Apa bunyi lengkap Pasal 8 dalam 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Nomor 1 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Nomor 1 Tahun 1945 tentang Hubungan Keuangan Antara Pem erintah, pada BAB IV - TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA, Pasal 8 dinyatakan:

(1) Bantuan ADD yang telah ditetapkan dalam APBD 
kabupaten disalurkan oleh Pengelola ADD kabupaten 
sesuai besaran ADD setiap desa berdasarkan nilai bobo t 
desa sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 Pasal 6 dan Pasal 7. 
(2) Penggunaan ADD dituangkan dalam APBDes yang 
ditetapkan dalam peraturan desa, paling lambat 1 (satu) 
bulan setelah APBD kabupaten ditetapkan ; 
(3) Penyaluran dan Pencairan ADD dilakukan apabila 
sudah dituangkan di dalam APBDes sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 
(4) Tahap pencairan ADD dilaksanakan dalam 4 (empat) 
kali tahapan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Tahap I (kesatu) paling banyak sebesar 25 °/o (dua 
puluh lima per seratus) dari total ADD yang 
dialokasikan untuk desa pada tahun anggaran 
berjalan sesuai dengan alur kas rencana 
penggunaan ADD 
b. Tahap II (kedua) paling banyak sebesar 25 o/o (dua 
puluh lima perseratus) apabila Kepala Desa 
men yampaikan laporan realisasi sebesar minimal 
80°/o (delapan puluh per seratus) dari anggaran yang 
telah direalisasikan pada tahun berjalan ; Pasal 7 
Dalam hal terdapat perubahan pagu ADD Kabupaten pada 
tahun anggaran berjalan , penetapan besaran ADD bagi 
setiap desa diperhitungan berdasarkan keten tuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dari besarn ya nilai 
tambahan pagu anggaran Kabupaten. Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. - 8 -