Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Indonesia Nomor 5234) ; sebagaimana telah diubah Nomor s Tahun 2011 Pasal 23?
Dalam Indonesia Nomor 5234) ; sebagaimana telah diubah Nomor s Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011, BAB VIII - PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN, Pasal 23 mengatur sebagai berikut:

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Kolaka Nomor 02 Tahun 2019 ten tang Pedoman 
Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan 
Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019 beserta 
perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . (3) Apabila pemeriksaan khusus sebagaimana dirnaksud 
terdapat indikasi penyimpangan atau 
penyalahgunaan wewenang atas penggunaan ADD dan 
menyebabkan kerugian Desa/Daerah/Negara, Bupati 
dapat memberikan teguran atau sanksi kepada Desa 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku . (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran , 
ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa 
tidak dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati 
melalui aparat pengawas fungsional melakukan 
pemeriksaan khusus kepada Desa. Pasal 22 
( 1) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran , 
ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa 
terlambat dipertanggungjawabkan , Bupati dapat 
memberikan sanksi adm inistrasi kepada Desa yang 
bersangkutan berupa pengurangan ADD pada tahun 
anggaran berikutnya . 15 
( .. - t, POITU MURTOPO ' 
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR .t Diundangkan di Kolaka 
pada tanggal IO .:Jon(./al' 1 4 0~ c, 
1,-sEKRETARIS DA RAH KABUPATEN KOLAKA, y ~UPATI KOLAKA, Pasal 24 
Peraturan Bupa ti ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan . 
Agar setiap orang rnengetahui , memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatann ya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka 16 
Ditetapkan di Kolaka 
pada tanggal JI) ~I ~~cl 
L! .NYHldWY'l oroo tlll:Jn<.Jl:i' o I 
0-COo l'tntl'fl'.i. -i- llOWO.N 
YllY'IOll JJ,Ydfl& NYHflJ,Vll3d YHY:l YJ,YJ, '.NYV"JO'l30.N3d SJ.Nll3J, NYW003d : ONYJ,.N3J, 
:'IYOONYJ, .NYIOY&W3d NYO NYdYJ.3.N3d .NYHYOONY nlYO H38WllSH38 ONYA 
vsaa dYIJ.3S xnasn vsaa vNYa ISYllO'IY NYJ,YdYa.N3d NYO v.rNY'la& HY11ava oeoe .NYHYOONY NflHYJ, YllY'IOll .N3J,Yclfl8Yll VllnOll .N3J,Yclfl8Yll 
Ia vsaa YNYa ISYllO'IY .NYV"JO'l30.N3d SJ.Nll3J, .NYW003d ·y NVfl'IflHVGN3d ·1 8treA 'BSdQ qeluµdWdd treq!f'BM.d){ 'BAUl[Bqureµd q 'Bp'Bd !S'B){ITdwµdq 
''Bsda 8rn:,nud1 tlOl unqsj, g .IOWON 8trepun-8trepun tre){.l'BS'B p.Idq 
'BSdQ l[BlUµdWdd 'Bp'Bdd){ tre8treUdM.d){ 'Bd'B.Id qdq treµdqUld d 
·1-edWdldS 
'BA'Bpnq .rnqrq !'BTIU -!'BTIU trap 'BUl'B8'B !'BTIU -!'BUU !S'BptreTIP 8treA 
nrapeur l'B){'B.l'BAS'BW tre){pnf nM.dW 'BU~ ){T-lHOd undn eur 'BA'Bpnq 
J'B!SOS 'rurouoxc uandureurox .I'BS'Bp S'Bl'B trednprqox tre~uns8treJdW 
){tllUn trendureurox r>UTIWdUl 'B~U!1.{dS J'B!SOS trap J'Bnpµipu i 
S'Bl!S'Bd'B){ tre){l'B){8U!UdW ){mun tre){pns){'BW! P l'B){'B.I'BAS'BW 
tre'BA'Bp.1dqWdd ·u-eu~treqw~ ){dAqns !'88'Bqds trarcdrcq redsp 
tre){d'B.l'Blflp l'B){'B.l'BAS'BW !d'Bldl tre){'B 'traunBtrequr ad ){dAqo !'88'Bqds 
tre){l'BdWdl!P 'BAtreq !8'BJ ){'BP!l l'B){'B.I'BAS'BW U!'BI !S!S!G •tre){'Bf! qd){ 
!'88'Bq.Idq U'B){d'BldUdW lll'BJ'BP tre){mUdUdW 8treA !S!SOd 'Bp-ed 'Bp'B.Idq 
!8'BI ){'BP!l qeluµdwdd 'BM.l[Bq trarpnurod !S'B.I!d SU! tre){µdqwdw 
l'B){'B.I'B AS'BW tre'BA'B p.1dqwdd 'Blli8!P'B.l'Bd -eAu8treqWd){.ld8 
·-e!sduopuJ ){!lqndd"M tretll'BSd)I -e.l'B8dN trel{eluµdWdd 
WdlS!S W'B£'BP !l'BUl.IOll!P trap !n){'B!P 8treA J'BUO!S!P'B.ll ){'Bll nere /trep 
1nsn-J'BS'B ){'Bq 'l'B){'B.I'BAS'BW 'BS.l'B){'B.Id tre){.l'BS'B p.Idq reduroros 
l'B){'B.I'BAS'BW tre8uµuddd){ 'treqeluµdwdd uasrun snrnsuour 
trap .1m"B8udw ){mun 8treudM..Idq 8treA lfBA'BUM. seraq-sareq 
PflHWdW 8treA umxnq l'B){'B.I'BAS'BW tretll'BSd){ tre){'B drudw 'BSdQ 
8tre){'BP8 .l'Bl'B"J · 1 · 1 
1.2. Maksud 
Maksud pemberian bantuan Alokasi Dana Desa dari 
Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa adalah sebagai 
stimulus untuk membiayai program-program kegiatan dalam 
rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan 
Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan 
Kemasyaratan. 
1.3. Tujuan 
Tujuan pemberian bantuan Alokasi Dana Desa di Kabupaten 
Kolaka dalam rangka untuk: 
a. Menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa; harus dilaksanakan sebagai salah satu wujud dalam upaya 
pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berdampak pula 
pada bertambahnya kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai oleh 
Pemerintah Desa. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka 
perlu untuk memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Desa 
guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa. 
Besarnya jumlah penduduk Kabupaten Kolaka yang bertempat 
tinggal di desa dengan berbagai permasalahannya, memberikan 
inisiatif dan inovasi bagi Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk 
mengembangkannya kearah yang lebih baik. Hal ini salah satunya 
didorong oleh faktor ketertinggalan desa dalam kaitannya dengan 
kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana infrastruktur 
desa yang masih sangat terbatas . Lebih jauh hal tersebut tidak 
terlepas dari keterbatasan dana pembangunan yang dialokasikan 
kepada desa. 
Berlandaskan permasalahan-permasalahan tersebut, dan 
sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa sebagaimana telah diubah yang kedua dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 , Pemerintah 
Kabupaten Kolaka mengalokasikan bantuan keuangan kepada 
desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). 18 
1.5. Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 
Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan prinsip 
keterbukaan/transparan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada 
publik . 1. 4. Sasaran 
Sasaran yang hendak dicapai dalam penggunaan Alokasi Dana Desa 
di Kabupaten Kolaka diarahkan pada: 
a. Meningkatkan kemampuan Aparatur, Lembaga dan Masyarakat 
Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk 
memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan desa sesuai 
kewenangan desa dengan pola partisipatif; 
b. Meningkatnya sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) desa; 
c. Meningkatkan daya dukung kemampuan keuangan desa dalam 
melaksanakan otonorni desa sesuai dengan asal usul adat istiadat 
setempat. kemasyarakatan desa; 
J. Menunjang program kegiatan pemerintah , pemerintah propinsi 
dan pemerintah kabupaten . lembaga -lembaga fungsi dan per an b. Menanggulangi kerniskinan dan mengurangi kesenjangan 
sosial ; 
c. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan 
di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; 
d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan ; 
e. Meningkatkan pengamalan nilai -nilai keagamaan, sosial 
budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; 
f. Meningkatkan ketrentraman dan ketertiban; 
g. Meningkatkan pelayanan publik dalam rangka pengembangan 
kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat ; 
h. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong 
masyarakat ; 
1. Meningkatkan 19 
3.2. Persiapan Pelaksanaan ADD 
Tahapan persiapan pelaksanaan ADD , terdapat beberapa kegiatan 
yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga­ 
lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa, antara lain: 
a. Mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat 
yang direncanakan oleh desa melalui forum tingkat Dusun dan 
pemberitahuan besaran ADD untuk Tahun Anggaran berjalan ; 
b. Melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa 
(Musrenbangdes) dengan melibatkan stakeholders yang ada di desa 
(diantaranya; BPD , LPMD , PKK dan lembaga kemasyarakatan 
lainnya); 
c. Berdasarkan hasil Musrenbangdes, BPD menyelenggarakan 
musyawarah Desa guna merumuskan program prioritas program 
kegiatan desa yang akan dilaksanakan dan akan dijadikan sebagai 3.1. Perencanaan ADD 
Tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) 
dengan melibatkan BPD , LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya. 
Selanjutnya berdasarkan hasil Musrenbangdes, Kepala Desa 
menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kegiatan 
Pembangunan Desa (RKPDes) yang merujuk pada RPJMDes untuk 
dibahas bersama-sama dengan BPD. Selanjutnya RKPDesa menjadi 
dasar dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa, dan Rencana pengalokasian dana ADD 
wajib dituangkan dalam APBDesa tahun berkenaan. III. MEKANISME PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA Dalam rangka menjamin pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa agar 
tepat sasaran , pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan 
pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa. 
Sedangkan Tata cara pengelolaan keuangan desa dan tata cara 
pengadaan barang/ jasa di desa adalah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan yang berlaku. II. PENGELOLA ALOKASI DANA DESA (ADD) 20 
3.3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana ADD 
Penyaluran dan pencarran dana ADD dilakukan melalui 
mekanisme sebagai berikut: 
a. Dana ADD untuk masing-rnasing desa merupakan dana bantuan 
dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan 
adrninistrasi; 
b. Dana ADD dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Badan Keuangan 
dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka; 
c. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan 
dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat 
fisik; 
d. Kepala Desa menyampaikan RPD dimaksud kepada Camat untuk 
dilakukan verifikasi/ penelitian kesesuaian pengajuan anggaran 
dengan APBDesa, Standar Harga, Harga Satuan Barang dan 
kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan . 
e. Kepala Desa mengusulkan surat permohonan pencairan dana ADD 
beserta lampirannya kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa (DPMD) diketahui Camat dan apabila 
permohonan pencairan telah dinyatakan lengkap dan benar, berkas 
permohonan pencairan dana beserta lampirannya diteruskan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa untuk menyusun 
RKPDesa yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa 
tentang RKPDesa; 
d. Berdasarkan RKPdesa dimaksud, Kepala Desa menyusun 
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang akan 
disampaikan kepada BPD untuk di bahas dan ditetapkan menjadi 
Peraturan Desa tentang APBDesa; 
e. Berdasarkan APBDesa, Kepala Desa menyusun Rencana 
Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
untuk kegiatan yang bersifat fisik. 
f. Kepala Desa setiap tahun anggaran menerbitkan Keputusan Kepala 
Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, 
Pemeriksa Barang/Jasa, Pengurus dan Penyimpan Barang pada 
Sekretariat Desa serta Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa 
(PTPKD). 21 
kepada Inspektorat Daerah , selanjutnya diproses pencairannya pada 
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) . 
f. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang membidangi bantuan 
keuangan desa, memberikan tanda terima penyampaian persyaratan 
pencairan bantuan keuangan desa, antara lain: 
RPJM Desa; 
- RKP Desa; 
- APBDesa ; dan 
- RPD Desa; 
- Dokurnen Laporan sesuai ketentuan pencairan (untuk pencairan 
tahap II, III dan IV) 
g. Pengajuan pencairan dana ADD oleh Kepala Desa dilakukan dalam 
4 (empat) tahap dengan ketentuan sebagai berikut : 
1) Tahap I, persyaratan yang harus dicukupi antara lain: 
a) Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi APBDes 
Tahun sebelumnya 
b) Dokumen RPJMDes (jika terjadi revisi], RKPDes dan APBDes 
yang berbasis Aplikasi SISKEUDES 
c) Dokumen LPPD 
d) Laporan Penyusunan Dokumen/Buku Profil Desa tahun 
sebelumnya 
e) Rencana Anggaran Biaya {RAB) khusus untuk kegiatan 
pembangunan berikut gambar dan Analisa biaya yang berlaku 
dan photo 0% (apabila ada kegiatan); 
2) Tahap II, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai 
berikut : 
a) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap II; 
b) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD Tahap I 
telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana 
yang telah direalisasikan (ADD Tahap I). 
c) Serita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap I oleh 
Camat . 
d) Dokumen persyaratan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi 
Pemerintah Desa. 
3) Tahap III, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai 
berikut: 
a) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap III; 22 
3. 5. Rincian Pengalokasian ADD 
Guna menjamin tertib administrasi dan pengelolaan anggaran, 
secara rinci pengalokasian dana ADD dapat dipergunakan untuk: 3.4. Penggunaan dana ADD 
Dana ADD dipergunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan 
Kepala Desa dan perangkat Desa, dalam menunjang peningkatan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, 
Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 
Batasan maksimal besarnya dana ADD yang dipergunakan untuk 
penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 
dialokasikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa 
untuk mendukung kegiatan lainnya. 
Selanjutnya alokasi sisa ADD setelah dikurangi untuk penghasilan 
Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut dipergunakan untuk 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa 
Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa . b) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD telah 
mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang 
telah direalisasikan. 
c) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap II oleh 
Camat. 
d) Dokumen persyaratan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi 
Pemerintah Desa . 
4) Tahap IV, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai 
berikut : 
a) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap IV; 
b) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD telah 
mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang 
telah direalisasikan . 
c) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap III oleh 
Camat . 
d) Dokumen persyaratan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi 
Pemerintah Desa . 23 
Rp. 1.000.000,00 perbulan 
Rp. 750.000,00 perbulan a. Ketua 
b. Wakil Ketua 3.5.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa , meliputi: 
1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa . 
a. Kepala Desa Rp. 3.210.000,00 perbulan 
b. Sekretaris Desa Non PNS Rp. 2.225.000,00 perbulan 
c. Kepala Urusan Rp. 2.022 .200,00 perbulan 
d. Kepala Seksi Rp. 2.022 .200,00 perbulan 
e. Kepala Dusun Rp. 2.022.200,00 perbulan 
2. Tunjangan jabatan Kepala Desa sebesar Rp. 540.000,00 
perbulan 
3. Tunjangan jabatan Sekretaris Desa Non PNS sebesar 
Rp. 400.000,00 perbulan 
4. Tunjangan jabatan bagi Sekretaris Desa PNS Rp. 490.000 ,00 
perbulan 
5. Tunjangan BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat 
Desa 
6. Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan 
Perangkat Desa 
7. Operasional Pemerintahan Desa Maksimal Rp. 35.000.000, -/ 
Tahun dengan penggunaan sebagai berikut : 
a. lnsentif Staff Operator Kaur Keuangan Rp. 1.000 .000,-/ 
bulan 
b. Belanja alat tulis kantor 
c. Belanja penggandaan 
d. Belanja cetak 
e. Perjalanan dinas dalam Daerah 
f. Perjalanan dinas luar Daerah 
g. Belanja Pengadaan/pemeliharaan Inventaris Kantor 
h. Belanja surat kabar dan publikasi desa 
1. Belanja rekening listrik 
j. Belanja makan dan min um rapat/ musyawarah desa 
k. Belanja makan dan minum rapat/ musyawarah BPD 
1. Belanja makan dan minum rapat/ musyawarah LPM 
m. Pemeliharaan kendaraan dinas 
8. Belanja Operasional Pemilihan BPD maksimal Rp. 5.000.000, - 
9. Belanja lnsentif BPD Rp. 43.200.000,00 24 
c. Sekretaris Rp. 650.000,00 perbulan 
d. Anggota (2 orang) masing -rnasing Rp. 600.000,00 
perbulan 
10. Pengembangan system pelayanan, administrasi dan informasi 
desa 
a. Penyusunan dan pendayagunaan profil desa serta evaluasi 
perkembangan desa/kel 
Belanja penggandaan Data Dasar Keluarga (DDK) 
Rp. 400,- X Jumlah Kepala Keluarga 
Contoh : Rp. 400,- X 10 Lembar X 500 KK (Jumlah Kepala 
Keluarga) = Rp. 2.000.000,- 
- Belanja cetak buku Profil Desa Rp. 855.000 ,- 
- Insentif Kelompok Kerja Profil Desa 
Penanggung Jawab (Kades) Rp. 1250.000 x 3 Bulan 
Ketua Rp. 1.000 .000 x 3 Bulan 
Pengolah Data (Operator Komputer) Rp. 500.000 x 3 
Bulan 
- Pendata DDK Rp. 3.000 x Per Kepala Keluarga 
b. Pembuatan papan data dan monografi desa 
c. Penyusunan penataan ruang dan batas desa 
d. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 
- Pelatihan Evaluasi Perkembangan Desa Rp. 5.000.000,- 
- Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Rp. 5.000.000 ,- 
- Bimbingan Teknis Kewenangan Desa Rp. 5.000 .000, - 
e. Penegmbangan sistem informasi desa 
- Pengadaan/sewa Jaringan Internet Desa maksimal 
Rp. 45.000.000,- bagi desa yang belum terrsedia jaringan 
internet 
11. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa lainnya yang 
dianggap penting sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku . 
3.5.2. Pembangunan Desa 
a. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (Pembangunan Taman 
Desa) 
b. Pengadaan Lampu Penerangan Pusat Desa 
c. Pembangunan Sarana Pemerintahan 25 . . 
c) Insentif Linmas dan pengamanan desa 
Rp. 26.400 .000,00 pertahun dengan rincian : 
1. Insentif Danton Linmas Rp. 450.000,00 perbulan 
2. Anggota Linmas Rp. 350.000,00 perbulan 
3. Pengamanan desa (2 orang) masing -masing 
Rp. 350 .000,00 perbulan Rp. 650.000,00 perbulan 
Rp. 575.000,00 perbulan 
Rp. 500.000,00 perbulan 1. lnsentif Ketua 
2. lnsentif Sekretaris 
3. lnsentif Anggota 7. Pembinaan lembaga kemasyarakatan anatara lain : 
a) Operasional pembinaan lembaga kemasyarakatan yang 
dipergunakan untuk membia yai : 
1. Pembinaan pemuda dan karung taruna 
2. Pembinaan majelis taklim 
3. Pelaksanaan MTQ 
4. Pelaksanaan hari-hari besar keagamaan 
5. Pelaksanaan hari besar kenegaraan 
b) Insentif LPM Rp. 20.700 .000,00 pertahun dengan 
rincian : d. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa 
dan telah diputuskan dalam musyawarah 
3.5.3. Pembinaan Kemasyarakatan 
1. Operasional TP PKK Sebesar Rp. 20.000 .000,00 pertahun 
2. Operasional Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) 
Penanggulangan Kemiskinan 
3. lnsentif tenaga para medis geman Rp. 13.200.000,00 
pertahun 
4. Insentif tenaga pendamping desa gemari Rp. 4.200.000 
pertahun 
5. Insentif Pemuka adat (3 orang) Rp. 12.600 .000,00 pertahun 
6. Peningkatan pengamalan kehidupan beragama : 
a) Insentif Imam Desa Rp. 800.000 ,00 perbulan 
b) lnsentif Imam mesjid dusun Rp. 400 .000,00 perbulan 
c) Pinandita Rp. 700.000,00 perbulan 26 
Rp. 700.000,00 perbulan 
Rp. 400.000,00 perbulan d) Pendeta 
e) Pemangku 
3.5.4. Pemb erdayaan Masyarakat Desa 
a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, 
pengembangan atau bantuan alat-alat produksi , 
permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan 
dan pemagangan 
b. Dukungan kegiatan ekonom i baik yang dikembangkan 
oleh BUMDesa , BUM Antar Desa , maupun oleh 
sekelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa 
lainnya 
c. Penyertaan modal pada BPR Bahteramas Maks irnal 
Rp. 10.000.000 ,00 
d. Pengorganisasian mas yarakat , fasilitas , bantuan hukurn 
mas yarakat dan pelatihan paralegal di desa 
e. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan 
kegiatan ketahanan pangan desa 
f. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan 
hidup bersih dan seha t 
g. Peningkatan kapasitas kelompok mas yarak at untuk 
energy terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup 
h. Penghijauan di jalan desa , lingkungan perkantoran dengan 
pengadaan bibit , sungkup dan pemeliharaann ya 
1. Pengembangan sarana prasarana rumah ibadah maksimal 
Rp. 30.000.000,00 
J. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa 
dan telah diputuskan dalam mus yawarah 
Dalam penggunaan ADD , Kepala Desa wajib memperh atikan 
ketentuan sebagai berikut : 
1. Untuk kegiatan yang sudah dianggarkan dalam Satuan Kerja 
Perangkat Daerah/ APBD ataupun program lainn ya tidak 
diperkenankan dianggarkan dalam Alokasi Dana Desa; 
2. Apabila penggunaan dana ADD tidak sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas atau 
adan ya pengalokasian dana ADD yang disesuaikan dengan 8. Kegiatan pemb inaan kemas yarakatan lainn ya yang 
dianggap penting sesuai peraturan perundang -undangan 
yang berlaku . 27 
3.6.1 . Pola Pelaksanaan 
Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang 
ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang 
bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa 
selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan yang ada di 
desa. 
Pola pelaksanaan ADD dilakukan dengan metode: 
a. Pencairan dana ADD yang telah ditransfer ke rekening desa 
dipergunakan sesuai dengan RPD ADD dan teknis serta 
mekanisme untuk pengeluarannya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
b. Pencairan dana ADD yang dipergunakan untuk belanja 
penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 
dibayarkan setiap Triwulan sesuai dengan alur kas desa; 3.6. Pelaksanaan ADD tingkat skala prioritas kebutuhan desa, dapat dilakukan 
dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perubahan 
pengalokasian dana ADD Kepada Camat; 
3. Dalam hal dana ADD dipergunakan untuk belanja barang 
atau jasa (misalnya; pembelian alat tulis kantor , peralatan 
dan lain sebagainya) harus pula diperhatikan besarnya 
pungutan pajak (PPN atau PPh) yang harus dipungut oleh 
Bendahara Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 
4. Pengalokasian Dana ADD wajib memperhatikan Standar 
Barang dan Harga Satuan Barang Kebutuhan yang ditetapkan 
Bupati; 
5. Kaur Keuangan Desa melaksanakan tugas kebendaharaan 
berkewajiban untuk membukukan setiap penerimaan dan 
pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
6. Kaur Keuangan Desa melaksanakan tugas kebendaharaan 
melekukan pencatatan pada Buku Kas Umum dan menutup 
setiap akhir bulan dengan saldo maksimal Rp. 10.000.000,- 28 
3.6.2. Pengendalian ADD 
Pengendalian pelaksanaan ADD dilakukan dalam rangka 
untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan yang berlaku . 
Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamm 
setiap proses pelaksanaan ADD memiliki kesesuaian dengan 
maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas 
serta efisiensi anggaran yang akuntabel. 
1. Pengawasan 
Pola pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan oleh: c. Untuk pelaksanaan kegiatan ADD baik infrastruktur maupun 
non infrastruktur dan terkait dengan pengadaan barang/jasa 
wajib berpedoman pad.a Peraturan Bupati tentang Pengadaan 
Barang/ Jasa di Desa; 
Ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan kegiatan 
ADD yang bersifat fisik (pembangunan infrastruktur) harus 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1) Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur 
perdesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar penampang 
yang ditetapkan sebelumnya; 
2) Masyarakat desa setempat harus mendapat prioritas untuk 
turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi 
penduduk miskin ; 
d. Bendahara Desa setiap bulan melaporkan 
pertanggungjawaban penggunaan dana ADD kepada Kepala 
Desa dengan melampirkan Buku Kas Umum dan Buku 
Pembantu per kegiatan disertai dengan buku pajak serta 
dokumen lainnya; 
e. Dana ADD yang tidak dapat direalisasikan dan 
dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirnya tahun 
anggaran berjalan atau terdapat Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran (SILPA), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui 
Camat paling lam bat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran 
berikutnya. 29 
a. Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat 
Kabupaten Kolaka ; 
b. Pengawasan Teknis atau fisik dan administratif dilakukan 
oleh Camat 
c. Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat 
melalui BPD. 
Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan 
pengelolaan dilaksanakan antara lain: 
a. Proses perencanaan penggunaan dana ADD; 
b. Proses pencairan dana ADD dan penggunaannya; 
c. Proses pelaksanaan kegiatan yang di danai dari dana ADD 
terkait dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan, dan 
tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana ADD; 
Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD 
pada tingkat desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh Camat 
dengan ketentuan: 
a. Melaporkan setiap permasalahan yang ada kepada Bupati 
melalui SKPD teknis; 
b. Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya 
penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka dilakukan 
pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh 
Aparat Pengawas Fungsional. 
2. Pela po ran 
Bentuk pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut: 
a. Laporan Triwulan, yakni laporan mengenai pelaksanaan 
penggunaan dana ADD dibuat setiap triwulan 
disampaikan kepada Bupati (Laporan berbasis Aplikasi 
Siskeudes) 
b. Laporan semester, yakni laporan mengenai pelaksanaan 
penggunaan dana ADD dibuat setiap enam bulan sekali 
disampaikan kepada Bupati paling bulan Juli tahun 
anggaran berjalan (Laporan berbasis Aplikasi Siskeudes) 
c. Laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Desa 
mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan 
dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi 
penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD yang 30 
disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Januari 
ta.bun anggaran berikutnya . 
Penyampaian laporan sebagaimana tersebut di atas 
dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Kepala Desa kepada 
Camat untuk dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang 
membidangi pemerinta.han desa . 
3.6.3. Pertanggungjawaban 
Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggung­ 
jawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya 
adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yang berbasis 
Aplikasi SISKEUDES. 
Penanggungjawab Operasional Pengelolaan ADD secara 
keseluruhan adalah Kepala Desa. Bentuk dan tata cara 
pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . 
IV. PENUTUP 
Dernikian Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di 
Kabupaten Kolaka , agar dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) . 31 
KECAMATAN/ PAGU ADD 
NO PER DESA 
DESA 
1 2 3 
I IWOIMENDAA - -- 1 TAMBORASI Rp 694. 775 .200,00 -- -- 2 LADAfW Rp 694.775.20 0,00 
3 JWOIMENDAA Rp 694. 775.200,00 -- 4 ULU KALO Rp 724.826.000,00 -- 5 LAMBO PINI Rp 724.826.000,00 -- -- 6 LAS IROKU Rp 694. 775.200,00 -- 7 LAWOLIA Rp 634.673.500,00 - 8 WAT UMELEWE Rp 664.724.300,00 
f- 
9 LANDO ULA Rp 634.673.500,00 
10 WONUALAKU Rp 634.673 .500,00 
JUMLAHSUBI Rp 6. 797 .497 .600 ,00 
n WOLO -- 1 TOL OWE PONRE WAR U Rp 694. 775.200,00 -- -- - - - 2 LALONAHA Rp 664.724.300 ,00 - - --- 3 LANA Rp 724.826.000,00 -- - 4 ULU LAPAO - PAO Rp 724.826.000,00 -- -- 5 LAL ONGGOPI Rp 664.724.300,00 
6 LAP AO- PAO Rp 724.826.000,00 
7 MUARA LAP AO - PAO Rp 724.826.000,00 
- 8 LANGGOMALI Rp 694.775.200 ,00 --- ----- --- - - 9 DONGGALA Rp 694.775.200,00 - -- 10 SAMAENRE Rp 664.724.300,00 -- 11 IWOIMOP URO Rp 694.775.200,00 -- -- 12 ULU RINA Rp 664.724.300,00 
JUMLAHS UBil Rp 8.337.302.000 ,00 
m SAMA TUR U - 1 AMA MOTU Rp 724.826.000,00 -- 2 KAL OLOA Rp 664.72 4.300,00 - --- 3 WOWA TAMBOLI Rp 724.826. 000,00 - 724.826.000 ,00 4 SAN I - SANI Rp -- - 
5 LAMBO LEMO Rp 724.826.000 ,00 
- - -- 6 TAMBOLI Rp 754.878.900,00 - - - 7 KONAWEHA Rp 724.826.000,00 - - -- -- -- 
8 LAWUL O Rp 724.82 6.000 ,00 ·- 9 AWA Rp 724.826.000,00 -- - ~ -- 
10 MALAHA Rp 724.826 .000,00 - --- -- -- 
11 LATUO Rp 694. 775.200,00 -- 694.775.200,00 12 PUU TAMBO LI Rp - -- 
13 ULU KON AWEHA Rp 724.826.000 ,00 ---- - 
14 ME URA Rp 664.724.300,00 -- -- - 
15 ULA WENG Rp 664.724.300,00 
- ~ 724.826.000 ,00 16 PUU LAWULO Rp 
-- - 664.724.300,00 17 LIKU Rp 
JUMLAHSUB ill Rp 12 .051.586.500 ,00 B. TAT A CARA PENGALOKA SIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI 
DANA DESA (ADD) UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA 
TAHUN ANGGARAN 2020 32 
££ oo'oos ·96c·s10·1, dlf IlIA ans HV'Il'ltlr 
oo'oozszzess dN 3dVQNOWV'l 9 ----- oo'oocezzess dN 3V !Af10Q NOd s - - -- 1--- 
oo'oosczs-ecs dN 3:N3D DN010.M t, 
- -- - 
oo'ooeezzess dM nV3DDNV.L £ - -- -- -- 
oo'ooc·viL ·v99 dN roxoonna 0 -- oo'oozszzses dN VA.Vr VWSV'ld 1 --- 
VNOOO NI'IOd IlIA 
oo'ooc·911, ·11,9·s dlf na ans HV'IWIU' 
oo'oozszzess dM ODONI.L £1 - ,._ 
oo'oosczsess dN 0}110JN01 01 - --- oo'oos-ezzvss d"M VH33 NO 11 - -~ 
oo'oosczs -ees dN varvounna QI - - - >----- 
oo'oozszzees dM VAVf' VOSI.M3d 6 - -- -- oooozszz .v69 dN VI'TVdOd 8 
oo'oosczoscs dN IV.M3'1Vd L - --- -- - - - -- oo'oocszzess dM vncruaa 9 - oo'oocezz ·v99 dM VGVJ.30DNV.L s - -- --- oo'oocszzess dM vnS010DDN01V1 t, 
oo'ooeszz ·i,99 dN IVQ3WVI £ - oo'oozszzses dN 0110.MOGNO.L 0 -- t- 
oo'oose zsecs dM VGV OONVHVN I - -- 
vav.1.aoo NV.1. IlA 
00'001,·s1,s· 1.1,c·s dlf IA ans HV'll'ffi.r 
oo'oocszzsss dN naorru vxva 8 -- - - oo'oocvzzess dM VHnOS3d l 
1-- oo'oozsz z .v69 dM oxna-oxrur 9 -- -- 00'00£ ·-vil·t,99 dN VNndOS s - oo'oosezsscs dM V38INV.L v 
00'0 00·92;g·t,0l dM vnaxvt aa £ -- oo'oocszz ·v99 dM 0}10 - 0}10 0 
1-- 
oo'oosczsecs dM 080.LO .L I 
VV'IVWOd IA 
OO'OOl "8%"tS6 ·s dlf A ans HV'IWIU' 
oo'oocezzess dM vinvs mn 6 
oo'oosezsecs dN VVJ.11J\\3d 8 
oo'ooes zz-ess dM vounanna l -- -- oo'oosezz ·v99 dM IBOONV 1 9 -- - - - - ,__ 
oo'oozszz .v69 dM vinva s -- - --- -- - oo'oocszzvss dN VMV'TV .L V .M t, - - oo'oosczsess dM VnN38nnd £ - -- oo'oocszz ·v99 dM OW3'1Md 0 -- - - - 1-- 
oo'oosczsecs dN vooann a I -- -- V'IllV& A 
oo'ooi·1,1.1.·c11, ·c dlf AI ans HV'IPffil' 
oo'oozszzess dM ONVI8V S s -- -- ------ - -- - oo'oocezz ·v99 dN 3GN38 v 
oo'oozs zzess dM VVGN3INVNfi £ 
oo'oozszz.ves dN VfiA\O.L 0 ---- ---- - - oo'oocszzsos dN naoxu 1 -- ~ - 
OllV'IOCINlL\\ AI 
e t t 
~UPATI KOLA4 - . 
\~(Al 
1- AHMADfuEI 1 2 3 
IX WATUBANGGA 
1 LAMUNDE Rp 664.724.300 ,00 
2 SUMBER REJEKI Rp 634.673.500,00 
3 PEOHO Rp 664. 724.300,00 
4 KASTURA Rp 664. 724.300,00 
5 LANGGOSIPI Rp 664. 724 .300,00 
6 MATAOSU Rp 724.826.000 ,00 
7 KUKUTIO Rp 724.826.000,00 - 8 POLEN GA Rp 664. 724.300,00 
9 GUNUNG SARI R p 694. 775.200,00 
10 RAN OTETA Rp 664.724 .300,00 
11 MATA OSU UJUNG Rp 634.673.500,00 
JUMLAH SUB IX Rp 7.402.120.000,00 
10 TOARI 
1 TO ARI Rp 694. 775.200 ,00 
2 ANAWUA Rp 694. 775 .200,00 -- 3 LAKIT O Rp 664. 724.300 ,00 
4 WOWOLI Rp 694.775.200,00 
5 RANOJAYA Rp 664. 724.300,00 - 6 RAHABITE Rp 664. 724.300,00 
7 WONUARAYA Rp 694. 775.200,00 
8 HORONG KULI Rp 664.724.300 ,00 
9 RANO SANGIA Rp 664. 724.300,00 
JUMLAHSUBX Rp 6.102. 722.300 ,00 
TOTAL Rp 68.065.129.200,00 34