Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 30 Tahun 2017 pada Pasal 3?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 30 Tahun 2017 tentang STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN, BAB III - JENIS PELAYANAN, Pasal 3 menyebutkan bahwa:

huruf a meliputi: 
a. Perizinan Berusaha. 
 
 
 
 
 
5 
 
b. Perizinan Nonberusaha , terdiri atas: 
1. Izin Reklame; 
2. Izin Layak Huni; 
3. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ; 
4. Surat Izin Praktik dokter umum; 
5. Surat Izin Praktik dokter spesialis; 
6. Surat Izin Praktik dokter peserta Program Internsip; 
7. Surat Izin Praktik dokter peser ta Program Pendidikan 
Dokter Spesialis (PPDS); 
8. Surat Izin Praktik dokter dengan kewenangan 
tambahan; 
9. Surat Izin Praktik dokter gigi; 
10. Surat Izin Praktik dokter gigi spesialis; 
11. Surat Izin Praktik dokter gigi peserta Program 
Pendidikan Dokter Gi gi Spesialis (PPDGS); 
12. Surat Izin Praktik dokter gigi dengan kewenangan 
tambahan; 
13. Surat Izin Praktik psikolog klinis; 
14. Surat Izin Praktik perawat; 
15. Surat Izin Praktik bidan; 
16. Surat Izin Praktik apoteker; 
17. Surat Izin Praktik tenaga teknis kefarmasian; 
18. Surat Izin Praktik tenaga sanitarian ; 
19. Surat Izin Praktik tenaga gizi; 
20. Surat Izin Praktik fisioterapis; 
21. Surat Izin Praktik okupasi terapis; 
22. Surat Izin Praktik terapis wicara; 
23. Surat Izin Praktik akupunktur t erapis; 
24. Surat Izin Praktik perekam medis dan informasi 
kesehatan; 
25. Surat Izin Praktik teknisi kardiovaskuler; 
26. Surat Izin Praktik refraksionis optisien/ optometris; 
27. Surat Izin Praktik teknisi gigi; 
28. Surat Izin Praktik penata anestesi; 
29. Surat Izin Praktik terapis gigi dan mulut; 
30. Surat Izin Praktik radiografer; 
31. Surat Izin Praktik elektromedis; 
32. Surat Izin Praktik ahli teknologi laboratorium medik; 
33. Surat Izin Praktik ortotis prostetis; 
34. Surat Izin Praktik tenaga kesehata n tradisional jamu; 
35. Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta; 
36. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta; 
37. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; 
dan 
38. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal. 
 
 
 
6 
 
c. Nonperizinan , terdiri atas: 
1. Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang (SKTR); 
2. Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah (P3T ); 
3. Persetujuan Pendirian Toko Swalayan dan Pusat 
Perbelanjaan Penanaman Modal Asing (PMA); 
4. Surat Keterangan Penelitian (SKP); 
5. Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL); dan 
6. Izin Kuliah Kerja Lapangan (KKN ).