Apa saja yang diatur dalam Pasal 14 PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Nomor 1 Tahun 2002?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat ( Berita Negara tanggal 4, Pasal 14 menetapkan:

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, perlu diatur 
dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat. 
Mengingat : 1. Undang -undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Propinsi Jawa Barat ( Berita Negara tanggal 4 
Juli Tahun 1950 ) jo.Undang -undang Nomor 23 tahun 2000 
tentang Pembentukan Propinsi Banten ( Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Le mbaran Negara Nomor 
; 
2. Undang -undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) jo. Undang 
undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang -undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ); 
3. Undang -undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambah an 
Lembaran Negara Nomor 3839 ); 
4. Undang -undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3848 ); 
2 
5. Peraturan Pernerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri d an Otonomi Daerah Nomor 
21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Materi Muatan 
Produk -produk Hukum Daerah; 
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 
22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk Hukum Daerah; 
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Ot onomi Daerah Nomor 
23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum 
Daerah; 
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 
 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 
 12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 
 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan 
 Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 
Seri D); 
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Ulnas 
Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 
Nomor 20 Seri D), jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 
2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran 
Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D ); 
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2000 
tentang Pengeloiaan dan Pertanggung jawaban Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22 Seri D). 
Dengan persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI 
JAWA BARAT 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG TATA 
CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 
DAERAH. 
3 
KETENTUAN UMUM