Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 59 PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 41 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 41 Tahun 2022 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, pada BAB XII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 59 menjelaskan:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuin ya, 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon . memerin tahkan 
penempatann ya 
Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 27 Januari 2022 
BUPATI CIREBON, 
ttd 
IMRON 
Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 27 Januari 2022 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 
BERITA • 
EN IREBON TAHUN 2022 NOMOR 41 
-34­ 
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON 
NOMOR 41 Tahun 2022 
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON 
Penghitungan TPP ASN basic ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut: 
Besaran 
TPP Basic Besaran 
Tunjangan 
Kinerja BPK per 
kelas jabatan X (Indeks Kapasitas Fiskal) X (IKK) X 
(Indeks Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah) 
A. Besaran Tunjangan Kinerja BPK 
NO. KELAS JABATAN BESARAN TPP. BPK 
1. 15 Rp. 29.286 .000,00 
2. 14 Rp. 22.295.000 ,00 
3. 13 Rp. 20.010.000,00 
4. 12 Rp. 16.000.000,00 
5. 11 Rp. 12.370.000,00 
6. 10 Rp. 10.760.000,00 
7. 9 Rp. 9.360.000,00 
8. 8 Rp. 7.523.000,00 
9. 7 Rp. 6.633 .000,00 
10. 6 Rp. 5. 764.000,00 
11. 5 Rp. 4.807.000,00 
12. 4 Rp. 2.849 .000,00 
13. 3 Rp. 2.354.000,00 
14. 2 Rp. 1.947.000,00 
15. 1 Rp. 1.540.000,00 
-35­ 
B. Indeks Kapasitas Fiskal 
lndeks kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan Daerah yang 
dicerminkan melalui pendapatan yang penggunaan sudah ditentukan dan 
belanja tertentu . Bobot masing-masing kategori Indeks Kapasitas Fiskal 
dalam penentuan besaran TPP PNS/CPNS adalah sebagai berikut: 
1. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi : bobot 1; 
2. Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi : bobot 0,85; 
3.Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang : bobot 0,7; 
: bobot 0,55; 
: bobot 0.4. 4. Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah 
5. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah 
C. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) 
Indeks kemahalan Konstruksi digunakan se bagai faktor koreksi tingkat 
kemahalan di Daerah yang diperoleh dari perbandingan IKK Daerah 
dengan IKK dimana Kantor BPK Pusat di Jakarta Pusat berada. 
D. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan (SKIPD) diperoleh 
dengan rumusan sebagai berikut : 
SKIPD (Variabel Pengungkit) + (Variabel Hasil) 
1). Variabel Pengungkit 
Variabel Pengungkit dihitung dengan rumus: 
a. Opini Laporan Keuangan 
Skor Opini Laporan Keuangan (SOLK) dihitung berdasarkan rumusan: 
: 1.000 
: 750 
: 500 
: 250 : bobot 0,6 : bobot 0,7 : bobot 0,8 : bobot 1 
: bobot 0,9 
= SOLK +SLPPD+SKPPD+SIID+SPKPD 
+SRBPD+SIRBPD 
Babat 30% X Nilai Opini Laparan Keuangan SOLK Variabel 
Pengungkit 
Nilai Opini Laporan Keuangan ditetapkan sebagai berikut 
a) WTP pada tahun terakhir 
b) WDP pada tahun terakhir 
c) Tidak Wajar pada tahun terakhir 
d) Tidak Memberikan Pendapat pada tahun terakhir Bobot untuk masing-masing Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
ditetapkan sebagai berikut: 
1. SKIPD di atas 800 
2. SKIPD dengan skor 701 - 800 
3. SKI PD dengan skor 601 - 700 
4. SKI PD dengan skor 501 - 600 
5. SKIPD dibawah 501 
-36­ 
b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 
Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SLPPD) 
dihitung berdasarkan rumus: 
SLPPD = Bobot 25% X Nilai LPPD 
Nilai LPPD ditetapkan sebagai berikut: 
a) LPPD Sangat Tinggi 
b) LPPD Tinggi 
c) LPPD Sedang 
d) LPPD Rendah : 1.000 
750 
500 
250 
c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah 
Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah (SKPPD) dihitung 
berdasarkan rumus: 
SKPPD = Bob ot 10% X Nilai Tingkat Kematangan 
Skor lndeks Inovasi Daerah (SIID) dihitung berdasarkan rumus: 
SPKPD = Bobot 18% X Nilai Prestasi Kerja Perangkat Daerah Nilai Kematangan Penataan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai 
berikut: 
: 1.000 
800 
600 
400 
200 SIID = bobot 3% X Nilai Indeks Inovasi Daerah 
Nilai Indeks Inovasi Daerah ditetapkan sebagai berikut: 
a) Indeks Inovasi Daerah diatas 1000 
b) Indeks Inovasi Daerah 501 - 1000 
c) Indeks Inovasi Daerah 301 - 500 
d) Indeks Inovasi Daerah 1- 300 
e) Indeks Inovasi Daerah kurang dari 1 a) Tingkat Kematangan Sangat Tinggi 1.000 
b) Tingkat Kematangan Tinggi 800 
c) Tingkat Kematangan Sedang 600 
d) Tingkat Kematangan Rendah 400 
e) Tingkat Kematangan Sangat Rendah 200 
d. Indeks Inovasi Daera h 
e. Prestasi Kerja Perangkat Daerah 
Skor Prestasi Kerja Perangkat Daerah (SPKPD) dihitung dengan 
rumus: 
-37- 
: 1.000 
: 800 
: 600 
: 400 
: 200 Nilai Prestasi Kerja Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan nilai 
LAKIP dengan ketentuan sebagai berikut: 
a) Nilai > 80 - 100 
b) Nilai > 60 - 80 
c) Nilai > 50 - 60 
d) Nilai > 30- 50 
e) Nilai > 0- 30 
f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas 
Skor rasio belanja Perjalanan Dinas (SRBPD) dihitung dengan 
rumus: 
SRBPD Bobot 2% X Nilai Rasio Perjalanan Dinas 
SRBPD = Bobot 2% X Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 
2). Variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
Variabel Hasil dihitung dengan rumus: g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 
Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (SRBPD) 
dihitung dengan rumus : 
: 1.000 
: 800 
: 600 
: 400 
: 200 : 600 
: 400 
: 200 
SIPM + SIGR Variabel Hasil c. Besaran be lanja 4, 01 %- 6% 
d. Besaran belanja 6,01 % - 8% 
e. Besaran belanja diatas 8% 
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dihitung 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan 
keten tuan se bagai beriku t: 
a) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah diatas 80 
b) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerin tah Daer ah 71-80 
c) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 61 -70 
d) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 51-60 
e) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di bawah50 Nilai Rasio belanja perjalanan dinas dihitungberdasarkan persentase 
belanja perjalanan dinas terhadap APBD di luar Belanja dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Besaran belanja dibawah atau sama dengan 2% : 1.00 0 
b. Besaran be lanja 2,01 %- 4% : 800 
-38­ 
a. Indeks Pembangunan Manusia 
Skor Indeks Pembangunan Manusia (SIPM) dihitung dengan rumus: 
SIPM = Bobot 6% X Nilai IPM 
Nilai IPM didasarkan atas hasil survei Badan Pusat Statistik dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
a) Besaran IPM sama dengan atau diatas 80 
b) Besaran IPM 70-79 
c) Besaran IPM 60-69 
d) Besaran IPM di bawah 60 
b. Indeks Gini Ratio 
Skor Indeks Giri Rasio (SIGR) dihitung dengan rumus: 1000 
750 
500 
250 
SIGR Bobot 4% X Nilai IGR 
: 700 : 1.000 
IMRON BUPATI CIREBON, 
ttd : 350 
IREBON TAHUN 2022 NOMOR Nilai Indeks Gini Ratio didasarkan atas hasil survei Badan Pusat 
Statistik dengan ketentuan sebagai berikut : 
a) Indeks Gini Ratio sama atau dibawah 0,35 
b) Indeks Gini Ratio 0,36 - 0,49 
Diundangkan di Sumber 
pada tanggal c) Indeks Gini Ratio diatas 0,50 
, ·' /j"''' . i•. 
BERITA DAERAH KABUPATEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,