Bagaimana redaksi normatif Pasal 22 dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME, BAB XI - TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING, Pasal 22 berbunyi:

(1) Pengajuan keberatan secara perorangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21harus memenuhi persyaratan:a.satu surat keberatan untuk 1 (satu)
SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/SKPDN;b.diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;c.diajukan kepada Bupati melalui kantor BPKD;d.dilampiri asliSKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN yang diajukan keberatan;e.dilampiri bukti pelunasan pajak daerah yang sejenistahun sebelumnya;
f.dikemukakan jumlah pajak daerah yang terutangmenurut perhitungan wajib pajak disertai dengan alasanyang mendukung pengajuan keberatan;g.diajukan dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak tanggal
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN, kecualiapabila wajib pajak atau kuasanya dapat menunjukanbahwa jangka waktu itutidak dapat dipenuhi karenakeadaan diluar kekuasaannya; danh.surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak dandalam halsurat keberatan ditandatangani oleh bukanwajib pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.
(2) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasaruntuk memproses surat keberatan adalah :a.tanggal terima surat keberatan, dalam haldisampaikansecara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kekantor BPKD; atau
b.tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal
disampaikan melalui posdengan bukti pengiriman surat.