Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 22 Tahun 2021 Pasal  15?
Dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 22 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  15 mengatur sebagai berikut:

(1) Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir dipimpin oleh 
seorang Kepala Sub Bidang . 
(2) Kepala Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 
Bidang Pendapatan Asli Daerah 1 lingkup pengelolaan Pajak 
Hiburan dan Pajak Parkir. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 2), Kepala Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir 
menyele nggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup Pajak 
Hiburan dan Pajak Parkir ; 
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup Pajak 
Hiburan dan Pajak Parkir ; 
c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup Pajak 
Hiburan dan Pajak Parkir ; 
d. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan 
fungsi -fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
lingkup Pajak Hiburan dan Pajak Parkir ; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terka it dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak 
Parkir adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan 
kinerja lingkup Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak 
Parkir; 
b. membina ... 
30 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar 
tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 
c. menyusun bahan kebijakan teknis lingkup Pajak Hiburan 
dan Pajak Parkir; 
d. melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak 
Hiburan dan Pajak Parkir ; 
e. melaksanakan inventarisasi dan pemutakhiran data 
wajib Pajak Hiburan dan Pajak Parkir ; 
f. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan 
penerbitan, pencabutan dan penutupan Nomor Wajib 
Pajak Daerah (NPWPD) dan NPWPD jabatan Pajak 
Hiburan dan Pajak Parkir ; 
g. melaksanakan verifikasi, otorisasi dan pembukuan atas 
penyampaian SPTPD dan SSPD lingkup Pajak Hiburan 
dan Pajak Parkir ; 
h. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan 
penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan 
STPD Pajak Hiburan dan Pajak Parkir ; 
i. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan 
penerbitan keputusan pembayaran secara angsuran 
maupun penundaan pembayaran Pajak Hiburan dan 
Pajak Parkir ; 
j. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan usulan 
penagihan seketika dan sekaligus Pajak Hiburan dan 
Pajak Parkir ; 
k. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan 
penerbitan keputusan pembetul an, pembatalan, 
pengurangan ketetapan dan penghapusan atau 
pengurangan sanksi administrasi Pajak Hiburan dan 
Pajak Parkir ; 
l. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan 
penerbitan keputusan atas permohonan keberatan pajak 
hiburan dan pajak parkir ; 
 
m. melaksanakan ... 
 
31 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 m. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan 
penyelesaian permohonan banding Pajak Hiburan dan 
Pajak Parkir ; 
n. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan usulan 
pemeriksaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir ; 
o. melaksanakan inventarisasi dan pemutakhiran data 
piutang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir ; 
p. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan usulan 
penghapusan piutang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir ; 
q. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai 
dengan ke wenangannya; 
r. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban 
kepada atasan; dan 
t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Paragraf 3 
Sub Bidang BPHTB dan PPJ