Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor TAHUN2O21 Tahun 2014?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor TAHUN2O21 Tahun 2014 tentang PEDOMAN UMUM PROGRAM GERAKAN DUSUN MEMBANGUN, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan: 
1.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 
wilayah yang berwenang mengatur clan mengurus urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
2.Daerah adalah Kabupaten Bungo. 
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo. 
5.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah 
Bupati Bungo. 
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
7.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dusun yang selanjutnya 
disebut Dinas PMD adalah Perangkat Daerah yang 
membidangi Pemberdayaan Masyarakat Dusun. 
8.Kepala Dinas PMD yang selanjutnya disingkat Kadis PMD 
adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan 
Pemberdayaan Masyarakat Dusun. 
9.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 
disingkat dengan BPKAD adalah Perangkat Daerah yang 
membidangi pengelolaan keuangan dan aset Daerah. 
10.Kepala BPKAD adalah Kepala Perangkat Daerah yang 
membidangi urusan pengelola keuangan dan aset Daerah. 
11.Gerakan Dusun Membangun yang selanjutnya disingkat GDM 
adalah program pemerintah daerah kepada pemerintah dusun 
sebagai stimulus percepatan pembangunan di dusun dalam 
rangka menuju Bungo Maju dan Sejahtera. 
12.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat 
daerah. 
13.Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Kecamatan. 
14. Dusun ... 4 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
-.4- 
14.Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
15.Pemerintahan dusun adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan clan kepentingan masyarakat setempat dalam 
system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
16.Pemerintah dusun adalah Rio dibantu perangkat 
dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dusun. 
17.Rio adalah kepala pemerintahan dusun yang dipilih oleh 
masyarakat dusun secara langsung. 
18.Perangkat dusun adalah unsur pembantu Rio yang terdiri dan 
sekretariat, pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 
19.Badan Permusyawaratan Dusun yang selanjutnya disingkat 
BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi 
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Dusun sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan dusun. 
20.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dusun adalah 
Rio yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan du sun. 
21.Sekretaris dusun yang selanjutnya disingkat sekdus adalah 
koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan dusun. 
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Dusun yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah perangkat dusun yang melaksanakan 
pengelolaan keuangan dusun. 
22.Kepala Seksi adalah unsur pelaksana teknis kegiatan di 
pemerintah dusun sesuai bidangnya. 
23.Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
24.Peraturan dusun adalah peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Rio setelah dibahas dan disepakati bersama 
Badan Permusyawaratan Dusun (BPD). 
25.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dusun yang 
selanjutnya disingkat RPJMDus adalah Rencana Kegiatan 
Pembangunan Dusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 
26.Rencana Kerja Pemerintah Dusun yang selanjut disingkat 
RKPDus adalah penjabaran dari Rencana KerjaPembangunan 
Pemerintah Dusun untuk jangka waktu I (satu) tahun. 
27.Anggaran Pendapatan clan Belanja Dusun yang selanjutnya 
disingkat APBDus adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan dusun, clan ditetapkan dengan peraturan 
dusun. 
28.Rekening Kas Dusun adalah rekening tempat penyimpanan 
uang pemenintah dusun yang menampung seluruh 
penenimaan dusun dan digunakan untuk membayar seluruh 
pengeluaran dusun pada Bank yang ditetapkan. 
29.Fasilitator Kabupaten yang selanjutnya disingkat Faskab 
adalah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan 
pendampingan dan supervisi. 
30.Rencana. . .5 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
-5- 
30.Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB 
adalah rincian rencana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan 
0DM yang dibuat oleh kepala seksi sesuai dengan beban 
kerjanya. 
31.Tim Koordinasi Kabupaten adalah Tim Lintas Perangkat 
Daerah yang dibentuk oleh Bupati untuk mempermudah 
koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan 0DM. 
32.Madrasah Diniyah yang selanjutnya disingkat Madin adalah 
satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah 
melalui sistem kiasikal serta menerapkan jenjang pendidikan. 
33.Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang 
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa 
atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan 
kehidupan masyarakat. 
34.Kewenangan Lokal Bersakala Desa adalah kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masayarakat desa yang 
telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan 
oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau 
mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul 
karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.