Apa substansi hukum dari Pasal 27 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959?
Materi muatan 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959 tentang , khususnya , Pasal 27, adalah:

Penyelenggara dilarang memberikan izin dan/atau membiarkan pihak lain 
menggunakan sarana , prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik yang 
mengakibatkan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik tidak 
berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Pasal 26 
(1) Penyelenggara dan pelaksana wajib mengelola dan memelihara sarana , 
prasarana , dan/ atau fasilitas pelayanan publik secara efektif , efisien, 
transparan dan akuntabel dan berkesinambungan serta bertanggung 
jawab terhadap pemeliharaan dan/ atau penggantian sarana , prasaran a, 
dan/ atau fasilitas pelayanan publik . 
(2) Pelaksana wajib memberikan laporan kepada penyelenggara meng enai 
kondisi dan kebutuhan sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan 
publik serta pelaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan standar 
pelayanan. 
(3) Atas laporan kondisi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) penyelenggara melakukan analisis dan menyusun daftar kebutuhan 
sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan publik dan pelaksana . 
(4) Atas analisis dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pe - 
nyelenggara melakukan penga daan sesuai dengan peraturan perundang ­ 
undangan dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiens i, 
transparansi, akuntabilitas dan berkesinambungan . Bagian Ketiga 
Pengelolaan Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas 
Pelayanan Publik Pasal 25 
(1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan 
yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam 
melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24. 
(2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
dipublikasikan secarajelas dan luas . Bagian Kedua 
Maklumat Pelayanan Pasal 24 
Dalam hal penyusunan standar pelayanan publik wajib memperhatikan 
standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ­ 
undangan . j. penanganan pengaduan, saran dan masukan ; 
k. jumlah pelaksana ; 
1. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian bahwa pela yanan 
dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; 
m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen 
untuk memberikan rasa aman , bebas dari bahaya , dan resiko keragu ­ 
raguan; dan 
n. evaluasi kinerja pelaksana . 12