Apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 24 Tahun 2021 pada Pasal 16?
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 24 Tahun 2021 tentang SUSUN AN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN, Pasal 16 menyebutkan bahwa:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 
Pemerintah, maka berdasarkan hasil penyederhanaan 
struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Selatan, perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 
b. bahwa Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 57 Tahun 
2016 tentang Ke dudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Selatan 
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, maka 
perlu diganti; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b , maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Buton Selatan; 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 
3. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 
4. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563); 
2 
 5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6373); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); 
7. Peraturan Menteri Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis 
Pengorganisasian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502); 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo r 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri No mor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoensia 
Tahun 2018 Nomor 157); 
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2018 tentang Penyetaraan Jabatan Ad ministrasi Kedalam 
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 525); 
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada 
Instansi Pemerintah untuk Penyederhaaan Birokrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 546); 
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Buton Selatan , sebagaimana telah diubah dua kali, ter akhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Buton Selatan; 
 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUS UNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 
PINTU KABUPATEN BUTON SELATAN 
 
3