Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 14 Tahun 2022 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 14 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuang an, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Paser. 
2. Bupati adalah Bupati Paser. 
3. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang 
Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang -undangan. 
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser. 
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser. 
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya 
disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang 
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, 
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkeb unan, 
perhutanan dan pertambangan. 
7. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang 
selanju tnya disebut Objek Pajak adala h Bumi dan/atau Bangun an yang 
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, 
kecu ali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usah a perkebunan, 
perhutanan, dan pertam bangan. 
8. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 
selanj utny a disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 
secara nyata mem punyai suat u hak atas bumi dan/atau memperoleh 
manfaat atas Bumi , dan/atau merniliki, menguasai , dan/atau memperoleh 
manfaat atas bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak. 
9. Piutang PBB-P2 adalah jumlah piutang PBB -P2 yang tercant um dalam 
SPPDT dan/atau SKPD atau Surat Keputusan Pembetulan/ 
Keberatan /Band ing/ Pengh apusan atau Pengurang an Sanksi Administasi 
yang masi h harus ditagih kepada wajib pajak atau penanggung paja k. 
10. Pengurangan PBB -P2 adalah pengurang an PBB -P2 yang terutang dalam 
SPPDT atau SKPD atau STPD PBB -P2 tahun pajak sebe lum dikelola oleh 
Pemerintah Daerah . 
- 5 - 
11. Penghapusan Sanksi Administratif adalah menghapuskan sanksi 
administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang timbul 
sebagai akibat dari pajak terutang, tidak atau kurang dibayar dalam masa 
pajak atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak 
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.