Apa saja yang diatur dalam Pasal 18 PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 11 Tahun 2019?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 11 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA, Pasal 18 menetapkan:

,Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri
menyelenggarakan fungsi :
a.Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan daerah dibidang pembangunan
tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan
industri untuk industri unggulan kabupaten;
b.Penyiapan perumu san ,pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan daerah dibidang pemanfaatan,
jaminan ketersediaan dan penyaluran serta
pembatasan ekspor sumber daya alamo
c.Penyiapan perumu san ,pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan daerah dibidang pengembangan
dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi.
d.Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal20
(1)Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, terdiri atas :
a.Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri
b.Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
c.Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan
Inovasi
5
(2)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh
Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri
Pasal21
(1)Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20ayat (1)huruf a,
melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pembangunan
tenaga kerja industri.
(2)Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20ayat (1)huruf b,mempunyai
melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pernanfaatan,
jaminan ketersediaan danpenyaluran sumber daya alam industri.
(3)Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan
Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20ayat (1)
huruf C, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan
daerah dibidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi
industri, kreativitas dan inovasi untuk industri unggulan
kabupaten.
Bagian Kelima
Bidang Sarana Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri
Pasal22
(1)Bidang Sarana Prasarana Industri dan Pemberdayaan
Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan
daerah dibidang sarana dan prasaran~ industri dan
pemberdayaan industri.
(2)Bidang Sarana Prasarana Industri dan Pemberdayaan
Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.
Pasal23
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam