Bagaimana redaksi normatif Pasal 13 dalam PERATURAN  BUPATI TANAH  LAUT Nomor 36 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN  BUPATI TANAH  LAUT Nomor 36 Tahun 2022 tentang TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS, BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI , DAN URAIAN TUGAS, Pasal 13 berbunyi:

(1) Bidang Penatausahaan Aset mempunyai tugas melaksanakan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
penatausahaan aset. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
Bidang Penatausahaan Aset mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana kerja bidang penatausahaan aset; 
b. perumusan kebijakan di bidang penatausahaan aset; 
c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang 
penatausahaan aset; 
d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur , dan kriteria 
di bidang penatausahaan aset; 
e. pelaksanaan kebijakan inventarisasi; 
f. pelaksanaan kebijakan penyusunan rencana kebutuhan barang milik 
daerah; 
g. pelaksanaan kebijakan penyusunan standar h arga barang dan jasa; 
h. pelaksanaan kebijakan penyusunan standar barang milik daerah dan 
standar kebutuhan barang milik daerah; 
i. penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; 
j. pemantauan, evaluasi , dan pelaporan di bidang penatausahaan aset; 
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atas sesuai dengan 
peraturan perundang -undangan; dan 
20 
 
l. pemberian saran -saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 
langkah -langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang 
tugasnya. 
(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang 
penatausahaan aset; 
b. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, mengatur , dan 
mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, 
prosedur dan kriteria bidang penatausahaan aset dengan berpedoman 
pada peraturan perundang -undangan ; 
c. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, mengatur , dan 
mengendalikan inventarisasi aset; 
d. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, mengatur , dan 
meng endalikan perencanaan kebutuhan aset; 
e. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, mengatur , dan 
mengendalikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik 
daerah dari SKPD; 
f. melakukan koordinasi dan melaksanakan pembinaan pengelolaan 
barang milik daerah; 
g. melakukan koordinasi penyusunan standar harga; 
h. melakukan koordinasi penyiapan bahan pertimbangan persetujuan 
dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah; 
i. melakukan koordinasi penyiapan bahan pertimbangan persetujuan 
dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan 
barang milik daerah; 
j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 
penatausahaan aset; dan 
k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. 
(4) Bidang Penatausahaan Aset , terdiri atas: 
a. Sub Bidang Inventarisasi; dan 
b. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan. 
 
Paragraf 1 
Sub Bidang Inventarisasi