Apa substansi hukum dari Pasal 8 PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME, khususnya BAB VI - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN, Pasal 8, adalah:

(1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.
(2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan,
jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media
reklame.
(3) Nilai jual obyek pajak adalah besamya biaya pembuatan
reklame.
(4) Dalam hal reklame diselenggarakan orang pribadi ataubadan hukum yang memanfaatkan Reklame untukkepentingan sendiri, maka nilai sewa Reklame dihitungberdasarkan besamya biaya pemasangan, pemeliharaan,
lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
(5) Dalam hal reklame diselenggarakan orang pihak ketiga,
maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan besamya
jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa
penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biayapemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai
strategis, lokasi dan jenis reklame.
(6) Dasar penetapan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksudpada ayat (1)adalah sebagai berikut :a.klasifikasi kawasan
dinilai berdasarkan kepadatan pemanfaatan tata ruang
yaitu :
1.klasifikasi Aberlokasi diwilayah Kecamatan SumberJaya, Kecamatan Way Tenong, Kecamatan Sekincaudan Kecamatan Balik Bukit;
2.klasifïkasi Bberlokasidi wilayah Kecamatan Kebun
Tebu, Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Gedung
Surian, Kecamatan Belalau, Kecamatan Batubrak,
Kecamatan Batu Ketulis, dan Kecamatan Sukau; dan
3.Klasifïkasi Cberlokasi diwilayah Kecamatan Pagar
Dewa, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kecamatan
Suoh dan Kecamatan Lumbok Seminung.
b.Klasifïkasi Jalan
dinilai berdasarkan jenis jalan lokasi pemasangan
reklame, yaitu:
1.jalan Provinsi, Jalan Negara danJalan Protokol;
2.jalan Kabupaten ;
3.jalan Kota; dan
4.jalan Desa/Pekon.
{7) Cara perhitungan Pajak Sewa Reklame sebagaimana yang
dimaksud ayat (2)adalah NSR =NJOPR +NSPR.
1.NJOPR :adalah nilai jual objek pajak reklame, dan
2.NSPR :adalah nilai strategis pemasangan reklame;
(8) Hasil perhitungan pajak reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (7)tercantum dalam lampiran merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.