Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor L Tahun 2021 Pasal 243?
Dalam PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor L Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOTA AMBON, BAB XIII - DINAS PERHUBUNGAN, Pasal 243 mengatur sebagai berikut:

Seksi Teknologi Sarana Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 huruf a, mempunyai tugas:
a. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan teknologi 
dan sarana prasarana angkutan jalan, sertifikasi, registrasi dan 
penghapusan/penutupan sarana angkutan jalan, teknologi informasi 
dan komunikasi di bidang sarana prasarana angkutan jalan, pengujian 
kendaraan bermotor, akreditasi dan kalibrasi pengujian kendaraan 
bermotor, harmonisasi dan standardisasi sarana prasarana angkutan 
jalan regulasi tingkat kota, kompetensi sumber daya manusia bidang 
sarana prasarana angkutan jalan;
b. Menyiapkan penyusunan. norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidang pengembangan teknologi dan sarana prasarana angkutan jalan, 
sertifikasi, registrasi dan penghapusan/penutuhan sarana prasarana 
angkutan jalan, teknologi informasi dan komunikasi di bidang sarana 
prasarana angkutan jalan, pengujian kendaraan bermotor, akreditasi 
dan kalibrasi pengujian kendaraan bermotor, harmonisasi dan
standardisasi sarana angkutan jalan, regulasi tingkat kota, kompetensi 
sumber daya manusia bidang sarana parsarana angkutan jalan;
c. Menyiapkan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang pengembangan teknologi dan sarana parsarana angkutan jalan, 
sertifikasi, registrasi dan penghapusan/penutuhan sarana prasarana 
angkutan jalan, teknologi informasi dan komunikasi di bidang sarana 
prasarana angkutan jalan, pengujian kendaraan bermotor, akreditasi 
dan kalibrasi pengujian kendaraan bermotor, harmonisasi dan
9
standardisasi sarana prasarana angkutan jalan, regulasi tingkat kota, 
kompetensi sumber daya manusia bidang sarana prasarana angkutan 
jalan;
d. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana angkutan jalan; 
dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan 
Prasarana terkait dengan tugas dan fungsinya.