Apa yang diatur dalam BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 10 Tahun 2021 pada Pasal 7?
Berdasarkan BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 10 Tahun 2021 tentang PENGADAAN,PENGELOLAANDAN PENYALURANCADANGAN PANGAN, BAB III - PELAKSANAANCADANGANPANGAN, Pasal 7 menyebutkan bahwa:

(1) Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:
a. identifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga dan / atau Dapur
Umum sasaran penerima bila penyalurannya atas perintah Bupati (top
down);
b. verifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga dan atau Dapur
Umum sasaran penerima bila penyaluran atas usulan Kecamatan dan
Desa/Kelurahan (bottom up);
c. menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan penyaluran Cadangan
Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Dinas;
d. melaksanakan dan menyelesaikan masalah pelaksanaan kegiatan
penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
e. membantu kegiatan penyaluran cadangan Pemerintah apabila
mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah
Pusat dan sumber lainnya.
(2) Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai Titik Bagi.
(3) Tim pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB ...
9
BABIV
MEKANISME PENGADAAN, PENGELOLAAN
DAN PENYALURAN
Bagian Kesatu
Pengadaan
Pasal8
Mekanisme pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan
pengadaan beras melalui kerja sarna antara Perum Bulog dan /atau Badan Usaha
Milik Daerah di bidang Pangan yang diatur dalam suatu perjanjian kerja sama.
Bagian Kedua
Pengelolaan
Pasal9
(1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menjaga
kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah baik jumlah maupun
kualitasnya.
(2) Dalam hal pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sarna dengan Perum Bulog
darr/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan, mekanismenya diatur
dalam perjanjian kerja sama Dinas dengan Perum Bulog dan/ atau Badan
Usaha Milik Daerah di bidang Pangan.
Bagian Ketiga
Penyaluran