Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 40 Tahun 2021?
Substansi NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 40 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KER JA, khususnya BAB IV - URAIAN TUGAS UNSUR SATUAN, Pasal 5, memuat:

(1) Kepala Satpol PP mempunyai tugas memimpin, 
mengoordinasikan, merencanakan dan 
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan di 
Bidang Penegakan Perda, menyelenggarakan 
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, 
pengembangan Sumber Daya Aparatur dan 
perlindungan masyarakat. 
7 
 (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat(1), Kepala Satuan Polisi 
Pamong Praja, mempunyai fungsi: 
a. penyusunan program dan pelaksanaan 
penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Perundang-undangan, penyelenggaraan 
ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat serta perlindungan masyarakat; 
b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan 
Daerahdan Peraturan/Keputusan Walikota; 
c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan 
ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat; 
d. pelaksanaan kebijakan perlindungan 
masyarakat; 
e. pelaksanaan koordinasi Penegakan Peraturan 
Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota 
serta penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil daerah, danatau aparatur 
lainnya; 
f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur 
daerah atau badan hukum agar mematuhi 
dan mentaati dalam penegakan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Walikota; 
g. pelaksanaan pelayanan teknis 
kesekretariatan Satpol Pamong Praja; dan 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
Walikota. 
 
Bagian Kedua 
Sekretariat