Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 14 Tahun 2021 Pasal  15?
Dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 14 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  15 mengatur sebagai berikut:

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban 
Perdagangan Orang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. 
(2) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban 
Perdagangan Orang mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Kepala Bi dang Rehabilitasi Sosial lingkup 
rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 2), Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan 
Korban Perdagangan Orang menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan lingkup rehabilitasi sosial 
tuna sosial dan korban perdagangan orang; 
b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup rehabilitasi sosial 
tuna sosial dan korban perdagangan orang; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup rehabilitasi 
sosial tuna sosial dan korban rerdagangan orang; 
d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup rehabilitasi 
sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 
dan Korban Perdagangan Orang adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan 
kinerja lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan 
Korban Perdagangan Orang ; 
b. membina … 
26 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
 b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar 
tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 
c. menyusun bahan kebijakan lingkup rehabilitasi sosial 
tuna sosial dan korban perdagangan orang; 
d. melaksanakan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban 
perdagangan orang di luar panti dan/atau Lembaga; 
e. melaksanakan layanan kedaruratan bagi P PKS; 
f. mengelola data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS 
(ODHA) dan korban penyalahgunaan Napza; 
g. melaksanakan rehabilitasi sosial bagi korban tindak 
kekerasan; 
h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai 
dengan kewenangannya; 
i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban 
kepada atasan; dan 
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan tug as dan fungsinya. 
 
Bagian Kelima 
Bidang Pemberdayaan Sosial