Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 12 PERATURAN BUPATI BANDUNG Nomor 109 Tahun 2019.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANDUNG Nomor 109 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 51 TAHUN 2016, pada , Pasal 12 menjelaskan:

huruf a, huruf b, dan huruf c terbatas 
selama Pemakai Kendaraan yang menduduki 
jabatan dan/atau melaksanakan tugas 
kedinasannya. 
(2) Pengoperasian KDO dimaksud dalam Pasal 12 huruf 
d dan huruf e terbatas hanya untuk pelaksanaan 
urusan khusus dan/atau lapangan sesuai dengan 
peruntukannya. 
(3) KDO yang tidak dipergunakan untuk untuk 
menunjang operasional/khusus/lapangan yang 
terkait dengan kegiatan kedinasan dapat dilakukan 
pemanfaatan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. 
(4) Kendaraan khusus dan kendaraan lapangan tidak 
diperkenankan menginap di garasi/rumah/tempat 
tinggal pemakai, tetapi harus disimpan di 
garasi/pool kendaraan pada Perangkat Daerahnya 
masing-masing. 
(5) Pada fisik Kendaraan operasional dinas, kendaraan 
khusus, dan kendaraan lapangan Roda 4 (empat) 
atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf c, huruf d dan huruf e, diberikan tanda 
(label/stiker) dengan ketentuan, sebagai berikut: 
a. gambar logo Pemerintah Daerah : 
1. ukuran diameter minimal 40x35 cm; 
2. posisi pada sisi kanan dan kiri pintu depan; 
3. daya tahan terhadap air dan cuaca panas, 
daya rekat tinggi, dan berwarna. 
b. angka: 
1. posisi bagian belakang samping kanan dan 
kiri; 
2. bertuliskan nama/jenis Kendaraan Dinas 
(disertai angka kode bidang dan kode unit); 
8 
3. daya tahan terhadap air dan cuaca panas, 
daya rekat tinggi, dan berwarna. 
(6) Pada fisik Kendaraan operasional dinas, kendaraan 
khusus, dan kendaraan lapangan roda 2 (dua) 
sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d dan 
huruf e, diberikan minimal 1 (satu) buah tanda 
berupa gambar logo Pemerintah Daerah dan huruf 
berwarna bertuliskan nama/jenis Kendaraan 
(disertai angka kode bidang dan kode unit) dengan 
ukuran diameter minimal 25x15 cm 
(7) Contoh pemasangan label/stiker pada Kendaraan 
operasional dinas, kendaraan khusus, dan 
kendaraan lapangan sebagaimana dimaksud dalam 
dan (6) diatas, tercantum dalam Lampiran 
dari Peraturan Bupati ini. 
(8) Dikecualikan dari ketentuan ayat (5) dan (6) diatas, 
bilamana kendaraan sudah dilakukan pengecatan 
dengan gambar dan huruf khusus di seluruh bagian 
kendaraan (fullcustom) yang didalamnya telah 
menampilkan logo Pemerintah Daerah dan 
Perangkat Daerah atau kode bidang dan kode unit. 
(9) Warna dasar Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 
(TNKB) untuk KDO sebagaimana dimaksud dalam