Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 5O Tahun 2022 pada Pasal 17?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 5O Tahun 2022 tentang PEDOMAN ALOKASI PENGGUNAAN DANA DESA, BAB IV - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA, Pasal 17 menyebutkan bahwa:

( 1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan 
berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan 
Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal 
Berskala Desa. 
Program dan/ atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa 
harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa 
dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan 
jasa di Desa . 
Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang 
didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa 
atau badan kerjasama antar Desa, dilaksanakan di Desa dan 
dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/ jasa. 
Penggunaan · Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan 
dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD); 
Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, 
Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, 
serta anggota masyarakat marg inal lainnya; 
Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh 
persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan 
menggun akan pola PKTD; 
Pem bayaran upah kerja diberi kan setiap hari; dan 
Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD ) dikelola 
dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para 
pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, 
menerap kan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja 
lainn ya minimum 2 (dua) meter , dan warga Desa yang sakit 
dilarang ikut beke rja di PKTD. 
27