Menurut mas yaraka t sehingga perlu diganti ; Menimbang MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 71 Tahun 2022, apa isi dari Pasal 17?
Pasal Pasal 17 dalam mas yaraka t sehingga perlu diganti ; Menimbang MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 71 Tahun 2022 tentang Ketentuan Asal Barang Indones ia (Rules of, pada , menyatakan:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 2. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing t he World Trade 
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indones ia Nomor 3564); 
3. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2006 
tenta ng Perubahan atas Undang -Undang Nomor 
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 
4. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lemba ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
5. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5512); 
6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -
- 3 - 
 Undang Nomor 9 Tahun 201 5 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5 679); 
7. Peraturan P emerintah Nomor 31 Tahun 201 7 tentang 
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 197) ; 
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Pengesahan ASEAN Trade in Goods Agreement 
(Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 10 Nomor 2); 
9. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2020 tentang 
Pengesahan First Protocol to Amend the ASEAN Trade in 
Goods Agreement (Protokol Pe rtama untuk Mengubah 
Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN ) (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 184); 
10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang 
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 19); 
11. Peraturan Menteri Perdagangan No mor 
77/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal 
Barang Indonesia ( Rules of Origin of Indonesia ) (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1703) ; 
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 T ahun 2018 
tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat 
Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tah un 2020 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan 
dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk 
Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 347) ; 
- 4 - 
 13. Peraturan Ment eri Perdagangan Nomor 111 Tahun 2018 
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi 
Asal Barang ( Origin Declaration ) untuk Barang Ekspor 
Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1648 ); 
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 20 Nomor 1190 ); 
 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 
KETENTUAN ASAL BARANG INDO NESIA DAN KETENTUAN 
PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK 
BARANG ASAL INDONESIA BERDASARKAN ASEAN TRADE IN 
GOODS AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN 
BARANG ASEAN) .