Apa substansi hukum dari Pasal 3 PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 7 Tahun 2012?
Materi muatan PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Un tuk, khususnya BAB III - ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI, Pasal 3, adalah:

(1) Alokasi pupuk bersub sidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan 
berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang 
diajukan oleh Pemerintah K ecamatan serta Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 
Anggaran 2011. 
(2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dir inci Alokasi 
Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian , Alokasi Pupuk Bersubsidi Sub Sektor 
Tanaman Pangan dan Hortikultura, Alokasi Pupuk Bersubsidi Sub Sektor 
Perkebunan, Alokasi Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Peternakan dengan jenis dan 
jumlah sebagaim ana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III 
dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati Ini. 
(3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih 
lanjut menurut Desa , jenis, jumlah , sekto r dan sebaran bulanan ditetapkan 
dengan Keputusan Camat paling lam bat Tanggal 29 Februari 2012 . 
(4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) agar 
memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, 
pembudid aya ikan berdasark an RDKK yang disetujui oleh Penyuluh Pertanian 
dan Kepala D esa serta Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan setempat 
serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada tahun berjalan. 
(5) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, 
perkebunan dan pembudidayaan ikan wajib melakukan pembinaan kepada 
kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau 
kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayah nya.