Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 15 Tahun 2020?
Substansi BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PE RDESAAN, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan . 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
BAPPELITBANGDA adalah Perangkat Daerah terkait dibidang 
perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan 
daerah di Kabupaten Bangka Selatan. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rak yat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yarg menjadi kewenangan daerah. 
 
 
 
 
 
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus u rusan 
Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah an Desa. 
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup 
dan kehidupan untuk sebesar -besarnya kesejahteraan 
masyarakat desa. 
8. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai 
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya 
alam dengan sus unan fungsi kawasan sebagai tempat 
permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, 
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 
9. Pembangunan Kawasan Perdesaan adal ah pembangunan antar 
desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan 
meningkatkan kualitas pe layanan dan pemberdayaan 
masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang 
dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang 
ditetapkan oleh Bupati. 
10. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten 
Bangka Selatan, yang selanj utnya disingkat TKPKP Kabupaten 
adalah lembaga yang meny elenggarakan pembangunan 
kawasa n perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya. 
11. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya 
disebut RPKP merupakan rencana pembangunan kawasan 
perdesaan jangka menengah yang ber laku selama 5 (lima) 
tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan. 
12. Pihak ketiga ada lah pihak diluar pemerintah, pemerintah 
daerah, pemerintah desa yang memban tu penyelenggaraan 
pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari 
perguruan tinggi, ko nsultan, atau lembaga swadaya 
masyarakat. 
 
13. Tim pendamping adalah pi hak yang ditunjuk oleh Kementeri an 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
untuk memfasilitasi dan mendampingi daerah dalam 
pengusulan dan penetapan kawasan perdesaan.