Menurut PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 26 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 16?
Pasal Pasal 16 dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 26 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, pada BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, menyatakan:

(1) Seksi Pengend alian Penanaman Modal dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi. 
(2) Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 
Bidang Advokasi, Pengawasan dan Pengendalian 
Penanaman Modal lingkup pengendalian penanaman 
modal . 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Seksi Pengendalian Penanaman 
Modal, menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan lingkup pengendalian 
penanaman modal ; 
b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup pengendalian 
penanaman modal ; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup 
pengendalian penanaman modal ; 
d. pelaksanaan administrasi lingkup pengendalian 
penanaman modal ; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Seksi Peng endalian Penanaman 
Modal, adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan 
penetapan kinerja lingkup Seksi Pengendalian 
Penanaman Modal; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas 
agar tujua n dan sasaran tercapai secara efektif dan 
efisien; 
c. menyusun bahan kebijakan lingkup pengendalian 
penanaman modal; 
 
d. melaksanakan … 
28 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 d. melaksanakan pemantauan dan pembinaan 
penanaman modal; 
e. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan 
penanaman m odal; 
f. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas 
sesuai dengan kewenangannya; 
g. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
h. melaksanakan monitoring, evalu asi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan 
pertanggungjawaban kepada atasan; dan 
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya . 
 
Bagian Kelima 
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 
dan Non -Perizinan A