Apa norma yang terkandung dalam Pasal 25 PERATURAN DAERAH KEBUPATEN MAGELANG Nomor 17 Tahun 2008?
Substansi PERATURAN DAERAH KEBUPATEN MAGELANG Nomor 17 Tahun 2008 tentang IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN, khususnya BAB VIII - P E N Y I D I K A N, Pasal 25, memuat:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipi l tertentu dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten diberikan wewenang khusus sebagai penyidik 
sesuai dengan peraturan per undang-undngan yang berlaku; 19 
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah : 
a. Menerima, mencari, me ngumpulkan dan meneliti 
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana 
agar keterangan atau laporan te rsebut menjadi lengkap dan 
jelas; 
b. Meneliti, mencari dan mengum pulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau badan t entang kebenaran perubahan 
yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; 
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi 
atau badan sehubungan dengan tindak pidana; 
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain 
serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. 
e. Melakukan penggeledahan unt uk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana; 
g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau te mpat pada saat pemeriksaan 
sedang berlangsung dan memeri ksa identitas orang atau 
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e; 
h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa; 
i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; 
j. Menghentikan penyidikan; 
 
 20 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyelidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
(3) Penyidik Pegawai Negeri Si pil dalam melaksanakan tugasnya 
sebagai penyidik berada dibawah koordinasi Penyidik POLRI.