Bagaimana redaksi normatif Pasal 23 dalam g. Bidang Cipta Karya, terdiri dari: 1. Seksi Air Minum; 2. Seksi Penataan Bangunan dan Permukiman; dan 3. Seksi Penyehatan Lingkungan. h. Bidang Perumahan, terdiri dari: 1. Seksi Pengembangan Perumahan; 2. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan; dan 3. Seksi Permukiman. i. UPTD, dan j. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi  Paragraf 1 Sekretariat  Pasal 6 Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang kesekretariatan serta pelayanan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian kegiatan Dinas; b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dan dokumentasi Dinas; c. penataan organisasi dan tatalaksana; d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; f. penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum Provinsi; g. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Provinsi; h. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi; i. penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi; j. penyelesaian tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota wilayah Provinsi; Nomor 13 Tahun 2021?
Norma hukum dalam g. Bidang Cipta Karya, terdiri dari: 1. Seksi Air Minum; 2. Seksi Penataan Bangunan dan Permukiman; dan 3. Seksi Penyehatan Lingkungan. h. Bidang Perumahan, terdiri dari: 1. Seksi Pengembangan Perumahan; 2. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan; dan 3. Seksi Permukiman. i. UPTD, dan j. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi  Paragraf 1 Sekretariat  Pasal 6 Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang kesekretariatan serta pelayanan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian kegiatan Dinas; b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dan dokumentasi Dinas; c. penataan organisasi dan tatalaksana; d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; f. penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum Provinsi; g. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Provinsi; h. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi; i. penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi; j. penyelesaian tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota wilayah Provinsi; Nomor 13 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI, Pasal 23 berbunyi:

Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas: a. menyusun program anggaran, pengelolaan dan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan; b. menyusun dan menyebarluaskan data dan informasi operasi dan pemeliharaan; c. melaksanakan analisa dan evaluasi kelayakan kegiatan operasi dan pemeliharaan serta analisis mengenai dampak lingkungan; d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penerapan Sistem Kerja Mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3); e. mengelola sistem informasi data dan sumber daya air; f. menyiapkan bimbingan dan bantuan perencanaan teknis sumber daya air; g. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan perkembangan perencanaan teknis pengembangan sumber daya air; h. melaksanakan evaluasi terhadap penyusunan laporan dan pengelolaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP Seksi Operasi dan pemeliharaan; i. mengatur dan mengelola tata usaha bidang sumber daya air; j. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada bidang irigasi dan rawa serta bidang sungai, danau, pantai dan air baku; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 24 Seksi Irigasi dan Rawa mempunyai tugas: a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder; b. melaksanakan penyediaan sistem data dan informasi pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder; c. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder; d. melaksanakan perumusan kebijakan dan pembinaan teknis pengembangan, operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa; e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis pengembangan, operasi pemeliharaan irigasi dan rawa; f. melaksanakan pembinaan pengelolaan dan kelembagaan sistem irigasi dan rawa; g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam bidang irigasi dan rawa; h. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai; i. melaksanakan bimbingan teknis dan pengelolaan irigasi dan rawa; j. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pengembangan pengelolaan irigasi dan rawa; k. menyusun program anggaran, pengelolaan dan rencana kegiatan irigasi dan rawa; l. menyusun dan menyebarluaskan data dan informasi irigasi dan rawa; m. melaksanakan evaluasi terhadap penyusunan laporan dan pengelolaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP seksi irigasi dan rawa; n. mengelola sistem informasi data dan sumber daya air Seksi irigasi dan rawa; dan o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang 
tugasnya. Pasal 25 Seksi Sungai, Danau, Pantai dan Air Baku mempunyai tugas: a. merumuskan kebijakan teknis pemberian bantuan dan pembinaan teknis pengembangan, operasi dan pemeliharaan sungai, danau, pantai dan air baku; b. melaksnakan pembinaan dan pengawasan teknis pengembangan, operasi dan pemeliharaan sungai, danau, pantai dan air baku; c. menyusun pola dan program pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; d. membina dan mengelola kelembagaan sistem sungai, danau, pantai dan air baku; e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait bidang sungai, danau, pantai dan air baku; f. mengelola sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai; g. menyusun dan menyiapkan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai; h. melaksanakan bimbingan teknis dan pengelolaan sungai, danau, pantai dan air baku; i. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pengembangan pengelolaan sungai, danau, pantai dan air baku; j. menyusun program anggaran, pengelolaan dan rencana kegiatan sungai, danau, pantai dan air baku; k. menyusun dan menyebarluaskan data dan informasi sungai, danau, pantai dan air baku; l. melaksanakan evaluasi terhadap penyusunan laporan dan pengelolaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP seksi sungai, danau, pantai dan air baku; m. mengelola sistem informasi data dan sumber daya air Seksi sungai, danau, pantai dan air baku; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 5 Bidang Bina Marga Pasal 26 Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan di bidang bina marga serta pelayan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 27 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi : a. pelayanan kebijakan Daerah mengenai penyelenggaraan jalan dan jembatan Provinsi; b. penyediaan sistem data dan informasi penyelenggaraan jalan dan jembatan Provinsi; c. penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan jalan dan jembatan Provinsi; d. pengembangan dan penelitian mengenai penyelenggaraan jalan dan 
jembatan Provinsi; e. perumusan program dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta penerangan jalan umum; f. perumusan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) bidang jalan dan jembatan; g. pengoordinasian, pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait; h. perumusan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian; i. pengendalian pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum; j. pengendalian pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan; k. pengendalian pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger jalan, serta pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan; l. pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian; m. pengendalian penyusunan rencana teknis dan program kegiatan di bidang bina marga dalam wilayah Provinsi; n. pengendalian penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; o. pelaksanaan dan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga bidang bina marga; dan p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 28 Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah I mempunyai tugas: a. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan Wilayah I; b. melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi; c. melaksanakan fasilitasi pengujian mutu konstruksi, evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi, melaksanakan evaluasi dan penetapan leger jalan, melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan di wilayah I; d. menyusun rencana teknik dan program kegiatan jalan dan jembatan wilayah I; e. menyusun rencana dan program pengembangan serta pembinaan teknik perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan Jalan dan jembatan wilayah I; f. menyusun rumusan rencana kebijakan teknis dan penyusunan program pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah I; g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan wilayah I; h. menyusun dan mengembangkan standar dokumen pengadaan; i. melaksanakan evaluasi terhadap penyusunan dan pengelolaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP bidang bina marga; j. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain dalam penyusunan program; 
 k. melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pembangunan jalan dan jembatan wilayah I; l. menyesuaikan kontrak pekerjaan konstruksi dan preservasi jalan dan jembatan wilayah I; m. menyusun Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) bidang jalan dan jembatan wilayah I; n. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi dan audit keselamatan jalan dan jembatan wilayah I; o. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, jalan bebas hambatan dalam wilayah I Provinsi; p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam wilayah I Provinsi; q. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam wilayah I Provinsi; r. melaksanakan preservasi jalan dan jembatan wilayah I; s. menyiapkan bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan dan jembatan wilayah I; t. melaksanakan pengamanan, pemanfaatan bagian-bagian jalan dan jembatan wilayah I; u. melaksanakan fasilitasi pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi; v. melaksanakan dan mengelola urusan tata usaha dan rumah tangga Bidang Bina Marga; dan w. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 29 Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah II mempunyai tugas: a. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan Wilayah II; b. melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi; c. melaksanakan fasilitasi pengujian mutu konstruksi, evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi, melaksanakan evaluasi dan penetapan leger jalan, melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan di wilayah II; d. menyusun rencana teknik dan program kegiatan jalan dan jembatan wilayah II; e. menyusun rencana dan program pengembangan serta pembinaan teknik perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan Jalan dan jembatan wilayah II; f. menyusun rumusan rencana kebijakan teknis dan penyusunan program pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah II; g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan wilayah II; h. menyusun dan mengembangkan standar dokumen pengadaan; i. melaksanakan evaluasi terhadap penyusunan dan pengelolaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP Bidang Bina Marga; j. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain dalam penyusunan program; 
 k. melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pembangunan jalan dan jembatan wilayah II; l. menyesuaikan kontrak pekerjaan konstruksi dan preservasi jalan dan jembatan wilayah II; m. menyusun Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) bidang jalan dan jembatan wilayah II; n. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi dan audit keselamatan jalan dan jembatan wilayah II; o. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, jalan bebas hambatan dalam wilayah II Provinsi; p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam wilayah II Provinsi; q. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam wilayah II Provinsi; r. melaksanakan preservasi jalan dan jembatan wilayah II; s. menyiapkan bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan dan jembatan wilayah II; t. melaksanakan pengamanan, pemanfaatan bagian-bagian jalan dan jembatan wilayah II; u. melaksanakan fasilitasi pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi; v. melaksanakan dan mengelola urusan tata usaha dan rumah tangga Bidang Bina Marga; dan w. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 30 Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah III mempunyai tugas: a. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan Wilayah III; b. melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi; c. melaksanakan fasilitasi pengujian mutu konstruksi, evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi, melaksanakan evaluasi dan penetapan leger jalan, melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan di wilayah III; d. menyusun rencana teknik dan program kegiatan jalan dan jembatan wilayah III; e. menyusun rencana dan program pengembangan serta pembinaan teknik perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan Jalan dan jembatan wilayah III; f. menyusun rumusan rencana kebijakan teknis dan penyusunan program pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah III; g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan wilayah III; h. menyusun dan mengembangkan standar dokumen pengadaan; i. melaksanakan evaluasi terhadap penyusunan dan pengelolaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP Bidang Bina Marga; j. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain dalam penyusunan program; k. melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pembangunan 
jalan dan jembatan wilayah III; l. menyesuaikan kontrak pekerjaan konstruksi dan preservasi jalan dan jembatan wilayah III; m. menyusun Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria bidang jalan dan jembatan wilayah III; n. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi dan audit keselamatan jalan dan jembatan wilayah III; o. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, jalan bebas hambatan dalam wilayah III Provinsi; p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam wilayah III Provinsi; q. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam wilayah III Provinsi; r. melaksanakan preservasi jalan dan jembatan wilayah III; s. menyiapkan bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan dan jembatan wilayah III; t. melaksanakan pengamanan, pemanfaatan bagian-bagian jalan dan jembatan wilayah III; u. melaksanakan fasilitasi pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi; v. melaksanakan dan mengelola urusan tata usaha dan rumah tangga Bidang Bina Marga; dan w. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 6 Bidang Cipta Karya Pasal 31 Bidang Cipta Karya mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan di bidang cipta karya serta pelayanan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 32 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah Provinsi; b. penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Provinsi; c. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah Provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah Kabupaten/Kota; d. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung lingkup sektoral; e. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas daerah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi; f. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang menjadi kewenangan Provinsi; g. pengendalian, pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah yang menjadi kewenangan Provinsi; h. penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah 
yang menjadi kewenangan Provinsi; i. pengelolaan dan pengembangan system drainase yan terhubung langsung dengan sungai yang menjadi kewenangan Provinsi; j. penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan dan penelitian untuk mendukung sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang menjadi kewenangan Provinsi; k. pembinaan dan penyusunan program tata bangunan dan lingkungan; l. pengelolaan dan pengendalian sanitasi dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP); dan m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 33 Seksi Air Minum mempunyai tugas: a. menyusun program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya; b. menyusun rencana pelaksanaan teknis di bidang air minum; c. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan kegiatan air minum; d. melaksanakan sinkronisasi program-program keciptakaryaan; e. melaksanakan fasilitasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program; f. menyusun RPJM di bidang air minum tingkat Provinsi dan mendampingi penyusunan RPJM di bidang air minum tingkat Kabupaten/Kota; g. melaksanakan, mengelola dan mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi; h. menyediakan sistem data dan informasi untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas daerah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi; i. melaksanakan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan. j. menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, tahunan bidang air minum; k. memantau, mereview dan mengevaluasi perkembangan kegiatan bidang air minum; l. menginventarisasi, mengidentifikasi permasalahan bidang air minum; m. melaksanakan evaluasi terhadap penyusunan dan pengelolaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP; n. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, norma standar dan peraturan terkait lainnya; o. menyusun konsep peraturan daerah dan sosialisasi bidang air minum; p. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; dan q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 34 Seksi Penataan Bangunan dan Permukiman mempunyai tugas: a. menyusun program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya; b. menyusun rencana pelaksanaan teknis di bidang penataan bangunan dan lingkungan permukiman; 
