Apa norma yang terkandung dalam Pasal 11 PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 73 Tahun 2020?
Substansi PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 73 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH, khususnya BAB IV - KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH, Pasal 11, memuat:

Majelis dalam sidang untuk penyelesaian penggantian 
Kerugian Daerah terhadap Pihak yang 
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris 
dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
huruf b, mempunyai tugas dan wewenang: 
a. memeriksa kelengkapan pemyataan penyerahan barang 
jaminan; 
b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian 
Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan 
piutang daerah; 
c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan 
d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian 
Daerah