Apa saja yang diatur dalam Pasal 7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 21 Tahun 2010?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 21 Tahun 2010 tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH, Pasal 7 menetapkan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diu ndangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng undangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daer ah Kabupaten 
Purbalingga. 
 
 
Diundangkan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga 
Nomor 21 Tanggal 18 Desember 2010 
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA 
 
cap. ttd 
 
S U B E N O 
 Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 13 Desember 2010 
 
BUPATI PURBALINGGA, 
 
cap. Ttd 
 
HERU SUDJATMOKO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 414 PENJELASAN 
 
ATAS 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 
NOMOR 21 TAHUN 2010 
 
TENTANG 
 
PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA 
 
I. PENJELASAN UMUM 
 
Tujuan pendirian Perusahaan Daerah (Aneka Usaha) se bagaimana 
tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbaling ga Nomor 22 Tahun 
1983 tentang Perusahaan Daerah adalah untuk memanfa atkan potensi 
ekonomi dan produksi daerah sehingga dapat mencapai daya guna dan hasil 
guna yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan otonomi daerah 
yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. 
Perusahaan Daerah (aneka usaha) yang dibentuk berda sarkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 tah un 1983 dalam 
menjalankan kegiatan usahanya tidak mampu beroperas i secara optimal, 
sehingga tidak dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli 
Daerah, bahkan selalu merugi dan membebani anggaran daerah. Berbagai 
upaya telah dilakukan dalam pembenahan manajemen da n pengelolaan 
usaha, hanya saja hasilnya tidak membawa perubahan yang signifikan. 
Perusahaan Daerah (Aneka Usaha) secara teknis telah beku operasi 
sejak tahun 2002 seluruh pegawai telah keluar atau mengundurkan diri 
dengan tidak menerima pesangon karena kemampuan per usahaan daerah 
pada waktu itu tidak memungkinkan. Aset Perusahaan Daerah (Aneka Usaha) 
masih terinventarisir walupun kondisinya sudah rusa k dan tidak dapat 
difungsikan lagi. 
Sehubungan Perusahaan Daerah (Aneka Usaha) secara e konomi 
sudah tidak prospektif, dan saat ini tidak menjalan kan usahanya lagi, maka 
Perusahaan Daerah (Aneka Usaha) perlu dibubarkan. P embubaran 
Perusahaan Daerah tersebut juga untuk memenuhi kete ntuan normatif guna 
memberikan kepastian hukum, dan sebagai tindaklanju t dari rekomendasi 
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas La poran Keuangan 
Daerah Tahun Anggaran 2005. 
Berpedoman pada ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 22 
Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah, pembubaran Pe rusahaan Daerah 
(Aneka Usaha) ditetapkan dengan Peraturan Daerah, u ntuk itu perlu dibentuk 
Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daer ah (Aneka Usaha) 
Kabupaten Purbalingga. 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 415 II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL