Jelaskan isi kandungan Pasal 50 dari PERATURAN DAERAH KABUPATENKOLAKA Nomor 2 Tahun 2022.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATENKOLAKA Nomor 2 Tahun 2022 tentang upaya peningkatan kesehatan, ketentuan pada , Pasal 50 berbunyi:

, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan 
mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD . Pasal 53 (1) Pemantauan penyelengggaraan SPALD , dilaksanakan dengan cara : 
a. langsung ;dan/ atau 
b. tidak langsung . 
(2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan 
guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan 
SPALD . 
(3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b, dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan 
penyelenggaraan SPALD. Pasal 52 a. kinerja teknis ; 
b. kinerja non teknis ; dan 
c. kondisi lingkungan. 
(2) Kinerja teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, antara lain: 
a. kinerja penyelenggaraan SPALD ; 
b. kondisi fisik komponen SPALD;dan 
c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi. 
(3) Kinerja non teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, antara lain: 
a. kelembagaan; 
b. manajemen; 
c. keuangan ; 
d. peran masyarakat;dan 
e. hukum. 
(4) Kondisi lingkungan penyelenggaraan SPALD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain: 
a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan; 
b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan ;dan 
c. pemantauan kualitas air tanah. - 25 - 
(1) Pemantauan kualitas lingkungan akibat pengelolaan air limbah 
domestik dilakukan oleh perangkat daerah terkait . 
(2) Pemantauan kualitas lingkungan akibat pengelolaan lumpur tinja 
dilakukan oleh operator air lim bah domestik. 
(3) Operator air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 
melaporkan hasil pemantauan kepada perangkat daerah terkait 
secara berkala . Pasal 56 (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara 
menyeluruh terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah 
domestik. 
(2) Pemantauan dan evaluasi sistem pengelolaan air limbah sistem 
terpusat skala perkotaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah . 
(3) Pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan air limbah domestik 
sistem terpusat skala permukiman dan skala kawasan tertentu 
dilakukan oleh operator air limbah domestik. 
(4) Operator air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
wajib melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Pemerintah 
Daerah secara berkala melalui Perangkat Daerah yang membidangi 
air limbah domestik. Pasal 55 Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan 
untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD dan perumusan 
tindak turun tangan sesuai dengan kewenangannya. Pasal 54 (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 
dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat 
teknis maupun non teknis. - 26 - 
Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah berwenang : 
a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah dom estik; 
b. melaksanakan SPALD skala perkotaan , skala permukiman dan skala 
kawasan tertentu untuk mas yarakat berpenghasilan rendah , sesuai 
dengan norma , standar , prosedur , dan kriteria yng ditetapkan oleh 
pemerin tah; 
c. memberi izin dan rekomendasi ; 
d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air 
limbah domestik yang dilaksanakan oleh mas yarakat , dan/atau 
operator air limbah ; Bag ian Kedua 
Wewenang