Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 16 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 106 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 106 Tahun 2022 tentang PERCEPATAN INVESTASI MELALUI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI, pada , Pasal 16 menjelaskan:

Untuk melaksanakan percepatan investasi melalui
pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri
Investasi lKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal:
a. mengoordinasikan perizinan berusaha bagi
beroperasinya Kawasan Industri Terpadu Batang dengan
Kementerian / Lembaga pembina sektor kawasan industri;
b. melakukan promosi untuk menarik investasi yang dapat
meningkatkan citra positif Indonesia sebagai tujuan
investasi ke Kawasan Industri Terpadu Batang;
c. memfasilitasi perizinan berusaha yang dibutuhkan
pelaku usaha yang akan melakukan penanaman modal
di Kawasan Industri Terpadu Batang;
d. memberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan
badan, fasilitas pajak penghasilan badan untuk
penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu
dan/atau di daerah tertentu, dan fasilitas pembebasan
bea masuk atas importasi mesin dan/atau barang dan
bahan, serta fasilitas lain kepada pelaku usaha sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi
oleh pelaku usaha terkait perizinan dan non perizinan
bagi kegiatan investasi di Kawasan Industri Terpadu
Batang; dan
f. menetapkan kriteria pelaku usaha yang dapat menjadi
penyewa lahan (tenantl di Kawasan lndustri Terpadu
Batang.
SK No 124744 APasal 17 ...
PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
- 11-