Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 18 Tahun 2003 pada Pasal    16?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 18 Tahun 2003 tentang PAJAK PENERANGAN JALAN, BAB VIII - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, Pasal    16 menyebutkan bahwa:

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan biaya kepada Walikota atau 
Pejabat atas suatu : 
a. SKPD; 
a. SKPDKB; 
b. SKPDKBT; 
c. SKPDLB; 
d. SKPDN; 
(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal 
ini harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling 
lama 3 ( tiga ) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, atau tanggal 
pemotongan atau pemungutan oleh Pihak ke tiga sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini dengan al asan yang jelas, kecuali 
apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak 
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya ; 
(3) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 ( 
dua belas ) bulan sejak tanggal Surat P ermohonan keberatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) Pasal ini diterima, sudah 
harus memberikan Keputusan ; 
(4) Apabila setelah lewat waktu 12 ( dua belas ) bulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 3 ) Pasal ini, Walikota atau Pejabat tidak 
memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan; 
(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini 
menunda kewajiban membayar Pajak. 
 
 
 
 
 
 9 Pasal 17 
 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian 
Sengketa Pajak dal am jangka waktu 3 ( tiga ) bulan setelah 
diterimanya keputusan keberatan ; 
(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini 
tidak menunda kewajiban membayar Pajak.