Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BALANGAN Nomor 7 Tahun 2021 pada Pasal 26?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BALANGAN Nomor 7 Tahun 2021 tentang BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN, BAB X - II, Pasal 26 menyebutkan bahwa:

(1) Dalam rangka membina masyarakat untuk s adar hukum dan 
pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajiban sesuai aturan hukum 
yang berlaku, Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum Sekretariat 
Daerah menyelenggarakan program Bantuan Hukum non litigasi, 
meliputi: 
a. penyuluhan hukum; 
b. konsultasi huk um; 
c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik; 
d. penelitian hukum; 
e. mediasi; 
f. negosiasi; 
g. pemberdayaan masyarakat; 
h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau 
i. drafting dokumen hukum. 
 
(2) Penyelenggaraan program Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada 
dilaksanakan dengan melibatkan ahli hukum, akademisi bidang 
hukum atau kerjasama dengan lembaga Bantuan Hukum atau institusi 
perguruan tinggi bidang hukum.