Apa saja yang diatur dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 88 Tahun 2021?
Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 88 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 30 menetapkan:

Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur oganisasi di lingkungan
Sekretariat Daerah merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah, diselenggarakan oleh Asisten, Bagian,
Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas masing-
masing.
Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
Setap pimpinan dalam unsur organisasi wajib memberikan bimbingan,
pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
Pasal31
Kepala Perangkat Daerah wajib bertanggung jawab untuk:
melaksanakan peta proses bisnis;
meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan
inovasi pelayanan publik;
menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.
Bagian ...
- 25 -
Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal32
Setiap pimpinan unsur organisasi pada Sekretariat Daerah wajib mematuhi
ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan
laporan tepat pada waktunya.
Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Kepala 8agian sesuai bidang
tugasnya dan Kepala Bagian menyusun dan menyampaikan laporan sesuai
bidang tugasnya kepada Asisten tepat waktunya.
Para Asisten menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah sesuai bidang
tugas tepat pada waktunya.
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan
dipergunakan sebagi bahan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan.
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan
kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.
Bagian Ketiga
Hal Mewakili