Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2010 pada Pasal 91?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2010 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, BAB VIII - HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN, Pasal 91 menyebutkan bahwa:

(1) Hak akses diberikan oleh Menteri kepada petugas pada Instansi Pelaksana dan 
Sekretariat Daerah yang bidang tugasnya mengkoordinasikan urusan Administrasi 
Kependudukan.
(2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang 
memenuhi persyaratan:
a. Pada instansi pelaksana memiliki pangkat/ golongan paling rendah Pengatur 
(II/c);
b. Pada Sekretariat Daerah memiliki pangkat/ golongan paling rendah Pengatur 
(II/d);
c. memiliki Daftar Penilaian Pelaksana Pekerjaan (DP3) dengan predikat baik;
d. memiliki daftar kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan
e. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
(3) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; dan/ atau
e. membocorkan data dan dokumen kependudukan.
(4) Pencabutan Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh 
Menteri.