Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam BUPATI MUNA BARA T, Nomor m Tahun 2016 Pasal 2?
Dalam BUPATI MUNA BARA T, Nomor m Tahun 2016 tentang Konfirm asi Status Wajib Pajak Dalam, Pasal 2 mengatur sebagai berikut:

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu melakukan KSWP ke Kantor Pajak di daerah baik 
melalui sistem informasi maupun menggunakan aplikasi sebelum 
memberikan layanan publik tertentu. 
(2) DPMPTSP melakukan KSWP untuk memperoleh keterangan status 
WPdan SKL. 
(3) Jenis-jenis Layanan publik tertentu dalam hal perizinan dimuat 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bu pati ini. BAB II 
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 
8. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau. 
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan.Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna 
Bar at. 
10. Surat Keterangan Lunas yang selanjutnya di singkat SKL 
adalah keterangan atau informasi yang cliberikan oleh KPP 
Pratama yang menyatakan bahwa wajib pajak telah melunasi 
pembayaran tunggakan. pajak yang terutang dalam rangka 
pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu yang 
mensyaratkan kewajiban berpajak. identitas wajib pajak dalam tanda pengenal diri dan atau 6. Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka 
pelaksanaan konfirm.asi status Wajib Pajak atas layanan publik 
tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu. 
7. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP 
adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana 
dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai 
1,. 
r . ., • j • 
L_-. SJJ:1 it] Jt'.{!J' 1~~T /\i:-]J ~1\J i:CLfi~·~1J.~rr. 
I ... . . . 
:l.f tnL1J.; n '.:-;; \ ~J DflJD:.i~"?.1 · j 
·r • .,-y .. r·r· .-.., ·r·, .- .( T ,· 
.·,., ;.":1.: .! .·., L) -i.(} .. ::,. 
u u.:J 1~:(,;·:·L::r{ :1t,U'T~~uh i/t(;\~' ,.:·:;_:f.~·\SJj :~: 3 .. ~··'f<< :.J ;·?/~I; ·.·:!)_] ·~~ ff 1 ~(~.~- . ,.t 1T:; ~ :, 
l ::-(A:) i."21:.1 l ;-:: n )m{ 
, :.: '.-; r I :<::; I\\ ·~· ::,~.:.;::Gp;·_; r <i ~- i J /.l· ·:~~;:tr:; 
' : -. ·: . . ,·. ·..: :FFi 1'.:1 L-,~t! 
I 
... ; !:: ~ u ~t.J_.} _f·'.·/r;:_- ? '.~i -:)~:\:l~t1 .-- :JJ::···7.;:~~r l .. 
! ; T: .J "· ..... I 
b .. ;,C i.l{; r:., >: :J'):)'r>ff3'": b,;~~:U(.nJm.J :qr:rbru. 
r:r!!:)f.,? 
DPMPTSP dapat memberi kan layanan pu blik tertentu sebagaiman a 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kepada pem ohon apabila pemohon dapat 
menunjukan dokumen seba gai berikut: Pasal 6 BAB IV 
DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERI AN 
LAYA NAN PUBLIK TERTENTU Pasal 5 
(1) Konfirmasi Status Waji b Pajak sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 2 
dilakukan melalui website Direktora t Jenderal Pajak 
(b:.ttp:// ex. I. Pajak.go. id). 
(2) Penyediaan aplikasi sistem informasi sebagaiman a dimaksud pada 
dilak ukan oleh Direktor at Jenderal Pajak. Pasal 4 
(1) Peneli tian dilakukan dengan menggunakan sistem inform asi/aplikasi 
yang telah disediakan Direktora t Jender al Pajak , setelah wajib pajak 
mengajukan permohon an izin ke DPMPT SP. 
(2) Dalam hal hasil KSWP tersebut dinyatakan status valid, maka 
DPMPTSP dapat mem berikan layanan publik tertentu sepanj ang 
memenuhi persyaratan lain yang ditetap kan. 
(3) Dalam hal hasil KSWP tersebut dinyatakan status tidak valid, maka 
DPMPTSP tidak dapa t memb erikan layanan publik dalam hal 
perizinan. BAB III 
TATA CARA PEN ELITIAN TERHADAP PEMENUHAN 
KEWA JIBAN PAJAK DAERAH Pasal 3 
Selain melakukan konfirma si status wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), DPMPTSP dapat melakukan penelitian terhadap 
pemenuhan kewa jiban pajak daerah dari pem ohon layanan tertentu.