Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 05/X/PB/2011 Tahun 2011?
Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 05/X/PB/2011 Tahun 2011 tentang penataan dan pemerataan guru Aparatur, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom . 
3. Bupati adalah Bupati Cirebon. 
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten 
Cirebon. 
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon . 
6. Satuan pendidikan adalah unsur pelaksana tugas layanan 
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur 
formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 
7. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas 
merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 
menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan 
pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat , terutama bagi pendidikan pada perguruan tinggi. 
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 
mendidik , mengajar , membimbing, mengarahkan , melatih , 
menilai , dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 
anak usia dinijalur pendidikan formal, pendidikan dasar , dan 
pendidikan menengah . 
9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang 
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 
penyelenggaraan pendidikan. 
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 
pemerintah. 
11. Penataan guru Aparatur Sipil Negara adalah proses menata 
ulang agar rasio , kualifikasi akademik, distribusi , dan 
komposisi guru ASN sesuai dengan kebutuhan riil masing­ 
masing satuan pendidikan. 
12. Penataan tenaga kependidikan Aparatur Sipil Negara adalah 
proses menata ulang rasio, kualifikasi akademik, distribusi 
dan komposisi tenaga kependidikan ASN sesuai dengan 
- 4 - MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN 
GURU PEG AW AI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON. Menetapkan 
kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan. 
13. Guru Aparatur Sipil Negara yang selanjutn ya disebut guru 
ASN adalah guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil 
pada taman kanak-kanak , sekolah dasar, dan sekolah 
menengah pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
Daerah. 
14. Pemindahan guru Aparatur Sipil Negara adalah proses 
penugasan guru antar satuan pendidikan , antar jenjang , 
antar jenis pendidikan , antar kabupaten/kota, dan antar 
provinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang 
berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal 
yang bersangkutan. 
15. Komposisi guru adalah perbandingan jumlah guru dalam 
satuan pendidikan sesuai dengan rombongan belajar atau 
mata pelajaran yang diampu sesuai dengan kebutuhan riil 
masing-rnasing satuan pendidikan . Suatu satuan pendidikan 
harus memiliki guru kelas , guru mata pelajaran , guru 
bimbingan dan konseling atau konselor sesuai dengan 
kurikulum yang berlaku. 
16. Guru kelas adalah guru yang mempun yai tugas , tanggung 
jawab, wewenang , dan hak secara penuh dalam proses 
pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di 
taman kanak-kanak, sekolah dasar dan satuan pendidikan 
formal yang sederajat. 
17. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempun yai tugas , 
tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam 
proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu 
pada satuan pendidikan formal , dalam jenjang pendidikan 
sekolah menengah pertama (SMP) serta guru mata pelajaran 
pendidikan jasmani dan kesehatan , dan guru pendidikan 
agama , pada jenjang pendidikan sekolah dasar (SD), termasuk 
Guru mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh masing­ 
masing satuan pendidikan berdasarkan kebijakan tiap 
daerah. 
18. Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah guru yang 
mempun yai tugas, tanggung jawab , wewenang , dan hak 
secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling 
terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan formal 
padajenjang pendidikan sekolah menengah pertama. 
19. Kekurangan guru adalah kondisi jumlah guru yang ada pada 
satuan pendidikan tersebut lebih sedikit dari yang 
dibutuhkan . 
20. Kekurangan tenaga kependidikan adalah kondisi jumlah 
tenaga kependidikan yang ada pada satuan pendidikan 
tersebut lebih sedikit dari yang dibutuhkan. 
21. Kelebihan guru adalah kondisi jumlah guru yang ada pada 
satuan pendidikan tersebut lebih banyak dari yang 
dibutuhkan . 
22. Kelebihan tenaga kependidikan adalah kondisi jumlah tenaga 
kependidikan yang ada pada satuan pendidikan tersebut lebih 
banyak dari yang dibutuhkan. 
23. Alih fungsi/profesi guru adalah memindahkan guru pada 
- 5 - 
- 6 - Pasal 4 
(1) Jumlah rombongan belajar dihitung dengan membagi jumlah 
siswa pada masing-masing tingkat sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Pasal 3 
Perhitungan kebutuhan guru dilakukan dengan berpedoman pada 
petunjuk teknis tentang penataan dan pemerataan guru ASN. Paragraf 2 
Perhitungan Pasal 2 
(1) Perencanaan kebutuhan guru ASN meliputi perumusan 
kebutuhan jenis dan jumlah guru. 
(2) Perencanaan kebutuhan guru ASN sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dilakukan berdasarkan sifat, tugas dan kegiatan 
guru yang digolongkan dalam 3 (tiga) jenis meliputi : 
a. guru kelas ; 
b. guru mata pelajaran; dan 
c. guru bimbingan dan konseling/konselor . 
(3) Perencanaan kebutuhan guru ASN sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dilakukan berdasarkan laporan dari satuan 
pendidikan . 
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi: 
a. jumlah guru sesuai dengan jenis guru sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2); 
b. jumlah peserta didik; 
c. jumlah rombongan belajar; 
d. jumlah jam setiap mata pelajaran yang mengacu pada 
struktur kurikulum yang berlaku. Paragraf 1 
Perencanaan Bagian Kesatu 
Guru suatu jenjang satuan pendidikan ke jenjang satuan 
pendidikan di bawahnya, atau sebaliknya dengan mata 
pelajaran yang sama atau berbeda atau memindahkan guru 
mata pelajaran tertentu ke mata pelajaran lain yang sesuai 
dengan pendidikan strata satu nya.