Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 3 Tahun 2018 pada Pasal 7?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 3 Tahun 2018 tentang ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019, BAB III - PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN ADD, Pasal 7 menyebutkan bahwa:

(1)AF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (4) dibagi secara
proporsional kepada 127 (seratus dua puluh tujuh) Desa diwilayah
Daerah.
(2)AF untuk masing-masing Desa dihitung dengan mempertimbangkan
jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah Desa, indeks
kesulitan geografis, dengan prosentase bobot nilai sebagai berikut:
a.jumlah penduduk 25%(dua puluh lima perseratus);
b.jumlah penduduk miskin 35%(tiga puluh lima perseratus);
c.luas wilayah Desa 10%(sepuluh perseratus); dan
d.indeks kesulitan geografis 30%(tiga puluh perseratus).
(3)Rasio jumlah penduduk (JP), jumlah penduduk miskin (JPM), luas wilayah
Desa (LWD) ,indeks kesulitan geografis (IKG),dari masing-masing bobot
nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)adalah sebagai berikut:
a.Rasio JP =Jumlah Penduduk Desa
Jumlah Penduduk Desa seKab.
b.Rasio JPM =Jumlah Penduduk Miskin Desa
Jumlah Penduduk Miskin Desa seKab.
c.Rasio LWD =Jumlah Luas Wilayah Desa
Jumlah Luas Wilayah Desa seKab.
d.Rasio IKG =Rasio IKG Desa
Rasio IKG Kab.
(4)Besaran AFuntuk masing-masing Desa adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Pasal8
Besaran ADD untuk masing-masing Desa adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini
BABIV
PENGGUNAAN ADD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal9
Penggunaan ADD adalah untuk:
a.penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b.belanja lainnya yang terdiri dari:
1.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2.Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3.Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4.Pemberdayaan Masyarakat Desa;
-Kegiatan PKK Paling sedikit sebesar Rp. 5.000.000,- dati p3~' ADS,
-Biaya Operasional Kelembagaan Masyarakat lainnya.
c.Belanja peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan
kelembagaan masyarakat.?,
Bagian Kedua
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
Pasal10
(1) ADD digunakan untuk belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa, dengan ketentuan:
a.bagi Desa yang besaran pagu ADD nya dibawah
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) paling banyak sebesar
60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD yang diterima.
b.bagi Desa yang besaran pagu ADD nya lebih dari
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) paling banyak sebesar
50% (lima puluh persen) dari jumlah ADD yang diterima.
(2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebagai berikut:
a.Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 3.500.000,-(Tiga Juta Lima
Ratus Ribu Rupiah);
b.Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 2.625.000,-
(Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
c.Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp.
1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)tidak berlaku bagi:
a.Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai
Negeri Sipil;
b.Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
(4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(4)Besaran AF untuk masing-masing Desa adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Pasa18
Besaran ADD untuk masing-masing Desa adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini
BABIV
PENGGUNAAN ADD
Bagian Kesatu
Umum
Pasa19
Penggunaan ADD adalah untuk:
a.penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b.belanja lainnya yang terdiri dari:
1.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2.Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3.Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4.Pemberdayaan Masyarakat Desa;
-Kegiatan PKK Paling sedikit sebesar Rp. 5.000.000,.
-Biaya Operasional Kelembagaan Masyarakat lainnya.
c.Belanja peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan
kelembagaan masyarakat.
Bagian Kedua
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
Pasal10
(1) ADD digunakan untuk belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa, dengan ketentuan:
a.bagi Desa yang besaran pagu ADD nya dibawah
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) paling banyak sebesar
60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD yang diterima.
b.bagi Desa yang besaran pagu ADD nya lebih dari
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) paling banyak sebesar
50% (lima puluh persen) dari jumlah ADD yang diterima.
(2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebagai berikut:
a.Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 3.500.000,-(Tiga Juta Lima
Ratus Ribu Rupiah);
b.Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 2.625.000,-
(Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
c.Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp.
1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)tidak berlaku bagi:
a.Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai
Negeri Sipil;
b. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
(4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
melampirkan:
a.Besaran pagu ADD se-kabupaten;
b.Nama Desa penerima ADD se-kabupaten;
c.Nomor rekening kas Desa se-kabupaten;
d.Besaran Pagu ADD Tahap I,Tahap II,dan Tahap IIIpada masing-
masing Desa se-kabupaten yang akan disalurkan setiap tahapan.
(3) Berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), DPMD membuat nota dinas kepada BKD tentang
permohonan penyaluran ADD setiap tahap kepada desa-desa penerima
ADD.