Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 45 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 59 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 59 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENGGUNAAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN, pada BAB IV - PENGAMANAN, Pasal 45 menjelaskan:

(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan dilakukan 
dengan, antara lain: 
a. 
 
b. 
c. 
 
d. 
 
 
 
 
 membangun pagar pembatas gedun g dan/atau 
bangunan; 
memasang tanda kepemilikan berupa papan nama; 
melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/ 
menanggulangi terjadinya kebakaran; 
gedung dan/atau bangunan yang memiliki fungsi 
strategis atau yang berlokasi tertentu dengan tugas 
dan fun gsi melakukan pelayanan langsung kepada 
masyarakat dapat memasang Closed -Circuit 
Television (CCTV); 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 
 
 
 
(2) 
 
 
 
(3) 
 
 
(4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) 
 e. menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah 
sesuai fungsi dan peruntukkan gedung dan/atau 
bangunan sesuai kondisi lokasi gedung dan/atau 
bangunan tersebut . 
Pengamanan fisik terhadap barang milik daerah berupa 
gedung dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan skala 
prioritas dan kemampuan keuangan pemerintah daerah. 
Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
antara lain: a. fungsi penggunaan bangunan; b. lokasi 
bangunan; dan c. unsur nilai strategis bangunan. 
Pengamanan administrasi gedung dan/atau bangunan 
dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, 
dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas 
dokumen sebagai berikut: 
a. dokumen kepemilikan berupa Surat Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB); 
b. keputusan penetapan status penggunaan gedung 
dan/atau bangunan; 
c. daftar Barang Kuasa Pengguna berupa gedung 
dan/atau bangunan; 
d. daftar Barang Pengguna berupa gedung d an/atau 
bangunan; 
e. daftar Barang Pengelola berupa gedung dan/atau 
bangunan; 
f. Berita Acara Serah Terima (BAST); dan 
g. dokumen terkait lainnya yang diperlukan. 
Pengamanan hukum gedung dan/atau bangunan: 
a. melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB), b agi bangunan yang belum memiliki Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB); dan 
b. mengusulkan penetapan status penggunaan . 
 
Bagian Keempat 
Tata Cara Pengamanan Kendaraan Dinas