Apa bunyi lengkap Pasal 10 dalam PERATURAN BUPATI MUN A BARA T Nomor mo Tahun 2014?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI MUN A BARA T Nomor mo Tahun 2014 tentang Dana Desa, pada , Pasal 10 dinyatakan:

Penetapan Rincian Dana Desa untuk 81 Desa di Kabupaten 
Muna Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati Muna Barat ini. 
-8- (5) Dalam rangka penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menyampaikan 
dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan 
ketentuan: 
a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; 
b. ta.hap II berupa: 
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran Dana Desa ta.hap I menunjukkan rata­ 
rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 
50°/o (lima puluh persen) dan rata-rata capaian 
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 
35% (tiga puluh lima persen); dan 
c. ta.hap III berupa: 
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II 
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan 
paling sedikit sebesar 90o/o ( sembilan puluh 
persen) dan rata-rata capaian keluaran 
menunjukkan paling sedikit sebesar 75°/o (tujuh 
puluh lima persen). 
2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 
Desa tahun anggaran sebelumnya. 
(6) Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi 
penerimaan Dana Desa di RKD setiap ta.hap penyaluran 
kepada Kepala KPPN dan Bupati. 
(7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dihitung 
berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari 
seluruh kegiatan. 
(8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat 
(7), dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, 
kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran volume 
keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran. 
(9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, 
kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data 
dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh 
kementerian/lembaga terkait. 
-9- Pasal 12 
(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang 
meliputi antara lain : 
A. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa 
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan sarana prasarana Desa 
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan 
pemukiman, antara lain : 
1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah 
untuk warga miskin; 
2) penerangan lingkungan pemukiman; 
3) pedestrian; 
4) drainase; 
5) tandon air bersih atau penampung air hujan 
bersama; 
6) pipanisasi untuk mendukung distribusi 
air bersih ke rumah penduduk; 
7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan; 
8) sumur resapan; 
9) selokan; 
10) tempat pembuangan sampah; 
11) gerobak sampah; 
12) kendaraan pengangkut sampah; 
13) mesin pengolah sampah; 
14) pembangunan ruang terbuka hijau; 
15) pembangunan bank sampah Desa; dan 
16) sarana prasarana lingkungan pemukiman 
lainnya yang sesuai dengan kewenangan 
Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan sarana prasarana transportasi, 
antara lain : 
1) perahu /ketinting bagi Desa-desa di 
kepulauan dan kawasan DAS; BAB IV 
PENGGUNAAN DANA DESA 
- 10 - 2) tambatan perahu; 
3) dermaga apung; 
4) tam.bat apung (buoy); 
5) jalan pemukiman; 
6) jalan Desa antara permukiman ke wilayah 
pertanian; 
7) jalan poros Desa; 
8) jalan Desa antara .permukiman ke lokasi 
wisata; 
9) jembatan Desa: 
10) gorong-gorong; 
11) terminal Desa; dan 
12) sarana prasarana transportasi lainnya 
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 
c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, 
antara lain : 
1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 
2) pembangkit listrik tenaga diesel; 
3) pembangkit listrik tenaga matahari; 
4) pembangkit listrik tenaga angin; 
5) instalasi biogas; 
6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari 
PLN); dan 
7) sarana prasarana energi lainnya yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 
d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana informasi 
dan komunikasi, antara lain : 
1) jaringan internet untuk warga Desa; 
2) website Desa; 
3) peralatan pengeras suara (loudspeaker); 
4) radio Single Side Band (SSB); dan 
5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap 
Pelayanan Sosial Dasar 
- 11 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, 
antara lain : 
1) air bersih berskala Desa; 
2) jambanisasi; 
3) mandi, cuci, kakus (MCK); 
4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa; 
5) balai pengobatan; 
6) posyandu; 
7) poskesdes / polindes; 
8) posbindu; 
9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan 
untuk bayi) sebagai media deteksi dini 
stunting; 
10) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan 
(BABS); dan 
11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 
b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan 
kebudayaan antara lain : 
1) taman bacaan masyarakat; 
2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada 
gedung PAUD; 
3) pengembangan bangunan / rehabilitasi 
gedung PAUD untuk PAUD HI; 
