Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUP ATI BANGKA BARAT Nomor ~J Tahun 2020 Pasal 10?
Dalam PERATURAN BUP ATI BANGKA BARAT Nomor ~J Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan, BAB II - RUANG LINGKUP, Pasal 10 mengatur sebagai berikut:

( 1} Bagi se tiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara a tau 
penan ggungj awab tempat dan fasilitas umum yang melanggar 
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan 
sanksi. 
(2) Sanksi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. bagi perorangan: 
1. tegu ran lisan berupa perintah untuk menghafalk.an 4 
(empat) proto kol Kesehatan (4M) yaitu: 
a) menggunakan masker; 
b) mencuci tanga n menggunakan sabun; 
c) menjaga jarak; dan 
d) menghindari kerumu nan. 
2. teguran tertulis yang berisi perintah untuk membuat 
surat pernyataan 
diketahui oleh mematuhi protokol kesehatan, 
Kepala Desa/Lurah dengan 
Scanned by TapScanner~engam ankan Kartu Tanda Penduduk atau identitas 
amn ya sebelum surat pernyataan dibuat · ' 3 k · · . . erja sosial, antara lain membersihkan lingkungan atau 
fasilitas umum selama 15 (lima belas) menit atau seluas 
25 m2 (dua puluh lima meter persegi); 
4. tindakan yang bersifat edukasi dan membangun jiwa 
nasionalisme berupa: 
a) menyanyikan lagu nasional; 
b) menghafalkan Pancasila; dan/ atau 
c) menyebutk an nam a tokoh atau pahl awan nasional; 
5. denda administratif yaitu pembelian masker sebanyak 2 
(buah) dengan mengamankan Kartu Tanda Penduduk 
atau identitas lainnya. 
b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau 
penanggungjawab tempat dan fasilitas umum: 
1. teguran lisan; 
2. teguran tertulis; 
3. tindakan penertiban non yustisial antara lain 
penghen tian sementar a kegiat an / usah a 
pembub aran/ penghentian kegiatan/ usaha; berupa 
dan 
4. pencabutan izin usah a. 
(3) Pemberian sank si sebagaimana dimak sud pada ayat (2) huruf b 
angka 4 dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah 
yang meng eluarkan izin berdasarkan laporan dari Gugus Tugas 
Daerah. 
(4) bagi pelanggar perorang an yang berasal dari instansi 
Pemerintah/TNI-POLRI /intansi Vertikal lainn ya/BUMN / Badan 
U saha lainn ya, Gugus Tuga s Daerah dapat menyurati instansi 
terkait yang anggota /pegawai /karyawannya yang melanggar 
untuk dapat diberikan sanksi hukuman disiplin ditempat 
kerjanya. 
(5) Dalam pelaksanaa n penerapan sank si sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kem enterian /Lembaga 
terkait, Tentar a Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara 
Scanned by TapScannerRepublik Indonesia dan Ketua Gugus Togas Daerah.