Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 37 Tahun 2022 pada Pasal 35?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 37 Tahun 2022 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN, BAB IV - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, Pasal 35 menyebutkan bahwa:

(1) Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan S-PPD 
UP/ GU/ LS kepada Pejabat Keuangan BLUD, setelah 
dilakukan pengujian terhadap kelengkapan dokumen, 
SPJ yang diajukan, dan kebenaran pengisian S-PPD 
UP/GU/LS, maka Pejabat Keuangan BLUD menyiapkan 
dan mengajukan Surat Otorisasi Pencairan Dana atau S­ 
OPD UP/GU/LS yang dilengkapi dengan dokumen S­ 
PPD UP/GU/LS kepada Pemimpin BLUD untuk 
ditandatangani oleh Pemimpin BLUD. 
(2) S-OPD UP/GU/LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat diterbitkan jika : 
a. pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu 
anggaran yang tersedia dan batas anggaran kas pada 
periode permintaan pengeluaran kas, dengan selalu 
memperhatikan jumlah ambang batas total belanja 
yang ditetapkan; dan 
b. didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Waktu penerbitan S-OPD UP/GU/LS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari sejak S-PPD 
UP /GU /LS diterima. 
b. Apabila ditol ak, dikemb alikan paling lam bat 1 ( satu) 
hari sejak diterima S-PPD UP /GU /LS. 
c. Apabila Pejabat Keuangan BLUD menyatakan bahwa 
dokumen S-PPD UP/GU/LS belum lengkap, maka 
Pejabat Keuangan BLUD akan mene rbitkan Surat 
Penolakan PPD UP /GU /LS dalam 2 (dua) rangkap, 
satu dokumen diarsipkan dalam register Surat 
Penolakan PPD UP/GU/LS, dan dokumen lainnya 
dikirimk an kepada Pemimpin BLUD untuk 
diotorisasi. 
(4) S-OPD UP/GU /LS yang sudah ditandatangani Pemimpin 
BLUD dikembalikan kepada Pejabat Keuangan BLUD 
sebagai dasar pencairan dana.