Apa bunyi lengkap Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 77 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 77 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA, pada BAB III - SUSUNANORGANISASI, Pasal 5 dinyatakan:

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (1) huruf b dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan
pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan,
urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua
unsur dilingkungan Dinas.
(3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada
, Sekretariat menyelenggarakan tugas:
a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang
milik negara; dan
a. pengelolaan urusan ASN.
(4)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3),
Sekretariat menye1enggarakan fungsi:
a. penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
c. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan
Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
d. penyusunan Penetapan Kinerja;
- 7 -
e. pelaksanaan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan
Pengusulan program Perkebunan dan pelatihan aparatur /kepegawaian;
f.pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
g. pelaksanaan urusan rumah tangga;
h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
1.pelaksanaan pembeliany pengadaan atau pcmbangunan asset tetap berwujud
yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi;
J.pelaksanaan pemeliharaan barang milik Daerah yang digunakan dalam
rangka penyelanggaraan tugas pokok dan fungsi;
k.pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah;
1.pengelolaan anggaran;
m. pelaksanaan adrninistrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
n.pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
o.pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
p. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
q.penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan Standar
Operasional dan Prosedur;
r. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
s. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan/ atau
pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang
bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
t. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja PO;
u. penyarnpaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan
publik secara berkala memalui website Pemerintah Daerah;___--
v. pengevaluasian dan pelapor~anaan tugas pokok dan fungsi; dan
w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas pokoknya.
Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal6
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 8-
(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
a. persuratan;
b. tata usaha;
c. kearsipan;
d. administrasi ASN;
e. perlengkapan;
f.rumah tangga; dan
g. penataan barang milik negara.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan tugas:
a. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan rumah
tangga, dan administrasi perjalanan Dinas;
b. pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan inventarisasi
aset;
c. penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi yang
berlaku;
d. pengajuan usulan untuk penghapusan barang-barang rnilik negarajDaerah
berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
e. pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
f.penatausahaan Kepegawaian.
Bagian Ketiga
Bidang Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
Pasal7
(1) Bidang Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud
pad a ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengembangan dan Pembinaan
Perpustakaan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan menyelenggarakan tugas:
a. penyusunan dan perencanaan program dan kegiatan bidang pengembangan
dan pembinaan perpustakaan;
- 9-
b. perumusan kebijakan bidang pengembangan dan pembinaan perpustakaan;
c. melaksanakan koordinasij konsultasi kegiatan bidang pengembangan dan
pembinaan perpustakaan;
d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan
teknis bidang pengembangan dan pembinaan perpustakaan.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang
Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:
a. kajian dan merencanakan pembangunan anjungan perpustakaan;
b. merumuskan dan merencanakan pembinaan bimbingan teknis terhadap
pengelolaan perpustakaan umum kabupaten perpustakaan sekolah,
perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan masyarakat, perpustakaan
desajkelurahan, perpustakaan kecamatan dan perpustakaan khusus;
c. merumuskan bahan, merencanakan kegiatan sosialisasi/ publikasi/ promosi
ten tang perpustakaan;
d. merumuskan, mengkoordinasikan/mengkonsultasikan, merencanakan
kegiatan lomba-lornba minat baca masyarakat;
e. mendata, merumuskan, merencanakan peningkatan kompetensi pengelola
perpustakaan umum kabupaten perpustakaan sekolah, perpustakaan
perguruan tinggi, perpustakaan masyarakat, perpustakaan desaj kelurahan,
perpustakaan kecamatan dan perpustakaan khusus;
f. mendata, pengamatan, merumuskan, merencanakan pengadaan sarana
prasarana perpustakaan mobil keliling, perpustakaan digital, dan
perpustakaan umum kabupaten perpustakaan sekolah, perpustakaan
perguruan tinggi, perpustakaan masyarakat, perpustakaan desaj kelurahan,
perpustakaan kecamatan dan perpustakaan khusus;
g. mengkoordinir pelaksanaan layanan perpustakaan mobil keliling,
perpustakaan digital dan perpustakaan umum kabupaten perpustakaan
sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan masyarakat,
perpustakaan desaj keluraban, perpustakaan kecamatan dan perpustakaan
khusus;
h. merumuskan, men data, mengamati bahan pustaka yang diperlukan
pemustaka;
mendata, merumuskan dan merencanakan kegiatan pelestarian dan
perbaikan bahan pustaka;
j. mencari, merumuskan, mengamati, menyeleksi dokumen bersejarah untuk1.
perekaman;
- 10-
k. mengkoordinir pengadaan saran a prasarana dan bahan pustaka,
perpustakaan mobil keliling, perpustakaan digital dan perpustakaan umum
kabupaten perpustakaan sekolah, perpuetakaan perguruan tinggi,
perpustakaan masyarakat, perpustakaan desaj kelurahan, perpustakaan
kecamatan dan perpustakaan khusus;
1.mengkoordinir kegiatan pengolahan bahan pustakaan
m. monitoring dan evaluasi semua kegiatan lingkup bidang pengembangan
perpustakaan dan minat baca masyarakat, pengembangan dan layanan
perpustakaan, dan teknologi informasi (ti), dan akuisisi, pengolahan dan
pelestarian bahan pus taka;
n. melaksanakan pembinaan dan pemberian motivasi, arahan dan penilaian
kinerja bawahan;
o. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
p. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
dan
q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Bidang Akuisisi, Pengelolaan dan layanan Kearsiapan
Pasal8
(1) Bidang Akuisisi, Pengelolaan dan layanan Kearsiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Akuisisi, Pengelolaan dan layanan Kearsiapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang Akuisisi, Pengelolaan dan layanan
Kearsiapan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Akuisisi, Pengelolaan dan layanan Kearsiapan mempunyai tugas;
a. penyusunan dan perencanaan program kegiatan dibidang akuisisi,
pengelolaan dan layanan kearsipan;
b. perumusan kebijakan dibidang akuisisi, pengelolaan dan layanan kearsipan;
c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang akuisisi, pengelolaan dan
layanan kearsipan; dan
- 11 -
d. perumusan bahan penyelenggaraan bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis dalam bidang akuisisi, pengelolaan dan Layanan Kearsipan.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang
Akuisisi Pengelolahan dan Layanan Kearsipan mempunyai fungsi:
a. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan bidang akuisisi, pengelolaan
dan layanan kearsipan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
b. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan
petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan lingkup
tugas bidang akuisisi, pengelolaan dan pelayanan;
c. menetapkan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan, arsip
dinamis inaktif dan statis dilingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan
nasional;
d. menyusun rencana dan melakukan akuisisi dan penelusuran informasi pelaku
sejarah;
e. mengelola / melakukan pengolahan informasi naskah sumber arsip dan
inventarisasi arsip statis pd kabupaten, badan usaha milik daerah dalam
rangka penyelamatan, pelestarian dan pengamanan arsip;
f.mengkoordinasikan, mengkonsultasikan, melaksanakan pengendalian
monitoring dan evaluasi akuisisi, pengelolaan dan pelayanan arsip inaktif dan
statis;
g. menyelenggarakan penyiapan pedoman perlindungan, pengamanan dan
penyelamatan dokumen / arsip;
h. melakukan penilaian usulan penycrahan arsip terhadap pd kabupaten, badan
usaha milik daerah, kecamatan, kelurahan dan desa;
1.supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan pd kabupaten, kecamatan,
kelurahan dan desa;
J.menyusun rencana pengkajian bidang akuisisi, pengelolaan dan layanan
kearsipan;
k. merriberi saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang
tugasnya;
1.menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
m. melakukan pembinaan dan memberi motivasi, arahan dan penilaian terhadap
kinerja bawahan; dan
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya sesuai dengan perundang-undangan.
- 12-
Bagian Kelima
Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan
Pasa19
(1) Bidang Pernbinaan dan Pengernbangan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam