Jelaskan isi kandungan Pasal 19 dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 88 Tahun 2021.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 88 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 19 berbunyi:

(1) Sub Bagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d
angka 3, mempunyai tugas:
a. melaksanakan ...
- 18 -
a. melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu Pemerintah
Daerah;
b. menyiapkan bahan koordinasi dan Iatau fasilitasi keprotokolan;
c. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Bupati dan Wakil
Bupati;
d. menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah; dan
e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), Sub Bagian
Protokol menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu Pemerintah
Daerah;
b. Penyiapan bahan koordinasi danl atau fasilitasi keprotokolan;
c. Penyiapan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Bupati dan Wakil
Bupati;
d. Penginformasian jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah; dan
e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati.
Paragraf 4
Bagian Perencanaan dan Keuangan
Pasal20
(1) Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf d angka 4 dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.
(2) Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan
kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan
pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang
perencanaan, keuangan dan pelaporan Sekretariat Daerah.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bagian
Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah dibidang
perencanaan, keuangan dan pelaporan Sekretariat Daerah;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
dibidang perencanaan, keuangan dan pelaporan Sekretariat Daerah;
c. penylapan ...
- 19-
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan , dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
perencanaan, keuangan dan pelaporan Sekretariat Daerah; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum
yang berkaitan dengan tugasnya.
Bagian Kelima
Staf Ahli Bupati
Pasal21
(1) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berada
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara
administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
b. Staf Ahli Bupati bidang Perekonornian, Pembangunan dan Keuangan; dan
c. Staf AhliBupati bidang Kemasyarakatan, Administrasi Umum dan Hak Asasi
Manusia.
Paragraf 1
Staf Ahli Bupati bidang Pernerintahan, Hukum dan Politik