Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI  MAGELANG Nomor 16 Tahun 2005?
Substansi PERATURAN BUPATI  MAGELANG Nomor 16 Tahun 2005 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Magelang. 
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang. 
5. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola perizinan tertentu 
di lingkungan pemerintah daerah. 
6. Izin adalah dokumen yang dike luarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan 
daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau 
diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan 
tertentu. 
7. Perizinan adalah pemberian l egalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan 
tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. 
8. Perizinan pararel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha 
yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jeni s izin yang diproses secara 
terpadu dan bersamaan. 
9. Pelayanan Satu Pintu atau One Stop Service adalah pola pemberian layanan umum yang 
dilaksanakan secara tunggal oleh BPPT berdasarkan pendelegasian wewenang dari 
Bupati. 
10. Pelayanan Satu Atap atau One Roof Service adalah pola pemberian layanan umum oleh 
beberapa satuan kerja perangkat daerah yang dilaksanakan secara terkoordinasi pada 
BPPT. 
11. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam 
modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah 
negara Republik Indonesia. 
12. Pendaftaran Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Pendaftaran, adalah bentuk 
persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal. 
13. Izin Prinsip P enanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin untuk 
memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas 
fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal. 
14. Izin Prinsip Perluas an Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip 
Perluasan, adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal di bidang 
usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman 
modalnya memerlukan fasilitas fiskal. 
15. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip 
Perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan 
dalam Izin Prinsip/ Izin Prinsip Perluasan sebelumnya. 
16. Izin Usaha Perdagangan adalah Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha 
perdagangan. 
17. Tanda Daftar Perusahaan adalah sura t tanda pengesahan yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan. 
 
7 
 
18. Izin Usaha Industri adalah izin yan g wajib dimiliki oleh perusahaan industri untuk 
melaksanakan kegiatan produksi komersial baik produk barang/jasa dengan investasi 
perusahaan seluruhnya di atas Rp 200.000.000, - (Dua Ratus Juga Rupiah) tidak 
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 
19. Izin Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan industri yang perluasan 
kapasitas produksinya melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang 
telah diizinkan. 
20. Tanda Daftar Industri adalah tanda daftar yang wajib dimiliki oleh setiap Perusahaan 
Industri dengan nilai investasi seluruhnya sebesar Rp 5.000.000, - (Lima Juta Rupiah) 
sampai dengan Rp 200.000.000, - (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha. 
21. Izin usaha pariwisata adalah Izin yang diberik an kepada orang pribadi atau badan untuk 
melaksa nakan usaha dibidang pariwisata. 
22. Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha di bidang jasa 
konstruksi. 
23. Izin Usaha Penggilingan Padi adalah izin untuk dapat melakukan kegiat an/ usaha 
penggilingan padi. 
24. Izin Usaha Angkutan adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan yang 
melakukan usaha angkutan. 
25. Izin Pembudidayaan dan Pengusahaan Sarang Burung Sriti dan/atau Walet adalah izin 
diberikan kepada orang atau badan y ang akan melakukan kegiatan pengelolaan dan 
pengusahaan sarang burung Sriti dan atau walet. 
26. Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan danatau 
badan untuk melaksanakan usaha peternakan. 
27. Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan dan/ atau 
badan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang 
tercantum dalam izin tersebut. 
28. Izin Usaha Pertambangan adalah izin yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban 
untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan yang berbentuk Kuasa Pertambangan, 
Surat Izin Pertambangan Daerah dan Surat Izin Pertambangan Rakyat. 
29. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Produksi Sampai Den gan 2000 
(dua ribu) meter kubik pertahun yang selanjutnya disingkat IU -IPHHK adalah izin untuk 
mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk 
pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pej abat yang 
berwenang. 
30. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan 
produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas 
Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain oleh 
peraturan perundang -undangan sektoral. 
31. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk 
melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi 
melebihi kapasitas produksi yan g telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip 
Perluasan/Persetujuan Perluasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang -
undangan sektoral. 
32. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) adalah izin yang 
wajib dimiliki o leh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (surviving company) 
setelah terjadinya merger, untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial 
perusahaan merger. 
33. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan 
perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan 
sebelumnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan 
penanaman modal. 
 
8 
 
34. Izin lokasi adalah izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki orang pribadi 
atau badan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal 
atau kegiatan usaha lainnya yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak. 
35. Izin pemanfaatan tanah adalah izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki 
oleh orang pribadi atau badan yang akan melaksanakan kegiatan 
perolehan/pemanfaatan tanah untuk kegiatan usaha dan/ atau kegiatan lain yang 
mengakibatkan perubahan peruntukan tanah pada bangunan/usaha yang dilakukan. 
36. Izin Perubahan Penggunaan Tanah ada lah izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib 
dimiliki orang pribadi atau badan yang akan merubah peruntukan penggunaan tanah dari 
pertanian menjadi non pertanian atau dari non pertanian menjadi pertanian. 
37. Izin Gangguan adalah izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan 
di lokasi tertentu, yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap 
tempat -tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gengguan (tidak 
termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk o leh Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah), supaya usaha tersebut tidak menimbulakn bahaya, kerugian atau 
gangguan. 
38. Izin tempat usaha adalah izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau 
badan di lokasi tertentu, yang meliputi kegiatan p engendalian dan pengawasan terhadap 
tempat -tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan/nenas gangguan (tidak 
termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah) supaya usha tersebut tidak menimbulkan bahaya, k erugian atau 
gangguan. 
39. Izin Mendirikan/Mengubah/Merobohkan Bangunan (IMB) adalah izin untuk 
mendirikan/mengubah/merobohkan bangunan. 
40. Izin Trayek adalah izin untu k mengangkut orang dengan mobil bus dan / atau mobil 
penumpang umum pada jaringan trayek. 
41. Izin Penyelenggaraan Bidang Kesehatan adalah izin yang diberikan kepada perorangan 
atau Badan untuk melaksanakan usaha/pekerjaan/pelayanan di bidang kesehatan yan g 
telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. 
42. Izin Rumah Pemotongan Hewan adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau 
badan yang akan mendirikan Rumah Pemotongan Hewan. 
43. Izin jagal adalah izin yang diberikan kepada orang priba di atau badan yang melakukan 
kegiatan pemotongan hewan sebagai mata pencaharian. 
44. Izin Pemanfaatan Air adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada perseorangan atau 
badan usaha meliputi izin pengambilan, izin penggunaan atau izin pengusahaan air . 
45. Izin ketenagakerjaan adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang 
menyelenggarakan kegiatan bidang ketenagakerjaan. 
46. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian 
mengenai dampak penting suatu usa ha dan atau kegiatan yang direncanakan pada 
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 
penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. 
47. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang 
selanjutnya di singkat UKL -UPL adalah pengelolaan dan pematauan terhadap usaha 
dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang 
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau 
kegiatan. 
48. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang 
selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan 
hidup atas dampak dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang 
wajib AMDAL atau UKL -UPL. 
49. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi 
mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
 
9 
 
50. Pendeleg asian izin adalah pelimpahan wewenang dalam pemberian izin dari Bupati 
kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungan pemerintah daerah beserta tanggung 
jawabnya. 
51. Mandat adalah pelimpahan wewenang dalam pemberian izin dari Kepala instansi teknis 
kepada pe jabat yang ditunjuk di lingkungan satuan kerjanya dengan tanggung jawab 
tetap pada Kepala instansi teknis. 
52. Tim Teknis adalah tim yang terdiri dari unsur -unsur instansi terkait yang ada di dalam 
maupun di luar lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Bupati. 
53. Tim Pertimbangan adalah tim yang terdiri dari unsur pimpinan instansi terkait yang ada di 
dalam Pemerintah Kabupaten Magelang yang dibentuk oleh Bupati.