Apa substansi hukum dari Pasal  17 PERATURAN  BUPATI  BOYOLALI Nomor TAHUN Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN  BUPATI  BOYOLALI Nomor TAHUN Tahun 2022 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, khususnya BAB  II - PEMBERIAN TPP PNS, Pasal  17, adalah:

(1) Kepala Perangkat Daerah selaku PA atau Kepala UPT atau Lurah selaku 
KPA mengajukan surat permohonan pembayaran TPP PNS setiap bulan 
yang ditujukan kepada Kepala BKD sesuai dengan mekanisme Surat 
Perintah Membayar Langsung dilampiri Rekapitulasi Pengajuan Pencairan 
dan Pembayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 
huruf c angka 3, dan surat pemyataan tanggung jawab mutlak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 4.
(2) Kepala.......
-21 -
(2) Kepala Perangkat Daerah atau Kepala UPT selaku KPA sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam pembayaran TPP PNS 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengajuan permohonan pembayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada 
paling lambat tanggal 7 pada bulan berikutnya.
(4) Pembayaran TPP PNS bulan Desember pada tahun beijalan, dibayarkan 
pada bulan Januari tahun berikutnya.
(5) Guna keperluan pembayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), maka Kepala SKPD memperhatikan penganggarannya pada tahun 
berikutnya.
(6) Apabila pengajuan pembayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) melebihi tanggal 7 pada bulan berikutnya, maka dilakukan pengurangan 
10% (sepuluh persen) dari TPP PNS berdasarkan prestasi keija untuk 
PA/KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, 
Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu PPK, PPTK, dan Pengelola 
Administrasi Keuangan.