Apa saja yang diatur dalam Pasal 46 NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945?
Ketentuan dalam NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Pasal 46 menetapkan:

(1) Untuk Perkara Litig asi, laporan realis asi sebagaiman a 
dimak sud dalam Pasal 45, harus melampir kan paling 
sedikit: 
a. salinan putu san perkara ; dan 
b. perkembangan perkara yang sedang dalam proses 
penyelesaian . Pasal 45 
(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi 
pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati 
secara triwu lanan , serne steran , dan tahun an. 
(2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum meneri.ma sumb er 
pendan aan selain dari APBD , Pemberi Bantuan Huk um 
melaporkan realisasi penerimaan dan pengguna an dana 
tersebut kepada Bupati . 
(3) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain 
dari APBD sebagai.man a dimaksud pada ayat (2) 
dilap orkan secara terpisah dari laporan realisasi 
pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1). Bagian Keempat 
Pertanggungja waban Pasal 44 
(1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan 
setelah Pemberi Ban tuan Hukum : 
a. menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegia tan dalam 
paket kegia tan Nonli tigasi; dan 
b. menyampai kan laporan yang disertai dengan bukti 
pendukung . 
(2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaim ana dimaksud 
pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan 
sesuai dengan standa r biaya pelaksan aan Bantu an 
Hukum Nonlitigasi yang ditetapkan. (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagarrnana drrnakvud 
pad a ayat (I) dihitung berdasarkan persentase tertcnt u 
dari tarif per perkara sesuai stan dar biaya pelaksanaan 
Bantuan Hukum Litigasi. 
(3) Penyaluran dana Bantuan Huk um pada setia p tahapan 
proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 
huruf a tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan 
Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai 
dengan perkara yang ditangani selesai atau mempun yai 
kekuatan hukum tetap. '.2'.2