Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT Nomor 1 Tahun 2008, apa isi dari Pasal 32?
Pasal Pasal 32 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT Nomor 1 Tahun 2008 tentang KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN, pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, menyatakan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan pene mpatannya dalam Lembaran Daerah. 
Kabupaten Bandung Barat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ditetapkan di Padalarang 
 pada tanggal 26 Februari 2008 
 
 Pj. BUPATI BANDUNG BARAT, 
 
 
Ttd 
 
 
TJATJA KUSWARA 
 
 
 Diundangkan di Padalarang 
 pada tanggal 26 Februari 2008 
 
 Pit. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG BARAT, 
 
 Ttd 
 
 ABBAS 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2008 NOMOR 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENJELASAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT 
NOMOR 1 TAHUN 2008 
 
TENTANG 
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
BANDUNG BARAT 
I. UMUM 
 Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah menegaskan bahwa DPRD 
merupakan Lembaga Pemerintahan Daerah sebagai wahana demokrasi 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
 Seba gai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai 
kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan 
Pemerintah Daerah. Kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD 
dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam 
arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD 
merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah 
untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing -
masing. Berdasarkan hal tersebut, antar ked ua lembaga wajib memelihara 
dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain harus 
saling mendukung. 
 Untuk mewujudkan hubungan kerja yang harmonis dan saling 
mendukung, maka diperlukan adanya pengaturan tentang hak -hak protokol er 
dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga masing -masing 
mempunyai hak untuk melaksanakan kewajibannya serta meningkatkan 
peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin 
keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas d an 
kewenangannya sehingga hubungan dan mekanisme check and balances 
antara Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan DPRD Kabupaten 
Bandung Barat dapat terwujud guna meningkatkan kualitas, produktivitas dan 
kinerja. 
 Pengaturan mengenai kedud ukan protokoler dan keuangan 
Pimpinan dan Anggota DPRD telah diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakh ir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk menindaklanjuti Peraturan 
Pemerin tah tersebut, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. 
 
II. PASAL DEMI PASAL