Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor Nomor mo Tahun 1945 Pasal 15?
Dalam Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor Nomor mo Tahun 1945 tentang Kedudukan , Susun an Organisasi, Togas dan Fungsi, Pasal 15 mengatur sebagai berikut:

(1) Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV mempunyai tugas 
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah 
daerah dan kasus pengaduan pada instansi/ Satuan Kerja Perangkat 
Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka, sebagaimana yang 
tercantum pada uraian wilayah kerja masing -masing. Pasal 14 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordin asi 
dan pelaksanaan urusan kepegawaian, persuratan, urusan tata usaha , 
kearsipan, urusan adminstrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangg a, 
dan penataan barang milik negara; ( 1) Sekretaria t terdiri atas : 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 
b. Kelompok Jabatan Fungsional 
(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing -mas ing 
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Sekretaris . Pasal 13 a. perencanaan operasional program kegiatan Sekretariat berdasarkan 
perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 
b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan ; 
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran ; 
d. pelaksanaan pengelolaan keuangan; 
e. pengelolaan perlengkapan , urusan tata usaha , rumah tangga dan barang 
milik Negara; 
f. pengelolaan urusan ASN ; dan 
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsin ya. -9- 
Dalam penyele nggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, 
Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV masing-masing 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pengelolaan tugas dan fungs i, keuangan barang, kepegawaian terhadap 
penyelenggar aan urus an pemerintah daerah; 
b. penyelenggaraan pem erintah desa ; 
c. pelaksanaan reviuw rencana kerja anggar an, laporan keuangan dan 
laporan kine rja instansi kinerja pemerintah; 
d. pelaksanaan evalusi sistem pengendalian in ternal; 
e. pengad uan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; 
f. pemeri ksaan terpadu; 
g. pengawalan pelaksanaan reformasi birokras i; 
h. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean 
governance dan pelayanan publi k; 
1. penyusunan peraturan perun dang-undangan bidang pengawasan ; 
J. penyusunan pedoman/ stan dar di bidang pengawa san; 
k. pengkoo rdinasian program pengawasan; 
1. pemeriksaan hibah/bantuan sosial; 
m. pelaksanaan pendampingan, asiste nsi dan fasilitasi; 
n. pelaksanaan tugas pem bantuan, asistens i dan fasilitasi; 
o. pelaksanaan tugas pembantuan dan alokasi dana desa; dan 
p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya . Pasal 16 (2) Inspektur Pembantu Khus us sebagaimana dimaks ud Pasal 8 Ayat (1) 
huru.f g mem punyai tugas melaksanakan pencegahan penyalahgunaan 
wewenang dan kerugian keuangan daerah dan investigasi serta 
forensi k terhadap pelaksanaan urus an pemerintahan dan penanganan 
kasus peng aduan pada instans i/ Organisasi Perangkat Da erah 
Pemerintah Kabu paten Kolaka. 
(3) Insp ektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV dan Inspektur Pembantu 
Khusus dipimp in oleh Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Inspektur. -10-