Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE Nomor 6 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE Nomor 6 Tahun 2021 tentang PENGARUSUTAMAAN GENDER, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini , yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah KabupatenMajene . 
 
2. Kabupaten adalah Kabupaten Majene . 
 
3. Bupati adalah Bupati Majene 
 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah DPRD Kabupaten Majene 
 
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
 
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG 
adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan 
gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, 
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas 
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah. 
 
7. Gender adalah perbedaan -perbedaan sifat, peranan, fungsi 
dan status a ntara perempuan dan laki -laki yang bukan 
berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan 
konstruksi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur 
masyarakat yang lebih luas dan dapat berubah sesuai 
perkembangan zaman. 
 
8. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara 
sistematis tentang kondisi laki -laki dan perempuan 
khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, 
kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan 
untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya 
ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab 
antara laki -laki dan perempuan 
 
9. Keadilan Gender adalah Perlakuan adil bagi perempuan dan 
laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan 
nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman , 
kebutuhan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki -
laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha -usaha 
pembangunan; untuk ikut berpartisipasi kesulitan dalam 
mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan 
kebutuhan, aspirasi) serta dalam mempe roleh penguasaan 
(kontrol) terhadap sumberdaya. 
 
10. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang 
selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk 
mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan 
melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, 
potensi dan permasalahan perempuan dan laki -laki. 
 
11. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG 
adalah anggaran yang me respon kebutuhan, permasalahan, 
aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki -laki yang 
tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan gender. 
 
12. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS 
-4- 
 
 
 adalah dokumen yang menginformasikan suatu output 
kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang 
ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output 
kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan 
gender 
 
13. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya 
disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana 
dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai 
satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah 
daerah. 
 
14. Focal P oint PUG adalah individu -individu yang telah sensitif 
gender yang berasal dari instansi/lembaga/organis asi/unit 
organisasi yang mampu melaksanakan pengarusutamaan 
gender ke dalam setiap kebijakan, program, proyek dan 
kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di 
perangkat daerah masing -masing. 
 
15. Tim Teknis Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya 
disebut Tim Teknis ARG adalah tim yang beranggotakan 
Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Ahli yang memiliki 
pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang 
Analisis Gender dalam proses perencanaan dan 
penganggaran daerah, yang berfungsi memberikan asistensi 
dan pengawasan bagi perangkat daerah atau lembaga teknis 
dalam penyusunan dokumen perencanaan dan 
penganggaran. 
 
16. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang 
selanjutnya disebut RANDA PUG adalah dokumen 
perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan 
strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender 
menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, 
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas 
kebijakan, program, dan kegiata n pembangunan di daerah. 
 
17. Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Majene yang 
didalamnya termasuk perorangan, lembaga/organisasi 
masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, 
organisasi profesi, organisasi agama, dan media. 
 
18. Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 
daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 
 
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat 
daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 
 
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 
 
21. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA 
adalah dokumen p erencanaan dan penganggaran yang berisi 
program dan kegiatan perangkat daerah serta anggaran yang 
diperlukan untuk melaksanakannya. 
 
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat 
DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan 
belanja setia p perangk at daerah yang digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 
 
-5- 
 
 
 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya 
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang -undang. 
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
Kabupaten Majene yang ditetapkan dengan Perda.