Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 18 BUPATI KOLAKA TENTANG Nomor 25 Tahun 2021.
Redaksi dari BUPATI KOLAKA TENTANG Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi, pada , Pasal 18 menjelaskan:

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Pengendalian Penanaman 
Modal , terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 17 lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup 
daerah ; 
f. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor 
usaha dan wilayah; 
g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan 
penanaman modal ; 
h. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan 
penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan 
perundang - undangan ; 
1. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program bidang 
perencanaan , pengembangan iklim dan pengendalian penanaman modal ; 
dan 
J· pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsin ya. -11- 
(1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Periz inan 
mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dan 
operasional program bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis yang berlaku agar 
pelaksanaan program terlaksana secara efektif dan efisien . 
(2) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dipimpin 
oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. Pasal 21 Bagian Kelima 
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Promosi, Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal, terdiri 
atas Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 20 Data dan Informasi Penanaman Modal berdasarkan perencanaan strategis 
(RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
a. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan; 
b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di 
bidang Promosi, Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal; 
c. penyusunan dan pengembangan kebijakan/ strategi promosi penanaman 
modal lingkup daerah ; 
d. perencanaan kegiatan promosr penanaman modal di dalam dan luar 
negeri ; 
e. penyusunan bahan , sarana dan prasarana promosi penanaman modal ; 
f. pelaksanaan Verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan 
nonperizinan penanaman modal; 
g. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan 
penanaman modal ; 
h. pembangunan dan pengembangan serta pengolahan sistem informasi 
penanaman modal; 
1. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Promosi, Pengolahan Data dan 
Informasi Penanaman Modal; dan 
J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsin ya. - 12 - 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang 
Pengaduan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi: 
a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Pengaduan dan Pasal 25 ( 1) Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang Pengaduan dan Pelaporan layanan. 
(2) Bidang Pengaduan dan Pelaporan layanan dipimpin oleh Kepala Bidang 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas . Bagian Keenam 
Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan