Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 102 Tahun 2021 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 102 Tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan . 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah 
otonom. 
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati 
Balangan. 
4. 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
 
7. 
 
 
 
8. 
 
 
9. 
 
 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan. 
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai 
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah 
dan DPRD, dan ditetap kan dengan peraturan daerah. 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 
sebagai bendahara umum daerah. 
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan pengelolaan APBD. 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah sela ku pengguna 
anggaran/ barang. 
3 
 
 
10. 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
14. 
 
 
15. 
 
 
16. 
 
 
 
 
17. 
 
 
18. 
 
 
19. 
 
 
 
 
 
20. 
 
 
 
 
21. 
 
 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 
yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Kepala Badan 
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten 
Balangan 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selan jutnya disingkat TAPD 
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan 
dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan 
serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka 
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat p erencana 
daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA -
SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan 
belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, 
belanja dan p embiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang 
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 
DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan 
belanja SKPD atau dokumen yang memuat pen dapatan, belanja dan 
pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD 
adalah Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam 
kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 
Bendahara Pengeluaran PPKD adalah Pe jabat yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bantuan 
Sosial, Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga dalam rangka 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/ barang. 
Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan 
tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan 
Pembaya ran (SPP) atas pelaksanaan APBD. 
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor 
non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatk an 
timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 
harta benda, dan dampak psikologis. 
Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa 
gempa bumi, tsunami, gunu ng meletus, banjir, kekeringan, angin 
topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda -benda angkasa, 
kebakaran hutan/lahan karena faktor alam. 
Bencana Non Alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa 
atan rangkaian peristiwa non alam yang antara la in berupa gagal 
konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemic, wabah penyakit, 
dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan 
kegiatan keantariksaan. 
4 
 
 
 
 
22. 
 
 
 
23. 
 
 
24. 
 
 
 
 
 
25. 
 
 
26. 
 
 
 
 
27. 
 
 
 
 
28. 
 
 
 
 
 
29. 
 
 
 
 
 
 
30. 
 
 
 
 
 
31. 
 
 
32. 
 
 Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
serangkaian peristiwa y ang diakibatkan oleh manusia yang meliputi 
konflik sosial antar kelompok atan antar komunitas masyarakat dan 
terror. 
Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa 
kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, 
tidak mampu, dan/ atau rentan terhadap risiko sosial. 
Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan adalah Bantuan 
Sosial yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang 
tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila 
ditunda penanganannya akan me nimbulkan resiko sosial yang lebih 
besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. 
Kejadian luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian 
kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun 
waktu tertentu. 
Keadaan Darurat Bencana ad alah suatu keadaan yang ditetapkan 
oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar 
rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana 
yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan 
transisi darurat ke pemulihan. 
Status Siag a Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat 
potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman 
yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat 
oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi 
nyata/dampak yang ter jadi di masyarakat. 
Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk 
menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan 
penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, peme nuhan 
kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, 
penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. 
Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan dimana 
penanganan darurat bersifat sementara/ permanen (berdasarkan 
kajian teknis dari instan si yang berwenang dengan tujuan agar 
sarana dan prasarana vital serta kegiatan social ekonomi 
masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya 
tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi 
dimulai. 
Rehabilitasi adalah pe rbaikan dan pemulihan semua aspek 
pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang mamadai 
pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk 
normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek 
pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pa sca 
bencana. 
Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat dengan RKB 
adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap 
darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait. 
Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah 
Rencana Anggaran Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan 
kegiatan. 
Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban 
APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang 
tidak dapat diprediksi sebelumnya, belanja yang sifatnya tidak biasa 
5 
 
 
33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana 
Alam, Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, 
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun 
sebelumnya, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk 
tanggap darurat dalam ra ngka pencegahan gangguan terhadap 
stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya 
keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.