Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR Nomor 54 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR Nomor 54 Tahun 2021 tentang PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan 
identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai yang 
bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat 
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam 
rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas 
yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk 
digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 
pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian 
Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
11. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas 
bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi 
ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, 
pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan.