Menurut g. Bidang Cipta Karya, terdiri dari: 1. Seksi Air Minum; 2. Seksi Penataan Bangunan dan Permukiman; dan 3. Seksi Penyehatan Lingkungan. h. Bidang Perumahan, terdiri dari: 1. Seksi Pengembangan Perumahan; 2. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan; dan 3. Seksi Permukiman. i. UPTD, dan j. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi  Paragraf 1 Sekretariat  Pasal 6 Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang kesekretariatan serta pelayanan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian kegiatan Dinas; b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dan dokumentasi Dinas; c. penataan organisasi dan tatalaksana; d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; f. penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum Provinsi; g. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Provinsi; h. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi; i. penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi; j. penyelesaian tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota wilayah Provinsi; Nomor 13 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 14?
Pasal Pasal 14 dalam g. Bidang Cipta Karya, terdiri dari: 1. Seksi Air Minum; 2. Seksi Penataan Bangunan dan Permukiman; dan 3. Seksi Penyehatan Lingkungan. h. Bidang Perumahan, terdiri dari: 1. Seksi Pengembangan Perumahan; 2. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan; dan 3. Seksi Permukiman. i. UPTD, dan j. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi  Paragraf 1 Sekretariat  Pasal 6 Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang kesekretariatan serta pelayanan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian kegiatan Dinas; b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dan dokumentasi Dinas; c. penataan organisasi dan tatalaksana; d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; f. penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum Provinsi; g. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Provinsi; h. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi; i. penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi; j. penyelesaian tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota wilayah Provinsi; Nomor 13 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI, pada , menyatakan:

Seksi Pengendalian Konstruksi dan Pemanfaatan Teknologi Konstruksi mempunyai tugas: a. menyusun dan menetapkan SOP kegiatan lingkup Dinas; b. membina lembaga pengembangan jasa kontruksi tingkat Provinsi dan asosiasi di wilayah Provinsi; c. mengelola dan menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi; d. menyediakan sistem data dan informasi penyelenggaraan dan pelatihan tenaga ahli konstruksi; e. meningkatkan kemampuan teknologi jasa konstruksi di wilayah Provinsi; f. mengoordinasikan pengendalian kegiatan dengan seksi terkait; g. mengoperasikan Layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI); h. menyelenggarakan Pelatihan Untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI; i. menyusun data dan informasi proyek bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang dapat dilaksanakan dengan skema Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU); j. menyediakan data informasi jasa konstruksi; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 15 Seksi Pengembangan dan Kerjasama Konstruksi mempunyai tugas: a. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah; b. menyusun dan menerapkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) atas pekerjaan Dinas; c. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas hasil pekerjaan Dinas; d. melaksanakan penilaian secara visual dan teknik Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) atas pelaksanaan kegiatan di Dinas; e. melaksanakan pendataan proyek di Daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha; f. mengelola dan menindaklanjuti hasil evaluasi pekerjaan maupun rekomendasi atas temuan pekerjaan di Dinas; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 3 Bidang Bina Program dan Tata Ruang Pasal 16 Bidang Bina Program dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan rencana kegiatan penyusunan program dan perumusan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang serta pelayanan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 17 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Bina Program dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi : a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program serta anggaran Dinas; 
b. penyelenggaraan penataan ruang daerah Provinsi; c. penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten/Kota; d. pembinaan kepada Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang; e. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; f. penyelenggaraan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang; g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat; h. pelaksanaan sinkronisasi program pembangunan dan penataan ruang Provinsi; i. pengoordinasian penyelenggaraan penataan ruang Provinsi; j. pemberian izin lokasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi; dan k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 18 Seksi Bina Program mempunyai tugas: a. menyusun rencana strategis (Renstra) Dinas; b. menyusun usulan rencana kerja kegiatan tahunan Dinas; c. menyiapkan bahan rapat koordinasi dan sosialisasi di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; d. