Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BANTUL Nomor 28 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANTUL Nomor 28 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 65 TAHUN 2021, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 
sasaran atau tujuan Perangkat Daerah sebagai penjabaran strategis 
Perangkat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan 
kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 
2. Dokumen Perencanaan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 
3 Kabupaten Bantul yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daera h dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu 
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah . 
4. Evaluasi kinerj a PD adalah penilaian atas kesesuaian antara perencanaan, 
pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi berdasarkan kriteria yang 
ditetapkan . 
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra 
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah unt uk periode 5 (lima) 
tahun. 
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah 
dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. 
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memu at kebijakan bidang 
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 
untuk periode 1 (satu) tahun. 
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal angga ran 
yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam 
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum 
disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul. 
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disebut DPA adalah 
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 
10. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi 
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan 
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi PD. 
11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan 
oleh Perangkat Daerah untuk mendukung tercapainya hasil ( outcome ) suatu 
program. 
 
 
 
 
 
12. Sub kegiatan ada lah bagian dari program kegiatan yang dilaksanakan oleh 
4 satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran 
terukur pada suatu program kegiatan dan terdiri dari sekumpulan tindakan 
pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sum ber daya manusia), 
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari 
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan ( input ) 
untuk menghasilkan keluaran ( output ) dalam bentuk barang/jasa. 
13. Rencana Operasional Pelaksan aan Kegiatan yang selanjutnya dis ingkat 
ROPK adalah penjabaran lebih lanjut tentang rencana pelaksanaan kegiatan 
yang dibagi menurut tahapan pelaksanaannya dan menunjukkan target 
perkembangan capaian fisik dan keuangan tiap tahapannya. 
14. Daerah adalah Kabupa ten Bantul. 
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
16. Bupati adalah Bupati Bantul. 
17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjut nya disebut 
Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Bantul. 
18. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. 
19. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya 
disingkat B PKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan 
Aset Daerah Kabupaten Bantul. 
20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disingkat 
DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupa ten 
Bantul. 
21. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten 
Bantul. 
22. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang dan 
Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. 
 
2. ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :