Apa bunyi lengkap Pasal 123 dalam PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO Nomor 53 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO Nomor 53 Tahun 2021 tentang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA, pada , Pasal 123 dinyatakan:

dan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan JangkaM enengah Daerah, serta Tata cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 
b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2026, maka perlu 
mengatur penjabaran melalui Peraturan Bupati, 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Bone Bolango tentang Rencana Strategis Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026, 
Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik 
WAKIL BUPATI : Indonesia Nomor 4060): 
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
 
 
 ASISTEN I e Ku Tana v (KF Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi 4 1 , 
ASISTEN II f Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
KEPALA BADAN : Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
 Ke Xx Nomor 4269): 
 
3. 
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286): 
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Repobilik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355): 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 2004 
Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400): 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022): 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938), 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679), 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 5601): 
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663), 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817): 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322): 
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Bone Bolango (RPJP) Tahun 2005-2025: 
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Tahun 2021-2026: 
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 
Bone Bolango Tahun 2021-2041: 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah: 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah, 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah: 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG RENCANA 
STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 
2021-2026 
BABI 
KETENTUAN UMUM