Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 37 PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 5 Tahun 2005.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 5 Tahun 2005 tentang IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI, pada BAB X - SANKSI, Pasal 37 menjelaskan:

(1) Penyelenggara pekerjaan kons truksi dapat dikenai sanksi 
administratif dan atau pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah 
ini. 
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas yang 
dikenakan kepada penyedia jasa berupa : 
a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi; 
c. pembatasan kegiatan usaha dan atau profesi; 
d. pembekuan izin usaha dan atau profesi; 
e. pencabutan izin usaha dan atau profesi. 
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas yang 
dikenakan kepada pengguna jasa berupa : 
a. peringatan tertul is; 
b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi; 
c. pembatasan kegiatan usaha dan atau profesi; 
d. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi; 
e. Pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi; 
f. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi. 
(4) Tata c ara pelaksanaan dan penerapan sanksi administratif diatur 
lebih lanjut oleh Walikota.