Apa norma yang terkandung dalam Pasal  6 PERATURAN  BUPATI  BOYOLALI Nomor TAHUN Tahun 2022?
Substansi PERATURAN  BUPATI  BOYOLALI Nomor TAHUN Tahun 2022 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, khususnya BAB  II - PEMBERIAN TPP PNS, Pasal  6, memuat:

huruf a, disesuaikan dengan perhitungan TPP PNS dasar 
pada setiap kelas jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. bagi pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat pengawas 
dan pelaksana diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari 
perhitungan TPP PNS dasar dengan memperhatikan golongan;
b. bagi pejabat fungsional tertentu diberikan sebesar 40% (empat puluh 
persen) dari perhitungan TPP PNS dasar dengan memperhatikan 
besaran tunjangan jabatan fungsional; dan
c. bagi CPNS bukan guru diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari 
TPP dasar CPNS yang telah ditentukan; dan
d. bagi.
m
-7-
d. bagi PNS guru yang tidak menerima tunjangan sertifikasi guru 
diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP dasar guru yang 
tidak menerima tunjangan sertifikasi guru yang telah ditentukan.
(2) TPP PNS berdasarkan beban keija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf a dinilai berdasarkan persentase kehadiran PNS selama 1 (satu) 
bulan.
(3) Ketidakhadiran PNS mengurangi TPP PNS beban kerja.
(4) Ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu ketidakhadiran 
PNS dalam jam kerja-
(5) Dalam hal PNS meninggalkan tugas pada jam kerja bukan karena 
menjalankan tugas kedinasan, maka lama waktu meninggalkan tugas pada 
jam kerja tersebut diperhitungkan secara kumulatif setiap 7,5 (tujuh koma 
lima) jam dalam 1 (satu) bulan dihitung tidak masuk kerja 1 (satu) hari.
(6) Pengurangan TPP PNS beban kerja karena ketidakhadiran PNS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperhitungkan sebagai berikut:
a. pengurangan 5% (lima persen) dari TPP PNS beban kerja untuk setiap 1 
(satu) hari ketidakhadiran bagi PNS Perangkat Daerah atau UPT yang 
melaksanakan 5 (lima) hari kerja; dan
b. pengurangan 4% (empat persen) dari TPP PNS beban kerja untuk setiap 
1 (satu) hari ketidakhadiran bagi PNS Perangkat Daerah atau UPT yang 
melaksanakan 6 (enam) hari kerja atau yang melaksanakan piket 
dengan sistem penjadwalan.
(7) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan paling 
banyak 100% (seratus persen) dari besaran TPP PNS beban kerja.
(8) Pengurangan TPP PNS beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tidak berlaku pada hari yang ditetapkan sebagai cuti bersama oleh 
Pemerintah dan bagi PNS yang turun piket.
Paragraf 3
TPP PNS Berdasarkan Prestasi Kerja