Apa bunyi lengkap Pasal 20 dalam BUPATI MUNA BARAT, Nomor mi Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam BUPATI MUNA BARAT, Nomor mi Tahun 1945 tentang Bantuan Hukum bagi, pada BAB III - RUANO LINGKUP, Pasal 20 dinyatakan:

(1) Pemberian bantuan hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang 
berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat 
yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. 
(2) Pemberian bantuan hukum oleh Advokat tersebut tidak menghapuskan 
kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara 
cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. 
(3) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi 
Bantuan Hukum tidak memadai dengan jumlah Penerima Bantuan Pasal 19 
(1) Pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum 
yang memenuhi syarat: 
a. Berbadan hukum; 
b. Terakreditasi; 
c. Memiliki kantor atau sekretariat tetap; 
b. Memiliki pengurus; dan 
c. Memiliki program Bantuan hukum. 
(2) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud diatas dilakukan setiap 2 
(dua) tahun. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 18 
Pemberian bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima 
Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau 
Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima 
Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus. Pasal 17 
(1) Pemberi bantuan hukum dapat meminta Pemohon bantuan hukum untuk 
melengkapi persyaratan permohonannya, apabila berkas perkara yang 
diajukan dinilai belum lengkap. 
(2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, Pemohon bantuan 
hukum wajib melengkapi persyaratan. 
(3) Bilarnana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas, Pemohon 
bantuan hukum tidak dapat melengkapi, maka permohonan dapat ditolak. 
(4) Penolakan sebagaimana dimaksud dilaporkan oleh Lembaga Bantuan 
Hukum kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD melalui Biro 
Hukum dengan mencantumkan alasan penolakan. b. Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri oleh Calon 
Penerima bantuan hukum atau diwakili oleh keluarganya; 
c. Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau 
secara bersarna-sama; dan 
d. Pennohonan bantuan hukum dapat diajukan secara tertulis maupun 
lisan. 
Pasal23 
(1) Biaya penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada