Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH Nomor 29 Tahun 2019?
Substansi PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH Nomor 29 Tahun 2019 tentang PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DENGAN, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah D aerah a dalah Kepala Daerah Sebagai 
Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 
melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi 
kewenangan pemerintah daerah otonom 
 
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah . 
3. Instansi yang membidangi adalah Di nas Pendidikan 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah . 
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas 
Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah . 
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan 
yang selanjutnya disingkat KWK adalah Koordinator 
Wilayah Kecamatan Bidang pendidikan pada Dinas 
Pendidikan di wilayah Kecamatan. 
6. Badan Hu kum adalah sekumpulan orang dan/atau 
modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan 
usaha atau yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha 
Daerah dengan nama dan bentuk a papun, firma, 
kongsi, koperasi, dan pension, persekutuan, 
perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, O rganisai 
Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk 
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 
bentuk usaha tetap. 
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 
agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, Bangsa dan Negara. 
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat 
PAUD a dalah suatu u paya pembinaan yang di 
tunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 
6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian 
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan 
dan perkembangan jasmani dan rohani agar a nak 
memiliki kesiapan dalam memasuki pendiddikan lebih 
lanjut. 
9. Pendidik PAUD adalah tenaga profesional yang bertugas 
merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan 
menilai hasil pembelajaran serta melakukan 
pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak 
didik, terdiri atas guru/ pendidik, guru pendamping dan 
pengasuh. 
10. Tenaga Kependidikan PAUD adalah petugas pembinaan, 
pengembangan, pengawasan, pengelolaan, pelaksanaan 
administrasi, petugas kebersihan, dan petugas 
keamanan pada proses pendidikan di Lembaga PAUD, 
terdiri atas pemilik Pendidikan Anak Usia 
Dini, Pengawas TK, PPAI, Kepala Sekolah/pengelola, 
petugas administrasi, petugas kebersihan dan Satuan 
Pengamanan serta tenaga dengan sebutan lain yang 
bekerja pada satuan PAUD. 
11. Penyelenggara PAUD adalah pemerintah kabupaten, 
pemerintah Desa , Organisasi Kemasyarakatan, 
Yayasan/Badan Hukum dan/atau perorangan. 
12. Pengawas pendidikan anak usia dini yang selanjutnya 
disebut pengawas TK dan penilik PAUD adalah tenaga 
kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan 
pengendalian mutu dan evaluasi dampak program 
pendidikan anak usia dini (PAUD). 
13. Penyelenggara PAUD adalah orang, kelompok, badan 
atau yayasan yang menyelenggarakan program PAUD. 
14. Anak Usia Di ni adalah anak sejak janin dalam 
kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang 
dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai 
lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) 
hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) 
bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun 
15. PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan a nak 
usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman 
Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal. 
16. PAUD Non formal adalah jenis layanan pendidikan anak 
usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman 
Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD 
Sejenis (SPS). 
17. PAUD Informal adalah jenis layanan PAUD yang 
diselenggarakan dalam lingkungan keluarga. 
18. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA 
adalah salah satu bentuk layanan PAUD sebagai 
wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak 
yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu 
tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan atau 
tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh 
anaknya karena bekerja atau sebab lain. 
19. Kelompok bermain yang selanjutnya disingkat KB 
adalah salah satu layanan PAUD yang 
menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 
tiga sampai dengan empat tahun, dengan toleransi 
sampai dengan enam tahun, jika di daerah tersebut 
belum tersedia layanan TK/RA perkembangan anak agar 
memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih 
lanjut. 
20. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK 
adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang 
menyelenggarakan program pendidikan bagi anak 
berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun. 
21. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya 
disingkat RA/BA adalah salah satu bentuk layanan 
PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan 
kekhususan Agama Islam bagi anak berusia empat 
sampai dengan enam tahun secara lebih struktur. 
22. Taman Kanak-kanak Luar Biasa, yang selanjutnya 
disingkat TKLB a dalah salah satu bentuk l embaga 
PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyediakan 
program Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus 
(ABK) usia dini. 
23. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disingkat SPS 
adalah satuan-satuan PAUD selain TPA, KB, TK, dan 
RA/BA yang terintergrasikan dengan berbagai layanan 
Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ada dimasyarakat 
seperti Posyandu Plus, Bina Keluarga Balita, Taman 
Pendidikan Al Qu ran atau layanan terkait lainya. 
24. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan 
pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta 
cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan 
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada 
satuan PAUD. 
25. Penyelenggaraan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang 
selanjutanya disebut PAUD HI adalah suatu layanan 
PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan 
terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial 
 anak mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, 
perlindungan dan pendidikan dalam rangka 
mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, 
dan berakhlak mulia. 
26. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia 
Dini selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang 
kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek 
perkembangan dan pertumbuhan, mencakup a spek 
nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, 
sosial-emosional, serta seni. 
27. Standar Nasional pendidikan adalah kriteria minimal 
tentang system pendidikan di seluruh wilayah hukum 
Negara kesatuan Republik Indonesia. 
28. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut 
SPM a dalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu 
Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan 
Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara 
minimal. 
29. Gugus PAUD adalah wadah berkumpulannya para 
pendidik dan tenaga kependidikan pada level bawah 
yang bertujuan untuk meningkatkam kinerja Pembina 
pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam 
mengelola program PAUD secara professional yang 
efektif dan efesien. 
30. Pusat Kegiatan Gugus (PKG) PAUD merupakan program 
kerja gugus sebagai bengkel kerja guru-guru anggota 
Gugus, yang terdiri 3 – 8 Gugus PAUD berkedudukan di 
wilayah Kecamatan. 
31. Komite PAUD a dalah l embaga mandiri yang 
beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas 
PAUD, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. 
32. Organisasi profesi a dalah kumpulan a nggota 
masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang 
berbadan hukum dan bersifat non komersial dalam 
bidang PAUD yang terdiri dari, Hi mpunan Pendidik 
Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Ikatan Guru Taman Kanak-
Kanak Indonesia (IGTKI), Ikatan Guru Raudhatul Athfal 
(IGRA), G abungan Organisasi penyelenggarakan Taman 
Kanak-Kanak Indonesia (GO PTK), dan Farum PAUD. 
33. Organisasi Mitra adalah organisasi kemasyarakatan 
yang berkontribusi dalam pembangunan PAUD di 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai dengan bidang 
kehlian masing-masing. 
34. Bunda PA UD tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
Ibu Bupati/ibu wakil bupati, tingkat Kecamatan Ibu 
Camat, tingkat D esa Ibu Kepala D esa/Lu rah a dalah 
sebagai figur ibu yang merupakan tokoh sentral di 
setiap jenjang pemerintahan, yang dapat memotivasi 
masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk 
dapat menyebarluaskan Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD). 
35. Taman P osyandu adalah Posyandu yang ditambah 
layanan pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dan Bina 
Keluarga Balita (BKB). 
36. Tim Penggerak PKK untuk selanjutnya disingkat dengan 
TP PKK a dalah fasilitator, perencana, pelaksana, 
pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat 
pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang 
merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi 
kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.