Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal  51 PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor !Z Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor !Z Tahun 2021 tentang RETRIBUSI JASA UMUM, pada BAB  XI, Pasal  51 menjelaskan:

(1) Penyidik pegawai negeri sipil melakukan Penyidikan Tindak Pidana di 
bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana.
(2) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada 
sebagai berikut:
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang Retribusi;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
i. memanggil orang ixntuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan 
Tindak Pidana di bidang Retribusi sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Umum melalui Pen3ddik Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana.