Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 8 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor 28 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor 28 Tahun 2016 tentang SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH, pada BAB IV - PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG, Pasal 8 menjelaskan:

(1) Kementerian melalui Direktorat Jenderal mempunyai 
tugas dan wewenang: 
a. mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, dan pengembangan SPMI -Dikdasmen 
dan SPME -Dikdasmen; 
b. menyusun dan mengembangkan pedoman sistem 
penjaminan mutu Dikdasmen; 
c. melakukan pembinaan, pembimbingan, 
pendampingan, supervisi, dan evaluasi terhadap 
satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI -
Dikdasmen; 
d. melakukan pembinaan, pembimbingan, 
pendampingan, dan supervisi terhadap Sumber 
Daya Manusia (SDM) Pemerintah Daerah dalam 
pengembangan SPMI -Dikdasmen dan SPME -
Dikdasmen; 
e. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan 
SPMI -Dikdasmen berdasarkan data dan informasi 
dalam sistem informasi mutu pendidikan; 
f. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan 
pendidikan sesuai dengan kewena ngannya; 
g. mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan 
dasar dan menengah; dan 
h. menyusun laporan dan rekomendasi strategi 
peningkatan mutu pendidikan kepada Menteri 
berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf d. 
(2) Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan 
wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu 
oleh LPMP. 
(3) LPMP mempunyai tugas dan wewenang: 
a. melakukan pembinaan, pembimbingan, 
pendampingan, supervisi, dan evaluasi terhadap 
-11- 
 
satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI -
Dikdasmen; 
b. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan 
SPMI -Dikdasmen berdasarkan data dan informasi 
dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat 
provinsi dan kabupaten/kota di wilayah kerjanya; 
c. melakukan pembinaan, pembimbingan, 
pendampingan, dan supervisi terh adap SDM 
Pemerintah Daerah dalam pengembangan SPMI -
Dikdasmen di wilayah kerjanya; 
d. menyusun laporan rekomendasi strategi 
peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi 
dan kabupaten/kota kepada Direktorat Jenderal 
berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf b; dan 
e. menyusun laporan rekomendasi strategi 
peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi 
dan kabupaten/kota kepada Pemerintah provinsi 
dan Pemerintah kabupaten/kota.