Apa substansi hukum dari Pasal 63 Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945?
Materi muatan Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pemb entukan, khususnya BAB III - TUJUAN PENATAAN WP - 9, Pasal 63, adalah:

(1) Aturan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana 
dima ksud Pasal 49 ayat (4) huruf h, meliputi : 
a. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1; 
b. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; 
dan 
c. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3. 
(2) Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota de ngan kode K-1 
sebag aimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut : 
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan , meliputi : 
1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan 
sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggun aan 
lahan pada Lamp iran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupat i ini. 
2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan be rsyarat se cara terbatas 
berlaku untuk: 
a) Tl berupa aktivitas hiburan , kesenia n dan kreativi tas dan klub malam; 
b) T2 berupaangkutan melalui saluran pipa ; dan 
c) T3 berupa industri min yak atsiri , konstruksi gedung lainn ya, konstruksi 
bangunan sipil p engolahan air bersih , konstruksi bangun an sipil 
elektrik al, konstruksi sentral telekomunikasi , pembuatan/p engeboran 
sumur air tanah , konstruksi jaringan irigasi , komunikasi dan limbah 
lainnya, reparasi mobil , perdagangan besar bahan berbahaya dan 
berac un (B3), jasa pend idikan manajemen dan perbankan , jasa 
pendidikan komputer (tekno logi informasi dan komun ikasi) swasta, 
aktivitas sosial swasta tanpa akomodasi lainn ya yang tidak terma suk 
dalam lainn ya, perpustakaan dan arsip swasta , museum yang dikelola 
pemerintah , museum yang dikelola swasta , peninggalan sejarah/ cagar 
buda ya yang dikelola pemerintah , peninggalan sejarah/ cagar budaya 
yang dikelola swasta , aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha , aktivita s 
organisas i profesi , aktivitas organisasi buruh , aktivitas organisasi 
lainn ya, aktivitas rumah tangga sebagai pemberi ke rja dari pe rsonil, dan 
aktivitas badan internasional dan badan ekstr a internasional lainnya. 
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bers yarat tertentu berlak u 
untuk: 
a) B 1 berupa konstruksi bangunan sipil jembatan , jalan layang, fly over dan 
underpass, konstru ksi jalan rel, konstruksi terowongan, perd agangan 
besar bahan be rbaha ya dan beracun (83), dan angkutan melalui saluran 
pipa. 
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan 
sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggu naan 
lahan pada Lamp iran VII yang merupakan bagian tidak terpisah kan dari 
Peraturan Bup ati ini. 
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut : 
1. KDB maksimum 80% (delapa n puluh pers en); 
2. KLB maksimum 5 (lima) ; dan 
3. KDH minimal 10% (sepuluh persen) . 
c. ketentuan tata bangunan pada sebagai berikut: 
1. TB maksimal 20 (dua puluh) meter; 
2. GSB minimal berlaku dengan klasi fikasi sebaga i beriku t: 
a) jalan arteri 8 (delapan) meter; 
b) jalan kolektor 6 (enam) meter; 
c) jalan lokal 4 (empa t) meter; dan 
d) jalan lingkungan 2 (dua) meter. 10. sistem persampahan ; 
11. jaringan listrik ; 
12. jaringan telekomunikasi ; 
13. hidran ; dan 
14. KAMERA PEMANTAU . - 52 - . ,( 
- 53 - 
3. JBB minimum 3 (tiga) meter secara horisontal dan 5 (lima) meter secara 
vertikal ; dan 
4. JBS minimum 3 (tiga) meter secara horisontal dan 5 (lima) meter secara 
vertikal . 
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut: 
1. tempat ibadah ; 
2. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda ; 
3. peneranganjalan umum ; 
4. aksesbilitas difabel; 
5. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau ; 
6. sistem pemanenan air hujan/ rain water harvesting (RWH); 
7. jaringan air bersih ; 
8. saluran drainase ; 
9. jaringan sanitasi ; 
10. sistem persampahan ; 
11. jaringan listrik ; 
12. jaringan telekomunikasi; 
13. hidran ; dan 
14. KAMERA PEMANTAU . 
(3) Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut: 
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan , meliputi: 
1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan 
sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan 
lahan pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas 
berlaku untuk: 
a) Tl berupa industri produk makanan lainnya , industri minuman ringan , 
industri pertenunan tekstil, industri tekstil lainnya, industri kerajinan 
yang tidak termasuk dalam lainn ya, aktivitas hiburan, kesenian dan 
kreativitas , dan karaoke ; 
b) T2 berupa perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan 
bermotor, angkutan melalui saluran pipa, dan karaoke ; dan 
c) T3 berupa kegiatan jasa penunjang pencetakkan , penampungan , 
penjernihan dan penya luran air minum, konstruksi gedung lainn ya, 
konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan 
limbah padat , cair dan gas, konstruksi bangunan sipil elektrikal , 
konstruksi sentral telekomunikasi, pembuatan/pengeboran sumur air 
tanah , konstruksi jaringan irigasi , komunikasi dan limbah lainn ya, 
perdagangan besar bahan berbahaya dan beracun (83), aktivitas 
perparkiran di badan jalan ( on street parking), aktivitas perparkiran di 
luar badan jalan (off street parking), aktivitas penunjang angkutan darat 
lainnya, aktivitas sosial swasta tanpa akomodasi lainn ya yang tidak 
termasuk dalam lainnya, perpustakaan dan arsip swasta, museum yang 
dikelola pemerintah , museum yang dikelola swasta, peninggalan 
sejarah / cagar budaya yang dikelola pemerin tah, peninggalan 
sejarah/ cagar budaya yang dikelola swasta , aktivitas organisasi bisnis 
dan pengusaha, aktivitas organisasi profe si, aktivitas organisasi buruh, 
aktivitas organisasi lainnya , aktivitas rumah tangga sebagai pemberi 
kerja dari personil , dan aktivitas badan internasional dan badan ekstra 
internasional lainnya . 
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bers yarat tertentu berlaku 
untuk: 
a) Bl berupa konstruksi bangunan sipiljembatan,jalan layang ,fly overdan 
underpass , konstruksi jalan rel, konstruksi terowongan , konstruksi 
bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat , 
cair dan gas, perdagangan besar bahan berbahaya dan beracun (83), dan 
angkutan melalui saluran pipa; dan 
b) 82 berupa industri produk makanan lainnya , industri minuman ringan , 
industri pertenunan tekstil, industri tekstil lainnya, industri kerajinan 
yang tidak termasuk dalam lainn ya, dan perdagangan eceran khusus 
bahan bakar kendaraan bermotor . 
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan 
sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan 
lahan pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut: 
1. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen); 
2. KLB maksimum 3,5 (tiga koma lima) ; dan 
3. KDH minimal 10°/o (sepuluh persen) . 
c. ketentuan tata bangunan pada sebagai berikut: 
1. TB maksimal 18 (delapan belas) meter ; 
2. GSB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut: 
a) jalan arteri 8 (delapan) meter; 
b) jalan kolektor 6 (enam) meter ; 
c) jalan lokal 4 (empat) meter ; dan 
d) jalan lingkungan 2 (dua) meter. 
3. JBB minimum 3 (tiga) meter secara horisontal dan 5 (lima) meter secara 
vertikal ; dan 
4. JBS minimum 3 (tiga) meter secara horisontal dan 5 (lima) meter secara 
vertikal. 
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut: 
1. tempat ibadah ; 
2. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda; 
3. penerangan jalan umum ; 
4. aksesbilitas difabel ; 
5. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau; 
6. sistem pemanenan air hujan/rain water harvesting (RWH); 
7. jaringan air bersih ; 
8. saluran drainase ; 
9. jaringan sanitasi; 
10. sistem persam pahan ; 
11. jaringan listrik ; 
12. jaringan telekomunikasi; 
13. hidran; dan 
14. Kamera Pemantau . 
(4) Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut: 
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi: 
1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan 
sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan 
lahan pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas 
berlaku untuk: 
a) Tl berupa industri penggergajian dan pengawetan kayu , rotan , bambu 
dan sejenisnya , industri produk makanan lainnya, industri minuman 
ringan , industri pertenunan tekstil, industri tekstil lainnya , industri 
kerajinan yang tidak termasuk dalam lainnya , aktivitas hiburan, 
kesenian dan kreativitas, dan karaoke ; 
b) T2 berupa kegiatan jasa penunjang pencetakkan , penampungan , 
penjernihan dan penyaluran air minum, perdagangan eceran khusus 
bahan bakar kendaraan bermotor, pergudangan dan penyimpanan , dan 
karaoke ; dan 
c) T3 berupa konstruksi gedung lainnya, konstruksi bangunan sipil 
prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat , cair dan gas, 
konstruksi bangunan sipil elektrikal , konstruksi sentral telekomunikasi , 
pembuatan/pengeboran sumur air tanah , konstruksi jaringan irigasi, 
komunikasi dan limbah lainn ya, aktivitas perparkiran di badan jalan (on - 54 -