Apa saja yang diatur dalam Pasal 32 PERATURAN WALIKOTA  DUMAI Nomor 2 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA  DUMAI Nomor 2 Tahun 2021 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 32 menetapkan:

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaim ana dimaksud dalam P asal 2, sebagaimana tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walik ota ini yang terdiri dari: 
Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi 
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 
dan Sub Ri ncian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 
Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 
dan Sub Ri ncian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 
Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 
Besaran Hibah; 
Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 
Besaran Bantuan Sosial; 
Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 
Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum d an 
Bersifat Khusus ; 
Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 
Besaran Belanja Bagi Hasil ; 
Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian Objek dan Sub Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
Lampiran VIII : Rincian D ana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam 
Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan 
Gas Alam/ Tambahan D ana Bagi Hasil-Minyak dan 
Gas Bumi*) Menurut Urus an Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 
dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 
Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Org anisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian 
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ 
Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam 
Rancangan Per aturan D aerah tentang APBD dan 
Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD 
dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.