Apa saja yang diatur dalam Pasal 36 PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor 1420 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor 1420 Tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN, BAB IX - PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN, Pasal 36 menetapkan:

(1) Analis Kebencanaan harus mencatat dan 
menginventarisasi seluruh kegiatan yang dituangkan 
dalam bahan usulan penilaian. 
(2) Bahan usulan penilaian sebagaimana dimaksud pada 
dan berkas pendukung lainnya disampaikan 
kepada pejabat yang mengusulkan Angka Kredit dengan 
persetujuan pejabat penilai kinerja melalui sistem 
informasi. 
(3) Selain menyampaikan bahan usulan penilaian dan 
berkas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada 
, Analis Kebencanaan ha rus melampirkan 
dokumen berupa: 
a. hasil penilaian SKP; dan 
b. tabel keterkaitan SKP dengan Angka Kredit. 
(4) Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud pada 
belum tersedia, penyampaian bahan usulan 
penilaian dan berkas pendukung dapat dilakukan secara 
manual. 
(5) Langkah pengisian bahan usulan penilaian oleh Analis 
Kebencanaan sebagai berikut: 
a. mengisi formulir bahan usulan penilaian angka 
kredit; 
b. menyusun berkas pendukung bahan usulan 
penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
terdiri atas: 
1. hasil penila ian SKP dengan melampirkan tabel 
Keterkaitan SKP dengan Angka Kredit; 
2. dokumen bukti fisik; 
 
2021 , No.1420 -27- 
3. surat pernyataan melakukan kegiatan yang 
telah diisi dan disahkan dengan tanda tangan 
atasan langsung; dan 
4. surat tugas limpah bagi Analis Kebencanaan 
yang melakukan tugas/kegiatan di atas atau di 
bawah jenjang jabatannya. 
(6) Berkas pendukung bahan usulan penilaian dan bukti 
fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus 
disahkan oleh pejabat penilai kinerja Analis 
Kebencanaan. 
(7) Surat penyampaian bahan usulan peni laian dan PAK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan formulir bahan 
usulan penilaian angka kredit, surat pernyataan 
melakukan kegiatan yang telah diisi dan disahkan 
dengan tanda tangan atasan langsung, dan surat tugas 
limpah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan 
huruf b angka 3 dan angka 4 sesuai format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 
 
Bagian Kedua 
Pengusulan PAK