Menurut PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 52 Tahun 2022, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 52 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
3. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah 
Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang 
Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang 
selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan 
umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi 
dalam perusahaan umum Daerah dan memegang 
segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada 
Direksi atau Dewan Pengawas. 
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya 
disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh 
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 
5. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab 
atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan 
tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam 
maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan 
anggaran dasar. 
6. Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD yang 
selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah 
kegiatan pengadaan barang/ jasa yang dibiayai dari 
dana perusahaan/penyertaan modal pemerintah 
untuk operasional perusahaan yang prosesnya sejak 
identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima 
hasil pekerjaan. 
7. Pelaku Pengadaan 
bertanggung jawab adalah personil 
sejak sejak yang akan 
identifikasi 
kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil 
pekerjaan. 
8. Penyedia 
disebut Barang/Jasa BUMD yang selanjutnya 
Penyedia adalah pelaku usaha yang 
menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. 
9. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan 
yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada 
bidang tertentu. 
-4­ 
10. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun 
tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, 
yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan 
atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 
11. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau 
sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, 
pengoperasian, pemeliharaan , pembongkaran dan 
pembangunan kembali suatu bangunan. 
12. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional 
yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai 
bidang keilmuan yang mengu tamakan adanya olah 
pikir ( brain ware). 
13. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa 
yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, 
dan/ a tau keterampilan dalam suatu sistem tata 
kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan. 
14. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang 
selanjutnya disebut Swakelola adalah cara 
memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri 
oleh BUMD. 
15. Penyelenggara Swakelola adalah BUMD yang 
menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola. 
16. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut 
e-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa 
melalui toko daring atau katalog elektronik. 
17. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 
penyediaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya. 
18. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 
Penyedia Jasa Konsultansi. 
19. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan 
untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya dalam 
keadaan tertentu/ mendesak. 
20. Agen Pengadaan adalah unit kerja Pengadaan 
Barang/ J asa a tau Pelaku U saha yang melaksanakan 
sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan 
Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh BUMD 
sebagai pihak pemberi pekerjaan. 
-5-