Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 7t> Tahun 2020 Pasal 19?
Dalam PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 7t> Tahun 2020 tentang MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG PADA PEMERINTAH, BAB IV - TATA CARA PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DALAM, Pasal 19 mengatur sebagai berikut:

(1) PA/KPA mengajukan MPHL-BJ atas seluruh belanja 
barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja 
modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya 
dari hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan 
surat berharga dari hibah dan Pendapatan Hibah 
Langsung bentuk barang/jasa/ surat berharga baik dari 
luar negeri maupun dari dalam negeri sebesar nilai 
barang/jasa seperti yang tercantum dalam SP3HL-BJ 
pada tahun anggaran berjalan kepada Kuasa BUD. 
(2) Atas belanja barang untuk pencatatan persediaan dari 
hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau 
aset lainnya dari hibah, PA/KPA membuat dan 
menyampaikan MPHL-BJ ke Kuasa BUD dengan 
dilampiri : 
15 
a. SPTMHL; 
b. SP3HL-BJ lembar kedua; dan 
c. SPTJM. 
(3) Atas dasar MPHL-BJ sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kuasa BUD menerbitkan Persetujuan MPHL-BJ 
dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan: 
a. lembar ke-1, untuk PA/KPA; 
b. lembar ke-2, untuk BPKAD Bagian Akuntansi dengan 
dilampiri copy MPHL-BJ; dan 
c. lembar ke-3, untuk pertinggal. 
(4) Atas dasar Persetujuan MPHL-BJ, Kuasa BUD 
membukukan belanja barang untuk pencatatan 
persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan 
aset tetap atau aset lainnya dari hibah dan Pendapatan 
Hibah. 
(5) Atas dasar Persetujuan MPHL-BJ yang diterima dari 
Kuasa BUD, PA/KPA membukukan belanja barang 
untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal 
untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari 
hibah. 
(6) Format MPHL-BJ dan Persetujuan MPHL-BJ 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.