Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 7 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor 28 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor 28 Tahun 2016 tentang SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH, pada BAB III - SISTEM PENJAMINAN MUTU, Pasal 7 menjelaskan:

(1) Pemerintah mengembangkan sistem informasi mutu 
pendidikan untuk mendukung proses pemetaan mutu 
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(1) huruf a. 
(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengintegrasikan seluruh data dan informasi tentang 
mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional 
Pendidikan. 
(3) Data dan informasi mutu sebagaimana dimaksud pada 
meliputi: 
a. hasil pendidikan; 
b. isi pendidikan; 
c. proses pendidikan; 
d. penilaian pendidikan; 
e. guru dan tenaga kependidikan; 
f. sarana prasara na pendidikan; 
g. pembiayaan pendidikan; dan 
h. pengelolaan pendidikan; 
(4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berbasis pada Dapodik yang dikelola oleh PDSPK. 
(5) Data dan informasi dalam sistem informasi mutu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunak an untuk: 
a. memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian 
Standar Nasional Pendidikan pada satuan 
pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah 
dan/atau oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan 
sekolah sesuai dengan kewenangan masing -masing; 
b. memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian 
Standar Nasional Pendidikan oleh BSNP; dan 
c. acuan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan 
oleh BAN -S/M. 
 
 
 
 
-10-