Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 55 Tahun 1945 pada Pasal 16?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 55 Tahun 1945 tentang , BAB I - KET ENTUAN UMUM, Pasal 16 menyebutkan bahwa:

Dalam implementasi PUG peran dan tanggun g jawab Bupati akan 
dilaks anakan oleh driver PUG yaitu BAPPEDA , DPPPA , BPKAD dan 
INSPEKTORAT yang memiliki kapasitas memadai untuk menjalankan peran: 
a. Mengembangkan data gender daerah melalui; 
1. pengem bangan foru m data gender yang terdiri dari OPD maupun 
instansi vertical yang terkait (BPS , Kepolisian, Kejaks aan, dll); 
2. peneta pan regulasi tentang data gender; 
3. membangun system data gender daerah (aplik asi, mekanisme, 
prosedur, peran dan tanggungjawab) ; dan 
4. pengolahan, analisi s serta publikasi data gender. 
b. Memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG melal ui: 
1. pembent ukan tim penyusun 
2. Proses kons ultasi publik yang melibatkan perangkat daerah, 
organisasi 
3. masyara kat sipil, perguruan tinggi , dunia usah a, mitr a pembangunan 
dan Lem baga masyarakat lainnya; 
4. menyus un doku men RAD ; dan 
5. menetapkan dokum en RAD . 
c. Mengoordin asikan dan mengadvokasi impl ementasi RAD PUG ; 
1. mengkoo rdinasikan implementasi PUG melalui POKJA \ PUG; 
2. Mengkoor dinasikan impl ementasi PUG di level OPD melalui Focal Point 
PUG di masing-masing OPD ; 
3. Advokasi ke organisasi masyaraka t sipil, perguruan tinggi, dunia 
usaha, mitra pembangunan dan Lembaga masyarakat lainn ya; Pasal 15 
Dalam menye lenggar akan pelembagaan PUG, Bup ati 
a. menetapkan kebijakan pelaksanaan PUG dan PPRG ; dan 
b. melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan PUG dan PPRG kepada Gubem ur; 
c. memberikan penghargaan terhadap perangk at daerah yang telah 
memenuhi indikato r penguatan pelembagaan PUG sesuai bidang 
tugasnya serta Pengintegras ian isu Gender di dalam siklu s perencanaan 
dan pengangg aran , pelembagaan PUG dan penerapan PPRG . d. melakukan peningkatan kapasitas PPRG bagi peran gkat Daerah 
Pelaks ana sesuai dengan tugas fungsi masing-rnasing Perangkat Daerah 
pengg erak; - 11 -