Apa substansi hukum dari Pasal 15 PERATURAN WALI  KOTA CIREBON Nomor 89 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN WALI  KOTA CIREBON Nomor 89 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 22 TAHUN 2021, khususnya , Pasal 15, adalah:

(1) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai unsur lini yang 
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai 
tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam 
- 12 - 
 
memimpin dan menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang rehabilitasi sosial meliputi 
perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkroni sasi, 
penyusunan norma, standar , prosedur dan kriteria, 
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub 
bidang urusan rehabilitasi sosial dan penanganan 
bencana . 
(2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok 
Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung 
jawabny a. 
(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial 
mempunyai fungsi: 
a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja 
Bidang Rehabilitasi Sosial ; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum 
dan teknis operasional dalam lin gkup tugas 
Bidang Rehabilitasi Sosial ; 
c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan 
perencanaan lingkup tugas Bidang Rehabilitasi 
Sosial ; 
d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan 
kebijakan umum dan teknis operasional Bidang 
Rehabilitasi Sosial ; 
e. pengoordin asian penyelenggaraan tugas Bidang 
Rehabilitasi Sosial ; 
f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian 
teknis Bidang Rehabilitasi Sosial ; 
g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan 
laporan penyelen ggaraan tugas Bidang 
Rehabilitasi Sosial ; 
h. pengelolaan layana n administrasi dalam lingkup 
tugas Bidang Rehabilitasi Sosial ; 
i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan 
pelaporan pengelolaan layanan administrasi 
- 13 - 
 
dalam lingkup tugas Bidang Rehabilitasi Sosial ; 
dan 
j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan 
Wali Kota ser ta ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
(4) Bidang Rehabilitasi Sosial , dalam menyelenggarakan 
tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh: 
a. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Dasar ; 
b. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial; dan 
c. Sub Koordinator Penanganan Bencana . 
(5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada 
dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang 
ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Rehabilitasi Sosial . 
(6) Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud 
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 
 
11. ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: