Menurut PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TENT ANG PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 22 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 3?
Pasal Pasal 3 dalam PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TENT ANG PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemerataan a. bahwa berdasarkan ketentuan, pada , menyatakan:

d. penataan dan pemerataan kekurangan dan/ atau 
kelebihan guru ASN. 
(8) Penataan dan pemerataan kekurangan dan/atau kelebihan 
guru ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, 
dilakukan melalui: 
a. memindahkan guru ASN ke satuan pendidikan negeri 
lain dalam daerah; 
b. alih fungsi/profesi guru ASN sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan ; 
c. menugaskan guru ASN (guru mata pelajaran) untuk 
melaksanakan tugas pada 1 (satu) atau lebih satuan 
pendidikan negeri, dengan ketentuan paling sedikit 12 
(dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada 
satuan administrasi pangkaln ya; 
d. menerima guru ASN dari satuan pendid ikan negeri lain 
dalam daerah atau dari luar daerah ; 
e. pembelajaran kelas rangkap untuk daerah atau wila yah 
tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ; 
dan 
f. penerimaan calon aparatur sipil negara guru sesuai 
formasi yang disetujui oleh pemerintah . 
(9) Apabila penataan dan pemerataan kekurangan dan/ atau 
kelebihan guru ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
tidak dapat memenuhi kekosongan guru ASN , maka 
pemerintah daerah melakukan pengisian kekosongan guru 
melalui Guru Pengganti Non ASN. 
(10) Laporan basil verifikasi dan analisis kebutuhan guru ASN 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), 
disampaikan Kepala Dinas Pendidikan kepada Bupati 
melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia untuk mendapatkan pertimbangan dan 
persetujuan pelaksanaan pengisian guru ASN melalui Guru 
Pengganti Non ASN. 
- 10 - antara lain laboratorium dan perpustakaan sesuai dengan 
standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan 
Kebuda yaan. 
(3) Dalam hal penataan dan pemerataan Tenaga Kependidikan 
ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) tidak 
dapat untuk memenuhi kekosongan tenaga kependidikan 
pada satuan pendidikan negeri , maka dilakukan pemenuhan 
kekosongan tenaga kependidikan ASN melalui Tenaga 
Kependidikan non ASN. 
(4) Perencanaan kebutuhan Tenaga Kependidikan non ASN 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan: 
a. Sekolah Dasar, terdiri dari: 
1) tenaga administrasi Kepegawaian atau Operator; 
2) tenaga administrasi keuangan atau Bendahara ; 
3) tenaga perpustakaan , untuk yang memiliki 
perpustakaan ; dan/ atau 
4) tenaga kebersihan atau Penjaga sekolah. 
b. Sekolah Menengah Pertama , terdiri dari : 
1) tenaga administrasi kepegawaian dan Operator ; 
2) tenaga administrasi keuangan atau Bendahara ; 
3) tenaga laboratorium; 
4) tenaga perpustakaan ; dan/atau 
5) tenaga kebersihan atau Penjaga sekolah. 
(5) Perencanaan kebutuhan Tenaga Kependidikan non ASN 
dilakukan berdasarkan laporan dari satuan pendidikan 
negeri kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui kepala seksi 
tenaga teknis sesuai bidang terkait , yang berisi: 
a. jumlah guru dan rincian jam mengajar masing-masing 
guru; 
b. jumlah tenaga kependidikan ASN sesuai dengan jenisn ya; 
c. jumlah peserta didik; 
d. jumlah rombongan belajar ; dan 
e. jumlah sarana prasarana. 
(6) Laporan dari satuan pendidikan negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), Dinas Pendidikan melakukan: 
a. verifikasi data tenaga kependidikan ASN dan anal isis 
kebutuhan tenaga kependidikan ASN ; 
b. penyediaan peta tenaga kependidikan yang 
menginformasikan ten tang kelebihan dan/ a tau 
kekurangan tenaga kependidikan ASN; 
c. sosialisasi program penataan dan pemerataan tenaga 
kependidikan ASN ; dan 
- 11 - (2) Guru Pengganti Non ASN harus memenuhi persyaratan 
se bagai beriku t : 
a. sehatjasmani dan rohani ; ( 1) Guru Pengganti Non ASN memiliki tugas merencanakan , 
melaksanakan proses , menilai , dan mengevaluasi hasil 
pembelajaran/pembimbingan serta melaksanakan tugas 
lain. Pasal 4 Bagian Kesatu 
Togas dan Persyaratan 
Paragraf 1 
Guru Pengganti Non ASN BAB III 
PENGISIAN GURU PENGGANT I NON ASN DAN TENAGA 
KEPENDIDIKAN NON ASN (9) Laporan hasil verifikasi dan analisis kebutuhan tenaga 
kependidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan 
, disampaikan Kepala Dinas Pendidikan kepada 
Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia untuk mendapatkan pertimbangan 
dan persetujuan pelaksanaan pengisian tenaga kependidikan 
ASN mela lui tenaga kependidikan non ASN . negara tenaga 
disetuju i oleh sipil 
yang c. penerimaan calon aparatur 
kependidikan sesuai formasi 
pemerintah. 
(8) Apabila penataan dan pemerataan kekurangan dan/ atau 
kelebihan tenaga kependidikan ASN sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) tidak dapat memenuhi kekosongan tenaga 
kependidikan ASN, maka pemerintah daerah melakukan 
pengisian kekosongan tenaga kependidikan sesuai ketentuan 
dan ayat (6). d. penataan dan pemerataan kekurangan dan/ atau 
kelebihan tenaga kependidikan ASN . 
(7) Penataan dan pemerataan kekurangan dan/atau kelebihan 
tenaga kependidikan ASN sebagaimana dimaksud pada 
huruf d, dilakukan melalui : 
a. memindahkan tenaga kependidikan ASN ke satuan 
pendidikan negeri lain dalam daerah; 
b. menerima tenaga kependidikan ASN dari satuan 
pendidikan negeri dalam daerah atau dari luar daerah ; 
- 12 - b. untuk tenaga administrasi paling rendah lulusan SMA 
atau yang sederajat; 
c. untuk tenaga laboran paling rendah lulusan SMA atau 
yang sederajat dan memiliki sertifikat laboran dari 
lembaga yang berwenang ; a. sehat jasmani dan rohani; f. bersedia ditempatkan pada satuan pendidikan di seluruh 
wilayah Kabupaten Cirebon. 
Paragraf 2 
Tenaga Kependidikan Non ASN