Apa substansi hukum dari Pasal 16 PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 133/PMK.01/2022 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 133/PMK.01/2022 Tahun 1945 tentang TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, khususnya BAB III - PENYELENGGARA TATA KELOLA, Pasal 16, adalah:

(1) Chief information officer unit eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 2 dilaksanakan 
oleh: 
a. pejabat pimpinan unit eselon II yang menangani TIK; 
b. pejabat pimpinan tinggi pratama; atau 
jdih.kemenkeu.go.id
-12 -
c. pejabat di lingkungan masing-masing unit eselon I 
yang ditunjuk oleh pimpinan unit eselon I, 
yang ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Unit Eselon I. 
(2) Chief information officer unit eselon I sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang: 
a. mengoordinasikan penyelenggaraan tata kelola, 
pengelolaan, dan pemanfaatan TIK di lingkungan unit 
eselon I; 
b. melakukan pemantauan dan evaluasi 
penyelenggaraan tata kelola, pengelolaan, dan 
pemanfaatan TIK di lingkungan unit eselon I; dan 
c. melaksanakan tugas dan wewenang lain terkait 
koordinasi penyelenggaraan tata kelola, pengelolaan, 
dan pemanfaatan TIK di lingkungan unit eselon I. 
(3) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), chief information officer unit eselon I 
berkoordinasi dengan chief information officer Kementerian 
Keuangan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang 
chief information officer unit eselon I sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan 
Pimpinan Unit Eselon I. 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) Paragraf 3 
Chief Information Officer Unit Non Eselon