Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 11 Tahun 2000?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 11 Tahun 2000 tentang TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTA AN, pada BAB I - KETENTUA N UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Pengisian Kea nggota an BPD adalah pemilihan anggota BPD secara demokratis 
melalui pemilihan secara langsung. 
2. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat. 
3. Pemerintah Daerah adalah bupati dibantu wakil bupati beserta perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan d aerah. 
4. Bupati adalah Bupati Bangka Barat. 
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepe ntingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat d esa sebagai u nsur 
penyelenggara pemerintahan d esa. 
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai tugas, 
wewenang, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya 
dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 
3 
 
8. Perangkat Desa adalah adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam 
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, 
dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang 
diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 
dari penduduk D esa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis. 
10. Dusun yang selanjutnya dis ebut Dapil adal ah wilayah P engisian Keanggota an 
BPD. 
11. Alokasi K ursi adalah penentuan jumlah kursi anggota BPD pada suatu Dapil. 
12. Panitia Pengisian Tingkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPTD adalah 
panitia yang dibentuk oleh Bupati sebagai penyelenggara d an pengawas 
Pengisian Keanggota an BPD. 
13. Panitia Pengisian Tingkat Desa yang selanjutnya disingkat PPT Desa adalah 
panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan dan 
melaksanakan Pengisian Keanggota an BPD di Desa . 
14. Kelompok Penyelenggara Pemung utan S uara yang selanjutnya disingkat KPPS 
adalah kelompok yang dibentuk PPT Desa untuk melaksanakan pemungutan 
suara di tempat pemungutan suara. 
15. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi 
persyaratan untuk menggunakan hak pilih dal am Pengisian Keanggotaan BPD. 
16. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih 
hasil pemutakhiran daftar Pemilih sementara dan daftar Pemilih tambahan. 
17. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat 
dilaksanak annya pemungutan suara. 
18. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon anggota BPD 
untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. 
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa 
adalah rencana keuangan t ahunan Pemerintahan D esa yang diba has dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah D esa dan BPD, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Desa. 
20. Hari adalah Hari kerja