Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 8 PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 42 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 42 Tahun 2022 tentang APLIKASI SISTEM ELEKTRONIK REFORMASI BIROKRASI (SIKREBO) PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT, pada BAB III - MEKANISME PMPRB DALAM SISTEM ELEKTRONIK REFORMASI BIROKRASI, Pasal 8 menjelaskan:

Admin Perangkat Daerah/Unit Kerja adalah Asesor Perangkat 
Daerah/Unit Kerja dalam hal ini Sekretaris (atau sebutan lain) Perangkat 
 6 
 
Daerah/Unit Kerja yang ditetapkan kedalam Keputusan Bupati dan 
bertugas memvalidasi kebenaran data dukung Perangkat Daerah/Unit 
Kerja dan Kabupaten kemudian memasukkan data tersebut kedalam 
SIKREBO untuk dikirim kepada Inspektur Kabupaten . 
Inspektur Kabupaten sebagai kepala unit pengawasan internal melakukan 
reviu terhadap hasil PMPRB di unit kerja dan kabupaten kemudian 
menyampaikannya kepada Sekretaris Daerah. 
Sekretaris Daerah sel aku ketua pelaksana reformasi birokrasi melakukan 
verifikasi dan validasi terhadap hasil PMPRB yang kemudian dijadikan 
bahan informasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah 
Daerah . 
Reviu pada unit kerja dilakukan secara berkala per 3 (tiga) bulan. 
Hasil reviu per triwulan (tiga bulanan) dikirimkan kepada Sekretaris 
Daerah paling lambat minggu pertama setelah triwulan berakhir. 
Penilaian pada unit kerja dan kabupaten dilakukan paling lambat tanggal 
31 Maret setiap tahunnya.