Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 1 Tahun 2012 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 1 Tahun 2012 tentang IZIN GANGGUAN, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daera h 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Magelang. 
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupu n 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usah a milik 
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan 
nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koper asi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organis asi 
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi l ainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak i nvestasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 
4 
 5. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi y ang tidak 
menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan , 
ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepent ingan 
umum secara terus-menerus. 
6. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian 
izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi ata u badan di 
lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, keru gian, dan 
gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah 
ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Da erah. 
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyel enggaraan 
suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau 
instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan 
yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permo honan 
sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu 
tempat. 
8. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerint ah 
dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk 
mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah. 
9. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan un tuk 
menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efi sien dan 
efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peratur an 
perundang-undangan. 
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disi ngkat 
SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelengga raan 
pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap 
pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu d i daerah. 
11. Tempat usaha adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk 
kegiatan usaha secara menetap dan terus-menerus. 
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dila ksanakan 
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu s tandar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewaj iban 
perizinan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang perizinan. 
13. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indo nesia atau 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi t ugas 
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan 
penyidikan. 14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dal am hal 
dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perund ang-
undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpul kan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan 
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya . 
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutn ya disebut 
PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil ter tentu dalam 
lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang k husus 
oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terha dap 
pelanggaran peraturan daerah.