Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 57 Tahun 2020?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 57 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tapin. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan uru san 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Tapin. 
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tapin. 
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya 
disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan. Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Tapin. 
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut 
BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Tapin. 
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA 
adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin. 
8. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tapin sebagai 
Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja lingkup 
Kecamatan. 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Daerah. 
-8 
10. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan 
nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan 
nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. 
13. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan 
rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah. 
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dan penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya 
disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 
16. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
it\ 
-9 
17. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 
orang pribadi atau badan. 
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana 
perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah 
dikurangi dana alokasi khusus. 
19. Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHPD 
adalah penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Daerah. 
20. Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHRD 
adalah penyisihan sebagian hasil penerimaan Retribusi Daerah. 
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang 
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan 
barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban Desa. 
22. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan 
dan pertanggungjawaban keuangan Desa. 
23. Bobot Desa adalah nilai Desa tertentu sebagai dasar 
penghitungan pembagian ADD, BHPD dan BHRD yang 
ditentukan berdasarkan penjumlahan variabel independen. 
24. Penyaluran adalah transfer dana dari rekening kas Daerah ke 
rekening kas Desa.