Menurut PERATURAN BUPATI BANGKA SELATA N Nomor 3 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 2?
Pasal Pasal 2 dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATA N Nomor 3 Tahun 2017 tentang ABSENSI SIDIK JARI PEGAWAI, pada BAB II - PERANGKAT ABSENSI SIDIK JARI, menyatakan:

(1) Perangkat absensi sidik jari dipasang pada tempat yang 
mudah diakses oleh pegawai di setiap perangkat daerah 
dan/atau satuan unit kerja perangkat daerah . 
(2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Daerah berwenang untuk melaksanakan 
pengadaan awal untuk pemasangan alat absensi baru , 
memfasilitasi pemasangan alat absensi , memiliki otoritas 
penuh dalam mengakses, memverifikasi dan mengawasi 
penggunaan perangkat absensi sidik jari. 
(3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas 
pemanfaatan dan keamanan perangkat absensi sidik jari 
dari gangguan pengerusakan fisik maupun non fisik. 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 (4) Apabila terjadi kerusakan/gangguan pada perangkat 
absensi sidik jari, baik perangkat keras maupun 
perangkat lunaknya, segera melaporkan kepada Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya 
kerusakan/gangguan tersebut . 
(5) Laporan atas terjadinya kerusakan/gangguan pada 
perangkat alat absensi sidik jari sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 4), wajib dilakukan perbaikan dan/atau 
penggantian perangkat absensi sidik jari paling lambat 1 
(satu) bulan seja k bulan kerusakan. 
(6) Apabila lebih dari waktu yang ditentukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 5), maka kehadiran kerja pegawai 
pada Perangkat Daerah tersebut dianggap tidak memenuhi 
ketentuan jam kerja dan dikenakan sanksi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.