Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 68 Tahun 1945 Pasal 18?
Dalam PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 68 Tahun 1945 tentang SATU DATA KOTA DUMAI, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 
 2. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negar a Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3829); 
 3. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 
atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Ind onesia Tahun 
2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 251); 
 4. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 
; 
 5. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
 
 6. Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 
 7. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Rep ublik Indonesia Nomor 6573); 
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3854); 
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Undang -undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Ta hun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 
 11. Peraturan Pemerintah Nomo r 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 
Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502); 
 12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 t entang Jaringan 
Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 78); 
 13. Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 Tentang Badan Informasi 
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 255); 
 14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan 
Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta skala 1:50.000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28); 
 15. Perat uran Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 
 16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
; 
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diuah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 T ahun 2016 tentang 
Perlindungan Data Pribadi Dal am Sistem E lektronik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829); 
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 
 
 
 
 20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai 
(Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Peraturan 
Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai 
(Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D); 
 21. Peraturan Wali K ota Dumai Nomor 59 Tahun 2018 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai (Berita Daerah 
Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 14 Sri D ). 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SATU DATA KOTA DUMAI.