Apa substansi hukum dari Pasal 12 PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 10 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 10 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, khususnya BAB VI - TATA KERJA, Pasal 12, adalah:

Untuk pelaksanaan teknis operasional tugas dan fungsi Dinas 
Tenaga Kerja dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian tugas 
masing -masing unit kerja yang ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Dinas . 
 12 (2) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam 
satuan kerja Dinas Tenaga Kerja dan kelompok jabatan fungsion al 
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik 
dalam unit kerja masing -masing maupun antar unit kerja Dinas 
Tenaga Kerja serta Dinas/Badan dan Instansi Vertikal lainnya yang 
secara fungsional mempunyai tugas saling berkaitan. 
Dalam kedudukan fungsional setiap pimpinan unit kerja dalam 
satuan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Kelompok Jabatan Fungsional 
wajib membangun hubungan kerja yang konstruktif dalam 
membangun sinergi tugas dan fungsi masing -masing baik dalam 
internal Dinas Tenaga Kerja maupun dengan perangkat daerah 
lainnya baik yang berkedudukan selaku unsur staf, unsur 
pelaksana maupun unsur pendukung dalam perangkat daerah . 
Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan serta uraian 
kegiatan subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan 
Kelompok Jabatan Fungsional serta Pelaksana dikoordinasikan oleh 
Pejabat Administrator. 
Subkoordinator berkedudukan dan bertanggung jawab lan gsung 
pada pejabat administra tor diatasnya dalam ruang lingkup 
bidangnya.