Apa bunyi lengkap Pasal 37 dalam 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959?
Menurut ketentuan dalam 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959 tentang , pada , Pasal 37 dinyatakan:

Sistem pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 
huruf a, dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis 
pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam 
satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap 
penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Pasal 36 
( 1) Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses pengelolaan 
pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara 
terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik maupun virtual sesuai 
dengan standar pelayanan. 
(2) Sistem pelayanan terpadu secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilaksanakan melalui: 
a. sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan/atau 
b. sistem pelayanan terpadu satu atap. 
(3) Sistem pelayanan terpadu secara virtual sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) merupakan sistem pelayanan yang dilakukan dengan 
memadukan pelayanan secara elektronik . Pasal 35 
Sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, 
dilaksanakan dengan prinsip: 
a. keterpaduan; 
b. ekonomis ; 
c. koordinasi; 
d. pendelegasian atau pelimpahan kewenangan; 
e. akuntabilitas; dan 
f. aksesibilitas . Pasal 34 
Sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
diselenggarakan dengan tujuan : 
a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; 
b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; 
c. memperpendek proses pelayanan; 
d. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, rnurah, transparan, 
pasti dan terjangkau; dan 
e. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh 
pelayanan. Pasal 33 
(1) Untuk mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan 
publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu . 
(2) Sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap 
beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu 
tempat, yang dapat dilakukan melalui sistem pelayanan satu pintu atau 
satu atap. Bagian Ketujuh 
Sistem Pelayanan 15