Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam MELALUIPENDIDIKANDANPELATI HANTENTANGPERATURANBUPATIBA LANGAN Nomor 23 Tahun 2014?
Norma hukum dalam MELALUIPENDIDIKANDANPELATI HANTENTANGPERATURANBUPATIBA LANGAN Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik2. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 te ntang, Pasal 5 berbunyi:

hur ufa,terdiri dari :
a. bimbing anteknis (Bimtek) ;Pasal10Diklat kepe mimpinan sebagaimana dim aksud dalam Pas al 8ayat(2)huruf
a, terdiri dari :
l.Diklat k epemimpinan tingka tIV,untuk jabatan struk tural eselon IV ;
2. Diklat k epemimpinan tingkat III ,untuk jabatan struktural eselon III ;
dan
3. Diklat k epemimpinan ti ngkat II,untuk jabatan struktural eselon II.Pasal 9(2)Diklat k epemimpinan sebag aimanadimaksud dalam P asal 4 huruf b,
terdiri d ari:
a. Dikla t Kepemimpinan; dan
b. Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri.b.Diklat Pembekalan C PNS,terdiri dari
1.Diklat Pembekalan Administratif;
2. DiklatPembekalan Teknis.(1)Diklatprajabatansebagaiman adimaksud dalam P asal4 huruf a ,
terdiri d ari:
a.DiklatPrajabatan, terdiri dari :
1.Diklat prajabatan / latihan d asar Golo nganIuntuk menjadi PNS
Golongan I;
2. Diklat prajabatan /latihan dasar Golongan II untuk menjadi
PNSGolongan II;dan
3. Diklatprajabatanj latihandasar Golongan IIIuntuk menjadi
PNSGolonganIII.Pasa18Diklat fung sional sebagaimana dim aksud dalam Pasal 3 huru fb adalah
Diklatfungsional untuk masing -masing jabatan fungsion al,terdiri dari :
a. diklat pe mbentukan; dan
b. diklat pe njenjangan.Pasal7(3) Diklat Khusus bagi Guru dan P engawas Sekolah seb agai syarat untuk
menjadi Kepala Sekolah dan Peng awas Sekolah.(2) Jenis d anjenjang Diklat teknis sebagaimana dimaksud pada a yat(1)
dapatberupa Diklat ,Bimbingan Teknis (Bimtek), d an Workshop
Irnplementasi Peraturan Perundang Undangan.6
(1) Penyelenggaraan pengembangan kompet ensiPegawaiNegeri Sipilpola
kontribusisebagaimana dimaksud da lamPasal14huruf ayaitu
melalui kontribusikepada Lembaga Pendidikan dan P elatihan yang
bertindakselaku pen yelenggara pengembanga nkompetensiPegawai
NegeriSipil.Pasal15Mekanismepengembangan kompet ensiPegawai Neger iSipilmelalui:
a. pola kon tribusi;
b. pola fasi litasi; dan
c.pola swakelola.Pasal 14(2) Analisa Kebutuhan Diklat (AKD) disusun setiap tahun an ggaran
sebagai dasarperencanaan kebutuhan anggaran penge mbangan
kompetensi Pegawa iNegeri Sipil.(1) Pengem bangankompetensiPegawai NegeriSipilmelaluidiklat
dilaksanakanberdasarkan Ana lisa Kebutu hanDiklat(AKD).Pasal 13BABIII
MEKANIS MEPENGEMBANGANKOM PETENSIPEGAWAINEGERISIP ILDiklat nilai-nilai buda ya danwawasan k ebangsaan sebaga imana
dimaksuddalam Pasal 5hurufc,terdiri dari :
a.bimbingan teknis (Bimtek);
b. workshop;dan
c.ceramahumurn untuk peningkatan buda yadan wawasa nkebangsa an
bagiPegawaiNegeri Sipil.Pasal12Diklat pen ingkatannilai-nilaietikadan moral sebaga imana d imaksud
dalam Pas al 5huruf b, terdiri dari:
a.bimbinganteknis (Bimtek);
b. workshop;dan
c.cerarnahumum un tuk peningkatan nilai-nilaietika dan moral bagi
PegawaiNegeriSipil.Pasal11b.workshop;dan
c.ceramah umumuntuk p eningkatan n ilai-nilaikeagamaa nbagiPegawai
Negeri Sipil.7
(2)Jenispengembangan kompetensi PegawaiNegeriSipil pola fa silitasi
sebagaimanadimaksud pada ayat ( 1)sebagai be rikut :
a.diklatprajabata n/ latihan dasar;
b. diklatkepemimpinan Tingkat IVdan T ingkat III;(1)Penyelenggaraan pengem bangan kompetensi Pegawai Negeri S ipil
pola fasilitasi sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 14 huruf b , yaitu
melaluifasilitasi oleh instansi l ain dan/atauinstansivertikalyang
telahterakreditasi selaku pen yelenggara pengembangan kompet ensi
PegawaiNegeri Sipil.Pasal 16(5) LembagaPendidikan dan Pelatihan selaku penyelenggara
pengembangan ko mpetensiPegawai Negeri S ipil sebagai mana
dimaksudpada ayat (1 ),mempunyaitanggung jawabdalam ha l
sebagai berikut :
a.pelaksanaan program/penetapankurikulurrr/silabi dan modul;
b. penetapan tenaga pengajarywidyaiswara;
c.standarisasi d an sertifikasi;
d. persiapan peserta;
e. penyediaan bahan dan fasilitas pembelajaran;
f.operasionalisasi pen yelenggaraa n,meliputikegiatan pelaksanaan
dan pengen dalian;
g.pembukaan dan penutu pan; dan
h. monitoringdan evaluasi penyelen ggaraankompetensiPegawai
NegeriSipil.(4)PemerintahDaerah selaku instan si pengi rim dalam pen yelenggaraan
pengembangan kom petensi Pegawai Nege riSipil melalui pola
kontribusimempunyaitanggungjawabdalamhal sebaga iberikut:
a.pengiriman pese rta pengembangan kompetensi Pegawai Negeri
Sipilsesuaijenis dan jenjang Diklat; dan
b.pembiayaan penye lenggaraa npengembangan kom petensi Pegawai
NegeriSipil yang dialoka sikandalam AP BD sesua imekanisme
pengelolaan keuangan daerah.(3) Standarpembiayaanpengembangan kompeten si PegawaiNegeriSipil
pola kontribusisebagaimanan d imaksud pada ayat (2) d ilaksanakan
sesuaidengan biaya yang dite ntukanoleh Lembaga pen yelenggara
Diklat.(2) Jenis pengembangan kompeten siPegawaiNegeri Sipil pola kontribusi
sebagaimana dimak sudpada ayat (1),seb agaiberikut:
a. Diklat prajabatan Golongan I, Go longanIIdan Golongan III;
b.Diklat kepemimpinanTingkatIV,Tingkat IIIdan Tingkat II;
c.Diklat fungsional; dan
d. Diklat teknis.8
(2)Jenis pengembangan kompetensi Pegawa iNegeri Sipil po la swakelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)se bagai berikut:
a.diklat teknis;
b. bimbingan teknis (Bim tek),worksho p, kursus da nceramah u mum
untukpeningkatan nilai-nilai keagamaan bag iPegawai Negeri Sipil ;
c.bimbingan teknis ( Bimtek), workshop, kursusdan ceramah umum
untukpeningkatan ni lai-nilai etika da nmoralbagi Pegawai Negeri
Sipil;(1)Penyelenggaraanpengembangan kompetensi P egawai Negeri Sipil pola
swakelolasebagaimana dimaksud dalam Pasa l14 huruf c, yai tu
melaluipengelolaansendiri oleh BKPPDselaku penye lenggara
pengembangan kompetens iPegawai Nege ri Sipil.Pasal 18(4)SusunanTim Teach ing sebagaimana dim aksudpada a yat(3)
ditetapkandengan Keputusan Kepa laBKPPD.(3) Untuk melaksanakan tanggung jawab P emerintah Daerah maupun
Lembaga Pendidikan dan Pela tihan se bagaimana dimaksud pada a yat
(1)dan ayat (2), dibentuk Tim Teaching yang susu nannya disesuaikan
dengankeperluan masing-masing diklat .(2)LembagaPendidikandan Pelatihan se laku fasi litator pen yelenggaraan
pengembangan kompetensi Pega wai Negeri Sipi lmelaluipola fasil itasi,
mempunyai tanggung jawab da lam halsebagai berikut:
a. penga rahanprogram/penetapan kurikulum /silabidan modu l;
b. penetapan ten aga pengaja r/widyaiswa ra;
c.standarisasi dan serti fikasi;dan
d.monitoringdanevaluasipenyelenggaraan diklat.(1) Pemerin tah Daerah selaku penyelengga ra pengembangan kompetensi
Pegawai Negeri Si pilpola faailitasisebagaimanan di maksud dalam
Pasal14hurufb, mempunyai tanggungjaw ab dalam hal sebagai
berikut:
a. persia panpeserta;
b.persiapanakomodasi dan konsumsi;
c.penyediaan angga ran dan fas ilitasi pembe lajaran;
d.operasionalisasi penyelengg araan, me liputi kegiatan pelaksanaan
dan pengendalian; dan
e. pembukaandan penutup an.Pasal 17c. diklatfungsional; dan
d. diklatteknis.9
(3)Pend elegasian sebagaimana dimaksud pad aayat(1),meliputi :
a. penandatanganan Naskah Perjanjian Ker jasama pen yelenggaraa n
pengembangan kompe tensi Pegawai NegeriSipil m elaluipola
kontribusi dan Iatau fasil itasidengan instansi lain dan /atau
instansi vertikalyang telah terakreditasi.
