Apa saja yang diatur dalam Pasal 13 PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAF TARAN, P ENDATAAN DAN Nomor 31 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAF TARAN, P ENDATAAN DAN Nomor 31 Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAF TARAN, P ENDATAAN DAN, BAB II - SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP), Pasal 13 menetapkan:

Petugas pada Tempat Pengambilan dan Pengembalian SPOP 
yang selanjutnya disebut TPP SPOP berkewajiban : 
memberikan formulir SPOP kepada subjek pajak yang 
datang untuk mendaftarkan objek pajaknya; 
memberikan Tanda Terima Penyampai an SPOP kepada 
subjek pajak untuk diisi dan ditandatangani; 
mencatat identitas subjek pajak dan/atau kuasanya 
yang menerima SPOP; 
menerima SPOP, yang sudah diisi, ditandatangani, dan 
dilengkapi dengan data pendukungnya, yang 
dikembalikan oleh subjek pajak atau kuasanya serta 
memberikan Tanda Terima Pengembali an SPOP; 
mengirimkan laporan Daftar Penjagaan Penyampaian 
dan Pengembalian SPOP kepada Badan/Dinas setiap hari 
kerja terakhir dalam setiap minggunya 
(Jumat/Sabtu) atau hari kerja berikutnya apabila hari 
Jumat/Sabtu jatuh pada hari libur, dengan menyertakan : 
1. Tanda Terima Peny ampaian SPOP; 
2. SPOP yang sudah dikembalikan oleh subjek pajak 
beserta Tanda Terima Pengembalian SPOP; 
3. Surat Pengantar; 
mengajukan permintaan formulir SPOP kepada 
Badan/Dinas , dalam hal persediaan SPOP sudah tidak 
mencukupi. 
Pada Pelaksanaan Pendaftaran Objek Paja k, Subyek Pajak 
berkewajiban: 
mengambil formulir SPOP pada temp at-tempat yang 
ditunjuk; 
mengisi formulir SPOP dengan jelas, benar, dan 
lengkap serta menandatanganinya, bila perlu 
dilengkapi dengan data pendukung; 
dalam hal yang menjadi subjek pajak adalah badan 
hukum, maka yang menandatangani SPOP adalah 
pengurus/direksi; 
dalam SPOP ditandatangani oleh bukan subjek pajak 
yang bersangkutan, maka harus dilamp iri Surat Kuasa 
dari subjek pajak; 
mengembalikan formulir SPOP yang sudah diisi ke 
UPT Pajak Daerah setempat atau tempat di mana formulir 
SPOP diperoleh, selamba t-lambatnya 30 (tiga puluh hari) 
sejak tanggal diterim anya SPOP atau melalui layanan 
media delivery service yang telah disediakan Badan/Dinas . 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id (3) Petugas UP T Pajak Daerah berkewajiban : 
membuat Buku Penjagaan Penyampaian dan 
Pengembalian SPOP mengenai semua SPOP yang 
dikeluarkan oleh UPT Pajak Daerah baik dari UPT Pajak 
Daerah maupun dari tempat lain yang ditunjuk sebagai 
tempat pengambilan dan pengembalian SPOP; 
menerima dan menatausahakan laporan yang 
disampaikan oleh petugas penanggung jawab tempat 
pengambilan dan pengembalian SPOP; 
meneliti kebenaran pengisian SPOP dan kelengkapan 
data pendukung SPOP yang sudah dikemb alikan baik dari 
subjek pajak maupun dari tem pat-tempat yang 
ditunjuk sebagai tempat pendaftara n; 
memberikan laporan kepada Kepala Badan/Dinas 
menge nai subjek pajak yang belum mengembalikan 
SPOP setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari 
sejak tanggal diterimanya SPO P; 
apabila wajib pajak belum mengembalikan, maka 
selambat -lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah batas 
waktu pengembalian SPOP untuk diberikan Surat 
Teguran Pengembal ian SPO P; 
jangka waktu pengembalian SPOP yang ditetapkan 
dalam Surat Teguran Pengembalian SPOP ditentukan 
paling lama 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal 
pengiriman (stempel pos); 
melaporkan subjek pajak yang belum mengembalikan 
SPOP, setelah melewati batas waktu yang ditentukan 
dalam Surat Teguran Pengembalian SPOP, kepada 
Kepala Badan/Dinas , untuk diterbitkan SKP -nya; 
meneliti permintaan tertulis dari subjek pajak tentang 
perpanjangan atau penundaan pengembalian SPOP dan 
melaporkan kepada Kepala Badan/Dinas ; 
dalam hal Kepala Badan/Dinas menyetujui perm intaan 
tersebut, maka diterbitkan Surat Persetuj uan 
Penundaan Pengembalian SPOP. 
batas waktu penun daan ditentukan pal ing lama 3 (tiga) 
bulan sejak permohonan diterima. 
 
Bagian Ketiga 
Pendataan Obyek dan Subyek Pajak