Apa yang diatur dalam PERATURAN  BUPATI INDRAGIRI HULU Nomor 66 Tahun 2021 pada Pasal 8?
Berdasarkan PERATURAN  BUPATI INDRAGIRI HULU Nomor 66 Tahun 2021 tentang , BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 8 menyebutkan bahwa:

(1) Bidang Penyelenggaraan E -Goverment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang 
yang mempunyai tugas membantu Kepa la Dinas dalam menyusun, 
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan 
melaporkan terkait dengan bidang Penyelenggaraan E -Goverment . 
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang 
mempunyai fungsi : 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dasar 
data center, disaster recovery center, dan TIK Pemerintah Kabupaten, 
layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan 
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan su plemen 
yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government , 
integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan 
informasi e-Government , serta layanan sistem komunikasi intra 
Pemerintah Kabupaten; 
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dasar 
data center, disaster recovery center, dan TIK Pemerintah Kabupaten, 
layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan 
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen 
yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government , 
integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan 
informasi e-Government , serta layanan sistem komunikasi intra 
Pemerintah Kabupaten; 
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan krite ria 
penyelenggaraan di bidang infrastruktur dasar data center, disaster 
recovery center, dan TIK Pemerintah Kabupaten, layanan pengembangan 
intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan 
pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, 
layanan manajemen data informasi e-Government , integrasi layanan 
publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government , 
serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten; 
~ 9 ~ 
 
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
infrastruktur dasar data center, disaster recovery center, dan TIK 
Pemerintah Kabupaten, layanan pengembangan intranet dan 
penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan 
aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan 
manajemen data informasi e-Government , integrasi layanan publik dan 
kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government , serta 
layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten; 
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang in frastruktur dasar data 
center, disaster recovery center, dan TIK Pemerintah Kabupaten, layanan 
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan 
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen 
yang terintegrasi, layanan mana jemen data informasi e-Government , 
integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan 
informasi e-Government , serta layanan sistem komunikasi intra 
Pemerintah Kabupaten; 
 
Bagian Kelima 
 
BIDANG LAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA