Apa norma yang terkandung dalam Pasal 25 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 3 Tahun 2009?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 3 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI PASAR, khususnya BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 25, memuat:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
22 
Agar setiap orang mengetahui nya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempat annya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang. 
 
 
Ditetapkan di Kota Mungkid. 
pada tanggal 29 Januari 2009 
BUPATI MAGELANG, 
 
 ttd 
SINGGIH SANYOTO 
 
 
Diundangkan di Kota Mungkid. 
pada tanggal 29 Januari 2009 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG 
 KEPALA BAD AN KEPEGAWAIAN DAERAH, 
 ttd 
 
 UTOYO 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2009 
NOMOR 3 
 
 23 
PENJELASAN 
 
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG 
 
NOMOR 3 TAHUN 2009 
 
TENTANG 
 
RETRIBUSI PASAR 
 
I. UMUM 
 
 Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Peme rintahan Daerah dan Undang – 
Undang Nomor 34 Tahun 200 0 tentang Perubahan Undang - 
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Pera turan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, maka Pemerintah Daerah yang merupakan Daerah Otonom memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan aset/kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Salah satu aset daerah yang berpotensi untuk ditingkatkan pengelolaannya dalam rangka mendukung dan memperkuat pelaksanaan Otonomi Daerah adalah Pasar-pasar yang ada diwilaya h Kabupaten Magelang. 
 
 Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan fasilitas umum berupa fasilitas pasar, pembinaan dan pengawasannya memerlukan dana dalam jumlah yang besar sehingga bagi 
24 
orang pribadi atau badan yang mendapatkan manfaat dari 
fasilitas pasar diharuskan membayar retribusi. 
Selama ini pengaturan terhadap Pasar Daerah diatur dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Da ti II Magelang Nomor 5 
Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, sehingga pemungutan 
retribusinya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan keadaan dewasa ini, oleh sebab itu retribusi pasar perlu diatur kemba li dalam Peraturan Daerah. 
 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL