Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 19 Tahun 2021.
Redaksi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 19 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN, pada BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 6 menjelaskan:

Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan 
sebagainana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan partisipasi dan pemberdayaan 
ekonomi masyarakat dan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan 
desa/kelurahan ; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan partisipas i dan pemberdayaan 
ekonomi masyarakat dan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan 
desa/kelurahan ; 
c. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang 
peningkatan partisipasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bidang 
peningkatan kapasitas ke lembagaan desa/kelurahan ; 
d. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang peningkatan 
partisipasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bidang peningkatan 
kapasitas kelembagaan desa/keluraha n; 
e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 
fungsinya. 
 
Bagian Kedua 
Susunan Organisasi