Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 12 NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 64 Tahun 2021.
Redaksi dari NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 64 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA, pada BAB IV - URAIAN TUGAS UNSUR BADAN, Pasal 12 menjelaskan:

(1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 
(2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 
mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi 
penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan 
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terkait 
perencanaan dan pendanaan, pengendalian, 
evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah. 
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 
meliputi urusan pemerintahan bidang 
pekerjaan umum, perumahan dan 
permukiman, perhubungan, lingkungan 
hidup, kebencanaan, komunikasi dan 
informatika serta kecamatan. 
(3) Untuk menyalenggarakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Bidang Infrastruktur 
dan Kewilayahan mempunyai fungsi: 
a. mengoordinasikan penyusunan dokumen 
perencanaan pembangunan Daerah 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD); 
b. mengoordinasikan penyusunan Rencana 
Strategis Perangkat Daerah dan Rencana 
Kerja Perangkat Daerah; 
c. mengoordinasikan pelaksanaan 
Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD); 
d. mengoordinasikan pelaksanaan 
kesepakatan dengan DPRD terkait 
RPJPD, RPJMD dan RKPD; 
e. mengoordinasikan pelaksanaan 
kesepakatan dengan DPRD terkait APBD; 
f. mengoordinasikan sinergitas dan 
harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah 
Kabupaten/Kota; 
g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas 
dan harmonisasi kegiatan 
Kementerian/Lembaga di Provinsi dan 
Kabupaten/Kota; 
h. mengoordinasikan dukungan 
pelaksanaan kegiatan pusat untuk 
prioritas nasional; 
i. mengoordinasikan pelaksanaan 
kesepakatan bersama kerja sama antar 
Daerah; 
 
- 20 - 
 
j. mengoordinasikan pembinaan teknis 
perencanaan kepada Perangkat Daerah 
Kabupaten/Kota; dan 
k. menyelenggarakan tugas lain yang 
diberikan oleh atasan. 
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
, Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan dibantu oleh Kelompok Jabatan 
Fungsional. 
(5) Masing-masing Pejabat Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang. 
 
Bagian Ketujuh 
Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah