Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 129 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2010.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2010 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, pada BAB XVI - KETENTUAN PIDANA, Pasal 129 menjelaskan:

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.