Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI  BANGKA SELATAN Nomor 22 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI  BANGKA SELATAN Nomor 22 Tahun 1945 tentang TEKNIS PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS ,DAN TUNJANGAN, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indon esia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan D aerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom . 
4. Bupati adalahBupati Bangka Selatan . 
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan. 
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bangka 
Selatan . 
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga 
Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 
Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan . 
8. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. 
9. Gajia dalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam 
bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai 
yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 
kesepakatan atau Peraturan perundang -undangan . 
10. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur 
kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji. 
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk 
mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan. 
 
 
 
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnyadisebut SP2D 
adalah suratperintah yang diterbitkanolehBadanKeuangan Daerah 
selakuBendaharaUmum Daerah/ KuasaBendaharaUmum Negara 
untukpelaksanaanpengeluaranatasbebanAnggaranPendapatandanB
elanja Daerah (APBD berdasarkan SPM.