Apa yang diatur dalam 26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 29 Tahun 1945 pada Pasal 22?
Berdasarkan 26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentuk an, Pasal 22 menyebutkan bahwa:

BABV 
PELAKSANAAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING Daerah (Bappeda) 
(3) Organisasi-organisasi Perangkat Daerah terutama yang memiliki 
kegiatan intervensi pencegahan stunting di Kelurahan dan Desa 
wajib berkoordinasi d engan pemerintah Kelurahan dan Desa; 
(4) Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), adalah dimaksudkan untuk memastikan sasaran 
intervensi gizi spesifik dan sensitive sebagai upaya menjamin 
efektivitas pelaksanaan kegiatan . -14 - 
Tahap advokasi pencegahan Stunting di Kelurahan dan Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf e merupakan Bagian Keenam 
Tahap Advokasi