Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 8 NOMOR J4TAHUN 2021 Nomor J4TAHUN Tahun 2021.
Redaksi dari NOMOR J4TAHUN 2021 Nomor J4TAHUN Tahun 2021 tentang , pada BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, Pasal 8 menjelaskan:

( 1) Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis mempunyai tugas: 
menyusun inventarisasi data dan informasi sumber 
daya alam; 
menyusun RPPLH; 
menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi 
pemuatan RPPLH dalam RPJPD dan RPJMD; 
melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
RPPLH; 
melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan 
tentang RPPLH; 
melakukan pengesahan KLHS; 
melakukan pemantauan dan evaluasi KLHS; 
menyusun dan melaksanakan KLHS rencana tata 
ruang; 
1. menyusun dan melaksanakan KLHS RPJPD/RPJMD; 
menyusun dan melaksanakan KLHS untuk KRP yang 
berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan 
hidup; 
melakukan penentuan daya dukung dan daya 
tampung lingkungan hidup; 
I. menyusun bahan koordinasi penyusunan tata ruang 
yang berbasis daya dukung dan daya tampung 
lingkungan hidup; 
menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup 
(Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan Pendapatan 
Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme 
insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup); 
menyusun bahan koordinasi penyusunan tata ruang 
yang berbasis daya dukung dan daya tampung 
lingkungan hidup; 
10 
pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen 
pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan 
lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, DELH, DPLH, 
audit/ persetujuan lingkungan, dan analisis resiko 
lingkungan hidup); 
perumusan tim kajian dokumen lingkungan hidup 
yang transparan (tim uji kelayakan, tim ahli, dan 
instansi terkait); 
pelaksanaan proses persetujuan teknis; 
pelaksanaan penilaian atau pemeriksaan terhadap 
dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, DELH, dan 
DPLH); 
pelaksanaan proses persetujuan lingkungan; 
pelayanan Surat Pernyataan Kesanggupan 
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup 
(SPPL); 
pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan 
iklim; 
pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan 
profil emisi GRK; 
pelaksanaan perlindungan sumber daya alam; 
aa. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam; 
bb. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya 
alam; 
cc. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam; 
dd. pelaksanaan konservasi dan pengelolaan 
keanekaragaman hayati; 
ee. perumusan rencana pengelolaan keanekaragaman 
hayati; 
ff. pelaksanaan pengelolaan taman keanekaragaman 
hayati di luar kawasan hutan; 
gg. pelaksanaan pengelolaan taman keanekaragaman 
hayati lainnya; 
hh. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan RTH; 
11. pengembangan kapasitas kelembagaan dan Sumber 
Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan 
keanekaragaman hayati; 
lJ. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana 
keanekaragaman hayati; 
kk. pelaksanaan pelaksanaan penghijauan taman kota, 
hutan kota dan RTH yang menjadi aset Pemerintah 
Daerah; 
11. pelaksanaan pembibitan dan pelayanan tanaman 
hias; 
mm. pelaksanaan pengawasan dan pelestarian taman 
kota, hutan kota dan RTH; 
9 
Bagian Kedua 
BIDANG TATA LINGKUNGAN