Apa bunyi lengkap Pasal 3 dalam Tengah Tahun 2005 Nomor 9 Seri E Nomor Nomor 16 Tahun 2004?
Menurut ketentuan dalam Tengah Tahun 2005 Nomor 9 Seri E Nomor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Keduduk an, pada , Pasal 3 dinyatakan:

A, yang berbun yi sebagai berikut: 
120 Pasal 3 
(I) Pimpinan danAnggota D PRD diberikan Uang representasi. 
(2) Uang Repres entasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok 
Gubernur yang ditetapkan oleh Pemerintah. 
(3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% 
. (delapan puluh persen) dari Uang Representas i Ketua 
DPRD. 
(4) Uang Repre sentas i Angg ota DPRD sebesar 75% (tujuh 
puluh lirna persen) dari Uang Representas i Ketua DPRD . 
(5) Dihapus. Pasal2A 
Se lain penghas ilan sebagai mana dimaksud dalam Pasal i, kepada 
impinan clan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa 
Tunjangan Komunikas i Intensif . 
. 5. ketentuan Pasal 3 ayat (5) dihap us, sehingga keseluruhan Pasal 
3 berbunyi sebagai berikut: b. tunjangan keluarg a; 6. 
c. tunjangan beras; 
d. uang paket ; 
e. tunjangan jabatan; 
( tunjangan panitia musyawarah ; 
g. tunjangan komisi; 
h. tunjang an panitia anggarao; 
i. tunjangan badan kehormatan ; 
j. tunjangan a1at kelengkapan lainnya 7. 
4. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan I (satu) Pasal yaitu Pasal 
2A, berbunyi sebagai beri.kut: 
123 122 Pasal 16E 
(I) Sekretaris DPRD menyusun Anggaran Belanj a Penunjang 
Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal J 6A berdasar:kan kriteria kemampuan keuangan daerah. Pasal16 A 
(1) Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Pimpinan DPRD disediakan belanja 
penun jang operasional Pimpinan setiap bulan deng an 
mempertimbangk an kemampuan keuangan daerah . Pasal 16D 
Penggunaan belanja penunj ang operas ional Pimpinan 
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal l 6A berdasarkan 
pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan 
memp erhatikan asas manfaa t dan efisiensi dalam rangka 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpi nan DPRD 
sehari -hari dan tidak untuk keperluan pribadi. Pasall6C 
Belanj apenunjaogoperasionalPi mpinanD PRDsebagaimana 
dimaksud dalam Pasal l 6A disediakan terhituog mulai tanggal 
I April 2007. Passi 14 
(1) Dalarn hal Pimpinanatau Anggota Dl'Rljm eninggal dunia 
· tidak dalam menj alankan tugas , kepada ahli waris diberikan 
·. uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi. 
(2) Dalam hal Pimpinan atauAnggo ta DPRD meningg al dunia 
dalam menjalankan tugas , kepada ahli waris diberikan uang 
duka sebesar 6 (enamjkali uang representas i. 
(3) . Selain uang duka sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan 
· ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan 
· jeoasah. 
10. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 5 (lima ) Pasal baru 
yakni Pasal 16A, Pasal l 6B, Pasal l 6C, Pasal 160 dan Pasal 
l6E, sehingg a berbunyi sebagai berikut: Pasal 168 
(1) Belan jaPemmjan gOperasionalPimpinan DPRDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A disediakan paling banyak 6 (enam) 
kali uang represe ntasi Ketua DPRD di tam bah 4 ( empat ) kaii 
jumlah uangrepresentasi seluruh Wakil Ketua DPRD. 
(2) Besaran Belanj a Pemmjacg Operasional Pimpinan DPRD 
sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Gubemur . (2) Kemam puan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) ditetapkan pada kelompok tinggi. Pasal 7 
(I) Pajak penghasi lan Pasal 21 Pimpinan dan Angg ota DPRD 
atas penghasi lan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dibebankan padaAPBD . 
(2) Pajak peng basilan Pasal 2 I Pimpinan dan Anggota DPRD 
atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A dibeb ankan k epada yang bersang kutan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-und angan di bidang 
·. perpajakan . 
9. Ketentuan Pas al 14 diubah sehingga berbun yi sebagai beriku t : 
125 124 · Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 22 Mei 2007 
SEKRETARI S DAERAH PRO VINS ! 
JAWA TEN GAH , 
ttd 
MARDJlJ ONO 
LEMBAR AN DAERAH PROVINS( JAWA TENG AH 
TAH UN 2007 NOMOR 3 SERIE NOMOR 1 Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 22 Mei 2007 
GUBERNUR JAWA .TENGAH , 
ttd 
MARDIYANTO Pasall7 
(I) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan danAnggota 
DPRD yang terdiri atas penghasilan , pene rimaan lain, 
tunjangan PPh Pasal 2 I dan tunjangan kesejahteraan serta 
belanja penun jang kegiatan DPRD yang diform ulasikan ke 
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (RKA -SKPD) Sekretariat DPRD . 
(2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebag aimana 
· dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 2A, Pasal 12, Pasal 14 dan