Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945 Pasal 25?
Dalam NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Pasal 25 mengatur sebagai berikut:

Penerima Bantuan Hukum berhak : 
a. mendapatk an Bantuan Hukum hingga masa lah hukumn ya 
selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai keku atan 
hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang 
bersangkutan tidak men cabut surat kuasa ; BAB V 
PENER lMA BANTUAN HUKUM Pasa l 24 
(I) Pembcri Bantuan H ukum wajib: 
a. melaporkan kepada Bupati tentang progra m Bantuan 
Hukum; 
b. rnelapork an setiap penggunaan anggaran yang 
digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum; 
c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau 
keterangan yang diperoleh dari Peneri ma Bantuan 
Hukum berkaitan dengan p erkara yang sedang 
ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-unda ng; 
d. memb erikan Bantu an Hukum kepada Penerima 
Bantuan Hukum berdasarkan syar at dan tata cara 
yang ditentukan dalam Peratur an Oaerah ini sampai 
perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah seca ra 
hukum ; 
e. melaporkan perkembangan tuga snya kepada Bupati 
melalui perangkat daerah yang membid angi urusan 
pemerintahan di bidang hukum pada akhir tahun 
anggaran me liputi: 
1. perkembangan penanganan perkara ; 
2. penolakan perrnohonan disertai dengan alasan 
penolakan; dan 
3. penggunaan anggaran . 
(2) Pem beri Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huru f b, 
huruf c, huru f d, dan huruf e dikenakan sanksi 
administratif. 
(3) Sanks i admi nistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berupa: 
a. tegu ran lisan; 
b. teguran tertu lis; dan/ a tau 
c. pemutusan hubungan kerjasama . 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peng enaan 
sanksi admi nistratif sebagaiman a dimaksud pada ayat (3) 
diatur dalam Peraturan Bupati. - 14 -