Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 26 Tahun 2021 Pasal 24?
Dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 26 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 24 mengatur sebagai berikut:

(1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non -Perizinan C1 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. 
(2) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non -Perizinan C1 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non - 
Perijnan C lingkup pelayanan perizinan d an 
nonperizinan C1, yang mencakup: 
1. Izin Usaha Perdagangan Minuman Bera lkohol 
Golongan B dan C untuk pengecer dan penjual 
langsung minum ditempat; 
2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata; 
3. izin mendirikan rumah sakit khusus kelas C ; 
4. izin mendirikan rumah sakit umum kelas C dan D ; 
5. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas C ; 
6. Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C dan D ; 
7. izin perekam medis; 
8. izin radiografer; 
9. izin apoteker; 
10. izin operasional klinik dialisis; 
11. izin operasional klinik radiologi; 
12. izin usaha pemotongan hewan; 
13. izin praktik dokter hewan; 
14. izin ahli teknologi laboratorium medik; 
15. izin teknisi gigi; 
16. izin program pendidikan dokter spesialis; 
17. izin program pendidikan dokter gigi spesialis; 
18. Izin Praktik Mandiri Dokter Umum ; 
19. izin dokter gigi; 
20. izin praktik mandir i dokter gigi spesialis; 
21. izin fisioterapis mandiri; 
22. izin okupasi terapis; 
23. Izin … 
 
43 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 23. Izin Praktik Mandiri Okupasi Terapis ; 
24. izin tenaga gizi; 
25. izin praktik mandiri tenaga gizi ; 
26. Izin Praktik Mandiri Terapis Gigi dan Mulut ; 
27. Izin Praktik Mandiri Psikolog Klinis ; 
28. izin optometris; 
29. sertifikat laik sehat hotel; 
30. sertifikat laik hygiene rumah makan/restoran; 
31. sertifikat produksi usaha kecil dan mikro obat 
tradisional; 
32. izin operasional laboratorium klinik pratama; 
33. izin operasional klinik utama ; 
34. izin operasional klinik pratama ; 
35. izin apotek; 
36. izin toko obat; 
37. izin penyelenggaraan pengendalian vektor dan 
binatang pembawa penyakit; 
38. izin toko alat kesehatan; 
39. izin pendirian program atau satuan Pendidikan; 
40. izin penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal; 
dan 
41. izin sani tarian . 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan 
Non-Perizinan C1 menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan lingkup pelayanan 
perizinan dan non perizinan C1; 
b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup pelayanan 
perizinan dan non perizinan C1; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup 
pelayanan perizinan dan non perizinan C1; 
d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pelayanan 
perizinan dan non perizinan C1; 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan ol eh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan 
Non-Perizinan C1 adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan 
penetapan kinerja lingkup Seksi Pelayanan 
Perizinan dan Non-Perizinan C1; 
 
 
 
b. membina … 
44 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas 
agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan 
efisien; 
c. menyusun bahan kebijakan lingkup pelayanan 
perizinan dan non perizinan C1; 
d. melaksana kan verifikasi berkas perizinan dan 
nonperizinan C1; 
e. melaksanakan penyusunan naskah perizinan dan 
nonperizinan C1; 
f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 
proses administrasi pelayanan perizinan dan 
nonperizinan C1; 
g. melaksanakan peningkatan kepuas an masyarakat 
dalam pelayanan perizinan dan non perizinan C1; 
h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas 
sesuai dengan kewenangannya; 
i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai den gan tugas dan fungsinya; 
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan 
pertanggungjawaban kepada atasan; dan 
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Paragraf 2 
Seksi Pelayanan Perizinan 
dan Non -Perizinan C2