Apa substansi hukum dari Pasal 28 PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor \'1 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor \'1 Tahun 2022 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, khususnya , Pasal 28, adalah:

rencana, pelaksana an dan pengendalian , pernantauan dan evaluasi, serta 
pelaporan pada satu kelornpok sub-substansi pada rnasin g-rnasing 
peng elornpokan uraian fungs i. 
(7) Sub-koordinator s ebagairnana dirnaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh 
pejabat pernbina kepegawaian atas usulan pejabat yang berw enang. 
(8) Ketentuan rneng enai pernbagian tugas sub-koordinator s ebagairnana 
dirnaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Bupati rnelalui Keputus an Bup ati. -18- 
Atas dasar pertimbangan daya guna dan basil guna, masing -masing pejabat 
dalam lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukim an dapat 
mendelegasik:an kewenangan -kewenangan tertentu kepad a pejabat 
dibawahn ya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 35 ( 1} Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas menun juk Sekretaris 
untuk melakukan tugas-tugas kepala dinas sesuai dengan peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat 
menunjuk Kepala Bidang yang membidang i tugas instans i tersebut untuk 
mewakili Kepala Dinas. Pasal 34 Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas di bantu oleh satuan organisasi 
bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya 
wajib mengadakan rapat berkala . Pasal 33 (1) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahann ya, wajib 
diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih 
lanjut dan untuk memb erikan petunjuk teknis kepada bawahann ya. 
(2) Dalam menyampaikan lapo ran sebagaiman a dimaksud pada ayat ( 1) 
tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisas i lain yang 
secara fungsional mempunyai hubungan kerja, Pasal 32 Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasann ya masing -mas ing 
dan men yampaikan laporan berkala tepat pada waktunya . Pasal 31 sampai 19 - 
(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural 
dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawas an Pennukim an, berpedoman 
pada peraturan perundangan -undangan yang berlaku . 
(2) Kepala Dinas diangk at dan diberhentikan oleh Bup ati atas usul Sekretari s 
Daerah. 
(3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi 
pratam a. 
(4) Sekretari s Dinas merupak an jabatan eselon Illa atau jabatan 
admin istrator. 
(5) Kepala Bidang lingkup Dinas m erupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan 
admin istrator. 
(6) Kepala Sub Bagian lingkup Dinas merupak an jabatan eselon Na atau 
jabatan pengawas. BAB IX 
KEPANGKATAN ,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN 
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN