Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN  BUPATI BATANG Nomor 81 Tahun 2021 Pasal 4?
Dalam PERATURAN  BUPATI BATANG Nomor 81 Tahun 2021 tentang PENDELEGASIAN KEWENANG AN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN, BAB III - JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN, Pasal 4 mengatur sebagai berikut:

(1) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a 
meliputi: 
a. Perizinan berusaha; dan 
b. Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha. 
(2) Jenis perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri 
atas: 
a. Konfirmasi Ke sesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 
b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 
c. Persetujuan Lingkungan; 
d. Persetujuan Bangunan Gedung; 
e. Nomor Induk Berusaha (NIB); 
f. Sertifikat Standar; dan 
g. Izin. 
 (3) Jenis perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusah a 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 
a. Sertifikat laik higiene sanitasi; 
b. Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri 
Rumah Tangga (SPP -IRT); 
c. Sertifikat Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (UTD) ; 
d. Pelayanan Jasa Labora torium Veteriner; 
e. Praktek Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner; 
f. Sertifikat Cara Budidaya Ternak y ang Baik; 
g. Sertifikat Cara Pembibitan Ternak y ang Baik ; 
h. Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT -PDUK); 
i. Tanda Daftar Gudang; 
j. Surat Tand a Pendaftaran Waralaba; 
k. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air; 
l. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian -Bagian Jalan; 
m. Persetujuan hasil ANDALALIN; 
n. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum; 
o. Izin Op erasi Prasarana Perkeretaapian Umum; 
p. Izin Operasi Sarana Perk erataapian Umum; 
q. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus; 
r. Izin Operasi Perkeretaapian Khusus; 
s. Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Khusus ; 
t. Peningkatan perkeretaapian khusus; 
u. Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal; 
v. Sertifikat standar p erubahan data Siupal/Siopsus; 
w. Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus; 
x. Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perawatan dan 
perbaikan kapal; 
y. Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan; 
z. Sertifi kat standar rencana pengoperasian kapal trayek t etap dan 
teratur (liner); 
aa. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi; 
bb. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner deviasi; 
cc. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner substitusi; 
dd. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/ tramper 
khusus; 
ee. lzin pembangunan/ pengembangan pelabuhan umum; 
ff. Izin pengoperasian pelabuhan umum; 
gg. Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari 
fasilitas untuk melayani barang umum ( general cargo/ multipurpose ) 
menjadi untuk mel ayani angkutan peti kemas; 
hh. Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas 
pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general 
cargo/ multipurposel) menjadi untuk melayani angkutan curah cair, 
curah kering, kendaraan, dan roro; 
ii. Izin kegi atan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi); 
jj. lzin kegiatan kerja keruk; 
kk. Izin kegiatan kerja reklamasi; 
ll. Sertifikat standar perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk/ 
kerja reklamasi/ kegiatan kerja keruk dan reklamasi; 
mm. Sertifikat standar pemban gunan/ pengembangan Terminal Khusus/ 
TUKS; 
nn. Sertifikat standar pengoperasian Terminal Khusus/ TUKS; 
oo. Sertifikat standar perpanjangan pembangunan/ pengembangan 
Terminal Khusus/ TUKS ; 
 pp. Sertifikat standar perpanjangan pengoperasian Terminal 
Khusus/TUKS; 
qq. Sertifikat standar penyesuaian Terminal Khusus/ TUKS; dan 
rr. Perizinan Berusaha pengusahaan Panas Bumi untuk p emanfaatan 
langsung ; 
ss. Sertifikat budidaya tanaman pakan ternak; dan 
tt. Sertifikat pembenihan tanaman pakan ternak. 
 
Paragraf 2 
Perizinan Nonberusaha