Apa substansi hukum dari Pasal 50 PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor /4 Tahun 2020?
Materi muatan PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor /4 Tahun 2020 tentang STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISIKAN DAERAH, khususnya BAB VI - TINJAUAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN, Pasal 50, adalah:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Kerangka pemikiran 
pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut adalah bahwa Kesejahteraan sosial 
merupakan suatu kondisi yang hares diwujudkan bagi seluruh warga negara di 
dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak 
dan mampu mengembangkan sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 
100 
Hal tersebut merupakan salah sato amanat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat 
yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
Namun pada kenyataannya permasalahan yang berkaitan dengan 
kesejahteraan sosial cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. 
Masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena 
kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial. Akibatnya mereka mengalami 
kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati 
kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah sangat 
membutuhkan peran masyarakat namun Pemerintah tetap perlu mengatur tentang 
peran masyarakat tersebut khususnya mengenai pendaftaran lembaga yang 
menyelenggarakan kesejahteraan sosial dan izin bagi lembaga kesejahteraan sosial 
asing. Pendaftaran dan perizinan tersebut dimaksudkan sebagai upaya 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang lebih profesional dimasa mendatang. 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya 
Penanggulangan Fakir Miskin. 
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 merupakan pelaksanaan 
ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan 
fakir miskin. Peraturan Pemerintah ini dibentuk dengan kerangka pemikiran bahwa 
Fakir Miskin merupakan suatu keadaan seseorang yang tidak dapat memenuhi 
Kebutuhan dasar sebagai akibat tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau 
mempunyai sumber mata pencaharian namun tidak mencukupi untuk memenuhi 
kebutuhan dasarnya. 
101 
Untuk dapat mengatasi hal tersebut diperlukan upaya penanganannya secara 
terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan 
pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar 
setiap warga negara. 
7. Peraturan Presiden tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 
Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan telah diterbitkan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Presiden (Perpres) tersebut pada Pasal 1 
menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan 
program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, 
terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi 
jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. 
Selanjutnya Pasal 2 menyatakan bahwa arah kebijakan penanggulangan kemiskinan 
nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang, sedang arah 
kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah. 
Hal lain yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 adalah 
tentang strategi penanggulangan kemiskinan yang isinya: a) mengurangi beban 
pengeluaran masyarakat miskin; b) meningkatkan kemampuan dan pendapatan 
masyarakat miskin; c) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro 
dan kecil; dan d) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan 
kemiskinan. Hal tersebut tercantum pada Pasal 3. 
102