Menurut PERATURAN BUPATI KUTAlTIMUR Nomor 89 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 3?
Pasal Pasal 3 dalam PERATURAN BUPATI KUTAlTIMUR Nomor 89 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA, pada BAB II - KEDUDUKAN, menyatakan:

huruf e dipimpin oleh kepala bagian yang mempunyai tugas:
memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Sub. Bagian Persidangan
dan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksaan tugas;
mengoordinasikan penyiapan administrasi dan penyusunan risalah
sidang/rapat DPRD;
mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan peratuaran perundang-
undangan daerah;
mengoordinasikan penyusu nan , pembahasan dan penetapan peraturan
perundang-undangan daerah mengoordinasikan pengelolaan hasil
pengkajaian data dokumen perundangan;
mengoordinasikan pelaksanaan sistem pengendalian intern;
mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategi, Rencana Kerja,
Penetapan Kerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan
Lembaga Kerja Peserta Didik serta memfasilitasi pengisian Blanko Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada masyarakat perjanjian kerja, standar pelayanan dan
standar operasional prosedur Bagian Persidangan dan Perundang-
undangan;
mengoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan yang berkaitan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
dan
J. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.
BABV ...
- 12 -
BABV
KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL
Pasall0
Kelompok jabatan fungsional mernpunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan keahlian
dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahlian dan /atau keterampilan tertentu.
Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan
dan analisis beban kerja dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang- undangan.
Jabatan fungsional merupakanjabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh
Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat dan ketentuan Jabatan
Fungsional yang dikeluarkan oleh instansi pembina masing-masing.
Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.