Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 31 Tahun 2008.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 31 Tahun 2008 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH, pada BAB V - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN, Pasal 11 menjelaskan:

(1) Susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan 
dan Kehutanan, meliputi : 
a. Kepala. b. Sekretariat, membawahkan : 
1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan; 
2. Subbagian Keuangan; dan 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 
c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan : 
 1. Seksi Tanaman Padi; 2. Seksi Tanaman Hortikultura; dan 3. Seksi Tanaman Palawija dan Aneka Tanaman. 
d. Bidang Perkebunan, membawahkan : 
 1. Seksi Tanaman Semusim; 2. Seksi Tanaman Tahunan; dan 3. Seksi Tanaman Biofarmaka. 
e. Bidang Kehutanan, membawahkan : 
 1. Seksi Rehabilitas i dan Konservasi Lahan; 
 2. Seksi Perhutanan Sosial; dan 3. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Hutan. 
f. Bidang Sumber Daya dan P engelolaan Hasil, membawahkan: 
 1. Seksi Kelembagaan; 2. Seksi Sarana dan Prasarana; dan 3. Seksi Pengelolaan Hasil. 
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dibentuk sesuai kebutuhan yang 
nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan 
fungsinya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan 
 
14 
h. Kelompok Jabatan Fungsio nal sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
(2) Sekretariat sebagaimana dimaks ud pada ayat (1), dipimpin 
seorang Sekretaris yang berad a di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 
(3) Bidang-Bidang sebag aimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
(4) Sub-Subbagian sebagaimana di maksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 
(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. 
(6) Unit Pelaksana Teknis sebaga imana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Un it Pelaksana Tekn is yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
(7) Kelompok jabatan fungsional se bagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh seorang tenaga fungs ional senior yang ditunjuk oleh 
Kepala Dinas. 
(8) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan 
oleh Kepala Subbagian atau Kepala Seksi yang membidangi. 
(9) Bagan organisasi Dinas Pe rtanian Tanaman Pangan, Perkebunan 
dan Kehutanan adalah sebagaimana te rdapat dalam Lampiran III 
dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
(9) Rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman 
Pangan, Perkebunan dan Kehutanan di tetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 15