Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Nomor 31 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Nomor 31 Tahun 2021 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalima ntan 
Tengah. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah yang selanjutnya disingkat APBD a dalah 
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daera h dan 
DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertent u, 
diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara seca ra tetap 
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki ja batan 
pemerintahan dilingkungan Pemerintah Daerah. 
6. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebu t CPNS, 
adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus s eleksi 
dan diangkat untuk dipersiapkan untuk menjadi Pegaw ai 
Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku . 
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adal ah 
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah. 
8. Kepala PD adalah Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Ker ja 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah. 
9. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan ya ng 
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dimaksud kan 
untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawa i 
Negeri Sipil berdasarkan kemampuan keuangan daerah. 
10. Hari adalah hari kerja.