4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya; 
5) wahana permainan anak di PAUD; 
6) taman belajar keagamaan; 
7) sarana dan prasarana bermain dan 
kreatifitas anak; 
8) pembangunan atau renovasi sarana 
olahraga Desa; 
9) bangunan perpustakaan Desa; 
10) buku/bahan bacaan; 
11) balai pelatihan/Keg. Belajar Masyarakat; 
12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif; 
13) film dokumenter; 
14) peralatan kesenian dan kebudayaan; 
15) pembuatan galeri atau museum Desa; 
- 12 - 16) pengadaan media komunikasi, informasi, 
dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan 
kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, 
keluarga berencana dan kesehatan 
reproduksi di Desa; 
1 7) sarana dan prasarana perjalanan anak 
ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; 
18) sarana prasarana pendidikan dan 
kebudayaan lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi 
Desa: 
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan sarana prasarana produksi 
dan pengolahan hasil usaha pertanian 
dan/ a tau perikanan untuk ketahanan pangan 
dan usaha pertanian berskala produktif yang 
difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan Desa 
dan/ atau produk unggulan kawasan 
perdesaan, anta.ra lain: 
1) bendungan berskala kecil; 
2) pembangunan atau perbaikan embung; 
3) irigasi Desa; 
4) pencetakan lahan pertanian; 
5) kolam ikan; 
6) kapal penangkap ikan; 
7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan; 
8) tambak garam; 
9) kandang temak; 
10) mesin pakan temak; 
11) mesin penetas telur; 
12) gudang penyimpanan sarana produksi 
pertanian (saprotan); 
13) pengeringan basil pertanian (lantai 
jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan 
kopra,); 
14) embung Desa; 
15) gudang pendingin (cold storage); 
16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, 
kincir dan pompa air); 
- 13 - 1 7) alat penangkap ikan ramah lingkungan 
(bagan, jaring, pancing, dan perangkap); 
18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan 
lampu); 
19) kerambajaring apung; 
20) keranjang ikan; 
21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan; 
22) alat produksi es; 
23) gudang Desa (penyimpanan komoditas 
perkebunan dan perikanan); 
24) tempat penjemuran ikan; dan 
25) sarana dan prasarana produksi dan 
pengolahan hasil pertanian lainnya yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 
b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta 
usaha industri kecil dan/ atau industri 
rumahan yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk 
unggulan Desa dan/ atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain : 
1) mesin jahit; 
2) peralatan bengkel kendaraan bermotor; 
3) mesin penepung ikan; 
4) mesin penepung ketela pohon; 
5) mesin bubut untuk mebeler; 
6) mesin packaging kemasan; 
7) roaster kopi; 
8) mesin percetakan; 
9) bioskop mini; 
10) alat pengolahan hasil perikanan; 
11) docking kapal (perbengkelan perahu dan 
mesin); dan 
12) sarana dan prasarana jasa serta usaha 
industri kecil dan/ atau industri rumahan 
lainnya yang sesuai dengan kewenangan 
Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana 
pemasaran yang difokuskan kepada 
- 14 - pembentukan dan pengembangan produk 
unggulan Desa dan/ atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain : 
1) pasar Desa; 
2) pasar sayur; 
3) pasar hewan; 
4) tempat pelelangan ikan; 
5) toko online; 
6) gudang barang; 
7) tempat pemasaran ikan; dan 
8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya 
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 
d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana Desa 
Wisata, antara lain : 
1) ruang ganti dan/ atau toilet; 
2) pergola; 
3) gazebo; 
4) lampu taman; 
5) pagar pembatas; 
6) pondok wisata (homestay); 
7) panggung kesenian/pertunjukan; 
8) kios cenderamata; 
9) pusat jajanan kuliner; 
10) tempat ibadah; 
11) menara pandang (viewing deck); 
12) gapura identitas; 
13) wahana permainan anak; · 
14) wahana permainan outbound; 
15) taman rekreasi; 
16) tempat penjualan tiket; 
17) angkutan wisata; 
18) tracking wisata mangrove; 
19) peralatan wisata snorkeling dan diving; 
20) papan interpretasi; 
21) sarana dan prasarana kebersihan; 
22) pembuatan media promosi (brosur, leaflet, 
audio visual); 
23) internet comer; dan 
- 15 - 24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya 
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 
e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi 
Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi 
yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan Desa 
dan/atau produk unggulan kawasan 
perdesaan, antara lain: 
1) penggilingan padi; 
2) peraut kelapa; 
3) penepung biji-bijian; 
4) pencacah pakan ternak; 
5) mesin sangrai kopi; 
6) pemotong/pengiris buah dan sayuran; 
7) pompa air; 
8) traktor mini; 
9) desalinasi air laut; 
10) pengolahan limbah sampah; 
11) kolam budidaya; 
12) mesin pembuat es dari air laut (slurry ice); 
13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
dalam musyawarah Desa. 
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian 
lingkungan hidup antara lain: 
1) pembuatan terasering; 
2) kolam untuk mata air; 
3) plesengan sungai; 
4) pencegahan kebakaran hutan; 
5) pencegahan abrasi pantai; 
6) pembangunan talud; 
7) papan informasi lingkungan hidup; 
8) pemulihan stock ikan (restocking) lokal; 
9) rehabilitasi kawasan mangrove; 
10) penanaman bakau; dan 
11) sarana prasarana untuk pelestarian 
lingkungan hidup lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
dalam musyawarah Desa. 
- 16- 5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan sarana prasarana untuk 
penanggulangan bencana alam dan/ atau kejadian 
luar biasa lainnya yang meliputi : 
1) kegiatan tanggap darurat bencana alam; 
2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana 
gunung berapi; 
3) pembangunan gedung pengungsian; 
4) pembersihan lingkungan perumahan yang 
terkena bencana alam; 
5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan 
perumahan yang terkena bencana alam; 
6) pembuatan peta potensi rawan bencana di 
Desa; 
7) P3K untuk bencana; 
8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan 
9) sarana prasarana untuk penanggulangan 
bencana yang lainnya sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
B. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 
1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap 
Pelayanan Sosial Dasar 
a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 
masyarakat, antara lain : 
1) pelatihan pengelolaan air min um; 
2) pelayanan kesehatan lingkungan; 
3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader 
posyandu dan KPM; 
4) alat ban tu penyandang disabilitas; 
5) Sosialisasi clan advokasi sarana dan 
prasarana yang ram.ah terhadap anak 
penyandang disabilitas; 
6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan 
makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi 
balita dan anak sekolah; 
7) kampanye dan promosi hak-hak anak, 
ketrampilan pengasuhan anak dan 
perlindungan anak serta pencegahan 
perkawinan anak; 
- 17 - 8) kampanye dan promosi gerakan makan 
ikan; 
9) sosialisasi gerakan aman pangan; 
10) praktek atau demo pemberian makanan 
bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi 
tumbuh kemban, PHBS, dan lain lain di 
layanan kesehatan dan sosial dasar Desa 
Posyandu, BKB, PKK, dll); 
11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan 
persalinan; 
12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa 
dan produk hotikultura; 
13) perawatan kesehatan dan/atau 
pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan 
menyusui, keluarganya dalam merawat 
anak dan lansia; 
14) penguatan Pos penyuluhan Desa 
(Posluhdes); 
15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan 
nifas, dan kunjungan neonatal; 
16) pendampingan untuk pemberian 
imunisasi, stimulasi perkembangan anak, 
peran ayah dalam pengasuhan, dll; 
17) sosialisasi dan kampanye imunisasi; 
18) kampanye dan promosi perilaku hidup 
bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, 
pencegahan penyakit seperti diare, penyakit 
menular, penyakit seksual, HIV/ AIDS 
tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus 
dan gangguanjiwa; 
19) sosialisasi dan promosi keluarga 
berencana serta kesehatan reproduksi di 
tingkat Desa; 
20) kampanye kependudukan, keluarga 
berencana dan pembangunan keluarga; 
21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok 
Usaha peningkatan pendapatan Keluarga 
Sejahtera (UPPKS); 
22) peningkatan peran mitra Desa dalam 
pengelolaan pengembangan keterampilan 
kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi; 
23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi 
penyandang disabilitas; 
- 18 - 24) pelatihan kader kesehatan masyarakat 
untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, 
pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi 
dan lainnya; 
25) pelatihan kader untuk melakukan 
pendampingan dalam memberi ASI, 
pembuatan makanan pendamping ASI, 
stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan 
cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari 
pertama kehidupan; 
26) pelatihan kader kependudukan, keluarga 
berencana dan pembangunan keluarga; 
27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan 
pengasuhan anak dan perlindungan Anak; 
28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa; 
29) sosialisasi keamanan pangan kepada 
masyarakat dan pelaku usaha pangan; 
30) penyuluhan kesehatan dampak 
penggunaan kompresor dalam penangkapan 
ikan dan 
31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan 
masyarakat Desa lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
dalam musyawarah Desa. 
b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan 
kebudayaan antara lain : 
1) bantuan insentif guru/pembina PAUD / TK 
/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar 
keagamaan, taman belajar anak dan 
fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat 
(PKBM); 
2) penyelenggaraan pengembangan anak usia 
dini secara holistik integratif (PAUD HI); 
3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/ 
parenting bagi orangtua anak usia 0-2 
tahun; 
4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang 
konvergensi pencegahan stunting di Desa; 
5) pelatihan untuk kader pembangunan 
manusia (KPM); 
6) penyuluhan manfaat data kependudukan 
bagi kader pembangunan Desa; 
- 19 - 7) pelatihan keterampilan perlindungan anak 
dan keterampilan kerja bagi remaja yang 
akan memasuki dunia kerja; 
8) pelatihan dan penyelengaraan kursus seni 
budaya; 
9) bantuan pemberdayaan bidang seni, 
budaya, agama, olahraga dan pendidikan 
non formal lainnya; 
10) pelatihan pembuatan film dokumenter, 
jumalis, pembuatan dan penggunaan 
media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, 
vlog, dan media lainnya) 
11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan 
perkawinan anak; 
12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan 
penanganan kekerasan pada perempuan 
dan anak, termasuk tindak pidana 
perdagangan orang; 
13) bantuan pendampingan kepada anak tidak 
sekolah (ATS) bagi warga miskin; 
14) pemberian bantuan peralatan pendidikan 
sebelum anak diterima di satuan 
pendidikan bagi warga miskin; 
15) pemberian bantuan biaya pendidikan 
untuk anak dari keluarga tidak mampu, 
minimal jenjang pendidikan menengah; 
16) pemberian bantuan biaya pendidikan 
untuk anak berkebutuhan khusus; 
17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan 
penguatan parenting bagi orang tua yang 
memiliki anak usia sekolah; 
18) pelatihan menenun/membatik dengan 
menggunakan warna alam, motif-motif 
yang sudah ada dan/ atau diciptakan sendiri 
dan/ atau sesuai tren; 
19) pelatihan Pembuatan produk/karya 
kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas­ 
an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar; 
20) pelatihan alat musik khas daerah setempat 
atau modem. 
21) pelatihan penggunaan perangkat produksi 
barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat 
ukir, kamera, komputer, mesin percetakan; 
- 20- sumberdaya pesisir; dan 
28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan 
kebudayaan lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan 
kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang 
tersedia 
a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, 
antara lain : 
1) pengelolaan sampah berskala rumah 
tangga; 
2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; 
dan 
3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya 
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 
b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain : 
1) pengelolaan terminal Desa; 
2) pengelolaan tambatan perahu; dan 
3) pengelolaantransportasi lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa yang diputuskan 
dalam musyawarah Desa. 
c. pengembangan energi terbarukan, antara lain : 
1) pengolahan limbah petemakan untuk energi 
biogas; konservasi non-formal keuangan 
permodalan 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif 
untuk berpromosi baik di media online atau 
offline; 
23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula 
bagi masyarakat Desa; 
24) pelatihan cara konservasi produk/karya 
kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya 
cara pendokumentasian melalui tulisan dan 
visual; 
25) pelatihan pengelolaan 
sederhana dalam mengakses 
baik di bank dan non-bank; 
26) pendidikan keterampilan 
berbasis potensi Desa; 
27) pendidikan/pelatihan 
- 21 - 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu; 
3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi 
biodiesel; 
4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga 
angin; 
5) pengelolaan energi tenaga matahari; 
6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga 
matahari; dan 
7) pengembangan energi terbarukan lainnya 
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 
d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara 
lain: 
1) sistem informasi Desa; 
2) website Desa; 
3) radio komunitas; 
4) pengelolaan sistem informasi pencatatan 
hasil tangkapan ikan; dan 
5) pengelolaan informasi dan komunikasi 
lainnya yang sesuai dengan kewenangan 
Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta 
pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi 
a. pengelolaan produksi dan hasil produksi 
usaha pertanian untuk ketahanan pangan 
dan usaha pertanian yang difokuskan 
kepada pembentukan dan pengembangan 
produk unggulan Desa dan/ atau produk 
unggulan kawasan perdesaan, antara lain : 
1) perbenihan tanaman pangan; 
2) pembibitan tanaman keras; 
3) pengadaan pupuk; 
4) pembenihan ikan air tawar; 
5) pengelolaan usaha hutan Desa; 
6) pengelolaan usaha hutan sosial; 
7) pengadaan bibit/induk ternak; 
8) inseminasi buatan; 
9) pengadaan pakan ternak; 
10) tepung tapioka; 
11) kerupuk; 
- 22- 12) keripik jamur; 
13) keripik jagung; 
14) ikan asin; 
15) abon sapi 
16) susu sapi; 
17) kopi; 
18) coklat; 
19) karet; 
20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, 
ikan asap, ikan asin, ikan rebus dam ikan 
abon); 
21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, 
nori, permen, kosmetik, karagenan dll); 
22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, 
permen, dll); 
23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi 
pantai; 
24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau 
dan laut; 
25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi 
pantai (hutan cemara laut); dan 
26) pengolahan produksi dan basil produksi 
pertanian lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang 
difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan Desa 
dan/ atau produk unggulan kawasan 
perdesaan, antara lain : 
1) meubelair kayu dan rotan, 
2) alat-alat rumah tangga; 
3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan; 
4) kain tenun; 
5) kain batik; 
6) bengkel kendaraan bermotor; 
7) pedagang di pasar; 
8) pedagang pengepul; 
9) pelatihan pengelolaan docking kapal; 
10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha 
perikanan tangkap; 
11) pelatihan pemasaran perikanan; dan 
- 23 - 12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya 
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 
c. Pendirian dan pengembangan BUMDesa 
dan/ atau BUMDesa Bersama, antara lain : 
1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa 
Bersama; 
2) penyertaan modal BUMDesa dan/ atau 
BUMDesa Bersama; 
3) penguatan permodalan BUMDesa dan/ atau 
BUMDesa Bersama; dan 
4) kegiatan pengembangan BUMDesa 
dan/ atau BUMDesa Bersama lainnya yang 
sesuai dengan kewenangan Desa 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 
d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau 
BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk 
unggulan Desa dan/ atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain : 
1) pengelolaan hutan Desa; 
2) pengelolaan hutan adat; 
3) pengelolaan air minum; 
4) pengelolaan pariwisata Desa; 
5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman 
dan perebusan); 
6) pengelolaan wisata hutan mangrove 
(tracking, jelajah mangrove dan wisata 
edukasi); 
7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan 
vegetasi pantai; 
8) pelatihan pembenihan ikan; 
9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi 
produk perikanan; dan 
10) produk unggulan lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa diputuskan 
dalam musyawarah Desa. 
e. pembentukan dan pengembangan usaha 
ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk 
unggulan Desa dan/ atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain : ' 
-24- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha 
BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang 
difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan Desa 
dan/ atau produk unggulan kawasan 
perdesaan, antara lain : 1) hutan kemasyarakatan; 
2) hutan tanaman rakyat; 
3) kemitraan kehutanan; 
4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat; 
5) pembentukan dan pengembangan usaha 
industri kecil dan/ atau industri rumahan; 
6) bantuan sarana produksi, distribusi dan 
pemasaran untuk usaha ekonomi 
masyarakat; dan 
7) pembentukan dan pengembangan usaha 
ekonomi lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk 
kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk 
unggulan Desa dan/ atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain : 
1) sosialisasi 'ITG; 
2) pos pelayanan teknologi Desa 
(Posyantekdes); 
3) percontohan TI'G untuk: 
a) produksi pertanian; 
b) pengembangan sumber energi perdesaan; 
c) pengembangan sarana transportasi; 
d) pengembangan sarana komunikasi; dan 
e) pengembangan jasa dan industri kecil; 
4) sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil 
tangkapan ikan; 
5) sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; 
dan 
6) pengembangan dan pemanfaatan TTG 
lainnya yang sesuai dengan kewenangan 
Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
- 25 - 4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam 
kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat 
bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang 
meliputi: 
1) penyediaan layanan informasi tentang 
bencana; 
2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam 
menghadapi bencana; 
3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk 
penanganan bencana; 
4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan 
mitigasi; dan 
5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang 
lainnya sesuai dengankewenangan Desa yang 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 
5. Pelesta.rian lingkungan hidup antara lain: 
1) pembibitan pohon langka; 
2) reboisasi; 
3) rehabilitasi lahan gambut; 
4) pembersihan daerah aliran sungai; 
5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih 
pantai) 
6) pemeliharaan hutan bakau; 
7) pelatihan rehabilitasi mangrove; 
8) pelatihan rehabilitasi terumbu karang; 
9) pelatihan pengolahan limbah; dan 
10) kegiatan lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
13. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk 
memperkuat tata kelola Desa yang demokratis 
dan berkeadilan sosial yang 
yang pihak usaha 1) penyediaan informasi harga/ pasar; 
2) parneran basil usaha BUMDesa, 
ekonomi masyarakat; 
3) kerjasama perdagangan antar Desa; 
4) kerjasama perdagangan dengan 
ketiga;dan 
5) pengelolaan pemasaran lainnya 
sesuai dengan kewenangan Desa 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 
-26- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa 
sesuai dengan prioritas, potensi dan nilai 
kearifan lokal, antara lain : 
1) pendataan potensi dan aset Desa; 
2) penyusunan profil Desa/ data Desa; 
3) penyusunan peta aset Desa; 
4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi 
sistem perencanaan, penganggaran, 
analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu; 
5) dukungan penetapan IDM; 
6) penyusunan peta Desa rawan bencana; 
dan a. mendorong partisipasi masyarakat dalam 
perencanaan dan pembangunan Desa yang 
dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, 
antara lain: 
1) pengembangan sistem informasi Desa (SID); 
2) pengembangan pusat kemasyarakatan 
Desa, rumah Desa sehat dan/ atau balai 
rakyat; 
3) pengembangan pusat kemasyarakatan 
Desa dan/ atau balai rakyat; dan 
4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
b. mengembangkan program dan kegiatan 
pembangunan Desa secara berkelanjutan 
dengan mendayagunakan sumber daya 
manusia dan sumber daya alam yang ada di 
Desa, antara lain: 
1) penyusunan arah pengembangan Desa; 
2) penyusunan rancangan program/kegiatan 
pembangunan Desa yang berkelanjutan; 
3) penyusunan rencana pengelolaan sumber 
daya ikan di Desa; 
4) pengelolaan sistem informasi pencatatan 
hasil perikanan; 
5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan 
dalam pengelolaan perikanan; dan 
6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan 
Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
- 27- d. menyusun perencanaan dan penganggaran 
yang berpihak kepada kepentingan warga 
miskin, warga disabilitas, perempuan, anak 
dan kelompok marginal, antara lain : 
1) sosialisasi penggunaan dana Desa; 
2) penyelenggaraan musyawarah kelompok 
warga miskin, warga disabilitas, 
perempuan, anak dan kelompok marginal; 
3) pembentukan dan pengembangan 
Forum Anak Desa sebagai pusat 
kemasyarakatan dan wadah partisipasi 
bagi anak-anak di Desa; 
4) rembug stunting di Desa; 
5) rembug anak Desa khusus sebagai bagian 
dari musrenbangdes; 
6) pelatihan kepemimpinan perempuan 
sebagai bagian dari musrenbangdes; 
7) penyusunan usulan kelompok warga 
miskin, warga disabilitas, perempuan, 
anak, dan kelompok marginal; dan 
8) sosialisasi tentang kependudukan bagi 
kelompok masyarakat dan keluarga; 
9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender; 
10) pendataan penduduk rentan (misalnya 
anak dengan kebutuhan khusus, kepala 
rumah tangga perempuan, dan sebagainya) 
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang 
bersifat afirmasi; 
11) pelatihan perencanaan dan penganggaran 
yang responsif gender bagi fasilitator Desa; 
12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
e. mengembangkan sistem transparansi dan 
akuntabilitas dalam pelaksanaan 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 
Desa, antara lain: 
1) pengembangan sistem administrasi 
keuangan dan aset Desa berbasis data 
digital; 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan 
Desa yang diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
- 28- 2) pengembangan laporan keuangan dan 
aset Desa yang terbuka untuk publik; 
3) pengembangan sistem informasi Desa 
yang berbasis masyarakat; dan 
4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
f. mendorong partisipasi masyarakat dalam 
penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan 
melalui musyawarah Desa, antara lain: 
1) penyebarluasan informasi kepada 
masyarakat Desa perihal hal- hal 
strategis yang akan dibahas dalam 
Musyawarah Desa; 
2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan 
3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
g. melakukan pendampingan masyarakat Desa 
melalui pembentukan dan pelatihan kader 
pemberdayaan masyarakat Desa yang 
diselenggarakan di Desa, antara lain : 
1) pelatihan kader/pendamping forum anak 
(atau kelompok anak lainnya) terkait hak 
anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan 
pengorganisasian. 
2) pelatihan anggota forum anak terkait hak 
anak, data dasar Desa, aset Desa, 
pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu 
anak lainnya; 
3) advokasi pemenuhan hak anak, 
perempuan, difabel warga miskin dan 
masyarakat marginal terhadap akses 
administrasi kependudukan dan catatan 
sipil; 
4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, 
pembudidaya ikan, petambak garam, 
pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan 
5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa 
lainnya yang sesuai dengan kewenangan 
Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
-29- i. melakukan pengawasan dan pemantauan 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 
pembangunan Desa yang dilakukan secara 
partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain : 
1) pemantauan berbasis komunitas; 
2) audit berbasis komunitas; h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan 
kapasitas sumber daya manusia masyarakat 
Desa untuk pengembangan Kesejahteraan 
Ekonomi Desa yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk 
unggulan Desa dan/ atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain : 
1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, 
perkebunan, industri kecil dan 
perdagangan; 
2) pelatihan industri rumahan; 
3) pelatihan teknologi tepat guna; 
4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi 
masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; 
5) Pelatihan pemandu Wisata; 
6) Interpretasi wisata; 
7) Pelatihan Bahasa Asing; 
8) Pelatihan Digitalisasi; 
9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata; 
10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan 
kelompok sadar wisata/Pokdarwis; 
11) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal; 
12) Pelatihan penanganan penggunaan alat 
tangkap ramah lingkungan; 
13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan; 
14) Pelatihan teknik pemasaran online; 
15) Pelatihan pembuatan rencana usaha 
perikanan;dan 
16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya 
untuk mendukung pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan Desa 
dan/ atau produk unggulan kawasan 
perdesaan yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
- 30- Pasal 14 
(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana 
Desa. 
(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas 
penggunaan Dana Desa. 
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. ( 1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 
berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh 
Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. 
(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 
diutamakan dilakukan secara swakelola dengan 
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan 
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja 
dari masyarakat Desa setempat. Pasal 13 3) pengembangan unit pengaduan di Desa; 
4) pengembangan bantuan hukum dan 
paralegal Desa untuk penyelesaian 
masalah secara mandiri oleh Desa; 
5) pengembangan kapasitas paralegal Desa; 
6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk 
pertanggung jawaban dan serah terima 
basil pembangunan Desa; dan 
7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 
mendapat persetujuan Bupati. 
(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa 
mengenai APBDes. 
- 31 - (3) Usul Rekomendasi sebagaiman