Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU Nomor 9 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU Nomor 9 Tahun 2022 tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan; 
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas­
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara 
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 
II 
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka 
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 
pemerintahan. 
4. Pejabat Negara adalah Wali Kota serta pejabat negara 
lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang­
undangan. 
5. Pensiunan adalah Aparatur Negara yang telah purna 
tugas dan diberi penghargaan atas pengabdiannya 
kepada negara berupa manfaat pensiun sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
6. Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari 
Aparatur Negara atau Pensiunan, dan diberikan 
manfaat pension sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota 
DPRD Kota. 
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 
disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes 
seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap 
pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum 
mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai 
Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %. 
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka 
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 
pemerintahan. 
10. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.