Apa norma yang terkandung dalam Pasal 10 PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 57 Tahun 2020?
Substansi PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 57 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN, khususnya BAB II - TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN, Pasal 10, memuat:

(1) Besaran BHPD setiap Desa dihitung berdasarkan ketentuan: 
a. 60% (enam puluh persen) alokasi dasar yang dibagi secara 
merata kepada 126 (seratus dua puluh enam) Desa di 
Daerah; dan 
b. 40% (empat puluh persen) alokasi formula yang dibagi secara 
proporsional berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas 
wilayah Desa, jumlah penduduk miskin Desa, tingkat 
kesulitan geografis Desa dan realisasi pembayaran pajak 
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pertanggal 30 
September tahun anggaran sebelumnya oleh masing masing 
Desa. 
(2) Jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas 
wilayah Desa, indeks kesulitan geografis Desa dan realisasi 
pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 
pertanggal 30 September tahun anggaran sebelumnya oleh 
masing masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b dihitung dengan bobot: 
a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk Desa; 
b. 20% (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin 
dela; 
c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah Desa; 
d. 20% (dua puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis 
Desa; dan 
e. 35% (tiga puluh lima persen) untuk realisasi pembayaran 
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 
pertanggal 30 September tahun anggaran sebelumnya oleh 
masing masing Desa. 
- 15 - 
(3) Besaran BHRD setiap Desa dihitung berdasarkan ketentuan: 
a. 90% (Sembilan puluh persen) alokasi dasar yang dibagi 
secara merata kepada 126 (serratus dua puluh enam) Desa di 
Daerah; dan 
b. 10% (sepuluh persen) alokasi formula yang dibagi secara 
proporsional berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas 
wilayah Desa, jumlah penduduk miskin Desa dan tingkat 
kesulitan geografis Desa. 
(4) Jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas 
wilayah Desa dan indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan bobot: 
a. 20% (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk Desa; 
b. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk miskin Desa; 
c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah Desa; dan 
d. 50% (lima puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis 
Desa. 
(5) Data jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, 
luas wilayah Desa, indeks kesulitan geografis Desa dan realisasi 
pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 
pertanggal 30 September tahun anggaran sebelumnya oleh 
masing masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi 
kependudukan, BAPENDA, Badan Pusat Statistik dan/atau 
kementerian/lembaga terkait. 
(6) Rincian kertas kerja perhitungan dan pagu BHPD dan BHRD 
masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan 
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
- 16 -