Jelaskan isi kandungan Pasal 15 dari PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 102 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 102 Tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA, ketentuan pada BAB IX - PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, Pasal 15 berbunyi:

(1) Penggunaan BTT dilakukan dengan pembebanan langsung untuk 
kebutuhan tanggap darurat, konflik sosial, wabah penyakit, epidemi 
dan/atau kejadian luar biasa, pengembalian atas kelebihan 
penerimaan daerah tahun -tahun sebelumnya serta untuk bantuan 
sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 
(2) Pengajuan Pengunaan dana tidak terduga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: 
a. Kepa la Daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana 
alam, bencana non -alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, 
kejadian luar biasa se suai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan berdasarkan usulan/rekomendasi Badan 
Penanggulangan Bencana D aerah. 
b. penggunaan dana untuk penanganan keadaan darurat bencana 
dan kejadian luar biasa bisa dilaksanakan langsung oleh Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau SKPD teknis sesuai 
rekomendasi Bupati berdasarkan usulan Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah. 
c. Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b 
bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap 
penggunaan dana atas kebutuhan belanja yang dikelolanya yang 
dibuktikan dengan penandatanganan Surat Pertanggungjawaban 
Mutlak. 
d. Kepala SKPD seba gaimana dimaksud pada huruf b mengajukan 
Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk di lakukan reviu oleh 
APIP. 
e. Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b mengajukan 
Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) keadaan darurat kepada PPKD 
selaku bendahara umum daerah dengan melampirkan hasil reviu 
oleh APIP, Keputusan Bupati tentang penetapan tanggap darurat 
dan surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana 
tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
f. Pencai ran dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada 
huruf e, dilakukan melalui mekanisme TU oleh Bendahara 
Pengeluaran PPKD. 
g. PPKD selaku BUD mencairkan dana keadaan darurat kepada 
kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana 
paling lamba t 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB 
dan persetujuan Bupati serta menandatangani berita acara 
pengeluaran belanja tidak terduga oleh BPKPAD dan SKPD teknis 
terkait sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan 
bagian yang tidak ter pisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
h. Dana keadaan darurat bencana dan kejadian luar biasa yang telah 
dicairkan oleh PPKD dilimpahkan secara langsung dan ditransfer 
ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD teknis pelaksana 
tanggap darurat bencana/ kejadian luar biasa yang dibuktikan 
dengan tanda terima uang oleh SKPD teknis terkait sebagaimana 
tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak 
terpis ahkan dari Peraturan Bupati ini; 
12 
 
 
i. Penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada 
huru f b, dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara 
Pengeluaran SKPD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit 
SKPD; 
j. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja 
dimaksud disampaikan oleh kepala SKPD kepada PPKD dengam 
melampirkan bukt i-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta 
Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas penggunaan belanja. 
(3) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan bencana sosial bisa 
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 
a. SKPD teknis meneruskan usulan perm ohonan bantuan atas 
kejadian bencana sosial kepada Bupati dengan melampirkan : 
1. laporan kejadian dari Lurah kepada Camat; 
2. laporan kejadian dan permohonan bantuan dari Camat; 
3. laporan hasil peninjauan lapangan dari SKPD teknis mengenai 
kejadian bencana sosial; 
4. foto kejadian /dokumentasi pendukung. 
b. Setelah mendapat persetujuan Bupati berkas permohonan 
diteruskan ke PPKD untuk proses administrasi pencairan dan 
penyerahan dana bantuan; 
c. Proses pencairan dana bantuan dari belanja tid ak terduga pada 
SKPKD maksimal 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan 
diterima dan mendapat persetujuan Bupati; 
(4) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan bencana alam dan 
bencana sosial sebagaimana dimaksud juga berlaku bagi masyarakat 
Kabupaten Balangan yang terkena bencana alam, atau bencana sosial 
diluar wilayah Kabupaten Balangan. 
(5) Besaran bantuan bagi masyarakat Kabupaten Balangan yang terkena 
bencana alam, atau bencana sosial diluar wilayah Kabupaten 
Balangan disesuaikan dengan ke mampuan keuangan daerah. 
(6) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b bertindak 
langsung sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. 
(7) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) 
menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk melaksanaka n 
penatausahaan dana belanja tidak terduga. 
(8) Dalam hal tidak menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu maka 
Bendahara Pengeluaran SKPD bertindak langsung sebagai Bendahara 
Pengeluaran Pembantu Belanja Tidak Terduga. 
(9) Penatausahaan dana belanja tidak te rduga penanganan bencana masa 
tanggap darurat oleh bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.