Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 108 Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 108 Tahun 2022 tentang PENGADAAN BARANG/JASA, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom . 
3. Bupati adalah Bupati Cirebon. 
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten 
Cirebon . 
5. Kepala Dinas adalah Kepal a Dinas Kesehatan Kabupat en 
Cirebon . 
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat 
dengan Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan 
yang men yelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan 
upaya kesehatan perorangan tingkat pertama , dengan lebih 
mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk 
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi­ 
tingginya di wilayah kerjanya . 
7. Sadan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut 
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksan a 
teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat yang mempunya fleksibilitas dalam 
pola pengelolaan keuangan se bagai pengecualian dari 
ketentuan pengelolan daerah pada umumnya. 
8. Pemimpin Sadan Layanan Umum Daerah, yang selanjutn ya 
disebut Pimpinan BLUD , adalah pemimpin pada badan 
layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat. 
9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat 
keahlian pengadaan barang/jasa yang bertugas 
melaksan akan pengadaan langsung , penunjukkan 
langsung dan/ atau e-purchasing. 
10. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang 
perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan 
barang/ lay an an j asa. 
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA 
adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk 
menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah 
untuk menggunakan APBD dalam hal ini dana BLUD. 
12. Panitia pengadaan adalah Tim/Unit pada organisasi BLUD 
atau tim/unit tersendiri yang dibentuk oleh pemimpin 
BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan 
pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD. 
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK 
adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA/ KPA 
untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan 
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran 
belanja negara/ anggaran belanja daerah. 
14. Tim Teknis adalah Tim yang di tetapkan dalam surat tugas 
oleh Pimp inan BLUD untuk memeriksa dan menerima hasil 
pekerjaan. 
15. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut 
e-purchasing adalah tata cara pengadaan barang/ jasa 
melalui sistem katalog elektronik Lembaga Kebijakan 
Peng adaan Barang / Jasa Pemerintah. 
16. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah 
sumber daya manusia yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD 
untuk suatu kegiatan tertentu . 
1 7. Toko daring a tau Marketplace adalah pasar elektronik yang 
disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa 
pemerintah. 
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 
Perangkat Daerah. 
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 
disingkat PPTK adalah Pejabat pada Unit Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu ) atau 
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan 
bidang tugasnya . / 
20. Unit Kerja Penga daan Barang/ Jasa yang selanj utnya 
disingkat UPKB J adalah unit kerja di 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daera h yang menjadi 
pusat keunggulan Pengadaan Barang/ Jasa 
21. Kelompok Kerja Pemi lihan yang selan jutnya disebut Pokja 
Pemi lihan adala h sumber daya manusia yang ditetapkan 
oleh Kepala UKPB J untuk mengelola pemilihan Penye dia 
22. Pengadaan Langsung Barang/ Jasa adalah metode 
pemilihan untuk mendapatkan Penyedia barang/jasa yang 
bernilai paling banyak Rp. 200 .000 .000,- (dua ratus juta 
rupiah ) 
23. Penunjukkan langsung adalah metode pemilihan untuk 
mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konst ruksi/ Jasa 
Konsultansi/ Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu 
24. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
25. Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa yang selanjutnya disebut 
Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PS/KPA/PPK 
dengan Penyedia atau Pelaksana Swakelola. 
26. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 
yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga 
pemerintah yang bertugas mengembangkan dan 
merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah .