Jelaskan isi kandungan Pasal 48 dari PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 34 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 34 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT, ketentuan pada , Pasal 48 berbunyi:

(1) Bupati berwenang melakukan pengendalian 
pemanfaatan ruang dilakukan melalui beberapa tahapan 
kegiatan yaitu: 
a. penetapan peraturan zonasi; 
b. perizinan; 
c. pemberian insentif dan disinsentif; dan 
d. penerapan sanksi administrasi bagi pelanggar 
peraturan . 
(2) Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur 
tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan 
pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona 
perun tukan yang penetapan zonanya dalam rencana 
rinci tata ruang. 
(3) Persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang menjadi 
kewenangan Pemerintah Kabupaten. 
 
 
 
(4) Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk 
memberikan dorongan terhadap pelaksanaan kegiatan 
yang seja lan dengan rencana tata ruang, baik yang 
dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah 
kabupaten . 
(5) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
antara lain, berupa: 
a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi 
silang, imbalan, sewa ruang, dan u run saham; 
b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; 
c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau 
d. pemberian penghargaan kepada swasta dan 
masyarakat. 
(6) Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk 
mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau 
mengurangi kegiatan y ang tidak sejalan dengan 
rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa 
pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan, penyediaan 
prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan 
penalti. 
(7) Pemberian insentif dan disinsentif dalam pengendalian 
pemanfaata n ruang dilakukan supaya pemanfaatan 
ruang yang dilakukan sesuai dengan rencana t ata ruang 
yang sudah ditetapkan. 
(8) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, 
membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan 
yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, 
berupa: 
a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan 
dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk 
mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat 
pemanfaatan ruang; dan/atau 
b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pe ngenaan 
kompensasi, dan penalti; 
 
 
c. pemberian sanksi terhadap pihak -pihak yang 
melanggar pembangunan melalui penyegelan yang 
dilanjutkan dengan pe mbongkaran oleh pihak 
pembangun, apabila tidak dipatuhi maka pihak 
pemerintah kabupaten akan melakukan 
pembongkaran secara paksa. 
(9) Mekanisme pengendalian sebagaimana dimaksud pada 
tercantum dalam L ampiran XI yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 
 
 6. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu ) bab dan di 
antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni