Apa substansi hukum dari Pasal 122 PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 5 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 5 Tahun 2021 tentang PERJALANAN DINAS JABATAN, khususnya BAB  I - KETENTUAN UMUM, Pasal 122, adalah:

Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Si pil Negara dan Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DP RD Kota 
Dumai. 
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Dumai. 
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 
8. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau Pejabat 
yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan 
Pemerintah Daerah. 
9. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah 
pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna 
melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan y ang 
bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan 
kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistim 
kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri. 
10. Pelaksana perjalanan dinas adalah Pejabat Negara /Pimpinan 
DPRD/Anggota D PRD/ASN /PTT yang melaksanakan perjalanan 
dinas atau personil lain yang ditunjuk berdasarkan Surat 
Perintah Tugas. 
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai 
12. Dokumen Pelaksanaan Angg aran SKPD yang selanjutnya disebut 
DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan 
belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran 
oleh pengguna anggaran. 
13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan 
baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan 
dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah 
Daerah atas perintah pejabat yang berwenang. 
14. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati 
batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke 
tempat tujuan, baik perseorangan ataupun bersama dalam 
rangka melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan 
semula di dalam wilayah Republik Indonesia. 
15. Biaya riil ( at cost ) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan 
bukti pengeluara n yang sah. 
16. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih 
dahulu ( pre-calculated amaount ) dan dibayarkan sekaligus. 
17. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas. 
18. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/SKPD berada. 
 
19. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan 
perjalanan dinas. 
20. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan 
dinas ke tempat tujuan. 
21. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat 
perintah penugasan kepada pelaksana perjalanan dinas; 
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD 
adalah surat perintah perjalanan dinas kepada pelaksana 
perjalanan dinas yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, 
tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk 
pembiayaan akibat penugasan tersebut. 
23. Biaya transportasi adalah biaya yang digunakan untuk 
membiayai angkutan udara, laut dan darat beserta pungutan 
airport tax /retribusi/pass penumpang / biaya dijalan tol, dan 
asuransi jasa raharja yang digunakan dalam melaksanakan 
perjalanan dinas. 
24. Biaya Sewa Kendaraan adalah biaya yang digunakan untuk 
penyewaan kendaraan yang digunakan di tempat melaksanakan 
tugas untuk wali kota/wakil wali kota, pej abat pimpinan tinggi 
madya dan pimpinan serta anggota DPRD . 
25. Biaya penginapan adalah biaya yang dikeluarkan untuk 
pembayaran tempat penginapan atau tempat penginapan lainnya 
selama melaksanakan perjalanan dinas, sesuai tingkatan yang 
ditentukan. 
26. Uang Harian adalah uang yang digunakan untuk uang saku, 
uang makan dan uang transportasi lokal selama melaksanakan 
perjalanan dinas.