Apa bunyi lengkap Pasal  18 dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 25 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 25 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, pada BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  18 dinyatakan:

(1) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi. 
(2) Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 
Bidang Keluarga Berencana lingkup jaminan pelayanan 
Keluarga Berencana . 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad a 
ayat ( 2), Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga 
Berencana menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan lingkup jaminan pelayanan 
Keluarga Berencana ; 
b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup jaminan pelayanan 
Keluarga Berencana ; 
c. pelaksanaan evalua si dan pelaporan lingkup jaminan 
pelayanan Keluarga Berencana ; 
d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup jaminan 
pelayanan Keluarga Berencana ; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian … 
32 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 (4) Uraian tugas K epala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga 
Berencana adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan 
kinerja lingkup Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga 
Berencana; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah k ebijakan umum Dinas agar 
tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 
c. menyusun bahan kebijakan Jaminan Pelayanan Keluarga 
Berencana; 
d. melaksanakan jaminan pelayanan Keluarga Berencana 
bagi klinik swasta , pemerintah dan Keluarga Berencana 
bergerak ; 
e. melaksanakan Peningkatan Kesertaan Penggunaan 
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); 
f. melaksankan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi 
Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP; 
g. melaksanakan Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta 
KB; 
h. memeriksa dan memaraf k onsep naskah dinas sesuai 
dengan kewenangannya; 
i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban 
kepada atasan; dan 
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Paragraf 3 
Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga 
Berencana