Apa norma yang terkandung dalam Pasal 22 PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 133/PMK.01/2022 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 133/PMK.01/2022 Tahun 1945 tentang TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, khususnya BAB III - PENYELENGGARA TATA KELOLA, Pasal 22, memuat:

(1) Chief enterprise architecture unit eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d angka 2 dilaksanakan 
oleh: 
a. pejabat pimpinan unit eselon II; 
b. pejabat pimpinan tinggi pratama; atau 
c. pejabat di lingkungan masing-masing unit eselon I 
yang ditunjuk oleh pimpinan unit eselon I, 
yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang 
ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama 
Menteri Keuangan. 
(2) Chief enterprise architecture unit eselon I sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) memiliki tugas dan wewenang: 
a. mengoordinasikan pengelolaan operasional dan 
proyek enterprise architecture di lingkungan unit 
eselon I; 
b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan 
operasional dan proyek enterprise architecture di 
lingkungan unit eselon I; dan 
c. melaksanakan tugas dan wewenang lain terkait 
koordinasi pengelolaan operasional dan proyek 
enterprise architecture di lingkungan unit eselon I. 
(3) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), chief enterprise architecture unit 
eselon I berkoordinasi dengan chief enterprise architecture 
Kementerian Keuangan. 
jdih.kemenkeu.go.id
-16 -
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang 
chief enterprise architecture unit eselon I sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan 
Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Sekretaris 
Jenderal atas nama Menteri Keuangan. 
Paragraf 3 
Chief Enterprise Architecture Unit Non Eselon 
Pasal23 
(1) Chief enterprise architecture Unit Non Eselon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d angka 3 dilaksanakan 
oleh: 
a. pejabat pimpinan unit eselon II; 
b. pejabat pimpinan tinggi pratama; atau 
c. pejabat di lingkungan Unit Non Eselon yang ditunjuk 
oleh pimpinan Unit Non Eselon, 
yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang 
ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama 
Menteri Keuangan. 
(2) Chief enterprise architecture Unit Non Eselon sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang: 
a. mengoordinasikan pengelolaan operasional dan 
proyek enterprise architecture di lingkungan Unit Non 
Eselon; 
b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan 
operasional dan proyek enterprise architecture di 
lingkungan Unit Non Eselon; dan 
c. melaksanakan tugas dan wewenang lain terkait 
koordinasi pengelolaan operasional dan proyek 
enterprise architecture di lingkungan Unit Non Eselon. 
(3) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), chief enterprise architecture Unit 
Non Eselon berkoordinasi dengan chief enterprise 
architecture Kementerian Keuangan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang 
chief enterprise architecture Unit Non Eselon sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan 
Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Sekretaris 
Jenderal atas nama Menteri Keuangan. 
(1) 
(2) Bagian Keenam 
Chief Data Officer Kementerian Keuangan 
Pasal24 
Chief data officer Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilaksanakan oleh: 
a. pejabat pimpinan unit eselon I; 
b. pejabat pimpinan Unit Non Eselon; atau 
c. pejabat pimpinan tinggi madya, 
yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan. 
Chief data officer Kementerian Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang: 
a. mengoordinasikan tata kelola data di lingkungan 
Kementerian Keuangan; 
jdih.kemenkeu.go.id
-17 -
b. memberikan arahan terkait kegiatan penatalayanan 
dan pengolahan data di lingkungan Kementerian 
Keuangan; 
c. menetapkan kebijakan mengenai penatalayanan dan 
pengolahan data di lingkungan Kementerian 
Keuangan;dan 
d. melaksanakan tugas dan wewenang lain terkait 
koordinasi implementasi tata kelola data di 
lingkungan Kementerian Keuangan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang 
chief data officer Kementerian Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan 
Menteri Keuangan. 
Bagian Ketujuh 
Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi 
di Lingkungan Kementerian Keuangan 
Paragraf 1 
Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pusat 
Pasal25 
(1) Unit TIK Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
huruf g angka 1 dilaksanakan oleh Pusat Sistem Informasi 
dan Teknologi Keuangan. 
(2) Unit TIK Pusat sebagaimana pada ayat (1) mempunyai 
tugas dan tanggung jawab: 
a. menyelenggarakan Layanan Bersama (Shared 
Services) termasuk pengelolaan DC Kementerian 
Keuangan dan DRC Kementerian Keuangan, 
penyediaan staf pendukung teknis, dan service desk; 
b. mengelola data Kementerian Keuangan sesuai dengan 
lingkup tugas dan tanggung jawab Unit TIK Pusat; 
dan 
c. melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain terkait 
penyelenggaraan tata kelola, pengelolaan, dan 
pemanfaatan TIK tingkat Kementerian Keuangan. 
(3) Untuk mendukung penyelenggaraan satu data Indonesia, 
Unit TIK Pusat bertanggungjawab sebagai walidata tingkat 
pusat Kementerian Keuangan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung 
jawab Unit TIK Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Menteri 
Keuangan. 
Paragraf 2 
Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi Eselon I dan Unit 
Teknologi Informasi dan Komunikasi Non Eselon