Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 06 Tahun 2020?
Materi muatan PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 06 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 35, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak
memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan
oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok
masyarakat atau lembaga pemerintah/non
pemerintah.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang
selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain
yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu
dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh
menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh
Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai
dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta
dokumen pendukung kegiatan akutansi
Pemerintah.
3.-5-
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi
satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan
instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi
anggaran, atau Kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.
Kegiatan adalah bagian dari Program yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan
kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu Program yang terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
baik yang bersifat personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa
atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai
masukan untuk menghasilkan keluaran dalam
bentuk barang/jasa.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
PA adalah Menteri/Pimpinan lembaga yang
bertanggung jawab atas penggunaan anggaran
pada Kementerian Negara/Lembaga yang
bersangkutan.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh
kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggar€rn pada Kementerian Negara/lembaga
yang bersangkutan.
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan / atau tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).4.
5.
6
"7
8._6_
Akun adalah daftar perkiraan/kodetifikasi yang
disusun dan ditetapkan secara sistematis untuk
memudahkan perencanaan, pelaksanaan
anggaran, serta pertanggungjawaban dan
pelaporan keuangan pemerintah pusat.
Kontraktual adalah ikatan kontrak yang
dilakukan a-ntara pengelola Bantuan Pemerintah
lingkup Kementerian Pertanian baik ditingkat
pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dengan
penyedia barang/jasa.
Pembinaan adalah proses, pembuatan,
pembaharuan, usaha dan tindakan atau Kegiatan
yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil
guna.
11. Pengendalian adalah proses memantau Kegiatan
untuk memastikan bahwa Kegiatan tersebut
diselesaikan sesuai yang direncanakan.
12. Pemantauan adalah Kegiatan memantau
perkembangan pelaksanaan rencana Kegiatan,
mengidentifikasi serta menganusrpasl
permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul
untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
Evaluasi adalah rangkaian Kegiatan
membandingkan realisasi masukan (input),
keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap
rencana dan standar yang telah ditetapkan.
Laporan adalah penyajian data dan informasi
suatu Kegiatan yang telah, sedang atau akan
dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan
Kegiatan sesuai yang direncanakan.
Petani adatah warga negara Indonesia
perseorang€rn dan/ atau beserta keluarganya yang
melakukan usaha tani di bidang Tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau
oeternakan,9.
10.
lJ-
t4.
15.
16.-7 -
Kelompok Tani selanjutnya disebut Poktan adalah
kumpulan petani/ peternak/ pekebun yang
dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan
kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan
sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan
komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan
dan mengembangkan usaha anggota.
Gabungan Kelompok Tani selanjutnya disebut
Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok
Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk
meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
Gapoktan Bersama adalah gabungan dari
beberapa Gapoktan yang mensinergikan kegiatan
usaha dengan pemberdayaan masyarakat tani
yang dijalankan dengan prinsip korporasi yang
berorientasi keuntungan untuk mendorong
kemandirian petani.
Usaha Pelayanan Jasa Alsintan selanjutnya
disingkat UPJA adalah suatu lembaga ekonomi
perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan
jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat
dan mesin pertanian untuk mendapatkan
keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar
kelompok tani/Gapoktan.
Brigade Alat dan Mesin Pertanian selanjutnya
disebut Brigade Alsintan adalah unit pelayanan
dan pengelola alat dan mesin pertanian untuk
mendayagunakan alat dan mesin pertanian
bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah
daerah maupun bantuan dari pihak lainnya
dalam proses produksi, panen, pasca panen,
pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.17.
18.
19.
20.
-8-
2. ketentuan Pasal 12 huruf d dan huruf f diubah.
sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: