Apa yang diatur dalam Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Nomor 5 Tahun 2014 pada Pasal 11?
Berdasarkan Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Lembaran Negara Repu blik, Pasal 11 menyebutkan bahwa:

harus disertai dengan bukti tanda terima . 
2. Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling 
sedikit memuat nama , tanggal dan tanda tangan penerima surat 
panggilan PNS. Pasal 13 Pasa l 12 
1. Surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 
disampaikan kepada PNS ditempat kerjanya . 
2. Dalam hal PNS tidak berada ditempat kerjan ya, surat panggilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat 
domisili PNS. 
3. Dalam hal alamat domisili PNS berubah atau tidak diketemukan 
atau PNS tidak diketahui lagi keberadaannya , surat panggilan PNS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disampaikan 
kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat atau nama 
lainn ya sesuai dengan alamat domisili terakhir PNS. 10 
1. Pejabat yang berwenang Menghukum dimaksud dalam Pasal 10 
menetapkan Tim Pemeriksa dan membuat surat perintah 
pemeriksaan . 
2. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 
tanggal surat usulan pembentukan Tim Pemeriksa diterima, Pasal 19 1. Dalam hal diperlukan, untuk menjamin objektifitas penjatuhan 
Hukuman Disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dapat dibentuk Tim Pemeriksa . 
2. Usulan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimksud pada 
ayat ( 1) disampaikan secara tertulis oleh atasan langsung secara 
berjenjang; 
3. Usulan pmbentukan Tim Pemeriksa sebagairnana dimksud pada 
paling sedikit memuat: 
a. Dasar pertimbangan pembentukan Tim Pemeriksa; 
b. Identitas PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin; 
dan 
c. Anggota Tim dari unsur Atasan Langsung , pengawasan , 
kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. Pasal 18 Pasa l 17 
Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 
mengindikasikan adanya: 
a. Pelanggaran Disiplin tingkat ringan, Atasan Langsung memeriksa 
dan menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alasan dan 
bukti yang dapat dipertanggung jawabkan ; atau 
b. Pelanggaran Disiplin tingkatsedang atau berat , kepala Organisasi 
Perangkat Daerah yang bersangkutan dapat membentuk Tim 
Pemeriksa. 1. Pemeriksaan PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin 
dilakukan oleh Oleh Atasan Langsung setelah PNS yang 
bersangkutan memenuhi sura t Panggilan PNS. 
2. Sebelum melakukan pemeriksaan, Atasan Langsung 
sebagaimnana dimaksud pada ayat ( 1) harus mempelajari dengan 
seksama dan membuat analisis laporan dan bahan mengenai 
Pelanggaran Disiplin yang dilkukan oleh PNS. 
3. Hasil analisis sebgaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 
sebagai dasar pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin . Pasal 16 BAB VII 
PEMERIKSAAN PNS 11 
1. Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa terdiri atas : 
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; 
b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota ; dan 
c. Paling sedikit 1 (satu) orang anggota . 
2. Pangkat dan/atau jabatan PNS yang menjadi anggota Tim 
Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih 
rendah dari pangkat dan/atau jabatan PNS yang diperiksa. Pasal 22 1. Tim Perneriksa berjumlah ganjil dan bersifat ad hoc , yang terdiri 
atas: 
a. Unsur pengawasan; 
b. Unsur kepegawaian 
c. Atasan Langsung atau pejabat lain yang ditunjuk ; 
2. Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
harus tidak terkait atau tidak terlibat dalam pelanggaran Disiplin 
yang digunakan Kepada PNS yang Diperiksa . 
3. Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diduga terkait atau terlibat dalam pelanggaran disiplin yang sama , 
anggota Tim Pemeriksa dari unsur atasan langsung harus 
merupakan atasan yang lebih tinggi secara berjenjang . 
4. Unsur pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
berasal dari pengawasan . 
5. Unsur kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf 
berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian. 
6. Unsur pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf c merupakan pejabat struktural / fungsional tertentu 
yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang menghukum. Pasa l 21 Pasa l 20 
Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
dilakukan berdasarkan kriteria: 
a. Pelanggaran Disiplin terhadap ketentuan masuk kerja dan menaati 
ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS, sepanjang 
dugaan pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan Hukuman 
Disiplin tingkat berat berupa pemberhentian ; 
b. Pelanggran Disiplin sebagaimana diatur da1am ketentuan 
peraturan perundang-undangan mengenai izin perkawinan dan 
perceraian bagi PNS, sepanjang dugaan pelanggaran yang 
dilakukan dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat 
dan/atau 
c. Dugaan Pelanggaran Disiplin tingkat sedang a tau berat yang 
dilakukan secara bersama-sama atau menjadi perhatian publik 
atau mengandung unsur tindak pidana. 12