Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 14 : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1945.
Redaksi dari : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1945 tentang , pada , Pasal 14 menjelaskan:

ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugas dan fungsi : 
a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang 
pemberdayaan pemuda; 
b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda; 
c. Penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria di 
bidang pemberdayaan pemuda; 
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 
bidang pemberdayaan pemuda; 
e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis di 
bidang pemberdayaan pemuda; 
f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di 
bidang pemberdayaan pemuda; dan 
g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. 
(2) Seksi Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan 
fungsi: 
a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang 
pengembangan pemuda; Pasal 15 ( 1) Bidang Layanan Kepemudaan, terdiri atas : 
a. Seksi Pemberdayaan Pemuda; 
b. Seksi Pengembangan Pemuda; dan 
c. Seksi Infrastruktur Dan Kemitraan Pemuda. 
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Bidang Layanan Kepemudaan. Pasal 14 e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan 
infrastruktur kemitraan pemuda; 
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan 
infrastruktur kemitraan pemuda; 
g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan 
infrastruktur kemitraan pemuda; 
h. Pelaksanaan administrasi di bidang layanan 
kepemudaan; dan 
1. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh 
Kepala Dinas. 
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Dinas. SALIN AN - 8 - 
(1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas dan 
fungsi : 
a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga 
pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra 
olahraga , pengelolaan olahraga rekreasi , pengembangan 
olahraga tradisional dan layanan khusus serta 
kemitraan dan penghargaan olahraga; Pasal 16 Bagian Keempat 
Bidang Pembudayaan Olahraga b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan di bidang pengembangan pemuda; 
c. Penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria di 
bidang pengembangan pemuda; 
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 
bidang pengembangan pemuda ; 
e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis di 
bidang pengembangan pemuda; 
f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di 
bidang pengembangan pemuda; dan 
g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. 
(3) Seksi Infrastruktur Dan Kemitraan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1) huruf c, mempunyai 
tugas dan fungsi : 
a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang 
pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda; 
b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan di bidang pengelolaan infrastruktur dan 
kemitraan pemuda; 
c. Penyiapan norma , standar, prosedur dan kriteria d i 
bidang pengelolaan infrastruktur dan kemitraan 
pemuda; 
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 
bidang pengelolaan infrastruktur dan kemitraan 
pemuda; 
e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis di 
bidang pengelolaan infrastruktur dan kemitraan 
pemuda; 
f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di 
bidang pengelolaan infrastruktur dan kemitraan 
pemuda; dan 
g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. SALIN AN - 9 - 
(1) Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri atas: 
a. Seksi Olahraga Pendidikan Dan Sentra Olahraga; 
b. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional Dan Layanan 
Khusus ;dan 
c. Seksi Kemitraan Dan Penghargaan Olahraga. 
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga. Pasal 17 b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di 
bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan 
pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan 
olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional 
dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan 
olahraga; 
c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di 
bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan 
pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan 
olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional 
dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan 
olahraga; 
d. Pemantauan dan analisis di bidang pengelolaan 
olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra 
olahraga , pengelolaan olahraga rekreasi , pengembangan 
olahraga tradisional dan layanan khusus serta 
kemitraan dan penghargaan olahraga; 
e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan 
pembinaan sentra olahraga , pengelolaan olahraga 
rekreasi , pengembangan olahraga tradisional dan 
layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan 
olahraga ; 
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan 
pembinaan sentra olahraga , pengelolaan olahraga 
rekreasi , pengembangan olahraga tradisional dan 
layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan 
olahraga; 
g. Pelaksanaan administrasi di bidang pembudayaan 
olahraga; dan 
h. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh 
Kepala Dinas . 
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertangung jawab 
kepada Kepala Dinas. SALIN AN - 10 - 
( 1) Seksi Olahraga Pendidikan Dan Sentra Olahraga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, 
mempunyai tugas dan fungsi : 
a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang 
pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga; 
b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan 
dan sen tra olahraga; 
c. Penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria di 
bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sen tra 
olahraga; 
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 
bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra 
olahraga; 
e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis di 
bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra 
olahraga; 
f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di 
bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra 
olahraga; dan 
g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. 
(2) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional Dan Layanan Khusus 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, 
mempunyai tugas dan fungsi : 
a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang 
pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan 
khusus; 
b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, 
tradisional dan layanan khusus; 
c. Penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria di 
bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan 
layanan khusus; 
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 
bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan 
layanan khusus; 
e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis di 
bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan 
layanan khusus; 
f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di 
bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan 
layanan khusus ; dan 
g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. Pasal 18 SALIN AN - 11 - 
dan pelaporan di bidang 
tenaga keolahragaan, promosi 
prestasi serta standarisasi dan Pelaksanaan evaluasi 
pembibitan , iptek dan 
olahraga dan olahraga 
infrastruktur olahraga; f. ( 1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas 
dan fungsi : 
a. Perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan 
tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga 
prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga; 
b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di 
bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, 
promosi olahraga dan olahraga prestasi serta 
standarisasi dan infrastruktur olahraga ; 
c. Penyusunan norma , standar , prosedur dan kriteria di 
bidang pembibitan , iptek dan tenaga keolahragaan, 
promosi olahraga dan olahraga prestasi serta 
standarisasi dan infrastruktur olahraga; 
d. Pemantauan dan analisis di bidang pembibitan, iptek 
dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan 
olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur 
olahraga; 
e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi 
olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan 
infrastruktur olahraga; Pasal 19 Bagian Kelima 
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga (3) Seksi Kemitraan Dan Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, mempunyai 
tugas dan fungsi : 
a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang 
pengelolaan kemitraan dan penghargaan olahraga; 
b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan di bidang pengelolaan kemitraan dan 
penghargaan olahraga; 
c. Penyiapan norma, standar , prosedur dan kriteria di 
bidang kemitraan dan penghargaan olahraga; 
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 
bidang kemitraan dan penghargaan olahraga; 
e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analis is di 
bidang kemitraan dan penghargaan olahraga; 
f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di 
bidang kemitraan dan penghargaan olahraga; dan 
g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. SALIN AN - 12 - 
(1) Seksi Pembibitan , Iptek Dan Tenaga Keolahragaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, 
mempunyai tugas dan fungsi : 
a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang 
pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan; 
b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga 
keolahragaan; 
c. Penyiapan norma , standar, prosedur dan kriteria di 
bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan ; 
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 
bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan; 
e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis di 
bidang pembibitan , iptek dan tenaga keolahragaan; 
f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di 
bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan; dan 
g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. 
(2) Seksi Promosi Olahraga Dan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai 
tugas dan fungsi : 
a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang 
promosi olahraga dan olahraga prestasi; 
b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga 
prestasi; 
c. Penyiapan norma , standar, prosedur dan kriteria di 
bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi; Pasal 21 ( 1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri atas : 
a. Seksi Pembibitan, Iptek Dan Tenaga Keolahragaan ; 
b. Seksi Promosi Olahraga Dan Olahraga Prestasi; dan 
c. Seksi Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga. 
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Pasal 20 g. Pelaksanaan administrasi di bidang peningkatan 
Prestasi olahraga; dan 
h. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh 
Kepala Dinas. 
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Dinas. SALIN AN - 13 - 
( 1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas secara 
operasional di lapangan. 
(2) Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 
(3) Klasifikasi UPTD terdiri atas: 
a. UPTD Kelas A untuk mewadahi Behan Kerja yang besar 
dengan jumlah Behan Kerja lebih dari 10.000 jam kerja 
efektifpertahun;dan 
b. UPTD Kelas B untuk mewadahi Behan Kerja yang kecil 
dengan jumlah Behan Kerja mulai dari 5.000 sampai 
dengan 10.000 jam kerja efektif per tahun. 
(4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi 
serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan 
secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara. Pasal22 Bagian Keenam 
Unit Pelaksana Teknis Daerah d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 
bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi; 
e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis di 
bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi; 
f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di 
bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi; dan 
g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. 
(3) Seksi Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) huruf c, mempunyai 
tugas dan fungsi : 
a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang 
standarisasi dan infrastruktur olahraga; 
b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan di bidang standarisasi dan infrastruktur 
olahraga; 
c. Penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria di 
bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga; 
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 
bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga; 
e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis di 
bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga; 
f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di 
bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga; dan 
g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. SALIN AN - 14 - 
( 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi 
dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam 
lingkungan masing-masing maupun antar satuan 
organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan 
instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan 
tugas masing-masing. 
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris 
dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit 
organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing­ 
masing. Pasal 26 BABY 
TATA KERJA (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara 
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 
berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. 
