Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 32 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 32 Tahun 2017 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA, pada BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 3 menjelaskan:

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ber tugas membantu B upati dalam 
melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah 
Kabupaten Bangka Barat . 
(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugasnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik 
di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan; 
b. pelaksanaan kebijakan di bi dang pembinaan ideologi Pancasila dan 
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan 
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan 
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat 
beragama, ras, dan golongan lainny a, pembinaan dan pemberdayaan 
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan 
nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan ; 
 
 
5 
 c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideolo gi Pancasila dan 
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan 
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan 
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat 
beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organis asi 
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan 
penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan; 
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi 
Pancasila dan wawasan kebang saan, penyelenggaraan politik dalam 
negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, 
sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra 
suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi 
organisasi kemasyarakatan, serta pelak sanaan kewaspadaan 
nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan ; 
e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinas i pimpinan daerah ; 
f. pelaksanaan administr asi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik.