Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA PAREPARE Nomor 49 Tahun 1959 Pasal  8?
Dalam PERATURAN WALIKOTA PAREPARE Nomor 49 Tahun 1959 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KETERTIBAN UMUM KOTA PAREPARE, BAB V - PELAKSANAAN OPERASIONAL PENERTIBAN, Pasal  8 mengatur sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan operasi penertiban meliputi : 
a. non yustis i; dan 
b. yustisi 
(2) Tahapan Operasi Non Yustisi sebagaimana dimaksud pada 
huruf a adalah Tindakan yang dilakukan oleh 
Satpol PP meliputi : 
a. melakukan Pengarahan dan pembinaan kepada 
masyarakat atau badan hukum yang melanggar peraturan 
Daerah dan produk hukum daerah lainnya. 
b. penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah, 
terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan 
bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta 
melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitun g 
sejak penandatanganan surat pernyataan. 
c. apabila tidak melaksanakan dan atau mengi ngkari syarat 
pernyataannya, maka akan diberikan: 
1. surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7 (tujuh) 
hari 
2. surat teguran kedua, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari 
3. surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari 
d. apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat 
teguran tersebut, akan dilaporkan kepada PPNS untuk 
dilakukan proses sesuai peraturan perundang -undangan 
yang berlaku. 
(3) Tahapan Operasi Yusti si sebagaima na dimaksud pada ayat (1) 
huruf b adalah serangkaian tindakan hukum yang dilakukan 
oleh Penyidik peraturan daerah dalam hal ini PPNS meliputi : 
a. penyelidikan 
1. pada prinsipnya PPNS memiliki kewenangan untu k 
melakuk an penyelidikan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang - undangan. 
2. PPNS dalam ra ngka penyelidikan pelanggaran atas 
peraturan daerah, dapat menggunakan kewenangan 
pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan 
pelanggara n pidana dalam lingkup undang -unda ng 
yang menjadi dasar hukumn ya (peraturan daerah). 
3. dalam hal tertentu PPNS bila membutuh kan kegiatan 
penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyelidik 
Polri. 
 
 
b. penyidikan ………….. 
 
 
 
 
 
 
- 10 - 
 
 
b. penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah: 
1. dilaksanakan o1eh PPNS setelah diketahui bahwa suatu 
peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran peraturan 
daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan 
wewenang sesuai dengan undang -undang yang menjadi 
dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya. 
Pelanggaran ketentuan peraturan daerah dapat 
diketahui dari: 
a) laporan yang dapat diberikan oleh: 
1) setiap orang atau badan ; 
2) petugas 
b) tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun 
diketahui langsung oleh PPNS. 
2. dalam hal terjadi pelanggaran peraturan daerah baik 
melalui laporan, tertangka p tangan atau diketahui 
langsung oleh PPNS dituangkan dala m bentuk laporan 
kejadian yang ditandatang ani oleh pelapor dan PPNS 
yang bersangkutan. 
3. dalam hal tertan gkap tangan, setiap anggota Satpol PP 
dan PPNS dapat melaksanakan: 
a) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara; 
b) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai 
kewenang an yang ditetapkan di dalam undang -
undang yang menja di dasar hukum Satpol PP dan 
PPNS yang bersangkutan ; dan 
c) Segera melakukan proses penyidikan dengan 
koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan 
bidang, jenis pelanggaran peraturan daerah. 
c. pemeriksaan : 
1. pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh 
PPNS yang bersangkutan, dal am pengertian tidak 
boleh dilim pahkan kepada petugas lain yang bukan 
penyidik. 
2. setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap 
tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan 
pelanggar an Peraturan daerah serta bersedia dan 
mentaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 
daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha/kegiatan 
yang dilakukan dalam waktu l5 (lima belas) hari sejak 
pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengak ui 
kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan 
membuat surat pernyataan. 
d. pemanggilan : 
1. dasar hukum pe manggilan adalah sesuai dengan 
ketentuan KUHAP sepanjan g menyangkut pemanggilan. 
2. dasar pemangg ilan tersangka dan saksi sesuai denga n 
kewenangan yang ditetapkan dalam undang -undang 
yang menjadi dasar hukumnya masing -masing. 
 
3. yang …………. 
 
- 11 - 
 
 
3. yang berwenan g menandatangani Surat Panggilan pada 
prinsipnya adalah PPNS Satpol PP . 
4. dalam hal pimpinan Satpol PP adalah penyidik (PPNS ), 
maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh 
pimpinannya selaku penyidik. 
5. dalam hal pimpinan Satpol PP bukan penyidik (PPNS ), 
maka surat panggilan ditandatangani o1eh PPNS Polisi 
Pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan. 
e. pelaksanaan 
Dalam melaksanakan operasi penegakan peraturan daerah 
dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, pengampu 
peraturan daerah dengan dibantu kepolisian (Korwas 
PPNS), Kejaksaan dan pengadilan dapat melakukan : 
1. sidang di tempa t terhadap para pelanggar peraturan 
daerah 
2. melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar 
peraturan daerah dan selanjutnya diserahkan kepada 
kejaksaan. Melakuka n koordinasi dengan kejaksaan, 
pengadilan dan kepolisian (Korwas PPNS ) guna 
penjadwalan untuk melaksanakan persidangan 
terhadap para pelan ggar peraturan daerah di tempat 
kantor Satuan Polisi Pamong Praja. 
(4) Ketentuan Pelaksanaan meliputi: 
a. umum 
Persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap petugas 
pembina dan operasi ketertiban umum adalah : 
1. setiap petugas harus memiliki wawasan dan ilmu 
pengetahuan tentang Peraturan Daerah, Peraturan 
Kepala Daerah dan peraturan perundangan lainnya. 
2. dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan 
Bahasa Indonesia yang baik dan benar, dapat juga 
dengan bahasa d aerah setempat. 
3. menguasai teknik penyampaian informasi dan tekni k 
presentasi yang baik. 
4. berwibawa , penu h percaya diri dan tanggung jawab yang 
tingg i. 
5. setiap petugas harus dapat menarik simpati masyar akat. 
6. bersedia menerima saran dan kritik masyarakat serta 
mam pu mengidentifikasi masalah, juga dapat 
memberikan altern atif pemecahan masalah tanpa 
mengurangi tugas pokoknya. 
7. petugas Ketertiban umum harus memiliki sifat: 
a) ulet dan tahan uji; 
b) dapat ………….. 
 
- 12 - 
 
 
b) dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada 
semua pihak terutam a yang menyangkut tugas 
pokokn ya; 
c) mampu membaca situasi ; 
d) memiliki suri tauladan dan dapat dicontoh oleh 
aparat Pemerintah Daerah lainnya ; dan 
e) ramah, sopan, santun dan menghargai pendapat 
orang lain. 
 b.khusus 
Pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh petugas Satpol PP 
dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Ketertiban umum 
adalah : 
1. pengetahuan tentang tugas -tugas pokok Polisi Pamong Praja 
khususnya dan Pemerintahan Daerah umumnya. 
2. pengetahuan dasar hukum dan peraturan perundang -
undangan. 
3. mengetahui dasar hukum pelaksanaan tugas Polisi Pamong 
Praja. 
4. memahami dan menguasai adat istiadat dan kebiasaan yang 
berlaku di Daerah. 
5. mengetahui dan memahami dasar pengetahuan dan dasar 
hukum pembinaan ketenteraman dan ket ertiban umum. 
(5) Perlengkapan dan peralata n dalam pelaksanaan operasi 
meliputi : 
a. Surat Perintah Tugas ; 
b. Kartu Tanda Anggota resmi ; 
c. kelengkapan pakaian yang digunakan Pakaian Dinas 
Lapangan (PDL) ; 
d. kendaraan operasional yang dilengkapi dengan pengeras 
suara dan perlengkapan lainnya ; 
e. kendaraan operasional terdiri dari kendaraan roda e mpat 
atau 1ebih dan roda d ua sesuai standar Satuan Polisi Pamong 
Praja ; 
f. bagi daerah yang memiliki wilayah perairan dapat 
menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor 
diatas air sesuai kebutuhannya ; 
g. Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) ; 
h. alat pelindung diri seperti topi lapangan/helm/tameng ; 
i. alat perlengkapan lain yang mendukung kelancar an 
pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat . 
(6) Tata cara pelaksanaan pembinaan terhadap Pelanggaran 
Produk Hukum Daerah: 
a. penentuan sasaran pembinaan dalam bentuk perorangan, 
kelompok atau Badan Usaha. 
 
b. penetapan ………… 
 
- 13 - 
 
 
b. penetapan Waktu Pelaksanaan pembinaan seperti Bulanan, 
Triwulan, Semester dan Tahunan. Perencanaan dengan 
penggalan waktu tersebut dimaksudkan agar tiap kegiatan 
yang akan dilakukan memiliki batasan waktu yang jelas dan 
mempermudah penilaian ke berhasilan dari kegiatan yang 
dilakukan. 
c. penetapan materi pembinaan dilakukan agar maksud d an 
tujuan pembinaan dapat tercapai dengan terarah. Selain itu 
penetapan materi pembinaan disesuaikan dengan subjek, 
objek dan sasaran. 
d. penetapan tempat pembinaan yang dilakukan dapat bersifat 
Formal dan Informal, disesuaikan dengan kondisi di 
lapangan. 
e. bentuk dan metode dalam rangka pembinaan ketertiban 
umum dan ketentraman masyarakat dapat dilakukan melalui 
2 (dua ) cara yaitu: 
1.formal 
a) sasaran perorangan 
1) pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi 
anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebag ai 
sasaran untuk memberikan arahan dan himbauan 
akan arti penting nya ketaatan terhadap peraturan 
daerah, peraturan kepala daerah dan produk 
hukum lainnya. 
2) mengundang /memanggil anggota masyarakat yang 
perbuatannya telah melanggar dari ketentuan 
peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan 
produk hukum lainnya untuk memberikan arahan 
dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah 
dilakukannya mengganggu ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat secara umum. 
b) sasaran kelompok 
Pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat dilakukan dengan dukungan fasilitas dari 
pemerintah daerah dan berkoordinasi dengan 
instansi/ skpd lainnya dengan menghadirk an 
masyarakat di suatu gedung pertemuan yang 
ditetapkan sebagai sasaran serta nara sumber 
membahas arti p entingnya peningkatan ketaatan dan 
kepatuhan terhadap peraturan daerah, peraturan 
kepala daerah dan produk hukum lainnya guna 
memelihara ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat. 
1. informal 
Seluruh anggota Polisi Pamong Praja mempunyai 
kewajiban moral untuk menyampaikan informasi dan 
himbauan yang terkait dengan peraturan daerah, 
peraturan kepala daerah dan produk hukum lainnya 
kepada masyarakat. 
Metode ……… 
 
- 14 - 
 
 
Metode yang dilakukan dalam pembinaan ketertiban 
umum dan ketenteraman masyarakat adalah d engan 
membina saling asah, asih dan asuh diantara aparat 
penertiban deng an masyarakat tanpa mengabaikan 
kepentingan masing -masing dalam rangka peningkatan, 
ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan 
daerah dan peraturan kepala daerah. Dengan demi kian 
harapan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat dalam proses 
pembangunan dalam keadaan tertib dan tenteram di 
daerah dapat terwujud. 
 
Selain itu pelaksanaan pembinaan, ketertiban umum 
dan ketenteraman masyarakat juga dap at dilakukan 
dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas umum yaitu: 
a) media Massa dan Media Elektronik seperti radio dan 
televisi ; 
b) pembinaan yang dilakukan pada tingkat RT, 
RW, desa/Kelurahan dan Kecamatan ; 
c) tatap muka ; dan 
d) pembinaan yang dilak ukan oleh sebuah tim yang 
khusus dibentuk untuk memberikan arahan dan 
informasi kepada masyarakat seperti Tim Ramadhan, 
Tim Humanis, Tim Ketertiban, Kebersihan dan 
Keindaha n (K3) dan bentuk tim lainnya y ang 
membawa misi Pemerintahan Daerah dalam 
memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.