Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945 Pasal 20?
Dalam NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Pasal 20 mengatur sebagai berikut:

(1) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 10 huruf h dilakukan dalam bentuk advok asi 
kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke 
instansi /Jembaga pemerintah yang terkait . 
(2) Pendampingan di luar Pengadilan sebagaim ana dimaksud 
pada ayat (1) diajukan berdasarkan permohonan oleh 
Penerim a Bantuan Hukum dengan melampirkan surat 
keterangan miskin . Pasal 19 
( 1) Pemb eri Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak 
tanggal selesain ya pelaksanaan kegiatan pemberda yaan 
mas yarakat. 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai 
dengan: 
a. daftar hadir ; 
b. foto kegiatan ; 
c. materi pemberdayaan masyarakat; dan 
d. notul a hasil kegiatan . 
(3) Laporan pelaksan aan kegiatan pemberda yaan mas yaraka t 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada 
Bupati . 
(4) Format laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada 
tercantum dalam Lampiran yang merup akan 
bagian tidak terpi sahkan dari Peraturan Daerah in i. Pasal 18 
(I) l>{'mhcrcla\ aan masyarakat yang drberikan berdasarkan 
pennohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 17 ayat 
(3) huru f a diajukan oleh perwakilan kelompok yang 
drketahui dan ditan datangani oleh lurah, kepala desa , 
atau pejabat yang setingka t di tempat tinggal Pemohon 
Bantuan Huku m. 
(2) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksu d pada 
tercantu m dalam Larn piran yang m erupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
(3) Pemberdayaan masyarakat yang diberik an tanpa 
pennohonan sebagai mana dimaksud dalam Pasal J 7 ayat 
(3) huruf b dapat dilakukan jika Pemb eri Bant uan Hukum 
telah berkoordin asi dan/atau mendapatkan rekomendasi 
tertulis yang menyatakan bahwa peserta pemberdayaan 
masyarakat di loka si pelaksanaan pemberdayaan 
mas yarakat merupakan kelompo k orang rniskin. 
(4) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa sesuai dengan 
domisili Penerima Bantuan Hukum . I I 
Pasal21 
(1) Drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam