Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG Nomor l Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG Nomor l Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN W ALIKOTA NOMOR 80 TAHUN 2013, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan: 
1.Daer� adal� Kota Palembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palembang.
3.Walikota adalah Walikota Palembang.
4.Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang
selanjutnya disebut Dinas Pendapatan Daerah adalah
Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
5.Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang
selanjutnya disebut Kepala Dinas Pendapatan Daerah
adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota
Palembang.
6.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7.Wajib Pajak ada1ah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.
8.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan -peratu.ran
perundang-undangan perpajakan.
9.Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang
dilakukan terhadap Wajib Pajak ditempat Wajib Pajak
yang meliputi kantor Wajib Pajak, tempat usaha, tempat
tinggal ata.u tempat lain yang ditentukan.
10.Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut pemeriksa
adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk dan diberi tugas,
wewenang serta tanggung jawab untuk melaksanakan
pemeriksaan -01.eh K-epala Dinas P.en<lapatan Da.erah
dengan Surat Perintah Togas.
11.Surat Perintah Togas adalah Surat Perintah Togas Kepala
Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan pemeriksaan
pajak.
12.Pembukuan adalah suatu pr.o.ses pencatatan y.ang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan
informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau
utang, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup
d.engan menyusun lap.or.an keuangan b.erupa n.eraca dan
perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.
13.Pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah pembahasan
yang dilakukan antara Pemeriksa dengan Wajib Pajak
dalam upaya memperoleh pendapat yang sama atas
temµan $elama pemerik�an, dan ha$il b�a$an temµan
tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui
dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan yang
ditandatangani . . . . . 
ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak 
yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan Surat 
Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah. 
14. Laporan Hasil Pemeriksaan ada1ah 1aporan ten tang basil 
pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara rinci, 
ringkas, dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan 
tujuan pemeriksaan. 
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SP'fPD adaiah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau 
pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek 
pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak 
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau 
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui 
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota. 
1 7. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
besamya jumlah pokok pajak yang terutang. 
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya .disingkat SKPDKB a.dalah surat k.et.etapan 
pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak, 
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran 
pokok pajak, besamya sanksi administratif, dan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar. 
19. Surat K.etetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 
pajak yang telah ditetapkan. 
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya 
disingkat SKPDN arlalab .sur.at k.etetap.an pajak yang 
menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 
ada kredit pajak. 
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang 
$�lanjµ.tnya di$ingkat SKPDLB adalah $1J.rat k�t�tapan 
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada 
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut 
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ 
atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda. 
2.ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: