Jelaskan isi kandungan Pasal 3 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 10 Tahun 2012.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 10 Tahun 2012 tentang PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, ketentuan pada BAB II - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK, Pasal 3 berbunyi:

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkota an 
adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuas ai, 
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan , kecuali 
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebu nan, 
perhutanan, dan pertambangan. 
Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah: 
jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks 
bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang 
merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; 
jalan tol; 
kolam renang; 
pagar mewah; 
tempat olahraga; 
taman mewah; 
tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa 
minyak; dan 
menara. (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak adalah objek pajak 
yang : 
digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan 
pemerintahan; 
digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang 
ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaa n 
nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 
digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, ata u 
yang sejenis dengan itu; 
merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan 
wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang 
dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dib ebani 
suatu hak; 
digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan 
digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Ment eri 
Keuangan.