Bagaimana redaksi normatif Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 24 Tahun 2021?
Norma hukum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 24 Tahun 2021 tentang SUSUN AN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN, BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 6 berbunyi:

Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal , bidang 
pengembangan iklim dan promosi , bidang pengendalian dan informasi 
penanaman modal , bidang pelayanan pe rizinan dan non perizinan usaha, 
bidang pelayanan perizinan dan n on perizinan tertentu, bidang pengaduan, 
kebijakan dan pelaporan layanan ; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal , bidang 
pengembangan iklim dan promosi , bidang pengendalian dan informasi 
penanaman modal , bidang pelayanan pe rizinan dan non perizinan usaha, 
bidang pelayanan perizinan dan n on perizinan tertentu, bidang pengaduan, 
kebijakan dan pelaporan layanan ; 
c. pengoordinasia n penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang 
perencanaan penanaman modal , bidang pengembangan iklim dan promosi , 
bidang pengendalian dan informasi penanaman modal , bidang pelayanan 
perizinan dan non perizinan usaha, bidang pelayanan perizinan dan n on 
perizinan tertentu, bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan ; 
d. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan 
penanaman modal , bidang pengembangan iklim dan promosi , bidang 
pengendalian dan informasi penanaman modal , bidang pelayanan pe rizinan 
dan non perizinan usaha, bidang pelayanan perizinan dan n on perizinan 
tertentu, bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan ; 
e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 
fungsinya. 
 
5 
 Bagian Kedua 
Susunan Organisasi