Apa bunyi lengkap Pasal 21 dalam PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor % Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor % Tahun 2021 tentang KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, pada BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS, Pasal 21 dinyatakan:

Penjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh 
pejabat yang berwenang. 
Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan 
dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada tahun 
angganan berkenaan. 
Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan lebih dan 1 (satu) orang pada 
Perangkat Daerah yang sama dengan maksud dan tujuan yang sama, maka 
SPPD dibuat atas nama 1 (satu) orang dan nama lainnya dicantumkan dalam 
kolom pengikut. 
Pejabat berwenang dalam penerbitan SPPD, sekaligus menetapkan alat angkut 
yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk melaksanakan perjalanan 
dinas dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan dinas dimaksud.