Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BADA N PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Nomor 326 Tahun 2022?
Substansi PERATURAN BADA N PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Nomor 326 Tahun 2022 tentang PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 
1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang 
selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan 
adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk 
membiayai operasional kegiatan program prioritas 
nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan 
daerah guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan 
kesehatan di daerah. 
2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Menu 
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan 
Obat dan Maka nan yang selanjutnya disebut DAK 
Nonfisik BOK POM adalah dana yang diampu oleh Badan 
Pengawas Obat dan Makanan untuk dialokasikan ke 
daerah untuk membiayai operasional kegiatan 
pengawasan obat dan makanan yang menjadi urusan 
daerah. 
 
www.peraturan.go.id
2022, No. 326 -4- 
3. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat 
dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. 
4. Toko Obat/Pedagang Eceran Obat yang selanjutnya 
disebut Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin 
untuk menyimpan obat bebas dan obat bebas terbatas 
untuk dijual secara eceran. 
5. Usah a Mikro Obat Tradisional yang selanjutnya disebut 
UMOT adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat 
tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat 
luar, dan rajangan. 
6. Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disebut 
IRTP adalah perusahaan p angan yang memiliki tempat 
usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan 
pangan manual hingga semi otomatis. 
7. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan 
Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disebut SPP -
IRT adalah jaminan tertulis yang dibe rikan oleh 
Bupati/Walikota terhadap Pangan Produksi IRTP di 
wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan 
pemberian SPP -IRT dalam rangka peredaran pangan 
produksi IRTP. 
8. Nomor Pangan Produksi IRTP yang selanjutnya disebut 
Nomor P -IRT adalah nomor pangan produksi IRTP yang 
menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP -IRT dan wajib 
dicantumkan pada label pangan produksi IRTP. 
9. Penyuluh Keamanan Pangan yang selanjutnya disebut 
PKP adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi di 
bidang penyuluhan keamanan panga n dan kompetensi 
sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan olahan 
serta diberi tugas untuk melakukan penyuluhan 
keamanan pangan dan pendampingan IRTP atau usaha 
mikro dan kecil dari organisasi yang kompeten. 
10. Pengawas Pangan Kabupaten/Kota atau District Food 
Inspector yang selanjutnya disebut DFI adalah tenaga 
pengawas yang mempunyai kompetensi di bidang 
keamanan pangan untuk melakukan pengawasan 
pangan olahan industri rumah tangga. 
www.peraturan.go.id
2022, No. 326 -5- 
11. Kader Keamanan Pangan adalah kader yang terpilih dan 
telah mengikuti bim bingan teknis keamanan pangan 
serta memenuhi persyaratan sebagai kader yang 
berperan aktif untuk melakukan pemberdayaan dan atau 
peningkatan pengetahuan dan kesadaran komunitasnya 
secara sukarela memberdayakan komunitasnya. 
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
13. Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten/Kota yang 
selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah perangkat 
daerah Pemerinta h Kabupaten/Kota yang merupakan 
unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang 
kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. 
14. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya 
disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah 
nonkementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. 
15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan. 
16. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan 
Pengawas Obat dan Makanan. 
17. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas 
Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT 
BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang 
melaksanakan tugas teknis operasional tertentu 
dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang 
pengawasan obat dan makanan.