Apa yang diatur dalam PERATURAN  BUPATI  BOYOLALI Nomor TAHUN Tahun 2022 pada Pasal  6?
Berdasarkan PERATURAN  BUPATI  BOYOLALI Nomor TAHUN Tahun 2022 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAB  II - PEMBERIAN TPP PNS, Pasal  6 menyebutkan bahwa:

huruf b, disesuaikan dengan perhitungan TPP PNS dasar 
pada setiap kelas jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
a, bagi pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat pengawas 
dan pelaksana diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) dan 
perhitungan TPP PNS dasar dengan memperhatikan golongan;
b. bagi pejabat fungsional tertentu diberikan sebesar 60% (enam puluh 
persen) dari perhitungan TPP PNS dasar dengan memperhatikan 
besaran tunjangan jabatan fungsional;
c. bagi.......
-8-
c. bagi CPNS bukan guru diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari 
TPP dasar CPNS yang telah ditentukan; dan
d. bagi PNS guru yang tidak menerima tunjangan sertifikasi guru 
diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari TPP dasar guru yang 
tidak menerima tunjangan sertifikasi guru yang telah ditentukan.
(2) TPP PNS berdasarkan prestasi keija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf b dinilai berdasarkan capaian kineija PNS selama 1 (satu) bulan yang 
diatur sebagai berikut:
a. predikat sangat baik, dengan kriteria rata-rata capaian kineija lebih 
dari atau sama dengan 91% (sembilan puluh satu persen), diberikan 
TPP PNS prestasi keija sebesar 100% (seratus persen) dari besaran 
pemberian TPP PNS prestasi keija;
b. predikat baik, dengan kriteria rata-rata capaian kineija lebih dari atau 
sama dengan 76% (tujuh puluh enam persen) sampai dengan kurang 
dari 91% (sembilan puluh satu persen), diberikan TPP PNS prestasi 
keija sebesar 100% (seratus persen) dari besaran pemberian TPP PNS 
prestasi keija;
c. predikat cukup, dengan kriteria capaian kineija lebih dari atau sama 
dengan 61% (enam puluh satu persen) sampai dengan kurang dari 76% 
(tujuh puluh enam persen), diberikan TPP PNS prestasi keija sebesar 
75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran pemberian TPP PNS prestasi 
keija;
d. predikat kurang, dengmi kriteria capaian kineija lebih dari atau sama 
dengan 51% (lima puluh satu persen) sampai dengan kurang dari 61% 
(enam puluh satu persen), diberikan TPP PNS prestasi keija sebesar 
50% (lima puluh persen) dari besaran pemberian TPP PNS prestasi 
keija;
e. predikat sangat kurang, dengan kriteria capaian kineija 5% (lima 
persen) sampai dengan kurang dari 51% (lima puluh satu persen), 
diberikan TPP PNS prestasi keija sebesar 25% (dua puluh lima persen) 
dari besaran pemberian TPP PNS prestasi keija; dan
f. capaian kineija kurang dari 5% (lima persen) tidak diberikan TPP PNS 
prestasi keija.
(3) Untuk menentukan prestasi keija untuk masing-masing PNS maka berlaku 
ketentuan sebagai berikut:
a. bagi pejabat pimpinan tinggi:
1. sebagai penyelenggara sistem akuntabilitas kineija instansi 
pemerin tahan , berkewajiban menyusun peijanjian kineija 
Perangkat Daerah dan memfasUitasi penyusunan peijanjian kineija 
bawahan; dan
2. dalam.
-9-
b.
c.2. dalam penyusunan peijanjian kineija sebagaimana dimaksud pada 
angka 1 harus mencantumkan pembuatan rencana tindak 
pengendalian yang ditargetkan pada Bulan Januari sebagai salah 
satu bagian yang dipeijanjikan.
bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat pelaksana 
membuat peijanjian kineija sesuai dengan jabatannya; dan 
bagi kelompok jabatan fungsional, dalam menyusun peijanjian kineija 
pegawai diawali dengan men)njsun peijanjian kineija kelompok.
(4) Peijanjian kineija untuk masing-masing PNS dibuat 1 (satu) tahun 1 (satu) 
kali.
(5) Dalam hal tertentu peijanjian kineija sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dapat dilakukan perubahan, yaitu dalam hal;
a. teijadi pergantian atau mutasi pejabat pimpinan tinggi, administrator, 
pengawas maupun pelaksana, dan/atau jabatan fungsional;
b. adanya perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian 
tujuan dan sasaran yaitu program, kegjatan, dan alokasi anggaran; 
dan/atau
c. terdapat perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara 
signiiikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
(6) Tindak lanjut penyusunan peijanjian kineija sebagaimana dimaksud pada 
, maka dibuat rencana aksi kineija Perangkat Daerah dan rencana 
aksi kineija setiap PNS.
(7) Dalam hal terdapat perubahan peijanjian kineija sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) maka dapat dilakukan perubahan terhadap rencana aksi 
kineija sebagaimana dimaksud pada ayat (6).