Apa bunyi lengkap Pasal 24 dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 23 Tahun 2016?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 23 Tahun 2016 tentang PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH, pada BAB V - PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS, Pasal 24 dinyatakan:

Penggunaan pakaian dinas diatur sebagai berikut:
a. PDH Khaki, PDH Putih Hitam, dan PDH Batik lengan p anjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a digunakan oleh Bup ati, Wakil Bupati,
dan Pejabat Tinggi Pratama.
b. PDH Khaki, PDH Putih Hitam, dan PDH Batik lengan pe ndek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b digunakan oleh Pega wai Perangkat
Daerah selain Pejabat Tinggi Pratama Kepala Desa dan Pe rangkat Desa.
c. PDH Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4
digunakan oleh Camat.
d. PDH Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5
digunakan oleh Lurah;
e. Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b,
Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, Pakaian
Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1 ) huruf d, Pakaian
LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e digunakan oleh
Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Perangkat Daerah, Kepal a Desa dan Perangkat
Desa .
- 15 -f. PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f digunakan oleh
Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa.
g. PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, PSR sebagaimana
dimaksud pada dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dan PSL se bagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i digunakan oleh Bupati, W akil Bupati, Pegawai
Perangkat Daerah, Kepala Desa, dan Perangkat Desa di l ingkungan Pemerintah
Daerah.
h. PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j digunakan oleh Bupati,
Wakil Bupati, Pegawai Perangkat Daerah, Kepala Desa, dan Perangkat Desa
untuk melaksanakan tugas operasional dan/atau teknis di lapangan.