Apa saja yang diatur dalam Pasal 7 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Nomor 35/PUU-X Tahun 1999?
Ketentuan dalam 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Nomor 35/PUU-X Tahun 1999 tentang pengujian Undang -undang, Pasal 7 menetapkan:

( 1) KMHA di Kabupaten Kolaka Timur berkedudukan 
sebagai subjek hukumdan penyandang hak yang 
melekat dan bersifat asal usul. 
(2) Dalam kedudukanya sebagai subjek hukum 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) KMHA di 
Kabupaten Kolaka Timur memiliki kewenangan untuk 
melakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan 
dengan hak-hak mereka. sama dari suatu wilayah hukum adat. 
b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat adat. 
c. Ada wilayah hukum adat yang jelas. 
d. Ada pranata adat, khususnya penyelesaian sengketa 
yang masih di taati. 
IO Pasal 10 
(1) Wilayah adat kesatuan masyarakat hukum adat tolaki Bagian Kesatu 
Wilayah Adat (3) Lembaga adat kesatuan masyarakat hukum adat tolaki 
mekongga di Kabupaten Kolaka Timur merupakan 
indukorganisasi / perhimpunan / perseku tuan/ perserikata 
n sosial di masa kini dsan masa mendatang yang 
didirakan dan/atau atas nama dan/atau organisasi 
masyarakat adat mekongga lainya yang menggunakan 
atribut maupun identitas formal kesatuan masyarakat 
hukum adat tolaki mekongga; 
(4) Lembaga adat kesatuan masyarakat hukum adat tolaki 
di Kabupaten Kolaka Timur mempunmyai tugas: 
a. Menampung dan menyalurkan aspirasi kesatuan 
masyarakat hukum adat tolaki mekongga kepada 
pemerintah; 
b. Melakukan sosialisasi kepada seluruh 
komponen/ elemen masyarakat hukum adat tolaki 
mekongga sampai ketingkat desa/kelurahan bahkan 
hingga ke dusun-dusun dan kampung, 
c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan 
nilai-nilai adat tolaki mekongga, dalam rangka 
memperkaya, menjaga adat istiadat dan kebiasaan­ 
kebiasaan masyarakat serta mengembangkan 
kebudayaan nasional dan daerah pada umumnya 
dan kebudayaan tolaki mekongga pada khususnya 
dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan; 
pelaksanaan pembangunan, dan kemasyarakatan; 
d. Menbgelola atau mengesahkan hak-hak adat, harta 
kekayaan adat atau serta kekayaan kesatuan 
masyarakat hukum adat tolaki mekongga yang 
terdapat di Kabupaten Kolaka Timur dalam rangka 
mempertahankan dan meningkatkan kemajuan 
serta taraf hidup masyarakat adat kearah yang lebih 
baik; 
(5) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
diatas, lembaga kesatuan masyarakat hukum 
adat tolaki mekongga melakukan fungsi kontrol, 
koordinasi, komunikasi, dan konsultasi dengan 
pemerintah daerah dalam rangka menyusun kebijakan 
dan strategi untuk mendukung keberhasilan 
pembangunan kemasyarakatan dan bernegara; 
disamping itu, juga sebagai penjaga kearifan lokal/ 
tradisional dan kearifan lingkungan agar budaya dan 
hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat tolaki 
mekongga serta lingkunganya tetap dan terus 
terpelihara. 
11 Pasal 13 
Tugas dan wewenang KMHA Kabupaten Kolaka Timur 
adalah : 
a. Mematuhi, menjaga , dan melestarikan hukum adat 
sebagai pedoman tatanan kehi dupan mas yarakat adat ; 
dan 
b. Menjaga wilayah adat dan kawasan hutan adat tetap 
berfungsi sebagai hutan adat dengan kearifan lokaln ya. Bagian Ketiga 
Tugas Dan Wewenang Kmha 
Kabupaten Kolaka Timur Pasal 12 
(1) Hutan adat sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 
(2) merupakan lahan milik bersama diwila yah KMHA 
Kabupaten Kolaka Timur yang tidak boleh di ubah 
statu s kekuasaan dan pemanfaatan ya. 
