Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 12 PERATURAN BUPATI BLORA Nomor 25 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BLORA Nomor 25 Tahun 2022 tentang SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU “GESANG ” UNTUK PENANGANAN, pada BAB V - KELEMBAGAAN, Pasal 12 menjelaskan:

(1) Puskesos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b 
merupakan kelembagaan pelayanan SLRT di tingkat 
Desa/Kelurahan . 
(2) Puskesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. tenaga pengelola; dan 
b. tenaga pelaksana. 
(3) Tenaga Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a terdiri dari: 
a. Penanggung jawab Puskesos, yaitu Kepala Desa/Lurah; 
dan 
b. Koordinator Puskesos, yaitu unsur perangkat Desa yang 
menyelenggarakan urusan sosial /unsur Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) di Kelurahan yang menyelenggarakan urusan 
sosial . 
 
(4) Tenaga Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b , terdiri dari: 
a. bagian informasi dan registrasi (front office ) yang 
bertanggung jawab melakukan registrasi dan menerima 
keluhan, diutamakan dari unsur PSKS ; 
b. bagian layanan dan rujukan (back office ) 
bertanggungjawab terhadap layanan, rujukan dan 
penanganan keluhan di bidang pendidikan, kesehatan, 
sosial, dan lainnya , diutamakan dari unsur PSKS . 
(5) Tugas dan tanggung jawab Puskesos sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk 
kegiatan Puskesos; 
b. mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran DTKS 
tingkat Desa/kelurahan; 
c. mencatat keluhan PPKS ke dalam sistem aplikasi 
Puskesos yang terhubung dengan SLRT di tingkat 
Daerah ; 
 
 
12 
 d. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan 
penduduk miskin dan rentan sesuai kapasitas 
Puskesos; 
e. memberikan rujukan atas keluhan PPKS kepada 
pengelola program/layanan sosial di Desa/kelurahan 
atau di Daerah melalui SLRT; dan 
f. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan 
lembaga nonpemerintah, termasuk dunia usaha, di 
Desa/kelurahan.