Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor rma Tahun 1945.
Redaksi dari Peraturan Pemerintah Nomor rma Tahun 1945 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil , pada , Pasal 18 menjelaskan:

( 1) Pemanggilan dan pemaksaan terhadap PNS yang diduga 
melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku PNS 
didasarkan pada pengaduan, temuan, dan/atau laporan 
tertulis. 
(2) Setiap pengaduan , temuan dan/atau laporan dan 
masyarakat atau PNS terhadap pelanggaran kode etik dan 
kode perilaku PNS, di periksa oleh Majelis, paling lama 14 
(empat belas) hari setelah pengaduan/Laporan diterima. 
(3) Majelis melakukan pemanggilan secara tertulis kepada 
pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan 
kode perilaku PNS, paling lama 7 (tujuh hari) kerja sebelum 
tanggal pemeriksaan . 
(4) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, Majelis 
melakukan pemanggilan ke 2 (dua) dalam waktu paling lama 
7 (tujuh) hari kerja setelah pemanggilan pertama . 
(5) Dalam hal PNS tidak memenuhi panggilan ke 2 (dua) 
cbgaimana dimaksud pada ayat (4) tanpa alasan yang sah, 
PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode 
perilaku PNS, dianggap telah melanggar kode etik dan kode 
perilaku PNS berdasarkan alat bukti dan keterangan yang 
ada tanpa pemeriksaan . Bagian Keempat 
Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Pengambilan Keputusan 
Dan Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode Etik bertugas: 
1. Menerima setiap laporan dan/ atau pengaduan dari 
masyarakat atau dari PNS di lingkungan Pemerintah daerah 
Kabupaten Kolaka mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan 
ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka 
2. melakukan pemanggilan terhadap ASN yang diduga 
melakukan pelanggaran kode etik; 
3. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode 
etik dalam sidang kode etik; 
4. mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang diduga 
melakukan pelanggaran kode etik. Bagian Ketiga 
Tugas Majelis Kode Etik