Menurut PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 22 Tahun 2021, apa isi dari Pasal  10?
Pasal Pasal  10 dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 22 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, pada BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, menyatakan:

(1) Sub Bidang Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang . 
(2) Kepala Sub Bidang Pengembangan Pengelolaan Pendapatan 
Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah lingkup 
pengembangan pengelolaan pendapatan daerah . 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 2), Kepala Sub Bidang Pengembangan Pengelolaan 
Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup 
pengembangan pengelolaan pendapatan daerah; 
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup 
pengembangan pengelolaan pendapatan daerah; 
c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup 
pengembangan pengelolaan pendapatan daerah ; 
d. penyiapan ... 
21 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 d. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan 
fungsi -fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daer ah 
lingkup pengembangan pengelolaan pendapatan daerah ; 
dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya . 
(4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pengembangan Pengelolaan 
Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan 
kinerja lingkup Sub Bidang Pengembangan Pengelolaan 
Pendapatan Daerah ; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar 
tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 
c. menyusun bahan kebijakan teknis pengembangan 
pengelolaan pendapatan daerah ; 
d. melaksanakan penyusun an bahan dan analisis kebijakan 
pendapatan daerah; 
e. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan 
informasi pajak daerah kepada masyarakat; 
f. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai 
dengan kewenangannya ; 
g. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelap oran 
pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban 
kepada atasan; dan 
1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Paragraf ... 
 
 
22 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 Paragraf 2 
Sub Bidang Data dan Sistem Informasi Pendapatan Daerah