Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN  DAERAH Nomor 15 Tahun 2009?
Ketentuan dalam PERATURAN  DAERAH Nomor 15 Tahun 2009 tentang ALOKASI DANA DESA, Pasal 1 menetapkan:

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat . 
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat . 
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah dae rah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 
 
4 
 
 
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai un sur 
penyelenggara pemerintahan daerah 
5. Dewa n Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD,adalah 
Lembaga Perwakilan R akyat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas -batas wilayah yang 
berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat,berdasarkan asal -usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesa tuan Republik Indonesia. 
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat,berdasarkan asal -usul dan adat 
istiadat setempat yang d iakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan 
Perangkat D esa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang d isebut dengan nama 
lain,selanjutnya disingkat BPD,adalah lembaga yang merupakan perwujudan 
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa. 
10. Lembaga Kemasyarakatan,atau yang disebut dengan nama lain adalah 
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 
merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 
11. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,selanjutnya disebut dana 
perimbangan,adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialok asikan 
kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. 
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,yang selanjutnya disingkat 
APBD,adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Daerah t entang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 
13. Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku di desa dalam rangka menyusun 
rencana pembangunan desa. 
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,yang selanjutnya disebut APBDesa 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerinta han Desa yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD,yang ditetapkan dengan 
Peraturan Desa. 
 
5 
 
 
 
15. Alokasi Dana Desa(ADD) adalah perolehan bagian keuangan desa dari 
Kabupaten. 
16. Alokasi Dana Desa Minimal adalah dana minimal yang diterima oleh masing -
masing desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata. 
17. Alokasi Dana Desa Proporsional(ADDP) yang diterima suatu desa ditentukan 
berdasarkan perkalian total dana variable yang ditetapkan dalam APBD dengan 
porsi desa yang bersangkutan menurut asas keadilan. 
18. Dana Alokasi Khusus Desa,yang selanjutnya disingkat DAK Desa,adalah dana 
yang berasal APBD yang dialokasikan kepada Desa tertentu dengan tujuan 
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan desa dan 
sesu ai dengan prioritas Daerah. 
19. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan 
kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,yang dapat dipaksakan 
berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku,yang digunakan 
untuk mem biayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan 
daerah. 
20. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pr ibadi atau badan. 
21. Rencana Pembangunan Tahunan Desa,yang selanjutnya disebut Rencana 
Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa),adalah dokumen perencanaan desa 
untuk periode 1(satu) tahun.