Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 14 Tahun 2021 pada Pasal 18?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PASER Nomor 14 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHU N 2020, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

Undang-Undang Dasa r Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Unda ng-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentuk an 
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Re publik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomo r 
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 
1820); 
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keua ngan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 03 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia 
Nomor 4286); 
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Siste m 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indones ia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indon esia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rep ublik 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 00 
Nomor 210, TambahanLembaran Negara Republik Indones ia 
Nomor 4028); 
 
 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah , 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan 
keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilay ah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia 
Nomor 5107); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 17 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia 
Nomor 6041); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2 007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daer ah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabara n 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Ment eri 
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata C ara 
 
 
 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggara n 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peratur an 
Kepala - 317 - Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20 11 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer ah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir den gan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dal am 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberia n 
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggar an 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 565); 
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 20 12 
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Da erah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 20 17 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 20 20 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pok ok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Paser Tahun 2007 Nomor 3). 
24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pe raturan 
Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahu n 
2020 Nomor 13); 
25. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pe njabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggar an 
2021 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomo r 
84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupa ti 
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peratura n 
Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Penjabaran Angga ran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 
(Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 6); 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KED UA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2020 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2021. 
 
 
 
 
 
Pasal I 
 
ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2 020 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 
Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 84) diubah, sehing ga 
berbunyi sebagai berikut: