Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 8 PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS Nomor 42 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS Nomor 42 Tahun 2022 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, pada BAB III - ORGANISASI JDIH PROVINSI, Pasal 8 menjelaskan:

(1) Anggota JDLEI Provinsi, terdiri atas: 
a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI 
Jakarta; 
b. Sekretariat Kota Administrasi Jakana Pusat; 
c. Sekretariat Kota Administrasi Jakara - Selatan; 
d. Sekretariat Kota Administrasi Jakar:a Utara; 
e. Sekretariat Kota Administrasi Jakana Barat, 
f. Sekretariat Kota Administrasi Jakar:a. Timur; dan 
g. Sekretariat Kabupaten Administra.s: Kepulauan Seribu. 
(2) Anggota JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas melakukan pengelolaan terhadac sumber daya 
manusia, Icoleksi Dolcumen Hukum, teknis per_gelolaan, prasarana 
dan sarana, serta pemanfaatan teknolcgi informasi clan kom -unikasi, 
yang dilakukan pada masing-masing sisterr_ informasi JDIH sesuai 
kewenangannya. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
anggota JDIH Provinsi menyelenggarakan fungsi: (3) 
g. 
a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan 
pendayagunaan informasi dalam Dokumen Hukum sesuai 
kewenangannya; 
b. pembangunan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi 
informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan 
sistem informasi yang dikelola oleh Pusat JDIH Provinsi; 
c. pemberian informasi dan/atau penyebarluasan bahan 
Dokumen Hukum sesuai kewenangannya kepada: 
1. pusat JDIH Provinsi; 
2. anggota JDIH Provinsi lainnya; dan/atau 
3. masyarakat; 
d. penyediaan sarana dan JDIH sesuai kevvenangar_nya; dan 
e. penyambaian laporan tahunan secara berka1a kepada pusat 
JDIH Provinsi. 
BAD IV 
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI JDIH