Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 26 Tahun 2003?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 26 Tahun 2003 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ; 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah 
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ; 
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ; 
4. DPRD adalah Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya ; 
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya; 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Kota Tasikmalaya; 
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditugaskan mengelola 
retrib usi pasar ; 
 
8. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli 
untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk, yang 
menurut kelas mutu pelayanan dapat digolongkan menjadi Pasar 
Tradisional dan Pasar Modern menurut sifatnya ; 
9. Pasar Tradisional selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut 
Pasar adalah pasar yang dibangun dan dikelola baik oleh Pemerintah 
Kota maupun Desa, Swasta, Koperasi atau swadaya masyarakat 
dengan tempat usaha dapat berupa toko, kios/jongko, los dan tenda 
yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah dan 
koperasi usaha skala kecil dan modal kecil dan dengan proses jual beli 
melalui tawar menawar; 
10. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk 
bangunan memanjang tanpa dilengka pi dinding atau sekat pemisah ; 
11. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu 
dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai 
dengan langit -langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan ; 
12. Retribusi Jasa Umum adalah Re tribusi atas jasa yang disediakan atau 
diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 
badan ; 
13. Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah 
pembayaran atas penyed iaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana 
yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios/jongko yang dikelola 
Pemerintah Kota dan khusus disediakan untuk pedagang atau 
bangunan berbentuk lainnya serta tempat perdagangan umum dan 
jasa yang berloka si di lingkungan Pasar ; 
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut 
peraturan perundang -undangan retribusi Daerah diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran Retribusi Daerah ; 
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat 
SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah 
retribusi pasar yang terutang . 
 
B A B II 
NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI