Apa norma yang terkandung dalam Pasal 9 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 1 Tahun 2012?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 1 Tahun 2012 tentang IZIN GANGGUAN, khususnya BAB IV - PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN, Pasal 9, memuat:

(1) Untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 5 ayat 
(1), pemohon harus mengajukan permohonan secara ter tulis 
kepada Bupati. 
(2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilengkapi persyaratan yang terdiri dari: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berl aku 
serta menunjukkan aslinya; 
b. fotokopi Akta Pendirian perusahaan apabila usaha dilakukan oleh Badan; 
c. fotokopi Sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasa an 
tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tem pat 
usaha; 
d. melampirkan dokumen lingkungan hidup, meliputi: 
1) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL); 
2) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); atau 
3) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). e. Gambar Denah dan Gambar Situasi (lay out); dan 
f. Izin Lokasi untuk usaha yang memerlukan lahan lebih dari 
1 ha (satu hektar) untuk usaha bukan pertanian dan lebih 
dari 25 ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pert anian. 
(3) Ketentuan mengenai dokumen lingkungan hidup sebagai mana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 
(4) Dalam hal pembangunan tempat usaha, usaha dan/atau kegiatan tertentu yang menimbulkan gangguan keamana n, 
keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan 
angkutan jalan, selain persyaratan sebagaimana dima ksud pada 
ditambah persyaratan analisis dampak lalu lintas. 
(5) Jangka waktu penyelesaian permohonan izin sebagaima na 
dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja 
terhitung sejak diterimanya berkas permohonan denga n lengkap 
dan benar. 
(6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak 
dipenuhi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggaraka n 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, permohonan izin diang gap 
disetujui. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperole h izin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Pe raturan 
Bupati.