Apa substansi hukum dari Pasal 8 PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor G3 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor G3 Tahun 2021 tentang PROSEDUR TETAP PENANGANAN KEADAAN DARURAT, khususnya BAB IV - SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN, Pasal 8, adalah:

(1) Berdasarkan Surat Pemyataan Keadaan Darurat dan/atau Surat 
Keputusan Keadaan Darurat, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati 
tentang pengeluaran dana BTI yang direkomendasikan oleh BPBD. 
(2) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengeluaran dana BTI 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKD menyalurkan dana sesuai 
dengan RAB yang diajukan oleh Perangkat Daerah Teknis Terkait dan 
telah disetujui oleh Tim Penilai. 
(3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi 
dokumen sebagai berikut: 
a. surat pemyataan keadaan darurat dan/ atau surat keputusan 
keadaan darurat oleh Bupati; 
b. surat pemyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sampai 
dengan selesai dari Perangkat Daerah Teknis Terkait; 
c. rekomendasi dari Kepala Pelaksana BPBD; 
d. proposal permohonan dari Perangkat Daerah Pengusul; 
e. nota dinas kajian teknis dari Tim Penilai; 
f. RAB yang disusun oleh Perangkat Daerah Teknis Terkait dan telah 
disetujui oleh Tim Penilai; dan 
g. fakta integritas yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah Teknis 
Terkait.