Apa saja yang diatur dalam Pasal 8 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Nomor LOGI Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Nomor LOGI Tahun 2022 tentang PETUNJUK OPERASIONAL DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, BAB IV - PELAKSANAAN, Pasal 8 menetapkan:

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan DAK Fisik Bidang 
Pendidikan sesuai dengan penetapan target keluaran, 
rincian, dan lokasi kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan 
berdasarkan rencana kegiatan bidang/subbidang DAK 
Fisik Bidang Pendidikan yang telah disetujui 
Keme nterian. 
(2) DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas melalui mekanisme 
pengadaan barang/jasa dengan cara: 
a. swakelola; dan/atau 
b. penyedia, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan yang mengatur mengenai pengadaan 
barang/jasa pemerintah. 
(3) Dalam hal DAK Fisik Bidang Pendidikan dilakukan oleh 
Dinas melalui mekanisme swakelola sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a melibatkan Satuan 
Pendidikan, maka pelaksanaan swakelola harus 
mendapat persetujuan kepala Satuan Pendidikan. 
(4) Pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan DAK Fisik 
Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) harus mengutamakan penggunaan produk 
dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan . 
 
- 11 - 
 
https://jdih.kemdikbud.go.id/ Pasal 9 
(1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 
5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik Bidang 
Pendidikan pada setiap subbidang untuk mendanai 
kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan 
pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk tahun 
berkenaan. 
(2) Kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan 
pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual 
yaitu biaya untuk kegiatan peningkatan prasarana 
yang dilakukan oleh jasa konsultansi konstruksi; 
b. biaya tender yaitu biaya yang digunakan untuk 
kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa mulai 
dari identifikasi kebutuhan, pemilihan penyedia, 
sampai dengan serah terima hasil pekerjaan; 
c. jasa pendamping/fasilitator non aparatur sipil 
negara yaitu biaya personil yang berstatus bukan 
aparatur sipil negara yang membantu Dinas dalam 
rangka mendampingi/memfasilitasi penyelenggara 
swakelola ; 
d. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual yaitu 
biaya yang digunakan untuk jasa konsultan 
pengawas yang bertugas melakukan pengawasan 
selama proses kegiatan berlangsung; 
e. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah 
Daerah yaitu biaya dalam penyelenggaraan rapat 
koordinasi yang dilakukan oleh Dinas dalam rangka 
pra perencanaan, perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan, pelaporan, dan pemantauan dan 
evaluasi; dan/atau 
f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam 
rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan 
yaitu biaya perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiat an 
yang dilakukan sesuai dengan wilayah 
kewenangannya. 
- 12 - 
 
https://jdih.kemdikbud.go.id/ BAB V 
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB