Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 38 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 38 Tahun 1945 tentang PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Dumai . 
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai. 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai. 
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Daerah . 
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi pemerintahan yang menjadi hal 
dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan 
untuk mengatur dan mengurus yang menjadi kewenangannya, 
dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan 
mensejahterakan masyarakat. 
7. Urusan Peme rintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang 
wajib diselenggarakan oleh semua daerah. 
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi 
kebutuhan dasar warga negara. 
9. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
ketentuan me ngenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang 
merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh 
setiap masyarakat secara minimal. 
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis p elayanan dalam rangka 
penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang 
berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. 
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas 
barang d an/atau jasa kebu tuhan dasar serta pemenuhannya 
secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar 
teknis agar hidup secara layak. 
 
 
 
 
14. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang 
dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan 
pada Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana 
Kerja Perangka t Daerah , Ren cana Strategi Perangkat Daerah dan 
Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk digunakan sebagai dasar 
perhitungan kebutuhan biaya dalam menyelenggarakan kebutuhan 
dasar. 
16. Batas waktu pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan 
untuk mencapai SPM sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 
oleh Pemerintah. 
17. Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan daerah 
dan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan 
urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka 
pembelanjaan untuk membiayai Rencana Pencapaian SPM. 
18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam 
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai 
hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. 
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang 
dilaksanakan oleh P erangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran 
dalam rangka mencapai hasil suatu program. 
20. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan 
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran 
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur . 
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur 
pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk 
keluaran atau hasil. 
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 
23. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daer ah untuk 
periode 1 (satu) tahun . 
24. Rencana Strategi s Perangkat Daerah yang selanjutnya dis ingkat 
Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 
25. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja 
PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 
1 (satu) tahun. 
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
27. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 
anggaran yang bersangkutan. 
28. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan d iterima kembali, baik pada 
tahun anggaran yang bersangkutan meupun pada tahun -tahun 
anggaran berikutnya.