Apa yang diatur dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 43 Tahun 2014 pada Pasal 19?
Berdasarkan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 43 Tahun 2014 tentang , BAB VI - PERTANGGUNGJAWABAN, Pasal 19 menyebutkan bahwa:

Ketua TP PKK dan Ketua Posyandu yang mendapatkan 
bantuan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana 
sebagaimana tereantum dalam Reneana Penggunaan Dana. 
Pelaksana kegiatan bertan ggung jawab dalam menyalurkan 
bantuan kepada ketua TP PKK desa dan ketua posyandu. 
Sekretaris Desa bertanggung jawab untuk menghimpun 
seluruh dokumen penyaluran bantuan. 
Kuwu berkewajiban membuat laporan pertan ggungjawaban 
pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa 
yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat. 
66IMRONttdBUPATICIREBON,Ditetapk andiSumber
pada tan ggal19April2022BAB VII
PENGAWASAN DAN P EMBINAAN
Pasal-20
Pengawasanpengelolaankeuang andesa dilaksanakan oleh
Inspektorat, camat, Badan Pe rmusyawaratan Desa (BPD) ,
dan masyarak at sesuai ketentu anperundang-undangan.
Dalam rangka pembinaan, ca mat melakukan fasilitasi
pelaksanaan bantuan keuanga n kepadapemerintah desa.
Camat melaporkan pelaksana anpemberian bantuan
keuangan kepada pemerintah desa kepada Bupatimelalui
KepalaDinasPemberd ayaanMasyarakatdan Desa.