Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 10 BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 10 Tahun 2021.
Redaksi dari BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 10 Tahun 2021 tentang PENGADAAN,PENGELOLAANDAN PENYALURANCADANGAN PANGAN, pada BAB III - PELAKSANAANCADANGANPANGAN, Pasal 10 menjelaskan:

(1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kondisi
dan kebutuhan untuk mencegah dan menanggulangi gejala Kerawanan Pangan
di masyarakat, menghadapi Keadaan Darurat, kebakaran, Bencana alam
darr/atau pasca Bencana alam, Krisis Pangan, Daerah Terisolir, yang
Berkepanjangan, Gagal Panen, Bencana sosial dan/ atau gejolak harga Pangan,
Dapur Umum dan bantuan bagi masyarakat Rawan Pangan Kronis karen a
kemiskinan.
(2) Dinas menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atas perintah Bupati secara tertulis yang dilaksanakan
oleh Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
(13) Penyaluran ...
10
(3) Penyaluran jumlah bantuan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
indeks 300 (tiga ratus) gram per orang per hari, dengan ketentuan paling lama
60 (enam puluh) hari aen] atau sesuai hasil verifikasi dan identifikasi Tim
Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
(4) Jumlah bantu an beras yang disalurkan melalui Dapur Umum disesuaikan
dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram per orang per hari untuk
paling lama 3(tiga) hari dan/ atau sesuai dengan hasil investigasi dan
identifikasi Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
(5) Dalam hal terjadi penetapan status gejala Kerawanan Pangan di masyarakat,
menghadapi Keadaan Darurat, kebakaran, Bencana alam dan/ atau pasca
Bencana alam, Krisis Pangan, Daerah Terisolir, Paceklik yang Berkepanjangan,
Gagal Panen, Bencana sosial an/atau gejolak harga Pangan, Dapur Umum dan
bantuan bagi masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan, maka Tim
Pelaksana Daerah dapat langsung menyalurkan ke lokasi sa saran dengan
jumlah sesuai yang tercantum dalam Keputusan Bupati.
(6) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk keperluan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan dengan Perangkat
Daerah terkait.
(7) Mekanisme penyaluran diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang
ditetapkan oleh kepala Dinas.