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior 
yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggungjawab kepada kepala dinas. 
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 
kerja . 
(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) diatur sesuai peraturan perundang- undangan yang 
berlaku. Pasal 25 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya. Pasal 24 Bagian Ketujuh 
Kelompok Jabatan Fungsional Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD yang 
terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi 
dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan , 
tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan 
Fungsi UPTD yang baru diundangkan. Pasal23 SALIN AN - 15 - 
( 1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris 
melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku. Pasal 33 Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala 
Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian 
bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat 
berkala. Pasal 32 Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan 
pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional 
mempunyai hubungan kerja. Pasal 31 Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari 
bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk 
menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan 
petunjuk teknis kepada bawahannya. Pasal 30 Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi 
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab 
pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan 
berkala tepat pada waktunya. Pasal 29 Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya 
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk 
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 28 Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya 
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang­ 
undangan yang berlaku. Pasal 27 (3) Setiap pemimpin satuan orgamsasi dilingkungan 
Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan 
melekat. SALIN AN - 16 - 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan 
Bupati Kolaka Timur Nomor 51 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Dinas Pendidikan , Kepemudaan Dan Olahraga 
Kabupaten Kolaka Timur serta ketentuan lain yang 
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. Pasal 35 BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam 
jabatan struktural dilingkungan Dinas , berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas 
usul Sekretaris Daerah. 
(3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ila atau jabatan 
pimpinan tinggi pratama. 
(4) Sekretaris lingkup Dinas merupakan jabatan eselon Illa 
atau jabatan administrator. 
(5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb 
atau jabatan administrator . 
( 6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingku p Dinas 
merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. 
(7) Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Dinas diangkat dan 
diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui 
Sekretaris Daerah. 
(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati , sesuai pedoman yang ditetapkan 
oleh Pemerintah . Pasal 35 BAB VI 
KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN 
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing­ 
masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat 
mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada 
pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 34 (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana 
Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang 
membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala 
Dinas. SALIN AN - 17 - 
ICHLAS, S.H. 
Pembina Tk. I, Gol. IV /b 
Nip. 19700922 200212 1 003 Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 6 BELLI ttd Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA TIMUR, Diundangkan di Tirawuta 
Pada tanggal 21 Februari 2022 SULWAN ABOENAWAS ttd Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR, Ditetapkan di Tirawuta 
Pada tanggal 21 Februari 2022 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur. Pasal 36 SALIN AN - 18 - 
ICHLAS, S.H. 
Pembina Tk. I, Gol. IV /b 
Nip. 19700922 200212 1 003 Salinan sesuai dengan aslin ya 
KEPALA BAGIAN HUKUM , SULWAN ABOENAWAS ttd Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR , I KEPALA DINAS I 
I I I KELOMPOK JABATAN SEKRETARIAT 
FUN GSION AL I 
I I 
SUBAG. SUBAG . 
PERENCANAAN DAN UMUM DAN 
KEUANGAN KE PEG A WAIAN 
I I 
BIDANG BIDANG BIDAN G 
LA YANAN KEPEMUDAAN PEMBUDAYAAN OLAHRAGA PENINGKATAN PRESTASI 
OLAH RAGA 
I I I 
SEKSI SEKSI SEKSI 
PEMBERDAYAAN OLAH RAGA PEM BIBITAN , IPTEK - PEMUDA - PENDIDIKAN DAN - DAN TENAGA 
SENTRA OLAHRAGA KEOLAHRA GAAN 
SEKSI 
SEKSI SEKSI SEKSI 
PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI, PROMOS! OLAHRAGA - PEMUDA - TRADISIONAL DAN - DAN OLAHRAGA 
LA YANAN KHUSUS PRESTA SI 
SEKSI SEKSI SEKSI 
INFRASTRUKTUR DAN KEMITRAAN DAN STANDARISASI DAN -- KEMITRAAN PEMUDA -- PENGHARGAAN - INFRASTRUKTUR 
OLAH RAGA OLAHRAGA 
UPTD PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR 
6 TAHUN 2022 
21 FEBRUARI 2022 
KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI , 
SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 
KABUPATEN KOLA KA TIMUR LAMP I RAN 
NO MOR 
TANGGAL 
TENT ANG 
BAGAN STRUKTUR ORGAN ISASI 
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 
KABUPATEN KOLAKA TIMUR