Apa norma yang terkandung dalam Pasal 4 PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 1 Tahun 2009?
Substansi PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 1 Tahun 2009 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TASIKMALAYA, khususnya , Pasal 4, memuat:

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 
a. Penerimaan sejumlah Rp. 27.355.379.000,­ 
b. Pengeluaran sejumlah Rp 2.018.710.000,­ 
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf a terdiri dari 
jenis pembiayaan : 
a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran 
Tahun Anggaran sebelumnya 
(SiLPA) sejumlah Rp. 25.039.500.000,­ 
b. Pencairan dana cadangan 
sejumlah Rp. 0,­ 
c. Hasil penjualan kekayaan daerah 
yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,­ 
d. Penerimaan pinjaman daerah 
sejumlah Rp. 0,­ 
e. Penerimaan kembali pemberian 
pinjaman sejumlah Rp. 2.315.879.000,­ 
f. Penerimaan piutang daerah 
sejumlah Ro. 0,­ 
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis pembiayaan ; 
a. Pembentukan dana cadangan 
eelrdah Rp. 0,­ 
b. Penyertaan modal (investasl) 
Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 2.000.000.000,­ 
c. Pembayaran pokok utang 
sejumlah Rp. 18.710.000,­ 
d. Pemberian pinjaman daerah 
sejumlah Ro. 0,­ 
e. Keglatan Lan]utan Tahun Lalu Rp. 0,­ 
Ringkasan APBD; 
Ringkasan APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 
Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; ' Ill Lampiran Pasal 5 
Uralan lebih tan/ut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan baglan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari : 
1. Lampiran L 
2. Lampiran IL 
3. 
 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11, 
12. 
13. Lampiran 
Lampiran 
Lampiran 
Lampiran 
Lampiran 
Lampiran 
Lampiran 
Lampiran 
Lampiran V Rekapitulasi Belanya Laeran untuK resetataa 
dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah 
dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaar 
Keuangan Negara; 
VI Daftar Jumlah Pegawai Per golongan dan 
Per Jabatan; 
VII Daftar Piutang Daerah; 
VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 
IX Daftar Perkiraan Penambahan dan 
Pengurangan Aset Tetap Daerah; 
X Daftar perkiraan penambahan dan 
pengurangan aset lainnya; 
XI Dattar kegiatan-kegiatan tahun anggaran 
sebelumnya yang belum diselesaikan dan 
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 
ini; 
XII Daftar dana cadangan daerah; dan 
XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.