Menurut PERATURAN BUPATI  BANGKA SELATAN Nomor 33 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 32?
Pasal Pasal 32 dalam PERATURAN BUPATI  BANGKA SELATAN Nomor 33 Tahun 1945 tentang PEDOMAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI DAN STANDAR TEKNIS, pada BAB III - STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN, menyatakan:

huruf c dilakukan dengan prosedur: 
a. menggunakan perangkat security information and event 
management untuk network logging dan monitoring ; 
b. menerapkan sistem deteksi dini kerentanan keamanan 
perangkat jaringan; 
 
 
 
 
c. menggunakan perangkat firewall ; 
d. menggunakan perangkat intrusion detection systems 
dan intrusion prevention systems ; 
e. menerapkan virtual private network terenkripsi untuk 
penggunaan akses jarak jauh secara terb atas; 
f. menerapkan kontrol update patching pada 
infrastruktur Jaringan Intra dan sistem komputer; 
g. menggunakan perangkat web application firewall ; 
h. menggunakan perangkat load balancer untuk menjaga 
ketersediaan akses terhadap jaringan dan aplikasi; 
i. memperbarui teknologi keamanan perangkat keras dan 
perangkat lunak untuk meminimalisasi celah peretas; 
j. mengunduh perangkat lunak melalui enterprise 
software distribution system ; dan 
k. menerapkan sertifikat elektronik. 
(4) Terpenuhinya kontrol keamanan gateway sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d dilakukan 
dengan prosedur: 
a. menerapkan content filtering ; 
b. menerapkan inspection packet filtering untuk 
memeriksa packet yang masuk pada Jaringan Intra; 
c. menerapkan kontrol keamanan pada fitur akses jarak 
jauh perangkat gateway ; 
d. memastikan perangkat gateway yang menghubungkan 
antar Jaringan Intra tidak terkoneksi langsung dengan 
jaringan publik; 
e. melaksanakan manajemen traffic gateway ; dan 
f. memastikan port tidak dibuka secara default. 
(5) Terpenuhinya kontrol keamanan access point pada 
jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
huruf e dilakukan dengan prosedur: 
a. menerapkan protokol keamanan access point nirkabel 
dan teknologi enkripsi terkin i; 
b. menerapkan media access control pada address 
filtering ; 
c. menerapkan dedicated service set identifier ; 
d. menerapkan pembatasan jangkauan radio transmisi 
dan pengguna jaringan; 
 
 
e. menerapkan pembatasan terkait penambahan 
perangkat nirkabel yang dipasang secara tidak sah; 
f. menerapkan manajemen vulnerability secara berkala 
dan berkelanjutan; dan 
g. melakukan patching firmware secara rutin. 
 
(6) Terpenuhinya kontrol konfigurasi access point pada 
jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
huruf f dilakukan dengan prosedur: 
a. menggunakan kata sandi yang kuat; 
b. menggunakan protokol model authentication 
authorization dan accounting pada perangkat 
infrastruktur jaringan untuk management user atau 
otentikasi administrator access point ; 
c. memastikan fitur akses konfigurasi jarak jauh hanya 
dapat digunakan dalam kondisi darurat dengan 
menerapkan kontrol keamanan; 
d. mengisolasi atau melakukan segmentasi jaringan area 
lokal nirkabel; dan 
e. menonaktifkan antarmuka nirkabel, layanan, dan 
aplikasi yang tidak digunakan. 
 
Bagian Ke enam 
Keamanan Pusat Data Daerah