Apa norma yang terkandung dalam Pasal 16 PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 73 Tahun 2020?
Substansi PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 73 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH, khususnya BAB IV - KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH, Pasal 16, memuat:

( 1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang 
melibatkan Bendahara dan Pegawai Negeri Bukan 
Bendahara di lingkungan Perangkat Dae rah 
dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah. 
(2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan 
pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap 
informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris 
DPRD. 
(3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Kepala 
Perangkat Daerah/Kepala SKPKD, verifikasi atas setiap 
informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris 
Daerah. 
(4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan 
Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian 
Daerah dilaksanakan oleh Bupati. 
( 5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan 
pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang 
dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian 
Daerah dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Lembaga 
Nonstruktural. 
(6) Dalam hal pegawai Aparatur Sipil Negara /Pejabat lain 
tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan/atau ayat (4) 
dikenakan sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 
Bagian Ketiga 
Pelaporan Hasil Verifikasi