Apa bunyi lengkap Pasal 18 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 2 Tahun 2013?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 2 Tahun 2013 tentang USAHA PETERNAKAN, pada , Pasal 18 dinyatakan:

Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
-2-Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 
tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan 
Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 
tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3102);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 
tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah 
Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di 
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 
Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
-3-Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 3258) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 
tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3253);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 
tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan 
Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 123);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 
tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang 
Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-Undangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang 
Tahun 1988 Nomor 12 Seri D);
-4-19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 
Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 72 Seri D 
Nomor 71);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 
Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 
Nomor 17 Seri E Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Magelang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 
31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2012 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG
-5-MEMUTUSKAN:
Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA 
PETERNAKAN.