Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATA N Nomor 25 Tahun 2000?
Substansi PERATURAN BUPATI BANGKA SELATA N Nomor 25 Tahun 2000 tentang TATA KERJA PENYELENGGARA SATU DATA BANGKA SELATAN, khususnya BAB II - DEWAN PENGARAH, Pasal 5, memuat:

(1) Dewan Pengarah bertugas: 
a. mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan Satu 
Data Bangka Selatan; 
b. mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data Bangka 
Selatan; 
c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
Satu Data Bangka Selatan; 
d. memberikan penyelesaian permasalahan dan 
hambatan pelaksanaan Satu Data Bangka Selatan; 
dan 
e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data 
Bangka Selatan kepada Bupati sekurang -kuran gnya 
1 (satu) kali dalam setahun. 
(2) Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengarah 
menyelenggarakan rapat sekurang -kurangnya 2 (dua) 
kali dalam 1 (satu) tahun. 
(3) Dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Pengarah dapat 
melibatkan pimpinan perangkat d aerah di lingkungan 
Kabupaten Bangka Selatan atau pimpinan lembaga 
terkait lainnya. 
(4) Dewan Pengarah dapat menerbitkan peraturan 
Bupati , peraturan lembaga atau peraturan 
Dinas/ badan sesuai dengan kewenangannya terkait 
implementasi teknis kebijakan Satu Data Bangka 
Selatan . 
Paragraf Kedua 
Fungsi