Menurut PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 19 Tahun 2020, apa isi dari Pasal 11?
Pasal Pasal 11 dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 19 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 201 9, pada , menyatakan:

(1) Penyaluran ADD Tahap Kesatu ke Rekening Kas Desa se bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan setelah 
Kepala Desa menyampaikan surat permohonan penyaluran kepada 
Bupati Cq. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
- 5 - 
 
urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa untuk 
divalidasi Tim Fasilitasi Tingkat Kabupate n dilampiri dokumen 
persyaratan sebagai berikut: 
a. surat pengantar Camat; 
b. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban 
Realisasi Pelaksanaan APB -Desa dilampiri dengan APBDes a 
berbasis aplikasi sistem keuangan Desa Tahun Anggaran 
sebelumnya ; 
c. dihapus 
d. RPJM Desa dan RKP Desa tahun berjalan untuk dilaporkan 
kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Pemerintahan Desa; 
e. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa Tahun Anggaran berja lan; dan 
f. Daftar Rencana Kegiatan Sumber Pendanaan ADD Tahun 
Anggaran berjalan. 
(2) Dalam hal Desa yang belum menyusun RPJM Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena tidak ada Kepala Desa, 
maka dapat menggunakan RPJM Desa sebelumnya dan/atau draft 
RPJM Desa yang telah disepakati dalam musyawarah Desa. 
(3) Penyaluran ADD Tahap Kedua ke Rekening Kas Desa sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah 
Kepala Desa menyampaikan surat permohonan penyaluran kepada 
Bupati Cq. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa untuk 
divalidasi Tim Fasilitasi Tingkat Kabupate n dilampiri dokumen 
persyaratan sebagai berikut: 
a. Surat pengantar Camat; 
b. LPPD tahun sebelumnya yang dihimpun di kantor Kecamatan; 
c. Laporan pertanggungjawaban bulanan manual dan berbasis 
aplikasi yang telah terserap minimal 6 0% ( enam puluh per 
seratus) dari ADD Tahap Kesatu , yang dilengkapi dengan Buku 
Kas Umum (BKU) khusus ADD , dan bukti 
penerimaan/pengeluaran (SPJ) kegia tan yang dibiayai dari ADD 
yang sesuai dengan peraturan perundang -undangan; dan 
d. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah realisasi 
bulanan manual dan berbasis aplikasi setiap akhir bulannya. 
- 6 - 
 
(4) Penyaluran ADD Tahap Ketiga ke Rekening Kas Desa se bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilaksanakan setelah 
Kepala Desa menyampaikan surat permohonan penyaluran kepada 
Bupati Cq. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan Pemerintahan di bidang Pemerintah Desa untuk divalidasi 
Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dilampiri dokumen persyaratan 
sebagai berikut: 
a. Surat pengantar Camat; 
b. Laporan pertanggungjawaban bulanan manual dan berbasis 
aplikasi yang telah terserap minimal 7 0% (tujuh puluh per 
seratus) dari ADD Tahap Kesatu dan Tahap Kedua, yang 
dilengkapi dengan B uku Kas Umum (BKU) khusus ADD, dan 
bukti penerimaan/pengeluaran (SPJ) kegiatatan yang dibiayai 
dari ADD yang sesuai dengan peraturan perundang -undangan; 
dan 
c. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah realisasi 
bulanan manual dan berbasis aplikasi se tiap akhir bulannya. 
(5) dihapus. 
 
3. Diantara ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal, 
yakni Pasal 25 A, sehingga Pasal 25 A berbunyi sebagai berikut :