Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 2 Tahun 2008, apa isi dari Pasal 20?
Pasal Pasal 20 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 2 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN, pada BAB XV - PENYIDIKAN, menyatakan:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tert entu di lingkungan Pemerintah 
Daerah diberi wewenang khus us sebagai Penyidik untuk 
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah 
atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana yang berlaku. 
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
adalah : 19 
a. menerima, mencari, mengumpu lkan dan meneliti keterangan 
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
Retribusi Daerah agar ketera ngan atau laporan tersebut 
menjadi lengkap dan jelas ; 
b. menerima, mencari, mengumpu lkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau badan tent ang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tind ak pidana Retribusi Daerah; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang 
Retribusi Daerah ; 
e. melakukan penggeledahan unt uk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; 
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang 
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
Retribusi Daerah ; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; 
j. menghentikan penyidikan ; 
 
 
 
 
 20 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana di bi dang Retribusi Daerah menurut 
peraturan perundang-und angan yang berlaku. 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan meny ampaikan hasil penyidikannya 
kepada Penuntut Umum melalui pe nyidik pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.