Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor o2 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor o2 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALUEN, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah edalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Tapin.
-8-
4. Inspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Tapin.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Deca yang selanjutnya
disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tapin.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut
BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Tapin.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA
adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin.
8. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tapin sebagai
Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kelja lingkup
Kecamatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjuthya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Daerah.
10. Desa adalah Deca dan Desa Adat atau yang disebut dengan
mama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memihiki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormti
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
11.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalaln
Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
mama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.
-9-
13. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan
rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah
dan Pemerintah Daerah.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan waldl dari penduduk Desa berdacarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.
16. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memakca
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
17. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana
perimbangan yang diterima Daerah dalain APBD setelah
dikurangi dana alokasi lchusus.
19. Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHPD
adalah penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Daerah.
20. Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHRD
adalah penyisihan sebagian hasil penerimaan Retribusi Daerah.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Deca yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan
barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban Desa.
-10-
22. Pengelolaan Keuangan Deca adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatauschaan, pelaporan
dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
23.Bobot Desa adalah nilai Desa tertentu sebagai dasar
penghitungan pembagian ADD, BHPD dan BHRD yang
ditentukan berdasarkan penjumlahan variabel independen.
24. Penyaluran adalah transfer dana dari rekening kas Daerah ke
rekening kas Deca.
25. Kurang Salur adalah realisasi penerimann transfer yang belum
ditransfer ke rekening kas Desa sesuai ketentuan pagu indikatif
yang berlaku.
26. Lebih salur adalah realicasi yang sudah di transfer ke rekening
kas Desa melebihi ketentuan pagu defmitif yang berlaku.