Apa yang diatur dalam NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945 pada Pasal 10?
Berdasarkan NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Pasal 10 menyebutkan bahwa:

huruf i diberikan dalam bentuk penyusunan 
dokumen hukum berupa : 
a. surat perjanjian ; 
b. surat pern yataan ; 
c. surat hibah; 
d. kontrak kerja; 
e. wasiat ; dan/atau 
f. dokumen hukum lain yang diper lukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan . (J) 1,<·Riatan pcnclarnpmgan d1 luar pc·ng;iclil;in l,r1g1 s;1k'i1 
clnn/atau korba n scbagaimana dimaksud pacla ayar ( 1 J 
bcrupa. 
a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup 
inform asi mcngenai hak dan kewajiban saksi clan/atau 
korban dalam proses pera dilan; 
b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat 
penyidikan, penunlu tan, dan pada saat pemeriksa an 
dalam sidang pengadilan; 
c. pendampin gan saks i dan/ata u korban ke unit 
pelayanan terpadu yang berada di wilayahnya; 
d. pendamping an saksi dan/ atau korban ke rumah sakit 
atau pusat Kesehatan masyaraka t terdekat untuk 
mendapatkan uisum et repertum atau perawata n 
kesehatan ; 
e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam 
menan yakan perkembangan penyidikan dan 
persidangan kepada aparat penegak hukum ; 
f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk 
mendapatkan pelindungan ; dan/atau 
g. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga 
konseling. 
(4) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang 
sedang berjalan. 
(5) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
(6) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak 
tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan pendampingan di 
luar pengadilan. 
(7) Laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan di luar 
pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
disampaikan kepada Bupati. I 2