Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATIJRAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS Nomor 41 Tahun 2022?
Substansi PERATIJRAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS Nomor 41 Tahun 2022 tentang TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan 
1. Gubernur adalah Gubenur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
2. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubenur Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta. 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Prcvinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan 
Pendapatar_ Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Previnsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri 
Sipil pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 
Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selar_jutnya disingkat CPNS 
adalah Calon Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
10. Tenaga Lainnya adalah tenaga yang mendapat penugasan dani 
Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk membantu pelaksana 
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan. 
11. Pihak Lain adalah instansi/badan yang membantu Badan 
Pendapatan Daerah, antara lain Kepolisian Daerah dalam 
pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor. 
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi 
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orar_g pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran ralwat 
14. Pemungutan Pajak Daerah adalah s -uatu rangkaian kegiatan 
mulai dan i penghimpunan data objek dan subjek pajak, 
penentuan besarnya pajak yang terutang sarnpai kegiatan 
penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan 
penyetorannya. 
15. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Badan Pendapatan 
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
16. Pejabat adalah pegawai yang diberikan jabatan dan tugas 
tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
17. Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut 
Insentif adalah tambahan penghasilan yang dibesikan sebagai 
penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan 
Pemungutan Pajak Daerah. 
18. Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak 
Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah yang dijabarkan secara t-iwulan dalam 
Keputusan Gubernur. 
19. Tunjangan yang Melekat adalah tanjangan yang melekat pada 
gaji, terdiri atas tunjangan istri/ suami, tunjangan anak, 
tunjangan jabatan struktural/fungs:onal dan/atau tunjangan 
beras.