Apa norma yang terkandung dalam Pasal 23 PERATURAN BUPATl KUTAI TIMUR Nomor 2 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN BUPATl KUTAI TIMUR Nomor 2 Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA, khususnya BAB 111 - PENYALURAN DANA DESA, Pasal 23, memuat:

(I) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 [sembi Ian)
bulan pada tahun anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa
sebesar 500/0 (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada
tahap II tahun anggaran 2021.
(2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (I) setelah
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada
dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Dcsa
khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima
manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup
anggaran setiap bulannya.
(4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan daJam peraturan Kepala Desa yang
dikctahui Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
(5) Bupati ...
- 18 -
(5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1)pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi online
monitoring sistem perbendabaraan dan anggaran negara (OM SPAN).
Pasal24
(1)Dalam hal Pemcrintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12(dua
belas) bulan tahun anggaran 2021, dikenakan sanksi pernotongan Dana Desa
sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada
tahap IItahun anggaran 2022.
(2) Pengenaan sanksi kepada Pernerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa
khusua/rnusyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga pencrima
manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
(3)Hasil musyawarah Desa khusus /musyawarah insidentil scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang
diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
(4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disarnpaikan
oleh Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran dana alokasi khusus
fisik dan Dana Desa melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan
dan anggaran negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap
IIpada Tahun Anggaran 2022.