Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 13 PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 7 Tahun 2008.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 7 Tahun 2008 tentang PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH, pada , Pasal 13 menjelaskan:

Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah , pimpinan instansi 
Pemerintah Daerah wajib melakukan penilaian resiko; 
 
c. bahw a agar pelaksanaan sistem pengendalian intern yang 
efektif dan efesien di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bangka Tengah, perlu me nerapkan kebijakan penilaian 
resiko ; 
 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Risiko 
pada Perangkat Daerah ; 
 
 
 
 
 
 2 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4033); 
 
2. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten 
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten 
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4268); 
 
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
 
4. Undan g-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 
5. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 
 
6. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tamba han Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 
 
7. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahu n 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4890); 
 
 
 3 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN RISIKO PADA 
PERANGKAT DAERAH .