Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 69 Tahun 2011.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 69 Tahun 2011 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI, pada BAB I - II, Pasal 5 menjelaskan:

(1) Tata cara penyaluran bagi penerima Dana Bergulir yaitu 
mengajukan permohonan pinjaman melalui formulir yang 
disediak an dengan melampirkan : 
a. surat keterangan domisili dari desa/kelurahan 
setempat; 
b. identitas Usaha Mikro , dan Koperasi atau Surat 
keterangan usaha dari kepala desa /lurah ; 
c. surat pernyataan sanggup mengembalikan pinjaman; 
d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemo hon 
pinjaman; 
e. fotokopi KTP suami/istri pemohon pinjaman; 
f. fotokopi kartu keluarga; 
g. fotokopi surat nikah (bagi yang telah menikah); 
h. fotokopi jaminan/agunan; dan 
i. pas photo berwarna pemohon ukuran 3x4 . 
 
(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintaha n di bidang usaha kecil, dan Koperasi 
memproses kelengkapan administrasi Pemohon dan 
apabila telah dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha 
kecil, dan Koperasi menindaklanjuti permohonan 
pemohon dengan mengeluarkan surat rekomendasi 
pinjaman kepada Bank Pelaksana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6 
(3) Setelah menerima surat rekomendasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Bank Pelaksana menindaklanjuti 
dengan tahapan sebagai berikut : 
a. memproses administrasi kelayakan usaha (surve y) yang 
dilaksanakan oleh Bank Pelaksana bersama Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang Usaha Mikro , dan Koperasi ; dan 
b. merealisasikan/pencairan dana kepada peminjam oleh 
Bank Pelaksana apabila dinilai layak untuk diberi 
pinjam an atau menolak apabila dinilai tidak layak 
untuk diberi pinjaman.