Bagaimana redaksi normatif Pasal 2 dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 9 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 9 Tahun 2022 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN, Pasal 2 berbunyi:

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN. 
(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), terdiri atas: 
a. Bupati; 
b. Wald! Bupati; 
c. Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III; 
d. Pejabat Fungsional Auditor; 
e. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan 
Pemerintahan di Daerah; 
f. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan 
Jasa; 
g. Direksi , Komisaris dan pejabat struktural lainnya 
pada Sadan usaha milik Daerah; dan 
h. Penye lenggara Negara terten tu atas permintaan KPK. 
3. ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
Pasal3 
(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), kepada 
KPK pada saat : 
a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada 
saat pertama kali menjabat; 
b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara 
setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun; 
c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai 
Penyelenggara Negara;dan 
d. masih menjabat . 
(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a sampai dengan huruf c wajib dilaksanakan 
paling lama 3 ( tiga ) bulan terhitung sejak : 
a. saat pengangkatan pertama; 
b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara 
setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun ; atau 
c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai 
Penyelenggara Negara . 
(3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 
( satu ) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 
Desember tahun laporan. 
(4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) wajib disampaikan paling lama tanggal 31 Maret tahun 
berikutnya . 
4. Pasal 4 dihapus. 
5. ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal5 
(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam