Menurut PERATURAN  WALIKOTA  DUMAI Nomor 24 Tahun 2021, apa isi dari Pasal  1?
Pasal Pasal  1 dalam PERATURAN  WALIKOTA  DUMAI Nomor 24 Tahun 2021 tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG, pada BAB  I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Kota adalah Kota Dumai. 
2. Walikota adalah Walikota Dumai. 
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai. 
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang 
dipimpin oleh camat. 
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat 
Kecamatan. 
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 
perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam 
penyelenggaraan pemerintah daerah. 
 
11. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat 
TKPRD adalah badan bersifat ad hoc, yang dibentuk untuk 
mendukung pelaksanaan Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang di Kota Dumai dan mempunyai fungsi 
membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam pelaksanaan 
koordinasi penataan ruang di Kota Dumai. 
12. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan 
ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan 
wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan 
kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 
13. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata 
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan 
struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan 
penetapan rencana tata ruang. 
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur 
ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui 
penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan 
tertib tata ruang. 
18. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 
19. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah 
rencana secara terperinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 
yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi Kota. 
20. Struktur Ruang adalah susunan pusat -pusat permukiman dan 
sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai 
pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara 
hierarkis memiliki hubungan fungsional. 
21. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah 
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan 
peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. 
22. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi 
utama melindungi kelestarian ling kungan hidup yang mencakup 
sumber daya alam dan sumber daya buatan. 
23. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi 
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber 
daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 
24. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan 
berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 
25. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah 
bagian dari kabupaten/kota sesuai dengan arahan atau yang 
ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota. 
26. Sub -Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat Sub - 
BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan 
terdiri atas beberapa blok. 
27. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya 
disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonom i, sosial, dan/atau 
administrasi yang melayani seluruh wilayah BWP dan/atau regional. 
28. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya 
disingkat SPPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, 
dan/atau administrasi yang melayani sub BWP. 
29. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, 
sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan. 
30. Pusat Lingkungan Kelurahan adalah pusat pelayanan ekonomi, 
sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan. 
 
31. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah 
sebidang lahan yang dibatasi sekurang -kurangnya oleh batasan fisik 
yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, 
saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum 
nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana 
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota. 
32. Sub -Blok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan 
perbedaan Sub -Zona. 
33. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan 
karakteristik spesifik. 
34. Sub Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan 
karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan 
karakteristik pada zona yang bersangkutan. 
35. Zona Lindung adalah zona yang mempunyai fungsi lindung 
bertujuan menjaga kelestarian lingkungan dan menunjang 
pembangunan yang berkelanjutan. 
36. Zona Lindung Gambut adalah peruntukan ruang yang merupakan 
bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi utama 
perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan 
karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati. 
37. Zona Sempadan Pantai adalah peruntukan ruang yang merupakan 
bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai 
perlindungan terhadap sempadan pantai. 
38. Zona Sempadan Sungai adalah peruntukan ruang yang merupakan 
bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai 
perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya 
yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. 
39. Sub Zon a Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang 
bertumbuhan pohon -pohon yang ompak dan rapat di dalam wilayah 
perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang 
ditetapkan sebagai rimba kota oleh pejabat yang berwenang. 
40. Sub Zona Taman Kota adalah Lahan terbuka yang yang berfungsi 
sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau 
kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota 
atau bagian wilayah kota. 
41. Sub Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk 
melayani penduduk satu kecamatan. 
42. Sub Zona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang 
berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga 
dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan 
berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup 
burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat 
dan sebagai sumber pendapatan. 
43. Zona Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya 
alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; 
44. Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian 
dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau 
hunian. 
45. Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi adalah peruntukan ruang yang 
merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk 
tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara 
jumlah bangunan rumah dengan luas lahan. 
46. Sub Zona Rumah Kepadatan Se dang adalah peruntukan ruang yang 
merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk 
tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir 
seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan. 
47. Zona Perdagangan dan Jasa adalah Zona yang d ifungsikan untuk 
usaha komersial, tempat bekerja serta hiburan dan rekreasi serta 
fasilitas umum/sosial pendukungnya. 
48. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan 
ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang 
difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan 
dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan 
dan rekreasi dengan skala pelayanan kota. 
49. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP adalah peruntukan 
ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang 
difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan 
dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan 
dan rekreasi dengan skala pelayanan BWP. 
50. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub -BWP adalah peruntukan 
ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang 
difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan 
dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan 
dan rekreasi dengan skala pelayanan Sub -BWP. 
51. Zona Perkantoran adalah peruntu kan ruang yang merupakan bagian 
dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan 
kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, 
tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial 
pendukungnya. 
52. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah zona yang 
diperuntukkan bagi kegiatan ekonomi yang mengolah bahan 
mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi 
menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk 
penggunaannya. 
53. Sub Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah adalah bentangan 
lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan 
Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan. 
54. Sub Zona Sentra Industri Kecil dan Men engah adalah zona industri 
dengan modal kecil dan tenaga kerja yang sedikit dengan peralatan 
sederhana. biasanya merupakan industri yang dikerjakan per orang 
atau rumah tangga, seperti industri roti, kompor minyak, makanan 
ringan, minyak goreng curah dan lain-lain. 
55. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah Peruntukan ruang yang 
dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa 
pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan 
rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk 
tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang 
ditetapkan dalam RTRW. 
56. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan 
ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang 
dikembangkan untuk melayani peduduk skala kota. 
57. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah 
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya 
yang dikembangkan untuk melayani peduduk skala kecamatan. 
58. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah 
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya 
yang dikembangkan untuk melayani peduduk skala kelurahan. 
59. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Tetangga yang 
selanjutnya disebut Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RT adalah 
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya 
yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RT. 
60. Zona Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi 
pokok memproduks i hasil hutan. 
 
61. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk 
menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan 
mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, 
pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau 
tujuan komersial. 
62. Zona Pembangkit Tenaga Listrik adalah Peruntukan ruang yang 
merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan 
untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik. 
63. Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian 
dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan 
kegiatan pariwisata, baik alam, buatan, maupun budaya. 
64. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan tanah yang 
merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan 
untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan 
dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat 
latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan 
sebagainya. 
65. Sub Zona Pergudangan adalah peruntukan ruang untuk melakukan 
proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang. 
66. Sub Zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah adalah peruntukan tanah 
yang terdiri atas daratan dengan batas batas tertentu yang berfungsi 
untuk tempat pembuangan segala macam air buangan (limbah) yang 
berasal dari limbah domestik, industri, maupun komersial dan lain - 
lainnya. 
67. Sub Zona Tempat Evakuasi Sementara adalah ruang penyelamatan 
diri dan berfungsi sebagai tempat berkumpul penduduk yang akan 
melanjutkan mobilisasi ke tempat evakuasi akhir. 
68. Sub Zona Tempat Evakuasi Akhir adalah ruang atau bangunan 
Evakuasi yang merupakan tempat penampungan penduduk di 
kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka 
waktu tertentu. 
69. Sub Zona Perikanan Tangkap adalah peruntukan ruang untuk 
melakukan proses pemindahan hsil usaha penangkapan ikan dan 
organisme air lainnya di alam liar ( laut , sungai , danau , dan badan 
air lainnya). 
70. Zona Transportasi adalah pelabuhan, bandara, stasiun kereta api 
dan terminal yang memiliki jangkauan pelayanan skala regional, 
nasional dan internasional. 
71. Zona Campuran adalah peruntukan lahan budi daya yang terdiri 
atas daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara 
perumahan, perkantoran dan perdagangan/jasa. 
72. Peraturan Zonasi Kota yang selanjutnya disebut PZ kabupaten/kota 
adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan 
ruang dan ketentu an pengendaliannya dan disusun untuk setiap 
blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana 
detail tata ruang. 
73. Intensitas pemanfaatan ruang adalah besaran ruang untuk fungsi 
tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisien Lantai 
Banguna n, Koefisien Dasar Bangunan, Ketinggian Bangunan, 
Koefisien Dasar Hijau, Koefisien Tapak Basemen, tiap kawasan 
bagian kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam 
pembangunan kota. 
74. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah 
angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar 
bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah 
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL. 
 
75. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah 
angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka 
di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi 
pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah 
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL. 
76. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah 
angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai 
bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan 
yang dikuasai sesuai rencana tata ruang. 
77. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah 
sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi 
jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas 
terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau 
jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan 
terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara 
massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan 
tinggi listrik, jaringan pipa gas. 
78. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. 
79. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk 
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku 
kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaran penataan 
ruang. 
80. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam 
kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan. 
81. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT 
adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawasan telanjang 
(konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV (tiga puluh 
lima kilo volt) sampai dengan 230 kV (sua ratus tiga puluh volt) 
sesuai dengan standar di bidang kelistrikan. 
82. Jalur dan ruang evakuasi bencana adalah jalur perjalanan yang 
menerus termasuk jalan ke luar, koridor/selasar umum dan sejenis 
dari setiap bagian bangunan gedung termasuk di dalam unit hunian 
tunggal ke tempat aman, yang disediakan bagi suatu 
lingkungan/kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi. 
83. Insentif dan disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan untuk 
dapat mendorong perkembangan kota terhadap pelaksanaan 
kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan sebagai 
perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau 
mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.