Jelaskan isi kandungan Pasal 4 dari KABUPATEN KOLAKA PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 29 Tahun 1959.
Sesuai dengan KABUPATEN KOLAKA PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-da erah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 1959, ketentuan pada , Pasal 4 berbunyi:

BAB III 
KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI , 
TUGAS DAN FUNGSI -6- 
(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
huruf b, mempun yai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana 
kegiatan, pelaksan aan akuntansi dan pelaporan keuangan , penyiapan 
bahan administrasi sumb er daya manusia , pelaksanaan ketatausaha an 
dan pencatatan data korban dan pelaksanaan kerumahtanggaan s erta 
pelaporan hasil kegiatan UPTD . 
(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggun gjawa b 
kepada Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Pasal 9 Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaiman a dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugas memimp in, 
merencanakan , mengkoordinasikan , dan mengendalikan UPTD dalam 
men yelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang 
mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus , dan 
masalah lainnya serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan 
fungsi UPTD . Pasal 8 a. penyusunan program kerja/ rencana operasional kegia tan UPTD 
Perlindungan Perempuan dan Anak ; 
b. pengkoordinasian dan pengendalian semua kegiatan peny elenggaraan 
layanan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak ; 
c. pelaksanaan penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasu s; 
d. pelaksanaan evalu asi hasil kerja UPTD Perlindungan Perempu an dan 
Anak ; 
e. pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam 
lingkungan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; 
f. pelaksanaan administrasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak ; 
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. -7- 
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD, kepala sub bagian dan 
kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi , 
integrasi, dan sinkronisasi baik interen maupun antar satuan organisasi 
di lingkungan pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi 
masing-masing . 
(2) Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahann ya masing ­ 
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah -langkah 
yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku . 
(3) Kepala UPTD memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing­ 
masing dan m emberikan bimbingan serta petunjuk terhadap 
pelaksanaan tugas bawahannya . BAB V 
TATA KERJA