Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN WALI  KOTA BANDUNG Nomor 630 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN WALI  KOTA BANDUNG Nomor 630 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMERIKSA AN PAJAK DAERAH, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Wal i Kota ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Bandung. 
2. Pemerintah ... 
3 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung . 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 
Bandung. 
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya 
disingkat BPPD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan 
Daerah Kota Bandung . 
6. Kepala BPPD adalah Kepala Badan Pengelolaan 
Pendapatan Daerah Kota Bandung . 
7. Pejabat yang dit unjuk adalah Pejabat yang diberi tugas 
tertentu di bidang perpajakan Daerah dan mendapat 
penugasan dari Kepala BPPD sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan. 
8. Ketetapan pajak secara jabatan adalah penetapan 
besarnya pajak te rutang yang dilakukan oleh Wali Kota 
atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada 
atau keterang an lain yang dimiliki oleh Wali Kota atau 
Pejabat yang ditunjuk. 
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, BPPD Usaha Milik Negara, atau BPPD Usaha 
Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk BPPD lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 
dan b entuk usaha tetap . 
10. Subyek Pajak adalah orang pribadi at au Badan yang 
dapat dikenakan pajak. 
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan 
perpajakan daerah. 
 
12. Masa ... 
4 
 
12. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang menjadi 
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan 
melaporkan pajak yang terutang. 
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 
tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan 
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar 
pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, 
atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan perpajakan Daerah. 
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPTPD , adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan un tuk melaporkan penghitungan dan/ atau 
pembayaran pajak, Obyek pajak dan/atau bukan obyek 
pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan 
daerah. 
16. Surat P emberitahuan Obyek Pajak Daerah yang 
selanjutnya disingkat SPOPD , adalah surat yang 
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data 
Subyek dan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan perpajakan D aerah. 
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya 
disingkat SPPT , adalah surat yang digunakan untuk 
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan 
Pedesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib 
Pajak. 
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD , adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
besarnya jumla h pokok pajak yang terutang. 
19. Surat Ketet apan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB , adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran 
pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar. 
20. Surat ... 
5 
 
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah K urang Bayar Tambaha n 
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 
pajak yang telah ditetapkan berdasarkan data baru yang 
belum terungkap atau belum diperhitungkan berdasarkan 
hasil Pemeriksa an sebelu mnya ditambahkan dengan 
pengenaan sanksi sesu ai dengan peraturan perpajakan 
Daerah . 
21. Surat Kete tapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada 
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutn ya disingkat 
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak 
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau 
telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui 
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali K ota. 
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya 
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 
ada kredit pajak. 
24. Surat Ket etapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang 
selanjutnya disi ngkat SKPDLB , adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada 
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
STPD , adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau 
denda. 
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan 
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, 
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu 
dalam peraturan perundang -undangan perpajakan daerah 
yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, 
Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan 
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 
27. Keputusan ... 
6 
 
27. Keputusan Keberatan adalah keputusan atas keberatan 
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak D aerah Kurang 
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang 
diajukan oleh Wajib Pajak . 
28. Pemeriksa an adalah serangkaian kegiatan menghimpun 
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 
suatu standar Pemeriksa an untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau 
untuk tujua n lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang -undangan perpajakan daerah. 
29. Pemeriksa an Lapangan adalah Pemeriksa an yang 
dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha 
atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau 
tempat lain yang ditentukan oleh BPPD . 
30. Pemeriksa an Kantor adalah Pemeriksa an yang dilakukan 
di kantor BPPD . 
31. Pemeriksa Pajak Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil 
dilingkungan BPPD diberi tugas, wewenang dan tanggung 
jawab untuk melakukan pemeriksaan . 
32. Penyidikan tind ak pidana di bidang perpajakan D aerah 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Polriuntuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tind ak pidana di bidang perpajakan 
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 
33. Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak Daerah adalah tanda 
pengenal yang diterbitkan oleh Kepala BPPD yang 
merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum 
pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai Pemeriksa 
pajak daerah. 
34. Surat Pe rintah Pemeriksa an Pajak Daerah yang 
selanjutnya disingkat SP3D , adalah surat perintah untuk 
melakukan Pemeriksa an dalam rangka menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau 
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perund ang-undangan perpajakan D aerah. 
35. Surat ... 
7 
 
35. Surat Pemberitahuan Pemeriksa an Lapangan adalah 
surat pemberitahuan mengenai dilakukannya 
Pemeriksa an lapangan dalam rangka menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang -undangan perpajakan Daerah. 
36. Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksa an Kantor 
adalah surat panggilan mengenai dilakukannya 
Pemeriksa an kantor dalam rangka menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang -undangan perpajakan Daerah. 
37. Pembukuan a dalah suatu proses pencatatan yang 
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan 
informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, 
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga 
perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup 
dengan menyus un laporan keuangan berupa neraca dan 
laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. 
38. Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang 
bentuknya elektronik, yang dihasilkan oleh komputer 
dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan 
dalam disket, compact disk, tape backup, hard disk , atau 
media penyimpanan elektronik lainnya yang diduga atau 
dapat diduga berkaian langsung atau tidak langsung 
dengan data pembukuan atau informasi lain yang 
berguna untuk kepentingan pelaksanaan Pemeriksa an. 
39. Tempat Penyimpanan Buku, Catatan, dan Dokumen 
adalah tempat yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak, 
perusahaan penyimpanan arsip atau dokumen dan/atau 
yang diselenggarakan oleh pihak lain. tempat 
penyimpanan buku , catatan, dan dokumen adalah tempat 
yang di selenggarakan oleh Wajib Pajak, perusahaan 
penyimpanan arsip atau dokumen dan/atau yang 
diselenggarakan oleh pihak lain. 
40. Kertas Kerja Pemeriksa anyang selanjutnya disingkat KKP , 
adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh 
Pemeriksa pajak daerah mengenai prosedur 
Pemeriksa anyang ditempuh, data, keterangan, dan/atau 
bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan 
simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan 
Pemeriksa an. 
41. Kuesioner ... 
8 
 
41. Kuesioner Pemeriksa an adalah formulir yang berisikan 
sejumlah pertanyaan dan penilaian oleh Wajib Pajak y ang 
terkait dengan pelaksanaan Pemeriksa an. 
42. Surat P emberitahuan Hasil Pemeriksa an yang selanjutnya 
disingkat SPHP , adalah surat yang berisi tentang hasil 
Pemeriksa an yang meliputi pos -pos yang dikoreksi, nilai 
koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah 
pokok pajak, dan pemberian hak kepada Wajib Pajak 
untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksa an. 
43. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksa an yang selanjutnya 
disingkat PAHP , adalah pembahasan antara Wajib Pajak 
dan Pemeriksa pajak daerah atas temuan Pemeriksa an 
yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara 
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksa an yang 
ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi 
baik yang dis etujui maupun yang tidak disetujui. 
44. Laporan Hasil Pemeriksa anyang selanjutnya disingkat 
LHP, adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan 
hasil Pemeriksa an yang disusun oleh Pemeriksa pajak 
daerah secara ringkas dan jelas serta sesuai d engan 
ruang li ngkup dan tujuan Pemeriksa an. 
45. Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksa an 
adalah jangka waktu yang diberikan kepada Pemeriksa 
pajak daerah untuk melakukan Pembahasan akhir hasil 
Pemeriksa andengan Wajib Pajak yang dihitung sejak 
tanggal penyampaian surat pemberitahuan hasil 
Pemeriksa an kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal 
penandatanganan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil 
Pemeriksa an. 
46. Penetapan Pajak Secara Jabatan adalah hasil dari 
penetapan atas tindakan Pemeriksa pajak daerah untuk 
melakukan perhitungan atas besarnya pajak terutang 
berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang 
diperoleh dalam pelaksanaan Pemeriksa an dikarenakan 
tidak dipenuhinya kelengkapan dokumen dan/atau 
adanya penolakan pelaksanaan Pemeriksa an oleh Wajib 
Pajak. 
47. Pemeriksa an Ulang adalah Pemeriksa an yang dilakukan 
terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat 
ketetapan pajak dari hasil Pemeriksa an sebelumnya 
untuk jenis pajak dan masa pajak, bagian tahun pajak, 
atau tahun pajak yang sama. 
 
BAB ... 
 
9