Apa norma yang terkandung dalam Pasal 8 PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 79 Tahun 2022?
Substansi PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 79 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, khususnya BAB IV - PELAKSANAAN, Pasal 8, memuat:

(1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang tercantum 
dalam PKPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), 
meliputi: 
a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah; 
b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan 
oleh pemerintah pusat dalam tahap perencanaan, 
penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, 
pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah; 
c. pemeriksaan kinerja, meliputi audit kinerja dan reviu 
kinerja; 
d. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun 
pemeriksaan terpadu; 
e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 
penugasan dari Bupati dan/ atau Gubemur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat atau APIP /instansi lain dari 
pemerintah diatasnya; 
f. monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan dan 
pembangunan, meliputi evaluasi Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), reviu atas 
dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan 
pemerintah daerah, dan evaluasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); 
g. reviu atas pengelolaan keuangan; 
h. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat 
pengawasan internal pemerintah 
pemerintah , meliputi monitoring dan 
Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). dan ekstemal 
evaluasi Tindak 
(2) Pembinanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
dalam rangka menjaga akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah. 
(3) Kegiatan Pengawasan Non PK.PT seperti pemeriksaan akhir 
masa jabatan lembaga tertentu dan pemeriksaan 
khusus/kasus pengaduan masyarakat, sesuai sifatnya tidak 
dicantumkan dalam PKPT tetapi tetap dilaksanakan dan 
dianggarkan dalam APBD secara rutin setiap tahun. 
(4) Kegiatan pengawasan berdasarkan PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1), dapat dilaksanakan 
setelah dipenuhinya persyaratan administrasi sebagai 
berikut: 
a. mengajukan program kerja pengawasan/pemeriksaan 
yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksaan dan 
disetujui Pengendali Teknis serta Wakil Penanggung 
Jawab;dan 
b. penerbitan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani 
oleh Inspektur atau pejabat yang mewakili. 
(5) Kegiatan Non PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
dapat dilaksanakan setelah terbitnya Surat Perintah Tugas 
yang ditandatangani oleh lnspektur atau pejabat yang 
mewakili.