Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor 1777 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor 1777 Tahun 2016 tentang SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA, pada BAB III - AKTIVASI SISTEM KOMANDO, Pasal 3 menjelaskan:

(1)Penyelenggaraan penanganan darurat bencana
dilaksanakan melalui sistem komando penanganan
darurat bencana yang diaktivasi berdasarkan penetapan
status keadaan darurat bencana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat
bencana dibedakan berdasarkan:
a.status keadaan darurat bencana kabupaten/kota
untuk kejadian bencana pada:
1.satu kabupaten/kota terdampak;
2.beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi;
dan
3.beberapa kabupaten/kota di beberapa provinsi;
b.status keadaan darurat bencana provinsi untuk
kejadian bencana pada satu atau lebih dari satu
kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
c.status keadaan darurat bencana nasional.
www.peraturan.go.id
2016, No.1777-7-
(3)Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat
bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disesuaikan dengan status keadaan darurat bencana
yang diberlakukan, yaitu status siaga darurat, status
tanggap darurat, dan status transisi darurat ke
pemulihan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem komando
penanganan darurat bencana diatur dengan petunjuk
pelaksana.
Bagian Kedua
Perangkat Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana