Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN Nomor 861 Tahun 2021 Pasal 1?
Dalam PERATURAN Nomor 861 Tahun 2021 tentang SISTEM INFORMASI TERDUGA PENDANAAN TERORISME, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan ini yang dimaksud dengan: 
1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang 
selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen 
yang dibentuk dalam rangka mencegah dan 
memberantas tindak pidana pencucian uang. 
2. Penyedia Jasa Keuangan yang sela njutnya disingkat PJK 
adalah pihak pelapor yang meliputi bank, perusahaan 
pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan 
pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, 
perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali 
amanat, perposan sebagai penyeleng gara jasa giro, 
pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran 
menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-
wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan 
pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang 
perdagangan berjangka komoditi, p enyelenggara kegiatan 
usaha pengiriman uang, perusahaan modal ventura, 
perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga 
keuangan mikro, lembaga pembiayaan ekspor, 
penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis 
teknologi informasi, penyelenggara layanan ur un dana 
melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi, 
dan penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis 
teknologi informasi, atau pihak pelapor yang 
menyediakan jasa di bidang keuangan lain yang 
ditetapkan sebagai pihak pelapor ke PPATK berdasa rkan 
peraturan perundang -undangan di bidang pencegahan 
dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 
3. Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam 
rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau 
meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak 
langsun g, dengan maksud untuk digunakan dan/atau 
www.peraturan.go.id
2021 , No. 861 -4- 
yang diketahui akan digunakan untuk melakukan 
kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. 
4. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah segala 
perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai 
dengan ketentua n dalam Undang -Undang yang mengatur 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
pendanaan terorisme. 
5. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang 
memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan 
dalam Undang -Undang yang mengatur pemberantasan 
tindak pidana terorisme. 
6. Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme yang 
selanjutnya disebut SIPENDAR adalah sistem 
pengelolaan informasi mengenai terduga Pendanaan 
Terorisme terintegrasi dan mekanisme pertukaran 
informasi antara PPATK, Pemangku kepentinga n, dan 
PJK secara elektronis. 
7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang terkait dengan 
pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK di 
bidang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana 
Pendanaan Terorisme , meliputi Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, 
Detasemen 88/Anti Teror Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, serta instansi 
lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK. 
8. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa 
PJK. 
9. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan 
yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum 
maupun bukan badan hukum. 
10. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan 
hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya 
hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. 
11. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan 
atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, 
www.peraturan.go.id
2021 , No. 861 -5- 
pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, 
sumbangan, penitipan, d an/atau penukaran atas 
sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain 
yang berhubungan dengan uang. 
12. Transaksi Keuangan Mencurigakan yang selanjutnya 
disingkat TKM adalah: 
a. Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana 
dimaksud dalam Undang -Undang Nomor 8 Tahun 
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang ; dan 
b. Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait 
Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam 
Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pendanaan Terorisme. 
13. Lembaga Pengawas dan Pengatur yang selanjutnya 
disingkat LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan 
pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi 
terhadap pihak pelapor.