Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor % Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor % Tahun 2021 tentang KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, , Pasal 1 berbunyi:

huruf 
(b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, terhadap Pejabat 
Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain 
dapat diberikan biaya perjalanan dinas dalam negeri yang 
besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat 
Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain Di Lingkungan 
Pemerintajj (abupaten Bungo; 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1-956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung 
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
4. Undang-Undang.....2 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/SALINAN
-2- 
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 
tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 
12. Peraturan.....3 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
-3- 
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
13.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bungo Tahun 2007 Nomor 12); sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang 
perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 
tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 16); 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI 
PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL 
NEGARA, DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BUNGO. 
KETENTUAN UMUM