Apa yang diatur dalam PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 27 Tahun 2022 pada Pasal 10?
Berdasarkan PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 27 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN, BAB III - TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI, Pasal 10 menyebutkan bahwa:

(1) Pengaj uan permohonan pengurangan atau penghapusan 
sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), harus memenuhi ketentuan: 
a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) objek pajak ; 
b. surat permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia, 
paling sedikit memua t: 
1. nama dan alamat Wajib Pajak; 
2. NPWPD dan/atau NOPD; 
3. Nama dan alamat Objek Pajak; 
4. jenis pajak; 
5. jumlah sanksi administratif; 
6. besar pengurangan atau penghapusan yang 
dimohon; dan 
7. alasan yang mendasari diajukannya 
permohonan; 
c. surat permohonan ditandatangani Wajib Pajak, 
dalam hal surat permohonan bukan ditandatangani 
oleh Wajib Pajak, harus dilampirkan Surat Kuasa 
bermaterai . 
(2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
, Wajib Pajak harus melampirkan persyaratan 
sebagai berikut: 
a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan kuasanya jika 
dikuasakan; 
b. fotokopi STPD, SKPD, SPPT, SKPDKB atau 
SKPDKBT;