Apa substansi hukum dari Pasal 4 PERATURAN BUPATI PASER Nomor 27 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN BUPATI PASER Nomor 27 Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL, khususnya BAB II - HIBAH, Pasal 4, adalah:

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada: 
a. pemerintah pusat; 
b. Pemerintah Daerah Lainnya; 
c. badan usaha milik negara; 
d. badan usaha milik daerah; 
e. badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan 
hukum Indonesia; dan 
f. partai politik. 
 
 
-5- 
 
 
 
 
(2) Pemberian Hibah berupa uang, barang atau jasa diang garkan dalam APBD 
sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah mem perioritaskan 
pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan bela nja urusan 
pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesua i dengan peraturan 
perundang-undangan. 
(3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk 
menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, da n sub kegiatan 
Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam m endukung 
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan 
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, 
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. 
(4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria 
paling sedikit: 
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;dan 
b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat; 
c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali: 
1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk keperluan m endesak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga n; 
dan/atau 
2) badan dan Lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah a tau 
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berda sarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 
3) partai politik; dan/atau 
4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; 
d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dal am mendukung 
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan d an 
kemasyarakatan;dan 
e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.