Menurut KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA Nomor 20 Tahun 2004, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA Nomor 20 Tahun 2004 tentang PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMER AN DAGANG, pada , menyatakan:

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kota Tasikmalaya;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom Lain 
sebagai Badan Ekse kutif Daerah; 
3.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya;
4.Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya; 
6.Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Tasikmalaya;
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 
Tasikmalaya;
8.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya;
9.Pameran Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, 
memperkenalkan dan atau menyebarluaskan informasi memperjual belikan hasil 
produksi barang dan atau jasa serta di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu 
kepada masyarakat untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar dan mencari 
hubungan dagang.
10.Konvensi dan atau Seminar Dagang adalah pertemuan sekelompok orang untuk 
membahas permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pameran dagang.
11.Penyelenggara Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang selanjutnya 
disebut Penyelenggara adalah Perusahaan Perorangan, Badan Usaha, Perwakilan 
Perusahaan Perdagangan Asing dan atau instansi Pemerintah baik pusat maupun 
daerah yang menyelenggarakan dan mengelola kegiatan pameran dagang, konvensi 
dan atau seminar dagang.
12.Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Lokal adalah pameran 
dagang, konvensi dan atau seminar dagang yang diikuti peserta dan atau 
barang/jasa dari satu atau beberapa Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi.
13.Asosiasi adalah Wadah Penyelenggara yang didirikan secara sah dan terdaftar di 
Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan atau Pemerintah Propinsi dan atau 
Kabupaten/Kota serta terdaftar sebagai anggota Kamar Dagang dan Industri atau 
Kamar Dagang dan Industri Daerah.
14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat 
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.