Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Nomor 1 Tahun 1945 Pasal 9?
Dalam 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Nomor 1 Tahun 1945 tentang Hubungan Keuangan Antara Pem erintah, BAB IV - TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA, Pasal 9 mengatur sebagai berikut:

(1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten kepad a 
Desa; (5) Dalam hal terdapat perubahan alokasi dan besaran 
ADD pada tahun anggaran berjalan , penyaluran ADD 
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Dalam hal Desa telah mencairkan ADD Tahap I, 
Tahap II dan tahap III sebagaimana dimaks ud pada 
huruf a, pencairan tahap IV dilakukan 
setelah Desa mengajukan perubahan rencana 
penggunaan dana sesuai dengan alokas i dan 
besaran ADD setelah perubahan . 
b. Dalam hal Desa telah mencairkan ADD Tahap I, 
Tahap II dan Tahap III sebagairnana dimaksud pada 
huruf a, huruf b dan huruf c, maka 
pencairan dilakukan pada tahap IV sebesar 
penambahan alokasi dan besaran ADD dan 
dilakukan setelah Desa mengajukan perubahan 
rencana penggunaan ADD tahap IV sesuai dengan 
alokasi dan besaran ADD setelah perubahan . 
c. Dalam hal Desa belum mencairkan ADD Tahap I 
Tahap II dan Tahap III sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b dan huruf c, maka proses 
pencairan berpedoman pada ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4). c. Tahap III (ketiga) paling banyak sebesar 30 °/o (tiga 
puluh perseratus) apabila Kepala Desa telah 
menyampaikan laporan realisasi sebesar minimal 
80% (delapan puluh per seratus) dari anggaran yang 
telah direalisas ikan pada tahun berjalan ; 
d. Tahap IV (keempat) paling banyak sebesar 20 % 
(lima belas perseratus) apabila Kepala Desa telah 
men yampaikan laporan realisasi sebesar minimal 
80°/o (delapan puluh per seratus) dari anggaran yang 
telah direalisasikan pada tahun berjalan ; - 9 -