Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 43 Tahun 2011.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 43 Tahun 2011 tentang KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, pada BAB II - Pasal 2, Pasal 3 menjelaskan:

Uraian kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini dengan 
sistematika sebagai berikut : 
I. Pendahuluan; 
II. Arah Kebijakan Pengawasan; 
III. Ruang Lingkup; 
IV. Obyek Pengawasan 
V. Program dan Kegiatan Pengawasan; 
VI. Koordinasi Pengawasan; 
VII. Penutup.