Apa substansi hukum dari Pasal 19 PERATURAN BUPATI SAROLANGUN Nomor 13 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN BUPATI SAROLANGUN Nomor 13 Tahun 2022 tentang ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS, khususnya , Pasal 19, adalah:

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Arsitektur dan Pe ta 
Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah 
Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 -2027; 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabun g Timur, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 390 3) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 
54 Tahun 1999 tentang Pe mbentukan Kabupaten Sarolangun, 
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3969); 
 2. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 200 8 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 
atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
SALINAN 
 dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 
 3. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publ ik (Le mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846); 
 4. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 
 5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tah un 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679) ; 
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang 
Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5357) ; 
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888 ) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
tenta ng Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178) ; 
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201 9 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 9 Nomor 18 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400 ); 
 11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 
 12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 112); 
 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 
Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem 
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 1829 ); 
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahu n 2018 Nomor 154) ; 
 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026); 
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 tahun 2 021 
tentang Perubahan Ke tiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sarolangun Tahun 20 21 Nomor 1); 
 17. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 58 Tahun 2020 ten tang 
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di 
Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun 
Tahun 2020 Nomor 58); 
 MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ARSITEKTUR DAN PETA 
RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKT RONIK 
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022 -2027.