Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 20 MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH TENT ANG PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 1 Tahun 2011.
Redaksi dari MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH TENT ANG PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 1 Tahun 2011 tentang , pada BAB III - STATUS TANAH DAN PERUNTUKAN TANAH, Pasal 20 menjelaskan:

Pelaksan aan pembangun an perumah an subsidi bantuan Pemerintah Pusat 
sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan oleh pengembang/deve loper 
perumahan yang telah ditunjuk m elalui kerjasama dengan Pem erintah Daerah 
Kabupa ten Kolaka yang dituangkan dalam surat Perjanj ian Kerjasama/ MOU 
pembangunan perumahan dimaksud . Pasal 19 
Syara t dan ketentuan perolehan bantuan subsid i rumah murah s ebagaim ana 
dimaksud dalam Pasal 18 telah ditetapk an berdasarkan Peraturan Menteri PUPR 
Nomor 26 Tahun 2016 tentang kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah 
Bagi Masyarakat Berp enghasilan Rendah (MBR) . Pasal 18 
Setia p Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Kabupat en Kolaka dan 
non Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Kabupat en Kolaka dan 
Masyarak at Berpenghasilan Rendah (MBR) yang m emenuhi s yarat dan telah 
mempero leh bantuan subs idi lokasi perumahan selanju tnya akan di fasilitas i 
oleh Pem erintah Daerah Kabupat en Kolak a untuk memanfaatkan bantuan kredit 
pemilikan rumah subsidi rumah murah dari Direktur Jenderal Perumah an 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat . Bagian Kesatu 
Tata cara perolehan dan pembangunan BABV 
TATA CARA PEROLEHAN , PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN 
PENYEDIAAN PRASARANA , SARARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Pasal 17 
(1) Pemba yaran harga penjualan tanah dilakukan s ecara tunai . 
(2) Harga penjualan tanah dibayar langsung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) 
dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang disetorkan ke kas 
Daerah. (2) Besarnya harga tanah sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh 
pani tia penilai. (11)