Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO Nomor '/ Tahun 2022 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO Nomor '/ Tahun 2022 tentang TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. 
2, 
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango. 
Kabupaten adalah Kabupaten Bone Bolango. 
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
Bupati adalah Bupati Bone Bolango. 
Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 
pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari 
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Badan, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone Bolango 
yang merupakan penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga 
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 
Tambahan Penghasilan Pegawai yang disingkat TPP adalah tambahan 
penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon 
Pegawai Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain 
gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu. 
Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan, tugas dan tanggung 
jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai dalam suatu satuan 
organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian 
tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak diisyaratkan dengan 
angka kredit. 
Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan 
berdasarkan nilai suatu jabatan. 
Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang 
mempengerahui tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan 
informasi jabatan. 
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, 
wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan 
organisasi. 
Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil 
dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi. 
Jabatan fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri 
dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta 
bersifat mandiri dan untuk jabatan dan pangkatnya disyaratkan 
dengan angka kredit.
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
(2) Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri 
sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan 
tugasnyas didasarkan pada ketrampilan tertentu dan untuk 
pangkatnya tidak diisyarakatn dengan angka kredit, 
Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk mentaati kewajiban dan 
menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang- 
undangan yang apabila tidak ditaati dijatuhi hukuman disiplin. 
Kinerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai 
pada setiap unit Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan sasaran 
kerja pegawai. 
Kehadiran adalah tingkat kehadiran menurut hari dan jam kerja yang 
telah diatur dengan Peraturan Bupati. 
Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan 
ketentuan serendah-rendahnya pejabat Jabatan Pengawas atau 
pejabat lain yang ditentukan. 
Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka 
waktu tertentu. 
Tanpa Keterangan adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja 
tanpa memberikan alasan yang sah. 
Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai 
pada jam masuk dan/atau jam pulang kerja baik secara elektronik 
maupun dan/atau manual.