Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 51 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 51 Tahun 2021 tentang PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBU SI DAERAH, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsu r 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewena ngan 
daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat. 
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 
selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaa n 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat. 
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang 
selanjutnya disingkat Dinsos PMD adalah Dinas Sosia l, 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka B arat. 
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara an 
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam 
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenang an 
pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian u rusan 
otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum 
pemerintahan. 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya 
disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahun an 
Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempa t 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sis tem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
~ 5 ~ 
 
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat da lam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indone sia. 
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangka t Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
11. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemeri ntah Desa 
yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksana kan 
tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 
12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang di angkat 
oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tuga s, hak 
dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kuru n 
waktu tertentu. 
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa y ang 
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu beru pa uang 
dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban Desa. 
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya di singkat 
APB-Desa, adalah anggaran tahunan dari program peme rintah 
dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemah kan 
dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target 
pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja De sa. 
15. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah a dalah 
bagian desa yang bersumber dari perolehan Pajak Dae rah dan 
Retribusi Daerah dalam pendapatan APBD yang dialoka sikan 
kepada Desa berdasarkan angka persentase untuk mend anai 
kebutuhan desa dalam rangka pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. 
16. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 
terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifa t memaksa 
berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatk an 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperlu an 
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
17. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pem bayaran 
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan. 
~ 6 ~ 
 
18. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga 
listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dipero leh dari 
sumber lain. 
19. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disedi akan oleh 
hotel. 
20. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang dis ediakan 
oleh restoran. 
21. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hib uran. 
22. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan temp at parkir 
di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan 
pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu us aha, 
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan berm otor. 
23. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan rek lame. 
24. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/a tau 
pemanfaatan air tanah. 
25. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sela njutnya 
disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak ata s tanah 
dan/atau bangunan. 
26. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak a tas 
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan , baik 
dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi u ntuk 
dimanfaatkan. 
27. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ada lah 
pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, di kuasai, 
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali 
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebu nan, 
perhutanan dan pertambangan. 
28. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang 
disedikan atau diberikan pemerintah daerah untuk tu juan 
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikm ati 
oleh orang pribadi atau badan. 
29. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang 
disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut p rinsip 
komersial. 
30. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas p elayanan 
perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada or ang 
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengatura n dan 
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggun aan 
~ 7 ~ 
 
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau f asilitas 
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menja ga 
kelestarian lingkungan. 
31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutn ya 
disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pemban gunan 
Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun 
32. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP 
Desa adalah penjabaran kerja RPJM Desa untuk jangka waktu 
1 (satu) tahun. 
33. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiat an yang 
meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuang an 
desa. 
34. Pembinaan adalah upaya pemberian pedoman, standar 
pelaksanaan, bimbingan, supervisi, konsultasi, pema ntauan 
dan evaluasi atas penggunaan Bantuan Keuangan oleh 
pemerintah desa. 
35. Pengawasan atas pengelolaan keuangan desa adalah pr oses 
kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelo laan 
keuangan desa berjalan secara efisien dan efektif s esuai 
rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
36. Pengawasan melekat adalah pengawasan Kepala Desa te rhadap 
pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh be ndahara 
desa dan atau tim/unsur pelaksana. 
37. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilaku kan 
oleh aparat pengawas intern pemerintah yang dikoord inasikan 
oleh Inspektorat Kabupaten.