Apa saja yang diatur dalam Pasal 3 PERATURAN  BUPATI  MAGELANG Nomor 2 Tahun 2012?
Ketentuan dalam PERATURAN  BUPATI  MAGELANG Nomor 2 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAB III - PENGGUNAAN ADD, Pasal 3 menetapkan:

Alokasi penggunaan ADD bagi tiap -tiap desa diatur sebagai berikut: 
a. pemerintah desa sebesar 15 % (lima belas persen) digunakan antara lain untuk alat tulis 
kantor, perlengkapan dan peralatan kantor, biaya rapat, uang sidang, perj alanan dinas 
dan biaya pemeliharaan; 
b. BPD sebesar 10 % (sepuluh persen) digunakan untuk tunjangan dan operasional antara 
lain alat tulis kantor, perlengkapan dan peralatan kantor, biaya rapat, uang sidang dan 
perjalanan dinas ; 
c. bantuan tunjangan penghasilan bagi penyelenggara pemerintah desa yang tidak termasuk 
dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( pembantu kaur, kaum, ili-ili 
dan lain -lain) paling tinggi sebesar 5% (lima persen); 
d. bantuan operasional kegiatan kelembagaan desa antara lain R ukun Tetangga , Rukun 
Warga, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga , Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Karang Taruna dan lembaga desa lainnya sebesar 
10% (sepuluh persen) ; 
e. belanja publik dan pemberdayaan masyarakat sebesar 60% (enam puluh persen), dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
1. diarahkan penggunaannya antara lain untuk perbaikan sarana dan prasarana publik, 
penyertaan modal usaha masyarakat melalui B adan Usaha Milik Desa, pengadaan 
ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, 
pemberdayaan perempuan, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pengembangan 
sosial budaya , peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa dan/ atau 
masyarakat , serta pembiayaan pendampingan pelaksanaan program pemerintah 
dan/atau pemerintah daerah ; 
2. merupakan batas terendah sehingga tidak boleh dikurangi untuk alokasi penggunaan 
ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan 
3. dapa t ditambah setelah diadakan musyawarah dan diperoleh kesepakatan antara 
pemerintah desa dengan B adan Permusyawaratan Desa.