Apa bunyi lengkap Pasal 163 dalam PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 39 Tahun 2019?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 39 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT, pada , Pasal 163 dinyatakan:

dan Pasal 
164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat 
dilaksanakan dengan melakukan perubahan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
2 
 
 c. bahwa berdasarkan ketentuan Bab VI huruf D angka 
4 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah , pada kondisi tertentu, 
pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat 
dilakukan sebelum perubahan A nggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah melalui ketetapan Kepala Daerah 
dengan diberitahukan kepada Pimpinan D ewan 
Perwakilan Rakyat Daerah . Kondisi tertentu tersebut 
dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan 
prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau 
daerah ; 
 d. bahwa berdasarkan pe rtimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka 
perlu dilakukan penyesuaian target pendapat an, 
alokasi anggaran belanja , dan pembiayaan daerah 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 202 2; 
 e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf 
d, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut 
Nomor 121 Tahun 20 21 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2022; 
 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Dae rah 
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang -
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang -Undang Darurat N omor 3 Tahun 1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 9). Sebagai Undang -Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1 820); 
2. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
3 
 
3. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negar a Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
4. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 
5. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234 ) sebagaimana telah diu bah 
dengan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 6398 ); 
6. Undang -Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang -Undang Nomor Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573) ; 
7. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Repub lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Ne gara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 
8. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 
9. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 20 22 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
4 
 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lemba ran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negar a Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tam bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ; 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor 6041); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tah un 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 
2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202 1 
Nomor 926); 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan 
Peraturan Daerah Kabupaten T anah Laut Nomor 25); 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 
Tahun 20 21 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 22 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 20 21 Nomor 9); 
 
5 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 121 
TAHUN 20 21 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 20 22. 
 
Pasal I 
 
(1) Mencantumkan/m elakukan penambahan alokasi anggaran belanja 
daerah yang sumber dananya dari penda patan transfer pemerintah pusat 
yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sehingga menyebabkan 
kembali berkurangnya alokasi anggaran sisa lebih pembiayaan anggaran 
daerah tahun berkenaan. 
(2) Melakukan penyesuaian kembali alokasi belanja daerah yang sumber 
dananya dari pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu DAK Fisik 
berdasarkan Berita Acara Pembahasan Pemetaan DAK Fisik antara 
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan , dan Kementerian 
Teknis. 
(3) Melakukan penyesuaian berupa pergeseran antar sub rincian objek , antar 
rincian objek maupun antar objek belanja dan/atau pendapatan pada 
jenis belanja dan/atau pendapatan berkenaan berdasarkan 
usulan/permohonan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (DPA -SKPD) . 
(4) Penjabaran Anggaran Penda patan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah 
Laut Tahun Anggaran 202 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
dan Lampiran II Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 121 Tahun 20 21 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 202 2 diubah , menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
 
Pasal II 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah kan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tanah Laut. 
 
 
Ditetapkan di Pelaihari 
pada tanggal 13 April 2022 
 
BUPATI TANAH LAUT, 
 
Ttd 
 
H. SUKAMTA 
 
Diundangkan di Pelaihari 
pada tanggal 13 April 2022 
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TANAH LAUT, 
 
Ttd 
 
H. DAHNIAL KIFLI 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 20 22 NOMOR 39