Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KUTAITIMUR Nomor 74 Tahun 2021 Pasal 3?
Dalam PERATURAN BUPATI KUTAITIMUR Nomor 74 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA, BAB I - KETENTUANUMUM, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis
dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengembangan Destinasi Pariwisata.
- 10-
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pengembangan Destinasi Pariwisata rnenyelenggarakan tugas;
a. penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang pengembangan
destinasi pariwisata;
b. perumusan kebijakan dalam bidang pengembangan destinasi pariwisata;
c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang pengernbangan destinasi
pariwisata;
d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis dalam seksi obyek wisata;
e. perumusan bahan pembinaan, birnbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis dalam seksi produk wisata; dan
f.perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendaliandanpengaturan
teknis dalarn seksi destinasi wisata.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (3), Bidang
Pengernbangan Destinasi Pariwisata rnenyelenggarakan fungsi :
a. mengkoordinir penyusunan rencana program Zkegiatan jangka pendek dan
menengah dilingkup bidang pengembangan destinasi pariwisata;
b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala;
c. melaksanakan rapat koordinasi dengan segenap stakeholder, dalam rangka
pengembangan destinasi pariwisata;
d. rnengkoordinir penyusunan peta rencana pengernbangan destinasi
pariwisata;
e. mengkoordinir penyusunan rencana induk pengernbangan pariwisata daerah;
f.merurnuskan bahan kebijakan bidang pengembangan destinasi pariwisata
daerah;
g. menyusun bahan pengembangan sistem informasi kepariwisataan:
h. menginventarisir kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan
kabupaten dalam penerapan standarisasi bidang pengembangan destinasi
pariwisata;
1.memantau pelaksanaan penggalian potensi dan pengembangan destinasi
pariwisata;
J.memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang
tugasnya;
k.menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
1.melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, araban, dan penilaian
kinerja bawahan;
- 11 -
m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 4
Bidang Pemasaran dan Industri Pariwisata
Pasa18
(1) Bidang Pemasaran dan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Pemasaran dan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis
dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pemasaran dan Industri Pariwisata.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pemasaran dan Industri Pariwisata mempunyai tugas;
a. penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang pemasaran dan
kerjasama;
b. perumusan kebijakan dalam bidang pemasaran dan kerjasama;
c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang pemasaran dan industri
pariwisata;
d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis dalam seksi promosi budaya dan pariwisata;
e. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis dalam seksi informasi pariwisata; dan
f. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis dalam seksi industri pariwisata.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang
Pemasaran dan Industri Pariwisata mempunyai fungsi;
a. menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan jangka pendek dan
menegah bidang pemasaran dan industri pariwisata sebagai acuan
pelaksanaan kegiatan;
b. merumuskan bahan kebijakan di bidang pemasaran dan industri pariwisata;
- 12 -
c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
di lingkup bidang pemasaran dan industri pariwisata;
d. merencanakan kerjasama dengan perguruan tinggi, instansi pemerintah
terkait dan swasta dalam rangka pemasaran pariwisata;
e. merencanakan dan mensinergikan pembuatan event-event untuk
meningkatkan kunjungan wisata;
f.menyusun kalender event pariwisata dalam Daerah, luar Daerah dan luar
negeri;
g. memantau proses penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pemasaran
dan industri pariwisata;
h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang
tugasnya;
l.menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan:
j. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian
kinerja bawahan; dan
k.melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Bidang Ketjasama dan Usaha Jasa
Pasa19
(1) Bidang Kerjasama dan Usaha Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf e dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung pada Kepala Dinas;
(2) Bidang Kerjasama dan Usaha Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan kebijakan dibidang Kerjasama dan Usaha Jasa;
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Kelembagaan Kerjasama dan Usaha Jasa tugas;
a. penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang kerjasama dan
usahajasa;
b. perumusan kebijakan dalam bidang kerjasama dan usaha jasa;
- 13 -
c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang kerjasama dan usahajasa;
d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis dalam seksi usaha jasa pariwisata;
e. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis dalam seksi kerjasama pariwisata; dan
f.perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis dalam seksi bimbingan pariwisata.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Kelembagaan Kerjasama dan Usaha Jasa menyelenggarakan fungsi;
a. mengkoordinir penyusunan rencana program / kegiatan jangka pendek dan
menengah dilingkup bidang kerjasarna dan usahajasa;
b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan programjkegiatan dilingkup bidang
kerjasama dan usaha jasa;
c. memberi rekomendasi untuk ijin industri dan usaha jasa pariwisata;
d. melaksanakan pembinaan dan pelatihan pada industri dan usaha jasa
pariwisata;
e. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang
tugasnya;
f.menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
g. melakukan pembagian tugas, pernbinaan, motivasi. arahan, dan penilaian
kinerja bawahan; dan
h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah