Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor MOR Tahun 1965 pada Pasal 6?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor MOR Tahun 1965 tentang PED OMAN PEI.A,KSAI{AAIY KEGIATAN, BAB II - KEGIATAN, Pasal 6 menyebutkan bahwa:

(1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
b. keluarga berencana;
c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat
lainnya.
(2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
b. penyelengarazrn kursus seni budaya; dan/atau
c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan
lainnya.
(r
- 15 -
(3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mil<ro, kecil, dan
menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c,
meliputi:
a. penyelenggaraan pelatihan usaha;
b. pelatihan pemasaran produk usaha berbasis teknologi;
dan/atau
c. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan
menengah lainnya.
(4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
a. pelatihan pembinaan l,embaga Kemasyarakatan Kelurahan;
dan/atau
b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
(5) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf e, meliputi:
a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga
keamanan/ ketertiban Kelurahan; dan / atau
c. kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat lainnya.
(6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi
bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:
a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi
bencana;
c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya-