Bagaimana redaksi normatif Pasal 18 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 04 Tahun 2004?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 04 Tahun 2004 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA, Pasal 18 berbunyi:

Undang -Undang Dasar 1945 Negara 
Republik Indonesia; 
 
Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembe ntukan Daerah -Daerah K abupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 
 
Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2387); 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
 Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 
Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1992 te ntang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3790); 
 
Undang -Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 66, Tambahan L embaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3843); 
 
Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentan g 
Perbendaharaan Negara (Lemba ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 
Undang -Undang Nomor 32 Tahun 20 04 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lemba ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 12 Tahu n 2008 tentang Perubahan Kedu a 
Atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 4899); 
 
Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peratur an Perundang -Undangan (Lemba ran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, T ambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negar a Republik Indonesia Nomor 4539); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
 
Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah Nomor 
6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum 
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan 
Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Te ngah Nomor 17 Tahun 
1999 Seri D Nomor 17) ; 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. 
 
 
 
 
18. 
 
 
 
 
 
 
19. 
 
 
 
 
20. 
 
 
 
 
21. 
 
 
 
 
 
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 
2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit 
Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah 
Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 1 21); 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 
2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalin gga Tahun 2004 Nomor 2 Seri 
E Nomor 2 ); 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 
2004 tentang Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalin gga Tahun 2004 
Nomor 3 Seri E Nomor 3 ); 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 
2004 tentang Penyertaan Modal Daerah untuk Pendirian 
Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Syariah 
Buana Mitra Perwira Purbalingga (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga T ahun 2004 Nomor 4 Seri E 
Nomor 4 ); 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Pur balingga Nomor 5 Tahun 
2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten 
Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga 
Tahun 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 5 ); 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 
2004 tentang Perusahaan Daerah Pusat Pen golahan Hasil 
Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahu n 2004 Nomor 6 Seri 
E Nomor 6 ); 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 
10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Da erah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 
Nomor 10); 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 
11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11); 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 
09 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata 
Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 20 11 Nomor 9); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILA N RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA 
 
dan 
 
BUPATI PURBALINGGA 
 
 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL 
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA KEPADA 
PERUSAHAAN DAERAH DAN PERUSAHAAN LAINNYA .