Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 13 Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 13 Tahun 2022 tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden 
yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 
melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
menyejahterakan masyarakat. 
6. Bupati adalah Bupati Cirebon. 
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten Cirebon. 
8. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak. 
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak. 
10. Sekretariat Dinas adalah Sekretariat Dinas 
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak. 
12. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak. 
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya 
disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan 
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 
penunjang tertentu. 
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok 
Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan 
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya 
dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi. 
15. Kelompok Substansi adalah pengelompokan tugas dan 
fungsi pada unit kerja yang dilaksanakan oleh Pejabat 
Fungsional dan Pejabat Pelaksana. 
16. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional Ahli Muda 
yang diberikan tugas memimpin kelompok substansi 
sesuai dengan pengelompokan tugas dan fungsi bidang 
tugasnya. 
17. Pengendalian penduduk adalah usaha mempengaruhi 
pola kembang biak penduduk ke arah angka 
pertumbuhan penduduk yang diinginkan, biasanya 
ditempuh melalui suatu kebijakan pemerintah di 
bidang kependudukan. 
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang 
terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, 
atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anakn ya, atau 
keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau 
kebawah sampai dengan derajat ketiga. 
19. Keluarga Sejahtera adalah dibentuk berdasarkan 
perkawinan yang sah mampu memenuhi kebutuhan 
hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa 
kepada tuhan yang maha esa, memiliki hu bungan 
yang sama, selaras, seimbang antara anggota 
keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. 
20. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB 
adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia 
ideal melahirkan, mengatur kehami lan, melalui 
promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan 
hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang 
berkualitas. 
21. Pemberdayaan Perempuan adalah sebuah proses 
tranformasi relasi kuasa gender yang bersifat dari 
bawah ke atas (bottom-up) baik secara individual 
maupun kelompok karena berkembangnya kesadaran 
akan subordinasi perempuan dan terbangunnya 
kemampuan untuk menghadapinya. 
22. Gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki 
dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. 
23. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang 
dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk 
mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan 
keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan 
manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), 
melalui kebijakan dan program yang memperhatikan 
pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan 
perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, 
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh 
kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan 
dan pembangunan. 
24. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk 
menjamin dan melindungi anak dan hak-hakn ya agar 
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, 
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi. 
25. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap 
tindakan yang berakibat kesengsaraan atau 
penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, 
seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan 
tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan 
secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan 
umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi. 
26. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan. 
27. Kekerasan pada anak adalah tindak kekerasan secara 
fisik, seksual, penganiyaan 
pengabaian terhadap anak.