Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 30 Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 30 Tahun 2022 tentang KETENTUAN EKSPOR CRUDE PALM OIL, REFINED, BLEACHED AND, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Barang adalah setiap benda , baik berwujud maupun 
tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, 
baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, 
dan dapat dipe rdagangkan, dipakai, digunakan , atau 
dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. 
2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari 
daerah pabean. 
3. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau 
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 
maupun buka n badan hukum, yang melakukan Ekspor. 
4. Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached 
and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and 
Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil yang 
selanjutnya disebut PE adalah persetujuan yang 
digunakan sebagai izin untuk melakukan Ekspor Crude 
Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, 
Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used 
Cooking Oil . 
5. Sistem Indonesia National Single Window yang 
selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik 
yang me ngintegrasikan sistem dan/atau informasi 
berkaitan dengan proses penanganan dokumen 
kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen 
- 4 - 
 perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, 
dan dokumen lain, yang terkait dengan Ekspor dan/atau 
Impor, yang menjamin keam anan data dan informasi 
serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem 
internal secara otomatis. 
6. Sistem INATRADE adalah sistem pelayanan terpadu 
perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang 
dilakukan secara daring melalui portal 
http://inatrade.ke mendag.go.id . 
7. Aplikasi Minyak Goreng Curah Rakyat adalah aplikasi 
produksi dan distribusi minyak goreng curah dengan 
harga eceran tertinggi (HET) yang terdaftar di 
Kementerian Perdagangan . 
8. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang 
meliputi wilay ah darat, perairan dan ruang udara di 
atasnya, serta tempat -tempat tertentu di zona ekonomi 
eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku 
Undang -Undang Kepabeanan. 
9. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang 
selanjutnya disingkat KPBPB adal ah suatu kawasan yang 
berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga 
bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan 
nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai , 
yang terdiri dari Batam, Bi ntan, Karimun, dan Sabang. 
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perdagangan. 
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan 
Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.