Apa saja yang diatur dalam Pasal 13 NOMOR .41 TAHUN 2022 BUPATI KOLAKA Nomor 67 Tahun 2016?
Ketentuan dalam NOMOR .41 TAHUN 2022 BUPATI KOLAKA Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organ isasi dan Tata Kerja, Pasal 13 menetapkan:

Huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan surat 
menyurat , pelaksanaan kearsi pan dan ekspedisi , penge lolaan urusan 
rumah tangga dan perlengkapan , pengelolaan aset, informasi , dan Pasal 14 ( 1) Sekretaria t terdiri dari : 
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian . 
(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) masing-masing 
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris . Pasal 13 kerjasama, hubungan masyarakat, SDM aparatur , arsip dan 
dokum en tasi; 
d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; 
e. pengkoordina sian dan penyusunan peraturan perundang- undangan; 
f. pengelo laan barang milik/kekayaan daerah; 
g. pengeval uasian pelaksanaan tugas di lingkun gan sekretariat untuk 
mengetahui keberhasilan dan permasalahan serta menetapkan 
altema tif pemecahan masal ahnya; 
h. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat 
berdasar kan sumb er data dan program yang telah dilaks anakan untuk 
dipergunakan se bagai bahan mas ukan atasan; 
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain berdasar kan penugasan atasan baik 
lisan maupun tertulis . -10 - 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 
Bidang Pengadaan, Pember hentian dan Infor masi mempun yai fungsi: 
a. perumu san kebijakan pengadaan, pemberhentian dan informasi ; 
b. penyus unan rencana keb utuhan , jenis dan jumlah jabatan untuk 
pelaksanaan pengadaan; 
c. penye lenggaraaan penga daan PNS dan PPPK; 
d. pengkoordinas iaan pelaksanaan administra si pem berhentian; 
e. pelaksanaan verifikasi dokumen administrasi pemberhentian ; 
f. pelaksanaan verifikasi database informasi kepegawaian ; 
g. pelaksanaan koordinasi penyusunan informasi kepegawaian ; 
h. pelaksanaan fasilitasi lembaga profesi ASN; 
1. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan pengad aan, pemb erhentian 
dan penge lolaan informasi; dan 
J. pelaksanaan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan atasan baik 
lisan maup un tertulis . Pasal 16 (1) Bidan g Pengadaan, Pemberh entian dan Inform asi m empun yai tugas 
melaksanakan operasional program pengada an pegawai, administrasi 
pemberhentian dan fasilitasi profesi ASN serta penyajian data dan 
informa si kepegawaian berdasar kan peratur an dan petunjuk teknis 
yang berlaku agar pelaksa naan program terlaksana secara efekti f dan 
efisien. 
(2) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan lnform asi dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawa b kepada Kepala 
Badan. Bagian Ketiga 
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi