Apa norma yang terkandung dalam Pasal 84 PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 11 Tahun 2000?
Substansi PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 11 Tahun 2000 tentang TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTA AN, khususnya BAB V - PELANGGARAN PENGISIAN KENGGOTAAN BPD, Pasal 84, memuat:

(1) Perkara perselisihan hasil Pengisian Keanggotaan BPD diperiksa dan diadili 
oleh PPTD. 
(2) Peserta Pengisian Keanggotaan BPD dapat mengajukan permohonan 
pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPT Desa 
kepada PP TD. 
(3) Peserta Pengisian Keanggotaan BPD mengajukan permohonan kepada PPTD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung 
sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pengisian Keanggotaan 
BPD oleh PPT Desa 
(4) Pengajuan permohonan s ebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi 
alat/dokumen bukti dan Keputusan PPT Desa mengenai penetapan calon 
anggota BPD terpilih. 
(5) PPTD memutuskan perkara perselisihan hasil Pengisian Keanggotaan BPD 
35 
 
paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak permohonan di terima. 
(6) Putusan PPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat akhir dan 
mengikat. 
(7) PPT Desa wajib menindaklanjuti putusan PPTD sebagaimana dimaksud pada 
.