Apa saja yang diatur dalam Pasal  2 PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 6 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 6 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, BAB II - KEDUDUKAN, Pasal  2 menetapkan:

(1) Dinas Perkebunan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana 
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang 
Pertanian Sub Perkebunan dan Peternakan. 
(2) Kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebagai berikut : 
 6 a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian. 
b. Pengelolaan S umber Daya Genetik (SDG) hewan dalam Daerah 
kabupaten . 
c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit tanaman 
perkebunan dalam Daerah kabupaten. 
d. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman 
pakan ternak serta p akan dalam Daerah kabupaten . 
e. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer. 
f. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit tanaman 
perkebunan dalam Daerah kabupaten. 
g. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan 
hijauan pakan ter nak dalam Daerah kabupaten. 
h. Penyediaan benih/bibit tanaman perkebunan yang sumbernya 
dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain. 
i. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang 
sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain. 
j. Pengembangan prasarana pertanian. 
k. Penyediaan benih/bibit tanaman perkebunan yang sumbernya 
dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain. 
l. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ter nak 
dalam Daerah kabupaten . 
m. Pengembangan lahan penggembalaan umum. 
n. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah 
wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten. 
o. Pengawasan pemasukan hewan dan p roduk hewan ke Daerah 
kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari 
Daerah kabupaten . 
p. Pengelolaan pe layanan jasa laboratorium dan jasa medik v eteriner 
dalam Daerah kabupaten . 
q. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan 
masyarakat veteriner. 
r. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan 
hewan . 
s. Pengendalian dan penanggulang an bencana pertanian kabupaten . 
t. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam 
Daerah kabupat en. 
u. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit tanaman perkebunan. 
v. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, 
fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, 
rumah potong hewan . 
 
 7 w. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) 
tanaman perkebunan. 
x. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat 
hewan. 
(3) Dinas Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh Kepala Dinas yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 
(4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
(5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
(6) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subb agian yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. 
(7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.