Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 13 NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 38 Tahun 2021.
Redaksi dari NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 38 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA, pada BAB IV - URAIAN TUGAS UNSUR SEKRETARIAT DAERAH, Pasal 13 menjelaskan:

(1) Bagian Administrasi Pembangunan 
15 
 merupakan unsur Staf dipimpin oleh seorang 
Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada 
Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian 
dan Pembangunan. 
 
(2) Bagian Administrasi Pembangunan 
mempunyai tugas melaksanakan 
pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, 
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 
Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan Daerah di bidang penyusunan 
program, pengendalian program dan evaluasi 
dan pelaporan pembangunan Daerah. 
 
(3) Dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian 
Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi: 
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan 
kebijakan daerah di bidang penyusunan 
program, pengendalian program dan evaluasi 
dan pelaporan; 
b. penyiapan bahan pengoordinasian 
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 
dibidang penyusunan program, dan evaluasi 
dan pelaporan; 
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah terkait 
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang 
tidak diinginkan, dan faktor yang 
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan 
dibidang penyusunan program, pengendalian 
program dan evaluasi dan pelaporan; dan 
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh 
Asisten Perekonomian dan Pembangunan 
yang berkaitan dengan tugasnya. 
 
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), 
Bagian Administrasi Pembangunan dibantu oleh 
Kelompok Jabatan Fungsional. 
 
(5) Masing-masing Pejabat Fungsional dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 
kepada Kepala Bagian Administrasi 
Pembangunan. 
16 
 Paragraf 3 
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa