Apa yang diatur dalam PERATURAN WALIKOTA  DUMAI Nomor 2 Tahun 2021 pada Pasal 18?
Berdasarkan PERATURAN WALIKOTA  DUMAI Nomor 2 Tahun 2021 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

Peraturan Daerah Kota 
Dumai Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 , perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021. 
 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3839); 
 2. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 3. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negar a Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 4. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan L embaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 
 5. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Ind onesia Nomor 4438); 
 6. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 
 7. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke dua atas 
Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuan gan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum seba gaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340 ); 
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 
 11. Peraturan Pemerintah No mor 3 Tahun 2007 tentang laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lemb aran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693); 
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 18, Tamb ahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur Sebag ai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Riau 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran N egara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 t entang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 N omor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057 ); 
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolan Keuanga n Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310) ; 
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancang an Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan K elima Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565); 
 21. Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang 
Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 
 22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pe laksanaan 
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021; 
 24. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 2057/XII/2020 Tahun 
2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota 
Dumai; 
 25. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok -
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Dumai Ta hun 2009 Nomor 6 Seri D); 
 26. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 
(Lemba ran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 1 Seri A); 
 27. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem 
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita 
Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E). 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.