Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 14?
Dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 10 Tahun 2009 tentang PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH, BAB V - PENYELENGGARAAN JAMKESDA, Pasal 14 mengatur sebagai berikut:

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Bapel Jamkesda . 
 
(2) Pembentukan Bapel Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dimaksudkan untuk menyelenggarakan Jamkesda sesuai ketentuan kesehatan 
jaminan daerah . 
 
(3) Tujuan pembentukan Bapel Jamkesda meliputi : 
a. menyelenggarakan Jamkesda berdasarkan pada asas dan prinsip 
penyelenggaraan Jamkesda. 
b. mengupayakan perluasan cakupan kepesertaan bagi seluruh warga 
masyarakat. 
 
 
 
 10 
c. memberikan jaminan ketepatan sasaran dan kepastian hukum serta jaminan 
keberlangsungan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota, 
pekerja inform al dan masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan 
melalui prinsip gotong royong , nirlaba dan partisipasi pemerintah, pemerintah 
daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat serta pihak lain yang tidak 
mengikat . 
d. meningkatkan ka pasitas daerah dan membangun kerjasama antar daerah 
dalam menjalankan kewajiban mengembangkan sistem Jamkesda. 
 
(4) Bapel Jamkesda mempunyai tugas pokok yang meliputi : 
a. menjalankan maksud dan tujuan Jamkesda . 
b. menyelesaikan keluhan/permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan 
Jamkesda. 
c. mempertanggung jawabkan pelaksanaan Penyelenggaraan Jamkesda dengan 
sebaik -baiknya . 
 
(5) Bapel Jamkesda mempunyai wewenang yang meliputi : 
a. melakukan tindakan hukum secara langsung baik di dalam maupun di luar 
pengadilan untuk kepentingan peserta dan/atau Bapel Jamkesda dalam 
rangka penyelenggaraan Jamkesda. 
b. menjalankan kerjasama dengan pihak -pihak yang terkait dengan 
penyelenggaraan Jamkesda. 
c. menerbitkan, menolak permohonan, menca but, atau merubah keputusan 
Bapel Jamkesda untuk menjalankan tugas pokok dan wewenangnya. 
d. menjalankan wewenang lain nya sesuai ketentuan Peraturan D aerah ini dan 
peraturan pelaksanaannya. 
 
(6) Apabila Daerah belum membentuk Bapel Jam kesda sebagaimana dimaksud pada 
, Daerah dapat membentuk Tim Pelaksana Jamkesda dengan Keputusan 
Gubernur. 
 
(7) Tim Pelaksana Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mempunyai 
tugas pokok meliputi kegiatan -kegiat an manajemen kepesertaan, pelayanan, 
keuangan, p erencanaan dan SDM, in formasi, hukum dan organisasi, v erifikasi dan 
telaah , serta melakukan koordinasi seluruh kegiatan operasional Jamkesda . 
 
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pelaksana Jamkesda diatur dalam 
Peraturan Gubernur. 
 
(9) Bapel Jamkesda terdiri dari : 
a. Dewan Wali Amanah; 
b. Pejabat Pengelola ; 
 
Paragraf 1 
Dewan Wali Amanah