Apa substansi hukum dari Pasal 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 7 Tahun 2021?
Materi muatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 7 Tahun 2021 tentang SUSU NAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN, khususnya BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 8, adalah:

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah , terdiri atas : 
a. Inspektur ; 
b. Sekretariat Inspektorat ; 
c. Inspektur Pembantu , yang terdiri atas : 
1. Inspektur Pembantu Wilayah I ; 
2. Inspektur Pembantu Wilayah II ; 
5 
 3. Inspektur Pembantu Wilayah III ; 
4. Inspektur Pembantu Investigasi ; 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Sekretariat Inspektorat s ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri 
dari Sub Bagian dan Sub Koordinator yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. 
(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf d, dipimpin oleh seorang Pejabat Fu ngsional Senior yang ditunjuk 
oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah melalui 
Inspektur Pembantu . 
(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ), 
terdiri atas : 
a. Jabatan Fungsional Auditor ; 
b. Jabatan Fungsional Pejabat Pemeri ntah Urusan Pemerintahan 
Daerah ; dan 
c. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian . 
(5) Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) huruf 
a, terdiri dari jenjang jabatan : 
a. Auditor Ahli Utama; 
b. Auditor Ahli Madya; 
c. Auditor Ahli Muda; 
d. Auditor Ahli Prata ma; 
e. Auditor Ahli Penyelia; 
f. Auditor Ahli Lanjutan ; dan 
g. Auditor Ahli Pelaksana. 
(6) Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) huruf b, terdiri atas : 
a. Pengawas Pemerintahan Madya; 
b. Pengawas Pemerintahan Mu da; dan 
c. Pengawas Pemerintahan Pertama . 
(7) Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 4) huruf c, terdiri atas : 
a. Auditor Kepegawaian Pertama; 
b. Auditor Kepegawaian Muda; dan 
c. Auditor Kepegawaian Madya 
(8) Jenis, tugas dan uraian tugas Sub Koordinator sebagaimana dim aksud pada 
, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.