Apa saja yang diatur dalam Pasal 23 Mengin gat Menimbang PERAT URAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor m Tahun 1945?
Ketentuan dalam Mengin gat Menimbang PERAT URAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor m Tahun 1945 tentang Metrologi Legal (Lembar an Negara Republik Indonesi a, Pasal 23 menetapkan:

(1) Untuk menjamm pemenuhan kesesuaian Alat Ukur, 
Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan 
dengan materi Persetujuan Tipe, Direktur Jenderal 
melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi. Pasal 22 
(1) Produsen dan Importir berkewajiban menyampaikan 
laporan realisasi produksi, impor dan pemasaran Alat 
Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan 
sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko . 
(2) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada 
dilakukan secara elektronik melalui laman 
sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal 
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. The International Organization of Legal Metrology atau 
sertifikat hasil pengujian dari laboratorium uji lain. 
(6) Kepala Balai Pengujian UTIP menerbitkan Sertifikat 
Evaluasi Tipe paling lama 3 (hari) kerja sejak surat 
keterangan hasil pengujian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan surat keterangan hasil pemeriksaan 
tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
diterbitkan. 
(7) Dalam hal surat keterangan hasil pengujian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan 
keseluruhan atau salah satu pengujian yang 
dipersyaratkan dinyatakan tidak lulus, kepala Balai 
Pengujian UTIP menerbitkan surat penolakan dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak 
surat keterangan untuk seluruh hasil pengujian atau 
surat keterangan hasil pemeriksaan Tipe diterbitkan . 
(8) Petunjuk pelaksanaan pengujian Tipe, format Sertifikat 
Evaluasi Tipe dan format surat penolakan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. - 16 - 
(2) Pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur. 
(3) Pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
terhadap Produsen atau Importir yang memenuhi 
kriteria sebagai berikut: 
a. tidak melakukan kewajiban pelaporan realisasi 
impor, produksi dan pemasaran Alat Ukur, Alat 
Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan ; 
b. telah melakukan kewajiban pelaporan realisasi 
impor, produksi dan pemasaran Alat Ukur, Alat 
Takar , Alat Timbang dan Alat Perlengkapan , dan 
diduga terdapat ketidaksesuaian data; dan 
c. melakukan modifikasi terhadap Alat Ukur, Alat 
Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang 
telah memperoleh persetujuan tipe, dan diduga 
terjadi perubahan spesifikasi teknis sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Menteri tentang Penetapan 
Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko Sektor Perdagangan. 
(4) Dalam hal Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan 
Alat Perlengkapan sudah beredar di pasar, Direktur 
dapat melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi 
kepada Distributor berdasarkan: 
a. laporan pengaduan dari UPT, UML atau 
masyarakat; atau 
b. hasil temuan pengawasan; 
(5) Pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi 
dilakukan terhadap Distributor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) berdasarkan kriteria sebagai 
berikut : 
a. mengedarkan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang 
dan Alat Perlengkapan yang tidak memiliki 
persetujuan Tipe, tidak tercantum atau terpasang - 17 -