Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 12 Tahun 2016?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 12 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, khususnya BAB IX - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 5, memuat:

Huruf a 
 Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan 
dan Potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan 
Perangkat Daerah didasarkan pad a volume beban tugas untuk 
melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban 
tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan. 
 Huruf b 
 Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan 
Perangkat Daerah ditentukan berda sarkan perbandingan tingkat 
daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. 
 Huruf c 
 Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan 
Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat 
guna dan berdaya guna. 
 Huruf d 
 Yang dimak sud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah 
pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan 
fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah 
dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan 
pada lebih dari satu Perangkat Da erah. 
 Huruf e 
 Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan 
jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat 
Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja 
bawahan. 
 Huruf f 
 Yang dimaksud dengan asas “tata k erja yang jelas” adalah 
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja 
pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, 
baik vertikal maupun horizontal. 
 Huruf g 
 Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan 
tugas da n fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada 
Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas 
dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan 
perundang -undangan setelah Peraturan Pemerintah ini 
ditetapkan.