Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 10 Tahun 2009?
Substansi PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 10 Tahun 2009 tentang PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik 
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 . 
 
2. Pemerintah an Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi 
daerah dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indon esia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 
3. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 
 
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daer ah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
 
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 
 
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa 
Tengah. 
 
 
 
 5 
7. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota di Provinsi Jawa Tengah . 
 
8. Jaminan Kesehatan adalah suatu sistem untuk memberik an perlindungan dan 
pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat dengan prinsip kendali mutu dan biaya. 
 
9. Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut 
Jamkesda adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan 
daerah ol eh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah di Provinsi Jawa 
Tengah dan Kabupaten / Kota. 
 
10. Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah adalah penyelenggara Jamkesda 
yang terdiri dari unsur instansi / lembaga terkait yang mempunyai tugas pokok 
dan fungsi dalam penyelenggaraan Jamkesda . 
 
11. Badan Penyelenggara Jamkesda yang selanjutnya disebut Bapel Jamkesda adalah 
badan hukum publik yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan 
program jaminan kesehatan daerah. 
 
12. Dewan Wali Amanah adalah bagian dari Bapel Jamkesda yang keanggotaannya 
terdiri dari perwakilan unsur Pemerintah Daerah , penyandang dana, peserta dan 
pemberi kerja selaku pemegang amanah penyelenggaraan Jamkesda . 
 
13. Pejabat Pengelola adalah pelaksana kebijaka n dalam penyelenggaraan Jamkesda . 
 
14. Tim Verifikasi adalah Tim yang bertugas untuk menilai administrasi klaim yang 
diajukan Pemberi Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh pelaksana verifikasi 
dengan mengajukan pada standar penilaian klaim . 
 
15. Peserta Jamkesda yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap warga 
masyarakat dan / atau anggota keluarganya yang memenuhi ketentuan untuk 
dapat iku t serta Jamkesda . 
 
16. Masyarakat miskin non kuota adalah masyarakat miskin yang belum memiliki 
jaminan pelayanan kesehatan dari Pemerintah. 
 
17. Kelompok informal adalah pekerja sektor informal non miskin yang belum 
memiliki jaminan kesehatan. 
 
18. Pemberi Pelayanan Kesehatan y ang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitasi 
pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan 
tingkat lanjutan , di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan jaringannya, 
Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit mili k Pemerintah serta 
Rumah Sakit Swasta. 
 
19. Pemberi Pelayanan Kesehatan 1 yang selanjutnya disebut PPK 1 adalah Pemberi 
Pelayanan Kesehatan tingkat dasar yaitu PUSKESMAS dan jaringannya. 
 
20. Pemberi Pelayanan Kesehatan 2 yang selanjutnya disebut PPK 2 adalah Pemberi 
Pelayanan Kesehatan Spesialistik yaitu Rumah Sakit Rujukan Tingkat Pertama 
meliputi Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D serta Rumah Sakit Swasta yang setara. 
 
 
 
 
 6 
21. Pemberi Pelayanan Kesehatan 3 yang selanjutnya disebut PPK 3 adalah Pemberi 
Pelayanan Kesehatan Spesialistik Lanjutan yaitu Rumah Sakit Rujukan Tingkat 
Lanjut meliputi Rumah Sakit Kelas B dan Kelas A serta Rumah Sakit Swasta yang 
setara . 
 
22. Sumber dana lain yang tidak mengikat adalah antara lain dari organisasi profesi, 
organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lainnya. 
 
23. Pelayanan kesehatan bersifat komprehensif adalah pelayanan kesehatan yang 
terdiri atas pelayanan Promotif ( Peningkatan Pengetahuan ), Preventif 
(Pencegahan), Kuratif (Pengobatan) dan Rehabilitatif (Pemulihan) di Kelas III . 
 
24. Implementasi Indonesia Diagnosis Related Group yang selanjutnya disebut INA -
DRG adalah suatu sistem klasifikasi kombinasi beberapa jenis penyakit dan 
prosedur/tindakan pelayanan di suatu rumah sakit dengan pembiayaan yang 
dikaitkan dengan mutu dan efektivitas pelayanan terhadap pasien. 
 
25. Paradigma sehat adalah upaya -upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif 
yang merupakan implementasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 
 
26. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang -Undang untuk 
melakukan penyidikan . 
 
27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara 
yang diatur dalam Undang -Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna 
menemukan tersangkanya. 
 
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang 
diberi wewenang khusus oleh Unda ng-Undang untuk melakukan p enyidikan 
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.