Bagaimana redaksi normatif Pasal 3 dalam g. Bidang Cipta Karya, terdiri dari: 1. Seksi Air Minum; 2. Seksi Penataan Bangunan dan Permukiman; dan 3. Seksi Penyehatan Lingkungan. h. Bidang Perumahan, terdiri dari: 1. Seksi Pengembangan Perumahan; 2. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan; dan 3. Seksi Permukiman. i. UPTD, dan j. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi  Paragraf 1 Sekretariat  Pasal 6 Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang kesekretariatan serta pelayanan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian kegiatan Dinas; b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dan dokumentasi Dinas; c. penataan organisasi dan tatalaksana; d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; f. penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum Provinsi; g. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Provinsi; h. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi; i. penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi; j. penyelesaian tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota wilayah Provinsi; Nomor 13 Tahun 2021?
Norma hukum dalam g. Bidang Cipta Karya, terdiri dari: 1. Seksi Air Minum; 2. Seksi Penataan Bangunan dan Permukiman; dan 3. Seksi Penyehatan Lingkungan. h. Bidang Perumahan, terdiri dari: 1. Seksi Pengembangan Perumahan; 2. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan; dan 3. Seksi Permukiman. i. UPTD, dan j. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi  Paragraf 1 Sekretariat  Pasal 6 Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang kesekretariatan serta pelayanan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian kegiatan Dinas; b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dan dokumentasi Dinas; c. penataan organisasi dan tatalaksana; d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; f. penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum Provinsi; g. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Provinsi; h. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi; i. penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi; j. penyelesaian tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota wilayah Provinsi; Nomor 13 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI, Pasal 3 berbunyi:

Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; c. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional, pemantauan dan evaluasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 5 (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2. Subbagian Keuangan; dan 3. Subbagian Aset dan Pertanahan. c. Bidang Bina Konstruksi, terdiri dari: 1. Seksi Jasa Kontruksi; 2. Seksi Pengendalian Konstruksi dan Pemanfaatan Teknologi Konstruksi; dan 3. Seksi Pengembangan dan Kerjasama Konstruksi d. Bidang Bina Program dan Tata Ruang, terdiri dari: 1. Seksi Bina Program; 2. Seksi Tata Ruang; dan 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi. e. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari: 1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan; 2. Seksi Irigasi dan Rawa; dan 3. Seksi Sungai, Danau, Pantai dan Air Baku. f. Bidang Bina Marga, terdiri dari: 1. Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah I; 2. Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah II; dan 3. Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah III. 
g. Bidang Cipta Karya, terdiri dari: 1. Seksi Air Minum; 2. Seksi Penataan Bangunan dan Permukiman; dan 3. Seksi Penyehatan Lingkungan. h. Bidang Perumahan, terdiri dari: 1. Seksi Pengembangan Perumahan; 2. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan; dan 3. Seksi Permukiman. i. UPTD, dan j. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Paragraf 1 Sekretariat Pasal 6 Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang kesekretariatan serta pelayanan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian kegiatan Dinas; b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dan dokumentasi Dinas; c. penataan organisasi dan tatalaksana; d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; f. penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum Provinsi; g. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Provinsi; h. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi; i. penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi; j. penyelesaian tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota wilayah Provinsi; 
k. pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi; dan l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 8 Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program pengelolaan pegawai; b. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian dan kerumahtanggaan Dinas; c. melaksanakan pembinaan pegawai; d. menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai; e. menyiapkan penataan organisasi dan tatalaksana; f. mengelola tata naskah Dinas, data, informasi, serta arsip kepegawaian dan kearsipan Dinas; g. melaksanakan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam kepegawaian; h. melaksanakan urusan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan serta sarana dan prasarana lingkungan Dinas; i. melaksanakan pemeliharaan di bidang peralatan, perlengkapan dan rumah tangga kantor; j. mengelola surat menyurat, ekspedisi, percetakan dan penggandaan; k. melaksanakan pemeliharaan kantor dan inventaris kantor; l. menghimpun peraturan dan penyusunan pra-rancangan peraturan daerah, keputusan dan instruksi yang berkenaan dengan tugas Dinas, bekerjasama dengan unit kerja lainnya; m. melaksanakan fasilitasi advokasi masalah-masalah hukum dan administrasi yang ada; n. menyusun dan mengelola mutasi, kenaikan gaji berkala, dan kenaikan pangkat pegawai; o. menyusun rencana kebutuhan pegawai dan peningkatan kesejahteraan PNS; p. mengatur dan menyiapkan absensi pegawai; q. menyusun rencana peningkatan kemampuan teknis SDM lingkup Dinas; r. menyelenggarakan bimbingan teknis pekerjaan umum terhadap sumber daya manusia lingkup Dinas; s. melaksanakan koordinasi tentang upaya penyelenggaran bimtek dengan unit dan instansi terkait; t. memantau dan menyusun rencana tindak lanjut atas penyelenggaraan bimbingan teknik; u. mengelola perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Dinas; v. mengelola pengumuman dan penyelenggaraan publikasi informasi Dinas; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 9 Subbagian Keuangan mempunyai tugas: a. melaksanakan tatalaksana keuangan dan perbendaharaan; b. menyusun tata laksana keuangan dan sistem akuntansi; c. melaksanakan sistem akuntansi; d. melaksanakan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum; 
e. melaksanakan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja; f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan; g. melaksanakan penatausahaan hasil pemeriksaan; h. menyusun laporan Keuangan/pelaksanaan anggaran Dinas; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 10 Subbagian Aset dan Pertanahan mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program pengelolaan barang milik Negara dan di bidang Pertanahan; b. melaksanakan penatausahaan barang milik Negara pada tingkat Dinas; c. melaksanakan pengendalian barang milik Negara; d. melaksanakan pelaporan barang milik Negara; e. melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi barang milik Negara; f. mengoordinasikan pelaksanaan sertifikasi dan perkuatan hak; g. menyusun dan melaporkan aset Dinas; h. menginventarisir kekayaan milik Negara dan Daerah; i. menyusun kartu inventaris barang dan ruangan; j. melaksanakan kegiatan sensus barang secara berkala; k. menyiapkan bahan usulan penghapusan aset; l. menyusun dan menetapkan produk hukum terkait perizinan di bidang pertanahan; m. melaksanakan upaya penyesuaian terhadap rencana tata ruang dan kesesuaian penetapan lokasi dengan RT/RW; n. menyusun SOP pemberian izin lokasi; o. melaksanakan iventarisasi dan validasi data pertanahan seperti status dan kepemilikan tanah; p. menyusun SOP penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum Provinsi; q. melaksanakan validasi data lokasi penyelesaian sengketa tanah garapan; r. menyusun SOP penanganan sengketa tanah garapan; s. melaksanakan validasi data lokasi permasalahan yang akan diselesaikan melalui ganti kerugian dan santunan tanah; t. menyusun SOP penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah; u. melaksanakan validasi data subyek dan obyek redistribusi tanah; v. melaksanakan penilaian atas ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; w. menyusun SOP terkait redistribusi tanah, penggantian kerugian, dan tanah absentee; x. menyusun SOP penetapan tanah ulayat; y. melaksanakan validasi data subyek dan obyek permasalahan tanah kosong; z. menyusun SOP penyelesaian masalah tanah kosong; aa. melaksanakan validasi data subyek dan obyek pemanfaatan tanah kosong; bb. menyusun SOP inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong; cc. melaksanakan validasi data penggunaan tanah; dd. melaksanakan survei lapangan terhadap perencanaan penggunaan tanah; ee. menyusun SOP terkait penggunaan tanah; dan ff. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 
Paragraf 2 Bidang Bina Konstruksi Pasal 11 Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan rencana penyelengaraan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina konstruksi serta pelayanan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; b. pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah Provinsi; c. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Provinsi; d. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi; e. pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah Provinsi; f. peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Provinsi; g. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah Provinsi; h. pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha; i. pembinaan teknis, pengendalian mutu pekerjaan dan penelitian di bidang pekerjaan umum dalam wilayah Provinsi; j. penyelenggaraan bimbingan teknis, dan peningkatan kemampuan teknis sumber daya manusia lingkup Dinas; k. penerapan norma standar prosedur dan metode konstruksi lingkup Dinas; l. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup Dinas; dan m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 13 Seksi Jasa Konstruksi mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan pembinaan, penyebarluasan peraturan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis serta penyuluhan dalam rangka peningkatan kapasitas badan usaha jasa kontruksi dan tenaga ahli kontruksi; b. menyelenggarakan pelatihan tenaga ahli konstruksi; c. menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; d. melaksanakan pembinaan perizinan usaha jasa kontruksi; e. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa kontruksi; f. meningkatkan penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk kontruksi dalam negeri; g. menyiapkan intruktur/assesor/penyelenggara pelatihan; h. membina dan meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.