Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam 4.PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor Z|TAHUN Tahun 2021 Pasal 15?
Dalam 4.PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor Z|TAHUN Tahun 2021 tentang STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAHDAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAB V - SURAT PERINTAH TUGAS DAN, Pasal 15 mengatur sebagai berikut:

Apabila karena suatu hal, Bupati berhalangan maka yang
berhak menandatangani SPT dan SPD adalah Wakil Bupati
atau Sekretaris Daerah.
Apabila karena suatu hal, Sekretaris Daerah berhalangan
maka yang berhak menandatangani SPT dan SPD
ditandatangani Asisten Sekretaris Daerah.
Apabila pejabat yang menandatangani SPT dan SPD
golongannya lebih rendah dari yang diperintah maka harusditandatangani oleh pejabat yang lebih tinggi golongannya.
Format Surat Peijalanan Dinas (SPD) sebagaimanadimaksud ayat (1)tercantum dalam lampiran IVyangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PeraturanBupati ini.