Apa bunyi lengkap Pasal 2 dalam PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 127/PMK.07 Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 127/PMK.07 Tahun 2022 tentang PENETAPAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR, pada , Pasal 2 dinyatakan:

Penetapan Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH dalam 
Peraturan Menteri ini meliputi: 
a. Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2021; 
b. Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2020; 
dan 
c. Lebih Bayar DBH Tahun Anggaran 2021. 
Pas~l 3 
Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebesar 
Rp41.868.894.493.lll,00 (empat puluh satu triliun delapan 
ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh 
empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus 
sebelas rupiah), terdiri atas: 
a. Kurang Bayar DBH Pajak Penghasilan sebesar 
RpS.434.558.181.358,00 (lima triliun empat ratus tiga 
puluh empat miliar lima ratus lima puluh delapan juta 
seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh 
delapan rupiah), terdiri atas: 
1. DBH Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 
Rp4.367.089.995.760,00 (empat triliun tiga ratus enam 
puluh tujuh miliar delapan puluh sembilan juta sembilan 
ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh 
rupiah); dan 
2. DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 sebesar 
Rpl.067.468.185.598,00 (satu triliun enam puluh tujuh 
miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus 
delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh 
delapan rupiah); 
b. Kurang Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 
Rp4.831.652.692.646,00 (empat triliun delapan ratus tiga 
puluh satu miliar enam ratus lima puluh dua juta enam 
ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh 
enam rupiah), terdiri atas: 
1. bagi rata sebesar Rp409.066.677.494,00 (empat ratus 
sembilan miliar enam puluh enamjuta enam ratus tujuh 
puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat 
rupiah); 
2. bagian daerah sebesar Rp4.266.056.688.079,00 (empat 
triliun dua ratus enam puluh enam miliar lima puluh 
enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh 
puluh sembilan rupiah); dan 
3. biaya pemungutan sebesar Rp156.529.327.073,00 
(seratus lima puluh enam miliar lima ratus dua puluh 
sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh 
puluh tiga rupiah); 
c. Kurang Bayar DBH Cukai Hasil Tembakau sebesar 
Rp295.930.129.297,00 (dua ratus sembilan puluh lima 
miliar sembilan ratus tiga puluh juta seratus dua puluh 
sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah); 
d. Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan 
Gas Bumi sebesar Rpl l.002.992.579.774,00 (sebelas triliun 
dua miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima 
ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh 
em pat rupiah), terdiri atas: 
jdih.kemenkeu.go.id
- 4 -
1. minyak bumi sebesar Rp4.856.426.749.821,00 (empat 
triliun delapan ratus lima puluh enam miliar empat ratus 
dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan 
ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah); dan 
2. gas bumi sebesar Rp6.146.565.829.953,00 (enam triliun 
seratus empat puluh enam miliar lima ratus enam puluh 
lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu 
sembilan ratus lima puluh tiga rupiah); 
e. Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan 
Batubara sebesar Rp19.513.638.611.093,00 (sembilan 
belas triliun lima ratus tiga belas miliar enam ratus tiga 
puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu sembilan puluh 
tiga rupiah), terdiri atas: 
1. iuran tetap (landrent) sebesar Rp216.407.922.340,00 
(dua ratus enam belas miliar empat ratus tujuh juta 
sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat 
puluh rupiah); dan 
2. royalti sebesar Rp19.297.230.688.753,00 (sembilan 
belas triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar dua 
ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh delapan 
ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah); 
f. Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi sebesar 
Rp460.366.757.545,00 (empat ratus enam puluh miliar tiga 
ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh 
ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), terdiri atas: 
1. setoran bagian pemerin tah se besar 
Rp445.499.191.948,00 (empat ratus empat puluh lima 
miliar em pat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus 
sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh 
delapan rupiah); 
2. iuran tetap sebesar RpS.527.677.175,00 (lima miliar lima 
ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh 
tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah); dan 
3. iuran produksi sebesar Rp9.339.888.422,00 (sembilan 
miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus 
delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua 
rupiah); dan 
g. Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Kehutanan sebesar 
Rp329.755.541.398,00 (tiga ratus dua puluh sembilan 
miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus empat 
puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), 
terdiri a tas: 
1. iuran izin usaha pemanfaatan hutan sebesar 
Rp52.363.161.187,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus 
enam puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu 
seratus delapan puluh tujuh rupiah); 
2. prov1s1 sumber daya hutan sebesar 
Rp180.387.514.236,00 (seratus delapan puluh miliar 
tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat 
belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah); dan 
3. dana reboisasi sebesar Rp97.004.865.975,00 (sembilan 
puluh tujuh miliar empatjuta delapan ratus enam puluh 
lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah). 
l 
jdih.kemenkeu.go.id
- 5 -