Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 12 PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL Nomor 8 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL Nomor 8 Tahun 2021 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, pada BAB V - PEMBERIAN TPP-ASN, Pasal 12 menjelaskan:

(1)TPP-ASN hanya diberikan kepada Pegawai ASN yang bekeija di
lingkungan Pemerintah Daerah yang namanya tercantum dalam
daftar gajipada Pemerintah Daerah .
(2)Pegawai pindahan kementerian /lembaga
kementerian /provinsi /kabupaten /kota lain ke Pemerintah
Daerah dalam tahun anggaran beijalan yang namanya telah
tercantum dalam daftar gaji,akan diberikan TPP-ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terhitung mulai bulan
Januari tahun anggaran berikutnya .
(3)Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang
menduduki jabatan struktural dan namanya belum tercantum
dalam daftar gajiPemerintah Daerah diberikan TPP-ASN .
(4)TPP-ASN tidak diberikan kepada :
a.Pegawai ASN yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat
berat dan tidak diberikan TPP-ASN selama 2(dua )tahun ;
b.Pegawai -ASN yang mengikuti tugas belajar berdasarkan
Keputusan Bupati ;
c.Pegawai ASN yang diberikan cuti diluar tanggungan Negara
atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan
pension ;
d.Pegawai ASN yang berstatus sebagai pegawai titipan didalam
atau diluar Pemerintah Daerah ;
e.Pegawai ASN yang berstatus terpidana ;
f.Pegawai ASN yang diberhentikan sementara ;
g.Pegawai ASN tenaga fungsional guru dan pengawas sekolah di
lingkungan Dinas Pendidikan ;
h.Pegawai ASN yang masih menguasai aset milik pemerintah
daerah baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang
bukan merupakan hak dan kewenangannya dan belum
dikembalikan kepada Pemerintah Daerah ;dan
i.Pegawai ASN wajib lapor Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN )tetapi belum menyampaikan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN ).dari non
o BAB VI
PENILAIAN PEMBERIAN TPP-ASN
Bagian Kesatu
Umum