Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam 3..Undang-Undang Nomor r Tahun 2004 Pasal 11?
Dalam 3..Undang-Undang Nomor r Tahun 2004 tentang , 1Pembentukari ',Daerall-,daerah'Tingkat 11',dalam Daerah- "I 1daerah I'Tingkat:I Bali~'~INu~~ITenggara Barat dan Nusa ;,Tenggara 'Timur,(Lenibaran ,,;~egara Republik Indonesia 'rabun ·.1958Nomor.,1221',:Tambahan Lembaran Negara, Pasal 11 mengatur sebagai berikut:

, Kepala BP.KADmenyampaikan telahaan staf atas verifika~l
kelengkapan dokumen dan informasiketersediaan dana kepada Bupati;Pasal15 :Dalam'hal B11 telah 'disetujui -pelaksanaan belarija 'nya, maka 'BPKAD
melakukan pembayaran dan 'penatausahaan 'B11,sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan ...,' , 'I'~ ,
I , \ " I,'•.'" I"I," ,1'"" I f"
'I'/r.l ",
"P~sal14,",",)' r ' ;', "Pasaj 13 '
{l)ETT U"?tukbantuan_ s'Qsial' ",'
sebagrumana dimaksud dala: n:ati.dakdapatdir~canaf<ao. ,sebelunutya
persyaratan belanja sebagai beriku:~ 10dIlakukan setelah terpenuhinya
a ter di.se lanya dokumen k " ' ,apabila ditunda pen 8Jlan kebutuhan akibat risiko sosial yang
lebih besar bagiindi:ganannya akan menimbulkan risikososial y~ ,g
'. u, keluarga dan/atau kelompokmasyarakat;b.:ro"'",orl' ·~"'n+1 ' . '"'V""v"",~~,ya·o.:e:o.aa...~a...'ry. s+-af..:l '0telah d >.L 0,;"-aan :0.-erangkat Daerah pelaksana BIT yang.
men apatkan persetujuan Bupati; ,
c. td~rsedia nyaRKBpelaksanaan bantu~ ' Isosial,',yang tidak dapatlrencanakan. "
.(2.)Tel~aan staf seba..g?imanadimaksud .pada.ayat,(I)sekurang-kurangnya
berisi hal-hal sebagai berikut : ,',: ,'," "
a. informasi tentang jenis'kebutuh~ 'aki6~t:resiko sosial bagi individu,
keluarga darr/utau kelompokmasyarakat; ' ,'"',;,': '
b.informasi tentang jenis penanganan kebilf~han:a£lj~tresikososi~ bagi
.indiv-idu, 'kelu,arga'.dan/atau 'l{elompok ,·masyarakatyangakan
dilakukan; -: : " '" ,: '.' " ,','",',.i '\,','I' " ,, '
: , I " , ; "I ;!",I' 'I I ' ,
c. informasi besaran kebutuhan belarija dalaffi,:penyelesaian penanganan
kebutuhan 'akibat'resiko sosial b~ki'indiVidii,<"keluarga 'dan/atau
kelompok masyarakat yangakan dilakukan;
d.informasi tidak tersedianya anggaran d~amPerangkat Daerah dalam
, ' "., \ ,. ,rangka pelaksanaan bantuan sosialyangtidak.dapat direncanakan;
'I 'I' I I I I· \~, 'II! , Ii " , I','.I I . 'I",:,II:,Ij.
e. berisi permintaan penggunaan BIT. 1.,''I,'
(3) RKB sebagaimana dimaksud pad~ ',ay~t(1) huruf c sekurang-kurangnya
'berieibesaran 'kebutuhan 'belanja,rencana penggunaan dan gambar.
. " I , I', .1':"
'I, 1 '
,I"~ I'. I, I ' I 1"~ , I'I,I' ,'
,': I I' \'; ~ \I
,'!,.' :,' ' 'BagianKedua .'",'"
Tata Cara Penatausahaan Bel~ja ,iridak Terduga '
I 1 I, \ I '" ' ,\ \ " , I,~" i ' ,- 8-
,:. ('. ,;', I,~
(1) Pelaporan dan pertanggungjawaban BIT,dilakukan olehPerangkat Daerah
pelaksana BIT. ' "
(2) Pelaporan dan "pertanggungjawaban ,BIT"sebagaimana dimaksud pada
ayat,(-1}-berieilapor~~ ,p~ngg'~n ,a.a..~:da.."l~ ya..~g .disertaihukti-~uktibelanja
yang lengkap dan ,sap.,:'" ' , '::' ',:' :
(3)Laporan penggunaan .dana.sebagaimana dimaksud pada ayat (2)harus
disertai dengansurat pernyataan tanggungjawab mutlakyang menyatakan
bahwa penggunaan BIT sesuai dengan peruntukannya. .
(4)Laporan penggunaan dana BIT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan
ayat(3)disampaikan kepada Bupati melalui BPKADpaling lambat 1(satu)
bulan setelah penyelesaian pelaksanaan kegiatan BIT .
(5) Dalam hal laporan penggunaan dana BITsebagaimana dimaksud ayat (4)
belum -dapat dilaksanakan, maka laporan harus-disampaikan paling
lambat 31 Desemberpada tahun anggaran berkenaan .,
Pasal16II,'I,I, ':" j,'I\', \ ::,~
,BABV
;TATA CAM PELAPORANDANPERTANGGUNGJAWABAN
,BEL.ANJA TIDAK TERDUGA 'a.setelah terpenuhinya persyaratan sebagaimana tercantum dalam