Apa substansi hukum dari Pasal 12 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Nomor 13 Tahun 1950?
Materi muatan 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Nomor 13 Tahun 1950 tentang , khususnya BAB II - KEDUDUKAN PEGAWAI, Pasal 12, adalah:

( 1) Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai 
yang telah memenuhi syarat. 
(2) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai yang : 
a. menduduki jabatan teknis; dan 
b. menduduki jabatan struktural. 
(3) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a dan huruf b sepanjang masih dalarn batas golongan dan 
ruang. 
(4) Kenaikan Pangkat Reguler dapat diberikan setingkat lebih tinggi, apabila: 
a. paling singkat telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan 
b. setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bemilai Baik (B) dalarn 2 (dua) 
tahun terakhir . 
(5) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kenaikan 
pangkat reguler yang mengakibatkan perpindahan jenjang golongan dan ruang 
juga didasarkan pada hasil evaluasi Tim Pertimbangan Jabatan dan 
Kepangkatan. 
(6) Kenaikan pangkat reguler diberikan sarnpai dengan: 
a. Pelaksana Muda, Golongan Ruang B 1 bagi yang memiliki ljazah Sekolah 
Dasar / sederajat; 
b. Pelaksana, Golongan Ruang 83 bagi yang memiliki ljazah Sekolah Lanjutan 
Tingkat Perta.ma/ sederajat; 
c. Staf Muda, Golongan Ruang C 1 bagi yang memiliki ljazah Sekolah Lanjutan 
Tingkat Atas atau Diploma I; 
d. Staf Muda Tingkat I, Golongan Ruang C2 bagi yang memiliki Ijazah Diploma 
II atau Diploma III; 
e. Staf, Golongan Ruang C3 bagi yang memiliki ljazah Diploma IV, Strata 
Satu atau Pasca Sarjana. 
(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, huruf d dan huruf e 
dikecualikan bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural. Pasal 11 Paragraf 2 
Kenaikan Pangkat Reguler 7 
( 1) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diberikan kepada pegawai yang 
melaksanakan tugas belajar dan menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih 
tinggi berdasarkan kebutuhan PDAM . 
(2) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diberikan banya 1 (satu) kali selama 
menjadi pegawai . 
(3) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diberikan dengan ketentuan : 
a. Bagi pegawai yang memperoleh : 
1. Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas /sederajat atau Diploma I dan 
berpangkat paling rendah Pegawai Dasar Golongan Ruang A3 dinaikkan 
pangkatnya menjadi Pelaksana Muda Golongan Ruang B 1; 
2. Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pelaksana Muda Golongan 
Ruang B 1 ke bawah dinaikkan pangkatnya menjadi Pelaksana Muda 
Tingkat I Golongan Ruang 82; 
3. Ijazah Diploma IV atau Strata I dan masih berpangkat Pelaksana 
Golongan Ruang 83 ke bawah dinaikkan pangkatnya menjadi Pelaksana 
Tingkat I Golongan Ruang B4; 
4. Ijazah Pasca Sarjana atau Strata ll dan masih berpangkat Pelaksana 
Tingkat I Golongan Ruang B4 ke bawah dinaikkan pangkatnya menjadi 
Staf Muda Golongan Ruang C 1. 
b. paling singkat telah 1 (satu) ta.bun dalam pangkat terakhir; Pasal 15 Paragraf 4 
Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (1) Kenaikan Pangkat Pilihan bagi pegawai yang menduduki jabatan fungsional 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan dalam batas jenjang pangkat 
yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan . 
(2) Pegawai yang menduduki jabatan fungsional dapat dinaikkan pangkatnya 
setingkat lebih tinggi, apabila : 
a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; 
b. telah memenuhi penilaian jabatan fungsional yang ditetapkan oleh Direksi 
berdasarkan Evaluasi; dan 
c. setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai Baik {B} dalam 2 {dua} 
tahun terakhir . Pasal 14 singkat 1 (satu) ta.bun dalam pangkat terakhir dan basil penilaian kinerja 
bemilai Baik Sekali (BS) untuk setiap unsur dalam 1 (satu) ta.bun terakhir; 
a tau 
b. paling singkat 1 (satu) ta.bun dalam tingkat jabatan yang sama, paling 
singkat 2 (dua) ta.bun dalam pangkat terakhir dan basil penilaian kinerja 
paling rendah bernilai Baik (B) untuk setiap unsur dalam 2 (dua) tahun 
terakhir . 
(3) Kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 
diberikan 2 (dua) kali pada tingkat jabatan yang sama. 
(4) Pegawai yang telah mernperoleh kenaikan pangkat pilihan 2 (dua) kali 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3}, untuk kenaikan pangkat selanjutnya 
mengilruti ketentuan kenaikan pangkat reguler sampai dengan batas maksimal 
kepangkatan pada tingkatjabatan tersebut atau pendidikan yang dimiliki. 8 
(1) Jabatan karier PDAM terdiri atas : 
a jabatan struktural; 
b. jabatan fungsional; dan 
c. jabatan teknis . 
(2) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 
a. Jabatan struktural tingkat pertama meliputi : 
1. kepala bagian; 
2. kepala SPI; 
3. kepala unit usaha; dan 
4. kepala unit pela yanan . Pasal 18 Bagian Kesatu 
Jenis Jabatan Karier BABV 
JABATAN (1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia 
pensiun, diberikan Kenaikan Pangkat Pengabdian setingkat lebih tinggi 
apabila: 
a. paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; dan 
b. setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai Baik (B) dalam 1 (satu) 
tahun terakhir. 
(2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 56 (lima 
puluh enam) tahun. Pasal 17 Paragraf 5 
Kenaikan Pangkat Pengabdian (1) Pegawai yang menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat ( 1) harus mendapatkan rekomendasi izin 
belajar. 
(2) Rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi 
jaminan untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. 
(3} Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah hanya diberikan sesuai kebutuhan 
"-..- PDAM dengan melalui tes kompetensi jabatan . Pasal 16 c. setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bemilai Baik (B) dalam 1 (satu) 
tahun terakhir. 
(4) ljazah yang dimiliki oleh pegawai tanpa melalui prosedur tugas belajar dan 
tidak dipergunakan sebagai dasar pengangkatan calon pegawai tidak dapat 
dipertimbangkan untuk pemberian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah. 
(5) Ijazah yang dimiliki oleh pegawai tanpa melalui prosedur tugas belajar dan 
tidak dipergunakan sebagai dasar pengangkatan calon pegawai hanya dapat 
dipergunakan untuk pemakaian gelar kesarjanaan di lingkungan PDAM, 
apabila yang bersangkutan telah duduk dalam jabatan struktural atau jabatan 
fungsional. 9 
(1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Struktural adalah: 
a. berstatus pegawai; Pasal 20 Paragraf 2 
Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dalam/ dari Jabatan Struktural ( 1} Pegawai dapat diangkat atau diberhentikan dalam atau dari jabatan struktural, 
jabatan fungsional atau jabatan teknis. 
(2) Pegawai dilarang menduduki jabatan rangkap baik dalam jabatan struktural, 
jabatan fungsional atau jabatan teknis . 
(3) Untuk kepentingan PDAM dan pengembangan karier pegawai, dapat 
dilaksanakan pemindahan tugas atau penempatan dalam jabatan. 
(4) Pemindahan tugas atau penempatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3} dapat dilakukan secara horisontal, vert.ikal atau diagonal. 
(5) Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam atau dari jabatan ditetapkan 
dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan dari tim pertimbangan 
jabatan dan kepangkatan . Pasal 19 Paragraf 1 
Umum Bagian Kedua 
Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dalam/ dari Jabatan b. Jabatan struktural tingkat kedua meliputi: 
1. kepala sub bagian ; dan 
2. kepala sub unit pelayanan. 
(3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 
a. jabatan fungsional staf ahli meliputi: 
1. staf ahli bidang administrasi dan keuangan, dengan jenjang jabatan: 
a) staf ahli tingkat I; 
b) staf ahli tingkat II; dan 
c) staf ahli tingkat Ill. 
2. staf ahli bidang teknik, denganjenjangjabatan : 
a) staf ahli tingkat I; 
b) staf ahli tingkat II; dan 
c) staf ahli tingkat Ill. 
b. jabatan fungsional SPI meliputi: 
1. auditor internal tingkat terampil, dengan jenjang jabatan : 
a) auditor pelaksana; 
b) auditor pelaksana lanjutan; dan 
c) auditor pelaksana tingkat I. 
2. auditor internal tingkat ahli: 
a) auditor ahli tingkat I; 
b) auditor ahli tingkat II; dan 
d) auditor ahli tingkat III. 
(4) Jenis Jabatan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan 
dengan Keputusan Direksi. 10 
(1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Satuan Pengawas 
Internal adalah : 
a. berstatus pegawai; 
b. memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan; dan 
c. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan 
(2) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalarn 
larnpiran III Peraturan Bupati ini. Pasal 23 (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Stai Ahli adalah : 
a. berstatus pegawai; 
b. memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan; dan 
c. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan. 
(2) Kualifi.kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam 
lampiran II Peraturan Bupati ini. Pasal 22 Paragraf 3 
Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dalam / dari Jabatan Fungsional Pegawai diberhentikan dari jabatan struktural karena : 
'-< a. mengundurkan diri dari jabatan; 
b. dinilai tidak mampu melaksanakan tugas jabatan berdasarkan hasil evaluasi ; 
c. mencapai batas usia pensiun; 
d. diberhentikan sebagai pegawai ; 
e. diangkat sebagai Direksi; 
f. diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional; 
g. cuti di luar tanggungan PDAM; 
h. adanya perampingan organisasi; atau 
1. tidak memenuhi syarat sehatjasmani dan/atau rohani. Pasal 21 b. semua unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai Baik (B) dalam 2 (dua) 
tahun terakhir; 
c. memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan; dan 
d. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan . 
(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatan dalam 
jabatan struktural harus memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK). 
(3) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam 
lampiran I Peraturan Bupati ini. 
(4) Pegawai yang menduduki jabatan struktural tetapi belum memenuhi kualifikasi 
sebagaimana tercantum dalam lampiran I, harus lulus mengikuti Pendidikan 
Formal dan Pelatihan Manajemen PDAM sesuai tingkat jabatan. 
(5) Pegawai yang berstatus suami istri atau saudara kandung tidak boleh diangkat 
dalam jabatan struktural jika salah satu diantaranya sedang menduduki jabatan 
struktural, fungsional atau Direksi. 11 
(1) Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai bertujuan untuk meningkatkan 
pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas 
secara profesional. 
(2) Sasaran pendidikan dan pelatihan bagi pegawai adalah terwujudnya pegawai 
yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan. Pasal 27 Paragraf 1 
Tujuan dan Sasaran Bagian Kesatu 
Pendidikan dan Pelatihan BAB VI 
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN TUGAS BELAJAR (1) Calon pegawai dan pegawai diberikan jabatan teknis dengan memperhatikan 
formasi. 
(2) Pegawai yang berstatus suami istri atau saudara kandung, tidak boleh diangkat 
atau menduduki jabatan teknis pada bagian atau unit yang sama. 
(3) Untuk kepentingan PDAM, pejabat teknis dapat dilakukan pemindahan jenis 
tugas dan lokasi penugasan. 
(4) Pegawai diberhentikan dari jabatan teknis karena: 
a. mengundurkan diri dari pegawai; 
b. mencapai batas usia pensiun; 
c. diberhentikan sebagai pegawai; 
d. diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional; 
e. adanya perampingan organisasi; dan 
f. tidak memenuhi syarat sehat jasmani dan/ atau rohani. Pasal 26 Paragraf 4 
Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dalam/ dari Jabatan Teknis Pegawai diberhentikan dari jabatan fungsional karena: 
a. mengundurkan diri dari jabatan; 
b. dinilai tidak mampu melaksanakan tugas jabatan berdasarkan hasil evaluasi ; 
c. mencapai batas usia pensiun; 
d. diberhentikan sebagai pegawai; 
e. diangkat dalam jabatan Direksi; 
f. diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lainnya; 
g. adanya perampingan organisasi; atau 
h. tidak memenuhi syarat sehat jasmani dan/ atau rohani. Pasal 25 Pegawai yang berstatus suami istri atau saudara kandung tidak boleh diangkat 
dalam jabatan fungsional jika salah satu diantaranya sedang menduduki jabatan 
struktural, fungsional atau Direksi. Pasal 24 12 
(1) Peserta tugas belajar ditetapkan oleh Direksi berdasarkan kebutuhan PDAM. 
(2) Penetapan peserta tugas belajar pendidikan dan pelatihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dengan mempertimbangkan: 
a. penilaian atas potensi yang dapat dan perlu dikembangkan; 
b. penilaian atas motivasi untuk pengembangan diri; 
c. kemampuan untuk menjaga reputasi dan kredibilitas PDAM ; 
d. penilaian atas kesehatan jasmani dan rohani; 
e. memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun; dan 
f. setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai baik (B) dalam satu 
tahun terakhir . Pasal 31 Bagian Kedua 
Tugas Belajar (1) Pendidikan dan pelatihan dapat diselenggarakan oleh PDAM, kerjasama dengan 
pihak lain atau mengirimkan peserta atas penawaran pihak lain yang 
menyelenggarakan pendiclikan dan pelatihan. 
(2) Setelah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan, peserta membuat laporan 
- tertulis kepada Direksi. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan diatur dengan 
keputusan Direksi. Pasal 30 Paragraf 4 
Pelaksanaan ( 1) Peserta pendidikan dan pelatihan ditetapkan oleh Direksi berdasarkan 
kebutuhan PDAM. 
(2) Penetapan peserta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dengan mempertimbangkan: 
a. penilaian atas potensi yang dapat dan perlu dikembangkan; 
b. penilaian atas motivasi untuk pengembangan diri; 
c. kemampuan untuk menjaga reputasi dan kredibilitas PDAM; dan 
d. penilaian atas kesehatan jasmani dan rohani. Pasal 29 ( 1) Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dan cal on pegawai dilaksanakan 
berdasarkan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan dan standar 
kompetensi yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas. 
(2) Pendiclikan dan pelatihan bagi pegawai terdiri atas: 
a. pendidikan dan pelatihan kompetensi jabatan; dan 
b. pendiclikan dan pelatihan teknis. 
Paragraf 3 
Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pasal 28 Paragraf 2 
Jenis Pendidikan dan Pelatihan 13 
(1) Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian kinerja terhadap pegawai 
dibawahnya . 
(2) Dalam hal Pejabat Penilai belum menduduki jabatan selama 6 (enam) bulan, 
penilaian kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan penilaian dari pejabat 
sebelumnya atau pejabat yang membidangi urusan kepegawaian . Pasal 35 (1) Pejabat penilai adalah atasan langsung dari pegawai yang dinilai . 
(2) Pejabat penilai wajib menyampaikan hasil penilaian paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari setelah akhir tahun. 
(3) Hasil penilaian kinerja dituangkan dala.m Daftar Penilaian Kinerja Pegawai dan 
bersifat rahasia . 
(4) Daftar Penilaian Kinerja Pegawai ditandatangani oleh Pejabat Penilai dan atasan 
Pejabat Penilai . 
(5) Daftar Penilaian Kinerja Pegawai bagi Pejabat Teknis di Unit Usaha 
ditandatangani oleh Kepala Unit Usaha dan disetujui oleh Kepala Bagian Umum 
dan Administrasi. 
(6) Pejabat penilai dan atasan pejabat penilai sebagaimana tercantum dalam 
lampiran IV Peraturan Bupati ini. Pasal 34 (1) Terhadap pelaksanaan tugas pegawai dilakukan penilaian kinerja . 
(2) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilaksanakan oleh pejabat penilai untuk masa pelaksanaan tugas selama 1 
(satu) tahun yang ditetapkan pada setiap akhir tahun . Pasal 33 Bagian Kedua 
Penilaian Kinerja (1) Terhadap pelaksanaan tugas jabatan struktural dan jabatan fungsional 
dilakukan evaluasi jabatan. 
(2) Pelaksanaan evaluasi jabatan bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional 
dilaksanakan secara periodik setiap akhir tahun. 
(3) Pedoman teknis pelaksanaan evaluasi jabatan ditetapkan dengan Keputusan 
Direksi. Pasal 32 Bagian Kesatu 
Evaluasi Jabatan BAB VU 
PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN DAFrAR URUT KEPANGKATAN (3) Tugas belajar dilaksanakan pada lembaga pendidikan formal yang ditunjuk oleh 
PDAM. 14 
Dalam rangka memberikan pertimbangan urusan kepegawaian kepada Direksi 
dibentuk Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang ditetapkan dengan 
Keputusan Direksi. Pasal 40 BAB VIII 
TIM PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (1) Daftar Urut Kepangkatan bersifat terbuka dan diumumkan dalam Daftar Buku 
Kepegawaian. 
(2) Daftar Urut Kepangkatan dipergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan 
dalam melaksanakan pengembangan karier pegawai. Pasal 39 (1) Daftar Urut Kepangkatan dibuat setiap akhir tahun dan ditetapkan oleh Direksi. 
(2) Ukuran yang digunakan untuk menetapkan Nomor Urut dalam Daftar Urut 
Kepangkatan, secara berturut -turut adalah : 
a. jabatan; 
b. pangkat; 
c. masa kerja; 
d. pendidikan formal; 
e. usia; dan 
f. pelatihan yang ditugaskan PDAM. Pasal 38 Bagian Ketiga 
Daftar Urut Kepangkatan (1) Pejabat penilai menyampaikan Daftar Penilaian Kinerja Pegawai kepada atasan 
pejabat penilai dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. dalam hal tidak ada keberatan, Daftar Penilaian Kinerja Pegawai tersebut 
disampaikan tanpa catatan; 
b. dalam hal ada keberatan, Daftar Penilaian Kinerja Pegawai tersebut 
disampaikan dengan catatan tentang tanggapan pejabat penilai. 
(2) Apabila ada alasan yang cukup, atasan pejabat penilai dapat mengadakan 
perubahan penilaian yang tercantum dalam Daftar Penilaian Kinerja Pegawai . 
\.._. (3) Daftar Penilaian Kinerja Pegawai berlaku setelah ada pengesahan dari atasan 
pejabat penilai. Pasal 37 ( 1) Daftar Penilaian Kinerja Pegawai disampaikan oleh Pejabat Penilai kepada 
pegawai yang dinilai. 
(2) Dalam hal pegawai yang dinilai merasa keberatan atas penilaian kinerjanya, 
pegawai dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasan yang dapat 
diterima. Pasal 36 15 
(1) Calon pegawai diberikan gaji sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari gaji 
pegawai . 
(2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada calon pegawai diberikan 
tunjangan pangan . Pasal 45 (1) Penyusunan skala gaji pegawai mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) dan disesuaikan dengan kemampuan PDAM. 
