Menurut Pedoman Kerjasama Desa; a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Peraturan Nomor 29 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 36?
Pasal Pasal 36 dalam Pedoman Kerjasama Desa; a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Peraturan Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang, pada BAB IV - BENTUK KERJASAMA, menyatakan:

( 1) Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan 
pemberdayaan masyarakat dan desa melakukan pembinaan 
dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama desa . 
(2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan kerjasama desa di wilayahnya . BAB XII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 35 
( 1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil musyawarah 
desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, kepala desa 
bersama BPD melakukan evaluasi. 
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diumumkan kepada masyarakat . Pasal 34 
( 1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerjasama desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada Bupati 
melalui Camat. 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat 
dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan desa . ( 1) BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama an tar 
desa kepada kepala desa dengan tembusan kepada BPD . 
(2) Pemerintah desa melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama 
Desa dengan pihak ketiga dalam musyawarah desa . Pasal 33 BAB XI 
PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJASAMA DESA Pasal 32 
Hasil pelaksanaan kerjasama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 digunakan untuk meningkatkan pela yanan 
dan kesejahteraan masyarakat desa. (1) Hasil pelaksanaan kerjasama desa berupa uang 
merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke 
rekening kas desa. 
(2) Hasil pelaksanaan kerjasama desa berupa barang 
menjadi aset desa. BAB X 
HASIL KERJASAMA DESA