Apa substansi hukum dari Pasal 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  PURWOREJO Nomor 7 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN  PURWOREJO Nomor 7 Tahun 2022 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN, khususnya , Pasal 18, adalah:

Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesi a Tahun 1950 Nomor 42 ); 
3. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322 ); 
 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
dan 
BUPATI PURWOREJO 
 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2021 .