Apa bunyi lengkap Pasal 8 dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor r Tahun 2020?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor r Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN, pada BAB IV - TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN SAKSI, Pasal 8 dinyatakan:

(1) Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya yang mengalami 
suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan melaporkan 
kejadian/keadaan tersebut kepada Atasan Langsung. 
(2) Apabila Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di 
atas juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan 
tersebut, maka pegawai melaporkan kepada pimpinan Perangkat 
Daerah. 
- 12 - 
(3) Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya yang 
mengetahui adanya benturan kepentingan di lingkungan 
Perangkat Daerah, melaporkan kejadian/keadaan tersebut 
kepada pimpinan Perangkat Daerah. 
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat 
(3) dilengkapi dengan bukti yang cukup dan dilaporkan kepada 
Inspektorat. 
(5) Apabila pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) di atas juga terlibat dalam terjadinya 
benturan kepentingan tersebut, maka Pejabat Pemerintah Daerah 
dan Pegawai lainnya melaporkan secara tertulis kepada 
Inspektorat disertai dengan bukti yang cukup. 
(6) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya benturan 
kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan 
adanya dugaan benturan kepentingan melalui sarana pengaduan 
masyarakat yang ada di Pemerintah Daerah.