Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 91 Tahun 2022 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 91 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk menga tur dan men guru s urusan 
peme rintahan , kepen tingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/ a tau hak tradisional yang diakui dan diho rmati dalam 
sistem pemerin tahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
2. Lembaga Kebij akan Pengadaan Barang/Jasa Peme rintah 
yang selanju tnya disingka t LKPP adalah lembaga 
-3­ 
Pemerintah 
merumuskan 
Pemerintah. 
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
4. Pemerintah Desa adalah Kuwu atau yang disebut dengan 
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP 
Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) 
tahun . 
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian 
setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana 
penarikan dana untuk kegiatan yang akan 
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah 
ditetapkan dalam APBDesa. 
8. Pengadaan Barang/ Jasa di Desa yang selanjutnya disebut 
Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh 
barang/ jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan 
melalui swakelola dan/ atau penyedia barang/ jasa. 
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang 
selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah 
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, 
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, 
kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai 
oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya 
masyarakat Desa, dan/ atau Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa 
meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, 
kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang 
ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta 
kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. yang bertugas mengembangkan dan 
kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
-4­ 
11. Kuwu adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan 
rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 
12. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah 
Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf 
Sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pelaksana 
Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). 
13. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah 
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur teknis 
yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan 
Desa (PPKD) . 
14. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK 
adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam 
melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa yang 
karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri 
oleh Kasi/Kaur. 
15. Masyarakat adalah masyarakat Desa setempat dan/atau 
masyarakat desa sekitar lainnya. 
16. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia 
adalah badan usaha atau orang perorangan yang 
menyediakan barang/ jasa. 
1 7. Pembelian langsung adalah metode pengadaan yang 
dilaksanakan dengan cara membeli/ membayar langsung 
kepada 1 (satu) Penyedia tanpa permintaan penawaran 
tertulis yang dilakukan oleh Kasi/Kaur atau TPK. 
18. Permintaan Penawaran adalah metode Pengadaan dengan 
membeli/ membayar langsung dengan permintaan 
penawaran tertulis paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia 
yang dilakukan oleh TPK. 
19. Lelang adalah metode pemilihan Penyedia untuk semua 
pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia yang 
memenuhi syarat. 
20. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan 
dikerjakan sendiri oleh TPK dan/ atau masyarakat 
setempat. 
21. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan 
melalui audit, reviu, pem antauan , evaluasi , dan kegiatan 
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Pemerintah. 
22. Pembina an Pengadaan adalah kegiatan yang meliputi 
proses pembentukan Peraturan Bupati, konsultasi dan 
bimbingan teknis Pengadaan Barang /Jasa di Desa. 
-5­