Apa substansi hukum dari Pasal 14 Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Nomor 10 Tahun 2022?
Materi muatan Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Nomor 10 Tahun 2022 tentang PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH, khususnya BAB IV - TOGAS DAN FUNGSI Pasal 8, Pasal 14, adalah:

, Inspektur Pembantu Investigasi 
menyelenggarakan fungsi; 
a. Pengkajian perumusan dan penyusunan 
kebijakan teknis di bidang investigasi; 
b. Penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan 
investigasi ; 
c. Penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknik 
investigasi dan pencegahan kolusi, korupsi dan 
nepotisme; 
d. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan interen 
terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang 
menghambat kelancaran pembangunan termasuk 
program lintas sektoral; 
e. Pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim 
dan audit investigatif terhadap kasus-kasus 
penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan 
negara / daerah pemberian keterangan ahli pada pada 
organisasi perangkat daerah, dan/ atau kegiatan lain 
yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh 
anggaran negara/daerah dan /atau subsidi termasuk 
badan usaha atau badan lainnya yang didalamnya 
terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain 
pemerintah daerah, serta upaya pencegahan korupsi; 
f Pelaksanaan sosialisasi atau bimbingan teknis program 
anti korupsikepada masyarakat, dunia usaha, aparat 
pemerintah dan badan-badan lainnya; (1) Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan 
urusan Pemerintahan Daerah dan kasus Pengaduan; 
(2) Inspektur Pembantu Investigasi melaksanakan tugas 
membantu ntu Inspektur di bidang pelaksanaan 
pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program 
lintas sektor , pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian 
harga, audit klaim, audit 
investigati terhadap kasus-kasus penyimpangan yang 
berindikasi merugikan keuangan negara/ daerah dan 
pemberian keterangan ahli. Pasal 14 Bagian Ketiga 
Inspektur Pembantu - 6 - 
c. Inspektur Pembantu Wilayah III: 
1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Daya Manusia; 
2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 
3) Dinas Perikanan; 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
9) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; 
10) Sekretariat Daerah; 
11) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 
12) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 
13) Kecamatan Mawasangka; dan 
14) Kecamatan Talaga Raya. b. Inspektur Pembantu Wilayah II: 
1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 
2) Dinas Kesehatan; 
3) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; 
4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 
5) Satuan Palisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 
6) Dinas Lingkungan Hidup; 
7) Dinas Pangan; Pasal 16 
( 1) Inspektur Pembantu Wilayah terdiri atas; 
a. Inspektur Pembantu Wilayah I; 
b. Inspektur Pembantu Wilayah II; 
c. Inspektur Pembantu Wilayah III; 
(2) Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten 
Buton Tengah membawahi wilayah kerja Pembinaan dan 
Pengawasan pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Buton Tengah dan Kecamatan serta 
Desa/Kelurahan yang meliputi : 
a. Inspektur Pembantu Wilayah I 
1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 
2) Dinas Pertanian; 
3) Dinas Perhubungan; 
4) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan rsan 
Persandiaan; 
5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Satu Pintu; 
6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 
7) Rumah Sakit Umum Daerah; 
8) Dinas Pariwisata; 
9) Dinas Kepumudaan dan Olahraga; 
10) Badan Pendapatan Daerah; 
11) Kecamatan Lakudo; dan 
12) Kecamatan Gu . g. Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan 
hasilpengawasan bidang penugasan investigasi; dan 
f Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan 
penugasan pemerintah di bidang keinvestigasian sesuai 
peraturan perundangang-undangan. - 7 - 
(1) Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai tugas 
membantu Inspektur dalam mengkoordinir pelaksanaan 
pengawasan oleh Auditor dan pengawasan Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) terhadap 
penanganan kasus pengaduan dari masyarakat, organisasi 
masyarakat, lembaga negara, badan/lembaga/instansi 
pemerinta pusat dan daerah, badan hukum, partai politik, 
media massa dan permintaan perhitungan kerugian negara 
oleh Aparat Penegak Hukum; 
(2) Inspektur Pembantu Investigasi dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan 
fungsi: 
a. pengelolaan tugas dan fungsi keuangan, barang, 
kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah; 
b. penyelenggaraan pemerintah desa; 
c. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran; 
d. pelaksanaan reviu laporan keuangan; 
e. pelaksanaan reviu laporan kinerja instansi pemerintah; 
f. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal; 
g. pengaduan masyarakat dan pelaksanaan dengan tujuan 
tertentu; 
h. pemeriksaan terpadu; 
i. pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi; 
J. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good 
governance clean government dan pelayanan publik; 
k. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang 
pengawasan; 
1. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan; 
m. pelaksanaan koordinasi program pengawasan; 
n. pemeriksaan hibah/bantuan social; 
o. pendampingan, asistensi dan fasilitasi; 
p. penyelenggaraan tugas pembantuan dan alokasi dana 
desa . Bagian Ketiga 
lnspektur Pembantu Investigasi 4) Dinas Sosial; 
5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
6) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak; 
7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
8) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana; 
9) Kecamat Sangia Wambulu; 
10) Kecamatan Mawasangka Timur; dan 
11) Kecamatan Mawasangka Timur; - 8 -