Apa substansi hukum dari Pasal 82 PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 11 Tahun 2000?
Materi muatan PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 11 Tahun 2000 tentang TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTA AN, khususnya BAB V - PELANGGARAN PENGISIAN KENGGOTAAN BPD, Pasal 82, adalah:

(1) PPTD menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Pengisian 
Keanggotaan BPD. 
(2) Pemeriksaan oleh PPTD harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan. 
(3) Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penangan an 
pelanggaran Pengisian Keanggotaan BPD , PPTD dapat melakukan investigasi. 
(4) PPTD wajib memutus penyele saian p elanggaran Pengisian Keanggotaan BPD 
paling lama 14 (empat belas) Hari setelah temuan dan laporan diterima. 
(5) Putusan PPTD untuk penyelesaian p elanggaran Pengisian Keanggotaan BPD 
berupa: 
a. perbaikan administrasi terhadap tata car a, prosedur, atau mek anisme 
34 
 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan; 
b. teguran tertulis; 
c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pengisian 
Keanggotaan BPD ; dan 
d. sanksi administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
(6) Kepala Desa atau PPT Desa wajib menindaklanjuti p utusan PPTD dengan 
menerbitkan k eputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari 
terhitung sejak diterbitkannya putusan PPTD. 
(7) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa 
sanksi administra si pemberhentian sebagai PPT Desa. 
(8) Keputusan PPT Desa sebag aimana dimaksud pada ayat (6 ) dapat berupa 
sanksi administrasi pembatalan sebagai calon anggota BPD . 
(9) Keputusan Kepala Desa dan Keputusan PPT Desa sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (7) dan ayat (8 ) bersifat akhir dan mengikat. 
 
Bagian Keempat 
Perselisihan Hasil Pengisian Keanggotaan BPD