Apa norma yang terkandung dalam Pasal 3 PERATIJRAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS Nomor 41 Tahun 2022?
Substansi PERATIJRAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS Nomor 41 Tahun 2022 tentang TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH, khususnya BAB II - PELAKSANAAN, Pasal 3, memuat:

tercapai, pembayaran Insentif dilaksanakan melalui 
mekanisme sebagai berikut: 
a. Subbagian Keuangan Badan Pendaaatan Daerah melakukan 
penghitungari pemberian Insentif bagi Instansi Pelaksana 
Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pavinl 2 ayat (1) 
dan melakukan pencetakan listing Insentif; 
b. terhadap pemberian Insentif kepada Pihak Lain, Subbagian 
Keuangan Badan Pendapatan Daerah menerima daftar nama 
yang diusulkan sebagai penerima Insentif dan i pimpinan 
instansi/Perangkat Daerah penerima Insentif untik dilakukan 
pencetakan listing Insentif; 
c. Bendahara Pengeluaran Badan Pendapatan Daerah mengajukan 
dokumen Surat Permintaan Pembayaran dan menyampaikan 
kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
d. dalam hal dokumen Surat Permintaan Pernbayaran dinyatakan 
lengkap dan sah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar dan 
menyampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 
e. Badan Pengelola Keuangan Daerah Provins:. Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana 
kepada bank untuk memindahbukukan dana ke rekening 
Bendahara Pengeluaran Badan Pendapatan Daerah; dan 
Ii Bendahara Pengeluaran Badan Pendapatan Daerah setelah 
menerima dana, memerintahkan bank untuk membayar Insentif 
ke rekening masing-masing penerima Insentif.