Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 41 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 41 Tahun 2022 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Cirebon. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD 
dalam penyelenggaraan Urusan Pem erintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutn ya disingkat ASN adalah 
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 
pemerintah. 
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 
Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh 
Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam 
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 
lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang- 
undangan. 
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu , 
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat 
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerin tahan. 
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
selanjutn ya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia 
yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan 
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka 
melaksanakan tugas pemerintahan. 
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat 
TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada 
ASN dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan 
ASN yang berdasarkan tugas dan fungsi jabatan. 
10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP 
adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh 
seorang ASN. 
11. Presensi Elektronik adalah infrastruktur identifikasi presensi 
jari yang komponennya terdiri dari aplikasi komputer, 
perangkat keras dan lunak serta prosedur. 
12. Aktivitas Kerja atau Laporan Kinerja Harian adalah kegiatan­ 
kegiatan yang dilakukan oleh ASN yang berhubungan dengan 
-5- 
Peraturan berdasarkan yang diberikan untuk setiap tugas dan fungsi atau tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
atasan yang berhubungan dengan kedinasan. 
13. Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Kunci yang 
selanjutnya disingkat IKU /IKK adalah target kegiatan 
prioritas yang akan dicapai oleh Jabatan Pimpinan Tinggi dan 
Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
14. Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara dan Laporan Hasil 
Kekayaan Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat LHKPN 
dan LHKASN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara dan ASN, yang dituangkan dalam 
formulir LHKPN dan LHKASN yang ditetapkan oleh 
Inspektorat. 
15. Serapan Anggaran Belanja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat SABPD adalah realisasi belanja 
dihitung berdasarkan realisasi anggaran belanja bulanan 
kumulatif dibagi dengan rencana target belanja bulanan 
kumulatif perangkat daerah sesuai dengan rencana anggaran 
kas perangkat daerah yang ditetapkan. 
16. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat RLKPD adalah penyampaian 
rekonsiliasi realisasi anggaran dan barang milik daerah serta 
laporan keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. 
17. Jam Kerja Efektif adalah akumulasi perhitungan dari jam 
kerja ASN, allowance dan jam istirahat. 
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat 
Perintah Pencairan Dana. 
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat 
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 
pencairan dana. 
Basic TPP adalah nilai rupiah 
ja ba tan yang dihi tung 20. 
Perundang-undangan.