Jelaskan isi kandungan Pasal 44 dari PERATURAN DAERAH KOT A TASIKMALAYA Nomor 11 Tahun 2009.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KOT A TASIKMALAYA Nomor 11 Tahun 2009 tentang KETERTIBAN UMUM, ketentuan pada BAB XVI - KETENTUAN PENYIDIKAN, Pasal 44 berbunyi:

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini 
dilaksanakan oleh Penyidik Polri atau PPNS di lingkungan 
Pemerintah Kota Tasikmalaya yang pengangkatannya ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), berwenang : 
a. menerima laporan atau peng aduan dari seseorang mengenai 
adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; 
b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat 
kejadian; 
c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal 
milik tersangka; 
d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat; 
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara; 
h. memeriksa buku -buku, catatan -catat an dan dokumen -dokumen 
lain berkenaan dengan tindak pidana; 
i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat 
petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti 
atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan 
selanjutnya melalui Peny idik Polri memberitahukan hal tersebut 
kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan 
j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 
jawab. 
 
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan ha sil penyidikannya 
kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.