Apa yang diatur dalam Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945 pada Pasal 62?
Berdasarkan Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pemb entukan, BAB III - TUJUAN PENATAAN WP - 9, Pasal 62 menyebutkan bahwa:

Aturan dasar Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf g, berupa Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang 
dengan kode C-2 sebagai berikut : 
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan , meliputi: 
1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana 
tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada 
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
mi. 
2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbat as berlaku 
untuk: 
a) T2 berupa konstruksi gedung perkantoran , konstruksi bangunan sipil 
fasilitas olahraga , perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan 
bermotor, pergudangan dan penyimpanan, aktivitas perparkiran di badan 
jalan (on street parking) , aktivitas perparkiran di luar badan jalan (off street 
parking) , aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil , 
bus, truk dan sejenisn ya, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa 
hak opsi alat rekreasi dan olahraga , aktivitas penyewaan kaset video , cd, 
vcd/d vd dan sejenisn ya, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak 
opsi barang pribadi dan rumah tangga lain yang tidak termasuk dalam 
lainn ya, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat 
transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih , 
aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi 
air, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat 
transportasi udara , aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi 
alat transportasi lainn ya, aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi 
peralatan industri kreatif , aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa 
hak opsi mesin , peralatan , dan barang berwujud lainn ya, sewa guna usaha 
tanpa hak opsi intelektual properti , bukan karya hak cipta , aktivitas 
penempatan tenaga kerja , aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu , 
penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya 
manusia , pelatihan kerja , aktivitas agen perjalanan wisata , aktivitas agen 
perjalanan ibadah umroh dan haji khusus, aktivitas agen perjalanan lainn ya, 
aktivitas biro perjalanan , jasa reservasi lainnya dan kegiatan yang berkai tan 
dengan itu, aktivitas keamanan swasta , aktivitas jasa sistem keamanan , 
aktivitas penyelidikan, aktivitas penyeclia gabungan jasa penunjang fasilitas, 
aktivitas kebersihan , aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman , aktivitas 
penyedia gabungan jasa administrasi kantor , aktivitas fotokopi , penyiapan 
dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainn ya, aktivitas call c entre, 
jasa penyelenggara pertemuan , perjalanan insentif , konvensi , pame ran, dan 
jasa penyelenggara event khusus , aktivitas , aktivitas lembaga peng elola 
informasi perkreditan , aktivitas pengepakan , aktivitas jasa penun jang usaha - 50 - 
d) jalan lingkungan 2 (dua) meter . 
3. JBB minimum 2 (dua) meter; dan 
4. JBS minimum 2 (dua) meter secara vertikal . 
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut : 
1. tempat ibadah; 
2. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda; 
3. penerangan jalan umum ; 
4. aksesbilitas difabel lahan parkir dan ruang terbuka non hijau ; 
5. sistem pemanenan air hujan/rain water harvesting (RWH); 
6. jaringan air bersih ; 
7. saluran drainase ; 
8. jaringan sanitasi ; 
9. sistem persampahan ; 
10. jaringan listrik; 
11. jaringan telekomunikasi ; 
12. hidran ; dan 
13. KAMERA PEMANTAU . .. 
lainn ya yang tidak termasuk dalam lainn ya, kegiatan administras i 
pemerintahan , administrasi pela yanan pemerintah bidang kesehatan , 
pendidikan , kebuda yaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial , dan 
kegiatan lembaga pemerintahan untuk menciptakan efisiensi produksi dan 
bisnis ; dan 
b) T3 berupa distribusi tenaga listrik , penjualan tenaga listrik , pemba ngkit, 
transmisi , distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha , 
pembangkit , transmisi , dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan 
usaha , pembangkit , distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu 
kesatuan usaha , distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan 
usaha , pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik, pengoperasian 
instalasi pemanfaatan tenaga listrik , aktivitas penunjang tenaga listrik 
lainn ya, pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan , pengadaan uap/air 
panas dan udara dingin , penampungan , penjemihan dan penyaluran air 
minum , penampungan dan penyaluran air baku , aktivitas penunjang 
treatment air, konstruksi gedung hunian rumah susun , apartemen dan 
kondominium , konstruksi gedung perbelanjaan , konstruksi gedung 
kesehatan , konstruksi gedung pendidikan , kontruksi gedung penginapan , 
konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga , konstruksi gedung lainn ya, 
jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan gedung , konstruksi 
bangunan sipil elektrikal , konstruksi bangunan sipil telekomunikasi untu k 
prasarana transportasi , konstruksi sentral telekomunikasi , 
pembuatan/pengeboran sumur air tanah , konstruksi jaringan irigasi , 
komunikasi dan limbah lainnya , konstruksi khusus bangunan sipil lainn ya 
yang tidak termasuk dalam lainn ya, reparasi mobil , reparasi dan perawatan 
sepeda motor, perdagangan besar binatang hidup , aktivitas penunjang 
angkutan darat lainn ya, dan aktivitas penatu. 
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bers yarat tertentu berlaku untuk: 
a) 81 berupa konstruksi bangunan sipil jembatan , jalan layang, fly over dan 
underpass , konstruksi jalan rel, dan konstruksi terowongan ; dan 
b) 82 berupa konstruksi gedung perkantoran dan perdagangan eceran khusus 
bahan bakar kendaraan bermotor. 
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan 
sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan 
pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut: 
1. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen) ; 
2. KLB maksimum 3 (tiga ); dan 
3. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) . 
c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut: 
1. TB maksimal 20 (dua puluh) meter ; 
2. GSB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut : 
a) jalan arteri 8 (delapan) meter ; 
b) jalan kolektor 6 (enam) meter; 
c) jalan lokal 4 (empat) meter ; dan 
d) jalan lingkungan 2 (dua) meter. 
3. JBB minimum 2 (dua) meter secara horisontal dan 3 (tiga) meter secara vertikal ; 
dan 
4. JBS minimum 3 (tiga) meter secara vertikal . 
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut : 
1. tempat ibadah ; 
2. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda; 
3. penerangan jalan um um; 
4. aksesbilitas difabel ; 
5. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau ; 
6. sistem pemanenan air hujan/ rain water harvesting (RWH) ; 
7. jaringan air bersih; 
8. saluran drainase ; 
9. jaringan sanitasi ; - 51 - . '