Apa bunyi lengkap Pasal 173 dalam PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI, pada BAB VI - TATA CARA PEMBINAAN ANGKUTAN, Pasal 173 dinyatakan:

dalam menyelenggarakan pendidikan sekolah
mengemudi, dilaksanakan dengan cara :
a.mematuhi ketentuan yang diatur dalam izin;
b.mengumumkan biaya pendidikan mengemudi yang
ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat oleh calon
peserta;
c.menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan
mengemudi paling sedikit, dilengkapi :
1.tanda bertuliskan LATIHAN yang jelas dan kelihatan dari
depan dan dari belakang kendaraan bermotor.
2.rem tambahan yang dioperasikan oleh instruktur; dan
3.tambahan kaca spion belakang dan samping khusus
untuk instruktur.
d.melaporkan kegiatan pen yelenggaraan pendidikan sekolah
mengemudi setiap bulan kepada Walikota melalui Dinas.
Pasal176
Jumlah jam pelajaran pendidikan mengemudi kendaraan
bermotor, paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran atau
paling banyak 48 jam pelajaran dengan hit ungan 1(satu) jam
pelajaran 45 (empat puluh lima) menit.
Paragraf 5
Persyaratan Peserta dan Instruktur
Pasal177
Peserta sekolah pendidikan mengemudi kendaraan bermotor
harus memenuhi syarat , sebagai berikut :
a.dapat membaca dan menulis huruf latin;
b.sehat jasmani yang dibuktikan dengan keterangan dokter
yang ditunjuk ;
c.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan keterangan
Kepolisian setempat; dan
d.berusiapaling muda 16 tahun untuk mengemudikan
kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau berusia 17 (tujuh
belas) tahun u ntuk belajar mengemudikan kendaraan
bermotor roda tiga dan /atauroda empat.
Pasal...
98
Pasal178
Untuk memperoleh kualifikasi sebagai Instruktur pengemudi
kendaraan bermotor harus memen uhi persyaratan, sebagai
berikut:
a.Warga Negara Indonesia (WNI);
b.memiliki golongan Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan
kendaraan bermotor yang digunakan;
c.mempunyai pengalaman mengemudi paling sedikit 3 (tiga)
tahun pada golongan yang bersangkutan;
d.sehat jasmani dan rohani; dan
e.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat ketera ngan
Kepolisian setempat.
Bagian Keempat
Penyuluhan dan Bimbingan
Keselamatan Lalu Lintas
Paragraf 1
Tujuan dan Sasaran
Pasal179
(1)Tujuan penyuluhan dan bimbingan keselamatan lalu lintas
adalah terwujudnya lalu lintas yang selamat, aman, tertib,
lancar dan nyaman bagi penggun a jasa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang -undangan .
(2)Sasaran penyuluhan dan bimbingan keselamatan adalah
membentuk peran serta dan kesadaran masyarakat dalam
penyelenggaraan perhubungan .
Paragraf 2
Pelaksanaan
Penyuluhan dan Bimbingan
Keselamatan Lalu Lintas
Pasal180
(1)Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan keselamatan Lalu
Lintas dilaksanakan oleh Dinas secara rutin dengan
membentuk suatu Tim.
(2)Tim...
99
(2)Tim penyuluhan bimbingan keselamatan mempunyai tugas
melaksanakan p enyuluhan dan sosialisasi peraturan dan
ketentuan yang berlaku khususnya peraturan tentang lalu
lintas dan angkutan jalan.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
Walikota.
Pasal181
(1)Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan keselamatan, tema
atau topik yang digunakan harus sederhana, rinci dan jelas.
(2)Tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit
memuat tata cara berlalu lintas di jalan ,terdiri dari:
a.penggunaan jalur jalan;
b.gerakan lalu lintas lin tas kendaraan bermotor meli puti:
1.tata cara melewati;
2.tata cara berpapasan;
3.tata cara membelok;
4.tata cara memperlambat kendaraan;
5.jarak antara kendaraan;
6.hak utama pada persimpangan dan perlintasan
sebidang; dan
7.hak utama pengguna jalan untuk kelancaran lalu
lintas.
c.berhenti dan parkir;
d.penggunaan komponen pendukung dan perlengkapan
jalan;
e.peringatan dengan bunyi dan penggunaan lampu pada
kendaraan;
fpenggiringan hewan dan penggunaan kendaraan tidak
bermotor di jalan;
g.kecepatan maksimum dan/atau minimum kendaraan
bermotor;
h.perilaku pengemudi terhadap pejalan kaki; dan
i.larangan penggunaan jalan.
(3)Dalam pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan keselamatan
lalu lintas , Dinas dapat bekerjasama dengan Badan Usaha
dalam bentuk penyediaan sponsor, spa nduk serta reklame
dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas
yang meliputi:
a.lingkup kerjasama;
b.hak dan kewajiban parapihak;
c.jangka waktu; dan
d.sistem pelaporan.
(4)Pengaturan ...
100
(4)Pengaturan pelaksanaan kerjasama de ngan Badan Usaha
ditetapkan lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.
Pasal182
(1)Dalam pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan keselamata n
berlalu lintas Dinas dapat menggunakan metode:
a.penyuluhan langsung; atau
b.penyuluhan tidak langsung.
(2)Pelaksanaan penyuluhan langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, disampaikan kepada peserta
penyuluhan ,yaitu:
a.masyarakat pengguna jasa transportasi;
b.organisasi angkutan darat;
c.kalangan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM);
d.pengusaha angkutan;
e.awak angkutan;
f.kalangan akademisi; dan
g.insan pers.
(3)Pelaksanaan penyuluhan tidak langsung, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mempergunakan
media cetak dan media elektronik.
Pasal183
(1)Rencana pelaksanaan keg iatan penyuluhan dan bimbingan
keselamatan dilaporkan secara tertulis oleh Dinas kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(2)Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan bimbingan
keselamatan dilaksanakan oleh Tim Penyuluhan Bimbingan
Keselamatan.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan
laporan secara tertulis atas setiap pelaksanaan penyuluhan
dan bimbingan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Pasal184
Bentuk formulir inventarisasi kecelakaan lalu lintas, kecelakaan
lalu lintas, permohonan pen yelenggaraan mobil derek, surat izin
penyelenggaraan mobil derek, permohonan izin penyelenggaraan
sekolah mengemudi, permohonan rekomendasi sekolah
mengemudi, surat izin menyelenggarakan pendidikan sekolah
mengemudi dan surat rekomendasi penyelenggaraan pe ndidikan
sekolah mengemudi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.
BAB…
101