Apa norma yang terkandung dalam Pasal 9 PERATURAN BUPATI MOJOKERTO Nomor 38 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN BUPATI MOJOKERTO Nomor 38 Tahun 2021 tentang KEDODUKAN, SOSONAN ORGANISASI, TOGAS DAN FUNGSI SERTA, khususnya BAB Ill - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 9, memuat:

( 1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 
mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam 
melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah meliputi pemerintahan, 
pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 
mempunyai tugas : 
a. perumusan program Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia berdasarkan perencanaan 
strategis; 
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen 
perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) dilingkup bidang pemerintahan dan 
pembangunan manusia; 
13 
c. pelaksanaan koordinasi bahan pelaksanaan 
Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dilingkup 
bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; 
d. pengembangan konsep pembinaan teknis 
perencanaan kepada Perangkat Daerah dilingkup 
bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; 
e. pelaksanaan asistensi penyusunan Renstra dan Renja 
Perangkat Daerah dilingkup bidang pemerintahan 
f. dan pembangunan manusia; 
pelaksanaan analisis Renstra 
Daerah dilingkup bidang 
pembangunan manusia; dan Renja Perangkat 
pemerintahan dan 
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan 
dokumen perencanaan pembangunan perangkat 
daerah dilingkup bidang pemerintahan dan 
pembangunan manusia; 
h. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan 
Perangkat Daerah dilingkup bidang pemerintahan 
dan pembangunan manusia; 
i. pelaksanaan koordinasi dukungan pelaksanaan 
kegiatan pusat untuk prioritas nasional dilingkup 
bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; 
J. pelaksanaan Musrenbang tematik 
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan 
laporan pelaksanaan; dan 
1. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Badan.