Apa substansi hukum dari Pasal 7 PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Nomor 4 Tahun 2002?
Materi muatan PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Nomor 4 Tahun 2002 tentang PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PROPINSI, khususnya BAB VI - M O D A L, Pasal 7, adalah:

(1) Modal dasar Perseroan ditetapkan dalam Anggaran Dasar. 
(2) Pada saat pendirian Perseroan, paling sedikit 25 % ( dua puluh lima 
persen ) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal 
ini harus sudah ditempatkan. 
(3) Setiap penempatan mod al sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal 
ini harus sudah disetor sebesar 50 % ( lima puluh persen ) dari nilai 
nominal setiap saham yang dikeluarkan. 
5 
(4) Seluruh saham yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud Ayat (3) 
Pasal ini, harus disetor penuh pada saat pengesahan Perseroan 
dengan bukti penyetoran yang sah. 
(5) Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini 
terdiri dari : 
a. Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51%; 
b. Pihak Ketiga paling banyak s ebesar 49%. 
(6) Perubahan modal dasar Perseroan untuk selanjutnya ditetapkan 
oleh RUPS sesuai peraturan perundang -undangan yang berlaku.