Bagaimana redaksi normatif Pasal 83 dalam PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Nomor 1405 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Nomor 1405 Tahun 1945 tentang STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI, BAB VI - TATA KELOLA, Pasal 83 berbunyi:

Permohonan izin penyelenggaraan program studi 
keagamaan dilakukan melalui tahapan: 
Dekan atau Direktur membentuk tim untuk 
mengkaji kemungkinan pembukaan Program Studi 
berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Direktur 
Jenderal; 
hasil kaji an tim pembentukan Program Studi baru 
berupa naskah akademik tentang usulan 
pembukaan Program Studi baru yang diajukan 
kepada Dekan atau Direktur; 
Dekan atau Direktur mengajukan usulan 
pembukaan Program Studi kepada Rektor; 
Rektor mengajukan permohonan izi n kepada 
Direktur Jenderal setelah mendapat persetujuan 
Senat; dan 
izin penyelenggaraan Program Studi ditetapkan oleh 
Menteri setelah memenuhi kriteria akreditasi yang 
ditetapkan oleh badan akreditasi nasional perguruan 
tinggi. 
Program studi yang sudah men dapat izin 
penyelenggaraan dapat ditutup oleh Rektor setelah 
mendapat pertimbangan Senat untuk selanjutnya 
dilaporkan kepada Direktur Jenderal. 
Penyelenggaraan Program Studi dapat dilakukan oleh 
Rektor selama masa akreditasi belum berakhir dan 
pelaporan pa ngkalan data pendidikan tinggi masih 
diselenggarakan secara rutin. 
 
Paragraf 3 
Pengembangan Fakultas dan Jurusan/Program Studi