Apa norma yang terkandung dalam Pasal 28 PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 29 Tahun 2019?
Substansi PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 29 Tahun 2019 tentang PEDOMAN TATA CARA, khususnya BAB VIII - PENGADAAN BARANG / JASA MEI./.LUI PEI\TYEDIA BARANG/ JASA, Pasal 28, memuat:

Tahapan perencanaan meliputi kegiatan:
a. penlrusunan rencana anggaran biaya pekerjaan;
b. penyusunern dokumen pengadaan barang/jasa; dan
c. penetapan dokumen pengadaan barang/jasa.
Pen5rusunan rencana anggaran biaya pekerjaan dilakukan
dengan tahapan:
a. pelaksanaan survey lokasi dan/atau survey harga pasar
setempat;
b. penytrsunan rencana anggaran biaya berdasarkan Harga
Satuan Daerah atau harga pasar setempat /terdekat dan
memperhitungkan ongkos kirim dan/atau biaya angkut;
c. penJrusunan dokumsn sslagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b dapat didampingi oleh Tenaga Pendamping Desa
di Kecamatan atau oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh
Kepala Desa; dan
d. harga satuan di dalam dokumen pengadaan barang/jasa
sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing dan dalam
batas kewajaran, serta memperhitungkan komponen pajak
sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau dapat mengacu
Harga Satuan Barang Daerah.
Dokumen pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan
Rp.50.OO0.0O0,OO (lima puluh juta rupiah) berisi:
a. spesifikasi teknis sederhana yang menjelaskan spesifikasi
barang/jasa; dan
b. daftar kuantitas dan harga (DKH).
Dokumen pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas
Rp.5O.OOO.OOO,OO (lima puluh juta rupiah) sampai dengan
Rp.200.000.O00,O0 (dua ratus juta rupiah) berisi:
a. spesifrkasi teknis sederhana yang menjelaskan spesifikasi
barang/jasa;
b. daftar kuantitas dan harga (DKH);(3)
(4)
-28 -
c. lembar data pengadaan (LDP), berupa fotocopy Kartu Tanda
Penduduk (KTP), Surat Izin Usaha Pemsahaan (SIUP)/Surat
Izin Usaha dari Kepala Desa, dan Nomor pokok Wajib pajak
(NPWP);
d. dokumen penawaran minimal 1 (satu); dan
e. bentuk pedanjian.
(5) Dokumen pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas
Rp.2OO.OOO.OOO,OO (dua ratus juta rupiah) berisi:
a. fakta integritas;
b. lembar data pengadaan (LDP), berupa fotocopy Kartu Tanda
Penduduk (KTP), Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)/Surat
Izin Usaha dari Kepala Desa, dan Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP);
c. spesifikasi teknis sederhana yang menjelaskan spesifikasi
barang/jasa;
d. daftar kuantitas dan harga (DKH);
e. dokr-rmen penawaran minimal 2 (dua); dan
f. bentuk perjanjian.
(6) Rencana €rnggaran biaya dan dokumen pengadaan barang/jasa
ditetapkan oleh PPKD.
(71 Camat berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan
terhadap pen5rusunan dan penetapan dokumen pengadaan
barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(8) Dalam tatrapan perencanaan apabila tedadi perubahan jenis
atau volume pekerjaan sehingga mengakibatkan perubahan
rincian nilai pekerjaan dalam tahun anggaran berjalan, baik
kegiatan fisik maupun nonfisik, maka dilakukan perubahan
terhadap dokumen pengadaan barang/jasa.
(9) Konstmksi tidak sederhana yang tenaga ahlrya tidak tersedia di
Desa, pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh pihak ketiga dan
dilengkapi dengan kotrak kerjasama.
-29 -
Bagran Ketiga
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa