Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 5 Tahun 2022.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 5 Tahun 2022 tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Presiden yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara 
dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 
melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
menyej ah terakan masyarakat. 
6. Bupati adalah Bupati Cirebon. 
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Cirebon. 
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan. 
9. Kepala Din as adalah Kepala Dinas Pendidikan. 
10. Sekretariat Dinas adalah Sekretariat Dinas Pendidikan. 
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan. 
12. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pendidikan. 
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan. 
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya 
disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan 
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 
penunjang tertentu. 
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok 
Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan 
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya 
dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi. 
16. Kelompok Substansi adalah pengelompokan tugas dan 
fungsi pada unit kerja yang dilaksanakan oleh Pejabat 
Fungsional dan Pejabat Pelaksana. 
1 7. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional Ahli Muda 
yang diberikan tugas memimpin kelompok substansi 
sesuai dengan pengelompokan tugas dan fungsi bidang 
tugasnya. 
18. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara. 
19. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang 
berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 
pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan 
jenis pendidikan tertentu. 
20. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang 
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 
penyelenggaraan pendidikan. 
21. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang 
berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, 
tutor, instruktur, fasilitator yang sesuai berpartisipasi 
dalam menyelenggarakan pendidikan. 
22. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang 
ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta 
didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang 
dikembangkan. 
23. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan 
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada 
jalur formal, non formal dan informal pada setiap 
jenjang dan jenis pendidikan. 
24. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang 
terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan 
dasar, dan pendidikan menengah. 
25. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar 
pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara 
terstruktur dan berjenjang yang meliputi pendidikan 
kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, 
pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan 
perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan 
keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan 
kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan 
untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. 
26. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga 
dan lingkungan. 
27. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat 
PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 
kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam 
tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 
28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan 
pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran 
serta cara yang digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 
mencapai tujuan pendidikan tertentu.