Apa substansi hukum dari Pasal 12 PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor r Tahun 2020?
Materi muatan PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor r Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN, khususnya BAB VI - TINDAKAN PENCEGAHAN, Pasal 12, adalah:

Setiap Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya dilarang: 
memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan 
istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak 
lain atas beban Pemerintah Daerah; 
melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset 
Daerah untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan; 
menerima, memberi, menjanjikan hadiah dan/atau hiburan 
dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya 
dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan 
jasa; 
- 14 - 
menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara 
uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan; 
mengizinkan mitra kerja atau pihak ketiga memberikan 
sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara; 
menerima pengembalian dana (refund) dan keuntungan 
pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari 
pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang 
dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan; 
bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi 
untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah; 
dan 
memanfaatkan data dan informasi rahasia Pemerintah 
Daerah/Negara untuk kepentingan pihak lain. 
Pengungkapan/deklarasi adanya Benturan Kepentingan, yaitu 
kesadaran untuk mengungkap dan mendeklarasikan adanya 
potensi Benturan Kepentingan yang disebabkan antara lain 
kepentingan pribadi atau hubungan afiliasi dinilai sebagai salah 
satu mekanisme yang efektif dalam mencegah terjadinya 
benturan kepentingan dan menekan dampak yang dapat 
ditimbulkan. 
Mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan, yaitu 
setiap Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya wajib 
untuk menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi 
Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya serta para 
pemangku kepentingan. 
Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran 
terhadap Benturan Kepentingan. 
- 15 -