Apa substansi hukum dari Pasal 2 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 8 Tahun 2009?
Materi muatan PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 8 Tahun 2009 tentang , khususnya BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 2, adalah:

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah pengembangan dan 
pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengintegrasikan 
berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan 
lintas pemangku kepentingan. 
Yang dimaksud dengan ”keberlanjutan” adalah pengembangan dan 
pengelolaan, irigasi diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan 
keberlangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan 
memperhatikan kepentingan generasi mendatang. 
Yang dimaksud ”kebersamaan dan kemitraan” adalah pengembangan 
dan pengelolaan irigasi dise lenggarakan dengan melibatkan seluruh 
pemangku kepentingan. 
 
 
Yang dimaksud dengan ”keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” 
adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi diselenggarakan 
dengan mengoptimalkan sumber daya yang terkandung di dalamnya. 
Yang dimaks ud ”keterbukaan” adalah pengembangan dan pengelola 
irigasi diselenggarakan dengan memberikan akses seluas luasnya 
 29 
kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan 
dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi. 
Yang dimaksud ”akuntabilitas” adalah pengembangan dan pengelolaan 
sistem irigasi dapat dipertanggung jawabkan baik proses pembiayaan 
maupun hasilnya kepada masyarakat. 
Yang dimaksud ”berkeadilan” adalah pengembangan dan pengelolaan 
irigasi dilapangan dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa 
keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak 
secara adil dan merata. 
Yang dimaksud ”partisipatif” adalah pengembangan dan pengelolaan 
sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani .