Apa substansi hukum dari Pasal 4 PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 45 Tahun 2010?
Materi muatan PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 45 Tahun 2010 tentang perubahan nama perusahaan; b. Dalam hal Pemegang IU-IPHHK berbentuk Perseroan Terbatas melampirkan Akta, khususnya BAB II - IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IU -IPHHK), Pasal 4, adalah:

(1) Untuk memperoleh IU-IPHH K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemohon 
mengajukan permohonan melalui BPPT dan mengisi daftar isian yang disediakan 
sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini serta dilampiri 
persyaratan . 
(2) Persyaratan permohonan IU-IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 
a. Akte pendirian Perusahaan/Koperasi yang telah disahkan pejabat yang ber wenang 
beserta perubahannya atau fotokopi KTP untuk pemohon perorangan; 
b. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ); 
c. Dokumen Pengelolaan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan; 
d. Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha; 
e. Laporan kelayakan investasi pembangunan industrinya; dan 
f. Jaminan pasokan bahan baku. 
(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Kepala Dinas 
menerbitkan surat penolakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan 
diterima. 
(4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi, Kepala Dinas 
menerbitkan IU-IPHHK kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 
permohonan diterima, dengan tembusan k epada Menteri dan Gubernur. 
(5) Berdasarkan IU-IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , Pemegang IU-IPHHK wajib 
membangun industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IU-
IPHHK , serta menyampaikan laporan kemajuan realisasi pembang unan pabrik dan sarana 
produksi dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini 
setiap bulan kepada Kepala Dinas. 
(6) Kepala Dinas menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan realisasi 
pembangunan pabrik dan sarana produksi, dan hasilnya dituangkan dalam B erita Acara 
Pemeriksaan dan disampaikan kepada Kepala Dinas. 
(7) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) , 
Pemegang IU-IPHHK tidak merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan 
batas waktu yang telah ditetapkan dalam IU-IPHHK , Kepala Dinas mencabut IU-IPHHK 
setelah memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 30 
(tiga puluh) hari kerja yang diterbitkan oleh Kepala Dinas, dengan tembusan kepada 
Bupati , Menteri dan Gubernur.