Apa bunyi lengkap Pasal 15 dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959?
Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pemben tukan Daerah Tingkat II di Sula wesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 15 dinyatakan:

(1) Pembina Data tingkat Daerah , Walidata tingkat Daerah , dan Walidata 
pendukung tingkat daerah berkomunikasi dan berkoordinasi melalu 
Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah . 
(2) Forum Satu Data Indon esia tingkat Daerah dikoordinas ikan oleh 
Kepala BAPPEDA . 
(3) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah terdiri atas : 
a. Dewan Pengarah tingkat Daerah ; 
b. Pembina Data tingkat Daerah ; 
c. Walidata tingkat Daerah ; dan 
d. Walidata pendukung tingkat Daerah . 
(4) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam pelaksanaan 
tugasn ya dapat men yertakan Produsen Data tingkat Daerah dan/atau 
pihak lain yang terkait , terrnasuk selain pemerintah . 
(5) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah berkomun ikasi dan 
berkoordinasi dalam rangka men yelesaikan perrnasalahan terkait 
penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Kolaka. 
(6) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah melaksanakan pertemuan 
koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasn ya. 
(7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan 
koordinasi , khususn ya pada saat pengambilan kesepakatan , 
koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah meminta 
arahan Bupati Kolaka . 
(8) Pembentukan Forum Satu Data tingkat Daerah ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati Kolaka . - 9 - 
(2) Rencana aksi Satu Data Indonesia dapat mencakup : 
a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten ; 
b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia ; 
c. kegiatan terkait pengumpulan data; 
d. kegiatan terkait pemeriksaan data ; 
e. kegiatan terkait penyebarluasan data ; dan/atau Pasal 20 
( 1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia 
dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia. Pasal 19 
(1) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutn ya 
dilakukan dengan menghindari duplikasi . 
(2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutn ya 
dilakukan berdasarkan : 
a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis etektronik sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan tentang sistem 
pemerintahan berbasis elektronik ; 
b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah ; dan/ atau 
c. rekomendasi Pembina Data Tingkat Daerah . 
(3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat : 
a. Produsen Data untuk masing-masing data; dan 
b. jadwal rills dan/ atau pemutakhiran data . 
(4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar 
dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah 
dan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah berdasark an 
ketentuan peraturan perundang-undangan . Bagian Kedua 
Perencanaan Data