Bagaimana redaksi normatif Pasal 7 dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 33 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 33 Tahun 2022 tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA, BAB II - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 7 berbunyi:

(1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin 
oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. 
(2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai 
tugas merencanakan , melaksanakan, 
mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan 
pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban 
umum. 
(3) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
, menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 
b. pelaksanaan sinergitas dengan instansi terkait di 
wilayah Kecamatan dalam upaya koordinasi 
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban 
umum; 
c. pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh 
agama dan tokoh masyarakat; 
d. pelaksanaan sinergitas dengan perangkat daerah 
yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan 
peraturan perundang-undangan dalam upaya 
koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Bupati; 
e. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan 
nasional; 
f. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; 
g. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, 
umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna 
mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, 
dan nasional; 
h. penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan; 
1. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan 
pancasila; 
j. fasilitasi pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan 
di Kecamatan untuk menunjang kelancaran 
pelaksanaan urusan pemerintahan umum di 
Kecamatan; 
k. penginventarisasian dan pengolahan data tentang 
organisasi kemasyarakatan; 
1. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan 
ketertiban umum di desa/kelurahan; 
m. pengendalian pelaksanaan pembinaan dan 
pengembangan peran serta Satuan Perlindungan 
Masyarakat; 
n. pengevaluasian 
kegiatan Seksi dan pelaporan pelaksanaan 
Ketenteraman dan Ketertiban 
Umum; dan 
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat 
yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 
Paragraf 7 
Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial