Menurut PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 53 Tahun 2019, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 53 Tahun 2019 tentang KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka 
Barat. 
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat . 
4 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten 
Bangka Barat. 
5. SekretarisDaerah adalah Sekretaris Daerah k abupaten Bangka 
Barat. 
6. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat 
UKPBJ adalah BagianPengadaanBarang dan JasaSekretariat 
Daerah PemerintahKabupaten Bangka Barat . 
7. Personel UKPBJ adalah 
semua pegawaistrukturalmaupunfungsional yang berada di 
UKPBJ dankelompokkerjapemi lihan tekaitdenganpengadaanbara
ng/jasa yang memilikiatau yang 
belummemilikiSertifikatKeahlianPengadaanBarang/Jasa yang 
melaksanakandanmembantupengadaanbarang/jasa . 
8. Pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk 
memperoleh barang/jasa yang dimulai da ri tahapan 
perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya 
seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 
9. Kode Etik adalahpedoman, sikap, perilaku, tulisan, dan ucapan 
pegawaidalam melaksanakan tugas pokok dan 
fungsipengadaan barang/jasa. 
10. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perseorangan 
yang memiliki kemampuan untuk menyediakan 
barang/pekerjaan konstruksi/ di bidang jasa konsultasi/ jasa 
lainnya. 
11. Pengelola pengadaan barang/jasa adalah semua personil 
terkait dengan pengadaan barang/jasa yang memiliki atau 
yang belum memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan 
Barang/Jasa yang melaksanakan dan membantu pengadaan 
barang/jasa. 
12. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak 
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat 
diperdagangkan, di gunakan atau dimanfaatkan pengguna 
barang. 
13. Jasa adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan 
keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang 
mengutamakan adanya olah pikir dan keterampilan dalam 
suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di du nia usaha 
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 
5 14. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan 
guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran 
kode etik yang didengar, dilihat dan dialami sendiri. 
15. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan atau tertulis 
yang disertai pemintaan oleh pihak yang berkepentingan 
kepada kepala BPBJ yang berwenang untuk dilkukan 
pemeriksaan terhadap personil yang diduga telah melakukan 
pelanggaran kode etik. 
16. Temuan adalah pelanggaran yang ditemukan oleh kepala 
UKPBJ, pengelola pengadaan barang/jasa atau pihak lain.