Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 3 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 3 Tahun 2016 tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI, pada , Pasal 1 menjelaskan:

DalamPeraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Bupati adalah B upati Magelang.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4.Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan
adalah Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan dan
Kehutanan Kabupaten Magelang .
5.Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan
Perikanan Kabupaten Magelang.
6.Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Magelang.
7.Camat adalah Camat di Kabupaten Magelang.
8.Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Magelang;
9.Pupuk adala h bahan kimia atau organisme yang berperan dalam
penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung
atau tidak langsung.
-5-10.Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara
kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau
pabrik pembuat pupuk.
11.PupukOrganik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati,
kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik
lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau
cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/a tau mikroba,
yangbermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan
organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi
tanah.
12.Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang
pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah
untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani disektor
pertanian.
13.Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman
sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman unt uk
mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan .
14.Kebutuhan Pupuk Be rsubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk
Bersubsidi per kecamatan yang dihitung berdasarkan usulan dari
Bupati atau Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan dan
Kehutanan.
15.Harga Eceran Ter tinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah
harga pupuk bersubsidi yang dibeli secara tunai oleh oleh
kelompok tani atau petani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh
Menteri Pertanian .
16.Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak
dan budid aya ikan dan/atau udang.
17.Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut penyuluh adalah
petugas pertanian lapangan yang ditunjuk membantu KPPP dalam
pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan
harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
18.Petugas tekn is adalah Jabatan Fungsional Umum pada Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan yang
bertugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang pertanian tingkat
Kecamatan.
19.Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia perseorangan
dan/atau beserta k eluarganya yang melakukan usaha tani
dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau
peternakan.
20.Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang
mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan
tertentu.
-6-21.Peternak adalah perorangan Wa rga Negara Indonesia yang
mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan
luasan tertentu.
22.Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara
Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan,
untuk budidaya ikan dan/atau udang d engan luasan tertentu.
23.Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang
ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
24.Produsen adalah Perusahaan yang memproduksi pupuk an-
organik dan pupuk organik di dalam negeri.
25.Penyalur Lini II I adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
26.Penyalur Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengada an dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang masih
berlaku.
27.Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar
kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial,
ekonomi dansumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban
untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya
dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama
meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan
anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara
bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh
Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
28.Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya
disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi
untuk 1 (satu)tahun yang disusun berdasarkan musyawarah
anggota kelompok ta ni yang merupakan alat pesanan pupuk
bersubsidi kepada gabungan kelompok tani/petani atau penyalur
sarana produksi pertanian.
29.Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya
disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam
pengawasan pu puk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.
30.Realokasi pupuk berubsidi adalah pengalokasian kembali yang
disebabkan adanya perubahan dan/atau perpindahan alokasi
pupuk bersubsidi akibat adanya kekurangan atau kelebihan dari
alokasi yang ditetapkan .
-7-BABII
JENIS PUPUK BERSUBSIDI