Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal  15 PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 63 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 63 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, pada BAB V - TATA KERJA, Pasal  15 menjelaskan:

DISKOP UKM TRANSNAKER dalam melaksanakan urusan yang 
menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan Peraturan 
Perundang -Undangan. 
DISKOP UKM TRANSNAKER dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
berkoordinasi, sesuai dengan kedekat an fungsi koordinasi, kepada 
Sekretaris Daerah melalui Asisten dan Bagian terkait. 
Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi 
dalam pengusulan program dan kegiatan DISKOP UKM TRANSNAKER 
wajib memperhatikan fungsi -fungsi pada masing -masing perangkat 
daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur fungsinya. 
DISKOP UKM TRANSNAKER dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif . 
Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan 
persepsi dala m melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan 
kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan 
struktural secara berjenjang. 
Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan 
hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan 
penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk 
 menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan 
secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan. 
Tugas dan fungsi Dinas dilaksanakan ol eh Pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratama (eselon II.b), Pejabat Administrator (eselon III.a dan III.b), 
Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana. 
DISKOP UKM TRANSNAKER dalam melaksanakan tugas, fungsi dan 
pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, 
DISKOP UKM TRANSNAKER menetapkan prinsip -prinsip tata kelola 
pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang -Undangan. 
Subkoordinator melaksanakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, 
dan pengendalian pada jabatan administrasi sebelumnya di unit kerja 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan serta uraian 
kegiatan subkoordinato r Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok 
Jabatan Fungsional serta Pelaksana dikoordinas ikan oleh Pejabat 
Administrator.