Apa yang diatur dalam PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1.Pemerintah adalah Pemeri ntah Pusat.
2.Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang perhubungan .
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Daerah adalah Kota Bandung.
5.Pemerintah ...
3
5.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
6.Walikota adalah Walikota Band ung.
7.Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bandung.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota
Bandung .
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah yang membidangi perhubungan .
10.Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan
Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang
penyelenggaraan perhubungan dan mendapat pendelegasian
wewenang dari Walikota.
11.Kepolisian adalah segala hal -ihwal yang berkaitan dengan
fungsi dan le mbaga polisi sesuai dengan peraturan
perundang -undangan .
12.Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya
disingkat forum, adalah wahana koordinasi antar instansi
penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan .
13.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kes atuan
sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan,
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan ,Pengemudi,
Pengguna Jalan, serta pengelolaannya .
14.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi
lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di
atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah
dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel
dan jalan kabel.
15.Survey lalu lintas da n angkutan adalah suatu kegiatan yang
dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi secara
langsung mengenai karakteristik sistem lalu lintas dan
angkutan jalan.
16.Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati
suatu ruas jalan pada satuan waktu tertentu.
17.Kecepatan adalah laju kendaraan yang memiliki jarak
tertentu berbanding dengan satuan waktu tertentu.
18.Kapasitas jalan adalah tingkat volume kendaraan maksimum
yang dapat melewati jalan per satuan waktu dalam kondisi
tertentu.
19.Manajemen dan Rekaya sa Lalu Lintas adalah serangkaian
usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan,
pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas
perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung
dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan
kelancaran lalu lintas .
20.Perlengkapan ...
4
20.Perlengkapan jalan adalah fasilitas perlengkapan jalan untuk
rekayasa lalu lintas dan manajemen lalu lintas.
21.Analisa dampak lalu lintas yang selanjut nya disingkat
Andalalin adalah kajian mengenai dampak suatu keg iatan
pembangunan dan aktivitas lainnya terhadap perubahan
tingkat pelayanan lalu lintas yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan.
22.Rekomendasi Andalalin adalah hasil kajian mengenai
mitigasi terhadap dampak lalu lintas yang ditetapkan.
23.Analisis Me ngenai Dampak Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai
dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan
usaha dan/ atau kegiatan .
24.Pengendalian lalu lintas adalah lokasi atau kawasan yang
dapat menimbulkan bangkitan lalu lintas dan tarikan lalu
lintas yang perlu dikendalikan dan tidak termasuk dalam
kategori batas minimal atau di bawah batas minimal.
25.Bangkitan lalu lint as adalah bangkitan pergerakan lalu lintas
dalam satuan kendaraan yang timbul akibat adanya
aktivitas tata guna lahan.
26.Tarikan lalu lintas adalah tarikan pergerakan lalu lintas
dalam satuan kendaraan yang timbul akibat dari adanya
aktivitas tata guna lahan .
27.Bimbingan keselamatan adalah kegiatan yang dilakukan
dalam rangka keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
28.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri
atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor .
29.Kendaraan Bermotor adalah se tiapKendaraan yang
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain
Kendaraan yang berjalan di atas rel .
30.Kendaraan Tidak Bermotor adalah s etiap Kendaraan yang
digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
31.Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang
dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun
tertentu, antara lain kendaraan bermotor Tentara Nasional
Indonesia, kendaraan bermotor Kepolisian Republik
Indonesia, alat berat antara lain buldozer , traktor, mesin
gilas atau stoomwaltz, fork lift, loader, exsavator dankrane
dan kendaraan khusus penyandang cacat.
32.Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang
digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan
dipungut bayaran.
33.Mobil...
5
33.Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan
orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan)
orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak
lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
34.Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang
memiliki tempat duduk lebih d ari 8 (delapan) orang,
termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari
3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
35.Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang
sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
36.Kereta Gandengan adalah sarana untu k mengangkut barang
yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan
dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
37.Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang
yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya
ditumpu oleh Kendaraan B ermotor penariknya.
38.Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan
memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat
serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang
kualifikasinya .
39.Sertifikat Teknis adalah Legitimasi khusus dalam bid ang
pengujian berkala kendaraan bermotor, yang diberikan
kepada tenaga penguji yang memenuhi persyaratan sesuai
dengan keahlian, wewenang dan tanggungjawab penguji
yang diterbitkan oleh Walikota.
40.Tanda Kualifikasi Teknis adalah Tanda Kualifikasi Teknis
pengujian berkala kendaraan bermotor, yang diberikan
kepada setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi
persyaratan sebagaimana tercantum dalam sertifikat teknis
berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Walikota.
41.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangk aian kegiatan
menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen
Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta
Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan
teknis dan laik jalan .
42.Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang
berdasarkan peratura n perundang -undangan yang berlaku
wajib diujikan untuk mengetahui kelaikan jalan.
43.Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang
dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau
penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa
Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta
Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau
dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan
Bermotor yang dimodifikasi.
44.Uji...
6
44.Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang
dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan
Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang
dioperasikan di jalan.
45.Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap
spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan
daya angkut Kendaraan Bermotor.
46.Uji Sampel adalah pe ngujian kesesuaian spesifikasi teknis
seri produksi terhadap sertifikat Uji Tipe .
47.Kartu uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk
buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap
kendaraan bermotor wajib uji.
48.Usaha Bengkel Umum Kendaraan Ber motor yang selanjutnya
disebut Bengkel Umum adalah suatu usaha yang dilakukan
oleh perorangan dan badan hukum yang menggunakan
tempat dan/atau bangunan untuk memperbaiki dan/atau
membetulkan dan/atau merawat dan/atau mencuci
kendaraan bermotor dan/atau pen jualan suku cadang
kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan
teknis dan laik jalan dengan memungut bayaran sebagai
imbalan jasa pemberian pelayanan yang besarnya telah
ditentukan.
49.Bengkel Umum Perawatan/Pemeliharaan adalah tempat
untuk memperbaiki dan/atau membetulkan dan/atau
mencuci kendaraan bermotor dan/atau penjualan suku
cadang kendaraan bermotor.
50.Bengkel Umum Tertunjuk adalah bengkel yang telah
ditetapkan sebagai bengkel tertunjuk untuk melaksanakan
pengujian kendaraan bermotor, perawatan d an
pemeliharaan, perbaikan dan pemeriksaan emisi gas buang
kendaraan bermotor.
51.Sertifikat adalah tanda bukti pemenuhan/pencapaian
persyaratan dan klasifikasi bengkel yang diterbitkan oleh
lembaga sertifikasi.
52.Sertifikasi adalah prosedur pemberian sertifika t oleh lembaga
sertifikasi yang menyatakan bahwa bengkel telah sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan.
53.Pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor adalah
suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang kendaraan
bermotor dalam rangka pengendalian pencem aran udara
yang mewajibkan setiap kendaraan bermotor untuk merawat
kendaraannya agar selalu memenuhi baku mutu.
54.Emisi...
7
54.Emisi adalah gas buang dari sumber kendaraan bermotor
sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin.
55.Ambang batas emisi gas bua ng kendaraan bermotor adalah
batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan
pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang
kendaraan bermotor sebagai hasil proses pembakaran di
ruang mesin.
56.Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut
JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut
muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
57.Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan yang
selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum
rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang
diperbolehk an menurut rancangannya.
58.Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI
adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut
muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang
dilalui.
59.Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya
disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan
Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan
kelas jalan yang dilalui .
60.Badan hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal
yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun.
61.Izin dispensasi penggunaan jalan adalah Izin yang diberikan
dalam keadaan tertentu untuk mengoperasi kan kendaraan
barang, kereta tempelan, kereta gandengan dan kendaraan
khusus di luar peruntukan jalan dengan tetap
mempertimbangkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas
jalan.
62.Izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas
adalah izin kegiata n yang diberikan untuk penggunaan jalan
selain kepentingan lalu lintas.
63.Ahli lalu lintas dan angkutan jalan adalah tenaga ahli yang
memiliki kualifikasi teknis di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan.
64.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingk at
PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang
diberi wewenang khusus oleh undang -undang untuk
melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
65.Parkir...
8
65.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak
bergerak untuk beberapa sa at dan ditinggalkan
pengemudinya .
66.Juru Parkir adalah Petugas Parkir yang bertanggungjawab
mengatur keluar masuk kendaraan dari dan /atau ke tempat
parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
67.Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai
tempat pem berhentian kendaraan yang tidak bersifat
sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun
waktu.
68.Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan
umum dan/atau pada daerah milik jalan yang tidak
mengganggu pergerakan ruang lalu lintas dan/atau fasi litas
khusus berupa gedung parkir dan/atau pelataran parkir .
69.Tempat parkir insidentil adalah halaman/pelataran milik
dan/atau dikuasai oleh Perorangan/Badan Hukum dan jalan
umum milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah yang
diperuntukan sebagai tempat par kir kendaraan.
70.Fasilitas parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir
kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus yang
dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
71.Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan pelayanan
ditempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang
disediakan dan dikelola oleh Pemerintah baik Pusat maupun
Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah dan Pihak Swasta .
72.Fasilitas tempat khusus park ir untuk umum adalah fasilitas
parkir di luar badan jalan berupa gedung parkir dan/atau
taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang
berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir
untuk umum.
73.Kawasan parkir adalah kawasan atau areal y ang
memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan
terdapat pengendalaian parkir melalui pintu masuk.
74.Gedung Parkir adalah tempat parkir pada suatu bangunan
atau bagian bangunan.
75.Pelataran Parkir adalah pelataran terbuka di luar badan
jalan yang di kelola sebagai tempat parkir.
76.Marka Parkir adalah tanda yang menjadi batas parkir
kendaraan yang menunjukan cara parkir.
77.Izin...
9
77.Izin Pengelolaan Tempat Parkir adalah yang selanjutnya
disingkat IPTP adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau
pejabat yang ditunjuk.
78.Retribusi Parkir adalah pembayaran atas penyediaan jasa
pelayanan parkir bagi kendaraan di tempat parkir yang
dilakukan Pemerintah Daerah.
79.Sewa parkir adalah pembayaran atas penyediaan jasa
pelayanan parkir bagi kendaraan ditempat parkir yang
diselenggarakan Badan Hukum atau Perorangan yang
mendapat IPTP.
80.Karcis Parkir adalah pembayaran tanda b ukti masuk ke
tempat parkir dan/ atau tanda bukti pembayaran atas
pemakaian tempat parkir.
81.Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah
ukuran luas efektif untuk meletakan kendar aan (mobil
penumpang, bus, truck atau sepeda motor), termasuk ruang
bebas dan lebar bukaan pintu.
82.Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang
digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan,
menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta
kepindahan moda angkutan.
83.Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan
untuk keperluan menurunkan dan menaikan penumpang,
perpindahan intra dan/atau moda transportasi serta
mengatur kedatangan dan p emberangkatan kendaraan
umum.
84.Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk
keperluan membongkar dan memuat barang serta
perpindahan intra dan/atau moda transportasi.
85.Jalur pemberangkatan kendaraan umum adalah pelataran di
dalam terminal penump ang yang disediakan bagi kendaraan
umum untuk menaikkan penumpang.
86.Jalur kedatangan kendaraan umum adalah pelataran di
dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan
umum untuk menurunkan penumpang.
87.Tempat tunggu kendaraan umum adalah pelataran di dalam
terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum
untuk menunggu dan siap menuju lajur pemberangkatan.
88.Tempat tunggu penumpang adalah bangunan berupa ruang
tunggu di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi
penumpang yang akan melakukan pe rjalanan.
89.Mobil...
10
89.Mobil derek adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan
dan dilengkapi peralatan untuk menarik dan/atau menderek
kendaraan.
90.Izin Tempat dan Waktu Kegiatan Bongkar Muat adalah Izin
tempat dan waktu kegiatan membongkar dan memuat
barang di bahu jalan yang telah ditetapkan untuk kendaraan
bermotor roda empat atau lebih yang berpegaruh terhadap
kepentingan lalu lintas lainnya.
91.Tempat dan Waktu Kegiatan Bongkar muat adalah lokasi
tempat dan waktu tertentu yang diizinkan untuk melakukan
proses kegiatan rutin baik menurunkan maupun memuat
barang.
92.Barang adalah semua jenis benda yang memerlukan tempat
dan ruang yang dapat dipindah -pindahkan.
93.Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas
prasarana, sarana, dan sumber daya manus ia, serta norma,
kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan
transportasi kereta api.
94.Perkeretaapian umum adalah perkeretaapian yang
digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang
dengan dipungut bayaran.
95.Perkeretaapian khusus adalah perkeretaapian yang hanya
digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha
tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat
umum.
96.Perkeretaapian perkotaan adalah perkeretaapian yang
melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau
perjalanan ulang alik.
97.Rencana Induk Perkeretaapian adalah rencana dan arah
kebijakan pengembangan perkeretaapian yang meliputi
perkeretaapian nasional, perkeretaapian provinsi, dan
perkeretaapian kota.
98.Rencana induk perkeretaapian kota merupakan rencana
indukperkeretaapian perkotaan.
99.Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihak yang
menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
100.Penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usaha
yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.
101.Penyelenggara perkeretaapian khusus adalah badan usaha
yang mengusahakan penyelenggaraan perkeretaapian
khusus.
102.Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun
kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api
dapat dioperasikan.
103.Sarana perkeretaapian adalah ken daraan yang dapat
bergerak di jalan rel.
104.Jalur...
11
104.Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian
petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api,
ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur
kereta api, termasuk b agian atas dan bawahnya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
105.Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api
yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan
berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
106.Jalur kereta api khusus adalah jalur kereta api yang
digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk
menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.
107.Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari
baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di
permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung
beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta
api.
108.Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan
pemberhentian kereta api.
109.Fasilitas pengoperasian kereta api adalah segala fasilitas
yang diperluka n agar kereta api dapat dioperasikan.
110.Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga
gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan
sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang
bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalana n kereta
api.
111.Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat
bergerak di jalan rel.
112.Lokomotif adalah sarana perkeretaapian yang memiliki
penggerak sendiri yang bergerak dan digunakan untuk
menarik dan/atau mendorong kereta, gerbong dan/atau
peralatan khusus.
113.Kereta adalah sarana perkeretaapian yang ditarik dan/atau
didorong lokomotif atau mempunyai penggerak sendiri yang
digunakan untuk mengangkut orang.
114.Gerbong adalah sarana perkeretaapian yang ditarik
dan/atau didorong lokomotif digunakan untuk men gangkut
barang.
115.Peralatan khusus adalah sarana perkeretaapian yang tidak
digunakan untuk angkutan penumpang atau barang, tetapi
untuk keperluan khusus, misalnya kereta inspeksi, kereta
penolong, kereta derek, kereta ukur, dan kereta
pemeliharaan jalan rel .
116.Balai Yasa adalah tempat pemeriksaan dan perawatan
sarana perkeretaapian untuk 2 (dua) tahunan atau semi
perawatan akhir (SPA), perawatan 4 (empat) tahunan atau
perawatan akhir (PA), dan rehabilitasi atau modifikasi .
117.Analisis ...
12
117.Analisis Mengenai D ampak Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai
dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan
usaha dan/atau keg iatan.
118.Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL -UPL adalah
pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau
kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan .
119.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi,
penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang
sampai kegiatan penagih an pajak atau retribusi kepada
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya .
120.Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan .
121.Retribusi di bidang perhubungan adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang terdiri atas retribusi pengujian kendaraan bermotor,
retribusi terminal, retribusi izin tr ayek, retribusi pelayanan
parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus
parker
122.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut peraturan perundang -undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut at au pemotong retribusi tertentu.