Apa yang diatur dalam PERATURAN  BUPATI  BOYOLALI Nomor TAHUN Tahun 2022 pada Pasal  1?
Berdasarkan PERATURAN  BUPATI  BOYOLALI Nomor TAHUN Tahun 2022 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAB  I - KETENTUAN UMUM, Pasal  1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai 
aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan.
5. Galon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga 
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai CPNS 
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menjalani masa percobaan dalam 
waktu tertentu sebelum ditetapkan menjadi PNS.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah.
Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah 
Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat TPP PNS adalah 
penghasilan diluar gaji, yang diberikan guna meningkatkan kesejahteraan, 
kedisiplinan, kineija, integritas dan tertib administrasi pengelolaan 
keuangan.
8. Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku 
pengguna anggaran / pengguna barang, yang juga melaksanakan 
pengelolaan keuangan Daerah.
Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang.
Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali.
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang 
selanjutnya disingkat P2UPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggung 
jawab, kewenangan dan hak penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan 
pemerintahan di Daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.
12. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan 
Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.6.
7.
9.
10.
11.
13. Pejabat.
^9^ ------
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.-4-
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
14. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah 
semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut 
SIMDA adalah sistem informasi terkomputerisasi yang berbasis data (data 
base) yang dapat beijalan di atas jaringan komputer milik Pemerintah 
Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah secara terintegrasi.
16. Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak yang selanjutnya disebut 
SISMIOP adalah sistem administrasi yang mengintegrasikan seluruh 
pelaksanaan kegiatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
berbasis komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas, 
pemprosesan, pemeliharaan, sampai pencetakan hasil keluaran.
17. Kelompok Keija yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok ketja yang 
bertugas melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibentuk 
oleh Kepala Perangkat Daerah.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE 
adalah layanan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan dengan 
sistem elektronik.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas 
pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam 
melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi SKPD.
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKom adalah 
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan 
dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran 
anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK- 
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada 
SKPD.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 
pejabat pada unit keija SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur 
pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.