Apa substansi hukum dari Pasal 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 12 Tahun 2012?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 12 Tahun 2012 tentang PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL, khususnya BAB X - PENYIDIKAN, Pasal 18, adalah:

(1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenan g khusus untuk 
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini. 
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keter angan atau laporan 
berkenaan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ag ar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan meng enai orang pribadi 
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakuk an sehubungan 
dengan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang priba di atau badan 
sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Peraturan D aerah; 
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran 
ketentuan Peraturan Daerah; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buk ti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyi taan terhadap bahan 
bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaa n tugas penyidikan 
pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah; 
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang menin ggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsun g dan memeriksa 
identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang diba wa; 
10 
 h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggara n ketentuan 
Peraturan Daerah; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan di periksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; dan/ atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan atas 
pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan kete ntuan peraturan 
perundang-undangan. 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi tahukan dimulainya 
penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Re publik Indonesia sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hu kum Acara Pidana.