Apa substansi hukum dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 05/X/PB/2011 Tahun 2011?
Materi muatan Undang-Undang Nomor 05/X/PB/2011 Tahun 2011 tentang penataan dan pemerataan guru Aparatur, khususnya BAB II - PERENCANAAN DAN PERHITUNGAN, Pasal 20, adalah:

( 1) Mekanisme dan proses pemindahan guru dan tenaga 
kependidikan ASN dari 1 (satu) satuan pendidikan ke satuan 
pendidikan lainnya di daerah atau dari luar daerah sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan . 
(2) Dinas Pendidikan memfasilitasi proses pemindahan guru dan 
tenaga kependidikan ASN sebagaimana dimaksud pada 
berupa pemberian informasi peluang perpindahan dan 
pemberian rekomendasi ke Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia. 
(3) Apabila Satuan Pendidikan memiliki kelebihan guru untuk 
mata pelajaran tertentu dan guru yang bersangkutan tidak 
dapat memenuhi beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh 
empat) jam tatap muka per minggu pada mata pelajaran yang 
sama dari satuan pendidikan lain di daerah, maka Kepala 
- 11 - BABV 
PEMINDAHAN Pasal 19 
Jumlah jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu berpedoman pada 
struktur kurikulum. (1) Guru mempunyai kewajiban mengajar paling sedikit 24 (dua 
puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat 
puluh) jam tatap muka per minggu. 
(2) Dalam hal masih terdapat guru ASN yang belum memenuhi 
kewajiban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam 
tatap muka dalam 1 (satu) minggu di satuan administrasi 
pangkal ( satminkal) setelah memperhitungkan jumlah be ban 
mengajar bagi guru yang mendapat tugas tambahan di 
sekolah, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut: 
a. menata/merencanakan kembali jumlah peserta didik per 
rombongan belajar sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 
b. meningkatkan daya tampung sekolah dengan 
penambahan jumlah peserta didik. 
c. wajib mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap 
muka dalam 1 (satu) minggu dapat dipenuhi dengan 
mengajar di sekolah negeri lain dalam 1 (satu) zonasi . 
(3) Guru yang akan mengajar di sekolah lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mendapatkan 
rekomendasi dari Kepala Sekolah dan izin tertulis dari Kepala 
Dinas Pendidikan. BAB IV 
KEWAJIBAN GURU MENGAJAR