Apa saja yang diatur dalam Pasal 23 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Nomor 2 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Nomor 2 Tahun 1945 tentang RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN, BAB XVII - PENYIDIKA N, Pasal 23 menetapkan:

(1)Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik.
(2)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
a.menerima, mencar i, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b.meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi ata u
Badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan
dengan tindak pidana tersebut;
d.memeriksa buku -buku, catatan -catatan, dan dokumen -dokumen lain be rkenaan
dengan tindak pidana;
e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pencatatan dan
dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana;
g.menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat
penyidikan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang pribadi dan atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;
j.menghentikan penyidikan;
k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
-12-
(3)Penyidik Pegawai Nege ri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat
berita acara tentang:
a.Pemeriksaan tersangka;
b.Pemasukan rumah;
c.Penyitaan benda;
d.Pemeriksaan surat;
e.Pemeriksaan saksi;
f.Pemeriksaan ditempat kejadian.
(4)Penyidik sebagimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui
Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang -Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.