Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH Nomor 1 Tahun 2004 pada Pasal 12?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH Nomor 1 Tahun 2004 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN, BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 12 menyebutkan bahwa:

, pasal 13, dan Pasal 14, 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 
(sepuluh) bulan. 
 
j. Jika suatu peraturan perundang -undangan yang 
memuat ketentuan pidana akan diberlaku surut kan, 
Ketentuan Pidananya harus dikecualikan, mengingat 
adanya asa umum dalam Pasal 1 ay at (1) KUHAP 
yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh 
berlaku surut. 
 
Contoh : 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan dan beralku surut sejak tanggal 1 
Januari 1976, kecuali untuk keten tuan pidananya. 
 
k. Ketentuan p idana bagi tindak pidana pelang garan 
terhadapkegiatan bidang ekonomi dapat tidak diatur 
tersendiri di dalam Undang -undang yang 
bersangkutan, tetapi cukup mengacu kepada 
Undang -undang yang mengatur mengenai tindak 
pidana ekonomi (misalnya Undang -undang Nomor 7 
Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan 
 Perdailan Tindak Pidana Ekonomi). 
 
l. Tindak Pidana dapat dilakukan oleh individu maupun 
korporasi, pidana bagi tindak pidana yang dilakukan 
oleh korporasi dijatuhkan kepada : 
 
1) badan hukum, perseroan, perserikatan atau 
yayasan ; 
2) mereka yang memberi perintah melakukan tindak 
pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin 
 dalam melakukan perbuatan atau kelalaian, atau 
3) kedua -duanya. 
 
C.23. Ketentuan Peralihan 
 
 a. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian 
keadaan yang sudah ada pada saat peraturan 
perundang -undangan baru mulai berlaku agar 
peraturan perundang -undangan tersebut dapat 
berjalan lancar dan tidak menimbulkan kegon cangan 
dalam masyarakat. 
 
 29 
 b. Ketentuan perali han dimuat dalam bab KETEN TUAN 
PERALIHAN dan ditempatkan diantara bab 
KETENTUAN PIDANA dan bab KETENTUAN 
PENUTUP, walaupun hanya 1 (satu) pasal. Jika 
 dalam peraturan perundang -undangan tidak diadakan 
pengelompokan bab, pasal (-pasal) yang memua t 
ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal ( -
pasal) yang memuat ketentuan penutup. 
 
C.24. Ketentuan Penutup. 
 
a. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam baberakhir. 
Jika tidak diadakan pengelompokan Ketentuan 
 Penutup ditempatkan dalam pasal ( -pasal) terakhir. 
 
b. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat keten tuan 
mengenai : 
 
1) penunjukan organ atau alat perlengkapan 
yang melaksanakan peraturan perundang -
undangan ; 
2) pernyataan tidak berlaku, penarikan atau 
pencabutan peraturan perundang -undangan yang 
telah ada; 
3) nama singkat ; dan 
4) saat mulai berlaku peraturan perundang -
undangan. 
 
c. Ketentuan penutup Peraturan Daerah dapat memuat 
pelaksanaan peraturan perundang -undangan yang 
bersifat : 
 
1) menjalank an (eksekutif), misalnya penunjukan 
pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk 
memberikan izin, mengangkat pegawai dan lain -
lain. 
2) mengatur (legislatif), misalnya pendelegasian 
kewenangan untuk membuat peraturan 
pelaksanaan. 
 
d. Bagi nama Peraturan Daerah yang panjang dapat 
dimuat ketentuan mengenai nama singkat (judul 
kutipan) dengan memperhatikan hal -hal sebagai 
berikut : 
 
1) nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang 
bersangkutan tidak perlu disebutkan; 
2) nama singkat bukan berupa singkatan atau 
akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu 
sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan 
salah pengertian. 
 
 30 
e. 1) Pada dasarnya setiap peraturan perundang -
undangan mulai berlaku pada saat peraturan yang 
bersangkutan diundangkan atau diumumkan. 
 
 2) Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai 
berlakunya peraturan perundang -undangan yang 
bersangkutan pada saat diundangkan atau 
diumumkan, hal itu dinyatakan secara tegas didalam 
peraturan yang dengan : 
 
a) menentukan tanggal tertentu saat peraturan 
akan berlaku : 
 Contoh : 
 
 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 
tanggal 1 April 2000. 
 
b) menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya 
kepada peraturan lain yang tingkatannya sama, 
jika yang diberlakuka n itu kodifikasi, atau 
 peraturan lain yang lebih rendah. 
 
 Contoh : 
 
Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini akan 
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 
 
3) Hindari penggunaan rumusan "Peraturan Daerah ini 
mulai berlaku efektif atau di tetapkan pada 
tanggal ......". 
 
f. Saat mulai berlaku peraturan pelaksanaan tidak boleh 
ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku 
peraturan yang mendasarinya. 
 
g. Jika suatu perundang -undangan tidak diperlukan lagi 
dan diganti denga n peraturan perundang -undangan 
 baru harus secara tegas mencabut peraturan 
perundang -undangan yang tidak berlaku itu. 
 
h.1) Peraturan Daerah hanya dapat dicabut 
dengan peraturan perundang -undangan Daerah yang 
tingkatannya sama atau lebih tinggi. 
 
2) Pencabutan Peraturan Daerah dengan 
peraturan perundang -undangan yang 
 tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika peraturan 
peraturan perundang -undangan yang lebih tinggi 
dimaksudkan untuk menghapus kembali seluruh atau 
sebagian materi Peraturan Daerah yang lebih rendah 
 yang dicabut itu. 
 
i. Untuk mencabut Peraturan Daerah yang telah 
diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa 
yang dinyatakan tidak berlaku. 
 
 31 
Contoh : 
 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan 
Daerah Nomo r..... Tahun ...... tentang ........(Lembaran 
Daerah Tahun ..... Nomor ...... Seri .....), dinyatakan 
 tidak berlaku. 
 
j. Untuk mencabut Peraturan Daerah yang telah 
diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan 
frasa dinyatakan ditarik kembali. 
 
 Contoh : 
 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan 
Daerah Nomor ..... Tahun ..... tentang ....... (Lembaran 
Daerah Tahun ..... Nomor ....... Seri .....), dinyatakan 
 ditarik kembali. 
 
k. Penghapusan Peraturan Daerah hendaknya diser tai 
pula dengan penjelasan mengenai status dari 
 peraturan pelaksanaan atau Keputusan yang telah 
dikeluarkan berdasarkan peraturan yang dihapus. 
 
 Contoh :