Apa bunyi lengkap Pasal 26 dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 26 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 26 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, pada BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 26 dinyatakan:

(1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non -
Perizinan D dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. 
(2) Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 
dan Non Perizinan D mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Kepala Dinas lingkup penyelenggaraan 
pelayanan perizinan dan non perizinan D, yang 
mencakup: 
1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam 
Trayek; 
2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam 
Trayek; 
3. Kartu Pengawasan Angkutan Orang Dalam Trayek; 
4. Kartu Pengawasan Angkutan Orang Tidak Dalam 
Trayek; 
5. Izin Pengelolaan Tempat Parkir; 
6. izin pemanfaatan ruang manfaat jalan d an ruang 
milik jalan dan ruang pengawasan jalan; 
7. Izin Penyelenggaraan Reklame Kendaraan; 
8. Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil; 
9. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen di Bahu 
jalan/Berm jalan/Trotoar, Jembatan, Jalan layang, 
Jalan Tol, Jembatan Kereta Api dan Shelter; 
10. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen di 
Jembatan Penyeberangan Orang dan Bando Jalan; 
11. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen di Halaman 
(Persil) dan di Bangunan; 
12. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen di Taman; 
13. Izin Operasional Bengkel Umum; 
14. Izin Operasional Bengkel Tertunjuk; 
15. izin penyelenggaraan prasarana perkeretaapian 
umum; 
16. izin penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum; 
17. Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan 
Perbaikan Kapal; 
 
 
 
(3) Dalam … 
48 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Bidang Penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan dan Non -Perizinan D 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup 
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 
nonperizinan D; 
b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingk up 
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 
nonperizinan D ; 
c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan lingkup penyelenggaraan pelayanan 
perizinan dan non perizinan D; 
d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup 
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 
nonperizinan D ; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan D adalah sebagai berikut: 
a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja 
lingkup Bidang P enyelenggaraan Pelayanan 
Perizinan dan Non-Perizinan D; 
b. membina dan me ndistribusikan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas 
agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan 
efisien; 
c. mengoordinasikan pelaksanaan progr am, kegiatan 
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 
nonperizinan D lingkup pelayanan perizinan dan 
nonperizinan D1 dan pelayanan perizinan dan 
nonperizinan D2 ; 
d. mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan 
lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 
nonperizinan D; 
e. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan 
perizinan dan non perizinan D; 
f. mengoordinasikan penanganan pengaduan lingkup 
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 
nonperizinan D; 
g. mengoordinasikan peningkatan kepuasan 
masyarakat dalam pelaya nan perizinan dan 
nonperizinan D; 
h. memeriksa … 
49 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas 
sesuai dengan kewenangannya; 
i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas da n fungsinya; 
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan 
pertanggungjawaban kepada atasan; dan 
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
(5) Dalam menjalankan tuga s dan fungsi seba gaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non -
Perizinan D, membawahkan: 
a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non -Perizinan D1; 
dan 
b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non -Perizinan D2. 
 
Paragraf 1 
Seksi Pelayanan Perizinan 
dan Non -Perizinan D1