Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 133/PMK.01/2022 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 133/PMK.01/2022 Tahun 1945 tentang TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya
disingkat TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan
pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,
penyebaran, dan penyajian informasi.
2. Unit Organisasi Non Eselon yang selanjutnya disebut Unit
Non Eselon adalah unit organisasi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
3. Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah unit
eselon I dan Unit Non Eselon.
4. Unit TIK Eselon I adalah unit eselon II yang
mengoordinasikan tugas dan fungsi terkait TIK di
lingkungan unit eselon I termasuk unit non eselon yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Keuangan melalui pimpinan unit eselon I terkait.
5. Unit TIK Non Eselon adalah unit satu tingkat di bawah
pimpinan tertinggi Unit Non Eselon yang
mengoordinasikan tugas dan fungsi terkait TIK di
lingkungan Unit Non Eselon.
6. Unit TIK Pusat adalah unit yang melaksanakan tugas
penyelenggaraan tata kelola, pengelolaan, dan
pemanfaatan TIK tingkat Kementerian Keuangan untuk
mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di
bidang keuangan negara.
7. Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah
Unit TIK Pusat, Unit TIK Eselon I, dan Unit TIK Non Eselon.
8. Aplikasi Umum adalah sistem aplikasi yang memiliki
fungsi yang dapat digunakan secara bagi pakai oleh Unit
di Lingkungan Kementerian Keuangan.
9. Aplikasi Khusus adalah sistem aplikasi untuk memenuhi
kebutuhan khusus Unit di Lingkungan Kementerian
Keuangan dalam memberikan layanan dan menjalankan
proses bisnis utama.I 
jdih.kemenkeu.go.id
- 3 -
10. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek 
dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan untuk 
digunakan bersama. 
11. Data Referensi adalah data yang digunakan untuk 
mengklasifikasikan data atau merelasikan data ke 
informasi eksternal di lingkungan Kementerian Keuangan 
yang terdiri atas tanda berisi karakter yang mengandung 
atau menggambarkan makna, maksud, atau norma 
tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik. 
12. Forum TIK Kementerian Keuangan adalah forum 
komunikasi clan koordinasi untuk meningkatkan sinergi 
clan keselarasan yang melibatkan Unit TIK Pusat dengan 
Unit TIK Eselon I clan Unit TIK Non Eselon. 
13. Poin ke Poin (Host to Host) adalah komunikasi antar sistem 
yang terhubung secara langsung. 
14. Katalog Layanan TIK adalah dokumen yang berisi 
informasi mengenai layanan TIK clan pendukung layanan 
TIK yang dikelola oleh Unit TIK di Lingkungan 
Kementerian Keuangan. 
15. Kemenkeu Service Bus adalah platform yang disediakan 
oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung integrasi 
dengan memanfaatkan teknologi enterprise service bus. 
16. Komitmen Pengalaman Pengguna (Experience Level 
Agreement) yang selanjutnya disingkat XLA adalah 
komitmen penyedia layanan untuk menyelenggarakan 
layanan yang berkualitas bagi pengguna, di antaranya 
melalui pengukuran pengalaman pengguna (customer 
experience). 
17. Layanan Bersama (Shared Services) adalah penyediaan 
layanan TIK yang digunakan secara bagi pakai oleh Unit di 
Lingkungan Kementerian Keuangan, instansi pusat, 
clan/ a tau pemerintah daerah. 
18. Responsible, Approval, Support, Consult, clan Informed yang 
selanjutnya disingkat RASCI merupakan suatu metodologi 
terkait pendefinisian tugas clan tanggung jawab yang 
digunakan dalam mengelola program/kegiatan, atau 
kerangka yang menghubungkan antara pengambilan 
keputusan clan tahapan aktivitas. 
19. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat keras, 
perangkat jaringan, perangkat lunak, sumber daya 
manusia, serta prosedur clan/ atau aturan yang dikelola 
secara terpadu untuk mengolah data menjadi informasi 
yang berguna untuk mencapai suatu tujuan. 
20. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Terpadu 
(Integrated Financial Management Information System) 
yang selanjutnya disingkat IFMIS adalah Sistem Informasi 
yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan 
keuangan negara. 
21. Pengembangan Aplikasi Bersama (Joint Application 
Development) yang selanjutnya disingkat JAD adalah 
pengembangan Sistem Informasi yang dilaksanakan 
secara bersama-sama oleh pengembang Sistem Informasi 
internal dengan melibatkan pengembang Sistem Informasi 
internal pada unit lain maupun pengembang Sistem 
Informasi eksternal. 
jdih.kemenkeu.go.id
- 4 -
22. Perjanjian Tingkat Layanan (Service Level Agreement) yang 
selanjutnya disingkat SLA adalah perjanjian antara Unit 
TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan selaku 
pengelola layanan TIK dengan pengguna yang memuat 
identifikasi layanan dan kinerja yang disepakati. 
23. Perjanjian Tingkat Operasional (Operational Level 
Agreement) yang selanjutnya disingkat OLA adalah 
perjanjian internal pengelola layanan TIK untuk 
mendukung pencapaian target tingkat layanan. 
24. Pihak Eksternal adalah pihak-pihak di luar Kementerian 
Keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tata 
kelola, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK di lingkungan 
Kementerian Keuangan. 
25. Pusat Data (Data Center) Kementerian Keuangan yang 
selanjutnya disebut DC Kementerian Keuangan adalah 
fasilitas yang digunakan untuk penempatan Sistem 
Informasi dan komponen terkait lainnya untuk keperluan 
penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan 
data di lingkungan Kementerian Keuangan. 
26. Pusat Pemulihan Keadaan Bencana (Disaster Recovery 
Center) Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut 
DRC Kementerian Keuangan adalah fasilitas yang 
digunakan untuk memulihkan kembali data atau 
informasi serta fungsi-fungsi penting yang terganggu atau 
rusak akibat terjadinya bencana pada DC Kementerian 
Keuangan yang disebabkan oleh alam atau manusia di 
lingkungan Kementerian Keuangan. 
27. Strategi TIK adalah rencana tindak (action plan) jangka 
panjang TIK untuk mendukung proses bisnis Kementerian 
Keuangan dan Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan. 
28. Sumber Tepercaya (Single Source of Truth) adalah sumber 
data yang dapat dipercaya dan tidak saling bertentangan. 
Pasal2 
Pengaturan tata kelola TIK di lingkungan Kementerian 
Keuangan bertujuan untuk memberikan pedoman bagi setiap 
Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam mewujudkan 
visi dan misi Kementerian Keuangan melalui pengelolaan dan 
pemanfaatan TIK, serta mendukung transformasi digital.