Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 14 Tahun 2013?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 14 Tahun 2013 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah . 
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 
Tengah. 
5. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang 
maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, 
mesin -mesin, inventaris, surat -surat berharga, fasilitas dan hak -hak 
lainnya. 
6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa 
uang dan/atau barang pada suatu usaha bersama dengan BUMD/BUMN 
atau Pihak Ketiga, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga 
dengan mendapat bagian keuntungan . 
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah 
Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah yang seluruh dan/atau 
sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah . 
8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan 
Usaha Milik Negara yang sebagian modalnya berasal dari Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah . 
9. Pihak Ketiga yaitu Badan Usaha berbadan hukum yang sebagian modalnya 
berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah . 
10. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh 
Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar. 
11. Modal dis etor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh 
Pemegang Saham 
12. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Pemerintah Daerah 
baik yang berupa uang dan/atau barang yang berasal dari Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Te ngah untuk dijadikan 
penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau 
Badan Usaha Milik Negara dan/atau Pihak Ketiga.