Apa substansi hukum dari Pasal 35 Republik Indonesia Nomo r 3903) sebagaimana telah diubah Nomor 54 Tahun 1999?
Materi muatan Republik Indonesia Nomo r 3903) sebagaimana telah diubah Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pem bentu kan, khususnya , Pasal 35, adalah:

( 1) Pejabat penilai yang berdasa rkan hasil verifikasi tim moni toring 
dan evaluasi terbukti memberikan penilaian perilaku kerja dan 
kinerja pega wai yang tidak sesuai dengan bukti , diberikan sanksi 
berupa pemotongan tambahan penghasilan sebesar 25 % dari total 
tambah an penghasilan pada bulan berikutn ya; 
(2) Peja bat penilai yang terbukti tidak melaku kan penilai an perilaku 
kerja dan kinerja pega wai kepada b awahannya, diberi kan sanksi 
berupa pemo tongan tambahan penghasilan sebesar 50 % dari total 
tambahan penghasilan pada bulan berikutn ya; BABX 
SANKS I 
Pasal34 ( 1) Evaluasi dilakukan sebagai tindak lanjut hasil monitorin g meliputi 
evaluasi penilaian perilaku kerja dan penilaian kinerja ASN , 
evaluasi k etersediaan anggaran dan mekanisme pemba yaran TPP; 
(2) Terkait k etersediaan anggaran TPP, Pengguna Anggaran-PD 
melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daer ah selaku TAPD 
dan ditembuskan k e Badan Keuangan Daerah untuk dilaku kan 
penyesuaian sesu ai dengan peratur an perundang- undan gan yang 
berlaku; 
(3) Kepala Badan Keuangan Daerah memb erikan lapo ran hasil 
evaluas i ketersediaan anggaran dan mekanisme kepada Bup ati 
setiap 6 (enam) bulan . Pasal33 (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaku kan 
dalam hal peningkatan disiplin kerja ASN dan peningkatan 
penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara. 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati 
Tebo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggara n 2020 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . BAB XI 
PENUTUP