Apa substansi hukum dari Pasal  63 PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021 tentang BANGUNAN GEDUNG, khususnya BAB  III - STANDAR TEKNIS, Pasal  63, adalah:

(1) Kegiatan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 
huruf b dilakukan oleh:
a. penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi 
untuk pengawasan konstruksi; dan
b. i>enyedia jasa perencanaan konstruksi untuk pengawasan berkala.
(2) Kegiatan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a meliputi:
a. pengendalian waktu;
b. pengendalian biaya;
c. pengendalian pencapaian sasaran fisik; dan
d. tertib administrasi Bangunan Gedung.
(3) Pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan 
konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pengawasan persiapan konstruksi;
b. pengawasan tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah 
terima pertama (provisional hand over) pekeijaan konstruksi; dan
c. pengawasan tahap Pemeliharaan pekeijaan konstruksi sampai dengan 
serah terima akhir (final hand over) pekeijaan konstruksi.
(4) Pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan 
konstruksi atau manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a meliputi:
a. pengawasan pada tahap perencanaan;
b. pengawasan persiapan konstruksi;
c. pengawasan tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah 
terima pertama (provisional hand over) pekeijaan konstruksi; dan
d. pengawasan tahap Pemeliharaan pekeijaan konstruksi sampai dengan 
serah terima akhir (final hand over) pekeijaan konstruksi.
(5) Penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi
membuat laporan pengawasan konstruksi pada setiap tahapan 
pelaksanaan konstruksi,
(6) Penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi
memiliki tanggung jawab mengeluarkan surat pemyataan kelaikan fungsi 
Bangunan Gedung yang diawasi sesuai dengan dokumen PBG.
(7) Dalam hal Bangunan Gedung terbangun atau pelaksanaannya 
menggunakan lebih dari 1 (satu) penyedia jasa pengawasan konstruksi, 
maka surat pemyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) dikeluarkan oleh Pengkaji Teknis berdasarkan 
hasil pemyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung dan setiap penyedia 
jasa pengawasan konstruksi sesuai dengan lingkup pekeijaannya.
Paragraf 4 ....
- 37 -
Paragraf 4 
SMKK