Apa substansi hukum dari Pasal
7 PERATURAN Nomor ÿ Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN Nomor ÿ Tahun 2022 tentang , khususnya , Pasal
7, adalah:

(1)
Kepala
BPKD
membuat
laporan
penghapusan
sanksi
administratif
PBB-P2
setiap
bulan
berikutnya
atau
sewaktu-
waktu
jika
diperlukan
kepada
Walikota.
(2)
Laporan
sebagaimana
dimaksud
pada
paling
sedikit
memuat:
a.
uraian
mengenai
pelaksanaan
kebijakan
penghapusan
sanksi
administratif,
permasalahan
yang
dihadapi
dan
langkah
penanganannya;
b.
rekapitulasi
data,
yang
berisi
antara
lain:
1)
tahun
pajak;
2)
Nomor
Objek
Pajak
(NOP);
3)
jumlah
nilai
ketetapan;
4)
pembayaran
dan
sisa
pokok
pajak;
5)
jumlah
besaran
sanksi
administratif
yang
ditetapkan;
6)
jumlah
besaran
sanksi
administratif
yang
dihapuskan;
dan
7)
sisa
sanksi
administratif
yang
belum
dibayar
dalam
hal
masih
terdapat
sanksi
administratif
yang
terutang.
(3)
Berdasarkan
laporan
sebagaimana
dimaksud
pada
Kepala
BPKD
menyesuaikan
jumlah
piutang
PBB-P2.