Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 26 Tahun 2022 pada Pasal 8?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 26 Tahun 2022 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN, BAB III - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, Pasal 8 menyebutkan bahwa:

(1) Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang 
dilaksana kan oleh Dinas PM dan PTSP sebagai berikut : 
a. PERIZINAN BERUSAHA. 
Penyelenggataan p erizinan berusaha yang menjadi 
kewenangan Bupati sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan. 
 
b. PERIZINAN NONBERUSAHA . 
1. Izin Reklame ; 
2. Izin Layak Huni ; 
3. Persetujuan Bangunan Gedung; 
4. Surat Izin Praktik dokter umum; 
5. Surat Izin Praktik dokter spesialis; 
6. Surat Izin Pra ktik dokter peserta Program 
Internsip; 
7. Surat Izin Praktik dokter peserta Program 
Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS); 
8. Surat Izin Praktik dokter dengan kewenangan 
tambahan; 
9. Surat Izin Praktik dokter gigi; 
10. Surat Izin Praktik dokter gigi spesialis; 
11. Surat Izin Praktik dokter gigi peserta Program 
Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS); 
12. Surat Izin Praktik dokter gigi dengan 
kewenangan tambahan; 
13. Surat Izin Praktik psikolog klinis; 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
14. Surat Izin Praktik perawat; 
15. Surat Izin Praktik bidan; 
16. Surat Izin Praktik apote ker; 
17. Surat Izin Praktik tenaga teknis kefarmasian; 
18. Surat Izin Praktik tenaga sanitarian ; 
19. Surat Izin Praktik tenaga gizi; 
20. Surat Izin Praktik fisioterapis; 
21. Surat Izin Praktik okupasi terapis; 
22. Surat Izin Praktik terapis wicara; 
23. Surat Izin Praktik akupunktur terapis; 
24. Surat Izin Praktik perekam medis dan informasi 
kesehatan; 
25. Surat Izin Praktik teknisi kardiovaskuler; 
26. Surat Izin Praktik refraksionis optisien/ 
optometris; 
27. Surat Izin Praktik teknisi gigi; 
28. Surat Izin Praktik penata anestesi; 
29. Surat Izin Praktik terapis gigi dan mulut; 
30. Surat Izin Praktik radiografer; 
31. Surat Izin Praktik elektromedis; 
32. Surat Izin Praktik ahli teknologi laboratorium 
medik; 
33. Surat Izin Praktik ortotis prostetis; 
34. Surat Izin Praktik tenaga kesehatan tradisional 
jamu; 
35. Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta; 
36. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama 
Swasta; 
37. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia 
Dini; dan 
38. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendid ikan 
Nonformal. 
 
c. NONPERIZINAN 
1. Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang 
(SKTR) ; 
2. Persetujuan Perubahan Peng gunaan Tanah 
(P3T); 
3. Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan 
Berbahaya Beracun ; 
4. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air 
Limbah ; 
5. Persetujuan Pendirian Toko Swalayan dan 
Pusat Perbelanjaan Penanaman Modal Asing 
(PMA) ; 
6. Surat Keterangan Penelitian (SKP) ; 
7. Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL) ; dan 
8. Izin Kuliah Kerja Lapangan (KKN ). 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
(2) SOP pelayanan perizinan dan nonperizinan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 
 Bagian Keempat 
 Pengaduan