(2) Ketentuan gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Direksi. Pasal 44 Bagian Kedua 
Gaji (1) Pegawai berhak atas penghasilan yang terdiri dari gaji, tunjangan dan 
penghasilan lainnya. 
(2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat [l), adalah gaji pokok. 
(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. tunjangan keluarga; 
b. tunjangan pangan; 
c. tunjangan lainnya . 
(4) Pemberian gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada 
disesuaikan dengan kemampuan PDAM . Pasal 43 Bagian Kesatu 
Jenis-Jenis Penghasilan BAB IX 
PENGHASILAN Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, 
dibentuk Sekretariat Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang ditetapkan 
dengan Keputusan Direksi. Pasal 42 Tim Pertirnbangan Jabatan dan Kepangkatan mempunyai tugas memberikan 
pertimbangan kepada Direksi dalam : 
a. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan; 
b. penye1esaian kasus -kasus kepegawaian ; 
c. penjatuhan hukuman disiplin pegawai; 
d. pemberian kenaikan pangkat pegawai; dan 
e. pelaksanaan pemberian penghargaan kepegawaian lainnya. Pasal 41 16 
( 1) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c 
meliputi: 
a. tunjangan jabatan; 
b. tunjangan kompensasi kerja; 
c. tunjangan keahlian; 
d. tunjangan perumahan/pengganti sewa rumah; 
e. tunjangan transportasi; dan 
f. tunjangan air minum, listrik dan gas. Pasal 48 Bagian Keempat 
Tunjangan Lainnya (6) Pemberian tunjangan anak kepada anak yang masih berstatus 
bersekolah/kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sampai 
dengan anak berusia 25 (dua puluh lima) tahun. (1) Pegawai yang beristri/bersuami dan/atau mempunyai anak yang sah menurut 
peraturan perundang-undangan diberikan tunjangan keluarga berupa tunjangan 
istri/ suami dan/ atau tunjangan anak. 
(2) Bagi pegawai yang memiliki istri atau suami yang berstatus sebagai pegawai, 
hanya diberikan salah satu tunjangan keluarga berdasarkan ruang penggajian 
yang lebih tinggi. 
(3) Besarnya tunjangan istri/suami adalah 10 % (sepuluh persen) dari gaji. 
(4) Besarnya tunjangan anak sebesar 5 % (lima persen) dari gaji dengan ketentuan: 
a. diberikan paling banyak untuk 2 (dua) anak; 
b. batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun; 
c. belum atau tidak menikah; 
d. setiap pegawai berhak memperoleh tunjangan anak sebanyak 2 (dua) orang 
selama menjadi pegawai; dan 
e. belum mempunyai penghasilan sendiri. 
(5) Batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun dikecualikan bagi anak yang 
masih berstatus bersekolah/kuliah dibuktikan dengan surat keterangan dari 
"-- lembaga pendidikan. Pasal 47 Bagian Ketiga 
Tunjangan Keluarga (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata Baik (B) dalam Daftar Penilaian Kinerja 2 
(dua) tahun terakhir diberikan kenaikan gaji berkala. 
(2) Kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan setiap 2 
(dua) tahun sekali. 
(3) Jika berdasarkan penilaian kinerja, seorang pegawai dinyatakan belum 
memenuhi syarat kenaikan gaji berkala, pemberian kenaikan gaji berkala 
ditunda sampai periode kenaikan gaji berkala berikutnya. 
(4) Kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Direksi. Pasal 46 17 
(1) Setiap akhir tahun setelah tutup buku diberikanjasa produksi kepada : 
a. Dewan Pengawas; 
b. Direksi ; 
c. pegawai; Pasal 52 Bagian Kesatu 
Jasa Produksi BABX 
PENGHARGAAN Pajak Penghasilan pegawai dibebankan pada PDAM. Pasal 51 Bagian Keenam 
Pajak Penghasilan (1) Pegawai yang memiliki masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun dapat 
diberikan bantuan biaya ibadah dengan ketentuan sebagai berilrut: 
a. Jika pada tahun yang bersangkutan terdapat 1 (satu) atau 2 (dua) orang 
pegawai yang menjalankan ibadah haji, kepada masing -masing pegawai 
diberikan bantuan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari biaya haji yang 
ditetapkan pemerintah. 
b. Jika pada tahun yang bersangkutan terdapat 3 (tiga) orang pegawai atau lebih 
yang menjalankan ibadah haji, kepada masing-masing pegawai diberikan 
bantuan sebesar biaya haji yang ditetapkan pemerintah dibagi jumlah pegawai 
yang akan berangkat haji. 
c. Bagi pemeluk non muslim yang menjalankan ibadahnya akan diberikan 
bantuan yang besamya paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari biaya haji 
yang ditetapkan pemerintah pada tahun tersebut dan ditetapkan dengan 
keputusan direksi. 
(2) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan sekali 
selama yang bersangkutan berstatus sebagai pegawai . Pasal 50 (1) Bantuan biaya pengobatan diberikan kepada : 
a. Dewan Pengawas ; 
b. Direksi dan pegawai beserta anggota keluarganya; dan 
c. Tenaga kontrak beserta anggota keJuarganya. 
(2) Bantuan biaya pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 
pengobatan dan/atau rawat inap/jalan yang pelaksanaannya ditetapkan dengan 
Keputusan Direksi sesuai dengan kemampuan PDAM . Pasal 49 Bagian Kelima 
Bantuan Biaya Pengobatan dan Bantuan Biaya lbadah (2) Besamya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
Direksi sesuai dengan kemampuan PDAM . 18 
(1) PDAM memberikan jasa pengabdian kepada pegawai yang diberhentikan dengan 
hormat karena memasuki batas usia pensiun dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. mempunyai masa kerja terus -menerus 15 (lima belas) tahun sampai dengan 
20 (dua puluh) tahun dengan basil Penilaian Kinerja Pegawai dalam 2 {dua) 
tahun terakhir menunjukkan nilai rata -rata Baik (B), diberikan jasa 
pengabdian 4 (empat) kali penghasilan terakhir; 
b. mempunyai masa kerja terus-menerus lebih dari 20 (dua puluh) tahun sampai 
dengan 30 (tiga puluh) tahun dengan hasil Penilaian Kinerja Pegawai dalam 2 
(dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata -rata Baik (B), diberikan jasa 
pengabdian 6 (enam) kali penghasilan terakhir; 
c. mempunyai masa kerja terus-menerus lebih dari 30 (tiga puluh) tahun 
dengan hasil Penilaian Kinerja Pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir 
menunjukkan nilai rata -rata Baik (B), diberikan jasa pengabdian sebesar 8 
(delapan) kali penghasilan terakhir . Pasal 55 (1) PDAM memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja 
terus-menerus paling singkat 20 (dua puluh) tahun dengan hasil Penilaian 
Kinerja Pegawai dalam 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata 
Baik {B}. 
(2) Penghargaan yang diberikan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diberikan 1 (satu) kali selama menjadi pegawai . 
(3) Pemberian penghargaan bersumber dari dana sosial dan pendidikan. 
(4) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I] ditetapkan dengan 
\..... Keputusan Direksi. Pasal 54 Bagian Ketiga 
Penghargaan dan Jasa Pengabdian (1) Apabila dalam tahun yang bersangkutan pencapaian laba melebihi Rencana 
Kerja Anggaran Perusahaan dapat diberikan bonus pencapaian kinerja kepada: 
a. Dewan Pengawas; 
b. Direksi ; 
c. pegawai ; 
d. calon pegawai; dan 
e. tenaga kontrak 
(2) Besamya bonus pencapaian kinerja ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan 
Dewan Pengawas dan telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran 
Perusahaan (RKAP). Pasal 53 Bagian Kedua 
Bonus Pencapaian Kinerja d. calon pegawai; dan 
e. tenaga kontrak. 
(2) Besarnya pembagian jasa produksi ditetapkan oleh Direksi . 19 
(1) Pegawai berhak atas cuti. 
(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas: 
a. cuti tahunan; 
b. cuti sakit; 
c. cuti bersalin; 
d. cuti karena alasan penting; 
e. cuti besar ; dan 
f. cuti diluar tanggungan PDAM . 
(3) Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Direksi atas pertimbangan 
atasan langsung dari pegawai yang bersangkutan. Pasal 59 Bagian Kesatu 
.Jenis-Jenis Cuti BAB XI 
CUTI (1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon . 
(2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai yang 
mempunyai masa kerja paling singkat 4 (empat) tahun . Pasal 58 Pegawai, calon pegawai dan tenaga kontrak diikutserta.kan dalam program jaminan 
sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan. Pasal 57 ( 1) Pegawai diikutsertakan dalam program pensiun melalui Lembaga Dana Pensiun 
yang ditunjuk oleh PDAM . 
(2) Pegawai yang mengajukan pensiun sebelum memasuki batas usia pensiun 
diberikan hak-hak sesuai dengan keputusan direksi. 
(3) Besarnya Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) ditetapkan oleh Direksi 
berdasarkan kemampuan PDAM. 
(4) Dana pensiun bersumber dari iuran pegawai, sumbangan dana pensiun dan 
pesangon serta biaya PDAM . Pasal 56 Bagian Keempat 
Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (2) Pemberian jasa pengabdian bersumber dari sumbangan dana pensiun dan 
pesangon . 
(3) Pemberian jasa pengabdian kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) di tetapkan dengan Keputusan Direksi. 20 
( 1) Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling 
lama 15 (lima belas) hari . Pasal 63 (1) Pegawai yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. 
(2) Untuk mempero leh cuti sakit, Pegawai yang menderita sakit harus mengajukan 
permohonan secara tertulis kepada direksi melalui atasan langsung dengan 
melampirkan surat keterangan dokter. 
(3) Direksi memberikan cuti sakit selama jangka waktu sebagaimana tercantum 
dalam Surat Keterangan Dokter. 
\,_ (4) Apabila sampai berakhirnya jangka waktu pelaksanaan cuti sakit, yang 
bersangkutan masih menderita sakit, harus mengajukan permohonan secara 
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(5) Cuti sakit dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan. 
(6) Pegawai yang telah menjalani cuti sakit selama 12 (dua belas] bulan dan belum 
sembuh dilakukan pemeriksaan oleh tim dokter yang ditunjuk PDAM. 
(7) Berdasarkan hasil pemeriksaan tim dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 
direksi dapat memberikan perpanjangan cuti paling lama 6 (enam) bulan atau 
memberhentikan dengan hormat. 
(8) Pegawai yang telah menjalani perpanjangan cuti sakit selama 6 (enam) bulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan belum sembuh diberhentikan dengan 
hormat . Pasal 62 Bagian ketiga 
Cuti Sakit Selama melaksanakan cuti tahunan, pegawai yang bersangkutan berhak menerima 
penghasilan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat ( 1). Pasal 61 (1) Pegawai yang telah memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun berhak 
atas cuti tahunan . 
(2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 12 
(dua belas) hari kerja untuk setiap tahun . 
(3) Untuk mendapatkan cuti tahunan, pegawai yang bersangkutan harus 
mengajukan permohonan secara tertulis kepada direksi melalui atasan langsung 
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan cuti. 
(4) Untuk kepentingan dinas, cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya 
oleh Direksi. 
(5) Penangguhan pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal penangguhan. Pasal 60 Bagian kedua 
Cuti Tahunan 21 
(1) Setiap Pegawai berhak atas cuti karena alasan penting. Pasal 67 Bagian Kelima 
Cuti Karena Alasan Penting (1) Pegawai wanita yang menjalankan cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam