Apa saja yang diatur dalam Pasal 8 PERATIJRAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS Nomor 41 Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATIJRAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS Nomor 41 Tahun 2022 tentang TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH, BAB III - SUMBER DAN BESARAN, Pasal 8 menetapkan:

(1) Besarnya pemberian Insentif kepada penerima Insentif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) dan ayat (2), 
yang dilaksanakan secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ditetapkan sebagai berikut: 
a. kepada Pejabat dan Pegawai dengan status PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) serta kepada Gubernur, 
Wakil Gubernur dan Sekretaf_s Daer -ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, untuk 
setiap bulannya pembayaran Insentif diberikan paling tinggi 
10 (sepuluh) kali gaji pokok dan Tunjangan yang Melekat. 
b. kepada Pegawai dengan status CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk sedap bulannya pembayaran 
Insentif diberikan paling tinggi 5 (lima) kali gaji pokck dan 
Tunjangan yang Melekat. 
c. kepada pemungut Pajak Bumi dan Bangunan. Perdesaan dan 
Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
huruf c, untuk setiap bulannya diberikan Insentif paling 
tinggi sebesar 5% (lima persen) dan i besarnya Insentif yang 
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 
d. kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf d, untuk setiap bulannya diberikan Insentif 
paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan i besarnya 
Insentif yang ditetapkan sebagaimar_a dimaksud dalam Pasal 7. 
(2) Dalam hal realisasi pemberian Insentif berdasFrIcan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus 
disetorkan ke kas daerah sebagai nenerimaan Daerah. 
(3) Penerima dan besaran pembayaran Insentif kenada pen -_ungut 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan clan Perkotaar_, dan 
Pihak Lain sebagaimana dimaksud &lam Pasal 8 ayat (1) huruf 
c dan huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.