Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 1 Tahun 2022, apa isi dari Pasal 23?
Pasal Pasal 23 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 1 Tahun 2022 tentang SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN, pada BAB VII - KETENTUAN PENUTUP, menyatakan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangka Selatan. 
 
 
 Ditetapkan di Toboali 
 pada tanggal 20 Januari 2022 
 BUPATI BANGKA SELATAN , 
 
 dto. 
 RIZA HERDAVID 
 
Diundangkan di Toboali 
pada tanggal 20 Januari 2022 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 
 KABUPATEN BANGKA SELATAN, 
 
 dto. 
 HARIS SETIAWAN 
 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 20 22 NOMOR 1 
 
NOMOR REGISTER PERATURAN D AERAH KABUP ATEN BANGKA SELATAN 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (1.1/2022 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENJELASAN 
ATAS 
RANCANGAN 
PERA TURAN DAER AH 
KABUPA TEN BANGKA SELATAN 
NOMOR 1 TAHUN 2022 
TENTANG 
SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR M ISKIN 
DAN OR ANG TIDAK MAMPU 
 
I. UMUM 
Masalah kemiskinan bersifat multidimensi dan multisektor dengan 
beragam karakteristiknya dan merupakan kondisi yang har us segera diatasi 
untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupa n manusia 
bermartabat. Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan bagi 
warga miskin, perlu dilakukan langkah koordinasi secara terpadu l intas 
pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan 
penanggulangan kemiskinan. 
Banyak kasus keluarga miskin dan rentan miskin tidak menerima 
layanan perlindungan sosial secara komprehensif walaupun layak menjadi 
penerima bantuan. Pelayanan dan penanganan masalah sosial yang belum 
optimal bersumber dari cara pemahaman dalam mengatasi masalah sosial 
yang mengabaikan keterpaduan dalam proses penangannya. 
Penanganan masalah sosial yang dilakukan berdasarkan paradigma 
pelayanan sektoral saat ini belum terarah kepada sasaran pelayanan 
dan tidak dilaks anakan secara berkelanjutan. Masih banyak program 
pelayanan sektoral yang masih berjalan sendiri -sendiri sesuai dengan 
bidang tugas pokok dan fungsi masin g-masing lembaga/institusi. Undang -
Undang Nomor 11 Tahun 2 009 telah mengamanatkan bahwa 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah 
baik pusat maupun daerah serta masyarakat selain harus terarah dan 
berkelanjutan, juga harus terpadu. 
Dalam rangka memberikan pedoman penanganan Fakir Miskin dan 
Orang Tidak Mampu sebagai pelaksanaan implementasi program 
perlindungan sosial dan layanan dasar yang harus dilaksanakan secara 
terarah terpadu dan berkel anjuta n, Pemerintah Daerah dengan 
perse tujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepakat 
menetapkan Peraturan Daerah tentang S istem Layanan Ru jukan Terpadu 
untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak M ampu sebagai dasar 
dan landasan hukum pelaksanaan penanganan Fakir Miskin dan Orang 
Tidak Mampu dalam kerangka perlindungan dan kesejahteraan sosial di 
Kabupaten . 
 
II. PASAL DEMI PASAL