Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI  MAGELANG Nomor 52 Tahun 2010 pada Pasal 7?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI  MAGELANG Nomor 52 Tahun 2010 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN, BAB II - INSENTIF PEMUNG UTAN PAJAK DAERAH, Pasal 7 menyebutkan bahwa:

(1) Besar an pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, 
huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisas i 
penerimaan pajak tahun ang garan sebelumnya dengan ketentuan: 
a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji 
pokok dan tunjangan yang melekat ; 
b. Rp1.000.000.000.000,00 ( satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 
2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali 
gaji pokok dan tunjangan yang melekat; 
c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan 
Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 
(delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; 
d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 
(sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat ; 
e. tunjangan yang melekat pada gaji sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c 
dan huruf d , terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan 
struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras. 
(2) Besar an insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d 
ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan 
berdasarkan ketentuan Pasal 6. 
(3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas umum daerah 
sebagai penerimaan daerah.