Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 22 Tahun 2018 Pasal 4?
Dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 22 Tahun 2018 tentang PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN, BAB IV - LAYANAN PUBLIK TERTENTU, Pasal 4 mengatur sebagai berikut:

terdiri atas : 
a. Pendaftaran Penanaman Modal; 
b. Izin Usaha Penanaman Modal; 
c. Izin Kantor Perwakilan; 
d. Surat Izin Usaha Perdagangan ; 
e. Tanda Daftar Perusahaan ; 
f. Tanda Daftar Gudang ; 
g. Izin Usaha Toko Swalayan; 
h. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan; 
i. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol; 
j. Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah ; 
k. Izin Perluasan Industri; 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 l. Izin Penyelenggaraan Reklame ; 
m. Izin Usaha Jasa Kontruksi ; 
n. Izin Mendirikan Bangunan ; 
o. Izin Lokasi; 
p. Izin Trayek ; 
q. Tanda Daftar Usaha Pariwisata ; 
r. Izin Penyelenggaraan Usaha Perkebunan ; 
s. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan; 
t. Izin Usaha Pengolahan Ikan; 
u. Izin Lingkungan; 
v. Izin Pembuangan Limbah Cair; 
w. Izin Penyimpanan dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun ; 
x. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing; 
y. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta; 
z. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan 
Kantor Kas Koperasi Usaha Simpan Pinjam ; 
(2) Selain melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud dal am Pasal 4 ayat (1), Pemerintah 
Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan 
kewajiban pajak daerah dari pemohon layanan tertentu.