Apa substansi hukum dari Pasal 12 PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 7t> Tahun 2020?
Materi muatan PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 7t> Tahun 2020 tentang MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG PADA PEMERINTAH, khususnya BAB IV - TATA CARA PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DALAM, Pasal 12, adalah:

(1) PA/KPA SKPD mengajukan SP2HL atas seluruh 
Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang sebesar 
yang telah diterima dan belanja yang bersumber dari 
hibah langsung sebesar yang telah dibelanjakan pada 
tahun anggaran berja1.an kepada BUD/Kuasa BUD. 
(2) Penyampaian SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilampiri: 
a. Copy Rekening atas Rekening Hibah; 
b. SPTMHL; 
c. SPTJM; dan 
d. copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk 
pengajuan SP2HL pertama kali. 
(3) Atas dasar SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
BUD /Kuasa BUD menerbitkan SPHL dalam rangkap 3 
(tiga) dengan ketentuan: 
a. Lembar ke-1, untuk PA/KPA; 
b. Lembar ke-2, untuk Bidang Perbendaharaan pada 
BPPKAD dengan dilampiri copy SP2HL; dan 
c. lembar ke-3, untuk pertinggal 
(4) Atas dasar SPHL, BUD/Kuasa BUD membukukan 
Pendapatan Hibah Langsung. 
(5) Atas dasar SPHL yang diterima dari BUD/Kuasa BUD, 
PA/KPA membukukan belanja/beban yang bersumber 
dari hibah langsung dan saldo kas di SKPD dari hibah. 
(6) Format SP2HL, SPHL, SPTMHL dan SPTJM sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
12 
Bagian Kellina 
Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung 
dalam Bentuk Uang