Jelaskan isi kandungan Pasal 53 dari 3.Undang-Undang ..... 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Nomor 12 Tahun 1945.
Sesuai dengan 3.Undang-Undang ..... 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pernben tukan, ketentuan pada , Pasal 53 berbunyi:

Setiap orang dilar ang memanfaatk an ruan g man faat jalan sebag aimana dimaksud 
dalam Pasal 48, Pasal 49 , Pasal 50 , dan Pasal 51 yang mengakib atkan tergangguny a 
fungs i jalan. Pasal 52 Ambang pengaman jalan sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c 
berupa bid ang tanah dan/atau konstru ksi bangunan pengaman yang berada di 
antara tepi badan jalan dan bata s ruang manfaat jalan hanya diperuntukk an bagi 
pengaman an konstru ksi jalan. Pasal 51 (3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konst ruk si yang mudah dipelihar a secara 
rutin . 
(4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syar at terten tu yang ditetapkan oleh 
peny elenggar a jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran 
lingkungan. 26 
(2)Peman faatan . ( 1) izin pemanfaatan dan pengguna an bagian-bagian jalan terdiri dari : 
a ruang milikjalan; 
b. ruang manfaat jalan; dan 
c. ruang pengawasan jalan . Pasal 59 Paragraf 4 
Izin Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian Jalan a mengelu arkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu 
pandan gan be bas peng emudi dan konstruksi jalan; dan/ atau 
b. melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan ruang pengawasan 
jalan. Dalam pengawasan penggunaan ruang peng awasan jalan , penyelenggara jalan 
bersam a instansi terkait berwenang untuk : Pasal 58 (1) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan 
yang penggunaannya berada di bawah pengawasan penyele nggar a jalan . 
(2) Ruan g pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) diperuntukkan 
bagi pandan gan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta 
pengam anan fungsi jalan. 
(3) Ruan g pengawas an jalan sebagairnan a dimaksud pada ayat (1) merupakan 
ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleb lebar dan 
tinggi tertentu . 
(4) Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruan g pengawasan jalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling 
sedikit dengan ukuran sebagai berikut : 
a. jalan arteri sekund er 15 (lima belas) meter; 
b. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter; 
c. jalan lok al sekund er 3 (tiga) meter; 
d. jalan lingkungan sekund er 2 (dua} meter; dan 
e. jembatan 100 (seratus ) meter ke arah hili r dan hulu . Pasal 57 Paragraf III 
Ruang Pengawasan Jalan Bidang tanah ruang milik jalan sebagaimana dimak sud dalam Pasal 53 diku asai 
oleh peny elengg ara jalan dengan suatu hak terten tu sesuai dengan perarur an 
perundang-undan gan. Pasal 56 27 
(2)Semua . Pasal 61 
( 1) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus 
terhadap konstru ksi jalan d an jembatan harus mendapa t dispensasi dari 
penyel enggar a jalan sesuai kewenangannya. ( 1) Izin pemanfaatan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c dikeluarkan oleh instansi yang membidangi periz inan atas 
rekomendasi pen yelenggara jalan sesuai d engan kewenangannya. 
(2) Rekomendasi sebagaiman a dirnaksud pada ayat (1) dapat memuat larang an 
terhadap kegi atan tertentu yang dapa t mengganggu pandangan bebas 
pengemu di dan konstruks i jaJan atau perintah melakukan perbuatan tertentu 
guna menjamin peruntukan ruang peng awasan jalan . Pasal 60 (2) Pemanfaatan ruan g manfa at jalan dan ruan g milik jalan sebagaimana 
dimaksu d pada ayat (1) huruf a dan h uruf b meliputi bangunan yang 
ditempatkan di atas , pada , dan di bawah permukaan tanah di ruan g manfaat 
jalan dan di ruang milik jalan dengan syarat : 
a tidak mengg anggu kelancar an dan keselamatan p engguna jalan serta tidak 
membahayakan konstruk si jalan; dan 
b. sesuai dengan peratur an perundang-undangan . 
(3} Izin pemanfaatan ruan g manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaiman a 
dimaks ud pada ayat (1) huruf a dan huruf b p aling sedikit memuat hal-hal 
sebagai berikut: 
a. gambar teknis, jenis , dan dime nsi bangunan ; 
b. jangka wak tu; 
c. kewajiban memelihara dan men jaga bangunan untuk keselamatan umum 
dan menanggung risiko yang terjadi akiba t pemasangan bangunan; 
d. penu njukan lokasi dan persyaratan teknis pemanfaa tan ruang manfaat 
jalan dan ruang milik jalan berdasarkan peraturan perundang-un dangan; 
e. apabila ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diperlukan untuk 
penyelenggaraan jalan , pemegang izin yang bersangku tan wajib 
mengembalikan ruang manfaat jalan dan ruan g milik jalan seperti keadaan 
semula, atas beban biaya pemegang izin yang b ersangkutan; dan 
f. apabila pemegan g izin tidak menge mbalikan k eadaan ruang manfaat jalan 
dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada huruf c, penyelenggar a 
jalan dapat mengembalikan keadaan seperti sem ula atas biaya pemegang izin. 
(4) Izin pem anfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana 
dimak.s ud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diterbitkan oleh instansi yang 
membidangi perizinan ata.s rekomendasi penyelenggara jalan sesuai 
kewenanganny a. 28 
a.sepeda . (1) Kend araan sebag aimana dima.k sud dalam Pasal 63 ayat (1), meliputi: 
a. Kendaraan Bermotor; dan 
b. Kendaraan Tidak Bermotor. 
(2) Kendaraan Bermotor sebagaiman a dima.ks ud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan 
jenisnya m eliputi : 
a. sepeda motor; 
b. mobil penumpang ; 
c. mobil bus; 
d. mob il bararrg; dan 
e. kendara an khus us. 
(3) Kendaraan Bermotor sebagaiman a dimaksud pada ayat (2) huru f b, huruf c, dan 
huruf d, berdasarkan fungsinya meliputi : 
a. kendaraan bermo tor umum; dan 
b. kendaraan bermotor perseorangan . 
(4) Kendaraan tidak bermo tor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
berdas arkan jenisnya meliputi : Pasal 64 Paragraf 1 
Kendaraan (1) Sarana Transportasi Jalan , berupa Kendaraan. 
(2) Fasilitas penunj ang sarana Transp ortasi Jalan sebagaiman a dimaksud pada 
, meliputi : 
a. pengu jian Kenda raan Bermotor ; 
b. bengkel umum Kendaraan Bermo tor; dan 
c. Pend erekan Kendaraan Bermo tor. Pasal 63 Bagian Kelim a 
Saran a Tran sporta si J alan Pasal 62 
Ketentuan mengenai Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan diatur lebih 
lanju t dengan Peraturan Bupati. (2) Semua akibat yang ditimbu lkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap 
konstruks i jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
tanggun g jawab pemoho n dispensasi. 
(3) Perbai kan terha dap kerusak an jalan dan jemb atan sebagai akibat penggu naan 
ruang manfa at jalan sebagaiman a dimaksud pada ayat ( 1) menjadi tanggung 
jawab pemohon dispensasi. 29 
(2)Kendaraan . ( 1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan , dan kereta tempelan yang akan 
dioperasikan di Jalan umum wajib dilakukan pengujian berk ala. Pasal 68 Paragraf 2 
Pengujian Kendaraan Bermo tor (1) Setiap kendaraan bermotor untuk angku tan penumpan g umu m merupakan 
kawasan dilarang merokok. 
(2) Setiap Pengemudi, awak dan penumpang kendaraan bennotor umum yang 
sedang beropera si dilarang merokok di dalam kend araan bermotor umum. Pasal 67 (1} Untuk menjamin ketersedi aan layan an angkutan jalan umum yang memenuhi 
aspek laik Jalan dan ramah lingkungan, Pemerintah Daerah melakukan 
pemb atas an mas a pakai kendaraan bermotor umum. 
(2) Pemb atas an masa pakai kendaraan benno tor umum sebagaimana dirnak sud 
pada ayat { 1) ditetapkan melalui basil uji persyaratan teknis dan laik jalan 
kendaraan bermotor . 
(3) Pemilik Kendaraan Berrn otor Umum yang telah melamp aui batas mas a pakai 
kendar aan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat ('.2), wajib 
melakuk an perem ajaan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut menge nai persyaratan tek.nis d an tata cara pem batasan 
masa pakai kendaraan bermotor umum sebagaimana dimak sud pada ayat (2), 
diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 66 ( 1) Setiap Kendaraan Bermo tor se bagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat { 1) 
huruf a yang dibu at dan dirakit di dalam negeri atau diimpor dari luar negeri 
yang diop erasikan di Jalan harus sesuai dengan : 
a. peruntukan ; 
b. memenuh i persyaratan teknis dan layak Jalan; dan 
c. sesuai deng an kela s Jalan yang dilalui. 
(2) Setiap Kendaraan tidak bermot or sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 64 ayat { 1) 
huruf b y~g dioperasikan di jalan harus mem enuhi persyaratan keselamatan 
lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 65 a. sepeda; 
b. gero bakidari 
c. delman . 30 
(3)Pemerintah . . . .... (1) Badan usaha yang menyelenggarakan bengk el umum yang melakukan 
pengujian berkala kendaraan bennoto r, wajib mernpunyai akreditasi dari 
Pemeri ntah sebelum mendapatkan persetujuan Dina s. 
(2) Badan usah a yang menyelenggarakan ben gkel karo seri Kendaraan Bermotor 
wajib mendapatkan persetujuan Dinas. Pasal 72 Para graf 3 
Bengkel Umum Untuk Pengujian Berkal a dan Bengkel 
Karo seri Kendaraan Bermotor (1) Uji berkala Kendaraan Bermotor sebagaiman a dimaksu d dalam Pasal 69 haru s 
dilakuk an di Daerah tempat Kendaraan Bermoto r diregistra si. 
(2) Dalam keadaan tertentu uji berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada 
unit pelaksa na uji berkala Kendaraan Bermotor didaerah lain. 
(3) Umur teknis uji berkala sebagaimana dimak sud pada ayat (1) adalah 6 (enam) 
bulan . 
(4) Uji berkala sebagaimana dimak sud pada ayat (1) dikenakan retribusi. 
(5) Besaran retribusi uji berkal a sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan 
Peraturan Daerah tersendiri . 
(6) Dalam hal tertentu uji berkal a sebagaimana dimak sud pada ayat ( 1) dapat 
dilakukan dengan menggun akan uji berk ala kelilin g. Pasal 71 (1) Unit pelaksana uji berkala Kendaraan Berm otor sebagaimana dimak sud dalam