Bagaimana redaksi normatif Pasal 3 dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 9 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 9 Tahun 2022 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN, Pasal 3 berbunyi:

, wajib dilaksanakan secara elektronik melalui 
laman resmi KPK . 
(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit memuat 
a. nama ; 
b. jabatan; 
c. instansi ; 
d. tempat dan tanggal lahir ; 
e. alamat; 
f. identitas istri atau suami, anak baik Anak Tanggungan 
maupun bukan Anak Tanggungan; 
g. jenis, nilai dan asal usu! dan tahun perolehan serta 
pemanfaatan Harta Kekayaan; 
h. besarnya penghasilan dan pengeluaran; 
1. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan 
tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk; 
dan 
J. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara. 
(3) KPK akan menyampaikan hasil verifikasi administratif 
kepada Penyelenggara Negara paling lambat 60 ( enam 
puluh ) hari kerja sejak LHKPN disampaikan. (catatan: 
Komisi apa yang dimaksud, jika yang dimaksud adalah 
KPK maka langsung disebutkan KPK). 
(4) Dalam hal hasil verifikasi administratif menyatakan 
penyampaian LHKPN belum lengkap maka KPK akan 
men yampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara 
Negara mengenai bagian - bagian dari LHKPN yang masih 
harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Penyelenggara 
Negara . 
(5) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan perbaikan 
dan/atau kelengkapan LHKPN paling lambat 30 ( tiga 
puluh ) hari kalender sejak diterimanya hasil verifikasi 
administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). 
(6) Dalam ha! batas waktu akhir sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 5) jatuh pada hari libur, maka penyampaian 
perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dilakukan 
paling lambat pada hari kerja berikutnya . 
(7) Apabila Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) 
maka LHKPN yang disampaikan oleh Penyelenggara 
Negara tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang 
bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN . 
(8) Dalam ha! berdasarkan hasil verifikasi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) LHKPN dinyatakan 
lengkap, KPK akan memberikan Tanda Terima kepada 
Penyelenggara Negara. 
6. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 diubah , 
sehingga berbunyi sebagai berikut: