Jelaskan isi kandungan Pasal 53 dari 3.Undang-Undang ..... 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Nomor 12 Tahun 1945.
Sesuai dengan 3.Undang-Undang ..... 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pernben tukan, ketentuan pada , Pasal 53 berbunyi:

ayat ( 1). Pasa l 9 - Ruang Lalu Lintas Jalan sebagaimana dirnak sud dalam Pasal 7 ayat ( 1) beru pa : 
a. jalan; dan 
b. bangunan pelengkap Jalan . Pasal 8 Paragraf 1 
Ruang Lalu Lintas Jalan Prasara na Latu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi: 
a. ruang Lalu Lintas Jalan; 
b. terminal; 
c. fasili tas Parkir; 
d. perlengka pan Jala n; 
e. fasilitas Pejalan Kaki; dan 
f. Rest Area. Pasal 7 Bagia n Kedua 
Prasarana Lalu Lintas (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis terhadap Rencana Induk 
Transp ortasi sebagaiman a dimaksud pada ayat (1), dapat dievaluasi sebelum 
jangka waktu 5 (lima) tahun . 
(3) Hasil evaluasi seba gaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar 
pertimbangan perubah an terhadap Rencana Induk Transportasi. 10 
a.jalan . ( 1) Jalan menuru t statu snya, terdiri atas : 
a. jalan nasional ; 
b. jalan provinsi; 
c. jalan kabupaten; 
d. jalan kota; dan 
e. jalari desa. 
(2) Jalan menu rut status nya sebagairnan a dimaksu d pada ayat (1), yang menj adi 
kewenangan Daerah terdiri atas: 
a. jalan kabupate n; 
b. jalan kota; dan 
c. jalan desa. 
(3) Jalan yang menjadi kewenan gan Daerah seba gaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan prim er yang tidak 
termas uk pada ayat ( 1) huruf a dan huruf b. 
(4) Jalan yang menjadi kewenang an Daerah sebagaim ana dimaksud pada ayat (2) 
huru f b, merup akan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang 
menghubungk an antarp usat pelayanan dalam kota , men ghubung kan pusat 
pelayanan dengan persil, menghubungkan antarper sil, serta menghubun gkan 
antarpus at permukim an yang berada di dalam kota. 
(5) Jalan yang menjacli kewenangan Daerah sebagaiman a dimak sud pada ayat (2) 
huruf c, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ a tau 
antarpermukim an di dalam desa, serta jalan lingkungan. 
(6) Jalan menurut status nya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai 
dengan huruf c ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 
(7) Klasifikas i Jalan menurut kelasnya, terdiri atas : Pasal 11 a. jemba tan; 
b. terowongan; 
c. ponton; 
d. jalan lintas atas; 
e. jalan lintas bawah ; 
f. goro ng-go rong; 
g. tembok penahan; dan 
h. salu ran tepi jalan. (2) Bangunan pelengka p Jal.an sebagaimaria dimak sud dalam Pasal 8 huruf b, 
penyediaan nya harus disesuaik an dengan fungsi Jalan yang bersangkutan . 
Ban gunan pelengkap Jalan sebagairnana dimaks ud pada ayat (1), terdiri atas: (1) Pasal 10 11 
(3)Terminal . (1) Termin al sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 7 huru f b, berupa : 
a. terminal penumpan g; dan/ atau 
b. terminal barang . 
(2) Terminal sebagaimana dimak sud pada ayat (l} haru s mengutamakan integrasi 
intermo da dan antarmod a transportasi, dan dilengkapi dengan fasilitas yang 
menj amin konektiv itas intermoda dan antannoda transportasi tanpa hambatan. Pasal 12 Paragraf 2 
Terminal a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendar aan 
Bermot or dengan ukur an lebar tidak mele bihi 2.500 (dua ribu lima ratus) 
millimeter, ukuran panjan g tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) 
millimeter , ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millime ter, 
dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton; 
b. jalan kelas II, yaitu jalan arte ri, kolektor, lokal dan lingk:ung an yang dapat 
dilalui Kend araan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua 
ribu lima ratus ) millimeter , ukuran panjang tidak melebihi 12.000 {dua 
belas ribu) millime ter, ukur an paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) 
millime ter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan ) ton; 
c. jalan kelas 111, yaitu jalan arteri , kolektor, lokal, dan lingkun gan yang dapat 
dilalui Kendaraan Berrnotor dengan ukur an lebar tidak rnelebihi 2.100 (dua 
ribu seratus) millim eter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan 
ribu) millim eter, ukuran paling tingg i 3.500 (tiga ribu lima ratus) millimeter , 
dan muatan sumbu terberat 8 (delapan} ton; dan 
d. jalan kelas khusu s, yaitu jalan arteri yang dapa t dilalu i Kendaraan 
Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) 
milli meter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millim eter, 
ukur an paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus ) millimet er, dan muatan 
sumbu terberat lebih dari 10 (sepulu h) ton. 
(8) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan jalan kabupaten dan jalan 
desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dalam beberapa 
kelas berdasar kan : 
a. fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggu naan 
jalan dan kelancaran lalu linta s dan angkutan jalan; dan 
b. daya dukung untuk menerima muatan sumb u terberat dan dimensi 
kendaraan berm otor. 12 
(3)Tennin al ..... (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a 
menuru t peran pelayanannya dikelompokkan dalam tipe yang terdiri atas: 
a. terminal penumpang tipe A; 
b. terminal penu mpang tipe B~ dan 
c. terminal penumpang tipe C. 
(2) Terminal penum pang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
merupakan terminal yang peran utaman ya melayani kendaraan umum untu k 
angkutan lintas batas negara dan/ atau angkutan an tar kota an tar provi nsi 
yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antar kota dalam provinsi , 
angkuta n perkotaan , dan/ a tau angkutan perdesaan . Pasal 14 ( 1} Pembangunan Termin al sebagaim ana dimaksu d dalam Pasal 12 ayat ( 1) huruf a 
dan huruf b, dilaksanakan berdasarkan rencana ta.ta ruang wilayah dan 
rencan a kebut uhan Termi nal yang t ertuang dalam Rencana Induk Transportasi. 
(2) Rencana kebutuhan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
memperhatikan : 
a. tingkat aksessibilitas pengguna jasa angku tan; 
b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah; 
c. kesesuaian lahan dengan rencan a pengem bangan dan/ atau kine rja jaring an 
jalan dan jaring an traye k; 
d. kesesuaian dengan rencana penge mbangan dan/atau pusat kegiatan; 
e. kese rasian dan kese imbangan dengan kegiatan lain; 
f. Permintaan angkutan ; 
g. kelayakan tekn is, finans ial dan ekonornis ; 
h. keamanan dan keselamatan la.'...l lintas dan angku tan jalan; dan 
1. kelestarian fungsi lingkungan hidup . 
(3) Rencana kebutuhan termin al sebagai mana dimaks ud pada ayat (1), harus 
didukung oleh jaringan prasarana Jalan untuk menjamin kelancaran Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan serta efektifita s Terminal. Pasal 13 (3) Terminal dapat dibangun terintegrasi dengan pusat kegiatan , perm ukiman, 
pemerintahan dan/ atau kegiatan lainn ya dengan men gacu pada ko nsep 
pembangu nan berorientasi pada simpu1 angkutan umum massal . 13