Jelaskan isi kandungan Pasal 40 dari Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945.
Sesuai dengan Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub lik, ketentuan pada , Pasal 40 berbunyi:

(1) Dalam penyelesaian Kerugi an Negara, dilakukan 
penentuan nilai atas berkurangnya : 
a. uang milik negara dan/ a tau uang bukan milik 
negara; 
b. barang milik negara yang berada dalam 
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara 
atau Pejabat Lain; 
c. barang bukan milik negara yang berada dalam 
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara 
atau Pejabat Lain yang digunakan dalam 
penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/ a tau 
d. surat berharga milik negara. 
(2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a didasarkan pada nilai nominal. 
(3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dan huruf c didasarkan pada: 
a. nilai buku; atau 
b. nilai wajar atas barang yang sejenis . 
(4) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d didasarkan pada: 
a. nilai nominal; 
b. nilai perolehan; atau 
c. nilai wajar. 
(5) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, huruf c, dan huruf d ditentukan oleh TPKN 
dengan seadil-adilnya disesuaikan dengan kondisi 
terakhir atas surat berharga dan barang pada saat 
terjadinya Kerugian Negara. 
(6) Dalam men entukan dasar penilaian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), nilai barang atau BAB IV 
PENENTUAN NILA! KERUGIAN NEGARA (6) Tata cara penghapus an dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. - 33 - 
surat berharga yang digunakan merupakan nilai yang 
paling tinggi. 
(7) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dilakukan dengan cara nilai perolehan 
dikur angi dengan penyusutan yang telah dibebankan 
yang mun cul selama umur penggunaan barang milik 
negara atau aset tersebut. 
(8) Penentuan nil ai wajar atas barang yang sejerns 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakuk an 
dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima 
dari penjualan aset atau dib ayarkan untuk 
penye lesaia n kewajiba n antara pelaku pasar yang 
memahami dan berkeinginan untuk melakukan 
transaksi wajar pada tanggal penilaian atau tanggal 
penaksiran . 
(9) Penentuan nilai waja r atas barang yang sejerns 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk 
setia p jenis barang dapat juga ditentukan dengan cara: 
a. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa 
kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut: 
1. Penentuan nilai Kerug ian Negara berupa 
kehilanga n kendaraan bermotor ditetapkan 
berdasa rkan nilai wajar atas barang yang 
sejenis pada saat kejadian, yaitu sebesar nilai 
jual kendaraan bemotor untu k menghitun g 
bea balik nama kendaraa n bermotor di 
instansi yang berwe nang yang menangani 
yang berlaku pada saat kejadian atau apabila 
insta nsi yang berwe nang belum menetapkan 
nilai berupa kendaraa n bermotor, nilai wajar 
atas barang yang sejenis pada saat kejadian, 
yaitu harg a dari distributor resmi atau harga 
dari toko besar dan/atau media informasi 
baik elektronik maupun cetak; dan 
2. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa 
kerusak an kendar aan bermotor yang - 34 - 
disebabkan tabraka n atau sebab lainnya, 
ditetapkan berdasarkan biaya perbaikan; 
b. Penentuan nilai Kerugian Negar a berupa peralatan 
dan mesin ditetapkan sebagai beriku t: 
1. Penentuan nil ai Kerugian Negara berupa 
peralatan dan mesin ditetapkan berdasarkan 
nilai wajar atas barang yang sejenis pada saat 
kejadian, yaitu harga dari distributor resmi 
a tau harga dari toko besar clan/ atau media 
informasi baik elektr onik maupun cetak; dan 
2. Penentuan nilai Kerugian Negara beru pa 
kerusakan peralatan clan mesin, ditetapkan 
berdasarkan biaya perbaika n; 
c. Penentuan nil ai Kerugian Negara berupa 
bangunan, ditetapkan berdasarkan standar harga 
dengan memperhitungkan penyusutan sesuai 
dengan keputu san menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pekerjaan umum pada saat kejadian; clan 
d. Penentuan nil ai Kerugian Negara berupa hilangnya 
penguasaan negara terhadap hak atas tanah, 
ditetapkan berdasar kan perkiraan nilai jual tanah 
yang berpedoman pada nilai jual objek pajak clan 
pedoman harga tana h dari pemerintah daerah 
setempat pada tahun bersa ngkutan. 
(10) Penentuan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada 
clan ayat (4) huru f a merupakan nilai yang 
tertera dalam uang atau surat berharga dalam bentuk 
eek, bilyet giro, travel cheque, clan wesel. 
(11) Penentuan nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada 
huruf b merupakan jumlah kas atau setara kas 
yang telah clan yang masih wajib dib ayarkan untuk 
memperoleh suatu aset pada saat perolehan. - 35 -