Apa yang diatur dalam PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1158 Tahun 2021 pada Pasal 7?
Berdasarkan PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1158 Tahun 2021 tentang TATA CARA PE NGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM, BAB III - TATA CARA PENYESUAIAN, Pasal 7 menyebutkan bahwa:

(1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat mengajukan permohonan 
usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK 
melalui Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK kepada 
PPK Instansi Pembina melalui PyB secara hirarki. 
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dtembuskan kepada pimpinan tinggi pratama yang 
membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi 
madya yang membidangi pengelolaan ruang laut. 
(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam P asal 
5, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada 
dan ayat (2) harus dilengkapi dokumen: 
 
www.peraturan.go.id
2021 , No.1158 -7- 
a. salinan sah surat keputusan kenaikan pangkat 
terakhir; 
b. salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam 
jabatan terakhir; 
c. surat keterangan dari pimpinan u nit kerja yang 
menyatakan bahwa tidak sedang menjalani 
hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat; 
d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari 
dokter; 
e. salinan sah ijazah pendidikan terakhir sesuai 
kualifikasi; 
f. salinan sah penilaian kinerja 2 (dua) tah un terakhir; 
g. daftar riwayat hidup; 
h. dokumen portofolio yang memuat hasil kerja, 
tulisan, publikasi, atau hasil kerja lain yang 
menunjukan kinerja berdasarkan kompetensi sesuai 
dengan jenjang; 
i. surat keterangan yang memuat pengalaman 
mengenai pelaksanaan tuga s di bidang pengusahaan 
jasa kelautan paling singkat 2 (dua) tahun dan 
ditandatangani oleh PyB; 
j. surat pernyataan yang menyatakan: 
1) bersedia diangkat menjadi Jabatan Fungsional 
APJK; 
2) bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; 
dan 
3) bersedia untuk melaksanaka n kegiatan di 
bidang Jabatan Fungsional APJK secara aktif. 
(4) Bentuk dan format permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
(5) Bentuk dan format surat keterangan seb agaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf c, tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini. 
 
www.peraturan.go.id
2021 , No.1158 -8- 
(6) Bentuk dan format daftar riwayat hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf g, tercantum dalam 
Lampiran III yang m erupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini. 
(7) Bentuk dan format surat keterangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf i, tercantum dalam 
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini. 
(8) Bentuk dan format s urat pernyataan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf j, tercantum dalam 
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini.