Apa saja yang diatur dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI BULUNGAN Nomor 33 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BULUNGAN Nomor 33 Tahun 1945 tentang PEDOMAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK, BAB II - PEI{YELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK, Pasal 6 menetapkan:

OP dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
membidangi urusan Persandian sebagai instansr
Pemilik Sertifikat Elektronik.
OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
tugas dan kewenangan sebagai berikut:
a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan
Sertifikat Elektronik;
b. melakukan pengembangan atau memberikan
masukan kepada satuan unit kerja yang
membidangi aplikasi untuk membuat
sistem/aplikasi pendukung penggunaan
Sertifikat Elektronik;
c. membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat
Elektronik dan/atau aplikasi pendukung
penggunaan Sertifikat Elektronik;
d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis
terkait penggunaan Sertilikat Elektronik;
e. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat
Elektronik yang setidaknya meliputi hak,
kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur
pengajuan komplain;
f. melakukan verifikasi pendaftaran,
pembaharuan dan pencabutan Sertifrkat
Elektronik; dan
(3)
{4)- l0-
g. melakukan pengawasan dan evaluasi
penggunaan SertifikatElektronik.
OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyusun Standar Operasional Prosedur dan
melakukan sosialisasi kepada pihak terkait.
Petugas OP adalah pegawai pada Perangkat
Daerah yang membidangi urusan Persandian
yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat daerah yang
membidangi komunikasi dan informatika dan telah
mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai petugas
OP yang diberikan oleh BSrE.