Apa saja yang diatur dalam Pasal 32 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959?
Ketentuan dalam 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959 tentang , Pasal 32 menetapkan:

( 1) Pengaw asan peny elengg araan pela yanan publik dilakukan oleh pengawas 
internal dan pengawas eksternal . 
(2) Pengawasan internal penyelenggaraan pela yanan publik s ebagai mana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui pengaw asan oleh atasan 
langsung clan/ a tau pengawas fungsio nal sesuai dengan peraturan 
perundang -undangan . 
(3) Pengawasan eksternal penyelenggara pel ayanan publik seba gaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui : 
a. pengawasan oleh masyaraka t berup a laporan atau peng aduan 
masyarakat dalam penyelenggaraan pela yanan publik ; 
b. pengawasan oleh lembaga/ instansi vertikal sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan ;dan 
c. pengawasan oleh DPRD. Bagian Keenam 
Pengawasan Penye lenggar aan Pela yanan Publ ik Pasal 31 
Pelaksana dalam meny elenggar akan pelayanan publik harus berperil aku 
se bagai berikut : 
a. adil dan tidak diskriminatif ; 
b. cermat; 
c. santun dan ramah ; 
d. tegas, andal , dan tidak m emberikan putusan yang berlarut -larut ; 
e. profes ional ; 
f. tidak mempersulit ; 
g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar ; 
h. menjunjung tinggi nilai -nilai akuntabilitas dan integritas institusi 
penyelenggara; 
1. tidak m embocorkan informas i atau dokumen yang wajib dirahas iakan 
sesuai dengan peraturan perundang -undangan ; 
J. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk m enghidari benturan 
kepentingan ; 
k. tidak men yalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan 
publik ; 
1. tidak memberikan informasi yang salah atau m enyesatkan dalam 
menagg api permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi 
kepentingan masyarakat ; 
m. tidak men yalahgunakan informasi, jabatan , dan/atau kewenangan yang 
dimiliki ; 
n. sesuai dengan kepantasan ; dan 
o. tidak men yimpang dari pros edur. Bagian Kelim a 
Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan 14