Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 25 Tahun 2015 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KHUSUS, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Magelang. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magelang. 
5. Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekret aris Daerah, Asisten Sekretaris 
Daerah dan Staf Ahli Bupati Magelang. 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang. 
7. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Pemerintahan, Asisten Ekonomi 
Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Admini strasi Umum. 
 
- 3 - 8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur 
Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki 
jabatan pemerintahan . 
9. Ajudan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai ajudan 
Bupati dan Wakil Bupati. 
10. Sekretaris Pimpinan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas 
sebagai Tata Usaha Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris 
Daerah dan Staf Ahli Bupati. 
11. Pengemudi adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas mengemudikan kendaraan 
Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. 
12. Petugas Sandi adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai 
petugas sandi di Kabupaten Magelang . 
13. Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Kasi Pos dan 
Telekomunikasi adalah Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi pada Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. 
14. Operator Layanan Telekomunikasi adalah Pegawai Negeri Sipi l yang 
melaksanakan tugas sebagai operator layanan telekomunikasi di Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. 
15. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disingkat TP P adalah tambahan 
penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang 
obyektif dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan 
peraturan perundang -undangan. 
16. Tambahan Penghasilan Khusus PNS yang selanjutnya disingkat TPK adalah 
tambahan penghasilan khusus yang diberikan kepada PNS berdasarkan kondisi 
kerja dengan pertimbangan yang ob yektif dan memperhatikan kemampuan 
keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan. 
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjut nya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.