Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 25 Tahun 2021 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 25 Tahun 2021 tentang BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tapin. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 
1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Tapin. 
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapin. 
6. Perangkat Daerah adalah unsur pernbantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelanggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri 
atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, 
Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kecamatan. 
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah 
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan. Daerah yang dapat 
dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat 
dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban 
Daerah tersebut. 
-5 
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
9. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya yang cliperg-una-ka-n 
untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial 
masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna 
untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.