Apa bunyi lengkap Pasal 15 dalam BUPATI MUNA BARAT, Nomor mi Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam BUPATI MUNA BARAT, Nomor mi Tahun 1945 tentang Bantuan Hukum bagi, pada BAB III - RUANO LINGKUP, Pasal 15 dinyatakan:

Untuk memperoleh bantuan hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus 
memenuhi syarat : 
a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling 
sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat 
mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum; 
b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara dan 
melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa 
atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan 
Hukum; 
c. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu 
menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan 
secara lisan dan Pemberi Bantuan Hukum menuangkannya dalam 
bentuk tertulis; dan 
d. Permohonan diatas ditandatangi atau di cap jempol oleh pemohon 
pemberian bantuan hukum. (1) Pemberi bantuan hukum wajib: 
a. Merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang 
diperolehnya dari Penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain 
oleh peraturan perundang-undangan; 
b. Melayani Penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip 
pelayanan publik; dan 
c. Setiap 3 (tiga) bulan sekali melaporkan pelaksanaan tugasnya 
kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD melalui Biro Hukum 
secara tertulis . 
(2) Pemberi bantuan hukum wajib memberikan bantuan hukum kepada 
Penerima bantuan hukum untuk semua masalah hukum pada semua 
lembaga peradilan hingga permasalahannya selesai atau telah ada 
putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 14 Pasal 13 
(1) Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun 
pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum 
kepada Penerima bantuan hukum. 
(2) Pemberi Bantuan hukum wajib menaati kode etik menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.