Apa substansi hukum dari Pasal 19 PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 5 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 5 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA, khususnya BAB X - TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN, Pasal 19, adalah:

(1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan pengurangan, 
keringanan dan pembebasan Retribusi kepada Bupati atau 
Kepala Instansi Pelaksana atau Pejabat tertentu paling lama 1 
(satu) bulan sejak menerima Surat Pemberitahuan Retribusi 
Terhutang/Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Surat Ketetapa n 
Retribusi Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Retribusi 
Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Retribusi 
Daerah lebih Bayar/Surat ketetapan Retribusi Daerah 
Nihil/Surat Tagihan Retribusi Daerah. 
 
(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penguran gan, 
keringanan dan pembebasan Retribusi yang terutang kepada 
Bupati/Kepala Instansi Pelaksana atau pejabat yang ditunjuk 
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan -
alasan yang jelas dan melampirkan : 
 
a. fotocopy Surat Setoran Retribusi Da erah atau dokumen lain 
yang dipersamakan yang telah disetujui oleh wajib 
Retribusi; 
 
b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk/Kartu 
Keluarga/Sim/Paspor/ Identitas lainnya; 
 
c. surat keterangan Pemerintah Daerah; 
 
d. bukti -bukti lain yang menguatkan alasan permohonan 
pengu rangan, keringanan dan penghapusan Retribusi yang 
terutang; 
 
e. bukti pelunasan pembayaran Retribusi Daerah masa 
Retribusi/ tahun Retribusi sebelumnya; dan 
 
f. surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang/Surat Ketetapan 
Retribusi Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang 
Bayar/Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar 
Tambahan/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih 
Bayar/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil/Surat 
Tagihan Retribusi Daerah. 
 
(3) Permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan 
Retribusi Daerah bes erta sanksi administrasinya berlaku 
untuk satu jenis Retribusi dalam masa dan tahun yang 
bersangkutan. 
 
(4) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi diberikan kesempatan 
selama 1 (satu) bulan untuk melengka pi persyaratan 
dimaksud sejak diterimanya surat permohonan. 
 
(5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, 
permohonan ditolak.