Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor to Tahun 2022 pada Pasal 9?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor to Tahun 2022 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN, BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 9 menyebutkan bahwa:

(1) Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas 
menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan administrasi 
pemerintahan desa, penataan desa dan peningkatan 
kerjasama desa. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Administrasi Pemerintahan Desa 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana di bidang 
administrasi pemerintahan desa; 
b. penyelenggaraan pembentukan, penghapusan, 
penggabungan, dan perubahan status Desa; 
c. fasilitasi tata wilayah desa, penataan kewenangan, 
penamaan dan kode Desa; 
d. fasilitasi kerjasama antar desa, dan antar desa dengan 
pihak ketiga dalam Kabupaten; 
e. fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan 
desa; 
f. fasilitasi penyusunan produk hukum desa dan 
perencanaan pembangunan desa; 
g. fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset Desa; 
h. penyelenggaraan dan fasilitasi pemilihan, pengangkatan 
dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
i. pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 
desa dan anggota BPD; 
j. fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa, penyusunan 
profil desa, manajemen pemerintahan desa, dan 
pembinaan laporan Kepala Desa; 
k. pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga 
kerjasama antar Desa; 
l. fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa; 
m. evaluasi dan pengawasan peraturan desa, evaluasi 
perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan; 
n. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di 
bidang administrasi pemerintahan desa; dan 
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
(3) Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Kelompok Jabatan 
Fungsional. 
 
Bagian Keempat 
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa