Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA Nomor 8 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA Nomor 8 Tahun 2021 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Surakarta. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
4. Walikota adalah Walikota Surakarta. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Surakarta. 
 - 4 - 
 
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota 
dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
7. Sekretariat Daerah adalah unsur staf pendukung 
kepala daerah yang melaksanakan fungsi perumusan 
kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan 
administrasi serta pendukung lainnya . 
8. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan 
Administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas 
dan fungsi DPRD. 
9. Dinas a dalah Perangkat Daerah sebagai pelaksana 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah. 
10. Badan adalah Perangkat Daerah sebagai pelaksana 
unsur penunjang Urusan Pemerintahan , pelaksana 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah dan urusan pemeri ntahan di bidang Kesatuan 
Bangsa dan Politik . 
11. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang 
mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina 
dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 
Pembantuan oleh Perangkat Daerah . 
12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Perangkat 
Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di 
bidang Kes atuan Bangsa dan Politik. 
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT 
adalah unsur pelaksana teknis dinas/badan yang 
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu 
Perangkat Daerah induknya. 
14. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang 
dipimpin oleh Camat. 
15. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Surakarta. 
16. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut 
Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Surakarta sebagai dinas daerah yang 
 - 5 - 
 
menyelenggarakan su b urusan ketentraman, 
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. 
17. Tipe A adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah 
berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintah 
Daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 
Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kat egori beban 
kerja besar yang mempunyai nilai variabel lebih besar 
800, dan untuk Kecamatan dengan nilai variabel lebih 
besar dari 600. 
18. Tipe B adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah 
berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintah 
Daerah bagi Sekretariat Daerah, S ekretariat DPRD, 
Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kat egori beban 
kerja sedang yang mempunyai nilai variabel 601 
sampai dengan 800, dan untuk Kecamatan untuk 
beban kerja kecil dan mempunyai nilai variabel kurang 
dari/sama dengan 600. 
19. Tipe C adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah 
berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintah 
Daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 
Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kat egori beban 
kerja kecil yang mempunyai nilai variabel 401 sampai 
dengan 600. 
20. Intensitas Besar adalah kriteria besaran organisasi 
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 
dengan beban kerja besar yang mempunyai total skor 
lebih dari 8 00.