Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 16 PERATURAN BUPATI BUTON Nomor 9 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BUTON Nomor 9 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, pada , Pasal 16 menjelaskan:

Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur 
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 
Birokrasi, maka perlu menetapkan Per aturan Bupati tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata 
Kabupaten Buton ; 
 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 ; 
2. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 
-2- 
 
3. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 
4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
5. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara R epublik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887 ), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daer ah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
7. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 21 
Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan 
dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah bidang 
Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 1997); 
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 525); 
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instans i 
Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) ; 
10 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 
112); 
 
-3- 
 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton 
Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beber apa kali 
diubah terahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton 
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton 
Tahun 2021 Nomor 168); 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN 
TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BUTON.