Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 25 Tahun 2010.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 25 Tahun 2010 tentang HARGA ECERAN TERTINGGI L IQUEFIED PETROLEUM GAS (L PG), pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Daerah . 
3. Bupati adalah Bupati Magelang . 
4. Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya di singkat LPG adalah gas hidrokarbon yang 
dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan 
penanganannya yang pad a dasarnya terdiri atas propana,butana,atau campuran 
keduanya . 
5. LPG Tabung 3 Kilogram yang selanjutnya di singkat LPG 3 Kg adalah LPG yang 
diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 kilogram. 
 
6. Rumah Tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan 
minyak tanah untuk memasak dalam lingku p rumah tangga dan tidak mempunyai 
kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor 
gas beserta peralatan lainnya . 
7. Usaha Mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang 
mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam 
lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan 
LPG Tabung 3 Kg termasuk ta bung, kompor gas beserta peralatan lainnya . 
8. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah batas Harga Eceran 
Tertinggi yang diperbolehkan dalam penjualan LPG 3 Kg. 
9. Pangkalan adalah usaha penyaluran LPG 3 Kg yang diberi penugasan untuk 
mendistribusikan ke konsumen rumah tangga dan usaha mikro . 
10. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan , mengolah 
data da n/atau keterangan lainnya un tuk menguji kepatuhan dalam pendistribusian LPG 
3 Kg.