Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 31 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 31 Tahun 2021 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu. 
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu. 
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur 
pembantu kepala daer ah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah WNI yang 
memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara 
secara tetap oleh Pejabat Pembina K epegawaian untuk menduduki 
jabatan pemerintahan. 
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah 
Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri 
Sipil yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian . 
7. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah 
WNI yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan 
dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam 
melaksanakan tugas pemerintahan. 
8. Bendahara Um um Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah 
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum 
daerah 
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
Perangkat Daerah yang di pimpinnya. Besaran honorarium perbulan 
dihitung berdasarkan jumlah anggaran belanja langsung. 
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa 
BUD adalah pejabat struktural yang diberi kuasa untuk melaksanakan 
sebagian tugas BUD. 
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat struktural yang diberi 
kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna 
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat 
Daerah. 
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPK -PD adalah pejabat struktural yang melaksanakan 
fungsi tatausaha keuangan pada Perangkat Daerah. Besaran 
honorarium perbulan dihitung berdasarkan jumlah anggaran belanja 
langsung. 
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjut nya disingkat PPTK 
adalah pejabat struktural pada unit kerja Perangkat Daerah yang 
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
untuk menerima, m enyimpan, menyetorkan, menata usahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah. Besaran honorarium 
perbulan dihitung berdasarkan jumlah target pendapatan. 
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejaba t fungsional yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah 
dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah. Besaran 
honorarium perbulan dihitung berdasarkan jumlah anggaran belanja 
langsung. 
16. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah adalah staf PNS sebagai 
pejabat fungsional yang ditunjuk dan diusulkan oleh kepala OPD, 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk menerima, menyimpan, 
membayarkan, menatausahakan dan mempertanggu ngjawabkan uang 
keperluan belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi 
hasil, bantuan keuangan dan pembiayaan pengeluaran pada 
Perangkat Daerah. 
17. Bendahara penerimaan pembantu Perangkat Daerah adalah staf yang 
ditunjuk oleh kepala Perangk at Daerah, diusulkan oleh PPK dan 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu yang diberi 
wewenang sama seperti bendahara penerimaan pada Perangkat 
Daerah yang memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan. 
18. Bendahara pengeluaran pembantu Perangkat Daerah adalah staf PNS 
yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah, diusulkan oleh PPKD 
dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu yang diberi 
wewenang sama seperti bendahara pengeluaran Perangkat Daerah 
pada unit kerja suatu Perangkat Daerah denga n mempertimbangkan 
beban kerja serta rentang kendali. Besaran honorarium perbulan 
dihitung berdasarkan jumlah anggaran belanja langsung dan atau 
anggaran belanja langsung yang dikuasakan kepadanya. 
19. Pembantu bendahara penerimaan Perangkat Daerah adalah staf yang 
diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang bertugas untuk 
mendukung kelancaran tugas bendahara penerimaan, tetapi tidak 
diberi kewenangan legalitas seperti bendahara penerimaan dan 
bendahar a penerimaan pembantu. Besaran honorarium perbulan 
dihitung berdasarkan jumlah target pendapatan. 
20. Pembantu bendahara pengeluaran Perangkat Daerah adalah staf yang 
ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan 
keputusan Kepala Perangkat D aerah yang bertugas untuk 
mendukung kelancaran tugas bendahara pengeluaran, tetapi tidak 
diberi kewenangan legalitas seperti bendahara pengeluaran dan 
bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium perbulan 
dihitung berdasarkan jumlah anggaran belanja langsung. 
21. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah 
adalah staf yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dan 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang bertugas untuk 
mendukung kelancaran tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan, 
tetap i tidak diberi kewenangan legalitas seperti Pejabat 
Penatausahaan Keuangan. Besaran honorarium perbulan dihitung 
berdasarkan jumlah anggaran belanja langsung.