Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Pasal 13?
Dalam 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka, Pasal 13 mengatur sebagai berikut:

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD . 
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas benar 
dan lengkap serta tanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai 
dengan lampiran-lampiran yang diperlukan. 
(3) STPD dibuat dalam rangkap 2 (dua) lembar untuk wajib pajak 1 (satu) lembar 
untuk Badan Pendapatan Daerah . Pasal 12 
(1) Setiap orang perseorangan atau badan yang menggunakan tenaga listrik yang 
diperoleh dari sumber lain bukan PLN, wajib melakukan pendaftaran Pajak 
Daerah dengan mengisi pendaftaran Wajib Pajak; 
(2) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diisi 
dengan benar lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak; 
(3) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri segera menerbitkan 
NPWPD. Pasal 11 
(1) Pendaftaran dan pendataan tenaga listrik wajib pajak yang menggunakan 
tenaga listrik dari PLN dilaksanakan oleh PT.PLN (persero); 
(2) Pendaftaran dan pendataan tenaga wajib pajak yang menggunakan tenaga 
listrik non PLN dilaksanakan oleh Bapenda. BAB VI 
TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi saat penggunaan tenaga listrik 
atau sejak disampaikan SPTPD . BABV 
MASA PAJAK, SAAT TERUTANGNYA PAJAK