Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008, apa isi dari Pasal 5?
Pasal Pasal 5 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008 tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, pada BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, menyatakan:

(1) Bupati selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang 
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili 
pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 
(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; b. menetapkan kebijakan tent ang pengelolaan barang daerah; 
c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang; d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara 
pengeluaran; 
e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan 
penerimaan daerah; 
22 
f. menetapkan pejabat yang ber tugas melakukan pengelolaan 
utang dan piutang daerah; 
g. menetapkan pejabat yang ber tugas melakukan pengelolaan 
barang milik daerah; dan 
h. menetapkan pejabat yang ber tugas melakukan pengujian 
atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. 
(3) Kekuasaan pengelolaan ke uangan daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: 
a. kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku 
PPKD; 
b. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna 
barang daerah. 
(4) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada 
, sekretaris daerah bertindak selaku koordinator 
pengelolaan keuangan daerah. 
(5) Pelimpahan kekuasaan sebaga imana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (4) dite tapkan dengan keputusan Bupati 
berpedoman pada perat uran perundang-undangan. 
 
Bagian Kedua 
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah