Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI GOWA Nomor 9 Tahun 2018 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI GOWA Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

PEMB IAYAA N 
SISTEMA TIS 
Dengan Peraturan Bupa ti ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Gowa. 
2. Pemerin tah Daerah adalah Bupa ti sebag ai unsu r 
penyelenggar a Peme rintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan peme rintah an yang men jadi 
kewenangan daerah otonom . 
3. Bupati adalah Bupati Gowa 
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 
deng an nama lain, selan jutn ya disebut Desa, adalah 
kesat uan masyarakat hukum yang memili ki batas 
wilayah yang berwenan g untuk men gatur dan 
men gurus urusan peme rintahan, kepen tingan 
mas yaraka t setemp at berd asarkan prakarsa 
mas yarakat , hak asal usu!, dan hak tradision al yang 
diakui dan dihormati dalam system Negara Kesatuan 
Republik Indonesia . 
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebag ai 
peran gkat Daerah Kabupaten /Kota dalam wilayah kerja 
Kecama tan, dalam rangka pelayanan publik atau 
pelayanan masyarakat yang baik ataupun yang 
berkuali tas yaitu melalui pelayanan prima . 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999 tentang 
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai 
atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3643); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 
9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang 
Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18) 
10. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 
Tahun 2017 ten tang Percepatan Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap; 
Memperhatikan: Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri 
Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V /2017, 
Nomor: 590-3167A Tahun 2017, 34 Tahun 2017 
tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap. 
MEMUTUSKAN : 
MENETAPKAN PERATURAN 
PERSIAPAN 
LENG KAP BUPATI TENTANG 
PENDAFTARAN TANAH