Menurut PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 12 Tahun 2022, apa isi dari Pasal 9?
Pasal Pasal 9 dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 12 Tahun 2022 tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA, pada BAB II - TUGAS DAN FUN GSI, menyatakan:

(1) Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Bidang Pelatihan, 
Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. 
(2) Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi mempunyai tugas merumuskan, 
mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan 
mengendalikan pelaksanaan pelatihan kerja, 
produktivitas tenaga kerja dan transmigrasi. 
(3) Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang 
Pelatihan , Produktivitas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi; 
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan, 
produktivitas tenaga kerja dan transmigrasi; 
c. pen yelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi 
(PBK) ; 
d. pemverifikasian informasi regulasi bidang pelatihan 
kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga 
pelatihan kerja swasta; 
e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia 
lembaga pelatihan kerja swasta ; 
f. pemberian perijinan kepada lembaga pelatihan 
kerja swasta dan perusahaan yang akan 
menyelenggarakan pelatihan , dan pemberian Tanda 
Daftar kepada lembaga pelatihan kerja Pemerintah 
dan Lembaga Pelatihan di Perusahaan ; 
g. pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan 
peningkatan mutu pengelolaan lembaga pelatihan ; 
h. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi 
pelaksanaan pembinaan standardisasi kompetensi 
dan pelatihan kerja , kelembagaan pelatihan , 
instruktur dan tenaga pelatihan , pemagangan dan 
produktivitas; 
1. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pemagangan 
pada perusahaan di dalam negeri maupun program 
pemagangan keluar negeri 
j. pelaksanaan fasilitasi pen yelenggaraan transmigrasi ; 
k. pelaksanaan koordinasi dalam rangka kegiatan 
perluasan kesempatan kerja dengan stakeholder 
terkait ; 
1. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan Bidang Pelatihan , Produktivitas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi ; dan 
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsin ya.