Apa saja yang diatur dalam Pasal 3 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 30 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 30 Tahun 2017 tentang STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN, BAB III - JENIS PELAYANAN, Pasal 3 menetapkan:

huruf a meliputi: 
a. Perizinan Berusaha. 
 
 
 
 
 
5 
 
b. Perizinan Nonberusaha , terdiri atas: 
1. Izin Reklame; 
2. Izin Layak Huni; 
3. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ; 
4. Surat Izin Praktik dokter umum; 
5. Surat Izin Praktik dokter spesialis; 
6. Surat Izin Praktik dokter peserta Program Internsip; 
7. Surat Izin Praktik dokter peser ta Program Pendidikan 
Dokter Spesialis (PPDS); 
8. Surat Izin Praktik dokter dengan kewenangan 
tambahan; 
9. Surat Izin Praktik dokter gigi; 
10. Surat Izin Praktik dokter gigi spesialis; 
11. Surat Izin Praktik dokter gigi peserta Program 
Pendidikan Dokter Gi gi Spesialis (PPDGS); 
12. Surat Izin Praktik dokter gigi dengan kewenangan 
tambahan; 
13. Surat Izin Praktik psikolog klinis; 
14. Surat Izin Praktik perawat; 
15. Surat Izin Praktik bidan; 
16. Surat Izin Praktik apoteker; 
17. Surat Izin Praktik tenaga teknis kefarmasian; 
18. Surat Izin Praktik tenaga sanitarian ; 
19. Surat Izin Praktik tenaga gizi; 
20. Surat Izin Praktik fisioterapis; 
21. Surat Izin Praktik okupasi terapis; 
22. Surat Izin Praktik terapis wicara; 
23. Surat Izin Praktik akupunktur t erapis; 
24. Surat Izin Praktik perekam medis dan informasi 
kesehatan; 
25. Surat Izin Praktik teknisi kardiovaskuler; 
26. Surat Izin Praktik refraksionis optisien/ optometris; 
27. Surat Izin Praktik teknisi gigi; 
28. Surat Izin Praktik penata anestesi; 
29. Surat Izin Praktik terapis gigi dan mulut; 
30. Surat Izin Praktik radiografer; 
31. Surat Izin Praktik elektromedis; 
32. Surat Izin Praktik ahli teknologi laboratorium medik; 
33. Surat Izin Praktik ortotis prostetis; 
34. Surat Izin Praktik tenaga kesehata n tradisional jamu; 
35. Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta; 
36. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta; 
37. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; 
dan 
38. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal. 
 
 
 
6 
 
c. Nonperizinan , terdiri atas: 
1. Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang (SKTR); 
2. Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah (P3T ); 
3. Persetujuan Pendirian Toko Swalayan dan Pusat 
Perbelanjaan Penanaman Modal Asing (PMA); 
4. Surat Keterangan Penelitian (SKP); 
5. Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL); dan 
6. Izin Kuliah Kerja Lapangan (KKN ).