Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI ACEH UTARA Nomor 6gt Tahun 2017 Pasal 17?
Dalam PERATURAN BUPATI ACEH UTARA Nomor 6gt Tahun 2017 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA, BAB III - ORGANISASI, Pasal 17 mengatur sebagai berikut:

Subbagian Hubungan Masyarakat, Protokoler dan Publikasi
sebegaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c
mempunyai tugas :a. men5rusun bahan komunikasi dan publikasi;b. merancang administrasi kunjungan kerja DPRK;c. men3rusun bahan keprotokolal pimpinan DPRK;d. merencanakan kegiatan DPRK;e. merencanakan keprotokolan Pimpinan DPRK; danf. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Sidang dan Perundang-undangan berkaitan dengan
tugasnya.
Bagran Kelima
Bagran Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
Pasal l8
(1) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penganggaran,
pengard'asan, kerjasama dan aspirasi.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebasaimana dimaksud pada
, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasipembahasan Kebijakan Umum Anggaran, plafon
Prioritas Anggaran Sementara/Kebliakan UmumPerubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran
Sementara Perubahan;b. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi
pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan BelanjaKabupaten/ Rancangan Perubahan Anggaran
Pendapatan Belanj a Kabupaten;c. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi
pembahasan Rancangan Qanun Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBK;
d.pelaksanaan \"4
-10-
d. pelalsanaan fasilitasi, verilikasi dan koordinasi
pembahasan laporan semester pertama dan prognosis
enam bulan berikutnya;e. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi
pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati;f. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi
pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan RI;g. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi aspirasi
masyarakat;h. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dal evaluasi
rumusan rapat dalam rangka pengawasan;i. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi
pelaksanaan penegakan kode etik DPRK;j. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi
dukungan penga\rasan penggunaan anggaran;k. pelaksanaan fasilitasi, verilikasi dan koordinasi
pengawasan pelaksanaan kebijakan;1. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi
pen1rusunan pokok-pokok pikiran DPRK;
m. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi
persetujuan kerjasama daerah ;n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; danp. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Sekretaris DPRK sesuai tugas dan fungsinya.