Apa norma yang terkandung dalam Pasal 14 PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor G8 Tahun 2020?
Substansi PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor G8 Tahun 2020 tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, khususnya BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 14, memuat:

(1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(1) huruf a mempun yai tugas memimpin , 
mengoordinasikan dan mengendalikan UPT Puskesmas 
dalam melaksanakan kebijakan kesehatan di wilayah 
kerjanya . 
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), Kepala UPT mempun yai fungsi : 
a. pengkoordinasian dan pengendalian semua kegiatan 
penyelenggaraan layanan di UPT Puskesmas ; 
b. penyusunan program kerja UPT Puskesmas; 
c. pelaksanaan koordinasi eksternal (lintas sektor); 
d. pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kebijakan 
kesehatan ; 
e. pelaksanaan komunikasi , informasi, edukasi dan 
pemberda yaan masyarakat dalam bidang kesehatan ; 
f. penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah 
kerjanya; 
g. pelaksanaan pembinaan teknis terhadap institusi , 
jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan 
bersumber daya masyarakat di wilayah kerjanya; 
h. penyusunan rekomendasi terkait masalah kesehatan 
masyarakat dan melaksanakan sistem kewaspadaan ; 
1. pengevaluasi hasil kerja UPT Puskesmas ; 
J. penyusunan 
peningkatan 
Puskesmas; perencanaan kebutuhan dan 
kompetensi sumber daya manusia 
k. pembinaan dan peningkatan kemampuan para 
pegawai dalam lingkungan UPT Puskesmas ; 
1. pelaksanaan penap1san rujukan sesuai dengan 
indikasi medis dan sistem rujukan; 
m. pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi 
Puskesmas ; 
n. pengkoordinasian dan pengendalian pengelolaan 
keuangan , dan pengelolaan bangunan , prasarana , 
dan peralatan; 
o. pelaksanaan pengelolaan dan pengadministrasian 
surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah 
tangga; 
11 
p. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi 
kepegawaian; 
q. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; 
r. pelaksanaan penyediaan, pengelolaan dan 
inventarisasi perlengkapan kantor; 
s. pelaksanaan ketatausahaan; 
t. pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan 
kegiatan kepada Kepala Dinas; dan 
u. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya . 
(3) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT dibantu oleh 
be berapa jabatan pelaksana. 
Bagian Kedua 
Kelompok Jabatan Fungsional