Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam NOMOR .Z TAIIUN 2022 Nomor Z Tahun 2019 Pasal 11?
Dalam NOMOR .Z TAIIUN 2022 Nomor Z Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan, BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 11 mengatur sebagai berikut:

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
sebagaimana dimaksud dlaam Pasal 5 ayat (I) huruf f 
mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 
b. penyelenggaraan sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi 
dan advokasi kebijakan pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk PPRG 
kewenangan Kabupaten; 
Dipindai dengan CamScan ner 
c. pembinaan pemberdayaan perernpuan di bidang 
politik, hukurn, sosial, dan ekonorni pada organisasi 
kemasyarakatan kewenangan Kabupaten; 
d. pcnyelcn araan pcnguatan dan pengembangan 
lcrnbaga pcnyedia layanan pcmbcrdayaan perempuan 
kewenangan Kabupaten; 
e. pcndampingan dan advokasi kebijakan terkait 
pencegahan kckcrasan terhadap perempuan lingkup 
Daerah, dan penyediaan layanan rujukan lanjutan 
bagi perempuan korban kekerasan; 
f. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 
layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah; 
g. fasilitasi peningkatan kualitas keluarga, penyediaan 
layanan bagi keluarga, serta penguatan dan 
pengembanagn lembaga penyedia layanan dalarn 
mewujudkan Kesetaraan Gender (KG), dan Pemenuhan 
HakAnak; 
h. pengelolaan sistem data gender dan anak dalam 
kelembagaan data; 
i. pelem bagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada 
lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha 
kewenangan Kabupaten; 
j. penguatan dan pengembangan lem baga penyedia 
layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan 
Kabupaten; 
k. pencegahan kekerasan terhadap anak, penyediaan 
layanan serta penguatan dan pengembangan lem baga 
penyedia layanan bagi anak yang memerlukan 
perlindungan khusus; 
I. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 
dan 
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas. 
(3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok 
Jabatan Fungsional. 
Dipindai dengan CamScanner 
I pf, n "<'f Jju h 
r 1 m1 ok ,f h too r: in, lonnl 
P nl I~ 
l i tin •l·unr rm DIN ' . l l'PJ\ clHpnt d t,·r.,p nr1 I hnt ,1 run t ionn] 
· , u lvnnnn 1 hutuh nn I n p I n n n ·n <lflnl ,k n c: nf 
l n t h t n tu n n I mt l1 n tl pr. u m I u u ,. in cl, n , nn . 
Pnsnl J. 
(1) Ket nu k jn atnn f n ,. ionnl s ba airnann dim .. kn J J 
dalam Pa al l 2 rn mpun ni tu ns p layanan fung i nal 
dalarn p Ink anaan tuga dan fungsi jab tan adrnlnis ra or 
ma ing-ma in . 
(2) K lompok jabatan fung sional scba airnana dimaksud pada 
a ·at (1) dipimpin oleh sub koordina tor yang ditetapkan ol h 
Bupati dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian 
sesuai dengan bidang tugas nya. 
(3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada a yat (2) 
melaksanakan tugas koordinasi dalam penyusunan 
rencana, pelaksanaan dan pengendalian , pemantauan dan 
evaluasi, serta pelaporan sesuai dengan ruang lingkup 
bidang tugas. 
(4) Ketent uan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan 
penugasan Sub koordinator dan Kelompok Jabatan 
Fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.