Menurut PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 33 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 4?
Pasal Pasal 4 dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 33 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, pada BAB III - DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN DANA DESA, menyatakan:

wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat
Desa diruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
(2). Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran
serta masyarakat Desa.
(3). Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di
ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota memberikan sanksi administrasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Pengelolaan Dana Desa
Pasal24
Pengelolaan DDterdiri dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan,
Pelaporan dan Tahap Pertanggungjawaban.
Pasal25
(1) Tahap Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25meliputi
kegiatan sosialisasi tingkat desa, musyawarah desa serta penyiapan
rancangan peraturan desa tentang APBDesa;
(2) Kegiatan sosialisasi, dan musyawarah desa adalah membahas
perencanaan kegiatan dan penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa (PTPKD);
(3) Penyiapan rancangan peraturan desa tentang APBDesa dilakukan oleh
Sekretaris Desa selaku koordinator dengan melibatkan lembaga
kemasyarakatan desa;
(4) Form rancangan peraturan desa tentang APBDesa tercantum dalam
lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari peraturan ini.
Pasal26
(1) Dalam halterjadi perubahan APBDesa, dapat disalurkan setelah adanya
perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa;
(2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1)ditetapkan setelah
mendapat persetujuan BPD.
Pasal27
(1) Tahap Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25meliputi
kegiatan pembukaan Rekening Kas Umum Desa;
(2) Pembukaan rekening kas umum desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Bendahara desa;
(3) Penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan
APBDesa dilaksanakan melaui Rekening Kas Umum Desa dan didukung
dengan bukti yang lengkap dan sah;
(4) Pelaksana kegiatan dalam mengajukan pendanaan didasari dengan
Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dituangkan dalam Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku
kordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
(5) Form Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Pasal28
(1) Tahap Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25meliputi
kegiatan penyusunan laporan periodik setiap penerimaan dan
pengeluaran keuangan disertai rekening koran Bank yang dilakukan
setiap akhir bulan secara tertib;
(2) Tahap Penatausahaan sebagaimana dimaksud ayat (1)dilaksanakan oleh
Bendahara Desa;
(3) Penyusunan laporan periodik setiap penerimaan dan pengeluaran
keuangan mengunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak,
dan Buku Bank;
(4) Form sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)tercantum dalam lampiran
Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
peraturan ini.
Pasa129
(1) Tahap Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 meliputi
kegiatan penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa oleh
Kepala Desa kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah dan
salinannya disampaikan kepada Inspektorat Daerah dan Dinas PMD
dengan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku;
(2) Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa (DD) sebagaimana dimaksud