Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 45 Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 45 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dalam 
hal ini Pemerintah Kabupaten Cirebon. 
3. Bupati adalah Bupati Cirebon. 
4. Dinas adalah Dinas Koperasi dan U saha Kecil dan Menengah 
Kabupaten Cirebon. 
5. Kepala Din as adalah Kepala Dinas Koperasi dan U saha Kecil 
dan Menengah Kabupaten Cirebon. 
6. Pengelola adalah Pegawai yang membidangi program 
pemberdayaan usaha mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon. 
7. Rekrutmen adalah serangkaian aktivitas untuk mencari 
konsultan pendamping dengan motivasi, kemampuan, keahlian 
dan pengetahuan yang diperlukan. 
8. Tim seleksi adalah tim yang terdiri dari akademisi dan 
praktisi/profesional, untuk melakukan rekrutmen dan seleksi 
calon konsultan pendamping. 
9. Instansi terkait adalah lembaga atau instansi yang berkaitan 
dengan pemberdayaan dan pengembangan UMKM . 
10. UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang 
merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, 
Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah. 
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 
usaha mikro. 
12. Usaha start up adalah usaha mikro yang baru berjalan dalam 
melakukan kegiatan usaha. 
13. Usaha scale up adalah usaha mikro yang sudah tumbuh dan 
berkembang. 
14. Standar produk adalah panduan yang dapat dipergunakan 
dalam proses produksi. 
15. Pendampingan adalah proses peningkatan produktivitas dan 
daya saing usaha mikro melalui bimbingan, konsultasi dan 
advokasi yang dilakukan oleh konsultan pendamping. 
16. Konsultan Pendamping adalah orang yang memiliki kompetensi 
pendampingan dalam memberikan pelayanan terhadap pelaku 
usaha mikro yang meliputi fasilitasi, advokasi, edukasi, 
bimbingan, konsultasi dan pendampingan serta melaksanakan 
tugas dan fungsi pendampingan terhadap usaha mikro. 
1 7. Business Development Service yang selanjutnya disingkat BDS 
adalah kegiatan untuk mengoptimalkan program 
pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dalam 
meningkatkan daya saing, peningkatan pelaku usaha menjadi 
wirausaha serta peningkatan omset usaha mikro.