Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor ópTAHUN Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor ópTAHUN Tahun 2021 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4.Dinas adalah Dinas Komunikasi danInformatika.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika KabupatenLampung Barat.
6.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/ataupenerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,
tulisan, gambar suaradan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atausistem elektromagnetik lainnya.
7. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan
umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu
kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk
kepentingan umum yang struktur fïsiknya dapat berupa tunggal tanpa
simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana
penunjang untuk menempatkan perangkat telekomunikasi.
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha
Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi
Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
9. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi selanjutnya disebut
Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi
dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan
umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan;
10. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak
atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, yaitu harga rata-
rata yang diperoleh dari transaksi jual beliyang teijadi secara wajar. Apabila
tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP
Pengganti;
12. Nilai Jual Objek Pajak Menara Telekomunikasi adalah perhitungan nilai jual
objek pajak konstruksi Menara Telekomunikasi;
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun data
objek dan subjek retribusi, penentuan besamya retribusi yang terutang
sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta
pengawasan penyetorannya;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-
undangan dibidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
15.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan
tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi
yang terutang;
18.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa
bunga dan/ atau denda;
19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran karena jumlah kredit lebih besar daripada retribusi
terutang atau seharusnya tidak terutang;
20.Kedaluwarsa adalah gugur karena lewat waktu;
21.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain.