Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 13 Tahun 2022 Pasal 1?
Dalam PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 13 Tahun 2022 tentang PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, BAB I - KET ENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Blitar. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar. 
3. Walikota adalah Walikota Blitar. 
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang selanjutnya 
disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang 
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 
Sadan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan, dan pertarn bangan. 
5. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan 
wilayah Daerah. 
6. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam a tau dilekatkan 
secara tetap pada tanah dan/atau perairan. 
7. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga 
rata-rata yang diperoleh transaksi jual bell yang terjadi secara wajar 
dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek 
Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang 
sejenis, atau nilai perolehan baru atau Nilai Jual Objek Pajak 
pengganti. 
b 
-6- 
8. NJOP Bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya pembangunan 
baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik 
berdasarkan metode penilaian ke dalam klasifikasi, penggolongan dan 
ketentuan nilai jual bangunan yang akan ditetapkan dalam keputusan 
Walikota. 
9. Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, 
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, 
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 
perhutanan dan pertambangan. 
10. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata 
mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas 
Bumi, dan/atau merniliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat 
atas Bangunan. 
11. Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata 
mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas 
Bangunan. 
12. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun 
Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT 
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan PBB-P2 terutang 
kepada Wajib PBB-P2_ 
14. Stimulus adalah pengurangan otomatis terhadap besarnya ketetapan 
pajak terutang. 
15. Buku adalah besarn ya pajak terutang SPPT PBB-P2 yang 
bersumber dari ketetapan pajak menurut keadaan satu tahun 
sebelum tahun berjalan untuk ketetapan pajak sampai dengan Rp 
I 00.000,- (seratus ribu rupiah). 
16. Buku II adalah besarn ya pajak terutang SPPT PBB-P2 yang bersumber 
dari ketetapan pajak menurut keadaan satu tahun sebelum 
tahun berjalan untuk ketetapan pajak di atas Rp 100.000,- 
(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,-(lima ratus ribu 
rupiah). 
17. Buku lll adalah besarnya pajak terutang SPPT PBB-P2 yang 
bersumber dari ketetapan pajak menurut keadaan satu tahun 
sebelum tahun berjalan untuk ketetapan pajak di atas Rp 
500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,- 
(duajuta rupiah). 
-7- 
18. Buku IV adalah besarnya pajak terutang SPPT PBB-P2 yang 
bersumber dari ketetapan pajak menurut keadaan satu tahun 
sebelum tahun berjalan untuk ketetapan pajak di atas Rp 
2.000.000,- (duajuta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,- (limajuta 
rupiah). 
19. Buku V adalah besarn ya pajak terutang SPPT PBB yang bersumber 
dari ketetapan pajak menurut keadaan satu tahun sebelum 
tahun berjalan untuk ketetapan pajak di atas Rp 5.000.000,- 
(limajuta rupiah).