Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 34 PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 5O Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 5O Tahun 2022 tentang PEDOMAN ALOKASI PENGGUNAAN DANA DESA, pada BAB VIII - PENYALURAN DAN PENCAIRAN, Pasal 34 menjelaskan:

( 1) Desa Mandiri membuat dokumen permohonan penyaluran Dana 
Desa Tahap II kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari: 
a. surat permohonan penyaluran dari kuwu; 
b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 
Desa sampai dengan tahap I menunjukkan rata-rata realisasi 
penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata­ 
rata capaian keluaran menunjukan paling sedikit 35% (tiga 
puluh lima persen); 
c. input laporan penatausahaan melalui aplikasi Siskeudes 
online; 
d. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun 
anggaran sebelumnya; 
e. surat pemyataan tanggung jawab PPKD (Pakta Integritas); 
f. RPD Dana Desa Tahap II; 
g. kwitansi Dana Desa tahap II dibuat rangkap 4 (empat) 
bermaterai. 
(2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen 
permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 
(3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Camat menerbitkan: 
a. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh 
sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan dan kepala 
seksi ekbangsos; 
40 
b. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana 
Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat; 
c. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa tiap 
tahapan yang ditandatangani oleh Camat. 
(4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh sekretaris 
kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos, 
maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses 
lebih lanjut. 
( 5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana 
Desa Mandiri tahap II kepada Bupati melalui Dinas 
Pemberdayaan Masayrakat dan Desa, yang terdiri dari: 
a. surat permohonan penyaluran Dana Desa; 
b. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh 
Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan 
Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan. 
c. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana 
Desa yang ditandatangani oleh Camat; 
d. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa yang 
ditandatangani oleh Camat. 
(6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat 
Nota Dinas permohonan penyaluran Dana Desa tahap II kepada 
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan disposisi 
Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dengan melampirkan: 
a. nama desa penerima Dana Desa; 
b. nomor rekening kas desa; 
c. nama pemilik rekening kas desa; dan 
d. besaran Dana Desa yang disalurkan. 
(7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat 
permohonan penyaluran Tahap II Desa Mandiri kepada Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna 
Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar 
desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari 
Kepala Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa. 
Bagian Ketiga 
Pencairan Reguler 
Paragraf 1 
Pencairan Reguler Tahap I