 c. menyelenggarakan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Provinsi; d. menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah Provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya yang menjadi kewenangan Provinsi; e. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan kegiatan penataan bangunan dan permukiman; f. melaksanakan dan menyelenggarakan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah Provinsi; g. melaksanakan fasilitasi dukungan penataan dan perbaikan lingkungan tradisional/bersejarah; h. melaksanakan kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau; i. melaksanakan sosialisasi peraturan bangunan gedung, tenaga pendata Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) dan keselamatan bangunan serta aksebilitas dan fasilitasi Raperda bangunan gedung; j. menyelenggarakan, mengelola, membina teknis bangunan gedung dan rumah negara; k. melaksanakan sinkronisasi program-program keciptakaryaan; l. melaksanakan fasilitasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program; m. menyusun RPJM di Bidang Penataan Bangunan dan Permukiman tingkat Provinsi dan mendampingi penyusunan RPJM di Bidang Penataan Bangunan dan Permukiman tingkat Kabupaten/Kota; n. melaksanakan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan. o. menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, tahunan bidang penataan bangunan dan permukiman; p. memantau, mereview dan mengevaluasi perkembangan kegiatan bidang penataan bangunan dan permukiman; q. menginventarisasi, mengidentifikasi permasalahan bidang penataan bangunan dan permukiman; r. melaksanakan evaluasi terhadap penyusunan dan Pengelolaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP; s. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, norma standar dan peraturan terkait lainnya; t. menyusun konsep peraturan daerah dan sosialisasi bidang penataan bangunan dan permukiman; u. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; dan v. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 35 Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas: a. menyusun program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya; b. menyusun rencana pelaksanaan teknis dibidang penyehatan lingkungan; c. menyelenggrakan monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan; d. melaksanakan sinkronisasi program-program keciptakaryaan; e. melaksanakan fasilitasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program; f. menyusun RPJM di bidang penyehatan lingkungan tingkat Provinsi dan mendampingi penyusunan RPJM di bidang penyehatan lingkungan 
tingkat Kabupaten/Kota; g. melaksanakan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan. h. menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, tahunan bidang air minum; i. memantau, mereview dan mengevaluasi perkembangan kegiatan bidang penyehatan lingkungan; j. menginventarisasi, mengidentifikasi permasalahan bidang penyehatan lingkungan; k. melaksanakan evaluasi terhadap penyusunan dan pengelolaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP; l. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, norma standar dan peraturan terkait lainnya; m. menyusun konsep peraturan daerah dan sosialisasi bidang penyehatan lingkungan; n. menyusun program pengembangan perkotaan untuk mendorong terwujudnya kota-kota yang layak huni, bersih, sehat, serasi dan teratur; o. mengelola dan mengembangkan sistem drainase perkotaan; p. mengelola dan mengembangkan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang menjadi kewenangan Provinsi; q. menyediakan sarana dan prasarana, pengembangan dan penelitian untuk mendukung system drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang menjadi kewenangan Provinsi; r. mengembangkan dan meneliti tentang pengelolaan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi; s. melaksanakan perencanaan awal, design dan pemberdayaan masyarakat dalam kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat; t. melaksanakan fasilitasi terwujudnya rencana teknis dan pelaksanaan pembangunan fisik di bidang air minum dan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) di perKotaan dan pedesaan; u. melaksanakan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan air minum, sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase); v. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan air minum, sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) di perkotaan dan pedesaan; w. mengembangkan kelembagaan dan meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) konstruksi maupun operasi dan pemeliharaan; x. mengendalikan, mengelola dan mengembangkan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah yang menjadi kewenangan Provinsi; y. menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah yang menjadi kewenangan Provinsi; z. menyediakan sarana dan prasarana pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang menjadi kewenangan Provinsi; aa. menyediakan sistem dan informasi untuk mendukung pengelolaan persampahan regional yang menjadi kewenangan Provinsi; bb. mengembangakan dan meneliti mengenai sistem pengelolaan persampahan regional yang menjadi kewenangan Provinsi; cc. melaksanakan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang menjadi kewenangan Provinsi; 
 dd. menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional; ee. mengelola dan mengembangkan sistem air limbah domestik regional; ff. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; dan gg. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 7 Bidang Perumahan Pasal 36 Bidang Perumahan mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan di bidang perumahan serta pelayanan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 37 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan program dan kegiatan bidang perumahan; b. pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perumahan lintas Kabupaten/Kota dan/atau yang menjadi kewenangan Provinsi; c. pengembangan pusat informasi bidang perumahan tingkat Provinsi; d. pengendalian penyiapan Norma Standar Prosedur Manual (NSPM) bidang perumahan yang menjadi kewenangan Provinsi; e. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi; f. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi; g. penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas 10 ha sampai dengan di bawah15 ha; h. penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) permukiman; i. pemberian sertifikasi dan registrasi bagi orang dan badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) tingkat kemampuan menengah; j. perumusan kebijakan dan strategi Provinsi dalam melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengendalian teknis perumahan formal; k. pengoordinasian untuk fasilitasi dan perumusan kebijakan Provinsi dalam pembiayaan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); l. perumusan kebijakan dan strategi Provinsi tentang pendataan, pembangunan, kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ; dan m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 38 Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai tugas: a. menyusun rencana pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang bidang perumahan; b. melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perumahan lintas Kabupaten/Kota dan/atau yang menjadi kewenangan Provinsi melalui sosialisasi dan bimbingan teknis; 
 c. melaksanakan pengembangan pusat informasi bidang perumahan tingkat Provinsi melalui pendataan, penyusunan database dan pemutakhiran data secara berkala; d. melaksanakan Norma Standar Prosedur Manual (NSPM) bidang perumahan yang menjadi kewenangan Provinsi; e. melaksanakan evaluasi terhadap penyusunan dan pengelolaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP; f. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain dalam perencanaan program; g. melaksanakan dan mengelola urusan tata usaha dan rumah tangga bidang perumahan; h. melaksanakan monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan bidang perumahan rakyat; i. menyusun dan merumuskan kebijakan, regulasi dan strategi pembangunan rumah susun pada tingkat Provinsi; j. melaksanakan fungsi operasionalisasi kebijakan penyediaan rumah susun dan pengembangan lingkungan hunian rumah susun sebagai bagian dari kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Provinsi; k. mengelola dana dan/atau melaksanakan pembangunan untuk mendukung terwujudnya rumah susun umum, rumah susun khusus dan rumah susun negara yang menjadi kewenangan Provinsi; l. menyediakan rumah bagi korban bencana Provinsi; m. melaksanakan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi; n. menyediakan lahan bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah Provinsi; o. melaksanakan pengembangan lembaga dan stakeholder yang terkait dengan Bidang Perumahan; p. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; q. melaksanakan kebijakan, strategi rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; dan r. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 39 Seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan mempunyai tugas: a. menyusun rencana pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang bidang perumahan; b. melaksanakan Norma Standar Prosedur Manual (NSPM) bidang perumahan yang menjadi kewenangan Provinsi; c. melaksanakan evaluasi terhadap penyusunan dan pengelolaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP; d. melaksanakan pelayanan sertifikasi bagi orang yang melaksanakan perancangan dan perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) tingkat kemampuan menengah; e. melaksanakan registrasi bagi badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) tingkat kemampuan menengah; f. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain dalam perencanaan program; g. melaksanakan dan mengelola urusan tata usaha dan rumah tangga bidang perumahan rakyat; h. melaksanakan monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan bidang perumahan rakyat; 
 i. melaksanakan kebijakan Provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan; j. melaksanakan pelayanan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) permukiman; k. menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) permukiman yang layak sesuai dengan standar teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU); l. melaksanakan penataan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) permukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); m. menyediakan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi; n. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembiayaan perumahan rumah susun, rumah khusus dan rumah umum tapak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; o. melaksanakan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan yang menjadi kewenangan Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; p. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan perumusan kebijakan Provinsi dalam pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya; dan q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 40 Seksi Permukiman mempunyai tugas: a. menyusun rencana pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang bidang perumahan; b. melaksanakan Norma Standar Prosedur Manual (NSPM) bidang perumahan yang menjadi kewenangan Provinsi; c. melaksanakan evaluasi terhadap penyusunan dan pengelolaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP; d. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain dalam perencanaan program; e. melaksanakan dan mengelola urusan tata usaha dan rumah tangga bidang perumahan; f. melaksanakan monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan bidang perumahan; g. menyediakan lahan bagi masyarakat terkena korban bencana Provinsi; h. menata permukiman kumuh dengan luas 10 ha (sepuluh hektar) sampai dengan dibawah 15 ha (lima belas hektar); i. meningkatkan kualitas permukiman kumuh dengan luas 10 ha (sepuluh hektar) sampai dengan di bawah 15 ha (lima belas hektar); j. meningkatkan kualitas pengelolaan sanitasi yang layak di kawasan permukiman kumuh; k. melaksanakan sinkronisasi dan hamonisasi perencanaan pembangunan dalam penataan dan peningkatan kualitas penataan kumuh dengan luas 10 ha (sepuluh hektar) sampai dengan di bawah 15 ha (lima belas hektar); l. menata pemukiman kumuh sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan luas 10 ha (sepuluh hektar) sampai dengan di bawah 15 ha (lima belas hektar); dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 
 Paragraf 8 Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasal 41 (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas dapat dibentuk UPTD. (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 42 Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD diatur dalam Peraturan Gubernur. Paragraf 9 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 43 (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing. (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior. (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IV TATA KERJA Pasal 44 (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala Badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala subbidang dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing - masing. (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN di bawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah- langkah yang diperlukan. (3) Setiap pemimpin satuan o