Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA Nomor ^f) Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA Nomor ^f) Tahun 2022 tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4.Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Utara.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hakdan kewajiban Daerah.
6.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7.Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,
penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
8.Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip
yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi
Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan
merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam
mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara
jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
9.Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
10.Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.
11.Sistem Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP
adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi
mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan
pelaporan posisi keuangan danoperasi keuangan pemerintah.
12.Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah
pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara
Umum Daerah.
13.Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
14.Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/ pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada
entitas pelaporan.
15.Unit pemerintahan adalah pengguna anggaran/ pengguna barang yang
berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Utara.
BABU
KEBIJAKAN AKUNTANSI