Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BANDUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 Pasal 26?
Dalam PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BANDUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN, BAB IV - TAHAPAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, Pasal 26 mengatur sebagai berikut:

Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP -Desa yang akan datang 
diikuti oleh unsur -unsur penyelenggara pemerintah desa dan unsur 
masyarakat , antara lain : 
Lembaga Pengembangan Masyarakat Desa (LPMD); 
Organisasi masyarakat; 
PKK atau organisasi perempuan; 
Ketua RT dan RW; 
Tokoh Masyarakat desa; 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa; dan 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Desa. 
Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang dalam rangka 
penyusunan RKP -Desa tahun yang akan datang.