Apa substansi hukum dari Pasal 30 PERATURAN DAERAH Nomor 21 Tahun 2009?
Materi muatan PERATURAN DAERAH Nomor 21 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD), khususnya BAB XVI - TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI, Pasal 30, adalah:

(1) Semua Pegawai BUMD termasuk anggota Direksi yang tidak dibebani tugas 
menyimpan uang,surat -surat berharga dan barang -barang yang karena 
tindakan -tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan 
tugas yang dibebankan kepada mereka,secara langsung atau tidak langsung 
telah menimbulkan kerugian kepada BUMD,diwajibkan mengganti kerugian 
 
 
16 
 
 
tersebut dan atau diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku. 
(2) Ketentuan -ketentuan tentang tuntutan ganti rugi dan atau sanksi terhadap 
Pegawai Pemerintah Daerah berlaku sepenuhnya terhadap BUMD,yang dalam 
pelaksanaannya diatur tersendiri oleh Direksi. 
(3) Semua Pegawai BUMD yang dibebani tugas menyimpan,membayar atau 
menyerahkan uang dan surat -surat berharga milik BUMD yang disimpan di 
dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dipergunakan untuk 
keperluan itu,diwajibkan memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugasnya kepada Direksi atau pejabat yang ditunjuk oleh Direksi. 
(4) Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung -jawab at as 
kekurangan perbendaharaan uang dan atau barang yang terjadi dalam 
pengurusannya,kecuali apabila ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas 
kekurangan perbendaharaan tersebut. 
(5) Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dituntut guna 
mengganti kerugian perbendaharaan,bahwa dirinya bebas dari 
pertanggungjawaban atas kekurangan perbendaharaan uang dan atau barang 
yang terjadi dalam pengurusannya,maka Direksi dengan persetujuan Komisaris 
membuat Surat Keputusan penghapusan kekurangan perbendaharaan uang 
dan atau barang BUMD. 
(6) Surat Keputusan sebagimana dimaksud pada ayat (5) baru dapat dilaksanakan 
setelah memperoleh pengesahan RUPS. 
(7) Dalam hal ini Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat 
membuktikan bahwa ia bebas dari kesalahan/ke lalaian,Direksi dapat 
melakukan tindakan berupa pemberhentian sementara sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku bagi Pegawai BUMD.