Apa bunyi lengkap Pasal 3 dalam PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Nomor 4 Tahun 2002?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Nomor 4 Tahun 2002 tentang PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PROPINSI, pada BAB II - PERUBAHAN BENTUK HUKUM DAN NAMA PERUSAHAAN, Pasal 3 dinyatakan:

(1) Dalam rangka perubahan bentuk hukum Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, kepada Gubernur 
diberikan wewenang untuk memproses perubahan bentuk hukum 
Perusahaan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang -
undangan yang berlaku. 
(2) Dengan perubahan bentuk hukum Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan hukum 
yang menyangkut Perseroan Terbatas be rlaku terhadap Perseroan.