Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam NOMOR 21  TAHUN  2020 Nomor 21 Tahun 2020?
Norma hukum dalam NOMOR 21  TAHUN  2020 Nomor 21 Tahun 2020 tentang PELAKSA NAAN PEMBATASAN S OSIAL BERSKALA BESAR, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indo nesia yang 
memegang kekuas aan pemerintahan negara Republ ik 
Indonesia yang dibantu oleh Wakil P residen dan menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Undan g-Undang Dasar 
Negara Republik In donesia Tahun 1945. 
2. Pemerintah … 
7 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
 
 
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah 
 
Provinsi Jawa Barat. 
 
3. Daerah Kota adalah Dae rah Ko ta Bandun g. 
 
4. P emerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai 
unsur pen yelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaks anaan urusan pe merintahan yang 
menjadi kewenan gan Dae rah Otonom. 
5. Wali Kota adal ah Wali Kota Bandung. 
 
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota 
dan DPRD dalam pen yelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kew enangan dae rah. 
7. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanju tnya 
disingkat PS BB adalah pembatasan kegiatan tertentu 
penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa 
untuk mencegah kemungkinan penyeba ran Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19). 
8. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutn ya disebut 
Covid-19 adalah sebagai penyakit yang dap at 
menimbulkan wabah. 
9. Barang k ebutuhan pokok ada lah barang yang 
menyan gkut hajat hidup orang ban yak den gan skala 
pemenuhan kebut uhan yang t inggi serta menjadi fakt or 
pendukung kesejahte raan masyarakat. 
10. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili 
dan/atau be rkegiatan di Kota Bandun g. 
11. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga 
negara Indonesia atau badan usaha yang b erbentuk 
badan hukum atau bukan badan huk um yang didirikan 
dan berkedudukan dalam wila yah hukum Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan 
usaha di bidang perdagangan dan/atau indust ri. 
12. Sekolah adalah jalur pendidikan yang terdiri atas 
 
Pendidikan Formal, Nonformal dan Infor mal. 
 
13. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus 
Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kota, yang s elanju tnya 
disebut Gu gus Tugas adalah unit pelaksana p ercepatan 
penanganan Covid-19 di Daerah Kota yang dibentuk 
oleh Wali Kot a. 
 
14. Gugus … 
8 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
 
 
14. Gugus Tugas Tingkat Kecamatan adalah Gugus Tugas 
yang dib entuk oleh Camat di lingkungan Pemerintah 
Daerah Kot a. 
15. Gugus Tugas Tingkat Kelurahan adalah Gugus Tugas 
yang dibentuk oleh Lurah di lingkungan Pemerintah 
Daerah Kota. 
16. Masa Inkubasi adalah masa mulai saat penyebab 
penyakit masuk ke dalam t ubuh (saat p enularan) 
sampai saat ti mbulnya pen yakit. 
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
selanjutn ya disi ngkat APBN ad alah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. 
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
yang se lanjut nya disin gkat APBD Provinsi adalah 
Anggaran Pendapa tan dan Belanja Daerah Provinsi 
Jawa Barat. 
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutn ya disin gkat APBD Kota a dalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Dae rah Kota Bandun g. 
20. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya 
disingkat TPS adalah tempat sebelum sa mpah diangkut 
ke tempat penda uran ulang, pengolahan, dan/atau 
tempat pen golahan sampah te rpadu. 
21. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanju tnya disin gkat 
TPA adal ah t empat untuk memroses dan 
mengembalikan sampah ke media lin gkungan secara 
aman ba gi manusia dan li ngkungan. 
 
 
Bagian Kedua 
 
Maksud dan Tujuan