Apa saja yang diatur dalam Pasal 25 PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 49 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 49 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA, BAB V - TATA KERJA, Pasal 25 menetapkan:

Kepala Satuan menyampaikan laporan pelaksanaan urusan pemerintahan 
bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindunga n masyarakat 
sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala atau sewaktu -waktu 
sesuai kebutuhan. 
Kepala Satuan menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, 
dan u raian tugas seluruh jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja 
dan Penanggulangan Kebakaran. 
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan 
koordinator kelompok jabatan fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Penanggulangan Kebakaran wajib menerapkan prinsip konsolidasi, integrasi 
dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal unit organisasi, antar unit 
organisasi dalam Satuan , antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah 
Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerin tah Daerah sesuai dengan 
tugas dan kewenangan nya. 
 
 - 11 - (4) Setiap pimpinan unit organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Penanggulangan Kebakaran dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan 
prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi, dan pe laporan 
sesuai bidangnya masing -masing. 
Setiap pimpinan unit organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Penanggulangan Kebakaran wajib menerapkan sistem pengendalian intern di 
lingkungan masing -masing untuk terlaksananya mekanisme akuntabilitas 
publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja 
yang terintegrasi. 
Setiap pimpinan unit organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Penanggulangan Kebakaran bertanggung jawab memimpin dan 
mengkoordinasikan bawahan masing -masing dan me mberikan pengarahan, 
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 
Setiap pimpinan unit organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Penanggulangan Kebakaran wajib mengawasi bawahannya masing -masing dan 
bila terjadi penyimpangan agar mengam bil langkah -langkah yang diperlukan 
sesuai dengan peraturan perundang -undangan. 
Setiap pimpinan unit organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Penanggulangan Kebakaran bertanggung jawab memimpin dan 
mengkoordinasikan bawahan masing -masing dan memberik an bimbingan 
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 
Setiap pimpinan unit organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Penanggulangan Kebakaran wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 
bertanggung jawab kepada atasan masing -masing dan menyampa ikan laporan 
berkala tepat pada waktunya. 
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi pada Satuan Polisi 
Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran dari bawahannya wajib diolah 
dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lan jut dan 
untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. 
Dalam penyampaian laporan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada 
unit organisasi lain pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan 
Kebakaran yang secara fungsiona l mempunyai hubungan kerja. 
Setiap pimpinan unit organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Penanggulangan Kebakaran dibantu pimpinan unit organisasi di bawahnya 
wajib mengadakan rapat berkala atau sewaktu -waktu sesuai kebutuhan untuk 
membangun sinergi, konsolidasi, integrasi dan sinkr onisasi internal unit 
organisasi. 
Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi pada Satuan 
Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran wajib melakukan 
koordinasi dengan Camat.