Apa norma yang terkandung dalam Pasal  27 PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 3 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 3 Tahun 2021 tentang PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, khususnya BAB  XVI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal  27, memuat:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas 
pekeijaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini 
mengandung arti bahwa adanya kewajiban negara untuk memberikan 
jaminan hak dan kesempatan termasuk memberikan jaminan perlindungan 
kepada setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh 
pekeijaan, khususnya bekerja di luar negeri, melalui regulasi yang 
mengatur mengenai pelindungan pekeija migran Indonesia.
Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Keija Indonesia Di Luar Negeri, yang 
sebelumnya merupakan pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan 
penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, 
dalam perkembangannya telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekeija Migran Indonesia, yang 
tentunya hal ini berdampak pula pada kedudukan Peraturan Daerah 
Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Penempatan 
dan Perlindungan Tenaga Keija Indonesia Kabupaten Boyolali di Luar 
Negeri, sehingga perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan 
Pelindungan Pekeija Migran Indonesia Asal Kabupaten Boyolali, dengan 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekeija Migran 
Indonesia.
Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk 
merumuskan norma hukum pengaturan Pelindungan Pekeija Migran 
Indonesia Kabupaten Boyolali yang dituangkan dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Boyolali tentang Pelindungan Pekeija Migran Indonesia 
Kabupaten Boyolali.
II. PASAL DEMI PASAL