Apa saja yang diatur dalam Pasal 16 MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH TENT ANG PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 1 Tahun 2011?
Ketentuan dalam MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH TENT ANG PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 1 Tahun 2011 tentang , BAB III - STATUS TANAH DAN PERUNTUKAN TANAH, Pasal 16 menetapkan:

(1) Harga tanah yang akan dijual dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak 
(NJOP) dan/ atau dibawah nilai jual objek pajak (NJOP) . Bagian Kedua 
Harga Tanah dan Tata Cara Pembayaran Pasal 15 
Pelaksana Tim Teknis Subsidi Perumahan melaporkan hasil penjualan lokasi 
perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
(MBR) yang telah memenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 13 melaporkan 
secara berkala kepada pengelola barang milik daerah untuk dilakukan 
penghapusan sesuai ketentuan perundang -undangan . Pasal 14 
Bilamana Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 
tidak memenuhi syarat perolehan subsidi perumahan pada perbankan , maka 
dapat dipindah tangankan hanya kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan 
perundang -undangan. Pasal 13 
Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 
dapat memperoleh subsidi bantuan lokasi perumahan bilamana telah m emenuhi 
syarat perolehan subsidi perumahan yang ditetapkan oleh perbankan . Pasal 12 
Penjualan dilakukan dengan persyaratan : 
a. pengajuan permohonan penjualan disertai dengan bukti perencanaan awal 
yang mengatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk 
pembangunan perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Mas yarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR) dan; 
b. tanah lokasi pembangunan perumahan dilakukan pemindahtangan dengan 
cara penjualan langsung kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Kesatu 
Tata Cara Penjualan (10)