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja lain lingkup Dinas; e. menyusun perencanaan umum dan singkronisasi penyusunan program anggaran pembangunan bidang pekerjaan umum di wilayah Provinsi; f. melaksanakan evaluasi terhadap penyusunan dan pengelolaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP; g. melaksanakan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; h. menyusun rencana pengelolaan data dan teknologi informasi; i. menyusun laporan dan evaluasi rencana kerja Dinas; j. menyiapkan bahan laporan pimpinan dan koordinasi antara bidang; k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; l. menyusun usulan program anggaran, program pengelolaan dan rencana kegiatan bidang tata ruang; m. menyusun dan menyebarluaskan data dan informasi bidang tata ruang; n. melaksanakan analisa dan evaluasi kelayakan kegiatan bidang tata ruang serta analisis mengenai dampak lingkungan; o. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penerapan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3); p. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan tata ruang; q. mengelola sistem informasi dan data tata ruang; r. menyiapkan bimbingan dan bantuan perencanaan teknis tata ruang; s. melaksanakn evaluasi dan menyusun laporan perencanaan teknis pengembangan bidang tata ruang; dan t. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 19 Seksi Tata Ruang mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penataan ruang Daerah Provinsi; 
b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah Provinsi dan kawasan strategis Provinsi; c. menyusun pedoman penataan ruang Provinsi; d. menyusun ketentuan peraturan zonasi sistem Provinsi; e. menyusun perangkat insentif dan disinsentif; f. melaksanakan inventarisasi laporan penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten/Kota wilayah Provinsi; g. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten/Kota wilayah Provinsi; h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang tata ruang; i. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang; j. pengembangan data dan informasi bidang penataan ruang; k. melaksanakan pelaksanaan integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Ruang Zonasi Wilayah Perencanaan, Pemanfaatan Pengendalian Kawasan (RZWP3K); l. menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B); m. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dan kawasan strategis Provinsi, termasuk wilayah lintas Kabupaten/Kota; n. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dan kawasan strategis Provinsi, termasuk wilayah lintas Kabupaten/Kota; o. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan operasionalisasi penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang di tingkat Provinsi; p. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang di tingkat Provinsi; q. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi; r. menyusun laporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan koordinasi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi; dan s. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 20 Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas: a. melaksanakan fasilitasi dan pengelolaan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas; b. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas hasil pekerjaan Dinas; c. melaksanakan penilaian secara visual dan teknik Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) atas pelaksanaan kegiatan di Dinas; d. mengelola dan menindaklanjuti hasil evaluasi pekerjaan maupun rekomendasi atas temuan pekerjaan di Dinas; e. mengelola bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penataan ruang; f. menyusun bahan yang akan diolah dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di Bidang Tata Ruang dan Pertanahan; g. menyiapkan bahan yang didapat dari hasil pengumpulan bahan untuk proses pekerjaan selanjutnya; h. menyusun ketentuan peraturan zonasi sistem Provinsi, perangkat insentif dan disinsentif; i. menyiapkan laporan dari bahan yang ada untuk menjadi evaluasi terhadap progres pekerjaan di bidang tata ruang; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang 
tugasnya. Paragraf 4 Bidang Sumber Daya Air Pasal 21 Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan di bidang sumber daya air serta pelayanan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 22 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan kebijakan Daerah mengenai pengelolaan sumber daya air meliputi irigasi, rawa, pantai, sungai, danau, waduk dan bendungan, termasuk penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah; b. penyediaan sistem data dan informasi pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai; c. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah Kabupaten/Kota; d. penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3); e. pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai; f. pengembangan dan penelitian tentang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah Kabupaten/Kota; g. pelayanan kebijakan Daerah tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan Provinsi dan irigasi lintas daerah Kabupaten/Kota; h. penyediaan sistem data dan informasi pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan Provinsi dan irigasi lintas daerah Kabupaten/Kota; i. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan Provinsi dan irigasi lintas daerah Kabupaten/Kota; j. pemantauan dan pengawasan penggunaan sumberdaya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air; k. pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan, konservasi dan pemeliharaan serta evaluasi di bidang sumber daya air; l. pengembangan sistem pembiayaan di bidang sumber daya air; m. pelaksanaan fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelola di bidang sumber daya air; n. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air baik pada irigasi, rawa, sungai danau pantai dan air baku; dan o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.