Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 21 PERATURAN DAERAH KEBUPATEN MAGELANG Nomor 19 Tahun 2008.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KEBUPATEN MAGELANG Nomor 19 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI IZIN TRAYEK, pada BAB  XIV - KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN, Pasal 21 menjelaskan:

(1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi 
yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan yang tidak dapat at au tidak mungkin ditagih lagi, 
disebabkan karena Wajib Re tribusi meninggal dunia dengan 
tidak meninggalkan harta wari san dan tidak mempunyai ahli 
waris, tidak dapat ditemukan, ti dak mempunyai harta kekayaan 
lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah 
kedaluwarsa. 
(2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), harus d ilakukan pemeriksaan setempat 
terhadap Wajib Retribusi sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih. 
(3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya 
dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan 
penelitian administrasi m engenai kedaluwarsa penagihan 
Retribusi oleh Bupati. 
(4) Atas dasar laporan dan pene litian administrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) setiap akhir tahun takwin Bupati membuat Daftar Penghapusan Piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retr ibusi, Jumlah Retribusi yang 
terutang, Jumlah Retribusi yang telah dibayar, Sisa Piutang 
Retribusi dan keterangan m engenai Wajib Retribusi. 
 21 
(5) Bupati menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang 
pada setiap akhir tahun takwin dengan dilampiri Daftar Penghapusan Piutang sebagaim ana dimaksud pada ayat (4). 
(6) Bupati menetapkan Keputusa n Penghapusan Piutang Retribusi 
yang sudah Kedaluwarsa. 
(7) Tata Cara Penghapusan Piut ang Retribusi ditetapkan oleh 
Bupati.