Apa bunyi lengkap Pasal 12 dalam PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG Nomor l Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG Nomor l Tahun 2022 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, pada BAB III - BELANJA TIDAK TERDUGA, Pasal 12 dinyatakan:

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai 
keadaan darurat dilakukan dengan tahapan: 
a.W alikota menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam,
bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian
luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan;
b.berdasarkan penetapan status oleh Walikota dan/atau dokumen
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi
mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
c.Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat
membuka rekening untuk menampung pencairan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.PPKD selaku BUD melakukan verifikasi usulan dana, paling lama 1
(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan
belanja, apabila hasil verifikasi sesuai ketentuan, PPKD mengajukan
usulan penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut kepada
W alikota untuk memperoleh persetujuan dengan menerbitkan
Keputusan Walikota tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga
untuk Keperluan tersebut atas beban APBD;
e.berdasarkan rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud
dalam huruf d, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan
belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan
tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak
diterimanya rencana kebutuhan belanja;
f.pencairan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat
dilakukan dengan mekanisme tambah uang sesuai sistem dan
prosedur pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam
Peraturan W alikota;
g.pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf f diserahkan kepada
Bendahara Pengeluaran SKPD yang mengajukan rencana
kebutuhan belanja;
h.penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh
Bendahara Pengeluaran SKPD yang mengajukan rencana
kebutuhan belanja;
1.format rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada
huruf b tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini;
J.format buku kas umum sebagaimana dimaksud pada huruf h
tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.