Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Republik Indonesia Nomor4355);tentang 2004 Tahun1 Nomor 2.Undang-Undang1. Undang-Undang Nomor2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 4?
Dalam Republik Indonesia Nomor4355);tentang 2004 Tahun1 Nomor 2.Undang-Undang1. Undang-Undang Nomor2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Nomor 5 Tahun 2004 tentang 2004 Tahun1 Nomor 2.Undang-Undang1. Undang-Undang Nomor2 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Pasal 4 mengatur sebagai berikut:

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1terdiri dari :
a. Penerimaan
1) Semula
2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah Penerimaansetelah Perubahan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD, Program dan
Kegiatan;
RekapitulasiPerubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan
danKeterpaduan Urusan Pem erintahan Da erah dan Fungsi
dalamKerangka Pengelolaan Keuangan Negara;UI1.J.san menurut Belanja PerubahanRingkasan Perubahan AP BD;
Ringkasan Perubahan APBD merrurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi SKPD ;
Rincian perubahan APBD merrurut Urusan Pemerintahan
.Daerah,Organisasi, SKPD,Pendapatan ,Belanja dan
Pembiayaan;
Rekapitulasi
5. Lampiran V4.Lampiran IV:3.Lampiran IIIini, terdiri dari :
1.Lampiran I
2.Lampiran IlJumlah pemberian pinjaman daerah dan
obligasidaerah setelah Perubahan
PasaI5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja Dae rah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiranyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan D ae_rahRpO,OO
RpO,OORpQ,OORRO,OO
RpO,OORpO,OORpO,OO
RpO,OORpO,OORpO,OO
RpO,OORplO.OOO.OOO ,OORp10.000.000,OO
RpO,OO11
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )huruf b terdiri dari jen is
pembiayaan:
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah
1) Semula
2) Bertambah /(berkurang)
.Iumlah pembentukan dana cadangan
setelahPerubahan
b.Penyertaan modal (investasi) pemerin tah
daerahsejumlah
I]Semula
2)Bertambah/(berkurang)
JumlahPenyertaan modal (in vestasi)
pemerintah daerah setelahperubahan
c. Pembayaran pokok utang sejumlah
1)Semula
2)Bertambab /[berkurang]
Jumlah pembayaran utang jangka pen dek
setelah p erubahan
d. P-emberianpinjaman daerah sejumlah
1)Semula
2)Bertambah/(berkurang)LPenerimaan kembali penyertaan modal
pemerintah daerah sejumlah
1)Semula
2)Bertambah/(herkurang)
Jumlahpenerimaan piutang daerah
setelah Perubahan
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATE NBALANGAN ,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (5 ,81/2019)LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN2019NOMOR 5Diundangkan diParingin
Pada tanggal 10 September 2019Ditetapk andi Paringin
Pada tanggal ,10September 2019Agarsetiap orang me ngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatann ya dalam Lembaran Daerah Kab upaten Balangan.Pasal7
Peraturan Daerah ini mulai b erlaku pada tanggal cliundangkanPasal o
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan P eraturan Bupa ti.anggaran ini ;
9.Lampiran IX D aftarPinjaman Daerah dan Ob ligasiDaerah.7.Lampiran VIIDaftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan da nPer
Jabatan;
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkari
dengan peraturan daerah;
8.Lampiran VIII Daftar kegiatan -kegiatan tahun anggaran sebe lumnyayang
belum, dis elesaikandan dianggarkan kembali dalam tahun6.Lampiran VI12