Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 29 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor mo Tahun 1945.
Redaksi dari PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor mo Tahun 1945 tentang Pembent ukan Daerah -daerah Tingkat II di Sulawesi (Lem baran Negara Republik In donesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak, pada BAB VI - TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD Pasal 14 Bagian Kedua, Pasal 29 menjelaskan:

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila: 
a. nilai barang yang disita sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 27 
nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang 
pajak; dan 
b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunas i 
biaya penagihan pajak dan utang pajak . Pasal 28 (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau kuasan ya 
yang berada ditempat tinggal , ditempat usaha , ditempat kedudukan , 
atau di tempat lain termasuk yang penguasaann ya berada di tangan pihak 
lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapa t 
berupa : 
a. barang bergerak termasuk mobil , perhiasan , uang tunai , dan depos ito 
berjangka , tabungan, saldo rekening koran , giro atau bentuk lainnya 
yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham , atau surat berharg a 
lainnya, piutang , dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan 
b. barang tidak bergerak termasuk tanah , bangunan , dan kapal dengan isi 
kotor tertentu. 
(2) Penyitaan terhadap Wajib Pajak atau kuasan ya dapa t dilaksanakan 
terhadap barang milik perusahaan , pengurus , kepala perwakilan , kepala 
cabang , penanggung jawab , pemilik modal , baik di tempat kedudukan 
yang bersangkutan , di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain. 
(3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksan akan samp ai 
dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Juru Sita Pajak 
Daerah untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. 
(4) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksan aan 
penyitaan. Pasal 27 sampai 18 - • 
(1) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari , tanggal , jam, dan 
tempa t pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan deng an segera 
secara tertulis kepada Wajib Pajak . 
(2) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh 
Wajib Pajak atau kuasan ya belum memperoleh keputusan keberatan . 
(3) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihad iri Wajib Pajak dan/ atau 
kuasan ya. Pasal 31 ( 1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan paling singkat 14 (empat bel as) 
hari setelah pengumuman lelang melalui media massa . 
(2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan . 
(3) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali 
dan untuk barang tidak berg erak dilakukan 2 (dua) kali. 
(4) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak 
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak harus diumum kan 
melalui media massa . Pasal 30 b. deposito berjangka, tabungan , saldo reke ning koran, giro atau bentuk 
lainnya yang dipersamakan dengan itu dipindah bukukan ke rekening 
Perangkat Daerah atau bank atau tempat lain yang ditunjuk atas 
permintaan pejabat kepada bank yang bersangkutan ; 
c. obligasi , saham, atau surat berharga lainn ya yang diperdagangkan 
dibursa efek dijual dibursa efek atas permintaan pejabat ; 
d. obligasi , saham, atau surat berharga lainn ya yang tidak diperdagangkan 
di bursa efek segera dijual oleh Pejabat Lelang ; 
e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan 
hak menagih dari Wajib Pajak atau penanggung pengalihan hak 
menjual dari Wajib Pajak atau kuasan ya kepada Pejabat Lelang ; dan 
f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte 
persetujuan pengalihan hak menjual dari Wajib Pajak atau kuasan ya 
kepada Pejabat Lelang. 
(4) Penyitaan terhadap Wajib Pajak atau kuasan ya dapat dilaksanakan 
terhadap barang milik perusahaan , pengurus , kepala perwakilan , kepala 
cabang , penanggung jawab, pemilik modal , baik di tempat kedudukan 
yang bersangkutan , di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain. 
(5) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sampai 
dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Juru Sita Pajak 
Daerah untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak . 
(6) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan 
penyitaan . - 19 - 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau 
pejabat yang ditunjuk atas suatu : 
a. SPPT ; 
b. SKPD ; 
c. SKPDKB ; 
d. SKPDKBT ; 
e. SKPDLB ; Pasal 33 Bagian Kesatu 
Keberatan BAB X 
KEBERA TAN DAN BANDING (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah 
melampaui jangka wakt u 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangn ya 
pajak , kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang 
Perpajakan daerah. 
(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh apabila: 
a. diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa ; dan 
b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun 
tidak langsung . 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak 
tanggal Surat Paksa tersebut . 
(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b, wajib pajak dengan kesadarann ya men yatakan masih 
mempun yai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah 
Daerah . 
(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada 
huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran 
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib 
Pajak. Pasal 32 BAB IX 
KADALUWARSA PENAGIHAN (4) Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak atau kuasanya telah 
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan 
putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak atau objek lelang 
musnah. • ... 
- 20 - 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada 
Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatann ya yang 
ditetapkan oleh Bupati. 
(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
secara tertulis dalam bahasa Indonesia , dengan alasan yang jelas dalam 
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima , dilampiri 
salinan dari Surat Keputusan Keberatan tersebut . 
(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban memba yar 
pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan 
Banding . Pasal 35 Bagian Kedua 
Banding (1) Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling 
lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) diterima, harus 
memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan . 
(2} Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhn ya 
atau sebagian, menolak, atau menambah besam ya pajak yang terutang . 
(3) Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati 
atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan , permohonan 
keberatan dianggap dikabulkan. Pasal 34 f. SKPDN; dan 
g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang- undangan Perpajakan daerah . 
(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus 
disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai 
alasan yang jelas . 
(3) Permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 
(tiga) bulan sejak tanggal SKPD , SKPDKB, SKPDKBT , SKPDLB , dan SKPDN 
diterima Wajib Pajak , kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan 
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar 
kekuasaannya . 
(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah memba yar paling 
sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak. 
(5) Keberatan yang tidak memenuhi pers yaratan sebagaimana dimaksud pada 
, ayat (2), ayat (3),dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat 
Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. 
(6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau 
Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui 
surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan . 
(7) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak 
menunda kewajiban memba yar pajak . - 21 - " . ' 
(1) Atas kelebihan pemba yaran pajak , Wajib Pajak dapat mengaju kan 
perm ohonan pengembalian kepada Bupati . 
(2) Perm ohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan s ecara 
tertulis dan ditandatangan i dengan paling s edikit memua t: 
a. bukt i SSPD ; 
b. bukti SPTPD ; 
c. dokumen atau keterangan yang menjad i dasar pemba yaran pajak ; dan 
d. perhitungan pemba yaran pajak menurut Wajib Pajak . 
(3) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terle bih dahulu dilakukan pem eriksaan kepada Wajib Pajak untuk 
mengetahu i kebenaran atas permohonan tersebut. 
(4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan , sejak 
diterim anya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
sebagai mana dimaksud pada ayat (1), harus m emberikan keputusan . 
(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah 
dilam paui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan , permohon an 
penge mbalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB haru s 
diter bitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan . Pasal 37 BAB XI 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK (1) Jika pengajuan keberatan atau permohon an banding dikabulkan sebagian 
atau seluruh nya, kelebihan pemb ayaran pajak dikembalikan dengan 
ditambah imbalan bunga s ebesar 2°/o (dua perseratus) setiap bulan untuk 
paling lama 24 (dua puluh empa t) bulan. 
(2) Imbal an bunga s ebagaimana dimak sud pada ayat (1) dihitungsejak bulan 
pelunasan sampai dengan diterbitkann ya SKPDLB . 
(3) Dalam hal kebe ratan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian , 
Waji b Pajak dikenai sanksi administratif berupa dend a sebesar 50°/o (lima 
pulu h pers eratus ) dari jumlah pajak berdasarkan keputu san keberatan 
dikurangi dengan pajak yang telah diba yar sebelum m engajukan 
keberatan . 
(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding , sanksi 
admini stratif berupa denda sebesar 50°/o (lima puluh pers eratus) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan . 
(5) Dalam hal permohonan banding ditol ak atau dikabu lkan sebagian , 
Waji b Pajak dikenai sanksi administra tif berupa denda s ebesar 100% 
(seratus perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Bandin g 
dikur angi dengan pemba yaran pajak yang telah diba yar sebelum 
men gajukan keberatan . Pasal 36 sampai 22 - -. I 
(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatann ya, Bupati dapa t 
membetulkan SPPT , SKPD , SKPDKB, SKPDKBT , atau STPD , dan SKPDN 
atau SKPDLB yang dalam penerbitann ya terdapat kesalahan tulis 
dan/ atau kesalahan hi tung dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan 
tertentu dalam peraturan Perpajakan daerah. 
(2) Pembetulan SK.PD , SKPDKB , SKPDKBT atau STPD , dan SKPDN atau 
SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam 
jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat dimaksud , 
kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak 
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 
3) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat : 
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga , 
denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan 
perundang-undangan Perpajakan daerah , dalam hal sanksi tersebut 
dikenakan karena kekhilafan W ajib Pajak atau bukan karena 
kesalahann ya; 
b. membetulkan SK.PD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang 
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung 
dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan 
Perpajakan daerah 
c. mengurangkan atau membatalkan SPPT , SKPD , SKPDKB , SKPDKBT , 
STPD , SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar ; 
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang 
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang 
ditentukan ; 
e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan 
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak ; 
f. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga ; 
dan 
g. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal 
objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa . Pasal 38 BAB XII 
PEMBETULAN, PEMBATALAN , PENGURANGAN KETETAPAN , DAN 
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak atau lainnya , kelebihan 
pemba yaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. 
