Apa norma yang terkandung dalam Pasal 9 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022?
Substansi 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022 tentang perkara yang, khususnya BAB IV - SUMBER ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN, Pasal 9, memuat:

Anggota KORPRI yang diperkenankan untuk mengikuti PKPA harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
Aparatur Sipil Negara, Pegawai dengan peijanjian keija dan/atau pegawai
dengan surat perintah tugas yang berasal dari lingkup pemerintah daerah,
BUMD serta Lembaga berbadan hukum yang memiliki MOU dengan LKBH
MEDICA YUSTISIA KORPRI Lampung Utara;
Diutamakan memiliki gelar strata satu (Sl/sarjana) berlatar belakang
pendidikan tinggi hukum;
Ditunjuk dan ditugaskan oleh instansinya untuk ikut menjadi
pengurus/tenaga Asisten Advokat substitusi LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI
Lampung Utara;
Bersedia menandatangani komitmen untuk melakukan pemagangan dan
mengabdikan diri sebagai tenaga Asisten Advokat substitusi di LKBH
MEDICA YUSTISIA KORPRI Lampung Utara; dan
Membayar biaya pendidikan dan/atau pendidikan dan pelatihan spesialisasi
tertentu yang ditanggung oleh instansi maupun menjadi tanggungan sendiri.