Apa yang diatur dalam 3. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun Nomor MO Tahun 2022 pada Pasal 18?
Berdasarkan 3. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun Nomor MO Tahun 2022 tentang SISTEM DAN PROSEDUR, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 53 Tahun 19 99 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 
Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan 
Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 
Republi k Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang –Undang 
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang -
Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 107, Tambahan Lem baran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4880); 
3. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang -Undang Republik Indonesia 
 SALINAN 
 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 
4. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indo nesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang -undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 
5. Peraturan P emerin tah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Dae rah (Lembaran Negara 
Republik Indonesi a Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6523); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang 
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa 
Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610); 
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Ja sa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peratura n Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 63 ); 
8. Peraturan Menteri D alam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republi k Indonesia Tahun 2016 Nomor 
; 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hul u Nomor 2 
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 
Nomor 2). 
 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG SISTEM 
DAN PROSED UR PENGELOLAAN BARANG MILIK 
DAERAH.