Apa saja yang diatur dalam Pasal 2 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 11.A Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 11.A Tahun 2021 tentang STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN, BAB II - PRINSIP, Pasal 2 menetapkan:

(1) Perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban 
standar biaya kegiatan OPD dilakukan berdasarkan 
prinsip sebagai berikut : 
a. efisien ; 
b. efektivitas ; 
c. terukur ; 
d. akuntabel ; 
e. transparan ; dan 
f. tertib administrasi . 
(2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. efisien berarti bahwa perencanaan alokasi anggaran 
standar biaya OPD harus sesuai dengan kebutuhan 
nyata ; 
b. efektivitas berarti bahwa pelaksanaan standar biaya 
kegiatan OPD mempunyai kontribusi terhadap daerah 
dan sesuai deng an target yang telah ditetapkan; 
c. terukur berarti bahwa setiap pelaksanaan standar 
biaya kegiatan mempu nyai hasil yang jelas dan nyata; 
d. Akuntabel berarti bahwa perencanaan dan 
pelaksanaan standar biaya kegiatan dapat 
dipertan ggun gjawabkan baik secara teknis maupun 
administrasi ; 
e. Trans paran berarti bahwa perencanaan pelaksanaan 
danpertanggungjawaban standar biaya bersifat 
terbuka; dan 
 
f. Tertib administrasi berarti bahwa perencanaan, 
pelaksanaan , dan pertanggungjawaban standar biaya 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan dan didukung dengan bukti 
yang dapat dipertanggungjawabkan.