Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 12 PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 7 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 7 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, pada BAB V - I, Pasal 12 menjelaskan:

Untuk pelaksanaan teknis operasional tugas dan fungsi Dinas 
Perikanan , dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian tugas 
masing -masing unit kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Dinas. 
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam 
satuan kerja Dinas Perikanan dan kelompok jabatan fungsional wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik 
dalam unit kerja masing -masing maupun antar unit kerj a Dinas 
Perikanan serta Dinas/ Badan dan Instansi Vertikal lainnya yang 
secara fungsional mempunyai tugas saling berkaitan. 
Dalam kedudukan fungsional setiap pimpinan unit kerja dalam 
satuan kerja Dinas Perikanan, dan Kelompok Jabatan Fungsional 
wajib membangun hubungan kerja yang konstruktif dalam 
membangun sinergi tugas dan fungsi masing -masing baik dalam 
internal Dinas Perikanan maupun dengan perangkat daerah lainnya 
baik yang berkedudukan selaku unsur staf, unsur pelaksana 
maupun unsur pendukun g dalam perangkat daerah . 
 
 12 (4) Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan serta uraian 
kegiatan subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan 
Kelompok Jabatan Fungsional serta Pelaksana dikoordinasikan oleh 
Pejabat Administrator. 
Subkoordinator berkedudukan dan bertanggung jawab langsung 
pada pejabat administrator diatasnya dalam ruang lingkup 
bidangnya.