Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KOLAIq\. UTARA Nomor iTAHUN Tahun 2016 Pasal 20?
Dalam PERATURAN BUPATI KOLAIq\. UTARA Nomor iTAHUN Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 1jUGAS DAN FUNGSI, BAB II - ~, Pasal 20 mengatur sebagai berikut:

huruf b, empunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi
dibidang produksi tanaman pan~an.
c.Seksi Pengolahan dan perasaran Tanaman Pangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c,
mempunyai tugas melakukan enyiapan bahan penyusunan
kebijakan, pelaksanaan dan pe~berian bimbingan teknis serta
pemantauan dan evaluasi dibid gpengolahan dan pemasaran
hasil tanaman pangan.
Bagian Keima
Bidang Horti ultura
(1)Bidang Hortikultura mempu yai tugas melaksanakan
penyusunan, pelaksanaan kebij andan pemberian bimbingan
teknis serta pemantauan dan ev uasi dibidang Hortikultura.
(2)Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kep~l Dinas.
Pasa123
Dalarn melaksanakan tugas sebagai ana dimaksud dalam pasal 22
, Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
a.penyusunan kebijakan perben~' an, produksi, perlindungan,
pengolahan dan pemasaran hasil dibidang Hortikultura;
b.penyusunan rencana kebutuh dan penyediaan benih di
bidang Hortikultura;
c.pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang
Hortikultura;
d.pemberian bimbingan
bidang Hortikultura;penerapl peningkatan produksi di
8
e.pengendalian dan penan .langan hama penyakit,
penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim
dibidang Hortikultura;
f.pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran
hasil dibidang Hortikultura; I
g.pemberian izin uSaha/rekOrendasi teknis dibidang
Hortikultura;
h.pemantauan dan evaluasi dibida gHortikultura; dan
b.pelaksanaan tugas lain yang iberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsiny
(1)Bidang Hortikultura, terdiri atas:
a.Seksi Perbenihan dan Perlindu gan Hortikultura
b.Seksi Produksi Hortikultura
c.Seksi Pengolahan dan Pemasartn Hortikultura
(2)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh Kepala
Seksi yang berada dibawah d~n bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Hortikultura. I
Pasal25
a.Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24ayat (1) huruf a,mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan p+.nyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan eknis dan pemantauan serta
evaluasi diBidang Perbenihan dan Perlindungan Tanaman
Hortikultura.
b.Seksi Produksi Hortikultura sebag imana dimaksud dalam Pasal
24 ayat (1) huruf b,mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan dan pelaks aan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis dan pemanta an serta evaluasi diBidang
Produksi Hortikultura.
c.Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24ayat (~)huruf c,mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahari penyusunan kebijakan,
pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan
dan evaluasi dibidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman
Hortikultura.
Bagian Kedelapari
Unit Pelaksana Tknis Dinas
(1)Unit Pelaksana Teknis Dinas ad ahunsur pelaksana kegiatan
teknis operasional dan kegiatan tknis penunjang tertentu Dinas
dilapangan.
(2)Unit Pelaksana Teknis Dinas Derah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)dibedakan dalam daklasifikasi yaitu terdiri dari :
a.Unit Pelaksana Teknis Dias Daerah Kelas Auntuk
mewadahi beban kerja yang b1sar.
b.Unit Pelaksana Teknis Di9as Daerah kelas Buntuk
mewadahi beban kerja yang kcil.
9
(3)Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kep~a Dinas.
(4)Unit Pelaksana Teknis Dinas te1as Asebagaimana dimaksud
pada ayat (2)huruf a,terdiri asSub Bagian Tata Usaha dan
Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kep~a Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(5)Unit Pelaksana Teknis Dinas elas Bsebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b,terdiri atas Pelaksana dan Kelompok
Jabatan Fungsional yang berai adibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Unit pelak~ana Teknis Dinas
(6)Ketentuan mengenai pembent kan dan susunan organisasi
serta tugas dan fungsi Unit Pel sana Teknis Dinas diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupa .setelah dikonsultasikan secara
tertulis kepada Gubernur
Baqiari K:~tmbilan
Kelompok Jaball Fungsional
Pasal27
Kelompok Jabatan Fungsionai m~mpUnyai tugas melaksanakan
sebagian tugas teknis dinas sesuai brdang keahlian dan kebutuhan.
Pasal f8(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam