Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 10 PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor f0 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor f0 Tahun 2018 tentang STANDAR OPERASIONAL PRQSEDUR, pada BAB VII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 10 menjelaskan:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.
Ditetapkan di Rantau
padatanggal 1O Desemt,er 2O1g
Diundangkan di Rantau
pada 30 Desr:mber 2O1)
KABUPATEN TAPIN,
I.ANSYAH
BERITA DAE KABUPATEN TAPIN TAHUN2OL9 NOMOR 3a
LAMPIRAN I PERATURAN
NOMOR :
TANGGAL :BUPATI TAPIN
]o TAIIIIN 20 19
iO nES--rr'1RER 2A 19
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
KABUPATEN TAPINNomor SOP
Taneeal Pembuatan
Tanesal Revisi
Tanssal Efelctif
Disatrkan oleh Bupati Tanin
Nama SOP Penegal€n Peraturan Daerah
KualifikasiPelaksana :
a. Memiliki pengetahuErn mengenai produk hukum daerah dan perundang-
undangan lainnya;b. Mematrami dengan kegiatan yang harus dilakrrkan dalam menunjang tugas;
c. Mematrami dengan ketetuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
d. Mematrami dengan ketentuan tentang penegakan peraturan daerah;
e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan
tepat sasaran dan tepat waktu.a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintatran
Daerah;b. Perattrran Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja;c. Peraturan Menteri Dalam Negeri R[ Nomor 54 Tahun 20ll tentang
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
d, Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentarrg
Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah;
e. Perahrral Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Sususan Organisasi, T\rgas dan F\rngsi Serta Tata Kerja Perangkat
Peralatan /Pe Keterkaitan :
a. Perangkat pendukung operasional penegakan peraturan daeratr;
b. Komputer khusus unttrk prosessing kegiatan penegakan perahrran daeerah;
c. Fihing u-binct untuk menyimpan arsip/dokumen Penegakan peraturan
daeratr;SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarahat.
SOP Pelaksanaan Operasional Patroli.
PencatatandanPendataan : Peringatan :
Dokumentasi kegiatan penegakan peraturan daeratr; dan
dokumentasi penindakan pelanggaran perattrran daerah.SOP ini menrpakan prosedur baku yaflg w4jib dilaksanakan dala'n
penegakan peraturan daeratr dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan ketidalcpastian, ketidaktransp€rranan, ketidaksinkronan
dan ketidaktepatan walctu serta kelambanan dan kelambatan dalam
penegakan peraturan daerah.
Mencatat dalam surat agenda
masuk dan meneruskan
kepada KEPAL,A SATUAN
milalui Sekretaris SatPol PP
dan KebakaranBerkas
permohonan
lengkaP dan
pertimbangan
Sekretaris
Satpol PP danMeneruskan berkas
permohonan Penindakan
preventif non Yustisial serta
memberikan Pertimbangan
kepada KePala Satuan
Berkas
permohonan
lengkap dan
pertimbangan
Sekretaris
Satpol PP dan
KebakaranMempelajari berkas
permohonan dan
memberikan disPosisi kePada
KABID. PERUNDANG-
UNDANGAN DAERAH
Mempelajari disPosisi
KEPALA SATUAN dan berkas
permohonan serta
melaksanakan raPat
koordinasi dengan unit
terkait
Menyampaikan laPoran hasil
rapat koordinasi kePada
KEPAIA SATUAN
Mempelajari hasil rapat
koordinasi dan memberikan
perintah tindak lanjut
penindakan pelanggaran
Perda.
Menerirna perintah tindak
lanjut dan membuat Surat
Perintah Tugas Penyelidikan
terhadap pelanggeran Perda
kepada KASI. UDIK & SIDIK
Surat
Perintah
Tugas
Tindakan
Preventif dan
PenyelidikanMelaksanelcan Surat
Perintah Penyelidikan atas
pelanggaran perda dan
menyampaikan laporan hasil
penyelidikan.
1O. I Mempelajari laporan hasil
penyelidikan, menerbitkan
dan menyerahkan Surat
Teguran Pertama atas
pelanggaran perda.
Melaksanal<an patroli
berkala, jika terjadi kasus
dengan pelaku yang sanra
maka disampaikan laporan
ketidaktaatan atas teguran
pertama kepada KEPALA
SATUAN
Menerima dan mempelajari
laporan pelanggaran kedua
atas perda dan menerbitkan
Surat Teguran Kedua atas
ketidak taatan terhadap
Surat Teguran Pertama
UMPEG
Menyerahkan Surat Teguran
Kedua atas pelanggaran
perda
Melaksa.nakan penyelidikan
secara berkala dan
melaporkan hasil
penyelidilen kePada Kabid.
Perundang-Undangan
Daerah
Surat
Teguran
KetigaLaporan Hasil
Pemantauan
lapangan/pe-
nyelidikanMempelajari LaPoran hasil
penyetidikan, jika masih
terjadi kasus dan pelaku
pelanggaran yang sama,
menerbitkan Surat Teguran
Ketiga.
Surat
Teguran
KetigaTanda
Terima dan
hasil
pemantauan
lapanganMenyerahkan Surat Teguran
IGtiga dan memantau
ketaatan dalam pelaksanaan
peraturan daerah, jika masih
terjadi pelanggaran
melaporkan hasil
pemantauan kePada I(ABID.
PERUNDANG-UNDANGAN
DAERAHdengan tembusan
KEPALA SATUAN
Memerintahkan penyidikan
terhadap pelanggaran
peraturan daerah.t7KET.
Bsgi
kasus
nya 
Iyarls 
Itelah
n!
Hasil
pemerikeaa
n saksi dan
tersangkaPerintah
Penyidikan
dan surat
pemanggilan
saksi dan
tersangkaMelaksanakan Pemanggilan
dan pemeriksaan saksi-saksi
dan tersangka Pelanggaran
D.
DAERAHdengan tembusan
KEPALA SATUAN Hasil rapat
koordinasi
dengan
unsur
terkait dan
Rencana
Aksi
Operasi
TerpaduBerkas
per:mohonm,
bukti
pelanggran,
hasil
pemeriksaan
saksi dan
tersar4la,
scrta dokrmett
administrasi
teguran
tertulis.Mempelajari laPoran hasil
pemeriksaan dan
melaksanakan raPat
koordinasi dengan unsur
terkait.
Pelanggara
n Perda
yang siap
di proses
dan
ditindak
lanjutiRencana aksi
Operasi
terpaduMelaksanakan OPerasi
Gabungan Penegakan
Peraturan Daerah oleh Tim
Terpadu
Jumlah
Pelanggaran
perda, bukti
pelanggaran,
tersangka
dan saksiMelakeanakan Sidang
Pelanggar'an Peraturan
Daerah
PengadilanMUTU BAKU
KET.
NO AKIIVITASPersyaratan &
KelengkapanWaktu OutputSubbag.
UMPEGrEffi$
SATPOL PP Idan IKASATKabid
PerULJan
DaerahKasi
udik&
sidikKasi.
BinwasluhPPNS
I 9 10 t2 13 l4 15 6 L7
I 2 3 4 5 6 7Jumlah
pelanggaran
perda, bukti
pelanggaran,
tersangka
dan saksi
E€rta
Keputusan
Sidang
Tioirinc30
menitLaporan
Hasil
penindakan
pelanggaran
peraturan
daerah22
23Membuat laPoran Hasil
Penindakan Pelanggaran
Peraturan Daerah dan
menyampaikannYa kePada
KEPAI,A SATUAN
t-Iaporan hasil
penindakan
pelanggaran
peraturan
daerah4 jamIaporan
hasil
penindakan
pelanggaran
perahrran
daerah dan
telaahan
kebljakanMempelajari laPoran hasil
penindakan Pelan ggaran
peraturan daerah, membuat
telaahan kebijakan serta
menemskan kePada BUPATI
LAMPIRAN II PERATURAN
NOMOR :
TANGGAL :BUPATI TAPIN
,0 TAETTI{ ?c 19
l0 DESif,'1BEP 20 19
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
KABUPATEN TAPINNomor SOP
Tanssal Pembuatan
Tanssal Revisi
Tanssal Efektif
Disahkan oleh Buoati Taoin
Nama SOP Ketertiban Umum dan KetenGraman Masyarakat
KualifikasiPelaksana :
a.. Memiliki pengetahuan mengenai produk hukum daerah dan
perundang-undangan lainnya;
b. Memahami dengan kegiatan yang harrs dilakukan dalam
menunjang tugas;c. Memaharni dengan baik ketentuan yang berlaku dalam
pelaksanaan kegiatan;
d. Memahami dengan baik ketentuan tentang ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat;
e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tatrapan
sasaran dan tepat wakttr.a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daeratr;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi
Pa:rrong Praja;c. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2OLl tentang
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembenhrkan dan Sususan Perangkat Daeratr;
e. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Sususan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat
Peralatan Keterkaitan :
a. Perangkat pendukung operasional pembinaan ketertiba-n urnum
dan ketenteraman masyarakat;
b. Komputer khusus untuk prosessing kegiatan pembinaan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat;c. Pillhg qbinet untuk menyimpan arsip/dokumen pembinaart
ketertiban umum dan ketentera.anan masyarakat;1. SOP Penegakan Peraturan Daerah;
2. SOP Pelaksanaan Pengawalan Pejabat/ Orang-Orang Penting;
3. SOP Pelaksanaan Pengamanan Tempat-Tempat Penting;
4. SOP Pelaksanaan Operasional Patroli
PencatatandanPendataan : Peringatan :
a. Dokrmentasikegiatan pembinaan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat; danb. Data pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.SOP ini merupakan prosedur baku yang wqjib dilaksanakan dalam
pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, jika tidak
dilaksanakan akm mengakibatkan ketidakjelasan, ketidaksinkronan, dan
ketidatctepatapan waktu serta kelambanan dan kelambatan dalam
pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
kogram kerja seksi
ketertiban umum dan
ketenteraman
Data dan informasi
kondisi riil lapangan Melaksanakan survey P€ngumpulan data dan
informasi kebutuhan pembinaan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat pada
subjek, objek dan aasaran pembinaan
Data dan informasi
kondisi riil lapangan Mengolah dan menganalisa data dan informasi
kebutuhan pembinaan ketertiban umum dan
ketenteraman masYarakat.
Rencana kegiatan
binatibum dan
trammas dan
telsahenKebutuhan
pembinaan tibuo dan
tIFrnmasMenyusun rencana kegiatarr pembinaan
ketertiban umum dan ketenterarnan
masYarakat,mengqiutat UAN
metatui ms DAN
KETENTERAMAN MASYARAIGT
Mempelajari telaahan KASI. OPDAL, dan
rencana kegiatan pembinaan ketertiban umum
dan ketenteralnan masyarakat, memberikan
pertimbangan serta meneruskan kepada
i<BPET,N SATUAN MCIAIUi SEKRETARIS SATPOL
PP dan KEBAKARANPertimbaagan KABID.
KETERTIBAN UMUM
DAN KETENIERAMAN
MASYAMKATRencanakegiatan
bina6bum dan
trammas dan
telaahan
Memberikan pertimbangan berdasarl<an
telaahan KASI. OPDAL dan pertimbangan
KABID. KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT
Araban tindak lanjut
KEPAIASATUANRencanakegiatan
binatibum dan
ffemmaS d6a
telaahanPDAL,
DAN TRANMAS
dan I(EBAI(ARAN
serta rencana kegiatan bina tibum dan tranmas,
memberikan disposisi tindak lanjut
NO AT(TIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KEf,. Kasi.
OPDALKabid.
fibuo&
TtammasSEKRETARIS
SATPOL PP
dao
KERAKARANKEPAI.A
SATUANAaggota
Satpol PP
dan
PPNSTNr/
POLRIlnstansi
dan Pihak
terkaitPersyaratan &
KelengkapanWaktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 lo ll L2 13
8.Menyusun rencana tindakan pembinaan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakatfRencana kegiatan
bina tribum dan
b'qmmas dan arahan
KEPAI^A SATUAN2 jalrr Rencana thdal€n
pembinaan tibum
dan t'qmmasl
9.f130
menitPersamaan persepei
dan peoahamao
rencana kegiatanMemberikan briefing pra pelaksanaan kegiatan
pembinaan ketertiban umum, dan ketenteranran
masyarakat non represif. --pembinaen tibum dan
trammas
10.Menyiapkan personil, bahan, perlengkapan,
media pembinaan serta saralta dan prasararra
serta Su.rat Perintah T\rgas pembinaan
ketertiban dan ketenteraman masyarakat30
menitPersonil, bahan,
perlengtcapan, media
petaksanaan dan
SPTBahan
tsrmaeuk
Perda danMuppembina.n tibum dan
tl.ammas
11.IaPersonil bahan,
perlengkapan,
media pelaksanaan
dan SPT3 harilaporan kegiatan rYlclir.tssar,Il4Ba lEraruutut As Lsr quru urlrur
ketenteraman maqlarakat secara persuasif baik
s€cara individu maupun kelompok. T
t2.Melaksanakan pembinaan tertib pemerintahan
melalui piket jaga secara bergiliran,
pemantauan pengamanan gedung-gedung
pemerintah. IIPersonil bahan,
perlenglapan,
media pelaksanaan
dan SPTt hariLaporan kegiatan
13. Personil bahan,
perlengkapan,
media pelaksanaan
dan SPT3 harilaporan kegratan Melaksanal€tn pembrnaan tertrb sosral metalur
inspeksi rnendadak, razia.dan patroli secara
rutin dan teratur I
14. Laporan semua
kegiatan masinf
masing kelompok
kerja30
menitLaporan hasil
kegiatan bina
tibum dan
trammasMetaKsanaKan evanuasl oelsama ulsEansl fert|salL
pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban
umum dan ketenteralran masyarakat. III
15.Men5rusun laporan hasil pelaksaan kegiatan
pembinaan ketertiban umum dan pembinaan
masvarakat, membuat telaahan kebiiakanELaporan hasil
kegiatan bina
tibum dan trammas30
menitLaporan lengkap
pelaksanaan
kegiatan dan
telaahan
kebijakendisampaikan kepada KEPALA SATUAN melalui
KABID. KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT
\
NO AT$TVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KET. Kasi.
OPDALKabid.
Tibum&
TtammasSEKRETARIS
SATPOL PP
dan
KERAKARANKEPAIA
SATUANAnggota
Satpol PP
dan
PPNSTM/
POLRIIastansi
dan Pihak
terkaitPersyaratan &
KelengkapanWaktu Output
I 2 3 + 5 6 7 8 9 10 11 l2 13
16.Mempelajari laporan pelaksanaan keglatan
pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat memhrilen pertimbangan dan
rneneruskan kepada KEPALA SATUAN melalui
SEKRETARIS SATPOL PP dAN KEBAKARANlaporan lengfup
pelaksanaan
kegiatan dan
telaahan kebijakan15
menitPertimbangan KABID.
KETERIIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN
MAS'YARAKAT
t7.Mempelqiari laporan pelaksalaan kegiatan
pembinaan ketertiban umum dan ketenGraman
masyarakat, memberikan pertimbangan dan
meneruskan kepada KEPAI.A SATUANt-lI-aporan lengkap
pelaksanaan
kegiatan dan
telaahan kebilakan15
menitFertimbangan
SEKRETARIS
SATPOL PP dan
KEBAIGRAN
16.Mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan
pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman
maeyarakat dan pertimbangan IGBID.
KETERTIBAN UMUM DAN KETEMEMMAN
MASYARAKAT, memberikan arahan kebijakan
serta memerintahkan pendokumentasianLaporan lengkap
pelaksanaq- lregiatan
dan telaahan
kebijakan d.n
Pertimbengeq KABID.
KETERABANUMT'M
DAN
KETENTERAMAN
MASYARAKATl5
menitArahan kebijakan
dan perintah pen-
doktrmentasian
L7.Mendokumentasikan laporan pelaksanaan
kegiatan pembinaan ketertiban umurn dan
ketenteraman masyarakat.Ila.poran lengkap
pelaksanaan
kegiatan dan
telaahan kebijakan
dan arahan
kebijakan dan
oendolorrnentesign15
menitDokumentasi
kegiatan
pembinaan
ketertiban umum
dan ketenterarnan
maeyarakat
l*ro*.ft
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TAPIN
NoMoR : 50 T A'-'nI$ 20 19
TAI.,[GGAL: ;6 T_\rrSr.jf,1RI]1, pfrg
SATUAN POLISI PAMONG PRA.IA DAN KEBAKARAN
I(ABUPATEN TAPINNomor SOP
Tanseal Pembuatan
Tanseal Revisi
Taneeal Efektif
Disahkan oleh Bupati Tapin
Nama SOP Pelaksanaan Pengawalan Pej abat/ Orang-
Orans Pentins
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
a. Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2OL4 tentang Pemerintatran
Daeratr;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tatrun 2018 tentang Satuan Potisi
Pamong Praja;c. Peraturan Menteri Ddast Negeri RI Nomor 54 Tahun 20ll tentanrg
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Prqia;
d. Perahrram Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tatrun 2OL6 tentang
Pembentukan dan Sususan Peranglat Daeratr;
e. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tatrun 2016 tentang
Kedudukan, Sususan Organisasi, T\rgas dan F\rngsi Serta Tataa. Memiliki pengetahuan mengenai produk hukum daerah dan
perundang-undangan lainnya;
b. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam
menunjang tugas;c. Mematrami dengan baik ketehran yang berlaku dalarn pelaksanaan
kegiatan;
d. Mematrami dengan baik ketentuan tentang pengawalan pejabat dan
orang-orzrng penting;
e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
kegiatan tepat sasaran dan tepat wakhr.
Keterkaitan : Peralatan
1. SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. a. Perangkat pendukung operasi,onal pengawalan pejabat dan orang-
orang penting;
b. Komputer klnusus untuk prosessing kegiatan administrasi pengawalan
pejabat dan orang-orang penting;
c. FiJJirlg cabbetuntuk menyimpan arsip/dokumen kegiatan pengawalan
PencatatandanPendataan : Peringatan :
SOP ini mempakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam
pengawalan pejabat dan orang-orang penting, jika tidak dilaksanakan
akan mengakibatkan ketida\ielasan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan walcttr serta kelambanan dan kela:nbatan dalama. Dokumentasi kegiatan pengawalan pejabat dan orang-orang penting;
dan
b. Data pengawalan pejabat dan orang-orang penting.
NO ATOIVTTASPELAKSANA MUTU BAKU
KET. Kasi.
OPDALr(abid.
fibum&
TranmasSEKRETARIS
SATPOL PP
dan
KEBAKARANKEPALA
SATUANRegu
PengawalanPersyaratan &
Kel,engkapanWaLttr Output
I 2 4 5 6 7 I 9 10 11
IMenetapkan objek, sasaran dan media pel,alcsanaan
penga.walan pejabat dan orang-orang penting.?_Program kerja Satuan
Polisi Pamong PrajaI jarn Objek, sasaran dan
media kegiatan
pengawalan
2-Mengkoordinasikan penetapan objek, sasaran dan
media pelaksanaan pengawalan pejabat dan orang-
orang penting.EFObjek, sasaran dan
media kegiatan
pengawalan30 menitKesepakatan Objek,
saaaran dan media
kegiatan pengawalarr
3.Mengajukan telaahan dan rencana pelaksanaan
kesiatan pengawalan peiabat dan oranp-orang pentinq5JKesepakatan Objek,
sasaran dan media
kegiatan penga.walan20 menit Telaahan dan rencana
kegratan pengawalan
kepada KABID. KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT
4.Mempelajari telaahan dan rencana taegratan pengawalan
pejabat dan orang-orang pentinS, memberikan
pertimbangan dan meneruskal kepa.da KEPALA
SATUAN melalui SEKRETARIS SATPOL PP dan
KEBAKARANITelaahan dan rencana
kegiatan pengawalan20 menit Pertimbangan KABID.
TIBUM DAN TRAMMAS
5.Mempelajari telaahan dan rencana kegiatan pengawalan
pejabat dan orang-orang penting, memberikan
pertimbangan dan meneruskan kepada KEPALA
SATUAN +Telaahan dan rencana
kcgtatan pengawalan20 menit Pertimbangan
SEKRETARIS SATPOL
PP dan KEBAKARAN
6.Mempelajari telaahan dan rencana kegiatan pengawalan
pejabat dan orang-orang penting serta memperhatikan
pertimbangan KAEIID. KEIERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYAMKAT dAn SEKRETARIS
SATPOL PP dan KEBAKARAN, dan memberikan arahan
tindak laaiut.Telaahan dan rencana
kegiatan pengawalan serta
pertimbangan KABID.
TIBUM DAN TRAMMAS20 menit Arahan tindak lanjut
KEPAI,A SATUAN
7-Menlrusun rencana aksi kegiatan pengawalan pejabat
dan orang-orang penting. II Renc.Keg. Pengawatran &
arahan tindak lanjut
KEPALA SATUAN20 menit Rencana aksi keg.
Penga.walan
8.Men5rusun kriteria dan klasifrkasi pengawalan pejabat
dan orang-orang penting I
-Rencana aksi keg.
Pengawalan20 menitkriteria dan klasffikasi
pengawalan
NO ATOIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KET. Kabid.
Tibum&
TtamrnasSEKRETARIS
SATPOL PP
dan
KEBAKARANKEPAI"A
SATUANRegu
PengawalanPersyaratan &
KelengkapanWaktu Output
4 D 6 7 8 9 10 tl
1 2
9.Men5rusun rencana kebutuhan dan menetapkan
personil pengawalan pejabat dan orarrg-orang penting
serta menyiapkan Surat Perintah T\rgas?TRencana aksi keg.
Pengawalan, kriteria dan
klasifikasi pengawalan20 menit Penetapan kebutuhan
personil pengawalan
dan SPI
10.Menyusurr sistem, pola, telanis dan route pengawalan
pejabat dan orang-orang penting sesuai kriteria dan
klasifikasi pe n ga.walan TRenc. aksi keg.
Pengawalan, kriteria dan
klasifrkasi pengawalan20 menitSistem, pola, teknik dan
rute Pengawalan
11.Men5rusun rencana kebuhrhan sarana dan prasarana
pengawalan pejabat dan orang-orang penting5Renc. aksi keg.
Pengawalan, kriteria dan
klasifrkasi penga.walan20 menit Daftar kebutuhan,
sarana dan Prasarana
pengawalan
L2.Melaksanakan pengawalan pejabat dan orang-orang
penting sesuai sistem, pola, kriteria dan klasifikasi
pengawalan ttSistem, pol,a, teknik
pengawalan dan SPTSesuai
jadwalLaporan kegiatan
pengawalan
13.Menghimpun laporan pelaksanaan kegratan pengawalart
pejabat dan orang-orang penting sesuai sisten, pola,
t<riteria dan klasifrkasi pengawalan.taporan kegiatan
penga.walan10 menit Himpunan laPoran
kegiatan pengawal,an
t4.Men5rusun laporan pelaksanaan keeiatan pengawalan
pejabat dan orang-orang penting dan membuat telaahan
kepada I$BID. KETERfiBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT+Himpunan laporan
kegiatan pengawalan2O menit Lap. pelaksanaan keg.
Pengawalan dan
telaahan
15.Mempelqjari laporan peldcsanaan kegiatan, memberikan
pertimbangan dan meneruskan kepada SEKRETARIS
SATPOL PP dAN KEBAIGRAN*Lap. pelaksanaan keg.
Pengawalan dan
telaahan20 menit Pertimbangan KABID.
TIBUM DAN TRAMMAS
16.Mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan, rnemberikan
pertimbangan dan meneruskan kepada KEPALA
SATUAN +-lLa.p. pelaksanaan keg.
Penga.walan dan
telaahan2O menit Pertimbangan
SEKRETARIS SAf,POL
PP dan KEBAKARAN
L7.Mempelajari laporan pelaksanaan k%iatan dan
telaahan, serta memperhatikan pertimbanganKABlD.
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT memberikan arahan kebijakan dan
pendokumentasianLap. pelaksanaan keg.
Pengawalan dan
telaahan serta
Pertimbangan KABID.
TIBUM DAN TRAMMASlO menitArahan kebijakan dan
pendokurnentasian
),t+
\
NO ATCTTVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KET. Kssi,
OPDALKabid.
Tibum&
TlemmasSEKRETARIS
SATPOL PP
dan
KEBAKARANKEPAIA
SATUANRegu
PenganalanPersyaratan &
KelengkapanWa-Iriu Output
I 2 3 4 5 6 7 8 9 to 1l
t8.Mendokumentasikan laporan pelaksanaan pengawalan
pejabat dan orangorang penting I
-I ^F. pelaksanaarr keg.
Pengawalan dan arahan
kebijakan serta
oendokumentasian2O menitDokumentasi laporan
pelaks. Keg.
Penga.walan
LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR : 10 T Atr.ilt\x Zo i9
TANGGALT 5o nn<1ffi5R 2a D
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
KABUPATEN TAPINNomor SOP
Tanssal Pembuatan
Tanssal Revisi
Tanssal Efelrtif
Disatrkan oleh Bupati Tanin
Nama SOP Pelaksanaan Pengamanan Tempat-Tempat Penting
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan
Daerah;b. Peraturan Pemerintatr Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja;
c. Peraturan Menteri Dalarn Negeri RI Nomor 54 Tatrun 2OLL tentang
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tatrun 2OL6 tentang
Pembentukan dan Sususan Peranglat Daerah;
e. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tatrun 2OL6 tentang
Kedudukan, Sususan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Serta TataMemiliki pengetatruan mengenai produk hukum daerah dan perundang-
undangan lainnya;
Mematrarni dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam
menunjang tugas;
Memahami dengan baik ketenhran yang berlaku dalam pelaksanaan
kegiatan;
Memahami dengan baik ketentuan tentang pengamanan tempat-tempat
penting;
Mempunyai komitnen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.a.
b.
c.
d.
e.
Keterkaitan Peralatan
1. SOP Penegakan Peraturan Daeratr;
2. SOP Ketertiban Umum dan Ketentrarnan Masyarakat.a. Perangkat pendukung operasional pengamanan tempat-tempat penting;
b. Komputer khusus untuk prosessing kegiatan pengamanan tempat-
tsmpat penting;
c. Filling m.binet untuk menyimpan arsip/dokumen pengamanan tempat-
tempat penting;
PencatatandanPendataan : Peringatan :
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalalrr
proses Penerimaan Tamu di Kantor Bupati Tapin dan jika tidak
dilaksanakan akan mengakibatkan ketidaksesuaian, ketida\ielasan,
ketidaktepatan dan kelambatan dalam Pelayanan Penerimaan Tamu.Dokumentasi kegiatan pengamanan tempat-tempat penting; dan
Dokumentasi pengamanan tempat-tempat penting.
Menetapkan subjek, objek, sallaran dan media
pelaksanaan pengamanan tempat-tempat
penting
Subjek, objek dan
sasaran kegiaun
Tibum dan TlammasMengkoordinasikan kegiaten trantibum ddam
menetapkan sasaran pengarnanan temPat-
tempat Penting
Telaahan dan
proposal kegiatanRencana kegiatan
pembinaan Tibum
dan TrammasMengajukan renc
pengamanan tem
telaahan kePada
KABID. KETERTTBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pertimbangart
KABID. TIBUM DAN
TRAMMASTelaahan dan
proposal kegiatan15 menit
SATPOL PP dAN KEBAKARAN
Pertimbangan
SEKRETARIS
SATPOL PP dan
KEBAKARAN
Arahan tindak
Ianjut dan Surat
Perintah T\rgasn
KEPAI,A SATUAN
Mempelqiari rencana kegiatan dan
menerbitkan Surat Perintah Tugas
pelaksanaan kegiatan.
Men5rusun dan menetapkan kekuatan anggota
y"rti diUrrtohkan dalam pelaksanaan kegiatan
Menyiapkan anggota pengarnanan tempat-
tempat Penting
NO AICTTVITASPELAKSANAMI..NU BAKU
KET.Kasi.
OPDALKabid.
Tibum&
TtqmrqasKepolisian/
Instansi terkai,SEKRETARIS
SATPOL PP
dan
KEBAKARANKEPAI.^A
SATUANPersyaratan &
KelengkapanWalrhl Output
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 t1
9.Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang
kegiatan Pengamanan tempat-tempat pentingrFIAratran tindaksn
lanjut KASAT dan Surat
Perintah Tugas3O menit Dafta saranadan
prasarane 1rcnurry'ang
keg.
10.Menyiapkan daftar lokasi p€ngamanan
tempat-tempat pentingItArahan tindaken
lanjut KASAT dan Surat
Perintah Tugas3O menit Daftar lokasi
pengamanan
11Memerintahkan piket jaga rumah Dinas
Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Gedung
serta Aset Penting Pemerintah Kabupaten
Tapin.IIArahan tindaksn
lanjut KASAT dan Surat
Perintah Tugas3O menit Daftar piketjaga
Rumah Dinas dan
Aset Penting
t2.Mengatur dan menugaskan pengamanan
kedatangan Tamu VIP/WIP serta acara dan
upacara penting IIArah€n tindakan
lanjut KASAT dan Surat
Perintah T\rgas30 menit Daftar penugasan
pengamanan tamu
VIP/VUP, acara dan
upacara penting
13.Mengatur dan menugaskan pengamanan
lokasi kunjungan kerja Bupati/Wakil BupatiArahan tindat<an
lanjut KASAT dan Surat
Perintah Trrgas24 jarlrrDaftar penugasan
pengamanan lokasi
kunjungan
Bupati/Wakil
Bupati dan Sekdacte.rl Set(da
14.Melaksana-kan pengamanan tempat-tempat
penting IArahan tindal€n
lanjut KASAT dan Surat
Perintah T\rgas20 menit I"aporarr
Pelaksanaan keg.
pengamanan tempat
oentins
15.Melaporkan hasil kegiatan Pengamanan
tempat-tempat penting kepa.da KEPALA
SATUAN5 -lIaporan
Pelaksanaan keg.
pengamanan ternpat
oentins30 menit L^aporan dan
telaahan
pelaksanaan
keciatan
16.Memoelaiari laooren keciatan Denqamanan t[aporan dan
teLaahan
pelaksanaan
kegratan20 menit Disposisi/arahan
t€mpat-tempat penting dan memerintahkan
pengarsipan dan pendokumentasianprogram dan
pendokumentasian
\
NO AIffIVITASPEI,AKSANA MI..TTU BAKU
KET,lGBi.
OFDALKepolisian/
lnsfalrsi terkai]SEKRETARIS
SAIPOLPP
dan
KEBAKARAT{KEPAIA
SATUANPersyaratan &
KelengkapanWaktu Output
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll
L7.Mengarsipkan dan mendokumentasikan
La.poran l(eglatan Pengarrnnan tempat-t€mpat
pentingDisposisi/arahan
program dan
pendokumentasian15 menitPendokumentasian/
pengarsipan
Laporan Kegiatan
AT
LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR : ]o T'$ir-,-, ?-c19
TANGGAL: ]C DES!irr:r:: 2Ct9
SATUAN POLISI PAMONG PRA.IA DAN KEBAKARAN
I(ABUPATEN TAPINNomorSOP
Tanseal Pembuatan
Tanesal Revisi
Tanssal Efektif
Disahkan oleh Bupati Tapin
Narna SOP Pelaksanaan Operasional Patroli
KualifikasiPelaksana : DasarHukum :
ysmiliki pengetahuan mengenai produk hukum daerah dan
penrndang-undangan lainnya;
Memaha-rni dengan baik kegiatan yang harus dilalmkan dalam
menunjang tugas;
Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksana-an
kegiatan;
Memahami dengan baik ketenhran tentang patroli dan bina tibum dan
trammas;
Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.a.
b.
c.
d.
e.a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daeratr;
b. Peraturan Pemerintatr Nomor 16 Tahun 2OL8 tentang Satuan
Polisi Parnong Praja;c. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2O1l tentang
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
d. Peraturarr Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tatrun 2016 tentang
Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah;
e. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2OL6 tentang
Kedudukan, Sususan Organisasi, Tfigas dan F\rngsi Serta Tata
Peralatan Keterkaitan :
a. Perangkat pendukung operasional patroli;
b. Komputer khusus untuk prosessing kegiatan patroli dan pembinaan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c. Filling cabinet untuk menyimpan arsip/dokumen patroli dan
perkembangan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;1. SOP Penegakan Peraturan Daerah
2. SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
PencatatandanPendataan : Peringatan :
a. Dokumentasi kegiatan patroli; dan
b. Data perkembangan ketertiban umurn dan ketenteraman masyarakat.SOP ini merupakan prosedur baku yalo,g wajib dilaksanakan dalam
patroli, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketida\ielasan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan walchr serta kelambanan dan
kelambatan dalam pelaksanaan patroli.
NO AIMMTASPELAKSANA MUTU BAKU
KET. Kasi.
OFDALIkbid. Tibum&
Jlemm49SEKRETARIS
SATPOL PP
dan
I'trRAI(APANKEPAI,A
SATUANRegu
PengawalanPersyaratan &
KelengkapanWaktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1l
1.Menetapkan objek, sasaran dan media pelaksanaan
patroli dan pemantauan perkembangan ketertiban
umum dan ketenteraflran masyarakat?_-tProgram keda Satuan
Polisi Pamong Praja30
menitObjek, sasaran
kegiatan patroli
tibum dan trammas
2. ^hiar- -----on .ta Objek, sasaran kegiatan
patroli tibum dan
trammas30
menitPersamaqn persepsi
dan kesrpakatan
terbadap subjek,
objek, sasaran dan
me.ria kegiatanmedia pelaksanaan patroli dan pemantauan
perkembangan ketertiban umurn dan ketenterarnan
masyarakat
3.Mengajukan telaahan dan rencana kegiatan
pelaksanaan patroli dan pemantauan perkembangan
ketertiha n u trnl rn d.an ketenterarnen masvarakatPersarnaan persepsi dan
kesepakatan terhadap
subjek, objek, sasaran
dan media kegiatan60
menitTelaahan dan
rencana kegiatan
patroli dan
pemantauan tibum
dan trammaskepada KEPALA SATUAN melalui KABID.
KEf,ERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT
4Memeriksa dan mempeXajari telaahan dan rencsna
kegiatan patroli dan pemantauan perkembangan
lzptprtilra n lrmr l m ;l an lrafenf efa?nrtn mq swq re kn tTelaahan dan rencana
kegiatan patroli dan
pemantauan tibum dan
trammas30
menitPertimbangan
KABID. TIBUM DAN
TRAMMAS
memberikan pertimbangan Eerta meneruskan kepada
KEPALA SATUAN melahri SEKRETARIS SATPOL PP
dan KEBAKARAN
5.Memeriksa dan mempelajari Glaahan dan rencana
kegiatan patroli dan pemantauan perkembangan
ketertiban umum dan keGnteraman masyarakat,
memberikan pertimbangarr serta meneruskan kepada
KEPALA SATUANTelaahan dan rencana
kegiatan patroli dan
pemantauan tibum dan
trammas30
menitPertimbangan
SEKRETARIS
SATPOL PP dan
KEBAKARAN
5.Mempelajari telaahan dan rencana kegiatan patroli ,
serta memperhatikan pertimbangan KABID.
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT dan SEKRETARIS SATPOL PP dan
KEBAKARAN, memberikan arahan tindak lenjutTelaahan dan rencana
kegiatan patroli dan
rementauan fibum dan30
menitArahan tindak
lanjut KEPALA
SATUANTlmmas serta
pertimbangan KABID.
TIBUM DAN TRAMMAS
6.Men5rusun rencana tindak pelaksanaan kegiatan
patroli dan pemaltauan ketertiban umum dan
ketenteraman rnasyarakat.lIIRencana kegiatan patroli
dan pemantauan tibum
dan trpmmaS serta arahan
tindak lanjut KASAT30
menitRencana tindnk
kegiatan patroli darr
pemantauen tibum
dall t'nmmne t
\
NO ATMIVITASPEI,AKSANA MUTU BAKU
KET. Kasi.
OPDALKabid. Tibum&
Tta-aasSEKRETT{RJS
SATPOL PP
dan
KEBAKARANKEPAIA
SATUANRegtr
PengawalanPersyaratan &
KelengkapanWaktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1l
7.Menga.tur dan menetapkan jumlah personil kegiatan
patroli dan pemantauan perkembangan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat dan
menyiapkan Surat Perintah T\rgas. Jika perlu
bantuan unsur terkait dibuatkan surat permintaan
bantuan personil dari instansi terkaitRencana tindak
kegiatan patroli dan
pemantauarr ketertiban
umum dan
ketenteraman
masyarakat30
menitJumlah personil
yang dibunrhkan
dan bantuan unsur
terkait sertg SPT
8.Men5rusun kelompok/regu, sistem, pola dan rute
kegiatan patroli dan pemantauan ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat sesua.i dengan
kebutlhanIRencana tindak kegiatan
patroli dan pemantauen
ketertiban umum dan
ketenteraman mas5rarakat20
menitDa.ftar kelompok/regu,
pola, sistem dar route
kegiatan
9.Menyusun rencana kebutuhan bahan, kelengkapan,
media dan sarana/ prasarana pendulrung kegiatan
patroli den pemantauan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat-lRencana tindak
kegiatan patroli dan
pemantauarr ketertiban
umum dan
ketenteraman
masyarakat20
menitDaftar kebutuhan
bahan, kelengkapan
media dan
sarana/prasarana
kegiatanBatran
termasu
k bahan
sosialis
asi den
informa
si
@erdadll.l
10.rr-l^l--^rolzaa L--i^+^- -^f- ll ,{ Rencana tindak ke giatan
patroli dan pemantauan
tibum dan tramnas,
personil, bahan,
arono /nraaaronq don RPT24 jarnLaporan kegiatan
masing-masing
regu/kelompokketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
sesuai dengan regu, sistem, pola dan rute yang telah
ditetapksn I
1lMel,aksanakan evaluasi kegiatan patroli dan
pemantauan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat dan menyerahkan hasil evaluasi kepada
KASI. OPDALILaporan kegratan
masing-masing
regu/kelompok30
menitHasil evaluasi
kegiatan patroli dan
pemantauan tibum
dan trammas
t2.Men5rusun laporan pelaksanaan kegiatan patroli dan
pemantauan ketertiban umum dan ketenterarnan
mas5rarakat, membuat telaahan dan menyampa.ikan
kepada KABID. KETERTIBAN UMUM DAN
KETE}ITERAMAN MASYARAKATIaHasil evaluasi kegiatan
patro[ dan pemantauan
tibum dan trammas60
menitLaporan kegratan
patroli dan
pemantauan tibum
dan trammas serta
telaahan KASI-
OPDAL
NO AI.MNTTASPELAKSANA MUTU BAKU
KET. KaBt.
OPDALKabid. Tibum&
TlammasSEKRETARIS
SATPOL PP
dan
KEBAKARANKEPALA
SATUANRegu
PengawalanPersyaratan &
KelengkapanWalmr Output
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1I
13.Mempelajari telaahan dan laporan kegiatan patroli
dan pemantauan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat, memberikan pertimbangan dan
meneruskan kepada KEPALA SATUAN melalui
SEKRETARIS SATPOL PP dan KEBAKARAN -ll.aporan kegiatan patroli
dan pemantauan tibum
dan trammas30
menitPertimbangan
KABID. TIBUM DAN
TRAMMAS
t4.Mempelajari telaahan dan laporan kegiatan patroli
dan pemantauan ketertiban umum dan ketenteraman
rnasyarakat, memberikan pertimbangan dan
meneruskan kepada KEPAI"A SATUANlaporan kegiatan patroli
dan penantauan tibum
dan trammas30
menitPertimbangan
SEKREf,ARIS
SATPOL PP dan
KEBAKARAI{
15.Mempelajari telaahan dan laporan kegiatan patroli
dan pemantauan ketertiban umuin dan ketenterarnan
masy