Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal  5 PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 3 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 3 Tahun 2021 tentang PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, pada BAB  II - HAK DAN KEWAJIBAN, Pasal  5 menjelaskan:

Setiap CPMI atau PMI memiliki hak:
mendapatkan informasi yang lengkap dan benar tentang persyaratan dan 
prosedur bekeija ke luar negeri;
memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan 
pelatihan keija;
memperoleh pelindungan dan Bantuan Hukum atas tindakan yang dapat 
merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
mendapatkan pelayanan untuk merencanakan dan mengembangkan 
ekonomi setelah bekeija dari luar negeri;
memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara 
tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau 
Peijanjian Kerja;
menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
memegang paspor asli yang bersangkutan;
mendapatkan pekeijaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai 
dengan kompetensinya;
berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan 
penempatan;
menandatangani Peijanjian Penempatan Kerja dan Peijanjian Keija serta 
mendapatkan naskah asli;
memperoleh....
-8-
memperoleh penjelasan atas hal yang termasuk dalam Peijanjian 
Penempatan Keija dan Peijanjian Keija, beserta dampaknya bagi yang 
bersangkutan dan keluarganya;
memperoleh jaminan pelindungan, keselamatan, keamanan, dan hak PMI 
selama, sebelum, dan setelah penempatan dari P3MI dan Pemerintah 
Daerah;
memperoleh jaminan pelindungan keselamatan dan keamanan kepulangan 
PMI ke daerah asal;
memperoleh akses berkomunikasi; dan
memperoleh jaminan kesehatan keija.