Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO Nomor U Tahun 2020.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO Nomor U Tahun 2020 tentang RENCANA PENYEDIAAN PEMBANGUNAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Daerah mi, yang dimaksud dengan: 
1.Daerah adalah Kabupaten Bungo. 
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo. 
3.Bupati adalah Bupati Bungo. 
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bungo. 
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD sebagai 
penyelenggara urusan pemerintahan dilingkungan Pemerintah daerah. 
6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bungo. 
7.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang 
memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat 
berfungsi sebagaimana mestinya. 
8.Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk 
penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan 
budaya. 
9.Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. 
10.Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan 
tempat tinggal atau Iingkungan hunian yang dilengkapi dengan 
prasarana, sarana, dan utilitas. 
11.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan 
lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang 
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian 
dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 
12.Prasarana, Sarana dan Utilitas untuk selanjutnya disebut PSU. 
13. Rencana.....5 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
-5- 
13.Rencana tapak/Site Plan adalah rencana tapak lingkungan dengan 
fungsi tertentu yang memuat rencana tata bangunan, jaringan sarana 
clan prasarana fisik serta fasilitas lingkungan. 
14.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal 
Yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan 
martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya. 
15.Rumah tidak bersusun adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai 
tempat tinggal atau lingkungan hunian yang terdiri dari lebih dan 5 
(lima) kaveling. 
16.Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam 
suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan 
secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan 
merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan 
digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang 
dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. 
17.Penyerahan PSU adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan 
dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab 
pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah. 
18.Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima 
kelengkapan administrasi berupa janiinan. 
19.Berita Acara Serah Tenima Fisik adalah serah terima seluruh atau 
sebagian PSU berupa tanah dan/atau bangunan dari pengembang 
kepada Pemerintah Daerah. 
20.Pengembang adalah Institusi atau lembaga, penyelenggara pembangunan 
perumahan dan permukiman. 
21.Masyarakat adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) 
penghuni perumahan dan permukiman, atau asosiasi penghuni untuk 
rumah sususn. 
22.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh 
atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dan 
perolehan lain yang sah. 
23.Pengelolaan Barang adalaki pejabat yang berwenang dan bertanggung 
jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 
24.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
barang milik daerah. 
25.Lahan..... 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
Win 
25.Lahan adalah luasan areal yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan 
untuk kegiatan pelaksanaan bangunan. 
26.Lahan siap bangun adalah kondisi lahan matang yang siap untuk 
dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan diatasnya. 
27.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah bagian dan 
ruang-ruang terbuka suatu wilayah yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, 
clan vegetasi guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung 
yang dihasilkan oleh RTH tersebut yakni keamanan, kenyamanan clan 
keindahan. 
28.Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memproses 
Penyerahan PSU Perumahan dan permukiman