Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam 26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 29 Tahun 1945 Pasal 18?
Dalam 26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentuk an, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

c. air bersih dan sanitasi ; 
d. perlindungan sosial ; dan 
e. layanan PAUD. 
(2) Dalam melaksanakan pemantauan paket intervensi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) harus memperhatikan kegiatan interv ensi 
spesifik dan sensitive lainn ya, meliputi ASI ekslusif , inisiasi 
menyusui dini, perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan akses 
pangan bergizi dan kegiatan lainn ya. 
(3) Untuk memudahkan pelaksanaan pemantauan setiap paket layanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan peman tauan 
kegiatan interv ensi yang menyasar terhadap 1000 HPK sesuai 
dengan indikator yang telah ditentukan. 
(4) Pros es pemantauan indicator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan dengan menggunakan "scorecard" atau formulir penilaian 
konv ergensi Kelurahan dan Desa . 
(5) Ketentuan mengenai Indikator dan bentuk Formulir penilaian 
konvergensi Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang ­ 
undangan . - 12 - 
(1) Dinas Pernberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) rnerupakan 
Organisas i Perangk at Daerah yang paling bertanggung jawab dan 
berwenang dalam pengko ordin asian b erbagai kegiatan 
pemberdayaan rnas yarak at desa; sedangkan untuk urus an 
pernberdayaan kelurahan menjadi tanggung jawab bagian 
pernerintahan sekertariat daerah 
(2) Dalam proses pengkoordin asian sebagairnana dimaksud p ada ayat 
( 1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian 
Pernerintahan dan organis asi - organisasi p erangkat daerah lainnya 
wajib berkoordinasi dengan Badan Perencan aan dan Pernbangunan Bagian Keernpat 
Pernerintah Kabupaten