Bagaimana redaksi normatif Pasal 30 dalam 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959?
Norma hukum dalam 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959 tentang , Pasal 30 berbunyi:

( 1) Penyelenggara dapat menyediakan pelayanan berjenjang secara 
transparan, akuntabel dan sesuai dengan standar pelayanan serta 
peraturan perundang-undangan. 
(2) Pelayanan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), harus 
mernatuhi ketentuan tentang proporsi akses dan pelayanan kepada 
kelompok masyarakat berdasarkan asas persamaan, perlakuan, 
keterbukaan serta keterjangkauan masyarakat. 
(3) Ketentuan mengenai proporsi akses dan kategori kelompok masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku . Pasal 29 
(1) Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan 
khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
(2) Sarana, prasana, dan/ atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan 
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan oleh 
orang yang tidak berhak . 
(3) Pelayanan khusus sesuai dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 
penyandang disabilitas . Bagian Keempat 
Pelayanan Khusus Pasal 28 
( 1) Penyelengara yang bermaksud melakukan perbaikan sarana, prasarana 
dan/ atau fasilitas pelayanan publik wajib mengumumkan dan 
mencantumkan batas waktu peyelesaian pekerjaan secara jelas dan 
terbuka . 
(2) Perbaikan sarana, prasarana dan/ a tau fasilitas pelayanan publik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengakibatkan terhentinya 
kegiatan pelayanan publik. 
(3) Pengumuman oleh penyelengara harus dilakukan paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan 
memasang tanda yang memuat nama kegiatan, nama dan alamat 
penanggung jawab, waktu kegiatan, alamat pengaduan berupa nomor 
telepon, nomor tujuan pesan layanan singkat short message service 
(sms)), laman (website), Pos-el (emaiij dan kotak pengaduan . 
(4) Penyelenggara dan pelaksana yang tidak melakukan kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah melakukan 
kelalaian . 
(5) Dalam hal penyelenggara dan pelaksana tidak melakukan kewajiban yang 
dikarenakan keadaan kahar /force majeure dan di luar kemampuan 
penyelenggara dan pelaksana maka hal tersebut tidak dikategorikan 
sebagai kelalaian . 13