Apa bunyi lengkap Pasal 28 dalam PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 6 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 6 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, pada BAB X - KETENTUAN PENUTU P, Pasal 28 dinyatakan:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kuantan Singingi. 
 
Ditetapkan di Teluk Kuantan 
pada tanggal 22 Maret 2022 
Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI , 
 
ttd. 
 
H. SUHARDIMAN AMBY 
Diundangkan di Teluk Kuantan 
pada tanggal 22 Maret 2022 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI , 
 
 ttd. 
 
H. DEDY SAMBUDI 
 
BERITA DAERAH KABUP ATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022 NOMOR 6 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum, 
 
 
 
SURIYANTO, SH, MH 
Pembina 
NIP. 19730603 200701 1 007 
 
 
BAGAN ORGANISASI LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN NOMOR : 6 TAHUN 202 2 
 TANGGAL : 22 Maret 2022 
 
 
Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI, 
 
 
 
 ttd. 
 
 H. SUHARDIMAN AMBY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
 
 
 
KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
 
 
 
KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
 
 
 
KEPALA DINAS 
KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
SEKRETARIAT 
BIDANG 
PETERNAKAN DAN 
KESEHATAN HEWAN 
 BIDANG 
PERKEBUNAN BIDANG 
PENGOLAHAN DAN 
PEMASARAN HASIL, 
PERIZINAN, PEMBINAAN 
DAN PENGAWASAN USAHA 
 BIDANG 
PRASARANA, SARANA 
DAN PENYULUHAN 
 
SEKSI 
LAHAN DAN AIR 
SEKSI 
PUPUK, PESTISIDA, 
ALSINTAN, PEMBIAYAAN 
DAN INVESTASI PERTANIAN 
SEKSI 
PENYULUHAN 
 SUBBAGIAN 
UMUM 
 
UPTD SUBBAGIAN 
PROGRAM SUBBAGIAN 
KEUANGAN 
 
 
LAMPIRAN I I : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI 
NOMOR : 6 TAHUN 202 2 
TANGGAL : 22 Maret 2022 
 
 
TUGAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DINAS PERKEBUNAN DAN 
PETERNAKAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 
 
 
Pengelompokan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perkebunan 
dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi . 
 
1. Tugas masing -masing Jabatan Fungsional adalah melaksanakan tugas 
yang melekat pada jabatan fungsional sesuai dengan peraturan 
perundang -undangan . 
 
2. Subkoordinator melaksanakan tugas pada bidang yang tidak terakomodir 
pada tugas yang melekat pada jabat an fungsional yang bersangkutan . 
 
 
a. Subkoordinator kelompok jabatan fungsional Substansi Perbenihan 
Tanaman Perkebunan , mempunyai tugas: 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Perbenihan Tanaman Perkebunan ; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi 
Perbenihan Tanaman Perkebunan ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi 
Perbenihan Tanaman Perkebunan ; 
4. melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran penggunaan 
benih/bibit tanaman perkebunan; 
5. melakukan pengawasan mutu benih/bibit tanaman perkebunan; 
6. memberikan rekomendasi sertifikasi benih/bibit dan pengendalian 
sumber benih p erkebunan; 
7. merencanakan kebutuhan benih/bibit dan pengembangan varietas 
unggul; 
8. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan 
pengeluaran benih/bibit yang beredar; 
9. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi dan kelembagaan 
perbenihan/pembibitan; 
10. melakukan pemberian bimbingan teknis perbenihan/pembibitan 
tanaman perkebunan; 
 
 
11. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Perbenihan Tanaman 
Perkebunan ; dan 
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesu ai dengan 
tugas dan fungsinya . 
 
b. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Produksi 
Tanaman Perkebunan , mempunyai tugas : 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Produksi Tanaman Perkebunan; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi produksi 
Tanaman Perkebunan ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi 
produksi Tanaman Perkebunan ; 
4. menyiapkan rencana produksi tanaman perkebunan; 
5. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi 
perkebunan; 
6. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya perkebunan; 
7. melaksanakan pengelolaan kebun produksi tanaman perkebunan; 
8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Produksi Tanaman Perkebunan ; 
dan 
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya . 
 
c. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perlindungan 
Tanaman Perkebunan , mempunyai tugas : 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Perlindungan Tanaman Perkebunan ; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi 
Perlindungan Tanaman Perkebunanan ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi 
Perlindungan Tanaman Perkebunan; 
4. melakukan penyiapan bahan pengamatan dan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); 
5. melakukan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, 
bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT; 
6. melakukan pengelolaan dan pemetaan data OPT; 
 
 
7. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT; 
8. melakukan penyiapan bahan Sekolah Lapangan Pengendalian 
Hama Terpadu (SLPHT); 
9. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim 
dan penanggulangan bencana alam; 
10. melakukan pemberian bimbingan teknis perlindungan tanaman; 
11. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Perlindungan Tanaman 
Perkebunan ; dan 
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya . 
 
d. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Produksi 
Ternak , mempunyai tugas : 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Produksi Ternak ; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi Produksi 
Ternak ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi 
Produksi Ternak ; 
4. melaksanakan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia, 
perbibitan ternak dan pakan; 
5. melaksanakan proses penerbitan surat izin melaksanakan 
inseminasi buatan dan pemeriksaaan kebunt ingan ternak; 
6. melaksanakan peningkatan populasi, produktivitas, mutu bibit 
ternak, kuantitas dan kualitas pakan; 
7. melaksanakan proses penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit, 
standarisasi dan sertifikasi mutu bibit ternak; 
8. melaksanakan identifikasi, pemet aan dan penataan wilayah sumber 
bibit ternak; 
9. melaksanakan dan mengatur sistem perbibitan dan pelestarian 
plasma nutfah sesuai dengan Perbibitan Ternak yang baik dan 
Standar Nasional Indonesia; 
10. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi penyebaran dan pengembangan 
ternak ; dan 
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya . 
 
 
 
 
e. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penyebaran 
dan Pengembangan Ternak , mempunyai tugas : 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Penyebaran dan Pengembangan Ternak ; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi 
Penyebaran dan Pengembangan Ternak ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi 
Penyebaran dan Pengembangan Ternak ; 
4. melakukan identifikasi dan seleksi lokasi baik teknis maupun non 
teknis sesuai prosedur tetap (protap); 
5. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan 
identifikasi lokasi dan kelompok; 
6. melakukan kegiatan penyiapan penggaduh/penerima ternak; 
7. melakukan penyiapan sarana penyebaran ternak baik di kandang 
karantina maupun penampungan sementara di lokasi; 
8. melakukan penyebaran, pengembangan dan pengawasan ternak; 
9. melaksanakan inventarisasi ternak setoran dan kegiatan pe rguliran 
(redistribusi) ternak; 
10. melaksanakan administrasi penyebaran ternak; 
11. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Penyebaran dan Pengembangan 
Ternak ; dan 
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya . 
 
f. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kesehatan 
Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner , mempunyai tugas : 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner ; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang kesehatan 
hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan 
hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ; 
4. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis 
kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan; 
5. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan; 
 
 
6. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan 
pembukaan daerah wabah penyakit hewan menul ar dalam daerah 
kabupaten; 
7. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian 
penyakit hewan menular; 
8. melakukan penyiapan bahan pelayanan kesehatan hewan, dan 
distributor obat; 
9. melaksanakan proses pemetaan wilayah penyakit Hewan; 
10. melakukan penyiapan bah an penilaian penerapan penanganan 
limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan; 
11. melaksanakan pembinaan dan pengawasan produk ternak 
berdasarkan Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) di Rumah 
Potong Hewan (RPH) atau di Tempat Pemotongan Hewan (TPH); 
12. melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan 
skala kecil; 
13. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian 
dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk 
hewan; 
14. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan p roduk 
hewan; 
15. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk 
hewan; 
16. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan penyakit 
zoonosis; 
17. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan 
pemotongan hewan qurban; 
18. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan 
tingkat distributor 
19. melaksanakan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia 
kelembagaan, sumber daya kesehatan hewan dan pengawasan obat 
hewan; 
20. melaksanakan proses penerbitan/rekomendasi izin distributor obat 
hewan; 
21. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Kesehatan Hewan dan 
Kesehatan Masyarakat Veteriner ; dan 
22. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya . 
 
 
 
 
i. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pasca Panen 
dan Pengolahan Hasil , mempunyai tugas : 
2. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil ; 
3. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Pasca Panen dan 
Pengolahan Hasil ; 
4. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pasca 
Panen dan Pengolahan Hasil ; 
5. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan pasca 
panen dan pengolahan hasil; 
6. melakukan penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pasca 
panen dan pengolahan hasil; 
7. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan 
olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan 
Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP); 
8. melaksanakan bimbingan dan pembinaan, penerapan pedoman 
teknologi pasca panen dan pengolahan hasil; 
9. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Pasca Panen dan Pengolahan 
Hasil ; dan 
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya . 
 
j. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemasaran 
dan Promosi , mempunyai tugas : 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Pemasaran dan Promosi ; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi 
Pemasaran dan Promosi ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi 
Pemasaran dan Promosi ; 
4. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan 
pemasaran dan promosi; 
5. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan 
informasi harga komoditas perkebunan dan pete rnakan; 
6. melaksanakan promosi dan pameran produk perkebunan dan 
peternakan; 
7. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis, pembinaan 
pemasaran dan promosi; 
8. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar; 
 
 
9. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelapo ran pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Pemasaran dan Promosi ; dan 
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya . 
 
k. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perizinan, 
Pembinaan dan Pengawasan Usaha , mempunyai tugas : 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan Usaha ; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi 
Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan Usaha ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijak an teknis Substansi 
Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan Usaha ; 
4. melakukan penyiapan bahan penyusunan Perizinan, Pembinaan 
dan Pengawasan Usaha; 
5. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis 
Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan Usaha; 
6. melakukan penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan 
Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan Usaha; 
7. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Perizinan, Pembinaan dan 
Pengawasan Usaha; dan 
8. melaksanakan tugas lain yan g diberikan atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya . 
 
 
 
Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI, 
 
 ttd. 
 
H. SUHARDIMAN AMBY