Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 24 PERATURAN BUPATI BLORA Nomor 25 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BLORA Nomor 25 Tahun 2022 tentang SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU “GESANG ” UNTUK PENANGANAN, pada BAB VII - KOORDINASI DAN KEMITRAAN, Pasal 24 menjelaskan:

(1) Koordinasi dilakukan antara SLRT dengan Perangkat 
Daerah terkait pengelola Penanganan Fakir Miskin dan 
Orang Tidak Mampu , diantaranya perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan sosial, kesehatan, 
perindustrian dan tenaga kerja . 
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dalam bentuk pembentukan, 
penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi, keberlanjutan, 
dan perluasan SLRT.