Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 13 NOMOR 41 TAHUN 2021 Nomor 41 Tahun 2021.
Redaksi dari NOMOR 41 TAHUN 2021 Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9, pada BAB Ill - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 13 menjelaskan:

( 1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 
mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam 
melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik meliputi kewaspadaan dini dan kerjasama 
intelijen serta penanganan konflik. 
14 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan 
Konflik mempunyai fungsi : 
a. perumusan program kerja di bidang kewaspadaan 
dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, 
tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan 
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan 
bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di 
wilayah Kabupaten Mojokerto; 
b. perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, 
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga 
kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan 
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan 
bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di 
wilayah Kabupaten Mojokerto; 
c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, 
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga 
kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan 
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan 
bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di 
wilayah Kabupaten Mojokerto; 
d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, 
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga 
kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan 
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan 
bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di 
wilayah Kabupaten Mojokerto; 
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di 
bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan 
Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar 
negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, 
serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten 
Mojokerto; 
f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan 
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Badan.