Bagaimana redaksi normatif pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor r;I Tahun 2019?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor r;I Tahun 2019 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PENERTIBAN BANGUNAN GEDUNG, BAB II - OBJEK DAN SUBJEK PENERTIBAN BANGUNAN, pasal 5 berbunyi:

huruf ctembusannya dapat disampaikan kepada Satuan
Polisi Pamong Praja, Camat dan Lurab /Desa setempat;
(3)Apabila yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani tanda terima
maka dibuatkan Berita Acara Penolakan yang diketahui dan
ditandatangani oleh 2(dua) orang saksi;
(4)Apabila yang bersangkutan menolak menerima dan menandatangani tanda
terima surat teguran, Berita Acara Penolakan atau yang bersangkutan
tidak berada ditempat maka surat teguran diserahkan kepada Lurah/Desa
setempat dan dibuatkan tanda terima.
Bagian Kedua
Tindakan Penertiban Bangunan
Pasa17
(1)Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan tanpa memiliki 1MB,
memiliki 1MB tapi tidak sesuai dengan izin yang diberikan dikenakan
sanksi teguran tertulis 3(tiga) kali dengan keten tuan sebagai beriku t:
a.Teguran tertulis pertama dengan tenggang waktu 3(Tiga) hari kalender
terhitung sejak tanggal penerimaan surat teguran memuat:
1.Kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yangjelas;
2.Kewajiban yang harus dilaksanakan;
3.Jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan;
b.Teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu 3(Tiga) hari kalender
terhitung sejak tanggal penerimaan surat teguran memuat:
1.Mengingatkan teguran yang pertama;
2.Kewajiban dan konsekuensi yang harus dilaksanakan dan diterima;
3.Jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan;
c.Teguran tertulis ketiga dengan tenggang waktu 7(tujuh) hari kalender
terhitung sejak tanggal penerimaan surat teguran memuat:
1.Mengingatkan teguran pertama dan kedua;
2.Perintah membongkar sendiri disertai dengan pemasangan tanda
papan /stiker penyegelan dipintu masuk atau bedeng kerja yang
jelas terlihat pada lokasi kegiatan membangun;
(2)Format penyegelan sebagaimana dimaksud pasal 7ayat (1)huruf (c)angka
(2)ditetapkan bagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati
Kolaka Utara ini;
(3)Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf (c), setelah tenggang waktu sanksi
peringatan teguran tertulis ke III(ketiga) berakhir dikenakan sanksi
pem bongkaran bangunan;
(4)Terhadap perbuatan memindahkan /menurunkan /merusak /
menghilangkan papan segel tanpa izin adalah merupakan tanggung jawab
pemilik /pelaksana /penghuni bangunan;
(5)Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini
dibuatkan Berita Acara kejadian dan diberikan tindakan berupa surat
peringatan ;
(6)Pemilik /pelaksana bangunandiwajibkan untuk memasang kembali tanda
papan /stiker penyegelan terdahulu pada lokasi kegiatan membangun
atau pada tempat semula dalam jangka waktu maksimal 1x24jam
setelah diterima surat peringatan;
(7)Apabila terhadap pemilik dan atau pelaksana bangunan yang telah
diperingatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)tidak dipatuhi dapat
dilaporkan kepada PNS untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Pembatalan dan Pencabutan Terhadap Tindakan Penertiban
PasalS
Tindakan penyegelan yang telah dilakukan sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan inimenjadi batal dengan sendirinya (batal demi hukum)
apabila:
1.Pendirian bangunan dan prasarana bangunan telah memperoleh Izin
Mendirikan Bangunan (1MB);
2.Bangunan yang telah menyesuaikan terhadap lzin Mendirikan Bangunan
(1MB) dan gambar rencana bangunan yang telah disahkan oleh Tim Ahli
Bangunan Gedung dan atau Tim Teknis IMB yang telah diangkat oleh
Pejabat berwenang
BABV
PEMBONGKARANBANGUNAN
Pasal9
(1) Dalam hal tidak dilakukan pembokaran oleh pemilik bangunan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati untuk disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja
agar dilakukan pembongkaran ;
(2)Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan
oleh tim yang terdiri dari unsur satuan Polisi Pamong praja, Unsur Dinas
Pekerjaan Umum Bidang Tata Ruang ,Unsur Camat dan Lurah /Desa
serta instansi lain yang dianggap perlu (unsur kepolisian, Unsur TNI);
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat
Perintah Bupati;
(4)Segala kerusakan /kerugian serta resiko yang timbul akibat
pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menjadi tanggung
jawab pemilik bangunan
Pasall0
1.Dalam hal tertentu yang sifatnya mendesak untuk kepentingan tertib
Mendirikan Bangunan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan atau Kepala
Bidang Tata Ruang dapat memerintahkan untuk melakukan penertiban
atau pembongkaran baik sebagian maupun seluruh bangunan dan atau
sarana danprasarana bangunan ;
2.Tertib mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a.Bangunan yang didirikan tidak sesuai dengan peruntukan dan /atau
melanggar garis sempadan
b.Bangunan yang sudah ada dan melakukan kegiatan yang merubah
fungsi bangunan sebelumnya
c.Bangunan yang membahayakan keselamatan lalulintas
d.Bongkaran bangunan dan material bangunan yang dipandang dapat
mengganggu keindahan dan kebersihan kota serta mengganggu
kelancaran arus lalulintas;
e.Sarana dan prasarana bangunan yang tidak memenuhi persyaratan.
Pasalll
Apabila karena keadaan tertentu setelah pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9,dapat ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi
pidana jika itudipandang perIu.
BABVI
PENDELEGASlANPENANDATANGANAN
Pasal12
Bupati mendelegasikan penyegelan dan pembongkaran bangunan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7ayat (1)huruf (c)dan pasal 9ayat (1)
kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan atau Kepala Bidang Tata Ruang.