Apa bunyi lengkap Pasal 15 dalam PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 25 Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 25 Tahun 2022 tentang KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, pada BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 15 dinyatakan:

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimak sud dalam Pasal 14 ayat (2), Bidang 
Statistik dan Persandian menjalankan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang Statistik dan Persandian berdasarkan 
peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas; 
-15- 
b. penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang statistik dan 
persandian; 
c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis 
dan diseminasi data statistik sektoral; 
d. peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu 
statistik daerah yang terintegrasi; 
e. pelaksanaan pembangunan metadata statistik sektoral; 
f. peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral; 
g. pengembangan infrastruktur statistik sektoral; 
h. penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah; 
1. penetapan kebijakan tata kelola keamanan infonnasi dan jaring komunikasi 
sandi pemerintah daerah; 
j. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan 
infonnasi pemerintah daerah; 
k. pelaksanaan pengamanan infonnasi pemerintahan daerah berbasis 
elektronik dan non elektronik; dan 
I. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan bidang tugasnya. 
BABV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
( 1) Kelompok Jabatan Pasal 16 
Fungsional berkedudukan dibawah dan 
bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Dinas; 
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan 
fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 
(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 
dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok 
sesuai dengan bidang keahliannya. 
(4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang­ 
undangan. 
(5) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduduki oleh 
pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan. 
-16-