Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN ! Nomor 16 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN ! Nomor 16 Tahun 1945 tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDAL1AN INTERN PEMERINTAH, BAB I - KETENTUAN UMUM', Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Gubernur ini yaJng dimaksud dengan: 
1. Provinsi adalah Provinsi Suma'tera Selatan. 
2. Pemerintah Provinsi adalah P�merintah Provinsi Sumatera 
Selatan. 
3. Gubemur adalah Gubernur Sumatera Selatan. ' 4. Sekretaris Daerah Provinsi : adalah Sekretaris Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan. 
5. Inspektur Provinsi adalah lJilspektur 
Selatan. Provinsi Sumatera 
6. Perangkat Daerah Provinsi ! adalah Unsur Pembantu 
Gubemur dan Dewan Perw�lan Rakyat Daerah Provinsi 
dalam menyelenggaraan utusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Provinsi !Sumatera Selatan. ! 
7. lnspektorat Daerah Provinsi i adalah Inspektorat Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan. I 
8. Sadan Pengawasan Keuangap dan Pembangunan yang 
selanjutnya disingkat BPKP! adalah Perwakilan Sadan 
Pengawasan Keuangan ctab Pembangunan Provinsi 
Sumatera Selatan. 
9. Sistem Pengendalian Intern fldalah proses yang integral 
pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus 
menerus oleh pimpinan da'.n seluruh pegawai untuk 
memberikan keyakinan memtdai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan: yang efektif dan efisien, 
keandalan pelaporan keuangdn, pengamanan asct negara, I 
dan ketaatan terhadap peratutan perundangan-undangan. 
10. Sistem Pengendalian Intern ftemerintah yang selanjutnya 
disingkat SPIP adalah Sisterii Pengendalian intern yang 
diselenggarak:an secara ntnyeluruh di lingkungan 
pemerintah pusat dan pemermtah daerah. 
11. Lingkungan Pengendalian adhlah kondisi dalam instansi 
pemerintah yang dapat I mempengaruhi efektivitas 
pengendalian intern. 
-4-
12. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas 
kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian 
tujuan dan sasaran instansi p�merintah. 
13. Kegiatan Pengendalian adal� tindakan yang diperlukan 
untuk mengatasi risiko senta penetapan pelaksanaan 
kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa 
tindakan mengatasi risiko 'telah dilaksanakan secara 
efektif. ' 
14. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat 
digunakan untuk pengambil¥1 keputusan dalam rangka 
penyelenggaraan tugas dan fup.gsi instansi pemerintah. 
15. Komunikasi adalah proses 1 penyarnpaian pesan atau 
Informasi dengan menggunakan simbol atau lambang 
tertentu baik secara langsu?g maupun tidak langsung 
untuk mendapatkan umpan balik. 
16. Pemantauan adalah proses :penilaian kemajuan suatu 
program atau kegiatan dalam ;mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. 
17. Pengawasan Intern adalah se�ruh proses kegiatan audit, 
reviu, evaluasi, pemantauan,
j dan kegiatan pengawasan 
lain terhadap penyelenggaraan, tugas dan fungsi organisasi 
dalam rangka memberikan i keyakinan yang memadai 
bahwa kegiatan telah dilaksc\flakan sesuai dengan tolok 
ukur yang telah ditetapkan i secara efektif dan efisien I 
untuk kepentingan pimpina_i;t dalam mewujudkan tata 
kepemerintahan yang baik. : 
18. Audit adalah proses identifi¼:asi masalah, analisis, dan 
evaluasi bukti yang dilaktlkan secara independen, 
obyektif, dan profesional berd4sarkan standar audit untuk 
menilai kebenaran, kecerma�an, kredibilitas, efektivitas, 
efisiensi, dan keandalan Info�asi pelaksanaan tugas dan 
fungsi instansi pemerintah. ; 
19. Reviu adalah penelaahan ujang bukti suatu kegiatan 
untuk memastikan bahwa ! kegiatan tersebut telah 
dilaksanakan sesuai dengan l{etentuan, standar, rencana, 
atau norma yang telah ditetapk:an. 
20. Evaluasi adalah rangkaian kebatan membandingkan hasil 
atau prestasi suatu kegiataii dengan standar, rencana, 
atau norma yang telah ditetap�an, dan menentukan faktor 
yang mempengaruhi keberha�ilan atau kegagalan dalam . . ' mencapai tuJuan. 
21. Pemantauan Pengendalian ln�ern adalah proses penilaian 
atas mutu kinerja Sistem Pen�endalian Intern dan proses 
yang memberikan keyakinan ! bahwa temuan Audit dan ' Evaluasi lainnya segera ditind�anjuti. 
22. Kegiatan Pengawasan Lainny� adalah rangkaian kegiatan 
pengawasan paling sedikit �erupa sosialisasi mengenai 
pengawasan, pendidikan dan jlatihan, pembimbingan dan 
konsultasi, pengelolaan hasil �engawasan dan pemaparan 
hasil pengawasan sesuai kebufuhan. 
i ! 
-5-
23. Badan Pengawasan Keuangap dan Pembangunan yang 
selanjutnya disingkat BPKP :adalah aparat pengawasan 
intern pemerintah yang i bertugas sebagai unsur 
pembinaan dalam penyelengglu-aan SPlP dan bertanggung 
jawab langsung kepada Presiden. 
24. Maturitas Penyelenggaraan1 SPIP adalah tingkat 
kematangan SPIP dalam me�capai tujuan pengendalian 
yang efektif dan efisien, keai}dalan pelaporan keuangan, 
pengamanan aset negara, i dan ketaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan. 
25. Penilaian Maturitas Peny�lenggaraan SPIP adalah 
penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai 
tujuan pengendalian yang metiputi efektivitas dan efisiensi 
pencapaian tujuan organisksi, keandalan pelaporan 
keuangan, pengamanan as�t negara, dan ketaatan 
terhadap peraturan perundan $-undangan. 
26. Anggaran Pendapatan ctary Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD a,tialah Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Provinsi S�matera Selatan.