Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 12?
Dalam PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI, BAB XII - TATA CARA PEMBINAAN, Pasal 12 mengatur sebagai berikut:

5ayat (1) dicabut,apabila:
a.pemegang izin melanggar kewajiban yang melekat
pada izin;
b.tidak melakukan perpanjangan Izin penyelenggaraan
angkutan dan perpanjangan Kartu Pengawasan
selama 2 (dua) tahun berturut -turut;
c.melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
d.tidak lulus hasil penilaian teknis.
(2)Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui pro ses peringatan tertulis sebanyak
3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
(3)Peringatan pertama paling lama 1 (satu) minggu setelah
diketahui melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
(4)Peringatan kedua diberikan dalam tenggang waktu
1 (satu) bulan dari peringatan pertama, apabila
pemegang izin masih tetap melakukan pelanggaran dan
belum melaksanakan kewajibannya .
(5)Peringatan ketiga diberi kan apabila 1 (satu) bulan
terhitung pengiriman surat peringatan k edua, pemegang
izin masih melakukan pelanggaran dan masih belum
melaksanakan kewajibannya disertai dengan surat
pembekuan sementara izin .
(6)Izin...
164
(6)Apabiladalam tenggang waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejaksurat peringatan ketiga dan pembekuan izin
sementara diberikan, dan pemegang izin masih tetap
melakukan pelanggaran sertatidak ada usaha perbaikan
maka izin dicabut.
(7)Izin dicabut tanpa melalui proses peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , apabila:
a.pemegang izin memindahtangankan i zin tanpa
persetujuan pemberi izin;
b.melakukan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan
lalu lintas yang membawa korban jiwa manusia;
c.memberikan keterangan palsu dalam proses
permohonan perizinan;
d.memiliki izin yang tidak sah;
e.pelaksanaan izin dimaksud menimb ulkan keresahan
sosial yang dapat mengancam keamanan negara;
f.kendaraan yang telah mendapatkan izin tidak lulus
hasil penilaian teknis; dan/atau
g.tidak melakukan peremajaan kendaraan.
Paragraf 8
Mobil Derek
Pasal338
(1)Izin penyelenggaraan mobil derek da pat dicabut apabila:
a.pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165;
b.dalam menyelenggarakan penderekan kendaraan
mengakibatkan kerusakan berat dan/atau kehilangan
kendaraan yang diderek paling banyak 3 (tiga) kali.
(2)Pencabutan izin dilaksanakan setelah melalui proses
peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga)kali berturut -
turut dengan tenggang waktu peringatan 1 (satu) bulan.
(3)Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah dilaksanakan dan pemegang izin tid ak
mengindahkannya, maka dilanjutkan dengan pembekuan
izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
(4)Apabila pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada
telah berakhir masa berlakunya dan pemegang
izin tidak melaksanakan perbaikan, maka izin operasi
dicabut.
Paragraf …
165
Paragraf 9
Pendidikan Sekolah Mengemudi
Pasal339
(1)Walikota dapat mencabut izin sekolah pendidikan
mengemudi apabila penyelenggara pendidikan:
a.melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal175danPasal176; dan/atau
b.tidak melaku kan kegiatan pendidikan mengemudi
dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah izin
terbit.
(2)Pencabutan izin dilakukan melalui proses peringatan
tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu
1 (satu) bulan.
(3)Izin penyelenggaraan sekolah pend idikan mengemudi
dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan apabila
penyelenggara memperoleh izin dengan cara tidak sah.
Paragraf 10
Terminal Penumpang
Pasal340
(1)Pemegang izin pengelolaan jasa fasilitas penunjang
terminal yang tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2) huruf b selama tiga
bulan,akan diberikan peringatan atau Surat Tagihan
Retribusi Daerah (STRD).
(2)Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan secara tertulis sebanyak 3 (t iga) kali dengan
tenggang waktu1 (satu) minggu.
(3)Apabila sampai peringatan ketiga Pemegang izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membayar
retribusi maka di lakukanpemutusan perjanjian
kerjasama danpencabutan izin.
Paragraf 11
Prasarana Perkeretaapian Perkotaan
Pasal341
Izin penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum
perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203ayat (2)
huruf a dan huruf b ,dicabut apabila:
a.dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diberikannya izin
penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum
perkotaan ,pemohon tidak melakukan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 33;atau
b. pemohon ...
166
b.pemohon atau penyelenggara perkeretaapian perkotaan
atau badan usaha dinyatakan pailit.
Paragraf 12
Sarana Perkeretaapian Khusus Perkotaan
Pasal342
(1)Apabila dala m waktu 1 (satu) tahun pemegang izin
pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 73,
tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota
diberikan sanksi administrasi ,berupa:
a.peringatan tertulis;
b.pembekuan persetujuan prinsip pembangunan; dan
c.pencabu tan persetujuan prinsip pembangunan.
(2)Apabila pemegang izin operasi tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 77,
Walikota sesuai kewenangannya menerapkan sanksi
administrasi, berupa:
a.peringatan tertulis;
b.pembekuan izin operasi; dan
c.pencabutan izin operasi.
Pasal343
(1)Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal342ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, dikenakan
paling banyak 2 (dua) kali berturut -turut dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
(2)Apabila p emegang izin pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342ayat (1) tidak melaksanakan
kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan
tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan
persetujuan prinsi p pembangunan.
(3)Pembekuan persetujuan prinsip pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu
30 (tiga puluh) hari kalender.
(4)Pemegang ...
167
(4)Pemegang persetujuan prinsip pembangunan yang
tidak melaksanakan kewajibann ya setelah berakhirnya
pembekuan persetujuan prinsip pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ,dikenakan sanksi administrasi
berupa pencabutan persetujuan prinsip pembangunan.
Pasal344
(1)Apabila p emegang izin ope rasi sebagaimana dimaksud
dalamPasal277tidak melaksanakan kewajibannya setelah
berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua ,
dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan
persetujuan prinsip pembangunan.
(2)Pembekuan izin operasi sebagaimana dimaksud pada
dikenakan untuk ja ngka waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender.
(3)Pemegang izin operasi yang tidak melaksanakan
kewajibannya setelah berakhirnya pembekuan izin operasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) dikenakan sanksi
administrasi berupa pencabutan izin operasi.