Apa saja yang diatur dalam Pasal 10 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Nomor 29 Tahun 2003?
Ketentuan dalam PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Pasal 10 menetapkan:

RKPD Tahun 2022 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Organisasi 
Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 
dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam men yusun 
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022. RKP Desa 
Tahun 2022 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan 
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 . 
Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga 
kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang 
dilaksanakan oleh masing- masing desa dengan memanfaatkan erbagai 
sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel 
dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal. 
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Desa harus mendukung 
tercapain ya prioritas pembangunan daerah yang mendukung 
pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing 
desa, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah 
yang mendukung pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung 
pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan 
Pemerintah Desa yang dituangkan dalam RKP Desa. Untuk itu, 
Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa Tahun 2022 mempedomani KEWENANGAN DESA, RKP DESA DAN KEBIJAKAN PRIORITAS 
PENGGUNAAN DANA DESA. DENG AN DAE RAH PEMERINTAH KEBIJAKAN SINKRONISASI A. URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA 
NOMOR ... S,".:5 ... TAHUN 2022 
TENT ANG 
PEDOMAN PEYUSUNAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANOOARAN 2022 ..... ·------ 
.... B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA 
Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip­ 
prinsip sebagai berikut: 
1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di 
desa berdasarkan urusan dan kewenangan desa; Selain memperhatikan Priorotas Pembangunan Nasional juga tetap 
memperhatikan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dan 
prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kolaka Utara tahun 2022 1. PN 1 Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan 
berkeadilan; 
2. PN 2 Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; 
3. PN 3 SDM berkualitas dan berda ya saing ; 
4. PN 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 
5. PN 5 Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar; 
6. PN 6 Lingkungan hidup , ketahanan bencana, dan perubahan iklim ; 
7. PN 7 Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik Adapun 7 prioritas pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2022 yaitu - 2 - 
1. Peraturan Menteri Dalam N . egen Nomor 114 Tahun 2014 tentan g 
Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah di ubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa; 
2 · Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 ten tang Pedoman Um um 
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana 
Desa Tahun 2022; dan 
4. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Daftar 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-U sul dan Kewenangan Lokal 
Berskala Desa di Kabupaten Kolaka Utara. --- 
4. Transparan , untuk memudahkan masyarakat mengetahui 
dan mendapa tkan akses informasi seluas-luasn ya tentang APB Desa ; 
5. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 
l (satu) tahun anggaran mulai tanggal l Januari sarnpai dengan 
tanggal 31 Desember ; 
6. Partisipa tif, dengan melibatkan peran serta masyarakat; 
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan 
perundang- undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah 
lainn ya. 
C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA 
Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa 
dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 yaitu terkait dengan 
pendapatan desa, belanja desa, dan pembia yaan desa. Penyusunan APB 
Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran 
berd.asarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan 
prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara 
p ndanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil No. Kegiatan Alokasi Waktu l 
1. Penyusunan Rancangan j di.mulai bulan Oktober tahun I 
APB Desa I berjaJan 
2. Penetapan APB Desa l paling lam bat 3 1 Desember I I tahun berjalan 
La po ran Pelaksanaan paling lam bat minggu I 
3. kedua Bulan Juli I APB Desa Semester I tahun anzzaran berjalan I 
dilaksanakan maksimal l 
4. Peru bahan APB Desa kali dalam satu 
tahun anggaran kecuali 
dalarn keadaan luar biasa 
La po ran realisasi paling lambat 3 (tiga) bulan 
5. pertanggungjawaban setelah akhir tahun 
pelaksanaan APB Desa anzzaran berkenaan 3. Terti .t at I da ket ntuan peraturan perundang-undangan, fi i m, 
ek 1 · 1 mis, fektif, bertanggung jawa b dengan m m perha ikan rasa 
keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat: 
Tertib taat pada ketentuan peraturan perundang -undangan, efi ien, 
ekonomis , efektif , bertanggung jawab dengan memperh atikan rasa 
keadilan , kepatutan dan manfaat untuk masyaraka t; :2. - 3 . 
rt manfa t ang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil 
dan keluaran. 
Prestaei kerja yang dimaksud adalah berd asarkan pada : 
l · lndikator kinerja, yaitu ukuran kebe rhasilan yang akan dicapai dari 
kegiatan yang direncanakan ; 
2. Capai an atau target kinerja , yaitu merupakan ukuran prestas i kerja 
yang akan dicapai yang berwujud kualitas , kuantitas , efisiensi dan 
efektifi tas pelaksanaan dari setiap kegiatan ; 
3. Standar satuan harga , yaitu merupakan harga satuan setiap unit 
barang / jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati atau Peraturan Perundang-Undangan yang 
mengatur . 
D. TEKNI S PENYUSUNAN APB DESA 
1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa 
Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut: 
a. Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan rencana 
anggaran biaya (RAB ); 
b. RAB ditandatangani oleh Kepala Seksi/Kepala Urusan yang 
ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan; 
c. Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan 
RKP Desa ; 
d. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran APB Desa setelah Pera turan Desa tentang APB Desa 
ditetapkan ; 
e. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu 
tahun anggaran kecual i dalam keadaan luar biasa 
2. Substans i APB Desa 
APBDesa memuat rencana pendapatan , rencana belanja untuk 
mas ing- masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan 
untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan obyek 
pendapatan belanja dan pembia yaan. 
a. Pendapatan Desa 
Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun 
Anggar an berkenaan merupakan perkiraan yang terukur secara 
rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaann ya. - 4 - 
p ndapatan de a m rupakan semua penerimaan desa dalam l 
(satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu 
dikembalikan oleh desa. 
1) Pendapatan Asli Desa (PADes) 
Pengangg aran pendapatan daerah yang bersu m ber dari P ADes 
terdiri atas jenis : 
a) Hasil usah a, antara lain bagi hasil BUM Desa ; 
b) hasil aset, antara lain tanah kas desa , tambatan perahu , pasar 
desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset 
lainny a sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul 
dan kewenangan lokal berskala desa ; 
c) swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan 
dari sumbangan masyarakat desa; dan 
d) pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan desa. 
2) Transfer 
Terdiri atas : 
a) Dana Desa , yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara; 
b) Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah Kabupaten yang berasal dari APBD Kabupaten Kolaka 
Utara berpedoman pada Peraturan Bupati; 
c) Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD berpedoman 
pada Peraturan Bupati. 
d) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dapat bersifat 
umum dan khusus 
e) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten. 
3) Pendapatan Lain 
a) penerimaan dari hasil kerja sama Desa; 
b) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa; 
c) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; 
d) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya 
yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun 
anggaran berjalan; 
e) bunga bank; dan 
f) pendapatan lain Desa yang sah. - 5 - ------··· 
b. Belanja Desa 
Semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 
(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarann ya 
kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan 
kewenangan desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan 
dan pengeluaran , yang berorientasi pada pencapaian hasil dari inpu t 
dan output yang direncanakan merupakan belanja desa. 
Belanja desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan 
kewenangan desa yang ditetapkan sesuai dengan keten tuan 
perundang-undangan. Belanja desa digunakan untuk membia yai 
kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa , 
pelaksanaan pembangunan desa , pembinaan kemas yarakatan desa , 
pemberdayaan mas yarakat desa dan penanggulangan bencana , 
keadaan darurat dan mendesak desa. 
Dalam penyusunan belanja dalam APBDesa secara rinci 
menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa 
dari sisi belanja yang meliputi belanja pega wai, belanja barang/jasa , 
dan belanja modal . 
Alokasi belanja yang dianggarkan dengan hasil serta output yang 
akan dihas ilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah 
memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa . 
Standar satuan harga mengacu harga satuan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan sebagai patokan tertinggi. Jika 
terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi, maka Desa 
harus menyampaikan alasan yang kuat disertai dengan berita acara 
survei harga. 
Sehubungan dengan hal tersebut , penggunaan APB Desa harus 
lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki 
manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 
pelayanan pu blik, dan pertumbuhan ekonomi desa. 
Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap 
belanja, baik dalam konteks desa, maupun bidang, sub bidang dan 
kegiatan , yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas 
perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi 
penggunaan anggaran. Bidang, sub bidang dan kegiatan haru s 
memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi - 6 - 
.......... ..------------------------- -~ Perangkat Desa ; 
3. Penye diaan J aminan Sosial bagi Kepala Desa dan 
Perangka t Desa ; 
4. Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK , 
hono rarium PKPKD dan PPKD , perlengkapan 
perkantoran , pakaian dinas/atribut , listrik/telpon, dll); 
5. Penyediaan tunjangan BPD ; 
6. Penyediaan operasional BPD (rapat , ATK, perlengkapan 
perkantoran , perjalanan dinas, dll); 
7. Penyediaan in sen tif / operasional 
(2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa: 
1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ 
pemerintahan ; 
2. Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa ; 
3. Pembangunan prasarana kantor Desa; 
4. Rehabilitasi Oedung Prasarana Kantor Desa; 
5. Peningkatan Gedung Prasarana Kantor Desa . 
(3) Sub Bidang Administrasi Kependudukan , Pencatatan 
Sipil, 1) Statistik, dan Kearsipan: 
1. Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa; 
2. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan 
desa ; 
3. Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara 
partisipatif; tunjangan dan tetap penghasilan 2. Penyediaan 1) Belanja Desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan de sa: 
1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
Klaeifikasi Bidang Peme rintahan Desa terbagi dalam sub bidang 
(1) Sub Bidang Pen yelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap , 
Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa: 
1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala 
Desa ; langsung dengan keluaran yang diharapkan dari bidang, sub bidang 
dan kegiatan dimaks ud ditinjau dari aspe k indikator , tolok ukur dan 
target kinerjany a. - 7 - 
akhir tahun anggaran , informas i kepada mas yaraka t; 
8. Pengembangan sistem informasi desa ; 
9. Koordinasi/kerja sama penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan desa (antar desa/kecamatan/ 
kabupaten , pihak ketiga, dll.); 
10. Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades , 
pengisian anggota BPD dan Perangkat Desa ; 
11. Penyelenggaraan lomba antar kewila yahan dan 
pengir iman kontingen dalam mengikuti lomba desa; keterangan la po ran lapo ran akhi r masa jabatan , 6. Penyusunan kebijakan desa (Perdes/Perkades , dll., di 
luar dokumen rencana pembangunan /keuangan ); 
7. Penyusunan laporan Kepala Desa/ penyelenggaraan 
pemerintahan desa (laporan akhir tahun anggaran , (musdus, rembug warga , dll., yang bers ifat non­ 
reguler sesuai kebutuhan desa) ; 
2. Penyusunan dokumen perencanaan desa RPJMDes/ 
RKPD es, dll; 
3. Penyu sunan dokumen keuangan desa (APB 
Desa/ Perubahan APB Desa/LPJ APB Desa , dan seluruh 
dokum en terkait; 
4. Penyusunan dokumen keuangan desa (APB 
Desa / Perubahan APB Desa/LPJ APB Desa , dan seluruh 
dokum en terkait; 
5. Pengelolaan / admini stras i/ inven tarisas i / penilaian a set 
desa; lainny a desa 1. Penyelenggaraan mus yawarah 4. P n usun an/pendataan/pe mutakhiran potensi desa; 
5. Pen usunan/pendataan /pemutakhiran monografi desa; 
6. Penyusunan/ pendataan/p emutakhiran Basis Data 
Terpadu penduduk miskin;dan 
7. lain-lain kegiatan sub bidang adm inistrasi kependudukan , 
pencatatan sipil, statistik dan k earsipan. 
(4) Sub Bidang Tata Praja Pemeri ntahan, Perencanaan , 
Keuangan , dan Pelapo ran: - 8 - 
Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seraga m, 
operasional , dll.); untuk penjaga desa (pengadaan 7. desa ; 
Pengelolaan perpustakaan milik 
buku buku bacaan , honor 
perpustakaan/taman bacaan desa); 
8. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; 
9. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi; 
10. Penyelenggaraan Madrasah Non-Formal Milik desa ; 
6. Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengadaan 
sarana/ prasarana/ alat peraga edukatif (APE) 
PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik Non Formal milik desa (bantuan honor pengajar , 
pakaian seragam, operasional , dll.); 
2. Dukungan penyelenggaraan PAUD (Sarana PAUD, dll.); 
3. Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi mas yarakat ; 
4. Pemel iharaan sarana dan prasarana perpustakaan/ 
taman bacaan desa/ sanggar belajar milik desa; 
5. Pemeliharaan sarana dan prasarana 
PAUD/TK/TPA/ TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah 1. Penyelenggaraan pemerintahan , perencanaan , keuangan dan pelaporan. 
2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : 
Klasifikasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terbagi dalam: 
(1) Sub Bidang Pendidikan praja tata 12. Koordinas i/Kerja sama Penyelenggaraan Pemerintah an 
dan Pembangunan Desa Antar Kawasan Desa; 
13. Koordinasi/Kerja sama kawasan Pembangunan Desa 
Antar Kecamatan ; 
14. Koordinasi/Kerja sama Penyelenggaraan Pemerintahan 
dan Pembangunan Desa Antar Desa antar Kabupaten 
15. Koordinasi/Kerja sama kawasan ; 
16. Kerjasama Pen yelenggaraan Pemerintahan dan 
Pembangunan Desa Pihak Ketiga ; dan 
17. lain-lain keg iatan sub bidang - 9 - 
Ill - 10 - 
11. P mbangu nan/R hablti a i/P nin katan/P ngadaa n: 
1 · arana/Prasara na MadtaM h N n Non-Formal Hk 
l sa; 
13. Pemeliharaan arana dan Prasarana Madra h on­ 
Formal Milik O sa; 
14. Rehabili ta i Sarana Prasa.rana Perpu takaan /1 man 
Bacaan Desa /Sanggar Belajar MiJik Deea : 
15. Peningkatan Sarana Prasarana 
Perpustakaan /Taman Bacaan Desa /Sanggar Belajar 
Milik Desa ; 
16. Rehabilitasi Sarana /Prasarana / Alat Peraga Eduka tif 
(APE ) PAUD /TK/TPA/TKA /TPQ Milik Desa: 
17. Peningkatan Sarana /Prasarana / Alat Peraga Eduka tif 
(APE ) PAUD /TK/TPA/TKA/TPQ Milik Desa: 
18. Pengadaan Sarana /Prasarana / Alat Peraga Edukatif 
(APE ) PAUD/TK /TPA/TKA/TPQ Milik Desa: dan 
19. lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan . 
(2) Sub Bidang Kesehatan 
1. Penyelenggaraan pos kesehatan desa (PKD )/polindes milik 
desa (oba t-obatan tambahan insen tif bidan desa /pera wat 
desa , penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi 
keluarg a rniskin dst); 
2. Penyelenggaraan posyandu (makanan tarnbahan , kelas 
ibu hamil, kelas lansia insentif kader posyandu ); 
3. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk 
mas yarakat , tenaga kesehatan kader kesehatan , dll); 
4. Pernelihara an sara.na /pra.sarana posyandu /polindes; 
5. Pembangunan / rehabilitasi I peningkatan /pengadaan 
sarana /prasa.rana posyandu /polindes ; 
6. Peningkatan Sarana /Prasarana Posyandu /Polindes ; 
7. Pengadaan Sarana /Prasarana Posyandu /Polindes ; 
8. Lain -lain kegiatan sub bidang kesehatan ; 
(3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
1 . P mel iharaan jalan desa : 
2. P rneliharaan jalan lingkungan permukiman; 
P m lihar n j l nu h tani: 
Desa; Lingkungan Permukiman; 
23. Rehabilitasi /peningkatan/pengerasan Jalan Usaha Tani ; 
24. Rehabilitasi/peningkatan /pengerasan Jembatan Milik Jalan gapura/batas desa; 
21. Rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan J alan Desa; 
22. Rehabilitasi / peningkatan / pengerasan monumen/ 20. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan 18. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa; 
19. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung desa ; pemakaman 16. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan 
rnilik desa/ situs bersejarah milik desa; 
17. Pembuatan/ pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa; jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/ slab culvert , 
drain ase, prasarana jalan lain) ; 
15. Pembangunan/rehabilitas i/peningkatan balai desa/ balai 
kemasyarakatan; prasarana 14. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan desa ; 4. Pemelihar aan jembatan rnilik desa; 
5. Pemeliharaan prasarana jalan desa (goron g-gorong, 
selokan, box/slab culvert , drainase, prasaranajalan lain); 
6. Pemeliharaan gedung/prasarana balai 
desa /balai kemas yarakatan; 
7. Pemeliharaan pemakaman milik desa/ situs berse jarah 
milik desa/ petilasan milik desa; 
8. Pemeliharaan embung milik desa; 
9. Pemeliharaan monumen/gapura/batas desa; 
10. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan 
jalan desa; 
11. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan 
jalan lingkungan permukiman ; 
12. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan 
jalan usaha tani; 
13. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jembatan milik - 11 - 
lingkungan hidup dan kehutanan; 
4. lain-lain kegiatan sub bidang kehutanan dan lingkungan 
hid up. ten tang permukiman (gorong-gorong , selokan, parit, dll., 
dil uar prasarana jalan); 
7. Pemugaran/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 
(RTLH); 
8. lain-lain kegiatan sub bidang kawasan pemukiman 
(5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup: 
1. Pengelolaan hutan milik desa; 
2. Pengelolaan lingkungan hidup desa; 
3. Pelatihan / sosialisasi / penyuluhan / penyadaran sanitasi 6. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan Desa; dan 
30. lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan 
penataan ruang 
(4) Sub Bidang Kawasan Permukiman 
1. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/ 
rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) OAKIN 
(pemetaan , validasi, dll.); 
2. Pemeliharaan sumber air bersih milik desa; 
3. Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga 
(pipanisasi, dll); 
4. Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum , dll; 
5. Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, 
air limbah rumah tangga); Monumen/Gapura/Batas 29. Rehabilitasi/Peningkatan 25. Rehabilitasi/peningkatan prasarana Jalan Desa 
(gorong - gorong, selokan , box/slab culvert, drainas e, 
prasarana j alan lain); 
26. Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai 
Kemasyarakatan; 
27. Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa; 
28. Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa; - 12 - .._.. .. 
3) Bidang Pembinaan Kemas yarakatan Desa Klasifikasi Bidang 
Pembinaan kemas yarakatan Desa terbagi dalam : 
(1) Sub Bidang Ketenteraman , Ketertiban dan Pelindurigan 
Mas yarakat: 
1. Pengadaan/ penyelenggaraan pos keamanan 
desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan 
jadwal ronda/ patroli , dll); 
2. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga 
keamanan/ketertibanoleh pemerintah desa {Satlinmas 
desa) ; 
3. Koordinasi pembinaan ketenteraman , ketertiban dan 
pelindungan masyarakat {dengan 
masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal 
desa; 
4. Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal 
desa; 
5. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa ; Prasarana prasarana pariwisata milik; 
3. Pengembangan pariwisata tingkat desa; 
4. Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan 
Pariwisata Milik Desa ; dan 
5. lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata . dan sarana 2. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan (6) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika : 
1. Penyelenggaraan informasi publik desa 
(pembuatan poster/baliho informasi penetapan/L PJ 
APB Desa untuk warga , dll.); 
2. Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi 
komunikasi dan informasi lokal desa; 
3. lain-lain kegiatan sub bidang perhubungan, 
komunikasi , dan informatika . 
(7) Sub Bidang Pariwisata : 
1. Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik 
desa ; - 13 - __________________________ ..,., ~ .......... ___.. -- 
6. Pem binaan dan pelestarian perilaku tata karma ; dan 
7. lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan 
(3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga: 
1. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai 
wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten ; 
2. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan 
(kepemudaan , penyadaran wawasan kebangsa.an , dll) 
tingkat desa. ; 
3. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah 
raga tingkat desa. ; 
4. Pemeliharaan sa.rana dan prasarana kepemudaan dan 
olah raga milik desa ; 
5. Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan sarana dan 
prasa.rana kepemudaan dan olah raga milik desa ; 
6. Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan /klub olah 
raga; dan 
7. lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olah raga. 
(4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat: 
1. Pembinaan lembaga adat; 
2. Pernbinaan LPMD; desa ; dan prasarana kebuda yaan/rumah adat /keagamaan milik saran a 5. Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan l latihan/pen uluh an/so ialisa i k pada ma. araks di 
bidang hukum dan pelindung an masyarakat ; 
7. lain-lain kegia tan sub bidang ketenterarnan, k tert.iban 
umum dan pelindungan mas yarakat. 
(2) Sub Bidang Kebuda yaan dan Keagamaan : 
1. Pembinaan grup kesenian dan kebuda yaan tingka t desa: 
2. Pengiriman kontingen group kesenian dan kebuda yaan 
sebagai wakil desa. di tingkat kecamatan dan kabupat en; 
3. Penyelenggaraan festival kesenian , adat /kebuda yaan, dan 
keagamaan (pera yaan hari kemerdekaan , hari besar 
keagamaan , dll.) tingkat desa ; 
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana kebuda yaan/ rumah 
adat /keagamaan milik desa ; - I 4 - 
rnl inaau Pl<K; 
4-. latihan pernb inaan lembaga kema arakata n: 
lain-Jain kegiatan sub bidang kelembagaan ma araka . 
4) Bidan g Pemberdayaan Masyarakat Desa : 
Klasifikasi Bidang Pemberda yaan Mas yarakat Desa terbagi dalam 
(1) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan : 
1. Perneliharaan pelabuhan perika.nan sungai /kecil rnilik 
desa: 
2. Bantuan perikanan (bibit /pakan /dst)· 
3. Pelatihan/bi.mbingan teknis /pengenalan tekonologi tepa t 
guna untuk perikanan darat j'nela yan; dan 
4. lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan . 
(2) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan : 
I. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan 
pengolahan pertanian , penggilingan padi /jagung dll 
); 
2. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan 
pengolahan peternakan, kandang , dll); 
3. Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa, 
dll); 
4. Pern eliharan saluran irigasi tersier /sederhana ; 
5. Pelatihan /bimb ingan teknis /pengenalan teknologi tepat 
guna untuk pertanian /peternakan ; 
6. Pembangunan Saluran lrigasi Ters ier/Sederhana; 
7. Pelatihan /Bimtek /Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk 
Peternak.an · dan 
8. lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan petemakan 
(3) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa : 
1. Peningkatan kapasitas kepala desa; 
2. Peningkatan kapasitas perangkat desa; 
3. Peningkatan kapasitas BPD ; 
4. Peningkatan peran serta masyarakat melalui musyawarah 
desa dalarn penentuan kebijakan pemerintahan Desa ; 
5. Jain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapa it a 
aparatur desa , 
pedagang, industri rumah tangga, dll); (pengrajin , produktif ekonomi kelornpok usaha - 1 
(4) ub idang emb rdayaa n P ~ mpuan, P rlindun gan Anak 
dan K luarga : 
1. Pelatihan/penyuluhan pemberd ayaan perempuan; 
2. Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak ; 
3. Pelatihan dan penguatan penyandang difab el (pen yandang 
disabilitas] ; 
4. lain-lain kegiatan sub bidang pemberda yaan perempuan 
dan perlindungan anak . 
(5) Sub Bidang Koperasi , Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM ): 
1. Pelatihan manajernen pengelolaan koperasi /KUD/UMKM; 
2. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengernbangan 
ekonomi pedesaan non-pertanian ; 
3. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengernbangan 
ekonomi pedesaan non-pertanian; 
4. Pengernbangan produk unggulan Desa; 
5. Pengembangan produk unggulan Kawasan Desa; dan 
6. lain-lain kegiatan sub bidang koperasi, usaha kecil 
dan rnenengah. 
(6) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal : 
1. Pembentukan BUM Desa (persiapan dan pernbentukan 
awal BUMDesa); 
2. Pelatihan pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang 
dilaksanakan oleh desa); 
3. Peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa 
(pelatihan yang dilaksanakan di luar Desa); dan 
4. lain-lain kegiatan sub bidang penanarnan modal. 
(7) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian: 
1. Pemeliharaan pasar desa/kios rnilik desa; 
2. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar desa / 
kios milik desa; 
3. Pemben tukan / fasili tasi / pelatihan / pend am pingan ----------· ·· 
E. HAL KHU SUS LAINNY A 
Hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunann 
APB Desa , di antaranya : 
1. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APB Desa 
diutamakan dilakukan me lalui swake lola, dengan 
memaksimalkan penggunaan mate rial/bahan dari wilayah 
setempat, dilaksanakan secara goton g-royong dengan melibatkan 
parti sipasi masyarakat untuk m emperluas kesempa tan kerja , dan 
pemberdayaan masyarakat setempa t; menganggarkan keka yaan pemerintah desa yang 
diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan 
pendapatan desa atau pelay anan kepada masyarakat; 
2) penyertaan modal merupakan kekayaan desa yang 
dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan 
dalam APB Desa; 
3) penyertaan modal dalam bentuk tanah kas desa dan 
bangunan tidak dapat dijual; 
4) pen yertaan modal pada BUM Desa melalui proses anali sis 
kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan. untuk digunakan lain Desa berupa penyertaan modal anggaran berikutnya . Pembiayaan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
1} penyertaan modal antara c. Pemb iayaan Desa 
Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali , 
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun dan perindustrian . 
5) Bidang Penanggulangan Bencana , Keadaan Darura t dan 
Mendesak Desa. perdagangan bi dang sub kegiatan 5. lain-lain - 17 - 
4· Fasilita i/P latihan/P ndampin gan kelompok usaha 
konom i produktif (pengrajin , pedagang, indu ri 
rurnah tangga, dll); 
2. P nvaluran d · an pengg unaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana 
Bagi Hasi l Paja k Daera h dan Retribu si Daerah, dan Bantuan 
Keuangan Lainnya pada tahun 2022 berpedom an pada ketentuan 
peraturan perundang - undangan yang berlaku ; 
3. lndikator analisa kela yakan penyertaan modal desa untuk BUM 
Desa meliputi : 
a) adany a Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa yang 
mengatur tentang: 
1. organisasi pengelola BUM Desa dan/ a tau struktur organ isasi 
BUM Desa ; 
2. modal usaha BUM Desa; 
3. jenis usaha BUM Desa; 
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa 
dan pengisian calon pengurus BUM Desa. 
b) adan ya kajian mengenai Proyeksi Pendapatan, Biaya 
Operasional , dan keuntungan BUM Desa; dan 
c) adan ya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa 
yang memuat paling sedikit: 
1) jumlah modal yang disertakan; 
2) mekanisme pengembalian modal ; 
3) alokasi keuntungan untuk desa setiap periode pengelolaan ; 
4) hak dan kewajiban pihak desa dan BUM Desa secara 
kelembagaan; dan 
5) jangka waktu penyertaan modal 
4. Dalam hal terdapat belanja yang belum termuat dalam Standar 
Satuan Harga Kabupaten , tetapi pemberi bantuan memperbolehkan 
jenis belanja tersebut, maka belanja tersebut dapat dianggarkan oleh 
Desa secara ef ektif dan efisiensi; 
5. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa, 
wajib dibuatkan Papan Proyek/Kegiatan dan prasasti; 
6. Dalam penyampaian informasi desa kepada masyarakat 
mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun 
anggaran sebelumnya maupun Ringkasan APB Desa tahun anggaran 
berjalan agar dibuatkan info grafis, baliho dan ditempatkan pada 
ternpat -tempat yang strategis (minimal di Kantor Desa) sehingg a 
informasi dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat desa ; - 18 - 
BUPATI KOLA.KA UTARA , ~v 
NUR RAHMAN UMAR - ;.1i~LA F M".QORD ENASO 
·:·iN!-T'T.~,I\TUAN KERJA p AF I 
: ·~€~DA ---·- -1 
.. ---- .. ···---- 
.. , A~1~HN f 
........ , ·----~---------- - -. 
I ,·, ( £:.At,1~ f? RAO \-4~ (<.Ag.~&'° rtlJ ~ Lf(Tft 7 · Sebelum ditetapkan Keputusan Bupati ten tang Standar Satu an 
Harga yang berlaku bagi Desa, beberapa hal khusus ag ar 
berpedoman pada ketentuan standar harga Kabupaten Kolaka Utara 
khusus untuk Desa. - 19 - 
Kode Rekening BIDANG , SUB BIDANG , dan KEGIATAN 
l BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 
Bidang Penyelenggar aan Pernerintahan Desa b erisi sub b idang dan kegiatan yang digunakan 
untuk mendukung terselenggaran ya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup: 
1 1 Sub Bidang Penyelenggar aan Belanja Penghasilan Tetap , Tunjangan dan 
Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1- 7) 
1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 
1 1 02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 
1 1 03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangka t Desa 
1 1 04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD , perlengkapan 
perkan toran , pakaian dinas/atribut , listrik/telpon , dll) 
1 1 05 Penyediaan Tunjangan BPD 
1 1 06 Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK , makan-minum ], perlengkapan perkantoran , 
Pakaian Seragam , perjalanan dinas, listrik/telpon , dll) 
1 1 07 Penyediaan lnsentif/ Operasional FIT/ RW 
1 1 90-99 Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap , Tunjangan dan 
Operasional Pemerintahan Desa 
1 2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa 
1 2 01 Penyediaan sarana (aset tetap) perkant oran/pemerintahan 
1 2 02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 
1 2 03 Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ** 
1 2 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa * 
1 3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan , Pencatatan Sipil , Statistik dan Kearsipan 
1 3 01 Pelayanan admini strasi umum dan kependudukan (Sura t Pengantar/Pela yanan 
KTP Akta Kelahiran Kartu Keluarza dill 
1 3 02 Penyusunan /Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa )** 
1 3 03 Pengel olaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa 
1 3 04 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependu dukan dan Pencatatan Sip 
1 3 05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 
1 3 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan , pencatatan sipil , statistik dan 
kearsipan * 
1 4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan , Perencanaan , Keuangan dan Pelaporan 
1 4 01 Peny elenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa /Pernbahasan APBDes (Muscles , 
Musrenbangdes/Pra -Musrenbangde s, dll., bersifat reguler) 
1 4 02 Peny elenggaraan Musyawarah Desa lainn ya (musdus , rembug warga, dll., yang bersifat non- 
reguler sesuai kebutuhan desa) 
1 4 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes ,dll) 
1 4 04 Penyusunan Doirumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan / LPJ APBDes , dan 
seluruh d.okumen terkait] 
1 4 05 Pengelolaan/ Administrasi / Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa 
1 4 06 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana 
Pem bangunan / Keuangan) 
l 4 07 Penyusunan Laporan Kepala Desa / Penyelenggaraan Pemerintah an Desa (laporan akhir 
tahun anggaran , laporan akhir masa jabatan , laporan keterangan akhir tahun angg aran , 
informasi kepada masyarakat ) 
l 4 08 Pengembangan Siste m lnformasi Desa DAFTAR KODE REKENING BIDA NG, SUB