Menurut PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 50 Tahun 2022, apa isi dari Pasal 57?
Pasal Pasal 57 dalam PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 50 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT, pada , menyatakan:

Aturan dasar pada Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf i, meliputi: 
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam 
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini; 
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 
1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen); 
2. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan 
3. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil. 
4. Luas kav eling minimum sebesar 150 (seratus lima puluh) 
meter persegi. 
c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut : 
1. TB maksimum 15 (lima belas) meter; 
2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut : 
a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter; 
b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan 
c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter. 
3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut: 
a) JBAB minimal pada bangunan 1 -2 lantai sebagai 
berikut: 
1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter; 
2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan 
3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter. 
b) JBAB minimal pada bangunan 3 -4 lantai sebagai 
berikut: 
1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter; 
2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan 
3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter. 
c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut: 
1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter; 
2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan 
3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter. 
4. JBS Mininum 2 (dua) meter ; dan 
20 
 
 5. JBB minimum 2 (dua) meter . 
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sebagai 
berikut: 
1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan; 
2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum 
terdekat; 
3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi 
bencana terdekat; 
4. menyediakan jaringan air bersih; 
5. menyediakan jaringan listrik; 
6. menyediakan jaringan persampahan; 
7. menyediakan jaringan telekomunikasi; 
8. menyediakan jaringan dr ainase yang terhubung dengan 
sistem jaringan prasarana perkotaan; 
9. menyediakan hydrant kebakaran; 
10. menyediakan areal parkir yang memadai; 
11. menyediakan toilet umum; 
12. menyediakan mushola; dan 
13. menyediakan pos keamanan. 
 
9. ketentuan Pasal 58 huruf b ditambahkan 1 (satu) angka ya kni angka 
4, sehingga berbunyi sebagai berikut: