Apa substansi hukum dari Pasal   11 PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 5 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 5 Tahun 2022 tentang KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, khususnya BAB  V - I, Pasal   11, adalah:

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Dumai. 
 
Ditetapkan di Dumai 
pada tangga l 9 Februari 2022 
 
WALI KOTA DUMAI, 
 
 
dto 
 
PAISAL 
 
Diundangkan di Dumai 
pada tanggal 9 Februari 2022 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI, 
 
 
 dto 
 
 INDRA GUNAWAN 
 
 
BERITA DAER AH KOTA DUMAI TAHUN 2022 NOMOR 4 SERI E 
LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA DUMAI 
NOMOR 5 TAHUN 2022 
TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN DAN 
NILAI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI 
 
 
DAFTAR KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN PADA JABATAN STRUKTURAL 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI 
 
 
NO 
NAMA JABATAN 
KELAS 
JABATAN 
NILAI 
JABATAN 
 
1 2 3 4 
 
I. SEKRETARIAT DAERAH. 
 
1. Sekretaris Daerah 15 3.555 
 
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 14 3.030 
 
3. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik 13 2.715 
 
4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 13 2.715 
 
5. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Informasi Teknologi, Ekonomi dan Keuangan 13 2.715 
 
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan 12 2.315 
 
7. Kepala Subbagian Otonomi Daerah 9 1.430 
 
8. Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan 9 1.430 
 
9. Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan 9 1.430 
 
10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 12 2.315 
 
11. Kepala Subbagian Kesejahteraan Sosial 9 1.430 
 
12. Kepala Subbagian Bina Mental Spiritual 9 1.430 
 
13. Kepala Subbagian Kesejahteraan Masyarakat 9 1.430 
 
14. Kepala Bagian Hukum 12 2.315 
 
15. Kepala Subbagian Perundang -Undangan 9 1.430 
 
16. Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi 9 1.430 
 
17. Kepala Subbagian Bantuan Hukum 12 1.430 
 
18. Kepala Bagian Kerja Sama 12 2.315 
 
19. Kepala Subbagian Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 9 1.430 
 
20. Kepala Subbagian Evaluasi Kerja Sama 9 1.430 
 
21. Kepala Subbagian Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri 8 1.295 
 
22. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 14 3.030 
 
23. Kepala Bagian Perekonomian 12 2.315 
 
24. Kepala Subbagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 9 1.430 
 
25. Kepala Subbagian Pembinaan B adan Usaha Milik Daerah dan B adan Layanan Umum Daerah 9 1.430 
 
26. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 9 1.430 
 
27. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 12 2.315 
 
28. Kepala Subbagian Penyusunan Program 9 1.430 
 
29. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 8 1.165 
 
30. Kepala Subbagian Pengendalian Program 9 1.430 
 
31. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa 12 2.315 
 
32. Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa 9 1.430 
 
33. Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 9 1.430 
 
34. Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 9 1.430 
 
35. Kepala Bagian Sumber Daya Alam 12 2.315 
 
36. Kepala Subbagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 9 1.430 
 
37. Kepala Subbagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup 9 1.430 
 
38. Kepala Subbagian Sumber Daya Alam Energi dan Air 9 1.430 
 
39. Asisten Administrasi Umum 14 3.030 
 
40. Kepala Bagian Umum 12 2.315 
 
41. Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian 9 1.430 
 
42. Kepala Subbagian Protokol 9 1.430 
 
43. Kepala Subbagian Perlengkapan 9 1.430 
 
44. Kepala Bagian Organisasi 12 2.315 
 
45. Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan 9 1.430 
 
46. Kepala Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi 9 1.430 
 
47. Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana 9 1.430 
 
48. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan 12 2.315 
 
49. Kepala Subbagian Perencanaan 9 1.430 
 
50. Kepala Subbagian Keuangan 9 1.430 
 
51. Kepala Subbagian Pelaporan 9 1.430 
 
52. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 12 2.315 
 
53. Kepala Subbagian Protokol 9 1.430 
 
54. Kepala Subbagian Komunikasi Pimpinan 9 1.430 
 
55. Kepala Subbagian Dokumentasi Pimpinan 9 1.430 
 
 
 
 
 
 
1 
 2 3 4 
 
II. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 
 
56. Sekretaris D ewan Perwakilan Rakyat Daerah 14 2.865 
 
57. Kepala Bagian Umum dan Keuangan 11 2.090 
 
58. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian 9 1.430 
 
59. Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan 9 1.430 
 
60. Kepala Subbagian Program dan Keuangan 9 1.430 
 
61. Kepala Bagian Persidangan dan Perundangan 11 2.090 
 
62. Kepala Subbagian Kajian Perundang -undangan 9 1.430 
 
63. Kepala Subbagian Persidangan dan Risalah 9 1.430 
 
64. Kepala Subbagian Humas, Protokol dan Perpustakaan 9 1.430 
 
65. Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan 11 2.090 
 
66. Kepala Subbagian Fasilitasi Penganggaran 9 1.430 
 
67. Kepala Subbagian Fasilitasi Pengawasan 9 1.430 
 
68. Kepala Subbagian Kerjasama dan Aspirasi 8 1.295 
 
III. INSPEKTORAT DAERAH. 
 
69. Inspektur Daerah 14 3.030 
 
70. Sekretaris 12 2.140 
 
71. Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan 9 1.430 
 
72. Kepala Subbagian Perencanaan 9 1.430 
 
73. Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi 9 1.430 
 
74. Inspektur Pembantu I 11 1.990 
 
75. Inspektur Pembantu II 11 1.990 
 
76. Inspektur Pembantu III 11 1.990 
 
77. Inspektur Pembantu IV 11 1.990 
 
78. Inspektur Pembantu V 11 1.990 
 
IV. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. 
 
79. Kepala 14 2.865 
 
80. Sekretaris 12 2.115 
 
81. Kepala Subbagian Perencanaan 9 1.430 
 
82. Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1.430 
 
83. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1.430 
 
84. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 11 2.045 
 
85. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak -Kanak 9 1.430 
 
86. Kepala Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal 9 1.430 
 
87. Kepala Seksi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 9 1.430 
 
88. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar 11 2.045 
 
89. Kepala Seksi Kurikulum, Peserta Didik dan Kelembagaan Sekolah Dasar 9 1.430 
 
90. Kepala Seksi Ketenagaan Pendidikan Sekolah Dasar 9 1.430 
 
91. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar 9 1.430 
 
92. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 11 2.045 
 
93. Kepala Seksi Kurikulum, Peserta Didik dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama 99 1.430 
 
94. Kepala Seksi Ketenagaan Pendidikan Sekolah Menengan Pertama 9 1.430 
 
95. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 9 1.430 
 
96. Kepala Bidang Kebudayaan 11 2.045 
 
97. Kepala Seksi Seni dan Budaya 9 1.430 
 
98. Kepala Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan 9 1.430 
 
99. Kepala Seksi Pelestarian 9 1.430 
 
V. DINAS KESEHATAN. 
 
100. Kepala 14 2.865 
 
101. Sekre taris 12 2.115 
 
102. Kepala Subbagian Perencanaan 9 1.430 
 
103. Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1.430 
 
104. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1.430 
 
105. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 11 2.045 
 
106. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi 9 1.430 
 
107. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 9 1.430 
 
108. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan 9 1.430 
 
109. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 11 2.045 
 
110. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi 9 1.430 
 
111. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 9 1.430 
 
112. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 9 1.430 
 
113. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 11 2.045 
 
114. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer 8 1.295 
 
115. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan 9 1.430 
 
116. Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 9 1.430 
 
117. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan 11 2.045 
 
118. Kepala Seksi Kesediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 8 1.295 
 
119. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan 8 1.165 
 
120. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan 8 1.295 
 
121. Kepala U nit Pelaksana Teknis Instalasi F armasi Kelas A 9 1.430 
 
1 
 2 3 4 
 
122. Kepala Subb agian Tata Usaha 8 1.295 
 
123. Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A 9 1.430 
 
124. Kepala Subb agian Tata Usaha 8 1.295 
 
VI. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH. 
 
125. Direktur 13 2.715 
 
126. Wakil Direktur Pelayanan 12 2.115 
 
127. Kepala Bidang Pelayanan 11 2.045 
 
128. Kepala Seksi Pelayanan Medis 9 1.430 
 
129. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan 9 1.430 
 
130. Kepala Bidang Keperawatan 11 2.045 
 
131. Kepala Seksi Etika dan Mutu 9 1.430 
 
132. Kepala Seksi Asuhan Keperawatan 9 1.430 
 
133. Kepala Bidang Penunjang Medis dan Non Medis 11 2.045 
 
134. Kepala Seksi Penunjang Medis 9 1.430 
 
135. Kepala Seksi Penunjang Non Medis 9 1.430 
 
136. Wakil Direktur Umum dan Keuangan 12 2.115 
 
137. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian 11 2.045 
 
138. Kepala Subbagian Umum 9 1.430 
 
139. Kepala Subbagian Kepegawaian 9 1.430 
 
140. Kepala Bagian Keuangan dan Aset 11 2.045 
 
141. Kepala Subbagian Akuntansi, Verifikasi dan Aset 9 1.430 
 
142. Kepala Subbagian Perbendaharaan 9 1.430 
 
143. Kepala Bagian Perencanaan dan Program 11 2.045 
 
144. Kepala Subbagian Perencanaan 9 1.430 
 
145. Kepala Subbagian Program, Rekam Medis dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit 9 1.430 
 
VII. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG. 
 Kepala 14 2.865 
146. 
 
147. Sekretaris 12 2.115 
 
148. Kepala Subbagian Perencanaan 9 1.430 
 
149. Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1.295 
 
150. Kepala Subbagian Data dan Informasi Publik 9 1.430 
 
151. Kepala Bidang Sumber Daya Air 11 2.045 
 
152. Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air 9 1.430 
 
153. Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air 9 1.430 
 
154. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan 9 1.430 
 
155. Kepala Bidang Bina Marga 11 2.045 
 
156. Kepala Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi 9 1.430 
 
157. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan 9 1.430 
 
158. Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan 9 1.430 
 
159. Kepala Bidang Cipta Karya 11 2.045 
 
160. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian 9 1.430 
 
161. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman 9 1.430 
 
162. Kepala Seksi Penataan Bangunan 9 1.430 
 
163. Kepala Bidang Tata Ruang 11 2.045 
 
164. Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan 9 1.430 
 
165. Kepala Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 9 1.430 
 
166. Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Ruang 9 1.430 
 
167. Kepala Bidang Bina Kontruksi dan Peralatan 11 2.045 
 
168. Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Jasa Kontruksi 9 1.430 
 
169. Kepala Seksi Pengawasan Jasa Kontruksi 9 1.430 
 
170. Kepala Seksi Peralatan dan Laboratorium 9 1.430 
 
171. Kepala Unit Pe laksana Teknis Peningkatan dan P emeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah III Kelas A 9 1.430 
 
172. Kepala Su bbagian Tata Usaha 8 1.295 
 
173. Kepala Unit Pelaksana Teknis Peningkatan dan pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah II Kelas A 9 1.430 
 
174. Kepala Subb agian Tata Usaha 8 1.295 
 
175. Kepala Unit Pelaksana Teknis Peningkatan dan pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah I Kelas A 9 1.430 
 
176. Kepala Subb agian Tata Usaha 8 1.295 
 
VIII. DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN. 
 
177. Kepala 14 2.865 
 
178. Sekretaris 12 2.115 
 
179. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik 9 1.430 
 
180. Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1.295 
 
181. Kepala Bidang Perumahan Rakyat 11 2.045 
 
182. Kepala Seksi pendataan, Perencanaan & Perumahan 9 1.430 
 
183. Kepala Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan dan Pemakaman 8 1.295 
 
184. Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi 9 1.430 
 
185. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman 11 2.045 
 
186. Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Pemukiman 9 1.430 
 
187. Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Pemukiman 9 1.430 
 
188. Kepala Seksi Pencegahan, Peningkatan Kualitas, Pemanfaatan dan Pengendalian 9 1.430 
 
 
 
 
 
1 
 2 3 4 
 
IX. DINAS SOSIAL. 
 
189. Kepala 14 2.865 
 
190. Sekretari s 12 2.115 
 
191. Kepala Subbagian Program dan Data 9 1.430 
 
192. Kepala Subbagian Ketatausahaan, Keuangan dan Aset 9 1.430 
 
193. Kepala Bidang Penanganan dan Rehabilitas Sosial 11 2.045 
 
194. Kepala Seksi Rehabilitas Sosial 9 1.430 
 
195. Kepala Seksi Penanganan Bencana Alam dan Sosial 9 1.430 
 
196. Kepala Seksi Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 9 1.430 
 
197. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial 11 2.045 
 
198. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial 9 1.430 
 
199. Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial 9 1.430 
 
200. Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 9 1.430 
 
X. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. 
 
201. Kepala 14 2.865 
 
202. Sekretaris 12 2.115 
 
203. Kepala Subbagian Perencanaan 9 1.430 
 
204. Kepala Subbagian Keuangan 9 1.430 
 
205. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 8 1.295 
 
206. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 11 2.045 
 
207. Kepala Seksi Identitas Penduduk 8 1.295 
 
208. Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk 8 1.165 
 
209. Kepala Seksi Pendataan Penduduk 8 1.165 
 
210. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 11 2.045 
 
211. Kepala Seksi Kelahiran 8 1.295 
 
212. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian 8 1.295 
 
213. Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian 8 1.295 
 
214. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 11 2.045 
 
215. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 8 1.295 
 
216. Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data 8 1.295 
 
217. Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi 8 1.295 
 
218. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 11 2.045 
 
219. Kepala Seksi Kerja Sama 8 1.165 
 
220. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 8 1.165 
 
221. Kepala Seksi Inovasi Pelayanan 8 1.165 
 
XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP. 
 
222. Kepala 14 2.865 
 
223. Sekretaris 12 2.115 
 
224. Kepala Subbagian Perencanaan 9 1.430 
 
225. Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1.295 
 
226. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1.430 
 
227. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan 11 2.045 
 
228. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan 9 1.430 
 Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup 9 1.430 
229. 
 
230. Kepala Seksi Pertamanan 9 1.430 
 
231. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 11 2.045 
 
232. Kepala Seksi Pengurangan Sampah 8 1.295 
 
233. Kepala Seksi Penanganan Sampah 9 1.430 
 
234. Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 9 1.430 
 
235. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 11 2.045 
 
236. Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan 8 1.165 
 
237. Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan 9 1.430 
 
238. Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan 9 1.430 
 
239. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 11 2.045 
 
240. Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan 9 1.430 
 
241. Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan 9 1.430 
 
242. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas 9 1.430 
 
243. Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Kelas A 9 1.430 
 
244. Kepala Subb agian Tata Usaha 8 1.295 
 
XII. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. 
 
245. Kepala 14 2.865 
 
246. Sekretaris 12 2.115 
 
247. Kepala Subbagian Perencanaan 8 1.295 
 
248. Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1.295 
 
249. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 8 1.295 
 
250. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga 11 2.045 
 
251. Kepala Seksi Pengembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kepala Bidang Ekonomi 8 1.165 
 
252. Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kepala Bidang Sosial Politik dan Hukum 8 1.165 
 
253. Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kepala Bidang Ketahanan Keluarga 8 1.295 
 
254. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak 11 2.045 
 
1 
 2 3 4 
 
255. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak 9 1.430 
 
256. Kepala Seksi Perlindungan Hak Anak 8 1.295 
 
257. Kepala Seksi Partisipasi Anak 8 1.165 
 
258. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan 11 2.045 
 
259. Kepala Seksi Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak 9 1.430 
 
260. Kepala Seksi Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak 8 1.295 
 
261. Kepala Seksi Pemberdayaan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 8 1.165 
 
262. Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak 11 2.045 
 
263. Kepala Seksi Data dan Informasi Gender 8 1.295 
 
264. Kepala Seksi Data Informasi Anak 8 1.165 
 
265. Kepala Seksi Kelembagaan Organisasi Perempuan dan Anak 8 1.165 
 
266. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A 9 1.430 
 
267. Kepala Subb agian Tata Usaha 8 1.295 
 
XIII. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA. 
 
268. Kepala 14 2.865 
 
269. Sekretaris 12 2.115 
 
270. Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset 9 1.430 
 
271. Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1.295 
 
272. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan 11 2.045 
 
273. Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan 8 1.295 
 
274. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana 8 1.295 
 
275. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga 8 1.165 
 
276. Kepala Bidang Keluarga Berencana 11 2.045 
 
277. Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian 8 1.295 
 
278. Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana 8 1.295 
 
279. Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Berkeluarga Berencana 9 1.430 
 
280. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahtaraan Keluarga 11 2.045 
 
281. Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera 8 1.295 
 
282. Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Ba wah L ima T ahun, Anak dan Lan jut U sia 9 1.430 
 
283. Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja 8 1.295 
 
XIV. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. 
 
284. Kepala 14 2.865 
 
285. Sekretaris 12 2.115 
 
286. Kepala Subbagian Perencanaan 9 1.430 
 
287. Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1.430 
 
288. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1.430 
 
289. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal 11 2.045 
 
290. Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal 9 1.430 
 
291. Kepala Seksi Deregulasi Penanaman Modal Daerah 8 1.165 
 
292. Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah Penanaman Modal 8 1.165 
 
293. Kepala Bidang Promosi, Kerja Sama Data dan Informasi Investasi 11 2.045 
 
294. Kepala Seksi Promosi Dalam Negeri dan Luar Negeri 8 1.165 
 
295. Kepala Seksi Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri 8 1.295 
 
296. Kepala Seksi Data dan Informasi 8 1.165 
 
297. Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Investasi dan Perizinan 11 2.045 
 
298. Kepala Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 8 1.295 
 
299. Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 8 1.165 
 
300. Kepala Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 8 1.165 
 
301. Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan 11 2.045 
 
302. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I 9 1.430 
 
303. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II 9 1.430 
 
304. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III 9 1.430 
 
305. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan 11 2.045 
 
306. Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan 9 1.430 
 
307. Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan 8 1.165 
 
308. Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan 8 1.165 
 
XV. DINAS PERDAGANGAN. 
 
309. Kepala 14 2.865 
 
310. Sekreta ris 12 2.115 
 
311. Kepala Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan 9 1.430 
 
312. Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1.430 
 
313. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri 11 2.045 
 
314. Kepala Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 9 1.430 
 
315. Kepala Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting 9 1.430 
 
316. Kepala Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi 9 1.430 
 
317. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri 11 2.045 
 
318. Kepala Seksi Pengembangan Ekspor 9 1.430 
 
319. Kepala Seksi Fasilitasi Ekspor Impor 9 1.430 
 
320. Kepala Seksi Bina Pelaku Ekspor Impor 9 1.430 
 
321. Kepala Bidang Kemetrologian 11 2.045 
 
 
 
 
 
1 
 2 3 4 
 
322. Kepala Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang 9 1.430 
 
323. Kepala Seksi Bina Sumber Daya Manusia 9 1.430 
 
324. Kepala Seksi Pengawasan 9 1.430 
 
325. Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Kelas A 9 1.430 
 
326. Kepala Subb agian Tata Usaha 8 1.295 
 
327. Kepala Unit Pelaksana Teknis Retribusi Pasar Kelas A 9 1.430 
 
328. Kepala Subb agian Tata Usaha 8 1.295 
 
XVI. DINAS PERHUBUNGAN. 
 
329. Kepala 14 2.865 
 
330. Sekretaris 12 2.115 
 
331. Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1.430 
 
332. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum 9 1.430 
 
333. Kepala Subbagian Keuangan 9 1.430 
 
334. Kepala Bidang Lalu Lintas 11 2.045 
 
335. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas 9 1.430 
 
336. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas 9 1.430 
 
337. Kepala Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas 8 1.295 
 
338. Kepala Bidang Angkutan dan Sarana 11 2.045 
 
339. Kepala Seksi Angkutan Dalam Trayek 8 1.295 
 
340. Kepala Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang 9 1.430 
 
341. Kepala Seksi Pengujian Sarana 8 1.295 
 
342. Kepala Bidang Prasarana 11 2.045 
 
343. Kepala Seksi Perencanaan Prasarana 9 1.430 
 
344. Kepala Seksi Pembangunan Prasarana 9 1.430 
 
345. Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana 9 1.430 
 
346. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan 11 2.045 
 
347. Kepala Seksi Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan 8 1.295 
 
348. Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan 8 1.295 
 
349. Kepala Seksi Keselamatan 8 1.295 
 
350. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A 9 1.430 
 
351. Kepala Subb agian Tata Usaha 8 1.295 
 
352. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kelas A 9 1.430 
 
353. Kepala Subb agian Tata Usaha 8 1.295 
 
XVII. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN. 
 
354. Kepala 14 2.865 
 
355. Sekretaris 12 2.115 
 
356. Kepala Subbagian Perencanaan 9 1.430 
 
357. Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1.430 
 
358. Kepala Subbagian Keuangan dan As et 9 1.430 
 
359. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura 11 2.045 
 
360. Kepala Seksi Produksi dan Pengembangan Tanaman Pangan 9 1.430 
 
361. Kepala Seksi Produksi dan Pengembangan Hortikultura 9 1.430 
 
362. Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Perlindungan Tanaman 8 1.295 
 
363. Kepala Bidang Perkebunan 11 2.045 
 
364. Kepala Seksi Produksi dan Pengembangan Perkebunan 9 1.430 
 
365. Kepala Seksi Teknologi dan Pengolahan Hasil Perkebunan 9 1.430 
 
366. Kepala Seksi Perlindungan Perkebunan 9 1.430 
 
367. Kepala Bidang Peternakan 11 2.045 
 
368. Kepala Seksi Produksi Ternak 9 1.430 
 
369. Kepala Seksi Pembibitan Ternak 8 1.295 
 
370. Kepala Seksi Pakan, Pengelolaan Produk dan Hasil Ternak 8 1.165 
 
371. Kepala Bidang Penyuluhan 11 2.045 
 
372. Kepala Seksi Program Penyuluhan 9 1.430 
 
373. Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan dan SDM Penyuluhan 8 1.165 
 
374. Kepala Seksi Pengkajian Metode dan Teknologi Penyuluhan 8 1.165 
 
375. Kepala Bidang Ketahanan Pangan 11 2.045 
 
376. Kepala Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan 8 1.165 
 
377. Kepala Seksi Distribusi dan Kewaspadaan Pangan 8 1.165 
 
378. Kepala Seksi Konsumsi, Mutu dan Ketahanan Pangan 8 1.165 
 
379. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 11 2.045 
 
380. Kepala Seksi Kesehatan Hewan 8 1.165 
 
381. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner 8 1.165 
 
382. Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Pembinaan Kelembagaan Veteriner 8 1.295 
 
383. Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Kelas A 9 1.430 
 
384. Kepala Subb agian Tata Usaha 8 1.295 
 
385. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Hewan dan Laboratorium Veteriner Kelas A 9 1.430 
 
386. Kepala Subb agian Tata Usaha 8 1.295 
 
387. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Kelas A 9 1.430 
 
388. Kepala Subb agian Tata Usaha 8 1.295 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 2 3 4 
 
XVIII. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI . 
 
389. Kepala 14 2.865 
 
390. Sekretari s 12 2.115 
 
391. Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset 9 1.430 
 
392. Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1.430 
 
393. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas 11 2.045 
 
394. Kepala Seksi Pelatihan dan Standar Kompetensi Tenaga Kerja 9 1.430 
 
395. Kepala Seksi Instruktur Lembaga dan Sarana 9 1.430 
 
396. Kepala Seksi Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja 9 1.430 
 
397. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja 11 2.045 
 
398. Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan 9 1.430 
 
399. Kepala Seksi Kelembagaan 9 1.430 
 
400. Kepala Seksi Syarat Kerja 8 1.295 
 
401. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11 2.045 
 
402. Kepala Seksi Transmigrasi dan Perluasan Kerja 9 1.430 
 
403. Kepala Seksi Bursa Kerja 9 1.430 
 
404. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja 9 1.430 
 
XIX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN . 
 
405. Kepala 14 2.865 
 
406. Sekretaris 12 2.115 
 
407. Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset 9 1.430 
 
408. Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1.295 
 
409. Kepala Bidang Perpustakaan 11 2.045 
 
410. Kepala Seksi Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka 9 1.430 
 
411. Kepala Seksi Standarisasi dan Otomasi Kepustakaan 9 1.430 
 
412. Kepala Seksi Pelayanan Jasa Kepustakaan 9 1.430 
 
413. Kepala Bidang Kearsipan 11 2.045 
 
414. Kepala Seksi Pengumpulan dan Akuisisi Arsip 9 1.430 
 
415. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pelestarian Arsip 8 1.295 
 
416. Kepala Seksi Pelayanan Kearsipan 8 1.295 
 
XX. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA . 
 
417. Kepala 14 2.865 
 
418. Sekretaris 12 2.115 
 
419. Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset 9 1.430 
 
420. Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1.430 
 
421. Kepala Bidang Kepemudaan 11 2.045 
 
422. Kepala Seksi Organisasi Pemuda 9 1.430 
 
423. Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda 9 1.430 
 
424. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda 8 1.295 
 
425. Kepala Bidang Olahraga 11 2.045 
 
426. Kepala Seksi Pengembangan Olahraga 8 1.165 
 
427. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana OR 8 1.295 
 
428. Kepala Seksi Olahraga Prestasi 8 1.295 
 
429. Kepala Bidang Pariwisata 11 2.045 
 
430. Kepala Seksi Pengawasan Objek Wisata 8 1.295 
 
431. Kepala Seksi Sarana Pariwisata 9 1.430 
 
432. Kepala Seksi Promosi dan Pengembangan Wisata 8 1.295 
 
433. kepala Unit Pelaksana Teknis Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang Kelas A 9 1.430 
 
434. Kepala Subb agian Tata Usaha 8 1.295 
 
XXI. DINAS PERIKANAN . 
 
435. Kepala 14 2.865 
 
436. Sekre taris 12 2.115 
 
437. Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset 9 1.430 
 
438. Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1.430 
 
439. Kepala Bidang Pembudidayan Ikan 11 2.045 
 
440. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan 8 1.295 
 
441. Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Produksi Perikanan 9 1.430 
 
442. Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan 9 1.430 
 
443. Kepala Bidang Kenelayanan 11 2.045 
 
444. Kepala Seksi Kenelayanan 9 1.430 
 
445. Kepala Seksi Pengawasan Usaha Perikanan 9 1.430 
 
446. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 9 1.430 
 
447. Kepala Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Payau Veteriner Kelas A 9 1.430 
 
448. Kepala Subb agian Tata Usaha 8 1.295 
 
449. Kepala Unit Pelaksana Teknis Benih Ikan Air Tawar dan Pakan Kelas A 9 1.430 
 
450. Kepala Subb agian Tata Usaha 8 1.295 
 
XXII. DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL . 
 
451. Kepala 14 2.865 
 
452. Sekretaris 12 2.115 
 
453. Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset 9 1.430 
 
1 
 2 3 4 
 
454. Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1.430 
 
455. Kepala Bidang Perindustrian 11 2.045 
 
456. Kepala Seksi Sarana Umum dan Usaha Industri 9 1.430 
 
457. Kepala Seksi Pembinaan Industri 9 1.430 
 
458. Kepala Seksi Pengawasan Industri 9 1.430 
 
459. Kepala Bidang Koperasi 11 2.045 
 
460. Kepala Seksi Kelembagaan 8 1.295 
 
461. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Koperasi 9 1.430 
 
462. Kepala Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam 9 1.430 
 
463. Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 11 2.045 
 
464. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 8 1.165 
 
465. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 9 1.430 
 
466. Kepala Seksi Bina Sarana dan Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 8 1.295 
 
467. kepala Unit Pelaksana Teknis Latihan Industri, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kelas A 9 1.430 
 
468. Kepala Subb agian Tata Usaha 8 1.295 
 
XXIII. SAT UAN POLISI PAMONG PRAJA. 
 
469. Kepala 14 2.865 
 
470. Sekretaris 12 2.115 
 
471. Kepala Subbagian Perencanaan Keuangan dan Aset 9 1.430 
 
472. Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1.430 
 
473. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang -Undangan 11 2.045 
 
474. Kepala Seksi Pengawasan 8 1.295 
 
475. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan 8 1.165 
 
476. Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan 8 1.295 
 Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 11 2.045 
477. 
 
478. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian 9 1.430 
 
479. Kepala Seksi Kerja sama 8 1.295 
 
480. Kepala Seksi Pemantauan dan Tindak Internal 9 1.430 
 
481. Kepala Bidang Sumberdaya Aparatur 11 2.045 
 
482. Kepala Seksi Satlinmas 8 1.295 
 
483. Kepala Seksi Data Informasi dan Pelatihan 8 1.295 
 
484. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 8 1.295 
 
XXIV. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH . 
 
485. Kepala 14 3.030 
 
486. Sekretaris 12 2.140 
 
487. Kepala Subbagian Program 9 1.430 
 
488. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 
 
489. Kepala Subbagian Keuangan 9 1.430 
 
490. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan 11 2.045 
 
491. Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan 9 1.430 
 
492. Kepala Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 9 1.430 
 
493. Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan 9 1.430 
 
494. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 11 2.045 
 
495. Kepala Subbidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 9 1.430 
 
496. Kepala Subbidang Kesehatan dan Kependudukan 9 1.430 
 
497. Kepala Subbidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 9 1.430 
 
498. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 11 2.045 
 
499. Kepala Subbidang Pertanian 9 1.430 
 
500. Kepala Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 9 1.430 
 
501. Kepala Subbidang Perindustrian dan Perdagangan 9 1.430 
 
502. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 11 2.045 
 
503. Kepala Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang 9 1.430 
 
504. Kepala Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup 9 1.430 
 
505. Kepala Subbidang Perumahan dan Pemukiman 8 1.295 
 
XXV. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH . 
 
506. Kepala 14 3.030 
 
507. Sekretaris 12 2.140 
 
508. Kepala Subbagian Perencanaan 9 1.430 
 
509. Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1.295 
 
510. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1.430 
 
511. Kepala Bidang Anggaran 11 2.045 
 
512. Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran 9 1.430 
 
513. Kepala Subbidang Perubahan dan Pergeseran Anggaran 9 1.430 
 
514. Kepala Subbidang Penatausahaan dan Perencanaan Anggaran 9 1.430 
 
515. Kepala Bidang Aset 11 2.045 
 
516. Kepala Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset 9 1.430 
 
517. Kepala Subbidang Penilaian, Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset 9 1.430 
 
518. Kepala Subbidang Penatausahaan Aset 9 1.430 
 
519. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan 11 2.045 
 
520. Kepala Subbidang Pelaporan 9 1.430 
 
 
 
 
 
1 
 2 3 4 
 
521. Kepala Subbidang Akuntansi 9 1.430 
 
522. Kepala Subbidang Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi 9 1.430 
 
523. Kepala Bidang Perbendaharaan 11 2.045 
 
524. Kepala Subbidang Penatausahaan Bendahara Umum Daerah 9 1.430 
 
525. Kepala Subbidang Belanja Daerah 9 1.430 
 
526. Kepala Subbidang Penatausahaan Gaji 9 1.430 
 
XXVI. BADAN PENDAPATAN DAERAH . 
 
527. Kepala 14 3.030 
 
528. Sekretaris 12 2.140 
 
529. Kepala Subbagian Perencanaan 9 1.430 
 
530. Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1.295 
 
531. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1.430 
 
532. Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 11 2.045 
 
533. Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan 9 1.430 
 
534. Kepala Subbidang Penetapan 9 1.430 
 
535. Kepala Subbidang Pelayanan,Pegolahan Data dan Informasi 9 1.430 
 
536. Kepala Bidang Penagihan 11 2.045 
 
537. Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan 8 1.295 
 
538. Kepala Subbidang Penagihan 8 1.295 
 
539. Kepala Subbidang Verifikasi dan Evaluasi 8 1.295 
 
540. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 11 2.045 
 
541. Kepala Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 8 1.295 
 
542. Kepala Subbidang Penetapan dan Pelayanan 8 1.29