Apa norma yang terkandung dalam Pasal 34 PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 37 Tahun 2022?
Substansi PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 37 Tahun 2022 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN, khususnya BAB IV - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, Pasal 34, memuat:

( 1) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 
( 1) merupakan pengeluaran belanja BLUD dalam 
penatausahaan belanja BLUD. 
(2) Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan S-PPD 
dapat berupa: 
a. S-PPD UP dipergunakan untuk mengisi uang 
persediaan BLUD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 
setahun, selanjutnya untuk mengisi saldo uang 
persediaan akan menggunakan S-PPD GU. 
b. S-PPD GU dipergunakan untuk mengganti Uang 
Persediaan yang sudah dipakai, diajukan setelah UP 
habis . 
c. S-PPD LS, dipergunakan untuk pembayaran 
langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah 
ditetapkan. 
(3) Penetapan besaran uang persediaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh 
Pemimpin BLUD dengan mempertimbangkan: 
a. pagu anggaran; dan/atau 
b. rencana pembayaran. 
(4) Pengajuan S-PPD UP Bendahara Pengeluaran Pembantu 
menyiapkan dokumen yang harus melampirkan: 
a. salinan keputusan Pemimpin BLUD tentang 
penetapan UP untuk BLUD; 
b. dokumen S-PPD UP; dan 
c. lampiran lain yang diperlukan. 
(5) Pengajuan S-PPD GU Bendahara Pengeluaran Pembantu 
menyiapkan dokumen yang harus dilampirkan antara 
lain: 
a. salinan anggaran kas BLUD; 
b. dokumen S-PPD GU; 
c. laporan pertanggungjawaban UP; 
d. bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah; 
e. lampiran lain yang diperlukan. 
(6) Pengajuan S-PPD LS Bendahara Pengeluaran Pembantu 
menyiapkan dokumen yang harus dilampirkan antara 
lain: 
a. untuk S-PPD LS terkait gaji pegawai BLUD, honor dan 
tunjangan, terdiri dari : 
1. salinan Anggaran Kas BLUD; 
2. dokumen S-PPD LS Gaji; 
3. dokumen pelengkap daftar gaji, antara lain: 
1. pembayaran gaji induk; 
-28­ 
2. gaji susulan; 
3. kekurangan gaji; 
4. gaji terusan; 
5. uang duka/wafat/tewas 
dengan daftar 
susulan/kekurangan 
wafat/tewas; 
6. keputusan pengangkatan pegawai BLUD; 
7. keputusan SK CPNS, SK PNS, SK kenaikan 
Pangkat, SK Jabatan , Kenaikan Gaji Berkala, 
dll; 
8. SSP Pph 21; 
9. peraturan perundang-undangan mengenai 
penghasilan pejabat pengelola BLUD, pegawai 
BLUD, Satuan Pengawas Internal BLUD dan 
Dewan Pengawas BLUD; 
10. lampiran lain yang diperlukan. 
b. S-PPD LS terkait Belanja Barang dan Jasa serta 
Belanja Modal, terdiri dari: 
1) salinan anggaran kas BLUD; 
2) dokumen S-PPD LS Belanja Barang dan Jasa serta 
Belanja Modal; 
3) dokumen lain yang diperlukan, antara lain: 
a) SSP disertai Faktur Pajak (PPN dan Pph) 
b) surat perjanjian Kontrak/SPK antara Pemimpin 
BLUD dengan pihak ketiga serta 
mencantumkan nomor rekening bank pihak 
ketiga; 
c) berita acara penyelesaian pekerjaan; 
d) berita acara serah terima barang dan jasa 
(BAST); 
e) berita acara pembayaran; 
f) kwitansi bermaterai, nota/faktur yang 
ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta 
disetujui oleh Pemimpin BLUD; 
g) surat jaminan bank atau yang dipersamakan 
yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga 
keuangan non bank jika diperlukan; 
h) berita acara pemeriksaan yang ditandatangani 
oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia 
pemeriksaan barang berikut lampiran daftar 
barang yang diperiksa; 
i) surat pemberitahuan potongan denda 
keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila 
pekerjaan mengalami keterlambatan; dan 
j) foto/buku/dokumentasi tingkat 
kemajuan/penyelesaian pekerjaan, dll yang dilengkapi 
gaji induk/ gaji 
gaji/uang duka 
-29­