Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 53 Tahun 2019 Pasal 5?
Dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 53 Tahun 2019 tentang KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA, BAB IV - KOMITE ETIK, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:

, Komite Etik berwenang : 
melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku 
Personel UKPBJ ; 
menerima pengaduan/keluhan dari penyedia barang/jasa, 
UKPBJ dan jajarannya, SKPK/UKPK teknis dan/atau 
masyarakat; 
mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta, data 
dan/atau informasi terkait p engaduan/keluhan yang 
diterima; 
10 d. mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/keluhan yang 
diterima; 
melaksanakan pemanggilan terhadap kelompok kerja 
pemilihan dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi; 
melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang 
diterima; 
menilai ada/atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh 
Personel UKPBJ baik yang dilaporkan oleh penyedia 
barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun 
tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi 
dengan penyedia barang/jasa atau masya rakat dan/atau 
yang dipertanyakan oleh kelompok kerja pemilihan ; 
mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik 
yang dilakukan oleh Personel UKPBJ untuk ditetapkan oleh 
Bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk 
memberikan hukuman bagi Personel UKPBJ ;dan 
melaporkan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
Laporan Komite Etik kepada Bupati mengenai orang pribadi 
Personel UKPBJ bersifat rahasia.