Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 34 Tahun 2021 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 34 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
 1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 
Bangka Barat. 
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat. 
4. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 
5. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 
6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat 
RTRW adalah hasil per encanaan tata ruang wilayah 
Kabupaten Bangka Barat. 
7. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang 
selanjutnya disebut RTBL adalah panduan rancang 
bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan 
untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan 
bangunan dan ling kungan, serta memuat materi pokok 
ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana 
umum dan panduan rancangan, rencana investasi, 
ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman 
pengendalian pelaksanaan pengembangan 
lingkungan/kawasan. 
8. Pusaka adalah peningga lan dari masa lalu yang sangat 
berharga untuk kehidupan sekarang dan generasi yang 
akan datang yang harus dilestarikan dan disampaikan 
kepada generasi di masa mendatang. 
9. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan 
berupa benda cagar budaya, bangu nan cagar budaya, 
struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan 
cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu 
dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting 
bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, 
dan/atau kebudayaan melalu i proses penetapan. 
10. Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda 
buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, 
berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian -bagiannya, 
atau sisa -sisanya, yang memiliki hubungan erat dengan 
kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. 
11. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis 
yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang 
letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata 
ruang yang khas. 
12. Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri 
atas d inding dan atap yang didirikan secara permanen di 
suatu tempat. Bangunan juga biasa disebut dengan 
rumah dan gedung, yaitu segala sarana, prasarana atau 
infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia 
dalam membangun peradabannya. 
13. Bangunan eksisting adalah bangunan yang telah berdiri 
sebelum Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 75 Tahun 
2016 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 
Kawasan Klaster Eropa Kota Muntok ditetapkan dan 
dilakukan perubahan. 
14. Program bangunan dan lingkungan adalah penjabara n 
lebih lanjut dari perencanaan dan peruntukan lahan yang 
telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu yang 
memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan bangunan 
gedung serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas 
umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibili tas, sarana 
pencahayaan dan sarana penyehatan lingkungan, baik 
berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada 
maupun baru. 
15. Rencana umum dan panduan rancangan adalah 
ketentuan -ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada 
suatu lingkungan/kawasan yang me muat rencana 
peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, 
rencana tapak, rencana sistem pergerakan, rencana 
aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana 
lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang 
terbuka hijau. 
16. Rencana investas i adalah rujukan bagi para pemangku 
kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan 
pembiayaan suatu penataan, sehingga terjadi 
kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan. 
17. Ketentuan pengendalian rencana adalah ketentuan -
ketentuan yang bertujuan untuk mengendalikan berbagai 
rencana kerja, program kerja maupun kelembagaan kerja 
pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL dan 
pelaksanaan penataan suatu kawasan. Pedoman 
pengendalian pelaksanaan adalah pedoman yang 
dimaksudkan untuk mengarahkan perwujuda n 
pelaksanaan penataan bangunan dan kawasan yang 
berdasarkan dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan 
kawasan agar dapat berkualitas, meningkat, dan 
berkelanjutan. 
18. Struktur peruntukan lahan merupakan komponen 
rancang kawasan yang berperan penting dalam alokas i 
penggunaan dan penguasaan lahan/tata guna lahan yang 
telah ditetapkan dalam suatu kawasan perencanaan 
tertentu berdasarkan ketentuan dalam rencana tata ruang 
wilayah. 
19. Intensitas pemanfaatan lahan adalah tingkat alokasi dan 
distribusi luas lantai maksimum bangunan terhadap 
lahan/tapak peruntukannya. 
 
 
 
20. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat 
KDB yaitu angka persentase perbandingan antara luas 
seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat 
dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah 
perenca naan yang dikuasai. 
21. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat 
KLB yaitu angka desimal perbandingan antara jumlah 
seluruh luas lantai seluruh bangunan yang dapat 
dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah 
perencanaan yang dikuasai. 
22. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH 
yaitu angka persentase perbandingan antara luas seluruh 
ruang terbuka di luar bangunan gedung yang 
diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas 
tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai. 
23. Tata bangunan adalah produk dari penyelenggaraan 
bangunan gedung beserta lingkungan sebagai wujud 
pemanfaatan ruang, meliputi berbagai aspek termasuk 
pembentukan citra/karakter fisik lingkungan, besaran, 
dan konfigurasi dari elemen -elemen: blok, kaveling/petak 
lahan, bangunan, serta ketinggian dan elevasi lantai 
bangunan yang dapat menciptakan dan mendefinisikan 
berbagai kualitas ruang kota yang akomodatif terhadap 
keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlangsung 
dalam ruang -ruang publik. 
24. Garis Sempadan Ba ngunan yang selanjutnya disingkat 
GSB adalah garis batas yang tidak boleh dilampaui oleh 
denah dan/atau massa bangunan ke arah depan, samping 
dan belakang dari bangunan tersebut yang ditetapkan 
dalam rencana kota. 
25. Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur d ari 
permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, 
sampai dengan titik puncak bangunan. 
26. Arsitektur tradisional adalah arsitektur yang telah 
mentradisi/berakar/mapan dalam budaya masyarakat di 
suatu satuan lingkungan tradisi dari tradisi kecil sampai 
lingkungan tradisi besar di Kota Muntok. 
27. Sistem jaringan jalan dan pergerakan adalah rancangan 
pergerakan yang terkait antara jenis -jenis hirarki/kelas 
jalan yang tersebar pada kawasan perencanaan (jalan 
lokal/lingkungan) dan jenis pergerakan yang melalui, baik 
masuk dan ke luar kawasan, maupun masuk dan ke luar 
kaveling. 
28. Sistem sirkulasi kendaraan umum adalah rancangan 
sistem arus pergerakan kendaraan formal, yang dipetakan 
pada hirarki/kelas jalan yang ada pada kawasan 
perencanaan. Sistem Sirkulasi Kendar aan Pribadi adalah 
rancangan sistem arus pergerakan bagi kendaraan pribadi 
sesuai dengan hirarki/kelas jalan yang ada pada kawasan 
perencanaan. 
29. Sistem ruang terbuka dan tata hijau adalah komponen 
rancangan kawasan, yang tidak sekedar terbentuk sebagai 
elemen tambahan ataupun elemen sisa setelah proses 
rancang arsitektural diselesaikan, melainkan juga 
diciptakan sebagai bagian integral dari suatu lingkungan 
yang lebih luas. 
30. Tata kualitas lingkungan adalah rekayasa elemen -elemen 
kawasan yang sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu 
kawasan atau subarea dengan sistem lingkungan yang 
informatif, berkarakter khas, dan memiliki orientasi 
tertentu. 
31. Sistem prasarana dan utilitas lingkungan adalah 
kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang 
pengadaannya memungkinka n suatu lingkungan dapat 
beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya. 
32. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat 
secara sukarela di dalam perumusan kebijakan dan 
pelaksanaan keputusan dan/atau kebijakan yang 
berdampak langsung terhadap kehidup an masyarakat 
pada setiap tahap kegiatan pembangunan (perencanaan, 
desain, implementasi, dan evaluasi). 
33. Klasifikasi bangunan khusus adalah bangunan gedung 
yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang 
dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan 
penyelesaian/teknologi khusus. 
 
 2. ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: