Apa substansi hukum dari Pasal 14 PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 12 Tahun 2019?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 12 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 31TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN, khususnya , Pasal 14, adalah:

, Bidang Pemberdayaan Sosial
menyelenggarakan fungsi :
a.Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta
pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan,
keluarga dan kelembagaan masyarakat.
b.Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan
sosial komunitas adat terpencil oleh kabupaten.
c.Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta
pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial
kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi
sosial.
d.Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi serta
pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana
bantu ansosial.
e.Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang
pemberdayaan sosial.
f.Pelaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya
Pasal16
(1)Bidang Pem berdayaan Sosial, terdiri atas
a.Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan
Komunitas Adat Terpencil
b.Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat
c.Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
(2)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.
4
" '