Menurut PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 71 Tahun 2020, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 71 Tahun 2020 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Situbondo. 
3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada 
pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ 
pengguna barang. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar­
besarnya kemakmuran rakyat. 
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi 
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas 
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 
5 
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai 
dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau 
retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi 
yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau 
retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi 
serta pengawasan penyetorannya . 
9. Aparat Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah adalah pejabat/pegawai yang 
melakukan kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 
10. Aparat Penunjang adalah pejabat pegawai yang tidak 
secara langsung melaksanakan kegiatan pemungu tan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baik secara teknis 
administrasi maupun operasional ; 
11. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, yang 
selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan 
penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas 
kinerja tertentu untuk meningkatkan motivasi kerja 
dalam melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. 
12. Remunerasi adalah tambahan penghasilan yang 
diberikan untuk meningkatkan kinerja. 
13. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi 
adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya 
melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi. 
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah .