Apa yang diatur dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 3 Tahun 2021 pada Pasal  42?
Berdasarkan PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 3 Tahun 2021 tentang PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, BAB  VI - BENTUK PELINDUNGAN PMI, Pasal  42 menyebutkan bahwa:

(1) Sebelum menandatangani Peijanjian Keija, P3MI memastikan CPMI 
memahami isi Peijanjian Kerja.
(2) Peijanjian Keija sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 
memuat:
a. nama, profil, dan alamat lengkap Pemberi Keija;
b. nama, nomor identitas, dan alamat lengkap PMI;
c. jabatan atau jenis pekeijaan dan uraian pekeijaan PMI;
d. hak dan kewajiban para pihak;
e. kondisi dan syarat keija yang meliputi:
1. jam keija, waktu istirahat, dan cuti;
2. upah/gaji, cara pembayaran gaji, upah lembur, dan bonus;
3. fasilitas, akomodasi, transportasi, dan konsumsi; dan
4. Jaminan Sosial dan/atau asuransi;
f. jangka waktu dan mulai berlakunya Peijanjian Keija;
g. tata cara perpanjangan Peijanjian Keija;
h. tata cara pemutusan hubungan keija;
i. berakhimya Peijanjian Keija;
j. tata cara penyelesaian perselisihan;
k. ketentuan tata cara pemulangan; dan
l. jaminan keamanan dan keselamatan PMI selama bekeija.
(3) P3MI wajib menyerahkan salinan Peijanjian Keija kepada Dinas.
(4) Perpanjangan Peijanjian Keija wajib mendapatkan persetujuan dari 
pejabat berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan 
penempatan.
(5) Peijanjian Keija dibuat rangkap 5 (lima) dan disampaikan kepada:
a. CPMI yang bersangkutan;
b. P3MI yang bersangkutan;
c. keluarga CPMI;
d. Dinas; dan
e. Pemerintah Desa.
(6) Prosedur pendaftar dan penempatan bagi CPMI perseorangan melalui:
a. mendaftarkan diri ke Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Desa;
b. mengums dokumen keberangkatan sebagaimana dimaksud dalam