Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 8 PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 102 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 102 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, pada BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 8 menjelaskan:

(1) Sekretariat , dipimpin oleh seorang S ekretaris Dinas yang 
dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas . 
 
(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas membant u Kepala Dinas memimpin, 
menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, 
mengoordinasikan , memantau, mengevaluasi dan 
mempertanggungjawabkan pel aksanaan tugas pada 
lingkup Sekretariat, serta mengoordinasikan bidang -
bidang sesuai dengan lingkupnya berda sarkan ketentuan 
peraturan perundang -undangan . 
 
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi sebagai 
berikut : 
a. pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan 
pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas ; 
b. pengoordinasian subbagian yang bera da di bawahnya; 
c. pengoordinasian, pengendalian dan pembina an 
administrasi umum atas pelaksanaan program dan 
kegiatan Dinas Pangan ; 
d. pengoordinasi aan penyusunan rencana Anggaran, 
program dan kegiatan Dinas Pangan , yang mel iputi: 
1. Rencana Kerja Anggaran (RKA); dan 
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). 
e. pengoordinasian dan penyampaian penyusunan laporan 
Dinas Pangan , yang meliputi: 
1. laporan realisasi fisik dan keuangan; 
2. Rencana Strate gis (Renstra); 
3. rencana kerja perangkat Daerah; 
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L KIP); 
5. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(LPPD); 
6. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 
Bupati; 
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJP D); 
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJM D); 
9. laporan penggunaan dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) bila ada; dan 
10. laporan lain bila diminta oleh instansi ter kait. 
 
 
 
 
 
 
 8 
f. penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh 
pengawas fungsional; 
g. pengelola an urusan kepegawaian, urusan keuangan, 
perlengkapan , rumah tangga , surat menyurat, protokol, 
hubungan masyarakat dan pembuatan laporan , dan 
pengelolaan administra si umum lainnya ; 
h. penyusunan rencana sekretariat berdasarkan rencana 
kerja Dinas Pangan ; 
i. pengelolaan dokumentasi kearsipan; 
j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan 
kegiatan kepada atasan; 
k. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah 
pengawasan sekreta riat; 
l. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala 
Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil 
dalam bidang tugasnya; 
m. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan 
pengembangan karier; 
n. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas 
bawahan agar sa saran dapat tercapai sesuai dengan 
program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang 
berlaku ; 
o. pembina an pegawai/staf yang ada di bawahnya ; 
p. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan 
q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang -undangan.