Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN WALIKOTA PALOPO Nomor l�7 Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA PALOPO Nomor l�7 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Palopo; 
2. Walikota adalah Walikota Palopo. 
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah otonom. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah 
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
,. 5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 
\ adalah Bendahara Umum Daerah Kota Palopo. 
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah 
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai BUD. 
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah 
Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD. 
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur 
pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
9. Pengguna Anggaran yang selan jutnya disingkat PA adalah 
pejabat pemegang kewenan gan penggunaan anggar an untuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya. 
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggun aan barang milik daerah 
-4- 
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut 
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian tugas BUD. 
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA 
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 
kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian 
tugas dan fungsi PD. 
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan PD yang selanjutnya disebut 
PPK-PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 
keuangan pada PD. 
14. Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna adalah pejabat yang 
membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada 
pengguna barang. 
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan 
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas 
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam 
rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat 
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan 
kebutuhan. 
16. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanju tnya disebut RKA­ 
PD adalah dokumen peren canaan dan penganggaran yang 
bersisi rencana pendapa tan dan rencana belanja program dan 
kegiatan PD seba gai dasar penyusunan APBD. 
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disebut 
DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapa tan dan belanja 
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 
Pengguna Anggar an. 
18. Surat Perinta h Penc airan Dana yang selanjutnya disin gkat SP2D 
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana 
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
19. Surat Permintaan Membay ar yang selanju tnya dising kat SPM 
adalah dokumen yang digu nakan untu k penerb itan Surat 
Perin tah Pencairan Dana atas beban pengelu aran Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangka t Daerah . 
20. Surat Pennintaan Pembayaran La.ngsung yang selanjutnya 
disin gkat SPP-LS adalah doku men yang diajukan oleh 
-5- 
Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 
permintaan pembayaran langsung. 
21. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB 
adalah rencana kebutuhan belanja untuk keperluan tanggap 
darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat 
diprediksi sebelumnya dan untuk bantuan sosial yang tidak 
dapat direncanakan sebelumnya yang diajukan oleh Satuan 
Kerja Perangkat Daerah terkait. 
22. Kejadian luar biasa adalah kejadian yang melebihi keadaan 
biasa pada satu atau sekelompok masyarakat berdasarkan 
Keputusan Walikota. 
BABII 
MAKSUD DAN TUJUAN