Jelaskan isi kandungan Pasal 16 dari PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN Nomor 15 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN Nomor 15 Tahun 2021 tentang SUSUNAN OR GANISASI DAN TATA KERJA, ketentuan pada , Pasal 16 berbunyi:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 
Pemerintah, maka berdasarkan hasil penyederhanaan 
struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan, perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 
b. bahwa Peratur an Bupati Buton Selatan Nomor 39 Tahun 
2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas, 
Fungsi dan dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas 
Pemberdayaan Pere mpuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Buton Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan hukum, maka perlu diganti; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Buton Selatan; 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
3. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279); 
4. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
5. Undang -Undang Nomor 16 Tah un 2014 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5563); 
6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg ara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 202 0 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6373); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerinta h 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402) ; 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Huku m Daerah (Berita 
Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 157); 
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak; 
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam 
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 525); 
11. Peraturan Mente ri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indone sia Nomor 25 Tahun 
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Orga nisasi pada 
Instansi Pemerintah untuk Penyederhaaan Birokrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 546); 
12. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Buton Selatan, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahu n 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Buton Selatan ; 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN OR GANISASI DAN 
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BUTON SELATAN