Bagaimana redaksi normatif Pasal  10 dalam PERATURAN WALI KOTA  CIREBON Nomor 14 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN WALI KOTA  CIREBON Nomor 14 Tahun 1945 tentang NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal  10 berbunyi:

(1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, pejabat 
pelaksana dengan kriteria pendidikan yang tidak sesuai 
dengan spesifikasi pendidikannya diberlakukan 
penyetaraan. 
(2) Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
lulusan pendidikan D3 yang menempati jabatan setara 
dengan lulusan pendidikan S1, memenuhi syarat minimum 
sebagai berikut: 
a. pangkat paling rendah golongan III/a (penata muda); 
b. pengalaman kerja di bidangny a paling kurang 2 (dua) 
tahun berdasarkan surat keterangan penempatan dalam 
jabatan; 
c. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis atau 
bimbingan teknis sesuai bidang keahlian; dan 
d. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis atau 
bimbingan teknis s esuai bidang keahlian yang 
bersertifikat, paling kurang 1 (satu) kali. 
(3) Lulusan SMA/SMK yang menempati jabatan setara dengan 
lulusan D3, yaitu: 
a. pangkat paling rendah golongan II/c (pengatur); 
b. pengalaman kerja di bidangnya paling kurang 2 (dua) 
tahun berdasarkan surat keterangan penempatan dalam 
jabatan; dan 
c. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis atau 
- 10 - 
 
bimbingan teknis sesuai dengan keahlian yang 
bersertifikasi, paling kurang 1 (satu) kali. 
(4) Lulusan SMA/SMK yang menempati jabatan setara dengan 
lulusan S1, yaitu: 
a. pangkat paling rendah golongan III/b (penata muda tingkat 
I); 
b. pengalaman kerja di bidangnya paling kurang 5 (lima) 
tahun berdasarkan surat keterangan penempatan dalam 
jabatan; dan 
c. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis atau 
bimbingan teknis sesuai bidang keahlian yang 
bersertifikasi, paling kurang 2 (dua) kali. 
(5) Lulusan SD/ SMP yang menempati jabatan setara dengan 
lulusan SMA, yaitu: 
a. pangkat paling rendah golongan II/a (pengatur muda); 
b. pengalaman kerja di bidangnya paling kura ng 2 (dua) 
tahun berdasarkan surat keterangan penempatan dalam 
jabatan; dan 
c. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis atau 
bimbingan teknis sesuai dengan bidang keahlian yang 
bersertifikasi, paling kurang 1 (satu) kali . 
(6) Dalam hal kriteria penyetaraan jabatan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat 
terpenuhi, maka pemangku jabatan wajib mengikuti 
penyetaraan pendidikan dari SD ke SMP paling lambat 1 (satu) 
tahun dan dari SMP ke SMA paling lambat 2 (dua) tahun 
terhitung sejak pegawai yang bersangkutan menduduki 
jabatan baru. 
(7) Untuk memenuhi persyaratan terkait pendidikan dan 
pelatihan, perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi 
penunjang urusan pemerintahan bidang manajemen 
kepegawaian wajib melaksanakan penyel enggaraan 
pendidikan dan pelatihan paling lambat 2 (dua) tahun 
terhitung sejak pegawai yang bersangkutan menduduki 
jabatan baru. 
 
 
 
 
 
- 11 -