Apa saja yang diatur dalam Pasal 6 Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah Nomor 30 Tahun 2021?
Ketentuan dalam Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah Nomor 30 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, BAB II - KEWENANGAN PENYELENGGARAAN, Pasal 6 menetapkan:

(1) Permohonan Perizinan diajukan melalui ass dan Nonperizinan diajukan
melalui DPMPTSP.
(2) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan berkoordinasi
dengan Perangkat Daerah terkait.
(3) Pelayanan Perizinan dilaksanakan secara manual atau melalui aplikasi
Perizinan Daerah secara online atau melalui ass sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan
pertimbangan teknis diterbitkan setelah mendapat saran pertimbangan dari tim
teknis.
(5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas pejabat pada
Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai
dengan bidangnya.
(6) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.