Apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 7 Tahun 2021 pada Pasal 8?
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 7 Tahun 2021 tentang SUSU NAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN, BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 8 menyebutkan bahwa:

huruf c , mempunyai tugas m elaksanakan kegiatan 
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang -
undangan bidang kepegawaian pada organisasi pemerintah daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku. 
(2) Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dalam m elaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksana dalam hal meminta keterangan atau dokumen/ bahan/ 
data serta informasi dari pejabat yang berwenang; 
b. pelaksana dalam hal menetapkan jenis keterangan at au dokumen/ 
bahan/ data serta informasi yang diperlukan dalam pengawasan dan 
pengendalian kepegawaian; 
c. pengamanan dokumen/ bahan/ data yang terkait dengan obyek 
pengawasan dan pengendalian kepegawaian; 
d. pemeriksa dan peneliti secara fisik setiap keterangan atau dokumen/ 
bahan/ data yang berada dalam pengadministrasian kepegawaian; 
dan 
13 
 e. pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh pejabat yang 
berwenang dalam lingkup pengawasan dan pengendalian 
kepegawaian. 
(3) Dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Auditor Kepe gawaian, 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 
a. merencanakan penyusunan dan rencana kerja program pengawasan 
kepegawaian; 
b. menyelia rumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; 
c. mengoordinasikan dan mengevaluasi hasil capaian pada kegiatan 
pengawasan terha dap pelaksanaan/ penyelenggaraan urusan 
pemerintah; 
d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran 
kepada atasan; 
e. menyiapkan data/ dokumen/ bahan untuk penyusunan laporan hasil 
pengawasan dan pengendalian kepegawaian ; 
f. memimpin kegiatan pembuata n rencana kerja pengawasan dan 
pengendalian kepegawaian ; 
g. melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan 
pengendalian kepegawaian ; 
h. melaksanakan administrasi objek pengawasan dan pengendalian 
kepegawaian ; 
i. melaksanakan penyusunan proposal pengawas an dan pengendalian 
kepegawaian ; 
j. melaksanakan pembuatan daftar isian/ check list pengawasan dan 
pengendalian kepegawaian untuk pelaksanaan dalam tugas 
pengawasan dan pengendalian kepegawaian ; 
k. melakukan koordinasi/ komunikasi dengan organisasi perangkat 
daerah terkait; 
l. melaksanakan administrasi dalam pemantauan tindak lanjut; dan 
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh 
pimpinan baik lisan maupun tertulis . 
 
Bagian Ketujuh 
Kelompok Jabatan Fungsional