Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021 Pasal 10?
Dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021 tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, BAB IV - LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, Pasal 10 mengatur sebagai berikut:

(1) Pemecahan, penggabungan , dan penghapusan RT 
dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan 
perundang -undangan dengan mempertimbangkan 
efektivitas dan efisiensi pelayanan. 
(2) Pembentukan RT baru akibat pemecahan atau 
penggabungan R T sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) paling sedikit terdiri dari 30 (tiga puluh) kepala 
keluarga. 
(3) Pemecahan, penggabungan , dan penghapusan RT 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas 
dasar: 
a. usulan masyarakat; 
b. dampak terjadinya bencana; d an/atau 
c. dampak pembangunan. 
 
 
11 
 
(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a, adalah warga setempat yang dibuktikan 
dengan Kartu Tanda Penduduk; 
(5) Pemecahan, penggabungan , dan penghapusan RT 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, 
dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri oleh 
kepal a keluarga atau yang mewakili, Pengurus RT, 
Pengurus RW , dan wakil Kelurahan . 
(6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada 
ditua ngkan dalam Berita Acara dan 
dilampiri dengan daftar hadir peserta musyawarah 
paling kurang 50% (lima puluh persen) Kepala 
Keluarga. 
(7) Berita Acara dan daftar hadir sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) disahkan oleh L urah dan 
disampaikan kepada instansi at au unit kerja yang 
membidangi untuk mendapat persetujuan . 
(8) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
dituangkan dalam Keputusan Bupati. 
(9) Contoh, bentuk, format Berita Acara Musyawarah 
Pemecahan dan Penggabungan RT sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran 
Huruf A dan Huruf B yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 
Paragraf 4 
Pemilihan Ketua RT