Apa yang diatur dalam PERATURAN WALIKOTA PAREPARE Nomor 49 Tahun 1959 pada Pasal  5?
Berdasarkan PERATURAN WALIKOTA PAREPARE Nomor 49 Tahun 1959 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KETERTIBAN UMUM KOTA PAREPARE, BAB III - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAE RAH, Pasal  5 menyebutkan bahwa:

Pemerintah Daerah berwenang dan berta nggung jawab atas 
penyelenggara an ketertiban umum melalui Satpol PP sesuai 
tugas pokok dan fungsinya dengan melakukan: 
tindakan pencegahan gangguan ketertiban umum, melalui: 
1. penyuluhan dan sosi alisasi tenta ng Peraturan Daerah 
yang mengatu r mengenai Ketertiban Umum; 
2. koordinasi dan menja lin komunikasi secara efektif 
dengan instansi terkait, tokoh agama d an tokoh 
masyarakat; dan 
3. usaha dan kegiatan unt uk pencegahan dini timbulnya 
pelanggaran. 
perlindungan terhadap masyarakat dan fasilitas umum, 
melalui: 
1. melakukan upaya penyelamatan apabila terjadi 
bencana alam dan/atau bencana yang ditimbulkan oleh 
manusia; 
2. menjaga ketertiban umum serta memberikan 
perlindungan agar situasi tetap kondusif; 
3. membantu menyelesaikan pers elisihan yang terjadi di 
masyarakat; 
4. memelihara kondisi damai dalam masyarakat; 
5. mengedepankan penyelesaian konflik di masyarakat 
secara damai; 
6. meredam potensi konflik; dan 
7. melakukan penjagaan dan pengamanan terhadap 
fasilitas umum. 
pembinaan dan pengendalian, meliputi: 
1. melakukan pembinaan kepada masyarakat, badan 
usaha dan/atau badan hukum yang mengganggu 
ketertiban umum; 
2. menegur secara lisan dan/atau menyampaikan surat 
peringatan kepada orang/badan yang telah 
mengganggu ketertiban umum; dan 
3. melakukan tindakan -tindakan sesuai peraturan 
perundang -undangan dalam rangka pengendalian 
Ketertiban Umum. 
pemantauan dan Pengawasan, melalui: 
1. melaksanakan pengawasan dan pemantauan tempat -
tempat/lokasi yang dianggap rawan, tempat 
keramaian/hiburan melalui pa troli wilayah dan 
penjagaan; 
2. menindaklanjuti laporan masyarakat tentang 
pelanggaran peraturan daerah serta gangguan 
ketertiban umum; dan 
penindakan ……………. 
 
 
 
 
 
- 8 - 
penindakan dan penegakan Peraturan Daerah, melalui: 
1. penindakan preventif Non Yustisial, dengan melakukan 
teguran lisan, fasilitasi surat pernyataan kesediaan 
mentaati dan mematuhi ketentuan Peraturan Daerah 
serta menyampaikan teguran tertulis; 
2. upaya paksa pemerintah dilakukan dalam upaya 
memulihkan kond isi agar tidak terjadi pe langgaran 
secara terus menerus; dan 
3. penindakan yustisial, atau tindakan yang dilakukan 
oleh PPNS sesuai dengan kewenangannya berdasarkan 
peraturan perundang -undang an.