Menurut PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Nomor LOGI Tahun 2022, apa isi dari Pasal 5?
Pasal Pasal 5 dalam PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Nomor LOGI Tahun 2022 tentang PETUNJUK OPERASIONAL DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. masih beroperasi; 
b. memiliki peserta didik paling sedikit: 
1) 24 (dua puluh empat) untuk TK kecuali TK pada 
daerah afirmasi; 
2) 60 (enam puluh) untuk SD, SMP, SMA dan SMK 
kecuali SD, SMP, SMA dan SMK pada daerah 
afirmasi; dan 
3) 40 (empat puluh) untuk SKB dan PKBM . 
c. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN); 
d. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik dalam 2 
(dua) tahun terakhir; 
e. menerima bantuan operasional sekolah atau bantuan 
operasional pendidikan; 
f. memiliki akreditasi paling rendah: 
- 8 - 
 
https://jdih.kemdikbud.go.id/ 1) B untuk TK yang diselenggarakan oleh masyarakat 
dan 
2) A untuk PKBM; 
g. tidak menerima bantuan untuk prasarana dan sarana 
yang sama yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan 
belanja daerah pada tahun anggaran yang sama; 
h. diusulkan melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan 
Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) DAK Fisik; 
i. memiliki bangunan yang berada di atas tanah yang tidak 
dalam sengketa; 
j. memiliki bangunan yang berada di atas tanah dengan hak 
atas tanahnya: 
1) atas nama pemerintah daerah/unit pelaksana teknis 
daerah untuk satuan p endidikan negeri; 
2) atas nama yayasan atau badan hukum yang bersifat 
nirlaba untuk satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh masyarakat; atau 
3) khusus untuk Provinsi Papua/ Papua Barat hak atas 
tanah dapat berbentuk lain yang dibuktikan dengan 
surat pernyata an pelepasan hak atas tanah adat oleh 
pejabat yang berwenang. 
k. belum memiliki sarana dan/atau prasarana yang 
memenuhi standar sarana dan/atau prasarana belajar 
sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan 
l. sudah dilakukan verifikasi penilaian kondisi bangunan 
oleh Dinas bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau nama lain dinas yang 
memiliki fungsi keciptakaryaan untuk satuan pendidikan 
yang diusulkan untuk program rehabilitasi. 
 
- 9 - 
 
https://jdih.kemdikbud.go.id/ BAB III 
MENU KEGIATAN