Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN , RISET, DAN TEKNOLOGI Nomor LOGI Tahun 1945?
Substansi PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN , RISET, DAN TEKNOLOGI Nomor LOGI Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya 
disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama 
untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan 
pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana 
program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk 
mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan. 
2. Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan 
untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh 
peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan 
menengah. 
3. Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang 
selanjutnya disebut Dana BOS Kinerja adalah program 
Pemerintah Pusat yang dialokasikan bagi satuan 
- 4 - 
 
https://jdih.kemdikbud.go.id/ pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja 
baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang 
ditetapkan oleh Kementerian. 
4. Dana Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi yang 
selanjutnya disebut Dana BOS Afirmasi adalah program 
pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan 
pendidikan dasar dan menengah yang berada di Daerah 
Khusus yang ditetapkan oleh Kemen terian. 
5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah 
salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang 
pendidikan dasar. 
6. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat 
SDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal 
yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang 
pendidikan dasar. 
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat 
SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal 
yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenj ang 
pendidikan dasar. 
8. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya 
disingkat SMPLB adalah salah satu bentuk satuan 
pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan 
khusus pada jenjang pendidikan dasar. 
9. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disin gkat SMA 
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang 
pendidikan menengah. 
10. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya 
disingkat SMALB adalah salah satu bentuk satuan 
pendidikan formal yang meny elenggarakan pendidikan 
khusus pada jenjang pendidikan menengah. 
11. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat 
SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal 
yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada 
jenjang pendidikan menengah yang memp ersiapkan 
peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu. 
- 5 - 
 
https://jdih.kemdikbud.go.id/ 12. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB 
adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang 
terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan 
dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu 
manajemen pengelolaan. 
13. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang ditetapkan oleh 
Kementerian sebagai pelaksana program sekolah 
penggerak yang berfokus pada peningkatan kompetensi 
peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong 
perwujudan profil pelajar Pancasila. 
14. Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan yang 
selanjutnya disebut SMK Pusat Keunggulan adalah 
sekolah menengah kejuruan yang ditetapkan oleh 
Kementerian sebagai pelaksana program sekolah 
menengah kejuruan pusat keunggulan yang berfokus 
pada pengembangan serta peningkatan kualitas dan 
kinerja dengan bidang prioritas yang diperkuat dengan 
kemitraan dan penyel arasan dengan dunia kerja serta 
menjadi rujukan bagi SMK lainnya. 
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 
mengembangkan potensi diri melalui proses 
pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis 
pendidikan tertentu. 
16. Daerah Khusus adalah adalah daerah yang terpencil atau 
terbelakang , daerah dengan kondisi masyarakat adat 
yang terpencil daerah perbatas an dengan negara lain , 
daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, 
atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. 
17. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendidikan. 
 
 
- 6 - 
 
https://jdih.kemdikbud.go.id/ Pasal 2 
Pengelolaan Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi 
dilakukan berdasarkan prinsip: 
a. fleksibilitas yaitu penggunaan dana dikelola sesuai dengan 
kebutuhan sekolah; 
b. efektivitas yaitu penggunaan dana diupayakan dapat 
memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk 
mencapai tujuan pendidikan di sekolah; 
c. efisiensi yaitu penggunaan dana diupayakan untuk 
meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya 
seminimal mungkin dengan hasil yang optimal; 
d. akuntabilitas yaitu penggunaan dana dapat 
dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan 
pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan; dan 
e. transparansi yaitu penggunaan dana dikelola secara 
terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku 
kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.