Apa norma yang terkandung dalam Pasal  14 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 14 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 14 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, khususnya BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  14, memuat:

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyan dang Disabilitas dipimpin 
oleh seorang Kepala Seksi. 
(2) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyan dang Disabilitas 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 
Bidang Rehabilitasi Sosial lingkup rehabilitasi sosial 
penyan dang disabilitas . 
(3) Dalam melak sanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 2), Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyan dang 
Disabilitas menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan lingkup rehabilitasi sosial 
penyan dang disabilitas ; 
b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup rehabilitasi sosial 
penyan dang disabilitas ; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup rehabilitasi 
sosial penyan dang disabilitas ; 
d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup rehabilitasi 
sosial penyan dang disabilitas ; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yan g diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyan dang 
Disabilitas adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan 
kinerja lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Penyan dang 
Disabilitas ; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar 
tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 
c. menyusun bahan kebijakan lingkup Rehabilitasi Sosial 
penyan dang disabilitas ; 
d. melaksanakan rehabilitasi sosial penyan dang disabilitas 
di luar panti dan/atau Lembaga; 
e. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai 
dengan kewenangannya; 
f. melaksanakan … 
25 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
 f. melaksan akan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban 
kepada atasan ; dan 
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Paragraf 3 
Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban 
Perdagangan Orang