Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 15 Tahun 2015.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 15 Tahun 2015 tentang PEMBENTUKAN DANA CADANGAN BIAYA PEMIL IHAN UMUM, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah an Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Raky at Daerah 
Kabupaten Purbalingga yang merupakan unsur 
penyelenggara Pemerintah an Daerah. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana tahunan Keuangan Daerah 
Kabupaten Purbalingga berupa Pe ndapatan, Pengeluaran 
dan Pembi ayaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah. 
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD 
adalah perangkat daerah pada Pemer intah Daerah selaku 
pengguna anggaran/pengguna barang. 
7. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk 
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk 
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD . 
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 
oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian 
dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan 
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya 
baik yang berupa personil (sumbe r daya manusia), barang 
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya 
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan 
keluaran (output ) dalam bentuk barang/jasa. 
9. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas 
daerah. 
10. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas 
daerah. 
 
11. Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan daerah. 
12. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui seba gai 
pengurang nilai kekayaan bersih. 
13. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun -tahun anggaran 
berikutnya. 
14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung 
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi 
dalam satu tahun anggaran. 
15. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang 
selanjutnya disebut Pemilukada adalah Pemilihan Umum un tuk memilih 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dala m Negara 
Kesatuan Republi k Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang 
Dasar Ne gara Republik Indonesia Tahun 1945.