Apa substansi hukum dari Pasal 3 PERATURAN BUPATI KUTAITIMUR Nomor 70 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KUTAITIMUR Nomor 70 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA DINAS, khususnya BAB II - KEDUDUKAN, Pasal 3, adalah:

(1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Perumahan;
d. Bidang Kawasan Permukiman;
e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5 -
(2) Bagan susunan organisasi DPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
Ini.
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal4
(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai
tugas yang melipu ti:
a. merencanakan;
b. merumuskan kebijakan;
c. membina administrasi dan teknis;
d. mengkoordinasikan;
e. mengendalikan;
f. mengevaluasi bidang perumahan; dan
g. pengembangan kawasan permukiman.
(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai
fungsi yang meliputi:
a. perencanaan dan pengendalian anggaran;
b. penyelenggaraan urusan perumahan, dan pengembangan kawasan
permukiman sesuai dengan lingkup tugas;
c. pelaksanaan koordinasidan kerjasama fasilitasi pembangunan bidang
perumahan, dan pengembangan kawasan permukiman perumahan diantara
PD dilingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;
d. pengendalian urusan administrasi Dinas;
e. penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan hasil program kegiatan;
f. pembinaan bidang perurnahan, dan pengembangan kawasan permukiman
perurnahan
g. perumusan danpenetapan Standar Operasional Prosedur, target capaian
Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Publik, dan Indeks Kepuasan
Masyarakat bidang perumahan, dan pengembangan kawasan permukiman;
-6-
h. perumusan kebijakan, pengendalian, dan pengevaluasian rencana strategis dan
rencana kerja bidang perumahan, dan pengembangan kawasan permukiman;
dan
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Bagian Kedua
Sekretaris