Apa norma yang terkandung dalam Pasal  1 PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor \ Tahun 2021?
Substansi PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor \ Tahun 2021 tentang FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN, khususnya BAB  I - KETENTUAN UMUM, Pasal  1, memuat:

2.Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Boyolali.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah.3.
4.
5. Perangkat Daerah.
“1
-3-
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi 
kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat 
kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 
tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 
sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 
ketergantungan .
10. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau 
melawan hukum
11. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian 
kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang 
ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
12. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang 
dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
13. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan 
secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan 
dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan teijadinya 
Penyalahgunaan Narkotika.
14. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan 
secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani 
pecandu, Penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan Narkotika.
15. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan 
pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 
Prekusor Narkotika.
16. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau 
melawan hukum.
17. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau 
menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada 
Narkotika, baik secara flsik maupun psikis.
18. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara 
terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
19. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai 
negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekeija 
pada Perangkat Daerah.
20. Satuan Pendidikan.
- 4 -
20. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal 
pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Menengah yang menjadi 
kewenangan Daerah.
21. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah 
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 
Daerah.
22. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk 
dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas 
lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang 
menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
23. Apartemen adalah tempat tinggal yang berada pada satu lantai bangunan 
bertingkat yang besar dan mewah serta dilengkapi dengan berbagai 
fasilitas yaitu kolam renang, pusat kebugaran, toko, tempat belanja dan 
sebagainya.
24. Rumah Kos/Tempat Pemondokan adalah rumah atau kamar yang 
disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang 
atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
25. Tempat Hiburan adalah tempat usaha yang mengkomersialkan jasa 
hiburan, termasuk di dalamnya adalah cafe, bar, karaoke, diskotik dan 
klub malam.
26. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang 
gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka, dan ruang lainnya 
yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha barang dan jasa.
27. Perguruan Tinggi adalah Satuan Pendidikan yang menyelen ggarakan 
pendidikan tinggi.
28.1nstansi Vertikal adalah instansi pemerintah pusat yang ada di Daerah 
yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
29.Instansi Lain adalah lembaga atau instansi di luar pemerintah yang 
aktifitasnya berkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan 
Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Bagian Kedua 
Ruang Lingkup