Apa saja yang diatur dalam Pasal 7 KEPUTUSAN WA LIKOTA TASIKMALAYA Nomor 19 Tahun 2004?
Ketentuan dalam KEPUTUSAN WA LIKOTA TASIKMALAYA Nomor 19 Tahun 2004 tentang IZIN USAHA INDUSTRI WALIKOTA TASIKMALAYA, BAB  II - N AMA, OBYEK DAN SUBYEK RETR IBUSI, Pasal 7 menetapkan:

(1)Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang menyelengga rakan 
kegiatan usaha indus tri wajib memiliki Izin Usaha Indus tri (IUI) ;
(2)Permintaan IUI Kecil, Menengah dan IUI Besar bagi Perusahaan 
indus tri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan kepada 
Walikota Tasikmalaya melalui Dinas ;
(3)Permintaan IUI Kecil, Menengah dan Besar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ha rus ditandatangani oleh pemohon i zin.
 
 
 P asal 8
Pemohon dalam mengajukan izin harus melengka pi persyaratan sebagai 
berikut :
a.Mengisi form ulir permohona n yang di sediakan Dinas.
b.Poto copy K TP pemohon ya ng m asih berlaku.
c.Poto copy Akta pendirian Perusahaan bagi Perusahaan yang 
berbadan Hukum .
d.Poto copy Iz in Ganggua n / HO.
e.Membuat pernyataan kesanggupa n menyampaikan laporan 
produks i setiap semester.
f.Melampirkan dokum en AMDAL (AMDAL, UKL / UPL atau 
SPPL) sesuai dengan kriteria kewajibannya .
 
 P asal 9
(1)Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya 
permohona n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara benar dan 
lengka p, Kepala Dinas atas nama Walikota Tasikmalaya wajib 
menerbitkan IUI dengan klasifikasi Izin Usaha Indistri sebagai berikut :
a.Warna Putih unt uk IU I Kecil.
b.Warna Biru unt uk IU I Menengah.
c.Warna Kuning unt uk IU I Besar.
(2)Apabila pengisian form ulir dan kelengka pan dokum en sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 belum lengka p dan benar, Kepala Dinas wajib 
melakuka n penunda an pemberian izin dengan memberitahuka n secara 
tertulis kepada pemohon ya ng di sertai dengan alasan-alasannya ;
(3)Pemohon IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakuka n 
perbaikan dan atau melengka pi persyaratan yang ditentukan, selambat-
lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat 
penunda an pemberian izin ;
(4)Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud 
, perusahaan yang bersangkut an tidak dapat memenuhi 
persyaratan maka Kepala Dinas berhak menolak dan mengembalikan 
permohona n IUI kepada pemohon.
 
 BA B IV
PENUNJUKAN PENERBIT IUI
 
 P asal 10
(1)Izin ditandatangani oleh Walikota atau pejabat yang di tunjuk;
(2)Yang di maksud de ngan pejabat yang di tunjuk adalah Kepala Dinas;
(3)Penandatanganan Izin Usaha Indus tri Menengah dan Kecil oleh 
Kepala Dinas sedangka n untuk penendatanganan Izin Usaha Indus tri 
Besar oleh Walikota.
 
 BA B V
PERINGATAN, PEMBEK UAN DAN PENCABUTAN
 
 P asal 11
Perusahaan indus tri diberikan peringatan secara tertulis apabila :
(1)Melakuka n perluasan lahan dan penambahan alat tanpa 
memberitahuka n sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
;
(2)Melakuka n pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari pemberi 
izin;
(3)Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha 
indus trinya terhadap lingkunga n hidup;
(4)Melakuka n kegiatan usaha indus tri tidak sesuai dengan ketentuan yang 
telah ditetapkan dalam IUI yang telah diperolehnya ;
(5)Adanya laporan atas pengaduan dari pemegang HAKI, bahwa 
perusahaan indus tri tersebut melakuka n pelangga ran Hak Atas 
Kekayaan Intelektual misalnya Hak Cipta, Paten atau Merk Perusahaan;
(6)Apabila dalam masa pembekuan izin perusahaan indus tri yang 
bersangkut an telah melakuka n perbaikan-perbaikan sesuai dengan 
ketentuan maka izin dapat diberlakuka n kembali dan apabila tidak 
melakuka n perbaikan-perbaikan maka IUI nya dicabut secara langsung.
 
 BA B V I
 K EWA JIBAN PEMEGANG IUI
 
 P asal 12
Sesuai dengan IUI yang di perolehnya , perusahaan indus tri wajib :
(1)Melakuka n upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam 
serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap 
lingkunga n hidup akibat kegiatan indus tri yang dilakuka nnya dengan 
melaksanakan AMDAL, UKL/UPL dan SPPL sesuai dengan ketentuan 
yang be rlaku ;
(2)Melakuka n upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, 
bahan baku/bahan penolong da n pros es hasil produks inya.