Apa substansi hukum dari Pasal 9 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 484 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 484 Tahun 2022 tentang PENGAWASAN REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA, khususnya , Pasal 9, adalah:

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dan 
kesesuaian RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
www.peraturan.go.id
2022, No.484 -6- 
dinyatakan tidak lengkap, tidak benar, dan/atau tidak 
sah, dil akukan tindakan penolakan terhadap Produk 
Hortikultura. 
(2) Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia oleh Pelaku Usaha di bawah 
pengawasan Pejabat Karantina Tumbuhan paling lambat 
3 (tiga) hari kerja setelah dinyatakan penolakan. 
(3) Terhadap Produk Hortikultura yang dilakukan tindakan 
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
tidak dilakukan pengeluaran dari wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
pada ay at (2) dilakukan pengawasan keamanan pangan 
melalui uji laboratorium. 
(4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan keamanan 
pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Produk 
Hortikultura: 
a. tidak memenuhi keamanan pangan, dilakukan 
tindakan pemusnahan; atau 
b. memenuhi keamanan pangan dan bebas organisme 
pengganggu tumbuhan karantina, Produk 
Hortikultura dikuasai negara. 
(5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan 
pemusnahan sebagaimana di maksud pada ayat (4) huruf 
a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan di bidang karantina tumbuhan. 
(6) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada 
huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.