Menurut PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 29 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 29 Tahun 2016 tentang RENCANA LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang . 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah ya ng memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Magelang . 
4. Rencana Induk Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat RIMT adalah 
kajian akademis terpadu mengenai pembangunan menara dan infrastuktu r 
jaringan telekomunikasi di daerah disesuaikan dengan perkembangan teknologi 
dan pemanfaatan tata ruang daerah. 
5. Rencana Lokasi Menara (cell plan) adalah perencanaan lokasi pembangunan 
menara bersama dengan memperhatikan aspek -aspek kaidah perencanaan 
jaringan selular yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi selular 
pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada. 
6. Kawasan cagar budaya warisan dunia, yang selanjutnya disebut sebagai 
Kawasan SP-1 merupakan kawasan pelest arian utama peninggalan situs. 
7. Telekomunikasi adalah setiap pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap 
informasi dalam bentuk tanda -tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi 
melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. 
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha 
milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi 
pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang melakukan 
dan/atau menyeleng garakan kegiatan telekomunikasi. 
9. Menara Telekomunikasi adalah suatu bangunan untuk kepentingan umum yang 
didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan 
konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan 
umum yang struktur fisiknya dapat berupa rang ka baja yang diikat oleh 
berbagai simpul, atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, 
desain dan konstruksinya disesuaikan dengan sarana penunjang menem patkan 
perangkat telekomunikasi. 
10. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang secara 
bersama -sama digunakan ol eh penyelenggara telekomunikasi. 
11. Menara Telekomunikasi E ksisting adalah menara telekomunikasi yang sudah 
berdiri atau dalam proses pembangunan dan atau akan dibangun serta telah 
memiliki ijin dari Pemerintah Daerah sebe lum Peraturan Bupati ini ditetapkan 
dan nantinya wajib digunakan oleh minimal 2 (du a) Penyelenggara 
Telekomunikasi. 
- 3 - 12. Menara Telekomunikasi B aru adalah menara telekomunikasi yang berdiri at au 
dalam proses pembangunan dan/ atau akan dibangun serta telah memili ki izin 
dari Pemerintah Daerah sesudah Peraturan Bupati ini ditetapkan dan nantinya 
wajib digunakan oleh minimal 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi. 
13. Menara Telekomunikasi Kamuflase adalah menara telekomunikasi yang dilihat 
dari bentuk dan visualisasinya menyesuaikan/disamarkan dengan lingkungan 
sekitar atau berbentuk struktur bangunan lainnya ( dapat berupa menara air, 
ornament/tugu kota, pohon, menara masjid) sehingga tidak dikenali sebagai 
menara telekomunikasi. 
14. Zona Putih adalah zona yang dilarang bagi pembangunan menara 
telekomunikasi. 
15. Zona Estetika adalah zona yang memiliki prioritas terhadap nilai estetika dan 
perlu mendapatkan perhatian khusus terkait dengan pembangunan menara. 
16. Grid Khusus adalah luasan yang dibentuk oleh beberapa titik yang 
dihubu ngkan yang dialokasikan untuk mendirikan menara telekomunikasi dan 
menara khusus dalam rangka mendukung jaringan mikrosel . 
17. Zona Merah adalah zona terbatas untuk pembangunan Menara Telekomunikasi 
baru yang dibentuk di sekitar Menara Telekomunikasi eksisting yang didaftar 
sebagai Menara Telekomunikasi Bersama. 
18. Zona Menara Baru adalah zona diutamakan mendirikan menara telekomunikasi 
baru, tetapi tetap mengacu pada aturan zona dan tata ruang lain yang berlaku. 
19. Kontrol pandang area hijau adalah pengaturan pembat asan kegiatan 
pembangunan di dataran tertentu terhadap arah pandang ke Candi Borobudur.