Apa bunyi lengkap Pasal 2 dalam PERATURAN BUPATI KUTAITIMUR Nomor 49 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KUTAITIMUR Nomor 49 Tahun 2021 tentang POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 2 dinyatakan:

(1) Penyusunan Pola Karier PNS dimaksudkan untuk menjamin kepastian arah
pengembangan karier PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, mulai dari
karier terendah sampai karier tertinggi sesuai dengan kompetensi dan
prestasi yang dimiliki.
(2) Tujuan penyusunan Pola Karier PNS bertujuan untuk memberikan kejelasan
dan kepastian karier PNS serta meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS.
-5 -
BABII
JENIS DANUNSURPOLAKARIER
Bagian Kesatu
Jenis Pola Karier
Pasal3
Pola Karier terdiri atas:
a. Pola Karier instansi; dan
b. Pola Karier nasional.
Bagian Kedua
Unsur Pola Karier
Pasal4
(1) Unsur Pola Karier sebagai berikut:
a. strata pendidikan;
b. Kualifikasi pendidikan;
c.usia;
d. masa kerja;
e. pangkat, golonganjruang yang sesuai;
f. kelas jabatan;
g. pengalaman jabatan;
h.Integritas dan moralitas;
1. penilaian kinerja; dan
J. nilai standar kompetensi jabatan.
(2) Strata pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan
sesuai dengan kebutuhan jabatan.
(3) Kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
ditetapkan sesuai dengan kebutuhan jabatan.
(4) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkaitan dengan strata
pendidikan dan masa kerja yang dimiliki dalam pengembangan karier seorang
PNS.
(5) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperhitungkan
anatara selisih usia saat diangkat dalam suatu jabatan setingkat lebih tinggi
dengan usia saat diangkat dalam jabatan sebelumnya.
- 6 -
(6) Dikecualikan dari ayat (5) bagi pengakatan PNS dalam jabatan setingkat lebih
tinggi untuk pertama kali.
(7) Pangkat, golonganjruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
berkaitan dengan jabatan yang diduduki danj atau strata pendidikan yang
dimiliki.
(8) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf fmerupakan
jenjang jabatan terendah sampai dengan jenjang jabatan tertinggi.
(9) Pengalaman jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
diutamakan memiliki korelasi dengan bidang tugas jabatan yang akan
diduduki.
(10) Integritas dan moralitas sebagaimana dimaksud paya ayat (1) huruf h
berkaitan dengan tingkah laku, sikap dan moral Pegawai Negeri Sipil dalam
menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan prundang-undangan.
(11) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan
terhadap seorang PNSyang akan atau sedang menduduki jabatan.
(12) Nilai Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
j ditetapkan standar kompetensi jabatan.
BABIV
PEMBINAAN, BENTUK DAN ALUR POLA KARIER
Bagian Kesatu
Pembinaan Karier