Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 5 Tahun 2003 pada Pasal  15?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 5 Tahun 2003 tentang PAJAK REKLAME, BAB     VI - TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK, Pasal  15 menyebutkan bahwa:

(1) SPtPD sebagaimana dimaksud di atas dalam Pasal 14 ayat (1) 
digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan 
Pajak sendiri yang terhutang ; 
 
(2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah saat terutangnya pajak, 
Walikota Tasikmalaya dapat menerbitkan : 
a. SKPDKB ; 
b. SKPDKBT; 
c. SKPDN. 
 
(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan : 
a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak 
yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan 
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk 
jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan dihitung 
sejak pajak terhutang ; 
b. Apabila StPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang 
ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, diken akan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebelum 
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat untuk jangka waktu 
paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat 
terutangnya pajak ; 
c. Apabila kewajiban mengisi SPtPD ti dak dipenuhi, pajak yang 
terhutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi 
administrasi sebesar 25 % ( dua puluh lima persen ) dari pokok 
pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % 
( dua persen ) sebelum dihitung dari pajak ya ng kurang atau 
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh 
empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ; 
d. SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula 
belum ter ungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak 
 
yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa 
kenaikan sebesar 100 % (seratus persen ) dari jumlah kekurangan 
pajak tersebut ; 
e. SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan 
apabila ju mlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah 
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ; 
f. Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan 
SKPDKBTsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b 
tidak atau tidak sep enuhnya dibayar dalam jangka waktu yang 
telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah 
dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua 
persen ) sebulan ; 
g. Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) tidak d ikenakan apabila wajib pajak melaporkan 
sendiri.