Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU Nomor )- Tahun 2019 Pasal 3?
Dalam PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU Nomor )- Tahun 2019 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, BAB III - KEWAJI BAN WAJIB PAJAK, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

Dalam hal pemerik saan, Wajib Pajak berkewaj iban untuk: 
memenuhi panggilan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah 
ditentukan; 
memperlihatkan dan/ atau meminj amkan buku, catatan 
dan/ ataudokume n yang diperlukan palin g lama 7 (tujuh) hari kerja 
setelah tanggal penerimaan Surat Pemberitah uan Peme riksaan PBB; 
memberik an kese mpatan untuk memasuki dan memeriksa tempa t atau 
ruangan yang ada pada Objek Pajak yang dilakukan pemeriksaan; dan 
memberi bantuan guna kelan caran peme riksaan. 
Dalam hal Waj ib Pajak: 
Tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaks ud pada ayat (1) huruf 
Tidak membe rikan keterangan seba gian atau seluru h yang diminta 
baik secara lisan dan/ atau tertuli s; 
Tidak mem perlihatk an dan/ atau mem injamkan sebagian atau seluruh 
buku, catatan dan/ atau doku men yang dibutuhk an; dan 
Tidak memberikan kesem patan untuk memasuki dan memeriksa 
sebagian atau seluruh tempa t atau ruangan yang ada pada Objek Pajak 
yang diperiksa, sehingga tidak terpenuhinya data yang 
diperlukan ,makaTim Pemeriksa tetap melanju tkan proses Pemeriksaan 
berdasarkan data yang ada pad a Badan Pendapatan Daerah. 
Dalam halbuku, catatandan/atau dokumen berup a foto kopi, mak a Wajib 
Pajak harus membua t surat perny ataan bahw a foto kopi tersebut sesuai 
dengan aslinya .