b. pertanggungjawaban se luruh penggunaan anggaran s ecara teknis
danadministrasi atas kegiatan pen yelenggaraan pengemb angan
kompetensi Pegawai N egeri Sipil sesuai mekanisme penge lolaan
anggaran.(2)Kewenangan sebagaimana di maksud pad aayat (1) adalah ter hadap
penyelenggaraan pengemba ngan kompe tensi Pegawai Negeri Sipi l
melaluipolafasilitasi dan po la swakelola.(1)Bupa ti mendelegasikan k ewenangan penyelenggaraan peng embangan
kompete nsi Pegawai N egeri Sipil di Lingkun gan Pemerinta hDaerah
kepada BKPPD.Pasal 19BABIV
PENDELEGASIANWEWENANG(5)Susunan Ti mTeaching sebagaimana dimaksud pada a yat(4)
ditetapkandenganKeputusan Kepala BKPPD.(4)Untukmelaksanakan tanggung j awabPemerintah Daerah sebaga imana
dimaksudpada ayat(3),dibentuk Tim T eachingIPelaksana Di klat
yang susunannya disesuai kan dengan keperluan masing -masing
diklat.(3)Pemerin tahDaerahselaku penye lenggaraan pengemb angan
kompetensi Pegawai Neger iSipilpola swakelola bertanggung ja wab atas
seluruhpenyelenggaraan pengembanga nkompetensi Pega waiNegeri
Sipildalamhal :
a.pelaksanaan p rogram/penetapan kurikulurrr/silabi dan modul ;
b.penetapantenaga pengajar /widyaiswar a;
c.standarisasi dan sertifikasi;
d.persiapan peserta;
e.persiapan akomodasi dan konsums i;
f.penyediaan anggaran d an fasilitasi pemb elajaran;
g.operasionalisasi pen yelenggaraan, m eliputikegiatan pelaksanaan
danpengendalian;
h.pembukaan dan penutupan; dan
1.monitoring, evaluasi dan pelaporan pen yelenggaraan ko mpetensi
PegawaiNegeri Sipil.d.bimbingan teknis (Bimtek), workshop ,kursus dan ceramah umum
untuk peningkatan budaya dan wawasan kebangsaan bagi P egawai
NegeriSipil.10
Selain mel aksanakan kewenangan sebagaim ana dima ksud dalam Pasal
19,BKPPDjuga dapat untuk melaksanakan pengembangan kompetensi
Pegawai Negeri Sipilmelaluipola kontribusi.Pasal21BABIV
KETENT UANPERALIAHAN(4)Tata carapenilaian beserta bentuk pen ghargaanyangdiberikan kepada
Pegawai Ne geriSipil sebaga imanadimaksud ayat (3 )akan diatur lebih
lanjut m elaluiKeputusan Bupa ti,dengan mempe rhatikan kemampu an
daerah danperaturanperundan g-undangan yang berla ku.(3)BagiPegawaiNegeriSipil yang telah lulus mengikuti Diklat
Kepemimpinan dan i novasi diklatnya masih di implementasikan sesuai
dengan tahapanyangtelahditetapkan serta dinila i berdampak positif
terhadap penye lenggaraan p emerintahanakan dibe rikan penghargaan.(2)BKPPD wajib menyampaikan laporan atas pen yelenggaraan
pengemb angan kompetensi Pegawai Negeri Sipil kepada Bupati m elalui
Sekretar isDaerah secara berkala.(1)Evaluasi atas penyelen ggaraan pengemb angan kompetens i Pegawai
Negeri Sipil dilakukan oleh BKPPD secara b erkelanjutan .Pasa120BABV
EVALUASIDANPELAP ORAN(5)PerangkatDaerah laindi lingkungan Pemerintah Daerah
menyam paikan su ratpermohonan kepada Kepala BKPPDterkait
kebutuhanpengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil d i
lingkung anPerangkatDaerah ses uaijenis dan jenjang pengembangan
kompetensi Pegawa i Negeri S ipil yangdibutuhkan.(4)BKPPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban
melakuk an koordinasi secara teknis dan administrasi terhadap seluruh
PerangkatDaerah lain di lingkungan Pemerin tahDaerah dalam
penyelenggaraan penge mbangan kompetensi P egawai Negeri Sipil.11
BERITADAERAHKABUPATENBALANGANTAHUN 2018 NOMOR 41H.M.IWAN SETIADY ,sa
NIP.19780929 200501 1009KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGANH. RUSKARlADIMengetahu i,Salinan/Fotocopy sesuai dengan a slinya TtdDiundangkan diParingin
pada tanggal 12 Oktober 20 18
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENBALANGAN,H. ANSHARUDDINIDitetapkan di Paringin
pada tanggal 12 Oktober 2018
BUPATIBALANGAN,~-Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Balangan.Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Pasal22BABVI
KETENTUANPENUTUP12