Menurut Nomor se_'{a Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 2 Tahun 2022, apa isi dari Pasal 18?
Pasal Pasal 18 dalam Nomor se_'{a Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 2 Tahun 2022 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN, pada , menyatakan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. unaae-unadane Noor 7 pa Tahun 19°_,"""; 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-1.a up 
dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara 
2 
Scanned with CamScanner 
e (Lembaran N 
Nomor se_'{a Republik Indonesia Tahun 1956 
• '» ambahan Lemba ran N Indonesia Nomor 1092); 'egara Republik 
33. Undang-Undang Nomor 17 7T%, 
Keuangan Negara (Lcmbara n 'un 2003 tentang 
Tahun 2003 N Negara Republik Indonesia 
omor 47 Ta, b:.h Re bti' ' mnaha n Lcmbaran Ncgara epul lik Indonesia Nomor 4286) b; .+ di::b: sebaga imana tclah 
iubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2021 t . pe . tentang Harmonisasi Peraturan 
erpajakan (Lembaran Negara Republik Indo nesia Tahun 
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6736); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbe ndah araan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu n 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
5. Und ang-Un dang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indones ia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembar an 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negar a Republik 
Indones ia Nom or 675 7); 
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lem baran 
Negara Republik Indon esia Nomor 5587) sebagai mana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tamb ahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
erja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
245 Tambahan Lembar an Negara Republik Nomor » 
Indonesia Nomor 6573); 
·itah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
8. Peraturan Pemernt rah d: Wakil Kepala 
dudukan Keuangan Kepala Daere 1an 
"";"embaran Negara Repubu Indonesia Tahu 
Daer? 1bah% Lembaran Negara Republik 
2000 Nomor 210, Tami an 
Indonesia Nomor 4028); 1tan :. Nomor 71 Tahun 2010 tent g 
9. Peraturan Pemerintah ~;tahan (Lembaran Negara 
d Akuntansi Pemenn ah Standar .. rah 2010 Nomor 123, Tambe an blik Indonesia Te tun 5165); Repui ·blik Indonesia Nomor I Lembaran Negara Repu I 
3 
Scanned with CamScanner 
• 
e 10. Peratur. 
p, 'an Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
T e;angk at Dncra h {Lcmbarnn Negara Republik Indon esia 
Ra 1Un 2016 Nomor l 14, Tamha han Lcmba ran Negara 
epublik Indo · N di nesa lomor 5887) scbagaimana tclah 
1ubah dengan Peratur an Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubaha n Atas Peraturan Pem erintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah 
(Lemb aran Nega ra Republik Indon esia Tahun 2019 
Nomor 187, Tarnbahan Lemb aran Nega ra Rcpubli k 
Indonesia Nomor 6402); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuan gan dan Admi nistratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tamb ahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusu nan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Raky at Daerah Provinsi , Kabupaten, dan Kota (Lembaran 
Negar a Republik Indon esia Tahun 2018 Nomor 59, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6197); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahu n 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indon esia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 
Pelaks anaan Program Pemulihan Ekonomi Nasi onal 
Dalam Rangk a Mendukung Kebijakan Keuangan Negara 
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ a tau 
Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelam atan Ekonorni 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6514) sebagaiman telah diubah dengan 
Peratu ran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi 
Nasional Dalam. Rangk a Mendukung Kebijakan Keuangan 
Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman 
Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuang an Sert.a Penyelamata n 
Ekon omi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6542); 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pem enntah 
4 
Scanned with CamScanner 
Daerah (B. N enta Negara Republik Indonesia Tahun 2012 omor 754j 
16. ' · Peratur. . ten_,' Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
ng Pengelompokan Kcmampuan Keuangan Daerah 
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana 
Operasiona l (B it N, r. Re ~ cra Icga ra 'cpublik Indones ia Tahun 
2017 Nomor 1067); 
7. Peratura n Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor JI 14); 
18. Peraturan Menteri Dala m Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenk latur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nom or 
1447); 
19. Peratur an Ment eri Dalam Negeri Nomo r 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 
2019 di Lingku ngan Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nom or 249); 
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 
tentang Pengutamaan Penggun aan Alokasi Anggaran 
Untuk Kegi atan Tertentu , Perubahan Alokasi, dan 
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomo r 581) sebagaim ana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Mente ri Dalam Negeri Nom or 
39 Tahun 2020 tentang Pengutam aan Penggunaan 
Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan 
Alokasi, dan Penggunaan Anggar an Pendap atan clan 
Belanja Daerah (Berita Negar a Repu blik Indonesia Tahu n 
2021 Nomor 910}; 
21. Peratur an Men teri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evalu asi Rancangan Pera turan Daera h 
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah Tentan g Perubahan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah Tenta ng Penjaba ran Perubahan 
Angg aran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 
5 
Scanned with CamScanner 
Menetapkan 23. Pera 
Uran Met · (cntan, 'nter i Dalam Nccri Nomor 27 Tahun 2021 
P Ped omnn Pe bclanje f, ·nyuunan Angparan Pend apatan Dan 
'pt, ,'rrah Tahun Anya ran 2022 (cri ta Negara 
24_'Il k Indone sia Tahun 202 1 Nomor 926) ; 
. Perat r. " 
._ ""ran Dacrah Ka bup atcn Tapanuli Tenah Nomor 5 ahun 202 1 " 
D · lc·nlo ng J\nf'J�nrn n Pc;11dn rwtrrn c.Jan fJ<:ls rnja acra h T. K; ahun Anggaran 2022 (Lwm baran Dacrah 
'bpatcn Tapanuli Tenga h Tahun 202 1 Nomor 5); 
5. Peraturan Bupati Tapan uli Tcngah Nomor 48 Tahun 2021 
tcntang Penjabaran Anggar an Pendapatan dan Belanj a 
Dacrah Tahun Angga ran 2022 (Brit a Dacrah Kabupatcn 
Tapanuli Tenga h Tahun 202 1 Nomor 48) 
MEMUTUSKAN : 
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 
., Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 
melipu ti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 
3. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk 
dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan 
dan penetapan APBD. 
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangka t 
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupate n 
Tapanuli Tengah. 
s. Pemerintah Kabupate n adalah Bupati Tapan uli Teng ah dan Perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 
6. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.