Apa substansi hukum dari Pasal 4 PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH Nomor 11 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH Nomor 11 Tahun 2022 tentang , khususnya BAB Ill - PEMBAYARAN, Pasal 4, adalah:

(!) Pembayaran Tunjangan Hati Raya sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 3 
dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya 
yakni pada bulan April Tahun 2022. 
(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebag airn ana dimaksud pada ayat (I) belurn 
dapat dibayarkan, Tunjangan Hati Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari 
Raya. 
(3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan yakni mengiku ti ketent uan 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 dengan didasarkan kompo nen 
penghasilan yang dibayarkan pada bulan April 2022. 
(4) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari 
Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (!) belum dibayarkan sebesar 
penghasilan yang seharu snya ditetima kare na berubahnya penghasilan, kepada 
yang bersan gkutan tetap dibetikan selisih kekuran gan Tunjangan Hari Raya. 
(5) Gaji Ketiga Belas sebagairn ana dirnaksu d dalarn Pasal 3 dibayarkan paling cepat 
pada bulan Juli 2022. 
(6) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat 
dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli 2022. 
(7) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan yakni rnengikuti ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan didasarkan komponen 
penghasil an yang dibayarkan pada bulan Juni 2022 
(8) Dalam hal terda pat perubahan pada besaran untuk 1 (satu) bulan Juni Tahun 
2022 yang seharusny a ditetima dibayarkan selisih kekurangan atau dilaku kan 
penyetoran keleb ihan Gaji Ketiga Belas . 
6 
Scanned with CamScanner 
0 
• Pasal 5 
(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Tunjangan Hari Raya dan Oaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan dan ditanggung pemerintah daerah.