Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 145?
Dalam PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI, BAB VI - TATA CARA PEMBINAAN ANGKUTAN, Pasal 145 mengatur sebagai berikut:

(1)Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis yang
disampai kan kepada Dinas, dilengkapi dengan
persyaratan:
a.fotokopi KartuTandaPenduduk (KTP) pemohon;
b.fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
c.fotokopi Buku Uji; dan
d.fotokopi Izin Trayek dan Kartu Pengawasan.
(2)Apabila berkas permohonan diterima dan dinyatakan
lengkap, Dinas mem proses paling lama 2 (hari) hari
kerja.
(3)Izin insidentil ditandatangani oleh Kepala Dinas dan
berlaku hanya dalam Wilayah Provinsi Jawa Barat.
Bagian Kesepuluh
Pembekuan Izin Angkutan
Pasal146
Permohonan pembekuan izin atas permintaan sen diri dapat
dilakukan ,dengan syarat khusus :
a.kendaraan mengalami kerusakan berat ;dan
b.kendaraan hilang .
Pasal147
Persyaratan khusus untuk pembekuan izin sebagaimana
dimaksud dalam P asal146,meliputi:
a.keterangan kendaraan sedang dalam keadaan rusak
beratdaribengkel umum perawatan yang dilampiri photo
kendaraan ;dan
b.keterangan kehilangan dari Kepolisian .
Pasal148
(1)Dalam hal p ermohonan pembekuan izin disetujui,
Dinas menerbitkan pembekuan izin .
(2)Pembekuan …
85
(2)Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ay at (1)
berlaku paling lama 1 (satu) tahun , apabila masa berlaku
izin habis dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan
tenggang waktu 3 (tiga) bulan.
(3)Apabila ketetapanpembekuan izin karena permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak di laksana kan,
makadengan sendirinya pembekuan izin tidak berlaku.
Bagian Kese belas
Angkutan Massal dan Angkutan Multimoda
Paragraf 1
Penyelenggaraan Angkutan Mas sal
Pasal149
(1)Pemerintah Daerah membuat perencanaan terhadap
kebutuhan angkutan massal berdasarkan kajian teknis .
(2)Pengadaan dan pengoperasian angkutan massal dapat
dilakukan oleh P emerintah Daerah melalui B adanUsaha
MilikDaerah,swastaatauKoperasi .
Paragraf 2
Tata Cara Permohonan
Penyelenggaraan Angkutan Mas sal
Pasal150
(1)Permohonan izin penyelenggaraan angkutan massal
diajukan kepada Walikota dengan melampirkan
persyaratan:
a.proposal pengoperasian angkutan ,meliputi :
1.aspek legal;
2.aspek teknis;
3.aspek finansial ;
4.aspek manajerial; dan
5.pengalaman perusahaan bidang transportasi.
b.fotokopi nomor pokok wajib pajak;
c.fotokopisurat izin usaha bidang transportasi;
d.fotokopi akte pendirian perusahaan; dan
e.dokumen perusahaan lain yang diperlukan.
(2)Dalam hal b erkas p ermohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterima dan dinyatakan lengkap ,dibahas
dengan instansi terkait yang tergabung dalam wadah
forum lalu lintas dan angkutan jalan .
(3)Hasil...
86
(3)Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud padaayat (2),
dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi bahan
masukan kepada Walikota dalam pengambilan
keputusan .
(4)Keputusan persetujuan ata u penolakan terhadap
permohonan, disampaikan paling lama 14 (empat belas)
hari kerja setelah dilakukan proses kajian teknis dan
pembahasan olehinstansi terkait.
(5)Apabila disetujui, Walikota menerbitkan Surat
Keputusan untukpengoperasian angkutan umum ma ssal
yang minimal memuat trayek atau rute, jumlah armada,
nama dan alamat perusahaan, nama dan alamat
pimpinan perusahaan serta tarif yang berlaku;
(6)Apabila ditolak, Walikota memberikan jawaban tertulis
kepada pemohon disertai dengan alasan pertimbangan
teknis penolakan.
Paragraf 3
Penyelenggaraan Angkutan Multimoda
Pasal151
(1)Angkutan multimoda hanya dapat dilakukan oleh badan
usaha multimoda.
(2)Kegiatan angkutan multimoda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi kegiatan yang dimulai sejak
diterimanya baran g oleh badan hukum angkutan
multimoda dari pengguna jasa angkutan multimoda
sampai dengan diserahkan barang kepada penerima
barang dari badan hukum angkutan multimoda sesuai
dengan diperjanjikan dalam dokumen angkutan
multimoda.
(3)Ketentuan mengenai penyelen ggaraan kegiatan angkutan
multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang -
undangan.
Bagian…
87
BagianKeduabelas
Tarif Angkutan
Paragraf 1
Penetapan Tarif
Pasal152
(1)Tarif angkutan kota ditetapkan oleh Walikota ses uai
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan .
(2)Tarif angkutan Taksi di tetapkan oleh Organisasi
Gabungan Pengusaha Angkutan Darat atas pengajuan
para pengusaha Taksi setelah mendap atkan persetujuan
dari Walikota.
(3)Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pad a ayat (1),
dilakukan setelah adanya usulan dari pihak penyedia
jasa serta masukan dari Instansi terkait dan perwakilan
masyarakat .
Paragraf 2
Jenis Tarif Angkutan
Pasal153
(1)Jenis tarif angkutan ,terdiri dari :
a.tarif jarak; dan
b.tarif dasar.
(2)Tarif jarak se bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
adalah besaran tarif per trayek per satu kali jalan, untuk
setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian
antara tarif dasar dengan jarak.
(3)Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
adalah besaran tar if yang dinyatakan dalam nilai rupiah
per penumpang kilometer.