Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 21 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 9 Tahun 2010.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 9 Tahun 2010 tentang RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 21 menjelaskan:

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.
Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 September 2010 
 
BUPATI MAGELANG,
ttd
SINGGIH SANYOTO
Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 September 2010 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
 
 ttd
UTOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 9
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL DI KABUPATEN MAGELANG
I. UMUM
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menunjang 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu mengatur Retribusi 
Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Kependudukan dan Akta Pencatatan 
Sipil.
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 
11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Magelang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran 
Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan 
perkembangan saat ini.
Sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengatur Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.
II. PASAL DEMI PASAL