Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 8 Ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,            M. ALI ZAINI, SH, MH Pembina Tk. I Nip. 19730729 200012 1 002 Nomor 32 Tahun 2021.
Redaksi dari Ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,            M. ALI ZAINI, SH, MH Pembina Tk. I Nip. 19730729 200012 1 002 Nomor 32 Tahun 2021 tentang PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2021 DAN PEMBUATAN TAHUN 2021 YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021, pada BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jambi. 2. Gubernur adalah Gubernur Jambi. 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi. 4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi. 5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 6. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 7. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electic Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar. 8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. 9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB, adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual-beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 10. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya. 11. Kendaraan Bermotor Ganti Mesin adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin penggerak berupa motor atau peralatan lainnya yang menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan. 12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor. 13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya, Pasal 8 menjelaskan:

(1) Pengenaan PKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB. (2) Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB. (3) Pengenaan PKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB. (4) Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB. (5) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) merupakan insentif yang diberikan oleh Gubernur. Pasal 9 (1) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB. (2) Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB. (3) Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan insentif yang diberikan oleh Gubernur Pasal 10 (1) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB. (2) Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB. (3) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB. (4) Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB. (5) Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) merupakan insentif yang diberikan oleh Gubernur Pasal 11 (1) Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB. (2) Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB. 
(3) Pengenaan PKB yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial keagamaan, mempunyai akte pendirian atau surat Keterangan dari instansi berwenang, ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari dasar pengenaan PKB. (4) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk jenis sedan dan Jeep. Bagian Ketiga Kendaraan Bermotor Ganti Mesin Pasal 12 (1) Dasar pengenaan PKB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin. (2) Dasar pengenaan tambahan BBNKB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut tambahan BBNKB sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai jual mesin pengganti. (3) Nilai jual mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus cc), sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); b. mesin dengan isi silinder 2.501 (dua ribu lima ratus satu cc) sampai dengan 5.000 (lima ribu cc) sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) c. mesin dengan isi silinder 5.001 (lima ribu satu cc) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu cc) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); d. mesin dengan isi silinder diatas 10.000 (sepuluh ribu cc), sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bagian Keempat Kereta Gandeng/Tempel Pasal 13 (1) PKB untuk kereta gandeng/tempel ditetapkan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen). (2) Apabila PKB penariknya lebih rendah dari PKB kereta gandeng/tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PKB kereta gandeng/tempel ditetapkan sebesar PKB kendaraan penariknya. Bagian Kelima Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Yang Dioperasikan di Air Pasal 14 (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor di air. 
(2) Nilai jual untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember tahun 2020. (3) Nilai jual rangka/body Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (gross tonnage) antara 5 sampai dengan 7 (tujuh), fungsi, dan Umur Rangka/body. (4) Nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda (horse power) dan Umur Motor. Pasal 15 (1) Nilai jual rangka/body Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/body, meliputi: a. kayu; b. serat, fiber, karet, dan sejenisnya; dan c. besi, baja, ferrocement, dan sejenisnya. (2) Penggunaan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi: a. angkutan penumpang dan/atau barang; b. penangkap ikan; c. pengerukan; dan d. pesiar, olahraga, atau rekreasi. Pasal 16 NJKB yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Bagian Keenam Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan yang Belum Tercantum Dalam Lampiran Peraturan Gubernur Pasal 17 (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Tahun Pembuatan sebelum tahun 2021 yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan oleh Gubernur. 
(2) Penetapan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan. (3) Kepala Badan menyampaikan laporan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Pasal 18 (1) Ketentuan Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) , nilai jualnya ditetapkan berdasarkan: a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; b. HPU; atau c. dengan membandingkan jenis, merk, tipe, isi silinder dan Tahun Pembuatan dari negara produsen yang sama. (2) Dalam hal HPU suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor: a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama; b. harga Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi; c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama; d. harga Kendaraan Bermotor dengan Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama; e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor; f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang. Bagian Ketujuh Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2021 yang Belum Tercantum Dalam Lampiran Peraturan Menteri Pasal 19 (1) Dalam hal Menteri belum menetapkan NJKB sebagai dasar penghitungan pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Tahun Pembuatan 2021, Gubernur dapat menetapkan NJKB sebagai dasar penghitungan pengenaan PKB dan BBNKB berdasarkan usulan pengajuan penetapan NJKB dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (2) Dalam hal HPU suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2). (3) Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB atas kereta gandeng atau tempel dan tambahan atau selisih NJKB ganti mesin yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 dengan Keputusan Gubernur. (4) Penetapan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan. 
(5) Kepala Badan menyampaikan laporan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. (6) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB oleh Menteri. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 27 Desember 2021 GUBERNUR JAMBI, H. AL HARIS Diundangkan di Jambi pada tanggal 28 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, H. SUDIRMAN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 NOMOR 32 Ttd 
Ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, M. ALI ZAINI, SH, MH Pembina Tk. I Nip. 19730729 200012 1 002