Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 12 PERATURAN BUPATI BANDUNG Nomor 109 Tahun 2019.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANDUNG Nomor 109 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 51 TAHUN 2016, pada , Pasal 12 menjelaskan:

adalah merah dan tulisan putih. 
(10) Kuota KDO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 
akan ditetapkan dalam keputusan Bupati. 
Pasal II 
Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 
Tahun 2016 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana 
Kerja, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Bupati ini. 
Pasal III 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
9 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Bandung. 
Ditetapkan di Soreang 
padatanggal 31 Desember 2019 
Diundangkan di Soreang 
pada tanggal 31 Desember 2019 
DAERAH 
BANDUNG, 
KUSDIANA 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 113 
10 
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG 
NOMOR : i09 TAHUN 2019 
TANGGAL : 31 DESEMBER 2019 
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
BANDUNG NOMOR 51 TAHUN 2016 
TENTANG STANDARISASI SARANA DAN 
PRASARANA KERJA 
STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA 
I. Perubahan Huruf C Romawi V Kendaraan Dinas Operasional, dengan 
perubahan berupa jumlah penumpang kendaraan, sebagai berikut : 
No Jabatan Jumlah Jenis Kendaraan Jenis Kendaraan Kapasitas/ 
Isi Silinder 
(Maksimal) 
1 Pejabat 
Eselon III 1 (satu) 
unit MPV (Minibus) 
- MPV 
Non diesel 
- MPV diesel Menjadi 
MPV (Minibus), 
berpenumpang 
6-7 orang 
- MPV 
Non diesel 
- MPV diesel 1.600cc 
2.500cc 
2 Pejabat 
Eselon IV 1 (satu) 
unit Sepeda Motor Sepeda Motor 200cc 
II. Perubahan Huruf D Romawi V Kendaraan Khusus/Lapangan, dengan 
perubahan berupa pengertian Kendaraan Khusus/Lapangan, sebagai 
berikut: 
D. Kendaraan Khusus 
Kendaraan khusus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan 
khusus dan/atau kendaraan dengan spesifikasi khusus. 
III. Penambahan Huruf E Romawi V berupa pengertian Kendaraan 
Khusus/Lapangan, sebagai berikut : 
E. Kendaraan Lapangan 
Jenis kendaraan dan kapasitas (isi silinder) untuk kendaraan lapangan 
Roda 4 dan Roda 2 masing masing tidak melebihi standard untuk 
Pejabat Eselon III dan IV sebagaimana diuraikan pada huruf C diatas 
dan hams memenuhi prinsip kepatutan dan/atau kelayakan. 
11 
IV. Penambahan Romawi VII berupa Contoh pemasangan tanda / label / stiker 
pada kendaraan operasional dinas, kendaraan khusus, dan kendaraan 
lapangan, sebagai berikut: 
a. Kendaraan operasional dinas Roda 4 
b. Kendaraan operasional dinas Roda 2 
c. Kendaraan Khusus Roda 4 
AMBULANCE 
e. Kendaraan lapangan Roda 2