Apa substansi hukum dari Pasal 7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 3 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 3 Tahun 2022 tentang IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN, khususnya BAB III - PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI, Pasal 7, adalah:

(1) Kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam 
pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka 
pemenuhan beban kerja Kepala Sekolah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan. 
 (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala S ekolah berperan 
sebagai : 
a. inovator; 
b. motivator; dan 
c. kolaborator. 
 (3) Kewenangan dan tanggung jawab guru dalam pelaksanaan 
Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan untuk pemenuhan 
kebutuhan siswa sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan. 
 (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) guru berperan antara 
lain sebagai : 
a. penghubung sumber belajar; 
b. pelindung; 
c. fasilitator; dan 
d. katalisator. 
 (5) Kewenangan dan tanggung jawab guru, pengawas sekolah dan 
tenaga kependidikan lainnya dalam pelaksanaan Pendidikan 
Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 
dilaksanakan dalam rangka pemenuhan beban kerja sesuai 
ketentuan peraturan perundang -undangan. 
 (6) Peran Komite Sekolah dalam membantu kepala satuan 
pendidikan dan guru merupakan pelaksanaan fungsi Komite 
Sekolah untuk peningkatan mutu layanan pendidikan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
 
 
Bagian Kedua 
Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi