Apa substansi hukum dari Pasal 4 PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 125/PMK.05/2022 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 125/PMK.05/2022 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENGALOKASIAN DANA REBOISASI, khususnya , Pasal 4, adalah:

(1) KPA BUN menyampaikan usulan IKD BUN Dana 
Reboisasi kepada PPA BUN Pengelolaan Investasi 
Pemerintah (Bagian Anggaran 999.03) beserta dokumen 
pendukungnya. 
(2) IKD BUN Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) paling tinggi sesuai dengan saldo Dana 
Reboisasi yang berada dalam rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3). 
(3) PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian 
Anggaran 999.03) melakukan penilaian kelayakan atas 
usulan IKD BUN Dana Reboisasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1). 
(4) PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian 
Anggaran 999.03) menyampaikan hasil penilaian 
kelayakan atas usulan IKD BUN Dana Reboisasi kepada 
Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bahan 
pengalokasian anggaran Dana Reboisasi dalam APBN 
yang merupakan pengeluaran pembiayaan. 
(5) Penyampaian usulan IKD BUN Dana Reboisasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penilaian 
kelayakan atas usulan IKD BUN Dana Reboisasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada 
Peraturan Menteri Keuangan mengenai penilaian 
usulan indikasi kebutuhan dana pengeluaran 
bendahara umum negara bagian anggaran pengelolaan 
investasi pemerintah. 
(6) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 4) berasal dari: 
a. penenmaan pembiayaan dari rekening 
pembangunan hutan yang bersumber dari 
rekening pembangunan hutan dan rekening 
cadangan Dana Reboisasi; dan 
jdih.kemenkeu.go.id
- 4 -
b. penerimaan pembiayaan dari saldo anggaran lebih 
yang bersumber dari rekening yang digunakan 
untuk menampung pendapatan jasa giro rekening 
pembangunan hutan, 
dengan jumlah yang s~a dengan Dana Reboisasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
(7) Pengalokasian anggaran Dana Reboisasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) mengacu pada Peraturan 
Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, 
penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian 
anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan 
daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum 
negara.