Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 7 NOMOR 79TAHUN 2021 Nomor 79 Tahun 2021.
Redaksi dari NOMOR 79TAHUN 2021 Nomor 79 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI,TUGAS DANFUNGSI SERTA TATAKERJA, pada BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 7 menjelaskan:

(1) Sub Bagian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),mempunyai tugas:
a. melaksanakan administrasi; dan
b. pengelolaan, evaluasi, dan pelaporan urusan keuangan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian
Keuangan menyelenggarakan Fungsi:
a. menyusun rencana kerja sub bagian keuangan;
b. menyiapkan penatausahaan akuntansi dan administrasi keuangan
Disnakertrans;
c. menyiapkan bahan untuk koordinasi pada Bagian Keuangan Sekretariat
Daerah Kabupaten;
d. menyiapkan laporan keuangan secara berkala, pembukuan, perhitungan
anggaran dan verifikasi laporan keuangan serta perbendaharaan;
e. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
f. menyiapkan bahan pengusulan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan
anggaran rutin dan pembangunan, serta anggaran subsidi;
g. menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan
keuangan;
h. menyelenggarakan perbendaharaan keuangan, pembukuan keuangan,
verifikasi, dan perhitungan anggaran keuangan Disnakertrans;
- 10-
1. melaksanakan urusan pembayaran gaji pegawai, pembayaran belanja barang,
belanja pemeliharaan, dan pembayaran biaya perjalanan dinas;
J. menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan subbagian keuangan;
k. melakukan pembinaan dan pemberian motivasi, arahan, dan penilaian
terhadap kinerja bawahan;
l. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpman, terkait dengan
bidang tugasnya; dan
m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Bagian Ketiga
Bidang Pelatihan dan Produktivitas
Pasal8
(1) Bidang Pelatihan dan Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Pelatihan dan Produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan kebijakan dibidang Pelatihan dan Produktivitas.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pelatihan dan Produktivitas menyelenggarakan tugas;
a. Perumusan kebijakan dalam bidang pelatihan kerja dan standarisasi
kompetensi, kelembagaan pelatihan kerja, instruktur dan tenaga pelatihan,
pemagangan dan produktivitastenaga kerja;
b. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang Pelatihan dan
Produktivitas Tenaga Kerja;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, da kriteria di bidang pelatihan kerja
dan standarisasi kompetensi, kelembagaan pelatihan kerja, instruktur dan
tenaga pelatihan, pemagangan dan produktivitastenaga kerja;
d. Perumusan bahan pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pelaksanaan,
pengendalian, teknis dalam bidang pelatihan kerja dan standarisasi
kompetensi, kelembagaan pelatihan kerja, instruktur dan tenaga pelatihan,
pemagangan dan produktivitastenaga kerja;
- 11 -
e. Pelaporan dan evaluasi pada lingkup bidang bidangpelatihan kerja dan
standarisasi kompetensi, kelembagaan pelatihan kerja, instruktur dan tenaga
pelatihan, pemagangan dan produktivitastenaga kerja; dan
f.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dari kepala dinas
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang
Industri menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun rencana kegiatan bidang pelatihan dan produktivitas berdasarkan
data dan program kebijakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas secara harmonis bidang pelatihan dan
produktivitas tenaga kerja;
c. koordinasi dan pelaksanaan pembinaan terhadap pelatihan dan standarisasi
kompetensi melalui penyelenggaraan dan pelaksanaan pelatihan kerja dan uji
kompetensi;
d. pembinaan dan koordinasi antar institusi kelembagaan pelatihan kerja baik
milik pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta serta akreditasi
kelembagaan;
e. pembinaan dan koordinasi terhadap instruktur pelatihan kerja dan tenaga
kepelatihan, pengembangan kompetensi, serta penjenjangan, dan manajemen
pelatihan kerja;
f.koordinasi dan pelaksanaan pemagangan, kerjasama dan sinergitas dengan
kelembagaan pelatihan kerja, perusahaan, maupun lembaga ekonomi;
g. melaksanakan Pembinaan dan koordinasi antar lembaga dalam rangka
peningkatan dan pengembangan produktivitas individuj parsial dan
produktivitas kelompokj total;
h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan di bidang
pelatihan dan produktivitas sebagai bahan informasi dan pertanggung
jawaban kepada atasan;
1.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
J. terhadap Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar
Negara;
k.pembentukan Tenaga Kerja Mandiri dan Kader Wira Usaha Muda;
1.melaksanakan Pembinaan dan Perijinan serta pembatasan Penggunaan
tenaga kerja asing;
- 12-
m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Penempatan dan Perluasan
Kesempatan Kerja secara keseluruhan;
n. membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggung jawaban kepada atasan; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Keempat
Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
Pasal9
(1) Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh kepala bidang yang berada
di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas.
(2) Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan kebijakan dibidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan tugas:
a. perumusan kebijakan dalam bidang informasi pasar kerja dan bimbingan
jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan dan perlindungan
tenaga kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, serta
pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
b. penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang penempatan dan
perluasan kesempatan kerja;
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang informasi pasar
kerja dan bimbingan jabatan, Pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan
dan perlindungan tenaga kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan
kerja, serta pengendalian penggunaan tenaga kerja saing;
d. perumusan bahan pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pelaksanaan,
pengendalian, teknis dalam bidang informasi pasar kerja dan bimbingan
jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan dan perlindungan
tenaga kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, serta
pengendalian penggunaan tenaga kerja saing;
e. pelaporan dan evaluasi pada lingkup bidang bidang penempatan dan
perluasan kesempatan kerja; dan
f.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dari kepala dinas.
- 13 -
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang
Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan tugas:
a. menyusun rencana kegiatan bidang penempatan dan perluasan kesempatan
kerja berdasarkan data dan program serta kebijakan sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas secara harmonis bidang penempatan
dan perluasan kesempatan kerja;
c. koordinasi dan pelaksanaan pembinaan terhadap informasi pasar kerja dan
bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan dan
perlindungan tenaga kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja,
serta pengendalaian penggunaan tenaga kerja asing;
d. pembinaan dan koordinasi antar institusi kelembagaan bursa kerja
pemerintah, swasta dan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja;
e. pembinaan dan koordinasi terhadap lembaga pendidikan formal dalam
rangka bimbingan dan penyuluhan jabatan;
f.koordinasi dan pelaksanaan penempatan dan perlindungan kerja,
pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
g. melaksanakan pembinaan dan koordinasi dalam pengendalian penggunaan
tenaga kerja asing;
h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan di bidang
penempatan dan perluasan kesempatan kerja sebagai bahan informasi dan
pertanggung jawaban kepada atasan; dan
1.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Kelima
Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminas Sosial Tenaga Kerja