Apa saja yang diatur dalam Pasal 15 PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor ·1~ Tahun 2019?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor ·1~ Tahun 2019 tentang PENGELOLAAN UANG DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA, BAB VIII - PERENCANAAN KAS PEMERINTAH DAERAH, Pasal 15 menetapkan:

(1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku
Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab untuk
membuat perencanaan Kas dan menetapkan saldo
minimal;
(2) Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas
minimal sebagaimana pada ayat (1)Bendahara Umum
Daerah menetukan strategi manajemen kas untuk
mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan
kelebihan kas;
(3) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah
harus dapat memastikan :
a.Pemerintah Daerah selalu memiliki akses yang cukup
untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi
pembayaran kewajiban daerah;
b.Saldo kas di atas minimal diarahkan untuk
mendapatkan manfaat optimal ;
c.Saldo Minimal Rekening Kas Umum Daerah adalah
sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
(4) Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, satuan
Organisasi Pemerintah Daerah wajib menyampaikan
proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik
kepada Bendahara Umum Daerah.
14
BABIX
PENGELOLAAN KEKURANGANjKELEBIHAN KAS
Bagian Kesatu
Pengelolaan Kekurangan Kas
Pasal16
Dalam hal terjadi kekurangan kas, Bendahara Umum Daerah
dapat melakukan pinjaman dari dalam Negeri danj atau
menjual Surat Utang Negara danjatau surat berharga lainnya
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pengelolaan Kelebihan Kas
Pasal17
(1) Dalam halterjadi kelebihan kas Bendahara Umum Daerah
dapat menempatkan Uang Daerah pada Rekening Bank
SentraljBank Umum yang menghasilkan bunga dengan
tingkat bungajbagi hasil yang berlaku;
(2) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dilakukan
dengan memastikan bahwa Bendaharaan Umum Daerah
dapat memastikan dapat menarik uang tersebut sebagian
atau seluruhnya keRekening Kas Umum Daerah pada
saat diperlukan;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Uang
Daerah pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada
dan Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.