Apa norma yang terkandung dalam Pasal  28 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES Nomor 6 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES Nomor 6 Tahun 1945 tentang PEMILIHAN KEPALA DESA, khususnya BAB III - PILKADES SERENTAK, Pasal  28, memuat:

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, meliputi : 
(1) Mendaftarkan diri atau didaftarkan piha k lain 
kepada Panitia Pemilihan; 
(2) Menyerahkan bukti -bukti tertulis yang 
mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan 
untuk memenuhi syarat -syarat pendaftaran, 
yaitu : a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai 
cukup sesuai Peraturan Perundang -
undangan yang berlaku; 
b. surat pernyataan setia dan taat kepada 
Negara Kesatuan Republik Indonesia diatas 
kertas bermaterai cukup sesuai Peraturan 
Perundang -undangan yang berlaku; 
c. fotocopy Ijazah/STTB pendidikan formal 
yang telah dilegalisir dari instansi yang 
berwenang; 
d. menunjukan Ijazah/STTB Asli; 
e. bagi bakal calon yang tidak dapat 
menunjukan Ijazah/STTB asli, sebagai 
penggantinya dapat dibuktikan dengan 
Surat Keterangan diatas kertas berma terai 
dari Kepala Sekolah yang bersangkutan 
yang dibuat atas dasar Surat Keterangan 
dari Kepolisian dan disahkan oleh pejabat 
yang berwenang; 
f. bagi bakal calon yang Ijazah/STTB -nya 
rusak, harus dilengkapi dengan surat 
keterangan diatas kertas bermaterai dar i 
pejabat yang berwenang; 
g. yang dimaksud dalam kategori 
berpendidikan paling rendah tamat Sekolah 
Menengah Pertama dan/atau sederajat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
huruf (d) adalah: 
1) Sekolah Umum: 
a) Memiliki Ijasah/STTB SMP; dan 
b) Memiliki Surat Keterangan yang 
berpenghargaan sama dengan STTB 
SMP (Lulusan Ujian Persamaan 
SMP/Kejar Paket B). 
2) Sekolah Kejuruan Non Guru, memiliki 
Ijazah/STTB: 
a) ST (Sekolah Teknik); 
b) SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi 
Pertama); 
c) SKP/SKKP (Sekolah Kepandaian 
Putri/Sekolah Kesejahteraan 
Keluarga Pertama; 
d) STP/STPL (Sekolah Teknik 
Pertama/Sekolah Teknik Pertama 
Lanjutan); 
e) STR (Sekolah Teknik Rendah); 
f) SKN (Sekolah Kerajinan Negeri); 
g) KKN (Kursus Kerajinan Negeri); 
h) KPA (Kursus Pegawai Administrasi); 
i) Sekolah Guru, memiliki Ijazah SG B 
(Sekolah Guru B); dan 
j) Madrasah, Memiliki Ijazah/STTB 
Madrasah Tsanawiyah. 
h. salinan akte kelahiran atau akte kenal lahir; 
i. untuk membuktikan umur seseorang yang 
tidak dapat dibuktikan dengan Surat 
Kelahiran, dapat dinyatakan dengan surat 
resmi lain yang mencantumkan t anggal 
kelahiran yang menunjukan umurnya 
dengan dikuatkan dengan 2 (dua) orang 
saksi; j. jika pada saat pendaftaran bakal calon 
Kepala Desa ditemukan lebih dari 1 (satu) 
pembuktian yang sah mengenai usia bakal 
calon, maka yang dijadikan dasar 
penentuan usia b akal calon adalah bukti 
yang sah yang dinilai waktunya paling lama; 
k. surat keterangan sehat dari dokter rumah 
sakit pemerintah atau dokter puskesmas; 
l. surat keterangan bebas minuman keras dan 
bebas narkoba dari dokter rumah sakit 
pemerintah; 
m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian 
(SKCK); 
n. surat keterangan dari Pengadilan Negeri 
yang menyatakan tidak pernah dihukum 
penjara karena melakukan tindak pidana 
korupsi, makar dan terorisme; 
o. surat keterangan dari Pengadilan Negeri 
yang menyatakan tidak sedang dicabut hak 
pilihnya; 
p. daftar riwayat hidup/pekerjaan yang d itulis 
sendiri oleh bakal calon di atas kertas 
bermat erai cukup. 
q. daftar kekayaan pribadi di atas kertas 
bermaterai cukup sesuai ketentuan 
Perundang -undangan yang berlaku; 
r. surat pernyataan bersedia dicalonkan 
menjadi Kepala Desa di atas segel atau 
kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan 
Perundang -undangan yang berlaku; 
s. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang 
masih berlaku dan telah dilegalisir; 
t. pas photo berwarna terbaru mengenakan 
Pakaian Sipil Lengkap (jas berdasi) ukuran 
4X6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; 
u. surat pernyataan tidak akan melakukan 
politik uang di atas kertas bermaterai cukup 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang -
undangan yang berlaku; 
v. surat pernyataan tidak akan 
mengundurkan diri setela ditetapkan dari 
Bakal Calon menjadi calon Kepala Desa ; 
w. surat pernyataan tidak pernah menjabat 
Kepala Desa 3 (tiga) kali; 
x. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah 
Kabupaten yang menerangkan bahwa yang 
bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala 
Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; 
y. surat pernyataan mengundurkan diri 
sebagai anggota BPD untuk calon Kepala 
Desa dari anggota BPD; 
z. surat pernyataan kesediaan mentaati tata 
tertib Pilkades di atas kertas bermaterai 
cukup sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang -undangan yang berlaku. 
(3) Bakal calon Kepala Desa diwajibkan menyusun 
visi dan misi; dan 
(4) Persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana 
pada ayat (1), (2) dan (3), masing -masing dibuat 
rangkap 4 (empat). 
 Paragraf 2 
Penyaringan, Penetapan Bakal Calon 
dan Calon Kepala Desa