Apa yang diatur dalam PERATURAN  BUPATI  BOYOLALI Nomor TAHUN Tahun 2022 pada Pasal  5?
Berdasarkan PERATURAN  BUPATI  BOYOLALI Nomor TAHUN Tahun 2022 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAB  II - PEMBERIAN TPP PNS, Pasal  5 menyebutkan bahwa:

(1) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu 
pemberian TPP PNS mengutamakan landasan peraturan perundang- 
undangan, kepatutan, dan keadilan.
(2) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu TPP PNS 
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yaitu 
pemberian TPP PNS mengutamakan keseimbangan antara hak dan 
kewajiban pegawai.
(4) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yaitu 
pemberian TPP PNS sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu 
sesuai dengan perencanaan kineija yang ditetapkan.
(5) Keadilan.
-6-
(5) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e 
yaitu pemberian TPP PNS harus mencerminkan rasa keadilan dan 
kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai 
PNS.
(6) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f yaitu 
pemberian TPP PNS diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS.
(7) Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g yaitu 
pemberian TPP PNS sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja 
Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua 
Dasar Pemberian TPP PNS
Paragraf 1 
Umum