Apa bunyi lengkap Pasal 18 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG Nomor 6 Tahun 2013?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG Nomor 6 Tahun 2013 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN SEMARANG, pada , Pasal 18 dinyatakan:

Undang-Undang Dasa r Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 
Perubahan B atas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga 
dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1652); 
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4377); 
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 9. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perunda ng-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 11 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234 ); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semaran g 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3500); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang 
Sistem Pengembangan Air Minum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 515 5); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
4 
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165 ); 
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 508) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 146); 
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Semarang 
Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan 
Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II 
Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daera h 
Tingkat II Semarang Seri D Nomor 4 Tahun 1981); 
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Semarang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyertaan 
Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Seri D Nomor 12 Tahun 1989 Nomor 12) ; 
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 
Tahun 2006 tentang Pelayanan Air Minum Per usahaan 
Daerah Air Minum Kabupaten Semarang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 5 
Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 5); 
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang 
Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 1); 
 
 
5 
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Kabupaten Semarang Nomor 13); 
28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14); 
 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG 
dan 
BUPATI SEMARANG 
 
 
MEMUTUSKAN : 
 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MO DAL 
DAERAH KABUPATEN SEMARANG PADA PERUSAHAAN 
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SEMARANG.