Apa bunyi lengkap Pasal 16 dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 7 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 7 Tahun 2021 tentang SUSU NAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN, pada , Pasal 16 dinyatakan:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 
Pemerintah, maka berdasarkan hasil pe nyederhanaan 
struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Buton 
Selatan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 
b. bahwa Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 25 Tahun 
2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas , 
Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Inspektorat 
Daerah Kabupaten Buton Selatan sudah tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan hukum, maka perlu diganti; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Susunan Organis asi dan Tata Kerja 
Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Selatan; 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 
3. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia T ahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -
undangan (Lembar an Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 
4. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2014 
Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563); 
2 
 5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diuba h 
beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Peran gkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indones ia 
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 
telah diub ah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoensia 
Tahun 2018 Nomor 157); 
8. Peraturan Menteri Penda yagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang 
Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka 
Kreditnya ; 
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam 
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 525); 
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2021 tentang Penyederhanaan Str uktur Organisasi pada 
Instansi Pemerintah untuk Penyederhaaan Birokrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 546); 
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana 
telah diubah dua kali, terakh ir dengan Peraturan Daeah 
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Buton Selatan . 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISA SI DAN 
TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUTON 
SELATAN 
 
 
3