Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 13 Tahun 2008?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 13 Tahun 2008 tentang PENGELOLAAN PERIZINAN USAHA PENGGILINGAN PADI, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangk at daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintah daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Magelang. 
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang di beri kewenangan 
oleh Bupati untuk menangani perizinan. 
5. Badan adalah sekumpul an orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang 
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 7 
politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha 
tetap, dan bentuk badan lainnya. 
6. Perusahaan adalah setiap kegiatan/ usaha yang bergerak 
dibidang penggilingan padi dan dikelola oleh orang atau badan 
dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba meliputi 
perusahaan penggilingan padi menetap dan perusahaan 
penggilingan padi keliling. 
7. Penggilingan padi adalah setiap kegiatan/usaha yang dilakukan 
dengan menggunakan mesin huller dan penyosoh beras yang ditujukan untuk mengolah padi / gabah menjadi beras sosoh. 
8. Perusahaan penggilingan padi menetap adalah setiap usaha 
yang bergerak dibidang penggilingan padi secara menetap pada tempat tertentu. 
9. Perusahaan penggilingan padi keliling adalah setiap usaha yang 
bergerak dibidang penggilingan padi dengan kendaraan khusus 
beroda 4 (empat) yang digunakan untuk menempatkan peralatan 
usahanya dan dapat berpindah lokasi. 
10. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor untuk 
penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang 
menggunakannya untuk keperluan khusus atau mengangkut 
barang-barang khusus. 
11. Izin Usaha Penggilingan Padi adalah Izin untuk dapat melakukan 
kegiatan/ usaha penggilingan padi. 
12. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau 
Pejabat Pegawai Negeri Sipi l tertentu yang diberi tugas 
wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan 
penyidikan. 
 
 
 8 
13. Penyidikan tindak pidana ada lah serangkaian tindakan penyidik 
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlak u untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti y ang dengan bukti itu membuat terang 
tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya. 
14. Penyidik Pegawai Negeri Sip il adalah Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang 
yang diberi wewenang khus us oleh undang-undang untuk 
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.