Bagaimana redaksi normatif Pasal 3 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 30 Tahun 2012?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 30 Tahun 2012 tentang IZIN LOKASI , PEMANFAATAN, DAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH, BAB II - I, Pasal 3 berbunyi:

(1) Setiap perusahaan atau badan hukum yang akan menggunakan tanah untuk 
keperluan usaha /penanaman modal wajib mendapatkan I zin Lokasi dari 
Bupati dengan batasan luasan : 
a. untuk usaha pertanian lebih dari 25 Ha; 
b. untuk usaha non pertan ian lebih dari 1 Ha (10.000 m2). 
 
(2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai 
izin bagi perusahaan atau badan hukum dalam rangka penanaman 
modal /usaha untuk memperoleh tanah sesuai dengan rencana tata ruang 
wilayah yang berlaku pula izin pemindahan hak. 
 
(3) Setiap Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal 
wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan 
untuk melaksanakan rencana usaha/ penanaman modal yang bersangkutan . 
 
(4) Izin Lokasi tidak diper lukan dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan 
yang bersangkutan da lam hal: 
a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inb reng) dari para 
pemegang saham; 
b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh 
perusahaan lain dalam rangk a melanjutkan pelaksanaan sebag ian atau 
seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk 
itu telah diperoleh persetujua n dari instansi yang berwenang; 
c. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha 
industri dalam suatu Kawasan Indu stri; 
d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan rencana 
pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang 
kawasan pengembangan tersebut; 
e. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha ya ng sudah 
berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin tanah tersebut 
berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan; 
f. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal 
tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usah a pertanian 
atau t idak lebih da ri 10.000 m2/1 Ha (sepuluh ribu meter persegi/ 1 
hektar) untuk usaha bukan perta nian; 
g. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman 
modal adalah tanah yang sudah dipun yai oleh perusahaan yang 
bersangkutan , dengan ketentuan bahwa tanah -tanah tersebut terletak di 
lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku 
diperuntukkan bagi pengg unaan yang sesuai dengan rencana penanaman 
modal yang bersangkutan. 
 
(5) Bagi perusahaan yang memenuhi ketentuan sebag aimana dimaksud pada 
ayat ( 4,) maka perusahaan yang bersangkutan memberitahukan rencana 
perolehan tanah dan /atau penggunaan tanah yang bersangkutan kepada 
Bupat i.