Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal  22 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 13 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 13 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, pada BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  22 menjelaskan:

(1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang . 
(2) Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan 
Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan 
Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan 
Wilayah lingkup perencanaan pembangunan 
infrastruktur . 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Perencanaan 
Pembangunan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup 
perencanaan pembangunan infrastruktur ; 
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup 
perencanaan pembangunan infrastruktur ; 
c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis 
lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur ; 
d. penyiapan bahan pembinaan teknis 
penyelenggaraan fungsi -fungsi penunjang Uru san 
Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan 
pembangunan infrastruktur ; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan 
Pembangunan Infrastruktur adalah sebagai b erikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan 
penetapan kinerja lingkup Sub Bidang 
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur ; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas 
kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan 
umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai 
secara efektif dan efisien; 
c. menyusun … 
48 
 
https://jdi h.bandung.go.id/ 
 
 c. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan 
pembangunan daerah lingkup perencanaan 
pembangunan infrastruktur ; 
d. menyusun bahan rancangan pagu i ndikatif 
perangkat daerah lingkup perencanaan 
pembangunan infrastruktur ; 
e. menyusun laporan perencanaan pengukuran 
kinerja perangkat daerah lingkup perencanaan 
pembangunan infrastruktur ; 
f. melaksanakan koordinasi dan sinergitas 
perencanaan pembangunan daerah lingkup 
perencanaan pembangunan infrastruktur ; 
g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data 
perencanaan pembangunan daerah lingkup 
perencanaan pembangunan infrastruktur ; 
h. melaksan akan pembinaan teknis perencanaan 
kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan 
penataan ruang, perumahan dan kawasan 
permukiman, pertanahan, lingkungan hidup dan 
perhubungan; 
i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas 
sesuai dengan kewenangannya; 
j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, 
dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan 
fungsinya; 
k. melaksanakan monitoring, evalu asi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan 
pertanggungjawaban kepada atasan; dan 
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Paragraf 2 
Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah