Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 6 Tahun 2011 pada Pasal 50?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA, BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI, Pasal 50 menyebutkan bahwa:

(1) Biaya pelayanan pengganti dokumen rekam medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a ditetapkan sebagai berikut:
a. bagi pasien baru untuk pasien umum dan peserta asuransi 
kesehatan sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
b. bagi pasien lama untuk pasien umum dan peserta asuransi 
kesehatan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
(2) Biaya obat dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku. 
(3) Tarif jasa pelayanan pemeriksaan dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c ditetapkan sebagai berikut:
a. pemeriksaan rawat jalan tingkat pertama oleh dokter umum atau 
dokter gigi sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);
b. pemeriksaan rawat jalan tingkat lanjutan oleh dokter spesialis 
sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
(4) Tarif jasa konsultasi dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 
huruf d ditetapkan sebagai berikut:
12a. konsultasi dokter spesialis pada pemeriksaan rawat jalan tingkat 
pertama sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
b. konsultasi dokter spesialis lain pada pemeriksaan rawat jalan 
tingkat lanjutan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
(5) Dalam hal Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf 
b berhalangan, Pasien Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dapat diperiksa 
oleh Dokter Umum pengganti, dengan dikenakan biaya sebesar Rp. 
9.000,- (sembilan ribu rupiah).
(6) Tarif jasa asuhan keperawatan setiap pasien ditetapkan sebesar Rp. 
3000,- (tiga ribu rupiah).
(7) Dalam hal dilakukan pelayanan tindakan medik operatif dan non 
operatif kepada pasien rawat jalan dikenakan tarif sebagaimana 
tercantum dalam lampiran II dan lampiran III Peraturan Daerah ini.
(8) Dalam hal dilakukan pelayanan penunjang diagnostik kepada pasien 
rawat jalan dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran IV 
Peraturan Daerah ini.
Bagian Keempat
Pelayanan Rawat Inap