Apa yang diatur dalam Indonesia Nomor 5234) ; sebagaimana telah diubah Nomor s Tahun 2011 pada Pasal 15?
Berdasarkan Indonesia Nomor 5234) ; sebagaimana telah diubah Nomor s Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011, BAB IV - TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA, Pasal 15 menyebutkan bahwa:

(1) Ketentuan pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap 
Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana 
climaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, 
menggunakan perhitungan sebagai berikut : 
a. besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa paling 
sedikit Rp. 2.426.460 ,00 (dua juta empat ratus dua 
puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) 
setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari 
gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/ a; 
b. besaran Penghasilan Tetap Sekdes paling sedikit Rp. 
2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat 
ribu em pat ratus dua puluh rupiah) setara 110% 
(seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok 
Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan 
c. besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa lainnya 
paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh 
dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per 
seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil 
golongan ruang II/ a; 
(2) Ketentuan pengalokasian ADD untuk Tunjangan Kepala 
Desa Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, disesuaikan 
kemampuan Dana yang bersumber dari ADD dan PADes (2) Penggunaan ADD dalam APBDes sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan hal-hal sebagai 
berikut : 
a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ; 
b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
c. biaya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; 
d. biaya Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan; 
e. biaya Kegiatan Pembinaan kemasyarakatan; dan 
f. biaya Kegiatan Pemberdayaan masyarakat. 
(3) Uraian lebih lanjut untuk penggunaan ADD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana 
tercantum dalam Lapiran Peraturan ini: 11