Apa norma yang terkandung dalam Pasal 136 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2010?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2010 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, khususnya BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 136, memuat:

Peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 6 
(enam) bulan sejak peraturan daerah ini ditetapkan.
39Pasal 137
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2011.
Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.
Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 Juli 2010
BUPATI MAGELANG,
ttd
SINGGIH SANYOTO
Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 Juli 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
ttd
 UTOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 5
40PENJELASAN 
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG 
NOMOR 5 TAHUN 2010 
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 
DI KABUPATEN MAGELANG
I. UMUM
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya 
berkewajiban untuk mernberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan 
status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting 
yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/ atau di luar wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.
Berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin hak 
setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 
perkawinan yang sah, mernperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan 
memeluk agama dan memilih tempat tinggal di wilayah NKRI dan rneninggalkannya, 
serta berhak kembali.
Peristiwa kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk 
menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas 
menjadi tinggal tetap dan peristiwa periting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, 
perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan 
anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting 
lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan 
karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan 
kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting 
memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan 
sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Dalam pemenuhan hak penduduk terutama di bidang pencatatan sipil, masih 
ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif 
yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam 
berbagai peraturan produk kolonial Belanda. Penggolongan penduduk dan pelayanan 
diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan 
pengadministrasian kependudukan mangalami kendala yang mendasar sebab sumber 
data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan 
pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem administrasi kependudukan yang 
utuh dan optimal.
Kondisi sosial dan administratif seperti yang dikemukakan di atas tidak memiliki 
sistem database kependudukan yang menunjang pelayanan administrasi 
kependudukan.
Kondisi itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu sistem administrasi 
kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi 
untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang 
profesional.
41Seluruh kondisi tersebut di atas menjadi dasar pertimbangan perlunya 
membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Magelang
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang 
rnencerminkan adanya reformasi di bidang administrasi kependudukan. Salah satu hal 
penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). 
NIK adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam 
melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan 
publik di bidang administrasi kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan 
kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk. 
NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar 
sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh dokumen 
kependudukan.
Untuk penerbitan NIK, setiap penduduk wajib mencatatkan biodata penduduk 
yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di desa/ kelurahan secara 
benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan, baik dalam 
pelayanan pendaftaran penduduk rnaupun pencatatan sipil, serta sebagai dasar 
penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
Pendaftaran penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk. 
Pelaksanaan didasarkan pada asas peristiwa yaitu tempat dan waktu peristiwa 
penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.
Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat 
diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi 
kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak 
administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan 
dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.
Administrasi kependudukan diarahkan untuk:
1. memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa 
diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta 
dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;
3. memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan 
peristiwa penting;
4. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara 
nasional, regional, serta lokal; dan
5. mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.
Penyelenggaraan administrasl kependudukan bertujuan untuk:
1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk 
untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh 
penduduk;
2. memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
3. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, 
lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan 
kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu, dan
425. menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam 
penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintrhan, pembangunan, dan 
kemasyarakatan.
Prinsip-prinsip tersebut di alas rnenjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan 
administrasi kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang ini
melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk:
1. terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional yang terpadu 
dan tertib;
2. terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, 
wajib, dan berkelanjutan;
3. terpenuhinya hak penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan 
pelayanan yang profesional; dan
4. tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk 
dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan 
mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan 
pembangunan pada umumnya.
Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi 
hak dan kewajiban penduduk, penyelenggara dan Instansi Pelaksana, pendaftaran 
penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan. pendaftaran penduduk 
dan pencatatan sipil pada saat Negara Dalam Keadaan Darurat, pemberian kepastian 
hukum, dan perlindungan terhadap data pribadi penduduk. Untuk rnenjamin 
pelaksanaan peraturan daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif 
rnaupun ketentuan materil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan rnengenai tata 
cara penyidikan serta pengaturan mengenai sanksi administratif dan ketentuan 
pidana.
II. PASAL DEMI PASAL