Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA Nomor 23 Tahun 2020?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA Nomor 23 Tahun 2020 tentang RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. 
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 
4. Perangkat Dae rah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 
4 
 
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Maluku 
Tenggara. 
6. Camat adalah camat di Kabupaten Maluku Tenggara. 
7. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disebut 
AMPL adalah pengembangan pelayanan air min um dan 
penyehatan lingkungan (sanitasi). 
8. Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 
selanjutnya disebut RAD AMPL adalah sebuah dokumen 
perencanaan/instrumen kebijakan dalam rangka 
pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi. 
9. Sustainable De velopment Goals (SDGs) adalah strategi dalam 
mencapai kesinambungan penyediaan, pengelolaan dan 
pengembangan air minum dan sanitasi. 
10. SPM adalah spesifikasi teknis atau patokan pelayanan 
minimal yang dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman 
bagi penyelenggara pelayanan dan sumber daya manusia 
serta sarana prasarana. 
11. Open Defacation Free yang selanjutnya disebut ODF adalah 
kondisi ketik a setiap individu dalam komunitas tidak buang 
air besar sembarangan. 
12. AMPL district wide adalah pembangunan air minum dan 
penyehatan lingkungan yang dilaksanakan dalam skala 
kabupaten dan bertahap. 
13. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang 
selanjutnya disingkat POKJA AMPL. 
14. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut 
STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene 
dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat. 
15. Strategi Sanitasi Kabupaten yang selanjutnya disebut SSK, 
adalah sebuah dokumen perencanaan kabupaten yang beris i 
tentang strategi yang telah disusun oleh Pemerintah 
Kabupaten dalam pelaksanaan program sanitasi kabupaten.