Apa yang diatur dalam NOMOR 36 TAH UN 2022 Nomor 50 Tahun 2018 pada Pasal 29?
Berdasarkan NOMOR 36 TAH UN 2022 Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penyederhanaan Struktur Or ganis asi pada Instans i, Pasal 29 menyebutkan bahwa:

huruf b, mempunyai tugas melakuk an verifikasi dan 
kesesuaian data atas laporan aset Satuan Kerja Perang kat Daerah (SKPD). Pasal 30 (1) Bidang Aset Daerah, terdiri atas : 
a. Sub Bid ang Pengen dalian dan Pengawasan Aset Daerah; 
b. Sub Bidang Mutasi dan Penghapusan Aset Daerah; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungs ional. 
(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 
Sub Bidang yang berada di bawah dan bert anggungjawab kepada Kepala 
Bidang Aset Daerah. Pasal 29 sampai 15 - 
(1) Kelompok Jabatan Fungs ional sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 13 
hurufb , Pasal 17 ayat (1) huruf c, Pasal 21 ayat (1) hurufc, Pasal 
25 ayat (1) huruf c, Pasal 29 ayat (1) huruf c, terdiri atas sejumlah tenaga 
fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fung sional sesuai bidang 
keahlian nya. 
(2) Kelompok Jabatan Fung sional sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 13 
hurufb , Pasal 17 ayat (1) huruf c, Pasal 21 ayat (1) huruf c, Pasal 
25 ayat (1) huruf c, Pasal 29 ayat (1) huruf c, ditetapkan berdasarkan 
kebutuhan, analisa jabatan dan anali sis be ban kerja. 
(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan 
keahli an dan keterampilan tertentu. 
(4) Pejabat fungsion al sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) mulai 
melaksanakan tugas dan fungsin ya terhitung sejak dilakukan pelantikan . 
(5) Kelompok Jabatan Fungsion al sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh sub-koordin ator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas 
dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah. 
(6) Sub-koo rdinat or sebagaiman a dimaksud pada ayat (5) melaksanakan 
tugas membantu kepala bidang dalam penyusunan rencana, pelaksana an 
dan pengendali an, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu Pasal 34 Kelompok Jabatan Fun gsional mempun yai tugas melakukan kegiatan sesuai 
dengan bidang tenaga fungsional masing-rnasing berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan . Pasal 33 BAB VI 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIO NAL Pada saat mulai berlakun ya peraturan ini, UPTD yang terbentuk dengan 
Peraturan Bup ati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebelum 
peraturan ini diundan gkan, tetap melaksanakan tugasnya samp ai dengan 
Peraturan Bupati tentang Pembentuk an dan Susun an Organisasi serta Togas 
dan Fungsi UPTD yang baru diundan gkan. Pasal 32 sampai 16 - 
Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk dan bertanggu gjawa b pada atasan nya masing-rnasing 
dan menyam paikan laporan berkal a tepat pada waktun ya. Pasal 38 Kepala Sadan, merrumpm dan mengkoordinasikan bawahann ya masmg ­ 
masmg dan memberikan bimbin gan serta petunjuk terhadap pelak sanaan 
tugas bawahannya. Pasal 37 Kepala Badan wajib mengawasi pelaksan aan tugas bawahan nya masmg ­ 
masin g dan bila terjadi penyimp angan agar mengambil langkah -langkah yang 
diperlukan sesuai ketentuan perund ang-undangan yang berlaku. Pasal 36 (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpm an unit organisasi dan 
kelompo k jabatan fungsional waji b men erapkan prinsip koordina si, 
integrasi, dan sinkr onisasi baik dalam lingkun gan masing-masing 
maupun antar satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kolaka serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Kolaka, 
sesuai dengan tugas masing-rnas ing. 
(2) Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Badan Keuangan dan 
Aset Daerah bertan ggung jawa b memimpin dan mengoor dinasikan 
bawah annn ya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunj uk 
bagi pelaksan aan tugas bawahan . Pasal 35 BAB VII 
TATA KERJA kelompok sub-subst ansi pada masing-masing penge lomp okan uraian 
fungsi. 
(7) Sub -koordinator sebagaiman a dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh 
pejabat pembin a kepegawaia n atas usulan pejabat yang berwenang. 
(8) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordin ator sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Bup ati melalui Keputu san Bupati. -17 - 
Pengangka tan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktur al serta 
jabatan fungs ional dilaksanak an sesuai dengan ketentuan perundang ­ 
undangan . BAB VIII 
KEPEGAWAIAN