Apa saja yang diatur dalam Pasal 25 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 10 Tahun 2012?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 10 Tahun 2012 tentang PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, BAB IX - KEDALUWARSA PENAGIHAN, Pasal 25 menetapkan:

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluw arsa 
setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhi tung sejak 
saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan 
tindak pidana di bidang perpajakan daerah. 
(2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pa da ayat 
(1) dapat ditangguhkan apabila: 
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; ata u 
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik la ngsung 
maupun tidak langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluw arsa 
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa 
tersebut. 
(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana d imaksud 
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kes adarannya 
menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 
(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana d imaksud 
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajua n 
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.