Apa yang diatur dalam NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 64 Tahun 2021 pada Pasal 5?
Berdasarkan NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 64 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA, BAB IV - URAIAN TUGAS UNSUR BADAN, Pasal 5 menyebutkan bahwa:

(1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, 
mengoordinasikan, membina, mengendalikan, 
menyelaraskan, memfasilitasi dan 
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan 
pemerintahan bidang perencanaan dan 
penelitian pengembangan yang menjadi 
kewenangan Daerah, sesuai bidang tugasnya 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan kebijakan yang 
diberikan oleh Walikota. 
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan 
mempunyai fungsi: 
 
- 7 - 
 
a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan 
teknis dibidang perencanaan dan 
penelitian pengembangan yang menjadi 
kewenangan Daerah; 
b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
perencanaan pembangunan Daerah dan 
penelitian pengembangan; 
c. penyelenggaraan analisis data dan 
informasi untuk perencanaan 
pembangunan Daerah dan penelitian 
pengembangan; 
d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas dan fungsi penunjang 
urusan pemerintahan bidang 
perencanaan dan penelitian 
pengembangan yang menjadi kewenangan 
Daerah; 
e. penyelenggaraan pembinaan dan 
pengendalian pelaksanaan administrasi 
BAPPEDA; 
f. menyelenggarakan perumusan dan 
penetapan program kerja BAPPEDA; 
g. menyelenggarakan perumusan kebijakan 
teknis fungsi penunjang urusan 
pemerintahan bidang perencanaan dan 
penelitian pengembangan; 
h. menyelenggarakan fungsi penunjang 
urusan pemerintahan bidang 
perencanaan meliputi bidang 
perencanaan makro dan evaluasi, 
perencanaan pemerintahan 
pembangunan manusia, perencanaan 
perekonomian dan sumber daya alam, 
dan perencanaan infrastruktur dan 
kewilayahan serta penelitian dan 
pengembangan; 
i. menyelenggarakan koordinasi 
pelaksanaan fungsi penunjang urusan 
pemerintahan bidang perencanaan dan 
penelitian pengembangan; 
j. menyelenggarakan perumusan fungsi 
penunjang urusan pemerintahan bidang 
perencanaan, meliputi koordinasi 
penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, 
serta pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan rencana pembangunan 
Daerah; 
 
 
- 8 - 
 
k. menyelenggarakan monitoring, 
pembinaan, evaluasi dan pengendalian 
fungsi penunjang urusan pemerintahan 
bidang perencanaan dan penelitian 
pengembangan; 
l. menyelenggarakan perumusan analisis 
data dan pembinaan pelaporan terhadap 
laporan capaian kinerja Perangkat 
Daerah/Unit Kerja di lingkungan 
Pemerintah Kota Bandar Lampung; 
m. menyelenggarakan koordinasi dan kerja 
sama dengan instansi Pemerintah 
Provinsi dan Pusat, swasta dan lembaga 
terkait lainnya dalam dan luar negeri 
dibidang perencanaan pembangunan dan 
penelitian pengembangan; 
n. menyelenggarakan koordinasi dan 
pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi 
kesekretariatan, bidang perencanaan 
makro dan evaluasi, bidang perencanaan 
pemerintahan dan pembangunan 
manusia, bidang perencanaan 
perekonomian, bidang perencanaan 
infrastruktur dan kewilayahan serta 
bidang penelitian dan pengembangan; 
o. menyelenggarakan pembinaan teknis 
fungsional fungsi penunjang urusan 
pemerintahan bidang perencanaan dan 
penelitian pengembangan; 
p. menyelenggarakan koordinasi 
penyusunan LKPJ Tahunan Walikota; 
q. menyelenggarakan perumusan bahan 
Renstra, Renja, IKU, RKT, RKA, DPA, PK, 
LAKIP, LKPJ, LPPD, LHKPN lingkup 
BAPPEDA; 
r. menyelenggarakan evaluasi terhadap 
dokumen perencanaan Daerah Kota, 
meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD; 
s. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan 
komunikasi dan informasi publik; 
t. menyelenggarakan perumusan dan 
pelaksanaan sistem pengendalian internal 
pemerintahan lingkup BAPPEDA; 
u. menyelenggarakan koordinasi dan 
fasilitasi tindak lanjut Laporan Hasil 
Pemeriksaan lingkup BAPPEDA; 
v. menyelenggarakan perumusan dan 
penyampaian saran/pertimbangan fungsi 
penunjang urusan pemerintahan bidang 
- 9 - 
 
perencanaan dan penelitian 
pengembangan sebagai bahan penetapan 
kebijakan Pemerintah Daerah Kota; 
w. menyelenggarakan evaluasi dan 
pelaporan kegiatan BAPPEDA; dan 
x. menyelenggarakan tugas lain yang 
diberikan Walikota. 
 
Bagian Kedua 
Sekretariat