Apa yang diatur dalam PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 879 Tahun 2021 pada Pasal 2?
Berdasarkan PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 879 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

Dalam rangka Penanganan dampak pandemi COVID -19 
terhadap perizinan berusaha sebagaiman a dimaksud 
dalam Pasal 1, Peraturan Menteri ini mengubah, 
menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru 
beberapa ketentuan yang diatur dalam: 
a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/ 
Permentan/PK.110/6/2017 tentang Pendaftaran 
dan Peredaran Pakan (Berita Neg ara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 797); 
b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2019 
tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan 
Asal Hewan ke dan dari Wilayah Negara Republik 
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 119); 
www.peraturan.go.id
2021 , No. 879 -4- 
c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2019 
tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke 
dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 847); 
d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2019 
tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, Dan/ 
Atau Olahannya untuk Pangan ke dalam Wilayah 
Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 879); 
e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/ 
Permentan/PK.450/5/2016 tentang Pemasukan 
Daging Tanpa Tulan g dalam Hal Tertentu yang 
Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara 
Asal Pemasukan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 700); 
f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/ 
Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk 
An-Organik (Berita Negar a Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1471); 
g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 
tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, 
dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 5); 
h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 T ahun 2019 
tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947); 
i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/ 
Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi 
Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak ke 
Dalam dan Keluar Negara Repu blik Indonesia (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 570); 
j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/ 
Permentan/PK.110/11/2015 tentang Pemasukan 
dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan Ke 
dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
1805); 
www.peraturan.go.id
2021 , No. 879 -5- 
k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit 
Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 272); 
l. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/ 
Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan 
dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7); 
m. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/ 
Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata 
Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewa n (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92); 
dan 
n. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/ 
Permentan/OT.140/5/2008 tentang Pedoman 
Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha 
Perunggasan. 
 
2. ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berik ut: