Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 6 PERATURAN  BUPATI BANGKA BARAT Nomor 7 Tahun 2020.
Redaksi dari PERATURAN  BUPATI BANGKA BARAT Nomor 7 Tahun 2020 tentang PELAKSANAAN SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI ATAS BELANJA DAERAH, pada BAB I - II, Pasal 6 menjelaskan:

Pihak pelaksana transaksi pembayaran non tunai adalah 
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
OPD/Bendahara Pengeluaran PPKD serta PT. Bank 
Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung 
sebagai bank penempatan Kas Umum Daerah atau bank lain 
yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.