Apa substansi hukum dari Pasal 6 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 11 Tahun 2014?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 11 Tahun 2014 tentang PENGENDALIAN GRATIFIKASI, khususnya BAB III - PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI, Pasal 6, adalah:

Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap gratifikasi yang 
diterimanya kepada KPK atau melalui UPG, kecuali dalam 
hal: 
a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, 
bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak 
angkat/wali yang sah, cucu, besan, pam an/bibi, 
kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak 
terdapat konflik kepentingan; 
b. pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang berlaku 
umum; 
c. pemberian berupa keuntungan atau bunga dari penempatan 
dana, investasi atau kepemilikan saham priba di yang berlaku 
umum; 
d. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi 
yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum; 
e. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, 
plakat, sertifikat, tas dan pakaian dengan logo atau infor masi 
terkait instansi yang berlaku umum, yang diterima dalam 
seminar/pelatihan/workshop/konferensi atau kegiatan 
sejenis; 
f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, 
perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri 
dan tidak terkait denga n kedinasan; 
g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada 
kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan 
oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang -
undangan yang berlaku; 
h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point 
rewar ds, atau suvenir yang berlaku secara umum dan tidak 
terkait kedinasan; 
i. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan 
yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang 
tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar 
peraturan/ko de etik Pejabat/Pegawai yang bersangkutan; 
j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti 
honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang 
telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi 
penerima Gratifikasi sepanjang tida k terdapat pembiayaan 
ganda, tidak terdapat benturan kepentingan, dan tidak 
melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima; 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 k. karangan bunga dengan nilai yang wajar; 
l. pemberian terkait dengan penyelenggaraan pesta 
pertunangan, pernikahan, kelahiran, aq iqah, baptis, khitanan, 
potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya paling banyak 
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang 
dalam setiap kegiatan; 
m. bingkisan/cinderamata/suvenir atau benda sejenis yang 
diterima tamu/undangan dalam penyelen ggaraan pesta 
sebagaimana dimaksud pada huruf l paling banyak 
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian dalam 
setiap kegiatan; 
n. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami 
oleh diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, 
mertua, dan/atau menantu penerima gratifikasi paling banyak 
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang 
dalam setiap peristiwa; 
o. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, 
pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam 
bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak 
Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) per pemberian per orang 
dengan total pemberian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) 
dalam waktu 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; dan 
p. pemberian sesama rekan kerja yang tid ak dalam bentuk uang 
atau alat tukar lainnya paling banyak Rp.200.000,00 (dua 
ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total 
pemberian paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu 
rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, 
sepanjang tida k diberikan oleh bawahan ke atasan.