Apa substansi hukum dari Pasal 42 Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945?
Materi muatan Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub lik, khususnya , Pasal 42, adalah:

(1) Penagihan dalam penyelesaian Kerugian Negara 
dilakukan atas dasar: 
a. SKT JM se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 
; 
b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
; a tau 
c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
. 
(2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan surat penagihan yang diterbitkan 
paling banyak 3 (tiga) kali. 
(3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
diterbitkan atas nama Pihak Yang Merugikan, BABV 
PENAGIHAN DAN PENYETORAN Pasal 41 
(1) Penggantian atas barang milik negara yang 
diasuransikan sebagai akibat kelalaian pemakaian 
barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang 
melakukan kelalaian dimaksud dalam mengganti 
Kerugian Negara dimaksud . 
(2) Penentuan nilai Kerugian Negara atas penggantian 
barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat 
kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan berdasarkan hasil penentuan nilai 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) tanpa 
memperhitungkan hasil klaim asuransi yang diterima 
dari perusahaan asuransi atas barang milik negara 
dimaksud. (12) Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada 
huruf c merupakan nilai tukar aset atau 
penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami 
dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar . - 36 - 
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris 
bertan ggungjawab atas Kerugian Negara. 
(4) Surat penagihan sebagaim ana dimaksud pada ayat (2) 
diterbitk an oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan 
Kepala Satuan Kerja paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
sejak SKTJM , SKP2K S, atau SKP2K diterbitkan. 
(5) Surat penagihan sebagaiman a dimaksud pada ayat (2) 
mempun yai tanggal jatuh tempo pemb ayaran paling 
lama 1 (satu) bulan sejak sura t penagihan diterbitkan . 
(6) Surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam huruf b 
dibuat dalam rangk ap 3 (tiga) dengan peruntukan: 
a. lemb ar pertama untuk Pihak Yang Meru gikan , 
Pengampu, Yang Memperol eh Hak, atau Ahli 
Waris; 
b. lembar kedua untu k Kepal a Satuan Kerja atau 
atasan Kepala Satuan Kerja; dan 
c. lembar ketiga untuk digun akan sebagai dokum en 
pencata tan atau penatausahaan pada kartu 
piutang. 
(7) Surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negar a 
melalui penerbitan SKTJM sebagaiman a dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a. surat penagihan pertama diterbitkan setelah Pihak 
Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh 
Hak, atau Ahli Waris m engakui menjadi tanggung 
jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara 
dengan m enandatangani SKTJM sebagaiman a 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), yang diakui 
sebaga i dasa r penagihan pertam a piut ang negara; 
b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal 
Pihak Yang Merugikan, Pengam pu, Yang 
Memp eroleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan 
kewajiban pembaya ran sesuai dengan SKTJM 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); 
dan - 37 - 
Pasal43 
(1) Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 42 ayat (2), Pihak Yang Merugikan, 
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris 
menyetorkan ganti Kerugian Negara ke kas negara. 
(2) Penyetoran atas penyelesaian ganti Kerugian Negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
dengan pembayaran secara kompensasi, pembayaran 
secara langsung, dan penjualan barang jarninan. c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal 
Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti 
Kerugian Negara sarnpai dengan tanggal jatuh 
tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalarn