Apa bunyi lengkap Pasal  14 dalam PERATURAN BUPATI BATANG Nomor 71 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BATANG Nomor 71 Tahun 2021 tentang MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL, pada BAB II - I, Pasal  14 dinyatakan:

(1) Terhadap kandidat talenta seb agaimana dimaksud dalam Pasal 13 , 
dilakukan identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta melalui: 
a. pemeringkatan kinerja dalam kategori status kinerja yang terdiri dari: 
di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi; dan 
8 
 b. penentuan tingkatan potensial dalam kategori tinggi, menengah, dan 
rendah melalui assessment center , uji kompetensi, rekam jejak 
jabatan, dan/ataupertimbangan lain sesuai kebutuhan . 
(2) Identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan melalui metode pengujian, pengukuran, 
dan/atau pemeri ngkatan yang terdiri atas : 
a. Hasil Penilaian Kinerja selama melaksanakan tugas jabatan yang 
terdistribusi ; 
b. Assesment Center untuk mengukur/menilai potensi talenta yang 
meliputi kemampuan intelektual, kemampuan interpersonal, 
kesadaran diri ( self awareness ), kemampuan berpikir kritis dan 
strategis ( critical and strategic thinking ), kemampuan menyelesaikan 
permasalahan ( problem solving ), kecerdasan emosional ( emotional 
quotient ), kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri ( growth 
mindset ), serta motivasi dan komitmen (grit) talent a; 
c. Uji Kompetensi yang mencakup pengukuran Kompetensi Teknis, 
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural, y ang 
dilakukan oleh assessor secara objektif dalam rangka pemetaan 
talenta; 
d. Rekam jejak jabatan, antara lain aspek pendidikan formal, pendidikan 
dan pelatihan, pengalaman dalam jabatan, serta integritas dan 
moralitas; 
e. Pertimbangan lain yang terdiri atas : 
1. kualifikasi pe ndidikan sesuai rumpun jabatan; 
2. preferensi karier; dan 
3. pengalaman kepemimpinan organisasi. 
(3) Pemetaan talenta dilakukan terhadap seluruh PNS sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) pada tiap level jabatan, yakni jabatan pimpinan 
tinggi, jabatan adm inistrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan 
jabatan pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.