Apa saja yang diatur dalam Pasal 60 PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BANDUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BANDUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN, BAB VI - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN, Pasal 60 menetapkan:

Sistematika penulisan RPJPD, paling sedikit mencakup: 
pendahuluan; 
gambaran umum kondisi daerah; 
analisis isu -isu strategis; 
visi dan misi daerah; 
arah kebijakan; dan 
kaidah pelaksanaan. 
Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup: 
pendahuluan; 
gambaran umum kon disi daerah; 
gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka 
pendanaan; 
analisis isu -isu strategis; 
visi, misi, tujuan dan sasaran; 
strategi dan arah kebijakan; 
kebijakan umum dan program pembangunan daerah; 
indikasi rencana program prioritas ya ng disertai kebutuhan 
pendanaan; 
penetapan indikator kinerja daerah; dan 
pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. 
Penutup 
Sistemati ka RKPD paling sedikit mencakup : 
pendahuluan; 
evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu; 
rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka 
pendanaan; 
priori tas dan sasaran pembangunan; 
rencana program dan kegiatan prioritas daerah; dan 
penutup 
Sistematika penulisan Renstra SKPD, paling sedikit mencakup: 
pendahuluan; 
gambaran pelayanan SKPD; 
isu-isu stra tegis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; 
visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; 
rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasa ran 
dan pendanaan indikatif; 
indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan d an 
sasaran RPJMD; dan 
penutup 
Sistematika penulisan Renja SKPD, paling sedikit mencakup: 
pendahuluan; 
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; 
tujuan, sasaran, program dan kegiatan; 
indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan 
pencapaian Renstra SKPD; 
dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju 
berdasarkan pagu indikatif; 
sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program 
dan kegiatan; dan 
penutup. 
 
Bagian Keempat 
Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah