Apa bunyi lengkap Pasal 2 dalam Peraturan Bupati ten tang Pembentukan, Kedudukan, Nomor 96 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam Peraturan Bupati ten tang Pembentukan, Kedudukan, Nomor 96 Tahun 2021 tentang PEMBENTUKAN,KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, pada BAB II - PEMBENTUKAN, Pasal 2 dinyatakan:

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD Kudungga.
(2)RSUDKudungga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan rumah sakit
umum daerah Kelas B.
(3)RSUD Kudungga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit
organisasi bersifat khusus yang memberikan pelayanan secara profesional.
(4)RSUD Kudungga sebagai unit organisasi khusus sebagaimana dimaksud pada
menerapkan PPK-BLUD.
BABIII
KEDUDUKAN
Pasal3
(1) RSUD Kudungga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang
Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati.
(2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
RSUD Kudungga memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan
barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
(3) Dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang
kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur bertanggung
jawab kepada kepala Dinas.
(4) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang
milik daerah serta bidang kepegawaian.
-6-
Pasal4
(1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan
pertangggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang
milik Daerah.
(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Direktur
ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
c. menandatangani surat perintah membayar;
d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan RSUDKudungga;
f.menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan
keuangan;dan
g. menetapkan pejabat lainnya pada RSUD Kudungga dalam rangka
pengelolaan keuangan Daerah.
(4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf a dan huruf b disampaikan kepada
tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan Daerah
untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur
melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
(6) Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja RSUDKudungga.