Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 21 Tahun 2009.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 21 Tahun 2009 tentang RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, pada , Pasal 3 menjelaskan:

Peraturan Bupati ini mulai b erlaku pada tanggal diundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuin ya, memerintahkan pengundangan P eraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. 
 
 
Ditetapkan di Kota Mungkid 
 pada tanggal 11 Agustus 2011 
 
BUPATI MAGELANG, 
 
 
 ttd 
 
SINGGIH SANYOTO 
 
Diundangkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 11 Agustus 2011 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG , 
 
 
 ttd 
 
 UTOYO 
 
BERITA DAERA H KABUPATEN MAGELANG TAHUN 20 11 NOMOR 984 
 LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGELANG 
 NOMOR : 21 TAHUN 20 11 
 TANGGAL : 11 Agustus 2011 
 
 
 
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MAGELANG 
 
Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik: 
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah di bidang 
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri . 
 
Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik: 
Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. 
Pemberian dukun gan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan 
lingkup tugasnya. 
Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. 
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 
 
Nama Jabatan : KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
 
Tugas : Memimpin penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
spesifik daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik 
dalam negeri . 
 
Rincian : 1) Mempelajari peraturan perundang -undangan, 
kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman 
pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan 
tugasnya. 
Menyusun kebijakan penyelenggaraan urusan dan 
kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan 
politik dalam negeri . 
Menetapkan rencana strategis jangka panjang, 
menengah maupun jangka pendek. 
Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman 
teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam 
negeri . 
Membina dan menyelenggarakan pengawasan teknis 
di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri . 
Mengendalikan dan mengawasi perizinan, 
rekomendasi dan pelayanan umum di bidang 
kesatu an bangsa dan politik dalam negeri . 
Menge valuasi dan melaporkan penyelenggaraan 
urusan dan kewenangan daerah di bidang kesatuan 
bangsa dan politik dalam ne geri. 
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya . 
 
 
 
 
 Nama Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 
 
Tugas : Melaksanakan tugas di bidan g kesekretariatan yang 
meliputi penyusunan program, penyelenggaraan urusan 
ketatausahaan, dan penyelenggaraan urusan keuangan 
dan perlengkapan. 
 
Rincian : 1) Mempelajari peraturan p erundang -undangan, 
kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman 
pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan 
tugasnya. 
Menyusun rencana program dan anggaran. 
Melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, 
hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat . 
Melaksanakan urusan perbendaharaan, akuntansi, 
verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan 
perlengkapan. 
Melaksanakan monitoring, pengendalian, 
pengawasa n dan evaluasi kegiatan kesekretariatan. 
Menyusun bahan laporan kegiatan kesekretariatan. 
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
 
 
 
Nama Jabatan : KEPALA SEKSI BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN 
KEBANGSAAN 
 
Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa 
dan Politik di bidang ketahanan ideologi negara, 
wawasan kebangsaan, bela negara, nilai -nilai sejarah 
kebangsaan dan penghargaan kebangsaan . 
 
Rincian : 1) Mempelajari peraturan perundang -undangan, 
kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman 
pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan 
tugasnya. 
Memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur 
Kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama 
intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga 
kerja, penanganan konflik pemerintahan, 
penanganan konflik sosial , pengawasan orang 
asing dan lembaga. 
Melaksan akan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan 
di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan 
kebangsaan, bela negara, nilai -nilai sejarah 
kebang saan dan penghargaan kebangsaan . 
Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan 
penyelenggaraan pemerintahan (bimb ingan, 
supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, 
pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di 
bidang ketahanan ideologi negara, wawasan 
kebangsaan, bela negara, nilai -nilai sejarah 
kebangsaan dan penghargaan kebangsaan. 
Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan di bidang ketahanan ideologi negara, 
wawasan kebangsaan, bela negara, nilai -nilai 
sejarah kebangsaan dan pengh argaan kebangsaan. 
Memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur 
Kesbangpol di bidang ketah anan ideologi negara, 
wawasan kebangsaan, bela negara, nilai -nilai 
sejarah kebangsaan dan peng hargaan kebangsaan . 
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nama Jabatan : KEPALA SEKSI POLITIK DAN KEWASPADAAN 
NASIONAL 
 
Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa 
dan Politik di bidang sistem dan implementasi politik, 
kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai 
politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, 
pilpres, dan pilkada . 
 
