Apa substansi hukum dari Pasal 16 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 68 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 68 Tahun 2016 tentang TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN, khususnya BAB  V - PENGELOLAAN ARSIP, Pasal 16, adalah:

(1) Pemberkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf 
a dilaksanakan dengan tahapan: 
a. pemeriksaan; 
b. penyortiran; 
c. penentuan indeks; 
d. penentuan kode; 
e. pembuatan label; 
f. pembuatan tunjuk silang; dan 
g. penempatan arsip. 
(2) Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kelengkapan, 
kondisi fisik arsip, dan keterkaitan dengan arsip lain. 
(3) Berkas yang tidak lengkap, rusak, atau tidak dalam satu 
kesatuan perlu dilengkapi, diperbaiki, atau digabungkan 
dengan berkas lain yang sudah tersimpan. 
(4) Penyortiran dilakukan untuk memilah antara kelompok 
arsip yang satu dengan kelompok arsip yang lain. 
(5) Penentuan indeks dilakukan untuk menentukan nama 
jenis arsip atau kata tangkap ( caption) atau kata kunci 
(keyword ) sesuai dengan materi arsip. 
(6) Indeks dapat berupa nama orang, nama organisasi, nama 
wilayah, nama benda, nomor, dan subjek atau masalah. 
 
-13- 
 
(7) Penentuan kode dilakukan berdasarkan kelompok subjek, 
sub subjek, dan sub-sub subjek yang berupa gabungan 
huruf dan angka. 
(8) Pembuatan label dilaksanakan pada sekat penunjuk 
(guide), folder/map, dan peralatan penyimpan arsip 
lainnya dilaksanakan secara konsisten. 
(9) Pembuatan tunjuk silang dilaksanakan untuk 
menghubungkan berkas yang satu dengan berkas lain 
yang memiliki keterkaitan informasi. 
(10) Penempatan arsip dilakukan sesuai dengan lokasi 
atau kelompok subjeknya.