Apa substansi hukum dari Pasal 11 PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor TAHUN2O21 Tahun 2014?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor TAHUN2O21 Tahun 2014 tentang PEDOMAN UMUM PROGRAM GERAKAN DUSUN MEMBANGUN, khususnya BAB IV - PELAKSANAAN GDM, Pasal 11, adalah:

berkedudukan di Kabupaten yang 
berperan sebagai pendamping dan supervisor Program 
0DM. 
(2) Pendampingan dan supervisor Program GDM yang dilakukan 
oleh fasilitator kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) paling sedikit meliputi: 
a.mensosialisasikan Program 0DM Kabupaten Bungo; 
b.membenikan bimbingan kepada pelaku-pelaku di tingkat 
Kecamatan dan Dusun; 
c.pendampingan penyusunan serta meneliti Desain dan 
RAB; 
d.memberikan penilaian terhadap rancangan APBDus yang 
terkait dengan Program GDM; 
e.memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan 
pelaksanaan kegiatan; 
f.pendampingan terhadap Pemerintah Dusun dalam 
menyusun kelengkapan dokumen pertanggungj awaban 
pelaksanaan Program 0DM; dan 
g.melakukan evaluasi dan supervisi kegiatan dilapangan. 
(3) Penilaian terhadap rancangan APBDus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d menjadi pertimbangan 
Camat dalam melakukan evaluasi APBDus. 
(4) Fasilator Kabupaten Program 0DM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d melakukan proses 
koordinasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dusun 
serta memberikan saran pertimbangan pemberian 
rekomendasi persetujuan terhadap pelaksanan GDM. 
(5). Operator Komputer ... 8 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
-8- 
(5)Operator komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
huruf c melakukan proses administrasi dan 
pengarsipan berkas atau dokumen syarat pencairan dana 
GDM pada sekretariat GDM. 
(6)Pelaksana Program 0DM sebagaimana dimaksud dalam