Apa norma yang terkandung dalam Pasal  15 PERATURAN  BUPATI  BOYOLALI Nomor TAHUN Tahun 2022?
Substansi PERATURAN  BUPATI  BOYOLALI Nomor TAHUN Tahun 2022 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, khususnya BAB  II - PEMBERIAN TPP PNS, Pasal  15, memuat:

(1) TPP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak diberikan kepada:
a. PNS yang melaksanakan tugas di Rumah Sakit Umum Daerah;
b. PNS yang melaksanakan tugas di UPT Pusat Kesehatan Masyarakat 
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;
c. PNS yang melaksanakan tugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Boyolali yakni Guru yang sudah menerima tunjangan 
sertifikasi guru dan Pejabat Fungsional Pengawas;
d. PNS yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa;
e. PNS yang menjalankan tugas belajar;
f. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun;
g. PNS yang berstatus penerima uang tunggu;
h. PNS yang mengambil hak cuti kecuali cuti bersama yang ditetapkan 
pemerintah atau pemerintah Daerah;
i. PNS yang tidak membuat peijanjian kinerja pegawai dengan atasan 
langsung, rencana aksi dan target kineija bulanan;
j. PNS yang diberhentikan sementara;
k. PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
l. PNS yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
m. PNS yang menjalani hukuman pidana penjara;
n. PNS yang menjalankan tugas pada instansi di luar lingkungan 
Pemerintah Daerah yang memperoleh tambahan penghasilan atau yang 
sejenis dengan TPP PNS dari instansi yang bersangkutan;
o. CPNS Guru; dan
p. Pegawai Pemerintah dengan Peijanjian Keija.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 dan huruf n, 
dikecualikan bagi PNS yang ditahan oleh aparat penegak hukum dengan 
status tahanan kota dan kemudian secara nyata melaksanakan tugas 
kedinasan setelah mendapatkan izin dari Bupati.
(3) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan pengurangan pemberian TPP 
PNS, dengan ketentuan:
a. pengurangan TPP PNS dilakukan sejak penetapan penjatuhan 
hukuman disiplin dan dibuktikan dengan surat penetapan penjatuhan 
hukuman disiplin;
b. pengurangan.
-20-
b. pengurangan pemberian TPP PNS berdasarkan beban keija dan prestasi
keija untuk:
1. hukuman disiplin ringan diberikan sanksi berupa pemotongan TPP 
PNS sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan;
2. hukuman disiplin sedang diberikan sanksi berupa pemotongan TPP 
PNS sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) 
bulan; dan
3. hukuman disiplin berat diberikan sanksi berupa pemotongan TPP 
PNS sebesar 50% (Hma puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan.
(4) Pejabat Administrator yang telah mengikuti pendidikan dan latihan 
pengadaan barang dan jasa dengan biaya Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah namun tidak lulus ujian Pengadaan Barang dan Jasa maka 
dilakukan pengurangan TPP berdasarkan prestasi keija sebesar 
Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Pejabat dimaksud 
lulus dan mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa secara mandiri.
(5) Pendidikan dan latihan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) yaitu pendidikan dan latihan pengadaan barang dan jasa yang 
diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan 
daerah mulai bulan Januari 2022.
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk 
Camat.
(7) PNS yang tidak masuk keija selama 1 (satu) bulan penuh tidak berhak 
mendapatkan TPP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada bulan 
dimaksud.