Apa substansi hukum dari Pasal 136 PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI, khususnya BAB VI - TATA CARA PEMBINAAN ANGKUTAN, Pasal 136, adalah:

(1)Permohonan perubahan trayeksebagaimana dimaksud dalam Pasal 135ayat (2) huruf a, diajukan secara tertulis
kepada Walikota melalui Dinasdilengkapi persyaratan :
a.administrasi dan teknis ;
b.dokumen perizinan yang dimiliki dan surat
kendaraan;
c.rekomendasi dari Dinas.
(2)Persetujuan ...
78
(2)Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan,
diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak
berkas persyaratan diterima dan dinyatakan le ngkap.
(3)Apabila permohonan disetujui, SKPDmemberikan Izin
penyelenggaraan Angkutan .
Pasal137
(1)Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang
atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal135
hurufb, diajukan secara tertulis kepada
Walikota melalui Dinasdilengkapi persyaratan :
a.fotokopi KartuTandaPenduduk (KTP) pemilik
kendaraan;
b.fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
c.fotokopi buku uji;
d.fotokopi izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek;
e.fotokopi kartu pengawasan; dan
(2)Persetujuan ata u penolakan terhadap permohonan,
diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak
berkasditerima dan dinyatakan lengkap .
(3)Apabila permohonan disetujui, instansi terkait
memberikan izin penyelenggaraan angkutan .
Pasal138
(1)Izin penyelenggaraan angkut anorangdalam trayek
dan/atau izin penyelenggaraan angkutan orangtidak
dalam trayek ,tidak dapat dipindahtangankan kecuali
atas persetujuan Walikota melalui Pejabat yang
ditunjuk .
(2)Persetujuan Walikota terhadap pemindahtanganan izin
diberikan dalam bentuk Informasi Persetujuan
Pemindahtanganan Izin .
(3)Apabila dari hasil evaluasi trayek atauwilayah operasi
yang memerlukan pengurangan jumlah kendaraan,
maka pada trayek atauwilayah operasi yang dimaksud
tidak diperkenankan dilakukan pemindahtanganan izin.
Pasal...
79
Pasal139
(1)Permohonan pengalihan atau pemindahtanganan
kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135
huruf c, diajukan secara tertulis kepada Walikota
melalui Dinas dilengkapi p ersyaratan :
a.fotokopi KartuTandaPenduduk (KTP) pemilik
kendaraan lama;
b.fotokopi KartuTandaPenduduk (KTP) pemilik
kendaraan baru;
c.fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
d.fotokopi buku uji;
e.izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek;
f.Kartu Pengawasan; dan
g.surat keterangan kehilangan dari Ke polisian.
(2)Persetuju an atau penolakan terhadap permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diberikan paling
lama14 (empat belas) hari kerja sejak berkas
persyaratan diterima dan dinyatakan lengkap .
(3)Apabila permohonan disetujui SKPDmemberikan izin.
Pasal140
(1)Permohonan penggantian kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2)huruf d ,diajukan
secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas dilengkapi
dengan p ersyaratan:
a.fotokopi KartuTandaPenduduk (KTP) pemilik
kendaraan;
b.fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
c.fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor
(BPKB);
d.kartuuji;
e.izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek;
f.Kartu Pengawasan ;dan
g.fotokopi buku tera argo khusus untuk angkutan
Taksi.
(2)Tatacaraatau tata urutan proses penggantian
kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,sebagai
berikut:
a.verifikasi data kendaraan umum sesuai dengan Buku
Induk Register Angkutan Umum;
b.pemeriksaan ...
80
b.pemeriksaan fisik kendaraan untuk mendapatkan
hasil penilaian kondisi teknis kendaraan ;
c.penerbitan surat informasi penggantian kendaraan
yang digunakan sebagai pengantar untuk
pengurusan surat kendaraan lama maupun
kendaraan pengganti di instansi terkait; dan
d.penerbitan izin penyelenggaraan dan kartu
pengawasan.
(3)Verifikasi data kendaraan, pemeriksaan fisik kendaraan ,
dan penerbitan informasi penggantian kendaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dilakukan paling
lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas diterima
dandinyatakan lengkap .
(4)Apabila permohonan sudah dilengkapi dengan semua
persyaratan administrasi dan teknis serta disetujui,
Dinasmemberikan izin penggantian kendaraan.
Bagian Ke tujuh
Rekomendasi atauPertimbangan Teknis
Paragraf 1
JenisRekomendasi atau
Pertimbangan Teknis
Pasal141
(1)Rekomendasi ataupertimbangan teknis diterbitkan bagi
keperluan periz inan angkutan yang bukan kewenangan
Daerah tetapi melayani asal dari dan ke Daerah .
(2)Jenis angkutan yang memerlukan rekomendasi atau
pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada
,terdiri dari:
a.Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);
b.Angkuta n Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
c.Angkutan Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) ;
d.Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP);
e.angkutan pariwisata;
f.angkutan Taksi, dengan wilayah operasi melebihi
1 (satu) kota;
g.angkutan karyawan, dengan wilayah operas i melebihi
1 (satu) kota; dan
h.angkutan pemadu moda.
Pasal…
81
Paragraf 2
Tata Cara Permohonan
Rekomendasi atauPertimbangan Teknis
Pasal142
(1)Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi atau
pertimbangan tekni ssecara tertulis kepada Dinas,
dilengkapi persyar atan:
a.fotokopi KartuTandaPenduduk (KTP) pimpinan
perusahaan ataupenanggung jawab;
b.fotokopi Izin Usaha Angkutan;
c.persetujuan prinsip dari pejabat pemberi izin, untuk
izin baru;
d.surat pengantar atau surat informasi dari Dinas
Perhubungan Provinsi; dan
e.surat pengantar dari terminal pemberangkatan, untuk
angkutan dalam trayek.
(2)Dalam hal permohonan yangdiajukan, Dinas melakukan
pemeriksaan persyaratan administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan kajian teknis, meliputi :
a.aspekangkutan ;
b.aspeklalu lintas;dan
c.aspek sosial.
(3)Kajian aspekangkutan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, paling sedikit memuat:
a.rute yang dilalui;
b.jumlah perusahaan dan armada yang bersinggungan
pada trayek dimohon;
c.keseimbangaan jumlah angkutan sesuai dengan
kebutuhan;
d.faktor muat statis di Terminal, untuk Angkutan A ntar
KotaAntarProvinsi (AKAP) danAngkutan AntarKota
DalamProvinsi (AKDP) ;
e.rencana daftar waktu perjalanan, untuk Angkutan
AntarKotaAntarProvinsi (AKAP) danAngkutan Antar
KotaDalamProvinsi (AKDP) ;
f.kondisiemplasemen Terminal, untuk Angkutan A ntar
KotaAntarProvinsi (AKAP) danAngkutan AntarKota
DalamProvinsi (AKDP) ;
g.fasilitas tempat penyimpanan ataupool kendaraan;
h.fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.
(3)Kajian...
82
(3)Kajian aspek lalulintas sebagaimana dimaksud pada
hurud b, paling sedikit memuat:
a.volume lalu lintas;
b.kapasitas jalan;
c.kepadatan;
d.kecepatan; dan
e.kelas jalan .
(4)Kajian aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c, paling sedikit memuat tingkat pertumb uhan
dinamika sosial dan pemenuhan aspirasi masyarakat.
(5)Apabila berkas yang diterima dan dinyatakan lengkap serta
disetujui , Dinas menerbitkan rekomendasi ataupendapat
teknispaling lama 14 (empat belas) hari kerja.
Bagian Ke delapan
Pelaksanaan Izin Pen yelenggaraan
Angkutan Orang dalam trayek dan tidak dalam trayek
Pasal143
(1)Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin
penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan izin
penyelenggaraan angkut an orang tidak dalam trayek, dalam
melayani penumpang d ilakukan dengan cara :
a.mengoperasikan kendaraan bermotor sesuai dengan
jenis pelayanan berdasarkan izin yang dimiliki;
b.mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi
persyaratan teknis dan laik jalan;
c.mempekerjakan awak kendaraan yang memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan ;
d.mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi
pengemudi;
e.memiliki tanda bukti pembayaran iuran wajib asuransi
pertanggungan kecelakaan penumpang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang -undangan ;
f.melaporkan apabila terjadi perubahan izin, sekaligus
mengajukan permohonan perubahan izin;
g.memenuhi standar pelayanan minimal angkutan orang
dengan kendaraan bermotor umum.
(2)Pengusaha …
83
(2)Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin
penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan izin
penyelenggaraan angkut an orang tidak dalam trayek dalam
melayani penumpang sesuai izin yang diberikan, dilakukan
dengan cara:
a.mengoperasikan kendaraan secara tepat waktu sejak
saat pemberangkatan, persinggahan, dan sam pai
tujuan;
b.memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraaan
yang dioperasikan;
c.memberikan pelayanan yang baik kepada penumpang;
d.mengusahakan awak kendaraan menggunakan pakaian
seragam dan tanda pengenal pengemudi yang
ditempakan pada dashboard kendaraan;
e.tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada huruf d,
dikeluarkan oleh setiap perusahaan ataukoperasi paling
sedikitmemuat identitas dan foto pengemudi;
f.membawa asli kartu pengawasan dan buku uji dalam
operasinya.
(3)Ketentuan mengenai standar pelayanan minimal angkutan
orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dengan
kendaraan bermotor umum berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang -undangan.
Bagian Kese mbilan
Izin Insidentil
Paragraf 1
Penyelenggaraan Izin Insidentil
Pasal144
(1)Izin insidentil diberi kan kepada mobil penumpang dan
mobil bis yang telah memiliki izin penyelenggaraan
angkutan orangdalam trayek atau izin penyelenggaraan
angkutan orangtidak dalam trayek, untuk digunakan
menyimpang dari izin yang dimiliki .
(2)Izin insidentil hanya diberikan u ntuk satu kali
perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama
14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
Paragraf …
84
Paragraf 2
Tata Cara Permohonan Izin Insidentil