Apa saja yang diatur dalam Pasal 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO Nomor U Tahun 2020?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO Nomor U Tahun 2020 tentang RENCANA PENYEDIAAN PEMBANGUNAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, BAB XV - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 3 menetapkan:

Huruf a 
Yang dimaksud atas keterbukaan adalah bahwa masyarakat 
mengetahui PSU yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi 
masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan 
Psu. 
Hurufb 
Yang dimaksud asas akuntabilitas adalah bahwa proses penyerahan 
PSU yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang.-undangan. 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah menjamin 
kepastian ketersediaan PSU di lingkungan Perumahan dan 
permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui 
oleh Pemerintah Daerah serta kondisi dan kebutuhan masyarakat. 
Hurufd 
Yang dimaksud dengan keberpihakan adalah bahwa Pemerintah 
Daerah menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas bagi 
kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan 
permukiman; dan 
Hueuf e 
Yang dimaksud dengan keberlanjutan adalah bahwa Pemerintah 
Daerah menjamin keberadaan Sarana, dan Utilitas sesuai dengan 
peruntukannya.