Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2010 pada Pasal 42?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2010 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, BAB V - PENCATATAN SIPIL, Pasal 42 menyebutkan bahwa:

(1) Perkawinan di daerah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib dilaporkan oleh penduduk yang beragama non Islam kepada 
Instansi Pelaksana dan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA paling 
lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan 
Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada register akta perkawinan dan 
menerbitkan kutipan akta perkawinan.
(3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing 
diberikan kepada suami dan istri.
(4) KUA menyampaikan data hasil pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) 
hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
(5) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memerlukan 
penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.