Bagaimana redaksi normatif Pasal 17 dalam RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BUPATI KOLAKA TIMUR Nomor mo Tahun 1945?
Norma hukum dalam RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BUPATI KOLAKA TIMUR Nomor mo Tahun 1945 tentang Pelaksanaan Pengelolaan, Pasal 17 berbunyi:

(1) Penagihan Retribusi yang sudah kedaluwarsa berlaku setelah 
melampauijangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat 
terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi 
melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. 
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), tertangguh apabila : 
a. diterbitkan surat teguran; atau 
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik 
langsungmaupun tidak langsung. 
(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
diterbitkan 1 (satu) kali pada saat penerbitan STRD yang pertama. 
(4) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak 
tanggal diterima Surat Teguran tersebut. BAB XI 
TATA CARA PENGHAPUSAN PilJTANG 
RETRIBUSIYANG KEDALUWARSA (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2), Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi, 
maka Bupati menerbitkan Surat Teguran. 
(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan 
kepada Wajib Retribusi paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa 
tenggang untuk masing -masing Surat Teguran 1 (satu) bulan. 
(5) Bupati melalui tim penertiban dapat melakukan penyegelan dan 
penggembokan apabila setelah 14 (empat belas) hari, Surat 
Teguran ketiga tidak diindahkan setelah berkoordinasi dengan 
pihak berwenang. Pasal 16 
(1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi 
yang terutang ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari 
kerja setelah saat terutangnya Retribusi. 
(2) SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang 
menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar 
bertambah merupakan dasar penagihan Retribusi dan harus 
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan 
sejak tanggal diterbitkan. BABX 
TATA CARA PENAGIHAN