Menurut Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 24?
Pasal Pasal 24 dalam Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pemb entukan, pada BAB III - TUJUAN PENATAAN WP - 9, menyatakan:

(1) Rencanajaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(1) huruf j, meliputi : 
a. jalur evakuasi bencana ; 
b. tempat evakuasi ; 
c. jalur sepeda ; 
d. jalur pejalan kaki; dan 
e. pengaman pantai. 
(2) Jalur evakuasi bencana yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, 
terdapat di SWP A, SWP 8, dan SWP C. 
(3) Tempat evakuasi yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi : 
a. titik kumpul , terdiri atas : 
1. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3; 
2. SWP B pada Blok 8.1, Blok 8.2, Blok 8.4, Blok B.6, Blok 8.7, Blok 8.9, dan 
8.10; dan 
3. SWP C pada Blok C.3. 
b. tempat evakuasi sementara , terdiri atas : 
1. SWP A pada Blok A.1; dan 
2. SWP B pada Blok 8.1. 
c. tempat evakuasi akhir, terdiri atas : 
1. SWP B pada Blok 8.2 dan Blok 8.6; dan 
2. SWP C pada Blok C.3 dan Blok C.4. 
(4) Jalur sepeda yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdapat di 
SWP B dan SWP C. 
(5) Jalur pejalan kaki yang sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf d, terdapat 
di SWP A, SWP B, dan SWP C. 
(6) Pengaman pantai yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, terdapat 
di SWP Adan SWP 8. 
(7) Rencana jaringan prasarana lainn ya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran IV.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. - 16 - 
(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat 
di SWP A, SWP 8, dan SWP C. 
(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, 
terdapat di SWP A, SWP B, dan SWP C. 
(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat 
di SWP A, SWP B, dan SWP C. 
(5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan 
dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran IV.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini .