Bagaimana redaksi normatif Pasal 7 dalam PERATURAN BUPATI MOJOKERTO Nomor o Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI MOJOKERTO Nomor o Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA, BAB III - URAIAN TOGAS DAN FUNGSI, Pasal 7 berbunyi:

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 
mempunyai tugas : 
menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana 
kerja, rencana program, kegiatan, dan anggaran; 
menyusun bahan koordinasi, mengelola data untuk 
menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan; 
-6 -
menyusun dan mengkoordinasi penyiapan rencana 
program kerja pengawasan; 
melakukan koordinasi dan menyusun peraturan 
perundang-undangan serta pengelolaan 
dokumentasi hukum; 
melakukan evaluasi anggaran dan penyiapan bahan 
tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan; 
melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi 
keuangan; 
melakukan verifikasi, akuntansi, dan pelaporan 
keuangan; 
melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Sekretaris. 
Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas: 
melakukan inventarisasi hasil pengawasan; 
melakukan koordinasi evaluasi laporan hasil 
pengawasan; 
menyusun laporan dan dokumentasi hasil analisis 
dan evaluasi pengawasan; 
menyusun dokumentasi hasil pemutakhiran tindak 
lanjut hasil pengawasan; 
melakukan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan 
kinerja Inspektorat; 
melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Sekretaris. 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: 
melakukan administrasi dan pengembangan 
kepegawaian; 
melakukan tata usaha dan pembinaan tata usaha 
Inspektorat; 
melakukan urusan perlengkapan, pengelolaan, dan 
pengamanan aset; 
menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi 
umum dan kepegawaian; 
melakukan urusan rumah tangga, ketatalaksanaan, 
hubungan masyarakat, dan keprotokoleran; 
melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Sekretaris. 
Bagian Kedua 
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH