Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 37 Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 37 Tahun 2022 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN, BAB I - KET ENTU AN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon . 
2. Bupa ti adalah Bupa ti Cirebon . 
3. Peme rintah Daerah Kabupaten adalah Pem erintah 
Daerah Kabupat en Cirebon. 
4. Perangkat Daerah Kabu paten adalah unsur pembantu 
Bupati dan Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah Kabupaten 
-4- 
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. 
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten 
Cirebon. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 
Cirebon. 
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disebut 
UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas 
dan Badan Daerah Kabupaten Cirebon. 
8. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya 
disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan 
yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat 
dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama , 
dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan 
preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat 
yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 
9. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 
secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat 
inap , rawat jalan, dan gawat darurat. 
10. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutn ya 
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit 
pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan 
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 
pengelolaan daerah pada umumnya. 
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada 
Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan 
Pemerintahan daerah. 
12. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum 
Daerah dan Kepala Puskesmas . 
13. Tim Anggaran Peme rintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan 
dan melaksanakan kebi jakan Kepala Daerah dalam 
rangka penyusunan APBD. 
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan 
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara 
Umum Daerah. 
15. Pengguna Anggaran yang selan jutnya disingkat PA 
adalah Kepala Dinas Keseha tan yang memiliki tuga s dan 
wewenang dalam melaksanakan pengelolaan keuangan 
SKPD yang dipimpinnya. 
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selan jutnya disingkat 
KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
-5- 
melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna 
Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan 
fungsi SKPD. 
1 7. Pejabat Keuangan BLUD adalah pejabat yang 
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD . 
18. Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat 
PTK dianggap sebagai PPTK adalah pejabat pada BLUD 
yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari 
suatu program sesuai dengan bidang tugasnya . 
19. Bendahara Penerimaan adalah pejabat 
fungsional/pegawai yang ditunjuk untuk menerima , 
menyimpan, menyetorkan , menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah 
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah pada SKPD. 
20. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat 
fungsional/ pegawai yang ditunjuk untuk menerima , 
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah 
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah pada Unit SKPD . 
21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat 
fungsional/ pegawai yang ditunjuk untuk menerima , 
men yrmpan , membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan 
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD . 
22. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat 
fungsional/pegawai yang ditunjuk untuk menerima , 
men yimpan , membayarkan , menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan 
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah pada Unit SKPD . 
23. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas 
menyimpan, mengeluarkan , 
dan mempertanggungjawabkan menerima, 
menatausahakan 
barang milik daerah. 
Rekening kas BLUD adalah rekening tempat 
penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin 
BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah , 
untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan 
pembayaran pengeluaran BLUD dan ditetapkan oleh 
Bupati . 24. 
25. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam 
bentuk kas yang menambah ekuitas dana lancar dalam 
periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan 
diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD. 
-6­ 
26. Lain-lain Pendapatan yang sah adalah penerimaan 
daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, 
retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan. 
27. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh 
manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan 
kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat. 
28. Pengembangan usaha adalah pengembangan layanan 
dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk 
mendukung kegiatan BLUD. 
29. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas 
umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar 
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak 
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 
pemerintah. 
30. Pembiayaan adalah sejumlah pengeluaran yang 
mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh 
barang dan/ atau jasa untuk keperluan operasional 
BLUD. 
31. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai 
dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari 
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi 
dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat 
diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, 
serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk 
sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk 
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber­ 
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan 
budaya. 
32. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang 
setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemerintahan. 
33. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau 
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung 
kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang 
yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan 
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 
34. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa 
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk 
digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam 
kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh 
masyarakat umum. 
35. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa 
lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar 
sumber daya ekonomi pemerintah dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat. 
-7­ 
36. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang 
merupakan selisih antara aset dan kewajiban 
pemerintah. 
37. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang 
diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar 
dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup 
seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan . 
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan 
tahunan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Repulik 
Indonesia. 
39. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra 
BLUD adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan 
yang memuat rencana pengembangan layanan, strategis 
dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, dan 
rencana keuangan. 
40. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya 
disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran 
tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai 
bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD . 
41. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat 
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna 
anggaran. 
42. Kode rekening adalah daftar buku yang besar yang 
ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk 
memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, 
pembukuan dan pelaporan keuangan. 
43. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi 
keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub 
sistem yang berbeda dokumen sumber yang sama. 
44. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat 
JKN adalah program jaminan sosial yang 
diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip 
asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan 
men Jamin agar peserta memperoleh manfaat 
pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam 
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. 
45. Pengelolaan Keuangan adalah kegiatan memanfaatkan 
dan pengendalian atas semua sumber daya yang 
diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. 
46. Penatausahaan keuangan adalah kegiatan yang meliputi 
pencatatan, pembukuan, inventarisasi dan pelaporan 
keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku . 
-8- 
47. Surat Permintaan Pencairan Dana yang selanjutnya 
disingkat S-PPD adalah surat yang dibuat untuk 
mengajukan permintaan pembayaran dana BLUD. 
48. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah 
dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk 
membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja 
perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah 
dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut 
sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui 
mekanisme pembayaran langsung. 
49. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU 
adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran 
untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak 
dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 
50. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS 
adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara 
pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar 
perjanjian kerja, surat tugas, dan/ atau surat perintah 
kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah 
membayar langsung. 
51. S-PPD Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 
S-PPD UP adalah surat yang diajukan bendahara 
pengeluaran BLUD setiap awal tahun anggaran setelah 
dikeluarkannya Keputusan Pemimpin BLUD tentang 
Besaran UP yang dipergunakan untuk mengisi uang 
persediaan. 
52. S-PPD Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya 
disingkat S-PPD GU adalah surat yang diajukan oleh 
bendahara pengeluaran BLUD untuk mengganti uang 
persediaan yang sudah terpakai. 
53. S-PPD Langsung yang selanjutnya disingkat S-PPD LS 
adalah surat yang diajukan oleh bendahara pengeluaran 
BLUD untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga 
dengan jumlah yang telah ditetapkan. 
54. Register Pengajuan Surat Permintaan Pencairan Dana 
yang selanjutnya disingkat Register Pengaj uan S-PPD 
adalah register yang dibuat oleh bendahara pengeluaran 
BLUD agar dapat diterbi tkan Surat Otorisasi Pencairan 
Dana. 
55. Surat Otorisasi Penc airan Dana yang selanju tnya 
disingkat S-OPD adalah surat yang dibuat untuk 
penerbitan surat pencairan dana BLUD. 
56. Register Surat Otorisasi Pencairan Dana yang 
selanjutnya dising kat Register S-OPD adalah Register 
yang dibuat oleh Pejabat keuangan untuk mencatat 
S-OPD UP/GU/LS yang diterbi tkan. 
57. Register Surat Penolakan Penerbitan Surat Otorisasi 
Penc airan Dana yang selanju tnya disingkat Register 
-9- 
Surat Penolakan S-OPD adalah Register yang dibuat oleh 
Pejabat keuangan untuk mencatat penolakan penerbitan 
S-OPD UP/GU/LS. 
58. Surat Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat S-PD 
adalah surat yang dibuat sebagai dasar pencairan dana 
BLUD dan/ atau untuk memerintahkan bank untuk 
mencairkan dana. 
59. Register Surat Pencairan Dana yang selanjutnya 
disingkat Register S-PD adalah Register yang dibuat 
untuk mencatat S-PD UP/GU/LS yang diterbitkan. 
60. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya 
disingkat SPTJ adalah surat yang menyatakan semua 
realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja 
yang telah dibayar kepada yang berhak menerima serta 
pembiayaan. 
61. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan yang selanjutnya disingkat SP3BP adalah 
surat permohonan kepala SK.PD kepada PPKD untuk 
mengesahkan dan membukukan pendapatan, belanja 
dan pembiayaan. 
62. Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 
yang selanjutnya disingkat SP2BP adalah surat yang 
menyatakan bahwa PPKD melakukan pengesahan atas 
Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan. 
63. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat 
TBP adalah tanda bukti sejumlah uang yang tertera dari 
pemberi pendapatan. 
64. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS 
adalah surat yang digunakan untuk menyetorkan 
penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh 
bendahara penerimaan BLUD. 
65. Register Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat 
Register STS adalah register yang dibuat oleh bendahara 
penerimaan BLUD untuk mencatat penyetoran 
pendapatan berdasarkan STS.