Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2012.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daera h 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Magelang. 
4. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daer ah 
yang telah ditentukan oleh Bupati untuk menampung s eluruh 
penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar selu ruh 
pengeluaran Daerah. 
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau p emberian 
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diber ikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi a tau 
Badan. 
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan 
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi 
atau Badan. 
4 
 7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerin tah Daerah 
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi at au Badan 
yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaa tan 
ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, p rasarana, 
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepe ntingan 
umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupu n 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usah a Milik 
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, y ayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau o rganisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau peraira n 
pedalaman dan/atau laut. 
10. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, 
sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam 
tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat m anusia 
melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempa t 
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiat an sosial, 
budaya, maupun kegiatan khusus. 
11. Prasarana bangunan gedung adalah suatu perwujudan f isik 
hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan temp at 
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diata s dan / 
atau didalam tanah dan/atau air, yang tidak digunak an untuk 
tempat hunian atau tempat tinggal. 
12. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingka t IMB 
adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Dae rah kepada 
pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengu bah, 
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan g edung 
sesuai dengan persyaratan administratif dan persyar atan teknis 
yang berlaku. 
 13. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB 
adalah angka persentase perbandingan antara luas se luruh 
lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana 
tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan . 
14. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingka t KLB 
adalah angka persentase perbandingan antara luas se luruh 
lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/da erah 
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan 
rencana tata bangunan dan lingkungan. 
15. Ketinggian Bangunan adalah jarak yang diukur dari l antai dasar 
bangunan di tempat bangunan gedung tersebut didirik an 
sampai dengan titik puncak bangunan. 
16. Indeks terintegrasi atau terpadu adalah bilangan ha sil korelasi 
matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, k lasifikasi, 
dan waktu penggunaan bangunan gedung, sebagai fakto r 
pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mengh itung 
besaran retribusi. 
17. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi y ang tidak 
menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan , 
ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepent ingan 
umum secara terus-menerus. 
18. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/ke giatan 
kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat 
menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak t ermasuk 
tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pe merintah 
Pusat atau Pemerintah Daerah. 
19. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang d ari satu 
tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di 
Ruang Lalu Lintas Jalan. 
20. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diper untukkan 
bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang 
berupa Jalan dan fasilitas pendukung. 
21. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk banguna n 
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan ba gi Lalu 
Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di a tas 
permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, 
serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. 
5 
 22. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang dig erakkan 
oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraa n yang 
berjalan di atas rel. 
23. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan ya ng 
digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. 
24. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayan an jasa 
angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asa l dan 
tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap 
maupun tidak berjadwal. 
25. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang 
dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan te ratur, 
dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal. 
26. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang 
menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan o rang. 
27. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang deng an mobil 
bus dan / atau mobil penumpang umum pada jaringan t rayek. 
28. Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikan ke pada 
perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk 
menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpa ng 
dari izin trayek yang dimiliki, berlaku untuk satu kali 
perjalanan pulang pergi dan paling lama 14 (empat b elas) hari 
dan tidak dapat diperpanjang. 
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yan g menurut 
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan u ntuk 
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut a tau 
pemotong Retribusi tertentu. 
30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu y ang 
merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemer intah 
Daerah yang bersangkutan. 
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentu kan 
besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang. 
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapa n 
Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayar an 
Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besa r daripada 
Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terut ang. 33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat 
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribus i 
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 
34. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan paja k atas 
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang dia jukan 
oleh Wajib Pajak. 
35. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilak ukan 
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informas i 
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, pen ghasilan 
dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyera han 
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun lapo ran 
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode 
Tahun Pajak tersebut. 
36. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dal am hal 
dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perund ang-
undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpul kan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan 
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya . 
37. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik u ntuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi ya ng terjadi 
serta menemukan tersangkanya. 
38. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indo nesia atau 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi w ewenang 
khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidika n. 
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutn ya disebut 
PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil ter tentu dalam 
lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang k husus 
oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terha dap 
pelanggaran Peraturan Daerah.