Menurut 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022, apa isi dari Pasal 9?
Pasal Pasal 9 dalam 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022 tentang perkara yang, pada BAB IV - SUMBER ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN, menyatakan:

Anggota KORPRI yang diperkenankan untuk mengikuti PKPA harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
Aparatur Sipil Negara, Pegawai dengan peijanjian keija dan/atau pegawai
dengan surat perintah tugas yang berasal dari lingkup pemerintah daerah,
BUMD serta Lembaga berbadan hukum yang memiliki MOU dengan LKBH
MEDICA YUSTISIA KORPRI Lampung Utara;
Diutamakan memiliki gelar strata satu (Sl/sarjana) berlatar belakang
pendidikan tinggi hukum;
Ditunjuk dan ditugaskan oleh instansinya untuk ikut menjadi
pengurus/tenaga Asisten Advokat substitusi LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI
Lampung Utara;
Bersedia menandatangani komitmen untuk melakukan pemagangan dan
mengabdikan diri sebagai tenaga Asisten Advokat substitusi di LKBH
MEDICA YUSTISIA KORPRI Lampung Utara; dan
Membayar biaya pendidikan dan/atau pendidikan dan pelatihan spesialisasi
tertentu yang ditanggung oleh instansi maupun menjadi tanggungan sendiri.