Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam 3.Undang-Undang ..... 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Nomor 12 Tahun 1945 Pasal 21?
Dalam 3.Undang-Undang ..... 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pernben tukan, Pasal 21 mengatur sebagai berikut:

. ( 1) Pemerintah Daerah dapat men yediakan T erminal barang yang dilengkap i 
dengan pergudan gan dan fasilita s bongkar muat . 
(2) Dalam hal keterb atasan lahan untuk penyediaan Termi nal baran g sebagaimana 
dimaks ud pada ayat (1) Peme rintah Daerah dapat menyediakan tempat bongkar 
muat pada kawasan yang berdekatan dengan pusat kegiatan yang tidak 
menggan ggu keaman an, keselamatan, ketertiban , kelanc aran Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan . 
(3) Penyediaan Terminal barang dan/ a tau tern pat bongkar muat baran g 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja 
sama dengan badan usaha. Pasal 20 (I) Badan Usaha dan/ atau Perorangan dapat melakukan kegiatan usaha di daerah 
lingkungan kerja term inal sepanjang tidak mengganggu keamanan, 
keselam atan , ketertiban , kelancaran dan kenyam anan di d aerah lingkungan 
kerja Terminal . 
(2) Kegiatan usaha sebagaim ana dimaksud pada ayat {l}, wajib mendapat izin dari 
Instan si yang membidangi perizinan. Pasal 19 (1) Untuk menjaga kondisi fasilitas terminal, Pemeri ntah Daer ah melakukan : 
a. pemeliharaan; 
b. pengoperasian; dan 
c. penertib an. 
(2) Pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaks ud pada ayat (1) huruf a, melipu ti 
kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas utama, fasilita s penunjang, dan 
daerah pengawasan termin al yang bertujuan untu k menjam in agar Terminal 
dapa t berfungs i secara optimal . 
(3) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimak sud pada ayat (1) huruf b, meliputi : 
a. kegiatan perencanaa n operasional Term inal; 
b. kegiatan pelaksanaan operasional Term inal; dan 
c. kegiatan peng awasan operasional Terminal. 
(4) Penertiban Terminal sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) huru f c, dilakuk an 
terhadap kegiata.n yang dapat men gganggu keam anan, keselamatan, ketertiban, 
kelan caran dan kenyama nan di daerah lingku ngan kerja dan daerah · 
peng awasan Termin al. Pasal 18 15 
a.lebar . { l) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimak sud dalam Pasal 
22 ayat (2) huruf a berup a parkir ditepi jalan. 
(2) Fasilita s parkir di dalam ruang milik JaJan sebagaimana dimaks ud pad a ayat 
(1) dapa t diselenggarakan di Jalan Kabupaten berda sarkan kawasan/zona 
pengendalian Parkir dan diselenggarakan oleh Dinas. 
(3) Penyelenggara an Fasilit as Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana 
dimak sud pada ayat (2), harus memperhatikan: Pasal23 (1} Pemerint ah Daerah berwenang menyelenggarakan fasilitas parkir. 
(2) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaks ud pada ayat (1), terdiri atas: 
a. parkir di dalam ruang milik jalan; 
b. parkir di luar ruang milik jalan; 
c. parkir perp indahan moda; dan 
d. parkir Insidentil . 
(3) Peny ediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimak sud pada ayat (2). dapat 
diselenggarak an oleh Pemerintah Daerah dan/ atau badan usaha. 
( 4) Penyediaan fasilitas Parkir yang diselengg arakan oleh Badan U saha · 
sebagaiman a dimaksud pada ayat (3), wajib memiliki izin dari Instansi yang 
membidangi perizinan. 
(5) Penyediaan fasilitas Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah 
sebagaiman a dimaksud pada ayat (3), dapat di pungut retribusi sesuai dengan 
ketentuan peraturan peru ndang-undangan yang berlaku. Pasal 22 Paragr af 3 
Fasilitas Parkir Bupati. (2) (1) Untuk kepentingan sendiri badan usah a dapat memb angun Terminal barang 
atas izin Instansi yang membidangi periz inan dan dilaksan akan sesuai dengan 
ketentuan peraturan peru ndang- undangan . 
Setiap badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) a tau peng elola pusa t 
kegiatan yang memiliki kegiatan bongkar muat barang yang menimbulkan 
gangguan terhadap keterti ban dan kelancaran Lalu Linta s dan Angkutan .Jalan , 
wajib menyediakan Termi nal barang. 
Dalam hal keterbata san lahan untuk penyediaan Termin al barang sebagaimana 
dimak sud pada ayat (2), setiap badan usaha atau pengelola pusat kegiatan 
dapat men yediakan tempat bongkar muat yang tidak mengganggu ketertiban 
dan kelancar an Lalu Lintas dan Angkutan Jalan . 
(4) Ket entuan lebih lanjut mengenai penge lolaan terminal diatur dengan Peraturan (3) Pasal 21 16 
(3)Pen gadaan . ( 1) Setiap jalan umum harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan , seba gaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 huruf d. 
(2) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. rambu lalu lintas jalan; 
b. markajalan ; 
c. quadrill; 
d. road barrier; 
e. alat pemberi isyar at lalu lintas; 
f. alat penerangan jalan; 
g. alat pengendali dan pengaman pemakai Jalan; 
h. alat penga wasan d an pengamanan Jalan; 
1. median ; 
J. bundaran; 
k. pedist rian; dan 
1. fasilitas pendukun g kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 26 Paragraf 4 
Perlengkap an Jalan ( 1) Penyel enggaraan Fasilitas Parki r sebag aimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 
(2) harus dilengkap i dengan Marka Parkir dan/ atau Rambu Parkir . 
(2) Setiap pemilik dan/ atau Pengemudi Kendaraan dilaran g Parkir di dalam ruang 
milik Jalan yang tidak terdapat Mar ka Parkir dan / atau Ram bu Parkir. Pasal 25 Dalarn hal fasilitas Parkir di dalam ruan g milik Jalan sebagaiman a dimak sud dalam