Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 9 PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 41 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 41 Tahun 2022 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, pada BAB III - PEMBERIAN TPP ASN, Pasal 9 menjelaskan:

Pemberian TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada PNS dengan 
ketentuan: 
a. PNS yang memangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 
diberikan tambahan persentase paling tinggi 45% (empat puluh 
lima persen) dari besaran basic TPP; 
b. PNS yang memangku Jabatan 
tambahan persentase paling tinggi 
persen) dari besaran basic TPP ; 
c. PNS yang memangku Jabatan Jabatan Pengawas diber ikan 
tambahan persentase paling tinggi 45% (empat puluh lima 
persen) dari besaran basic TPP; 
d. PNS yang memangku Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan 
Fungsional P2UPD dan J abatan Fungsional Pengelola 
Pengadaan Barang/ Jasa diberikan tambahan persentase paling 
tinggi 35% (tiga puluh lima persen) dari besaran basic TPP; 
e. PNS yang memangku Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional 
selain pada huruf d, diberikan tambahan persentase paling 
tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari besaran basic TPP; 
f. PNS dengan kelas jabatan 3 (tiga) dan 4 (empat) diberikan 
tambahan persentase paling tinggi 45% (empat puluh lima 
persen) dari besaran basic TPP ; dan 
g. PNS dengan kelas jabatan 1 (satu) diberikan tambahan 
persentase paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran 
basic TPP. 
Paragraf 5 
TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi