Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 12 PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor /4 Tahun 2020.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor /4 Tahun 2020 tentang STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISIKAN DAERAH, pada BAB VI - TINJAUAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN, Pasal 12 menjelaskan:

Undang Undang tersebut pada ayat (1) menyatakan bahwa Urusan 
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a) 
pendidikan; b) kesehatan; c) pekerjaan umum dan penataan ruang; d) perumahan 
rakyat dan kawasan permukiman; e) ketenteraman, ketertiban umum, dan 
perlindungan masyarakat; dan sosial. 
Sebagaimana diketahhui, telah disebutkan dalam Undang-Undang tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bahwa masalah kemiskinan merupakan 
salah satu masalah sosial. Dengan demikian, berdasar Undang-Undang tentang 
Pemerintah Daerah tersebut jelas bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki 
kewajaban untuk menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan 
penanggulangan kemiskinan. 
Pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang tetang Pemerintah Daerah 
dinyatakan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk 
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pada 
pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam menetapkan kebijakannya, Daerah 
wajib berpedoman pada norm, standar, prosedur, dan kriteria yang telah 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 
2. Undang Undang tentang Kesejahteraan Sosial 
Undang Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 12; Tambahan 
Lembaran Negara nomor 4967) Pasal 19 menyatakan bahwa penanggulangan 
kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap 
orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau 
mempunyai cumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang 
layak bagi kemanusiaan. 
94 
Pada Pasal 20 dinyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan ditujukan 
untuk: a) meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta 
kemampuan berusaha masyarakat miskin; b) memperkuat peran masyarakat miskin 
dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, 
perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar; c) mewujudkan kondisi dan 
lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin 
dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar 
dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan d) memberikan rasa aman 
bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. 
Selanjutnya pada Pasal 21 ditentukan bahwa penanggulangan kemiskinan 
dilaksanakan dalam bentuk: penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan sosial, 
penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, penyediaan akses pelayanan 
kesehatan dasar, penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar, penyediaan akses 
pelayanan perumahan dan permukiman, dan penyediaan akses pelatihan, modal 
usaha, dan pemasaran hasil usaha. 
Dengan adanya ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di atas maka 
menjadi jelas tujuan-tujuan yang harus dicapai dan bentuk-bentuk kegiatan yang 
dapat diselenggarakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Hal yang 
kemudiar dibutuhkan adalah tentang kewenangan, yaitu sampai seberapa 
kewenangan masing-masing pihak yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan. 
Undang Undang tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 24 menetapkan 
bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun pelaksana penyelenggaraan kesejahteraan 
sosial adalah gubernur (untuk tingkat provinsi) dan bupati/walikota untuk tingkat 
kabupaten/kota. 
Sementara itu Pasal 29 menyatakan bahwa tanggung jawab pemerintah 
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: 
95 
mengalokasikan anggaran, melaksanakan, memberi stimulan kepada masyarakat 
yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial, memelihara taman makam pahlawan, 
dan melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. 
Ketentuan pada Pasal 29 tersebut bisa dijadikan dasar bagi pemerintah daerah 
untuk mengalokasikan dana APBD bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang 
salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan. 
Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial diatur dalam Pasal 30. Wewenang tersebut meliputi: penetapan 
kebijakan yang bersifat lokal, koordinasi pelaksanaan program di wilayahnya, 
pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan 
sosial, pemeliharaan taman makam pahlawan, dan pelestarian nilai-nilai 
kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Dengan demikian jelas 
bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk di dalamnya upaya 
penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Jadi pasal tersebut dapat dijadikan 
dasar penyusunan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan yang di 
dalamnya tercakup Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. 
3. Undang Undang tentang Penanganan Fakir Miskin 
Undang Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 83; Tambahan 
Lembaran Negara nomor 5235) memberi tugas dan kewenangan yang besar kepada 
Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan. 
Pemberian tugas dan kewenangan tersebut dinyatakan berkali-kali pada hampir 
semua bagian undang-undang tersebut, yang dengan demikian menunjukkan besar 
dan pentingnya peran Pemerintah Daerah. 
96 
Pertama, pada Pasal 5 dinyatakan bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan 
secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah (pusat), Pemerintah 
Daerah, dan masyarakat. Ketentuan tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa 
pemerintah daerah memiliki tugas dan kewenangan menangani fakir miskin. 
Kedua, pada Pasal 7 dinyatakan bahwa penanganan fakir miskin dilakukan 
dalam bentuk: pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, 
penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan 
pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, bantuan 
hukum, dan pelayanan sosial. Penanganannya dilakukan melalui: a) pemberdayaan 
kelembagaan masyarakat; b) peningkatan kapasitas fakir miskin untuk 
mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha; c) jaminan dan 
perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin; d) kemitraan 
dan kerjasama antarpemangku kepentingan; dan e) koordinasi antara 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Ketentuan pada huruf e) semakin 
menegaskan adanya kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan 
program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. 
Ketiga, pada Pasal 12 dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah bertanggung jawab mengmbangkan potensi diri bagi perseorangan, 
keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat melalui bimbingan mental, spiritual, dan 
keterampilan. Selanjutnya pada Pasal 13 sampai 18 dinyatakan bahwa Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan: bantuan pangan dan 
sandang, pelayanan perumahan, pelayanan kesehatan, bantuan biaya pendidikan, 
akses kesempatan kerja dan berusaha, serta pelayanan sosial. Penyediaan akses 
kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui: penyediaan informasi lapangan 
kerja, fasilitas pelatihan keterampilan, akses pengembangan usaha mikro, dan 
fasilitas bantuan permodalan. 
97 
Adapun Pasal 27 menyatakan bahwa penyaluran bantuan kepada fakir 
miskin diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara 
komprehensif dan terkoordinasi. 
Keempat, pada Pasal 31 ayat (1) dinyatakan secara rinci tugas dan kewenangan 
pemerintah daerah kabupaten/kota. Dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan 
penanganan fakir miskin pemerintah kabupaten/kota bertugas: 
a) memfasilitasi, mengkoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan 
kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, 
dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional; 
b) melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir 
miskn pada tingkat kabulaten/kota; 
c) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, 
serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota; 
d) mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota; 
e) menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin; 
1) 
 mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan 
dan belanja daerah untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin. 
Dalam melaksanakan tugas tersebut, menurut Pasal 31 ayat (2), Pemerintah 
Daerah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program 
tingkat kabupaten/kota dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah 
dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional. 
4. Undang Undang tentang Desa 
Terdapat setidaknya tiga titik singgung (irisan) antara penanggulangan 
kemiskiann dengan Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembara 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7; Tambahan Lembaran Negara 
nomor 5495). Ketiga titik singgung tersebut pemberdayaan masyarakat 
desa, penanggulangan kemiskinan, dan lembaga kemasyarakatan desa. 
98 
Dalam hal pemberdayaan masyarakat desa, Pawl 1 ayat (12) undang-undang 
tersebut menyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya 
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta 
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan 
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan 
masyarakat Desa. 
Selanjutnya pada Pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa kepala desa 
mengemban 4 (empat) tugas pokok, yaitu• a) menyelenggarakan pemerintahan desa; 
b) melaksanakan pembangunan desa; c) melakukan pembinaan kemasyarakatan 
desa; dan d) melakukan pemberdayaan masyrakat desa. Dengan demikian jelas 
bahwa salah sato tugas pokok kepala desa dengan dukungan perangkat desa lainnya 
adalah melakukan pemberyaan masyarakat desa. Melakukan pemberdayaan 
masyarakat merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya penanggulangan 
kemiskinan. 
Dalam hal penanggulangan kemiskinan, Pasal 78 ayat (1) undang-undang 
tersebut menyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 
kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan 
prasarana desa, pengambangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber 
daya alam dan Iingkungan secara berkelanjutan." Selanjutnya pada ayat (2) 
dinyatakan bahwa Pembangunan desa tersebut mengedepankan kebersamaan, 
kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan 
perdamaian dan keadilan sosial. Dengan demikian menjadi jelas bahwa 
penanggulangan kemiskinan merupakan salah sato tujuan pokok dalam 
pembangunan desa. 
99 
Oleh karena itu apabila pemerintah kabupaten melakukan penanggulangan 
kemiskinan di desa dan melibatkan desa dalam kegiatan tersebut telah terdapat 
landasan yuridis yang kuat. 
Dalam hal lembaga kemasyarakatan desa, Undang Undang tentang Desa 
menyatakan pada Pasal 94 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, 
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 
pemberdayaan masyarakat desa, Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan 
desa yang telah ada. Lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi 
masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa yang bertugas melakukan 
pemberdayaan masyarakat desa, ikut merencanakan dan melaksanakan 
pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Pelaksanaan 
program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, 
kabupaten/kota, dan lembaga non pemerintah wajib memberdayakan dan 
mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa. 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan 
Kesejahteraan Sosial. 
Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2012 merupakan pelaksanaan dari 
ketentuan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 35 ayat (3), Pasal 45, dan