Apa saja yang diatur dalam Pasal 18 PERATURAN DAERAH KABU PATEN MAGELANG Nomor 21 Tahun 2006?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABU PATEN MAGELANG Nomor 21 Tahun 2006 tentang TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN, Pasal 18 menetapkan:

Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesai Tahun 1945 beserta seluruh amandemennya; 
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jis 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara R epublik Indonesia 
Tahun 1982 Nomor 36) ; 
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomo r 8 Tahun 2005 
(Lembaran Negara Republik 3 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lemba ran Negara Nomor 
4587 ); 
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magel ang Tahun 2004 
Nomor 17 Seri E Nomor 9); 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 
Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7). 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKY AT DAERAH KABUPATEN 
MAGELANG 
dan 
BUPATI MAGELANG 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA 
CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. 
 
 
 
4