Apa norma yang terkandung dalam Pasal 19 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 3 Tahun 2009?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 3 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI PASAR, khususnya BAB  XIV - KERINGANAN, PENGURANG AN DAN PEMBEBASAN, Pasal 19, memuat:

(1) Wajib retribusi dapat meng ajukan permohonan pembetulan SKRD 
dan STRD yang dalam penerbit annya terdapat kesalahan tulis, 
kesalahan hitung dan kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 
(2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, 
pengurangan atau penghapusan s anksi administrasi berupa denda 
dan kenaikan retribusi terutang da lam hal sanksi tersebut dikenakan 
karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya. 
(3) Wajib retribusi dapat meng ajukan permohonan pengurangan atau 
pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar. 
(4) Permohonan pembetulan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), 
pengurangan ketetapan, pengh apusan atau pengurangan sanksi 
sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
tanggal diterimanya SKRD dan ST RD dengan memberikan alasan 
yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya. 
(5) Keputusan atas pemohonan sebag aimana dimaksud pada ayat (2) 
dikeluarkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima. 
(6) Apabila setelah lewat 3 (ti ga) bulan sebagaimana dimaksud pada 
Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administr asi dan pembulatan dianggap 
dikabulkan. 
 
 
18