Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA Nomor 84 Tahun 2020.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA Nomor 84 Tahun 2020 tentang PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara . 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan peme rintahan oleh 
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sisitem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang -Undang Dasar R epublik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom . 
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara . 
5. Kepolisian adalah Kepol isian Negara Republik Indonesia Resort Tual. 
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara 
Nasional Republik Indonesia Komando Distrik Militer 1503 Tual. 
7. Kejaksaan adalah Kejaksaan Republik Indonesia Negeri Tual. 
8. Peran gkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah Kabupaten Maluku Tenggara. 
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan 
Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara. 
 
 5 
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara. 
11. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara. 
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD 
adalah Ba dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. 
13. Pemerintah Ohoi adalah Kepala Oho i atau Penjabat Kepala Ohoi diban tu 
Perangkat Ohoi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Ohoi. 
14. Corona Virus Disease 2019 yang selanjunya disingkat COVID -19 adala h 
Penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe Acule Respiratory 
Syndrome Virus Corona 2 (SARS -CoV-2) yang telah menjadi pandemi global 
berdasarkan penetapan dan World Health Organization (WHO) dan ditetapkan 
sebagai bencana non alam nasional ber dasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 
Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus 
Disease 2019 (COVID -19) sebagai Bencana Nasional. 
15. Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan/standar kesehatan yang 
ditetapkan dalam upaya pencegah an dan penularan penyakit. 
16. Manajemen kesehatan masyarakat adalah serangkaian kegiatan kesehatan 
masyarakat yang dilakukan terhadap kasus yang meliputi kegiatan 
karantina/isolasi, pemantauan, pemeriksaan spes imen, penyelidikan 
epidemiologi serta komunikasi resiko dan pemberdayaan masyarakat. 
17. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan 
individu yang sakit, baik yang sudah dikonfirmasi labolaturium atau memiliki 
gejala Covid -19 dengan masyarakat luas. 
18. Perilaku Hidup Bersih dan Se hat di Masa Pandemi Covid -19 yang selanjutnya 
disebut protokol kesehatan pencegahan Covid -19 adalah s ekumpulan perilaku 
yang diprakte kkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan 
lingkungan sekitar dari penyebaran Covid -19. 
19. Setiap orang ada lah orang perseorangan. 
20. Badan Usaha adalah setiap orang dan/atau sekumpulan orang yang merupakan 
kesatuan yang melakukan kegiatan usaha baik yang berbadan hukum maupun 
yang tidak berbadan hukum. 
21. Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam 
ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam 
pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasusu timbul gejala dan 
hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. 
22. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disea se (Covid -19) 
Kabupaten Maluku Tenggara yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid -19 
tingkat Kabupaten adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease (Covid -19) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara 
untuk tingkat Kabupaten.