Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BLORA Nomor 25 Tahun 2022 pada Pasal 25?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BLORA Nomor 25 Tahun 2022 tentang SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU “GESANG ” UNTUK PENANGANAN, BAB VII - KOORDINASI DAN KEMITRAAN, Pasal 25 menyebutkan bahwa:

(1) Kemitraan SLRT dilaksanakan dengan pihak terkait 
meliputi: 
a. unsur kementerian/lembaga Pemerintah Pusat; 
b. Pemerintah Daerah Provinsi ; 
c. Perangkat Daerah; 
d. organisasi keagamaan yang bergerak dalam bidang 
sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, seperti 
badan amil zakat daerah dan lain -lain; 
e. dunia usaha atau perusahaan swasta melalui program 
tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social 
Responsib ility (CSR); 
f. relawan sosial yang berasal dari berbagai komunitas, 
organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, maupun 
pemerintah daerah; 
g. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik yang 
bergerak di level advokasi maupun kegiatan langsung 
yang terkait dengan p eningkatan keberdayaan sosial -
ekonomi masyarakat; 
h. organisasi perempuan dan organisasi kemanusiaan 
lainnya yang secara khusus memberikan pelayanan 
sosial, utamanya bagi perempuan dan anak -anak 
perempuan; 
i. PSKS, termasuk Tenaga Kesejahteraan Sosial 
Kecamata n (TKSK) , Pekerja Sosial Masyarakat ( PSM), 
karang taruna, dan lain -lain yang secara profesional 
melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan 
masalah sosial. 
 
 
18 
 
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dalam rangka penanganan keluhan dan rujukan terkait 
Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak 
Mampu . 
(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilaksanakan dengan berasaskan non diskriminasi, tidak 
bermuatan politis, transparan dan akuntabel.