 
Sumber Daya Manusia, Kelembagaan , dan 
Penyuluhan ; 
pelaksanaan promosi produk hasil usaha pertanian, 
perikanan dan kehutanan; 
pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman kerja 
sama/kemitraan usaha; 
pelaksanaan analisa usaha di bidang pertanian, 
perikanan dan kehutanan; 
pelaksanaan pembinaan k elembagaan, manajemen 
usaha dan kerja sama/kemitraan usaha di bidang 
pertanian, perikanan dan kehutanan serta 
pengembangan dan pemanfaatan sumber -sumber 
pembiayaan/kredit; 
pelaksanaan sosialisasi dan penerapan hasil 
penelitian dan pengembangan teknologi di bidang 
pertanian, perikanan dan kehutanan; 
peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan 
kelembagaan penyuluhan; 
pengoordinasian dengan satuan kerja terkait dalam 
rangka pelaksanaan kegiatan di bidang Sumber Daya 
Manusia, Kelembagaan , dan Penyuluhan ; 
pemb erian saran dan pertimbangan kepada Kepala 
Dinas yang berkaitan dengan kegiatan di bidang 
Sumber Daya Manusia, Kelembagaan , dan 
Penyuluhan ; 
 
 
 
 
 
 
 
 6 
pengoordinasian penyusunan rencana dan 
pelaksanaan anggaran lingkup bidang Sumber Daya 
Manusia, Kelembagaan , dan Penyuluhan ; 
pelayanan penyuluhan pertanian, perikanan dan 
kehutanan; 
pengumpulan data dan informasi untuk bahan 
penyusunan program dan program penyuluhan; 
pelaksanaan pelatihan bagi penyuluh, pelaku utama, 
pelaku usaha dan bimbingan supervisi operasi onal 
dan metode penyuluhan; 
pelaksan aan identifikasi faktor penentu dan 
penyusunan monografi wilayah; 
pengoordinasian tugas staf dan penilaian hasil kerja 
bawahan untuk bahan pengembangan karier; 
pengevaluasian, monitoring dan pelaporan 
pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Sumber Daya 
Manusia, Kelembagaan , dan Penyuluhan ; 
pembinaan staf yang ada di bawahnya; dan 
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang -undangan.