Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 31 Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 31 Tahun 2022 tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan; 
1. Daerah adalah Kota Blitar. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar. 
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Walikota adalah Walikota 
Blitar. 
4. Walikota adalah Walikota Blitar. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar 
6. Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD adalah 
Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan peraturan daerah. 
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 
yang bekerja pada instansi pemerintah. 
7 
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur 
Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah 
pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri 
Sipil tahap pertam a. 
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat 
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 
yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu 
dalam rangka melaksanakan tu gas pemerin tahan 
12. Pegawai Bukan Dari Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Non Pegawai 
Aparatur Sipil Negara adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu 
tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan 
yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan 
kebutuhan dan kemampuan organisasi 
13. Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah sistem yang 
diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja 
perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas 
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 
Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya. 
14. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk 
uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan 
dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau 
peraturan perundang-undangan. 
15. Gaji Ketiga Belas adalah Pemberian dari Pemerintah kepada Aparatur 
Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai 
wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan 
memperhatikan kemampuan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur 
Negara, Perrsiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 
2022. 
16. Hari Raya adalah hari raya !du! Fitri. 
17. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada 
karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji. 
b 
8 
18. Tunjangan Hari Raya adalah Pemberian dari Pemerintah kepada Aparatur 
Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai 
wujud pengbargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan 
memperhatikan kemampuan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur 
Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 
2021 
19. Cuti Pegawai Negeri Sipil adalah keadaan tidak masuk kerja yang 
diizinkan dalam jangka waktu tertentu, yang terdiri atas cuti tahunan, 
cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti 
bersama, dan cuti di luar tanggungan negara. 
20. Pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan anggaran pada Satuan Kerja perangkat daerah 
atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna APBD. 
21. Kuasa pengguna anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya 
disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 
perangkat daerah 
22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertan ggung jawab atas 
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan 
permintaan pembayaran 
23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen 
yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk 
mencairkan dana yang bersumber dari Daftar lsian Pelaksanaan 
Anggaran/ DPA atau dokumen lain yang dipersamakan; 
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
atau PPKD selaku Bendahara Umum Daerah/ BUD untuk pelaksanaan 
pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM 
9