Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 184 PERATURAN DAERAH KA BUPATEN MAGELANG Nomor 9 Tahun 2009.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KA BUPATEN MAGELANG Nomor 9 Tahun 2009 tentang LAPORAN PERTANGGUNGJA WABAN PELAKSANAAN, pada , Pasal 184 menjelaskan:

Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeri ntahan Daerah dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenta ng Pengelolaan Keuangan Daerah 
perlu membentuk Peraturan Daer ah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008; 
 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Ta hun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkunga n Propinsi Jawa Tengah ; 
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahu n 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Repub lik Indonesia Tahun 1985 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan atas U ndang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Ne gara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak Daerah dan Retr ibusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (Lemba ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
SPerda-2008 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2 004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Nega ra Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No mor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa ka li diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 13. Peraturan Pemerintah No mor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan 
Ibukota Kabupaten Daerah Tingka t II Magelang dari Wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Ma gelang ke Kecamatan Mungkid di 
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36 ); 
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 
 16. Peraturan Pemerintah No mor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan 
SPerda-2008 3 Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah No mor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 
; 
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 
 18. Peraturan Pemerintah Nomo r 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 
 20. Peraturan Pemerintah No mor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 
; 
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Ne gara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 
; 
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Ne gara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 
; 
 24. Peraturan Pemerintah No mor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
 
25. Peraturan Pemerintah Nomo r 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
SPerda-2008 4 Republik Indonesia Tahun 2006 No mor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
 
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah Tahun Anggaran 2008; 
 
 28. Peraturan Daerah Kabupate n Magelang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2008; 
 
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 
 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DA ERAH KABUPATEN MAGELANG 
dan 
BUPATI MAGELANG 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008