Bagaimana redaksi normatif Pasal 19 dalam PERATURAN Nomor ÿ Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN Nomor ÿ Tahun 2022 tentang , Pasal 19 berbunyi:

Qanun
Kota
Lhokseumawe
Nomor
2
Tahun
2013
tentang
Pajak
Bumi
Dan
Bangunan
Perdesaan
Dan
Perkotaan
kepada
wajib
pajak
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf
a
perlu
diatur
pelaksanaany
a
.
c.
Bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf
a,
huruf
b
perlu
menetapkan
Peraturan
Walikota
Lhokseumawe
tentang
Pengurangan
dan/atau
Penghapusan
Sanksi
Administratif
Pajak
Bumi
Dan
Bangunan
Pedesaan
Dan
Perkotaan
Dampak
Pendemi
Corona
Virus
Disease
2019;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang
Nomor
2
Tahun
2001
tentang
Pembentukan
Kota
Lhokseumawe
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2001
Nomor
82,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4109);
2.
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2003
tentang
Keuangan
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2003
Nomor
47,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4286);
3.
Undang-Undang
Nomor
1
1
Tahun
2006
tentang
Pemerintahan
Aceh
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2006
Nomor
62,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4633);
4.
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5587)
sebagaimana
telah
diubah
beberapa
kali
terakhir
dengan
Undang-Undang
Nomor
9
Tahun
2015
tentang
Perubahan
Kedua
Atas
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2015
Nomor
58,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5679);
5.
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2022
tentang
Hubungan
Keuangan
Antara
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintah
Daerah
(Lemban
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2022
Nomor
4,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
6757);
6.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
60
Tahun
2002
tentang
Pemberlakuan
Secara
Efektif
Undang-Undang
Nomor
2
Tahun
2001
tentang
Pembentukan
Kota
Lhokseumawe
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2002
Nomor
1
16,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4239);
7.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
55
Tahun
2016
tentang
Ketentuan
Umum
dan
Tata
Cara
Pemungutan
Pajak
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2016
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5950);
8.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
12
Tahun
2019
tentang
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2019
Nomor
42,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
6322);
9.
Qanun
Kota
Lhokseumawe
Nomor
2
Tahun
2013
tentang
Pajak
Bumi
dan
Bangunan
Perdesaan
dan
Perkotaan
(Lembaran
Daerah
Kota
Lhokseumawe
Tahun
2013
Nomor
2);
10.
Peraturan
Walikota
Lhokseumawe
Nomor
41
Tahun
2013
tentang
Tata
Cara
Pemungutan
Pajak
Bumi
dan
Bangunan
Perdesaan
dan
Perkotaan
Dalam
Wilayah
Kota
Lhokseumawe
(Berita
Daerah
Kota
Lhokseumawe
Tahun
2013
Nomor
39),
sebagaimana
telah
diubah
beberapa
kali
terakhir
dengan
Peraturan
Walikota
Lhokseumawe
Nomor
56
Tahun
2021
tentang
Perubahan
Kedua
Atas
Peraturan
Walikota
Lhokseumawe
Nomor
41
Tahun
2013
tentang
Tata
Cara
Pemungutan
Pajak
Bumi
dan
Bangunan
Perdesaan
dan
Perkotaan
Dalam
Wilayah
Kota
Lhokseumawe
(Berita
Daerah
Kota
Lhokseumawe
Tahun
2021
Nomor
56);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN
WALIKOTA
LHOKSEUMAWE
TENTANG
PENGURANGAN
DAN/ATAU
PENGHAPUSAN
SANKSI
ADMINISTRATE
PAJAK
BUMI
DAN
BANGUNAN
PEDESAAN
DAN
PERKOTAAN
DAMPAK
PANDEMI
CORONA
VIRUS
DISEASE
2019.