Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI  BANGKA SELATAN Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI  BANGKA SELATAN Nomor 17 Tahun 2020 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENYALURAN, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelengaraan urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerahyang memimpin pel aksanaan urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. 
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat 
Daerah Kabupaten. 
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang memimpin wilayah 
Kecamatan sebagai Perangk at Daerah Kabupaten Bangka 
Selatan. 
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama 
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia . 
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan da n kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 
 
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempun yai 
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah 
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah. 
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah 
Desa, dan unsur masyarakat y ang diselenggarakan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat 
strategis . 
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang -undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati 
bersama Badan Permusyawaratan Desa. 
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut 
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan 
Desa. 
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa 
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaankemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 
16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa atau 
rangkaian per istiwayang mengancam dan mengganggu kehidupan 
dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor 
alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 
17. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh 
peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain 
berupa gagal teknologi, gagal moder nisasi, epidemi, dan wabah 
penyakit. 
 
 
18. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) ad alah skala 
penyebaran penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) yang 
terjadi secara global di seluruh dunia. 
19. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN, 
adalah Rekening tempat penyimpanan uang negara yang 
ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum 
Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan 
membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral. 
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD, 
adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Bup ati untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada 
bank yang ditetapkan. 
21. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD, adalah 
Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang 
menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan. 
22. Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut 
RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 
disingkat APBDes a, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 
24. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut 
BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang 
bersumber dari Dana Desa.