Apa norma yang terkandung dalam Pasal 11 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 Nomor 2 Tahun 2021?
Substansi BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran, khususnya , Pasal 11, memuat:

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 
Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021 , perlu menetapkan Peraturan Bupa ti Kolaka 
ten tang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja sebagai tindak lanjut dari 
perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja 
Daerah ; 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pem bentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sula wesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indones ia Nomor 1822) ; 
3. Undang-Undang Nom or 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nom or 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4286) ; 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perb endaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355) ; 
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421) ; PENJABARAN PER UBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 
DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATIKOLAKA PERATURAN BUPATI KOLAKA 
NOMOR 3' TJtJ-IUf'I ~2, 
TENT ANG BUPATIKOLAKA 
PROVINSISULAWESITENGGARA 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo r 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438) ; 
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5040) ; 
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389) ; 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 ); 
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) ; tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo r 5679) ; 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah ; 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum sebagaiman telah diubah dengan Peratu ran 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahu n 
2012 ten tang Peru bahan Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Peng elolaan 
keuangan badan layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia 
Nomor 5340) ; 2 
13. Peraturan Pernerintah Nornor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4575); 
14. Peraturan Pernerintah Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nornor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 
15. Peraturan Pernerintah Nomor 19 Tahun 2010 
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Togas dan 
Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Bupati 
Sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Kabupaten 
Kol aka 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5165); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
ten tang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 73, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041; 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Adminitrasti Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712) 
19. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 
2007 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana 
Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn 
Negeri Nornor 36 Tahun 2011 Ten tang Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 525); 3 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka . 
2. Pemerintah Daerah adalah Pem erintah Daerah Kabupaten 
Kolaka . BABI 
KETENTUAN UMUM