Apa bunyi lengkap Pasal 13 dalam Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Nomor 10 Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Nomor 10 Tahun 2022 tentang PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH, pada BAB IV - TOGAS DAN FUNGSI Pasal 8, Pasal 13 dinyatakan:

(1) Subbgian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan 
bahan pedoman petunjuk teknis. Melaksanakan urusan surat 
menyurat dan arsip, rumah tangga, kehumasan dan protokol, 
administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum serta 
urusan pendidikan dan pelatihan; ( 1) Sekretariat terdiri atas : 
a. Subbag Umum dan Kepegawaian; 
b. Kelompok Jabatan Fungsional; 
(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris. Pasal 12 Pasal 11 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat ( 1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan 
program kerja pengawasan; 
b. penghimpunan pengelolaan, penilaiam dan penyimpanan 
pelaporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional 
daerah; 
c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis 
fungsional; 
d. penyusunan, pengiventarisasian dan pengkoordinasian 
data dalam rangka penatausahaan proses penanganan 
pengaduan; 
e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat­ 
menyurat dan rumah tangga; dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Pasal 10 
(1) Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan 
Koordinasidinasi Pengawasan dan Memberikan Pelayanan 
Administratif dan Fungsional kepada semua unsur di 
lingkungan Inspektorat Kabupaten Buton Tengah; Bagian Kedua 
Sekretariat Pasal9 
Inspektur mempunyai tugas melakukan Pengawasan terhadap 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah, Pelaksanaan 
Pembinaan atas Penyelenggaran Pemerintahan Desa dan 
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa. Bagian Kesatu 
lnspektur - 5 -