Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL Nomor 8 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL Nomor 8 Tahun 2021 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal .
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mandailing
Natal .
3.Bupati adalah Bupati Mandailing Natal .
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD
adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang tertentu di
Daerah .
5.Aparatur Sipil Negara ,yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
peijanjian keija yang bekeija pada instansi pemerintah .
6.Pegawai Aparatur Sipil Negara ,yang selanjutnya disingkat
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan peijanjian keija yang diangkat oleh pejabat
pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang -undangan .
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu ,
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan .
8.Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
selanjutnya disingkat TPP-ASN adalah suatu bentuk
penghargaan oleh Pemerintah Daerah untuk memotivasi dan
mendorong Pegawai ASN guna meningkatkan perilaku keija dan
sesuai dengan tugas dan fungsi masing -masing .
9.Pemberian TPP-ASN adalah kurun waktu 1(satu )bulan mulai
dari tanggal 1(satu )sampai dengan akhir bulan .
10.Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya
disingkat Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk
setiap kelas jabatan ,yang dihitung berdasarkan ketentuan
peraturan perundangan .
11.Unit keija adalah bagian dari OPD yang melaksanakan satu atau
beberapa program .
12.Hari keija adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas
dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya ,baik bersifat
pelayanan publik maupun pelayanan aparatur .
13.Hadir keija adalah keadaan masuk keija pada hari keija dalam
menjalankan tugas dan fungsi tugas kedinasan lainnya yang
diketahui atasan .t
O
14.Datang tepat waktu adalah datang bekeija tepat pada waktu
sesuai dengan jadwal keija yang telah ditentukan .
15.Pulang tepat waktu adalah pulang bekeija tepat pada waktu
sesuai dengan jadwal keija yang telah ditentukan .
16.Cuti Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan Cuti
adalah keadaan tidak masuk keija yang diizinkan dalam jangka
waktu tertentu .
17.Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala OPD selaku Pengguna
Anggaran .
18.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD
adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mandating Natal .
19.Badan Pengelolaan Keuangan ,Pendapatan Dan Aset Daerah
yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan
Keuangan ,Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing
Natal .
20.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol -PP
adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal .
21.Puskesmas adalah UPTD Puskesmas dilingkungan Dinas
Kesehatan .
22.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Pit.adalah pejabat
sementara pada jabatan tertentu yang melaksanakan tugas rutin
dari pejabat definitif yang berhalangan tetap .
23.Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh.adalah pejabat
sementara pada jabatan tertentu yang melaksanakan tugas rutin
dari pejabat definitif yang berhalangan sementara .
24.Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai yang
ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan .
25.Sasaran Keija Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah
rencana keija dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai
negeri sipil.
26.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan kegiatan /bendahara pengeluaran untuk
mengajukan permintaan pembayaran .
27.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
28.Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya
disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran
langsung kepada pihak ketiga atas dasar peijanjian kontrak
keija atau surat perintah keija lainnya dan pembayaran gaji
dengan jumlah ,penerima ,peruntukan ,dan waktu pembayaran
tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana
teknis kegiatan .
29.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh
pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2Datas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan
Anggaran OPD.
30.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat
SPM-LSadalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran /kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D
atas beban pengeluaran DPA-OPD kepada pihak ketiga .
31.Surat Perintah Pencairan Dana ,yang selanjutnya disingkat
SP2Dadalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan
dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah
berdasarkan SPM .