Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor 58 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor 58 Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Perangkat Daerah adalah unsure pembatu Walikota dan DPRD dalam 
penyelenggaraan Urusan yang menjadi Kewenangan daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau negeri atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.
6. Negeri yang berada dalam wilayah Kota Ambon merupakan kesatuan 
masyarakat hukum adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal- 
usul, hukum adat setempat yang sudah ada sebelum terbentuk Negera 
Republik Indonesia serta diakui dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.
7. Alokasi Dana Desa dan Selanjutnya disebut ADD adalah dana yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Desa/Negeri.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 
dan ditetapkan secara demokratis.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa/Negeri yang ditetapkan oleh Menteri 
Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat 
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Umum Daerah Selanjutnya disingkat RKUD.
13. Rekening Kas Desa Selanjutnya disingkat RKD