Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAF TARAN, P ENDATAAN DAN Nomor 31 Tahun 2018?
Substansi PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAF TARAN, P ENDATAAN DAN Nomor 31 Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAF TARAN, P ENDATAAN DAN, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan . 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas -luasnya dalam system dan pribsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
Penyelenggara Pemerinta han Daerah yang memimpin urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan . 
5. Badan /Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Bangka Selatan yang melakukan fungsi pengelolaan Pajak 
Daerah . 
6. Kepala Badan /Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang melakukan fungsi 
pengelolaan Pajak Daerah . 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah 
kontribusi wajib ke pada daerah yang te rutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat mem aksa berdasarkan 
Undang -Undang, dengan tidak men dapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 
sebesar -besarnya kemakmuran rakyat. 
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tid ak mela kukan usa ha yang meliputi Perseroan
 Terbata s, Perseroan Komandite r, perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, fi rma, 
kongsi, kopera si, dana pensiun, persekutuan, perk umpul an, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdes aan dan Perkotaan yang 
selanjutnya disebut PB B-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau 
bangunan yang dimiliki, d ikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh 
orang pribadi atau Badan, kecua li kawasan yang digunakan 
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan. 
10. Bumi adalah perm ukaan bumi yang m eliputi ta nah dan 
perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. 
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan 
pedalaman dan/atau laut. 
12. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, 
adalah harga rat a-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli
 yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat 
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan 
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 
baru, atau NJOP pengganti. 
13. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata
 mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau 
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, 
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas 
Bangunan. 
14. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang 
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfa atkan oleh orang pribadi 
atau badan, kecuali kawasa n yang digunakan untuk
 kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 15. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata
 mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau 
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, 
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 
tahun kalender. 
17. Pajak yang teruta ng adalah pajak y ang harus dibayar 
pada suatu saat, d alam Masa Pajak, da lam Tahun Pajak, atau 
dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan perpajakan daerah. 
18. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya 
disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak 
untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan 
Bangunan sesuai d engan ketentuan peraturan perundang -
undangan perpajakan daerah. 
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya 
disingkat SPP T, adalah surat yang digunakan untuk 
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang 
terutang kepada Wajib Pajak. 
20. Basis Data adalah Kumpulan informasi objek dan subjek 
Pajak Bumi dan B angunan se rta data pendukung lainnya 
dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu serta 
disimpan dalam media penyimpan data. 
21. Blok adalah Zona Geografis yang terdiri dari sekelompok 
objek pajak yang dibatasi oleh batas alam dan/atau buatan 
manusia yang bers ifat permanen/tetap, seperti jalan, selokan, 
sungai dan sebagainya untuk kepentingan pengenaan Pajak 
Bumi dan Bang unan dalam satu wilayah administrasi 
pemerintahan desa/kelurahan. Penentuan batas blok tidak 
terikat kepada batas R T/RW dan sejenisnya dalam satu 
desa/kelurahan. 
22. Daftar Biaya Komp onen Bangunan (DBKB) adalah Daftar yang
 dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan 
berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya 
kompon en utama dan/atau biaya komponen material
 bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan. 
23. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) adalah Daftar 
himpunan yang memuat data nama wajib pajak, letak objek
 pajak, NOP, besar serta pembayaran pajak terhutang 
yang dibuat per desa/kelurahan. 
24. Daftar Hasil Reka man (DHR) adalah Daftar yang memuat 
rincian data tentang objek dan subjek pajak serta 
besarnya nilai objek pajak sebagai hasil dari perekaman data. 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 25. Daftar Perubahan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan 
Bangunan adalah Daftar yang ditentuk an oleh Badan/Dinas 
yang dipergunak an untuk melaporkan perubahan/mutasi 
objek dan subjek PBB secara kolektif melalui Kepala Desa. 
26. Data Harga Jual adalah Data/informasi mengenal jual beli 
tanah dan/atau bangunan yang di dapat dari sumber pasar 
dan sumber lainnya seperti Camat PPA T, Notar is PPAT, aparat 
desa/kelurahan, iklan media cetak, dan lain -lain. 
27. Duplikasi (Back Up) adalah Proses penggandaan/duplikasi 
data ke dalam media penyimpan data dengan tujuan untuk 
keamanan dari kemungkinan rusak atau hilangnya data yang 
tersimpan dalam Hard Disk. 
28. Editing adalah Kegiatan memperbaiki, melengkapi, dan 
menyempumakan data grafis hasil pekerjaan scanning agar 
dapat dimanfaatkan oleh aplikasi SIG PBB -P2. 
29. Gambar Sket adalah Gambar tanpa skala yang 
menunjukkan letak relatif objek pajak, zona nilai tanah, dan 
lain sebagain ya dalam satu wil ayah administrasi pemerintahan 
desa/kelurahan. 
30. Jenis Pengguna an Bangunan (JPB) adalah 
Pengelompokan ba ngunan berdasarkan tipe konstruksi dan 
peruntukan/penggunaannya. 
31. Lembar Kerja Objek Khusus (LKOK) adalah Formulir 
tambahan yang di pergunakan untuk menghimpun data 
tambahan atas objek pajak yang mempunyai kriteria khusus 
yang belum tertampung dalam SPOP dan LSPOP. 
32. Nomor Objek Pajak (NOP) adalah Nomor identifikasi objek 
pajak (termasuk o bjek yang dikecuali kan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 Peraturan Daerah Nomor 
15 Tahun 2011 Kabupat en Bangka Selatan ) yang 
mempunyai karak teristik unik, permanen, standar 
dengan satuan bl ok dalam satu wil ayah administrasi 
pemerin tahan desa/kelurahan yang berlaku secara 
nasional. 
33. Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) adalah Nilai Pasar rata-rata yang 
dapat mewa kili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah. 
34. Objek Acuan adalah Suatu objek yang mewakili, dari 
sejumlah objek ya ng serupa/sejenis y ang nilainya telah 
diketahui, dan telah berfungsi sebagai objek acuan dalam 
melakukan penilaian objek khusus secara indivi dual. 
35. Objek Pajak Umum adalah Objek pajak yang memiliki jenis 
konstruksi d an material pembe ntuk yang umum digunakan.
 Jenis objek pajak umum dibagi dua yaitu objek pajak 
standar dan non standar. 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 36. Objek Pajak Stand ar adalah Objek Pajak yang memiliki luas 
bangunan 
 1000 m2 dan jumlah lantai 
 4 (empat) serta luas 
tanah < 10.000 m2. 
37. Objek Pajak Non Standar adalah Objek pajak yang tidak 
memenuhi kriteria objek pajak standar. 
38. Obyek Pajak Khusus adalah Objek Pajak yang memiliki jenis 
konstruksi khusus baik ditinj au dari segi material pembentuk 
maupun keberadaannya memiliki arti yang khusus. Contoh: 
pelabuhan udara, pelabuhan laut, lapangan golf, pabrik 
semen/kimia, jalan tol, dan lai n- lain. 
39. Pelayanan Informa si PBB-P2 adalah salah satu bentuk 
pelayanan kepada wajib pajak dari Badan/Dinas yang dapat 
diakses melalui pesawat telepon/faximile /layanan 
elektronik/ media lainnya . 
40. Pembentukan Basis Data adalah suatu rangkaian 
kegiatan untuk m embentuk suatu basis data yang sesuai 
dengan ketentuan S ISMIOP (pendaftar an, pendataan dan 
penilaian, serta pengolahan data objek dan subjek Pajak Bumi 
dan Bangun an) dengan bantuan komputer pada suatu 
wilayah tertentu, yang dilakukan oleh Badan/Dinas . 
41. Pemeliharaan Basis Data adalah Kegiatan 
memperbaharui atau menyesuaikan basis data yang 
telah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan 
verifikasi/penelitian yang dilakukan oleh Badan/Dinas 
dan/atau laporan dari wajib pajak yang bersangkutan 
dalam rangka akurasi data. 
42. Pemulihan (Recovery) adalah Kegiatan untuk 
memulihkan kembali data dan/atau pr ogram yang rusak 
dalam basis data dengan jalan memasukkan (restore) data 
dan/atau program cadangan. 
43. Pemutakhiran Basis Data (Up Dating) adalah Pekerjaan yang 
dilakukan un tuk menyes uaikan data yang disimpan di dalam 
basis da ta dengan data ya ng sebenarnya di lapangan. 
44. Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak Bumi dan 
Bangunan adalah Kegiatan subjek pajak untuk 
mendaftarkan objek pajaknya dengan c ara mengisi Surat 
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sesuai prosedur 
Pelayanan Pendaftaran . 
45. Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah 
Kegiatan yang dil akukan oleh Badan/Dinas untuk memperoleh 
data o bjek dan subjek paj ak sesuai prosedur Pembentukan 
Basis Data. Kegi atan ini dapat dilaksanakan bekerja sama 
dengan pihak lain yang ditentukan oleh Badan/Dinas . 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 46. Pendekatan Biaya adalah Cara penentuan Nilai Jual Objek 
Pajak (NJOP) dengan menghitu ng seluruh biaya yang
 dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak tersebut
 pada waktu penilaian dilakukan dikurangi dengan 
penyusutannya. 
47. Pendekatan Data Pasar adalah Cara penentuan Nilai Jual 
Objek Pajak (NJOP) dengan membandingkan objek pajak yang 
akan dinilai dengan ob jek pajak lain yang sejenis yangtelah 
diketahui harga jualnya, dengan memperhatikan 
antara lain faktor let ak, kondisi fisik, waktu, fasilitas, dan 
lingkungan. 
48. Pendekatan Kapitalisasi Pendapat an adalah Cara 
penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan 
mengkapitalisasi pendapatan bersih 1 (satu) tahun dari objek 
pajak tersebut. 
49. Pengiriman (Transf er) adalah Kegiatan pengiriman data ke 
dalam media k omputer dari Kantor UP T Pajak Daerah ke 
Badan/Dinas atau pihak penanggungjawab lain yang terkait 
agar data tersebut selalu sama yang dapat pula melalui 
layanan kanal delivery/transfer secara elektronik . 
50. Penilaian dengan bantuan komputer (Computer Assisted 
Valuation=CAV) adalah Proses penilaian yang 
menggunakan bantuan komputer dengan kriteria yang sudah 
ditentukan. 
51. Penilaian Individu al adalah Penilaian terhadap objek pajak
 dengan cara memperhit ungkan semua karakteristik dari setiap 
objek pajak. 
52. Penilaian Massal adalah Penilaian yang sistematis untuk 
sejumlah objek paj ak yang dilakukan pada saat tertentu secara 
bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar yang 
dalam hal ini disebut Computer Assisted Valuation (CAV). 
53. Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah 
Kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak 
(NJOP) yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, dengan 
menggu nakan pendekatan data pasar, pendekatan
 biaya, dan pendekatan kapitali sasi pendapatan. 
54. Penyusutan adalah Berkurangnya nilai bangunan yang 
disebabkan oleh keusangan/ penurunan kondisi fisik 
bangunan . 
55. Peta Blok adalah Peta yang menggambarkan suatu zona 
geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang 
dibatasi oleh ba tas a lam dan/at au batas buatan 
manusia, seperti : jalan, selokan, sungai, dan sebagainya 
untuk kepentingan pengenaan P ajak Bumi dan Ba ngunan 
dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/ 
kelurahan. 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 56. Peta Digital adalah Peta yang mempun yai format digital, 
mempunyai besaran vektor, dan tersimpan dalam media 
komputer. 
57. Peta Desa/Kelurahan adalah Peta wilayah administrasi 
desa/kelurahan dengan skala terten tu yang memuat 
segala informasi mengenai jenis tanah, batas dan nomor blok,
 batas wilayah administrasi pemerint ahan, dan keterangan 
lainnya yang diperlukan. 
58. Peta Foto adalah Peta yang detailnya adalah bayangan 
fotografis yang sudah dibetulkan serta diberikan 
keterangan tambahan yaitu data kartografi yang penting, 
sehingga dapat digunakan sebagai peta. 
59. Peta Garis adalah Peta yang meng gambarkan unsu r- 
unsur di permukaan bumi dalam bentuk bayangan garis, 
unsur yang digambarkan dinyatakan dalam bentuk simbol, 
serta dilengkapi dengan legenda. 
60. Peta Kerja adalah Salinan/foto copy peta garis, peta foto, atau 
foto udara yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
pekerjaan pendataan di lapangan. 
61. Plotting adalah Pencetakkan peta digital ke media 
kertas/drafting film/kalkir. 
62. Peta Zona Nilai Tanah adalah Peta yang menggambarkan 
suatu zona geograf is yang terdiri atas sekelompok objek pajak 
yang memp unyai satu Nilai Indikasi Rat a-Rata (N IR) yang 
dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak 
dalam satu wilay ah administrasi desa/kelurahan. 
Penentuan batas Zona Nilai Tanah tidak terikat kepada batas 
blok. 
63. Scanning/Pemindai an adalah Kegiatan entry data grafis ke 
dalam media komputer. 
64. Sistem Informasi Geografis Pajak Bumi dan Bangunan (S IG 
PBB) adalah Aplikasi yang mengintegrasikan antara data 
grafis dan data numerik serta merupakan bagian dari 
SISMIOP. 
65. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) 
adalah Sistem yang terintegrasi untuk mengolah 
informasi/data objek dan subjek Pajak Bumi dan 
Bangunan dengan bantuan komputer, sejak dari 
pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan 
penilaian), pemberian identitas objek pa jak (No mor Objek 
Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, 
pencetakan hasil keluaran (berupa SPP T, STTS, DHKP, dan 
sebagainya), Pemantauan penerimaan dan pelaksanaan 
penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib 
pajak. 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 66. Sistem Pelayanan PBB-P2 adalah Tata cara pemberian 
pelayanan urusan Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib 
pajak/masyarakat pada tempat yang telah ditentukan dan 
mudah dijan gkau oleh wajib pajak/masyarakat dan 
termasuk didalamnya adalah Sistem Pelayanan PBB -P2 secara 
elektronik . 
67. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah Surat yang 
ditentukan ol eh Direktorat Jende ral Pajak beserta lampirannya 
dan digunakan oleh subjek/wajib pajak untuk melaporkan 
data objek pajaknya. 
68. Surat Pemberitahuan Pajak Terhuta ng (SPPT) adalah 
Surat yang ditent ukan oleh Direktor at Jenderal Pajak untuk 
menetapkan besarnya pajak terhutang. 
69. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) adalah Surat yang 
ditentukan oleh Di rektorat Jenderal Pa jak sebagai bukti 
pembayaran pajak terhutang. 
70. Zona Nilai Tanah adalah Zona geografis yang terdiri atas 
sekelompok objek pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi 
Rata-Rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan 
objek pajak da lam satu satuan wilayah administrasi 
pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok.