Bagaimana redaksi normatif Pasal 14 dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 45 Tahun 2010?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 45 Tahun 2010 tentang perubahan nama perusahaan; b. Dalam hal Pemegang IU-IPHHK berbentuk Perseroan Terbatas melampirkan Akta, BAB VI - PERUBAHAN NAMA PEMEGANG IU-IPHHK, Pasal 14 berbunyi:

(1) Dalam hal terjadi perub ahan nama pemegang IU -IPHHK wajib dilakukan perubahan atau 
penggantian nama pada IU -IPHHK. 
(2) Perubahan n ama pada IU-IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi 
karena dua sebab , yaitu : 
a. perubahan nama tanpa mengubah badan hukum pemegang IU-IPHHK atau 
b. perubahan nama dengan mengubah badan hukum pemegang IU-IPHHK . 
(3) Permohonan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) huruf a, diajukan 
kepada Kepala BPPT , dengan dilengkapi persyaratan : 
a. Dalam hal Pemegang IU-IPHHK berbentuk CV atau Firma melampirkan Akta Notaris 
tentang perubahan nama perusahaan; 
b. Dalam hal Pemegang IU-IPHHK berbentuk Perseroan Terbatas melampirkan Akta 
Perubahan Nama Perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM; 
c. Dalam hal Pemegang IU-IPHHK berbentuk koperasi melampirkan akta perubahan 
nama yang telah dilaporkan kepada pejabat yang berwenang. 
(4) Permohonan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) huruf b, diajukan 
kepada Kepala Dinas melalui BPPT , dengan ketentuan : 
a. Dalam hal perubahan nama terjadi karena proses jual beli langsung, permohonan 
diajukan oleh pembeli dengan melampirkan persyaratan : 
1. Akte jual beli yang dibuat di hadapan Notaris; 
2. Akte pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh 
pejabat yang berwenang untuk perseroan terbatas dan koperasi; 
3. Kronologis yang melatarbelakangi perubahan nama. 
b. Dalam hal perubahan nama terjadi karena pailit dan/atau penjaminan sehingga 
dilakukan pelelangan aset, permohonan diajukan oleh pemenang lelang dengan 
melampirkan : 
1. Berita acara lelang dan dokumen -dokumen yang mendasari pelelangan; 
2. Akte pendirian perusahaan pemenang lelang beserta perubahannya yang telah 
disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 
3. Kronologis yang melatarbelaka ngi perubahan nama. 
(5) Dalam hal p ermohonan perubahan telah memenuhi kelengkapan persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3) dan ayat ( 4), Kepala Dinas menerbitkan Keputusan 
tentang Perubahan/ penggantian nama .