Apa norma yang terkandung dalam Pasal 72 PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 21 Tahun 2016?
Substansi PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 21 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA, khususnya BAB VI - PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU, Pasal 72, memuat:

(1)Sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal71dilakukan kegiatan sebagai berikut:
a.pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh
BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari
terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
b.pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia
Pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada Penjabat Kepala
Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
terhitung sejak Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu
terbentuk;
c.pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala
Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak diajukan oleh panitia p emilihan Kepala Desa
antar Waktu;
-35-d.pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon kepala Desa oleh
Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu
15 (lima belas) hari;
e.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon
oleh Panitia Pe milihan Kepala Desa antar waktu dalam jangka
waktu 7 (tujuh) Hari; dan
f.penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan
Kepala Desa antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan
paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pen gesahan
musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak
dipilih dalam musyawarah Desa.
(2)Panitia pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri dari perangkat desa, pengurus lembaga
kemasyarakatan desa da n tokoh masyarakat.
(3)Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu melaksanakan tugas
sampai dengan dilantiknya Calon Kepala Desa Terpilih.
(4)Dalam hal APBDesa belum menetapkan anggaran pemilihan kepala
desa antar waktu ,biaya pemilihan kepala desa antar waktu
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan
APBDes.
(5)Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f dilarang mengundurkan diri.
(6)Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud
pada ayat (5 ) dikenakan sanksiadministratif berupa denda sebesar
Rp.500.000.000 (l imaratus juta rupiah).
(7)sanksi administratif berupa denda sebagaimana di maksud pada
disetorkan ke Rekening Kas Desa.
Pasal73
Persyaratan calon Kepala Desa antar waktu sama dengan persyaratan
calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
Pasal74
(1)Dalam hal jumlah Bakal Calon kepala desa antar waktu y ang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu
melaksanakan ujian tertulis untuk mendapatkan 3 (tiga) orang
Bakal Calon yang memperoleh nilai tertinggi.
(2)Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan materi
sebagaimana dimak sud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a angka 2.
-36-(3)Soalujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh
panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
(4)Dalam hal panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu tidak
mampu membuat soalujian tertulis sebagaimana dimaksud pada
, Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dapat meminta
fasilitasi kepada Camat.
(5)Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) oran gBakal Calon yang
menempati urutan tiga karena memperoleh nilai yang sama, Panitia
Pemilihan kepala desa antar waktu melaksanakan ujian tertulis
ulang khusus bagi Bakal Calon yang menempati urutan tiga karena
memperoleh nilai yang sama tersebut sampai den gan hanya
terdapat 3 (tiga) Bakal Calon yang memperoleh nilai tertinggi.
Pasal75
(1)BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :
a.penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD
yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia
Pemilihan Kepala Desa antar waktu ;
b.pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh
musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui
pemungutan suara;
c.pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan
Kepala Desa antar waktu melalui mekanisme musyawarah
mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati
oleh musyawarah Desa;
d.pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia
pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada musyawarah Desa;
dan
e.pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
(2)Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilakukan d alam hal musyawarah desa tidak mencapai mufakat.
(3)Calon Kepala Desa yang mendapatkan perolehan suara terbanyak
dalam pemung utan suara ditetapkan sebagai calon Kepala Desa
Terpilih.
(4)Dalam hal musyawarah desa melalui mekanisme pemungutan
suara terdapat lebih dari 1 (satu) calon yang mendapatkan
perolehan suara terbanyak sama ,dilakukan pemungutan suara
ulang untuk calon yang mendapatkan perolehan suara terbanyak
sama.
(5)Dalamhal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada
mendapatkan perolehan suara terbanyak sama , pemilihan
kepala desa antar waktu dinyatakan gagal .
-37-(6)Setelah musyawarah Desa sebagaimana dim aksud pada ayat (1)
selesai, Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu membuat Berita
Acara musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD,
ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dan calon Kepala
Desa.
(7)Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang tidak bersedia
menanda tangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),tidak berpengaruh terhadap hasil pemilihan Kepala Desa.
Pasal76
(1)Musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 5paling
sedikitdihadiri dari unsur :
a.BPD;
b.Perangkat Desa; dan
c.KetuaLembaga Kemasyarakatan Desa.
(2)Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c meliputi:
a.LPMD;
b.TPPKK;
c.Karang Taruna;
d.RT; dan
e.RW.
Pasal77
(1)Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu me laporkan hasil
pemilihan kepala Desa mela lui musyawarah Desa kepada BPD
paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa dengan
tembusan Bupati dan Camat .
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Berita
AcaraMusyawarah Desa se bagaimana dimaksud dalam Pasal 74
.
Pasal78
(1)Berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa antar
waktu seb agaimana dimaksud dalam Pasal 77ayat (1), BPD
menyampaikan laporan mengenai Calon Kepala Desa terpilih
kepada Bupati dengan tembusan Camat dilampiri Berita Acara
musyawarah Desa.
(2)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima lap oran dari Panitia
Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
-38-Pasal79
(1)Berdasarkan laporan dari BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang
Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
(2)Dalam hal BPD tidak bersedia membuat laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79ayat(1) tanpa adanya alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan, Bupati dapat menerbitkan Keputusan
Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa
mendasarkan pada tembusan laporan Panitia Pemilihan Kepala
Desaantar waktu kepada BPD sebagaiman a dimaksud dalam Pasal
78ayat (1).