Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 27 Tahun 2008?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 27 Tahun 2008 tentang KERJASAMA DESA, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Ka bupaten Magelang. 
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupa ti dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
4. Bupati adalah Bupati Magelang. 
 5 
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah 
kabupaten. 
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenang untuk me ngatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Magelang. 
7. Pemerintahan Desa adalah peny elenggaraan urusan pemerintahan 
oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat isti adat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam Sistem Pemeri ntahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan desa. 
9. Badan Permusyawaratan Desa y ang selanjutnya disingkat BPD, 
adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan desa. 
10. Peraturan Desa adalah Peratur an yang ditetapkan oleh BPD 
bersama-sama dengan Kepala Desa. 
11. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten 
Magelang. 
12. Kerja Sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar 
desa atau desa dengan pihak ke tiga dalam bidang pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan. 
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat 
APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang 
ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
6