Bagaimana redaksi normatif Pasal 17 dalam PERATURAN BUPATI  SAROLANGUN Nomor 6 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI  SAROLANGUN Nomor 6 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 201 7 TENTANG, Pasal 17 berbunyi:

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggot a Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bunyi 
ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan 
perumahan dan tunjangan transportasi diatur dengan 
Peraturan Bupati; 
 
 b. bahwa sehubungan dengan telah tersedianya rumah 
Negara bagi Wakil Ketua DPRD Kabupat en Sarolangun 
sehingga perlu merubah Peraturan Bupati dimaksud; 
 
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Penetapan Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Nomor 45 Tahun 201 7 tentang Tunjangan 
Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tan jung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3969); 
 
 2. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 03 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286 ); 
 
 
 3. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 20 04 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T ahun 20 04 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 
 
 
 
 
 4. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. (Lembaran Ne gara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5568); 
 
 
 5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara R epublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5 679); 
 
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 17 tentang Hak 
Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 17 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057 ); 
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 ); 
 
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 20 17 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 11067 ); 
 
 9. Peraturan Menteri Dalam Nege ri Nomor 77 Tahun 20 20 
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 20 Nomor 
1781 ); 
 
 10. Peraturan Dae rah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewa n Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 20 17 Nomor 1); 
 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 201 7 TENTANG 
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI 
PIMPINA N DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasal I 
 
ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 201 7 tentang 
Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daer ah (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun 
Tahun 201 7 Nomor 45) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: