Apa norma yang terkandung dalam Pasal 2 KEWENANGAN WKAL BERSKALA DESA TENTANG PERATURAN BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945?
Substansi KEWENANGAN WKAL BERSKALA DESA TENTANG PERATURAN BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, khususnya , Pasal 2, memuat:

Maks ud ditetapkann ya Peraturan Bupati ini adalah : 
Dalam rangka meningkatkan efekti vitas dan akuntabilitas 
Desa dalam menata kewenangan desa sesuai asas 
rekognisi dan asas su bsidiaritas . 
Sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam 
menetapkan kewenan gan Desa berdasarkan hak asal­ 
usul dan kewenan gan lokal berskala Desa . BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 10 Mus yawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain 
adalah mus yawarah antara Badan Permus yawaratan 
Desa , Pemerintah Desa , dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh Badan Permus yawaratan Desa 
untu k men yepaka ti hal yang bers ifat strategis . 
11 Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa 
meliputi kewenangan berdasarkan hak asal -usul, 
kewenangan lokal berskala desa , kewenangan yang 
ditugaskan oleh Peme rintah, Pemerintah Daerah Provins i, 
atau Pemerintah Daerah Kab upaten serta kewenangan 
lain yang ditugaskan oleh Pemerintah , Peme rintah 
Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupa ten 
sesuai dengan ketentuan pera turan perundang­ 
undangan . 
12 Kew enangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang 
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa 
atau prakarsa masyaraka t Desa sesuai dengan 
perkembangan kehidupan mas yaraka t. 
13 Kew enangan lokal berskala Desa adalah kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan mas yarakat 
Desa yang telah dijalan kan oleh Desa atau mampu dan 
efektif dijalankan oleh Desa atau yang munc ul karena 
perkembangan Desa dan prakasa mas yaraka t Desa . 
14 Peraturan Desa adalah peraturan peru ndang-undangan 
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 
disepakati bersama Badan Permus yawaratan Desa . 
15 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas 
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besam ya 
kesejahteraan mas yarakat Desa . 
16 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa , yang 
selanjutn ya disebu t APBDesa adalah rencana keuangan 
tahunan Pemerintahan Desa . 
17 Rekogn isi yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul. 
18 Subs idiaritas yaitu penetapan kewenangan berskala lokal 
dan pengambilan keputusan secara lokal untuk 
kepentingan mas yarakat Desa .