Apa saja yang diatur dalam Pasal 33 BUPATI MUNA BARAT , Nomor mi Tahun 1945?
Ketentuan dalam BUPATI MUNA BARAT , Nomor mi Tahun 1945 tentang Perk operas ian; I., Pasal 33 menetapkan:

c. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar 
dan/atau peraturan perundang-undangan. 
(1) Pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) 
dalam hal : 
a. Koperasi yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang­ 
undangan, dan/atau tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga Koperasi; 
b. Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau 
kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan Pasal 40 (1) Koperasi dapat dibubarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau 
membubarkan diri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya. (1) Koperasi wajib menindaklanjuti laporan basil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5). 
(2) Koperasi melaporkan tindak lanjut laporan basil pengawasan kepada 
Kepala Dinas secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan. 
(3) Laporan basil pengawasan oleh koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas. 
Bagian Ketiga 
Pembubaran Koperasi