Apa saja yang diatur dalam Pasal 2 Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Nomor 10 Tahun 2022?
Ketentuan dalam Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Nomor 10 Tahun 2022 tentang PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH, BAB I - KETENTUAN UMUM Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN, Pasal 2 menetapkan:

adalah Inspektorat Bagian Kedua 
Nomenklatur Perangkat Daerah Pasal 2 
Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang Pengawasan Penyelenggara Pemerintah 
Daerah diwadahi dalam bentuk Inspektorat. Bagian Kesatu 
Bentuk Perangkat Daerah BAB II 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE 
PERANGKAT DAERAH Paal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Buton Tengah; 
2. Pemerintah Kebupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Buton Tengah; 
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah; 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton 
Tengah; 
5. Inspektorat adalah Kabupaten Buton Tengah; 
6. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Buton 
Tengah; 
7. Jabatan Fungsional adalah Sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu; 
8. Sub Koordinator adalah Jabatan Fungsional Ahli Muda yang 
diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan 
kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja. - 3 -