Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 02 Tahun 2013 pada Pasal 184?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 02 Tahun 2013 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, Pasal 184 menyebutkan bahwa:

Undang -Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diu bah dengan 
Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844), yang menyatakan bahwa Kepala Daerah 
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa 
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling 
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu 
menetapk an Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang 
Pertanggungjawaban Pelaks anaan APBD Tahun Anggaran 201 2; 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 
 2. Undang -undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentuk an Daerah - daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
 3. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang 
Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tam bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851 ); 
 4. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Nega ra Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Nega ra 
Republik Indonesia Nomor 4268 ); 
 5. Undang -Undang N omor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan 
Lembaran Neg ara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 
 6. 
 Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuan gan Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 4400 ); 
 7. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 04 
Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 8. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) seba gaimana telah diub ah dengan 
Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang_undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Neg ara 
Republik Indonesia Nomor 4844 ); 
 9. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 5049 ); 
 
 
 
 
 
 
2 11. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perimbangan Keuan gan Antara 
Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan 
Pengawasan Atas Peny elenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 
4090 ); 
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Le mbaran Neg ara RI Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2005 
Nomor 94, Tambah an Lembaran Negara RI Nomor 4540); 
 14. Peraturan Pemerinta h Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum (Lembaran Nega ra Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48 , Tambaha n Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 4502 ); 
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4503); 
 16. Peraturan Pemerinta h Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Nega ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 , Tambahan 
Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 4574 ); 
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4575); 
 18. Peraturan Pemerinta h Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Nega ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 , 
Tambahan Lembaran Nega ra Repub lik Indonesia Nomor 4576 ); 
 19.. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4578); 
 20.. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoma n Penyusunan dan 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembara n Negara RI Tahun 2005 Nomor 
150, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 4585 ); 
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelapaoran Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25 , 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614 ); 
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Inform asi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4693); 
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pe merintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83 , Tam bahan 
Lembaran Negara Nomor 4737 ); 
 24. Peraturan Pemerinta h Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran 
Nega ra Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Neg ara 
Republik Indonesia Nomor 5272 ); 
 25. Peratur an Menteri D alam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daera h Kabupaten Purbalingga Nomor 
10 tahun 2006); 
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2011 tentang APBD 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga 
Nomor 07 tahun 2011 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
 
 
 
 
3 Kabupaten Purbalingga Nomor 17 tahun 2012 tentang Perubahan APBD 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 (Lembaran Daera h Kabupaten Purbalingga 
Nomor 17 tahun 2012 ); 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
dan 
BUPATI PURBALINGGA 
M E M U T U S K A N : 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DA ERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 201 2.