Bagaimana redaksi normatif Pasal 50 dalam PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 1175 Tahun 2015?
Norma hukum dalam PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 1175 Tahun 2015 tentang RENCANA INDUK TRANSPORTASI KOTA BANDUNG, BAB VII - RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM MANAJAMEN DAN, Pasal 50 berbunyi:

(1)Kebijakan penertiban p asar tumpah dan Pedagang Kaki Lima
(PKL)pada ruas jalan utama di kawasan Kota sebagaimana
dimaksud dalam P asal 37 ayat(1) huruf e, adalah sebagai
berikut:
a.mengembalikan jalan pada fungsinya, dengan melarang
adanya pasar tumpah dan /atauPedagang Kaki Lima (PKL)
di badan jalan pada ruas jalan dengan fungsi arteri;
b.apabila …
34
b.apabilaterdapat lokasi pasar tumpah dan /atauPedagang
Kaki Lima (PKL) padaruas jalan arteri maka harus
direlokasi dengan meny ediakan lahan di dalam lokasi
pasarpadawilayah Kota dan/ataudisediakan lahan
khusus di wilayah Kota;
c.dalam hal penyediaan pasar tumpah dan /atauPedagang
Kaki Lima (PKL)pada ruas jalan dengan fungsi kolektor
dan lokal harus memperhatikan kondisi kinerja dari ruas
jalan;
d.apabila kinerja ruas jalan sebagaima na dimaksud dalam
huruf c, mendekati titikjenuh (≥ 0,75) atau telah terjadi
kemacetan lalu lintas ,diberlakukan larangan adanya
pasar tumpah dan /atauPedagang Kaki Lima (PKL);
e.dilakukan penertiban terhadap pasar tumpah dan /atau
Pedagang Kaki Lima (PKL)yangberadadiruas jalan arteri,
jalankolektor dan jalan lokal yang kinerjanya telah
mendekati titikjenuhatautelah me nimbulkan kemacetan
lalu lintas.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai k ebijakan penertiban pasar
tumpah dan/atau Pedagang Kaki Lima (PKL)sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dal am Peraturan Walikota
tersendiri .
Bagian Ketujuh
Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi