Apa bunyi lengkap pasal 34 dalam Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Nomor 5 Tahun 2014?
Menurut ketentuan dalam Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Lembaran Negara Repu blik, pada , pasal 34 dinyatakan:

huruf a kepada Atasan Pejabat yang berwenang 
menghukum . 
2. Pengajuan Keberatan atas penjatuhan Hukuman Disipl in 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara tertulis 
dalam bentuk surat keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin . 
3. Surat keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan jika penjatuhan 
Hukuman Disiplin tingkat sedang dan berat dilakukan oleh Bupati. 
4. Surat keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan jika penjatuhan 
Hukuman Disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan 
honnat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak 
dengan honnat sebagai PNS dilakukan oleh Bupati . 
5. Sura t keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam waktu paling lama 14 
(empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan Hukuman 
Disiplin diterima. 
6. Tembusan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disampaikan kepada: 
a. Pejabat yang Berwenang menghukum ; 
b. Pejabat yang membidangi kepegawaian; dan 
c. Bupati. Bagian Kedua 
Keberatan 1. PNS yang tidak puas teradap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan 
kepadanya dapat mengajukan Upaya Administratif. 
2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 
a. keberatan ; dan 
b. banding administratif. Pasa l 34 Bagian Kesatu 
Jenis Upaya Administratif BABX 
UPAYA ADMINISTRATIF 17 
1. Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib mengambil 
keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang 
bersangkutan , dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja 
terhitung mulai tanggal atasan langsung Pejabat yang berwenang 
menghukum menerima surat keberatan. 
2. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja Pejabat yang 
berwenang menghukum tidak memberikan tanggapan atas 
keberatan tersebut , maka atasan pejabat yang berwenang 
menghukum mengambil keputusan berdasarkan data yang ada. 
3. Agar lebih objektif dalam mengambil keputusan penjatuhan 
hukuman disiplin, atasan pejabat yang berwe nang menghuku m 
dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari pejabat yang 
berwenang menghukum PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, dan/ 
atau piak lain yang dianggap perlu . 
4. Dalam hal atasan lang sung yang berwenang menghukum memiliki 
keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang ada, atasan pejabat yang 
berwenang menghukum dapat mernperkuat , memperingan 
memperberat atau membatalkan hukuman disiplin yang 
dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum . 
5. Penguatan, peringanan, pemberatan , atau pembatalan hukuman 
disiplin , diterapkan dengan keputusan atasan pejabat yang 
berwenang menghukum . 
6. Keputusan bersifat final dan mengikat, tidak dapat diajukan 
keberatan dan wajib dilaksanakan . 
7. Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan 
pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan 
atas keberatan tersebut, maka keputusan pejabat yang berwenang 
menghukum batal demi hukum . 
8. Keputusan pejabat yang berwenang menghukum yang batal demi 
hukum diberitahukan oleh Kepala Perangkat daerah dan 
ditujuhkan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin , dengan 
tembusan surat pemberitahuan disampaikan kepada : 
a. Atasan pejabat yang berwenang menghukum ; 
b. Pejabat yang berwenang menghukum ; dan 
c. Pejabat lain yang terkait . 
9. Sebelum 21 (dua Puluh satu) hari kerja . Pejabat yang membidangi 
Kepegawaian berkoordinasi dengan atasan pejabat yang 
berwenang menghukum tentang keberatan atasan hukuman 
disiplin. 
10. Atasan Pejabat yang berwenang menghukum yang tidak 
mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan kepada lebih 
dari 21 (dua puluh satu) hari kerja , dijatuhi hukum disiplin sesuai 
peraturan perundang-undangan setelah dilakukan pemeriksaan . Pasa l 36 18 
Keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang dapat diajukan Upaya 
Administratif , pemberlakuannya ditentukan sebagai berikut: 
a. Jika tidak terdapat Upaya Administratif keputusan hukuman 
disiplin mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) kalender 
terhitung sejak tanggal keputusan hukuman disiplin diterima; dan 
b. Jika terdapat Upaya Administratif berupa: 
1. Keberatan maka keputusan penjatuhan hukuman disiplin 
mulai berlaku terhitung sejak tanggal keputusan atas 
keberatan ditetapkan; atau 
2. Banding Admini stratif mak a keputusan penjatuhan hukuman 
disiplin mulai berlaku terhitung sejak tanggal keputusan 
Banding Administratif ditetapkan. Pasal 39 Keputusan hukuman disiplin yang tidak diajukan Upaya Administratif 
mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan 
penjatuhan hukuman disiplin diterima. Pasal 38 BAB XI 
PEMBERLAKUAN , HAPUSNYA MENJALANKAN HUKUMAN 
DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN PENJATUHAN 
HUKUMAN DISIPLIN Pasal 37 
1. PNS yan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa 
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau 
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dapat 
mengajukan Upaya Administratif atas penjatuhan hukuman 
disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara 
tertulis dalam pasal 34 ayat (2) huruf b kepada BAPEK/ nama 
sejenis lainnya dengan tembusan kepada Bupati. 
2. Pengajuan banding Administratif atas penjatuhan hukuman 
disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara 
tertulis dalam bentuk surat Banding Administratif atas penjatuhan 
h ukuman disiplin. 
3. Surat Banding Administratif atas penjatuhan hukuman disiplin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu paling 
lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan 
hukuman disiplin diterima. 
4. Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan 
tanggapan dan/ a tau bukti pelanggaran disiplin dalam jangka 
waktu paling lama 21 (dau puluh satu) hari kerja terhitung sejak 
tanggal tembusan banding Administratif diterima . Bagian Ketiga 
Banding Admi nistratif 19 
BABXII 
PEMBATASAN HAK KEPEGAWAIAN