Apa yang diatur dalam PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 16 Tahun 2022 pada Pasal 4?
Berdasarkan PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 16 Tahun 2022 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, Pasal 4 menyebutkan bahwa:

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan fungsi: 
a. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan iklim 
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
b. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis terkait promosi penanaman 
modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 
-7- 
c. penyusunan kebijakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan 
pelayanan terpadu satu pintu; 
d. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu 
satu pintu; 
e. penyusunan kebijakan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman 
modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 
f. penyelenggar aan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga 
dinas; 
g. pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi 
kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan 
anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas; 
h. pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, 
administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja; 
i. penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik 
(SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) dilingkup dinas; 
j. perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan; 
k. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanarnan modal dan 
pelayanan perizinan pelayanan terpadu satu pintu; 
1. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan 
bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara berkala 
melalui sub domain website Pemerintah Daerah; 
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang 
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pin tu; 
n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 
dengan bidang tugasnya pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.