Jelaskan isi kandungan Pasal 18 dari PERATURAN BUPATI BULUNGAN Nomor 39 Tahun 1959.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BULUNGAN Nomor 39 Tahun 1959 tentang PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM/BIAYA JASA T AIN}IYA, BTAYA, ketentuan pada , Pasal 18 berbunyi:

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 192L5;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 t€ntang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambalan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
J.
4.
5.-2-
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat
II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (I-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 5l, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republil Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaal Negara (Lembaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahal kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor ll
Tahun 2020 tentang Cipta Keda (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 92, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana teLah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pembahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelol;aan
Barang Milik Negara/ Daeral Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelol,aan Keuangan Daerah (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);o.
9.
lo.
ll.-3-
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O20 Nomor 57);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2O16
tentang Pedornan Teknis Fbngp.l,oLaan Bareng Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 547);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedomal Teknis Pengelol,aan Keuangal Daerah,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 1781);
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungal Nomor I Tahun
2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaa,n Keuangan Daerah
{Lembaral Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor
U;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA
HONORARIUM/BIAYA JASA LAINNYA, BIAYA PERJALANAN
DINAS, BIAYA KONSUMSI RAPAT, BIAYA PENGADAAN
KENDARAAN DAN BIAYA PEMELIHAIIq'T{II JASA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH.
BAEI I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimalsud dengan:
l. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yalg memimpin
pelaksanaan uflJsan pemerintahan yang menpdi
kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Anggaral Pendapatan dal Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dal Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.Menetapkan
(1)
(2)Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman brgi
perangkat Daerah daLam menetapkan besaran biaya
kegiatan.
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. memberikan kepastian hukum dalam pemberian biaya
honorarium/jasa lainnya, biaya perjalanan dinas, biaya
konsumsi rapat, biaya pengadaan kendaraan dan biaya
pemeliharaan di lingkungan pemerintah Daerah;
b. untuk penJrusunan rencana ke4'a dan anggaran dalam
penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang
APBD.