Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN  BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 14?
Dalam PERATURAN  BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 3 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BAB II - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, Pasal 14 mengatur sebagai berikut:

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah 
pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kegiatan yang ada 
pada SKPD. 
PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat 
pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. 
PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. 
Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi: 
mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis 
Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD ; 
menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas 
Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan 
menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub 
kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang - 
undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa. 
Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub 
kegiatan meliputi: 
menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiat an; 
memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan 
melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan 
kepada PA/KPA. 
Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas 
beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/ Sub kegiatan meliputi: 
menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; 
menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan 
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang - undangan; 
dan 
menyimpan dan menjaga keutuhan s eluruh dokumen pelaksanaan 
kegiatan. 
Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA. 
Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab 
kepada KPA. 
11 
Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan 
perundang - undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang 
dilaksanakan oleh PPTK. 
PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan 
SKPD/Unit SKPD. 
Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran 
anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, 
dan/atau pertimbangan objektif lainnya . 
Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN 
yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau 
memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas. 
Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan 
struktura l, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK 
dengan ketentuan antara lain : 
Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi PPTK tidak dalam 
masa proses huku m; 
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu 
sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas ; 
minimal memenuhi jenjang jabatan fungsional sub coordinator atau 
pernah menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau telah 
memenuhi Pangkat golongan Serendah rendahnya III/b Penata Muda 
Tingkat I. 
kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai tugas dan 
kedudukan pejabat fungsional yang diangkat pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah; 
 
Bagian Keempat 
Pejabat Penatausahaan Keuangan