Apa saja yang diatur dalam Pasal  20 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 13 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 13 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  20 menetapkan:

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan 
Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan 
Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bidang . 
Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi 
Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan 
Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan 
Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan 
Pembangunan lingkup pengendalian dan evaluasi 
perencanaan pembangunan ekonomi dan pembiayaan 
pembangunan . 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dima ksud 
pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pengendalian dan 
Evaluasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan 
Pembiayaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi: 
penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup 
pengendalian dan evaluasi perencanaan 
pembangunan ekonomi dan pembiayaan 
pembangunan ; 
pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup 
pengendalian dan evaluasi perencanaan 
pembangunan ekonomi dan pembiayaan 
pembangunan ; 
penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis 
lingkup pengendalian dan evaluasi perencanaan 
pembangunan ekonomi dan pembiayaan 
pembangunan ; 
penyiapan bahan pembinaan teknis 
penyelenggaraan fungsi -fungsi penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah lingkup pengendalian dan 
evaluasi perencanaan pembangunan ekonomi dan 
pembiayaan pembangunan ; dan 
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
Uraian … 
43 
 
https://jdi h.bandung.go.id/ 
Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pengendalian dan 
Evaluasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan 
Pembiayaan Pembangunan adalah sebagai berikut: 
menyusun rencana program kerja dan bahan 
penetapan kinerja lingkup Sub Bidang 
Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan 
Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan 
Pembangunan ; 
membina, membagi dan mengarahkan tugas 
kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan 
umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai 
secara efektif dan efisien; 
menyusun bahan kebijakan teknis pelaksanaan 
pengendalian dan evaluasi perencanaan 
pembangunan daerah lingkup perencanaan 
pembangunan ekonomi dan pembiayaan 
pembangunan ; 
menyusun laporan hasil Pengukuran capaian 
kinerja program dan kegiatan triwulanan dan 
tahunan Perangkat Daerah lingkup perencanaan 
pembangunan ekonomi dan pembiayaan 
pembangunan yang meliputi urusan tenaga kerja, 
penanaman mo dal, koperasi, usaha kecil dan 
menengah, pangan, pertanian, perikanan, 
perdagangan, perindustrian, pariwisata , dan unsur 
penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan ; 
menyusun laporan hasil evaluasi capaian kinerja 
pembangunan daerah secara berkala lingkup 
perencanaan pembangunan ekonomi dan 
pembiayaan pembangunan ; 
menyusun laporan hasil evaluasi usulan 
masyarakat melalui musrenbang dan reses DPRD 
serta laporan evaluasi pelaksanaan perencanaan 
lainnya lingkup perencanaan pembangunan 
ekonomi dan pembiayaan pembangunan ; 
melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data 
evaluasi kinerja pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerah lingkup perencanaan 
pembangunan ekonomi dan pembiayaan 
pembangunan ; 
melaksanakan … 
44 
 
https://jdi h.bandung.go.id/ 
melaksanakan pembinaan teknis pengendalian dan 
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kepada 
perangkat daerah lingkup perencanaan 
pembangunan ekonomi dan pembiayaan 
pembangunan ; 
memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas 
sesuai dengan kewenangannya; 
melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, 
dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan 
fungsinya; dan 
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelapora n 
pelaksanaan tugas sebagai bahan 
pertanggungjawaban kepada atasan . 
 
Bagian Keenam 
Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan 
Pengembangan Wilayah