Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Nomor � Tahun 2009.
Redaksi dari PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Nomor � Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENGELOLMN PENGADo/AN MASYARAKAT, pada , Pasal 5 menjelaskan:

Ruang lingkup dalam Peraturan G bemur ini meliputi : 
materi pengaduan masyarakat; 
Tim pengelolaan pengaduan pejyanan publik nasional; 
mekanisme pengelolaan penga1uan masyarakat; 
pemantauan, evaluasi dan pela oran; dan/atau 
pembiayaan. 
-7-
BAB'}' 
JENI$ INFORMA
. I PUBLIK 
Pasal 
Prinsip dalam pengelolaan penkactuan masyarakat terdiri 
d�: I 
a objektif, kegiatan penanganJ.n pengacuan masyarakat 
harus berdasarkan fakta atab bukti yang dapat dinilai 
berdasarkan kriteria yang dite pkan; 
koordinatif, penanganan pen aduan masyarakat harus 
dilaksanakan dengan kerja s a yang baik antar pejabat 
yang berwenang dan terkait berdasarkan mekanisme, 
tata kerja dan prosedur yang berlaku; 
tidal< diskriminatif, penangan�n pengaduan masyarakat 
dilakukan dengan perlakuan yang sama terhadap setiap 
pengaduan dan tidak membedakan suku, agama, ras, 
etnis, gender dan pertimb
rl gan lain yang bersifat 
subjektif; 
efektif dan efisien, penangan pengaduan masyarakat 
harus cillaksanakan secara te I at sasaran, hemat tenaga, 
waktu dan biaya; 
akuntabel, proses penangan pengaduan masyarakat 
11"car t.tictr'& 1a1r1urnf.a na.rus ctapat 
dipertanggungjawabkan kep da masyarakat sesuai 
dengan ketentuan perundang undangan serta prosedur 
yang berlaku; dan I 
transparan, hasil penanganlif pengaduan masyarakat 
diJakukan berdasarkan mek�t-isme dan prosedur yang 
jelas dan terbuka, sehingga masyarakat yang 
berkepentingan dapat mengel ahui perkembangan dan 
tindak lanjutnya.