Apa bunyi lengkap Pasal 31 dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021 tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, pada BAB IV - LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, Pasal 31 dinyatakan:

(1) PKK merupakan lembaga yang dibentuk untuk 
membantu Pemerintah Kelurahan dalam 
melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan 
keluarga melalui Gerakan PKK. 
(2) Kepengurusan PKK terdiri dari : 
a. Ketua; 
b. Sekretaris; 
c. Bendahara; 
28 
 
d. Kelompok Kerja (Pokja) 
(3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 
terdiri atas : 
a. Pokja I : Peng hayatan dan Pengamalan Pancasila 
serta Gotong Royong; 
b. Pokja II : Pendidikan, Keterampilan , dan 
Pengembangan Kehidupan Berkoperasi; 
c. Pokja III : Pangan, Sandang, Perumahan , dan 
Tata Laksana Rumah Tangga; dan 
d. Pokja IV : Kesehatan, Lingkungan Hidup , dan 
Perencanaan Sehat. 
(4) Setiap Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
terdiri atas Ketua, Sekretaris , dan anggota 
sekurang -kurangnya 2 (dua) ang gota. 
(5) Masa bhakti Ketua PKK menyesuaikan dengan masa 
tugas Lurah. 
(6) Masa bhakti Pengurus PKK selain Ketua 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 
selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan 
dapat menjabat 2 (dua) kali masa jabatan se cara 
berturut -turut atau tidak berturut -turut. 
 
Paragraf 2 
Tugas dan Fungsi PKK