Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor l8 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor l8 Tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS, pada BAB 11 - PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS, Pasal 5 menjelaskan:

1. Pemberian Gaji Ketiga Belas yang kepada PNS dan PPPK,
terdiri atas:
a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga
-6-
c. tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai
jabatannya dan/atau pan^atnya.
2. Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunif a
merupakan gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau
dengan sebutan lain.
3. Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan tunjangan keluarga sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak
keuangan atau dengan sebutan lain.
4. Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c merupakan tunjangan pangan atau yang disebut juga
sebagai tunjangan beras sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan tentang gaji/hak keuanganatau dengan
sebutan lain.
5. Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d merupakan tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan
atau dengan sebutan lain.
6. Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan
fungsional, dan tunjangan yang dipersamakan dengan
tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
7. Tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada
merupakan tunjangan jabatan struktural sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang
tunjangan jabatan struktural.
8. Tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
merupakan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang
tunjangan jabatan fungsional.
9. Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bagi PNS adalah Tenaga
Kependidikan.
-7-
10. Tunjaxigan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d merupakan tunjangan umum sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan
Umum bagi Pegawai Negeri Sipil.