Apa saja yang diatur dalam Pasal 20 PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 66 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 66 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, BAB IX - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 20 menetapkan:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan 
Hulu. 
 
 
 
 Ditetapkan di Pasir Pengaraian 
 Pada tanggal 31 Desember 2021 
 
 BUPATI ROKAN HULU, 
 
 ttd 
 
 S U K I M A N 
 
 
Diundangkan di Pasir Pengaraian 
Pada tanggal 31 Desember 2021 
 Salinan Sesuai Aslinya, 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 
 KABUPATEN ROKAN HULU, 
 
 ttd 
 
 MUHAMMAD ZAKI 
 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 20 21 NOMOR :66
 
 
 
 LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU 
NOMOR : 66 TAHUN 2021 
TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN 
ROKAN HULU 
 
FUNGSI SUBKOORDINATOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 
KABUPATEN ROKA N HULU 
 
Pengelompokan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa . 
 
A. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pemberdayaan dan Usaha 
Ekonomi Masyarakat 
1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembinaan 
Pembangunan Partisipatif dan Adat , menyelenggarakan fungsi: 
penyusun an program/kegiatan dan pengganggaran pada subtansi 
Pembinaan Pembangunan Partisipatif dan Adat ; 
pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan substansi Pembinaan 
Pembangunan Partisipatif dan Adat; 
pelaksanaan pembentukan, pengumpulan data dan peningkatan 
kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; 
penyusun an data dan peningkatan kapasitas lembaga adat; 
pelaksanaan pemantauan, dan penyusun laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Pembinaan Pembangunan 
Partisipatif dan Adat ; dan 
pelaksana an tugas kedinasan lain yang diberikan at asan sesuai 
tugas dan fungsinya. 
 
2. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi 
Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, menyelenggarakan 
fungsi: 
penyusun an program/kegiatan dan pengganggaran pada 
Substansi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat ; 
pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan substansi 
Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat ; 
penyusun an peraturan dan kebijakan pengembangan usaha 
ekonomi masyarakat; 
pelaksanaan f asilitasi pembe ntukan, pengembangan dan 
pengelolaan serta peningkatan kapasitas badan usaha milik 
desa (BUMDesa) dan BUM Desa antar desa dan lembaga 
ekonomi desa lainnya; 
pelaksanaan fasilitasi peningkatan jaringan usaha ekonomi 
mikro melalui kemitraan dengan kalangan perusahaan, 
perbankan dan atau lembaga perkreditan ; 
pelaksanaan fasilitasi pembentukan, pengembangan dan 
pengelolaan pasar desa dan lembaga ekonomi lainnya ; 
pelaksa naan pemantauan dan meyusun laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada sub stansi pengembangan usaha 
ekonomi masyarakat; 
pelaksana an fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana 
kelembagaan masyarakat Desa dan masyarakat hukum adat; 
pelaksanaan tugas k edinasan lain yang diberikan atasan sesuai 
tugas dan fungsinya. 
3. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi 
Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna, 
menyelenggarakan fungsi: 
penyusunan program/kegiatan dan pengganggaran pada substans i 
pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna; 
pelaksanaan tugas dan petunjuk serta pemeriksaan hasil 
pelaksanaan tugas dilingkungan substansi pengembangan dan 
penerapan teknologi tepat guna; 
penyusunan peraturan dan kebijakan dalam pengembangan dan 
penerapan teknologi tepat guna; 
pelaksanaan penelusuran, pemetaan, pengkajian, 
pendokumentasian, perlindungan dan pemasaran teknologi tepat 
guna (TTG); 
pelaksanaan gelar TTG, proyek percontohan, fasilitasi proses 
inkubasi, komunikasi, informasi, publikasi dan edukasi TTG; 
pelaksanaan fasilitasi pembentukan serta peningkatan kapasitas 
lembaga pelayanan teknologi tepat guna; 
pelaksanaan pemantauan dan menyusUn laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada substansi pengembangan dan penerapan 
teknologi tepat guna; dan 
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 
tugas dan fungsinya. 
 
B. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Bina Pemerintahan Desa 
1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Bina 
Administrasi Pemer intahan Desa , menyelenggarakan fungsi: 
penyus unan program/kegiatan dan pengganggaran pada Substansi 
Bina Administrasi Pemerintahan Desa ; 
pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan substansi Bina 
Administrasi Pemerintahan Desa; 
pelaksanaan , penyusun an dan pelaksanaan fasilitasi administrasi 
desa dan produk hukum desa; 
penyusunan bahan, meneliti dan memperoses secara administrasi 
tentang pengangkatan, pemberhentian Kepala Desa dan izin 
tertulis Bupati untuk pemeriksaan pejabat pemerintahan desa 
yang bermasalah; 
penyusun an dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa, 
pemberhentian dan pengangkatan kepala desa dan perangkat desa; 
pelaksanaan , penyusu ann dan pelaksanaan fasilitasi badan 
permusyawaratan desa; 
penyusun an dan memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur 
pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa; 
pelaksanaan pemantauan dan penyusunan laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada substansi bina administrasi 
pemerintahan Desa; dan 
pelaksana an tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 
tugas dan fungsinya. 
 
 
 
 
2. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penataan 
dan Bata s Desa, menyelenggarakan fungsi: 
penyusunan program/kegiatan dan pengganggaran pada Substansi 
Penataan dan batas desa; 
pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkung an substansi Penataan 
dan Bata s Desa ; 
penyusun an dan memfasilitasi kebijakan teknis yang menyangkut 
penataan desa, batas desa, kewenangan desa, standar pelayanan 
minimal pengelolaan sistem informasi desa dan evaluasi 
perkembangan desa; 
pelaksanaan pemantauan dan me nyusun laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi penataan dan batas desa; dan 
pelaksana an tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 
tugas dan fungsinya. 
 
3. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Lembaga 
Kemasyarakatan Desa , menyelenggarakan fungsi: 
penyusunan program/kegiatan dan pengganggaran pada 
Substansi Lembaga Kemasyarakatan Desa ; 
pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan substansi Lembaga 
Kemasyarakatan Desa; 
penyusun an dan memfasilitasi pembentukan kebijakan umum 
norma, standar, prosedur dan kriteria dan pedoman yang 
menyangkut Aparatur Desa ; 
pelaksanaan , menyusun dan memfasilitasi peningkatan kapasitas 
Rukun Tetangga ( RT) dan Rukun Warga ( RW); 
pelaksanaan , menyusun dan memfasilitasi peningkatan kapasitas 
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK) dan Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM); 
pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas dan koordinasi 
karang taruna; 
pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas dan koordinasi pos 
pelayanan terpadu; 
pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pemantauan, evaluasi dan 
membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Substansi 
Lembaga Kemasyarakatan Desa ; dan 
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 
tugas dan fungsinya . 
 
C. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Fasilitasi Keuangan dan 
Aset Desa 
1. Subkoordinator kelompok jabatan fungsional substansi Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Desa, menyelenggarakan fungsi: 
penyusunan program/kegiatan dan pengganggaran pada Substansi 
pengelolaan keuangan dan aset desa; 
pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan substansi Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Desa ; 
penyusun an, dan memfasilitasi dalam perumusan kebijakan 
norma, standar, prosedur dan kriteria dan pedoman yang 
menyangkut pengelolaan keuangan dan aset desa; 
pelaksanaan pembinaan pengelolaan pendapatan asli desa; 
pelaksanaan pembinaan penyusunan pere ncanaan kebutuhan, 
 
 
 
 
pengadaan, pemanfaatan, penatausahaan, pengendalian dan 
penyusunan neraca kekayaan milik desa dan pelaporan aset desa; 
pelaksanaan pemantauan dan me nyusun laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi pengelolaan keuangan dan aset 
desa; dan 
pelaksan aan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 
tugas dan fungsinya. 
 
2. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi 
Perencanaan Desa, menyelenggarakan fungsi: 
penyusunan program/kegiatan dan pengganggaran pada 
Substansi perencanaan desa; 
pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan substansi Perencanaan 
Desa ; 
penyusun an dan memfasilitasi kebijakan norma, standar, 
prosedur dan kriteria dan pedoman yang menyang kut 
perencanaan desa; 
pelaksanaan pemantauan dan me nyusun laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi perencanaan desa; dan 
pelaksana an tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 
tugas dan fungsinya. 
 
3. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kerjasama 
Desa dan Pengemba ngan Kawasan Pedesaan, menyelenggarakan 
fungsi: 
penyusunan p rogram/kegiatan dan pengganggaran pada 
Substansi K erjasama Desa dan Pengembangan Kawasan 
Pedesaan; 
pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan substansi Kerjasama 
Desa dan Pengemba ngan Kawasan Pedesaan ; 
pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembentukkan lembaga 
kerja sama antar – desa dan kerja sama desa denga n pihak ketiga; 
pelaksanaan , penyusunan , pembina an dan pelaksanaan fasilitas 
peningkatan kapasitas Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD); 
pelaksanaan , penyusun an dan fasilitasi pengalokasian anggaran 
untuk pembangunan desa, antar -desa, dan kawasan perdes aan; 
pelaksanaan pemantauan dan penyusunan laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi kerjasama desa dan 
pengembangan kawasan pedesaan; 
pelaksana an fasilitasi pembangunan kawasan pedesaan; 
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 
tugas dan fungsinya. 
 
 
 BUPATI ROKAN HULU, 
 
 ttd 
 Salinan Sesuai Aslinya, 
 S U K I M A N
 
 
 
 BAGAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 
KABUPATEN ROKAN HULU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Salinan Sesuai Aslinya , 
 LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU 
NOMOR : 66 TAHUN 2021 
TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN ROKAN HULU 
 
BUPATI ROKAN HULU, 
 
ttd 
 
S U K I M A N BIDANG PEMBERDAYAAN 
DAN USAHA EKONOMI 
MASYARAKAT 
 
 
SEKRETARIAT 
 ` 
 
KEPALA DINAS 
N
I
P
.
 
1
9
7
3
0
7
0
6
 
1
9
9
9
0
3
 
1
 
0
0
7 
 
N
I
P
. 
SUBBAGIAN UMUM , 
PERLENGKAPAN DAN 
KEUANGAN 
 
BIDANG 
FASILITASI KEUANGAN 
DAN ASET DESA 
 
 
SUBBAGIAN , PERENCANAAN 
EVALUASI 
DAN PELAPORAN 
 
 
BIDANG BINA 
PEMERINTAHAN 
DESA 
 
 
KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
 
 
KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
 
 
KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
 
 
 
KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
 
 
 
 
 
 Salinan Sesuai Aslinya