Apa substansi hukum dari Pasal 16 PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 5 Tahun 2003?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 5 Tahun 2003 tentang PERUBAHAN ATAS 12 (DUA BELAS) PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, khususnya , Pasal 16, adalah:

(1) Setiap orang yang mendapatkan jasa pe layanan sarana dan 
prasarana di bidang lalulintas dan angkutan jalan yang tidak 
membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 
Peraturan Daerah ini di pidana dengan pidana kurungan paling 
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000, 
(lima juta rupiah). 
(1a) Penyetoran hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan. 
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adal ah 
pelanggaran. 
 
10. ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota 
Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Izin Usaha di Bidang 
Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 
Nomor 43) diubah dengan menghapus ayat (1), dan diantara ayat (1) 
dengan ayat (2) disisipkan 5 (lima) ayat, yaitu ayat (1a), (1b), (1c), 
(1d) dan (1e) sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :