Apa saja yang diatur dalam Pasal 7 PERATURAN BUPATI  KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 11.C Tahun 2020?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI  KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 11.C Tahun 2020 tentang TANDA DAFTAR PETERNAKAN RAKYAT, BAB IV - TATA CARA MEMPEROLEH TDPR, Pasal 7 menetapkan:

(1) Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan 
kegiatan peternakan rakyat wajib mengajukan 
permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk 
mendapa tkan TDPR dengan format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini . 
(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala 
Dinas dalam hal penandatanganan TDPR. 
(3) Setiap orang atau Badan Usaha yang mengajukan 
pendaftaran usaha Peternakan Rakyat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai 
berikut: 
a. fotokopi pendirian Badan Usaha kecua li untuk 
kepemilikan perorangan; 
b. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(SPPLH) dari perangkat daerah yang melaksanakan 
urusan di bidang lingkungan hidup; 
c. persetujuan dari tetangga atau lingkungan tempat 
lokasi peternakan yang berbatasan langsung dengan 
usaha peternakan yang diketahui oleh Ketua Rt, 
Ketua RW, Dukuh dan Kepala Desa/Lurah; 
d. rekomendasi tertulis dari Camat; 
e. lokasi berada pada lahan pertanian; 
f. letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah 
sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan 
topografi, sehingga kotoran dan limbah tidak 
mencemari lingkungan; 
g. tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum 
setempat; 
h. mendapat persetujuan p emilik tanah disekitarnya 
dengan radius paling sedikit 150 (seratus lima puluh) 
meter dari lokasi usaha dan diketahui oleh ketua Rt, 
Dukuh, Pemerintah Desa, dan Camat setempat; 
i. fotokopi KTP pemilik/ penanggung jawab; 
j. pas foto warna penanggungjawab ukuran 4x 6 
sebanyak 2 lembar ; 
k. surat rekomendasi dari Dinas ; 
l. status lahan; 
m. denah lokasi tempat usaha ; dan 
n. surat kuasa bagi yang diwakilkan.