Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 31 1. Undang- Undang Nomor J 2 Tahun 2011 tentang Nomor def Tahun 2011.
Redaksi dari 1. Undang- Undang Nomor J 2 Tahun 2011 tentang Nomor def Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Pengendalia n, pada , Pasal 31 menjelaskan:

b. Mengupayakan tidak terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap 
kasus TBC, KUSTA dan HIV AIDS di masyarakat; 
c. Membentuk dan mengembangkan warga peduli TBC, KUSTA dan HIV 
AIDS; dan 
d. Memastikan warga yang terduga TBC, KUSTA dan HIV AIDS 
memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. 
(2) Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dilakukan dengan menjaga lingkungan sehat dan menjalankan 
etika batuk secara benar. 
(3) Mencegah stigma dan diskriminasi terhadap kasus TBC, KUSTA dan HIV 
AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb dilakukan dengan: 
a. Memahami dengan benar dan lengkap mengenai cara penularan TBC, 
KUSTA dan HIV AIDS dan pencegahannya; dan 
b. Mengajak semua anggota masyarakat untuk tidak mendiskriminasi 
orang terduga TBC, KUSTA dan HIV AIDS, pasien TBC, KUSTA dan HIV 
AIDS baik dari segi pelayanan kesehatan, pendidikan,pekerjaan dan 
semua aspek kehidupan. 
Setiap orang dan/atau masyarakat dilarang: 
a. Dengan sengaja menghalangi pelaksanaan, pencegahan dan 
penanggulangan TBC, KUSTA dan HIV AIDS; BAB XVI 
LARANGAN 
Pasal35 (1) Dalarn rangka evaluasi pelaksanaan penanggulangan TBC, KUSTA dan 
HIV AIDS diperlukan sistem pencacatan dan pelaporan baku yang 
dilaksanakan dengan profesional, baik dan benar, dilakukan secara rutin 
dan berkala oleh Dinas, UPT dan unit kerja terkait. 
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 
(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu - waktu apabila diperlukan. 
(3) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan TBC, KUSTA dan HIV AIDS 
dilakukan secara berjenjang oleh Dinas, UPTD dan unit kerja terkait 
sesuai tugas dan fungsinya. 
(4) Hasil evaluasi penanggulangan TBC , KUSTA dan HIV AIDS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilaporkan setiap akhir tahun oleh Kepala Dinas 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan dan evaluasi 
penanggulangan TBC, KUSTA dan HIV AIDS sebagaimana dimaksud pada 
dan ayat (3) diatar dalam Peraturan Bupati. BAB XV 
PELAPORAN DAN EVALUASI