Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 9 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 9 Tahun 2018 tentang STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dim aksud dalam Undang -Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. 
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten 
Bangka Selatan. 
6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Bangka 
Selatan. 
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat APIP adalah unit organisasi di lingkungan 
pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi 
melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya. 
8. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau 
Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di 
lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan. 
 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 9. Pejabat Pengawas Pemerintah a dalah Pegawai Negeri Sipil 
yang karena jabatannya di Inspektorat D aerah atau 
aparatur Inspektorat Daerah yang melaksanakan tugas 
pengawasan atas penyelenggaraan daerah untuk dan atas 
nama Bupati . 
10. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, 
tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan 
pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga 
dan/pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan 
negara sesuai dengan peraturan p erundang -undangan, 
yang diduduki oleh Pegaw ai Negeri Sipil dengan hak dan 
kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang 
berwenang. 
11. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD 
adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang 
lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk 
melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan 
teknis urusan pemerintahan daerah, di luar pengawasan 
keuangan sesuai dengan peraturan perundang -undangan, 
yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil . 
12. Sertifikasi adalah suatu proses yang harus dilaksanakan 
oleh calon Auditor/P2UPD atau oleh Auditor/P2UPD untuk 
mendapatkan sertifikat Auditor/P2UPD. 
13. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah adalah proses kegiatan agar 
pemerintahan daerah berj alan secara efisien, efektif, 
ekonomis dan akuntabel sesuai dengan rencana dan 
ketentuan peraturan perundang -undangan. 
14. Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan 
objektif dalam bentuk pemberian keyakinan ( assurance 
activities ) dan konsultansi ( consulting activities ), yang 
dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan 
operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini 
membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan 
cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur 
untuk meni lai dan meningkatkan efektivitas dari proses 
manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola 
(sektor publik). 
15. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya 
disingkat PKPT adalah rencana pengawasan di lingkungan 
Inspektorat Daerah Kabupaten Ba ngka Selatan dengan 
berpedoman pada kebijakan pengawasan. 
 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 16. APIP melaksanakan kegiatan pengawasan intern melalui 
audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan 
pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan 
fungsi organisasi dalam rangka memberikan k eyakinan 
yang memadai bahwa kegiata n telah dilaksanakan sesuai 
tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien 
untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata 
pemerintah an yang baik. 
17. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan 
evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan 
profesional berdasarkan standar audit untuk menilai 
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi 
dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi 
instansi pemerintah. 
18. Reviu adalah penelaahan ulang bukti -bukti suatu kegiatan 
untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana 
atau norma yang telah ditetapkan. 
19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan 
hasil/prestasi suatu kegia tan dengan standar, rencana 
atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor -
faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan 
suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. 
20. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu 
program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. 
21. Kegiatan pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak 
memberikan penjaminan kualitas, antara lain konsultansi, 
sosialisasi dan asistensi/pendampingan Aparat Fungsional . 
22. Objek Pengawasan/Auditi adalah orang/instansi 
pemerintah ya ng dilakukan pengawa san oleh APIP. 
23. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus sesuai 
kebijakan daerah dengan memperhatikan kemampuan 
keuangan daerah. 
24. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT 
adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang, yang berisikan perintah untuk melaksanakan 
tugas. 
25. Standar biaya khusus pengawasan adalah biaya 
pengawasan dalam rangka menjalankan tugas pengawasan 
yang diberikan kepada Pejabat Pengawas Pemerintah 
Daerah secara lumpsum. 
 
 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id