Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 53 Tahun 2019 Pasal I?
Dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 53 Tahun 2019 tentang KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA, BAB IV - KOMITE ETIK, Pasal I mengatur sebagai berikut:

Komite Etik terdiri dari 7 (tujuh ) orang dengan susunan 
keanggotaan sebagai berikut : 
Penanggung jawab dijabat secara ex-officio oleh Sekretaris 
Daerah Kabupaten Bangka Barat; 
Ketua dijabat secara ex-officio oleh Inspektur Daerah 
Kabupaten Bangka Barat; 
Wakil Ketua dijabat secara ex-officio oleh Assisten 
Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Bangka Barat; 
Sekretaris merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh 
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 
Daerah Kabupaten Bangka Barat; 
3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari : 
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Bangka Barat; 
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Kabupaten Bangka Barat; dan 
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 
Bangka Barat. 
Apabila y ang diduga dan/atau yang diadukan melaksanakan 
pelanggaran kode etik adalah Kepala UKPBJ , dalam 
pelaksanaan tugas dan wewenang komite etik tidak diikut 
sertakan dan diganti oleh 1 (orang) tambahan anggota unsur 
LPSE yang di tetapkan oleh Ketua Komite Etik.