Apa saja yang diatur dalam Pasal 80 3.Undang-Undang ..... 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Nomor 12 Tahun 1945?
Ketentuan dalam 3.Undang-Undang ..... 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pernben tukan, Pasal 80 menetapkan:

. a perencanaan ; 
b. peng aturan; 
c. perekayasaan; 
d. pemberdayaan; dan 
e. pengawasan . Pemerintah Daerah melaksanakan mana jemen dan rekayasa lalu lintas pada jalan 
daerah, meliputi kegiatan : Pasal 79 Bagian Keenam 
Manaje men dan Rekayas a Lalulinta s Pasal 78 
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, tata cara penderekan 
sebagaimaria dimaksu d dalam Pasal 73 sarn pai dengan Pasal 76, tata cara 
pem indahan dan penyi mpanan serta pengamb ilan kendaraan bermotor yang 
dipindahk an sebagai mana dimaksud dalam Pasal 77 diatur dengan Peraturan 
Bupati . yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 
(3) Pemindahan kendaraan se bagaimana dimak sud p ada ayat (2) huruf c 
diadmini strasi dengan tertib. 
(4) Penga.m bilan kendar aan bermotor yang dipindahkan sebagaimana dimaksu d 
pada ayat (3), dilakukan dengan menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan 
bermotor dan memb ayar biaya atas jasa pend erekan dan penyimpanan 
kendaraan bermotor. Bermotor Kendar aan sudah ditetapkan atau ke tempat penyim panan Parkir yang (1) Setiap kendaraan bermo tor yang berhenti atau Parkir bukan pada tempatnya 
dapat dilakukan penindakan sebagai bentuk penertiban lalu linta s dan 
angkutan jalan . 
(2) Penindak an sebagaim ana dimaksud pada ayat (1), dengan cara : 
a. penguncian ban Kendaraan Bermotor ; 
b. pencabutan pentil ban Kendaraan Bermotor ; atau 
c. pemindah an kendaraan dengan cara pend erekan ke fasilitas Pasal 77 ( 1) Penderekan Kendaraan Bermotor selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
dapat dilakukan oleh badan usaha atau perorangan . 
(2) Penderekan kendaraan bermotor sebagaimana d imaksud p ada ayat (1), wajib 
merniliki izin penderekan dari instansi yang memb idangi perizinan. Pasal 7 6 33 
c.Penetapan . (2) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada 
meliputi: 
a. inventaris asi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan 
jaringan jalan dan gerakan lalulintas yang telah ditetapkan; 
b. penetapan juml ah kebutuh an dan lokasi pemasan gan perlengk apan jalan; Pasal 83 
( 1) Pemerintah Daerah melakukan perekayasaan manajeme n dan rekayasa lalu 
lintas melalui peng adaan, pemas angan, perbaikan, dan pemeliharaan 
perlengkapan jalan pada jalan daerah yang berkaitan lang sung dengan 
pengguna jalan. ( 1) Pemerintah Oaerah melakukan pengatur an roanaj emen dan rekayasa lalu lintas 
melalui penetapan kebijaka n pengguna an jaringan jalan dan gerakan lalu lintas 
pada jaringan jalan daerah. 
(2) Kebijakan penggunaan jaringan dan gera kan lalu lintas pada jalan daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi perintah, larangan, peringatan 
dan/ a tau petu njuk yang bersifat umum di semua ruas jalan. 
(3) Perintah, larangan, peringatan dan/ a tau petun juk yang bersifat umum 
seba gaimana dimaksud pada ayat ( 1) d inyatakan dengan ram bu lalu lintas, 
markajalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas {APILL ). Pasal 82 Perencanaan manaj emen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam