Apa substansi hukum dari Pasal 17 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG Nomor l Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG Nomor l Tahun 2022 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, khususnya BAB III - BELANJA TIDAK TERDUGA, Pasal 17, adalah:

(1)Bendahara Pengeluaran SKPD menyusun laporan penggunaan
belanja tidak terduga setiap akhir bulan yang bersangkutan.
(2)Bendahara Pengeluaran BPKAD menyusun rekapitulasi
penyaluran belanja tidak terduga.
(3)Berdasarkan laporan penggunaan belanja tidak terduga SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bendahara Pengeluaran
BPKAD menyusun rekapitulasi laporan penggunaan belanja tidak
terduga.
(4)SKPD terkait menatausahakan penerimaan dan pengeluaran
barang dari realisasi belanja tidak terduga secara terpisah dan
dicatat pada sistem informasi manajemen barang daerah dan
sistem informasi manajemen persediaan.
(5)SKPD terkait menyerahkan barang hasil realisasi belanja tidak
terduga kepada SKPD lain, dituangkan dalam berita acara serah
terima barang.
(6)Berita acara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada
memuat data antara lain:
a.untuk aset tetap informasi yang tertuang paling sedikit
memuat informasi kode barang, kode register, nama barang,
tahun perolehan, jumlah, dan nilai perolehan ; dan
b.untuk barang persediaan informasi yang tertuang paling
sedikit memuat informasi kelompok barang, nama barang,
jumlah, dan nilai perolehan.
(7)Berdasarkan berita acara serah terima barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), SKPD terkait dapat
mengajukan surat permohonan penetapan status pengelolaan
barang kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik
Pemerintah Kota.
(8) Format ..... . 
(8) 
(9) 
(10) 10 
Format Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
Format Rekapitulasi Penyaluran Belanja Tidak Terduga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 
V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 
Format Laporan Rekapitulasi Penggunaan Belanja Tidak Terduga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran 
VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini.