Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal  3 PERATURAN  BUPATI  BOYOLALI Nomor 2 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN  BUPATI  BOYOLALI Nomor 2 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN LINGKUP INSPEKTORAT, pada BAB  II - EVALUASI INTERN, Pasal  3 menjelaskan:

Pelaksanaan Evaluasi Intern lingkup Inspektorat
Daerah dimaksudkan agar:
Tata Kelola Inspektorat Daerah memenuhi asas-
asas umum penyelenggaraan negara, yaitu:
1. asas kepastian hukum/ketentuan, yaitu asas 
yang mengutamakan pelaksanaan tugas harus 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan, kepatutan, dan keadilan;
2. asas tertib penyelenggaraan Negara, yaitu asas 
yang menjadi landasan keteraturan, keserasian 
dan keseimbangan dal am penyelenggaraan 
negara di lingkup Inspektorat Daerah;
3. asas kepentingan umum, yaitu asas yang 
mendahulukan kepentingan umum dengan cara 
yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
4. asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka 
diri terhadap hak masyarakat untuk 
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan 
tidak diskriminatif dengan tetap 
memperhatikan perlindungan atas hak asasi 
pribadi, golongan, dan rahasia negara;
5. asas proporsionalitas, yaitu asas yang 
mengutamakan keseimbangan antara hak dan 
kewajiban;
6. asas profesionalitas, yaitu asas yang 
mengutamakan keahlian yang berlandaskan 
kode etik dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku; dan
7. asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan 
bahwa setiap Kegiatan dan hash akhir dari 
Kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan,
Program /Kegiatan di lingkup Inspektorat Daerah
dapat terlaksana secara:
1. tepat waktu, yaitu setiap Program/Kegiatan 
harus dilaksanakan sesuai jadwal waktu yang 
telah ditetapkan sesuai batas waktu 1 (satu) 
tahun anggaran;
2. tepat mutu, yaitu pelaksanaan
Program/Kegiatan harus dilaksanakan sesuai 
dengan standar operasional prosedur yang 
ditetapkan;
3. tepat administrasi.
-6-
3. tepat administrasi, yaitu setiap 
Program/Kegiatan harus dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.
4. tepat sasaran, yaitu Program/Kegiatan harus 
dilaksanakan dan diarahkan kepada objek yang 
telah ditetapkan sesuai perencanaan; dan
5. tepat manfaat, yaitu Program/Kegiatan yang 
dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang 
sebesar-besamya pada sasaran yang 
ditentukan.