Bagaimana redaksi normatif Pasal 29 dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATA N Nomor 25 Tahun 2000?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATA N Nomor 25 Tahun 2000 tentang TATA KERJA PENYELENGGARA SATU DATA BANGKA SELATAN, BAB VI - FORUM SATU DATA BANGKA SELATAN, Pasal 29 berbunyi:

Kelompok kerja bidang hubungan daerah dan data 
kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 
(3) huruf c mempunyai tugas: 
a. memberikan rekomendasi penyusunan pedoman Standar 
Data dan format baku Metadata yang berbasis Data 
kependudukan dan catatan sipil, serta terkait aspek 
implementasi Satu Data Bangka Selatan ; 
b. membantu pelaksanaan harmonisasi pedoman 
pelaksanaan Satu Data Bangka Selatan dengan 
perangkat daerah; 
c. membantu koordinasi dan perumusan regulasi dalam 
pelaksanaan Satu Data Bangka Selatan ; 
d. membantu koordinasi implementasi Satu Data Bangka 
Selatan oleh penyelenggara Satu Data Bangka Selatan ; 
e. membantu koordinasi implementasi Satu Data Bangka 
Selatan terkait Data kependudukan dan catatan sipil; 
f. membantu pemantauan pelaksanaan Satu Data Bangka 
Selatan berkaitan dengan Data kependudukan dan 
catatan sipil, serta pelaksanaan oleh penyelenggara Satu 
Data Bangka Selatan ; 
g. memberikan rekomendasi mengenai pemberian ins entif 
atau disinsentif pencapaian rencana aksi Satu Data 
Bangka Selatan oleh penyelenggara Satu Data Bangka 
Selatan ; dan 
 
 
 
 h. menyusun laporan capaian pelaksanaan Satu Data 
Bangka Selatan terkait pengelolaan data kependudukan 
dan catatan sipil, serta pelaksanaan Satu Data Bangka 
Selatan oleh penyelenggara Satu Data Bangka Selatan .