Menurut PERATURAN BUPATI  MAGELANG Nomor 51 Tahun 2010, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI  MAGELANG Nomor 51 Tahun 2010 tentang PROSED UR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguna n yang selanjutnya disebut BPHTB adalah 
pajak atas perolehan h ak atas tanah dan/atau bangunan . 
2. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum 
yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang 
pribadi atau Badan. 
3. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengel olaan, 
beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang -undang di bidang 
pertanahan dan bangunan. 
 4 4. Wajib Pajak BPHTB adalah orang prib adi atau Badan yang memperoleh Hak atas 
Tanah dan/atau Bangunan. 
5. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lel ang, adalah pihak yang berwenang 
menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 
6. Bendahara Penerimaan adalah pejaba t fungsional yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
pendapata n daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pengelolaan 
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah. 
7. Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran 
BPHTB terutang dari Wajib Pajak. 
8. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Ta nah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang 
menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau 
bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, 
surat waris, dan lain -lain yang memiliki kekuatan huku m. 
9. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, 
adalah surat yang oleh Wa jib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau 
penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati 
dan sekal igus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 
10. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal 
penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain. 
11. Pemungutan adalah suat u rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan 
subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan 
pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya 
12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, y ang selanjutnya 
disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Magelang.