Apa norma yang terkandung dalam Pasal 26 pedoman dalam penyelenggara an, pembinaan , pengendalian dan Nomor 23 Tahun 1945?
Substansi pedoman dalam penyelenggara an, pembinaan , pengendalian dan Nomor 23 Tahun 1945 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia, khususnya , Pasal 26, memuat:

huruf a, terdiri atas : 
a. pengurusan ijin operasional pendirian PAUD HI oleh masyarakat; 
b. menentukan kebijakan anggaran PAUD HI melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa/ Anggaran Kelurahan; 
penguatan kapasitas tutor dan kader; dan 
pengembangan layanan PAUD HI. 
Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf 
b, terdiri atas : 
a. Honorarium dan transportasi tenaga pendidik, kader posyandu , 
pengelola dan kaser BKB; 
b. operasional PAUD HI; 
c. sarana dan prasarana ; 
d. penguatan kapasitas pengelola, tenaga pendidik dan kader. 
e. bantuan yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang bayi, balita, dan 
anak berusi a enam tahun ; dan 
f. bantuan yang dibutuhkan untuk ibu hamil sejak kehamilan, persalinan, 
nifas , dan menyusui. 
Kerjasama mitra pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
huruf c, terdiri atas : 
a. penguatan kapasitas pengelola, tenaga pendidik dan kader. 
b. penyediaan sarana dan prasar ana; dan 
penyed iaan media pendukung dan sarana bermain. 
Penye diaan sarana dan prasarana pendu kung sebagai mana dimaksud 
dalam Pasa l 26 ayat (2) huru f d, dengan cara : 
a. menyediakan lahan PAUD HI; 
b. membangun gedung; 
c. menyediakan sarana berma in; dan 
d. media pendukun g. c. 
(4) (1) Pasal 27 Pasal 26 
(1) Pemerintah desa/kelurahan wajib menyelenggarakan Pengembangan 
layanan PAUD HI 
(2) Pengembangan layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat {1) 
dilakukan dengan cara : 
a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; 
b. mengalokasikan anggaran melalui APB Desa/Dana Bantuan 
Pembangunan Kelurahan; 
c. bekerjasama dengan mitra pendukung; 
d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung; 
e. menyebarluaskan informasi; dan 
f. melakukan advokasi. Pasal 25 
(1) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat ( 1) disusun bersama oleh pengelola dan pendidik 
dengan tujuan agar ada kesamaan prosedur dalam melaksanakan 
program. 
(2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
setidaknya memuat: 
a. nama kegiatan; 
b. tujuan kegiatan; 
c. langkah kegiatan; dan 
d. sikap yang dibentuk. 
12 Pasal 29 
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
, Gugus Togas dapat membentuk Sub Gugus Togas di tingkat 
kecamatan dan desa/kelurahan. 
(2) Sub Gugus Togas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempun yai 
tugas: 
a. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan PAUD HI di tingkat 
kecamatan dan desa; 
b. mensinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran 
PAUD HI pada Dinas, Badan dan lembaga non pemerintah ; 
c. menyusun rencana kerja penyelenggaraan PAUD HI; 
d. membuat pemetaan situasi stunting dan status gizi anak; 
e. memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka 
pelaksanaan PAUD HI; 
f. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI; 
dan 
g. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI. 
(3) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Camat bagi Sub Gugus Tugas tingkat kecamatan dan 
Keputusan Kepala Desa/Lurah bagi Sub Gugus Tugas desa/kelurahan. (1) Dalam rangka penyelenggaraan PAUD HI dapat dibentuk Gugus Tugas 
yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. 
(2) Gugus Togas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempun yai tugas: 
a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI; 
b. mensinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran 
PAUD HI pada Dinas, Badan dan lembaga non pemerintah; 
c. memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka 
pelaksanaan PAUD HI; 
d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI; 
dan 
e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI. 
{3) Anggota gugus tugas terdiri dari unsur: 
a. Dinas/instansi/Lembaga terkait; 
b. Lembaga non pemerintah dan perguruan tinggi dapat ikut serta dalam 
pengembangan PAUD HI yang berfungsi sebagai mitra. 
Dalam mendukung kelancaran tugas Gugus Togas dapat dibentuk 
Sekretariat Gugus Togas. 
Sekretariat Gugus Togas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi 
kepada Gugus Tugas (4) 
(5) Pasal 28 BABV 
GUGUS TUGAS a. 
b. 
(6) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 
(2) huruf e, dengan cara : 
sosialisasi; dan 
menyediakan media informasi. 
Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f, terdiri 
atas: 
a. melakukan supervisi; 
b. pertemuan secara berkala dengan pengelola PAUD HI; dan 
c. menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan PAUD HI. (5) 
13 Pasa l 32 
(1) Struk tur Sub Gugus Togas tingka t keluraha n terdiri dari: 
a. Lurah sebagai ketua; 
b. Kepala seksi /kepal a urusan yang membidangi pemberdayaan 
masyaraka t desa di kantor kelurahan sebagai sekretari s; 
c. Unsur penge lola/pendidik PAUD sebagai wakil ketua bidang pendidikan 
anak usia dini ; 
d. Bidan kelurahan sebagai wakil ketua bidang kesehatan ibu dan anak; 
e. Unsur kader/pengelola BKB sebagai waki l ketua bidang pengasuhan 
anak usia dini; 
f. Unsur PKK Kelurahan sebagai wak il ketua bidang kesejaht eraan dan 
perlind ungan anak usia dini; 
g. U nsur Lembaga kemasyar akatan tingkat desa, organisas i profesi tingkat 
desa, pengelola/pendidik PAUD, kader posyandu, dan kader/pengelola 
BKB dapat menjadi anggo ta sub gugus tugas tingkat kelurah an. Pasal 31 
(1) Struk tur Sub Gugus Togas Kecama tan terdiri dari: 
a. Cama t sebagai Ketua; 
b. Kepala seksi yang mem bidangi pemberd ayaan masyara kat pada kantor 
cama t sebagai Sekretaris; 
c. Unsur Pengelola/P endidik PAUD sebagai waki l ketua bidang pendidikan 
anak usia dini; 
d. Kepala Puskesmas sebagai waki l ketua bidang kesehatan ibu dan anak; 
e. Unsur Kader /pengelola BKB sebagai wakil ketua bidang pengasuhan 
anak usia dini; dan 
f. Unsur PKK Keca matan sebagai wakil ketua bidang kese jaht eraan dan 
perlindun gan anak usia dini. 
(2) Stru ktur Sub Gugus Toga s Keca matan dapat melibatkan pengurus 
orga nisasi kemasyaraka tan dan organisasi profes i yang terkait, sebagai 
angg ota sub gugus tugas. 
(3) Strukt ur, tugas, fungsi dan tanggung jawa b Sub Gugus Togas tingkat 
kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Cama t. (3) Anggota Gugus Togas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas : 
a. Kepala Dinas Kesehatan; 
b. Kepala Dinas Sosial ; 
c. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
d. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
e. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
f. Kepala Kementerian Agama 
g. Polres / Polsek 
h. Organisasi Mitra (Himpaudi / IGTKI) 
(4) Struktur, tugas, dan fungsi Gugus Togas dan sekr etaria t Gugus Togas 
diuraikan lebih lanjut dengan Keputusan Bup ati Kolaka Timur. Pasal 30 
(1) Struktur Gugus Togas terdiri dari pimpinan dan anggota 
(2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri a tas : 
a. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur 
b. Ketua Kepala Dinas Pendidikan Kepemud aan dan 
Olahraga Kabupaten Kolaka Timur 
c. Wakil Ketua I Kepala Badan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Kolaka Timur 
d. Wakil Ketua II : Bunda PAUD Kabupaten Kolaka Timur 
14 Pasal 35 
(1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD HI baik secara 
perorangan, kelompok, maupun berorganisasi. 
(2) Peran serta seba gaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: 
a. pemb erian saran, pemikir an terkait dengan kebijakan dan/atau 
pelaksanaan PAUD HI; 
b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD 
HI; 
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI; dan/atau 
d. penyediaan tempat, · sarana dan prasarana lainnya bagu pelaksan aan 
PAUD HI. 
(3) Peran serta mas yarak at sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) dilaksanaka n sesuai dengan ketentuan perund ang- undan gan. BAB VII 
PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 34 
Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) 
diperuntukkan bagi: 
a. honor dan transportasi, pengelola PAUD, pendidik, kader Posyandu, 
kader BKB, dan bidan desa; 
b. operasional PAUD HI; 
c. sarana dan prasarana; 
d. penguatan kapasitas tutor dan kader Pasal 33 
(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan 
layanan PAUD HI. 
(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: 
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan 
b. anggaran pendapatan dan belanja desa/dana pembangunan kelurahan. 
(3) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sumber dana 
dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, swasta dan 
masyarakat. 
(4) Sumber dana dari swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dihimpun dengan menerapkan prinsip kemitraan antara swasta dan 
Pemerintah Daerah dalam bentuk program Corporate Social 
Responsibility berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
{5) Sumber dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dihimpun secara aktif oleh masyarakat guna membia yai pelaksanaan 
PAUD HI. BAB VI 
PEMBIAYAAN (2) Struktur, tugas, fungsi dan tanggung jawab gugus tugas tingkat desa 
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Lurah. 
15 BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMURTAHUN 2022 NOMOR .. :L~ ANDI MUH . IQBAL TONGASA Diundang kan di Tiraw uta 
Pada tangga l, 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR Ditetapkan di Tira wuta 
Pada tanggal, \I - a - 2022 
Pj. BUP I KOLAKA TIMUR, -, 
I ---,­ 
' Agar setia p orang me ngetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dalam Ber ita Daera h Kabupaten Kolaka Timur. Pasal 37 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . BAB IX 
KETENTUAN PENU TUP Pasal 36 
( l) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD HI dilakukan 
oleh Bupati 
(2) Pengawasan sebagamana dimaksud pada ayat (1) secara teknis 
opera sional terhadap penyelenggaraan PAUD HI di laksanakan oleh 
instansi teknis yang bertanggungjawab langs ung di bidang PAUD HI. BAB VIII 
PEM BINAAN DAN PENG A WASAN