(7) Pengembalian kelebihan pemba yaran pajak sebagaimana dimaksud pada 
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkann ya SKPDLB. 
(8) Jika pengembalian kelebihan pemba yaran Pajak dilakukan setelah lewat 
2 (dua) bulan , Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2o/o (dua 
perseratus) setiap bulan atas keterlambatan pemba yaran kelebihan 
pemba yaran pajak . - 23 - , ........ 
(1) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 
dan ayat (2) harus diselenggarakan dengan memperhatikan 
itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang 
sebenarnya . 
(2) Pembukuan paling sedikit terdiri atas catatan mengenai pendapatan 
dan total pendapatan , sehingga dapat dihitung besarn ya pajak terutang. 
(3) Buku , catatan , dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau 
pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari 
pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program 
aplikasi online wajib disimpan selama 
10 (sepuluh) tahun di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak. Pasal 40 (1) Wajib Pajak yang me lakukan usaha dengan omzet paling sedikit 
Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib 
men yelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang dapat men yajikan 
keterangan yang cukup untuk menghitung harga perolehan yang 
digunakan sebagai dasar penghitungan pajak . 
(2) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet kurang dari 
Rp300 .000.0 00,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun 
dibebaskan dari kewajiban pembukuan , akan tetapi wajib 
men yelenggarakan pencatatan nilai pendapatan bruto secara teratur 
yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak. Pasal 39 Bagian Kesatu 
Pembukuan BAB XIII 
PEMBUKUAN , PEMERIKSAAN , DAN PENGAWASAN (4) Perm ohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 
penghapusan atau pengurangansanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB , 
SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau 
Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
diterima SKPD , SKPDKB , SKPDKBT , atau STPD dengan memberikan 
alasan yang jelas . 
(5) Bupati dan/ atau Peja bat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
surat permoh onan sebagaimana dimak sud pada ayat (2) diterima, sudah 
harus memberikan keputusan . 
(6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada 
Bupati dan/ atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan 
keputusan , permoh onan pembetulan , pembatalan ,pengurangan ketetapan , 
dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap 
dikabulkan. - 24 - 
(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dalam bentuk: 
a.pemerik saanlengka p;dan 
b. pemeriksaan sederhana. 
(2) Pemerik saan lengka p sebagimana dimak sud pada ayat (1) huruf a 
dilakukan di tempat domisili atau lokasi usaha Wajib Pajak meliputi 
seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan dan/atau tahun-tahun 
pajak sebelumn ya yang dilakukan dengan mene rapkan teknis 
pem eriksaan yang pada umumn ya lazim digunakan dalam pemeriksaan . 
(3) Pemeriksaan sederhan a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dapat dilakukan : 
a. di lapangan untuk tahun pajak berjalan atau tahun -tahun pajak 
sebelumn ya dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot 
yangsederhana ;dan 
b. di kantor BAPENDA. Pasal 42 (3) Buku , catatan , dan dokumen , serta data , informa si, dan keterangan 
lain sebagaimana dimaksu d pada ayat (2) wajib dipenuhi Wajib Pajak 
paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan . 
(4) Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan usaha tidak m emenuh i 
ketentuan sebagaiman a dimaks ud pada ayat (3) sehingga tidak dapat 
dihitung besamya paja k terutan g, mak a pajaknya dapat dihitung secara 
jabatan sesuai dengan kete ntuan peraturan perundang-undangan 
Perpajakan . c. memberikan kete rang an yang diperlukan . kepa tuhan 
melaksanakan (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji 
pemenu han kewaj iban Perpa jakan daerah dalam rangka 
peratur an perundan g-undangan Perpajakan daerah. 
(2) Wajib Pajak yang di periksa waji b: 
a. memperlihatkan dan/ atau memin jamkan buku a tau catatan , dokumen 
yang menjadi dasam ya dan dokumen lain yang berhubungan dengan 
objek Pajak yang terutang; 
b. memberikan kesem patan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 
dianggap perlu dan mem berikan bantuan guna kelancaran 
pemerik saan; dan/ atau Pasal 41 Bagian Kedua 
Pemeriksaan - 25 - ..... 
(1) Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan dan 
mene mpatkan personil dan/ atau peralatan manual maupu n program 
aplikasi online pada objek pajak tertentu . 
(2) Penempatan personil dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) adalah pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan 
potensi Wajib Pajak secara nyata. 
(3) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
disampaikan kepada Wajib Pajak dalam tenggang waktu yang cukup . Pasal45 Bagian Ketiga 
Pengawasan (1) Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan 
tempat atau ruangan tertentu apabila: 
a. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam