Apa bunyi lengkap Pasal  82 dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor a Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor a Tahun 2021 tentang PENGELOLAAN SAMPAH, pada BAB  XXII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal  82 dinyatakan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali.
Ditetapkan di Boyolali. 
pada tanggal ^Gi 2021
BUPATI BOYOLALI,
ttd
MOHAMMAD SAID HIDAYAT
Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 2021
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOYOLALI,
ttd
MASRURI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR Z
Salingin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,
0 r
AGNES SRI ; lUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I 
NIP. 19671102 199403 2 009
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA 
TENGAH: (2-65/2021)
11
-36-
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR 2. TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
I. UMUM
Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi banyak 
Daerah, termasuk Kabupaten Boyolali. Semakin bertambah jumlah 
penduduk dan aktivitasnya, maka volume Sampah terus meningkat. 
Peru bah an pola konsumsi Masyarakat semakin beragam pula Sampah yang 
dihasilkan. Akibatnya, untuk mengatasi Sampah diperlukan biaya yang 
tidak sedikit dan lahan yang semakin luas. Di samping itu, tentu saja 
Sampah membahayakan kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola 
dengan baik.
Pengelolaan Sampah dimaksudkan agar Sampah tidak 
membahayakan kesehatan manusia dan tidak mencemari lingkungan. 
Pengelolaan Sampah juga dilakukan untuk memperoleh manfaat bagi 
kesejahteraan. Hal ini didasari oleh pandangan sebagian warga Masyarakat 
bahwa Sampah merupakan sumber daya yang masih bisa dimanfaatkan 
dan bahkan memiliki nilai ekonomi. Pandangan tersebut muncul seiring 
dengan semakin langkanya sumber daya alam dan semakin rusaknya 
lingkungan. Pengelolaan Sampah mutlak dilakukan mengingat dampak 
buruk yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan. Sampah tempat 
berkembang biak organisme penyebab dan pembawa penyakit. Sampah juga 
mencemari lingkungan dan mengganggu keseimbangan lingkungan serta 
menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan Masyarakat.
Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan Sampah bagi kesehatan 
dan lingkungan, maka Sampah harus dikelola dengan baik melalu 
pengelolaan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar 
memberikan manfaat secara ekonomi, kesehatan Masyarakat, dan aman 
bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku Masyarakat terhadap 
kebersihan lingkungan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Boyolali yang 
bersih terhindar dari timbulan Sampah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang 
dalam Pengelolaan Sampah guna memenuhi hak Masyarakat dan 
memfasilitasi kewajiban Masyarakat dalam melaksanakan pengurangan dan 
penanganan Sampah dengan cara 3R, yaitu reduce {mengurangi volume), 
reuse (menggunakan kembali), dan recycle (mendaur ulang).
Pengelolaan Sampah di Kabupaten Boyolali saat dilaksanakan 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2013 
tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 
2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor
-37-
. Namun dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 
tentang Pengelolaan Sampah Spesifik dan perkembangan peraturan 
perundang-undangan serta memenuhi kebutuhan pengaturan Pengelolaan 
Sampah di Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah perlu dilakukan penyesuaian.
Di dalam Pengelolaan Sampah tidak saja diperlukan aspek peran 
serta aktif Masyarakat, melainkan aspek peraturan sebagai dasar hukum, 
aspek teknis operasional, aspek organisasi dan manajemen, serta aspek 
pembiayaan. Kelima aspek tersebut dalam satu sistem Pengelolaan Sampah 
secara komprehensif dan terpadu, maka diperlukan kepastian hukum, 
kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, hak dan 
kewajiban Masyarakat dan Pelaku Usaha sehingga Pengelolaan Sampah 
dapat beijalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Untuk itu, 
diperlukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.
II. PASAL DEMI PASAL