Jelaskan isi kandungan Pasal 5 dari NOMOR 15 TAHUN 2021 Nomor 17 Tahun 2003.
Sesuai dengan NOMOR 15 TAHUN 2021 Nomor 17 Tahun 2003 tentang , ketentuan pada , Pasal 5 berbunyi:

(1) Kepala SKPKD selaku PPKD adal ah Kepata SKPD yang rnelaksanakan unsur 
penunjang urusan pemerintahan pada pemen ntah daerah yang melaksanakan 
pengelolaan keuangan daerah. yang memp unvai tugas : 
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah : 
b. men yusun rancangan Perda tentang APBL. ran cangan Perda tentang 
perubahan APBD , dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD ; 
c. melaksanakan pemung utan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam 
Perda ; 
d. melaksanakan fungsi BUD : dan 
e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan keten tuan peraturan perunda ng­ 
undangan . 
(2) PPKD dalam melaksanakan fungs ima selaku BUD sebagairnana dimaksu d pada 
huruf d berwenang : 
a. menyusun kebijakan dan pedom an pelaksanaa n APBD : 
b. mengesahkan DPA SKPD : 
c. melakukan pengendalian pelaks anaan t\PBD. 
d. memberikan petun juk tekms pelaksanaan sisiern pener imaan dan 
pengeluaran kas umum daerah : 
e. melaksanakan pemungu tan paja k daerah: 
f. menetapkan SPD : 
g. menyiapkan pelaksanaan pinja man dan pernberian jarninan atas nama 
Pemerintah Daerah ; 
h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah: 
i. menyajikan informasi keuangan daera h: 
j. melakukan pencatatan dan penge sahan dalam ha! penerirnaan dan 
Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ­ 
undangan , tidak dilakukan mela lui Rekenm g Kas Lrnum Daerah: 
k. menetapkan anggaran kas, 
I. melakukan pernba yaran melalu i penerbuan SP2D ; 
m. membuka rekening Kas umum daer ah: 
n. membuka reken ing pene nmaan ; 
o. membuka rekening pengeluara n. - 9. 
(4)Da lam . Pasal 6 
(1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepa da Bupat i 
untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD. 
(2} Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat ()) diretapkan dengan Kepurusan 
Bu pall. 
(3) Kuasa BUD sebagai mana dimaksud pada ayat (11 rnernpu nyai tugas : 
a. menyiapkan Anggaran Kas. 
b. menyiapkan SPD, 
c. menerbitkan SP2D ; 
d. memantau pelaksanaa n penerimaan dan pengeluaran Al'BD oleh bank 
dan/atau lembaga keuangan lainnva yang telah ditun juk; 
e. mengusahakan dan rnenga rur dana yang diper lukan dalam pelaksanaau 
APBD; 
f. menyimpan uang daerah; 
g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola /menatausahakan 
investasi; 
h. melakukan pembayaran berdasark an permmtaan PA/KPA aras beban APBD ; 
i. melaksanakan Pemberian Pinjarn an Daerah atas narna Pemerrntah Daerah : 
j. melakuk an peng elolaan utang dan piutang daera h: dan 
k. melak ukan penagihan Piutang Daerah. p. menyusun 1aporan keuangan yang merupa kan pertanggungj awaban 
pelak sanaan APBD; dan 
q. mengelo la investasi; 
(3) Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada 
huruf e dipisahkan dari kewenangan SKPKD. SKPD sesuai denga n 
ketentuan per aturan peru ndang -undangan dapat melaksanakan pemungutan 
pajak daerah . 
(4) Penge lolaan investasi memperhatikan perol ehan manf aat ekonomi. sosial 
dan/atau rnanfaat lainnva seba gai akibat lang sung dari invesrasi tersebut, 
(5) Dalam hal kewenangan mengelo la investasi dipisahkan dan kewe nangan 
SKPKD , SKPD sesuai ketentuan peraturan perun dang-un dangan dapat 
melaksanakan pengelolaa n investas i. - 10 - 
m. mene tapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka 
pengelolaan keuangan daerah. dan men yarnp aikan aporan keuangan SKPD \ ang J. men yusun 
dipimpinny a; 
k. menga wasi pelaksanaan angg aran Sr.PD: ang dipirnpinnya : 
1. men etapkan PPTK dan PPK-Sh.PD: 
n.melaksanakan . Bagian Keempat 
Penggun a Anggaran