Apa substansi hukum dari Pasal 20 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO Nomor U Tahun 2020?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO Nomor U Tahun 2020 tentang RENCANA PENYEDIAAN PEMBANGUNAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, khususnya BAB IV - PENYEDIAAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS, Pasal 20, adalah:

(1) Penyediaan sarana Pemerintahan dan pelayanan umum untuk rumah 
tidak bersusun dan rumah susun, berlaku ketentuan sebagai berikut: 
a.balai Rukun Tetangga (RT) untuk setiap 250 (dua ratus lima puluh) 
jiwa dengan luas 30 m 2 (tiga puluh meter persegi); 
b.balai Rukun Warga (RW) untuk jumlah penduduk minimal 3.000 (tiga 
ribu) jiwa dengan luas 50 m 2 (lima puluh meter persegi). 
c. balai ..... 14 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
-14- 
c.balai pertemuan, untuk jumlah penduduk minimal 2.500 (dua ribu 
lima ratus) jiwa, dengan luas tanah 300 m 2 (tiga ratus meter persegi); 
d.pos keamanan/hansip, untuk jumlah penduduk minimal 2.500 (dua 
ribu lima ratus) jiwa, dengan luas tanah 12 m 2 (dua belas meter 
persegi); 
e.gardu listrik, untuk jumlah penduduk minimal 2.500 (dua ribu lima 
ratus) jiwa, dengan luas tanah 30 m 2 (tiga puluh meter persegi); 
f.telepon umum, bis surat, untukjumlah penduduk minimal 2.500 (dua 
ribu lima ratus) jiwa, dengan luas tanah 30 m 2 (tiga puluh meter 
persegi); dan 
g.tempat parkir, untuk jumlah penduduk minimal 2.500 (dua ribu lima 
ratus) jiwa, dengan luas tanah 100 m 2 (seratus meter persegi). 
(2) Apabila jumlah penduduk belum memenuhi standar yang ditentukan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya perlu 
disediakan balai pertemuan dan pos keamanan lingkungan/hansip yang 
lokasinya diizinkan menjadi satu dengan Balai Rukun Warga/Balai 
Rukun Tetangga. 
Paragraf 8 
Penyediaan Sarana Perniagaan atau Pusat Perbelanjaan