Bagaimana redaksi normatif Pasal 23 dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 41 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 41 Tahun 2022 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, BAB IV - PENILAIAN TPP, Pasal 23 berbunyi:

(1) Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
huruf b merupakan hasil penilaian Poin Aktivitas 
Kerja yang diperoleh dari tugas pokok dan fungsi maupun 
pekerjaan tambahan yang nyata dan terukur dengan bobot 
sebesar 30% (tiga puluh persen) dari persentase penilaian 
produktivitas kerja. 
(2) Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 
dan di input melalui Sistem e-Kinerja setiap hari dan 
mendapatkan persetujuan yang meliputi penilaian dari 
atasan langsung dan peer. 
-16­ 
(3) Poin per-aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada 
berpedoman kepada standar operasional prosedur 
kegiatan yang ditetapkan oleh masing-masing Perangkat 
Daerah. 
Paragraf 5 
Serapan Belanja Perangkat Daerah 
Pasal24 
(1) Serapan Belanja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat ( 1) huruf c dan ayat (2) huruf c 
dihitung berdasarkan realisasi belanja bulanan kumulatif 
dibagi dengan SPS belanja bulanan belanja langsung 
kumulatif Perangkat Daerah dengan bo bot se besar 10% 
(sepuluh persen) dari persentase penilaian produktivitas 
kerja. 
(2) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan rekonsiliasi 
serapan anggaran belanja langsung Perangkat Daerah 
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutn ya 
dibuktikan dengan berita acara rekonsiliasi serapan 
anggaran bulanan Perangkat Daerah dari Bidang 
Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah. 
(3) SPS merupakan target kebutuhan masing-masing 
Perangkat Daerah setiap bulan yang perhitungannya 
didasarkan pada DPA Perangkat Daerah. 
(4) Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib menghitung, 
menginput dan bertanggung jawab mutlak terhadap 
realisasi anggaran belanja langsung Perangkat Daerah 
setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(5) Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib menghitung, 
menginput dan bertanggung jawab mutlak terhadap SPS 
anggaran belanja langsung Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) pada Sis tem e-Kinerja paling 
lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan DPA. 
(6) Apabila terjadi perubahan DPA dalam APBD Perubahan 
maka Kepala Perangkat Daerah yang memiliki DPA wajib 
menghitung, menginput dan bertanggung jawab terhadap 
SPS anggaran perubahan belanja langsung Perangkat 
Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan 
DPA Perubahan. 
Paragraf 6 
Penghitungan Penilaian Produktivitas Kerja