Jelaskan isi kandungan Pasal 185 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 26 Tahun 2012.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 26 Tahun 2012 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, ketentuan pada , Pasal 185 berbunyi:

Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 
2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati telah 
menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Tahun Anggaran 201 3; 
 b. 
 bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf 
a, dilakukan agar Peraturan Daerah dimaksud tidak 
bertentangan dengan kepentingan umum dan 
peraturan lain yang lebih tinggi; 
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Purbalingga Tahun Anggaran 2013 ; 
Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
 2. Undang -undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 
 3. 
 
 
 Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas 
Undang -Unda ng Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 
 
 4. 
 
 Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 
 5. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 6 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 86); 
 7. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 8. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perancanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 
 9. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg ara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 
 10 Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 11. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5043); 
 12. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indones ia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 
 13 Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rep ublik 
Indonesia Nomor 5234); 
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Ra kyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712) ; 
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576); 
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 
Repub lik Indonesia Nomor 4577); 
 
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentan g 
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuan gan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negar a 
Republik Indonesia Nomor 4093); 
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 No mor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 0 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 
 29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang -undangan; 
 30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 
2006 Nomor 10); 
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11); 
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah K abupaten Purbalingga (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 
01); 
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 
2010 -2015 (Lembaran Daerah Ka bupaten Purbalingga 
Tahun 2011 Nomor 06 ); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
dan 
BUPATI PURBALINGGA 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013