Apa saja yang diatur dalam Pasal 2 PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 124/PMK.05/2022 Tahun 2005?
Ketentuan dalam PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 124/PMK.05/2022 Tahun 2005 tentang TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PERKERETAAPIAN, Pasal 2 menetapkan:

huruf a terdiri atas: 
a. tarif layanan seleksi penerimaan taruna; 
b. tarif layanan pendidikan dan pelatihan 
pembentukan; 
c. tarif layanan pendidikan dan pelatihan teknis; 
d. tarif layanan pendukung akademik; dan 
e. tarif layanan akademik lainnya. 
(2) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
(3) Dalam hal terdapat alokasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara untuk layanan akademik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), biaya layanan akademik 
ditanggung oleh Badan Layanan Umum Politeknik 
Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian 
Perhubungan. 
(4) Penetapan tarif layanan akademik sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) mempertimbangkan paling 
sedikit meliputi daya beli, minat, jumlah taruna atau 
peserta didik, kebutuhan operasional, kurikulum, 
akreditasi, tahun angkatan, dan/ atau tarif kompetitor. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif dan tata 
cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) diatur oleh Direktur Badan Layanan 
Umum Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun 
pada Kementerian Perhubungan.