Apa bunyi lengkap Pasal 26 dalam 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022 tentang perkara yang, pada BAB VIII - HAK DAN KEWA JIBAN, Pasal 26 dinyatakan:

Ketua LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI melakukan pencairan anggaran
penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan setelah menyetujui
permohonan anggaran dari Pemberi Bantuan Hukum atau bidang LKBH MEDICA
YUSTISIA KORPRI.