Bagaimana redaksi normatif Pasal 25 dalam PERATURAN BUPATI OGAN ILIR Nomor ] Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI OGAN ILIR Nomor ] Tahun 2022 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA, BAB VII - PARTISIPASI MASYARAKAT DAN, Pasal 25 berbunyi:

(1) Tahapan penyelesaian pengaduan masalah di tingkat 
Kabupaten adalah sebagai berikut: 
a. setiap pengaduan yang masuk harus dilakukan 
klarifikasi baik kepada pihak kecamatan maupun 
langsung kepada pihak Desa yang bersangkutan; 
b. apabila isi pengaduan tersebut terbukti 
ke benarannya maka pihak kecamatan harus 
melakukan pemanggilan kepada oknum yang 
bersangkutan dan membuat surat pernyataan 
kesanggupan menyelesaikan masalah yang 
diadukan tersebut; 
c. setelah sampai batas waktu yang dijanjikan ternyata 
oknum terse but belum juga memenuhi 
kewajibannya maka pihak kecamatan atau Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 
mengeluarkan surat peringatan yang pertama 
dengan batas waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari 
terhitung sejak tanggal surat yang ditetapkan, dan 
jika belum juga selesai maka pihak kecamatan atau 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten memberikan surat peringatan yang 
ketiga dengan batas waktu penyelesaian masalah 10 
(sepuluh) hari kalender; 
d. setelah 30 (tiga puluh) hari masa pembinaan masih 
juga tidak selesai dan / a tau tidak ada progres dan 
iktikad baik dari oknum yang bersangkutan maka 
masalah tersebut dilimpahkan kepada pihak 
Inspektorat Daerah Kabupaten; dan 
e. apabila melalui Inspektorat Daerah Kabupaten 
tidak dapat diselesaikan maka permasalahan 
tersebut diserahkan kepada aparat penegak hukum. 
(2) Setiap penanganan pengaduan maupun penyelesaian 
masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
mengutamakan prinsip-prinsip antara lain: 
a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor; 
b. penyelesaian secara berjenjang; 
c. transparan dan partisipatif; 
d. proporsional; dan 
e. objektif. 
(3) Apabila semua pendekatan persuasif, masa pembinaan 
telah dinyatakan habis maka persoalan diserahkan 
kepada aparat penegak hukum. 
(4) Penyerahan sebagaimana dimaksud ayat (4) oleh 
Pemerintah Kabupaten kepada aparat penegak hukum 
maka secara administrasi persoalan dianggap selesai 
dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum. f 
- 15­