Apa substansi hukum dari Pasal  6 BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 15 Tahun 2020?
Materi muatan BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PE RDESAAN, khususnya BAB III - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN, Pasal  6, adalah:

(1) Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau 
diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi 
masyarakat desa. 
(2) Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga. 
(3) Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki 
gagasan kawasan perdesaan yang sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). 
 
 
 
(4) Kawasan perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) disepakati oleh Kepal a Desa yang wilayahnya 
menjadi kawasan perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan 
kawasan perdesaan berupa Peraturan Bersama Kepala Desa 
dilengk api dengan berita acara kelengkapannya. 
(5) Surat kesepakatan kawasan perdesaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Bupati melalui 
Camat. 
(6) Kawasan perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan 
persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang 
wiIayahnya diusu lkan menjadi kawasan perdesaan.