Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 29 Tahun 1945.
Redaksi dari 26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentuk an, pada , Pasal 5 menjelaskan:

- 7 - 
Konve rgensi pencegahan Stunting melalui RKS dan RDS 
sebagai mana pasal 8 ay at (5) dikasudkan untuk mendayagunakan 
dan mon goptimalkan peran RKS dan RDS. Pasal9 (1) RKS dan RDS sebagai mana dalam Pasal 5 huruf b, Mekan isme 
pembentukan dan pengorganisasian dilakukan berpedoman pada 
pedoman teknis RKS dan RDS yang ditetapkan oleh Kernenterian 
Desa, Pembangun an Daerah Tertingg al dan Transmigrasi. 
(2) Pengurus RKS dan RDS dipilih melalui musyawarah kelurah an dan 
mus yawarah desa dan ditetapk an Lurah dan Kepala Desa me lalui 
surat keputus an. 
(3) Struktur RKS d an RDS terdiri dari penguru s harian, ketua, 
sekretaris , bendahar a dan anggot a. 
(4) Kepala Kelurah an dan Kepala desa menetapkan sekretariat RKS dan 
RDS 
(5) Pembiayaan pemanta uan layanan, diskusi kelomp ok terarah dan 
anali sa sosial, rapat rutin RKS dan RDS, dan insentif kader dapat 
menggunakan dana Kelurahan dan dana Desa sesuai dengan 
prioritas penggunaan dana kelurahan dan APBDesa. Pasal 8 e. melaku kan pencatatan secara terpisah anak usia O - 23 bulan 
hasil pengukur an antropom etri yang terdeteksi stuntin g untuk 
menjadi focus intervensi ; 
f. melaporkan hasil pengukuran yang telah dikoordi nasikan dan 
hasilnya dilaporkan kepada Kepala kelurahan dan kepala Desa 
setiap bulan. 
(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai KPM sebagaiman a dirnak sud 
pada ayat (1), KPM b erhak mendapatkan pengu atan kapasitas berupa 
pelatihan dan birntek yang bersumb er dari dana APBN, APBD dan 
Dana Kelurah an dan Desa sehingga dapat meningkatkan kompetens i 
dalam melaksanak an tugasny a. 
(3) Dinas Pemberdayaan Mas yarak at dan Desa, bagian pemerintahan 
sekda wajib melakuk an pembin aan kepada kader pembangunan 
manusia (KPM ) yang ada di Kelurahan dan Desa; 
(4) Pembin aan Kader Pembangunan Man usia (KPM) sebagaimana 
dimaks ud pada ayat (3) dapat berupa ; 
a. pemberian hadiah atau insentif bagi KPM berbasis kinerja KPM ; 
b. pelatihan dan bimt ek KPM ; dan 
c. berb agai bentuk lainnya yang dimaksu dkan untuk 
meningkatkan kinerja KPM ; 
(5) Kebutuhan pengua tan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia 
(KPM) sebagaim ana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) di <lanai melalui 
dana kelurah an dan APBD esa. - 8 - 
(1) Keterpaduan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 
harus memperhatikan berbagai program/kegiatan sektoral yang 
masuk pada Kelurahan dan Desa terkait pencegahan stunting ; Pasal 12 (1) Dalam menyusun perencanaan pencegahan stunting diperlukan 
keterpaduan data konvergensi pencegahan stunting meliputi : 
a. data primer ; data yang bersumber dari hasil pendataan langsung 
Kelurahan dan Desa yang berasal dari kader posyandu , kader KPM 
b. data skunder ; data yang bersumber dari pemerintahan Kelurahan 
dan Desa maupun dari lintas sektor 
c. data analisa kebutuhan dan penyusunan kegiatan pencegahan 
stunting di Kelurah an dan Desa ; data yang berasal dari 
mus yawarah Kelurahan dan Desa yang di validasi saat rembuk 
stunting Kelurahan dan Desa ; dan 
d. data terintegrasi bersumber dari lintas sektor terkait baik tingkat 
Desa , Kecamatan dan Kabu paten 
(2) Data primer pencegahan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf a, paling kurang meliputi : 
a. data kondisi penyedia layanan; 
b. data sasaran ; dan 
c. data prioritas masalah. 
(3) Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat 
menggunakan sumber data , antara lain: 
a. profil Kelurahan dan Desa ; 
b. sistem Informasi Pembangunan Berbasis Mas yarakat (SIPBM ); dan 
c. sistem keuangan Kelurahan dan Desa; 
d. data lintas sektor tingkat Kelurahan dan Desa . 
(4) Data analisa kebutuhan dan penyusunan kegiatan pencegahan 
stunting di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
merupakan satu-satun ya data yang dimanfaatkan oleh para pemangku 
kepentingan dalam konvergensi pencegahan stunting di Kelurahan dan 
Desa ; 
(5) Data terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 
meru pakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan 
anggaran Kelurahan dan Desa sesuai dengan ketentuan perundang­ 
undangan tentang Kelurahan dan Desa . Pasal 11 Perencanaan pencegahan dan penanganan stunting , wajib dilakukan secara 
konverg ensi oleh Pemerintah Kelurahan dan Desa melalui : 
a. sosialisasi kebijakan pencegahan dan penanganan stunting ; 
b. men yiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) ; 
c. pendataan terhadap kelompok sasaran ; 
d. pembentukan dan pengembangan Rumah Kelurahan dan Desa Sehat; 
e. rembuk stunting Kelurahan dan Desa . 
f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan stunting di 
Kelurahan dan Desa ; dan 
g. pencatatan dan pelaporan hasil pencegahan stunting . Bagian Ketiga 
Peren canaan