Bagaimana redaksi normatif Pasal 32 dalam 26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 29 Tahun 1945?
Norma hukum dalam 26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentuk an, Pasal 32 berbunyi:

BAB VII 
PENGA WASAN DAN PELAPORAN HAS IL PENGAWASAN (1) Pelaporan hasil pemantauan konvergensi pencegahan stunting 
dilakukan pada setiap akhir tahun atau awal tahun berikutnya. 
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan 
beberapa hal yang akan dilaporkan Desa yaitu: 
a. keberadaan sasaran 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan 
dalam periode satu tahun antara lain: 
1. total ibu hamil; 
2. jumlah ibu hamil kekurangan energi kronik atau Risti; 
3. total anak 0-23 bulan; 
4. jumlah anak 0-23 bulan terindikasi stunting 
(pengukuran dengan tikar pertumbuhan); 
5. jumlah anak 0-23 bulan beresiko stunting (pengukuran 
dengan tikar pertumbuhan); dan 
6. jumlah anak 0-23 bulan tidak stunting (pengukuran dengan 
tikar pertumbuhan). 
b. tingkat konvergensi 1.000 {seribu) hari pertama kehidupan 
dalam penerimaan paket layanan selama setahun . 
c. hasil pengukuran tikar pertumbuhan. 
d. jumlah dana dari APB Desa untuk kegiatan pencegahan 
stunting. 
(3) Format pe laporan hasi l pemantauan konvergensi pencegahan 
stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada 
buku pendataan dan pemantauan layanan bagi sasaran rumah 
tangga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan. 
(4) Data yang sudah tercatat dalam formulir pengukuran dan 
pemantauan (form pemantauan bulanan) serta hasil analisa dalam 
formulir rekap 3 (tiga) bulanan disampaikan kepada kepala Desa 
sebagai bahan laporan dan ditembuskan kepada pihak lain yang 
relevan. 
(5) Data formulir dan hasil analisa perlu dibuatkan atau dituliskan 
kembali dalam format yang sederhana dan cukup informative untuk 
selanjutnya disebarkan atau dipasang di papan-papan informasi 
sehingga dapat dibaca dan diketahui oleh masyarakat berbagai 
pihak. Bagian Kedelapan 
Pelaporan Hasil Pemantauan