Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021 pada Pasal 44?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021 tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, BAB IV - LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, Pasal 44 menyebutkan bahwa:

(1) Tujuan pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) yaitu : 
a. mempercepat penurunan angka kematian ibu, 
bayi, anak balita , dan angka kelahiran; 
b. mempercepat penerimaan Norma Keluarga Kecil 
Bahagia Sejahtera (NKKBS); 
c. meningkatkan kemampuan masyarakat untuk 
mengembangkan kegiatan -kegiatan kesehatan 
dan lainnya yang menunjang untuk tercapainya 
masyarakat sehat sejahtera; 
d. sebagai w ahana gerakan reproduksi keluarga 
sejahtera, gerakan ketahanan keluarga , dan 
gerakan ekonomi keluarga sejahtera; 
e. memberikan pengetahuan mengenai kesehatan 
reproduksi remaja; 
f. memberikan pengetahuan pentingnya pendidikan 
kesehatan reproduksi dan Narkona Psikotripika 
dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) bagi remaja; 
g. sebagai wadah pembinaan dan memahami 
pentingnya gaya hidup sehat; 
h. meningkatkan derajat kesehatan lanjut usia 
untuk mencapai masa tua yang bahagia dan 
berdaya guna dalam kehidupan keluarga dan 
masyarakat; 
i. meningkatkan kesadaran lanjut usia untuk 
membina sendiri kesehatannya; 
j. meningkatkan kemampuan da n peran serta 
masyarakat dalam menghayati dan mengatasi 
masalah kesehatan lanjut usia secara optimal; 
k. meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan 
lanjut usia; dan 
l. meningkatkan jenis dan mutu pelayanan 
kesehatan lanjut usia. 
40 
 
(2) Posyandu mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana kerja; 
b. menyiapkan data dan informasi tentang keadaan 
maupun perkembangan kegiatan yang berkaitan 
dengan kualitas program, kelembagaan , dan 
Sumber Daya Manusi a/pengelola program; 
c. menyampaikan berbagai dat a, informasi , dan 
masalah kepada Lurah, instansi/lembaga terkait 
untuk penyelesaian tindak lanjut; 
d. menganalisis masalah dan kebutuhan intervensi 
program berdasarkan pilihan alternatif 
pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan 
kebutuhan lokal; 
e. mengu payakan sumber -sumber pendanaan 
dalam mendukung operasional Posyandu; 
f. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, 
advokasi, pemantauan , dan evaluasi pengelolaan 
program/kegiatan secara rutin dan terjadwal; 
g. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan 
partisipasi, gotong royong , dan swadaya 
masyarakat dalam mengembangkan Posyandu; 
h. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan 
kebutuhan; 
i. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan 
kepada Lurah; 
j. melaksanakan administrasi; dan 
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
Lurah. 
(3) Posyandu mempunyai fungsi : 
a. pemantau status tumbuh kembang balita; 
b. pemantau dan pencegah gangguan pertumbuhan 
balita; 
c. penyuluh gizi ibu dan pertumbuhan balita; 
d. perujukan balita ke Pusat Kesehatan Masyarakat 
(Puskesmas); 
 
 
41 
 
e. penyelenggara pusat kegiatan masyarakat dalam 
upaya pelayanan kesehatan dan keluarga 
berencana yang dikelola dan diselenggarakan 
untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan 
teknis dari petugas kesehatan; 
f. penyelenggara pemeliharaan kesehatan ibu dan 
anak; 
g. pelaksana pelayanan keluarga berencana; 
h. penyelenggara imunisasi dan peningkatan gizi; 
i. penyelenggara kegiatan yang memberikan 
pengetahuan mengenai kesehatan remaja; dan 
j. pelaksana k egiatan untuk meningkatkan 
jangkauan pelayanan kesehatan lanjut usia. 
 
Paragraf 3 
Pemilihan dan Penetapan Pengurus Posyandu