Jelaskan isi kandungan Pasal 73 dari PERATURAN WALI  KOTA BANDUNG Nomor 1205 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN WALI  KOTA BANDUNG Nomor 1205 Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN, ketentuan pada BAB V - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, Pasal 73 berbunyi:

(1) Penyuluhan mengenai sistem pencegahan dan 
penanggulangan kebakaran termasuk manajemen 
penga manan kebakaran pada bangunan gedung dan 
industri dalam rangka meningkatkan keamanan bangunan 
gedung dari bahaya kebakaran dilakukan oleh Dinas . 
(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
meliputi: 
a. penyuluhan terhadap lingkungan atau kawasan 
tertentu baik lingkungan perumahan, lingkungan 
industri dan perdagangan dan kawasan khusus dalam 
rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran; 
b. penyuluhan terhadap prasarana penanggulangan 
kebakaran; 
c. penyuluhan terhadap sarana penanggulangan 
kebakaran ; 
d. penyuluhan terhadap pengelola kawasan harus 
menerapkan manajemen pengamanan kebakaran yang 
berlaku di kawasan tersebut; dan 
e. penyuluhan kepada anak -anak dan/atau orang tua 
yang dianggap rentan terhadap bahaya kebakaran 
apabila sewaktu -waktu terjadi seperti pada lingkungan 
rumah, sekolah , asrama sekolah , asrama orang t ua 
dan rumah jompo. 
(3) Penyuluhan ... 
 
60 
 
(3) Penyuluhan terhadap prasarana sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 2) huruf b, meliputi penyediaan : 
a. sumber air untuk pemadaman kebakaran ; 
b. hidran ; 
c. jalan lingkungan ; 
d. pos komando kebakaran ; dan 
e. sarana komunikasi untuk pemberitahuan akan 
kejadian kebakaran kepada Dinas. 
(4) Penyuluhan terhadap sarana penanggulangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) huruf c, meliputi: 
a. sistem deteksi dan alarm kebakaran; 
b. sistem pemadam kebakaran media air diantaranya 
sistem pipa tegak dan sela ng, hidran, sprinkler 
otomatis); 
c. alat pemadam api portabel serta kelengkapan mobil 
pompa; 
d. mobil tangki; 
e. alat bantu pernapasan ; dan 
f. alat pertolongan pertama. 
(5) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
berupa : 
a. penyuluhan langsung, seperti ceramah, pembagian 
brosur, leaflet dan poster ; dan 
b. penyuluhan tidak langsung seperti melalui media tulis 
dan cetak lainnya atau bisa melalui kunjungan pada 
fasilitas Dinas untuk memperoleh penjelasan dan 
informasi lainnya. 
 
Bagian Ke dua 
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga