Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 4 Tahun 2008 pada Pasal 5?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 4 Tahun 2008 tentang TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN, BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN, Pasal 5 menyebutkan bahwa:

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk permohonan SIPD /IUP 
meliputi : 
a. IUP eksplorasi / SIPD eksplorasi : 
1. foto kopi akta pendirian perusahaan yang sah dan /atau foto kopi Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) bagi pemohon izin perorangan; 
2. proposal kegiatan yang berisi maksud dan tujuan, lokasi kegiatan, waktu 
kegiatan, metodologi dan daftar tenaga ahli; 
3. peta topogr afi yang mencatumkan rencana lokasi dengan skala minimum 
1: 10.000; 
4. surat persetujuan pemilik lahan; 
5. rekomendasi Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat setempat; 
6. dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan -undangan yang 
berlaku ; dan 
7. rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
b. IUP operasi produksi penambangan / SIPD eksploitasi ; 
1. foto kopi akta pendirian perusahaan yang sah dan /atau foto kopi Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) bagi pemohon izin perorangan; 
2. proposal kegiatan yang berisi maksud dan tujuan, lokasi kegiatan, waktu 
kegiatan, metodologi dan daftar tenaga ahli; 
3. peta topografi yang mencatumkan rencana lokasi dengan skala p eta minimum 
1: 5.000; 
4. surat persetujuan pemilik lahan; 
5. rekomendasi Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat setempat; 
6. Tanda Daftar Perusahaan; 
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
8. Referensi Bank Pemerintah; 
9. proposal rencana reklamasi dan surat pernyataan kesanggupan menyerahkan 
uang jaminan reklamasi ; 
10. dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan -undangan yang 
berlaku ; dan 
11. rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
c. IUP operasi produksi pengolahan dan/atau pemurnian / SIPD pengolahan atau 
pemurnian ; 
1. foto kopi akta pendirian perusahaan yang sah dan /atau foto kopi Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) bagi pemohon izin perorangan; 
2. proposal kegiatan yang berisi maksud dan tujuan, lokasi kegiatan, waktu 
kegiatan, metodologi, volume produksi, asal bahan baku dan daftar tenaga ahli; 
3. surat persetujuan pemilik lahan; 
4. rekomendasi Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat setempat; 
5. dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan -undangan yang 
berlaku ; dan 
6. rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
d. IUP operasi produksi pengangkutan / SIPD pengangkutan dan IUP operasi produksi 
penjualan / SIPD penjualan ; 
1. foto kopi akta pendirian perusahaan yang sah dan /atau foto kopi Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) bagi pemohon izin perorangan; 
2. proposal kegiatan yang berisi maksud dan tujuan, volume dan cara 
pengangkutan, tempat tujuan, dan daftar tenaga ahli; 
3. dokumen l ingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan -undangan yang 
berlaku ; dan 
4. rekomendasi teknis dari instansi terkait.