Apa saja yang diatur dalam Pasal 23 BAB I KETENTUAN UMUM   Pasal 1  Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Jambi. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. 6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keselurahan pengelolaan keuangan Daerah. 11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. Nomor 25 Tahun 2021?
Ketentuan dalam BAB I KETENTUAN UMUM   Pasal 1  Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Jambi. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. 6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keselurahan pengelolaan keuangan Daerah. 11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. Nomor 25 Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAMBI, BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Jambi. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. 6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keselurahan pengelolaan keuangan Daerah. 11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD, Pasal 23 menetapkan:

(1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya. (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. laporan penggunaan Hibah; b. pakta integritas dan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan berita acara serah terima barang/jasa bagi penerima Hibah berupa barang/jasa. (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui PD pemberi rekomendasi paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah sebagai obyek pemeriksaan. (5) Format laporan penggunaan dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 24 (1) Dalam hal penerima Hibah tidak menyampaikan pertanggungjawaban sampai dengan batas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Perangkat Daerah terkait wajib memberikan peringatan dengan menyampaikan peringatan tertulis kepada penerima Hibah maksimal 3 (tiga) kali; (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh penerima Hibah, maka menjadi tanggungjawab penuh penerima Hibah; Pasal 25 (1) Realisasi Hibah dalam bentuk uang dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. Pasal 26 (1) Realisasi Hibah berupa barang atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. 
(2) Format konversi dan pengungkapan Hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB III BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum Pasal 27 (1) Gubernur dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah. (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Pasal 28 Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) meliputi : a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; b. lembaga non Pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pasal 29 (1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. (2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD. (3) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disatukan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penyampaiannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. 
(4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 30 (1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima Bantuan Sosial. (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima. (3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima. (4) Bantuan Sosial tidak dapat diberikan atas usulan yang sudah merupakan cakupan program dan kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah. Bagian Kedua Kriteria dan Persyaratan Pemberian Bantuan Sosial Pasal 31 (1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria : a. selektif; b. memenuhi persyaratan penerima bantuan; c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan d. sesuai tujuan penggunaan. (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial dan tidak untuk dihibahkan atau diberikan kembali sebagai bantuan kepada pihak lainnya. (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. memiliki identitas yang jelas; dan b. berdomisili dalam wilayah Administratif Pemerintah Daerah. (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. 
(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi : a. rehabilitasi sosial; b. perlindungan sosial; c. pemberdayaan sosial; d. jaminan sosial; e. penanggulangan kemiskinan; dan f. penanggulangan bencana. Pasal 32 (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi. Pasal 33 (1) Individu dan/atau keluarga dapat diberikan Bantuan Sosial yang direncanakan dengan mengajukan usulan/proposal yang meliputi hal-hal sebagai berikut: a. surat permohonan kepada Gubernur; 
b. rencana anggaran belanja (RAB); c. surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; d. fotocopy KTP/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa yang masih berlaku; e. fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang telah disahkan; f. nomor telepon yang bisa dihubungi; dan/atau g. kepada siswa yang tidak mampu namun berprestasi dalam melaksanakan pendidikan harus melampirkan surat keterangan aktif dari sekolah untuk siswa. (2) Kelompok masyarakat dan lembaga non pemerintah dapat diberikan Bantuan Sosial dengan mengajukan usulan/proposal, yang meliputi hal-hal sebagai berikut: a. surat permohonan kepada Gubernur; b. rencana anggaran belanja (RAB); c. struktur kepengurusan organisasi/lembaga yang jelas; d. fotocopy KTP ketua organisasi yang masih berlaku; e. surat keterangan keberadaan organisasi/lembaga dari pejabat setempat; f. surat izin operasional lembaga dari pejabat yang berwenang; dan g. nomor telepon yang bisa dihubungi. Bagian Ketiga Penganggaran Pasal 34 (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Gubernur. (2) Penganggaran belanja Bantuan Sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait. (3) Penganggaran belanja Bantuan Sosial tidak direncanakan dianggarkan pada PPKD di Belanja Tidak Terduga. (4) Usulan permintaan atas Bantuan Sosial tidak terencana dilakukan oleh SKPD terkait. (5) Gubernur menunjuk PD terkait untuk melakukan evaluasi atas usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (6) Kepala PD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD. 
(7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah. Pasal 35 (1) Rekomendasi Kepala PD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7) dan ayat (8) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS. (2) Setelah KUA dan PPAS ditetapkan, tidak ada lagi penambahan jumlah calon penerima dan alokasi anggaran untuk Bantuan Sosial. (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang. Pasal 36 (1) Bantuan Sosial berupa uang dan barang dicantumkan dalam RKA-SKPD. (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 37 (1) Penganggaran belanja Bantuan Sosial yang direncanakan, dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait. (2) Objek belanja Bantuan Sosial dan rincian objek belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. individu/dan atau keluarga ; b. masyarakat ; dan c. lembaga non pemerintah. Pasal 38 (1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial dicantumkan dalam lampiran IV Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. (2) Format lampiran IV Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
Bagian Keempat Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 39 Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan barang berdasarkan atas DPA-SKPD terkait. Pasal 40 (1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, atas usulan SKPD pemberi rekomendasi. (2) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3). (3) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan pejabat berwenang dalam mendapat persetujuan Gubernur setelah diverifikasi oleh SKPD terkait. (4) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) ke rekening penerima. (5) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kwitansi sebagai bukti penerimaan uang dan dibubuhi meterai secukupnya. Pasal 41 Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pasal 42 (1) Pencairan dana Bantuan Sosial khususnya dalam bentuk uang, dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pencairan oleh penerima Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui SKPD pemberi rekomendasi. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan administrasi persyaratan sebagai berikut : a. rencana anggaran belanja yang sudah disesuaikan dengan anggaran yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang penetapan penerima dan besaran Bantuan Sosial tahun berkenaan; b. susunan struktur kepengurusan organisasi terbaru; 
c. fotocopy KTP ketua organisasi terbaru; d. fotocopy nomor rekening Bank Jambi atas nama organisasi/ yayasan/lembaga, bukan atas nama pribadi; e. pakta integritas dari penerima bantuan; dan f. surat pernyataan tanggungjawab. (3) Setelah mengevaluasi kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan, selanjutnya SKPD pemberi rekomendasi meneruskan ke Badan Keuangan Daerah. (4) Mekanisme pencairan Bantuan Sosial yang direncanakan khususnya dalam bentuk barang, diproses oleh SKPD terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Format pakta integritas, surat pernyataan belum pernah menerima bantuan sosial pada tahun sebelumnya dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f tercantum dalam Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 43 (1) Pencairan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pencairan oleh calon penerima Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui SKPD terkait. (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan administrasi persyaratan sebagai berikut: a. surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang; b. fotocopy KTP yang masih berlaku; c. surat pernyataan bertanggungjawab; dan d. foto/dokumentasi. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru dapat direalisasikan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang. Pasal 44 (1) Mekanisme pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. bendahara pengeluaran PPKD membuat SPP setelah melengkapi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (3); dan b. PPK-PPKD selanjutnya menerbitkan SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPP, SPM dan kelengkapannya untuk kemudian dilakukan otorisasi serta diteruskan ke Bank Jambi. (3) Bank Jambi selaku penyimpan uang milik Pemerintah Daerah melakukan transfer dana kepada rekening penerima Bantuan Sosial sesuai dengan besaran dana yang tercantum dalam SP2D. Pasal 45 Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut: a. kepala SKPD mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD; b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB. c. format RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. d. format verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Bagian Kelima Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bantuan Sosial Pasal 46 (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui kepala PD terkait dengan tembusan kepada PPKD. (2) Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui kepala PD terkait. Pasal 47 (1) Bantuan Sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bantuan Sosial pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. (2) Bantuan Sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait. Pasal 48 (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya. 
(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga. Pasal 49 (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial meliputi: a. usulan/proposal dari calon penerima Bantuan Sosial kepada Gubernur; b. keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial; c. pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan/proposal; dan d. bukti transfer uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang, atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang. (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap Bantuan Sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. (3) Pertanggungjawaban bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. nota persetujuan dari Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang; dan b. tanda terima uang beserta rincian peruntukan penggunaannya. Pasal 50 (1) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya. (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial meliputi: a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial; b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang; dan d. dokumentasi jika Bantuan Sosial dalam bentuk fisik. (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku obyek pemeriksaan.