Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 5O Tahun 2022 Pasal 32?
Dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 5O Tahun 2022 tentang PEDOMAN ALOKASI PENGGUNAAN DANA DESA, BAB VIII - PENYALURAN DAN PENCAIRAN, Pasal 32 mengatur sebagai berikut:

( 1) Desa membuat dokumen permohonan penyaluran Dana Desa 
Tahap III kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari: 
a. surat permohonan penyaluran dari kuwu; 
b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 
Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata 
realisasi penyerapan paling sedikit 90% ( sembilan puluh 
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukan paling 
sedikit 75% (tujuh puluh lima persen); 
c. input laporan penatausahaan melalui aplikasi Siskeudes 
online; 
d. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa 
tahun anggaran sebelumnya; 
e. surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas) dari 
kaur /kasi selaku PPKD; 
f. RPD Dana Desa Tahap III; 
g. kwitansi Dana Desa tahap III dibuat rangkap 4 (empat) 
bermaterai. 
(2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen 
permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1). 
(3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada 
, Camat menerbitkan: 
a. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh 
sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi 
ekbangsos; 
b. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran 
Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat; 
c. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa tiap 
tahapan yang ditandatangani oleh Camat. 
(4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh sekretaris 
kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos 
maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses 
lebih lanjut. 
(5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana 
Desa tahap III kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa, yang terdiri dari: 
a. surat permohonan penyaluran Dana Desa; 
b. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh 
sekre taris kecamatan , kepala seksi pemerin tahan dan kepala 
seksi ekbangsos. 
37 
c. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana 
Desa yang ditandatangani oleh Camat; dan 
d. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa yang 
ditandatangani oleh Camat. 
(6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa membuat 
Nota Dinas permohonan penyaluran Dana Desa tahap III 
kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan 
disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud pada 
dengan melampirkan: 
a. nama desa penerima Dana Desa ; 
b. nomor rekening kas desa; 
c. nama pemilik rekening kas desa; dan 
d. besaran Dana Desa yang disalurkan. 
(7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat 
permohonan penyaluran Tahap III kepada Kantor Pela yanan 
Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran 
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa 
penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa . 
Bagian Kedua 
Penyaluran Desa Mandiri 
Paragraf 1 
Penyaluran Desa Mandiri Tahap I