Apa saja yang diatur dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor f> Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor f> Tahun 2022 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 5 menetapkan:

huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan 
penyusunan dan pelaksanaan promosi, pengembangan iklim, 
dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana umum dan peta potensi investasi 
daerah; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberian 
fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal yang 
menjadi kewenangan daerah; 
c. penyelenggaraan promosi penanaman modal yang 
menjadi kewenangan daerah; 
d. pengoordinasian dan sinkronisasi pemantauan, 
pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman 
modal yang menjadi kewenangan Kabupaten; 
e. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di 
bidang penanaman modal; dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
(3) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 
(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
, menyelenggarakan fungsi : 
a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, 
rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman 
modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun 
wilayah; 
b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/ 
kebijakan penanaman modal lingkup Daerah; 
c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal 
lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha 
melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan 
kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup 
Daerah; 
d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi 
promosi penanaman modal lingkup Daerah; 
e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di 
dalam dan luar negeri; 
f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi 
penanaman modal; 
g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal 
berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 
h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian 
permasalahan penanaman modal, dan pendampingan 
hukum; 
i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban 
perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan 
kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan; 
j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan 
sistem informasi penanaman modal; 
k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, 
perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, 
dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup 
daerah berdasarkan sektor usaha; dan 
l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, 
promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, 
pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada 
sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Bagian Keempat 
Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu