Apa bunyi lengkap Pasal 17 dalam PERATURAN WALIKOTA KOTA AMBON Nomor 67 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA KOTA AMBON Nomor 67 Tahun 2021 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, pada , Pasal 17 dinyatakan:

Peraturan 
Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan 
Peraturan Walikota Ambon/ tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai 
landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang 
* Pembentukan Daerah-Daerah Swastantra Tingkat II dalam
wilayah Daerah Swastantra Tingkat I Maluku (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai 
Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. UndangTUndang Nom or 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuanggm Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Darah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 
4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengolahan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan 
Lem baran Negara Republik Indonesia Nom or 4972), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntasi Pemerintah an (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diubab dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tah un 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 
Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan M enteri Dalam Negeri Nom or 62 Tahun 2017 
Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
ten tang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
24. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 
Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 
4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
25. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon 
(Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022