Apa substansi hukum dari Pasal 141 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008 tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, khususnya BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD, Pasal 141, adalah:

(1) PPKD menyelenggarakan akunt ansi atas transaksi keuangan, 
aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. 
(2) PPKD menyusun laporan keua ngan pemerintah daerah terdiri 
dari: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; dan 
d. Catatan Atas Laporan Keuangan. 
(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 
(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan 
keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. 
(5) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disusun berdasar kan laporan keuangan SKPD. 
(6) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dalam rangka 
memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 
(7) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilampiri dengan surat pernyataan Bupati yang 
menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung 
jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai , sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
 
 91