Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 11.A Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 11.A Tahun 2021 tentang STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan B upati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan . 
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud d alam 
Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selata n. 
5. Perangkat Daerah adalah p erangkat daerah Kabupaten 
Bangka Selatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna 
Barang. 
6. Unit Kerja Perangkat Daerah adalah Unit Kerja atau 
bagian atau subordinat dari Perangkat Daerah . 
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah ya ng 
selanjutnya disebut DPA -PD adalah dokumen yang 
memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 
pengguna anggaran. 
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 
Pejabat pemegang kewenangan penggun aan anggaran 
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat 
Daerah yang dipimpinnya. 
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 
KPA adalah pejabat yang diberikuasa untuk 
melaksanakan sebagaian kewenangan pengguna 
anggaran dalam melaksanakan sebag ian tugas pokok dan 
fungsi Perangkat Daerah . 
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA 
untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan 
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran 
anggaran belanja Negara/anggaran belanja daerah. 
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya 
disingkat PPK -SKPD adalah pejabat yang melaksanakan 
fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang 
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu 
program sesuai dengan bidang tugasnya. 
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan, dan mempertang gungjawabkan uang 
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 
pada SKPD. 
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
untuk keperluan belanja daerah dala m rangka 
pelaksanaan APBD pada SKPD.