Jelaskan isi kandungan Pasal 8 dari PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021 tentang PEDOMAN KERJ ASAMA PUBLIKASI, ketentuan pada BAB IV - KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERS (MEDIA) DAN, Pasal 8 berbunyi:

huruf ameliputi :
setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum
Indonesia, yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan/atau
Yayasan dan/atau Koperasi;
badan hukum untuk penyelenggaraan usaha pers
adalah badan hukum yang secara khusus
menyelenggarakan atau menyalurkan informasi
(bentuk badan hukum untuk usaha pers tidak dapat
dicampur dengan usaha lainselain bidang pers);
perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari
Kementerian Hukum dan HAM;
perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada
wartawan dan kaiyawan Pers dalam bentuk kepemilikan
saham dan/atau pembagian laba bersih serta bentuk
kesejahteraan lainnya;
perusahaan pers wajib memberikan upah kepada
wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai
dengan upah minimum Provinsi minimal 13(tiga belas)
kalisetahun;
perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat
dan penanggungjawab secara terbuka melalui media
yang bersangkutan; khusus untuk penerbit pers
ditambah nama danalamat percetakan;
tidak menggunakan nama Lembaga Negara,
Kementerian, Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSM)
(ex. BIN, BNN, KPK, ICW, dll)dan tugas dan fungsi
lembaga atau aparat penegak hukum (contoh: BUSER,
TIPIKOR, INTERPOL, JAMPIDSUS, dll) serta tidak
menggunakan atau memplesetkan simbol-simbol
negara/ lembaga Negara/ lembaga penegak hukum
(contoh: TriBrata, Logo Dewan Pers, Logo Pembrantas
Korupsi, dll);
perusahaan pers memiliki kemampuan keuangan yang
cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara
teratur sekurang-kurangnya selama 6(enam) bulan.
perusahaan pers memiliki modal dasar sekurang-
kurangnya sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta
rupiah) atau ditentukan oleh peraturan dewan pers; dan
perusahaan pers yang sudah 6(enam) bulan berturut-
turut tidak melakukan kegiatan usaha pers secara
teratur dinyatakan bukan perusahaan pers dan kartu
pers yang dikeluarkannya tidak berlaku lagi.