Apa saja yang diatur dalam Pasal 2 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA Nomor 8 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA Nomor 8 Tahun 2021 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, Pasal 2 menetapkan:

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat 
Daerah. 
(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 
 - 6 - 
 
a. Sekretariat Daerah dengan Tipe A; 
b. Sekretariat DPRD dengan Tipe B; 
c. Inspektorat dengan Tipe A; 
d. Dinas Daerah yang meliputi : 
1. Dinas Pendidikan dengan Tipe A 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang pendidikan; 
2. Dinas Kesehatan dengan Tipe A 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang kesehatan; 
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
dengan Tipe B menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan 
penataan ruang; 
4. Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman 
serta Pertanahan dengan Tipe A 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang perumahan dan kawasan permukiman 
serta urusan pemerintahan bid ang pertanahan; 
5. Dinas Sosial dengan Tipe A menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang sosial; 
6. Satpol PP dengan Tipe A menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan 
ketertiban umum serta pelindungan 
masyarakat pada sub urusan ketent eraman dan 
ketertiban umum ; 
7. Dinas Pemadam Kebakaran dengan Tipe C 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang ket enteraman dan ketertiban umum 
serta pelindungan masyarakat pada sub urusan 
kebakaran; 
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Pelindungan Anak serta Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe 
A menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang pemberdayaa n perempuan dan 
pelindungan anak serta urusan pemerintahan 
 - 7 - 
 
bidang pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana; 
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan 
Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang pangan, urusan pemerintahan bidang 
pertanian, serta urusan pemerintahan bidang 
kelautan dan perikanan; 
10. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang lin gkungan hidup; 
11. Dinas Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil dengan Tipe A 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang administrasi kependudukan dan 
pencatatan sipil; 
12. Dinas Perhubungan dengan Tipe A 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang perhub ungan; 
13. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 
Persandian dengan Tipe A menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang komunikasi dan 
informatika, urusan pemerintahan bidang 
statistik, serta urusan pemerintahan bidang 
persandian; 
14. Dinas Koperasi Usaha Kec il dan Menengah dan 
Perindustrian dengan Tipe A menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang koperasi usaha 
kecil dan menengah serta urusan pemerintahan 
bidang perindustrian ; 
15. Dinas Tenaga Kerja dengan Tipe B 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan 
bidang transmigrasi ; 
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A 
menyelenggarakan urusan peme rintahan 
 - 8 - 
 
bidang penanaman modal dan penyelenggaraan 
perizinan berusaha ; 
17. Dinas Kepemuda an dan Olahraga dengan Tipe 
A menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang kepemudaan dan olahraga; 
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe 
A menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan 
bidang kearsipan; 
19. Dinas Perdagangan dengan Tipe A 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang perdagangan; dan 
20. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Tipe 
A menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan 
bidang pariwisata . 
e. Badan yang meliputi : 
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
dengan Tipe A melaksanakan fungsi 
penunjang perencanaan; 
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 
dengan Tipe C melaksanakan fungsi 
penunjang penelitian dan pengembangan; 
3. Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe B 
melaksan akan fungsi penunjang keuangan ; 
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah dengan Tipe B melaksan akan fungsi 
penunjang keuangan; 
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumberdaya Manusia dengan Tipe A 
melaksanakan fungsi penunjang urusan 
kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan ; 
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
klasifikasi B menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang ketenteraman dan 
ketertiban umum serta pelindungan 
masyarakat pada sub urusan bencana ; dan 
 - 9 - 
 
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
intensitas besar menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan 
politi k; 
f. Kecamatan yang meliputi : 
1. Kecamatan Banjarsari dengan Tipe A 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
umum , urusan pemerintah bidang 
pemberdayaan masyarakat dan desa serta 
pelimpahan sebagian urusan pemerintah 
bidang lainnya; 
2. Kecamatan Jebres dengan Tipe A 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
umum , urusan pemerintah bidang 
pemberdayaan masyarakat dan desa serta 
pelimpahan sebagian urusan pemerintah 
bidang lainnya ; 
3. Kecamatan Laweyan dengan Tipe A 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
umum, urusan pemerintah bidang 
pemberdayaan masyarakat dan desa serta 
pelimpahan sebagian urusan pemerintah 
bidang lainnya ; 
4. Kecamatan Pasarkliwon dengan Tipe A 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
umum, urusan pemerintah bidang 
pemberdayaan masyarakat dan desa s erta 
pelimpahan sebagian urusan pemerintah 
bidang lainnya ; dan 
5. Kecamatan Serengan dengan Tipe A 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
umum, urusan pemerintah bidang 
pemberdayaan masyarakat dan desa serta 
pelimpahan sebagian urusan pemerintah 
bidang lainnya . 
 - 10 - 
 
(3) Bagan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.