Apa bunyi lengkap Pasal 18 dalam DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA TENT ANG PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 29 Tahun 1959?
Menurut ketentuan dalam DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA TENT ANG PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 29 Tahun 1959 tentang , pada , Pasal 18 dinyatakan:

( 1) Majelis Kode Etik merekomendasikan sanksi moral kepada 
pejabat yang berwenang , jika pegawai DPMPTSP terbukti 
melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud 
pada pasal 16 ayat (1) huruf a; 
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah 
putusan Majelis Kode Etik; 
(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam 
lampiran IV Peraturan Bupati ini. Pasal 17 
( 1) Dalam hal terdapat anggota Majelis Kode Etik tidak setu ju 
terhadap putusan sidang setelah dilakukan voting 
sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (6), anggota yang 
bersangkutan tetap menandatangan i putusan ; 
(2) Pernyataan tidak setuju sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dicantumkan sebagai catatan dalam Berita Acara sidang . (2) Pegawai DPMPTSP terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Majelis Kode 
Etik menetapkan sanksi ; 
(3) Pegawai DPMPTSP yang bersangkutan tidak menghadiri 
sidang atau tidak bersedia menandatangani Berita Acar a 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat ( 1) 
dan ayat (2) Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan ; 
(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan 
dalam Putusan Majelis Kode Etik ; 
(5) Putusan Sidang Majelis Kode Etik dan kode Perilaku 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan 
mengikat. 
(6) Putusan sidang Majelis Kode Etik dan Kode perilaku 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai 
rekomendasi bagi pejabat yang berwenang untu k 
melaksanakan putusan . 14