(2) Hutan adat mencakup seluruh sumber daya alam dan 
sumber daya budaya yang dida lamn ya terdapat 
tumbuhan , satwa liar, danau, mata air, dan keka yaan 
alam lainn ya. Pasal 11 
( 1) Sistem penguasaan dan pemanfaatan lahan wilayah 
KMHA kabupaten kolaka timur. 
(2) Penguasaan dan pemanfaatan lahan-lahan yang berbeda 
wilayah KMHA Kabupaten Kolaka Timur terdiri 
(3) dari lahan milik bersama yang sifatnya komunal dan 
lahan milik pribad i. 
(4) Dahan milik bersama sebagaimana dimaks ud pada ayat 
(1) berdasarkan tataguna lahatn ya meliputi hutan adat . 
(5) Lahan milik pribadi sebagaimana yang dimaksud pada 
berdasarkan tataguna lahan ya meliputi lahan 
pemukiman, perkarangan, kebun, dan sawah. Bagian Kedua 
Sistem Penguasaan Dan Pemanfaatan Laban mekongga adalah satuan wilayah dimana adat itu 
tumbuh, hidup, dan berkembang , sehingga menja di 
penyangga keberadaan adat tolaki mekongga itu sendri; 
(2) Ketentuan lebih lanjut dari Pasal 10 ayat (1) diatas 
diatur dalam peraturan Bupati Kolaka Timur. 
12 Pasal 16 
(1) KMHA berhak mene ntukan dan menge mbangkan sendiri Paragraf2 
Hak Atas Pembangunan Pasal 15 
(1) Hak atas tanah dapat bersifat komunal dan/a tau 
bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang 
berlaku di kabupaten kolaka timur. 
(2) Hak atas tanah yang bersifat komunal/tidak dapat 
dipindah tangankan kepad a pihak lain. 
(3) Hak atas tanah yang dimiliki secara pers eorangan hanya 
dapat di pindah tangan kan sesuai dengan pers yaratan 
dan proses yang di tentukan hukum adat kecuali 
terhadap hak perseorangan yang telah dikon vensi 
menjadi salah satu hak atas tanah yang diatur dalam 
peraturan perundang-u ndangan , 
(4) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal atau kolektif 
dan tanah perseorangan di dalam wilayah adat KMHA 
Kabupaten Kolaka Timur oleh pihak lainy a hanya dapat 
di lakukan melalui mekanisme peng amb ilan keputusan 
bersma berdasarka n hukum adat. Pasal 14 
(1) KMHA Kabupaten Kolaka Timur berhak atas tanah­ 
tanah wilayah dan sumber daya alam yang mereka 
miliki atau diduduki secara turun temurun dan 
mendapatkan pengakuan dan keabsahan dari 
pemerintah daerah secara berjenjang/ atau diperoleh 
melalui mekanisme yang lain. 
(2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencakup segala sesuatu baik di permukaan maupun 
terkandung di dalam tanah. 
(3) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak 
untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan 
mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun 
dan mendapatkan pengakuan dan keabsahan dari 
pemerintah daerah secara berjenjang /atau cara-cara 
yang lain. 
(4) Hak KMHA Kabupaten Kolaka Timur sebaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) diatur berdas arkan hukum adat 
dan se suai dengan peraturan perundang-undangan , Bagian Keempat 
Hak Kmha Di Kabupaten Kolaka Timur 
Paragraf 1 
Hak Atas Tanah Wilayah Dan Sumber Daya Alam 
13 Pasal 19 
( 1) KMHA di Kabupaten Kolaka Timur berhak atas 
pemulihan dan perlindungan atas lingkungan hidup 
yang mengalami kerusakan di wila yah adatn ya. 
(2) Pemuul ihan lingkungan hidup yang rusak di wilawah 
adatnya di lakukan dengan memperhatikan usulan 
kegiatan pemulihan lingkungn yang di ajukan oleh 
KMHA yang terkena dampak termas uk di dalamn ya 
adalah memperpetimbangkan tata cara pemuluhan 
hidup berdasarkan kearifan lokaln ya. Pasal 18 
(1) KMHA di Kabupaten Kolaka Timur berhak atas 
lingkungan hidup yang sehat; 
(2) Dalam rangka pemenuhan atas lingkun gan hidup yang 
sehat sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) 
mas yarakat adat berhak untuk mendapatkan 
pendidikan lingkung an hidup, akses atas informasi , dan 
partisipasi yang luas dalam pengolahan dan 
perlindungan lingku ngan hidup . Paragraf 3 
Hak Atas Lingkungan Hidup Pasal 17 
(1) KMHA Kabupaten Kolaka Timur berhak menganut dan 
mem praktekkan kepercayaan upacara -upacara ritual 
yang diwarisi dari leluhum ya. 
(2) KMHA di Kabupaten Kolaka Timur berhak untuk 
mngembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak 
untuk mempertahankan melind ungi dan 
mengembangkan wujud kebuda yaan di masa lalu 
,sekarang dan yang akan datang . 
(3) KMHA di Kabupaten Kolaka Timur berhak, 
mengendalikan melindungi , mengembangkan dan 
mengaplikasikan pengetahuan tradisional dan keka yaan 
intektualnya . bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai dengan 
kebutuhan dan kebuda yaanya berda sarkan prmsip 
pembanagunan yang berkelanjutan . 
(2) Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah atau pihak­ 
pihak lain akan melaksanaklan atau merencanakan 
program pembang unan diawali dari mus yawarah 
pembangunan desa pada wilayah KMHA kabupa ten 
kolaka timur. 
(3) Hasil mus yawarah sebagaimana yang dimaksud pada 
di tindak lanjuti dengan mus yawarah 
pembangunan desa pada wila yah KMHA kabupaten 
kolaka timur. 
14 program 
dengan Pasal 22 
Pemerintah Daerah bertugas: 
a. Mengembangkan dan melaksankan 
pemberdayaan KMHA secara pertisipastif BABV 
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH 
Bagian Kesatu 
Tu gas Pasal 21 
(1) KMHA di Kabupaten Kolaka Timur behak untuk 
menjalankan hukum adatnya. 
(2) Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat dalam 
wilayah adat baik yang di lakukan oleh KMHA , 
diselesaikan melalui sistem peradilan adat yang ada di 
KMHA Kabupaten Kolaka Timur . 
(3) Terhadap pelanggaran yang terjadi di KMHA Kabupaten 
Kolaka Timur jika tidak dapat di selesaikan melalui 
peradilan adat, dapat di selesaikan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Paragraf 5 
Rak Untuk Menjalankan Hukum dan Peradilan Adat Pasal 20 
(1) KMHA di Kabupaten Kolaka Timur berhak untuk 
mengurus diri sendiri secara swadaya , melalui 
kelembagan adat yang sudah ada secara turun temurun 
dan lembaga-lembaga baru yang sudah ada secara turun 
temurun dan untuk menangani urusan intemal/lokal di 
dalam masyarakat adat dan urusan-urusan eksternal 
yang berhubungan dengan keberadaan masyarakat adat 
dan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan. 
(2) Hak untuk mengurus hak untuk mengurus diri sendiri 
sebagaimana di maksud dalam ayat (1) merupakan 
persyaratan dari perlaksanaan hak-hak bawaan asal 
usul mereka. 
(3) Dalam rangka menjalankan hak untk mengurus diri 
sendiri sebaigaimana di maksud dalam ayat {1) KMHA 
berhak mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat , 
pemerintah daerah maupun pihak lainnya baik 
dukungan pendanaan maupun dukungan saran 
prasarana lain yang di perlukan. Paragraf4 
Hak Untuk Mengurus Sendiri 
15 Pasa l 25 
( 1) Dalam rangka penanganan sengketa dengan 
pelanggaran hak-hak KMHA Kabupaten Kolaka Timur 
yang diikuti dalam rancangan sengketa yang bersifat 
adalah pemerintah daerah membentuk tim penanganan BAB VII 
PENGESAHAN SENGKETA Pasal 24 
Pembia yaan kegiatan pengakuan dan perlindunan serta 
pemberda yaan KMHA Kolaka Timur bersumber dari: 
a. APB N; 
b. ABBD ; 
c. APBDesa ; dan 
d. Sumber -sumber atau bantuan lain yang mengikat . BAB VI 
PEMBIAYAAN Pasal 23 
Pemerintah Daerah berwenang : 
a. Meneta pkan kebijakan perlindungan terhadap 
kebudayaan KMHA ; 
b. Menetapkan kebijakan sarana dan prasarana yang 
diperlukan Masyarakat Hukum Adat ; 
c. Menetapkan kebijakan sosialisasi dan informasi program 
pembangunan kepada KMHA ; 
d. Melakukan pembinaan dan perlindungan kepada KMHA 
dan memastikan bahwa perem puan dan anak-anak 
men ikmati perlind ungan penuh dan jaminan dalam 
melawan segala bent uk pelanggaran dan diskrim inasi ; 
e. Memberikan intensif dan penghargaan kepada KMHA 
yang menjaga dan melindu ngi kawasan hutan agar 
hutan tetap lestari . Bagian Kedua 
Wewenang mem pertimbangkan keari pan lokal ; 
b. Men yediakan sarana dan prasara na yang di perlukan 
KMHA dalam rangka menjaga kelestarian keutuhan adat 
istiadat , tradisi , wilayah masyrakat adat sesuai dengan 
keutuhan perundang -undangan yang berlaku. 
c. Melakukan sosiali sasi dan informasi program 
pembangunan kepada KMHA dan 
d. Melakukan pembinaan kepada KMHA 
e. Mencegah terjadinya upaya-upaya perusakan hukum 
adat dan kearifan lokal wila yah KMHA baik oleh pihak 
luar maupun dalam . 
16 Pasal 28 
Dalam menjalankan peraturan daerah ini ada hak-hak pihak 
ketiga diatas wilayah KMHA Kabupaten Kolaka Timur tetap 
diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan p erund ang­ 
unda ngan yang berlaku. BABIX 
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27 
( 1) Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat KMHA di 
Kabupaten Kolaka Timur akan diberikan sanksi sesuai 
dengan hukum adat yang berlaku di KMHA di 
Kabupaten Kolaka Timur. 
(2} Pelanggaran yang dilakukan oleh orang diluar adat 
Tolaki · Mekongga akan diberikan sanksi sesuai dengan 
hukuman adat yang berlaku di KMHA di Kabupaten 
Kolaka Timur . 
(3) Apabila sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 
(1) dan ayat (2) tidak bisa dilaksanakan maka 
penjatuhan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII 
SANKS I Pasal 26 
Anggota tim penanganan sengketa se bagaimana yang di 
maksud dalam pasal 25 ayat (1) terdiri atas unsur-unsur: 
a. Perwakilan pemerintah kabupaten; 
b. Perwakilan KMHA; 
c. Akademisi; 
d. Lembaga keagamaan; 
e. Organisasi non pemerintah; dan 
f. Perwakilan pihak ketiga yang terlibat sengketa. sengketa. 
(2) Sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 
sengketa yang berkaitan dengan wilayah adat, sumber 
daya alam dan pengetahuan tradisional antara KMHA 
dengan pihak luar/pihak lain. 
(3) Tim penanganan sengketa sebagaimana yang di maksud 
pada ayat (1) di tetapkan melelui keputusan Bupati. 
17 NOREG PERATURA N DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINS! 
SULAWESI TENGGARA : 7 / 46 /2021 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR , ANDI MUH. IQBAL TONGASA Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA TIMUR, Diundangkan di Tirawuta 
pada tanggal , ~i-Juri, - 2021 Hj. ANDI MERYA 2 ~!~t-' ~,~ L.. .. ~ .. 
3 ~~ 121?.I~..... ~.[.~.~--- .. .. .. . . 
4 .l~.~ J~.~--~~ . ... N\:.l~ ·T .PJ:.~~ No. BUPATI KOLAKA TIMUR , Ditetapkan di Tirawuta 
Pada Tanggal, Ot-Jtt<li - 2021 Pasal 29 
Peraturan Daerah 1n1 mulai berlak u pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuin ya, memerintahkan 
pengundangan Pera tu ran Daerah mi dengan 
penempatannn ya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka 
Timur . BABX 
KETENTUAN PENUTUP I I