Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor No Tahun 2020 Pasal 24?
Dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor No Tahun 2020 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGARAAN PERIZINAN TERPADU, Pasal 24 mengatur sebagai berikut:

, Pasal 53 ayat (7), Pasal 61, Pasal 62 ayat (3) 
dan Pasal 65 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 
10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu, 
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu . 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah -daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 
13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang -Undang 
Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia 
Dahulu) tentang Pembentukan Kota -kota Besar dan Kota -
kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 551); 
2. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 
 
3. Undang -Undang … 
 
SALINAN 
2 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 3. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang -Undang Nomo r 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
4. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5 601); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lemba ran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6215); 
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 
tentang Penyelenggara an Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1956); 
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita 
Negara Repu blik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308 ); 
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Bandung 
Tahun 2011 Nomor 16); 
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Pe rangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8); 
 
12. Peraturan … 
3 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2018 
tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu (Lembaran 
Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 10) ; 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG 
NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN 
PERIZINAN TERPADU.