Apa substansi hukum dari Pasal 22 PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 1175 Tahun 2015?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 1175 Tahun 2015 tentang RENCANA INDUK TRANSPORTASI KOTA BANDUNG, khususnya BAB V - RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN, Pasal 22, adalah:

(1)Jalurkereta gantung ataucable car sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5ayat (1) huruf d, adalah sebagai berikut:
a.jalur kereta gantung atau cable car yang
menghubungkan antara Lembang Kabupaten Bandung
Barat-Stasiun K eretaApiBandung ;
b.jalur kereta gantung atau cable car yang
menghubungkan antara Punclut -Jl.Leuwi Panjang;
c.jalur kereta gantung atau cable car yang
menghubungkan antar a Bandara Husein Sastranegara -
Jl.Ujungberung;
d.jalur kereta gantung atau cable car yang
menghubungkan antara Jl.Tamansari -Jl.Cihampelas;
e.jalur kereta gantung atau cable car yang
menghubungkan antara Sasana Budaya Ganesha
(Sabuga)-Jl. Sukajadi (ParisVanJava);
f.jalur kereta gantung atau cable car yang
menghubungkan antara Jl.Pasteur-Jl. Sukajadi (Paris
VanJava)-Sasana Budaya Ganesha ( Sabuga);
g.jalur kereta gantung atau cable car yang
menghubungkan an taraSasana Budaya Ganesha
(Sabuga)-Dago Pakar;
h.jalur kereta gantung atau cable car yang
menghubungkan antara Dago Pakar -Lembang
Kabupaten Bandung Barat ;
i.jalur kereta gantung atau cable car yang
menghubungkan antara Ledeng -Punclut;
j.jalur kereta gantu ngatau cable car yang
menghubungkan antara Jl.Pasteur-Jl.Rajawali -Pasar
Baru;
k.jalur kereta gantung atau cable car yang
menghubungkan antara Jl.Rajawali Timur -Jl.Lingkar
Selatan;
l.jalur kereta gantung atau cable car yang
menghubungkan antara Alun -alun Bandung -
Jl.Cicaheum;
m.jalur kereta gantung atau cable car yang
menghubungkan antara Jl.Cicaheum -Jl.Cibiru;
n.jalur kereta gantung atau cable car yang
menghubungkan antara Cipadung -Jl.Arcamanik -
Jl.Soekarno -Hatta;
o.jalur kereta gant ungatau cable car yang
menghubungkan antara Jl.Gatot Subroto -
Jl.Arcamanik .
(2)Pengembangan dan penetapan jalurkereta gantung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang jalurnya berada
dalam kawasan Kota ditetapkan oleh Walikota .
(3) Ketentu an ...
21
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan
jalurkereta gantung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufa dan huruf h ,diaturdengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang -undangan .
Bagian Keenam
RuteAngkutan Sekolah