Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BULUNGAN Nomor 40 Tahun 2021 Pasal 21?
Dalam PERATURAN BUPATI BULUNGAN Nomor 40 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN, BAB II - PENGELOLAAN RESIKO, Pasal 21 mengatur sebagai berikut:

Penjabaran pedoman pengelolaan Risiko di lingkungan
Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
BAE} III
PELAPORAN
Pasal22
Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan
Risiko, Pemerintah Daerah menJrusun laporan
pengelolaan Risiko.
Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko oleh UPR;
b. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
c. laporan berkala pemantauan pengelolaan Risiko
oleh Unit Kepatuhan.(21
(3)
(1)
(21
(s)
(4)
(s)
(6)
(71-t6-
la.poran pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah
dilakukan penilaian Risiko yang terdiri atas:
a. penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah;
b. penilaian Risiko strategis (entitas) PD; dan
c. penilaian Risiko operasional (kegiatan) PD.
Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh
masing-masing UPR disampaikan kepada Bupati,
tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit
Kepatuhan.
la.poran pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa
dokumen penilaian Risiko/dokumen rencana tindak
pengendalian.
Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh masing-
masing UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan
disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada
Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan.
I-aporan berkala pengelolaan Risiko oleh masing-
masing UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (21
huruf b dikoordinasikan oleh:
a. untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah oleh
UPR Pemerintah Daerah; dan
b. untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan
tingkat operasional PD oleh UPR tingkat eselon
Illpejabat pimpinan tinggi.
Laporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh
Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c dilakukan setiap triwulan, dan disampaikan
kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris
Daerah.(8)
-t7-