Bagaimana redaksi normatif Pasal  211 dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021 tentang BANGUNAN GEDUNG, BAB  IV - PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal  211 berbunyi:

(1) Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung dilakukan oleh Pemilik 
atau Pengguna agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.
(2) Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilakukan pada komponen, peralatan, dan/atau 
Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung.
(3) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. komponen arsitektural Bangunan Gedung;
b. komponen struktural Bangunan Gedung;
c. komponen mekanikal Bangunan Gedung;
d. komponen elektrikal Bangunan Gedung;
e. komponen perpipaan (plumbing] Bangunan Gedung;
f. komponen tata gerha Bangunan Gedung; dan
g. komponen ruang luar Bangunan Gedung.
(4) Pemilik atau Pengguna dapat menggunakan penyedia jasa untuk 
melakukan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan.
(5) Pemeliharaan ....
- 123 -
(5) Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan periode yang ditentukan oleh 
Standar Teknis untuk setiap jenis elemen Bangunan Gedung atau paling 
sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
(6) Pekeijaan Pemeliharaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada 
meliputi:
a. pembersihan;
b. perapihan;
c. pemeriksaan;
d. pengujian;
e. perbaikan; dan/atau
f. penggantian bahan atau perlengkapan Bangunan Gedung.
(7) Pekeijaan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan 
berdasarkan pedoman pengoperasian dan Pemeliharaan Bangunan 
Gedung.
(8) Hasil Pemeliharaan dituangkan dalam bentuk laporan.
(9) Pekeijaan Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. rehabilitasi;
b. renovasi; atau
c. restorasi.
(10) Pemilik atau Pengguna hams memperoleh PBG sebelum pekeijaan 
Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dimulai.
(11) Perolehan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan 
mengikuti ketentuan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 sampai dengan Pasal 183.
Paragraf 4 
Perpanjangan SLF