Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 103 Tahun 2019.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 103 Tahun 2019 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, pada BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNI S SERTA PELAPORAN, Pasal 5 menjelaskan:

(1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan Perangkat 
Daerah bidang pelayanan publik dalam melaksanakan Pembinaan 
PTSP pada DPMPTSPTTK. 
(2) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan penegakan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Bupati mengenai pelaksanaan perizinan 
berdasarkan permintaan dari hasil Pengawasan Perangkat Daerah 
Teknis. 
(3) Perangkat Daerah yang secara teknis terkait melakukan pembinaan 
teknis, Penga wasan, monitoring serta evaluasi bertanggung jawab 
pada pelaksanaan perizinan sesuai dengan urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangannya. 
(4) Pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : 
a. pembuatan/penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan 
Perizinan Daerah; 
b. pengkoordinasian pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan 
Perizinan Daerah; 
c. pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
penyelenggaraan Perizinan Daerah; 
d. pendataan potensi pe ndapatan daerah ; 
e. penetapan target pendapatan daerah dalam bidang perizinan yang 
menjadi urusannya. 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 Bagian Kedua 
Pengawasan