Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN  PURWOREJO Nomor 7 Tahun 2022, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN  PURWOREJO Nomor 7 Tahun 2022 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom . 
3. Bupati adalah Bupati Purworejo. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 
ditetapkan dengan peraturan daerah. 
5. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban 
pengelolaan keu angan negara/daerah selama suatu periode . 
6. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu 
atau lebih entitas akuntasi yang menurut ketentuan peraturan 
perundang -undangan wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban berupa laporan keuanga n. 
 
 
7. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan 
realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu 
periode . 
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan . 
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang 
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode 
tahun anggaran berkenaan . 
10. Surplus /defisit adalah selisih lebih /kurang antara pendapatan 
daerah dan belanja selama satu peri ode pelaporan . 
11. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 
pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun -tahun 
anggaran berikutnya. 
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran , yang selanjutnya disebut SiLPA, 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran 
anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. 
13. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang 
menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran 
lebih ta hun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
14. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan 
suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas 
pada tanggal tertentu. 
15. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasasi dan /atau 
dimili ki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa 
lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa 
depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah Daerah 
maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, 
termasuk sumber da ya non keuangan yang diperlukan untuk 
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber -sumber daya 
yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 
16. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 
penyelesaiaanya mengakibatkan aliran keluar sumber daya 
ekonomi Pemerintah Daerah. 
17. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang 
merupakan selisih antar aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. 
18. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan 
Daerah menerima sejumlah uang atau menerim a manfaat yang 
bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban 
untuk membayar kembali. 
19. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 
Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat 
dinilai dengan uang sebagai akib at perjanjian atau akibat lainnya 
berdasarkan peraturan perundang -undangan atau akibat lainnya 
yang sah. 
20. Utang Daerah adalah jumah uang yang wajib dibayar Pemerintah 
Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai 
dengan uang berdasarkan per aturan perundang -undangan, 
perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 
21. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai 
kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang 
tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 
22. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh 
manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial 
dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan 
kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat. 
23. Laporan Operasional ad alah laporan yang menyajikan ikhtisar 
sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan 
penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk 
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode 
pelaporan. 
24. Pendapatan -Laporan Operasional adalah hak pemer intah yang 
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 
25. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih . 
26. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas 
sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan 
transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, 
pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama 
periode tertentu . 
27. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan 
informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelap oran 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
28. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau 
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah .