Apa substansi hukum dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 05/X/PB/2011 Tahun 2011?
Materi muatan Undang-Undang Nomor 05/X/PB/2011 Tahun 2011 tentang penataan dan pemerataan guru Aparatur, khususnya BAB II - PERENCANAAN DAN PERHITUNGAN, Pasal 8, adalah:

Perbedaan antara jumlah guru yang tersedia dengan jumlah guru 
yang dibutuhkan sesuai dengan jenisn ya pada satuan pendidikan 
menggambarkan kondisi kekurangan dan/ atau kelebihan jenis 
guru. BAB III 
PENYELESAIAN KEKURANGAN 
DAN KELEBIHAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 7 
Perhitungan kebutuhan tenaga kependidikan dilakukan dengan 
berpedoman pada petunjuk teknis tentang penataan dan 
pemerataan tenaga kependidikan ASN. Paragraf 2 
Perhitungan 3) tenaga laboratorium; 
4) tenaga perpustakaan; dan/atau 
5) tenaga kebersihan atau Penjaga sekolah. 
(3) Perencanaan kebutuhan Tenaga Kependidikan ASN 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan 
laporan dari satuan pendidikan. 
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi: 
a. jumlah peserta didik; 
b. jumlah rombongan belajar; dan 
c. jumlah Tenaga kependidikan yang sudah ada. 
-9- Pasal 12 
(1) Apabila penyelesaian kekurangan guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak dapat terpenuhi, serta untuk 
menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran di 
sekolah , maka pemerintah daerah dapat mengisi kekurangan 
guru melalui pengisian kebutuhan guru pengganti non ASN . 
(2) Pengisian kebutuhan guru pengganti non ASN sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati . Pasal 11 
(1) Alih fungsi/profesi guru dilakukan bagi guru yang jumlahnya 
berlebih untuk mengisi kekurangan jenis guru tertentu. 
(2) Guru alih fungsi/profesi harus mengikuti pendidikan/ 
pelatihan/penataran yang direncanakan untuk keperluan 
tersebut agar mendapatkan kompetensi profesional pada mata 
pelajaran yang diampu kecuali untuk alih jenjang dengan 
mata pelajaran yang sama. Kelebihan guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan 
dan konseling, setelah memperhitungkan jumlah beban mengajar 
bagi guru yang mendapat tugas tambahan di sekolah dapat 
diselesaikan dengan cara sebagai berikut: 
a. memindahkan guru ke satuan pendidikan lain dalam daerah 
atau ke luar daerah; 
b. alih fungsi/profesi guru sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku;dan 
c. menugaskan guru untuk melaksanakan tugas pada 1 (satu) 
atau lebih satuan pendidikan, dengan ketentuan paling 
sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu 
pada satuan pendidikan pangkalnya. Pasal 10 b. alih fungsi/profesi guru sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku;dan 
c. penerimaan calon pegawai negeri sipil guru atau Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja , sesuai formasi yang 
disetujui oleh pemerintah. 
(3) Kekurangan guru bimbingan dan konseling dapat dipenuhi 
dengan cara sebagai berikut: 
a. menerima guru dari satuan pendidikan lain dalam daerah 
atau dari luar daerah; dan 
b. penerimaan calon pegawai negeri sipil guru atau Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sesuai formasi yang 
disetujui oleh pemerintah. 
- 10 - Pasal 17 
( 1) Apabila penyelesaian kekurangan tenaga kependidikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak dapat terpenuhi , 
serta untuk mendukung tetap berlangsungnya proses 
pembelajaran di sekolah , maka pemerintah daerah dapat 
mengisi kekurangan tenaga kependidikan melalui pengisian 
kebutuhan tenaga kependidikan non ASN. 
(2) Pengisian kebutuhan tenaga kependidikan non ASN 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bu pati. Pasal 16 
( 1) Alih fungsi tenaga kependidikan dilakukan bagi tenaga 
kependidikan yang jumlahn ya berlebih untuk mengisi 
kekurangan jenis tenaga kependidikan tertentu. 
(2) Tenaga kependidikan yang alih fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus mengikuti pendidikan/ 
pelatihan/penataran untuk mendapatkan kompetens i 
profesional pada jenis tenaga kependidikan yang diampu . Pasal 15 
Kelebihan tenaga kependidikan dapat diselesaikan dengan cara 
memindahkan tenaga kependidikan ke satuan pendidikan lain 
dalam daerah atau ke luar daerah . Pasal 14 
Kekurangan tenaga kependidikan dapat diatasi dengan cara 
sebagai berikut : 
d. menerima tenaga kependidikan dari satuan pendidikan lain 
dalam daerah atau dari luar daerah ; 
e. memberikan tugas tambahan kepada guru ASN yang 
kekurangan jam mengajar ; dan/ atau 
f. penerimaan calon pegawai negeri sipil atau Pegawai 
Pemer intah dengan Perjanjian Kerja sesuai formasi yang 
disetujui oleh pemerintah. Bagian Kedua 
Tenaga Kependidikan