Apa yang diatur dalam NOMOR 41 TAHUN 2021 Nomor 41 Tahun 2021 pada Pasal 12?
Berdasarkan NOMOR 41 TAHUN 2021 Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9, BAB Ill - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 12 menyebutkan bahwa:

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan 
Agama mempunyai tugas : 
menyusun program kerja di bidang ketahanan 
ekonomi, sosial, dan fasilitasi pencegahan 
penyalagunaan ·narkotika, fasilitasi kerukunan umat 
beragama dan penghayat kepercayaan di daerah; 
menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang 
ketahanan ekonomi , sosial, dan fasilitasi pencegahan 
penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat 
beragama dan penghayat kepercayaan di daerah; 
melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang 
ketahanan ekonomi , sosial, dan fasilitasi pencegahan 
penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat 
beragama dan penghayat kepercayaan di daerah; 
melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang 
ketahanan ekonomi , sosial, dan fasilitasi pencegahan 
penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat 
beragama dan penghayat kepercayaan di daerah; 
menyusun bahan koordinasi di bidang ketahanan 
ekonomi, sosial, dan fasilitasi pencegahan 
penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat 
beragama dan penghayat kepercayaan di daerah; 
melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun 
laporan; dan 
melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Buda ya, Agama, dan Organisasi 
Kemasyarakatan. 
13 
Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai 
tugas: 
menyusun program kerja di bidang pendaftaran 
organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi 
kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa 
organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi 
kemasyarakatan dan organ1sas1 kemasyarakatan 
asing di daerah; 
menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang 
pendaftaran organisasi kemasyarakatan, 
pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi 
dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, 
pengawasan organisasi kemasyarakatan dan 
organisasi kemasyarakatan asing di daerah; 
melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang 
pendaftaran organisasi kemasyarakatan, 
pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi 
dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, 
pengawasan organisasi kemasyarakatan dan 
organisasi kemasyarakatan asing di daerah; 
melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang 
pendaftaran organisasi kemasyarakatan, 
pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi 
dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, 
pengawasan organisasi kemasyarakatan dan 
organisasi kemasyarakatan asing di daerah; 
menyusun bahan koordinasi di bidang pendaftaran 
organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi 
kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa 
organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi 
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan 
asing di daerah; 
melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun 
laporan; dan 
melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Buda ya, Agama, dan Organisasi 
Kemasyarakatan. 
Bagian Kelima 
BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN 
KONFLIK