Apa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 pada Pasal 9?
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Ber basis Elektronik , mak a, Pasal 9 menyebutkan bahwa:

(3) Dinas men yampaikan hasil reviu dan evaluasi arsitektur 
SPBE kepada Tim Koordinasi SPBE untuk ditindaklanjuti . 
(4) Bupati menetapkan perubahan Arsitektur SPBE 
berdasarkan hasil reviu dan evaluasi dengan Kepu tusan 
Bupati. -14- 
( 1) Penyusunan Proses Bisnis bert ujuan untuk membe rikan 
pedoman dalam penggu naan data dan informasi serta 
penerapan Aplikasi SPBE , Keamanan SPBE , dan Layanan 
SPBE. 
(2) Setiap SKPD pemilik Layanan SPBE menyusu n Pros es 
Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPB E. 
(3) Bagian Organisasi mengkoordinir penyusunan proses 
bisnis yang saling terkait secara terintegras i untuk Pasal 13 Bagian Kelima 
Pros es Bisnis ( 1) SKPD men yusun rencana dan anggaran SPBE sesuai 
dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan 
Pemerintah Daerah . 
(2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana 
dimaksud padaa yat (1) berpedoman pada Arsit ektur SPBE 
dan Peta Rencana SPBE. 
(3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , dan Dinas sebagai 
angg ota Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengkoo rdinir, 
mereviu, dan me ngevaluasi penyusunan rencana dan 
anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian Keempat 
Rencana dan Angg aran SPBE