Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor ~ Tahun 2020 Pasal 27?
Dalam PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor ~ Tahun 2020 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO, BAB VI - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP, Pasal 27 mengatur sebagai berikut:

( 1) Dalam rangka melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Bupati 
membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian 
Minuman Beralkohol dan MBT. 
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 
atas: 
a. Perangkat daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang perdagangan dan 
perindustrian; 
b. Perangkat daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang perekonomian; 
c. Perangkat daerah yang yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang kesehatan; 
d. Perangkat daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang penanaman modal; 
e. Perangkat daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang pariwisata dan 
kebudayaan; dan 
f. Perangkat daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang ketertiban umum 
dan perlindungan masyarakat. 
(3) Tugas Tim Pengawasan dan Pengendalian Minuman 
Beralkohol dan MBT sebagaimana dimaksud pada 
adalah : 
a. melakukan koordinasi terkait program dan 
kegiatan pengawasan dan pengendalian , 
peredaran dan penjualan minuman beralkohol; 
b. menyusun rencana pengawasan dan 
pengendalian terhadap peredaran dan penjualan 
minuman beralkohol; 
15 
c. melakukan pengawasan dan pengendalian 
terhadap peredaran dan penjualan minuman 
beralkohol; 
d. mengumpulkan data dan informasi terkait 
dengan pengawasan dan pengendalian peredaran 
dan penjualan minuman beralkohol ; 
e. melakukan evaluasi hasil pengawasan dan 
pengendalian terhadap peredaran dan penjualan 
minuman beralkohol; dan 
f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada 
Bupati Situbondo . 
(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), berkoordinasi dengan 
Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa. 
( 5) Selain berkoordinasi dengan Kecamatan dan 
Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Tim dapat berkoordinasi dengan pihak 
Kepolisian dan aparat keamanan lainnya. 
(6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.