Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1158 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1158 Tahun 2021 tentang TATA CARA PE NGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Menteri i ni yang dimaksud dengan: 
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 
menduduki jabatan p emerintahan . 
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat 
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan 
manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerin tah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB 
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan 
keten tuan peraturan perundang -undangan . 
4. Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan 
yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional APJK 
adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, 
tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan 
analisis pengusahaan jasa kelautan . 
5. Pejabat Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan 
yang selanjutnya disingkat APJK adalah PNS yang diberi 
tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh 
PyB untuk melaksanakan analisis pengusahaan jasa 
kelautan . 
6. Analisis Pengusahaa n Jasa Kelautan adalah 
melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan 
untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau -pulau 
kecil di wilayah perairan, dan/atau yurisdiksi yang 
meliputi persiapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, 
www.peraturan.go.id
2021 , No.1158 -4- 
dan pelaporan . 
7. Penyesuaian adalah proses pengangkatan PNS dalam 
Jabatan Fungsional APJK dengan persyaratan tertentu 
bagi PNS yang telah dan/atau masih melaksanakan 
tugas di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan 
guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan 
ketentuan peratura n perundang -undangan . 
8. Kebutuhan Jabatan Fungsional APJK adalah jumlah dan 
susunan Jabatan Fungsional APJK dalam jenjang 
jabatan tertentu yang diperlukan oleh suatu instansi 
pemerintah untuk melaksanakan tugas pokok dan 
fungsinya dalam jangka waktu tertent u. 
9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional APJK yang 
selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah 
Kementerian Kelautan dan Perikanan . 
10. Instansi Pengguna adalah kementerian, lembaga 
pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga 
negara, kesekretariatan lembag a nonstruktural , dan 
instansi daerah . 
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan 
dan/atau akumulasi nilai dari butir uraian kegiatan yang 
yang harus dicapai oleh APJK dalam rangka pembinaan 
karier yang bersangkutan . 
12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka 
Kredit minimal yang harus dicapai oleh APJK sebagai 
salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan .