Bagaimana redaksi normatif Pasal 10 dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 14 Tahun 2013?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 14 Tahun 2013 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA, BAB V - PELAKSANAAN PENYERTA AN MODAL, Pasal 10 berbunyi:

(1) Dengan Peraturan Daerah ini direncanakan Pemerintah Daerah akan 
melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada BUMD , BUMN dan 
Pihak Ketiga mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 20 20 maksimal 
sebesar Rp.1.7 06.623.57 4.000,00 (satu trilyun tujuh ratus enam milyar 
enam ratus dua puluh tiga juta lima ra tus tujuh puluh empat ribu rupiah) . 
(2) Ketentuan lebih lanjut meng enai rincian penyertaan modal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. 
(3) Penyertaan modal tahun 2013 kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada 
diberikan pada : 
a. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar 
Rp. 12.000.000.000, 00 (dua belas miliar rupiah) ditambah dana hasil 
Aset Management Unit (AMU) serta konversi cadangan tujuan Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang menjadi hak Pemerintah 
Daera h sebesar Rp. 213.791.000.000, - ( Dua ratus tiga belas milyar 
tujuh ratus Sembilan puluh satu juta rupiah); 
b. Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah 
sebesar Rp.10.000.000.000, 00 (sepuluh mily ar rupiah). 
(4) Perseroan Terbatas Pusat Rekreas i dan Promosi Pembangunan tidak 
mendapatkan penyertaan modal karena sudah terpenuhinya modal dasar , 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f . 
(5) Pelaksanaan besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) setiap tahun melalui mekanisme pembahasan APBD , dengan ketentua n: 
a. hanya dapat dilakukan setelah anggaran yang digunakan untuk urusan 
wajib Pemerintah Daerah terpenuhi ; 
b. besarannya di sesuai kan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah ; 
c. mempertimbangkan H asil evaluasi kinerja BUMD , BUMN da n Pihak 
Ketiga . 
(6) Apabila rencana p enyertaan Modal sampai dengan Tahun Anggaran 2020 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) belum terpenuhi, maka Peraturan 
Daerah ini tetap berlaku sampai dipenuhinya penyertaan modal dimaksud, 
kecuali ada perubahan terhadap Penyertaan Modal BUMD , BUMN dan 
Pihak Ketiga .