Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 45 Tahun 2020?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 45 Tahun 2020 tentang JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEPEGAWAIAN, BAB III - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 5 berbunyi:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tapin. 
Ditetapkan di Rantau 
pada tanggal 5 November 2020 
ci:BUPATI TAPIN, 
IN ARPAN 
Diundangkan di Rantau 
pada tanggal 25 November 2020 
SEKRETARIS D RAH KABUPATEN TAPIN, 
MASY NIANSYAH 
BERITA DAE KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020 NOMOR 45 
4s 
NO. KETERANGAN JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN 
AKTIF INAKTIF 
A. Formasi dan Pengadaan Pegawai 
1. Formasi ASN 
a. Usulan Formasi disertai dengan 
1 Analisa Jabatan 
2 Beban Kerja 
b. Usulan Permintaan Formasi Kepada BKN 
c. Persetujuan Formasi 
d. Penetapan Formasi 
e. Penetapan Formasi Khusus 
B. Mutasi Pegawai 
1. Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, 
Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar 
Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, 
Persetujuan /Pertimbangan Kepala BKN 2 Tahun sejak penetapan 
keputusan yang baru 3 Tahun Musnah 
1 Tahun sejak proses 
kegiatan dinyatakan selesai 
dilaksanakan 1 Tahun Musnah 
LAMPI RAN 
FERATURAN BUPATI TAPIN 
NOMOR ;tr, TAHUN 2020 
IENTANG 
JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEPEGAWAIAN 
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN 
JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEPEGAWAIAN 
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN 
Usulan Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan 
3. Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan 
Struktural/Fungsional 
4. Penetapan perubahan data dasaristatus/kedudukan hukum pegawai 
5. Usulan Peninjauan Masa Kerja 
6. Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat 
C. Pengembangan Karier 
1 Usulan Tugas Belajar/ljin Belajar/Diklat/Kursus/Magang/Ujian 
Dinas/Praktek Kerja di Instansi lain/Pertukaran antar ASN dengan 
pegawai swasta 
a. Perencanaan dan penyusunan analisis kebutuhan 
b. Pelaksanaan 
c. Pelaporan 
d. Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) / 
Sertifikat 
2. Usulan Penyesuaian Ijazah 
3. Penyusunan Sistem Karier 
4. Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja 1 Tahun sejak penetapan 
keputusan yang baru 
1 Tahun sejak penetapan 
keputusan yang baru 
1 Tahun sejak penetapan 
keputusan yang baru 
1 Tahun sejak penetapan 
keputusan yang baru 
2 Tahun sejak kegiatan 
dipertanggungjawabkan/ 
diaudit 
1 Tahun sejak selesainya 
pertanggungjawaban suatu 
penugasan 
1 Tahun sejak data 
diperbaharui (update) 
2 Tahun Tahun sejak 
penetapan keputusan yang 
baru 
1 Tahun sejak berakhirnya 
masa tahun anggaran 1 Tahun 
1 Tahun 
1 Tahun 
1 Tahun 
3 Tahun 
1 Tahun 
1 Tahun 
3 Tahun 
1 Tahun Musnah 
Musnah 
Musnah 
Musnah 
Musnah 
Musnah 
Musnah 
Musnah 
Musnah - 10 - 
Angka Kredit 
a. Pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit 
b. Penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit 1 Tahun sejak kegiatan 
dipertanggungjawabkan/ 
diaudit 
1 Tahun sejak kegiatan 
dipertanggungjawabkan/ 
diaudit 1 Tahun 
1 Tahun Musnah 
Musnah, kecuali 
SK dan hasil 
PAK masuk 
berkas 
perseorangan 
D. Kinerja Aparatur Sipil Negara 
1. Hasil penilaian kinerja dan standar kerja 
a. Sistem Penilaian Kinerja ASN 
b. Standar Kinerja Jabatan Pegawai ASN 
c. Penilaian Kinerja Pegawai ASN 2 Tahun sejak proses 
kegiatan dinyatakan selesai 
dilaksanakan 3 Tahun Musnah 
2. Pengelolaan database dan analisis sistem informasi kinerja pegawai 
ASN 
a. Pengelolaan database penilaian kinerja pegawai ASN 
b. Analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN 
c. Teknis penilaian kinerja ASN 2 Tahun setelah sistem atau 
data diperbaharui 3 Tahun Permanen 
3. Hasil evaluasi dan pemantauan penilaian kinerja dan standar kinerja 
jabatan pegawai ASN 2 Tahun 3 Tahun Musnah 
E. Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN 
1. Kode Etik Pegawai 2 Tahun Tahun sejak 
penetapan keputusan yang 
baru 3 Tahun Permanen 
2 Tahun Tahun sejak 
penetapan keputusan yang 
baru 
2 Tahun Tahun sejak 
penetapan keputusan yang 
baru 
1 Tahun setelah penetapan 
pensiun 
1 Tahun sejak hak dan 
kewajiban habis 
1 Tahun setelah penetapan 
pensiun 
1 Tahun sejak hak dan 
kewajiban habis 
2 Tahun sejak selesainya 
pertanggungjawaban suatu 
penugasan 3 Tahun 
3 Tahun 
1 Tahun 
1 Tahun 
1 Tahun 
1 Tahun 
3 Tahun Musnah 
Musnah 
Musnah 
Musnah 
Musnah 
Musnah, 
kecuali SK 
Penetapan 
Permanen 
Musnah 2. Disiplin 
a. Penegakan Disiplin 
b. Peningkatan Disiplin 
3. Pemberhentian 
a. Pemberhentian dengan hormat 
b. Pemberhentian dengan tidak hormat 
c. Pemberhentian sementara 
4. Pensiun 
a. Administrasi Pensiun ASN dan Pejabat Negara 
1) Administrasi Pensiun ASN 
2) Perekaman dan Pemeliharaan data Pensiun 
b. Penetapan Pensiun ASN 
c. Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN 
Pensiun Pejabat Negara dan janda/dudanya 
1). Administrasi Pensiun Pejabat Negara (Sekretariat) 
2). Penyiapan Pensiun Pejabat Negara (Setneg/Setkab) 
3). Penetapan Pensiun Janda/Duda Pejabat Negara (BKN) 
F. Bantuan Hukum 
1. Pemberian Bantuan Hukum - 12 - 
- 13 - 
2. Bantuan Hukum Pegawai 2 sejak proses kegiatan 3 Tahun Musnah 
dinyatakan selesai 
dilaksanakan 
G. Status dan Kedudukan Pegawai 2 Tahun sejak proses 3 Tahun Musnah 
1. Pertimbangan Status Kepegawaian kegiatan dinyatakan selesai 
a. Analisis Status Kepegawaian dilaksanakan 
b. Penyusunan Pertimbangan Status Kepegawaian 
2. Pertimbangan Kedudukan Kepegawaian 
a. Analisis Kedudukan Kepegawaian 
b. Penyusunan Pertimbangan Kedudukan Kepegawaian 
3. Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai 
4. Perselisihan/sengketa kepegawaian 
H. Sistem Informasi Kepegawaian 
1. Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian 2 Tahun setelah sistem atau 3 Tahun Musnah 
a. Pengolahan Data data diperbaharui 
1). Pengelolaan database kepegawaian ASN 
2). Penyelesaian Permasalahan data kepegawaian ASN 
b. Informasi Kepegawaian 
1). Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi 
kepegawaian ASN 
2). Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi 
kepegawaian non ASN 
3). Pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik 
- 14- 
2. Pengembangan sistem informasi kepegawaian 2 Tahun setelah sistem atau 3 Tahun Musnah 
data diperbaharui 
3. Pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian 
a. Arsip Kepegawaian Elektronik 1 Tahun setelah sistem atau 1 Tahun Permanen 
1). Verifikasi dan distribusi arsip kepegawaian data diperbaharui 
2). Perekaman dan arsip kepegawaian 
3). Pengelolaan arsip kepegawaian elektronik 
b. Arsip Kepegawaian Fisik 1 Tahun sejak proses 1 Tahun Musnah 
kegiatan dinyatakan selesai 
dilaksanakan 
I. Administrasi Pegawai 
1. Surat Perintah Dinas/Surat Tugas 1 Tahun sejak selesainya 1 Tahun Musnah 
pertanggungjawaban suatu 
penugasan 
2. Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan 1 Tahun sejak proses 2 Tahun Musnah 
kegiatan dinyatakan selesai 
dilaksanakan 
3. Cuti Alasan Penting 1 Tahun sejak proses 1 Tahun Musnah 
kegiatan dinyatakan selesai 
dilaksanakan 
4. Cuti Besar dan Cuti Diluar Tanggungan Negara 1 Tahun setelah sistem atau 1 Tahun Musnah 
data diperbaharui 
5. Dokumentasi Identitas Pegawai 
a. Usul Penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu 
b. Keanggotaan Organisasi 
c. Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) 
d. Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai 
(KP4) 
6. Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 
7. Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/Tunjangan 
J. Kesejahteraan Pegawai 
1. Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai 
2. Berkas tentang Asuransi Pegawai / BPJS 
3. Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan 
4. Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial 
5. Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas 
6. Berkas tentang Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas 
7. Berkas tentang Pemberian Tali Kasih 
8. Berkas tentang Pemberian Program Penghargaan dan Tanda Jasa 
9. Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi 
10. Berkas tentang Medical Record 
1 Tahun 
1 Tahun sejak proses 
kegiatan dinyatakan selesai 
dilaksanakan 
1 Tahun 
1 Tahun sejak hak dan 
kewajiban habis 1 Tahun 
1 Tahun 
1 Tahun 
1 Tahun Musnah 
Musnah 
Musnah 
Musnah 
-15- 
- 16 - 
K. Administrasi Perseorangan 
1. Berkas Perseorangan Aparatur Sipil Negara: 
a. Berkas Lamaran yang diterima 5 Tahun setelah penetapan 
pensiun 
Sekretaris 5 Tahun Musnah, kecuali 
jabatan 
b. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya Daerah, Asisten 
c. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN Sekretaris 
d. 
e. SK Pengangkatan CASN 
Hasil Pengujian Kesehatan Daerah, Para
Pimpinan OPD, 
Staf Ahli, dan 
f. SK Pengangkatan ASN pejabat lain yang 
g. SK Peninjauan Masa Kerja secara individual 
h. SK Kenaikkan Pangkat ditentukan oleh 
i. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan Instansi serta 
Surat Pernyataan Pelantikan ASN yang 
j. SK Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari berjasa/ terlibat 
Jabatan Struktural/Fungsional peristiwa 
k. SK Perpindahan Wilayah Kerja berskala 
I. 
m. SK Perpindahan Antar Instansi 
SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN) nasional, 
Permanen 
n. Berita Acara Pemeriksaan 
o. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin ASN 
p. SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk 
q. SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan 
r. SK Pemberian Uang Tunggu 
s. SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai 
Pejabat Negara 
t. SK Pengalihan ASN 
u. SK Pemberhentian sebagai ASN 
v. SK Pemberhentian Sementara 
- 17 - 
w. Surat Keterangan Pernyataan Hilang 
x. Surat Keterangan Kembalinya ASN yang dinyatakan hilang 
y. SK Penggantian Nama 
z. Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran 
aa. Akta Nikah/Cerai 
bb. Akta Kelahiran 
cc. Isian Formulir PUASN 
dd. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ASN dan Jabatan 
ee. Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol 
ff. Surat Keterangan Mutasi Keluarga 
gg. Surat Keterangan Meninggal Dunia/hilang 
hh. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan 
ii. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional 
jj. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus 
kk. Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala 
II. Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri 
mm. Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri 
nn. Kartu Daftar Ulang (Kardaf) ASN 
oo. ljazah/Sertifikat 
pp. SK Penempatan/Penarikan Pegawai 
qq. SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk 
rr. Surat Pertimbangan Status ASN 
ss. SK Pengaktifan Kembali Sebagai ASN 
tt. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik 
karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah 
uu. SK Pensiun 
- 18 - 
2. Berkas perseorangan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja) 2 Tahun setelah berakhirnya 
perjanjian kerja berakhir 8 Tahun Musnah 
3. Berkas Perseorangan Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang 
disetarakan 
a. Bupati dan Wakil Bupati 
b. Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 1 Tahun sejak hak dan 
kewajiban habis 1 Tahun Permanen 
Daerah 
c. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan Undang-Undang 
4. Berkas Perseorangan Sekretaris Daerah Kabupaten 1 Tahun sejak hak dan 
kewajiban habis 1 Tahun Permanen 
Berkas Perseorangan ASN yang berjasa / terlibat dalam peristiwa 
berskala nasional 1 Tahun sejak hak dan 
kewajiban habis 1 Tahun Permanen 
Penilaian Kompetensi 
1. Berkas Penilaian Kompetensi 1 Tahun sejak kegiatan 
dipertanggungjawabkan/ 
diaudit 1 Tahun Musnah 
2. Hasil Penilaian Kompetensi 2 Tahun sejak kegiatan 
dipertanggungjawabkan/ 
diaudit 3 Tahun Musnah 
aBUPATI TAPIN, 
\ M. A IFIN ARPANA L.