Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam NOMOR 79TAHUN 2021 Nomor 79 Tahun 2021 Pasal 10?
Dalam NOMOR 79TAHUN 2021 Nomor 79 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI,TUGAS DANFUNGSI SERTA TATAKERJA, BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 10 mengatur sebagai berikut:

(1) Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminas Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh kepala bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas.
(2) Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminas Sosial Tenaga Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan
teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang Hubungan Industrial Dan Jaminas
Sosial Tenaga Kerja.
- 14-
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), Bidang
Hubungan Industrial Dan Jaminas Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan
tugas:
a. penyusunan dan perencanaan program kegiatan lingkup bidang hubungan
industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
b. perumusan kebijakan dalam bidang hubungan industrial dan jaminan sosial
tenaga kerja;
c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang hubungan industrial dan
jaminan sosial tenaga kerja;
d. perumusan bahan dan pelaksanaan pembinaan, birnbingan, pengendalian
dan pengaturan teknis dalam bidang kelembagaan hubungan industrial dan
perselisihan;
e. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis dalam bidang pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
f.perumusan bahan pembinaan, birnbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis dalam bidang Persyaratan Kerja; dan
g. pelaporan dan evaluasi lingkup bidang Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (3), Bidang
Hubungan Industrial dan Jaminas Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Hubungan Industria dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja berdasarkan data dan program kebijakan sesuai perundang-
undangan yang berlaku;
b. mengkoordinasikan dan pelaksanaan kerjasama kelembagaan hubungan
industrial, penyelesaian perselisihan, persyaratan kerja, pengupahan,
kelembagaan pekerja pekerja dan pengusahan serta jaminan sosial tenaga
kerja;
c. koordinasi dan pelaksanaan kerjasama kelembagaan hubungan industrial
serta deteksi dini permasalahan berkaitan dengan hubungan industrial;
d. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kerjasama birpattite, organisasi
pekerja, organisasi pengusaha, persyaratan kerja, pengupahan dan
kesejahteraan pekerja;
e. melaksanakan dan merumuskan hasil siding lembaga dan kerja sama
tripartite, sidang dewan pengupahan, dan tim deteksi dini;
f.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang hubungan industrial dan jaminan
sosial tenaga kerja secara keseluruhan;
- 15 -
g. membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggung jawaban kepada atasannya; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Keenam
Bidang Transmigrasi