Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAII Nomor 3 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAII Nomor 3 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA, BAB IV - ALOKASI BESARAN DAN PENGGUNAAN, Pasal 5 berbunyi:

(I) Penghaslan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Penghasilan Tetap Perangkat Desa 
sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a terdiri dari: 
a Penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa serta penghasilan tetap bagi 
Sekretaris Desa Non PNS, Bendahara Desa, 3 (tiga) orang Kepala Urusan dan Kepala 
Dusun yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan jumlah dusun yang tercantum dalam 
Perda Kabupaten Tapanuli Tengah; 
b. Kepala Desa dan Perangkat Desa serta beberapa anggota keluarga memperoleh manfaat 
perlindungan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan; 
c Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b memperoleh manfaat setelah 
melakukan pendaftaran dan pembayaran luran Jaminan Kesehatan melalui BPJS 
Kesehatan; 
d. Maanfaat yang diterima dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan 
mengacu pada ketentuan perundang - undangan; 
e luran Jaminan Kesehaten bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud 
pada huruf c dibayar dengan ketentuan: 
I. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja dalam ha] ini adalah Pemerintah 
Kabupaten Tapanuli Tengah; 
2.1% (satu persen) dibayarkan oleh pckerja; 
f. Sebagai dasar perhitungan untuk luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud pada huruf e adalah Gaji/Upah atau Penghasilan Tetap, minimal sebesar upah 
minimum Kabupaten (UMK ); 
g. Juran Jaminan Kesehatan 4% sebagaimana dirnaksud pada huruf e bersurnber dari APBD 
Kabupaten Tapanuli Tengah yang pembayarannya dilakukan oleh Bendahara Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai besaran 
tagihan yang dikeluarkan oleh BPJS; 
h. Juran Jaminan Kesehatan 1% sebagaimana dimaksud pada huruf e bersumber dari 
Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah dianggarkan dalam 
APBDes yang bersumber dari ADD dan pembayarannya dilakukan oleh Badan 
Pengelolaan Keuangan, Per.dapatan dan Asel Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli 
Tengah dengan memotong dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa paling lambat 
tanggal IO setiap bulannya; 
i. Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf h dapat 
dibayarkan lebih dari I (satu) bulan di awal setelah berkoordinasi dengan BP JS; 
J Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf g, h, dan i 
mengacu pada ketentuan perundang - undangan; 
Scanned with CamScanner 
• 13 • 
(2) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b diberikan kepada Ketua BPD 
dan Anggota BPD; 
(3) Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c 
dan d dapat digunakan untuk biaya penyclcnggarnan Pemerintahnn Desa dan biaya penunjang 
kegiatan operasional BPD Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD dapat digunakan 
untuk pembelian barang dan jasa yang nilai pemanfaatannya dibawah 12 (dua belas) bulan. 
Belanja Barang dan Jasa meliputi pembelian Alai Tulis Kantor (A TK), peralatan kantor, 
benda pos dan materai, biaya makan dan minum/ konsumsi rapat/ kegiatan/ tamu, biaya cetak 
dan penggandaan/ fotocopy, baya pemeliharaan kebersihan kantor, biaya biaya air/listrik dan 
telepon kantor, biaya perjalanan dinas, dana gotong royong dan belanja Barang dan Jasa 
lainnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Desa maupun BPD; 
(4) Biaya belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e dapat digunakan untuk 
pembelian pt:ralatan kantor yang nilai pemanfaatannya di atas 12 (dua belas) bulan seperti 
komputer dan printer, mobiler, pembuatan perpustakaan desa, dan belanja modal lainnya 
scsuai dengan kebutuhan Pemerintah Desa. 
(5) Biaya Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi Pemerintah Desa, BPD dan LPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f digunakan untuk membiayai kegiatan Pelatihan maupun 
Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD serta LPM dengan 
tujuan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur di Desa. 
(6) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf g dipergunakan 
untuk membiayai kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang bertujuan untuk memilih Kepala 
Desa pada Desa yang berakhir masa jabatan Kepala Desanya. Adapun biaya Pemilihan 
Kepala Desa ini dipergunakan untuk membayar honor Panitia Pemilihan Kepala Desa 
(P2KD) serta biaya operasional P2KD yang meliputi pembelian ATK, biaya cetak dan 
penggandaan, biaya pos dan materai, biaya makan dan minum/ konsumsi rapat serta sewa 
tempat/ teratak Pemilihan Kepala Desa. 
(7) Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
dipergunakan Pemerintah Desa dan BPD dengan mengacu pada Standar Harga Satuan Barang 
dan Jasa, Upah dan Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 
Anggaran 2021 dan ketentuan perundang - undangan. 
Scanned with CamScanner 
- I4­