Bagaimana redaksi normatif Pasal 3 dalam PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 26 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 26 Tahun 2022 tentang SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (E-SPTPD) DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN REKAM, BAB II - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (E-SPTPD), Pasal 3 berbunyi:

(1) Setiap Wajib Pajak yang telah menjadi Wajib Pajak Daerah diberikan 
Username dan Password oleh BPKAD untuk mengakses e-SPTPD, 
(2) Setiap Wajib Pajak wajib menyampaikan laporan omzet dan pajak 
terhutang melalui e-SPTPD sesuai dengan ketentuan perpajakan 
daerah. 
(3) Dalam hal Wajib Pajak memiliki beberapa Objek Pajak, harus mengisi 
dan menyampaikan e-SPTPD untuk masing-masing Objek Pajak. 
(4) Penyampaian laporan omzet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya 
setelah berakhirnya masa pajak. 
(5) Wajib Pajak dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus 
juta rupiah) per tahun wajib melampirkan pembukuan atau 
pencatatan pada e-SPTPD. 
(6) Wajib Pajak yang telah menyampaikan laporan omzet melalui e- 
SPTPD mendapatkan kode pembayaran atau kode billing yang 
digunakan untuk pembayaran Pajak Daerah pada Bank yang 
ditunjuk. 
(7) Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya 
masa pajak.