Apa norma yang terkandung dalam Pasal  5 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 16 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 16 Tahun 2021 tentang BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI, khususnya BAB IV - PENGGUNAAN, Pasal  5, memuat:

Penggunaan biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 aya t (4), meliputi : 
a. biaya koordinasi digunakan untuk membiayai kegiatan 
koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, 
Pemerint ah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ 
Kota, Pemerintah Desa, masyarakat dan/ atau kelompok 
masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan 
hubungan koordinasi yang mendukung pelaksanaan tugas 
Bupati/ Wakil Bupati; 
 
 
 
 
 
 
 
b. biaya penanggula ngan kerawanan sosial masyrakat digunakan 
untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan 
penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena 
kemiskinan/ kesusahan/ musibah, keterbatasan dana, konflik 
serta bencana yang menimpa warga/ masyarakat; 
c. biaya pengamanan digunakan untuk membiayai kegiatan 
pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati/Wakil Bupati 
dalam rangka pencegahan dan penang gulangan gejolak dan 
konflik sos ial di masyarakat guna mencipatakan kondusifitas 
wilayah; dan 
d. biaya kegiatan k husus lainnya digunakan untuk membiayai 
kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk 
masyarakat berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, 
budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan 
kesatuan, serta pemberian apresiasi kepada orang dan / atau 
masyarakt yang membantu tugas -tugas Bupati dan Wakil 
Bupati, di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
huruf b dan huruf c.