Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI  BANGKA TENGAH Nomor 99 Tahun 2021 pada Pasal 13?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI  BANGKA TENGAH Nomor 99 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI, Pasal 13 menyebutkan bahwa:

(1) Calon Kepala Desa tidak diperbolehkan merangkap 
sebagai direktur atau pegawai Badan Usaha Milik 
Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik 
Desa, badan usaha atau tenaga honorer pada instansi 
pemerintah . 
 
(2) Ketua atau anggota BPD yang mencalonkan diri dalam 
pemilihan Kepala Desa , harus membuat pernyataan 
bersedia diberhentikan sebagai BPD sejak yang 
bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa. 
 
(3) Pengurus lembaga kemasyarakatan yang mempunyai 
susunan kepengurusan dan mencalonkan diri dalam 
pemilihan Kepala Desa , diberi cuti terhitung sejak yang 
bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala 
Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan 
penetapan Calon Terpilih. 
 
(4) Pengurus lembaga kemasyarakatan yang tidak 
mempunyai susunan kepengurusan/tunggal seperti 
ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, atau 
pembantu pegawai pencatat nikah dalam mencalonkan 
diri dalam pemilihan Kepala Desa, harus 
mengundurkan diri dari lembaga kemasyarakatan 
sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon 
Kepala Desa. 
 
(5) Tugas kepengurusan lembaga kemasyarakatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ), dirangkap oleh 
pengurus lainnya yang ditetapkan dengan keputusan 
Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa. 
 
 
2. ketentuan Pasal 37 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni 
, sehingga berbunyi sebagai berikut: