Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 4 Tahun 2021 tentang PENGALOKASIAN ALOKA SI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 202 1, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. 
- 4 - 
 
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, 
adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggar an Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di 
wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh 
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani 
sebagian urusan otonom i daerah, dan menyelenggarakan tugas umum 
pemerintahan. 
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
7. Pemerintah D esa adalah Kepala Desa dibantu P erangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari 
dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang diserahkan kepada Pemerintah 
Desa secara adil dan merata untuk mendanai kebutuhan desa dalam 
rangka melaksanak an urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
desa. 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB -Desa, 
adalah anggaran tahunan dari program pemerintah dan pembangunan 
Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka -angka rupiah, yang 
mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi 
belanja Desa. 
10. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal 
dari Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, 
bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh 
Kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah 
Kabupaten, dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman desa. 
 
 
- 5 -