Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURA N WALI KOTA CIREBON Nomor 3 Tahun 2019?
Substansi PERATURA N WALI KOTA CIREBON Nomor 3 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 
 
1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon. 
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 
yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kew enangan daerah 
otonom. 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu 
Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah. 
5. Aparatur Sipil Negara selanju tnya disebut Pegawai 
adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai 
-6- 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon . 
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat 
CPNS adalah CPNS di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Kota Cirebon. 
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya 
disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan 
secara bulanan berdasarkan kinerja kepada pegawai 
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon di 
luar gaji dan tunjangan . 
8. Jabatan Pimpinan Tingg i adalah sekelompok jabatan 
tinggi pada instansi pemerintah . 
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan 
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan 
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan 
dan pembangunan . 
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu . 
11. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang 
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. 
12. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang 
menduduki Jabatan Administrasi pada instansi 
pemerintah . 
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang 
menduduki Jabatan Fungsional pada instansi 
pemerintah . 
14. Pejabat Penilai Kinerja Pegawai adalah atasan 
langsung pegawai yang dinilai dengan kete ntuan 
paling rendah pengawas atau pejabat lainnya yang 
diberi pendelegasian kewenangan. 
15. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan 
tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan 
sementara . 
16. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan 
tugas rutin da ri pejabat definitif yang berhalangan 
tetap . 
17. Penjabat adalah Pegawai Negeri Sipil diangkat untuk 
melaksanakan tugas Sekretaris Daerah atau Wali 
-7- 
Kota yang berhalangan melaksanakan tugas karena 
tidak bisa melaksanakan tugas dan/atau terjadi 
kekoson gan jabatan tersebut . 
18. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan 
tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan. 
19. Sasaran Kinerja Pegawai yan g selanjutnya disingkat 
SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan 
dicapai oleh seorang pegawai yang harus dicapai 
setiap tahun . 
20. Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh 
setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan SKP 
dan Perilaku kerja . 
21. Aktivitas Harian Jabatan adalah kegiatan yang 
dilakukan oleh Pegawai yang berhubungan dengan 
tugas d an fungsi jabatan. 
22. Validasi Aktivitas Harian adalah proses pemberian 
penilaian oleh atasan berupa setuju atau tidak setuju 
setiap aktivitas yang disampaikan oleh bawahan. 
23. Waktu Kerja Efektif adalah waktu kerja menurut 
ukuran waktu tertentu berdasarkan peraturan yang 
berlaku dikurangi dengan waktu istirahat dan waktu 
kelonggaran. 
24. Beban Kerja adalah sekumpulan atau sejumlah 
kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit 
organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka 
waktu tertentu . 
25. Prestasi Kerja adalah perolehan nilai Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah suatu 
organisasi . 
26. Kondisi Kerja adalah pelaksanaan tugas yang berada 
pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. 
27. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang 
dibebankan kepada PNS yang memiliki ketrampilan 
khusus/keahlian tertentu dan langka . 
28. Keterangan yang sah adalah pemberitahuan 
keterangan tertulis yang dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan 
perundang -undangan di Bidang Kepegawaian. 
29. Alasan sah adalah alasan yang dapa t diterima 
dengan akal sehat, antara lain karena kondisi yang 
-8- 
mendesak, ancaman, keterpaksaan atau kondisi lain 
diluar kemampuan yang bersangkutan. 
30. Aplikasi kehadiran adalah sistem informasi 
manajemen kehadiran pegawai yang terintegrasi 
secara elektronik dengan menggunakan alat rekam 
mesin sidik jari. 
31. Cuti Pegawai yang selanjutnya disingkat dengan cuti 
adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan 
dalam jangka waktu tertentu. 
32. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Wali 
Kota kepada PNS lingku ngan Pemerintah Daerah 
Kota Cirebon untuk mengikuti pendidikan pada 
suatu lembaga pendidikan atau lembaga lain di 
dalam atau di luar negeri, yang sebagian atau 
seluruhnya dilakukan di dalam dan di luar 
pengorganisasian Pemeri ntah Daerah dalam jangka 
waktu tertentu, sesuai dengan bidang studi atau 
ilmu atau keahlian yang telah ditentukan dengan 
menggunakan biaya Pemerintah Republik Indonesia, 
Pemerintah Negara Asing, Badan Internasional atau 
Badan Non Pemerintah lainnya. 
33. PNS yang dipekerjakan adalah PNS yang 
melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang 
gaji dan hak -hak kepegawaiannya dibebankan pada 
instansi induknya. 
34. PNS yang diperbantukan adalah PNS yang 
melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang 
gajinya dib ebankan pada instansi yang menerima 
perbantuan.