Menurut PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor mo Tahun 1945, apa isi dari Pasal 41?
Pasal Pasal 41 dalam PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor mo Tahun 1945 tentang Pembent ukan Daerah -daerah Tingkat II di Sulawesi (Lem baran Negara Republik In donesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak, pada BAB VI - TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD Pasal 14 Bagian Kedua, menyatakan:

; 
b. Wajib Pajak mempersulit dan/atau melakukan tindakan yang 
menghalang-halangi kelancaran pemeriksaan ; dan 
c. Wajib Pajak memperlihatkan pembukuan , pencatatan , atau dokum en 
lain yang patut diduga tidak benar , palsu , atau dipalsukan . 
(2) Bupati dan / atau pejabat yang ditunjuk dapat menen tukan tempa t 
pemeriksaan di luar tempat Wajib Pajak apabila : 
a. Wajib Pajak mempersulit dan/atau melakukan Tindakan yang 
menghalang -halangi kelancaran peme riksaan ; dan 
b. Karena pertimbangan teknis pemeriksa , pemeriksaan tidak dapat 
dilakukan di tempat Wajib Pajak . Pasal 44 (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan dengan 
berpedoman kepada norma pemeriksaan yang memuat batas an 
terhadap pemeriksa , pemeriksaan , dan Wajib Pajak . 
(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dituang kan 
kedalam laporan pemeriksaan . 
(3) Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhn ya 
disetujui oleh Wajib Pajak dilakukan pembahasan akhir pemeriksaan . 
(4) Hasil pembahasan akhir pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh petugas pem eriksa 
dan Wajib Pajak yang bersangkutan . 
(5) Berd asarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 
laporan pem eriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
diterbitkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDN atau STPD . Pasal 43 l ~ • 
- 26 - 
(1) Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum 
kadaluarsa , dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak yang akan 
dihapuskan . 
(2) Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah : 
a. Wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta keka yaan/ 
warisan yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari 
Kepala Desa/ Lurah dan lapo ran hasil pemeriksaan petugas dari 
Perangkat Daerah ; 
b. Wajib pajak tidak mempun yai harta kekayaan lagi, yang dibu ktikan 
berdasarkan laporan hasil pemeriksaan petugas dari Perang kat Daerah 
yang men yatakan bahwa wajib pajak memang benar- benar tidak 
mempun yai harta keka yaan lagi; 
c. Wajib pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan 
yang mempun yai kekuatan hukum tetap dan dari hasil penjualan 
hartan ya tidak mencukupi untuk melunasi hutang pajakn ya; 
d. Waji b pajak yang tidak di temukan keberadaann ya; dan 
e. Terhadap piutang pajak yang dicadangkan sebag ai piutang pajak 
yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
dilak ukan lagi tindakan penagihan . Pasal 47 (1) Piutan g pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 
melaku kan penagihan sudah kadaluwarsa dapa t penghapusan . 
(2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang 
pajak dari Kepala Perangkat Daerah . 
(3) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada 
paling sedikit memuat: 
a. nama dan alamat wajib pajak atau penanggung pajak ; 
b. jumlah piutang pajak ; 
c. tahun pajak ; dan 
d. jenis pajak . Pasal 46 BAB XIV 
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK (4) Penempatan peralatan berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan 
transaksi Wajib Pajak yang wajib dipergunakan oleh wajib pajak 
sebagaimana mestinya. 
(5) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau hilangn ya peralatan menjad i 
tanggung jawab Wajib Pajak . - 27 - 
Mek anism e penghapu san piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 berpe doman pada ketentuan peratu ran 
perundang- undangan. Pasal 51 (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan menge nai 
penghapusan piutang pajak . 
(2) Berdasarkan Keputusan Bupati mengen ai penghapusan piutang pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BAPENDA melakukan : 
a. penetapan mengenai rmcian atas besarn ya penghapusan piutang 
pajak; dan 
b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai 
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku . Pasal 50 ( 1) Berdasarkan laporan hasil pene litian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat ( 1), Kepala BAPENDA men yusun daftar usulan penghapusan 
piutang pajak . 
(2) Daftar usulan peng hapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) disampaikan kepada Bupati dengan menyampaikan daftar usulan 
penghapusan piutang pajak yang telah dilakukan penelitian kep ada 
Bupati. 
(3) Daftar usul penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) paling sedikit mem uat: 
a. Nom or Objek Pajak (NOP) ; 
b. nama dan alamat Wajib Pajak ; 
c. alamat objek pajak ; 
d. jumlah piutang ; 
e. tahun pajak ; dan 
f. alasan penghapusan piutang . Pasal 49 (1) Untuk memas tikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak 
dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan 
, wajib dilakukan penelitian setempa t atau penelitian administrasi 
oleh Kepala BAPE NDA, dan hasiln ya dituangkan dalam laporan hasil 
penelitian . 
(2) Laporan hasil pene litian sebagaimana dirnaks ud pada ayat ( 1) harus 
menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan 
sebagai dasar untuk menentukan besarn ya piutang pajak yang tidak 
dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk di hapuskan oleh Kepala 
BAPENDA . Pasal 48 .... 
- 28 - 
Diundangkan di Kolaka 
pada tanggal 3 O - I ~ - 2021 !, SEKRETARIS D+RAH KABUPATEN KOLAKA w 
c_ ,J.. - 
~ OITU MURTOPO 
BltRITA DAltRAH KABUPAT ltN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR ~9 Ditetapkan di Kolak t 
pada tanggal ~o · I ... 2021 
~BUPATI KOLAKA \L , - . VGh -: 
~ AHMAD sdE I Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kolaka . Pasal 52 BAB XV 
KETENTUANPENUTUP - 29 - I~. • 
4. Dalam setiap Rancangan Peraturan Bupati Kolaka setiap 
lembaran dicantumkan angka halaman dan d icantumkan di 
bagian atas tengah dengan didahului dan diakhiri tanda (-), 
serta diberi jarak 1 (satu) spas i kecuali lembaran pertama. 3. Pada penulisan Pasal tidak perlu ditebalkan (bold} . Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK 
PARK.IR. 2. Pada diktum Menetapkan dilakukan penyempurna an 
sebaga i berikut : 6. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 ) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar an Negar a 
Republik Indon esia Nomor 6573); 1. Dalam ketentuan dasar hukum mengingat angka 6 (enam) 
disempurnakan penulisanya sebagai berikut : I. RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR . Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten 
Kolaka Nomor 188.45/5237 /2021 tanggal 20 Desember 2021 
Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati 
Kolaka , dengan ini disampaikan 2 (dua) buah hasil fasilitas i 
Rancangan Peraturan Bupati Kolaka sebagai berikut : Kolaka Hasil Fasili tasi Rancangan 
Peraturan Bupati Kolaka . Kepada 
Yth. Bupati Kolaka 
Cq. Sekretaris Daerah 
Di - Kendari , ~ ..-- r ,__ 2021 
Nomor 
La.mpiran 
Perihal Kompleks Bum i Prajs Andonouho , Te/p (0401) 3191609 Fax. (Oif01 ) 3191614 Kendari 93232 . • PEMERINTAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA 
SEKRET ARIA T DAE RAH ... 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup {Lembaran Negara Republik 4. Pada ketentuan dasar huk:um mengingat angka 9 (sembilan) 
telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah 
terbaru : 8. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573) ; 3. Ketentuan dasar huk:um mengingat angka 8 (delapan) 
disempurnakan sebagai berikut : 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2. Ketentuan dasar hukum mengingat angka 7 (tujuh) 
disempurnakan penulisanya sebagai berikut: 5. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubab 
dengan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas U ndang-U ndang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 1. Ketentuan dasar hukum mengi.ngat angka 5 (lima) 
disempurnakan penulisanya sebagai berikut: II. RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG 
PENETAPAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH . 2 
Tembusan: 
1. Gubemur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari; 
2. Arsip . v 
Drs. SUHARNO, MTP 
Pembina Utama Muda, Gol. IV/ c 
Nip. 19641001 199003 1 008 a.n. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 
Plh.SEKRETARIS DAERAH, Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya. 6. Pada penulisan Pasal tidak perlu ditebalkan (bold) . Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN 
BESARAN NILA.I PEROLEHAN AIR TANAH . 5. Pada Diktum Menetapkan disempurnakan penulisanya 
sebagai berikut: Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 3 . .