Apa saja yang diatur dalam Pasal 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN Nomor 14 Tahun 2014?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN Nomor 14 Tahun 2014 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN, Pasal 18 menetapkan:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah -Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 428 6); 
4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 355); 
5. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ); 
6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang 
Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5589 ); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah an Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
3 
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Per aturan Perundang -undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 
11. Peraturan Daerah Prop insi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan 
Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari 
Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) PT 
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Seri D); 
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 
2008 tentang PD. BPR BKK di Pro vinsi Jawa Tengah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provin si 
Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 
2008 tentang PD. BPR BKK di Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 
; 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi K ewenangan 
Pemerintah an Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E) ; 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 
2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 
Bank Purwa Artha Kab upaten Grobogan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 15); 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 20 13 
tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 20 13 Nomor 
; 
 
 
 
 
4 
 Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN GROBOGAN 
 
dan 
 
BUPATI GROBOGAN 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL 
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA 
MILIK DAERAH TAHUN 2015.