Bagaimana redaksi normatif Pasal 6 dalam Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, BUPATI MUNA BARAT , DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA JAMINAN KESEHATAN DAERAH TENT ANG PERA TURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT Nomor 40 Tahun 1945?
Norma hukum dalam Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, BUPATI MUNA BARAT , DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA JAMINAN KESEHATAN DAERAH TENT ANG PERA TURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT Nomor 40 Tahun 1945 tentang Jam inan Kesehatan Daerah; 1. Pasa l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negar a, Pasal 6 berbunyi:

(1) Fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b pembuktian keabsahannya dengan 
surat rekomendasi dari OPD yang membidangi urusan sosial 
berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang 
diketahui oleh Camat atau surat keterangan dari Lembaga 
Kesejahteraan Sosial. c. Karban bencana pascabencana; 
d. Pekerja yang memasuki masa pensiun dan/ atau tidak produktif; 
e. Anggota keluarga dari pekerja yang meninggal dunia; 
f. Tahanan/warga binaan pada rumah tahanan negara/lembaga 
pemasyarakatan; dan 
g. PMKS yang belum menjadi peserta BPJS. 
(4) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g terdiri atas: 
a. Anak balita terlantar; 
b. Anak terlantar; 
c. Anak yang berhadapan dengan hukum; 
d. Anakjalanan; 
e. Anak dengan kedisabilitasan; 
f. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan 
salah; 
g. Anak yang memerlukan perlindungan khusus; 
h. Lanjut usia terlantar; 
i. Penyandang disabilitas; 
j. Tuna susila; 
k. Gelandangan; 
1. Pengemis; 
m. Pemulung; 
n. Kelompok minoritas; 
o. Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan; 
p. Orang dengan HIV/ AIDS; 
q. Karban penyalahgunaan NAPZA; 
r. Korban trafficking; 
s. Karban tindak kekerasan; 
t. Pekerja migran bermasalah sosial; 
u. Korban bencana alam; 
v. Karban bencana sosial; 
w. Perempuan rawan sosial ekonomi; 
x. Peluarga bermasalah sosial psikologis; 
y. Komunitas adat terpencil; 
z. Perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial; 
aa.Penghuni rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan; dan 
bb.Penerima program bantuan sosial dari pemerintah.