Bagaimana redaksi normatif Pasal 27 dalam TAHUN ANGGARAN 2022 TENTANG PERATURAN BUPAT I BUTON Nomor 29 Tahun 1945?
Norma hukum dalam TAHUN ANGGARAN 2022 TENTANG PERATURAN BUPAT I BUTON Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat II di Su lawesi (Lembaran Negara Repu blik Indones ia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 1822) ; bahwa untuk melaksanak an ketentuan, Pasal 27 berbunyi:

( 1) Dalam ha! berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa 
ADD di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
ditemukan Sisa ADD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh 
persen), Bupati : 
a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa 
ADD di RKD tersebut , dan/atau 
b. memin ta aparat fungsional daerah untuk melakukan 
pemeriksaan . 
(2) Sisa ADD di Rl<D lebih dari 30% (tiga puluh persen) 
sebagaimana di maksud pada ayat (1), dihitung dari ADD 
yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan 
ditambah dengan sisa ADD tahun sebelumn ya. 
(3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa ADD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan 
APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar 
penggunaan sisa ADD tersebut. 
(4) Dalam hal ranca ngan APBDesa tahun anggaran berikutn ya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan , sisa 
ADD tersebut digunakan setelah penetapan peraturan desa 
tentang APBDesa . 
(5) Sisa ADD sebagai mana dimaksud pada ayat (3) merupakan 
penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk : 
a. menut upi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan 
lebih kecil dari pada realisasi belanja; 
b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan Pasal 26 
Bupati melakukan pemanta uan dan evaluasi atas sisa ADD di 
RKD. BAB VIII 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PasaJ 25 
Pertanggungjawab an penggunaan keuangan BPD yang didan ai 
melalui ADD Non Siltap , dan PBH Pajak Daerah dan Retribu si 
Daerah dipertanggungjawabkan oleh BPD melalui Bendahara 
Desa yang selanjutn ya akan terakumu lasi dalam 
pertanggungjawaban penggu naan ADD Non Siltap , PBH Pajak 
Daerah dan Retr ibusi Daerah . (5) Dalam hat sampai dengan minggu ketiga bulan Desember 
tahun anggaran berjalan , l<epala Desa belum 
menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban reaJisasi 
penggu naan ADD Non Siltap tahap I sebaga imana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a, maka tahap II tidak dapat dicairkan .