Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN WALI  KOTA  BANDUNG Nomor 84 Tahun 2020?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALI  KOTA  BANDUNG Nomor 84 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung. 
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom . 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung. 
4. Perangk at Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah . 
5. Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Persandian 
adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas 
dibidang urusan persandian. 
6. Aparatur Sipil Negara adalah yang selanjutnya 
disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri 
sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah. 
 
7. Persandian ... 
 
 
5 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 7. Persandian adalah kegiatan dibidang pengamaman 
data/ Informasi yang dilaksanakan dengan 
menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto 
maupun ilmu pendukung yang dilakukan secara 
sistematis, metodologis, dan konsisten serta terkait 
dengan etika profesi sandi. 
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan 
yang mengandung nilai atau makna dari data 
maupun penjelasan ya ng dapat dilihat, didengar 
dan/ atau dibaca. 
9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat 
dan prosedur elektronik yang berfungsi 
mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, 
menganalisis, menyimpan, menampilkan 
mengumumkan, mengirimkan, dan/atau 
menyebarkan Informasi elektronik. 
10. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi 
eletronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, 
diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, 
digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, 
yang d apat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar 
melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk 
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, 
peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, 
angka, kode akses, simbol atau perfora si yang 
memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh 
orang yang mampu memahaminya. 
11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat 
elektronik yang memuat tanda tangan elektronik 
dan identitas yang menunjukkan status subyek 
hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang 
dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi 
elektronik. 
12. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau 
badan hukum yang telah menyetujui perjanjian 
pengunaan S ertifikat Elektronik. 
13. Penggunaan ... 
6 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 13. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah proses 
pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik 
Sertifikat Elektronik dan/atau pihak pengandal. 
14. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut 
BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara 
Otoritas Sertifikat Digital yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan Siber dan 
Sandi Negara . 
15. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan 
kunci publik yang saling berasosiasi. 
16. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan 
Kunci Kriptografi yang hanya disimpa n dan 
dirahasiakan oleh pemilik serta digunakan untuk 
melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk 
membuka pesan yang di sandi menggunakan Kunci 
Publik pada Sertifikat Elektronik. 
17. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disebut OP 
adalah unit yang bertanggung jawab melakukan 
pemeriksaan, pemberian persetujuan atau 
penolakan atas setiap permintaan penerbitan, 
pembaruan dan penc abutan Sertifikat Elektronik 
yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik 
Sertifikat Elektronik. 
18. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan 
keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan 
kenirsangkalan Informasi. 
19. Keadaan memaksa ( force majeure ) adalah kejadian -
kejadian yang terjadi diluar kemampuan, kehendak, 
kesalahan dan kekuasaan Pemilik dan 
Penyelenggara, sehingga tidak dapat melaksanakan 
atau terpaksa menunda pelaksanaan Penggunaan 
Sertifikat Elektronik . 
 
20. Bencana ... 
 
 
 
7 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 20. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa 
yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik 
oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun 
faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya 
korban jiwa manusia, kerusakan lingk ungan, 
kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 
21. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan 
oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 
disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa 
bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, 
angin topan, da n tanah longsor. 
22. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan 
oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam 
yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal 
modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 
23. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan 
oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 
diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik 
sosial antarkelompok atau antarkomunitas 
masyarakat, dan teror . 
 
Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan