Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 49 PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 50 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 50 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT, pada , Pasal 49 menjelaskan:

(1) Aturan dasar pada Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a, meliputi: 
a. aturan dasar Tanaman Pangan dengan kode P -1; 
b. aturan dasar Hortikultura dengan kode P -2; 
c. aturan dasar Perkebunan dengan kode P -3; dan 
d. aturan dasar Peternakan deng an kode P -4. 
(2) Aturan dasar pada Sub -Zona Tanaman Pangan dengan kode P -1 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: 
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam 
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati in i; 
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut: 
1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen); 
2. KLB maksimum 0,1 (nol koma dua); dan 
3. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas 
persil. 
c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut : 
1. TB maksimum 5 (lima) meter ; 
2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai 
berikut: 
a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter; 
b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan 
c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter. 
3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai 
berikut: 
a) JBAB minimal pada bangunan 1 -2 lantai sebagai 
berikut: 
1. jalan kolektor primer 6 (enam) meter; 
2. jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan 
3. jalan lingkungan primer dua (dua) meter. 
b) JBAB minimal pada bangunan 3 -4 lantai sebagai 
berikut: 
1. jalan kolektor primer 6 (enam) meter; 
2. jalan l okal primer 4 (empat) meter; dan 
3. jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter. 
c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai 
berikut: 
1. jalan kolektor primer 6 (enam) meter; 
2. jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan 
3. jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) 
meter. 
4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan 
5. JBB minimum 3 (tiga) meter. 
 
 
5 
 
 (3) Aturan dasar pada Sub -Zona Hortikultura dengan kode P -2 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: 
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam 
Lampiran V yang merupakan ba gian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini; 
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 
1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen); 
2. KLB maksimum berlaku untuk klasifikasi sebagai 
berikut: 
a) jalan kolektor primer 0,4 (nol koma empat) 
b) jalan lokal prim er 0,3 (nol koma tiga); dan 
c) jalan lingkungan primer 0,3 (nol koma tiga). 
3. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas 
persil. 
c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut : 
1. TB maksimum 20 (dua puluh) meter ; 
2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai 
berikut: 
a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter; 
b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan 
c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter. 
3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai 
berikut: 
a) JBAB minimal pada bangunan 1 -2 lantai sebagai 
berikut: 
1) jalan kolektor pr imer 6 (enam) meter; 
2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan 
3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter. 
b) JBAB minimal pada bangunan 3 -4 lantai sebagai 
berikut: 
1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter; 
2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan 
3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter. 
c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai 
berikut: 
1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter; 
2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan 
3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) 
meter. 
4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan 
5. JBB mi nimum 3 (tiga) meter. 
(4) Aturan dasar pada Sub -Zona Perkebunan dengan kode P -3 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: 
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam 
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini; 
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut: 
1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen); 
6 
 
 2. KLB maksimum berlaku untuk klasifikasi sebagai 
berikut : 
a) jalan kolektor primer 0,8 (nol koma delapan) meter; 
b) jalan lokal primer 0,6 (nol koma enam) met er; dan 
c) jalan lingkungan primer 0,6(nol koma enam) meter 
ketentuan. 
3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen) dari luas 
persil. 
4. Luas kav eling minimum sebesar 150 (seratus lima 
puluh) meter persegi. 
c. tata bangunan sebagai berikut : 
1. TB maksimum 20 (dua puluh) me ter; 
2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai 
berikut: 
a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter; 
b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan 
c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter. 
3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai 
berikut: 
a) JBAB minimal pada bangunan 1 -2 lantai sebagai 
berikut: 
1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter; 
2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan 
3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter. 
b) JBAB minimal pada bangunan 3 -4 lantai sebagai 
berikut: 
1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter; 
2) jalan lok al primer 4 (empat) meter; dan 
3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter. 
c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai 
berikut: 
1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter; 
2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan 
3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) 
meter. 
4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan 
5. JBB minimum 3 (tiga) meter. 
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut: 
1. menyediakan jaringan air bersih; 
2. menyediakan jaringan listrik; 
3. menyediakan jaringan persampahan; 
4. menyediakan jaringan telekomunikasi, dan 
5. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan 
sistem jaringan prasarana perkotaan. 
 
 
 
7 
 
 (5) Aturan dasar pada Sub -Zona Peternakan dengan kode P -4 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: 
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam 
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini; 
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut: 
1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen); 
2. KLB maksimum berlaku untuk klasifikasi sebagai 
berikut: 
a) jalan kolektor primer 0,8 (n ol koma delapan) meter; 
b) jalan lokal primer 0,6 (nol koma enam ) meter; dan 
c) jalan lingkungan primer 0,6 (nol koma enam) meter. 
3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen) dari luas 
persil. 
c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut: 
1. TB maksimum 20 (dua puluh) meter; 
2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai 
berikut : 
a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter; 
b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan 
c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter. 
3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai 
berikut: 
a) JBAB minimal pada bangunan 1 -2 lantai sebagai 
berikut: 
1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter; 
2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan 
3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter. 
b) JBAB minimal pada bangunan 3 -4 lantai sebagai 
berikut: 
1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter; 
2) jalan lok al primer 4 (empat) meter; dan 
3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter. 
c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai 
berikut: 
1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter; 
2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan 
3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) 
meter. 
4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan 
5. JBB minimum 3 (tiga) meter. 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 2. ketentuan Pasal 50 ayat (2) huruf b diubah , sehingga berbunyi sebagai 
berikut: