Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI PASER Nomor 18 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PASER Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, pada BAB III - PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN, Pasal 5 menjelaskan:

(1) Pembayaran terhadap pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf a dan huruf b, dapat dilakukan apabila: 
a. anggaran untuk pembayaran pekerjaan telah dialokasikan pada DPA 
SKPD atau Perubahan DPA SKPD; 
b. rekomendasi APIP; 
c. melakukan addendum Kontrak untuk mencantumkan: waktu 
perpanjangan kontrak , denda, jaminan pelaksanaan , dan sumber dana 
dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah 
(DPA-SKPD) Tahun Anggaran berikutnya atas sisa peke rjaan yang akan 
diselesaikan ;dan 
c. SPD sebag ai dasar pelaksanaan pemba yar an telah tersedia. 
(2) Pemba yaran terhada p peke rjaan seba gai mana dim aksud dalam Pasal 3 
huruf c, dapa t dilakukan apabila: 
a. pelaksana pekerjaan menyatakan kesanggu pan men yelesaikan sisa 
peke rjaan dan mem perpanjang masa berlaku jami nan pelaksanaan 
(apabila ada), kesan ggupan pelak sanaan pekerjaan dinyatakan dengan 
surat pemyataan kesan ggupan yang ditandatangani diatas kertas 
berm eterai cukup dan melakukan pengemb alian sisa uang muka secar a 
keseluruhan (apabila ada pengambilan uang muka) ; 
b. kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk seba gai PPK melaku kan 
peru bah an kontrak terhadap jangka waktu penyelesaian peke rjaan, yang 
dapat dipe rpanjang paling kurang sama dengan jangka wak tu 
terhentinya Kontrak karena Keadaan Kahar; 
c. perpanjangan wakt u karena Keadaan Kahar, clim uat dalam adendum 
perpan jangan waktu yang didal am nya mengatur waktu penyelesai an 
peke rjaan dan perpanjangan Jaminan Pelak sanaan (jik a ada); 
d. pelaksana pekerjaan wajib memperpanjang masa jaminan pelaksanaan 
(apabila ada) sampai dengan masa perpanjangan waktu berakhir; 
e. Kepala SKPD selaku PA atau Pejabat yang ditunjuk selaku PPK 
menandatangani adendum perpanjangan waktu setelah menerima 
jaminan pelaksanaan yang telah diperpanjang, sebelum masa kontrak 
berakhir; 
f. apabila terdapat progres pekerjaan yang dapat dibayarkan di tahun 
anggaran berjalan dan SPD tersedia, maka pembayaran dilaksanakan di 
tahun anggaran berjalan; 
g. tidak menambah volume dan nilai kontrak pekerjaan serta jangka 
waktu/masa pelaksanaan pekerjaan; 
h. pelaksana pekerjaan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan dokumen 
kontrak beserta perubahannya; 
h. dalam hal Pelaksana Pekerjaan telah menyelesaikan pekerjaan dan 
melebihi tahun anggaran, Kepala SKPD selaku PA atau Pejabat yang 
ditunjuk selaku PPK dan Pelaksana Pekerjaan menandatangani Berita 
Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 
1. dalam hal terdapat masa pemeliharaan atau garansi sebagaimana 
tercantum dalam kontrak, Pelaksana Pekerjaan menyampaikan jaminan 
pemeliharaan atau garansi kepada Kepala SKPD selaku PA atau Pejabat 
yang ditunjuk selaku PPK sebelum penandatanganan Berita Acara 
Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;dan 
J. Kepala SKPD melaksanakan pembayaran untuk prestasi pekerjaan yang 
belum dibayarkan sesuai DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD setelah 
mendapatkan rekomendasi dari APIP . 
(3) Pembayaran terhadap pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf d, dapat dilakukan apabila: 
a. anggaran untuk pembayaran pekerjaan telah dialokasikan pada DPA 
SKPD atau Perubahan DPA SKPD; 
b. ada rekomendasi APIP dan/ atau rekomendasi BPK; dan 
c. melakukan addendum kontrak untuk mencantumkan waktu 
perpanjangan kontrak, denda, jaminan pelaksanaan, dan sumber dana 
dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(DPA-SKPD) Tahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan 
diselesaikan;dan 
d. SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran telah tersedia.