Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI PEKALONGAN Nomor 59 Tahun 2022.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI PEKALONGAN Nomor 59 Tahun 2022 tentang PEMBERIAN BANTUAN H UKUM UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan . 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggaran Pemerintah Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pem erintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan . 
4. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya 
Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah 
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Kabupaten Pekalongan. 
5. Bagian Hu kum adalah Bagian Hukum Sekretariat 
Daerah Kabupaten Pekalongan. 
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah Calon Pegawai Ne geri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, 
dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerj a (PPPK) 
pada Pemerintah Daerah Kabu paten Pekalongan. 
3 
 7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan 
kepada Penerima Bantuan Hukum. 
8. Penerima Bantuan Hukum adalah ASN yang 
mengha dapi permasalahan hukum dalam kaitannya 
dengan pelaksanaan tugas kedinasan . 
9. Litigasi adalah penyelesaian permasala han hukum 
yang ditangani dan diselesaiakan melalui lembaga 
peradilan. 
10. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum 
yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga 
peradilan.