Menurut Republik Indonesia Nomor4114);1.Pasal18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Nomor 7 Tahun 2001, apa isi dari Pasal 3?
Pasal Pasal 3 dalam Republik Indonesia Nomor4114);1.Pasal18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Nomor 7 Tahun 2001 tentang , pada , menyatakan:

a yat (2) dan a yat (3) serta klasifikasi Bangunan
Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 a yat (1)
dicantumkan dalam PBG ,SLFdan SBKBG.Pasal 10(3) Bangunan Gedung dapat memiliki klasifikasi jarnak ,dalam
hal terdapat beberapa bagian dan Bangunan Gedung yang
harus diklasifikasikan secara terpisah.(2) Bagian Bangunan Gedung yang penggunaannya insidental
dan sepanjang tidak mengakibatkan gangguan pada bagian
Bangunan Gedung lainnya ,dianggap memiliki klasifikasi
yang sarna dengan bangunan utamanya.
DipiVldai deVlgaVl CaMS'caVlVler14 .(5) PBGsebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputiproses:
a.konsultasi perencanaan ;dan
b. penerbitan.(4) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan
Pemiliksebelum pelaksanaan konstruksi .(3) PBG sebagaimana dimaksud pada a yat (1)dilakukan untuk
membangun Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan
Gedung baru ,mengubah ,memperluas ,mengurangi
darr/atau merawat Bangunan Gedung atau prasaran a
Bangunan Gedung .(1) Dokumen rencana teknis diajukan kepada Pemerintah Kota
untuk memperoleh PBGsebelum pelaksanaan konstruks i.
(2) Dalam hal BGFKdokumen rencana teknis diajukan kepada
Menteri.Pasal14Bagian Ketiga
PBG(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengajuan dan
persyaratan PBG selanjutn ya ditetapkan dengan Peraturan
Wallkota.(2)Pengajuan PBG sebagaimana dimaksud pada a yat(1)dapat
dilakukan melalui Pemberian Kuasa.(1)Pengajuan PBG secara manual danZatauonlinekepada Wal i
kota oleh pemohon melalui sistem elektronik.Pasal13Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan PBGPelaku Penyelenggaraan Bangunan Gedung meliputi :
a.pemilik;
b.penyedia jasa konstruksi ;
c.TPA;
d. TPT;
e.penilik;
f.sekretari at;
g.pengelola Bangunan G edung;dan
h.pengelola teknis BGN .Pasal 12
15 .(3)Pemeriksaan oleh TPT sebagaimana dimaksud pacta ayn:(2)
dilakukan terhadap Bangunan Oedung berupa rumah tinggal
tunggal 1(satu) lanlai dengan luas paling banyak 72 rn ?
(tujuhpuluh dua meier persegi] dan rurnah tinggal tu nggal2
(dua)lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m 3
(sembilan puluh meter persegi].(2)Pemeriksaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh TPAatau TPT.(1) Konsultasi pereucanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5)huruf a dilakukan melalui pemeriksaan terhadap
dokumen rencana teknis.Pasal15(13)Setelah informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
dinyatakau lengkap, Sekretariat memberikan jadwal
konsultasi perencanaan kepada Pemohon atau Pemilik
melalui SIMBG.menugaskan Sekretariat uutuk
informasi sebagaimana dimaksud(12)Kepala Dinas Teknis
memeriksa kelengkapan
pada ayat (10).(11)Dalam hal bagianBangunan Gedung direncanakan dapat
dialihkan kepada pihak lain, informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (10)ditambahkan dokumen rencana
pertelaan.(10)Pemohon atau Pemilik sebagaimana dimaksud pada a yat(9)
menyampaikan informasi:
a. data Pemohon atau Pemilik;
b.data Bangunan Gedung; dan
c. dokumen rencana teknis.(9) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat(7)huruf a
dilakukan 01e11 Pemohon atau Pernilik melalui SIMBO.(8) Konaultasi perencanaan sebagaimana dimaksudpadaayat
(5)hurufa diseleuggarakan tanpa dipungut biaya.(7)Proseskonsultaei perencanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat(6)meliputi :
a.pendaftarau;
b. pemeriksaan pernenuhan Stnndar Teknis;dan
c.pernyataan Perncnuhan Standar Teknis .(6) Dokumen rencana teknis sebagairnana dimaksud pada ayat
(1) diperiksa dan disetujui dalam proses konsultasi
perencanaan sebagaimana dirnaksud pada ayat(5)huruf a.
16 .(7) Perbaikan dokumen rencana teknis berdasarkan
pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diunggah oleh Pemohon sebelum jadwal pemeriksaan
selanjutnya.
(8)Berita acara pada pemeriksaan terakhir dilengkapi dengan
kesimpulan dari TPA.(5) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
harus bersifat konkret dan komprehensif serta tidak dapat
diubah danJatau ditambah pada pemeriksaan selanjutnya.
(6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)diunggah
olehSekretariat ke dalam SIMBG.(4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
yangdilerigkapi dengan pertimbangan teknis dituangkan
dalamberita aeara.(3) Pemeriksaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)huruf a
dapat melibatkan seluruh anggota TPAyang ditugaskan
untuk dokumenrencana teknisyangbersangkutan .(1)Pemeriksaansebagaimanadirnaksuddalam Pasal15 ayat (1)
dilakukan melaluitahap:
a. pemeriksaan dokumenreneana arsitektur; dan
b.pemeriksaan dokumen rencana struktur, mekanikal,
elektrikaldan perpipaan (plumbing).
(2)Pemeriksaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)huruf b
dilakukan jika pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dinyatakan bahwa dokumen rencana
arsitektur telahmemenuhiStandar Teknis.Pasal16(4) PemeriksaanolehTPAsebagaimanadimaksud pada ayat (2)
dilakukan terhadap Bangunan Gedung selain Bangunan
Gedungsebagaimanadimaksud padaayat (3).
(5)Dalaro hal Bangunan Gedung yang memerlukan
pertimbangan aspek adat, pemeriksaan sebagaimana
dimaksudpada ayat(1)dapat melibatkanmasyarakat adat.
(6) Dalamhal BGCB,TPAmelibatkantenagaahlieagarbudaya.
(7)Dalamhal BGH,TPAmelibatkantenagaahliBGH.
(8)Pemeriksaansebagaimanadimaksudpada ayat (4)dilakukan
paling banyak 5 (lima) kalidalam kurun waktu palinglama
28(duapuluh delapan)hari kerja.
(9)Pemeriksaansebagaimanadirnaksudpada ayat (8)dilakukan
pertama kali dalam waktupaling lama 3 (tiga)hari ketja
sejakpengajuanpendaftaran.I'
17 .(1)Dalam bal Bangun anGedungberupa rumah tinggal tunggal
1(satu)lantai den gan luas paling banyak 72m"(tujuh puluh
dua meter per segi)dan 2 (dua)lantaidengan luas paling
banyak 9 0m2(sembilan puluh m eter persegi ),pemeriksaan
sebagaimana dimak suddalamPasal15 ayat(3)dilakukan
dalamkurunwaktupalinglama 5(lima)hari kerja .
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada a yat (1)dilakukan
terhadap d okumen rencana teknis .Pasal18(5) Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)digunakanuntuk memperoleh PBG
dengan dilengkapi perhitunganteknisuntukretribusi.(2) Dalam hal TPAmemberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1 0)hurufb maka Surat
Pernyataan Pemenuhan Standar Te knis tidak dapat
diterbitkan dan pemohonharu s mendaftar ulang kembali.
(3)Dalam hal pemohon harusmendaftar u lang kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),pemohon
rnenyampaikan perbaikan dokumen rencana teknis
dilengkapi dengan berita acar a konsultasisebelumn ya.
(4)Dalam hal pemohon mendaftar ulang ke mbali sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)k onsultasidilanjutkan berdasarkan
berita acara konsultasi se belumnya.(1)Surat Pemyataan Pemenuh an Standar Teknisditerbitkan
oleh Dinas Teknis berdasarkan r ekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16ayat (10)hurufa.Pasal17(9) Berita acara pemeriksaan terakhir sebagaimana dimaksud
pada ayat (8)diunggah oleh Sekretariat ke dalam SIMBG .
(10) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)berisi :
a. rekomendasi penerbitan Surat Pemyataan Pemenuhan
Standar Teknis;atau
b.rekomendasi pendaftaran ulang PBG.
(11)Rekomendasisebagaimana dimaksud pada a yat (10)huruf a
diberikanapabila dokumen rencana teknis telah memenuhi
StandarTeknis.
(12)Rek omendasi sebagaimana dimaksud pada a yat(10)hurufb
diberikan apabila dokumen ren cana teknis tidak memenuhi
Standar Tekni s.
VipiVldaidenqanCarvlScaVlVler18..(2)Dalam hal TPT memberikan rekomendasi scbagaimana
dirnaksud dalarn Pasal 18 ayat (10) huruf a maka Surat
Pemyataan Pemenuhan Standar Teknis tidak dapat
diterbitkan dan pemohon harus mendaftar ulang kembali .(1) Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis diterbitkan
oleh Dinas Teknis berdasarkan rekomendasi sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 18ayat (10)huruf a.Pasal19(12) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10)huruf b
diberlkan apabila dokumen reneana teknis tidak memenuhi
Standar Teknis.(11) Rekomendasi sebagairnana dimaksud pada ayat (10)huruf a
diberikan apabila dokumen reneana teknis telah memenuhi
Standar Teknis .(10) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (9)berisi:
a.rekomendasi penerbitan Surat Pem yataan Pemenuhan
Standar Teknis ;atau
b.rekomendasi pendaftaran ulang PBG.(9) Berita aeara pemeriksaan terakhir sebagaimana dimaksud
pada ayat (8)diunggah oleh Sekretariat ke dalam SIMBG.(8)Berita aeara pada perneriksaan terakhir dilengkapi dengan
kesimpulan dan TP'T'.(7) Perbaikan dokumen rencana teknis berdasarkan
pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada a yat (4)
diunggah oleh pemohon sebelum jadwal pemeriksaan
selanjutn ya.(6)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)diunggah
oleh Sekretariat ke dalam SIMBG .(5)Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(4)
harus bersifat konkret dan komprehensif serta tidak dapat
diubah dan Zatau ditambah pada pemeriksaan selanjutnya .(4) Hasil perneriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang dilengkapi dengan pertimbangan teknis dituangkan
dalam berita aeara.(3) Perneriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat
melibatkan seluruh anggota TP'T'yang ditugaskan untuk
dokumen rencana teknisyang bersangkutan .
DipiVidai deVigaVi CaMS'caVlVler19 .(9) PBGsebagaimana dimaksud pada ayat (8)meliputi:
a. dokumen PBG;dan
b. lampiran dokumen PBG.(8) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dilakukan oleh DPMPTSP.(7) Penerbitan PBGsebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c
dilakukan setelah DPMPTSP mendapatkan bukti
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).(5) Harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan olehPemerintah Kota .
(6) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan oleh Pemohon setelah ditetapkan nilai
retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).(4) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditentukan berdasarkan fungsi dan klasifikasi Bangunan
Gedung.(3) Nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan berdasarkan indeks terintegrasi dan barga satuan
retribusi.(1)Penerbitan PBGsebagaimana dimaksud dalam Pasal 14ayat
(5)hurufb meliputi:
a. penetapan nilairetribusi daerah;
b.pembayaran retribusi daerah; dan
c.penerbitan PBG.
(2)Penetapan nilairetribusi daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Teknis
berdasarkan perhitungan teknis untuk retribusi
sebagaimana dimaksud dalam Pasa117 ayat (5)dan Pasa119
ayat(5).Pasal20(5)SuratPernyataan Pemenuhan Standar Teknissebagaimana
dimaksud pada ayat (1)digunakan untuk memperoleh PBG
dengan di1engkapiperhitungan teknis untuk retribusi.(4)Dalarn hal Pemohon mendaftar ulang kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)konsultasi dilanjutkan berdasarkan
berita acara konsultasi sebelurnnya.(3) Dalarn hal Pemohon harus mendaftar ulang kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Pemohon
menyarnpaikan perbaikan dokumen rencana teknis
dilengkapi dengan berita acara konsultasi sebelumnya.
DtptVldaideVlg6VlCafY8CaVlVler20.(2) Pelaksanaan pekeriaan Bangunan Gedung sebagatmanr,
dimaksud pac1aayat (1)dapat dilaksannkan setelah terbitriyn
PBG.(1) Pelaksanaan pekerjaan Bangunan Gedung har'us
dilaksanakan sesuaidengan rencana yang ditetapkan dalarn
dokumen PBG .Pasa! 22Bagian Keempat
Pelaksanaan Pekerjaan Persetujuan Bangunan
Gedung(4)Dalam hal permohonan PBG sebagaimana dimaksud pada
ayat(1)huruf b, proses penerbitannya bersamaan dengan
penerbitan SLFuntuk Bangunan Gedungyang sudahada.(3)PBGperubahan tidak diperlukan untuk:
a.pekerjaan Pemeliharaan; dan
b.pekerjaan Perawatan.(2) Lingkup PBGperubahan dilakukan dalam halterdapat:
a. perubahan fungsi bangunan;
b.perubaban lapis bangunan;
c. perubahan luas bangunan;
d.perubahan tampak bangunan;
e. perubaban spesifikasi dan dimensi komponen pada
Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek
keselamatan dan/ atau kesehatan;
f.perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat
kerusakan sedang atau berat;
g. perlindungan dan/ atau pengembangan BGCB;atau
h. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan
eagarbudaya dengan tingkat kerusakan ringan, sedang ,
atau berat .b.permohonan PSG untuk Bangunan Gcdung yang sudah
terbangun danbelurnmemilikiPSG .(1) Pelayanan penatausahaan PSG rneliputi:
a. pembuatan duplikat dokurnen PSGyang dilegalisasi
sebagai pengganti dokumcn PBG yang hllangatau rusak,
dengan mclarnpirkan fotokopi PI3G dansuralketerangan
hilang dari instanai yang berwcnang untukdilakukan
pengecekan arsip PRO;danPasa121
DipiVldaidenqanCacv8caVlYler!
21.. .a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan
Bangunan Gedung setiap saat pada jam kerja;
b. memeriksa apakah pelaksanaan pekerjaan Bangunan
Gedung sudah dilakukan sesuai dengan syarat teknis
yang tercantum dalam PBG;dan
c.memerintahkan pemindahanjpembuangan material
pelaksanaan pekerjaan Bangunan Gedung yang tidak
memenuhi syarat dan alat -alat yang dianggap berbahaya
serta merugikan keselamatanjkesehatan umum.(3) Dinas Teknis danjatau Perangkat Daerah terkait berwenang
untuk:(2) Selama pelaksanaan pekerjaan Bangunan Gedung
dilakukan, peroilik PBG wajib menyiapkan salinan PBG
beserta gambar PBG elilokasi pekerjaan untuk kepentingan
pemeriksaan.(1) Selama pelaksanaan pekerjaan Bangunan Gedung
berlangsung, dilarang menempatkan bahan bangunan serta
melakukan pekerjaan lainnya diatasjalan, bahu jalan
maupun diatas trotoar .Pasal23(7) Pagar depan pada Bangunan Gedung yang menghadap jalan
harus dibuat transparan dengan ketinggian paling tinggi
1,50 (satu koma lima)meter agar bangunan dapat terlihat .(6) Bangunan Gedung maupun sarana dan prasarana yang
berada pada persimpangan jalan tidak boleh roengganggu
pengguna jalan.(5) Pemilik PBG bertanggungjawab terhadap kerusakan pada
bangunan yang berdekatan sebagai akibat dari kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan.(4) Apabila daJamPclaksanaan pekerjaan Bangunan Gedung
terdapat kegiatan yangakan bcrdarnpak pada timbulnya
kerusakan terhadap fasilitas urnum dansarana
pendukungnya, pemilik PSG harus mendapatkan
persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab terhadap
faeilitas urnum tersebut,(3) Terhadap pelaksanaan pekerjaan Bangunan Gedung di I
lokasi tertentu, Pernegang PBG diwajibkan menutup lokasi
tempat mendirikan bangunan dcngan pagar pengaman yang
rapat.
(2) Penerbitan PBG dan SLFsebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi kegiatan layanan konsultasi pernenuhan standar
teknis,penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung,
penerbitan SLFdan SBKBGserta pencetakan plakat SLF.
22..(1)Objek retribusi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 25
adalah penerbitan PBGdan SLF.Pasal26Dengan nama retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan
PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana
Bangunan Gedung.Pasal25BABN
NAMA,OBJEK DANSUBJEK(5) Tata cara/Jcetentuan penetapan pembongkaran, pelaksanaan
pembongkaran dan pengawasan pembongkaran bangunan
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya
diatur dengan Peraturan Wali kota.(4) Pembongkaran Bangunan Gedung meliputi kegiatan
penetapan pembongkaran, pelaksanaan pembongkaran dan
pengawasan pembongkaran bangunan gedung, yang
dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran
secara umum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan
teknologi.(3) Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus sesuai dengan ketetapan perintah
pembongkaran atau persetujuan pembongkaran oleh
Pemerintah Kota.(2) Pembongkaran Bangunan Gedung harus dilaksanakan
secara tertib dan mempertirobangkan keamanan,
keselarnatan masyarakat dan lingkungannya.(1) Bangunan Gedung dapat dibongkar apabila:
a. tidak laik Iungsi dan tidak dapat diperbaiki sehingga
pemanfaatannya dapat menimbulkan bahaya bagi
lingkungannya;
b. tidak memiliki PBG; dan
c. tidak sesuai dengan PBGyang diberikan.Pasal 24Bagian Kelima
Pembongkaran Bangunan Gedung
DipiVldai deVlgaVlCaf' 8CaVlVler23 .,BABVl
CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAAN JASARetribusi PBGdigoJongkan sebagai Retribusi Perizinau Tertentu,Pasa128BABV
GOLONGANRETRIBUSISubjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan
yang mempero1eh PBGdan SLF .Pasa127(S)Dikecualikan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat(1)adalah:
a. penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik
Pemerintah dan Pemerintah Kota; dan
b. penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan yang memiliki
fungsi keagamaanj peribadatan.(4)PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan
pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.(3) Penerbitan PSG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diberikan untuk permohonan persetujuan:
a.pembangunan baru:
b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum
memiliki P8G darr/atau SLP;
c.PBGperubahanuntuk:
1.perubahan fungsiBangunan Gedung;
2.perubahan lapisBangunan Gedung;
3.perubahan luas Bangunan Gedung ;
4.perubahan tampak Bangunan Gedung ;
S.perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada
Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek
keselamatan danjatau kesehatan ;
6.perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat
kerusakan sedang dan berat ;
7.perlindungan danj atau pengembangan 8angunan
Gedung eagar budaya;
8.perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di
kawasan eagarbudaya; dan
9.balik nama PBG dan pemecahan P8G sesuai
kebutuhan pemohon PBG.
II
I
!II
24..(2)Biaya penye lenggaraan penerbitan PBG danSLF
sebagaimana dimaksud padaayat(1) meliputi penerbitan
PBGdanSLF,inspeksi Peni likBangunan, penegakan
hukum, penatausahaan danbiaya darnpak negatif dari
penerbitan PBG danSLFtersebut,(1)Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarifretribusi PBG
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau
seluruh biaya penye lenggaraan penerbitan PBGdanSLF.Pasal30BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF(6)Formula sebagaimana dimaksudpada ayat (4)huruf b terdiri
atas:
a. Volume;
b. lndeks Prasarana Bangunan Gedung;dan
c.Indeks Bangunan Ge dungTerbangun.(5)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf a terdiri
atas:
a.luas totallantai;
b. indeks terintegrasi; dan
c. indeks bangunan gedung.(4)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2)terdiri atas
formula untuk:
a.Bangunan Gedung;dan
b.Prasarana Bangunan Ge dung.(3)Bargasatuan retribusi PSO sebagaimana dimaksud pada
ayat(1) terdiri atas:
a.indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk
bangunan gedung; dan
b.harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
untuk prasarana bangunan gedung .(2) Tingkat penggunaa njasa a taspenyediaan layanan
sebagairnana dirnaksud pada ayal (1) diukurberdasarkan
formula yangrnencerminkan biaya pcnyelenggaraan
penyediaan layanan .(1) Besarnya retribusi PEG yang ter utang dihitung berdasarkan
perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan
layanan dan harga satuan retribusi PSG .Pasal29
25 ..(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat(1)didahului dengan Surat Teguran .(1)Untuk melakukan penagihan retribusi ,Wali Kota dapat
menerbitkan STRD ,jika wajib retribusi tertentu tidak
membayar retribusi terutang tepat pada waktunya atau
kurang membayar dalam jangka waktu 1(satu) bulan .Pasal33Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran ,
penyetoran,dan tempat pemba yaran retribusi ditetapkan
dengan Peraturan WaliKota .(2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas)
han sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan .(1)Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi
sekaligus .Pasal32(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan
pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Wali
kota.(4)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu
langganan.(3)Penerimaan retribusi PSG disetor ke kas Daerah paling lama
1X24jam.(2)Retribus idipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan ,(1)Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan .Pasal31BagianKesatu
Tatacara PemungutanPEMUNGUTAN RETRfBUSJBASVIII
26 .(1)Jikapengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau
seluruhn ya,kelebihan pembayaran Retrib usidikembalikan
dengan ditambah irobalan b unga sebesar 2 %(dua persen )
sebulan untuk palinglama 12(d ua belas)bulan.Pasal36(3) Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada a yat (1)
telah lewat dan WaliKota tidak mem beri suatu keputusan ,
keberatan yang diajukan tersebut dianggapdikabulkan.(1)Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bu lan
sejak tanggal Surat Keberatan diterima har us memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan dengan
menertibkan Surat Keputusan Keberatan .
(2) Keputusan WaliKotaatas keberatan dapatberupa menerima
seluruhn ya atau sebagian ,menolak, atau menambah
besarnya Retribusi yang terutang.Pasa135(5) Pengajuan kebe ratan tidak menunda kewajiban membayar
Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada
ayat(3)adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak
atau kekuasaan WajibRetribusi.(3) Keberatan harus diajukan dalamjangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan ,kecuali jika
wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya .(1)Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada
WaliKota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan .
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yangjelas .Pasa134Bagian Ketiga
Keberatan(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penagihan
Retribusi ditetapkan dengan Peraturan WallKota.(3) Jumlah kurangnya retri busiyang terutang dalam STRD
sebagaimana dimaks ud pada ayat (1)ditambah dengan
sanksi administratif .
27.",.,.",...,(1)Struktur dan besaran tarifretribusi PBG ditetapkan
berdasarkan kegiatan pemeriksaan pernenuhan standar
teknis dan layanan konsultasi untuk:Pasa138BagianKelima
Struktur dan Besarnya TarifRetribusi(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pengembalian
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)ditetapkan dengan Peraturan WallKota.(6)Jika pengemballan kelebihan pembayaran Retribusi
dilakukan setelah lewat 2(dua) bulan, Wall Kota
memberikan imbalan uang sebesar 2%(dua persen) atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.(5)Pengemballan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1)dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 2(dua)bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.(4)ApabilaWajibRetribusi mempunyai utang Retribusi lainnya,
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.(3)Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah dilampaui dan Wall kota tidak memberikan suatu
keputusan ,permohonan pengemballan pembayaran
Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus
ditertibkan dalamjangka waktu paling lama 1(satu) bulan.(2)WallKota dalam jangkawaktu paling lama 6(enam) bulan ,
sejak diterimanya permohonan pengemballan kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus memberikan keputusan.(1) Atas kelebihan Pembayaran Retribusi, WajibRetribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada WallKota.Pasa137BagianKeempat
Pengembalian Kelebihan Pernbayaran(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pe lunasan sampai dengan
diterbitkannya SKRDLB.
28.............•(2) Kedaluwarsa penagihan retribus isebagaimana dimaksud
pada ayat (1)tertangguh jika :
a.diterbitkan Surat Teguran ;atau
b.ada pengakua nutang Retribusi dan Waji bRetribusi ,
baik langsung maupun tidak langsung.(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menj adi
kedaluwarsa sete lah melampaui waktu3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat ter utangnya retribusi ,kecuali jika
wajib r etribusi me lakukan tindak pidana dibidang
retribusi.Pasal39BAB IX
KEDALUW ARSAPENAGIHAN(3) Struktur dan besaran tarifsebagaimana dimaksud pada
dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang ti dak terpisahkan dari Peraturan
Daerahini.IIt=Ifx{(bpxIp)x Fm\(2) Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada a yat (1)
huruf a dihitung berda sarkan Indeks F ungsi (If) dikalikan
penjumlahan dari bobot parameter (bp)dikalikan Indeks
Parameter (Ip) dikalikan Fakt or keperoilikan (Fm) atau
dengan rumus :\PBG Prasarana BG =VxIx Ibg x HSpbgb.Prasarana Bangunan Gedung
Tarif retribusi PBGuntuk Prasarana Bangunan Gedung
dihitung berdasarkan Volume (V)dikalikan Indeks
Prasarana Bangunan Gedung (1) dikalikan Indeks
Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan Harga
Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg)
atau dengan rumu s:\PBG=LLt x(110x SHST) x Itx IbgIa. Bangunan Ge dung
TarifretribusiPBG untuk Bangunan Gedung dihitung
berdasarkan L uas Tota lLantai (LLt)dikalikan Indeks
Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi
(SHST)dikalikan Indeks Terintegrasi (It)dikalikan Indeks
Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)atau dengan rurnus :
VipiVldai deYlgaVlCafYIScavlVler29..........•..•(2) Pemanfaatan dari menerimaan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk mendanai(1) Seluruh penerimaan retribusi disetor keKasDaerah .Pasal41BABXI
INSENTIF PEMUNGUTAN(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan
Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan WallKota.(2) WajibRetribusiyang diperiksawajib:
a. memperlihatkan dan Iatau meminjamkan buku atau
catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan
dokumen lain yang berhubungan dengan objek
Retribusiyang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat
atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan
bantuan guna kelancaran pemeriksaan, danZatau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.(1)Wall Kota berwenang melakukan pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
daerah dan kewajiban Retribusi dalam rangka
melaksanakan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah dan Retribusi.Pasal40BABX
PEMERIKSAAN(5)Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung
sebagimana dimaksud pada ayat(2)huruf bdapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
WajibRetribusi.(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagairnana
dimaksud pada ayat (2)huruf b adalah apabila Wajib
Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang Retribusi danbelurnmelunasinya
kepada Pemerintah Kota.(3) DaJam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)huruf a, kedaJuwarsa penagihan
dihitung sejak tanggaJ diterimanya Surat Teguran
tersebut.
30 .(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaks udpada ayat
(2)dapat berupa :
a.peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan:
1. pembangunan ;
2.pemanfaatan ;dan
3.pembongkaran;
c.penghentian sementara atau tetap pada kegiatan:
1. tahapan pembangunan;
2. pemanfaatan ;dan
3.pembongkaran.
d. pembekuan:
1.PBG;
2. SLF ;dan
3. persetujuan pembongkaran ;(2) Setiap Pemilik., Pengelola ,Pengguna, Penilik. ,Penyedia
Jasa Konstruksi ,Pengkaji Teknis ,Profesi Ahli,TPA,
dan/atau TPT yang me langgar ketentuan
penyelenggaraan Bangunan Ge dung dapat dikenai sanksi
administratif .(1) Dalam hal wajib retribusi PBG tidak memba yar tepat
pada waktunya atau kurang mem bayar, dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% ( dua
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.Pasal44BAB XII
SANKSIADMINISTRATIFKetentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemanfaatan
retribusi dan insentif pemungutan se bagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 dan Pasal 42 ditetapkan dengan Peraturan
WaliKota.Pasal43(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.(1) Instansi yang me laksanakan pem ungutan Retri busi
dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja
tertentu.Pasal42kegiatan yang berkaitan langsungdengan penerbitan
PBGdan SLF.
31.. ..(3)WewenangPenyidiksebagaimana dimaksud pada a yat (1)
adalah:
a. menerima ,meneari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana dibidang retribusi agar keterangan atau
laporan tersebut menjadilebihlengkapdan jelas;
b. meneliti ,mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau Badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana retribusi;(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan
Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.(1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat
PegawaiNegeriSipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenangkhusus sebagai Penyidikuntuk
melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi ,
sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang
HukumAearaPidana .Pasal45BAB XlII
PENYlDIKAN(4)Tata eara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)diatur lebih lanjut dengan
Peraturan WaliKota.f.penghentian pemberian tugas sebagai TPAselama 3
(tiga)bulan;
g.dikeluarkan dari basis data TPA;
h. penghentian sementara atau temp pada pekerjaan
pelaksanaan pembangunan;
1.diusulkan untuk mendapat sanksi dari asosiasi
profesiatau pergurLtan tinggitempat bernaung;
j.penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan
Bangunan Gedung;
k.penghentian pemberian tugas sebagai Penilik;
darr/atau
1.penghentian tugas sebagai Penilik.e. peneabutan:
1. PBG;
2.SLF;dan
3. persetujuan pembongkaran;
OipiVldai deVlgaVlCaMScav mer32..•...........BABXV
KETENTUAN PERALlHAN
Pasal47
(1) Bangunan Gedung yang didirikan, diubah danj'atau
diperbaiki berdasarkan ketentuan izm mendirikan
bangunan yang diterbitkan sebelum berlakun ya
Peraturan Daerah inidianggap telah mendapatkan PBG .Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibann ya
sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bu lan atau denda
paling banyak 3 (tiga) kali dati jumlah Retribusi terutang
yang tidak atau kurang dibayar.BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal46(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Pen yidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia ,sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum AcaraPidana .c. meminta keterangan dan bah an bukti dan orang
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak
pidana dibidang Retribusi;
d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
e.melaku kan penggeledaban untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen
lain, serta melakukan penyitaan terhad ap bahan
bukti tersebu t;
f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyid ikan tindak pidana
dibidang retribusi;
g.menyuruh berhenti darr/atau melarang seseorang
meningga1.kan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang ,benda dan Iatau dokumen yang
dibawa;
h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana retribusi;
i.memanggil orang untuk didengar keterangann ya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.menghentikan penyidikan; darr/atau
k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan;
ViplndaldeVlgaVlCaM~kaVlVler33 .SANI
LEMBARANDAERAHKOTALUBUKLINGGAU TAHUN2022 NOMOR .2-
NOMOR REGISTRASIPERATURANDAERAHKOTALUBUKLINGGAU PROVINSI
SUMATERASELATAN:Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal ,LJAPFU~2022.
SEKRETARISDAERAH/'H.S.N.PRANAPUTRASOHEDitetapkan diLubuklinggau
pada tanggal, -1A,PRlt 20 22
WALlKOTAdengan
Kotaini
Daerahmemerintahkan orang mengetahuinya,
Peraturan Daerah
dalam LembaranAgar setiap
pengundangan
penempatannnya
Lubuklinggau.Pada saat Peraturan Daerah inimulai berlaku, Peraturan
DaerahNomor3Tahun 2012 t entangRetribusi Izin
Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau
Tahun 2012 Nomor 3)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal49
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.BABXVI
KETENTUANPENUTUP
Pasa148(2) Pemilik Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya
Peraturan Daerah im telah
mendirikan /mengubah/memperbaiki Bangunan Gedung
tanpa izm, harus mengajukan permohonan PBG
berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(3)Bangunan Gedung yang pada saat mulai berlakunya
Peraturan Daerah inisedang dalam proses pendirian
harus menyesuaikan d engan ketentuan dalamPeraturan
Daerah ini,
VipiVldaT deVlgaVl CafilScaVlVler34 .Bangunan Gedung sebagai ternpat manusia melakukan kegiatann ya,
mernpunyai peranan yang sa ngat strateg is dalarn pernbentukan watak ,
perwujudan produktivitas, dan jati did manusia .Karena i tu, Penyelenggaraan
Bangunan Gedung perlu diatur dan dibina derni kelangsungan dan
peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat ,sekaligus untuk
mewujudkan Bangunan Gedung yang andal, berjati diri, serta seirnbang ,
serasi,dan selaras dengan lingkungannya.
Bangunan Gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan
ruang. Oleh karena itu, pengaturan Bangunan Gedung tetap rnengacu pacta
pengaturan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan
perundangundangan. Untuk menjami nkepastian dan ketertiban hukum
dala