Apa saja yang diatur dalam Pasal  7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 16 Tahun 2012?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 16 Tahun 2012 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, Pasal  7 menetapkan:

Pertanggungjawaban pelaksanaan A nggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan 
Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 
 a. Lampiran I : Laporan realisasi a nggaran 
 Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasai anggaran 
menurut urusan pemerintahan daerah 
dan organisasi; 
 Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran 
menurut urusan pemerintahan daerah, 
organisasi, pendapatan, belanja , dan 
pembiayaan; 
 Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 
daerah menurut urusan pemerintahan 
daerah, organisasi, program, dan 
kegiatan; 
 Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 
daerah untuk keselarasan dan 
keterpaduan urusan pemerintahan 
daerah dan fungsi dalam kerangka 
pengelolaan keuangan Negara; 
 Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per 
jabatan; 
 Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah; 
 Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) 
daerah; 
 Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan 
pengurangan asset tetap daerah; 
 Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan 
pengurangan asset lainnya; 
 
 
 
 
 Lampiran I.10 : Daftar kegiatan -kegiatan yang belum 
diselesaikan sampai akhir tahun dan 
dianggarkan kembali pa da anggaran 
berikutnya; 
 Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan 
 Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi 
daerah 
 b. Lampiran II : Neraca 
 c. Lampiran III : Laporan arus kas 
 d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan