Apa bunyi lengkap Pasal 19 dalam Peraturan Bupati ten tang Pembentukan, Kedudukan, Nomor 96 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam Peraturan Bupati ten tang Pembentukan, Kedudukan, Nomor 96 Tahun 2021 tentang PEMBENTUKAN,KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, pada BAB II - PEMBENTUKAN, Pasal 19 dinyatakan:

(1) Seksi Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf b angka 3) huruf b) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penunjang Non
Medik yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
pelayanan Penunjang.
(2) Seksi penunjang non medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas membantu kepala bidang pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan
kegiatan pelayanan penunjang non medik di instalasi dan unit penunjang non
medik.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
penunjang non medik menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan perrunjang non
medik berdasarkan rencana strategis dan rencana bisnis RSUD Kudungga;
b. pengorganisasian sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
pelayanan penunjang non medik;
c. dukungan pelaksanaan kegiatan pelayanan di instalasi dan unit pelayanan
penunjang non medik;
d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan
penunjang non medik; dan
e. pelaksanaan tambahan yang diberikan oleh Direktur dan masih terkait
dengan tugas, fungsi dan kewenangannya di seksi penunjang non medik.
Bagian Ketujuh
Wakil Direktur Administrasi Umum
Pasal20
(1) Wakil Direktur Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)huruf c berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Direktur.
(2) Wakil Direktur Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan kewenangan Direktur
dalam penyusunan dan pelaksanaan bagian umum, keuangan, perencanaan
dan pengembangan.
- 17 -
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil
Direktur Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan program dan kegiatan lingkup bagian umum, keuangan,
perencanaan dan pengembangan. berdasarkan rencana strategis dan
rencana bisnis RSUDKudungga;
b. perumusan kebijakan teknis dalam ruang lingkup bagian umum, keuangan,
perencanaan dan pengembangan;
c. pengorganisasian sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan
dukungan bagian umum, keuangan, perencanaan dan pengembangan;
d. dukungan pelaksanaan kegiatan bagian umum, keuangan, perencanaan
dan pengembangan;
e. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bagian umum,
bagian keuangan dan bagian pengembangan; dan
f.pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh Direktur dan masih
terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangannya di bagian umum,
keuangan, perencanaan dan pengembangan.
Bagian Kedelapan
Bagian Umum
Pasal21
(1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)huruf c angka 1)
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Umum yang berkedudukan dan
bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Administrasi Umum.
(2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Wakil Direktur administrasi umum dalam pengelolaan kegiatan
ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hukum dan
hubungan masyarakat.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian
Umum menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan program dan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, rumah
tangga, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat berdasarkan
rencana strategis dan rencana bisnis RSUDKudungga;
b. perumusan kebijakan teknis dalam ruang lingkup ketatausahaan,
kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hukum dan hubungan
masyarakat;
- 18 -
c. pengorgarusasian sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan
kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan,
hukum dan hubungan masyarakat;
d. dukungan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, rumah
tangga, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat;
e. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan,
kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hukum dan hubungan
masyarakat; dan
f.pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh Direktur dan masih
terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangannya di Bagian Umum.
Paragraf 1
Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga