Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 59 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 59 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENGGUNAAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. 
5. Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah 
adalah Bupati 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Bangka Selatan. 
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Bangka Selatan. 
8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut 
Pengelola Barang adal ah pejabat yang berwenang dan 
bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan 
barang milik daerah. 
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah 
unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan da erah. 
10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat 
Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik 
daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah. 
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan barang milik daerah. 
12. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang 
melaksanakan satu atau beberapa program. 
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 
14. Barang Milik Daerah adalah s emua barang yang dibeli atau 
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan 
lainnya yang sah. 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 15. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut 
Kuasa Pengelola Barang adalah kepala unit kerja atau 
pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang unt uk 
menggunakan barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya dengan sebaik -baiknya. 
16. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat 
yang melaksanakan fungsi tata usaha barangmilik daerah 
pada Pengguna Barang. 
17. Pengurus Barang Milik Daerah yang se lanjutnya di sebut 
Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan 
Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang. 
18. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi 
tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan 
menatausahakan barang milik daera h pada Pejabat 
Penatausahaan Barang. 
19. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan 
Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, 
menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik 
daerah pada Pengguna Barang. 
20. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adal ah pengurus 
barang yang membantu dalam penyiapan administrasi 
maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada 
Pengelola Barang. 
21. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus 
barang yang membantu dalam penyiapan administrasi 
maupun teknis penatausa haan barang milik daerah pada 
Pengguna Barang. 
22. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas 
menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan 
dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada 
Kuasa Pengguna Barang. 
23. Penilai adalah pihak yang melak ukan penilaian secara 
independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 
24. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu 
opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik 
daerah pada saat tertentu. 
25. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemeri ntah Pusat dan 
Penilai Pemerintah Daerah. 
26. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan 
penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, 
pemindahtanganan, pemusn ahan, penghapusan, 
penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian. 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 27. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan 
rincian kebutuhan barang milik daerah untuk 
menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan 
keadaan yang sedang berjalan se bagai dasar dalam 
melakukan tindakan yang akan datang. 
28. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen 
perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun. 
29. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan 
barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah yang bersangkutan. 
30. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah 
yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang 
milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. 
31. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak 
lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan 
uang tunai. 
32. Pinjam pakai adalah penyerah an penggunaan Barang 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau 
antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu 
tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu 
tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati. 
33. Kerja Sama Pemanfaatan yang sela njutnya disingkat KSP 
adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain 
dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan 
pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya. 
34. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS 
adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah 
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan 
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian 
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka 
waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya 
diserahkan kembali tanah b eserta bangunan dan/atau 
sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka 
waktu. 
35. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG 
adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah 
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan 
dan/atau sarana beri kut fasilitasnya, dan setelah selesai 
pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh 
pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang 
disepakati. 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 36. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya 
disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerinta h dan 
badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
37. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang 
milik daerah. 
38. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik 
daerah kepada pihak lai n dengan menerima penggantian 
dalam bentuk uang. 
39. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang 
milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat 
dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau 
antara pemerintah daerah dengan pihak lain, deng an 
menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling 
sedikit dengan nilai seimbang. 
40. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar 
pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada 
pihak lain, tanp a memperoleh penggantian. 
41. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan 
kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan 
kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang 
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham 
daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik 
daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 
42. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik 
dan/atau kegunaan barang milik daerah. 
43. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik 
daerah dari daftar barang de ngan menerbitkan keputusan 
dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan 
Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa 
Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan 
fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 
44. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi 
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik 
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
45. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan 
pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan 
barang milik daerah . 
46. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat 
data seluruh barang milik daerah. 
47. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data 
barang milik daerah yang digunakan oleh masing -masing 
Pengguna Barang. 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 48. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat 
data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing -masing 
Kuasa Pengguna Barang. 
49. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki 
Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat 
tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta 
menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai 
negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan. 
50. Pihak Lain adalah pihak -pihak selain Kementerian/ 
Lembaga dan Pemerintah Daerah.