Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 95 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 95 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA T IDAK TERDUGA, pada , Pasal 1 dinyatakan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan D aerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selan jutnya 
disingkat SKPD adalah perangkat D aerah pada 
Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna 
barang. 
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah , yang selanjutnya 
disingkat TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan 
dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka 
penyusunan APBD . 
6. Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban Daerah 
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan D aerah 
yang cepat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya 
segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 
dan kewajiban Daerah . 
 
 
 
 
 
 
 4 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana 
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah . 
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah , yang 
selanjutnya disingkat SKPKD adalah SKPD pada 
pemerintahan Daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan 
pengelola an Keuangan Daerah . 
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah , yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 
sebagai Bendahara Umum D aerah, dalam hal ini kepala 
SKPD yang menangani urusan pengelolaan keuangan 
dan aset Daerah. 
10. Bendahara Umum Daerah , yang selanjutnya di singkat 
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas 
sebagai BUD . 
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk 
menerima , menyimpan, membayarkan, menatausahakan, 
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan 
Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 
SKPD . 
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Terkait , yang 
selanjutnya disebut SKPD Teknis Terkait adalah SKPD 
yang terkait dengan penanggulangan Bencana , Kejadian 
Luar Biasa dan pemberian bantuan sosial. 
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah 
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja 
SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, 
belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan 
fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai 
dasar penyusunan rancangan APBD . 
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sa tuan Kerja Perangkat 
Daerah , yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah 
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja 
SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, 
belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan 
fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna angaran. 
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 
mengancam dan mengganggu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 
faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor 
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian ha rta benda 
dan dampak psikologis . 
 
 
 
 
 
 5 
16. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh 
serangkaian peristiwa atau yang disebabkan oleh alam 
antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung 
meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor 
dan kejadian antariksa/benda -benda angkasa, kebakaran 
hutan/lahan karena fakt or alam . 
17. Bencana Non Alam adalah Bencana yang diakibatkan 
oleh peristiwa atau konstruksi/teknologi, gagal 
modernisasi, epidemik, wabah penyakit, dampak industri, 
ledakan nuklir, pencemaran lingku ngan dan kegiatan 
keantariksaan . 
18. Bencana Sosial adalah Bencan a yang diakibatkan oleh 
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan 
oleh manusia, yang meliputi konflik s osial antar 
kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror . 
19. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau 
meningkatnya kejadian kesakitan dan/ atau kematian 
pada suatu da erah dalam waktu kurun tertentu . 
20. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang 
ditetapkan oleh diberi tugas untuk menanggulangi 
Bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap 
darurat da n transisi darurat ke pemulihan . 
21. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat 
potensi Bencana , yang merupakan peningkatan eskalasi 
ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil 
pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang 
dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/ dampak yang 
terjadi di masyarakat . 
22. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan 
yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian 
Bencana untuk menangani dampak buruk yang 
ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan 
evakuasi korban, harta ben da, pemenuhan kebutuhan 
dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, 
penyelamatan, ser ta pemulihan sarana dan prasana . 
23. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan 
yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu 
tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tu gas 
untuk menanggulangi Bencana . 
24. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan 
dimana penanganan darurat bersifat 
sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari 
instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana 
prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat 
segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangs ungnya 
tanggap darurat sampai dengan tahap Rehabilitasi dan 
rekonstruksi dimula i. 
 
 
 
 
 
 
 6 
25. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua 
aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat 
yang memadai pada wilayah pasca Bencana dengan 
sasaran utama un tuk normalisasi atau berjalan secara 
wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan 
masyar akat pada wilayah pasca Bencana . 
26. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa 
uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok 
dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus 
menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi 
dari kemungkinan terjadinya resiko sosial , kecuali dalam 
keadaan tertentu dapat berkelanjutan. 
27. Rencana Kebutuhan Biaya , yang selanjutnya disingkat 
RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk 
kebutuhan Tanggap Darurat Bencana yang diajukan oleh 
SKPD terkait . 
28. Rencana Anggaran Biaya , yang selanjutnya disingkat RAB 
adalah Rencana Anggaran Biaya yang diperlukan untuk 
pelaksanaan kegiatan . 
29. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran 
untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak 
yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan 
pengembalian atas penerimaan daerah tahun -tahun 
sebelumnya serta untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat 
direncanakan sebelumnya. 
30. Bahan Bakar Minyak, yang selanjutnya disingkat BBM 
adalah bahan bakar yang berbentuk cairan yang di 
gunakan sebagai sumber energi untuk kendaraan 
bermotor .