Apa yang diatur dalam PERATURAN  BUPATI BANGKA BARAT Nomor 7 Tahun 2020 pada Pasal 2?
Berdasarkan PERATURAN  BUPATI BANGKA BARAT Nomor 7 Tahun 2020 tentang PELAKSANAAN SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI ATAS BELANJA DAERAH, BAB I - I, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah sistem 
pembayaran non tunai atas belanja daerah Pemerintah 
Kabupaten Bangka Barat yang telah ditetapkan dalam 
APBD. 
Jenis belanja daerah yang dibayar secara non tunai yaitu: 
belanja gaji PNS, belanja gaji kepala daerah/wakil 
kepala daerah, belanja gaji pimpinan dan anggota 
DPRD; 
belanja tambahan penghasilan PNS, belanja 
tunjangan kelangkaan profesi, belanja tunjangan 
profesi guru, belanja tambahan penghasilan guru, 
belanja tunjangan khusus guru dan insentif upah 
pungut; 
belanja tunjangan komunikasi intensif DPRD, belanja 
tunjangan perumahan DPRD, belanja tunjangan 
banmus DPRD, belanja tunjangan banggar DPRD, 
belanja tunjangan banleg DPRD, belanja tunjangan 
badan kehormatan DPRD, belanja tunjangan alat 
kelengkapan lainnya DPRD, belanja tran sportasi 
DPRD, belanja tunjangan reses DPRD dan belanja 
operasional KDH/WKDH ; 
belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja bantuan 
keuangan, belanja tidak terduga, dan belanja lainnya 
dalam pos anggaran PPKD; 
belanja honorarium pegawai tidak tetap berupa gaji; 
belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan PNS 
dan Non PNS, kecuali honorarium kepala daerah/wakil 
kepala daerah dengan nilai sampai dengan 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 
honorarium unsur FORKOPIMDA . 
uang lembur PNS dan Non PNS. 
belanja jasa pelayanan kesehatan. 
belanja bahan pakai habis yaitu belanja alat tulis 
kantor, belanja alat listrik dan elektronik, belanja 
peralatan kebersihan dan bahan pembersih , belanja 
pengisian tabung pemadam kebakaran, belanja 
pengisian tabung oksigen, d an belanja 
vitamin/suplemen kesehatan. 
belanja bahan/material yaitu belanja bahan baku 
bangunan, belanja bahan/bibit tanaman/tanaman 
hias, belanja bahan obat -obatan, belanja bahan kimia 
dan pupuk, belanja persediaan makanan pokok/bahan 
makanan, belanja bah an percontohan, belanja bahan 
kemasan, belanja bahan dekorasi, belanja bahan 
pelatihan, belanja makanan ternak/hewan peliharaan, 
belanja bahan material pendukung dan belanja bahan 
non kimia. 
belanja jasa kantor yaitu belanja jasa iuran APKASI , 
belanja jasa iuran JKPI, belanja jasa iuran ASDEKSI, 
belanja jasa iuran ADEKSI, dan belanja pemusnahan 
obat. 
belanja premi asuransi kesehatan. 
belanja perawatan kendaraan bermotor yaitu belanja 
jasa service dan pergantian suku cadang yang nilainya 
diatas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kecuali 
untuk kendaraan dinas yang mengalami kerusakan di 
perjalanan dalam rangka tugas. 
belanja cetak dan penggandaan. 
belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir. 
belanja sewa mobilitas darat dan mobilitas air. 
belanja sewa perlengka pan dan peralatan kantor yaitu 
belanja sewa meja dan kursi, belanja sewa tenda, 
belanja sewa pakaian dan kelengkapannya, dan 
belanja sewa organ tunggal. Khusus belanja sewa 
sound system adalah dengan nilai diatas 
Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). 
belan ja mak anan dan minuman ( kecuali untuk belanja 
makanan dan minuman yang penyelenggaraan 
kegiatannya dilaksanakan di luar wilayah kabupaten 
dan di luar wilayah kecamatan OPD terkait, belanja 
makanan dan minuman untuk kegiatan even adat 
pada OPD Dinas Pariwis ata dan Kebudayaan, belanja 
makanan dan minuman pada OPD Satuan Polisi 
Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana untuk 
kegiatan penegakan perda, kegiatan penanggulangan 
bencana dan kegiatan pemadaman kebakaran, dan 
belanja makanan dan minuman untuk keperluan 
dapur umum pada OPD Dinas Sosial dan 
Pemerintah an Desa ). Khusus untuk OPD Kecamatan 
selain OPD Kecamatan Muntok, belanja makanan dan 
minuman dibayar secara tunai untuk nilai belanja 
sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). 
belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian 
kerja, dan belanja pakaian khusus hari -hari tertentu. 
belanja beasiswa pendidikan PNS. 
belanja pemeliharaan. 
belanja jasa konsultasi. 
belanja hibah barang dan bantuan sosial barang untuk 
diserahkan kepada masyarakat/pihak ketig a. 
belanja jasa narasumber dan belanja jasa tenaga ahli. 
belanja jasa pihak ketiga yaitu belanja jasa dekorasi 
(kecuali dekorasi untuk kegiatan pameran 
pembangunan ), belanja jasa penyiaran dan publikasi, 
belanja jasa tata rias/tim kesenian/jasa pertunjukan , 
belanja jasa pembuatan dan pemasangan, belanja jasa 
kalibrasi, belanja jasa pengujian, belanja jasa 
pengukuran, belanja jasa penyusunan dan belanja 
jasa dengan lembaga pemerintah lainnya. 
belanja peralatan dan perlengkapan yaitu belanja 
peralatan rumah t angga, belanja peralatan dapur, 
belanja peralatan dan perlengkapan rumah dinas dan 
belanja peralatan dan perlengkapan kantor lainnya. 
Jenis belanja daerah yang dapat dibayar secara tunai 
yaitu: 
honorarium kepala daerah/wakil kepala daerah 
dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) dan honorarium unsur 
FORKOPIMDA . 
belanja insentif juru pungut. 
belanja bahan pakai habis yaitu belanja perangko , 
belanja pengisian tabung gas, materai dan benda pos 
lainnya, dan belanja bahan bakar minyak/gas. 
belanja perawatan kendaraan bermotor yaitu belanja 
jasa service dan pergantian suku cadang dengan nilai 
sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 
belanja perawatan kendaraan ber motor yaitu belanja 
jasa service dan pergantian suku cadang untuk 
kendaraan dinas yang mengalami kerusakan di 
perjalanan dalam rangka tugas. 
belanja sewa sound system dengan nilai sampai 
dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). 
belanja makanan dan minuman yang penyelenggaraan 
kegiatannya dilaksanakan di luar wilayah kabupaten 
dan di luar wilayah kecamatan OPD terkait, belanja 
makanan dan minuman untuk kegiatan even adat 
pada OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, belanja 
belanja ma kanan dan minuman untuk kegiatan 
penegakan perda, kegiatan penanggulangan bencana 
dan kegiatan pemadaman kebakaran pada OPD 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan 
Bencana, dan belanja makanan dan minuman untuk 
keperluan dapur umum pada OPD Dinas S osial dan 
Pemerintah Desa. Khusus untuk OPD Kecamatan 
selain OPD Kecamatan Muntok, belanja makanan dan 
minuman dapat dibayar secara tunai untuk nilai 
belanja sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta 
rupiah). 
belanja untuk kegiatan reses DPRD. 
belanja pembeli an buku cek. 
belanja surat kabar/majalah. 
belanja air. 
belanja listrik. 
belanja paket/pengiriman. 
belanja internet. 
belanja jasa media cetak/media elektronik . 
belanja jasa dekorasi untuk kegiatan pameran 
pembangunan. 
belanja perjalanan dinas. 
belanja hadiah pemenang, belanja piala dan piagam 
perhargaan, belanja cindramata, dan belanja bahan 
bantuan dan pembinaan. 
belanja bahan percontohan. 
belanja pengganti transport dan belanja transportasi 
petugas. 
belanja upah tukang kegiatan swakelola. 
belanja bant uan pemakaman. 
belanja biaya rumah sakit orang terlantar, biaya 
jenazah tanpa keluarga/identitas, dan belanja 
pemulangan orang terlantar. 
honorarium kepanitiaan selain PNS Daerah dan 
Pegawai H onorer Daerah /Pegawai Harian Lepas 
Daerah . 
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bertindak sebagai 
pihak yang membayar, sedangkan PNS/PHL/ 
individu/perorangan adalah pihak yang menerima 
pembayaran. 
Sistem pembayayan non tunai yang diatur di dalam 
peraturan bupati ini adalah pembayaran dari pemerintah 
kepada perorangan (government to person payment atau G 
to P Payment ).