Apa substansi hukum dari Pasal 16 PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor IS Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor IS Tahun 2021 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL, khususnya BAB IV - PENDELEGASIAN WEWENANG, Pasal 16, adalah:

Cuti di luar tanggungan Negara diberikan kepada PNS dengan ketentuan
sebagai berikut:
a Telah bekeija sekurang kurangnya 5 (Hma) tahun secara terus menerus
karena alasan pribadi yang penting dan mendesak;
b Alasan pribadi dan mendesak sebagaimana dimaksud pada huruf a antara
lain sebagai berikut:
1). mengikuti atau mendampingi suami/isteri, tugas negara/tugas belajar
didalam/luar negeri, dengan syarat hams melampirkan surat
penugasan atau surat perintah tugas negara/tugas belajar dari
pejabat yang berwenang;
2). mendampingi suami/isteri bekeija di dalam/luar negeri, dengan syarat
hams melampirkan surat keputusan atau surat penugasan/
pengangkatan dalam jabatan;
3). menjalani program untuk mendapatkan ketumnan, dengan syarat
hams melampirkan surat keterangan dokter spesialis;
4). mendampingi anak yang berkebutuhan khusus, dengan syarat hams
melampirkan surat keterangan dokter;
5). mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus,
dengan syarat hams melampirkan surat keterangan dokter; dan/atau
6). mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur, dengan
syarat hams melampirkan surat keterangan dokter;
- 12 -
c Diberikan untuk paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang untuk paling
lama 1 tahun, apabila ada alasan-alasan yang dianggap penting untuk
memperpanjangnya;
d PNS yang menjalankan cuti di luar tanggungan negara diberhentikan dari
jabatannya dan jabatan yang lowong tersebut harus diisi;
e. Selama menjalankan cuti, PNS yang bersangkutan tidak berhak
menerima pen^asilan dari negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa
keija PNS;
f Pejabat yang berwenang memberikan cuti dapat menolak atau
mengabulkan permohonan cuti sesuai pertimbangan yang didasarkan
untuk kepentingan dinas karena cuti di luar tanggungan negara adalah
bukan hak;
g Keputusan pemberian cuti di luar tanggungan negara oleh PPK ditetapkan
setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN;
h PNS yang ingin memperpanjang cuti, harus mengajukan permintaan
perpanjangan cuti secara tertuUs disertai dengan alasan-alasannya;
L Permintaan/permohonan perpanjangan cuti diluar tanggungan negara
dapat dikabulkan atau ditolak berdasarkan pertimbangan Pejabat Yang
Berwenang Memberikan Cuti di luar tanggungan Negara;
j. Penerbitan keputuan perpanjangan Cuti oleh PPK, dilaksanakan setelah
mendapat persetujuan Kepala BKN;
k Paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai menjalankan cuti di luar
tanggungan negara, PNS yang bersangkutan wajib melaporkan diri secara
tertulis kepada instansi induknya;
L PPK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima
laporan sebagaimana dimaksud pada angka (11), wajib mengusulkan
persetujuan pengaktifan kembali PNS yang bersangkutan kepada Kepala
BKN;
m PPK berdasarkan persetujuan Kepala BKN, selanjutnya menetapkan
keputusan pengaktifan kembali PNS dalam jabatan;
n Apabila PNS yang melaporkan diri tidak dapat diangkat dalam jabatan
pada instansi induknya, maka disalurkan pada instansi lain oleh PPK
setelah berkoordinasi dengan Kepala BKN;
o. Kepala BKN berdasarkan pengajuan penyaluran pegawai, menyampaikan
ada atau tidak adanya jabatan yang lowong kepada PPK;
p. Dalam hal terdapat jabatan yang lowong, PPK mengajukan permohonan
persetujuan pengaktifan kembali kepada Kepala BKN;
- 13 -
q. PPK berdasarkan persetujuan Kepala BKN menetapkan keputusan
pengaktifan kembali PNS sesuai jabatan yang tersedia;
r. PNS yang tidak dapat disalurkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;
& PNS yang tidak melaporkan diri secara tertulis dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ; dan
t PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada
huruf r dan huruf s diberikan hak kepegawaian sesuai peraturan
perundang-undangan.