Bagaimana redaksi normatif Pasal 36 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO Nomor U Tahun 2020?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO Nomor U Tahun 2020 tentang RENCANA PENYEDIAAN PEMBANGUNAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, BAB VIII - TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS, Pasal 36 berbunyi:

huruf b, meliputi: 
a.Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis 
dan administrasi; 
b.Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik 
PSU; 
c.Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian 
fisik PSU serta merumuskan PSU yang layak atau tidak layak 
diterima; 
d.PSU yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada 
pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) 
bulan setelah dilakukan pemeriksaan; 
e.Hasil perbaikan PSU sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan 
pemeriksaan dan penilaian kembali; 
f.PSU yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan 
untuk disampaikan kepada Bupati; 
g.Bupati menetapkan PSU yang diterima; 
h. Tim ..... 22 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
-22- 
h.Tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan 
jadwal penyerahan dan OPD yang berwenang mengelola; dan 
i.Penandatanganan berita acara serah terima PSU dilakukan oleh 
pengembang dan Bupati dengan melampirkan daftar PSU, dokumen 
teknis dan administrasi. 
(3) Tata cara pasca penyerahan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 
huruf c, meliputi: 
a.Bupati menyerahkan PSU kepada OPD yang berwenang mengelola 
dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan PSU 
dilaksanakan. 
b.Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan asset atas PSU 
ke dalam Daftar Barang Milik Daerah. 
c.OPD yang menerima aset PSU melakukan pencatatan ke dalam Daftar 
Barang Milik Pengguna; clan 
a. OPD yang menerima aset PSU menginformasikan kepada masyarakat 
mengenai PSU yang sudah diserahkan oleh Pengembang.