Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 46 Tahun 2021.
Redaksi dari NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 46 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Kota adalah Kota Bandar Lampung. 
 
 
6 
 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota 
sebagaimana unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi Kewenangan Daerah Otonom. 
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kota Bandar Lampung. 
5. Peraturan adalah Peraturan Walikota 
Bandar Lampung. 
6. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota 
Bandar Lampung. 
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga 
Kerja Kota Bandar Lampung. 
8. Unit Pelaksana Teknis Selanjutnya disingkat 
UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis pada 
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung. 
9. Tenaga Kerja adalah Setiap orang yang 
mampu melakukan pekerjaan guna 
menghasilkan barang atau jasa untuk 
memenuhi kebu tuhan sendiri maupun 
masyarakat. 
10. Antar Kerja Lokal (AKL) adalah penempatan 
tenaga kerja antar kabupat en/kota dalam 1 
(satu) provinsi. 
11. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) adalah 
penempatan tenaga kerja antar provinsi 
dalam wilayah Republik Indonesia. 
12. Antar Kerja Antar Negara (AKAN) adalah 
penempatan tenaga kerja di luar negeri. 
13. Informasi Pasar Kerja adalah keterangan 
mengenai karakteristik kebutu han dan 
persediaan tenaga kerja. 
14. Pemagangan adalah bagian dari sistem 
pelatihan kerja yang diselenggarakan secara 
terpadu antara pelatihan di lembaga 
pelatihan dengan bekerja secara langsung di 
bawah bimbingan dan pengawasan 
instruktur atau pekerja/buruh yang lebih 
berpengalaman dalam proses produksi 
barang dan/ jasa di perusahaan. 
15. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan 
untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, 
serta mengembangkan kompetensi kerja, 
produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja 
pada tingkat keterampi lan dan keahlian 
tertentu sesuai dengan jenjang dan 
kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 
7 
 16. Hubungan Industrial adalah hubungan 
semua pihak yang terkait atau 
berkepentingan atas proses produksi baran g 
atau jasa di suatu perusahaan. 
17. Serikat Pekerja adalah organ isasi yang 
dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja baik di 
perusahaan maupun di luar perusahaan 
yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, 
demokratis, dan bertanggungjawab guna 
memperjuangkan, membela serta 
meningkatkan keseja hteraan pekerja dan 
keluarganya. 
18. Per aturan Perusahaan (PP) adalah peraturan 
yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan 
yang di dalamnya memuat syarat- syarat 
kerja dan tata tertib. 
19. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah 
kesepakatan secara tertulis dengan 
menggunakan bahasa Indonesia yang dibuat 
secara bersama- sama antara pengusaha atau 
beberapa pengusaha dengan organisasi 
serikat pekerja/gabungan organisasi serikat 
pekerja yang sudah terdaftar pada instansi 
yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan. 
20. Produktivitas Tenaga Kerja adalah tingkat 
kemampuan tenaga kerja dalam 
menghasilkan produk. 
21. Standardisasi adalah penyesuaian bentuk 
(ukuran, kualitas dan sebagainya) dengan 
pedoman/standard yang telah ditetapkan. 
22. Kompetensi adalah kemampuan untuk 
melaksanakan atau melakukan suatu 
pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan 
dan pengetahuan serta didukung oleh sikap 
kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. 
23. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 
disingkat ASN adalah Pegawai Negeri 
Sipildan Pegawai Pemerintah Dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Bandar 
Lampung. 
24. Jabatan Fungsional adalah sekelompok 
jabatan yang berisi fungsi dan tugas 
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 
25. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN 
yang menduduki Jabatan Fungsional pada 
Instansi Pemerintah. 
8 
 26. Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah 
keseluruhan upaya-upaya untuk 
meningkatkan efisiensi, efektivitas dan 
derajat profesionalisme menyelenggarakan 
tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian 
yang meliputi perencanaan, pengadaan, 
pengembangan kualitas, penempatan, 
promosi, penggajian, kesejahteraan dan 
pemberhentian Aparatur Sipil Negara. 
27. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya 
disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana 
Teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung. 
28. Jabatan Fungsional yang selanjutnya di 
sebut JF adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan 
pelayanan fungsional yang berdasarkan 
pada keahlian dan keterampilan tertentu. 
29. Kelompok Jabatan Fungsional adalah 
Kelompok Jabatan Fungsional Dinas 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kota Bandar Lampung.