Apa norma yang terkandung dalam Pasal 46 KEPUTUSAN WA LIKOTA TASIKMALAYA Nomor 15 Tahun 1977?
Substansi KEPUTUSAN WA LIKOTA TASIKMALAYA Nomor 15 Tahun 1977 tentang perubahan status kewarganegaraan dan, khususnya BAB XXII - PENGELOLAAN / PENYETORAN UANG KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU, Pasal 46, memuat:

Pembantu Pemegang Kas Tingka t Kecamatan mengelola penerimaan pembayaran retribusi 
pembuatan Kartu Tanda Penduduk da n rincian pengelolaan sebagai berikut :
Menyerahkan pembayaran biaya operasional Desa/ Kelurahan sebesar Rp. 700,- ya ng 
terdiri dari :
- Biaya Operasional Desa / Kelurahan Rp.300,-
- Biaya Penataan Administrasi :
 * Rukun W arga Rp. 200,-
 * Rukun T etangga Rp.200,-
Mengelola biaya tingka t Kecamatan sebesar Rp. 700,- t erdiri dari :
- Biaya ATK, Pita, Disket dan Formulir permohona n Rp.250,-
- Biaya pemeliharaan perangka t keras dan lunak Rp.200,-
- Biaya operasional tingka t Kecamatan Rp.250,-
Menyetorkan bagian pengelolaan Tingka t Kota sebesar Rp. 2.600,- 
 ya ng tediri dari :
- Pengga ntian biaya cetak blanko/ Vinil LaminatingRp.2.000,-
- Biaya pengadaan bahan pros es pendaftaran penduduk Rp. 300,-
- Biaya operasional pengelola Tingka t Kota Rp. 300,-
Pemegang Kas Tingka t Kota menerima dan menyetorkan pengga nti biaya cetak Blanko/ 
Vinil Laminating ke Kas Daerah sebesar Rp. 2.000,-
Pemegang Kas Tingka t Kota menerima dan mengelola biaya setoran retribusi pembuatan 
Kartu Tanda Penduduk da n Kecamatan sebesar Rp. 600,- ya ng terdiri dari :
Biaya pengga ndaan pros es pendaftaran penduduk Rp.300,-
Biaya operasional pengelola tingka t Kota Rp.300,-
Dalam rangka tertib administrasi keuangan setiap Pembantu Pemegang Kas Kartu Tanda 
Penduduk tingka t Kecamatan dan Pemegang Kas tingka t Kota berkewajiban 
mengirimkan Laporan Surat Pertanggungj awaban (SPJ) Keuangan Kepada Walikota 
Tasikmalaya melalui Bagian Keuangan Setda Kota Tasikmalaya dan bagi Pembantu 
Pemegang Kas Kartu Tanda Penduduk tingka t Kecamatan agar menyampaikan 
tembusannya kepada Dinas Kependuduka n, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja Kota 
Tasikmalaya sebagai Dinas pemungut dan pengelola retribusi. 
Penyampaian laporan Surat Pertanggungj awaban keuangan dilaksanakan setiap bulan 
selambat-lambatnya tangga l 10 bul an berikutnya.