Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 72 Tahun 2020?
Materi muatan PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 72 Tahun 2020 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat . 
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bangka Barat . 
 3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat . 
 4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang 
selanjutnya disebut DPMNakertrans adalah Dinas 
Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 
Bangka Barat yang merupakan unsur pelaksana 
urusan pemerintah dibidang Penanaman Modal, 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat . 
 5. Kepala DPMNakertrans adalah Kepala DPMNakertrans 
Kabupaten Bangka Barat . 
 
 
 6. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti 
legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang 
atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu sesuai ketentuan 
peraturan perundang -undangan . 
 7. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti 
legalitas atas sesuatu kepada seseorang atau 
sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan 
informasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan . 
 8. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan 
kepada pelaku usaha u ntuk memulai dan menjalankan 
usaha dan/ atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk 
persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/ 
keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/ atau 
komitmen . 
 9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau 
Online Single Submission yang selanjutnya disebut OSS 
adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh 
lembaga OSS atas nama Bupati kepada pelaku usaha 
melalui s istem elektronik yang terintegrasi . 
 10. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk 
Publik yang selanjutnya disebut siCANTIK Cloud adalah 
aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan OSS 
untuk perizinan berusaha maupun layanan lain pada 
PTSP . 
 11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS yang 
selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga 
pemeri ntah non kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman 
modal . 
 12. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga 
OSS untuk dan atas nama bupati setelah pelaku usaha 
melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usa ha 
dan/ atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan 
komersial atau operasional dengan memenuhi 
persyaratan dan/ atau Komitmen . 
 13. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang 
diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama 
menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali 
kota setelah pelaku usaha mendapatkan Izin Usaha 
dan untuk melakukan kegiatan komersial atau 
operas ional dengan memenuhi persyaratan dan/atau 
Komitmen . 
 14. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk 
memenuhi persyaratan izin usaha dan/ atau izin 
komersial atau operasional . 
 15. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan 
dan/ atau Pejabat P emerintahan yang lebih tinggi 
kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang 
lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung 
gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi . 
 16. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya 
disingkat SOP adalah sebuah instruksi yang tertulis 
untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas 
rutin dengan cara efektif dan efisien guna menghindari 
terjadinya penyimpangan dalam proses penyelesaian 
oleh aparatur yang dapat mengganggu kinerja 
organisasi secara keseluru han. 
 17. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan 
usaha yang mengajukan permohonan penerbitan 
Perizinan Berusaha untuk kegiatan berusaha . 
 18. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/ atau 
kegiatan oleh pelaku usaha melalui OSS dan atau 
siCantik Cloud . 
 19. OPD Teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah yang 
tugas dan fungsinya memberikan rekomendasi teknis 
terhadap permohonan izin serta bertanggung jawab 
dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin 
yang telah diterbitkan .