Menurut PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 29 Tahun 2019, apa isi dari Pasal 12?
Pasal Pasal 12 dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 29 Tahun 2019 tentang PEDOMAN TATA CARA, pada BAB V - PARA PIHAK DAI,AM PENGADAAN BARANG JASA DI DESA, menyatakan:

(1) TPK dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan
Keputusan Kepala Desa, melalui Musyawarah Desa.
(2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur
Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tetua adat,
tokoh masyarakat dan masyarakat umum, dimana salah
satunya adalah Kader Teknis, berjumlah ganjil dan sebanyak-
banyalorya 5 (lima) orang untuk setiap tahun anggaran berjalan.
(3) Susunan organisasi TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut:
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.
(41 TPK dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) TPK sesuai kebutuhan.
-13-
(5) Organisasi TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari
unsur:
a, Ketua dijabat oleh unsur Perangkat Desa yaihr pelaksana
kewilayahan;
b. Sekretaris dijabat oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa,
tetua adat, atau tokoh masyarakat yang dinilai mampu dan
memenuhi persyaratan; dan
c. Anggota ditunjuk dari masyarakat dan kader teloris yang
dinilai mampu dan memenuhi persyaratan.
(6) Ketua, Sekretaris, dan anggota TPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki integritas, disiplin, dan bertanggungiawab dalam
melaksanakan tugas;
b. mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan
c. menandatangani Pakta Integritas.
(71 Ketua, Sekretaris, dan Anggota TPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diberhentikan apabila:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima oleh
Kepala Desa;
c. berstatus sebagai tersangka;
d. tidak dapat melaksanakan tugasnya paling lama 3O (tiga
puluh) hari kalender; dan/atau
e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai TPK.
(8) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan
Anggota TPK adalah wewenang Kepala Desa, melalui
Musyawarah Desa.
(9) Apabila sumber dana dan lokasi pekerjaan menghubungkan dua
atau lebih Desa dalam satu Kecamatal danlata'u antar
Kecamatan, TPK mengundang ursur-unsur penvakilan masing
masing Desa yang berimbang sebagaimana diahrr pada ayat (21,
yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui
Kesepakatan Musyawarah Antar Desa.
- t4-
(10) Pemerintah Desa menyediakan biaya operasional kepadaTPK.