Bagaimana redaksi normatif Pasal 11 dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 56 Tahun 2020?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 56 Tahun 2020 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, BAB III - PENYALURAN DANA DESA, Pasal 11 berbunyi:

(1) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran 
kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan: 
a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa; 
b. tahap II berupa: 
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 
Desa tahun anggaran sebelumnya; 
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 
Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan 
paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-
rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 
sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dan Dana Desa 
tahap I yang telah disalurkan; 
3. Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Penerima 
Manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai 
Penetapan Tidak Terdapat Keluarga Penerima Manfaat 
BLT Desa; 
4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa 
Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 
Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan 
Pemerintah Desa; dan 
-23- 
5. khusus bagi Desa yang tidak melaksanakan BLT Desa 
Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan 
dikarenakan tidak cukup anggaran perbulannya, 
melampirkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan 
Hasil Musyawarah Desa Tidak Tersedia Cukup Anggaran 
Untuk Penyaluran BLT Desa Selama 9 (Sembilan) Bulan 
Tahun Anggaran 2020. 
c. tahap III berupa: 
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 
Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata 
realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh 
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan 
paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 
Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan 
2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa 
tahun anggaran sebelumnya. 
(2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata 
persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa. 
(3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf 
c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, 
kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, 
dan capaian keluaran. 
(4) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa 
menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada 
Bupati untuk melakukan pemutakhiran. 
(5) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementrian 
Dalam Negeri. 
- 24 -