Bagaimana redaksi normatif Pasal 40 dalam PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 630 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 630 Tahun 2022 tentang PENA NGANAN BENTURAN KEPENTINGAN, PENGENDALIAN GRATIFIKASI, BAB IV - PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT, Pasal 40 berbunyi:

(1) Dalam pelaksanaan integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Inspektorat Investigasi: 
a. memberikan data dan informasi untuk kebutuhan 
proses dugaan tindak pidana korupsi yang 
dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi; dan 
b. memantau pelimpahan hasil telaah dugaan tindak 
pidana korupsi dan/atau hasil audit yang 
disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. 
(2) Dalam pelaksanaan integrasi sebagaimana dimaksu d 
dalam Pasal 39 ayat (2), Komisi Pemberantasan Korupsi 
dapat: 
a. menerima pelimpahan; 
b. mengelola dan memproses hasil audit atau telaah 
tentang dugaan tindak pidana korupsi; 
c. memberikan informasi tindak lanjut penanganan 
dugaan tindak pidana korupsi yang telah 
dilaporkan; 
d. memberikan laporan pengaduan yang bukan 
menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan 
Korupsi; dan 
e. mengembalikan hasil audit dan/atau analisa yang 
tidak memenuhi kriteria kewenangan Komisi 
Pemberantasan Korupsi.