Apa bunyi lengkap Pasal 5 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2010?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2010 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, pada BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK, Pasal 5 dinyatakan:

(1) Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
(2) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan 
pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mempunyai 
kewenangan meliputi:
a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang 
administrasi kependudukan;
c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
e. pelaksanaan kegiatan pelayanan rnasyarakat di bidang kependudukan dan 
pencatatan sipil;
f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi 
kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten; dan
h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
Bagian Kedua
Instansi Pelaksana