Apa yang diatur dalam PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 53 Tahun 1945 pada Pasal  15?
Berdasarkan PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 53 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA, BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  15 menyebutkan bahwa:

(1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, 
pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, 
dan pelaporan bidang pelayanan pencatatan kelahiran, kematian , perkawinan, 
perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, dan tugas pembantuan 
yang diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta 
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
 - 8 - (2) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang 
Pelayanan Pencatatan Sipil ; 
b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman 
teknis di bidang pelayanan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, 
perceraian, perubahan status anak, dan pewarganegaraan ; 
c. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil; 
d. pelaksanaan pelayanan penerbitan akta -akta pencatatan sipil; 
e. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pelayan an pencatatan sipil ; 
f. verifikasi pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pelayanan 
pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan s tatus 
anak, dan pewarganegaraan; 
g. penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dina s 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang pelayanan pencatatan 
kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan s tatus anak, dan 
pewarganegaraan; 
h. pengarahkan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan 
administrasi umum Bidang Pelayan an Pencatatan Sipil; 
i. pengarahkan dan pengendalian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, 
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Pencatatan 
Sipil; dan 
j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.