Jelaskan isi kandungan Pasal 10 dari NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945.
Sesuai dengan NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, ketentuan pada , Pasal 10 berbunyi:

huruf g dilakukan guna meningkatkan 
pengetahuan dan/atau keterampilan hukum Penerim a 
Bantuan Hukum untuk: 
a. penanganan atau pemantauan kasus ; 
b. penyusunan permoho nan atau guga tan; dan/atau 
c. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus . 
(2) Pelaksanaan kegiatan pemberda yaan masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disu sun dalam 
sebuah laporan pelak sanaan kegiatan yang melipu ti: 
a. jenis keterampilan ; 
b. jumlah Penerima Bantuan Hukum ; dan 
c. jangka waktu kegiatan . 
(3) Pemb erdayaan masyarakat sebagaiman a dimaksud pada 
dilak sanak an berd asarkan : 
a. permohonan ; atau 
b. tanpa permohonan Pasa l 16 
( 1) Negosiasi sebagai mana dimaksu d dalam Pasal 10 huruf f 
dilakukan untuk mendampingi dan/ata u mewakili 
penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima 
Bantuan Hukum, berdasark an permoh onan Penerima 
Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum. 
(2) Permohon an negosiasi diajukan oleh Penerima Bantu an 
Hukum dengan mengisi formul ir permoh onan dengan 
melampirkan surat keterangan miskin. 
(3) Hasil kesepak atan dalam pertemuan negosiasi dibu at 
dalam berita acara yang ditanda tangani oleh para pihak. 
(4) Format formulir permohonan sebagaimana dimak sud pada 
dan format berita acara basil negosiasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 
(5) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak 
tanggal selesain ya pelaksanaan kegiatan negosiasi. 
(6) Laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupa ti. (6) Pemberi Bantuan Hukum wajib memhuat laporan dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitun g s ejak 
tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan mediasi. 
(7) Laporan pelaksanaan kegiatan medias i sebagaim ana 
dimak sud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati. IO -