Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA Nomor MO Tahun 2020 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA Nomor MO Tahun 2020 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD), Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku 
Tenggara; 
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara; 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. 
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Maluku Tenggara Tahun 200 5–2025 yang selanjutnya disebut 
RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara adalah Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kab upaten Maluku Tenggara 
untuk periode 20 (dua puluh ) tahun terhitung sejak tahun 200 5 
sampai dengan 2025; 
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Maluku Tenggara Tahun 2018–2018 yang selanjutnya disebut 
RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembang unan Daerah 
Kabupaten Maluku Tenggara untuk periode 5 (lima) tahun 
terhitung sejak Tahun 2018 -2023; 
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja 
PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun. 
8. Rencana Kerja Sat uan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renja SKPD adalah Rencana Kerja Tahunan dari Satuan 
Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran RKPD pada masing -
masing Satuan Kerja. 
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah 
dokumen yang m emuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, 
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 
1 (satu) tahun. 
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 
disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan 
batas maksimal angg aran yang diberikan kepada Perangkat 
Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan 
Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati 
dengan DPRD. 
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana ke uangan tahunan Daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu 
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 
atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah 
untuk mencapa i sasaran dan tujuan pembangunan daerah. 
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu 
atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari 
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari 
sekumpulan tindakan peng erahan sumber daya baik yang berupa 
personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk 
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau 
semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk 
menghasilkan keluaran (output) dalam b entuk barang/jasa . 
5 
 
14. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disingkat 
Bappelitbangda adalah Bappelitbangda Kabupaten Maluku 
Tenggara.