Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah Nomor 30 Tahun 2021.
Redaksi dari Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah Nomor 30 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, pada BAB II - KEWENANGAN PENYELENGGARAAN, Pasal 5 menjelaskan:

(1) Pendelegasian kewenangan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
a. penerimaan danl atau penolakan berkas permohonan;
b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.
(2) Dalam hal Kepala DPMPTSP melaksanakan dinas luar Itidak berada di tempat,
sepanjang proses Perizinan telah sesuai
perundang-undangan, penandatanganan
elektronik.dengan ketentuan peraturan
izin dapat dilakukan secara
- 6 -