Apa yang diatur dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 13 Tahun 2021 pada Pasal  26?
Berdasarkan PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 13 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  26 menyebutkan bahwa:

(1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan 
Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bidang . 
(2) Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan 
Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang 
Penelitian dan Pengembangan lingkup penelitian dan 
pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, 
pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan . 
 
(3) Dalam … 
55 
 
https://jdi h.bandung.go.id/ 
 
 (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Penelitian dan 
Pengembangan Sosial dan Pemerintahan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup 
penelitian dan pengembangan penyelenggaraan 
pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial dan 
kependudukan; 
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup 
penelitian dan pengembangan penyelenggaraan 
pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial dan 
kependudukan; 
c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis 
lingkup penelitian dan pengembangan 
penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian 
peraturan, sosial dan kependudukan ; 
d. penyiapan bahan pembinaan teknis 
penyelenggaraan fungsi -fungsi penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah lingkup penelitian dan 
pengembangan penyelenggaraan pemeri ntahan, 
pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan ; 
dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Penelitian dan 
Pengembangan Sosial dan Pemerintahan adalah 
sebagai beri kut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan 
penetapan kinerja lingkup Sub Bidang Penelitian 
dan Pengembangan Penyelenggaraan 
Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, Sosial Dan 
Kependudukan ; 
b. membina, membagi dan mengarah kan tugas 
kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan 
umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai 
secara efektif dan efisien; 
c. menyusun … 
56 
 
https://jdi h.bandung.go.id/ 
 
 c. menyusun bahan kebijakan teknis lingkup 
penelitian dan pengembangan penyelenggaraan 
pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial dan 
kependudukan ; 
d. memfasilitasi, melaksanakan dan meng evaluasi 
penelitian da n pengembangan bidang 
penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian 
peraturan ; 
e. memfasilitasi, melaksanakan dan mengevaluasi 
penelitian dan pengembangan bidang sosial dan 
kependudukan ; 
f. melaksanakan pengelolaan data dan peraturan ; 
g. merumuskan rekomendasi atas rencana penetapan 
peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap 
pelaksanaan peraturan ; 
h. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian 
bagi warga negara asing untuk diterbitkan izin 
penelitian oleh instansi yang berwenang ; 
i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas 
sesuai dengan kewenangannya ; 
j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, 
dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan 
fungsinya; 
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan 
pertanggungjawaban kepad a atasan; dan 
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Paragraf 2 
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan 
Pembangunan