Apa bunyi lengkap Pasal 7 dalam PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 38 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 38 Tahun 1945 tentang PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL, pada BAB IV - KOORDINASI PENERAPAN SPM, Pasal 7 dinyatakan:

(1) Wali Kota melalui Sekretaris Daerah mengoordinasikan 
pelaksanaan penerapan SPM . 
 
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan 
b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM. 
 
(3) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dibentuk Tim Penerapan SPM Daerah yang ditetapkan dengan 
Keputusan Wali Kota. 
 
(4) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), terdiri atas: 
a. Penanggung Jawab : Wali Kota; 
b. Ketua : Sekretaris Daerah; 
c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah; 
c. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan 
Sekretariat Daerah; dan 
d. Anggota : Kepala Daerah yang membidangi Urusan 
Wajib terka it pelayanan dasar, pengelola 
keuagan daerah, Inspektorat dan/atau 
sesuai dengan kebutuhan.