Apa yang diatur dalam 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959 pada Pasal 16?
Berdasarkan 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959 tentang , Pasal 16 menyebutkan bahwa:

d. menyediakan sarana , prasarana , dan/ atau fasilitas pela yanan publik yang 
mendukung terciptan ya iklim pelayanan yang memadai ; 
e. memberikan pelayanan yang berkualitas s esuai dengan asas 
penyelenggaraan pelayanan publik ; 
f. membantu mas yarakat dalam memahami hak dan tanggungjawab nya; 
g. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang -undangan yang 
terkait dengan pela yanan publik ; 
h. melaksanakan pelayanan s esuai dengan standar pela yanan ; 
1. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang 
diselenggarakan ; 
J. mempertanggungjawabkan pela yanan yang telah dilakukan, dalam hal 
yang bersangkutan mengundurkan diri atau melepaskan jabatan ; 
k. karena jabatannya mem enuhi panggilan atau mewakili perangkat daerah 
untuk hadir atau melaksanakan perintah berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang -undangan , atas permintaan pembina ; dan 
1. penyel enggara pelayanan publik harus memb erikan konsul tasi, 
penyuluhan dan sosialisasi kepada mas yarakat sesuai dengan tugas dan 
fungsin ya. 9 
J a. mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam 
standar pelayanan; 
b. ikut menjaga terpeliharanya sarana , prasaran dan/atau fasilitas 
pelayanan publik; dan 
c. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan 
penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat berkewajiban Pasal 20 a. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap - 
lengkapnya tentang sistem , tata cara, prosedur dalam pelayanan publik ; 
b. mengetahui kebenaran substansi standar pelayanan ; 
c. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan; 
d. mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan; 
e. mendapatkan advokasi , perlindungan dan/ atau pemenuhan pelayanan ; 
f. menyarankan kepada penyelenggara dan pelaksana untuk memperbaiki 
pelayanan , dalam hal pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan 
standar pelayanan; 
g. mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar 
pelayanan dan/ atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina 
penyelenggara dan ombudsman ; 
h. mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar 
pelayanan dan/ atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara 
dan instansi terkait; dan 
1. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan 
pelayanan . Masyarakat berhak : Bagian Ketiga 
Hak dan Kewajiban Masyarakat