Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN WALI KOTA CIREBON Nomor 9 Tahun 2022?
Substansi PERATURAN WALI KOTA CIREBON Nomor 9 Tahun 2022 tentang PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA CIREBON, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon. 
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali 
Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 
 
- 5 - 
 
 
6. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi 
urusan Perencanaan dan Pembangunan. 
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat 
PUG adalah Strategi yang dibangun untuk 
mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral 
dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 
pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan 
kegiatan pembangunan. 
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan 
peran, fungsi dan tanggung jawab laki -laki dan 
perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah 
oleh keadaan sosia l dan budaya masyarakat. 
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki -
laki dan perempuan untuk memperoleh kesamaan dan 
hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan 
berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial 
budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam 
menikmati hasil pembangunan. 
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil 
terhadap laki -laki dan perempuan. 
11. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender 
secara sistematis tentang kondisi laki -laki dan 
perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, 
partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses 
pembangunan untuk mengungkapkan permasalahan 
terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan 
tanggung jawab antara laki -laki dan perempuan. 
12. Perencanaan Re sponsif Gender adalah perencanaan 
untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang 
dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, 
kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan 
perempuan dan laki -laki. 
13. Anggaran Responsif Gender yang se lanjutn ya disingkat 
ARG adalah p enggunaan atau pemanfaatan anggaran 
yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk 
mencapai kesetaraan dan keadilan Gender. 
 
- 6 - 
 
 
14. Gender Budget Statement, yang selanjutnya disingkat 
GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu 
output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu 
Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah 
dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani 
permasalahan kesenjangan Gender. 
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, yang 
selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi 
dan koordinasi bagi pelaksana dan penggerak 
pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/ lembaga 
di daerah. 
16. Focal Point Pengarusutamaan Gender, selanjutnya disebut 
Focal Point adalah aparatur Perangkat Daerah yang 
mempunyai kemampuan unt uk melakukan 
pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing -
masing.