Apa substansi hukum dari Pasal
17 PERATURAN Nomor 7 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN Nomor 7 Tahun 2021 tentang , khususnya BAB
IV - PELAKSANAAN, Pasal
17, adalah:

ST
dapat
diterbitkan
oleh:
Walikota,
apabila
yang
akan
melakukan
perjalanan
dinas
adalah
Walikota/
Wakil
Walikota/
Sekda/Pimpinan
dan
Direktur
Utama
BUMD;
Ketua
DPRK
apabila
yang
melakukan
perjalanan
dinas
adalah
Pimpinan
DPRK/Anggota
DPRK;
Sekda
atas
nama
Walikota,
apabila
yang
akan
melakukan
peijalanan
dinas
adalah
Sekwan
DPRK/Asisten/Staf
Ahli/Kepala
SKPD/
Ketua
Lembaga
Keistimewaan/Kepala
Bagian
/Kepala
Sub
Bagian
dan
staf
pada
Setda;
Kepala
SKPD
masing-masing,
apabila
yang
akan
melakukan
perjalanan
dinas
adalah
Sekretaris
SKPD/
Kepala
Bidang/
Kepala
Sub
Bidang/
Kepala
Seksi/
Kepala
Sub
Bagian
dan
staf
yang
peijalanan
dinasnya
dibiayai
atas
beban
anggaran
SKPD
masing-
masing;
Pimpinan
dan
Direktur
Utama
BUMD,
apabila
yang
melakukan
perjalanan
dinas
adalah
para
Direksi
BUMD,
Sekretaris
Direksi
BUMD
Kepala
Bagian
dan
Kepala
Bidang
BUMD,
Kepala
Sub
Bagian
/
Kepala
Seksi
BUMD
dan
Staf
BUMD
yang
perjalanan
dinasnya
dibiayai
atas
beban
anggaran
BUMD
masing-masing.
Pejabat
yang
menerbitkan
Surat
Tugas
harus
memperhatikan
kepentingan
dan
tujuan
perjalanan
dinas
tersebut.
Format
ST
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
I
dan
merupakan
bagian
yang
tidak
terpisahkan
dalam
Peraturan
Walikota
ini.
Paragraf
2
Surat
Peijalanan
Dinas