Menurut PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 70 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 11?
Pasal Pasal 11 dalam PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 70 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, pada BAB V - TATA KERJA, menyatakan:

DPMPTSP dalam melaksanakan urusan yang menjadi 
kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
DPMPTSP dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, 
sesuai dengan kedekatan fungsi Koordinasi, kepada Sekretaris 
Daerah melalui Asisten dan Bagian terkait. 
DPMPTSP dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan 
hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif. 
Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan 
persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan 
kewenangan, d apat dilakukan tanpa terikat pada hubungan 
struktural secara berjenjang. 
Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan 
hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan 
penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk 
menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan 
secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan. 
Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi 
dalam pengusulan program dan kegiatan DPMPTSP wajib 
 
 memperhatikan fun gsi-fungsi pada masing -masing perangkat daerah 
yang mempunyai kesamaan nomenklatur fungsinya. 
Tugas dan fungsi DPMPTSP dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan 
Tinggi Pratama (eselon II.b), Pejabat Administrator (eselon III ), 
Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Peja bat Fungsional dan Pelaksana. 
DPMPTSP dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggung 
jawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 
Dalam menjalan tugas dan fungsinya, DPMPTSP menetapkan 
prinsip -prinsip tata kelola pemerintahan ya ng baik, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan. 
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan. 
Koordinator dan Subkoordinator melaksanakan kegiatan 
perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pada jabatan 
administrasi sebelumnya di unit kerja sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan serta uraian 
kegiatan Koordinator dan S ubkoordin ator Kelompok Jabatan 
Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Pelaksana 
dikoordinasikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat 
Administrator.