Apa saja yang diatur dalam Pasal 8 -I BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO Nomor mAHUN Tahun 2021?
Ketentuan dalam -I BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO Nomor mAHUN Tahun 2021 tentang , BAB VI - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, Pasal 8 menetapkan:

( 1) Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan mempunyai 
tugas: 
a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis 
pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan 
lembaga kemasyarakatan; 
b. menyusun bahan pelaksanaan peningkatan kapasitas 
kelembagaan lembaga kemasyarakatan; 
c. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi 
penyelenggaraan pelatihan masyarakat dalam rangka 
peningkatan kapasitas kelembagaan; 
d. melakukan pembinaan, pelatihan, dan monitoring 
peningkatan kapasitas kelembagaan; 
e. melakukan fasilitasi, pembinaan, dan monitoring 
kader pemberdayaan masyarakat; 
f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga 
Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa. 
(2) Seksi Penataan dan Pendayagunaan Kelembagaan 
mempunyai tugas: 
a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis 
penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan 
lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa; 
b. menyusun bahan pelaksanaan penataan, 
pemberdayaan, dan pendayagunaan lembaga 
kemasyarakatan dan lembaga adat desa; 
7 
(2) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas: 
a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana 
kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran; 
b. menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan 
kinerja; 
c. melakukan pengelolaan data dan perencanaan 
program; 
d. menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan 
program dan penataan organisasi; 
e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas 
bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas 
dibidang penyusunan program; 
f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Sekretaris. 
(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas: 
a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran 
keuangan; 
b. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi 
keuangan; 
c. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan 
keuangan; 
d. menyusun laporan keuangan; 
e. menyusun bahan koordinasi dibidang keuangan; 
f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas 
bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas 
dibidang keuangan; 
g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Sekretaris. 
Bagian Kedua 
BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 
DAN LEMBAGA ADAT DESA 
Pasal7 
(1) Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan 
Lembaga Adat Desa mempunyai tugas membantu Kepala 
Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi 
peningkatan kapasitas kelembagaan, penataan dan 
pendayagunaan kelembagaan serta tatalaksana gerakan 
pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 
dan Lembaga Adat Desa mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis peningkatan kapasitas 
kelembagaan , penataan, dan pendayagunaan 
kelembagaan serta tatalaksana gerakan PKK; 
6