Apa saja yang diatur dalam Pasal 12 PERATURAN BUPATI MOJOKERTO Nomor 38 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI MOJOKERTO Nomor 38 Tahun 2021 tentang KEDODUKAN, SOSONAN ORGANISASI, TOGAS DAN FUNGSI SERTA, BAB Ill - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 12 menetapkan:

Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas: 
menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub 
Bidang Perekonomian; 
merancang bahan penyusunan dokumen 
perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, 
dan RKPD) dilingkup sub bidang perekonomian; 
menyusun bahan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, 
RPJMD, dan RKPD) dilingkup sub bidang 
perekonomian; 
menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan 
kepada Perangkat Daerah dilingkup sub bidang 
perekonomian; 
melakukan asistensi penyusunan Renstra Perangkat 
Daerah dan Renja Perangkat Daerah dilingkup sub 
bidang perekonomian; 
melakukan analisis Renstra Perangkat Daerah dan 
Renja Perangkat Daerah dilingkup sub bidang 
perekonomian; 
melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan 
dokumen perencanaan pembangunan Perangkat 
Daerah dilingkup sub bidang perekonomian; 
merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi 
RTRW Daerah dan RPJMD dilingkup sub bidang 
perekonomian; 
1. merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi 
kegiatan Perangkat Daerah dilingkup sub bidang 
perekonomian; 
J. menyusun rencana dukungan pelaksanaan kegiatan 
pusat untuk prioritas nasional dilingkup sub bidang 
perekonomian; 
menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi 
pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta 
kebijakan perencanaan dan penganggaran 
pembangunan ekonomi makro daerah; 
1. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun 
laporan; dan 
melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya 
Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan. 
Sub Bidang Sumber Daya Alam Alam mempunyai tugas : 
menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub 
Bidang Sumber Daya Alam; 
merancang bahan penyusunan dokumen 
perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, 
dan RKPD) dilingkup sub bidang sumber daya alam; 
menyusun bahan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, 
RPJMD, dan RKPD) dilingkup sub bidang sumber 
daya alam; 
18 
menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan 
kepada Perangkat Daerah dilingkup sub bidang 
sumber daya alam; 
melakukan asistensi penyusunan Renstra Perangkat 
Daerah dan Renja Perangkat Daerah dilingkup sub 
bidang sumber daya alam; 
melakukan analisis Renstra Perangkat Daerah dan 
Renja Perangkat Daerah dilingkup sub bidang sumber 
daya alam; 
melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan 
dokumen perencanaan pembangunan Perangkat 
Daerah dilingkup sub bidang sumber daya alam; 
merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi 
RTRW Daerah dan RPJMD dilingkup sub bidang 
sumber daya alam; 
1. merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi 
kegiatan Perangkat Daerah dilingkup sub bidang 
sumber daya alam; 
J. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat 
untuk prioritas nasional dilingkup sub bidang sumber 
daya alam; 
melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun 
laporan; dan 
1. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya 
Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan . 
Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai 
tugas: 
menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub 
Bidang lnfrastruktur dan Kewilayahan; 
merancang penyusunan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) 
dilingkup sub bidang infrastruktur dan kewilayahan; 
menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi 
pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan 
konektivitas serta kebijakan perencanaan 
pembangunan daerah secara holistik integratif untuk 
kewilayahan dan konektivitas; dari su bid 
perencanaan dan pendanaan; 
menyusun bahan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, 
RPJMD, dan RKPD) dilingkup sub bidang 
infrastruktur dan kewilayahan; 
menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan 
kepada Perangkat Daerah dilingkup sub bidang 
infrastruktur dan kewilayahan; 
melakukan asistensi penyusunan Renstra Perangkat 
Daerah dan Renja Perangkat Daerah dilingkup sub 
bidang infrastruktur dan kewilayahan; 
19 
melakukan analisis Renstra Perangkat Daerah dan 
Renja Perangkat Daerah dilingkup sub bidang 
infrastruktur dan kewilayahan; 
melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan 
dokumen perencanaan pembangunan perangkat 
daerah dilingku p sub bidang infrastruktur dan 
kewilayahan; 
merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi 
perencanaan kewilayahan pembangunan daerah 
dengan RPJMD dilingkup sub bidang infrasktur dan 
kewilayahan; 
J. merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi 
kegiatan Perangkat Daerah dilingkup sub bidang 
infrasktur dan kewilayahan; 
menyusun bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas 
dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan 
Pemerintah Provinsi di kabupaten dilingkup sub 
bidang infrasktur dan kewilayahan; 
1. melakukan dukungan pelaksanaan kegiatan 
Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk prioritas 
nasional dan regional dilingkup sub bidang infrasktur 
dan kewilayahan; 
menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi 
pelaksanaan pengembangan kewilayahan dan 
konektivitas serta kebijakan perencanaan 
pembangunan daerah secara holistik dan integratif; 
melakukan sinkronisasi kebijakan sektoral dan 
kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas 
pembangunan di daerah; 
menyusun bahan kajian kebijakan kewilayahan dan 
mengkoordinasikan penyusunan rencana tata ruang 
daerah; 
menyusun bahan pertimbangan teknis kesesuaian 
rencana tata ruang dan prioritas pembangunan 
daerah; 
melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun 
laporan; dan 
melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya 
Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan. 
Bagian Kelima 
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN