Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor 11 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor 11 Tahun 2021 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam. Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1 . Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan 
Perizinan.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, 
dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
9. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan 
pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk 
penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
10. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan 
sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam 
rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan 
terukur.
11. Maklumat Pelayanan adalah pemyataan tertulis yang berisi keseluruhan 
rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standard pelayanan.
12. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku 
Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan 
diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk 
surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single 
Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha 
yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, 
pimpinan lembaga, gubemur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha 
melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
14. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku 
Usaha melalui OSS.
15. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas 
nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah 
Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha 
dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau 
operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
16. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga 
OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau 
bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk 
melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi 
persyaratan dan/atau Komitmen.
17. Komitmen adalah pemyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan 
Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
18. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut 
Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman 
modal.
19. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas 
Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha 
melakukan Pendaftaran.
20. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, 
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, 
digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, 
ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 
rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol 
atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh 
orang yang mampu memahaminya.
21. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi 
Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi 
Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.