Apa bunyi lengkap Pasal 25 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 12 Tahun 2010?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 12 Tahun 2010 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, pada BAB XI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 25 dinyatakan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diu ndangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng undangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daer ah Kabupaten 
Purbalingga. 
 
Diundangkan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga 
Nomor 12 Tanggal 18 Desember 2010 
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA 
 
cap. ttd 
 
S U B E N O 
 
 Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 13 Desember 2010 
 
BUPATI PURBALINGGA, 
 
cap. ttd 
 
HERU SUDJATMOKO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 214 PENJELASAN 
 
ATAS 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 
NOMOR 12 TAHUN 2010 
 
TENTANG 
 
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN 
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA 
 
I. PENJELASAN UMUM 
 
Dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas, ak untabilitas serta 
dalam rangka merespon dinamika perkembangan masyara kat dan 
penyelenggaraan pemerintahan, dengan mendasarkan Pe raturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi P erangkat Daerah, 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebaga imana diatur dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tah un 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Se kretariat DPRD perlu 
dievaluasi agar sesuai dengan dinamika perkembangan yang ada. 
 
Kelembagaan daerah merupakan suatu instrumen yang d idesain 
untuk mencapai visi/misi Pemerintahan. Sebagai suat u instrumen, maka 
kelembagaan daerah haruslah sesuai dengan kebutuhan yang mendasarkan 
pada tujuan orgnanisai yang ingin dicapai. Organis asi pemerintah daerah 
idealnya dirancang tidak terlalu besar, ramping tap i mampu bergerak dan 
beradaptasi dengan cepat. Azas kesatuan tujuan, kes atuan komando, 
pembagian habis pekerjaan, kejelasan hirarkhi (rent ang kendali) diharapkan 
dapat menjamin tercapainya visi/misi organisasi sec ara efisien, efektif, 
akuntabel dalam melayani masyarakat, menyelenggarak an tugas 
pembangunan. 
 
Implikasi dari restrukturisasi kelembagaan Perangka t Daerah 
Daerah dimungkinkan terjadi penggabungan organisasi , pengembangan 
organisasi bahkan justru organisasi itu sendiri dih ilangkan. Hal ini telah 
menjadi keharusan agar supaya kinerja Pemerintah Da erah dapat terus 
ditingkatkan sesuai dengan tingkat espektasi masyar akat yang dilayani. 
 
Struktur organisasi digambarkan dalam peta atau ske ma organisasi 
(organigramme, organization chart). Skema organisa si memberi gambaran 
mengenai keseluruhan kegiatan serta proses yang ter jadi pada suatu 
organisasi agar dapat memberi gambaran mengenai pe mbagian tugas-
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 215 tugas serta tanggung jawab kepada individu maupun b agian-bagian pada 
suatu organisasi, memberi gambaran mengenai hubunga n pelaporan yang 
ditetapkan secara resmi dalam suatu organisas, mene tapkan 
pengelompokkan individu menjadi bagian dari organis asi, dan 
pengelompokkan bagian tersebut menjadi bagian dari suatu organisasi yang 
utuh dan menetapkan sistem hubungan dalam organisas i, yang 
memungkinkan tercapainya komunikasi, koordinasi dan pengintegrasian 
segenap kegiatan suatu organisasi, baik kearah vert ikal maupun horizontal. 
Untuk mendapatkan struktur organisasi seperti terse but di atas maka 
dilakukan evaluasi kelembagaan dengan menggunakan i nstrument Analisis 
Beban Kerja. 
 
Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan perangkat da erah maka 
diperoleh restrukturisasi organisasi Sekretariat Da erah sebagai berikut: 
Sebagian fungsi Bagian Pemerintahan Desa dipinda h ke Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 
Bagian Pengelolaan Data dan Elektronik dihilangk an, sedangkan 
fungsinya dimasukkan ke Dinas Perhubungan, Komunika si dan 
Informatika 
 
 Dalam melakukan Penataan Organisasi Perangkat Dae rah sesuai 
hasil evaluasi, berpedoman pada Peraturan Pemerinta h Nomor 41 Tahun 
2007, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 T ahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daera h. 
 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL