Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN DAERAH Nomor 21 Tahun 2009.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH Nomor 21 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD), ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 
Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat. 
Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD,adalah 
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
peny elenggara Pemerintahan D aerah 
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 
APBD Pemerintah Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 
Pendapatan Asli Dae rah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan 
Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 
Badan Usaha Milik Daerah,yang selanjuntnya disingkat BUMD,adalah semua 
perusahaan yang didirikan Pemerintah Daerah yang modalnya untuk 
seluruhnya atau untu k sebagian merupakan kekayaan Daerah yang 
dipisahkan,kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan peraturan 
perundang -undangan. 
Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah PT.Perdana 
Multiguna Sarana Bandung Barat. 
Komisaris adalah Komi saris Perseroan Terbatas (PT) Perdana Multiguna 
Sarana Bandung Barat. 
 
 
5 
Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh 
RUPS. 
Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas baik berupa uang 
maupun barang. 
Rapat Umum Pem egang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah 
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Perdana Multiguna 
Sarana Bandung Barat. 
Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal 
antara Perseroan Terbatas (PT) Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat 
dengan Pihak Ketiga untuk bersama -sama melakukan suatu kegiatan usaha 
guna mencapai tujuan tertentu. 
Holding Company adalah Perusahaan induk yang dapat membentuk anak 
perusahaan yang bergerak diantaranya dalam bidang 
agrobisnis,kepariwisataan,pengelolaan air baku,jasa sarana dan prasarana 
serta jenis usaha lainnya sesuai dengan kajian potensi daerah. 
Pihak Ketiga adalah Instansi,Lembaga,Badan Hukum dan atau 
Perorangan,antara lain Pemerintah Pusat,Pemerintah Negara Asin g,Badan 
Usaha Milik Negara,Koperasi Swasta Nasional dan Swasta Asing,Lembaga 
Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan antar Perusahaan -Perusahaan Daerah 
lainnya.