Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN Nomor 553 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN Nomor 553 Tahun 2022 tentang PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Perat uran Badan ini yang dimaksud dengan: 
1. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau 
deskripsi berupa angka, karakt er, simbol, gambar, peta, 
tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang 
merepresentasikan keadaan sebenarnya atau 
menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. 
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan 
tanda -tanda yang mengandun g nilai, makna, dan pesan, 
baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat 
www.peraturan.go.id
2022, No.553 -4- 
dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam 
berbagai kemasan dan format sesuai dengan 
perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi 
secara elektronik ataupun nonelektronik . 
3. Data dan Informasi Keluarga adalah Data dan Informasi 
hasil pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta 
penyebarluasan data berdasarkan pend ataan keluarga 
dan pemutakhirannya yang dikelola melalui sistem 
informasi keluarga . 
4. Sistem Informasi Keluarga yang selanjutnya disebut 
SIGA adalah seperangkat tatanan yang meliputi Data, 
Informasi , indikator, prosedur, perangkat, teknologi, 
dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan 
dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan 
atau keputusan yang berguna dalam mendukung 
pembangunan keluarga. 
5. Agregat Data dan Informasi Keluarga adalah kumpulan 
data berdasarkan tingkatan wilayah yang berisi Data 
pendataan keluarga, Data pelayanan keluarga 
berencana dan Data pengendalian lapangan yang 
dikelola melalui SIGA. 
6. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan , dan 
Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program 
Bangga Kencana adalah program pemerintah ya ng 
melaksanakan kebijakan pembangunan keluarga 
melalui peningkatan kualitas penduduk yang diukur 
dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan 
keluarga, kebijakan kependudukan melalui aspek 
pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga 
berencana . 
7. Pemanfaat an Data dan Informasi Keluarga adalah 
penggunaan Data dan Informasi Keluarga untuk 
Program Bangga Kencana serta program pembangunan 
pemerintah lainnya. 
8. Walidata Program Pembangunan Keluarga, 
Kependudukan , dan Keluarga Berencana yang 
selanjutnya disebut Wa lidata Bangga Kencana adalah 
www.peraturan.go.id
2022, No.553 -5- 
pimpinan unit pada instansi pusat dan instansi daerah 
yang melaksanakan kegiatan pengelolaan Data dan 
Informasi Keluarga, serta melaksanakan 
penyebarluasan Data dan Informasi Keluarga. 
9. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang 
selanjutnya disebut PD -KB adalah perangkat daerah 
yang melaksanakan urusan bidang pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana di kabupaten/kota . 
10. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh walidata 
kepada penggu na untuk dapat mengakses Data dan 
Informasi Keluarga sesuai dengan izin yang diberikan . 
11. Surat Perjanjian Penggunaan Data dan Informasi 
Keluarga adalah surat perjanjian atas penggunaan Data 
dan Informasi Keluarga yang berisi ketentuan -
ketentuan dalam penggu naan Data dan Informasi 
Keluarga. 
12. Pemangku Kepentingan adalah orang perseoran gan, 
masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, 
media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan 
tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agam a, dan mitra 
pembangunan dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 
Keluarga untuk mendukung Program Bangga Kenca na 
dan program pembangunan lainnya. 
13. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional yang selanjutnya disebut B KKBN adalah 
lembaga pemerintah nonkementerian yang 
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 
pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga 
berencana.