Bagaimana redaksi normatif Pasal 3 dalam PERATURAN MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 03 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 03 Tahun 2021 tentang FASILITASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR PERTANIAN, BAB II - PELAKSANMN KUR, Pasal 3 berbunyi:

(1) Penerima KUR berupa kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas: 
a. anggota yang memiliki usaha produktif dan layak 
dibiayai; atau 
b. anggota pelaku usaha pemula yang telah memiliki 
surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan 
dari ketua kelompok usaha. 
(2) Jumlah anggota pelaku usaha pemula sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak lebih dari jumlah 
anggota yang memiliki usaha produktif dan layak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. 
-5 -
(3) Persyaratan Penerima KUR yang berupa kelompok 
usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), 
sebagai berikut: 
a. dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan 
mitra usaha; 
b. memiliki surat keterangan kelompok usaha yang 
diterbitkan oleh dinas / instansi terkait; 
c. pengajuan permohonan kredit/pembiayaan melalui 
ketua kelompok usaha dengan jumlah pengajuan 
berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang 
diajukan oleh masing-masing anggota kelompok 
usaha; 
d. perjanjian kredit/pembiayaan dilakukan oleh 
masing-masing anggota kelompok usaha dengan 
penyalur KUR; 
e. dalam hal hasil penilaian Penyalur atas pengajuan 
kredit/pembiayaan membutuhkan agunan 
tambahan, dapat memberikan agunan tambahan 
kolektif yang bersumber dari aset kelompok usaha 
itu sendiri atau aset dari sebagian anggota 
kelompok usaha yang dapat dipertanggungjawabkan 
melalui mekanisme tanggung renteng; dan/ atau 
f. dalam hal terdapat kegagalan pembayaran angsuran 
kredit/pembiayaan, ketua kelompok usaha 
mengoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung 
renteng anggota kelompok usaha. 
Bagian Kedua 
Penyalur KUR 
Pasal4 
(1) Penyalur KUR terdiri atas: 
a. Lembaga Keuangan; 
b. Koperasi; atau 
c. Penyalur KUR bentuk lain. 
(2) Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi persyaratan. 
-6 -
(3) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
pelaksanaan KUR.