Jelaskan isi kandungan Pasal 9 dari PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 26 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 26 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, ketentuan pada BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 9 berbunyi:

(1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman 
Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. 
 
 
(2) Kepala … 
17 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 (2) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan 
Penanaman Modal mempunyai tugas mela ksanakan 
sebagian tugas Kepala Dinas lingkup perencanaan dan 
pengembangan penanaman modal meliputi perencanaan 
penanaman modal, promosi penanaman modal, dan 
penyelenggaraan pelayanan penanaman modal . 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Bidang P erencanaan dan 
Pengembangan Penanaman Modal, menyelenggarakan 
fungsi: 
a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup 
perencanaan dan pengembangan penanaman modal; 
b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup 
perencanaan dan pengembangan p enanaman modal; 
c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan lingkup perencanaan dan pengembangan 
penanaman modal; 
d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup 
perencanaan dan p engembangan penanaman 
modal; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diber ikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Bidang P erencanaan dan 
Pengembangan Penanaman Modal, adalah sebagai 
berikut: 
a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja 
lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan 
Penanaman Modal; 
b. membina dan me ndistribusikan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas 
agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan 
efisien; 
c. mengoordinasikan pelaksanaan program, kegiatan 
perencanaan dan pengembangan penanaman modal 
lingkup perencanaan penanaman modal, promosi 
penanaman modal, dan penyelenggaraan pelayanan 
penanaman modal ; 
d. mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan 
lingkup perencanaan dan pengembangan 
penanaman modal ; 
e. mengoordinasikan penyusunan regulasi penanaman 
modal dan perizinan berusaha; 
f. mengoordinasikan … 
18 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 f. mengoordinasikan peningkatan kepuasan 
masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu ; 
g. mengoordinasikan terciptanya iklim usaha yang 
kondusif dan kemudahan investasi; 
h. mengoordinasikan penetapan pemberian 
fasilitas/insentif di bidang penan aman modal ; 
a. mengoordinasikan pengembangan potensi dan 
peluang serta infrastruktur pendukung investasi; 
b. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi Investasi 
Sosial, Investasi Kerjasama Pemerintah dengan 
Badan Usaha (KPBU), Investasi Komersial Khusus, 
dan Inves tasi Komersial Umum; 
c. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi bantuan 
pelayanan Online Single Submision (OSS); 
d. mengoordinasikan penyelenggaraan Mal Pelayanan 
Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP ); 
e. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas 
sesuai den gan kewenangannya; 
f. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan 
pertangg ungjawaban kepada atasan; dan 
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya . 
(5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang 
Perencanaan dan Pengembangan Pen anaman Modal 
membawahkan: 
a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal; 
b. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan 
c. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman 
Modal. 
 
Paragraf 1 
Seksi Perencanaan Penanaman Modal