Apa bunyi lengkap Pasal 7 dalam PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Nomor 29 Tahun 2003?
Menurut ketentuan dalam PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, pada , Pasal 7 dinyatakan:

(1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
a. mencennati ulang dokumen RPJM Desa; 
b. menyepakati hasil pencennatan ulang dokumen RPJM 
Desa; dan 
c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis 
kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. 
(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau 
satuan kerja perangkat daerah kabupaten. 
(3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1), dituangkan dalam berita acara. 
(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP 
Desa. Pasal 6 
( l) Badan Pennusyawaratan Desa menyelenggarakan 
musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana 
pembangunan Desa. 
(2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun 
rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. 
(3) Badan Pennusyawaratan Desa menyelenggarakan 
musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling 
lambat bulan Juni tahun berjalan. Paragraf 2 
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 
Melalui Musyawarah Desa · 10 - 
a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan 
program/kegiatan masuk ke desa ; 
b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; 
c. penyusunan rancangan RKP Desa ; dan 
d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa. Pasal 9 
Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai 
berikut: orang 
(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mengikut sertakan perempuan. 
(5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan 
paling lambat bulan Juni tahun berjalan. 
(6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan 
kepala Desa . Paragraf 3 
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa