Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 9 25. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 26. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 27. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. 28. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 29. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 30. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 31. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 32. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 33. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 34. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 35. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman. 36. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 37. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 38. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 39. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Nomor 12 Tahun 2021.
Redaksi dari 25. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 26. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 27. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. 28. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 29. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 30. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 31. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 32. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 33. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 34. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 35. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman. 36. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 37. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 38. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 39. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Nomor 12 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI, pada BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 5 (1) Susunan organisasi Badan terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan 3. Subbagian Program dan Pelaporan. c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, terdiri dari: 1. Subbidang Perencanan Anggaran Daerah Wilayah I; 2. Subbidang Perencanan Anggaran Daerah Wilayah II; dan 3. Subbidang Perencanan Anggaran Daerah Wilayah III. d. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri dari: 1. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah; 2. Subbidang Penatausahaan Pembiayaan Daerah; dan 3. Subbidang Pembinaan Teknis Pengelolaan Kas Daerah. e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari: 1. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah I; 2. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah II; dan 3. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah III. f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari: 1. Subbidang Perencanaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah; 2. Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan 3. Subbidang Pembinaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah. g. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, terdiri dari: 1. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; 2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan 3. Subbidang Data dan Informasi Pendapatan Daerah. h. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari: 1. Subbidang Pajak Daerah I; 2. Subbidang Pajak Daerah II; dan 3. Subbidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain i. UPTD; dan j. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Masing-masing subbidang dipimpin oleh kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang, Pasal 9 menjelaskan:

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan fungsi Subbagian; b. merumuskan usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan Subbagian; c. menyusun standar operasional prosedur pelayanan administrasi program dan pelaporan lingkup Badan; d. mengkaji bahan perumusan petunjuk teknis dan pedoman terkait tugas dan fungsi Subbagian; e. menyusun rancangan standar operasional prosedur pelayanan administrasi lingkup Subbagian; f. melaksanakan kompilasi dan menyusun bahan rencana strategis dan rencana program Badan; g. melaksanakan konsultasi teknis dengan unit kerja terkait dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kinerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksaaan Anggaran (DPA), Penetapan Kinerja (Tapkin), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta laporan lainnya lingkup Badan; h. mengkaji dan menyusun usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan; i. melaksanakan pengembangan standar mutu pelayanan kepegawaian melalui lembaga bersertifikasi; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 10 Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas: a. mengkaji peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan fungsi Subbagian; b. merumuskan usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan Subbagian; c. menyusun standar operasional prosedur pelayanan administrasi keuangan pelaporan lingkup Badan; d. mengkaji bahan perumusan petunjuk teknis dan pedoman terkait tugas dan fungsi Subbagian; e. menyusun bahan dan penyiapan anggaran Badan; f. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan; g. menyusun pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya; h. melaksanakan perbendaharaan keuangan; i. menyiapkan bahan pembinaan administrasi keuangan; j. melaksanakan penatausahaan belanja daerah Badan; k. melaksanakan verifikasi keuangan; l. melaksanakan penginputan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan (LPPK) setiap bulan; m. menyusun laporan tahunan keuangan Badan; n. menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan; o. melaksanakan sistem akuntansi dan penyiapan bahan pertanggung- jawaban keuangan; 
p. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan; q. mengendalikan administrasi perjalanan dinas pegawai; r. melaksanakan inventarisir peralatan dan perlengkapan kantor lainnya; s. melaksanakan pengadiministrasian, pengelolaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; t. menyusun rencana kebutuhan dan penghapusan barang inventaris; u. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di lingkup Badan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah; v. mencatat barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan; w. menyusun laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan rencana pemeliharaan barang, dan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta laporan inventaris 5 (lima) tahunan yang berada di Badan kepada pengelola; dan x. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 2 Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Pasal 11 Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di Bidang Perencanaan Anggaran Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan; b. pelaksanaan koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD/SKPKD dan atau RKAP/DPPA SKPD/SKPKD; c. penyusunan Perda tentang APBD dan/atau Perubahan APBD; d. penyusunan Pergub tentang Penjabaran APBD dan/atau Perubahan penjabaran APBD; e. penyusunan petunjuk teknis tentang penyusunan anggaran SKPD/SKPKD; f. pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan; g. pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah; h. pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan; i. pelaksanaan evaluasi APBD Kabupaten/Kota (khusus untuk Perangkat Daerah Provinsi); dan j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 13 Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I mempunyai tugas: a. melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi penganggaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi; 
b. menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah; c. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah; d. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah; e. menyusun anggaran belanja daerah; f. menyusun pelaporan data penganggaran; g. menyusun rancangan standar operasional Prosedur pelayanan Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I lingkup Badan; h. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah; i. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah; j. menyiapkan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; k. melaksanakan penyusunan dan pembahasan pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS perubahan; l. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD; m. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD; n. melaksanakan penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD; o. melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD; p. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD; q. melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD; r. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran Perda dan pendapatan PPKD; s. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota wilayah I; t. membantu tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam hal pembinaan penganggaran daerah Kabupaten/Kota di wilayah I; dan u. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 14 Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah II mempunyai tugas: a. melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi penganggaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi; b. menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah; c. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah; d. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah; e. menyusun anggaran belanja daerah; 
f. menyusun pelaporan data penganggaran; g. menyusun rancangan Standar Operasional Prosedur pelayanan Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah II lingkup Badan; h. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah; i. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah; j. menyiapkan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; k. melaksanakan penyusunan dan pembahasan pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS perubahan; l. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD; m. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perda tentang Perubahan APBD; n. melaksanakan penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD; o. melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD; p. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD; q. melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD; r. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran Pendapatan Daerah dan pendapatan PPKD; s. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota wilayah II; t. membantu tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam hal pembinaan penganggaran daerah kabupaten/kota di wilayah II; dan u. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 15 Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah III mempunyai tugas: a. melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi penganggaran Perda di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi; b. menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah; c. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah; d. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah; e. menyusun anggaran belanja daerah; f. menyusun pelaporan data penganggaran; g. menyusun rancangan Standar Operasional Prosedur pelayanan Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah III lingkup Badan; h. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah; i. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah; 
j. menyiapkan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; k. melaksanakan penyusunan dan pembahasan pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS perubahan; l. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD; m. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perda tentang Perubahan APBD; n. melaksanakan penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD; o. melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD; p. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD; q. melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD; r. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran Pendapatan Daerah dan pendapatan PPKD; s. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota wilayah III; t. membantu tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam hal pembinaan penganggaran daerah Kabupaten/Kota di wilayah III; dan u. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 3 Bidang Perbendaharaan Daerah Pasal 16 Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang perbendaharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 17 Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perbendaharaan Daerah menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan koordinasi pengelolaan kas daerah; b. pelaksanaan koordinasi pemindahbukuan uang kas daerah; c. pelaksanaan koordinasi penatausahaan pembiayaan daerah; d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya; e. pelaksanaan koordinasi penempatan uang daerah dengan membuka rekening Kas Umum Daerah; f. pelaksanaan koordinasi pemprosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D; 
g. pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP; h. pelaksanaan koordinasi penyediaan anggaran kas; i. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan Pengeluaran Daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK); j. pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas; k. pelaksanaan koordinasi rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait; l. pelaksanaan koordinasi penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ); m. pengoordinasian pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/pengembaIian kelebihan penerimaan; dan n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 18 Subbidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas: a. melaksanakan pengelolaan kas daerah; b. melaksanakan pemindahbukuan kas daerah; c. mengkaji ulang Hasil verifikasi pengelolaan kas daerah; d. mengkaji ulang Hasil verifikasi pemindahbukuan kas daerah; e. melaksanakan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening Kas Umum Daerah; f. melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian Penerimaan dan Pengeluaran Daerah; g. melaksanakan penyediaan Anggaran Kas; h. melaksanakan pemeriksaan, analisis, dan evaluasi pertanggungjawaban pendapatan/penerimaan kas; i. melaksanakan penyusunan rancangan standar operasional prosedur pelayanan pengelolaan kas daerah lingkup Badan; j. melaksanakan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas; k. melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka Penerimaaan Daerah; l. merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas; m. melaksanakan pengelolaan utang/pinjaman dan piutang; n. menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik; o. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengelolaan kas; 
p. melaksanakan pengecekan pemrosesan restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan; q. melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D; r. melaksanakan penerbitan SPD restitusi/pengembaIian kelebihan penerimaan; s. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait Pendapatan Daerah; t. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; u. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; v. menyimpan uang daerah; w. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian penjaminan atas nama Pemerintah Daerah; x. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah; y. melakukan penagihan piutang daerah yang bukan tugas dan fungsi bidang atau SKPD lain; dan z. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 19 Subbidang Penatausahaan Pembiayaan Daerah mempunyai tugas: a. melaksanakan penatausahaan pembiayaan daerah (perbendaharaan); b. mengkaji ulang hasil verifikasi penatausahaan pembiayaan daerah (perbendaharaan); c. melaksanakan register SPM dan SP2D atas belanja SKPD, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM; d. melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D serta pendistribusian lembar SP2D; e. meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji; f. melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas; g. melaksanakan penyusunan rancangan standar operasional prosedur pelayanan Penatausahaan Pembiayaan Daerah lingkup Badan; h. melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D; i. meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen SKPP serta melaksanakan proses penerbitan SKPP; j. melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan perbendaharaan; k. melaksanakan penerbitan SPD SKPD, BLUD dan PPKD; l. merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban (SPJ); 
m. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan perbendaharaan belanja; n. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait belanja daerah; o. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 20 Subbidang Pembinaan Teknis Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas: a. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan kas daerah; b. melaksanakan bimbingan teknis pemindahbukuan kas daerah; c. melaksanakan bimbingan teknis penatausahaan pembiayaan daerah; d. melaksanakan register SPM dan SP2D atas belanja SKPD, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM; e. melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D serta pendistribusian lembar SP2D; f. meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaaan atas pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji; g. melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas; h. melaksanakan penyusunan rancangan standar operasional prosedur pelayanan Pembinaan Teknis Pengelolaan Kas Daerah lingkup Badan; i. melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D; j. meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen SKPP serta melaksanakan proses penerbitan SKPP; k. melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan perbendaharaan; l. melaksanakan penerbitan SPD SKPD, BLUD dan PPKD; m. merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban (SPJ); n. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan perbendaharaan belanja; o. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait belanja daerah; p. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; dan q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 4 Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Pasal 21 Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.