Menurut PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 24 Tahun 2003, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 24 Tahun 2003 tentang RETRIBUSI PENYEDOTAN TINJA, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ; 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat 
Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ; 
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya ; 
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ; 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya ; 
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan 
Kebersihan Kota Tasikmalaya ; 
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan 
Pelayanan Kebersihan Kota Tasikmalaya ; 
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya ; 
9. Tempat Pembuangan Akhir Tinja yang selanjutnya disebut TPAT 
adalah tempat pembuangan akhir tinja yang disediakan oleh 
Pemerintah Kota Tasikmalaya ; 
10. Retribusi Penyedotan Tinja yang selanjutnya disebut retribusi 
adalah pembayaran atas pelayanan penyedotan tinja yang 
dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya yang diberikan 
kepada orang pribadi atau Badan Hukum ; 
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang 
menurut Peraturan Perundang -undangan Retribusi berkewajiban 
untuk melakukan pembayaran retribusi ; 
12. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya 
dising kat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib 
retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi 
sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang 
terutang menurut Peraturan Perundang -undangan yang berlaku ; 
13. Surat Ketetapan Retribusi D aerah yang selanjutnya dapat 
disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan 
besarnya jumlah retribusi yang terutang ; 
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya 
dalam rangka pe ngawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban 
retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang -undangan 
Retribusi Daerah ; 
15. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil yang selan jutnya disebut Penyidik, untuk mencari 
dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya.