Menurut PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor IO2 Tahun 2022, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor IO2 Tahun 2022 tentang BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon. 
3. Bupati adalah Bupati Cirebon. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Cirebon yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 
5. Cam.at adalah Cam.at di Kabupaten Cirebon. 
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
7. Bantuan keuangan yang bersifat khusus adalah 
adalah Bantuan keuangan bersifat khusus yang 
peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah 
pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan 
sepenuhnya kepada penerima bantuan. 
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 
disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan 
Peraturan Desa. 
9. Kuwu adalah Kuwu di Kabupaten Cirebon. 
10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang 
terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta 
multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan 
setiap orang dan negara serta interaksi antara 
wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, 
dan pengusaha. 
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh 
seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi 
tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan 
pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang 
dikunjungi dalamjangka waktu sementara. 
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 
13. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 
didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan 
oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah 
Provinsi, Pemerintah Kabupaten. 
14. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi 
daya tarik Wisata alam, Wisata buatan dan Wisata budaya 
dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, 
akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan 
dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat. 
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat 
SPP adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat 
dan ditandatangani oleh kaur keuangan selaku bendahara 
Desa untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada 
Kuwu. 
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat 
SP2D adalah Surat yang dipergunakan untuk mencairkan 
dana lewat bank yang ditunjuk.