Bagaimana redaksi normatif Pasal  10 dalam PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 45 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 45 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA, BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  10 berbunyi:

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas 
melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, 
pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang 
kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, k epegawaian, ketatausahaan, 
pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, 
ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, 
kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan serta m elaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan. 
(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pengkoordinasian perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan 
anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 
b. pengkoordinasian perumusan konsep kebijakan daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 
c. perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang 
kesekretariatan; 
d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang dan Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 
e. pelaksanaan pelayanan umum bidang bidang perhubungan; 
f. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang 
perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran; 
g. pengelolaan, pe mbinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang 
pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan 
anggaran; 
h. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang 
penatausahaan keuangan; 
i. pengelolaan, pembinaan, fasilit asi, verifikasi dan pelayanan bidang 
kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, 
kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, 
dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan; 
j. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik 
daerah (barang/jasa); 
k. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP); 
l. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang 
kesekretariatan; 
m. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat 
sederhana dan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang 
sumberdananya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau 
dari pihak ketiga; 
n. fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas 
Pendidikan dan Kebud ayaan. 
o. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat; 
 - 7 - p. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan 
penyelenggaraan tugas Sekretariat; dan 
q. pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan t ugas dan fungsinya.