Apa bunyi lengkap Pasal 18 dalam PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 27 Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 27 Tahun 2022 tentang KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, pada BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 18 dinyatakan:

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada Pasal 17 ayat (2), Wald! Direktur 
Umum dan Keuangan mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis administrasi ketatausahaan Program dan 
Kepegawaian, pengelolaan keuangan serta Umum dan Humas; 
b. pernbinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 
kegiatan bagian; 
c. perumusan kebijakan teknis administrasi ketatausahaan kepegawaian, 
pengelolaan keuangan dan perencanaan; 
d. pengkoordinasian atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, 
kepegawaian, perencanaan program, pengelolaan keuangan, pemeliharaan 
sarana prasarana dan penyehatan lingkungan rumah sakit; 
e. perumusan dokumen Rencana Strategis (Renstra], Rencana Kerja (Renja), 
Rencana Strategis Bisnis (RSB), Rencana Bisnis Anggaran dan Profil Rumah 
Sakit; 
f. perumusan Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA ), Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan 
Anggaran (D PPA); 
g. pelaksanaan DPA dan DPPA rumah sakit; 
h. perumusan Penetapan Kinerja (PK); 
-16- 
1. pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan 
organisasi dan tatalaksana organisasi; 
J. perumusan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; 
k. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk 
hukum lainnya; 
1. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi 
umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan; 
m. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 
n. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) 
masing-masing bidang; 
o. pelaksanaan fasilitasi perumusan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertan ggungjawaban 
Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(LPPD); 
p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bagian umum 
dan humas, bagian program dan kepegawaian dan keuangan; 
q. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian kebutuhan Instalasi 
yang berada dibawahnya meliputi Pemeliharaan Sarana, Penyehatan 
Lingkungan dan Teknologi Informasi; dan 
r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang 
tugasnya. 
Bagian Ketujuh 
Bagian Perencanaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan