Apa bunyi lengkap Pasal 5 dalam PERATURAN WALIKOTA  DUMAI Nomor 2 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA  DUMAI Nomor 2 Tahun 2021 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, pada , Pasal 5 dinyatakan:

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(2) direncanakan sebesar Rp.163.180.200.000, - (seratus enam 
puluh tiga milyar seratus delapan puluh juta dua ratus ribu 
rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pajak Hotel ; 
b. Pajak Restoran ; 
c. Pajak Hiburan ; 
d. Pajak Reklame ; 
e. Pajak Penerangan Jalan ; 
f. Pajak Parkir ; 
g. Pajak Air Tanah ; 
h. Pajak Sarang Burung Walet ; 
i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ; 
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ; dan 
k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan . 
 
(2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp.4.700.000.000 ,- (empat milyar tujuh ratus 
juta rupiah). 
 
(3) Pajak Restoran sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp.8.850.000.000, - (delapan milyar delapan 
ratus lima puluh juta rupiah). 
 
(4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp.1.312.500.000, - (satu milyar tiga ratus 
dua belas juta lima ratus ribu rupiah). 
 
(5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
direncanakan sebesar Rp.2.150.000.000, - (dua milyar seratus lima 
puluh juta rupiah). 
 
(6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
e direncanakan sebesar Rp.43.000.000.000, - (empat puluh tiga 
milyar rupiah). 
 
(7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f f 
direncanakan sebesar Rp.800.000.000, - (delapan ratus juta rupiah). 
 
(8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud p ada ayat (1) huruf g 
direncanakan sebesar Rp.1.430.800.000, - (satu milyar empat ratus 
tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah). 
 
(9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf h direncanakan sebesar Rp.115.200.000, - (seratus lima belas 
juta dua ratus ribu rupiah). 
 
(10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.606.700.000, - (enam 
ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah). 
 
(11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar 
Rp.87.550.000.000, - (delapan puluh tujuh milyar lima ratus lima 
puluh juta rupiah). 
(12) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) hu ruf k direncanakan sebesar 
Rp.12.665.000.000, - (dua belas milyar enam ratus enam puluh lima 
juta rupiah).