Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BATANG Nomor 91 Tahun 1945 pada Pasal 16?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BATANG Nomor 91 Tahun 1945 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 16 menyebutkan bahwa:

Uraian lebih lanjut APBDsebagaimana dimaksud dalamPasal2,tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini terdiri dari:
1.Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, RincianObjek Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;
102.Lampiran II Penjabaran APBDMenurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan,Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan,Belanja, dan Pembiayaan;
3.Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Hibah
4.Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial
5.Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat
khusus;
6.Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran belanja bagi hasil;
7.Lampiran VIIRincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
SubKegiatan, Kelompok, Jenis,Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8.Lampiran V IIIRincian DB H-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan
Pertambangan GasAlam/TambahanDBH-Minyak
dan Gas Bumi*)Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
SubKegiatan,Kelompok, Jenis,Objek, dan Rincian
ObjekPendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9.Lampiran IXRincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut
UrusanPemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
10.Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam
Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan
Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program
Prioritas Perbatasan Negara.