Apa norma yang terkandung dalam Pasal 181 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 1 Tahun 2010?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 1 Tahun 2010 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, khususnya , Pasal 181, memuat:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah 
menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk 
memperoleh persetujuan bersama;
b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang dijabarkan kedalam kebijakan 
umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati 
bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 
12 Nopember 2009;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun Anggaran 2010; 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1985 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 
Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan 
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di 
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 
119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4693);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972);
30. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 
Tahun 2007 tentang Perubahan ketuuh Atas Keputusan Presiden 
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.