Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 11 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 10 Tahun 2009.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 10 Tahun 2009 tentang PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH, pada BAB  IV - TAHAPAN JAMKESDA, Pasal 11 menjelaskan:

(1) Tahapan awal Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, 
diarahkan pada penyediaan pelayanan kesehatan rujukan di tingkat lanjut untuk 
masyarakat miskin non kuota. 
 
(2) Biaya pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi beban Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai 
pembagian beban pembiayaan. 
 
(3) Besarnya pembagian beban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dengan Peraturan Gubernur. 
 
(4) Biaya pelayanan kesehatan rujukan selain menjadi beban Pemerintah Daerah dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota, dapat berasal dari sumber dana lain yang tidak 
mengikat. 
 
 
Bagian Kedua 
Tahapan Perkembangan