Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI SAROLANGUN Nomor 13 Tahun 2022?
Substansi PERATURAN BUPATI SAROLANGUN Nomor 13 Tahun 2022 tentang ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS, khususnya BAB  I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom . 
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewen angan daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Rumah 
Sakit Umum Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan 
Kelurahan . 
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sarolangun. 
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjut nya disingkat SPBE 
adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna 
SPBE. 
7. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksanannya 
pengaturan pengarahan dan penge ndalian dalam penerapan SPBE secara 
terpadu. 
8. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan 
SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang 
berkualitas. 
9. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) a tau beberapa 
fungsi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. 
10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi 
proses bisnis data dan informasi, infrastruktur SPBE , aplikasi SPBE dan 
keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terin tegrasi . 
11. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan 
di pemerintah daerah. 
12. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang 
diterapkan di pemerintah daerah. 
 13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terst ruktur dan saling 
terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah 
daerah masing -masing. 
14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan 
fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, 
komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat 
integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya. 
15. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem 
elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempa tan, 
penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data. 
16. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul 
jaringan dalam suatu organisasi. 
17. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk 
melakukan pertukaran lay anan SPBE. 
18. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan 
prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE. 
19. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan 
secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. 
20. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, 
digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu 
untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat 
dan pemerintah daerah lain. 
21. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE. 
22. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis 
untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset 
teknologi informasi dan komun ikasi dengan tujuan untuk menetapkan 
tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria 
dan/atau standar yang telah ditetapkan. 
23. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah , Aparatur Sipil 
Negara, perorangan, masyaraka t, pelaku usaha dan pihak lain yang 
memanfaatkan layanan SPBE.