Apa saja yang diatur dalam Pasal 9 PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 42 Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 42 Tahun 2022 tentang APLIKASI SISTEM ELEKTRONIK REFORMASI BIROKRASI (SIKREBO) PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT, BAB III - MEKANISME PMPRB DALAM SISTEM ELEKTRONIK REFORMASI BIROKRASI, Pasal 9 menetapkan:

(1) Proses PMPRB yang terjadi pada aplikasi elektronik reformasi birokrasi 
sebagai berikut: 
a. server yang menyimpan databa se terletak di SIKREBO Resource 
Center dan terhubung ke jaringan internet; 
b. Perangkat Daerah /unit kerja menggunakan Personal 
Computer /Laptop/Tablet yang terhubung dengan jaringan internet, 
mengakses SIKREBO dengan alamat akses 
https://sikrebo.tanahlautkab.go.id atau 103.165.243.119:7777; 
c. Perangkat Daerah/unit kerja melakukan pengisian penilaian mandiri 
menyesuaikan dengan data dukung yang selanjutnya data tersebut 
akan terkirim ke database pusat. 
d. dari data hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi oleh 
seluruh Perangkat Daerah /unit kerja akan diperoleh informasi 
mengenai daftar Perangkat D aerah yang telah mengisi data dukung 
secara lengkap sesuai dengan jadwal pengisian. 
(2) Alur proses PMPRB melalui SIKREBO sebagai berikut: 
a. Sekretariat Daerah melalui admin akan memberikan ID/ username 
dengan kata sandi menggunakan Sign Single On (SSO) sesuai dengan 
ID/username yg sudah terintegrasi den gan sistem lain yaitu e-kinerja ; 
b. setelah masuk aplikasi maka ak an segera muncul nama, jabatan 
Asesor masing -masing Perangkat Daerah /unit kerja dan kabupaten ; 
c. Perangkat Daerah/unit kerja melaksanakan penilaian mandiri dan 
melakukan penginputan data dukung hasil Perangkat Daerah /unit 
kerja ke dalam aplikasi SIKREBO secara daring; 
d. TPI melakukan verifikasi terhadap penilaian tingkat Perangkat 
Daera h/unit kerja . Jika diperlukan TPI dapat menolak/mengoreksi 
 
 
 
 7 
 
dan mengomunikasikan hasil verifikasi tersebut kepada Perangkat 
Daera h/unit kerja ; 
e. jika TPI sudah meyakini kebenaran hasil penilaian Perangkat 
Daera h/unit kerja , maka Inspektur Kabupaten mengoordinasikan 
penilaian dan menginput data hasil PMPRB tingkat kabupaten 
melalui Asesor kabupaten ke dal am aplikasi PMPRB secara daring; 
f. hasil penilaian tingkat instansi disampaikan kepada Sekretaris 
Daerah secara daring dengan menekan tombol “Kirim Penilaian ” di 
daftar penilaian; 
g. Sekre taris Daerah bert ugas un tuk memantau serta memverifikasi 
dan memvalidasi hasil penilaian yang telah dik irim Inspektur 
Kabupaten; 
h. Sekretaris Daerah dapat mengirimkan kembali kepada Inspektur 
Kabupaten apabila ada kekur angan untuk diperbaiki kembali; dan 
i. Sekretaris Daerah dapat menugaskan Bagian Organisasi Sekretariat 
Daerah sebagai admin perwakilan dalam proses PMPRB yang 
ditetapkan dengan Surat Tugas. 
(3) Diagram alur proses PMPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tercantum dalam L ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dalam Peraturan Bupati ini.