Apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 20 Tahun 2021 pada Pasal 9?
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 20 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN, BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 9 menyebutkan bahwa:

(1) Kepala Dinas , mempunyai tugas : 
a. memimpin, membina dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan 
pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana ; 
b. mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan kebijak an, program / 
kegiatan / sub kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana ; 
c. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan 
daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan kebijakan, program/ 
kegiatan/ sub kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana ; 
d. mempertanggungjawabkan capaian kinerja Dinas atas pelaksanaan 
urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan 
kebijakan, program/ kegiatan/ sub kegiatan di bidang pengendalian 
penduduk dan keluar ga berencana . 
(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), menyelenggarakan fungsi : 
6 
 a. perumusan rencana strategi dan kebijakan d aerah di b idang 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana ; 
b. pengendalian pelaksanaan rencana strat egi dan kebijakan d aerah di 
bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ; 
c. pengoordinasian pelaksanaan rencana strategi dan kebijakan di bidang 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana ; 
d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengendal ian 
penduduk dan keluarga berencana ; 
e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana ; 
f. pengendalian pelaksanaan administrasi Dinas; 
g. penyele nggaraan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan 
laporan capaian kinerja serta laporan penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ; 
h. pengoordinasian pembentukan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja UPTD; 
dan 
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
kewenangannya. 
Bagian Kedua 
Sekretariat Dinas