Apa bunyi lengkap Pasal 3 dalam PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 38 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 38 Tahun 1945 tentang PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL, pada BAB II - JENIS DAN MUTU PELAYANAN DASAR, Pasal 3 dinyatakan:

(1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pemerintah Daerah terdiri dari : 
a. pendidikan anak usia dini; 
b. pendidikan dasar; 
c. pendidikan kesetaraan; 
d. pelayanan kesehatan ibu hamil; 
e. pelayanan kesehatan ibu bersalin 
f. pelayanan kesehatan bayi beru lahir; 
g. pelayanan kesehatan balita; 
h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 
i. pelayanan kesehatan pada usia produktif; 
j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut 
k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi; 
l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; 
m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; 
n. pelayanan kesehatan orang terduga tuber kulosis; 
o. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang 
melemahkan daya tahan tubuh manusia ( Human 
Immunodeficiency Virus) ; 
p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari -hari; 
q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik; 
r. penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban 
bencana daerah kabupaten/kota; 
s. fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang 
terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 
t. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum; 
u. pelayanan informasi rawan bencana; 
v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; 
w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; 
x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; 
y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar 
panti; 
z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti; 
aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti; 
bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan 
dan pengemis diluar panti; dan 
cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap 
darurat bencana bagi korb an bencana daerah . 
 
(2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar pada SPM , Pemerintah 
Daerah berpedoman pada Standar Teknis yang d iatur oleh 
Peraturan M enteri terkait pelayanan dasar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) .