Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 14 PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 3 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 3 Tahun 2016 tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI, pada BAB VII - HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI, Pasal 14 menjelaskan:

KPPP wajib melakukan pemantauan dan pengawa san terhadap
penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di
wilayahnya.
KPPPdalam melaksanakan tugas nyadibantu oleh Penyuluh,
dan/atau Petugas Teknis .