Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 45 Tahun 2010 pada Pasal 16?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 45 Tahun 2010 tentang perubahan nama perusahaan; b. Dalam hal Pemegang IU-IPHHK berbentuk Perseroan Terbatas melampirkan Akta, BAB VI - I, Pasal 16 menyebutkan bahwa:

(1) Pemegang IU-IPHHK , wajib : 
a. menjalankan usaha industri sesuai dengan IU-IPHHK yang dimiliki; 
b. mengajukan perubahan izin, apabila : 
1) melakukan perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh perse n) dari kapasitas 
produksi yang diizinkan; 
2) melakukan peremajaan ( reengineering ) mesin produksi utama ; 
3) terjadi perubahan nama pemegang IU -IPHHK ; 
c. menyusun dan menyampaikan rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI) 
setiap tahun; 
d. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan 
bahan baku serta produksi; 
e. membuat atau menyampaikan laporan mutasi kayu bulat (LMKB) a tau laporan mutasi 
hasil hutan bukan kayu (LMHHBK); 
f. membuat dan menyampaikan laporan mutasi hasil hutan olahan (LMHHO); 
g. melapor secara berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada Dinas yang diberikan 
kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan industri primer hasil hutan; 
(2) Penyusunan dan penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundan g-undangan.