Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN  BUPATI  MAGELANG Nomor 28 Tahun 2012?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN  BUPATI  MAGELANG Nomor 28 Tahun 2012 tentang STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KER JA, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Magelang. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magelang. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang. 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang. 
7. Standardisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah 
pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan 
kendaraan dinas. 
8. Sarana Kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai 
penunjang proses penyelenggaraan pemerin tahan daerah dalam 
mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain: ruangan kantor, 
perlengkapan kerja dan kendaraan dinas. 
9. Prasarana Kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi 
menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam 
meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, 
seperti gedung Kantor, rumah jabatan dan rumah instansi /dinas . 
10. Ruangan Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan 
ukuran luas dan alat -alat perlengkapannya disesuaikan dengan 
kebut uhan serta memenuhi persyaratan estetika. 
11. Perlengkapan Kantor adalah alat -alat yang dipersiapkan sesuai dengan 
kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan. 
12. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang 
dipergunakan untuk kepenti ngan dinas, terdiri atas kendaraan 
perorangan dinas, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas 
operasional khusus/lapangan. 
13. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan 
dipergunakan untuk Bupati dan Wakil Bupati. 
14. Kendaraan Dinas Op erasional adalah kendaraan yang disediakan dan 
dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran dan kendaraan 
yang diperuntukkan bagi Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah dan 
pimpinan DPRD. 
15. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan adalah kendaraa n 
yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional 
khusus/lapangan dan pelayanan umum, kendaraan yang 
diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas -tugas 
khusus/lapangan dan kendaraan yang diperuntukkan bagi antar 
jemput pegawai. 
16. Rumah Dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah 
Daerah terdiri at as rumah jabatan dan rumah instansi . 
 
 
5 
 17. Rumah Jabatan adalah rumah yang disediakan dan dipergunakan 
untuk pemangku jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, 
Sekretaris Daerah. 
18. Rumah Instansi adalah rumah yang disediakan dan dipergunakan 
untuk pejabat eselon II/anggota DPRD, pejabat eselon III, pejabat eselon 
IV, pejabat eselon V, Pejabat Fungsional Umum dan Fungsional 
Khusus.