Apa substansi hukum dari Pasal 12 PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 32 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 32 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, khususnya BAB IV - SINKRONISASI PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN, Pasal 12, adalah:

(1) Penyusunan perencanaan responsif Gender 
menggunakan Gender Analysis Pathway yang 
merupakan salah satu alat analisis Gender 
pada sebuah kebijakan/Program/Kegiatan yang 
sudah ada atau dokumen kebijakan/Program 
/ Kegiatan yang akan disusun. 
 
(2) Penyusunan Penganggaran Responsif Gender 
merupakan penyusunan anggaran yang 
mencerminkan anggaran keseluruhan yang 
dapat menjawab kebutuhan perempuan dan 
laki-laki dan memberikan manfaat yang adil. 
 
(3) Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada 
dianggarkan paling sedikit 30% ( tiga puluh 
persen ) dari Pagu anggaran setiap OPD. 
 
(4) Langkah -langkah PPRG yaitu: 
a. melakukan analisa sesuatu yang dapat 
menggambarkan adanya isu kesenjangan 
dan upaya yang mencerminkan perbaikan 
Kesenjangan Gender yang ada; 
 
b. penyusunan GBS sebagai dasar untuk 
menilai suatu Kegiatan/subkegiatan yang 
telah mengintegrasikan hasil analisis Gender 
untuk mendapatkan anggaran; dan 
 
c. penyusunan TOR/KAK. 
 
15 Pasal 13 
 
Penyusunan Gender Analysis Pathway sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), mempunyai 
tahapan sebagai berikut: 
a. kebijakan/Program/Kegiatan yang akan di 
analisis; 
b. menyajikan data pembuka wawasan; 
c. mengenali faktor kesenjangan; 
d. mengetahui penyebab kesenjangan internal; 
e. mengetahui penyebab kesenjangan eksternal; 
f. reformulasi tujuan; 
g. rencana aksi; 
h. data dasar; dan 
i. indikator Gender.