Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 5O Tahun 2022 pada Pasal 33?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 5O Tahun 2022 tentang PEDOMAN ALOKASI PENGGUNAAN DANA DESA, BAB VIII - PENYALURAN DAN PENCAIRAN, Pasal 33 menyebutkan bahwa:

( 1) Desa Mandiri membuat dokumen permohonan penyaluran Dana 
Desa Desa Mandiri Tahap I kepada Bupati melalui Camat yang 
terdiri dari : 
a. surat permohonan Kuwu ; 
b. hasil inputan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 
2021 pada aplikasi Online Monitoring Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) yang 
ditandatangani oleh Kuwu dan dibubuhi stempel ; 
c. Perdes RKPDes Tahun Anggaran 2022 ; 
d. lembar evaluasi APBDes Tahun Anggaran 2022 dari 
Camat ; 
e. Lembaran Desa Perdes tentang APBDesa Tahun Anggaran 
2022 ; 
f. hasil inputan Penganggaran pada aplikasi Siskeudes; 
g. Keputusan Kuwu tentang alokasi Penggunaan Dana yang 
bersumber dari Dana Desa; 
h. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa 
1 (satu) tahun anggaran yang dibagi tiap tahap; 
38 
1. Pemyataan tanggung jawab (pakta integritas) dari 
kaur /kasi selaku PPKD; 
j. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa Tahap I; 
k. Keputusan Kuwu tentang PPKD; 
1. Keputusan Kuwu tentang TPK; 
m. kwitansi Dana Desa Keseluruhan dibuat rangkap 4 
(empat) bermaterai cukup (jumlah setelah dikurangi BLT 
1 Tahun); 
n. kwitansi Dana Desa Tahap I dibuat rangkap 4 (empat) 
bermaterai cukup; 
o. surat pemyataan tanggung jawab (pakta integritas) dari 
Kuwu tahap I; dan 
(2) surat pemyataan tanggung jawab (pakta integritas) sesuai RPD 
Tahap I dari masing-masing Pelaksana Pengelolaan Keuangan 
Desa (PPKD). Camat melakukan verifikasi dan validasi 
kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada 
, Camat menerbitkan: 
a. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh 
sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala 
seksi ekbangsos; 
b. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana 
Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat; dan 
c. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa tiap 
tahapan yang ditandatangani oleh Camat. 
(4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh sekretaris 
kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos 
maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses 
lebih lanjut. 
(5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana 
Desa Desa Mandiri tahap I kepada Bupati melalui Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masayarakat dan Desa, yang terdiri dari: 
a. surat permohonan penyaluran Dana Desa; 
b. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh 
Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan 
Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan. 
c. lembar pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana 
Desa yang ditandatangani oleh Camat; 
d. surat rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa yang 
ditandatangani oleh Camat. 
39 
(6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat 
Nota Dinas permohonan penyaluran Dana Desa Desa Mandiri 
tahap I kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah 
berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan: 
a. nama desa penerima Dana Desa; 
b. nomor rekening kas desa; 
c. nama pemilik rekening kas desa; dan 
d. besaran Dana Desa yang disalurkan. 
(7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat 
permohonan penyaluran Dana Desa Desa Mandiri Tahap I 
kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa 
Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 
sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota 
Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa. 
Paragraf 2 
Penyaluran Desa Mandiri Tahap II