Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam KEPUTUSAN WALIKO TA TASIKMALAYA Nomor 21 Tahun 2004?
Norma hukum dalam KEPUTUSAN WALIKO TA TASIKMALAYA Nomor 21 Tahun 2004 tentang PETUNJ UK PELAKSANAAN PEN ERAPAN SANKSI BAGI, Pasal 1 berbunyi:

. 
 
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ; 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom 
yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ; 
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ; 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya ; 
5. Badan Hukum adalah suatu bentuk Badan Hukum yang meliputi Perseroan 
Terbatas, perseroan komanditer, perser oan lainnya Badan Usaha Milik Negara 
atau dengan nama lain dan be ntuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, 
Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis ; 
6. Kebersihan adalah kegiatan pengelolaan sampah dan limbah ; 
7. Keindahan adalah kegiatan penat aan lingkungan yang serasi ; 
8. Lalulintas adalah gerak k endaraan,orang dan hewan di jalan ; 
9. Angkutan adalah pemi ndahan orang dan atau barang dar i suatu tempat ke 
tempat lain dengan menggunakan kendaraan ; 
10. Jalan adalah jalan yang diper untukan bagi lalulintas umum ; 
11. Kendaraan bermotor adalah kendaraan ya ng di gerakan oleh peralatan teknis 
yang berada pada kendaraan itu ; 
12. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor 
untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya 
untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus ; 
13. Pemakai jalan adalah pengemud i kendaraan atau pejalan kaki ; 
14. Pedagang Kaki Lima yang selanjutny a disingkat (PKL) adalah Pedagang yang 
melakukan penjualan barang atau jasa di trotoar atau di badan jalan .