Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor 4 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor 4 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KOTA AMBON, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ambon.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS 
adalah Badan Pusat Statistik Kota Ambon yang 
merupakan Instansi Pusat pelaksana tugas pemerintahan 
di bidang statistik di lingkup Kota Ambon.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi
berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, 
isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang 
merepresentasikan keadaan sebenamya atau
menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Kegiatan Statistik adalah tindakan yang meliputi upaya
penyediaan, pengumpulan, pengolahan, dan
penyebarluasan Data Statistik.
9. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang 
karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang 
diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, 
penyajian, dan analisis.
10. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi 
pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan 
tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang
merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
11. Satu Data Indonesia di Kota Ambon adalah kebijakan tata 
kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang 
akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat 
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan 
dibagipakaikan an tar Instansi Pusat dan Perangkat 
Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, 
Interoperabilitas data, dan mengunakan Kode Referensi 
dan Data Induk.
I
12. Standar Data adalah standar yang mendasari Data 
tertentu.
13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan 
format yang baku untuk menggambarkan Data, 
menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, 
penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
14. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk 
dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling 
berinteraksi.
15. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang 
mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau 
norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang 
bersifat unik.
16. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek 
dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan untuk digunakan bersama.
17. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan 
koordinasi Instansi Pusat dan/atau Perangkat Daerah 
untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
18. Forum Satu Data Kota Ambon adalah wadah komunikasi 
dan koordinasi Instansi Pemerintah Daerah dan/atau 
Organisasi Instansi Pusat untuk penyelenggaraan Satu 
Data Indonesia di Kota Ambon.
19. Portal Satu Data Kota Ambon adalah media bagi-pakai 
Data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui 
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
20. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah 
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, 
kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga 
pemerintah lainnya
21. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi 
kewenangan melakukan pembinaan terkait Data untuk 
melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Walikota ini.
22. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan 
kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan 
Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta 
menyebarluaskan Data.
23. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang 
menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
24. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, 
perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang 
menggunakan Data.