Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH Nomor 2 Tahun 2021 pada Pasal 32?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH Nomor 2 Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA, BAB VII - SANKS!, Pasal 32 menyebutkan bahwa:

(5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana De sa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b, 
dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuan gan menerima surat 
rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Data 
Desa dari kemente rian/lembaga terkait paling lambat 
tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan . 
(6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni 
tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan unt,k 
tahun anggar an berikutnya sepanj ang Dana Desa 
untuk Desa tersebut telah dialokasikan. 
(7) Direktur Jende ral Perimbangan Keuangan berdasarkan 
surat permoho nan dari bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) atau surat rekomendasi dri 
kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud paia 
menerbitkan surat pencabutan penghentian penyalurannya 
, tidak Dana Desa yang dihentikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
dapat disalurkan kembali ke RKD . 
Desa yang dihentikan penyaluran Dana Dcsa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) hurut a, 
berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada 
tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian 
penyaluran Dana Desa. 
(3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. 
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerna 
surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran 
Dana Desa dari bupati paling Jambat tanggal 30 Jum 
tahun anggaran berjalan . 
(4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran 
Dana Desa sebagaimana dimak sud pada ayat (3) 
diterbi tkan setelah terdapat pencabutan status hukum 
tersangka, pemulihan status hukum tersangka, 
dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap. ( 1) 
(2) 
• • 
Scanned with CamScanner 
- 43- 1 penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepa 1a 
Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan 
bupati atau kementerian/lembaga terkait. 
• 
• 
(1) 
(2) Pasal 34 
Dalarn hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT 
Desa selarna 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 
2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa 
sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang 
akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022. 
Pengenaan sank si kepada Pemerintah De3a 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan 
dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa 
khususimusyawarah insidentil tidak terdapat calon 
keluar ga penenma manfaat BLT Desa yang m ,_. 
kri . emenui tena. 
Scanned with CamScanner Pasal 33 
(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT 
Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 
2020, dikenakan sanksi pemo tongan Dana Desa 
sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang 
akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021. 
(2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa 
untuk BLT Desa setiap tahapan . 
(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan 
dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa 
khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon 
keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memem.:m 
kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap 
bulannya. 
(4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam 
pera turan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah 
Daer ah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk. 
(5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi 
pemotongan sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) pada 
penyaluran Dana Desa dalarn aplikasi Onli ne 
Monitoring Sistem Perbendahar aan dan Anggaron 
Negara (OM SPAN). 
• - 44­ 
(3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insiden til 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dala1n 
peraturan kepala Desa yang diketahui olch Pemerint an 
Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk. 
(4) Peraturan kepela Desa sebagaimana dimaksud paa 
disampaikan oleh bupati kepada kepala KPPN 
selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik da 
Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sisten 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPA !J 
sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II paGa 
Tahun Anggaran 2022 .