Apa saja yang diatur dalam Pasal 101 PERATURAN BUPATI  BANGKA SELATAN Nomor 46 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI  BANGKA SELATAN Nomor 46 Tahun 2018 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI, Pasal 101 menetapkan:

Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelak sanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati dapat 
mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Desa 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada 
Camat atau sebutan lain ; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a , perlu membentuk Peraturan Bupati 
Bangka Selatan tentang Pendelegasian Kewenangan 
Bupati dalam Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan 
Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Perubahan Kepada Camat ; 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4033); 
 
 
SALINAN 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 2. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabup aten Bangka Selatan, Kabupaten 
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten 
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4268); 
3. Undan g-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentuka n Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
4. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara R epublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 
5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indones ia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2 014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa (Berita Negara Republik I ndonesia Tahun 2018 
Nomor 611); 
 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN 
BUPATI DALAM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN 
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN 
PENDAPAT AN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN KEPADA CAMAT . 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id