Apa substansi hukum dari Pasal 7 PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP, khususnya BAB III - TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN, Pasal 7, adalah:

(1) Dana Pekon tahap Iuntuk kebutuhan BLT Pekon bulan kesatu sampaidengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (4)huruf aangka 2,disalurkan dengan ketentuan :a.memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (1)huruf adan melakukan perekaman jumlah keluarga penerimamanfaat setiap bulan yang berlaku selama 12(dua belas) bulanuntuk penyaluran dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kesatu; danb.dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kedua sampai dengan bulankelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupatimelakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaatbulan sebelumnya.
(2) Penyaluran dana Pekon Tahap IIuntuk BLT Pekon sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5ayat (4)huruf bangka 2untuk bulan keenamsampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkansetelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluaga penerimabulan sebelumnya.
OPOJ
(2) Penyaluran dana Pekon Tahap IIuntuk BLT Pekon sebagaimanadimaksud dalam pasal 5ayat (5)huruf bangka 2untuk bulankedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulandisalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
(3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2)dilakukanmelalui aplikasi OMSPAN.
(4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3)untuk perekamanrealiasasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untukpekon berstatus Pekon mandiri dilakukan paling lambat 31Desember.
(5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a,merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlahkeluarga penerima manfaat BLT Pekon bulan kesatu tahun sebelumnyaatau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Pekontahun berkenaan.
(6) Dalam haltidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Pekon, danaPekon disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (5)tanpa dikurangi kebutuhan dana Pekon untuk BLT Pekon.
(7) Dalam halterdapat perubahan peraturan Peratin mengenai penetapankeluarga penerima manfaat BLT Pekon sebagaimana dimaksud dalamPasal 6ayat (2)huruf bangka 4,Bupati menyampaikan perubahanperaturan Peratin dimaksud melalui aplikasi OMSPAN paling lambattanggal 31Desember.
(8) Dalam halpenyaluran dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kesatu tidakdilaksanakan mulau bulan Januari, penyaluran dana Pekon untuk BLTPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2)untuk bulankesatu sampai denga bulan yang belum dibayarkan dapat delakukansetelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerimamanfaat BLT Pekon bulan sebelumnya.
(9) Dalam haljumlah keluarga penerima manfaat untuk Pekon berstatusPekon mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil darijumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulankesatu, dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kedua sampai dengan bulankedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Pekon setiap bulansebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a.
(10) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasijumlah keluarga penerima manfaat BLT Pekon sebagaimana dimaksudpada ayat (1),ayat (2),dan ayat (4).