Menurut PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor L Tahun 2021, apa isi dari Pasal 488?
Pasal Pasal 488 dalam PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor L Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOTA AMBON, pada BAB XXIII - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, menyatakan:

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana di maksud dalam Pasal 486
huruf b, mempunyai tugas:
a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional 
penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan 
daerah;
b. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan 
dan penyidikan penyelenggaran peraturan perundang-undangan daerah;
c. Melaksanakan penyususnan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi 
penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang- 
undangan daerah;
d. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis 
operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan 
perundang-undangan daerah;
e. Melaksanakan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan 
pelangaraan peraturan perundang-undangan daerah;
f. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan
perundang-undangan daerah;
g. Melaksanakan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan 
pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
h. Melaksanakan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran 
peraturan perundang-undangan daerah;
i. Melaksanakan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan
pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah; dengan institusi 
terkait di Wilayah Kota Ambon;
j. Melaksanakan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan
perundang-undangan daerah; sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
k. Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk
pelanggaran;
l. Melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional
fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS;
m. Melaksanakan operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas 
PPNS;
n. Melaksanakan pembinaan peningkatan dan pengembangan PPNS;
o. Melaksanakan penyusunan bahan pengendalian PPNS; dan
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan 
Perundang-Undangan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.