Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN WALI  KOTA  BANDUNG Nomor 63 Tahun 2020?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALI  KOTA  BANDUNG Nomor 63 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PE LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung. 
2. Pemerintah ... 
 
6 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom . 
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi yang sela njutnya disebut 
Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang aparatur negar a. 
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat 
Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah an Daerah Kota. 
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang 
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau 
yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas 
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara 
atau pejabat publik lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan. 
7. Inspektorat adalah Ins pektorat Kota Bandung. 
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat 
ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan 
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah Kota Bandung. 
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS 
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 
syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian 
untuk menduduki Jabatan pemerintahan . 
10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang 
selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam 
bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang 
uraian dan rincian informasi mengenai Harta 
Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, 
pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara. 
11. Laporan ... 
7 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
11. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang 
selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh 
harta kekayaan dari Aparatur Sipil Negara yang 
dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan 
oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformas i Birokrasi . 
12. Wajib Lapor LHKPN adalah Pejabat dan Pegawai ASN 
yang memiliki fungsi strategis dalam 
penyelenggaraan negara di Pemerintah Daerah Kota. 
13. Wajib Lapor LHKASN adalah seluruh PNS 
Pemerintah Daerah Kota yang terdiri dari Jabatan 
Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan 
Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Kota yang tidak termasuk ke 
dalam wajib Lapor LHKPN. 
14. Pengelola LHKASN adalah Pegawai Negeri Sipil yang 
ditunjuk sebagai tim yang mem bantu kelancaran 
pelaksanaan penyelenggaraan LHKASN . 
15. Pengelola LHKPN adalah sekelompok Pegawai Negeri 
Sipil yang ditunjuk sebagai tim yang membantu 
kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN . 
16. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki 
oleh Pejabat P enyelenggara Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kota Bandung beserta istri dan anak 
yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta 
bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak -hak 
lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang 
diperoleh sebelum, selama, dan sete lah memangku 
jabatannya. 
17. Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah yang 
selanjutnya disingkat APIP adalah instansi 
pemerintah yang dibentuk dengan tugas 
melaksanakan pengawasan intern (internal audit) di 
lingkungan Pemerintah Daerah Kota, yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota . 
18. Komisi ... 
 
8 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 18. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya 
disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat 
independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan 
manapun . 
19. Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara yang selanjutnya disingkat E -LHKPN adalah 
penyampaian laporan harta kekayaan yang 
dilakukan penyelenggara negara kepada KPK melalui 
saluran elektronik . 
20. Sistem Informasi Harta Kekayaan Aparatur Sipil 
Negara yang selanjutnya disebut Si Harka adalah 
sistem aplikasi yang dipersiapkan oleh Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi untuk pengisian LHKASN . 
 
Bagian Kedua 
Maksud d an Tujuan