Apa norma yang terkandung dalam Pasal 12 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 3 Tahun 2022?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 3 Tahun 2022 tentang IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN, khususnya BAB IV - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH, Pasal 12, memuat:

Pemerintah Daerah dalam mendukung Implementasi Pendidikan 
Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Daerah wajib : 
menjamin terlaksananya penyelenggaraan pembelajaran 
Pendidikan Antikorupsi di Satuan Pendidikan ; 
melakukan kerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis 
kementerian/lembaga di Daerah yang mendukung 
penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Satuan 
Pendidikan; 
memfasilitasi kerja sama dengan dunia usaha dan dunia 
industri yang mendukung penyelenggaraan Pendidikan 
Antikorupsi di Satuan Pendidikan; 
menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam 
penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Satuan 
Pendidikan; 
meng integrasikan kebijakan Pendidikan Karakter dan budaya 
antikorupsi di Satuan Pendidikan dalam dokumen Rencana 
Pembangunan Daerah meliputi : Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat 
Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, s erta tertuang 
dalam Matriks Indikasi Program Rencana Aksi Daerah; 
merencanakan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 
melakukan publikasi kepatuhan Implementasi nilai -nilai 
pendidikan karakter dan budaya antikorupsi; dan 
melakukan sosial isasi penyelenggaraan Pendidikan 
Antikorupsi di Satuan Pendidikan.