Bagaimana redaksi normatif Pasal 45 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2010?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2010 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, BAB V - PENCATATAN SIPIL, Pasal 45 berbunyi:

(1) Perkawinan WNI yang berasal dari daerah di luar Wilayah NKRI wajib dicatatkan 
pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan 
Republik Indonesia.
(2) Dalam hal negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan 
pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
(3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat 
peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan 
Akta Perkawinan.
(4) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 
(tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
17Pasal 46
Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan