Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 43 NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945.
Redaksi dari NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, pada , Pasal 43 menjelaskan:

(1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakuk an 
setelah Pemb eri Bantuan Hukurn: 
a. menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses 
bera cara; dan 
b. menyarnpaikan laporan yang disertai dengan bukti 
penduk ung. Bagian Ketiga 
Penyaluran dan Pemb ayaran Dana Bantuan Hukum Pasal 42 
( 1) Bupati rnelalui perangkat daerah yang mernb idangi urusan 
pernerintahan di bidang hukurn melakukan perneriksaan 
terhadap berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan 
Hukurn . 
(2) Perangka t daerah yang mernbi dangi urusan pern erintahan 
di bidang hukum rnemb eritahukan hasil pern eriksaan 
berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukurn 
seba gaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling 
lama 14 (em.pat belas) hari kerja terhitung sejak berkas 
diterima . Pasal 41 
(l) Pemberi Ba ntuan Hukum mengajukan rencana Anggar an 
Bantuan Hukum kepada Bupati melalui perangkat daerah 
yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum 
pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran 
pelaksa naan bantuan hukum . 
(2) Pengajuan rencana Anggar an Bantuan Hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat: 
a. identit as Pemb eri Bantuan Hukum ; dan 
b. rencana pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan non 
litigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi 
Bantua n Hukum. 
(3) Dalam ha! Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana 
Anggaran Bant uan Hukum Nonlitigas i sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (2) huruf b, Pernberi Bantuan Hukurn 
harus rnengajukan paling sediki t 4 (em.pat) kegiatan dalarn 
satu paket dari kegiatan sebagaimana dimak sud dalarn