Menurut PERATURAN DAERAH KEBUPATEN MAGELANG Nomor 19 Tahun 2008, apa isi dari Pasal 22?
Pasal Pasal 22 dalam PERATURAN DAERAH KEBUPATEN MAGELANG Nomor 19 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI IZIN TRAYEK, pada BAB  XV - P E N Y I D I K A N, menyatakan:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan 
Pemerintah Daerah diberi wewe nang khusus sebagai Penyidik 
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah : 
a. menerima, mencari, me ngumpulkan dan meneliti 
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan 
tersebut menjadi lengkap dan jelas ; 
b. menerima, mencari, meng umpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau badan tent ang kebenaran perbuatan 
yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi 
atau sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; 
 22 
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan denga n tindak pidana dibidang 
Retribusi Daerah ; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan do kumen-dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; 
g. menyuruh berhenti, melar ang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
Retribusi Daerah ; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; 
j. menghentikan penyidikan ; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah 
menurut peraturan perun dang-undangan yang berlaku. 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya pe nyidikan dan menyampaikan 
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik 
pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana yang berlaku. 
 
 
 23