Apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebuda yaan Nomor 5 Tahun 2014 pada Pasal 2?
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebuda yaan Nomor 5 Tahun 2014 tentang , Pasal 2 menyebutkan bahwa:

(1) Dengan Peraturan Bupati ini clibentuk UPTD pada 
Dinas berupa Satuan Pendidikan yang berbentuk SPF 
dan SPNF. 
(2) SPF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 
a. UPTD SPF Taman Kanak-Kanak Negeri; BAB II 
PEMBENTUKAN Usia Dini pada jalur penclidikan formal yang 
menyelenggarakan program pendidikan bagi anak 
berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun 
dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun. 
11. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur 
pendiclikan formal yang melandasi jenjang pendidikan 
menengah, yang diselenggarakan pada Satuan 
Pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah 
ibtidaiyah (Ml) atau bentuk lain yang sederajat serta 
menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada 
Satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah 
pertama dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk 
lain yang sederajat. 
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah 
salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang 
menyelenggarakan penclidikan umum pada jenjang 
pendidikan dasar. 
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat 
SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan 
formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada 
jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, 
atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil 
belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. 
14. Pelaksanaan Pendidikan adalah pelaksanaan urusan 
perencanaan, pengembangan, penjaminan mutu, 
supe:rvisi, pembelajaran, pembimbingan, dan konseling. 
15. Kepala UPTD Satuan Pendidikan merupakan 
guru/pamong belajar yang diberi tugas tambahan 
sebagai Kepala Sekolah/Kepala Sanggar Kegiatan 
Belajar. 
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok 
Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan 
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian 
dan keterampilan tertentu. 
17. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang 
beranggotakan orang tua/ wali peserta didik, komunitas 
sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli 
pendidikan. -4-