Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS Nomor 5 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS Nomor 5 Tahun 2022 tentang RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus.
3.Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
DPRD Kabupaten Tanggamus.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha
milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.
6.Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
7.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekeijaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya
berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi
sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian
atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan
sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8.Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekeijaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau
seluruhnya berada diatasdan/atau didalam tanah dan/atau air,yang
tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
9.Prasarana danSarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di
dalam dan diluar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan
terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
10.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang atau Badan.
-5-
ll.Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut
Retribusi PBG adalah pembayaran atas pemberian persetujuan
mendirikan bangunan Gedung yang dibebankan kepada orang pribadi
atau badan.
12.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulaidari penghimpunan
data objek dan subjek retribusi, penentuan besamya retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusiserta pengawasan penyetorannya.
13.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
retribusi tertentu.
14.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan
tertentu dari Pemerintah Daerah.
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah Retribusi
yang terutang;
16.Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk
menegur kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
17.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalahSurat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.
18.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan retribusi daerah.
19.Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri
Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang
untuk melakukan penyidikan.
20.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah
Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan
kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan
Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
21.Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana Retribusi
Daerah yang teijadi dan menemukan tersangkanya.
22.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah
Perizinan yang diberikan kepada pemilik gedung untuk membangun
baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Gedung
sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
23.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF
adalah Sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
Menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat
dimanfaatkan.
24.Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung selanjutnya disingkat
SBKBG adalah Surat Bukti hak atas status kepemilikan Bangunan
Gedung.
25.Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang
perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
Kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan
Bangunan Gedung.
-6-