Apa substansi hukum dari Pasal 3 PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 5 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 5 Tahun 2021 tentang PERJALANAN DINAS JABATAN, khususnya BAB III - JENIS PERJALANAN DINAS, Pasal 3, adalah:

huruf a yang berupa konsultasi, koordinasi dan 
sinkronisasi ke luar wilayah Provinsi Riau, dilakukan secara 
selektif dan dibatasi dengan ketentuan: 
 
 
a. dilakukan oleh Pejabat Struktural maksimal 3 (tiga) orang dan 
dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan jumlah hari 
maksimal 5 (lima) hari kalender atau ditentukan lain oleh 
pejabat yang berwenang dengan mempertimbangkan situasi 
dan kondisi serta asas kewajaran dan kepatutan; dan 
b. Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat 
mengikutsertakan staf p elaksana maksimal 2 (dua) orang. 
 
(3) Perjalanan dinas luar kota dalam rangka pelaksanaan tugas dan 
fungsi yang melekat pada jabatan dalam s ebagaimana dimaksud 
pada Pasal 3 ayat (5) huruf a yang berupa penyampaian dokumen 
dalam wilayah Provinsi Riau, dilakukan secara selektif dan 
dibatasi dengan ketentuan dilakukan ole h maksimal 2 (dua) 
orang Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pelaksanaan 
baik Pejabat Struktural atau staf pelaksana dan dapat diberikan 
biaya perjalanan dinas dengan jumlah hari maksimal 3 (tiga) hari 
kalender atau ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang 
dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi serta asas 
kewajaran dan kepatutan. 
 
(4) Perjalanan dinas luar kota dalam rangka pelaksanaan tugas dan 
fungsi yang melekat pada jabatan dalam s ebagaimana dimaksud 
pada Pasal 3 ayat (5) huruf a yang berupa penyampaian dokumen 
ke luar wilayah Provinsi Riau, dilakukan secara selektif dan 
dibatasi dengan ketentuan dilakukan o leh maksimal 2 (dua) 
orang Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pelaksanaan 
baik Pejabat Struktural atau staf pelaksana dan dapat diberikan 
biaya perjalanan dinas dengan jumlah hari maksimal 4 (empat) 
hari kalender atau ditentukan lain oleh pejabat ya ng berwenang 
dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi serta asas 
kewajaran dan kepatutan.