Apa saja yang diatur dalam Pasal 17 PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 68 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 68 Tahun 1945 tentang SATU DATA KOTA DUMAI, BAB VI - JENIS DAN SUMBER DATA, Pasal 17 menetapkan:

(1) Data yang dikelola terdiri dari : 
a. Data Statistik meliputi: 
1. Statistik Dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya 
ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik 
pemerintah mauun masyarakat yang memiliki ciri -ciri lintas 
sektoral, berskala nasional maup un regional dan/atau makro; 
2. Statistik Sektoral, yaitu statistik yang pemanfaatannya 
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah 
tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas -tugas 
pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas 
pokok inst ansi pemerintah yang bersangkutan; dan 
3. Statistik Khusus, yaitu statistik yang pemanfaatannya 
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal dari suatu 
instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan 
riset atau penelitian; 
b. Data Geospasial, meliputi : 
1. Data/Informasi Geospasial Dasar yang merupakan Data 
Geospasial/ Informasi Geospasial yang sudah diolah sehingga 
dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan 
kebija kan, pengambilan keputusan dan/ atau pelaksanaan 
kegiatan yang b erhubungan dengan ruang kebumian; dan 
2. Data/ Informasi Geospasial Tematik yang merupakan Data 
Geospasial/ Informasi Geospasial yang menggambarkan satu 
atau lebih tema tetentu yang dibuat mengacu pada informasi 
Geospasial D asar; 
c. Data lainnya meliputi d ata s elain Data Statistik dan Data 
Geospasial yang dikelola Perangkat Daerah . 
 
(2) Disamping data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang 
dikelola oleh Pemerintah Daerah di kelompokkan dalam: 
a. data yang dapat dipublikasikan; dan 
b. data yang bersifat rahasia. 
 
(3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , digunakan sebagai 
dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 
daerah dan d okumen Perangkat Daerah. 
 
(4) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan 
peraturan perundang -undangan di lingkungan Pemerintah Daerah . 
 
(5) Data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf 
b, han ya dapat disajikan untuk kepentingan daerah. 
 
(6) Dokumen perencanaan pembangunan daera h sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), meliputi : 
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; 
b. Rencana Jangka Menengah Daerah; dan 
c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah. 
 
(7) Dokumen Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
meliputi: 
a. Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan 
b. Rencana Kerja Perangkat Daerah. 
 
Bagian Kedua 
Sumber Data