Bagaimana redaksi normatif Pasal  1 dalam PERATURAN WALI KOTA CIREBON Nomor 81 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN WALI KOTA CIREBON Nomor 81 Tahun 2021 tentang PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal  1 berbunyi:

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang di maksud dengan: 
1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon. 
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
-4- 
 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 
5. Inspektorat Daerah Kota C irebon selanjutnya disebut 
Inspektorat Daerah adalah Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada 
Wali Kota. 
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut 
APIP adalah inspektorat jenderal, kementerian, unit 
pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat 
provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. 
7. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah 
usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk 
mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraa n 
Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah 
usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien 
dan efekt if sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, 
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan 
lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi 
dalam rangka memberikan keyakina n yang memadai 
bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok 
ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk 
kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata 
kepemerintahan yang baik. 
10. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan 
evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan 
profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai 
kebenaran , kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan 
keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi 
pemerintah. 
5 -5- 
 
 11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti -bukti suatu kegiatan 
untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan 
sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah 
ditetapkan. 
12. Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program 
atau kegiat an dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan . 
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau 
prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma 
yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor -faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan 
dalam mencapai tujuan.