Apa norma yang terkandung dalam Pasal 9 BUPATI MUNA BARAT, Nomor mi Tahun 1945?
Substansi BUPATI MUNA BARAT, Nomor mi Tahun 1945 tentang Bantuan Hukum bagi, khususnya BAB III - RUANO LINGKUP, Pasal 9, memuat:

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1), Biro 
Hukum berwenang: Pasal 8 
(1) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) 
diselenggarakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah kepada Penerima 
Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini. 
(2) Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: 
a. Menyusun, menetapkan, dan mengkoordinasikan arah kebijakan 
penyelenggaraan bantuan hukum; 
b. Menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan 
asas-asas pemberian bantuan hukum; 
c. Menyusun rencana anggaran bantuan hukum; 
d. Mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, 
transparan dan akuntabel; dan 
e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada 
Bupati pada setiap akhir tahun anggaran. Pasal 7 
(1) Bupati dapat mendorong terbentuknya Lembaga Bantuan hukum 
yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam melakukan 
bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi di daerah. 
(2) Dalam rangka perluasan bantuan hukum kepada masyarakat, 
khususnya yang bersifat non litigasi, Bupati dapat menjalin kerjasama 
dengan Perguruan Tinggi. Pasal 6 
(1) Dalam penyelenggaraan Bantuan hukum, Bupati menjalin kerja sama 
dengan Lembaga Bantuan hukum yang memenuhi ketentuan perundang­ 
undangan. Kerjasama tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun. 
(2) Apabila Perkara tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun, 
penyelenggaraan dan penganggaran Bantuan hukum dapat dilaksanakan 
dalam tahun anggaran berikutnya, berdasarkan kebutuhan ril sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini. 
(3) Tata cara dan syarat-syarat teknis kerja sama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 5 
(1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian 
permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum. 
(2) Penerima Bantuan Hukum diselenggaraan oleh Bupati dan dilaksanakan 
oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan tentang Bantuan Hukum. BAB IV 
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM 
Pemberi bantuan hukum berhak: 
a. Mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya; 
b. Bebas mengeluarkan pemyataan dan/atau menyampaikan pendapat 
dalam pelaksanaan tugasnya, dengan tetap berpedoman pada kode etik 
dan peraturan perundang-undangan; 
c. Mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik 
dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan 
dengantugasnya;dan 
d. Mendapatkan perlindungan terhadap: 
1) Memungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap 
dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan 
tugasnya memberi bantuan hukum kepada Penerima bantuan hokum; 
2) Kerahasiaan hubungannya dengan Penerima bantuan hokum; dan 
3) Keselamatan diri dan/ atau keluarganya karena melakukan 
pemberian bantuan hukum. Pasal 12 Untuk mendapatkan bantuan hukum, Penerima bantuan hukum wajib : 
a. Mengajukan permohonan kepada Pemberi bantuan hukum; 
b. Menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang 
permasalahan hukum yang sedang dihadapinya; dan 
c. Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum. Pasal 11 Penerima bantuan hukum berhak: 
a. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalahnya tuntas atau telah ada 
kekuatan hukum tetap terhadap perkaranya; 
b. Mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma; 
c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan 
pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan 
d. Mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan 
publik. BABV 
HAK DAN KEWAJIBAN