Apa bunyi lengkap Pasal 13 dalam b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Nomor 44 Tahun 2016 Nomor 44 Tahun 2016?
Menurut ketentuan dalam b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Nomor 44 Tahun 2016 Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, pada , Pasal 13 dinyatakan:

huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 
penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan 
administrasi keuangan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana. 
(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 
huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan 
administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan 
dokumentasi serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara. Pasal 14 ( 1) Sekretariat, terdiri atas : 
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 
b. Sub Bagian Tata Usaha. 
(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 
Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris . Pasal 13 sampai 10 - 
Bidang Pengendal ian Penduduk , Penyuluhan dan Penggerakan , terdiri atas 
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 17 a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Pengendalian 
Penduduk , Penyuluhan dan Penggerakan berdasarkan perencanaan 
strat egis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 
b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan ; 
c. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk , 
sistem informasi keluarga , Penyuluhan, advokasi dan Penggerak an 
bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 
d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang peng endalian penduduk , 
sistem informa si keluarga, Penyuluhan , advokasi dan Penggerakan 
bidang pengend alian penduduk dan keluarga berencana; 
e. pelaksanaan Norma , Standar, Pros edur dan Kriteria (NSP K) di bidang 
peng endalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyulu han, 
advoka si dan Penggerakan bidang peng endalian penduduk dan keluarga 
berencana; 
f. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerin tah daerah 
dalam rangka pengendalian kuan titas penduduk ; 
g. pelaksanaan pemetaan perkiraan (param eter) pengendalian penduduk; 
h. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organ isasi 
kemasyarak atan di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk 
dan keluarga berencana; 
1. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB / PLKB) ; 
J. pelaksana an pem antauan dan evaluasi di bidang pengendalian 
penduduk , sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advo kasi dan 
Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ; 
k. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian 
penduduk , sistem informasi keluarga , Penyuluhan , advokasi dan 
Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ; 
1. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Bidang Pengendali an 
Penduduk, Penyuluhan dan Pengg erak; dan 
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsin ya. -11- 
Bidan g Keluarga Berencana, terdiri atas Kelo mpok Jabatan Fungsional. Pasal 20 J. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana ; 
k. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas di bidang Keluarga 
Berencana; dan 
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya . dan pengen dalian f. pelaksanaan penenmaan, penyunpanan, 
pendistr ibusian alat obat ko ntrase psi; 
g. pelaksanaan pelayanan KB; 
h. pelaksanaan pembinaan kese rtaan Ber KB; 
1. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidan g Keluarga Berencana ; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 18, Bidang 
Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi : 
a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Keluarga Berencana 
berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 
b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan; 
c. perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana; 
d. penyiapan pelaksanaan teknis di bidang Kelu arga Berencana; 
e. pelaksanaan penyelenggaraan norma, stan dar prosed ur dan kriteria di 
bidang Keluarga Berencana; Pasal 19 ( 1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tuga s melaksanakan penyusunan 
dan pelaksanaan kebijakan, pemanta uan dan evaluasi di bidang 
pelaksanaan Keluarga Berencana. 
(2) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagian Keempat 
Bidang Keluarga Berencana