Apa saja yang diatur dalam Pasal 31 26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 29 Tahun 1945?
Ketentuan dalam 26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentuk an, Pasal 31 menetapkan:

-17 - 
(1) Hasil rembuk pengawas an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
dirumuskan dalam bentuk usulan dan/ atau rekom endasi perbaikan 
pelaksanaan kegiatan pencegahan Stun ting. 
(2) Usulan dan/ atau rekomendasi perbaikan pelaksanaan penc egahan 
Stunting sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 
Pemerintah Desa dan tembusann ya disampaikan kepada : Pasal 34 (1) Peng awasan pelaksan aan konver gensi pencegahan stunting melalui 
RKS dan RDS sebagaimana dimaksud dalamP asal 29 ayat (1) 
dilakukan melalui rembuk pengawasan . 
(2) Rembuk pengawasan sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam rangka pengendalian atas efektivitas setiap pros es 
kegiatan dalam pencapaian tujuan yang diharapkan . 
(3) Rembuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan untuk: 
a. Memastikan pelaksan aan kegiatan sesuai dengan rencana yang 
telah ditentukan ; 
b. menjaga agar kualitas dari setiap kegi atan yang dilaksanakan 
telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan ; 
c. mem astikan seluruh pelaku pencegahan stunting telah 
melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan 
tugas dan fungs i masing-masing ; 
d. mendapatkan penilaian terhadap hasi l pelaksan aan progr am; 
e. mengelola pengaduan dan penyelesaian masalah ; 
f. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan ; dan 
g. menyusun rencana tindak lanjut pelestarian dan pemanf aatan 
hasil kegiatan. 
(4) Rembuk Pengawas an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilak sanakan paling kurang 1 (satu) kali setiap triwulan , dengan 
materi pem bahasan sebagai berikut: 
a. efektiv itas pengukuran; 
b. pelaksanaan pengukuran ; 
c. pengelolaan data; 
d. pemanfaatan data hasilp engukuran ; dan 
e. diseminasi dan publikasi hasil pengukuran . Pasal 33 (3) Keterbukaan inform asi stun ting sebagaiman a dimaksud pada ayat 
(2) merupakan upaya Desa dalam memperoleh dan 
mempublikasik an data konvergensi pencegahan stuntin g berbasis 
Desa; 
(4) Data konverg ensi pencegahan Stunting sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dapat diperoleh melalui kegiatan identifi kasi, 
perencanaan dan data hasil pengukuran terhadap bayi usia O < 2 
tahun; 
(5) Publik asi data konv ergensi pencegahan stunting sebagai mana 
dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memperkuat komitm en 
pemerintah Desa dan mas yarakat dalam gerakan bersama 
pencegahan stuntin g. · 18 · 
(1) Pembiayaan kegiatan konvergensi pencegahan stunting dianggarkan 
melalui APB Desa sesuai dengan kewenangan local berskal a Desa 
yang ditetapkan melalui Mus yawarah Desa. 
(2) Kegiatan konver gensi pencegahan stunting dibia yai dari APB Desa, 
Anggaran Dan a Kelurahan , APBD Kabupa ten, APBD Prop insi, dan 
APBN serta sumb er pembiayaan lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undan gan. BAB VIII 
PEMBIAYAAN