Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 2 PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 1 Tahun 2009.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 1 Tahun 2009 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TASIKMALAYA, pada , Pasal 2 menjelaskan:

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 60.880.152.000,­ 
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 506.208.140.000,­ 
c. Lain-lain pendapatan daerah 
yang sah sejumlah Ro. 31.319.923.000,­ 
2.365.130.000,­ 7.790.711.000,­ 
9.045.058.000,­ 
41.679.253.000,­ Ro. 
Rp. 
Rp. (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Pajak Daerah sejumlah 
b. Retribusi Daerah sejumlah 
c. Hasil pengetolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 
d. Lain-lain pendapatan daerah 
yang sah sejumlah 
Rp. 46.889.450.000,­ 
Rp. 418.873.690.000,­ 
Rp. 40.445.000.000,­ (3) Dana Perimnbangan sobagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis pendapatan : 
a. Dana Bagi Hasil sejumlah 
b. Dana Alokasi mum sejumlah 
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah 
0,­ 
0,­ 
0,­ 0,­ 
0.­ 
' 31.319.923.000,­ 
Rp. 
Rp. (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada 
huruf c terdiri dari jenis pendapatan 
a. Hibah sejumlah Rp 
b. Dana Darurat sejumlah Rp 
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Ro. 
d. Dana Penyesualan tan Otonoml 
Khusus sajumlah 
e. Bantuan keuangan dari provinsl 
atau darl pemerintah daerah lainnya 
sajumlah RD. 
f. Dana Kontijensi / Penyeimbang 
dari Pemerintah 
Pasal3 
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari 
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 391.523.628.000,­ 
b. Belanla Langsung sejumlah Ro. 232.221.256.000,­ 
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis belanja 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 356.798.706.000,­ 
b. Belanja Bunga sejumlah RRp. 11.848.000,­ 
e, Leland Ledue ov we+ sos +% 
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah 
g. Belanja Bantuan Keuangan 
sejumlah 
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah ....... 
Rp. 
Rp. 
Rp. 0,­ 
0,­ 
2.000.000.000,­ 
46.105.046.000,­ 
90.813.409.000,­ 
95.302.801.000,­ (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 
c. Belanja Modal sejumlah Rp.