Bagaimana redaksi normatif Pasal 21 dalam PERATURAN WALIKOTA PALOPO Nomor l�7 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN WALIKOTA PALOPO Nomor l�7 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, , Pasal 21 berbunyi:

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Belita Daerah 
Kota Palopo. 
>£�ERIK SA �A�I �E'.f · • ·,::·r :wt,3 l --..,- ---, ____ .. .... 
--·-·-- ..• --· --- 
4 Sub Koordin, tN �:�. \)01,. \ ""' �- --...._.._ _ _._ _ __. 
Diundangkan di Palopo 
pada tanggal 30 Mei 2022 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO, 
FIRMANZADP 
DERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2022 
-19- Ditetapkan di Palopo 
pada tanggal 30 Mei 2022 
WALIKOTA PALOPO, 
. JUDAS AMIR 
NOMOR 47 PA RAF 
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALOPO 
NOMOR 47 TAHUN 2022 
TENTANG 
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, 
PENATAUSABAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
BELANJA TIDAK TERDUGA 
1. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA DANA 
DARURAT /KEPERLUAN MENDESAK/TANGGAPDARURAT BENCANA*) 
KOPSKPD 
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA 
DANA DARURAT/KEPERLUAN MENDESAK/TANGGAP DARURAT BENCANA 
Nomor : / / I · . 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama . 
NIP . 
Jabatan . 
� Dengan ini, untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan 
dana darurat/keperluan mendesak/kebutuhan tanggap darurat 
bencana*)menyatakan dengan sebenamya bahwa: 
1. Sanggup mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah kami terima 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber1aku. 
2. Bertanggung jawab penuh baik secara fisik dan keuangan atas penggunaan 
dana yang diterima. 
3. Akan menggunakan belanja dana sesuai dengan rencana yang telah disetujui 
sebesar Rp ( dengan huruf) 
meliputi: 
a. 
b. 
c. . . 
4. Bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang ditimbulkan karena tidak memenuhi 
kewajiban penggunaan dana yang telah diterima . 
. � Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab serta 
tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. 
Palopo, tanggal /bulan/ tahun 
Kepala (diisi nama 
SKPD) 
Nama jelas 
Pangkat 
NIP 
Catatan: 
*) diisi sesuai dengan keperluan 
-20- 
2. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANADARURAT /KEPERLUAN 
MENDESAK/TANGGAP DARURAT BENCANA*) DARI SKPD KE PPKD 
KOPSKPD 
Palopo, tanggal/bulan/tahun 
Nomor : I I I . 
Sifat 
Lampiran : 1 {satu) Berkas 
Hal : Permohonan Pencairandi,- 
Dana Darurat/Mendesak /TanggapPalopo. 
Darurat Bencana Tahun Anggaran 20xx*) 
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo 
Nomor I .I /20xx tentang penetapan Peristiwa . 
sebagai Keadaan Darurat Mendesak/ Tanggap Darurat Bencana 
......... *)dan Peraturan Walikota Palopo Nomor ./ /20:xx 
tentangTata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
dan Pertanggungjawaban Pengeluaran untuk Mendanai Kegiatan 
dalam Keadaan Darurat, bersama ini kami mengajukan permohonan 
pencairan belanja tidak terduga sebesar Rp . 
( dengan huruf) dengan rincian rencana penggunaan 
sebagaimana Rencana Kebutuhan Belanja {RKB) dan RKA terlampir. 
Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perkenannya 
diucapkan terima kasih. 
Kepala SKPD 
NamaJelas 
Pangkat 
NIP 
Catatan: 
*) diisi sesuai dengan keperluan 
-21- Ke pad a 
Yth. Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah Kota Palopo 
3. FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB) KEADAAN 
DARURAT/KEPERLUAN MENDESAK/TANGGAP DARURAT BENCANA 
RENCANA KEBUTUHAN BELANJAKEADAAN DARURAT/KEPERLUAN 
MENDESAK/TANGGAP DARURAT BENCANA*) 
No Uraian Kegiatan/Penggunaan Jumlah (Rp) Keterangan 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Dst 
Jumlah 
KepalaSKPD 
NamaJelas 
Pangkat 
NIP 
Catatan: 
*) diisi sesuai dengan keperluan 
-22- 
4. FORMAT SURAT PERNYATAAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN SUATU 
KEJADIAN/PERISTIWA SEBAGAI KEADAAN DARURAT/MENDESAK/ 
TANGGAP DARURAT BENCANA 
WALIKOTA PALOPO 
SURAT PERNYATAN KEADAAN DARURA T/MENDESAK/T ANGGAP 
DARURAT BENCANA .•.... (isi kejadian seperti banjir,wabah penyakit flu 
bu rung/SOS/AL) 
Nomor ./ / /20XX 
Bahwa: 
1. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 
5, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam 
penyelenggaraan penanggulangan bencana ( diisi ketentuan perundang- 
undangan yang mendasari); 
2. Hasil rapat (diisi jenis rapat seperti koordinasi, fasilitasi)Penanganan 
Daruratl Mendesak/ Penanggulangan Bencana 20xx dengan (diisi 
peserta rapat), perlu untuk mengambil langkah-langkah berkaitan dengan 
kebutuhan mendesak/ penanganan bencana 20xx yang telah menimbulkan 
korban dan kerugian (diisi seperti korban tewas, jenis kerugian seperti 
harta benda) diwilayah Kota Palopo; 
3. Prakiraan Potensi terjadinya (diisi keadaan mendesak I kejadian bencana 
seperti banjir, puting beliung, wabah penyakit) Kota Palopo bulan 20xx - 
...... 20xx yang dikeluarkan ..... (diisi instansi yang berkompeten seperti BMKG dan 
atau sesuai kebutuhan mendesak) pada tanggal 20xx maka : 
Pada hari ini .tanggal . . . . . .. .. . Bulan Tahun , saya 
Walikota Palopo menetapkan Status Darurat I Keadaan Mendesak I Darurat 
Bencana (diisi keadaan mendesak Jkejadian bencana seperti banjir, wabah 
penyakit flu bu rung) untuk Wilayah Kota Palopo selama . . . . . . ( ) hari/bulan 
terhitung sejak tanggal 20xx sampai dengan 20xx (khusus untuk 
tanggap darurat bencana). 
Kepada semua pihak agar mengerahkan potensi sumber daya yang ada 
dalam rangka darurat bencana tersebut (khusus untuk tanggap darurat 
bencana) 
Demikina Surat Pemyataan Darurat I Mendesak I Tanggap Darurat Bencana 
(isi keadaan mendesak I kejadian Luar biasa) ini Saya buat, untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 
Dibuat di : Palopo 
Pada tanggal: 
WALIKOTA PALOPO, 
(DI/SI NAMA) 
-23- 
5. FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI DANA UNTUK 
KEADAAN DARURAT/MENDESAK/TANGGAP DARURAT BENCANA 
WALIKOTA PALOPO 
KEPUTUSAN WALIKOTA 
Nomor I I ./20xx 
TENTANG 
ALOKASI DANA . 
(diisi kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti perbaikan sarana . 
di ) 
WALIKOTA PALOPO,