Menurut PERATURAN  BUPATI  MAGELANG Nomor 45 Tahun 2012, apa isi dari Pasal 13?
Pasal Pasal 13 dalam PERATURAN  BUPATI  MAGELANG Nomor 45 Tahun 2012 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH, pada BAB VIII - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI, menyatakan:

(1) Piutang retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang retribusi yang 
tercantum dalam: 
a. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD ); dan 
b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKPD). 
(2) Piutang retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) untuk Waj ib Retribusi orang pribadi adalah piutang retribusi yang tidak 
dapat ditagih lagi karena: 
a. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan 
atau kekayaan; 
b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan; 
c. hak untuk melakukan penagihan retribusi sudah daluwarsa; 
d. dokumen sebagai dasar penagihan retribusi tidak ditemukan dan telah 
dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan 
perundang -undangan di bidang retribusi ; atau 
11 
 e. hak daerah untuk melakukan penagihan retribusi tidak dapat 
dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya 
perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang 
ditetapkan Bupati . 
(3) Piutang retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada 
untuk Wajib Retribusi badan adalah piutang retrib usi yang tidak 
dapat ditagih lagi karena: 
a. Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Retribusi 
tidak dapat ditemukan; 
b. hak untuk melakukan penagihan retribusi sudah daluwarsa; 
c. dokumen sebagai dasar penagihan retribusi tidak ditemukan dan 
telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan 
perundang -undangan di bidang retribusi ; atau 
d. hak daerah untuk melakukan penagihan retribusi tidak dapat 
dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya 
perubahan kebijakan dan/ atau berdasarkan pertimbangan yang 
ditetapkan oleh Bupati .