Apa saja yang diatur dalam Pasal  1 PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 13 Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 13 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PENYENGGARAAN RUMAH SINGGAH PASIEN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal  1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Majene . 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan 
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
~ 4 ~ 
 
 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Majene . 
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Majene dan 
Dinas Kesehatan Kabupaten Majene . 
6. Rumah Sakit Rujukan Tingkat Lanjut adalah Unit 
Pelaksana Teknis di bidang kesehatan yang 
melaksanakan upaya pelayanan kesehatan 
rujukan tingkat lanjut. 
7. Rumah Singgah Pasien yang selanjutnya disingkat 
RSP adalah tempat persinggahan sementara 
pasien dan pendamping pasien yang di rujuk ke 
rumah sakit rujukan tingkat lanjut. 
8. Pendamping adalah keluarga pasien atau orang 
yang ditunjuk oleh pasien untuk menemaninya 
selama berlangsungnya perawatan dan kontrol 
pasien di rumah sakit rujukan tingkat lanjut. 
9. Pemilik Rumah adalah orang per orang atau 
perusahaan yang mempersewakan rumahnya 
untuk dijadikan rumah singgah pasien. 
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang 
diberikan kepada seseorang dalam rangka 
observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan 
kesehatan lainnya. 
11. Setiap orang adalah orang perorangan atau 
badan, baik yang berbentuk badan hukum 
maupun tidak. 
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah.