Bagaimana redaksi normatif Pasal 2 dalam NOMOR O I TAHUN 2022 Nomor 29 Tahun 1959?
Norma hukum dalam NOMOR O I TAHUN 2022 Nomor 29 Tahun 1959 tentang , Pasal 2 berbunyi:

13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa 
meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul , kewenangan 
lokal berskala desa , kewenangan yang ditugaskan oleh 
Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi , atau Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan 
oleh Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi , atau Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
14. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang 
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau 
prakarsa mas yarakat Desa sesuai dengan perkembangan 
kehidupan masyarakat . 
15. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan mas yarakat Desa yang 
telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan 
oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan 
prakarsa mas yarakat Desa. 
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa , yang selanjutn ya 
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan desa ; 
17. Rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul 
18. Subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan 
pengarnbilan keputusan secara lokal untuk kepentingan 
mas yarakat Desa. bersama BPD. 
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa , yang selanjutn ya 
disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa . -4- 
(2) Kewenangan berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan 
inventarisasi meliputi : 
a. penyelesaian sengketa antar mas yarakat diluar pemilikan 
hak-hak perdata ; 
b. pembinaan ketentraman dan ketertiban Desa ; ( 1) Perincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul paling 
sedikit terdiri atas : 
a. sistem organisasi mas yarakat adat ; 
b. pembinaan kelembagaan mas yarakat ; 
c. pembinaan lembaga dan hukum adat ; 
d. pengelolaan tanah kas desa; dan 
e. pengembangan peran mas yarakat desa . Pasal 6 Kriteria kewenangan berdasarkan hak asal-usul , antara lain: 
a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup ; 
b. Sesuai perkembangan masyarakat ; dan 
c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia . BAB IV