Apa bunyi lengkap Pasal 30 dalam PERATURAN Nomor 145 Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN Nomor 145 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENGELOLAAN, pada BAB V - PENGEMBALIAN PNBP, Pasal 30 dinyatakan:

(1) Tahapan pengembalian PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1): 
a. Wajib Bayar mengajukan permohonan pengembalian 
secara tertulis kepada pengelola PNBP dengan 
dilengkapi dokumen pendukung berupa: 
1. bukti penerimaan negara, bukti setor, atau 
sarana administrasi lain yang dipersamakan 
dengan bukti bayar; 
2. perhitungan kelebihan atau selisih pembayaran 
PNBP dan dokumen pendukung; 
3. pernyataan bahwa Wajib Bayar tidak terlayani, 
jika permohonan pengembalian PNBP 
disebabkan pelayanan yang tidak dipenuhi oleh 
PPATK; dan 
4. fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan atas 
nama Wajib Bayar. 
b. unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK 
yang melakukan Pengelolaan PNBP melakukan 
penelitian atas keabsahan dan kebenaran terhadap 
permintaan pengembalian dan perhitungan jumlah 
pengembalian PNBP dari Wajib Ba yar; 
c. unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK 
yang melakukan Pengelolaan PNBP melakukan 
penelitian kelengkapan dokumen pendukung, dan 
menyampaikan surat permintaan jika dokumen 
pendukung tidak lengkap; 
d. Wajib Bayar harus menyampaikan kelengkapan 
doku men pendukung paling lambat 7 (tujuh) Hari 
Kerja terhitung sejak surat permintaan kelengkapan 
dokumen; 
 
2022, No.145 -26- 
e. dalam hal Wajib Bayar tidak menyampaikan 
kelengkapan dokumen, pengelola PNBP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
menerbitkan surat penolakan; 
f. Kuasa Pengelola PNBP menyampaikan permintaan 
penerbitan SKTB kepada KPPN atas setoran PNBP 
yang dimintakan pengembalian PNBP; 
g. Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan SKKSPN 
berdasarkan SKTB dari KPPN; 
h. SKKSPN menjadi dasar penerbitan SPMPP pada 
Bendahara Penerimaan ; 
i. proses penerbitan dan pengajuan SPMPP oleh 
Bendahara Penerimaan kepada KPPN; dan 
j. KPPN menerbitkan SP2D berdasarkan SPMPP. 
(2) Tata cara pengembalian PNBP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan men genai pengembalian 
PNBP.