Bagaimana redaksi normatif Pasal 3 dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 65 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 65 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA, BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 3 berbunyi:

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan,
pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang
pengendalian dan evaluasi dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.
Pasal20
Subbidang Data dan Pelaporan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan data dan
pelaporan ,dan tugas pembantuan yang diberika n kepada Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.
Bagian Kelima
Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur
-1182-
Pasal21
(1)Bidang Tata Ruang, Pengem bangan Wilayah dan Infrastruktur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian,
pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan perencanaan pembangunan daerah bidangtata ruang,
lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi d an
informatika, statistik, persandian, pekerjaan umum, perumahan
rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, pemakaman ,dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan
Pembang unan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(2)Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:
a.perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran
Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur;
b.perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan,
dan pedoman teknis perencanaan pembangunan daerah bidang
tata ruang, lingkungan hidup , kehutanan, perhubungan,
komunikasi dan informatika , statistik, persandian, pekerjaan
umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
pertanahan, dan pemakaman ;
c.penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD bidang tata
ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perhubu ngan,komunikasi
dan informatika , statistik, persandian, pekerjaan umum,
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, dan
pemakaman ;
d.pelaksanaan analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah
bidangtata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan ,
komunikasi dan informatika , statistik, persandian, pekerjaan
umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
pertanahan, dan pemakaman ;
e.pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang tata
ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi
dan informatika , statistik, persandian, pekerjaan umum,
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, dan
pemakaman ;
f.pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD
bidangtata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan,
komunikasi dan informa tika, statistik, persandian, pekerjaan
umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
pertanahan, dan pemakaman ;
-1183-
g.pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang
menyelenggarakan bidang tata ruang, lingkungan hidup,
kehutanan, perhubungan, komuni kasi dan informatika , statistik,
persandian, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan
permukiman, pertanahan, dan pemakaman ;
h.penyiapan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
RPJPD, RPJMD, RKPD bidang tata ruang, lingkungan hidup,
kehutanan, perhub ungan, komunikasi dan informatika , statistik,
persandian, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan
permukiman, pertanahan, dan pemakaman ;
i.penyiapan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD
bidangtata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perhubu ngan,
komunikasi dan informatika , statistik, persandian, pekerjaan
umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
pertanahan, dan pemakaman ;
j.pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan
perangkat daerah bidang tata ruang, lingkungan hidup,
kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika , statistik,
persandian, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan
permukiman, pertanahan, dan pemakaman ;
k.pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan P engembangan
Daerah bidang tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan,
perhubungan, komunikasi dan informatika , statistik,
persandian, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan
permukiman, pertanahan, dan pemakaman ;
l.pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan pere ncanaan pembangunan
daerah bidang tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan,
perhubungan, komunikasi dan informatika , statistik,
persandian, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan
permukiman, pertanahan, dan pemakaman ;
m.pelaksanaan pengelolaan administr asi, data dan informasi
perencanaan pembangunan daerah bidang tata ruang,
lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan
informatika , statistik, persandian, pekerjaan umum, perumahan
rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, dan pemakaman ;
n.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang tata
ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi
dan informatika , statistik, persandian, pekerjaan umum,
perumahan rakyat dan kawasa n permukiman, pertanahan, dan
pemakaman ;
o.pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum
Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur;
-1184-
p.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah
dan Infrastruktur; dan
q.pelaksana anfungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal22
Subbidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tu gasmelaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian,
pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan perencanaan pembangunan daerah bidang tata ruang,
lingkungan hidup, kehutanan ,pertanahan ,dan tugas pembantuan
yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain
yang diberikan oleh pimpinan.
Pasal23
Subbidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan
daerah bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian,
pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
perhubung an,pemakaman, dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keenam
Bidang Ekonomi da n Sumber Daya Alam
Pasal24
(1)Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan
konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan,
pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian, pangan,
peternakan, perikanan ,pariwisata, kepemudaan dan olahraga,
industri, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi
sumber daya mineral, perdagangan, koperasi, usaha kecil
menengah, dan tugas pe mbantuan yang diberikan kepada Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.
-1185-
(2)Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ay at (1) menyelenggarakan
fungsi:
a.perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
b.perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan,
dan pedoman teknis perencanaan pembangunan daerah bidang
pertanian, panga n, peternakan, perikanan, pariwisata,
kepemudaan dan olahraga, industri, tenaga kerja, transmigrasi,
penanaman modal, energi sumber daya mineral, perdagangan,
koperasi, danusaha kecil menengah ;
c.penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pertanian,
pangan, peternakan, perikanan, pariwisata, kepemudaan dan
olahraga, industri, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman
modal, energi sumber daya mineral, perdagangan, koperasi, dan
usaha kecil menengah ;
d.pelaksanaan analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah
bidang pertanian, pangan, peternakan, perikanan, pariwisata,
kepemudaan dan olahraga, industri, tenaga kerja, transmigrasi,
penanaman modal, energi sumber daya mineral, perdagangan,
koperasi, dan usaha kecil menengah;
e.pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang
pertanian, pangan, peternakan, perikanan, pariwisata,
kepemudaan dan olahraga, industri, tenaga kerja, transmigrasi,
penanaman modal, energi sumber daya mineral, perdagangan,
koperasi, dan usaha kecil menengah;
f.pelaksanaan sinergitas dan harmonisas i RTRW dan RPJMD
bidang pertanian, pangan, peternakan, perikanan, pariwisata,
kepemudaan dan olahraga, industri, tenaga kerja, transmigrasi,
penanaman modal, energi sumber daya mineral, perdagangan,
koperasi, dan usaha kecil menengah;
g.pembinaan teknis pere ncanaan kepada perangkat daerah yang
menyelenggarakan bidang pertanian, pangan, peternakan,
perikanan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, industri,
tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber
daya mineral, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil
menengah;
h.penyiapan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pertanian, pangan, peternakan,
perikanan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, industri,
tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber
daya mineral , perdagangan, koperasi, dan usaha kecil
menengah;
-1186-
i.penyiapan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD
bidang pertanian, pangan, peternakan, perikanan, pariwisata,
kepemudaan dan olahraga, industri, tenaga kerja, transmigrasi,
penanaman modal, ene rgi sumber daya mineral, perdagangan,
koperasi, dan usaha kecil menengah;
j.pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan
perangkat daerah bidang pertanian, pangan, peternakan,
perikanan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, industri,
tenaga ke rja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber
daya mineral, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil
menengah;
k.pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah bidang pertanian, pangan, peternakan, perikanan,
pariwisata, kepemudaan dan olahraga, industri, tenaga kerja,
transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral,
perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah;
l.pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan perencanaan pembangunan
daerah bidang pertanian, pangan, peternakan, perikanan,
pariwisata, kepemudaan dan olahraga, industri, tenaga kerja,
transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral,
perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah;
m.pelaksanaan pengelolaan administra si, data dan informasi
perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian, pangan,
peternakan, perikanan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga,
industri, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi
sumber daya mineral, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil
menengah;
n.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang
pertanian, pangan, peternakan, perikanan, pariwisata,
kepemudaan dan olahraga, industri, tenaga kerja, transmigrasi,
penanaman modal, energi sumber daya mineral, perdagangan,
koperasi, dan usaha kecil menengah;
o.pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
p.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tuga s Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam; dan
q.pelaksana anfungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal25
Subbidang Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanaka n penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan,
-1187-
pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian ,pangan,
peternakan, perikanan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
Badan P erencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.
Pasal26
Subbidang Pengembangan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam