Jelaskan isi kandungan Pasal 25 dari PERATURAN BANK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2022.
Sesuai dengan PERATURAN BANK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 23/13/PBI/2021, ketentuan pada BAB VIII - A, Pasal 25 berbunyi:

(1) Bank Indonesia dapat mengecualikan pengenaan 
sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
terhadap Bank dengan kondisi tertentu. 
(2) Pengecualian pengenaan sanksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan 
permohonan yang disampaikan oleh Bank kepada 
Bank Indonesia . 
(3) Dalam memberikan pengecualian pengenaan sanksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia 
mempertimbangkan rekomendasi dari OJK. 
 
Pasal II 
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 15 - 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 22 Februari 2022 
 
GUBERNUR BANK INDONESIA, 
 
 TTD 
 
PERRY WARJIYO 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 24 Februari 2022 
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 TTD 
 
YASONNA H. LAOLY 
 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 53 
 
 
 
 
 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN BANK INDONESIA 
NOMOR 24/ 3 /PBI/2022 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 23/13/PBI/2021 
TENTANG RASIO PEMBIAYAAN INKLUSIF MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK 
UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH 
 
I. UMUM 
Sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses 
Pembiayaan Inklusif oleh perbankan , Bank Indonesia telah menerbitkan 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio 
Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank 
Umum Syariah , dan Unit Usaha Syariah pada tanggal 31 Agustus 2021. 
Peraturan Bank Indonesia ini merupakan salah sa tu upaya Bank Indonesia 
meningkatkan inklusi ekonomi dan membuka akses keuangan serta 
memperkuat peran UMKM, dengan opsi yang lebih luas bagi perbankan 
untuk berpartisipasi dalam pembiayaan kepada UMKM dan/atau PBR 
melalui perluasan cakupan pembiayaan meli puti pembiayaan secara 
langsung dan rantai pasok, perluasan mitra Bank untuk penyaluran 
pembiayaan secara tidak langsung, dan perluasan opsi pembiayaan melalui 
surat berharga. Hal ini didasari dengan pertimbangan bahwa UMKM 
memiliki kontribusi tinggi terha dap perekonomian dan penyerapan tenaga 
kerja yang besar sehingga perlu didorong untuk berkembang salah satunya 
melalui peningkatan akses pembiayaan perbankan. Di sisi lain, PBR yang 
umumnya memiliki akses keuangan terbatas juga perlu diberdayakan untuk 
dapat meningkatkan produktivitasnya sehingga ke depan dapat semakin 
berkembang untuk mendukung aktivitas perekonomian . 
- 2 - 
 
Dalam perkembangannya, Bank Indonesia memandang bahwa 
kemampuan Bank dalam memenuhi RPIM sangat ditentukan oleh keahlian 
dan model bisnis Bank dalam Pembiayaan Inklusif . Oleh karena itu, untuk 
mendorong perbankan berkontribusi secara optimal dalam pemenuhan 
RPIM , Bank Indonesia menetapkan bahwa setiap Bank wajib berkontribusi 
dalam pemenuhan RPIM , namun penetapan besaran kewajiban RPIM 
dilakukan berdasarkan penilaian mandiri ( self assessment ) yang disesuaikan 
dengan keahlian dan model bisnis masing -masing Bank dengan tetap 
memperhatikan prinsip kehati -hatian dan manajemen risiko . 
Selanjutnya, memperhatikan hal -hal tersebut di atas, perlu dilakukan 
penyempurnaan ketentuan mengenai RPIM untuk mendorong pemenuhan 
RPIM oleh perbankan secara lebih optimal . Penyempurnaan ketentuan 
dimaksud meliputi penetapan besaran kewajiban pemenuhan RPIM , 
penyesuaian Pembiayaan Inklusif , sumber data, publikasi, kewajiban 
pemenuhan Giro RPIM, dan sanksi . 
Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pemb iayaan Inklusif 
Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan 
Unit Usaha Syariah. 
 
II. PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal I 
Angka 1