Apa yang diatur dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 17 Tahun 2021 pada Pasal  30?
Berdasarkan PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 17 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUS UNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  30 menyebutkan bahwa:

(1) Seksi Sarana , Prasarana dan Kesehatan Perikanan 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. 
(2) Kepala … 
51 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 (2) Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Kesehatan Perikanan 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 
Bidang Perikanan lingkup sarana , prasarana dan 
kesehatan perikanan . 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 2), Kepala Seksi Sarana , Prasarana dan Kesehatan 
Perikanan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan lingkup sarana , 
prasarana dan kesehatan peri kanan; 
b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup sarana , 
prasarana dan kesehatan perikanan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup sarana , 
prasarana dan kesehatan perikanan; 
d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup sarana , 
prasarana dan kesehatan perikanan; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan , 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Seksi Sarana Prasarana dan 
Kesehatan Perikanan adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan 
penetapan kinerja lingkup Seksi Sarana Prasarana 
dan Kesehatan Perikanan ; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas 
agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan 
efisien; 
c. menyusun bahan kebijakan lingkup sarana prasarana 
dan kesehatan perikanan; 
d. melaksanakan penyiapan infrastruktur sarana, 
prasarana, dan kesehatan perikanan ; 
e. melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan 
lingkungan budidaya ; 
f. melaksanakan penghitungan penyediaan pakan, alat 
dan mesin perikanan ; 
g. melaksanakan pengawasan dan penjaminan mutu 
pakan, alat dan mesin perikanan ; 
h. melaksanakan … 
52 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 h. melaksanakan penyusunan peta pengembangan, 
rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan 
pengendalian lahan perikanan ; 
i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai 
dengan kewenangannya; 
j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan 
pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan 
pertanggungjawaban kepada atasan; dan 
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Paragraf 2 
Seksi Budidaya dan Produksi Perikanan