Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TENT ANG PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 14?
Dalam PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TENT ANG PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemerataan a. bahwa berdasarkan ketentuan, Pasal 14 mengatur sebagai berikut:

(1) Guru Pengganti Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN 
diberikan honorarium bulanan yang bersumber dari APBD 
sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah. 
(2) Honorarium Guru Pengganti dan Tenaga Kependidikan non 
ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak 
bulan ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 
berkenaan . c. penataan , pemindahan dan alih tugas Guru Pengganti 
menjadi Tenaga Kependidikan non ASN pada satuan 
pendidikan dan/ atau an tar satuan pendidikan untuk mengisi 
kekosongan guru ASN , dilakukan oleh Dinas Pendidikan 
sesuai dengan hasil pemetaan kebutuhan guru ASN 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10). Ketentuan mengenai masa tugas Guru Pengganti Non ASN dan 
Tenaga Kependidikan Non ASN adalah sebagai berikut: 
a. Guru Pengganti Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN 
melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan yang tercantum 
dalam perjanjian/kontrak kerja ; 
b. jika berdasarkan hasil evaluasi dan pemetaan kebutuhan 
guru dan tenaga kependidikan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10), Pemerintah Daerah masih 
kekurangan guru dan tenaga kependidikan ASN , dapat 
dilakukan penetapan dan perjanjian/kontrak kerja kembali ; 
dan Pasal 13 (3) Jangka waktu Keputusan Penetapan Guru Pengganti Non 
ASN/Tenaga Kependidikan non ASN dan Perjanjian/Kontrak 
Kerja adalah paling lama 12 (dua belas) bulan , Surat 
perjanjian/kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada 
dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani para pihak 
dan bermaterai. 
- 19 - ( 1) Guru Pengganti non ASN dan Tenaga Kependidikan non ASN 
selain mendapatkan honorarium, iuran jaminan kesehatan 
dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat ( 1), dapat diberikan honorarium dan penghasi lan 
lainn ya yang sah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara melalui Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan 
Pendidikan Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. ( 1) Honorarium bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat ( 1), dan iuran jaminan kesehatan, ketenagakerjaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a 
diberikan melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan. 
(2) Pedoman dan petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Bupati.