Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER Nomor 12 Tahun 2019?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER Nomor 12 Tahun 2019 tentang KELEMBAGAAN PETANI, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Paser. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penye lenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusa n pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser . 
3. Bupati adalah Bupati Paser. 
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adal ah unsur pembantu 
Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dala m penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
5. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk memba ntu Petani dalam 
menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasar ana dan sarana 
produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi 
biaya tinggi, dan perubahan iklim. 
6. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk menin gkatkan kemampuan 
Petani untuk melakukan usaha Tani yang lebih baik me lalui pendidikan dan 
pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembanga n sistem dan 
sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan j aminan luasan lahan 
pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknol ogi dan informasi, 
serta penguatan Kelembagaan Petani. 
7. Petani adalah warga negara Indonesia perorangan dan/ atau beserta 
keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tan aman pangan, 
hortikultura perkebunan, dan/atau peternakan. 
8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya ala m hayati dengan 
bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajem en untuk menghasilkan 
Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, h ortikultura, 
perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroeko sistem. 
9. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kem bangkan dari, oleh 
dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan 
petani. 
10. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adala h kumpulan 
petani/peternak/pekebunyang dibentuk atas dasar kesa maan kepentingan, 
kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sum berdaya, kesamaan 
komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan men gembangkan usaha 
anggota. 
 
- 3 - 
 
11. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Ga poktan adalah 
kumpulan beberapa kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk 
meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. 
12. Asuransi Pertananian adalah perjanjian antara Petan i dan Pihak perusahan 
asuransi untuk mengikutkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani. 
13. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari P etani, Kelompok Tani, 
dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangka n kepentingan 
Petani. 
14. Dewan Komoditas Pertanian Nasional adalah suatu lemb aga yang 
beranggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian untuk me mperjuangkan 
kepentingan Petani. 
15. Koordinator Penyuluh adalah penyuluh yang ditugaska n mengkoordinir 
kegiatan penyuluhan di wilayah kerja Balai Penyuluha n. 
16. Simluhtan adalah sistem informasi penyuluhan pertani an. 
17. Penyuluh Petanian adalah perorangan Warga Negara In donesia yang 
melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian, baik penyu luh Pegawai Negeri 
Sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.