Apa substansi hukum dari Pasal 8 PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO Nomor £ Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO Nomor £ Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO, khususnya , Pasal 8, adalah:

Pejabat yang berwenang menyetujui untuk perencanaan 
penugasan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan 
perjalanan dinas dalam daerah melalui telahaan staf sebagai 
berikut: 
Bupati/Wakil Bupati untuk usulan perencanaan penugasan 
melalui telahaan staf yang memberangkatkan Sekretaris 
Daerah,
Ketua/Wakil Ketua DPRD untuk perencanaan penugasan yang 
diajukan melalui telahaan staf untuk Anggota DPRD, Tenaga 
Ahli, Kelompok Pakar dan Staf Ahli Fraksi, 
Sekretaris Daerah atau Plh. Sekretaris Daerah untuk usulan 
perencanaan penugasan melalui telahaan staf yang 
memberangkatkan Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli 
Bupati, dan 
Asisten Sekretaris Daerah untuk Bagian-Bagian sesuai wilayah 
koordinasi keasistenan untuk usulan perencanaan penugasan 
melalui telahaan staf yang memberangkatkan Pejabat Eselon 
Il/Administrator, Pejabat Eselon IV/Pengawas, Pejabat 
Fungsional, Pejabat Pelaksana dan Non ASN di lingkungan 
Sekretariat Daerah dan apabila Asisten Sekretaris Daerah 
berhalangan, usulan perencanaan penugasan melalui Kepala 
Bagian, dan 
Kepala SKPD atau Unit SKPD untuk usulan perencanaan 
penugasan melalui telahaan staf yang memberangkatkan 
Pejabat Struktural Eselon II, Pejabat Eselon III/ Administrator, 
Pejabat Eselon IV/Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat 
Pelaksana dan Non ASN pada SKPD. 
Ketentuan Pasai 9 Ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf e serta 
huruf d dan huruf e diubah sehingga secara keseluruhan 
berbunyi sebagai berikut: