Apa bunyi lengkap Pasal 3 dalam PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 5 Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 5 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN, pada , Pasal 3 dinyatakan:

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini d engan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Majene. 
 
Ditetapkan di Majene 
pada tanggal, 10 Maret 2022 
 
BUPATI MAJENE, 
 
CAP/TTD 
 
H. A. ACHMAD SYUKRI 
Diundangkan di Majene 
pada tanggal, 11 Maret 2022 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE, 
 
CAP/TTD 
 
H. ARDIAN SYAH 
BERITA DAE RAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022 NOMOR 5. 
 
 
 
 
 
 
~ 8 ~ 
 
LAPMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE 
Nomor : 5 TAHUN 2022 
Tanggal : 10 Maret 2022 
Tenta ng : Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Tahun 2022 
 
URAIAN PENYUSUNAN APB DESA 
TAHUN ANGGA RAN 2022 
 
I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan 
Kewenangan Desa dan RKP Desa. 
 
Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 
dijelaskan bahwa RKPD tahun 2022 merupakan penjabaran tahun 
pertama dari Rencana Pembangunan Jangka M enengah Daerah 
(RPJMD) 2021 -2026 dan juga merupakan kesinambungan upaya 
pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan oleh 
seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber 
daya yang tersedia secara optimal, efektif, efisien dan ak untabel 
dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kwalitas hidup masyarakat 
secara merata dan berkelanjutan. 
RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program 
prioritas pembangunan daereh; rencana kerja; pendanaan dan 
prakiraan maju, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembanguan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menegah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan 
Jangka Menegah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah . 
Mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah 
sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD K abupaten Majene 
Tahun 2021 -2026, dengan Visi Misi “MAJENE UNGGUL MANDIRI 
DAN RELIGIUS” Tema Pembangunan Daerah Pada Tahun 2022 
yaitu: “Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Pemulihan 
Ekonomi Berbasis Potensi Lokal” 
Berdasarkan tema pembangunan te rsebut maka dirumuskan 
bahwa Arah Kebijakan tahun 2022 sebagai berikut: 
1. Pengentasan Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi 
- Verifikasi dan validasin data kemiskinan sebagai basisi data 
terpadu dalam upaya penanganan masalah kesehajteraan 
sosial 
- Meningkatkan Aks es lapangan Kerja Bagi Penduduk yang 
berpenghasilan rendah 
- Penguatan Jaring pengaman sosial, bantuan sosial yang tepa 
sasaran 
- Monitoring dan Evaluasi penanganan kemiskinan 
- Pemulihan Sektor UMKM,Perdagangan, Pariwisata, dan Jasa 
Lainnya 
- Penigkatan ekonomi d i sektor Basis seperti 
Pertanian,perkebunan dan kelautan 
- Mengoptimalkan Perusahaan Daerah 
- Meningkatkan Investasi di Kabupaten Majene 
 
~ 9 ~ 
 
2. Penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Urusan pelayanan 
Dasar 
- Indentifikasi Pencapaian SPM periode Sebelumnya 
- Percep atan Implementasi SPM di Enam Bidang urusan 
- Monitoring dan evaluasi Implementasi SPM 
 
3. Peningkatan Kualitas SDM 
- Meningkatkan Akses layanan Pendidikan pada semua jenjang 
Pendidikan 
- Meningkatkan Derajat Kesehatan 
- Menurunankan angka prevalansi stunting 
- Meningk atkan Kapasitas SDM melalui diklat, pelatihan, 
Kompetensi dan Pembinaan 
 
4. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Dan 
Pelayanan Desar 
- Penigkatan Infrastruktur strategis penunjang perekonomian 
- Percepatan pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar 
- Peningkatan sarana dan prasarana transportasi 
 
5. Peningkatan Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan 
Sumber daya Alam 
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 
- Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau 
- Mencegah kerusakan lingkungan Hidup 
- Memanfaatkan Potensi Sumber Da ya Alam 
- Mengoptimalkan Pengelolaan Migas khsusunya Blok sebuku 
 
6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Dan Reformasi Birokrasi 
- Percepatan implementasi Reformasi Birokrasi 
- Peningkatan layanan publik yang responsive dan Tata kelola 
Pemerintahan berbasis elekt ronik 
- Peningkatan profesionalitas ASN 
- Optimalisasi pengawasan internal pemerintah 
- Percepatan Penyederhanaan Birokrasi 
 
7. Inovasi Daerah Dalam Pembangunan 
- Penguatan Kelembagaan kelitbanan 
- Pengembangan Sistem Inovasi Daerah 
- Penguatan Regulasi dan Kebijakan SID a 
 
Dari uraian tersebut diatas maka pembangunan yang akan 
dilaksanakan Pemerintah Desa pada tahun 2022 harus terlabih 
dahulu disinkronisasikan dengan pembangunan daerah kabupaten 
Majene, dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri 
nomor 114 tah un 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, 
bahwa Prioritas, Program dan kegiatan Pembagunan di Desa 
dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat 
melalui musyawarah Desa. 
 
 
 
 
 
 
 
~ 10 ~ 
 
II. Prinsip Penyusunan APB Desa 
 
Penyusunan Anggaran Pendapatan da n Belanja Desa Tahun 
Anggaran 2022 didasarkan atas perinsip sebagai berikut: 
1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa 
berda sarkan bidang dan kewenangannya ; 
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah 
ditetapkan dal am peratu ran perundang -undangan; 
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan 
mendapatkan akses informasi seluas -luasnya tentang APB Desa 
serta dapat dipertanggungjawabkan; 
4. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat ; 
5. Memperhatikan asas keadila n dan kepatutan ; 
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang 
lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. 
 
III. Kebijakan Penyusunan APB Desa . 
Kebijakan Penyusunan APB Desa perlu mendapat perhatian 
Pemerintah Desa dalam perencanaan penyusunan APB D esa Tahun 
Anggaran 2022 mengenai pendapatan Desa, belanja Desa dan 
pembiayaan Desa. 
 
1. Pendapatan Desa 
Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa tahun 
2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan 
memiliki kepastian serta dasar hukum peneri maannya. 
Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui 
Rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) Tahun 
Anggaran yang tidak perlu dikembalikan oleh Desa. 
 
a. Pendapatan Asli Desa. 
Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh 
atas usaha sendiri sebagai wujud pelaksanaan otonomi Desa, 
baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil asset Desa, hasil 
swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain -lain hasil 
pendapatan asli Desa yang sah. 
- Hasil Usaha Desa. 
Hasil Usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian 
Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara 
swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan 
penerimaan bagi Desa. Contoh: Badan Usaha Milik Desa 
(Bum -Desa), Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD), 
Usaha Ekonomi D esa Simpan Pinjam (UED -SP), Hasil Usaha 
melalui kerjasama Desa dengan pihak ketiga, dan lain -lain 
hasil usaha Desa yang sah. 
- Hasil Aset Desa. 
Hasil Aset Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang 
dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Desa yang 
menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti 
tanah kas Desa, pasar Desa, kas Desa, tambatan perahu, 
tempat permandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset 
lainnya, sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal 
usul dan kewenangan lokal berskala Desa. 
 
 
~ 11 ~ 
 
 
- Swadaya dan Partisipasi serta Gotong royong Masyarakat. 
Swadaya dan partisipasi serta gotong royong masyarakat 
adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan 
masyarakat Desa. 
 
- Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah. 
Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah ad alah penerimaan 
Desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan Desa 
dan pendapatan bunga atas rekening kas Desa. Sumber 
pendapatan tersebut harus ditetapkan dalam Peraturan 
Desa. 
 
b. Transfer 
- Dana Desa ( DD). 
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari ang garan 
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi 
Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan 
belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 
pembe rdayaan masyarakat. Apabila Peraturan Menteri/ 
Bupati tentang penetapan pagu Dana Desa belum 
ditetapkan, maka penganggaran pendapatan dari Dana Desa 
didasarkan pada penyampian surat resmi oleh Badan 
Keuangan dan Aset Daerah atau berdasarkan pagu/alokasi 
tahun sebelumnya. 
- Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Kabupaten. 
Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 
kabupaten adalah merupakan salah satu sumber 
pendapatan Desa yang berasal dari hasil pembagian pajak 
dan retribusi daerah ka bupaten yang dianggarkan 
berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rincian 
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Desa Se -
Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2022. Apabila 
Keputusan Bupati belum ditetapkan, maka penganggaran 
pendapatan dari bagian ha sil pajak dan retribusi daerah 
didasarkan pada penyampian surat resmi oleh Badan 
Keuangan dan Aset Daerah atau berdasarkan pagu/alokasi 
tahun sebelumnya. 
- Alokasi Dana Desa ( ADD ) 
Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima 
kabupaten dalam angg aran pendapatan dan belanja daerah 
setelah dikurangi dana alokasi khusus, yang selanjutnya 
dialokasikan ke masing -masing Desa, berdasarkan 
Keputusan Bupati tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana 
Desa Setiap Desa Kabupaten Majene tahun 2022. Apabila 
Keputus an Bupati tersebut belum ditetapkan, maka 
penganggaran pendapatan dari Alokasi Dana Desa 
didasarkan pada penyampian surat resmi oleh Badan 
Keuangan dan Aset Daerah atau berdasarkan pagu/alokasi 
tahun sebelumnya. 
 
 
~ 12 ~ 
 
 
- Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/APBD Kabupaten. 
Bantuan Keuangan dari APBD provinsi/APBD kabupaten 
adalah bantuan keuangan dari pemerintah 
provinsi/kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk 
mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam 
melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan keuangan 
dimak sud dapat bersifat khusus dan bersifat umum. 
Bantuan keuangan tersebut dapat dianggarkan apabila 
sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang 
dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah 
kabupaten Majene. 
 
c. Pendapatan Lain. 
Pendapatan lain ada lah pendapatan yang terdiri dari hasil 
kerjasama Desa, bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa, 
hibah dari sumbangan pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja 
tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan 
dikas Desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, dan 
pendapatan lain Desa yang sah. 
 
2. Belanja Desa. 
Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan 
kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan 
diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa, yang diperuntukkan 
untuk mendanai pe nyelenggaraan kewenangan Desa, yang terdiri 
dari : Kewenangan berdasarkan asal usul, kewenangan lokal 
berskala Desa, Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang - unda ngan. 
Kebijakan belanja Desa yang termuat dalam APBD Desa 
Tahun 2022 harus memperhatikan dan berpedoman pada 
ketentuan sebagai berikut : 
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
pengelolaan keuangan Desa; 
b. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
proritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022; 
c. Rencana kerja pemerintah Desa Tahun 2022; 
d. Mendukung tercapainya prioritas dan sasaran pembangunan 
Pemerintah Kabupaten Majene. 
Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan 
dengan kete ntuan: 
1. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah 
anggaran belanja Desa untuk mendanai: 
a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala 
Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya; dan 
b. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. 
2. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah 
anggaran belanja Desa untuk mendanai:d 
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja 
operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga; 
b. Pelaksanaan pembangunan Desa; 
c. Pembinaan Kema syarakatan Desa; 
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 
~ 13 ~ 
 
e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan 
mendesak Desa. 
Belanja Desa diklasifikasikan terdiri dari beberapa bidang 
yaitu; 
a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa 
Dibagi dalam beberapa sub bidang sebagai berikut : 
1. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, 
tunjangan dan operasional pemerintahan Desa; 
2. sarana dan prasarana pemerintahan Desa 
3. adminstrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic 
dan kearsipan 
4. tata praja pemerintahan, perencanaan, keua ngan, 
dan pelaporan; dan 
5. Pertanahan. 
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 
Dibagi dalam beberapa sub bidang sebagai berikut : 
1. Pendidikan 
2. Kesehatan 
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
4. Kawasan Pemukiman 
5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup 
6. Perhubungan, komunikasi dan Informatika 
7. Energy dan Sumber Daya Mineral; dan 
8. Pariwisata. 
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 
Dibagi dalam beberapa sub bidang sebagai berikut : 
1. Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; 
2. Kebudayaan dan keagamaan; 
3. Kepemudaan dan olahraga; dan 
4. Kelembagaan masyarakat. 
d. Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa 
Dibagi dalam beberapa sub bidang sebagai berikut : 
1. Kelautan dan perikanan; 
2. Pertanian dan peternakan; 
3. Peningkatan kapasitas aparatur Desa; 
4. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan 
keluarga; 
5. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; 
6. Dukungan penanaman modal; dan 
7. Perdagangan dan perindustrian. 
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan 
mendesak Desa 
Dibagi dalam beberapa sub bidang sebagai berikut : 
1. Penanggulangan bencana; 
2. Keadaan darurat ; 
3. Keadaan mendesak. 
 
IV. Teknis Penyusunan APB Des 
 
1. Penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa 
a. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang 
APB Desa berdasarkan RPKDesa tahun anggaran 2022. 
b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peratura n Desa 
tentang APB Desa kepada Kepala Desa 
~ 14 ~ 
 
c. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa 
Tentang APB Desa kepala BPD untuk dibahas dan disepakati 
bersama dalam forum Musyawarah BPD. 
2. Persetujuan atas rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. 
a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati 
bersama antara Kepala Desa dan BPD. 
b. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dituangkan dalam berita acara tentang kesepakatan 
atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. 
c. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan peraturan Desa 
mengenai APB Desa yang disampaikan kepala Desa, maka 
Camat memfasilitasi penyelesaian ketidaksepakatan BPD 
terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. 
d. Dalam hal setelah difasilitasi oleh camat sebagaimana 
dimak sud pada huruf c diatas, dimana telah memasuki tahun 
anggaran berjalan, maka pemerintah Desa hanya dapat 
melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran 
operasional penyelenggaraan pemerintah Desa dengan 
menggunakan pagu tahun sebelumnya. 
e. Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa sebagai Desar 
pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d 
diatas. 
 
V. Teknis Evaluasi Rancangan APB Desa 
 
1. Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu: 
a. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan 
data da n informasi terkait dokumen pendukung dalam 
penyusunan Rancangan Peraturan Desatentang APB Desa dan 
Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa; 
b. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan -peraturan 
yang melandasi penyusunan Rancangan Pera turan Desa 
dimaksud; 
c. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi 
substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan 
d. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang 
meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. 
 
2. Persiapan Evaluasi 
a. Langkah -langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan 
persiapan evaluasi, yaitu: 
1) Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan peraturan Desa 
tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang 
Perubahan APB Desa APB Desa oleh Camat melalui Surat 
Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Evaluasi APB 
Desa , yang terdiri dari: 
Ketua : Camat 
Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan UPT Kecamatan 
terkait lainnya 
2) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf 
yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur 
terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan peraturan 
Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa 
tentang Perubahan APB Desa. 
~ 15 ~ 
 
3) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam 
melaksanakan tugasn ya dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. 
b. Dokumen Evaluasi 
1) Dokumen Utama 
a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah 
disepakati bersama BPD; dan/atau 
b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa 
yang tel ah disepakati bersama BPD. 
 
2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi) 
a) Disampaikan oleh Desa : 
- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan 
Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang 
APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang 
APB Desa), berita acara hasil m usyawarah; atau 
- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan 
Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang 
Perubahan APB Desa (untuk evaluasi Rancangan 
Perdes tentang Perubahan APB Desa); 
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
(RPJM Desa). 
- Rencana Kerja Peme rintah Desa (RKP Desa) tahun 
berkenaan. 
- Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang 
pembentukan dana cadangan, Perdes tentang 
pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan 
penyertaan modal BUMDes, dll) 
b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi : 
- Peraturan tentang Pengelola an Keuangan Desa 
- Peraturan tentang Daftar Kewenangan berdasarkan 
hak asal -usal dan lokal berskala Desa 
- Peraturan tentang petunjuk penggunaan Dana Desa 
tahun berkenaan 
- Peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa 
- Peraturan tentang Satuan Harga yang dida lamnya 
mengatur Standar Harga di Desa 
- Peraturan tentang Lingkup Pembangunan Desa 
- Besaran pagu untuk desa yang termuat dalam 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah 
 
3. Pelaksanaan Evaluasi 
Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) 
tahapan, yaitu: 
a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan 
legalitas. 
1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal 
sebagai berikut: 
a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen 
evaluasi; 
b) Kepatuhan atas penyajian infor masi dalam Rancangan 
peraturan yang akan dievaluasi; 
c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam 
Rancangan peraturan yang akan dievaluasi; 
~ 16 ~ 
 
d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi 
dengan teknis penyusunan peraturan Desa; 
 
2) Langkah -langka h evaluasi: 
a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi; 
b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan 
kelengkapan lampiran semua dokumen; 
c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisian nomor, 
tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen; 
d) Langka h 4 : Pemba ndingan tanggal penyampaian 
semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku 
tentang batas waktu penyampaian dokumen; 
e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil 
langkah 1 s/d 4. 
 
Catatan: 
Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak 
terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada 
Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan 
evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara 
lengkap. 
 
b. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB 
Desa. Langkah -langkah e valuasi tertuang dalam lembar kerja. 
 
4. Hasil Evaluasi 
- Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan 
Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa 
tentang perubahan APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan 
hasil evaluasi . 
- Laporan hasil eval uasi dimaksudkan untuk menyampaikan 
temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang 
APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan 
APB Desa sebagai umpan balik kepada pemerintah Desa untuk 
melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhad ap 
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan 
Peraturan Desa tentang Perubahan ABDesa. 
- Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar 
menyajikan informasi mengenai: 
a. evaluasi atas sistem APB Desa atau Perubahan APB 
Desa, dan 
b. evalua si atas substansi APB Desa atau Perubahan APB 
Desa. 
- Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB 
Desa disampaikan kepada : 
a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. 
Majene; 
b. Inspektorat Kab. Majene; dan Pemerintahan Desa . 
 
VI. Prioritas Penggunaan Dana Desa 
 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 meliputi; 
A. Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai kewenangan Desa meliputi: 
1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan 
Desa tanpa kemiskinan, melalui : 
~ 17 ~ 
 
a. Penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian 
bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), 
pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, 
difabel. 
b. Peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM ), pengembangan 
ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya 
Tunai Desa. 
c. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan 
dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar 
yang sesuai kewenangan Desa antara l ain 
membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu 
(Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan 
Anak Usia Di ni (PAUD), meningkatkan konektivitas antar 
wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan 
usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Desa. 
 
2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas 
pengelolaan badan usaha milik Desa/ badan usaha milik Desa 
bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, 
mencakup: 
a. Pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan 
usaha milik Desa bersama 
b. Penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan 
usaha milik Desa bersama; 
c. Penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau 
badan usaha milik Desa bersama; dan 
d. Pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau 
badan u saha milik Desa bersama yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk u nggulan Desa 
dan/atau produk unggulan kawasan perDesa an, antara lain: 
1. Pengolahan Hutan Desa; 
2. Penbolahan Hutang Adat; 
3. Pengelolaan Air Minum; 
4. Pengelolaan Pariwisata Desa; 
5. Pengelolaan ikan (pengasapan, pen garaman dan 
perebusan) 
6. Pengelolaan Wisata hutang Mangruf (Tracking, jelajah 
mangrove dan wisata edukasi); 
7. Pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi 
pantai 
8. Pelatihan pembenihan ikan ; 
9. Pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk 
perikanan; 
10. Pengel olaan sampah; 
e. Kegitan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, 
[engembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan 
badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa 
bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif : 
a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau 
perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perDesa an; 
 
 
~ 18 ~ 
 
b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri 
rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perDesa an; 
c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan 
Desa dan/atau perDesa an; 
d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi 
perhutanan sosial; 
e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah 
lingkungan dan berkelanjutan; dan 
f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan 
usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
Musyawarah Desa. 
B. Program P roritas Nasional sesuai kewenangan Desa 
Terdiri atas : 
1. Pendataan Desa 
a. Pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa 
b. Pendataan pada tingkat rukun tetangga 
c. Pendataan pada tingkat keluarga 
d. Pemutahiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan 
e. Pendataan Des a lainnya sesuai dengan kewenangan Desa 
dan diputuskan dalam kewenangan Desa. 
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa 
a. Penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan 
Desa 
b. Pemutakhiran peta potensi dan sumberdaya pembangunan 
Desa 
c. Pemetaan pot ensi dan sumber daya pembangunan Desa 
lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
dalam musyawarah Desa 
3. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi 
a. Pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital 
yang disediakan oleh Pemerintah; 
b. Penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi; 
dan 
c. Pengadaan sarana/prasarana teknologi dan komunikasi 
berbasis aplikasi digital meliputi : 
1. Tower untuk jaringan internet; 
2. Pengadaan komputer; 
3. Smartphone; dan 
4. Langganan internet. 
d. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya 
sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam 
Musyawarah Desa 
4. Pengembangan Desa Wisata 
a. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana Desa wisata; 
b. Promosi Desa Wisata diutamakan melalui gel ar budaya dan 
berbasis digital; 
c. Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata; 
d. Pengelolaan Desa Wisata; 
e. Kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa 
Wisata; dan 
f. Pengembangan Desa Wisata lainnya sesuai dengan 
kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah 
Desa. 
~ 19 ~ 
 
5. Penguatan Ketahanan Pangan Nabati dana Hewani 
a. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhuitanan, 
peternakan dan atau perikanan; 
b. Pembangunan Lumbung Pangan Desa; 
c. Pengelolaan Lumbung Pangan Desa; 
d. Pengelolaan pasca panen; dan 
e. Penguatan ketahanan pangan l ainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah 
Desa. 
6. Pencegahan Stunting di Desa 
a. Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di 
Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic 
Human Development Worker (e -HDW) 
b. Tindaka n promotif dan preventif untuk pencegahan stunting 
melalui rumah Desa Sehat 
c. Peningkatan Layanan Kesehatan, peningkatan gizi dan 
pengasuhan anak melalui kegiatan : 
1. Kesehatan ibu dan anak; 
2. Konseling gizi; 
3. Air bersih dan sanitasi; 
4. Perlindungan sosial untuk pe ningkatan akses ibu hamil 
dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan 
dan administrasi kependudukan; 
5. Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD), Bina Keluarga Balita (BKB) dan 
Bina Keluarga Remaja (BKR); 
6. Upaya penc egahan perkawinan anak; 
7. Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah 
kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan 
Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang 
sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak 
sekolah, 
8. Peningkatan kapasitas bagi K ader Pembagunan Manusia 
(KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak 
Usia Dini (PAUD); dan; 
9. Pemberian insentif untuk kader Pembangunan Manusia 
(KPM), kader Posyandu dan pendidik pada Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD) yang sesuai dengan kewenangan 
Desa ; 
7. Pengembangan Desa Inklusif 
a. Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan 
rentan yaitu : perempuan, anak, lanjut usia, suku dan 
masyarakat adat, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, 
dan kelompok rentan lainnya; 
b. Penyelenggaraan forum warga untu k penyusunan usulan 
kelompok marginal dan rentan; 
c. Pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan 
rentan; 
d. Penguatan nilai -nilai keagamaan dan kesarifan local untuk 
membentuk kesalehan sosial di Desa ; dan 
e. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa Inklusif yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
Musyawarah Desa. 
 
 
 
~ 20 ~ 
 
C. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai 
dengan kewenangan Desa 
1. Mitigasi dan Penanganan bencana alam 
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana d an prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau 
kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa 
antara lain : 
a. Pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa; 
b. Alat Pemadam Api Ringan (ARAR) di Desa; 
c. P3K untuk bencana; 
d. Pembangunan jalan evakuasi; 
e. Penyediaan petunjuk jalur evakuasi; 
f. Kegiatan tanggap darurat bencana alam. 
2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam 
a. Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman 
Covid - 19 antara lain : 
1. Membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos 
Jaga Desa yang tel ah ada; 
2. Sosialisasi dan Edukasi adaptasi kebiasaan baru dan 
penerapan secara ketat protocol kesehatan; 
3. Pembelian masker vitamin dan obat sesuai arahan Satgas 
Covid -19 kabupaten bagi warga kurang mampu, serta 
kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam Musyawar ah 
Desa khusu/Musyawarah Desa incidental; 
4. Menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan 
pembersih tangan (hand sanitizer) 
5. Melakukan penyemprotan cairan diinfektan sesuia 
keperluan; 
6. Menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar 
sewaktu -waktu siap digu nakan ketika dibutuhkan; 
7. Memfasilitasi kebutuhan logistic warga kurang mampu 
yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah 
dan/atau ruang isolasi Desa; 
8. Melakukan operasional tugas relawan Desa Aman Covid -
19 
b. Bencana non alam lainnya sesuai dengan kewena ngan Desa 
dan diputuskan melalui musywarah Desa. 
 
VII. Hal Khusus Lainnya 
 
Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun 
Anggaran 2022 selain memperhatikan kebijakan penyusunan APB 
Desa, juga memperhatikan hal -hal khusus antara lain sebagai 
berikut: 
1. Jika terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 
Tahun Anggaran 2021 agar dianggarkan kembali dalam belanja 
APB Desa Tahun Anggaran 2022, baik untuk membiaya kegiatan 
yang belum selesai dilaksanakan pada tahun 2021 atau dapat 
dialihkan untuk mem biayai kegiatan baru. 
2. Pemerintah Desa menyediakan anggaran untuk mendorong 
pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 
sebagaimana peran, tugas dan fungsinya dalam 10 (sepuluh) 
program pokok PKK. PKK sebagai salah satu Lembaga 
Kemasyarakatan Desa (LKD) bertujuan untuk memberdayakan 
perempuan sebagai bagian dalam pelaksanaan pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil, yaitu keluarga. 
~ 21 ~ 
 
3. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang 
lebih optimal, dapat dilakukan upaya pe ngembangan kapasitas 
bagi kepala Desa, perangkat Desa, BPD, penyelenggara lembaga 
Desa melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi dan 
penyuluhan. 
4. Dalam penyusunan APB Desa standar biaya yang digunakan 
adalah Standar Biaya Umum yang ditetapka n melalui Peraturan 
Desa, dengan berpedoman pada Standar Biaya Umum Kabupaten 
serta nilai ril dan kondisi diwilayah masing -masing. Apabila Desa 
belum menetapkan Peraturan Desa tentang Standar Biaya Umum 
Desa, maka dapat berpedoman pada Standar Biaya Umum 
Kabupaten. 
5. Penggunaan tenaga perencana swasta/konsultan dalam 
penyusunan Desain rencana anggaran biaya (RAB) tidak 
diperkenankan, kecuali untuk pembangunan jembatan/box 
culvert, gedung bangunan dan infrastruktur konstruksi berat 
lainnya. 
6. Dalam penyusunan De sain Rencana Anggaran Biaya (RAB), agar 
pemerintah Desa memaksimalkan peran kader pemberdayaan 
masyarakat Desa yang didampingi oleh Pendamping Desa di setiap 
Kecamatan dan/atau Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat 
(TAPM) yang berlatar belakang Pendidikan Te knik Sipil/Teknik 
Bangunan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 
Desa Kabupaten Majene. 
7. Pelaksanaan pengimputan Rincian Anggaran Biaya (RAB) kedalam 
aplikasi Siskeudes dapat dilakukan setelah penetapan APB Desa 
Tahun 2022. 
8. Penetapan Honorarium P KPKD dan PPKD serta unsur Staf Desa : 
a. Honorarium PKPKD 
1. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan 
keuangan Desa berhak menerima honorarium setiap 
bulannya yang dianggarkan melalui APBDes dengan sumber 
Alokasi Dana Desa. 
2. Besaran nilai honorarium PKPK D berdasarkan kemampuan 
anggaran, pertimbangan beban kerja, resiko pekerjaan dan 
tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
masing -masing. 
3. Honorarium PKPKD sebagaimana dimaksud pada huruf (1), 
sebesar Rp. 500.000, -/bulan. 
b. Honorarium PPKD 
1. Sekretari s Desa selaku Koordinator PPKD berhak menerima 
honorarium setiap bulannya yang dianggarkan melalui 
APBDes dengan sumber Alokasi Dana Desa. 
2. Kaur dan Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran berhak 
meneri