Apa bunyi lengkap Pasal 14 dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP, pada BAB IV - PENGGUNAAN DANA PEKON, Pasal 14 dinyatakan:

(1) Pemerintah Pekon wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Pekonsebagaimana dimasud dalam Pasal 13ayat (4).
(2) BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan kepadakeluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kretariasebagai berikut:
a.keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomilisi diPekonbersangkutan; dan
b.tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH),kartu sembako, kartu prakeija, bantuan sosial tunai dan programbantuan sosial Pemerintah lainnya.
(3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Pekon sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)merupakan petani, BLT Pekon dapat digunakanuntuk kebutuhan pembelian pupuk.
(4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimkasud pada ayat
(2)berdasarkan kelompok pekeijaan ditetapkan dengan peraturan
Peratin.
(5) Pendataaan keluarga penerima manfaat BLT Pekon sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
(6) Besaran BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkam
sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama
sampai dengan bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat.
(7) Pembayaran BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan selama 12(dua belas) bulan mulai bulan Januari.
(8) Dalam halpembayaran BLT Pekon bulan kedua sampai dengan bulan
kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Pekon pembayaran atas
selisih kekurangan BLT Pekon bulan berikutnya menggunakan dana
Pekon selain dana Pekon untuk BLT Pekon setiap bulan.
(9) Dalam halpembayaran BLT Pekon bulan kedua sampai dengan bulan
kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Pekon, selisih lebih Dana
Pekon untuk BLT Pekon diarahkan penggunaanya untuk kegiatan
pemulihan ekonomi lainnya diPekon.
(10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Pekonsebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peratin menetapkan peraturan
Peratin mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Pekon.
(11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan datakeluarga penerima manfaat BLT Pekon sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritaspenggunaan dan Pekon.