Rincian : 1) Mempelajari peraturan perundang -undangan, 
kebijakan teknis, pedom an teknis maupun pedoman 
pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan 
tugasnya. 
Melaksanakan koordinasi penetapan kebijakan 
teknis (merujuk pada kebijakan umum nasional) di 
bidang sistem dan implementasi politik, 
kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan 
partai politik, budaya dan pendidikan politik, 
fasilitasi pemilu, pilpres, dan pilkada. 
Melaksanakan faslitasi dan pelaksanaan kegiatan di 
bidang sistem dan implementa si politik, 
kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan 
partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, 
pilpres, dan pilkada. 
Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan 
penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, 
supervisi dan konsultasi, pe rencanaan, penelitian, 
pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di 
bidang sistem dan implementasi politik, 
kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan 
partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, 
pilpres, dan pilkada. 
Melaksanakan pengawasan p enyelenggaraan 
pemerintahan bidang kesbangpol dan sistem dan 
implementasi politik, kelembagaan politik 
pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya 
dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres, dan 
pilkada. 
Memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur 
Kesbangpol di bidang sistem dan implementasi 
politik, kelembagaan politik pemerintahan, 
kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan 
politik, pemilu, pilpres, dan pilkada. 
Melaksanakan koordinasi penetapan kebijakan 
teknis (merujuk pada ke bijakan umum nasional) di 
bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina 
masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, 
penanganan konflik pemerintahan, penanganan 
konflik. 
Melaksanakan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan 
di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan 
kebangsaan, bela negara, nilai -nilai sejarah 
kebangsaan dan penghargaan kebangsaan. 
Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan 
penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, 
supervisi dan konsultasi, perencanaan, pen elitian, 
pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di 
bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina 
masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, 
penanganan konflik pemerintahan, penanganan 
konflik , pengawasan orang asing dan lembaga 
asing. 
Melaksanakan pe ngawasan penyelenggaraan 
pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, 
kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan 
dan tenaga kerja, penanganan konflik 
pemerintahan, penanganan konflik , pengawasan 
orang asing, penetapan kebijakan teknis (merujuk 
pada kebijakan umum nasional) di bidang 
ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, 
bela negara, nilai -nilai sejarah kebangsaan dan 
penghargaan kebangsaan . 
Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan 
penyelen ggaraan pemerintahan (bimbingan, 
supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, 
pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di 
bidang ketahanan seni budaya, agama dan 
kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, 
organisasi kemasyarakatan dan penanganan 
masalah sosial kemasyarakatan. 
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nama Jabatan : KEPALA SEKSI KETAHANAN SENI, BUDAYA, 
AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI 
 
Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa 
dan Politik di bidang ketahanan seni budaya, agama 
dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, 
organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah 
sosial kemasyarakatan. 
 
Rincian : 1) Mempelajari peraturan perundang -undangan, 
kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman 
pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan 
tugasnya. 
Melaksanakan koordinasi penetapan kebijakan 
teknis (merujuk pada kebijakan umum nasional) di 
bidang ketahanan seni budaya, agama dan 
kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, 
organisasi kemasyarakatan dan penanganan 
masalah sosial kemasyarakatan. 
Melaksanakan faslitasi dan pelaksanaan kegiatan di 
bidang ketahanan seni budaya, agama dan 
kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, 
organisasi kemasyarakatan dan penanganan 
masalah sosial kemasyarakatan. 
Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan 
penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, 
super visi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, 
pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di 
bidang ketahanan seni budaya, agama dan 
kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, 
organisasi kemasyarakatan dan penanganan 
masalah sosial kemasyarakatan. 
Melaksa nakan pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan di bidang ketahanan seni budaya, 
agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi 
budaya, organisasi kemasyarakatan dan 
penanganan masalah sosial kemasyarakatan. 
Memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur 
Kesbangpol di bidang ketahanan seni budaya, 
agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi 
budaya, organisasi kemasyarakatan dan 
penanganan masalah sosial kemasyarakatan. 
Melaksanakan koordinasi penetapan kebijakan 
teknis (merujuk pada kebijakan umum na sional) di 
bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan 
perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku 
masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga 
usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas 
perekonomian. 
Melaksanakan faslitasi dan pelaksanaan ke giatan di 
bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan 
perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku 
masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga 
usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas 
perekonomian. 
Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pe mbinaan 
penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, 
supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, 
pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di 
bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan 
perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku 
masyarakat, kebi jakan dan ketahanan lembaga 
usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas 
perekonomian. 
Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan di bidang ketahanan sumber daya 
alam, ketahanan perdagangan, investas i, fiskal dan 
moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan 
ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan 
ketahanan ormas perekonomian. 
Memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur 
Kesbangpol di bidang ketahanan sumber daya 
alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan 
moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan 
ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan 
ketahanan ormas perekonomian. 
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
 
 BUPATI MAGELANG, 
 
 
ttd 
 
 
SINGGIH SANYOTO