Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 53 Tahun 1945 Pasal  9?
Dalam PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 53 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA, BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  9 mengatur sebagai berikut:

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas 
melaksanakan perumus an konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, 
pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang 
kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, 
pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, 
ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, hukum, perpustakaan, kearsipan 
dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan. 
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 
a. pengkoordinasian perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan 
anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; 
b. pengkoordinasian perumusan konsep kebijakan daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan 
dan pencatatan sipil; 
c. perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang 
kesekretariatan; 
d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; 
e. penyelenggaraan pelayanan umum bidang administrasi kependudukan dan 
pencatatan sipil ; 
f. penyelenggaraan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan 
bidang perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran; 
g. penyelenggar aan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan 
di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, 
dan anggaran; 
h. penyelenggaraan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan 
bidang penatausahaan keuang an; 
 - 6 - i. penyelenggaraan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan 
bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, 
kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, 
dokumentasi, hukum, perpustakaan, dan kearsipan; 
j. penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik 
daerah (barang/jasa); 
k. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP); 
l. Verifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang 
kesekretariatan ; 
m. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat 
sederhana dan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang sumber 
dananya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi atau dari pihak 
ketiga; 
n. fasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; 
o. pengarahan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan 
administrasi umum Sekretariat; 
p. penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan 
penyelenggaraan tugas Sekretariat ; dan 
q. pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.