Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor IS Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor IS Tahun 2021 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
5. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur
pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat
Daerah, Badan Daerah, Dinas Daerah dan Kecamatan di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
7. Badan Kepegawaian Negara, selanjutnya disingkat BKN adalah Badan
Kepegawaian Negara Regional IV Makassar.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen
ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
10. Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti adalah Pejabat Pembina
Kepegawaian atau pejabat yang mendapat delegasi sebagian wewenang dari
PPK untuk memberikan cuti.
-4-
11. Pendelegasian Wewenang adalah Pelimpahan sebagian Wewenang
Bupati kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kolaka.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disin^at PNS adalah Pegawai Negeri
Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
13. Cuti Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah
keadaan tidak masuk keija yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
14. Tim Penguji Kesehatan adalah suatu tim yang dibentuk oleh Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang
beranggotakan dokter pemerintah untuk menguji kesehatan PNS.