Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 11 Tahun 2016 tentang PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebu t Pemerintah 
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang 
dibantu oleh Wakil Presiden dan M enteri sebagaimana 
dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
2. Daerah adalah K abupaten Purbalingga. 
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom . 
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 
5. Perangkat Daerah adalah unsu r pembantu Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , yang selanjutnya 
disebut Bappeda adalah perangkat daerah yang membidangi 
urusan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup 
Daerah . 
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten 
yang dipimpin oleh camat. 
8. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah . 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , yang selanjutnya 
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang -undang. 
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuanga n tahunan Daerah 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
 
 
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, 
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tan gga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwak ilan wilayah 
dan ditetapkan secara demokratis. 
16. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan 
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal 
yang bersifat strategis. 
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang -undang an yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 
18. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur 
dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan 
Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, p embangunan dan 
kemasyarakatan. 
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upay a mengembangkan 
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta 
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, 
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai denga n esensi masalah dan 
prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 
21. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan 
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa 
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan De sa yang 
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk 
sebesar -besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan 
bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk mem biayai 
penyelenggaraan pemerintahan Desa , pelaksanaan pembangunan Desa , 
pembinaan kemasyarakatan Desa , dan pemberdayaan masyarakat Desa . 
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan 
yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
25. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, 
dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang 
sah. 
26. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi 
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa berdasa rkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan 
adat istiadat Desa. 
27. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan 
warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat 
desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 
28. Kewena ngan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa 
atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena 
perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. 
29. Pembangun an D esa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 
kehidupan untuk sebesar -besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
 
30. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur 
masy arakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian 
sumber daya Desa dalam rang ka mencapai tujuan pembangunan Desa. 
31. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara 
BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan o leh 
Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan 
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa , swadaya 
masyarakat Desa, dan/atau APBD . 
32. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama 
pertanian, termasuk pengel olaan sumber daya alam dengan susunan 
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 
33. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang 
dilakukan dalam upaya mempercep at dan meningkatkan kualitas 
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan 
partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati. 
34. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan 
di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan ole h kepala Desa 
dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong -
royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan 
sosial. 
35. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah 
kebijak an Pemerintah Daerah yang menetapk an lokasi dari kawasan yang 
harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk 
kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana, 
dan wilayah -wilayah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam 
kurun waktu perencanaan. 
36. Renca na Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. 
37. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat 
RPJMDesa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk pe riode 6 
(enam) tahun. 
38. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah 
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 
39. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi 
bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan 
diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme 
perencanaan pembangunan Daerah. 
40. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat 
TKPKP, adalah lembaga tingkat kabupaten yang menyelenggarakan 
pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan 
kewenangannya. 
41. Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan 
kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tingg i, konsultan, 
atau lembaga swadaya masyarakat. 
42. Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan adalah upaya 
untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan. 
43. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau 
kualit atif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau 
dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau 
kegiatan. 
44. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat di 
lingkungannya akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang 
diakui oleh masyarakat di lingkungannya. 
45. Pendamping Kawasan Perdesaan adalah pihak yan g berperan dalam 
memfasilitasi Desa. 
46. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data 
mengenai keadaan obyektif masyarakat, mas alah, potensi, dan berbagai 
informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi 
serta dinamika masyarakat Desa. 
47. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi 
sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelemb agaan, 
sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan 
teknologi, se rta permasalahan yang dihadapi Desa. 
48. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh 
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah 
Desa dalam memberdayakan masyarakat. 
49. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa 
depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan 
sumber daya yang tersedia. 
50. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan. 
51. Misi adalah rumusan pernyataan umum tentang sesuatu mengenai upaya -
upaya yang akan dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif 
dan efisien. 
52. Profil Desa adalah gambara n menyeluruh mengenai karakter Desa yang 
meliputi data dasar keluarga, poten si sumber daya alam, sumber daya 
manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan 
kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa. 
53. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat 
LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa 
masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan 
mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang 
pembangunan.