Jelaskan isi kandungan Pasal 57 dari PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 8 Tahun 2009.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 8 Tahun 2009 tentang , ketentuan pada BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 57 berbunyi:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 7 September 2009 
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
 JAWA TENGAH 
 
 
 
 HADI PRABOWO 
 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 8 
 
 
 
 
 
 
 
 Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 7 September 2009 
 
 
GUBERNUR JAWA TENGAH, 
 
 
BIBIT WALUYO 
 
 27 
PENJELASAN 
 
ATAS 
 
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 
 
NOMOR 8 TAHUN 2009 
 
TENTANG 
 
IRIGASI 
 
 
I. UMUM 
 
Dalam rangka penyelenggaraan irigasi di Provinsi Jawa Tengah selama 
ini telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Nomor 8 Tahun 1990 tentang Irigasi di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 
 
Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pengelo laan sumber daya air, 
pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bertanggung 
jawab menyediakan air untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas 
utama kepada kebutuhan pokok sehari -hari dan pertanian rakyat dalam sistem 
irigasi yang sudah ada di atas semua kebutuhan. 
 
Dengan telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 
tentang Irigasi, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan 
dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan yang mengutamakan 
kepentingan dan peran serta masyarakat petani dan keseluruhan proses 
pengambilan keputusan melalui pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air 
dan dinas atau instansi kabupaten/kota atau provinsi yang terkait. Selanjutnya, 
untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara 
partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar -besarnya 
kepada masyarakat petani pemakai air, pengembangan dan pengelolaan sistem 
irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan 
pada keterkai tan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu 
dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. 
 
Kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien 
dan efektif diperlukan untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dan ha k 
guna air untuk irigasi yang didasarkan pada kenyataan adanya pergeseran nilai 
air dari yang semula milik bersama dimanfaatkan tanpa biaya menjadi sumber 
daya yang bernilai ekonomis dan berfungsi sosial, terjadinya kerawanan 
ketersediaan air dan meningkat nya persaingan pemanfaatan air antara irigasi 
dengan pengguna lainnya serta meluasnya alih fungsi irigasi untuk kepentingan 
lainnya. 
 
 
Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersebut dilaksanakan 
dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengem bangan dan 
pengelolaan dengan memperhatikan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, 
 28 
tengah, dan hilir secara selaras. Pengembangan dan pengelolaan dan sistem 
irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan sistem irigasi yang meliputi 
instansi pemerint ah, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi. 
 
Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan aset irigasi 
meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan 
pengelolaan, evaluasi aset irigasi dan pemutakhiran hasil inve ntarisasi aset 
irigasi guna pelayanan irigasi yang terpadu dan berkelanjutan bagi pemakai air 
irigasi dan pengguna lainnya. 
 
Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan, pengelolaan, 
pembiayaan dan pengawasan sistem irigasi dengan melibatkan masyarakat 
serta menyediakan sistem informasi pengembangan dan pengelolaan sistem 
irigasi secara terbuka untuk umum. 
 
Gubernur disamping sebagai kepala daerah juga sebagai wakil 
pemerintah yang berada di daerah perlu menetapkan kebijakan provinsi dalam 
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan mempertimbangkan 
kepentingan provinsi sekitarnya dan pemerintah kabupaten/kota. 
 
Berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut di atas, maka 
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1990 
tentan g Irigasi di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sudah tidak sesuai 
lagi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan membentuk Peraturan 
Daerah tentang Irigasi. 
 
 
II. PASAL DEMI PASAL