Apa yang diatur dalam PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014 pada Pasal 305?
Berdasarkan PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI, BAB X - TATA CARA PEMBINAAN PENGAWALAN, PEMERIKSAAN, Pasal 305 menyebutkan bahwa:

Pemungutan retribusi terminal pada penyewa pengguna
fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (1),
dengan car a:
a.penyewa Pengguna Fasilitas Terminal menyetorkan uang
sewapadasetiap bulannya kepadabendahara penerimaan
Dinas, sesuai dengan ukuran dan tipe fasilitas terminal
yang disewa;
b.bendahara ...
151
b.bendahara penerimaan Dinas memberikan kwitansi
setoran seba gaibukti setoran retribusi fasilitas terminal
yang ditanda tangani oleh penyewa sebagai penyetor dan
bendahara penerimaan Dinas sebagai penerima setoran ;
c.Bendahara Penerimaan Dinas menyetorkan hasil
pemungutan retribusi fasilitas terminal kepada Kas Daera h
dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) dan Slip
Penyetoran kepada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah
Daerah dalam waktu 1 x 24 jam kecuali pada hari libur
dengan menggun akan bukti setoran, ditanda tangani oleh
bendahara penerimaan sebagai penyetor yangdiketahui
olehKepala Dinas dan pihak Bank sebagai Penerima
Setoran .
BagianKedua
Tata Cara Pengembalian
Kelebihan Retribusi
Pasal306
Atas kelebihan pembayaran retribusi di bidang perhubungan ,
wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengemba lian
retribusi kepada Walikota.
Pasal307
(1)Permohonan pengembalian retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 diajukan oleh wajibretribusi
secara tertulis kepada Walikota dengan melampirkan
bukti kwitansipembayaran retribusi .
(2)Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada
,Dinasmelakukan penilaian yang digunakan
sebagai dasar keputusan Walikota untuk penolakan atau
penerimaan atas permohonan yang diajukan oleh
pemohon.
(3)Walikota akan memberikan keputusan diterima atau
ditolaknya permohonan pengembalian retribusi paling
lama1(satu)bulansejakberkas permohonan diterima
dengan lengkap .
Bagian …
152
BagianKetiga
Kadaluwarsa Penagihan dan Penghapusan
Penagihan Retribusi
Pasal308
(1)Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi
kadaluwarsadan/atau dihapuskan setelah melampau i
3 (tiga) tahu nterhitung sejak saat terutangnya retribusi.
(2)Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
kadaluwarsadan/atau dihapuskan, apabila:
a.wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang
retribusi;
b.diterbitkan surat teguran; atau
c.ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik
langsung maupun tidak langsung .