Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 1175 Tahun 2015 Pasal 50?
Dalam PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 1175 Tahun 2015 tentang RENCANA INDUK TRANSPORTASI KOTA BANDUNG, BAB VII - RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM MANAJAMEN DAN, Pasal 50 mengatur sebagai berikut:

(1)Kebijakan penertiban p asar tumpah dan Pedagang Kaki Lima
(PKL)pada ruas jalan utama di kawasan Kota sebagaimana
dimaksud dalam P asal 37 ayat(1) huruf e, adalah sebagai
berikut:
a.mengembalikan jalan pada fungsinya, dengan melarang
adanya pasar tumpah dan /atauPedagang Kaki Lima (PKL)
di badan jalan pada ruas jalan dengan fungsi arteri;
b.apabila …
34
b.apabilaterdapat lokasi pasar tumpah dan /atauPedagang
Kaki Lima (PKL) padaruas jalan arteri maka harus
direlokasi dengan meny ediakan lahan di dalam lokasi
pasarpadawilayah Kota dan/ataudisediakan lahan
khusus di wilayah Kota;
c.dalam hal penyediaan pasar tumpah dan /atauPedagang
Kaki Lima (PKL)pada ruas jalan dengan fungsi kolektor
dan lokal harus memperhatikan kondisi kinerja dari ruas
jalan;
d.apabila kinerja ruas jalan sebagaima na dimaksud dalam
huruf c, mendekati titikjenuh (≥ 0,75) atau telah terjadi
kemacetan lalu lintas ,diberlakukan larangan adanya
pasar tumpah dan /atauPedagang Kaki Lima (PKL);
e.dilakukan penertiban terhadap pasar tumpah dan /atau
Pedagang Kaki Lima (PKL)yangberadadiruas jalan arteri,
jalankolektor dan jalan lokal yang kinerjanya telah
mendekati titikjenuhatautelah me nimbulkan kemacetan
lalu lintas.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai k ebijakan penertiban pasar
tumpah dan/atau Pedagang Kaki Lima (PKL)sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dal am Peraturan Walikota
tersendiri .
Bagian Ketujuh
Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi