Apa saja yang diatur dalam Pasal 7 NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 38 Tahun 2021?
Ketentuan dalam NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 38 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA, BAB IV - URAIAN TUGAS UNSUR SEKRETARIAT DAERAH, Pasal 7 menetapkan:

(1) Bagian Tata Pemerintahan merupakan unsur 
Staf dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah 
melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat. 
 
(2) Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 
daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan 
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan 
pembinaan administrasi dibidang administrasi 
pemerintahan, administrasi kewilayahan dan 
otonomi daerah. 
9 
 
(3) 
alam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Bagian Tata 
Pemerintahan mempunyai fungsi : 
a. penyiapan bahan perumusuan kebijakan 
daerah dibidang administrasi pemerintahan, 
administrasi kewilayahan dan otonomi 
daerah; 
b. penyiapan bahan pengoordinasian 
perumusuan kebijakan daerah dibidang 
administrasi pemerintahan, administrasi 
kewilayahan dan otonomi daerah; 
c. penyiapan bahan pengoordinasian 
pelaksanaan tugas perangkat Daerah 
dibidang administrasi pemerintahan, 
administrasi kewilayahan dan otonomi 
daerah; 
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang 
administrasi pemerintahan, administrasi 
kewilayahan dan otonomi daerah;dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. 
 
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), 
Bagian Tata Pemerintahan dibantu oleh 
Kelompok Jabatan Fungsional. 
 
(5) Masing-masing Pejabat Fungsional dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 
kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan. 
 
Paragraf 2 
Bagian Kesejahteraan Rakyat