Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 2 Tahun 2008.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 2 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 
3. Bupati adalah Bupati Magelang; 
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 
Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk 
apapun, firma, kongsi, koperasi , dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, 
atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan 
bentuk usaha lainnya; 
5. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang tidak 
termasuk bahan galian golongan A dan B; 
6. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah usaha di 
bidang pertambangan terdiri dari usaha penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan 
dan penjualan bahan galian golongan C; 
 
 
 
 8 
7. Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah izin 
yang diberikan kepada orang/ badan untuk melakukan kegiatan 
usaha pertambangan Baha n Galian Golongan C; 
8. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disebut SIPD 
adalah surat izin yang diberi kan kepada orang/ badan untuk 
melaksanakan kegiatan pertamba ngan Bahan Galian Golongan C; 
9. Izin Pertambangan Rakyat adalah izin yang diberikan kepada 
rakyat setempat untuk melaksanak an usaha pertambangan secara 
kecil-kecilan dan dengan luas wilayah sangat terbatas yang 
diusahakan secara sederhana atau tradisional; 
10. Surat Izin Pertambangan Rakyat adal ah izin yang diberikan kepada 
rakyat setempat untuk melaksanak an usaha pertambangan secara 
kecil-kecilan dan dengan luas wilayah sangat terbatas yang 
diusahakan secara sederhana at au tradisional meliputi tahap 
kegiatan penyelidikan umum, eksp lorasi, eksploitasi, pengolahan 
dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan; 
11. Surat Izin Pertambangan Terbatas yang selanjutnya disebut SIPT 
adalah surat izin usaha pertam bangan untuk penggalian tanah 
urug. 
12. Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang 
selanjutnya disebut retribusi daerah adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas pember ian izin usaha pertambangan 
Bahan Galian Golongan C; 
13. Wajib Retribusi daerah adalah orang pribadi atau badan yang 
menurut peraturan perundang-un dangan retribusi diwajibkan 
untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau 
pemotong retribusi tertentu; 
 
 9 
14. Masa Retribusi daerah adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi Daerah untuk 
memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah; 
15. Pemeriksaan adalah serangkaia n kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya 
dalam rangka pengawasan ke patuhan pemenuhan kewajiban 
retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan 
retribusi daerah; 
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi 
berupa bunga dan atau denda; 
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah 
retribusi yang terhutang; 
18. Kedaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau 
untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu 
waktu tertentu dan atas syarat -syarat yang ditentukan oleh 
Undang-Undang; 
19.
 Penyidik adalah Pejabat Polisi Ne gara Republik Indonesia atau 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil terten tu yang diberi tugas wewenang 
khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan; 
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
tertentu dalam lingkungan Pemeri ntah Kabupaten Magelang yang 
diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan 
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat 
ketentuan pidana; 
 
 
 
 
 
 10 
21. Penyidik Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah 
serangkaian tindakan yag dilakuka n oleh Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang deng an bukti itu membuat terang 
tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya.