Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 29 Tahun 2019?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 29 Tahun 2019 tentang PEDOMAN TATA CARA, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peratrrran Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenalgan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Tapin.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara
Kesatua:n Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
atau yang disebut dengan n€rma lain adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keter-wakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.5.
6.
7.
8.
-6-
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalatr
Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD unhrk menyepakati
hal yang bersifat strategis.
1 1. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama
lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai
dengan kebutuhan dan mempakan mitra Pemerintah Desa dalam
memberdayakan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan
disingkat APBDesa adalah
Pemerintahan Desa.
13. Tim Penggelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah
Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa, terdiri dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, tetua
adat, tokoh masyarakat dan masyarakat umum untuk
melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa.
14. Pengadaan Barang/Jasa di Desa adalah kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan
dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang /jasa.
15. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan
yang menyediakan barang/jasa.
16. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana
pekedaannya direncanakan, dikelola dan diawasi sendiri oleh
TPK.
17. Pakta Integritas adalah Surat Pernyataan yang berisi ikrar untuk
mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan
nepotisme dalam Pengadaan Barang/ Jasa.
18. Tim Pemeriksa Hasil Pekedaan, yang selanjutnya disingkat TPHP
adalah Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat
yang bertugas memeriksa hasil pekerjaan.Belanja Desa yang selanjutnya
Rencana Keuangan Tahunan
-7-
19. Barang adalah setiap benda baik wujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dipergunakan,
dipakai, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pengguna barang,
20. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan
yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan,
pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
21. Pekerjaan Konstruksi Tidak Sederhana adalah jenis pekerjaan
konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli danlatau peralatan
berat seperti bangunan perrnanen lebih dari satu lantai.
22.Pernegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah yang
selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan
nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
23. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya
disebut PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan
pengelolaan keaungan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa
yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
24. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangErn
dan/atau badan usaha yaurry memenuhi kriteria Usaha Mikro
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
25. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang pemsahaan yarg dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian
baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah
atau usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yarg
mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
-8-