Apa norma yang terkandung dalam Pasal 18 PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 28 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 28 Tahun 2021 tentang PENDELEGASIAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN, khususnya , Pasal 18, memuat:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah -daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 
3. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 
4. Undang -undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 
-2- 
 
 5. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pemb entukan 
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah 
beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang -Undang Nomor 11 
Tahun 2020 Tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 15); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16); 
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 
2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan terpadu 
satu pintu (lembaran Negara Republik Indone sia Tahun 2014 
Nomor 221) ; 
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 615); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahu n 2016 
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906); 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 138 Tahun 2017 tentang P enyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Daerah ( Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956) ; 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Majene ( Lembaran 
Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12); 
 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN 
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON 
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU . 
-3-