Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 53 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2010.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2010 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, pada BAB V - PENCATATAN SIPIL, Pasal 53 menjelaskan:

(1) Kematian WNI yang berasal dari daerah di luar wilayah NKRI wajib dilaporkan oleh 
keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia 
dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling 
lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
(2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang 
WNI di negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) 
hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh 
perwakilan Republik Indonesia.
19(3) Dalam hal seseorang WNI dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang 
dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
(4) Dalam hal terjadi kematian seseorang WNI yang tidak jelas identitasnya, pernyataan 
dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
(5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
(6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Instansi Pelaksana
di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai 
dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.