Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 32 Tahun 2022?
Substansi PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 32 Tahun 2022 tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon. 
2. Pemerin tahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupa ti dan 
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah . 
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Presiden yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara 
dan penyelenggara Pemerin tahan Daerah un tuk 
melindungi , melayani , memberdayakan, dan 
menye jahterakan masyarakat . 
Badan pada Subbagian 6. Bupati adalah Bupati Cirebon. 
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Cirebon. 
8. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah. 
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah secara ex-officio dijabat oleh 
Sekretaris Daerah. 
10. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah pada Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah yang bertugas 
memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan 
dalam penanggulangan bencana yang terdiri dari 
lembaga/instansi pemerintah daerah dan unsur 
masyarakat profesional. 
11. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana pada Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah yang bertugas 
melaksanakan penanggulangan secara terintegrasi 
meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca 
bencana. 
12. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah. 
13. Sekretariat Pelaksana adalah Sekretariat Pelaksana 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 
14. Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah. 
15. Subbagian adalah 
Penanggulangan Bencana Daerah. 
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok 
Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan 
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya 
dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi. 
17. Kelompok Substansi adal ah pengelo mpokan tugas dan 
fungsi pada unit kerja yang dilaksanakan oleh Pejabat 
Fungsional dan Pejabat Pelaksana. 
18. Sub Koordina tor adalah Pejabat Fungsional Ahli Muda 
yang diberikan tugas memi mpin kelompok substansi 
sesu ai dengan pengelom pokan tugas dan fungsi bidang 
tugasnya. 
19. Benc ana adal ah peristiwa a tau rangk aian peristi wa 
yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh 
faktor alam dan/ a tau faktor non alam maupun faktor 
manusia, kerusakan lingkungan, keru gian harta benda 
dan dampak psikologis. 
20. Pencegahan bencana adalah serangk aian kegiatan yang 
dilakukan sebag ai upaya untuk menghilangkan 
dan/ atau mengurangi ancaman bencana. 
21. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui 
pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat 
guna dan berdaya guna . 
22. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan 
pemberian peringatan sesegera mungkin kepada 
masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana 
pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. 
23. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi 
risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik 
maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 
menghadapi ancaman bencana. 
24. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan 
yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian 
bencana untuk menangani dampak buruk yang 
ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan 
evakuasi korban, hart a benda, pemenuhan kebutuhan 
dasar , perlindungan , pengurusan pengungsi , 
penyel amatan serta pemuli han prasarana dan sarana. 
25. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemu lihan semua 
aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai 
tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana 
dengan sasaran utama untuk normalisasi atau 
berjalann ya secara wajar semua aspek peme rintahan 
dan kehidupan masyar akat pada wilayah pasca 
bencana . 
26. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua 
prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah 
pascabencana baik pada tingkat peme rintahan 
mau pun mas yarakat dengan sasaran utama tumb uh 
dan berkembangnya kegiatan perek onomian, sosial dan 
budaya , tegaknya hukum dan ketertiban, dan 
bang kitnya peran serta masyar akat dalam segala aspek 
kehidupan mas yarakat pada wilayah pasca bencana . 
27. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau 
peristiwa yang bisa menimbulkan bencana . 
28. Pemulihan adalah serangk aian kegiatan untuk 
mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan 
hidup yang terkena bencana dengan mem fungsikan 
kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan 
melaku kan upaya rehabilitasi. 
29. Pencegahan bencana adalah serangkai an kegiatan yang 
dilakukan untuk men gurangi atau menghilang kan risiko 
bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencan a 
maupun keren tanan pihak yang terancam bencana. 
30. Risiko bencana adalah potensi keru gian yang 
ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan 
kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, 
luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, 
mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan 
gangguan kegiatan masyarakat.