Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 18 PERATURAN DAERAH KABU PATEN MAGELANG Nomor 16 Tahun 2006.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABU PATEN MAGELANG Nomor 16 Tahun 2006 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH, pada , Pasal 18 menjelaskan:

Undang-Undang Dasar 
1945 beserta seluruh amandemennya; 
2. Undang-undang Nomo r 13 Tahun 1950 Jo 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dal am Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Tahun 1950 ) dan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah 
Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36 ); 
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 
tentang Jalan ( Lembaran 
Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186 ); 
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 
tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480 ); 3 
5. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); 
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 
8. Peraturan Pemeri ntah Nomor 42 Tahun 
1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528); 
4 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 
2000 tentang Kewe nangan Pemerintah 
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090 ); 
11. Peraturan Pemerint ah Nomor 66 Tahun 
2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 
12. 
 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawa i Negeri Sipil di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Magelang Nomor 12 tahun 1988 Seri D) ; 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9); 5 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 
Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7). 
 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKY AT DAERAH KABUPATEN 
MAGELANG 
dan 
BUPATI MAGELANG 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN MAGELANG. 
 
 
Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Magelang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magelang ( Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 55 Tahun 2001 serie D nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
6 
 Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2003 ( 
Lembaran Daerah Kabupaten Magel ang Tahun 2003 Nomor 39 
Serie C nomor 4), diubah sebagai berikut : 1. Semua nomenklatur Kant or Perhubungan di ubah menjadi 
Dinas Perhubungan. 
 2. ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf b diubah dan dibaca 
sebagai berikut : b. Biaya Pengganti Barang Kuasi : 
1) Biaya penggant i tanda uji/plat uji berkala, 
 Kawat, Segel : Rp. 7.500,- 
2) Biaya Buku Uji : 
- Biaya pengganti buku uj i : Rp. 7.500,- 
- Biaya pengganti buku uji karena rusak/hilang : Rp. 25.000,- 
3) Biaya Pengganti Tand a Samping : Rp. 10.000,- 
 3. Setelah Pasal 14 ayat (2) se telah huruf b ditambah 1 (satu) 
huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 
Mutasi dan Numpang Uji baik keluar maupun masuk 
dikenakan tarif retribusi pengujia n sebesar biaya uji berkala 
sebagaimana dimaksud ayat (2). 
 
4. ketentuan Pasal 23 ayat (3) sesudah kata terakhir ditambah 
kalimat “sesuai ketentuan yang berlaku”, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut : 
 
7