Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 21 Tahun 2016 Pasal 5?
Dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 21 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA, BAB III - PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN DAN PANITIA PEMILIHAN DESA, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:

(1)Panitia Pemilihan Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
mempunyai tugas:
a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan
pemilihan kepala desa ;
b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati
melalui Camat;
c.Mengumum kan kepada penduduk desa mengenai akan
dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa;
d.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
e.mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon ;
f.menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi
persyaratan;
g.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
h.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
i.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat
pemungutan suara selain yang sudah menjadi kewenangan
Panitia Pemilihan Kabupaten ;
j.melaksanakan pemungutan suara;
k.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan
mengumumkan hasil pemilihan;
l.menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
m.menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD;
dan
n.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan .
(2)Dalam melaksanakan tugas sebag aimana dimaksud pada ayat (1),
Panitia Pemilihan Desaberwenang:
a.menetapkan jumlah dan lokasi TPS;
b.menetapkan DPS, DPTbdan DPT;
c.menetapkan Bakal Calon ;
d.menetapkan Calon Kepala Desa ;
e.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye; dan
f.menggugurkan Bakal Calon Kepala Desa untuk mengikuti tahap
berikutnya jika terbuki melakukan pelanggaran dan/atau tidak
lagi memenuhi persya ratan sebagai Calon Kepala Desa .
-8-Pasal6
(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Desa
sebagaimana dima ksud dalam Pasal 5dapat dibantu oleh petugas
pendaftaran pemilih, KPPS dan/atau petugas keamanan yang
jumlahnyadisesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan
keuangan desa.
(2)Petugas pendaftaran pemilih, KPPS dan petugas keamanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan
dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas pendaftaran pemilih, KPPS
dan petugas keamanan sebagaimana d imaksud pada ayat (2)
bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Desa.
(4)Honorarium Petugas pendaftaran pemilih, KPPS dan petugas
keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) dibebankan pada
APBDesa.