Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 73 Tahun 2020 pada Pasal 23?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 73 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH, BAB VI - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH, Pasal 23 menyebutkan bahwa:

(1) Dalam bal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan 
basil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) buruf a, PPKD atau Kepala SKPKD segera 
menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan 
penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang 
Merugikan. 
(2) Dalam bal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, 
atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah 
beralib kepada Pengampu/Yang Memperoleb Hak/ Ahli 
Waris. 
(3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan 
surat pernyataan kesanggupan dan/ atau pengakuan 
Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh 
Hak/ Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi 
tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian 
Daerah dalam bentuk SKTJM. 
(4) Penandatangan SKTJM sebagaimana dimaksud pada 
, paling lam bat 3 (tiga) bari setelah menerima 
Laporan Hasil Pemeriksaan. 
(5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling 
sedikit memuat : 
a. identitas Pibak Yang Merugikan/Pengampu/Yang 
Memperoleb Hak/ Ahli W aris; 
b. jumlah Kerugian Daerah yang barus dibayar; 
c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; 
18 
d. pemyataan penyerahan barang jaminan; dan 
e. pemyataan dari Pihak yang Merugikan/ 
Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris bahwa 
pemyataan mereka tidak dapat ditarik kembali. 
(6) Pemyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan: 
a. daftar barang yang menjadi jaminan; 
b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang 
dijaminkan ; dan 
c. surat kuasa menjual .