Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021 Pasal 17?
Dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021 tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, BAB IV - LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, Pasal 17 mengatur sebagai berikut:

(1) Tujuan pembentukan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yaitu : 
a. melestarikan nilai -nilai budaya gotong royong di 
masyarakat; 
16 
 
b. memelihara nilai -nilai kekeluargaan dalam 
kehidupan bermasayarakat; 
c. membantu serta meningkatkan kinerja 
pemerintah di wilayah Kelurahan; 
d. meningkatkan kelancaran pelayanan masyarakat 
dalam wilayah Kelurahan; dan 
e. menjadi sarana untuk menunjang kesejahteraan 
masyarakat dengan mengembangkan potensi 
swadaya masyarakat yan g ada. 
(2) RW mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana kerja; 
b. membantu pelayanan administrasi 
pemerintahan; 
c. membantu dalam menyediakan data 
kependudukan dan perizinan; 
d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas RT di 
wilayahnya; 
e. meng oordinasikan penyusuna n rencana 
pembangunan melalui rapat/musyawarah antar 
pengurus RT yang selanjutnya disampaikan 
kepada Pemerintah Kelurahan; 
f. menghubungkan antar warga masyarakat dan 
antara masyarakat dengan Pemerintah 
Kelurahan dan Pemerintah Daerah; 
g. memoti vasi RT di wilayahnya dalam rangka 
menggerakkan gotong royong, potensi swadaya , 
dan partisipasi masyarakat; 
h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatam 
kepada Lurah; 
i. melaksanakan pengelolaan administrasi 
kelembagaan; dan 
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
Lurah. 
(3) RW mempunyai fungsi : 
a. pendataan kependudukan dan pelayanan 
administrasi kependudukan; 
b. pemeliharaan kemananan, ketertiban , dan 
kerukunan antar warga; 
17 
 
c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan 
pembangunan dengan mengembangkan as pirasi 
dan swadaya masyarakat; dan 
d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi 
masyarakat di wilayahnya. 
 
Paragraf 3 
Pemecah an, Penggabungan , dan Penghapusan RW