Apa yang diatur dalam Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 12 Tahun 2011 pada Pasal 19?
Berdasarkan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran, Pasal 19 menyebutkan bahwa:

Hasil pemanfaatan sebagaimana dalam Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 
merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa . Pasal 18 Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan , bangun guna serah atau 
bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 
dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati . Pasal 17 (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 
20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang. 
(2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilaku kan 
evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh 
Pemerintah Kabupaten. 
(3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun s erah guna 
diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 14. 
(4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasar kan 
surat perjanjian yang sekurang -kurangnya memuat: 
a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian ; 
b. objek bangun guna serah; 
c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian ; 
d. penyelesaiaan perselisihan ; 
e. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan 
f. pers yaratan lain yang di anggap perlu ; 
g. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari 
pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus 
dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama 
Pemerintah Desa . Pasal 16 sampai 11- 
(1) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g 
merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari Buku Data 
lnventaris Desa. 
(2) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 
dalam hal karena terjadinya: 
a. beralih kepemilikan ; 
b. pemusnahan; atau 
c. sebab lain. 
(3) Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a, antara lain: 
a. pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain; 
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 
c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan 
sebagaimana pada huruf b , wajib menghapus dari daftar inventaris 
aset milik desa. 
(4) Pemusnahan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
dengan ketentuan: 
a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/ a tau tidak 
memiliki nilai ekonomis , antara lain meja, kursi, komputer; 
b. pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar , dikubur, dihancurkan , 
ditenggelamkan, dilarutkan atau dengan cara lain. 
c. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan 
keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan. 
(5) Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain: 
a. hilang; 
b. kecurian ; 
c. terbakar; Bagian Kedelapan 
Penghapusan