Jelaskan isi kandungan Pasal  18 dari PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 14 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 14 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, ketentuan pada BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  18 berbunyi:

(1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber Sosial 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. 
(2) Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber 
Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Kepala Bi dang Pemberdayaan Sosial lingkup Pemberdayaan 
Kelembagaan dan Sumber Sosial . 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 2), Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan 
Sumber Sosial menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan lingkup pemberdayaan 
kelembagaan dan sumber sosial; 
b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup pemberdayaan 
kelembagaan dan sumber sosial; 
c. pelaksanaan … 
30 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup 
pemberdayaan kelembagaan dan sumber sosial; 
d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pemberdayaan 
kelembagaan dan sumber sosial; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan 
Sumber Sosial adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan 
kinerja lingkup Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan 
Sumber Sosial ; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar 
tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 
c. menyusun bahan kebijakan lingkup pemberdayaan 
kelembagaan dan sumber sosial; 
d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi wahana 
kesejahteraan sosial berbasis masyarakat /pusat 
kesejahteraan sosial , karang taruna, dan Lembaga 
kesejahteraan sosial ; 
e. melaksanakan rehabilitasi sarana dan prasarana Taman 
Makam Pahlawan ; 
f. melaksanakan pengamanan Taman Makam Pahlawan ; 
g. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai 
dengan kewenangannya; 
h. melaksa nakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban 
kepada at asan; dan 
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Paragraf … 
 
31 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
 Paragraf 3 
Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan