Jelaskan isi kandungan Pasal 13 dari PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAII Nomor 3 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAII Nomor 3 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA, ketentuan pada BAB VI - AZAS DAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, Pasal 13 berbunyi:

(I) Kaur Keuangan dan/atau Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c 
melaksanakan fungsi kebendaharaan. 
(2) Kaur Keuangan dan/atau sebagaimana dimaksud pada ayat (I) rnempunyai tugas : 
a. Menyusun RAK Desa; 
b. Melakukan penatausahaan yang rneliputi menerima, menyimpan, 
menyetorkan/membayarkan, menatausahakan dan mempertangungjawabkan penerimaan 
pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. 
Scanned with CamScanner 
- 1%­ 
(3) Kaur Keuangan dan'atau Hendahara Desa dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan 
memhki Nomor Pokok Wajb Pajak pemerintah Desa 
AB VII 
STRUKTUR APB Desa 
asal 14 
(I) APBDesa terdiri dari 
a Pendapatan Desa; 
b Belanja Desa, 
c. Pembiayaan Desa 
(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa 
dalam I (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh 
Desa. 
(3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas kelompok: 
a. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PA Desa) yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, 
swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli Desa lain; 
b. Kelompok transfer yang terdiri dari dana desa, bagian dari Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, 
dan Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten; dan 
c. Kelompok pendapatan lain yang terdiri atas penerimaan dari hasil kerjasama Desa, 
penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa, penerimaan hibah sumbangan 
dari pihak ketiga, koreksi kesalahan tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan 
penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan, bunga Bank, dan pendapatan lain 
Desa yang sah 
( 4) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang 
merupakan kewajiban Desa dalam I (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh 
pembayarannya kembali oleh Desa. 
(5) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas bidang: 
a. penyelenggaraan pemerintahan Desa; 
b pelaksanaan pembangunan Desa; 
e pembmaan kemasyrakatan Desa, 
d pemherdavaan masvarakat Desa: 
e. penanggulangan, keadaan darurat dan mendesak Desa. 
Scanned with CamScanner 
- 19­ 
(6) Jenis belanja sebagaimana pada ayat (5), terdiri atas: 
a. belanja pegawai, 
b belanja barang/jasa, 
c. belanja modal, 
d belanja tak terduga 
(7) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan semua 
penerimaan yang perlu dbayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, 
baik pada tahun anggran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya 
t Pembayaan Desa scbagammana dimaksud pada ayat (7), terdiri atas kelompok: 
a. Penermaan pembayaan; 
b. Pengeluaran pembiayaan 
(9) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi: 
a. SilPA tahun sebelumnya; 
b. Pencairan dana cadangan, 
c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. 
( 10) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hurufb terdiri alas: 
a. Pembentukan dana cadangan; 
b. Penyertaan modal. 
( 11) Sil PA sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a paling sedikit meliputi pelampauan 
penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan yang 
belum selesai atau lanjutan.