Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 65 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 65 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalahKabupaten Magelang .
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Magelang.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tu gas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
-1171-
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.
6.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelit ian,dan Pengembangan
Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian ,dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang.
7.Kepala Badan Perencanaan P embangunan, Penelit ian,dan
Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Badan
adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang.
8.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab,wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja
organisasi negara .
9.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada
instansi pemerintah.
10.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi
padainstansi pemerintah jenjang pali ng rendah setara eselon II.
11.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II .
12.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik s erta administrasi
pemerintahan dan pembangunan .
13.Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
14.Jabatan Administrator adalah jabatan administrasi pada instansi
pemerintah jenjang paling tinggi setara ja batan struktural eselon
III.
15.Jabatan Pengawas adalah jabatan administrasi pada instansi
pemerintah jenjang menengah setara jabatan struktural eselon IV .
16.Jabatan Pelaksana adalah jabatan administrasi pada instansi
pemerintah jenjang paling rendah setara jabatan struktural eselon
V dan jabatan fungsional umum .
17.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18.Pejabat Fungsional adalah Pega wai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada instansi pemerintah.
19.Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional
yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
keahlian nya.
-1172-