Apa substansi hukum dari Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 90 Tahun 2021?
Materi muatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 90 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, khususnya BAB II - KEDUDUKAN, Pasal 2, adalah:

(1)Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.
(2)Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh Inspektur,
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
BABIII
SUSUNANORGANISASI
Pasal3
(1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas:
a. Inspektur;
b. Sekretariat, membawahkan;
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Inspektur Pembantu Wilayah I (satu);
d. Inspektur Pembantu Wilayah II (dua);
e. Inspektur Pembantu Wilayah III (tiga);
f.Inspektur Pembantu Wilayah IV(empat); dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
(2) Bagan ...
- 5 -
(2) Bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
BABIV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Inspektur
Pasa14
(1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf a mempunyai tugas
melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Inspektur
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis pengawasan terhadap urusan pemerintahan
di Daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah;
b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis pengawasan terhadap urusan pemerintahan di Daerah;
c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
d. pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan Inspektorat Daerah;
e. pembinaan kelompok jabatan fungsional tertentu; dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur
mempunyai rincian tugas:
a. merumuskan, mengkoordinasikan dan mengusulkan penetapan kebijakan
Program Kerja Pengawasan Tahunan baik Internal maupun Ekstemal kepada
Bupati sebagai dasar pelaksanaan pengawasan agar tidak tumpang tindih
pengawasan;
b. mengendalikan dan mengawasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan program
kerja dan kebijakan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur
dapat berjalan berdasarkan program kerja pengawasanj Rencana Strategis
Inspektorat Daerah;
c. membina ...
- 6 -
c. membina, menggerakkan dan memberdayakan sumber daya aparatur dalam
rangka peningkatan kinerja Inspektorat Daerah;
d. membina, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan administrasi umum,
anggaran serta pengadaan barangjjasa di lingkungan Inspektorat Daerah agar
pengelolaannya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
e. mendistribusikan tugas kepada Inspektur Pembantu sesuai dengan tugasnya
berdasarkan program kerja masing-masing;
f.meneliti, menyempurnakan dan menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan
AuditorjPengawas Pemerintahanj Auditor Kepegawaian selanjutnya
didistribusikan kepada PO terkait untuk ditindaklanjuti;
g. mengusulkan draft teguran untuk ditandatangani Bupati berdasarkan Laporan
Hasil Pemeriksaan lnspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur agar
ditindaklanjuti PO sesuai dengan rekomendasi atau saran yang diberikan;
h.memimpin rapat dinas intern maupun dengan instansi terkait dalam rangka
pelaksanaan tugas, pengembangan sistem dan metode serta teknis pelaksanaan
program kerja pengawasan;
). melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kinerja
PO;
J.memfasilitasi pemberian bimbingan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan
bagi seluruh PO;
k.mengkoordinir Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan lnspektorat Provinsi, Badan
Pengelola Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
untuk ditindaklanjuti PO;
1.mengendalikan dan mengawasi pemeriksaan khusus dan tindak lanjut hasil
pemeriksaannya dalam rangka penyelesaian kasus-kasus;
m. mengendalikan dan mengawasi pembuatan Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah
Inspektorat Daerah sebagai gambaran kinerja berdasarkan Rencana Strategis
dalam satu tahun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan tahun depan;
n. mengendalikan dan mengawasi kegiatan evaluasi Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah PO untuk penyempurnaan kinerja PO kedepan;
o. melimpahkan kasus kerugian OaerahjNegara ke Tim Penyelesaian Tagihan
Ganti Rugi Daerah untuk diselesaikan;
p. melaku kan ...
-7-
p. melakukan pembinaan jabatan fungsional tertentu (Auditor /Pengawas
Pemerintaharr/ Auditor Kepegawaian) dilingkungan Daerah;
q.mengkoordinir pelaksanaan Kordinasi monitoring evaluasi Intruksi presiden
Nomor 5 Tahun 2004 untuk menunjang kegiatan Tim Teknis dalam rangka
percepatan pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme;
r. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan tugasnya;
s. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
t.melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian
terhadap kinerja bawahan; dan
u. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Bagian Kedua
Sekretariat