Menurut BUPATI KOLAKA TENTANG Nomor 25 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 9?
Pasal Pasal 9 dalam BUPATI KOLAKA TENTANG Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi, pada , menyatakan:

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI - 8 - 
( 1) Sekretariat , terdiri atas : 
a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional . 
(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 
Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris . Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 
Sekretariat menye lenggarakan fungsi : 
a. perencanaan operasional program kegiatan Sekretariat berdasarkan 
perencanaan strat egis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas ; 
b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan ; 
c. pelaksanaan koordinas i penyusunan rencana, program dan anggar an; 
d. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, 
kepegawaian , keuangan , kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan 
mas yarakat , arsip , barang milik daerah dan dokumentasi ; 
e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan ; 
f. peng elolaan urusan Aparatur Sipil Negara ; dan 
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsin ya. Pasal 12 (1) Sekretariat mempun yai tugas memberikan pelayanan administrasi dan 
teknis yang meliputi perencanaan , keuangan, urusan tata usaha , 
perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di 
lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas . Pasal 11 Bagian Kedua 
Sekretariat - 9 - 
penanaman modal lingkup daerah; 
e. peng embangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah 
dengan memberda yakan badan usaha melalui penanaman modal , antara deregulasi / ke bijakan d. pengkajian , penyusunan dan pengusulan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang 
Perencanaan , Pengembangan Iklim dan Pengendalian Penanaman Modal 
menyel enggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana operasional program kegiatan Bidang Perencanaan, 
Peng embangan Iklim dan Peng endalian Penanaman Modal berdasarkan 
perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 
b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan ; 
c. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum , rencan a 
strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah 
berdasarkan sektor usaha maupun wilayah; Pasal 16 (1) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Pengendalian Penanaman 
Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 
teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan, Pengembangan 
Iklim dan Pengendalian Penanaman Modal; 
(2) Bidang Perencanaan , Pengembangan Iklim dan Pengendalian Penanaman 
Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertan ggung 
jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 15 Bagian Ketiga 
Bidang Perencanaan , Pengembangan Iklim dan Pengendal ian 
Penanaman Modal Sub Bagian Umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan , urusan 
tata usaha, kearsipan , pengelolaan urusan perlengkapan , rumah tangga , 
penataan dan pengelolaan aset, serta penyelenggaraan urusan informasi dan 
dolrumentasi . Pasal 14 sampai 10- 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang 
Promosi , Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal 
menyelenggarakan fungsi : 
a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Promosi, Pengolahan Pasal 19 ( 1) Bidang Promosi , Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal 
mempun yai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis 
dan pelaksanaan kebijakan bidang Promosi, Pengolahan Data dan 
Informasi Penanaman Modal; 
(2) Bidang Promosi, Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal 
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas . Bagian Keempat 
Bidang Promosi, Pengolahan Data dan 
Informasi Penanaman Modal