Apa substansi hukum dari Pasal 31 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 4 Tahun 2008?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 4 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG KESEHATAN, khususnya BAB XXI - KEDALUWARSA, Pasal 31, adalah:

(1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang 
Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalk an harta warisan dan tidak 
mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa. 
 22 
(2) Untuk memastikan keadaan Wa jib Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih. 
(3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan peneliti an administrasi mengenai kedaluwarsa 
penagihan Retribusi oleh Bupati. 
(4) Atas dasar laporan dan penelit ian administrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) setiap akhir tahun takwin Bupati 
membuat Daftar Penghapusan Pi utang untuk setiap jenis 
Retribusi yang berisi Wajib Retr ibusi, Jumlah Retribusi yang 
terutang, Jumlah Retribusi yang telah dibayar, Sisa Piutang 
Retribusi dan keterangan m engenai Wajib Retribusi. 
(5) Bupati menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang pada setiap akhir ta hun takwin dengan dilampiri 
Daftar Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada 
. 
(6) Bupati menetapkan K eputusan Penghapusan Piutang 
Retribusi yang sudah Kedaluwarsa. 
(7) Tata Cara Penghapusan Piut ang Retribusi ditetapkan oleh 
Bupati.