Jelaskan isi kandungan Pasal 10 dari PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 133/PMK.01/2022 Tahun 1945.
Sesuai dengan PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 133/PMK.01/2022 Tahun 1945 tentang TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, ketentuan pada BAB II - PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, Pasal 10 berbunyi:

(1) Investasi TIK yang telah ditetapkan dapat dikelola melalui 
proyek TIK. 
(2) Proyek TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. proyek TIK strategis; dan 
b. proyek TIK lain yang memiliki level risiko sedang, 
tinggi, dan sangat tinggi sebagaimana diatur dalam 
ketentuan mengenai manajemen risiko di lingkungan 
Kementerian Keuangan. 
(3) Proyek TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola 
dengan mengacu pada ketentuan mengenai manajemen 
proyek TIK Kementerian Keuangan. 
(4) Proyek TIK strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a merupakan proyek TIK yang memenuhi kriteria 
sebagai berikut: 
a. memiliki keterkaitan dengan, di antaranya: 
1. Strategi TIK tingkat Kementerian Keuangan; 
2. rencana strategis Kementerian Keuangan; 
3. rencana strategis unit; 
4. inisiatif strategis; dan/ atau 
5. rencana strategis tingkat nasional yang 
tercantum dalam rencana kerja pemerintah dan 
peraturan perundang-undangan terkait, di 
antaranya mengenai sistem pemerintahan 
berbasis elektronik dan satu data Indonesia; 
b. mendukung kelangsungan berjalannya proses bisnis 
utama Kementerian Keuangan; 
c. memiliki keterkaitan dengan proses bisnis lain pada 
Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan; atau 
jdih.kemenkeu.go.id
- 9 -
d. dinyatakan sebagai proyek TIK strategis oleh Menteri 
Keuangan atau komite pengarah TIK Kementerian 
Keuangan. 
(5) Implementasi dan pemantauan kemajuan proyek TIK 
strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dilaksanakan oleh setiap Unit TIK Eselon I dan Unit TIK 
Non Eselon yang dikoordinasikan oleh Unit TIK Pusat. 
(6) Implementasi dan pemantauan kemajuan proyek TIK lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
dilaksanakan oleh setiap Unit TIK di Lingkungan 
Kementerian Keuangan selaku pemilik proyek. 
Bagian Kelima 
Manajemen Risiko Teknologi Informasi dan Komunikasi