Apa norma yang terkandung dalam Pasal 22 25. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 26. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 27. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. 28. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 29. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 30. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 31. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 32. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 33. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 34. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 35. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman. 36. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 37. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 38. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 39. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Nomor 12 Tahun 2021?
Substansi 25. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 26. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 27. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. 28. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 29. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 30. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 31. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 32. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 33. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 34. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 35. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman. 36. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 37. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 38. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 39. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Nomor 12 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI, khususnya BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 5 (1) Susunan organisasi Badan terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan 3. Subbagian Program dan Pelaporan. c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, terdiri dari: 1. Subbidang Perencanan Anggaran Daerah Wilayah I; 2. Subbidang Perencanan Anggaran Daerah Wilayah II; dan 3. Subbidang Perencanan Anggaran Daerah Wilayah III. d. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri dari: 1. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah; 2. Subbidang Penatausahaan Pembiayaan Daerah; dan 3. Subbidang Pembinaan Teknis Pengelolaan Kas Daerah. e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari: 1. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah I; 2. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah II; dan 3. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah III. f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari: 1. Subbidang Perencanaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah; 2. Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan 3. Subbidang Pembinaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah. g. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, terdiri dari: 1. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; 2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan 3. Subbidang Data dan Informasi Pendapatan Daerah. h. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari: 1. Subbidang Pajak Daerah I; 2. Subbidang Pajak Daerah II; dan 3. Subbidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain i. UPTD; dan j. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Masing-masing subbidang dipimpin oleh kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang, Pasal 22, memuat:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) Penerimaaan Daerah; b. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) Penerimaaan Daerah; c. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; d. pengoordinasian kegiatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi; e. pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota; f. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan Perangkat Daerah, BLUD dan PPKD; g. penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; h. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan; i. penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; j. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah; k. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah; l. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah; m. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial; n. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai sistem akuntansi Pemerintah Daerah; o. penyelenggaraan rapat majelis TPTGR; dan p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 23 Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah I mempunyai tugas: a. melaksanakan pengolahan data Penerimaan dan Pengeluaran Daerah; b. mengkaji ulang hasil verifikasi penerimaan dan pengeluaran anggaran kas daerah; c. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan dan Pengeluaran Daerah; d. melaksanakan penyusunan rancangan standar operasional prosedur pelayanan Akutansi dan Pelaporan Wilayah I lingkup Badan; e. melakukan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh SKPD; f. menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas; g. melakukan pemantauan atas pencatatan, penggolongan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh SKPD; h. melakukan pemantauan atas pengikhtisaran penerimaan dan pengeluaran kas serta non kas yang dilakukan oleh SKPD; i. melakukan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan dan Pengeluaran kas dengan SKPD, BLUD dan PPKD; j. melakukan posting atas penerimaan dan pengeluaran kas; k. menyusun konsolidasi laporan realisasi APBD semester I dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya; l. melakukan pemantauan atas posting penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh SKPD; 
m. melaksanakan konsolidasi laporan penerimaan dan pengeluaran berdasarkan laporan penerimaan dan pengeluaran SKPD, BLUD dan PPKD; n. menganalisa laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas; o. menyusun ikhtisar laporan keuangan BUMD; p. menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan; q. menyusun laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan); r. melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi penerimaan dan pengeluaran (bukti memorial); s. melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wilayah I sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; t. melaksanakan pembinaan teknis pembukuan anggaran penerimaan dan Pengeluaran Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wilayah I; u. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas; v. menyusun Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; w. menyusun Rancangan Pergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; x. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas; y. melaksanakan Rekonsiliasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wilayah I; z. menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wilayah I; aa. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota wilayah I; bb. membantu tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam hal pembinaan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wilayah I; cc. melaksanakan persiapan rapat majelis TPTGR; dan dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 24 Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah II mempunyai tugas: a. melaksanakan pengolahan data Penerimaan dan Pengeluaran Daerah; b. mengkaji ulang hasil verifikasi Penerimaan dan Pengeluaran anggaran kas daerah; c. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan dan Pengeluaran Daerah; d. melaksanakan penyusunan rancangan standar operasional prosedur pelayanan Akutansi dan Pelaporan Wilayah II lingkup Badan; e. melakukan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh SKPD; f. menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas; g. melakukan pemantauan atas pencatatan, penggolongan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh SKPD; 
h. melakukan pemantauan atas pengikhtisaran penerimaan dan pengeluaran kas serta non kas yang dilakukan oleh SKPD; i. melakukan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan dan Pengeluaran kas dengan SKPD, BLUD dan PPKD; j. melakukan posting atas penerimaan dan pengeluaran kas; k. menyusun konsolidasi laporan realisasi APBD semester I dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya; l. melakukan pemantauan atas posting penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh SKPD; m. melaksanakan konsolidasi laporan penerimaan dan pengeluaran berdasarkan laporan penerimaan dan pengeluaran SKPD, BLUD dan PPKD; n. menganalisa laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas; o. menyusun ikhtisar laporan keuangan BUMD; p. menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan; q. menyusun laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan); r. melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi penerimaan dan pengeluaran (bukti memorial); s. melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wilayah II sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; t. melaksanakan pembinaan teknis pembukuan anggaran penerimaan dan Pengeluaran Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wilayah II; u. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas; v. menyusun Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; w. menyusun Rancangan Pergub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; x. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas; y. melaksanakan Rekonsiliasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wilayah II; z. menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wilayah II; aa. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota wilayah II; bb. membantu tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam hal pembinaan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wilayah II; cc. melaksanakan persiapan rapat majelis TPTGR; dan dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 25 Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah III mempunyai tugas: a. melaksanakan pengolahan data Penerimaan dan Pengeluaran Daerah; b. mengkaji ulang hasil verifikasi penerimaan dan pengeluaran anggaran kas daerah; 
c. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan dan Pengeluaran Daerah; d. melaksanakan penyusunan rancangan standar operasional prosedur pelayanan Akutansi dan Pelaporan Wilayah III lingkup Badan; e. melakukan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh SKPD; f. menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas; g. melakukan pemantauan atas pencatatan, penggolongan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh SKPD; h. melakukan pemantauan atas pengikhtisaran penerimaan dan pengeluaran kas serta non kas yang dilakukan oleh SKPD; i. melakukan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan dan Pengeluaran kas dengan SKPD, BLUD dan PPKD; j. melakukan posting atas penerimaan dan pengeluaran kas; k. menyusun konsolidasi laporan realisasi APBD semester I dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya; l. melakukan pemantauan atas posting penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh SKPD; m. melaksanakan konsolidasi laporan penerimaan dan pengeluaran berdasarkan laporan penerimaan dan pengeluaran SKPD, BLUD dan PPKD; n. menganalisa laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas; o. menyusun ikhtisar laporan keuangan BUMD; p. menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan; q. menyusun laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan); r. melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi penerimaan dan pengeluaran (bukti memorial); s. melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wilayah III sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; t. melaksanakan pembinaan teknis pembukuan anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wilayah III; u. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah; v. menyusun Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; w. menyusun Rancangan Pergub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; x. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas; y. melaksanakan Rekonsiliasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wilayah III; z. menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wilayah III; aa. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota wilayah III; bb. melaksanakan penyiapan rapat/sidang penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah; 
cc. membantu tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam hal pembinaan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wilayah III; dd. melaksanakan persiapan rapat majelis TPTGR; dan ee. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 5 Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 26 Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan kebutuhan, standar harga barang, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan BMD, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD, Penilaian, Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Pasal 27 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan koordinasi penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang; b. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD; c. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD; d. pelaksanaan penatausahaan BMD; e. pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi BMD; f. pengoordinasian pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum BMD; g. pelaksanaan koordinasi penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD; h. pelaksanaan koordinasi hasil penilaian BMD; i. penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan BMD; j. pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD; k. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penghimpunan laporan BMD dari SKPD; l. pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan BMD; dan m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 28 Sub Bidang Perencanaan, Pengamanan dan Pemeliharaan BMD mempunyai tugas: a. menginventarisasi, meneliti dan menyusun bahan pertimbangan dalam rangka penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Provinsi Jambi berdasarkan jenis dan tipe barang secara berkala dan berkelanjutan; b. menginventarisasi, meneliti dan menyusun bahan usulan dari SKPD sebagai bahan pertimbangan dalam rangka Penyusunan Standar Kebutuhan BMD; 
c. menghimpun dan memverifikasi usulan Rencana Kebutuhan atas Pengelolaan BMD berupa rencana pengadaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan yang termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan; d. menghimpun dan memverifikasi usulan rencana pemeliharaan/perawatan dari perangkat daerah sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penetapan rencana kebijakan Pemeliharan/Perawatan BMD; e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kebutuhan pemeliharaan BMD; f. memelihara BMD sesuai dengan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD Provinsi Jambi; g. menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari perangkat daerah secara berkala; h. melaksanakan pengamanan BMD berupa tanah dan bangunan, kendaraan dinas di luar tanggung jawab perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi; i. mengamankan dokumen kepemilikan hak atas tanah dan kendaraan di Provinsi Jambi; j. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan BMD; k. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelayanan administrasi Pemanfaatan dan Penghapusan BMD lingkup Badan; dan l. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 29 Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan BMD mempunyai tugas: a. menghimpun BMD di bawah penguasaan pengelola barang yang belum mempunyai nilai dan atau usulan penilaian BMD dari pengguna barang untuk seterusnya dilakukan penilaian melalui KPKNL atau lembaga penilai publik yang telah ditentukan dalam rangka pencatatan, pemanfaatan maupun pemindahtanganan; b. menyiapkan dokumen hasil penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD; c. menghimpun dan melakukan pencatatan hasil penilaian BMD dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah; d. menyiapkan konsep berita acara serah terima atas penggunaan BMD; e. menyiapkan konsep Surat Ijin Penghunian (SIP) penggunaan rumah negara yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; f. meneliti usulan dan menyiapkan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan BMD; g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan, penghapusan, dan pemusnahan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. menyiapkan dokumen hak kepemilikan tanah dalam rangka kerjasama pemanfaatan tanah dengan pihak lain; i. menyusun daftar pemakai BMD yang dimanfaatkan oleh Pejabat/pegawai ASN dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Jambi; j. menghimpun, meneliti dan menyiapkan dokumen atas usulan penjualan dan hibah BMD dari pengguna barang atau pihak lainnya untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku; k. menghimpun, menyiapkan bahan usulan dan memproses mutasi BMD antar perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; l. menghimpun dan menyiapkan bahan permohonan pemusnahan BMD dari pengguna barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
m. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelayanan administrasi Pemanfaatan dan Penghapusan BMD lingkup Badan; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 30 Sub Bidang Pembinaan dan Penatausahaan BMD mempunyai tugas: a. melakukan pendaftaran, pendataan, pencatatan dan pelaporan BMD hasil pelaksanaan APBD dan perolehan lainnya yang sah; b. menghimpun dan menyusun laporan BMD dari pengguna barang sebagai bahan penyusunan laporan barang pengelola semesteran dan laporan barang pengelola tahunan; c. menyiapkan rencana pelaksanaan inventarisasi BMD; d. mengoordinasikan inventarisasi berupa sisa persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan melaporkannya kepada pengelola barang paling lambat pada bulan kedua di tahun anggaran berikutnya; e. menyusun Keputusan Gubernur Jambi tentang Penetapan Status Penggunaan BMD; f. melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD bersama pengurus barang perangkat daerah, pelaksana akuntansi perangkat daerah dan bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah; g. melakukan konsolidasi dan sinkronisasi data laporan BMD hasil pelaksanaan APBD dan perolehan lainnya yang sah dalam rangka penyusunan laporan BMD; h. melakukan pembinaan terhadap pengurus barang pengguna/pembantu pengurus barang pengguna dan Pejabat Fungsional Penata Laksana Barang Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka peningkatan kapasitas kinerja SDM dan peningkatan kualitas hasil penatausahaan BMD; i. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Penatausahaan BMD; j. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelayanan administrasi Pemanfaatan dan Penghapusan BMD lingkup Badan; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 6 Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Pasal 31 Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan, dan bimbingan teknis di bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.