Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERA TURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 134/PMK.07 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERA TURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 134/PMK.07 Tahun 2021 tentang BELANJA WAJIB _ DALAM RAN GKA PENANGANAN DAM PAK INFL ASI, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas -batas wilayah berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
2. Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Dana Transfer Umum yang selanjutnya disingkat DTU
adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran
pendapatan dan belanja negara kepada Daerah untuk
digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi
hasil clan dana alokasi umum.
4. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah
dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara kepada Daerah berdasarkan angka
persentase tertentu dari pendapatan negara untuk
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.
1 
jdih.kemenkeu.go.id
- 3 -
5. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja negara kepada Daerah dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.