Bagaimana redaksi normatif Pasal 11 dalam NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 55 Tahun 2021?
Norma hukum dalam NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 55 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KER JA, BAB IV - URAIAN TUGAS, Pasal 11 berbunyi:

(1) Bidang pemberdayaan usaha mikro dipimpin 
oleh seorang Kepala Bidang yang dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 
(2) Bidang pemberdayaan usaha mikro 
mempunyai tugas pokok sebagai berikut: 
a. mengoordinasikan pemberdayaan dan 
perlindungan usaha mikro; 
b. mempromosikan akses pasar bagi produk 
usaha mikro tingkat lokal dan nasional; 
c. mengoordinasikan pelaksanaan 
monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan usaha mikro; 
d. mengoordinasikan pendataan izin usaha 
mikro kecil (IUMK); 
e. mengoordinasikan pengembangan usaha 
mikro dengan orientasi peningkatan skaa 
usaha mikro menjadi usaha kecil; dan 
f. mengoordinasikan pengembangan 
kewirausahaan. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Bidang 
Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai 
fungsi: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan 
teknis pembinaan dan pengembangan 
serta fasilitasi usaha mikro, dengan 
pendampingan usaha terpadu, 
pemasaran-jaringan usaha, penumbuhan 
dan pengembangan kewirausahaan, 
pengembangan kelembagaan dan tata 
kelola usaha mikroserta kemitraan, 
penjamin kredit dan izin usaha lainnya; 
b. penyiapan pedoman pembinaan dan 
pengembangan usaha mikro; 
c. penyiapan fasilitasi pengembangan 
kemitraan dengan lembaga perizinan dan 
sertifikasi produk usaha mikro; 
d. penyiapan bahan pembinaan dan 
evaluasi, pengembangan kelembagaan dan 
tata kelola usaha mikro serta 
penumbuhan wira usaha baru, serta 
mengaktifkan peran serta masyarakat 
dalam usaha pemberdayaan usaha mikro; 
dan 
14 
 e. penyiapan laporan serta tugas lain yang 
diberikan oleh atasan. 
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang 
Pemberdayaan Usaha mikro dibantu oleh 
Kelompok Jabatan Fungsional: 
(5) Masing-masing Pejabat Fungsional dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang.