Apa saja yang diatur dalam Pasal 10 PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 21 Tahun 2016?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 21 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA, BAB V - TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA, Pasal 10 menetapkan:

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf a, terdiri atas kegiatan:
a.pemberitahuan BPDkepada kepala desa tentang akhir masa
jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa
jabatan;
b.pembentukan PanitiaPemilihan Desa oleh BPDditetapkan dalam
jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa
jabatan;
c.laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati
disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
pemberitahuan akhir masa jabatan;
d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh PanitiaPemilihan Desa
kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari setelah terbentuknya PanitiaPemilihan Desa; dan
e.persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh PanitiaPemilihan Desa .
BagianKetiga
Pencalonan
Paragraf 1
Umum
Pasal11
Tahapan pencalonan terdiri atas kegiatan:
a.penetapan daftar pemilih;
b.penjaringan Bakal Calon ;
c.penyaringan Bakal Calon ;
d.pelaksanaan kampanye calon kepala Desa; dan
e.masa tenang.
Paragraf 2
PenetapanPemilih
Pasal12
(1)Pemilih adalah penduduk desa yang terdaftar dalam DPT dan
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.telah berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau
sudah/pernah menikah padasaatpemungutan suara;
-11-b.berdomisili di desa setempat paling singkat 6 (enam) bulan
terakhir sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan
Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP);
c.nyata-nyatatidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
d.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperole h kekuatan hukum tetap.
(2)Panitia Pemilihan Desa melakukan pemutakhiran dan validasi
daftar pemilih berdasarkan data penduduk desa yang berkaitan
dengan:
a.syarat usia p emilih;
b.pemilih belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi
sudah/pernah menikah;
c.telah meninggal dunia;
d.pindah domisili ke desa lain; atau
e.belum terdaftar.
Pasal13
(1)Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan Desadari
penduduk yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal12.
(2)Berdasarkan pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Panitia Pemilihan Desamenyusun daftar pemilih dan
menetapkannya menjadi DPS .
(3)DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada
penduduk di masing -masing dusun pada tempat yang mudah
dibaca oleh peduduk selama 3 (tiga) hari.
Pasal14
(1)Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(3), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usulan
perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
(2)Selain usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang
meliputi :
a.pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
b.pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
c.pemilih yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah
menikah; atau
d.pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi
syarat sebagai pemilih.
-12-(3)Dalam hal usulan perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, PanitiaPemilihan Desasegera
melakukan perbaikan DPS.
Pasal15
(1)Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada
Panitia Pemilihan Desamelalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun
Warga.
(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai
pemilih tambahan.
(3)Pencatatan data pemilih tambahan sebagaim ana dimaksud pada
, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak
diterimanya laporan .
Pasal16
(1)DPTbdiumumkan oleh Panitia Pemilihan Desapada tempat -tempat
yang mudah dijangkau oleh masyarakat .
(2)Jangka waktu pengumuman DPTbsebagaimana dimaksud pada
, selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka
waktu penyusunan pemilih tambahan.
Pasal17
Panitia Pemilihan Desamenetapkan dan mengumumkan DPS yang
sudah diperbaiki danDPTbsebagai DPT.
Pasal18
(1)DPTsebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diumumkan di tempat
yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
(2)Jangka waktu pengumuman DPTsebagaimana dimaksud pada ayat
(1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu
penyusunan DPT.
Pasal19
Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan
DPTuntuk TPS.
Pasal20
Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan
penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
-13-Pasal 21
(1)DPTyang sudah disahkan oleh PanitiaPemilihan Desatidak dapat
diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia
Pemilihan Desamembubuhkan catatan dalam DPTpada kolom
keterangan "meninggal dunia ”.
(2)Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT tetapi t idak lagi memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12ayat (1),
dinyatakan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
Pasal22
(1)Pemilih berhak:
a.didaftar 1 (satu) kali sebagai pemilih dalam daftar pemilih;
b.menerima kartu undangan untuk menggunakan hak pilihnya ;
c.bebas dan dijamin kerahasiannya dalam menentukan pilihan ;
dan
d.hadir dan menggunakan hak pilihnya.
(3)Pemilih berkewajiban :
a.mendaftarka n diri kepada Panitia Pemilihan ;
b.menggunakan hak pilihnya secara pribadi atau tidak mewakilkan
kepada siapapun ;
c.menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya Pemilihan Kepala
Desa;dan
d.menerima hasil Pemilihan Kepala Desa.
Paragraf 3
Persyaratan Calon Kepala Desa
Pasal23
(1)Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
a.warganegararepublik indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhi nneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat se kolah menengah pertama
atausederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat
mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa
setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
h.tidak sed ang menjalani hukuman pidana penjara;
-14-i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebi h, kecuali 5 (lima) tahun
setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan
secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang
bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku
kejahatan berulang -ulang;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesu ai dengan putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba ;dan
l.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa
jabatan baik secara berturut -turut maupun tidak berturut -turut.
(2)Persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dibuktikan dengan dokumen administrasi sebagai berikut :
a.surat keterangan sebag ai warga negara Indonesia dari Pejabat
Pemerintah Daerah yang membidangi kependudukan sebagai
buktipersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang
dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup
sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b;
c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh
yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sebagai
buktipersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
d.sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d sebagai berikut:
1.fotokopiijazah pendidikan formal atau paket kesetaraan dari
tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi
oleh pejabat berwenang ;
2.fotocopy ijazah pondok pesantren yang menyelenggarakan
program muadalah dilengkapi dengan surat keterangan dari
kepala kantor kementerian agama setempat; atau
3.fotocopy ijazah pondok pesantren dilengkapi dengan surat
keterangan kesetaraan dari pejabat yang berwenang ;
e.fotokopiakta kelahiran yang telah dilegalisir oleh P ejabat
Pemerintah Daerah yang membidangi kependudukan sebagai
bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
f.surat pernyata an bersedia dicalonkan menjadi K epala Desa yang
dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup
sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f;
-15-g.fotokopiKartu Tanda P enduduk (KT P) yang telah dilegalisir oleh
Pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi kependudukan
dan surat keterangan bertempat tinggal paling singkat 1 (satu)
tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga
dan K epala Desa setempat sebagai bukti p ersyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
h.surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana
penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas
bermeterai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h;
i.surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah
dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pida na yang diancam dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun atau lebih atausurat pernyataan bahwa
telahmengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik
karena pernah dipidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih
dan bukan sebagai pelaku kej ahatan berulang -ulang serta
sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf i.
j.surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak
sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan
yang telah mempunyai hukum tetap sebagai bukti persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
k.surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum
daerah, surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari dokter jiwa
pemerintah dan surat Keterangan B ebasNarkoba dari dokter
pemerintah sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf k; dan
l.surat pernyataan bermeterai cukup dari yang bersangku tan
bahwa tidak pernah me njadiKepala Desa selama 3 (tiga) kali
masa jabatan sebagai bukti persyaratan sebagaiman a dimaksud
pada ayat (1) huruf l ;