Apa saja yang diatur dalam Pasal  1 PERATURAN  BUPATI  BOYOLALI Nomor 2 Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN  BUPATI  BOYOLALI Nomor 2 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN LINGKUP INSPEKTORAT, BAB  I - KETENTUAN UMUM, Pasal  1 menetapkan:

2.
3.
4.
5.Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah an daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom 
Bupati adalah Bupati Boyolali.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten Boyolali.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah.
Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali yang 
selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah 
Inspektorat Daerah yang merupakan unsur 
pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
Pengendalian adalah serangkaian kegiatan 
manajemen untuk mengontrol dan memastikan 
kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan 
rencana yang telah ditetapkan dengan efektif dan 
efisien, sehingga akan tercapai tujuan yang telah 
ditetapkan.6.
7.
8. Evaluasi Intern.
- 4 -
8. Evaluasi Intern adalah aktivitas analisis yang 
sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan 
pengenalan permasalahan serta pemberian solusi 
atas masalah yang ditemukan untuk tujuan 
peningkatan akuntabilitas dan kineija.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang 
dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan 
keija perangkat daerah sebagai bagian dari 
pencapaian sasaran terukur pada suatu Program 
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengesahan 
sumber daya baik yang berupa personil atau 
sumber daya manusia, barang modal termasuk 
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari 
beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, 
sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran 
dalam bentuk barang/jasa.
10. Sasaran adalah hasil yang ingin diharapkan dari 
suatu program atau keluaran yang diharapkan dari 
suatu kegiatan.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang 
berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang 
dilaksanakan oleh satuan keija perangkat daerah 
atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan 
tujuan pembangunan Daerah.
12. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan 
oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk 
mendukung pencapaian dan tujuan program dan 
kebijkan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah.