Jelaskan isi kandungan Pasal 10 dari Republik Indonesia Nomor 3903) , sebagaimana telah diubah Nomor 43 Tahun 2014.
Sesuai dengan Republik Indonesia Nomor 3903) , sebagaimana telah diubah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6, ketentuan pada BAB III - MEKANI SME PENY ALURAN ALO KASI DANA DESA, Pasal 10 berbunyi:

(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah 
dilakukan dengan cara pemindahbuku an dari Rekening Kas Umum 
Daerah ke Rekening Kas Desa. Pasal 9 
Penetapan Rincian Aloka si Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten 
Sarolangun Tahun Anggaran 2022 dan besaran Penghasilan Tetap dan 
Tunjangan serta rincian Bagi Hasil Pajak Daerah tercantum dalam 
Lamp iran I, Lampiran II dan Lampir an III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Alokasi Proporsional setiap Desa 
rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total 
penduduk Desa Kabupaten Sarolangun 
rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap 
total penduduk miskin Desa Kabupaten Sarolangun 
rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas 
wilayah Desa Kabupaten Sarolangun 
rasio IKG setiap Desa terhad ap IKG Desa Kabupaten 
Sarolangun 
Alokasi Proporsional Kabupaten Sarolangun Keterang an: 
AP Desa = 
21 = 
22 = 
23 = 
Z4 = 
APKab = Penghitungan Alokasi Proporsional (AP) setiap Desa sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan menggunakan 
formula sebagai berikut: 
AP Desa = {(O, 10 * Zl) + (0,25 * 22) + (0,20 * Z3) + (0,45 * Z4)} * AP Kah Pasal 7 
Rincian dana Bagi Hasil Pajak Daerah setiap Desa di Kabupaten 
Sarolangun Tahun Anggaran 2022, dialokasikan berdasarkan 
perhitungan: 
a. Alokasi Dasar dihitung sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total 
dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Sarolangun yang dibagi 
secara merata kepada setiap desa dalam Kabupaten Sarolangun. 
b. Alokasi Proporsional dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) dari total 
dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Sarolangun berdasarkan 
data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah , dan indeks 
kesulitan geografis yang bersumber dari kernenterian , dinas/instansi 
yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang statistik, dengan bobot sebagai berikut: 
1. 10% (sepuluh persen) untuk Jumlah Penduduk ; 
2. 20% (dua puluh persen} untuk Luas Wilayah; 
3. 25% (dua puluh lima persen) untuk Jumlah Penduduk Miskin; dan 
4. 45% (empat puluh lima persen) untuk Indeks Kesulitan Geografis.