Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 65 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 65 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA, BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 5 berbunyi:

(1)Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), masing -
masing dip impin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badanmelalui Sekretaris.
(2)Subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), masing -
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di
bawah dan bertan ggung jawab kepada Kepala Bidang yang
bersangkutan.
Pasal6
(1)Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga profesional yang terbagi
dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan
keterampilannya.
(2)Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
melalui Sekretaris.
(3)Jumlah dan jenis jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan an alisis beban
kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
diatur sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.
-1174-
(5)Pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional dilakukan dengan
pengangkatan pertama, perpindahan, dan penyesuaian ja batan
sesuaiketentuan peraturan perundang -undangan.
(6)Penempatan pejabat fungsional ke dalam unit organisasi Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
(7)Pelaksanaan tugas kelompok jabatan fun gsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
(8)Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai
ketentuan perundang -undangan.
Pasal7
(1)Di samping jabatan fungsio nalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah terdapat jabatan pelaksana.
(2)Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbidangatau
Kepala Subbagian atasan masing -masing.
(3)Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban
kerja.
(4)Penempatan pejabat pelaksana ke dalam unit organisasi Badan
Perencana an Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.