Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 16?
Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 4 Tahun 2022 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TA TATA KERJA, Pasal 16 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 
Pemerintah, maka berdasarkan hasil pe nyederhanaan 
struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Buton 
Selatan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 
b. bahwa Peratur an Bupati Buton Selatan Nomor 62 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buton 
Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
hukum, maka perlu diganti; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b , maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Ker ja Dinas 
Pertanian Kabupaten Buton Selatan; 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 
 
3. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 
2 
 4. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 173, T ambahan Lembaran Negara Nomor 5563) ); 
 
5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6373); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 No mor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoensia 
Tahun 2018 Nomor 157); 
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahu n 
2018 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam 
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 525); 
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2021 tentang Pen yederhanaan Struktur Organisasi pada 
Instansi Pemerintah untuk Penyederhaaan Birokrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 546); 
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Buton Selatan , sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Buton Selatan; 
3 
 MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERA TURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI 
DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BUTON 
SELATAN