Jelaskan isi kandungan Pasal 22 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 3 Tahun 2009.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 3 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI PASAR, ketentuan pada BAB XVI - PENYIDIKAN, Pasal 22 berbunyi:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah 
Daerah diberi wewenang khusus s ebagai Penyidik untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Hukum Ac ara Pidana yang berlaku. 
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. menerima, mencari, mengump ulkan dan meneliti keterangan 
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi 
lengkap dan jelas ; 
 
20 
b. menerima, mencari, mengum pulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebe naran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; 
d. memeriksa buku-buku, cata tan-catatan dan dokumen-dokumen 
lain berkenaan dengan tindak pid ana dibidang Retribusi Daerah 
; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dok umen-dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; 
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeri ksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
Retribusi Daerah ; 
i. memanggil orang untuk dide ngar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi ; 
j. menghentikan penyidikan ; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana di bidang Retrib usi Daerah menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan m enyampaikan hasil penyidikannya 
kepada Penuntut Umum melalui peny idik pejabat Polisi Negara 
 21 
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.