Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 22 Tahun 2021 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 22 Tahun 2021 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya
disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab
melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang
mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola
keuangan daerah.
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang
milik daerah.
9. Unit Keija adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau
beberapa program.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.
11.Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai kuasa
Pengguna Barang adalah kepala unit keija atau pejabat yang ditunjuk oleh
Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
OPD Kkaba^ ’
13. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
14. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan
barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu
dengan keadaan yang sedang beijalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan
yang akan datang.
15. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD
adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1
(satu) tahun.
16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan
untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atauoptimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
17. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
18. Pengamanan dan Pemeliharaan adalah Pengelolaan Barang, Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik
daerah yang berada dalam penguasaannya.
19. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisikdan/atau kegunaan barang
milik daerah.
20. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar
barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna
Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada
dalam penguasaannya.
21. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,
inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.