Apa substansi hukum dari Pasal 29 KET ENTUAN UMUM Meneta pkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN Nomor 5 Tahun 2016?
Materi muatan KET ENTUAN UMUM Meneta pkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN Nomor 5 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN , SUSUNAN, khususnya , Pasal 29, adalah:

huruf c, mem punyai tugas : 
a. menyia pkan bahan perumu san penetapan kebijakan teknis pengelolaan 
Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; dan distri busi perekonomian, pengen dalian kegiatan um urn c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap 
pelaksanaan kegiatan peng endalian dan distribusi perekonomian , 
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil; 
d. menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman -19 - 
(1) Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas: 
a. Sub Bagian Penyusunan Program ; 
b. Sub Bagian Pengendalian Program; 
c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Pasal 33 Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud dalam pasal 32, Bagian 
Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan pengoordinasian rumusan kebijakan daerah di bidang 
penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan ; 
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 
dibidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan 
pelaporan ; 
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 
diinginkan , dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan 
di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan 
pelaporan; dan 
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya . Pasal 32 Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
ayat ( 1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian 
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 
Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan . Pasal 31 b. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik 
Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; 
c. melakukan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja Badan 
Usaha Milik Daerah dan dan Badan Layanan Umum Daerah; dan 
d. melakukan monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dan 
Badan Layanan Umum Daerah; - 20 - 
(1) Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimak sud dalam Pasal 33 
huruf a, mempun yai tugas; 
a. menyusun dan mempersiapkan rencana kegia tan penyusunan program 
pembangunan daerah dan penyu sunan bahan kebijakan dalam rangka 
mempersiapkan program pembangun an daerah; 
b. men yusun pedoman , petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 
penyusun an program pembangunan daerah; 
c. melaksanakan koordin asi dengan pemerintah pusat, provin si dan 
kabupaten kota lain serta pihak swasta dalam rangka penyusunan 
sine rgitas program pembangunan daerah; 
d. melaksanakan sosialisasi dan koordin asi dalam rangk a penyusunan 
program pembangunan daerah; 
e. melaksanakan penyusunan program pembangu nan dalam rangka 
mengembangk an akses pembangunan daerah; 
f. melaksanakan koordinas i dan fasilitasi penyusunan program 
pembangunan dalam rangka mengur angi re siko dan kerugian pihak 
lain dalam rangka kelancar an program pembangunan daerah; dan 
g. melakuk an monitoring , evaluasi dan pelap oran program pembangunan 
daerah. 
(2) Sub Bagian Pengendalian Program s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
huruf b, mempun yai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan pengendalian program pembangun an; 
b. menyusun bahan kebijakan pengendalian pembangunan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah m aupun swasta agar pembangun an 
sesuai dengan program pemban gunan daerah; 
c. menyusun pedoman , petunjuk teknis dan petunjuk pelaks anaan 
pembangunan dalam rangk a pengendalian progr am pembangun an 
daerah; 
d. melaksanakan koordin asi dengan berbagai pihak dalam rangka 
men gurangi tingkat resiko dan kerugian akib at pelaksanaan program Pasal 34 (2) Sub Bagian sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 
Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggun g jawab kepada Kepala 
Bagian Admini strasi Pembangunan. - 21- 
Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud dalam pasal 35, Bagian 
Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan 
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara Pasal 36 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
ayat ( 1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan 
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah , pengoordinasian pelaksanaan 
tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang 
pengelolaan pengadaan barang dan jasa , pengelolaan layanan pengadaan 
secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Pasal 35 pembangunan baik oleh pemerintah maupun swasta; 
e. mengendalikan sinergitas program pembangunan baik oleh lembag a 
pemerintah maupun swasta ; dan 
f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian 
pelaksanaan program pembangunan . 
(3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c , mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana mon itoring dan pelaporan program pembangunan 
daerah ; 
b. melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan program 
pembangunan daerah; 
c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah; 
d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan 
monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah ; 
e. mencatat, menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti hasil temuan 
monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah ; 
f. mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi pelaksanaan program 
pembangunan daerah; dan 
g. menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan 
kebijakan program pembangunan daerah . - 22 - 
(1) Sub Bagian Pengelo laan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaiman a 
dimak sud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas: 
a. melaksanakan inventaris asi paket pengadaan barang /jasa; 
b. melaksanakan riset dan anal isis pasar barang/jasa ; 
c. menyusun strategi pengadaan barang/ jasa; 
d. menyiapkan dan mengelola dokum en pemilihan beserta dokume n 
pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan ; 
e. melaksanakan pemilihan penyedia baran g/jasa; 
f. menyusun dan mengelol a katalog elektronik lokal/ sektoral; 
g. memban tu perencanaan dan pengelolaan kontr ak pengad aan 
barang /jasa pem erintah ; dan 
h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa pemerintah. Pasal 38 (1) Bagian Peng adaan Baran g dan Jasa, terdiri atas: 
a. Sub Bagian Penge lolaan Pengadaan Baran g dan Jasa ; 
b. Sub Bagian Penge lolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik ; 
c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa . 
(2) Sub Bagian sebagaiman a dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 
Sub Bagian yang berad a dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Pasal 37 elektr onik , pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; 
b. penyia pan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dan 
pelaksan aan tugas peran gkat daerah di bidang peng elolaan pengadaan 
baran g dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik , 
pembinaan dan advokasi pengad aan barang dan jasa; 
c. penyiapan bahan pemantauan dan evalu asi pelaksanaan kebijak an 
daerah terkait pengelol aan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan 
layan an pengadaan secara elektronik , pembinaan dan advok asi 
pengadaan barang dan jasa; 
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asist en Perekonomian dan 
Pembangunan yang berkaitan dengan tugas nya. - 23 - 
barang/ jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara 
elektronik) dan infrastrukturnya ; 
b. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara 
elektronik ; 
c. memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh 
sistem informasi pengadaan barang/ jasa ; 
d. melaksanakan identifikasi kebutuhan pengem bangan sistem informasi; 
e. melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh 
UKPBJ; 
f. melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah 
kepada masyarakat luas; 
g. mengelo la informasi kontrak ; dan 
h. mengelola informasi manaje men barang/jasa hasil penga daan. 
(3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 
sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, mempun yai 
tugas : 
a. melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jas a 
pemerintah , terutama para Pengelola Penga daan Barang/Jasa dan 
personel UKPBJ; 
b. melaksanakan pengelo laan manajemen pengetahuan pengadaan 
barang/ jasa ; 
c. membina hubungan dengan para pemangku kepentingan ; 
d. melaksanakan penge lolaan dan pengukuran tingkat kematangan 
UKPBJ ; 
e. melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ ; 
f. mengelola personi l UKPBJ ; 
g. melaksanakan pengembangan sistem insentif personel UKPBJ; 
h. memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara 
elektronik ; 
1. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan 
barang/jasa pemerintah; Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, mernpun yai (2) Sub Bagian 
sebagaimana 
tugas : 
a. melaksanakan pengelolaan seluruh sisstem informasi pengadaan - 24- 
Asist en Adm inistrasi Umum dalam me laksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi; 
b. penyus unan kebijakan di bidang umum , prot okol dan komunikasi 
pimpinan , perencanaan dan keuangan ; 
c. pengoordi nasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 
organi sasi; 
d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum , 
orgarnsasi, protokol dan komunikas i pimpinan , dan peren canaan dan 
keuangan ; 
e. pemanta uan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
organisasi; 
f. penyia pan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi 
daerah; dan Pasal 40 Asisten Asisten Administras i Umum melaksanakan tugas mem bantu 
Sekretaris Daerah dalam penyus unan kebijakan daerah , pelak sanaan 
kebijakan, pengoordi nasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan 
pemantauan dan evaluas i pelaksana an kebijakan daerah di bidang umum, 
organ isasi, protoko l dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan 
keuangan. Pasal 39 Bagian Ketiga 
Asisten Administrasi Umum J. melaksanakan bimb ingan teknis, pendampingan, dan/ atau konsultasi 
prose s pengadaan barang / jasa pemerintah di lingkungan pemerintah 
provin si, kabu paten/kota, dan desa; 
k. melak sanakan bimb ingan tekn is, pendampingan, dan/ata u konsultasi 
penggun aan seluruh sistem inform asi penga daan barang/ jasa 
pemeri ntah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katal og, e-monev , SIKAP ; 
dan 
1. melak sanakan layanan penye lesaian sengketa kontrak melalui mediasi. - 25 - 
(1) Bagian Umum , terdiri atas: 
a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian; 
b. Sub Bagian Perlengkapan; 
c. Sub Bagian Rumah Tangga. Pasal 44 Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam pasal 4 2, Bagian 
Umum menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan , 
staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; 
b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata 
usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian , perlengkapan dan rumah 
tangga; dan 
c. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum 
yang berkaitan dengan tugasnya . Pasal 43 Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan 
pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan 
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga . Pasal 42 (1) Asisten Administrasi Umum , terdiri atas : 
a. Bagian Umum; 
b. Bagian Organisasi; 
c. Bagian Protoko l dan Komunikasi Pimpinan ; 
d. Bagian Perencanaan dan Keuangan . 
(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1) dipempin oleh Kepala 
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris 
Daerah melalui Asisten Administrasi Umum . Pasal 41 g. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang 
organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan 
tugasnya . - 26- 
(1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian sebagaiman a 
dimaksud dalam Pasal 44 ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugas : 
a. melaksanakan pengelol aan administrasi perkantoran yang meliputi 
kegiatan tata usaha umum , persuratan , kepegawaian Sekretari s 
Daerah , Asisten Sekr etaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas ; 
b. melaksanakan pemantauan dan evaluas i di bidang pengelolaan 
administrasi perkantoran yang m eliputi kegiatan tata usaha umum , 
persuratan , kepegawaian Sekr etaris Daerah, Asist en Sekretaris 
Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas ; dan 
c. melaksanakan pengelolaan kearsipan . 
(2) Sub Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 44 ayat (1) 
huruf b, mempunyai tugas : 
a. melaksanakan kebijakan pengamanan , peme liharaan saran a dan 
prasarana serta menjaga kebersihan kantor di lingkup Sekretaria t 
daerah; 
b. melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat daerah ; 
c. melaksanakan kebijakan peng elolaan, penggunaan, pengendalian dan 
pemeliharaan kendaraan dinas Kepala Daerah dan W akil, Sekr etariat 
daerah serta kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan ; 
d. melaksanakan pem eliharaan sarana dan prasarana, menj aga 
kebersihan dan pemeliharaan Rumah Dinas Kepala Daerah dan Wakil 
serta Rumah Dinas Sekretaris daerah ; dan 
e. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukun g 
kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah s erta Sekretaria t 
daerah . 
(3) Sub Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 
( 1) huruf c, memp unyai tugas : 
a. melaksanakan urusan rumah tangg a kepala Daerah dan W akil Kepala 
Daerah serta Sekretariat daerah; Pasal 45 (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bagian Umum . - 27 - • J 
_J ( 1) Bagian Organisasi, terdiri atas : 
a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan ; 
b. Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana ; 
c. Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi . Pasal 48 Dalam melaksanakan tugas s ebagaimana dimaksud dalam pasal 46, Bagian 
Organ isasi me nyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelem bagaan 
dan analisis jabatan , pela yanan publik dan tatalaksan a serta kinerja 
dan reformas i birokrasi ; 
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang 
kelembag aan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksan a 
serta kinerja dan reformasi birokrasi; 
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 
di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan 
Tatalaksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi; 
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluas i pelaksanaan kebijakan daerah 
di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan 
tatalaksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan 
e. pelaksaaan fungs i lain yang diberikan oleh Asisten Administra si Umum 
yang berkaitan dengan tugasn ya. Pasal 47 Pasal 46 
Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, 
mempun yai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah , 
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 
pelaksan aan tugas Perangka t Daerah , pemantauan dan evalua si 
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, 
pelayanan publik dan tata laksana , dan kinerja dan reformasi birokrasi . b. melaksanakan penyediaan akomodasi , jamuan, makanan dan 
minuman untuk kegiatan Pem erintah Da erah, Tamu Pemerintah 
Daerah dan rapat-rapat. - 28- J 
(1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas: 
a. menyia pkan bahan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja 
(SOTK) ; 
b. menyus un bahan koord inasi perum usan tugas dan fungsi jabatan 
Organ isasi Perang kat Daerah; 
c. menyusun bahan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah dan unit 
pelaksan a teknis daerah ; 
d. menyusun Stan dar Kompetensi Jabatan (SKJ ); 
e. menyusun analisis jabatan , analisis beban kerja, peta jabatan dan 
evaluasi jabatan; 
f. menyusun kajian akad emik terhadap usulan penataan orgamsa si 
Perangkat Daerah ; dan 
g. menyusun profil kelembagaan Perangkat Daerah. 
(2) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, mem punyai tugas : 
a. menyusun p edoman tata naskah dinas, pakaian dinas , jam kerja, 
meto de kerja , prosedur kerja, dan pola hubungan kerja; 
b. menyiapkan bahan pembinaan serta bimbingan teknis di bidang 
ketatalaksanaan dan pelayanan publik bagi unit kerja/ organisasi 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; 
c. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan 
Publik; 
d. menghimpun dan memfas ilitasi Stan dar Operasional Prosedur (SOP) 
yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah; 
e. menyia pkan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan publik; dan 
f. melaksanakan koor dinasi dan fasilitasi inovasi pe layanan publik. 
(3) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, mem punyai tugas: Pasal 49 (2) Sub bagian sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), dipimpin oleh Kepal a 
Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepal a 
Bagian Organisasi . - 29- , 
(1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas : 
a. Sub Bagian Protokol; 
b. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan ; 
c. Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan. Pasal 52 Dalam melaksanakan tugas s ebagaimana dimaksud dalam pasal 50, Bagian 
Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikas i 
pimpinan, dan dokum entasi ; 
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 
di bidang protokol , komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; 
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 
terkait protokol , komunikasi pimpinan , dan dokumentasi ; dan 
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum 
yang berkaitan dengan tugasnya . Pasal 51 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam