Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BULUNGAN Nomor 30 Tahun 1945 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI BULUNGAN Nomor 30 Tahun 1945 tentang PENJAEIARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
Bupati adalah Bupati Bulungan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagar
penambah nilai kekayaan bersih.
Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada24.
25.
3.
^.?.
5.
6.
R
9.
-6-
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.