Apa substansi hukum dari Pasal 10 PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 72 Tahun 2020?
Materi muatan PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 72 Tahun 2020 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, khususnya BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 10, adalah:

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 
 a. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 25 Tahun 2014 
tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat 
di Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten 
Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 9 Seri E) ; 
 b. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 103 Tahun 2018 
tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan 
Periziinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas 
Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabup aten 
Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat 
Tahun 2018 Nomor 71 Seri E), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 
90 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Bangka Barat Nomor 103 Tahun 2018 tentang 
Pelimpa han Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan 
dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman 
Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat 
(Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 201 9 
Nomor 57 Seri E) ; 
 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.