Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN KEINVESTIGASIAN DI LINGKUNGAN Nomor 29 Tahun 1945?
Substansi PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN KEINVESTIGASIAN DI LINGKUNGAN Nomor 29 Tahun 1945 tentang , khususnya , Pasal 1, memuat:

KEINVESTIGASIAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT 
DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA. KEG IATAN PENGELOLAAN PEDOMAN Menetapkan MEMUTUSKAN: - 4 - ..... 
____________________________ -::. A __ ~~~~~~~ pengevaluasian bukti tentang informasi yang 
dapat diukur mengenai suatu satuan usaha 
yang dilakukan seseorang ya ng komp eten dan 
independ en untuk dapat menentukan dan 
melaporkan kesesuaian informas i dimaksud 
dengan kriteria -kriteria yang telah ditetapkan . 
8. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang 
dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit 
keuangan dan audit kinerja , termasuk 
audit dalam rangka penghitungan kerugian 
keuangan negara, audit investigatif , audit klaim , 
dan audit penyesuaian harga. 
9. Audit Investigatif adalah proses mencari , 
menemukan, dan mengumpulkan bukti secara 
sistematis yang bertujuan mengungkapkan 
terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan 
pelakunya guna dilakukan tindakan 
hukum selanjutnya. 
10.Daftar Pihak-Pihak yang Terkait adalah daftar 
kode , nama dan jabatan para pelaku yang terlibat 
pada penyimpangan yang ditemukan oleh auditor 
pada saat melakukan audit investigatif . 
11. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi 
elektronik yang dibuat, diteruskan, 
dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam 
bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal , 
atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan , 
dan/atau didengar melalui komputer 
atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak 
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta , 
rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda , 
angka, kode akses, simbol atau perforasi yang 
memiliki makna atau arti atau dapat dipahami 
oleh orang yang mampu memahaminya . 
12. Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan - 5 - 
dirumuskan serta diterima untuk sementara 
yang dapat menerangkan fakta-fakta atau pun 
kondisi-kondisi yang diduga mengandung 
penyimpangan atau hambatan kelancaran 
pembangunan dan digunakan sebagai 
petunjuk untuk menentukan langkah-langkah 
audit investigatif selanjutnya . 
15. Instansi Penyidik adalah Kepolisian Negara 
Repu blik Indonesia, Kejaksaan Repu blik 
Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi 
Repu blik Indonesia. 
16. Kasus adalah dugaan penyimpangan dalam 
pengelolaan keuangan negara/ daerah yang dapat 
menghambat kegiatan pemerintah dan/ atau 
pembangunan. 
17. Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya 
kekayaan negara atau bertambahnya 
kewajiban negara tanpa diimbangi dengan 
prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu 
tindakan melawan hukum, penyalahgunaan 
wewenang/kesempatan atau sarana yang 
ada pada seseorang karena jabatan atau yang praduga menggunakan bisa diselesaikan dengan 
kewenangan para pihak terkait. 
14. Hipotesis adalah suatu independen dan objektif terhadap hambatan 
pembangunan untuk mendapatkan alternatif 
penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku 
melalui mediasi. 
13. Hambatan Kelancaran Pembangunan adalah 
kondisi dimana proses pembangunan tidak 
dapat mencapai keluaran ( outputs , hasil 
(outcome), dan manfaat ( benefits yang telah 
ditetapkan karena adanya masalah yang tidak secar a evaluasi (Evaluasi HKP) adalah - 6 - 
dokumentasi riwayat penugasan keinvestigasian 
mulai dari surat permintaan penugasan sampai 
penyelesaian penugasan dan dokumen lain yang 
relevan dengan riwayat suatu penugasan. 
23. Unit Kerja adalah Inspektur Pembantu 
Investigasi pada lnspektorat Daerah. kumpulan informasi tertulis dari masyarakat mengenai 
dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan 
kegiatan pada Objek Penugasan . 
20.Masalah adalah kondisi yang menunjukkan 
adanya perbedaan antara target dengan 
realisasinya dalam pengelolaan keuangan 
negara/ daerah yang menghambat kegiatan 
pemerintah dan/ atau pembangunan. 
21.0bjek Penugasan adalah semua lembaga 
negara baik di tingkat pusat maupun 
daerah, badan usaha milik negara/badan 
usaha milik daerah , yayasan, badan hukum, dan 
perusahaan yang menyertakan modal 
Negara/Daerah, atau perusahaan yang 
menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan 
perjanjian dengan Negara, termasuk pihak lain 
berdasarkan penetapan pengadilan. 
22. Riwayat Penugasan adalah adalah Masyarakat kedudukan, kelalaian seseorang , dan atau 
disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan 
manusia (force majeure) . 
18. Keuangan Negara adalah semua hak dan 
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang , 
serta segala sesuatu baik berupa uang maupun 
berupa barang yang dapat dijadikan milik negara 
berhubung dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban tersebut. 
19. Laporan/ Pengaduan - 7 - 
(3) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam 
huruf b, dilengkapi dengan prosedur 
baku pelaksanaan kegiata.n. Pasal 3 
(1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur 
hal-hal sebagai berikut: 
a. pedoman umum; dan 
b. pedoman teknis. 
(2) Uraian mengenai ruang lingkup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. BAB II 
RUANO LINGKUP b. melakukan audit terhadap kasus-kasus yang 
memilik:i indikasi kuat telah terjadi, sedang 
terjadinya sebuah tindak pidana korupsi. a. membekali Auditor agar dapat melakukan 
telaahan terhadap hasil audit atau dokumen­ 
dokumen pengaduan atas adanya indikasi 
tindak pidana korupsi; Pasa l 2 
( l) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan mak sud 
untuk mewujudkan kepastian hukum dan 
menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan 
keinvestigasian. 
(2) Tujuan dibentukn ya Peraturan Bupati ini adalah 
untuk: - 8 . 
DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA 
2022 NO MOR .\ l Diundangkan di Lasusua 
P a tanggal ~ \V\U 2022 
SE RETARIS DAERAH KABUPATEN, PA.RAF KOORDINASI Ditetapkan di Lasusua 
Pada tanggal 01 m e.-1 2022 
BUPAT'vARA , 
r0 
H. NUR RAHMAN UMAR BAB III 
KETENTUAN PENUTUP