Apa yang diatur dalam PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor 28 Tahun 2021 pada Pasal 6?
Berdasarkan PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor 28 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH, BAB III - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 6 menyebutkan bahwa:

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.
Ditetapkan di Ambon
2021
Diundangkan di Ambon
30 Juli 2021
AMBON,|
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan 
untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 
tahun (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun (RPJMD), dan 
rencana pembangunan jangka pendek 1 tahun (RKPD], RKPD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan 
dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan 
pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan 
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang 
terdiri dari RKPD, Kebijkan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Perangkat Daerah 
(SKPD).
Sebagai suatu dokumen resmi perencanaan daerah, RKPD mempunyai kedudukan 
yang strategic yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka 
menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. RKPD merupakan 
penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang membuat rancangan 
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan 
pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD 
mempunyai kedudukan,peran dan fungsi yang sangat strategis dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:
1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, 
rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok 
sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung 
jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 
dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan 
oleh Kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan 
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan 
di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah 
yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam
PENDAH ULUAN 1-1
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021
melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja 
Perangkat Daerah, dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan 
dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Perubahan RKPD Kota Ambon Tahun 2021, disusun dengan berpedoman kepada 
arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kota Ambon Tahun 2006-2026, program prioritas nasional dalam RKP, 
serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan 
memperhatikan visi, misi, serta program Walikota dan Wakil Walikota Ambon 
terpilih. Selain itu, penyusunan RKPD Kota Ambon Tahun 2021, juga 
memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang disusun 
dalam rancangan awal RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022, serta Peraturan 
Daerah Kota Ambon tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Ambon,
Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka RKPD dapat dilakukan perubahan 
apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan 
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan 
Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program 
dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RKPD meliputi perubahan:
1. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
2. Target sasaran pembangunan Daerah;
3. Prioritas pembangunan Daerah:
4. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat 
daerah;dan
PENDAH ULUAN 1 -2
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021
5. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
Perubahan RKPD Kota Ambon Tahun 2021 ini, selanjutnya akan menjadi 
pedoman untuk perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2021, menjadi acuan 
penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon 
Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kota Ambon Tahun 2021; serta 
sebagai acuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Perubahan (APBD-P) Kota Ambon Tahun 2021.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon 2021 disusun 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
penyelenggaraan pemerintahan maupun perencanaan pembangunan di daerah 
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 
Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah.;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem 
Informasi Pemerintahan Daerah;
PENDAH ULUAN 1-3
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasiflkasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman 
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033;
17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014-2019;
18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Ambon Tahun 2006-2026;
19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon;
21. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2017- 
2022 .
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kota Ambon Tahun 2021 adalah 
memberikan gambaran rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas 
pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun yaitu 2021. Selain itu penyusunan Perubahan RKPD 
ini dilakukan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas 
pembangunan sesuai RPJPD Kota Ambon Tahun 2006-2026.
1.3.2. Tujuan
Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kota Ambon Tahun 2021 
adalah:
a. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) 
dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kota 
Ambon Tahun 2021, yang akan diusulkan oleh Walikota Ambon untuk 
disepakati bersama dengan DPRD, sebagai landasan penyusunan 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 
(RAPBD-P) Kota Ambon Tahun 2021;
b. Memberikan arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di 
bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta pemerintah
PENDAH ULUAN 1-4
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021
daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat 
Daerah Kota Ambon Tahun 2021;
c. Memberikan tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaran 
pemerintah daerah Kota Ambon Tahun 2021, dalam merealisasikan 
program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
1.4. Hubungan Antar Dokumen
Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Perubahan RKPD Kota Ambon Tahun 
2021 tetap menunjukkan keterkaitan dan konsistensi dengan perencanaan 
lainnya. Dokumen dimaksud adalah RPJPD Kota Ambon Tahun 2006-2026, untuk 
tahapan tahun 2016-2021, RKPD Provinsi Maluku Tahun 2021, RKP 2020, dan 
RTRW Kota Ambon Tahun 2011-2031, dalam tatanan untuk mewujudkan 
kesejahteraan dan kemajuan Kota Ambon.
Dokumen Perubahan RKPD Pemerintah Kota Ambon Tahun 2021 akan dijadikan 
pedoman dalam menyusun Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran 
(KUA) Tahun 2021 dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 
Tahun 2021. Selanjutnya Dokumen Perubahan KUA 2021 dan Perubahan PPAS 
2021 dijadikan dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (R-APBDP) Tahun 2021.
1.5. Sistematlka Dokumen Perubahan RKPD
Sistematika Perubahan RKPD Kota Ambon Tahun 2021 berpedoman pada 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :