Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 28 PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO Nomor '/ Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO Nomor '/ Tahun 2022 tentang TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, pada BAB VIII - PENATAUSAHAAN PENCATATAN PEMOTONGAN, Pasal 28 menjelaskan:

Dalam hal PNS dijatuhi hukuman disiplin dan sedang dikenakan 
pemotongan TPP komponen Disiplin Kerja kemudian dijatuhi hukuman 
disiplin kembali, maka terhadap PNS yang bersangkutan dikenakan 
pemotongan TPP komponen Disiplin Kerja sebagai berikut: 
a. dipotong sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang pertama, dan 
b. dipotong kembali sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang 
berikutnya setelah selesainya masa pemotongan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a. 
Dalam hal PNS dijatuhi hukuman disiplin dan sedang dikenakan 
pemotongan TPP komponen Disiplin Kerja kemudian diberhentikan / 
mengundurkan diri sebagai Pegawai/mencapai batas usia pensiun/ 
meninggal dunia maka pemotongan TPP komponen Disiplin Kerja 
dinyatakan berakhir pada bulan berikutnya.
(3) 
(4) 
(S) 
(6) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan 
hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai, apabila Pegawai 
yang bersangkutan mengajukan banding administratif pada Badan 
Pertimbangan Kepegawaian dan putusan hukuman disiplinnya 
meringankan Pegawai, maka TPP komponen Disiplin Kerja yang 
bersangkutan untuk bulan berikutnya dikenakan pemotongan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. 
Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan 
hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai, apabila Pegawai 
yang bersangkutan mengajukan banding administratif pada Badan 
Pertimbangan Kepegawaian dan putusan hukuman disiplinnya 
dibatalkan, maka TPP komponen Disiplin Kerja yang bersangkutan 
dapat dibayarkan kembali, 
Pemotongan atau pembayaran kembali TPP komponen Disiplin Kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhitung bulan 
berikutnya pegawai yang bersangkutan dinyatakan telah 
melaksanakan tugas, 
PNS yang sedang mengajukan banding administratif ke Badan 
Pertimbangan Kepegawaian dan diijinkan untuk masuk kerja kembali, 
dikenakan pemotongan sebesar 50”6 (lima puluh persen) sesuai dengan 
kelas jabatan terakhir yang didudukinya sampai ditetapkannya 
putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian.