Bagaimana redaksi normatif Pasal 3 dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATA N Nomor 3 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATA N Nomor 3 Tahun 2017 tentang ABSENSI SIDIK JARI PEGAWAI, BAB III - TIM PENGELOLA ABSENSI SIDIK JARI, Pasal 3 berbunyi:

(1) Tim Pengelola Alat Absensi Sidik Jari merupakan Tim yang 
ditunjuk oleh Kepala Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Da erah Kabupaten 
Bangka Selatan. 
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
tugas, antara lain: 
a. koordinasi dalam hal registrasi, perekamanan dan 
pemuktahiran/peremajaan data pegawai pada mesin 
absensi sidik jari dilingkungan kerja perangkat daerah. 
b. melakukan perekaman data sidik jari terhadap seluruh 
pegawai ASN dilingkungan unit kerja masing -masing ke 
dalam mesin absensi sidik jari pada awal penggunaan 
dan/ atau setiap ada pegawai yang baru melaksanakan 
tugas karena mutasi atau sebab lainnya; 
c. melakuk an pemuktahiran dan peremajaan data pegawai 
pada mesin absensi sidik jari; 
d. mencetak hasil perekaman absensi sidik jari melalui 
aplikasi yang dihubungkan dengan komputer dalam 
bentuk laporan harian dan laporan rekapitulasi absensi 
bulanan ; 
 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 e. melakukan penga rsipan dan perekaman bukti 
ketidakhadiran pegawai berupa: surat tugas, surat izin 
cuti, surat pernyataan, surat keterangan dan surat 
permohonan izin/pemberitahuan sebagai dasar 
pembuatan Laporan Rekapitulasi melalui Aplikasi 
Absensi Sidik Jari . 
f. membuat lap oran rekapitulasi kehadiran pegawai 
berdasarkan hasil print out kehadiran dari aplikasi 
absensi sidik jari yang disesuaikan dengan bukti 
ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada point e. 
g. melakukan pengarsipan laporan absensi harian dan 
laporan rek apitulasi absensi bulanan pegawai seluruh 
Perangkat Daerah; 
(3) Penunjukan pegawai sebagai Tim Pengelola Alat Absensi 
Sidik Jari sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
ditetapkan dengan keputusan k epala Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah . 
(4) Tim Pengelola Absensi Sidik Jari tidak boleh mengubah, 
merekayasa, memanipulasi dan melakukan kecurangan 
terhadap database Absensi Sidik Jari. 
(5) Tim Pengelola Absensi Sidik Jari sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), diberikan honorarium berdasarkan 
kemampuan k euangan daerah .