Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI  MAGELANG Nomor 59 Tahun 2010 pada Pasal 2?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI  MAGELANG Nomor 59 Tahun 2010 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KAB UPATEN MAGELANG, BAB II - KETENTUAN PERIZINAN, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala 
BPPT dengan mengis i formulir yang disediakan sebagaimana tercantum dalam 
lampiran I peraturan bupati ini dan dilampiri persyaratan administrasi . 
(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: 
a. fotokopi KTP pemilik / penanggung jawab perusahaan; 
b. fotoko pi Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbentuk badan; 
c. fotok opi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) ; 
d. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); 
e. fotokopi bukti lulus uji berkala kendaraan khusus (tahun terakhir) ; 
f. fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) tenaga operator /pengemudi kendaraan 
bermotor roda 4 (empat) sesuai dengan penggolongannya; 
g. fotokopi Surat Izin Gangguan (HO) garasi kendaraan; 
h. fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL); dan 
i. Surat Rekomendasi dari camat sesuai wilayah operasional penggilingan padi 
keliling . 
(3) Selain harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
untuk memperoleh Izin Usaha Penggilingan Padi Keliling harus memenuhi persyaratan 
teknis meliputi : 
a. motor penggerak kendara an terpisah dengan motor penggerak huller ; 
b. alat pemecah kulit (husker) terpisah dari alat penyosoh (polisher) ; 
c. mesin penggiling padi dilengkapi sistem pembuangan gas buang terdiri dari 
maniffold, peredam suara dan pipa pembuangan, dengan ketentuan sebaga i 
berikut : 
1. terbuat dari bahan logam yang cukup kuat sehingga tidak terjadi kebocoran; 
2. pipa pembuangan tidak menonjol melewati sisi samping / belakang dari badan 
kendaraan khusus. 
d. mesin penggiling padi dilengkapi dengan penampung sekam yang tertutup; 
(4) Contoh bentuk kendaraan khusus penggilingan padi/huller sebagaima na tercantum 
dalam lampiran II P eraturan Bupati ini.