Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 72 Tahun 2020 Pasal 7?
Dalam PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 72 Tahun 2020 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, BAB V - PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:

Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan 
Berusaha dan Non Berusaha, DPMNakertrans 
berkoordinasi dengan OPD Teknis; 
Pemberian pertimbangan teknis Perizinan Berusaha 
dan Non Berusaha yang menjadi fungsi OPD teknis 
dilakukan dengan penerbitan Berita Acara Survey Tim 
Teknis dan/atau rekomendasi dari OPD teknis.