Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor k Tahun 2021?
Substansi PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor k Tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU PELANGGAN DALAM, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan: 
1.Daerah adalah Kabupaten Bungo; 
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 
3.Bupati adalah Bupati Bungo; 
4.Liquified Petroleum gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah 
gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk 
memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya 
yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran 
keduanya; 
5.Pengguna LPG tabung 3 Kg bersubsidi adalah rumah tangga dan 
usaha mikro pengguna LPG 3 Kg sesuai kriteria yang telah 
ditetapkan; 
6.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 
usaha mikro; 
7.Harga Eceran Tertinggi, yang selanjutnya disingkat HET adalah 
harga jual LPG 3 Kg bersubsidi di Kabupaten Bungo yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi yang disesuaikan 
dengan kondisi daerah, daya beli masyarakat dan margin yang 
wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian 
LPG 3 Kg bersubsidi; 
8.Agen adalah penyalur LPG 3 Kg bersubsidi dalam bentuk 
koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional 
yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG 
untuk melakukan kegiatan penyaluran; 
9.Pangkalan adalah sub penyalur LPG 3 Kg bersubsidi dalam 
bentuk koperasi, usaha kecil, dan/atau usaha perorangan yang 
ditunjuk Badan Usaha berdasarkan usulan Penyalur untuk 
melakukan kegiatan penyaluran; 
10.Kartu ............4 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
-4- 
10.Kartu Pelanggan adalah tanda pengenal resmi yang diberikan 
kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG 3 Kg 
bersubsidi sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian LPG 3 
Kg bersubsidi; 
11.Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat 
data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga; 
12.Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi seorang penduduk 
sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang 
berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
13.Camat adalah Kepala Kecamatan sebgai perangkat daerah yang 
mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam daerah; 
14.Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Daerah; 
15.Rio adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan 
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
16.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga 
yang dibentuk melalui musyawarah setempat dalam rangka 
pelayanan pemerintahan dusun / kelurahan; 
17.Ketua RT adalah Ketua lembaga yang dibentuk melalui 
musyawarah setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan 
dusun/kelurahan. 
Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan