Apa saja yang diatur dalam Pasal  1 PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor !Z Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor !Z Tahun 2021 tentang RETRIBUSI JASA UMUM, BAB  I - KETENTUAN UMUM, Pasal  1 menetapkan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah.
H
-3-
2. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adal£ih lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Pejabat adalah pegawai Pemerintah Daerah yang diberi tugas tertentu di 
bidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau 
Badan Usaha Milik Desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 
dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan 
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah imtuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan adalah pungutan Daerah 
sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Retribusi,
-4-
13. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan 
pemakaman yang meliputi pelayanan penguburan / pemakaman termasuk 
penggalian dan pengurukan, dan sewa tempat pemakaman yang dimiliki 
atau dikelola Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan Daerah 
sebagai pembayaran atas penggunaan parkir di tepi jalan umum untuk 
sekali parkir.
15. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran 
atas penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa 
pelataran / halaman, los, kios/toko yang dikelola oleh Pemerintah Daerah 
dan khusus disediakan untuk pedagang.
16. Radius Pasar adalah wilayah tertentu di luar batas pasar dengan jarak 500 
(lima ratus) meter yang dipergunakan untuk kegiatan usaha perdagangan 
di atas tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah 
sebagai akibat kegiatan pasar.
17. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan Daerah sebagai 
pembayaran atas pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan Daerah 
sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan terhadap alat-alat 
pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan masyarakat 
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan Daerah sebagai 
pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta yang dibuat Pemerintah 
Daerah,
20. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan Daerah sebagai 
pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang berupa pelayanan 
pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan 
pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan Daerah 
sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara 
telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan 
kepentingan umum.
22. Retribusi yang Terutang adalah Retribusi yang harus dibayar pada suatu 
saat, dalam masa Retribusi, dalam tahun Retribusi atau dalam bagian 
tahun Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
Retribusi Daerah.
23. Subjek.
-5-
23. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan .
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tertentu.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, 
adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besamya jumlah 
pokok Retribusi yang Terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih 
besar daripada Retribusi yang Terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah 
surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
Retribusi Daerah.
29. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang 
untuk menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi Tertentu untuk 
melunasi Retribusi yang Terutang yang tidak atau kurang dibayar.
30. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah 
tambahan penghasilan yang diberikan sehagai penghargaan atas kineija 
tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
31. Kedaluwarsa adalah masa habis berlakunya masa kewajiban membayar 
Retribusi.