Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 NOMOR 81 TAHUN 2021 Nomor 81 Tahun 2021.
Redaksi dari NOMOR 81 TAHUN 2021 Nomor 81 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA, pada BAB III - SUSUNANDAN ORGANISASI, Pasal 3 menjelaskan:

(1)Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, terdiri atas:
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahkan:
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Pelestarian eagar Budaya dan Permuseuman;
d. Bidang Kesenian, Tradisi dan Perfilman;
e. Bidang Sejarah;
f. Bidang Pengembangan Kebudayaan;
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
5
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal4
(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai
tugas yang meliputi;
a. menyusun rencana program dan kegiatan jangka pendek dan jangka menengah
di lingkup Dinas kebudayaan;
b. melaksanakan program dan kegiatan jangka pendek dan jangka menengah
dilingkup Dinas kebudayaan;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dilingkup Dinas
kebudayaan;
d. melaksanakan pembinaan pegawai dilingkup Dinas kebudayaan;
e. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis
Dinas dan Pejabat Fungsional di lingkungan Dinas kebudayaan;
f. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf agar sasaran dapat di
capai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
g. menilai prestasi staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya; dan
1.menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas
dan fungsinya kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai
fungsi yang meliputi;
a. menetapkan program, kegiatan dan kebijakan teknis Dinas kebudayaan sesuai
dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah serta
menyesuaikan dengan kebijakan nasional dan provinsi;
b. mengendalikan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Dinas
kebudayaan;
c. memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian teknis
penyelenggaraan bidang pelestarian eagar budaya dan permuseuman;
d. memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis
penyelenggaraan bidang kesenian, tradisi dan perfilman;
e. memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis
penyelenggaraan bidang sejarah;
6
f.merrumpm perumusan, pereneanaan, pembinaan dan pengendalian teknis
penyelenggaraan bidang pengembangan kebudayaan;
g. membina dan mengendalikan penyelenggaraan pelestarian eagar budaya dan
permuseuman, kesenian tradisi dan perfilman, sejarah, dan pengembangan
kebudayaan;
h. mereneanakan evaluasi peneapaian standar nasional di bidang pelestarian
eagar budaya dan permuseuman, bidang kesenian tradisi dan perfilman,
bidang sejarah dan bidang pengembangan kebudayaan;
1.mereneanakan dan berperan serta dalam perumusan kebijakan di bidang
pelestarian eagar budaya dan permuseuman, bidang kesenian tradisi dan
perfilman, bidang sejarah dan bidang pengembangan kebudayaan;
J.mereneanakan dan menetapkan pelayanan umum bidang pelestarian eagar
budaya dan permuseuman, bidang kesenian tradisi dan perfilman , bidang
sejarah dan bidang pengembangan kebudayaan;
k.mereneanakan dan menetapkan pengolahan data, penanganan masalah bidang
pelestarian eagar budaya dan permuseuman, bidang kesenian tradisi dan
perfilman, bidang sejarah dan bidang pengembangan kebudayaan;
1.menetapkan perizinan danl atau rekomendasi perizinan dan pelayanan umum
bidang pelestarian eagar budaya dan permuseuman, bidang kesenian tradisi
dan perfilman , bidang sejarah dan bidang pengembangan kebudayaan serta
memberikan/menetapkan petunjuk pemeeahan masalah yang berhubungan
dengan bidang kebudayaan;
m. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yang
berhubungan dengan Dinas kebudayaan;
n. membina penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas kebudayaan;
o. membina Unit Pelaksana Teknis Dinas kebudayaan;
p. membina Kelompok Jabatan Fungsional;
q.memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang
tugasnya;
r. menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
s. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian
kinerja bawahan; dan
t. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
7
Bagian Kedua
Sekretaris