Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 5O Tahun 2022 Pasal 30?
Dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 5O Tahun 2022 tentang PEDOMAN ALOKASI PENGGUNAAN DANA DESA, BAB VIII - PENYALURAN DAN PENCAIRAN, Pasal 30 mengatur sebagai berikut:

( 1) Kuwu membuat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I 
kepada Bupati melalui Camat, yang terdiri dari: 
a. surat permohonan Kuwu; 
b. hasil inputan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 
pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan 
33 
Anggaran Negara (OMSPAN) yang ditandatangani oleh Kuwu 
dan dibubuhi stempel; 
c. Perdes RKPDes Tahun Anggaran 2022; 
d. lembar evaluasi APBDes Tahun Anggaran 2022 dari Camat; 
e. Lembaran Desa Perdes tentang APBDesa T.A 2022; 
f. hasil inputan Penganggaran pada aplikasi Siskeudes; 
g. Keputusan Kuwu tentang alokasi Penggunaan Dana yang 
bersumber dari Dana Desa; 
h. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa 1 
( satu) Tahun Anggaran yang dibagi tiap tahap; 
1. Surat Pernyataan Tanggung jawab (pakta integritas) dari 
kaur /kasi selaku PPKD; 
j. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa Tahap I; 
k. Keputusan Kuwu tentang PPKD; 
1. Keputusan Kuwu tentang TPK; 
m. kwitansi Dana Desa Keseluruhan dibuat rangkap 4 (empat) 
bermaterai cukup (jumlah setelah dikurangi BLT 1 Tahun) ; 
n. kwitansi Dana Desa Tahap I dibuat rangkap 4 (empat) 
bermaterai cukup; 
o. surat pern yataan tanggung jawab (pakta integritas) dari 
Kuwu tahap I; dan 
p. surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas) sesuai 
RPD Tahap I dari masing-masing Pelaksana Pengelolaan 
Keuangan Desa (PPKD). 
(2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen 
permohonan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
(3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Camat menerbitkan: 
a. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh 
sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala 
seksi ekbangsos; 
b. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana 
Desa tahap I yang ditandatangani oleh Camat; 
c. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa 
tahap I yang ditandatangani oleh Camat. 
(4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh sekretaris 
kecamatan , kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos , 
maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses 
lebih lanjut . 
34 
(5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana 
Desa tahap I kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan 
Masayarakat dan Desa yang terdiri dari: 
a. surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I dari 
camat; 
b. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh 
Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan 
Kepala Seksi Ekbangsos. 
c. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran 
Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat; 
d. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa 
yang ditandatangani oleh Camat. 
(6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa membuat 
nota dinas permohonan penyaluran Dana Desa tahap I kepada 
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan disposisi 
Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dengan melampirkan: 
a. nama desa penerima Dana Desa; 
b. nomor rekening kas desa; 
c. nama pemilik rekening kas desa; dan 
d. besaran Dana Desa yang disalurkan. 
(7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat 
permohonan penyaluran tahap I kepada Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran 
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa 
penerima se bagaimana terlam pir dalam N ota Dinas dari Kepala 
Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa. 
Paragraf 2 
Penyaluran Reguler Tahap II