Apa substansi hukum dari Pasal 39 PERATURAN DAERAH  KOTA TASIKMALAYA Nomor 13 Tahun 2004?
Materi muatan PERATURAN DAERAH  KOTA TASIKMALAYA Nomor 13 Tahun 2004 tentang IZIN USAHA PERTAMBANGAN, khususnya BAB XV - P E N Y I D I K A N, Pasal 39, adalah:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah 
Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. 
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan 
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi 
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap 
dan jelas; 
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang 
Retribusi; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
Badan sehubu ngan dengan tindak pidana dibidang Retribusi; 
d. memeriksa buku -buku, catatan -catatan dan dokumen -dokumen 
lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi; 
e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen -dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi; 
b. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang 
berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen 
sebagaimana dimaksud pada huruf a; 
c. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
Retribusi; 
d. memanggil orang untuk didengar ketera ngannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau sanksi; 
e. menghentikan penyidikan; 
f. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum 
yang dapat dipertanggungjawabkan; 
(3) Penyi dik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya 
kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam Undang -undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana.