Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 58 PERATURAN DAERAH Nomor 8 Tahun 2009.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH Nomor 8 Tahun 2009 tentang PENCALONAN, PEMILIHA N, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN, pada BAB XIV - PEGAWAI NEGERI YANG MENJADI KEPALA DESA, Pasal 58 menjelaskan:

(1) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 aya t (2), 
juga harus mendapat ijin tertulis dari pimpinan instansi induknya . 
(2) Bagi Pegawai Negeri yang telah dilantik menjadi Kep ala Desa, terhitung 
mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang 
bersangkutan . 
(3) Bagi Pegawai Negeri yang terpilih menjadi Kepala Desa, dibebaskan untuk 
sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa 
tanpa kehilangan statusnya sebagal Pegawai Negeri . 
 
 
29 
 (4) Kepala Desa yang terpilih dari Pegawai Negeri, berhak mendapat gaji, 
kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penghasilan lainnya, dan 
kepadanya diberikan tambahan panghasilan dari Desa yang bersangkutan 
yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa . 
(5) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP -3) Pegawai Negeri yang 
menjadi Kepala Desa, diberikan oleh Instansi Induknya dengan 
memperhatikan penilaian dari Camat . 
(6) Pegawai Negeri yang dipilih menjadi K epala Desa, harus menyesuaikan 
dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta memperhatikan 
ketentuan yang berlaku.