Apa yang diatur dalam Pedoman Kerjasama Desa; a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Peraturan Nomor 29 Tahun 1945 pada Pasal 16?
Berdasarkan Pedoman Kerjasama Desa; a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Peraturan Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang, BAB IV - BENTUK KERJASAMA, Pasal 16 menyebutkan bahwa:

terdiri atas: 
a. ketua ; 
b. sekretaris; dan 
c. anggota. Pasal 19 BKAD yang berasal dari unsur anggota badan permusyawaratan 
desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, 
berperan untuk : 
a. menghadiri / menyelenggarakan musyawarah an tar desa; 
b. memastikan proses pengambilan keputusan musyawarah 
dilaksanakan secara demokratis; 
c. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
kerjasama antar desa; dan 
d. menjalankan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan 
ketentuan perundang -undangan. Pasal 18 b. membantu kepala desa dalam penyusunan Rancangan 
Peraturan Bersama Kepala Desa; 
c. menghadiri/ menyelenggarakan Musyawarah An tar Desa; 
d. mengkoordinasikan kegiatan kerjasama antar desa; 
e. melaksanakan Peraturean Bersama Kepala Desa; dan 
f. membuat laporan pelaksanaan kerjasama antar desa . (10) . ' . ~ 
(1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar desa bidang 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, BKAD dapat 
membentuk pelaksana kegiatan/kelompok kerja /lembaga 
peng elola s esuai kebutuhan. Pasal 22 (3) Ketentuan mengenai tata laksana pengelolaan Badan 
U saha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga yang disepakati dala m musyawarah antar desa . 
(4) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
mem uat pali ng sedikit nama, tempat kedudukan , maksud 
dan tujuan, modal, kegiatan usaha , jangka waktu berdirinya 
BUMDesa bersama, organisasi pengelo la, serta tata cara 
penggunaan dan pembagian keuntungan . 
(5) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) memuat paling sedikit hak dan kuwajiban , masa bakti , 
tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel 
organisasi pengelola, penetapan jenis usaha , dan sumber 
modal . 
(6) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan 
Keputusan Bersama Kepala Desa. (2) Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam mus yawarah 
antar desa . (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar desa 
bidang/ potensi pengembangan usaha bersama yang 
dimiliki oleh desa se bagaimana dimaksud dalam Pasal 
10 ayat (2) huruf a dapat didirikan Badan Usah a Milik 
Desa Bersama . Pasal 21 (2) Peraturan tata tertib BKA D sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) disepakati dalam musyawarah an tar desa. c. tata cara musyawarah antar desa ; 
d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat anggota 
Badan Kerjasama antar Desa ;dan 
e. pembuatan berita acara m usyawarah antar desa . ( 11) ... 
(2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilaksanakan dengan tata cara : 
a. kepala desa melakukan inventarisasi atas bidang dan 
potensi desa yang akan dikerjasakan; 
b. bidang dan/ atau potensi desa yang akan dikerjasamakan 
disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam 
musyawarah desa; 
c. BPD menyelenggarakan musyawarah desa setelah kepala 
desa menyusun skala prioritas kerjasama desa ; (1) Kerjasama antar Desa dilakukan melalui tahapan sebagai 
berikut : 
a. persiapan ; 
b. penawaran; 
c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa; 
d. penandatanganan; 
e. pelaksanaan ; dan 
f. pelaporan. Pasal 24 Bagian Kesatu 
Kerjasama antar Desa BAB VI 
TATA CARA KERJASAMA DESA (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata laksana 
UPK DBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Bersama Kepala Desa. (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar desa 
pemberdayaan kelompok simpan pinjam/kegiatan pelestarian 
dan pengembangan dana bergulir masyarakat yang berasal 
dari program pemerintah dan/atau pemerintah kabupaten 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, dibentuk 
Unit Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat atau 
disingkat UPK DBM . Pasal 23 (2) Pelaksana kegiatan/ kelompok/ unit kerja/ lembaga 
pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari 
anggota BKAD kecuali unsur dari anggota BPD . 
(3) Susunan organisasi dan tata kerja pelaksana kegiatan/ 
kelompok/unit kerja/ lembaga pengelola sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan bersama 
kepala desa. ( 12) I ·" 
d. hasil musyawarah desa dapat menyepakati atau tidak 
menyepakati untuk melakukan kerjasama 
e. bidang dan/ a tau potensi desa yang telah disepakati 
untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil musyawarah 
desa, dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa;dan 
f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai 
bidang dan potensi desa yang akan dikerjasamakan. 
(3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilaksanakan dengan tata cara: 
a. kepala desa menawarkan rencana kerjasama kepada 
kepala desa lain dengan surat penawaran kerjasama; dan 
b. surat penawaran kerjasama memuat paling sedikit: 
1. bidang dan potensi desa; 
2. ruang lingkup kerjasama; 
3. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama ; 
4. Jangka waktu; 
5. Hak dan kewajiban 
6. Pendanaan 
7. Tata cara perubahan,penundaan dan pembatalan; dan 
8. Penyelesaian perselisihan. 
c. BPD menyelenggarakan musyawarah desa setelah 
kepala desa menerima penawaran kerjasama; 
d. hasil musyawarah desa dapat menyepakati atau tidak 
menyepakati untuk melakukan kerjasama; dan 
e. kepala desa memberikan jawaban secara tertulis kepada 
kepala desa yang menawarkan rencana kerjasama 
sesuai hasil musyawarah desa. 
(4) Penyusunan rencana Peraturan Bersama Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c dilaksanakan 
dengan tata cara : 
a. kepala desa menyusun rancangan peraturan bersama 
setelah ada kesepakatan terhadap penawaran ; 
b. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang 
disusun , wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa 
masing-masing pada saat musyawarah desa dan 
dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk 
mendapatkan masukan ; 
c. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang 
dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat 
sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi kerjasama 
terkait tata ruang, pungutan, organesasi serta berkaitan 
dengan pembebanan di dalam APB Desa; 
d. masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari 
Bupati melalui Ca.mat sebagaimana dimaksud pada huruf 
b, diterima oleh kepala desa paling lambat 20 ( dua 
puluh hari) kerja terhitung sejak diterimanya rancangan 
dimaksud oleh Ca.mat; 
e. apabila dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud 
pada huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui 
Ca.mat , maka kepala desa menetapkan rancangan 
menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan (13) 
(2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilaksanakan dengan tata cara: 
a. pemerintah desa melakukan inventarisasi atas bidang 
dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan; 
b. bidang dan/ atau potensi desa yang akan dikerjasamakan 
disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam 
musyawarah desa; 
c. bidang dan/atau potensi desa yang telah disepakati 
untuk dikerjasamakan tertuang dalam RPJM Desa dan 
RKP Desa ; prakarsa desa ( 1) Kerjasama dengan pihak ketiga atas 
dilakukan melalui tahapan meliputi : 
a. persiapan; 
b. penawaran; 
c. penyusunan Rancangan Perjanjian Bersama; 
d. penandatanganan; 
e. pelaksanaan; dan 
f. pelaporan. Pasal 25 f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat 
sebagaimana dimaksud pada huruf b, digunakan kepala 
desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan 
Peraturan Bersama Kepala Desa untuk disepakati 
bersama 
(5) Penandatanganan sebagaimana dimadsud pada ayat (1) 
huruf d dilaksanakan dengan tata cara : 
a. Kepala desa menandatangani rancangan perjanjian 
bersama pemerintah desa dengan pihak ketiga paling 
lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 
disepakati ; dan 
b. penandatanganan peraturan bersama kepala desa , 
disaksikan oleh Camat atas nama Bupati . 
(6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dilaksanakan dengan : 
a. melaksanakan kegiatan - kegiatan yang tertuang dalam 
peraturan bersama kepala desa oleh BKAD ; dan 
b. menatausahakan pelaksanaan kerjasama oleh BKAD, 
melalui pelaksana kegiatan / kelompok / unit kerja / 
lembaga pengelola. 
(7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
dilaksanakan dengan tata cara: 
a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan peraturan 
bersama Kepala Desa kepada kepala desa 
dengan tembusan BPD dan Bupati melalui Camat; dan 
b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf 
a, dilengkapi dokumen terkait kerjasama antar desa . (14) ' ". ~ 
b. rancangan perjanjian bersama pemerintah desa dengan 
pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan 
kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan 
masukan ; 
c. rancangan perjanjian bersama pemerintah desa dengan 
pihak ketiga yang dikonsultasikan kepada Bupati 
melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b 
meliputi kerjasama terkait tata ruang , pungutan, 
organesasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam 
APB Desa; 
d. masukan rancangan perjanjian bersama pemerintah desa 
dengan pihak ketiga dari Bupati melalui Camat 
sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh 
pemerintah desa paling lambat 20 ( dua puluh hari ) 
terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud olch 
Camat; perjanjian (4) Penyusunan rancangan perjanjian bersama sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf c dilaksanakan dengan tata 
cara : 
a. pemerintah desa menyiapkan rancangan 
bersama dengan pihak ketiga; dan pemerintah desa yang mengacu 
kerja ; 
c. BPD menyelenggarakan musyawarah desa setelah 
pemerintah desa menerima penawaran kerjasama dari 
pihak ketiga; dan 
d. Hasil musyawarah desa menetapkan pihak ketiga yang 
akan melakukan kerjasama. penawaran kepada 
pada kerangka acuan menyampaikan (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilaksanakan dengan tata cara: 
a. pemerintah desa mengumumkan penawaran kerjasama 
kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka 
acuan kerja; 
b. pihak ketiga d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai 
bidang dan potensi desa yang akan dikerjasamakan; 
e. menganalisis manfaat dan biaya kerjasama yang 
terencana dan terukur; 
f. membuat kerangka acuan kerja berdasarkan informasi, 
data,analisis manfaat dan analisis biaya kerjasama;dan 
g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan 
hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah Kabupaten 
terkait bidang dan/ atau potensi desa yang akan 
dikerjasamakan . (15) J ....