Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal  18 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 22 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 22 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, pada BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  18 menjelaskan:

(1) Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dipimpin oleh 
seorang Kepala Sub Bidang . 
(2) Kepala ... 
36 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 (2) Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang 
Pendapatan Asli Daerah 2 lingkup pengelolaan Pajak Bumi 
dan Bangunan. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 2), Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup Pajak Bumi 
dan Bangunan ; 
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup Pajak Bumi 
dan Bangunan ; 
c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup Pajak Bumi 
dan Bangunan ; 
d. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan 
fungsi -fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
lingkup Pajak B umi dan Bangunan ; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan 
adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan 
kinerj a lingkup Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan aga r 
tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 
c. menyusun bahan kebijakan teknis lingkup Pajak Bumi 
dan Bangunan; 
d. menerima dan meneliti kelengkapan dokumen 
permohonan pelayanan pajak bumi dan bangunan ; 
e. melaksanakan penilaian objek pajak sebagai dasar 
pengenaan pajak bumi dan bangunan; 
f. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan Nomor Objek 
Pajak (NOP) untuk pajak bu mi dan bangunan; 
g. melaksanakan penyiapan bahan SPPT Buku 1, Buku 2, 
Buku 3, Buku 4, dan Buku 5 ; 
h. melaksanakan ... 
37 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 h. melaksanakan penyusunan data tunggakan Pajak Bumi 
dan Bangunan ; 
i. melaksanakan penyiapan bahan usulan penghapusan 
piutang pajak bumi d an bangunan ; 
j. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai 
dengan kewenangannya; 
k. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pe merintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban 
kepada atasan; dan 
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Paragraf 2 
Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah