Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 20 PERATURAN DAERAH Nomor 21 Tahun 2009.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH Nomor 21 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD), pada BAB VII - ORGAN BUMD, Pasal 20 menjelaskan:

Direksi memerlukan persetujuan dan atau pemberita huan kuasa secara tertulis dari 
RUPS atas saran Komisaris dalam hal: 
a. Mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan Badan 
Usaha lain dengan tujuan untuk meningkatkan perusahaan; 
b. Mengadakan pinjaman,mengeluarkan obligasi,penyertaan modal dan 
mengadak an investasi baru; 
c. Tindakan -tindakan lain yang dianggap perlu adanya persetujuan atau 
pengesahan RUPS; 
d. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas harus 
melindungi kepentingan Masyarakat Luas,Pemerintah Daerah dan pihak -
pihak lain yang bekerjasam a. 
 
Bagian Keempat 
Gaji,Tunjangan,dan Fasilitas Direksi dan Komisaris