Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 NOMOR 5 TAHUN 2015 Nomor nalam Tahun 2015.
Redaksi dari NOMOR 5 TAHUN 2015 Nomor nalam Tahun 2015 tentang , pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 
2. Bupati adalah Bupati Batang. 
3. I^merintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Batang yang berkedudukan 
%bagai unsur penyelen^^ira Pemerintahan Daerah. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupatidan DPRD dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB 
adalah lembaga pemerintah nondepartemen yang dipimpin oleh pejabat 
seAingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang 
berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional. 
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD 
adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang. 
8. Sekretaiis Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang. 
9. Kep^daBadan Penan^ulangan Bencana Daerah yang selanjutnya Kepala BPBD 
adalah KepalaBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batangyang 
secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. 
10. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD. 
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 
men^ang^ kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik 
oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,kerusakan lingkungan, 
kerugian harta benda dan dampak psikologis. 
12. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, 
klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada 
suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan 
mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk 
menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 
13. Sistem penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi 
j«netapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, ke^tan 
pencegahan bencana, tanggap damrat, rehabilitasi dan rekonstmksi. 
14. Risiko Bencana adalah potensi kemgian yang ditimbulkan akibat bencana pada 
suatu wilayah dan kumn waktu tertentu, yang dapatbempa kematian, luka, 
sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kemsakan atau 
kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. 
3 
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang 
tepat guna dan berdaya guna. 
16. Peringatan dini adalah seran^caian ke^tan pemberian peringatan sesegera 
mun^kin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada 
suatu tempat olehlembaga yang berwenang. 
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik 
melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 
menghadapi ancaman bencana. 
18. Tan^^p Darurat Bencana adalah serangkaian ke^tan yang dilakukan dengan 
segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang 
ditimbulkan, yangmeliputi kegiatanpenyelamatan danevakuasi korban, harta 
benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, 
penyelamatan, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana, 
19. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau 
meninggal dunia akibat bencana. 
20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi 
masyarakat dan lin^ungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan 
kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya 
rehabilitasi. 
21. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik 
atau masyarakatsampai tingkat yang memadaipada wilayah pasca 
bencanadengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara 
wsgar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah 
pascabencana. 
22. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, serta 
kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan 
maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya 
kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, 
dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan 
bermasyarakat pada wilayah pascabencana. 
23. Pengelolaan bantuan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan 
pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, 
saat tanggap darurat, dan pascabencana. 
24. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh 
Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari BPBD untuk 
menanggulangi bencana. 
25. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi 
I)enanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan 
pascabencana. 
26. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh 
Pemerintah Daerah untuk dapat dipergunakan pada saat tanggap darurat 
bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir. 
27. An^aran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang di^tujui oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat. 
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.