Apa saja yang diatur dalam Pasal 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Nomor 1 Tahun 2004?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Nomor 1 Tahun 2004 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH, BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 2 menetapkan:

:
Yang dimaksud dengan:
asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan
masalah di bidang penyertaan modal pemerintah daerah
dilaksanakan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal pemerintah
daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
asas efisiensi, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah
diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai
batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam
rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
pemerintahan secara optimal.
asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal
pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
asas kepastian nilai, yaitu Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai
penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana,
divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.
10