Apa yang diatur dalam BUPATI MUNA BARAT, Nomor mi Tahun 1945 pada Pasal 34?
Berdasarkan BUPATI MUNA BARAT, Nomor mi Tahun 1945 tentang Bantuan Hukum bagi, BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 34 menyebutkan bahwa:

Jamin an atas pelaksanaan pemerintahan berdasarkan hukum, 
adanya kesetaraan kedu dukan bagi setiap warga negara yang bebas 
diskriminas i serta perlindungan hak asasi manus ia adalah karakt er 
substantiv e bagi sebuah negara hukum . Elemen-elemen diatas jika 
dimaknai secara mendalam sesungguhn ya berorie ntasi pada upaya untuk 
melindun gi hak asasi manusia selain pula sebagai pandang untuk 
menegakkan pengharga an terh adap nilai-nilai keman usiaan yang 
berkeadilan. Hal inilah yang menjadi agenda utama dalam pengakuan hak 
asas i manusia , tidak lain adalah merupakan deskri psi penghargaan atas 
nilai-nilai keman usiaan yang menjadi Karunia Tuhan Yang mah a Esa. 
Suatu hak yang melekat pada keberadaannya sebagai mahluk Tuhan yang 
Maha Esa yang wajib dilindungi, dihargai dan diho rmati oleh negara , 
pemerintah dan seluruh manusia. 
Wujud kehadiran negara berserta pemerinta hnya dalam perpekt if ini 
dianggap sebagai instrument utama yang akan mewu judkan 
impl ementasi karakter negara hukum . Pun Negara Kesatuan Repub lik 
Indonesia sebagai sebuah negara hukum wajib untuk mengejawa ntahkan 
prinsp-pr insip tersebut dalam dinami ka kebangsa naan secara universal 
dan secara khusus dalam konstr uksi hukumn ya. Pemerintah sebagai 
pelaksana kekuasaan negara dituntut untuk mengako modas i spirit of 
protection of huma n right secara akum ulatif dan pada semua tahapan , baik 
dalam peru musan norma hukum sebagai landasa n pelaksanaan , termasuk 
pula pada keseri usan untuk merealisasikannya. 
Tanggung jawa b tersebut tidak saja menja di tugas pemerintah pusat 
(dalam negara kesatuan) melainkan merupakan tanggungjawa b seluruh 
struktur pem erintahan termasuk pada pem erintahan daera h. 
Kesinamb ungan perwuj udan anggenda ini, baik pada level pemerint ah 
pusat maupun pemerintahan daerah tidak saja dinilai sebagai ius 
constitu endum(hukum yang dicita-citakan). Jaminan perlindungan hak 
asasi manusia sepatutnya dimaknai sebaga i citra kontr uksi huku m yang I. UMUM BAN TUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KABUPA TEN 
DI MUNA BARAT TENT ANG PENJELASAN 
ATAS 
RANCANGAN PERATURA N DAERAH KAB UPATEN MUNA BARA T 
NOMOR 3 TAHUN 2020 
responsive. Hal ini didasarkan atas pandangan ideal bahwa fungsi negara 
adalah sebagai penghimpun, pelindung dan sebagai intrumen untuk 
mengakomodir kepetingan rakyat. Terutama jika kepentingan tersebut 
berkaitan dengan harkat, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang adil 
dan beradab. Oleh karena itu, pantaslah mesti diperkuat upaya 
pemenuhan agenda perlindungan hak asasi manusia oleh Pemerintah, 
mengingat selain menjadi amanah Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, 
dimensi ini adalah perwujudan pengakuan dan penghargaan atas sisi 
kemanusiaan. 
Jaminan persamaan dengan alasan dan standar apapun serta hak 
untuk mendapatkan keadilan didalam hukum dan pemerintahan 
merupakan bagian dari dimensi hak asasi manusia. Langkah konkrit 
pemenuhan aspek ini adalah menyetarakan pemenuhan hak setiap orang 
dengan tidak terjebak pada dogma diskriminatif. Dasarnya tentu karena 
setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan haknya secara proporsional 
dan berlandaskan pada prinsip yang adil. Aktualisasi perspektif ini 
menyentuh semua aspek kehidupan manusia termasuk didalamnya 
menyangkut pemenuhan rasa keadilan dan acses to justice baik secara 
litgasi maupun non litigasi. 
Realitas menunjukan bahwa terjadi ketimpangan dalam dinamika 
hukum dewasa ini. Jalur untuk mendapatkan keadilan hanya dimonopoli 
oleh segelintir orang yang kuat secara finansial. Oleh karena itu sering 
ditemukan masyarakat miskin yang seakan-akan tersandra haknya untuk 
mendapatkan keadilan hanya karena kemampuan ekonomi yang lemah. 
Fenomena inilah yang secara umum menjadi dasar perumusan Undang­ 
Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang 
aquo adalah payung hukum secara lex specialis komitmen dan 
tanggungjawab negara untuk menjamin kesetaraan hak dihadapan hukum 
dan pemerintahan serta untuk mendapatkan acses to justice bagi setiap 
warga negara. Paradigma yang hendak diwujudkan adalah bahwa setipa 
orang, kaya maupun miskin dijamin pemenuhan rasa keadilannya. Peran 
serta negara pada aspek ini wajib adanya, megingat amanah Konstitusi 
dan paradigm falsafah bangsa menjamin secara umum pemenuhan 
dimensi ini. Jaminan tersebut patut dijiwai oleh seluruh struktur 
pemerintahan termasuk Perangkat Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna 
Barat. 
Berangkat dari kronilogis dan pertimbanan multidimensional diatas, 
maka sangtlah urgensial untuk dibentuk suatu Peraturan Daerah sebagai 
tindak lanjut Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Batuan Hukum. 
Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tanggungjawab pemenuhan 
hak asasi manusia termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum 
tidak saja meruakan tugas pemerintah pusat. Peraturan daerah ini 
selanjutnya menjadi dasar keterlibatan aktiv struktur pemerintahan 
daerah untuk meneruskan agenda pemenuhan acses to justice khususnya 
bagi masyarakat Kabupaten Muna Barat.