Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 8 PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 32 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 32 Tahun 2017 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA, pada BAB III - ORGANISASI, Pasal 8 menjelaskan:

Bidang Kesatuan Bangsa bertugas melaksanakan sebagian tugas 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang ideologi, 
wawasan kebangsaan, bela neg ara, karakter bangsa, pembauran 
kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan 
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan 
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat 
kepercayaan serta kewaspadaa n dini, kerjasama intelijen, pemantauan 
orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan 
perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang 
kewaspadaan dan penanganan konflik. 
Bidang Kesatuan Bangsa dalam melaksanakan tugasnya 
meny elenggarakan fungsi : 
penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, 
bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka 
 
 
8 
 tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, 
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahguna an narkotika, fasilitasi 
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta 
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, 
tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar 
negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang k ewaspadaan dan 
penanganan konflik di Daerah ; 
perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, 
bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka 
tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, 
budaya, fas ilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi 
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta 
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, 
tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar 
negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan 
penanganan konflik di Daerah ; 
pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela 
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal 
ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekono mi, sosial, 
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi 
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta 
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, 
tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar 
negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan 
penanganan konflik di Daerah ; 
pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela 
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal 
ika, sejara h kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, 
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan 
umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, 
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan 
Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta 
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan 
konflik di Daerah ; 
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, 
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter b angsa, pembauran 
kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta 
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan 
 
 
9 
 penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan 
penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama in telijen, 
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, 
kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan 
bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah .