Menurut PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 3'L Tahun 2018, apa isi dari Pasal 8?
Pasal Pasal 8 dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 3'L Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

.
Bagian Kelima
Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar
Pasalll
(1)Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan
Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan PeJayanan Dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (1).
(2)Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan
berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan dasar yang diperoleh
setiap tahunnya.
Pasal12
(1)Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal 11ayat [I]berupa penyediaan barang darr/atau jasa yang
dibutuhkan danjatau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (1)Pemerintah daerah dapat;
a.Membebaskan biaya untuk mernenuhi kebutuhan dasar bagi Warga
Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal,
dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; danjatau
b.Memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantu an barang
darr/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
(3)Penyediaan barang danJatau jasa yang dibutuhkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)diterapkan sesuai dengan Standar Teknis SPM.
(4)Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pemenuhan Pelayanan
Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.