Apa yang diatur dalam Republik Indonesia Tahun 1950) ; Sebagaimana Nomor 79 Tahun 2016 pada Pasal 8?
Berdasarkan Republik Indonesia Tahun 1950) ; Sebagaimana Nomor 79 Tahun 2016 tentang Fungsi , Togas Pokok dan Tata, BAB II - KEPALA DINAS, Pasal 8 menyebutkan bahwa:

( 1) Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda 
dipimpin oleh Kepala Seksi Kepemimpinan dan 
Kepeloporan Pemuda yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Kepemudaan . 
(2) Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda 
mempunyai tugas merumuskan , mengoordinasikan , 
memantau, mengevaluasi dan mengendalikan 
pelaksanaan kegiatan kepemimpinan dan kepeloporan 
pemuda. 
(3) Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
, menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi 
Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang 
kepemimpinan dan kepeloporan pemuda ; 
c. pemberian penghargaan pemuda dan organisasi 
pemuda yang berjasa dan/ a tau berprestasi; 
d. peningkatan kepemimpinan , kepeloporan dan 
kesukarelawanan pemuda ; 
e. penyelenggaraan seleksi dan pelatihan Pasukan 
Pengibar Bendera ; 
f. pelaksanaan seleksi Pemuda Pelopor; 
g. peningkatan bimbingan mental dan spiritual 
pemuda; 
h. pelaksanaan kegiatan bela negara ; 
1. pengevaluasian dan pelaporan 
kegiatan Seksi Kepemimpinan dan 
( 1) Seksi Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olahraga 
dipimpin oleh Kepala Seksi Pembibitan dan 
Peningkatan Prestasi Olahraga yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Olahraga. 
(2) Seksi Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olahraga 
mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan , 
memantau, mengevaluasi dan mengendalikan 
pelaksanaan kegiatan pembibitan dan peningkatan 
prestasi olahraga. 
(3) Seksi Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olahraga 
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi 
Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olahraga; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang pembibitan dan peningkatan prestasi 
olahraga; Pasal 10 Bagian Kedua 
Seksi Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olahraga (2) Bidang Olahraga mempunyai tugas merumuskan, 
merencanakan, memantau dan mengevaluasi 
pelaksanaan kegiatan pengelolaan olahraga. 
(3) Bidang Olahraga dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang 
Olahraga; 
b. perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga; 
c. pembinaan dan pengembangan olahraga 
pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi 
kewenangan daerah kabupaten ; 
d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah 
kabupaten; 
e. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi 
tingkat daerah provinsi; 
f. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga; 
g. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi; 
h. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana 
olahraga kabupaten ; 
1. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan Bidang Olahraga ; dan 
J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 
( 1) Seksi Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh Kepala 
Seksi Pembudayaan Olahraga yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Olahraga. 
(2) Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas 
merumuskan, mengoordinasikan, memantau, 
mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan 
pembudayaan olahraga. 
(3) Seksi Pembudayaan Olahraga dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi 
Pembudayaan Olahraga; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang pembudayaan olahraga; 
c. pelaksanaan pembentukan dan pengembangan 
pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta 
sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh 
masyarakat dan dunia usaha; 
d. pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga Pasal 11 Bagian Ketiga 
Seksi Pembudayaan Olahraga Prestasi O lahraga; dan 
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Olahraga yang berkaitan dengan tugas dan 
fungsinya. pelaksanaan 
Peningkatan dan pelaporan 
Pembibitan dan pengeval uasian 
kegiatan Seksi 1. c. penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event 
dan single event tingkat kabupaten; 
d. penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga 
tingkat kabupaten; 
e. partisipasi dan keikutsertaan dalam 
penyelenggaraan kejuaraan; 
f. pelaksanaan seleksi atlet daerah; 
g. pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan dan 
teknologi keolahragaan (sport science); 
h. pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi 
kabupaten; 
i. pemberian penghargaan olahraga kabupaten; 
J. koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan 
informasi sektoral olahraga; 
k. fasilitasi peningkatan mutu pelatih dan tenaga 
keolahragaan; 
teknis perizman 
olahraga milik penggunaan sarana prasarana 
pemerintah daerah kabupaten; dan organisasi olahraga . 
(3) Seksi Sarana Prasarana dan Organisasi Olahraga 
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Sarana 
Prasarana dan Organisasi Olahraga; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang sarana prasarana dan organisasi olahraga; 
c. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana 
olahraga kabupaten ; 
d. pemberian rekomendasi tugas merumuskan, mengoordinasikan, 
mengevaluasi dan mengendalikan 
kegiatan pengelolaan sarana prasarana mempunyai 
memantau, 
pelaksanaan ( 1) Seksi Sarana Prasarana dan Organisasi Olahraga 
dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana Prasarana dan 
Organisasi Olahraga yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Olahraga. 
(2) Seksi Sarana Prasarana dan Organisasi Olahraga Pasal 12 Bagian Keempat 
Seksi Sarana Prasarana dan Organisasi Olahraga k. pelaksanaan festival olahraga masyarakat, invitasi 
olahraga tradisional dan pekan olahraga 
penyandang disabilitas; 
1. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan Seksi Pembudayaan Olahraga ; dan 
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Olahraga yang berkaitan dengan tugas dan 
fungsinya. masyarakat meliputi 
olahraga penyandang dan penyelenggaraan kompetisi oleh Satuan 
Pendidikan Dasar; 
e. penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan 
festival dan olahraga rekreasi; 
f. pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi; 
g. penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana olahraga rekreasi; 
h. pengembangan olahraga wisata, tantangan dan 
petualangan; 
i. pemanfaatan olahraga tradisional dalam 
masyarakat; 
pengembangan olahraga 
olahraga rehabilitasi dan 
disabilitas ; J. 
( 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 
menunjang tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan 
keahliannya masing-masing . 
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab secara langsung kepada Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator , atau 
Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan 
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. 
(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam 
jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam 
berbagai kelomp ok sesuai dengan bidang keahliann ya. 
(4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), ditentukan berdasarkan kebutuhan 
dengan berpedoman pada peraturan perundang­ 
undangan. Pasal 14 BAB VII 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pembentukan , tugas , fungsi dan tata kerja Unit 
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemuda dan 
Olahraga ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan dan 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pasal 13 BAB VI 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH e. pengelolaan data kelembagaan olahraga; 
f. standardisasi organisasi keolahragaan; 
g. pengembangan organisasi keolahragaan ; 
h. peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan 
kabupaten dengan lembaga terkait; 
1. pemberian penghargaan bagi organisasi 
keolahragaan berprestasi; 
j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan Seksi Sarana Prasarana dan Organisasi 
Olahraga; dan 
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Olahraga yang berkaitan dengan tugas dan 
fungsinya. 
Penjabaran lebih lanjut mengenai uraian tugas dan 
penetapan nomenklatur Jabatan Pelaksana, diatur dengan 
Peraturan Bu pati tersendiri . Pasal 18 BABX 
KETENTUAN PENUTUP Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku , 
pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai 
dilantikn ya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan 
Bupati ini. Pasal 17 BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN ( 1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan , Kepala Dinas 
dapat menunjuk Sekretaris Dinas . 
(2) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan , Kepala Dinas 
dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai dengan tugas 
dan fungsinya . Pasal 16 Bagian Kedua 
Hal Mewakili (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi merupakan 
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan . 
(2) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab secara 
berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan 
wajib melaksanakan prinsip koordinasi , integrasi , 
sinkronisasi dan simplifikasi. 
(3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya berkoordinasi dengan instansi terka it 
lainnya . Pasal 15 Bagian Kesatu 
Umum BAB VIII 
TATA KERJA 
' , RAHMAT SUTRISN 
BERITA DAERAH KABUPATEN CI. EBON TAHUN 2021 NOMOR 31 Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 12 A:,ril 2e21 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON , IMRON Ttd Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 12 April 2021 
BUPATI CIREBON , Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati mi dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon . Pasal 20 Pada saat Peraturan Bupati mi mulai berlaku , 
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 79 Tahun 2016 tentang 
Fungsi , Togas Pokok dan Tata Kerja pada Dinas 
Kebuda yaan, Pariwisata , Pemuda dan Olahraga (Berita 
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 79 
Seri D.28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19