Apa yang diatur dalam PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 20 Tahun 2022 pada Pasal 7?
Berdasarkan PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 20 Tahun 2022 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, BAB IV - PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, Pasal 7 menyebutkan bahwa:

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 
(2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di 
lingkungan Badan meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada 
bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi 
kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan. 
(3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
menjalankan fungsi: 
a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan kepegawaian 
dan pengembangan sumber daya manusia berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah; 
b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan 
program kerja unit kerja secara terpadu; 
c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan 
program/kegiatan Sekretariat; 
d. fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik 
(SPP); 
e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), 
Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); 
f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); 
g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran 
(DPPA); 
h. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan 
fungsi bidang-bidang di lingkungan Badan; 
1. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan tata 
Iaksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan fasilitasi 
pengusulan produk hukum lainnya; 
j. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi 
umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan; 
k. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas­ 
tugas keprotokolan dan kehumasan ; 
l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan 
tata usaha badan; 
-10- 
m. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan 
Kinerja; 
n. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, 
sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat 
dinas; 
o. pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan; 
p. fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja; 
q. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; 
r. fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset 
tetap berwu jud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan 
tugas pokok dan fungsi; 
s. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang 
digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 
t. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja 
pelaksanaan urusan pemerintah; 
u. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di 
urusan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan; 
v. fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik 
yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan; 
w. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 
x. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPlP); 
y. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait 
layanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah; 
z. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan informasi dan 
publikasi; dan 
aa. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
Paragraf 2 
Sub Bagian Program dan Kepegawaian