Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 10 KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA Nomor 48 Tahun 2004.
Redaksi dari KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA Nomor 48 Tahun 2004 tentang PETUNJUK PELAKSAN AAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMAL AYA NOMOR 2, pada BAB VI - KEW ENANGAN PENGELOLAAN, Pasal 10 menjelaskan:

Permohonan fatwa pengarahan lokasi untuk kegiatan pembangunan 
pemerintahan, perkantoran, industri, perumahan yang dibangun oleh 
developer atau pengembang, perdagangan, pertanian, 
kepariwisataan, sosial dan kegiatan pembangunan lainnya, maka 
pengelolaannya dilaksanakan oleh BAPED A.