Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 35 Tahun 2010?
Substansi PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 35 Tahun 2010 tentang PEDOMAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang . 
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Magelang . 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan 
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang . 
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya dis ingkat PNSD adalah Pegawai 
Negeri Sipil Daerah Kabupaten Mage lang. 
6. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya dis ingkat CPNS D adalah 
Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Magelang . 
 
4 7. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada 
PNSD/CPNSD dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk 
mengikuti pendidikan ke jenjang satu tingkat lebih tinggi baik yang 
diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swasta dalam dan / 
atau luar negeri dengan tujuan untuk mencukupi kekurangan tenaga ahli dan / 
atau terampil yang berpengetahuan luas dan mempertinggi mutu kecakapan 
PNSD/CPNSD yang bersangkutan guna menunjang pelaksanaan program kerja 
pemerintah daerah . 
8. Izin Belajar adalah izin tertuli s yang diberikan oleh pejabat yang berwenang 
kepada PNSD dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk 
melanjutkan pendidikan ke jenjang satu tingkat lebih tinggi atau pada jenjang 
yang sama dengan tingkat ijazah yang dijadikan dasar dalam peneta pan pangkat 
terakhir baik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga 
swasta dalam negeri dengan tujuan untuk mempertinggi mutu kecakapan PNSD 
yang bersangkutan serta guna menunjang pelaksanaan program kerja 
pemerintah daerah . 
9. Keterangan Belajar adalah keterangan yang diberikan oleh pejabat yang 
berwenang kepada CPNSD dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan 
dinas untuk me lanjutkan pendidikan ke jenjang satu tingkat lebih tinggi dengan 
tingkat ijazah yang dijadikan dasar dala m penetapan pengangkatan sebagai 
CPNSD baik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga 
swasta dalam negeri dengan tujuan untuk mempertinggi mutu kecakapan CPNSD 
yang bersangkutan serta guna menunjang pelaksanaan program kerja 
pemerintah daerah . 
10. Keterangan Memiliki Ijazah adalah keterangan yang diberikan oleh pejabat yang 
berwenang kepada PNSD/CPNSD yang memiliki ijazah satu tingkat lebih tinggi 
dari tingkat ijazah yang dijadikan dasar dalam pengangkatan sebagai CPNSD . 
11. Lembaga Pendi dikan adalah lembaga penyelenggara pendidikan dasar, 
menengah dan kejuruan serta pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta yang 
memiliki izin penyelenggaraan sesuai peraturan perundang -undangan . 
12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruk tur dan berjenjang yang 
terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi . 
13. Pendidikan tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah atau kejuruan yang 
diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat 
yang memiliki kemampuan akademik dan / atau profesional yang dapat 
menerapkan, mengembangkan dan / atau menciptakan ilmu pengetahuan, 
teknologi dan / atau kesenian . 
14. Jenjang pendidikan s atu tingkat lebih tinggi adalah jenjang pendidikan s atu 
tingkat lebih tinggi dari tingkat pendidikan yang dijadikan dasar dalam penetapan 
pangkat terakhir . 
15. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan / atau tanda lulus yang di keluarkan 
dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi. 
16. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan bagi 
PNSD yang telah memperoleh ijazah s atu tingkat lebih tinggi dari tingkat ijazah 
yang dijadikan dasar dalam penetapan pangkat terakhir . 
17. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah kenaikan pangkat yang diberikan 
kepada PNSD yang telah memperoleh ijazah s atu tingkat lebih tinggi dari tingkat 
ijazah yang dijadikan dasar dalam penetapan pangkat terakhir dan dilaksanakan 
secara berjenjang sesuai dengan jenjang pendidikan yang dimiliki . 
18. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat 
Baperjakat adalah badan yang dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian 
bertugas memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian 
dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan 
struktural eselon II ke bawah dan memberikan pertimbangan dala m pemberian 
kenaikan pangkat . 
5 19. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. 
20. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, 
wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan 
tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan 
organisasi. 
21. Jabatan fungsional tertentu atau jabatan fungsional khusus adalah kedudukan 
yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang 
Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan 
tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat 
mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. 
22. Jabatan fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu 
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian 
dan/atau keterampilan umum dan untuk kenaikan pangkatnya tidak dengan 
angka kredit.