Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 86 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 86 Tahun 2022 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA KETAH ANAN PANGAN DAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dima ksud dengan: 
www.peraturan.go.id
2022, No.86 -3- 
1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut 
DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada 
Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai 
kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan 
daerah. 
2. DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 
yang selanjutnya disebut Dana Ketahanan Pangan dan 
Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam 
anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah 
tertent u dengan tujuan untuk membantu mendan ai 
kegiatan mendukung operasional di bidang ketahanan 
pangan dan pertanian yang merupakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai 
dengan prioritas nasional di bidang pertanian. 
3. Rencana Penggunaan Da na Ketahanan Pangan dan 
Pertanian ada lah usulan kegiatan dan anggaran DAK 
Nonfisik Ketahanan Pangan dan Pertanian yang disusun 
oleh dinas kabupaten/kota yang disertai lokasi prioritas 
kegiatan dan disahkan oleh kepala daerah. 
4. Pekarangan Pangan Lestari yang selanjutnya disebut P2L 
adalah k egiatan yang dilaksanakan oleh kelompok 
masyarakat yang secara bersama -sama mengusahakan 
lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara 
berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, 
aksesibilitas, pemanfaatan, dan penda patan. 
5. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut 
BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintahan yang 
mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada 
tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja 
nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beb erapa 
kecamatan. 
6. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut 
Puskeswan adalah pos kesehatan hewan yang 
memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan 
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama 
Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 
www.peraturan.go.id
2022, No.86 -4- 
690/K PTS/TN.510/10/1993 dan Nomor 88 Tahun 1993 
tentang Pos Kesehatan Hewan. 
7. Pendataan Pertanian adalah pemutakhiran data 
komoditas strategis pertanian tingkat kecamatan sesuai 
wilayah kerja BPP yang dilakukan oleh petugas admin 
BPP melalui aplikasi daring dan/atau luring untuk 
menyediakan dat a pertanian yang akurat secara cepat. 
8. Pelatihan Tematik adalah pola pembelajaran dengan 
tema, materi, dan kurikulum yang disusun berdasarkan 
potensi pertanian di wilayah masing – masing dan 
dilaksanakan di tingkat BP P. 
9. Calon Penerima dan Calon Lokasi yang selanjutnya 
disebut CPCL adalah kelompok dan/atau lembaga 
penerima manfaat yang akan menerima bantuan yang 
ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi 
ketahanan pangan, dengan berpedoman pada Peraturan 
Menteri ini. 
10. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola yang 
selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh 
barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh 
kementerian/lembaga/Perangkat Daerah, 
kementerian/lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi 
kemasyarak atan, atau kelompok masyarakat. 
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pertanian. 
12. Dinas adalah dinas daerah kabupaten/kota yang 
menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari Dana 
Ketahanan Pangan dan Pertanian.