Apa bunyi lengkap Pasal 17 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 13 Tahun 2008?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 13 Tahun 2008 tentang PENGELOLAAN PERIZINAN USAHA PENGGILINGAN PADI, pada BAB XI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 17 dinyatakan:

Peraturan Daerah ini mulai ber laku pada tanggal diundangkan. 
 
 
 18 
Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah in i dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Ka bupaten Magelang. 
 
Ditetapkan di Kota Mungkid. 
pada tanggal 8 September 2008 
Pj. BUPATI MAGELANG, 
 
 ttd 
 
 WARSONO 
Diundangkan di Kota Mungkid. 
pada tanggal 8 September 2008 
PLT. SEKRETARIS DAERAH 
 KABUPATEN MAGELANG KEPALA BKD, 
 
 
ttd 
 
 U T O Y O 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008 
NOMOR 13 
 
 
 
 19 
PENJELASAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG 
NOMOR 13 TAHUN 2008 
 
T E N T A N G 
PENGELOLAAN PERIZINAN US AHA PENGGILINGAN PADI, 
DI KABUPATEN MAGELANG 
 
I. PENJELASAN UMUM : 
 Perusahaan penggilingan padi merupakan sarana 
produksi pangan yang mempunyai peranan sangat penting 
dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat 
perdesaan dan penciptaan lapangan kerja. Sebagai salah satu 
mata rantai usaha pengolahan gabah menjadi beras, 
keberadaannya sangat dihar apkan dalam memberikan 
kontribusi terhadap peningkatan nilai tambah produksi 
tanaman padi guna memenuhi permintaan pasar, baik dari 
kualitas maupun kuantitas. 
 Untuk mendukung program peningkatan produksi 
pangan dalam rangka ketahanan pangan nasional diupayakan 
antara lain dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui kemudahan dalam pemberian izin usaha dan 
persaingan yang sehat. Kondisi ini pada gilirannya akan lebih 
memberdayakan perusahaan penggilingan padi serta meningkatkan kemampuan per usahaan dalam memberikan 
 
 20 
pelayanan yang semakin prim a kepada konsumen dan daya 
saing perusahaan tersebut dalam menghadapi era 
perdagangan bebas melalui peni ngkatan mutu dan menekan 
kehilangan hasil. 
 Jumlah perusahaan penggilingan padi setiap tahunnya 
relatif terus meningkat, namun a pabila dilihat kenyataan yang 
ada di lapangan, ternyata masi h banyak penggilingan padi 
beroperasi tanpa memiliki izin usaha. Di samping itu, guna 
mendorong pertumbuhan dan perkembangan perusahaan 
penggilingan padi yang semaki n maju, tangguh, efisien, 
mandiri dan berdaya saing, meningkatkan kesadaran hukum 
dan ketertiban dalam perizinan usaha, maka perlu adanya 
pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah. 
 Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerint ah Daerah, maka guna 
mewujudkan pelaksanaan otonom i daerah secara nyata dan 
bertanggung jawab, perlu mengatu r dalam pelayanan perizinan 
dan pemungutan retribusi izin usaha penggiling an padi sebagai 
salah satu sumber pendapatan asli daerah. 
 Guna pengaturan dalam pel aksanaannya, maka perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :