Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN WALI KOTA CIREBON Nomor 70 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN WALI KOTA CIREBON Nomor 70 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon. 
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana 
unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom . 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pe mbantu Wali Kota dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan. 
 
 
6 
 
 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan 
bidang pendidikan. 
7. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah 
suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak 
lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui 
pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar 
anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 
lanjut yang meliputi Taman Kanak -kanak (TK), Taman Kanak -
Kanak Luar Biasa (TKLB), Kelompok Bermain (KB), Satuan 
PAUD Sejenis (SPS) , Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk 
lain yang sederajat. 
8. Kepala Satuan PAUD adalah Kepala Taman Kanak -kanak (TK), 
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan 
Taman Penitipan Anak (TPA) yang menye lenggarakan 
Pendidik an pada jalur formal, nonformal dan informa l. 
9. Guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang 
mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, 
memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada 
peserta didik . 
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran 
yang tersedia pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, dan 
yang berkebutuhan khusus . 
11. Orang tua adalah orang tua kandung atau wali yang 
bertanggungjawab penuh ata s peserta didik. 
12. Masyarakat adalah orang -perorang, kelompok orang atau 
badan hukum yang mempunyai perhatian dan peranan 
dalam pendidikan. 
13. Taman Kanak -Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah 
salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada 
jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program 
pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 
6 (enam) tahun. 
 
 
7 
 
 
14. Kelompok Bermain selanjutnya disebut KB adalah salah satu 
bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal 
yang memberi kan layananan pendidikan bagi anak yang 
berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi 
untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar 
kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut. 
15. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah 
salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal 
yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai 
program layanan anak usia dini yang telah ada dimasyarakat, 
seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al -
Qur’an, Taman Pendidik an Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan 
Bina Iman. 
16. Taman Penitipan Anak selanjutnya disebut TPA adalah salah 
satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan Non Formal sebagai 
wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang 
berfungsi sebagai pengganti keluarga u ntuk jangka waktu 
tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki 
waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja 
atau sebab lain. 
17. PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar adalah Penyelenggaraan 
Pendidikan Anak Usia Dini bagi Anak Usia 5 -6 tahun sebelum 
memasuki masa pendidikan Sekolah Dasar 
18. Pengawas Taman Kanak -Kanak yang selanjutnya disingkat 
Pengawas TK adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam 
jabatan fungsional pengawas sekolah sebagai pelaksana teknis 
fungsional di bidang pengaw asan yang mencakup pengawasan 
dibidang akademik dan man ajerial pada Satuan Pendidikan 
Taman Kanak -Kanak. 
19. Penilik PAUD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam 
jabatan fungsional dengan tugas pokok dan fungsi melakukan 
kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program 
pada Pendidikan Anak Usia Dini . 
20. Dewan Pendidikan adalah Badan yang mewadahi peran serta 
masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, 
dan efisiensi pengelolaan pendidikan . 
 
8 
 
 
21. Ikatan Guru Taman Kanak -Kanak Indonesia yang selanjutnya 
disingkat IGTKI adalah Organisasi Guru Taman Kanak -Kanak 
yang membentuk suatu ikatan dalam rangka meningkatkan 
profesionalisme Guru Taman Kanak -Kanak. 
22. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini 
yang selanjutnya disingkat HIMPAUDI adalah Organisasi 
independen dan legal yang menghimpun para unsur pendidik 
dan tenaga kependidikan anak usia dini.