Apa yang diatur dalam MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH TENT ANG PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 1 Tahun 2011 pada Pasal 2?
Berdasarkan MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH TENT ANG PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 1 Tahun 2011 tentang , Pasal 2 menyebutkan bahwa:

Ruang Lingkup Peraturan Bup ati ini meliputi: 
a. status tanah dan peruntukan tanah; 
b. tata cara perolehan tanah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarak at 
Berpenghasilan Rendah (MBR) ; 
c. tata cara perolehan, pembangunan perumahan dan penyediaan PSU; 
d. pengalihan kepemilikan tanah/bangunan . BAB II 
RUANG LINGKUP kompon en PSU bagi perumahan yang membangun rumah umum berupa 
rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun yang bers ifat stimulan di 
lokas i perumahan yang dibangun oleh pelaku pembangunan ; 
14. Hari adalah hari kerja; 
15. Daerah adalah Kabup aten Kolaka; 
16. Pemerintah adalah Pemerintah Kabup aten Kolak a; 
1 7. Bupati adalah Bup ati Kolaka ; 
18. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupat en Kolak a selaku 
Pengelol a Barang Milik Daerah; 
19. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disingk at DPKP adal ah 
perangk at daerah yang mempun yai tugas dan tanggung jawab di bidang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman ; 
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupat en 
Kolaka yang selanjutn ya disingkat DPM dan PTSP adalah Perangkat Daerah 
yang mempunyai tugas dan tanggun g jawab di bidang Pela yanan Perizi nan 
Terpadu; 
21. Dinas Lingkungan Hidup Kabup aten Kolak a yang s elanjutn ya disingkat DLH 
adalah perangka t daerah yang mempun yai tugas dan tanggung jawab di 
bidang Lingkungan Hidup; 
22. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutn ya disingk at BKAD adalah 
perangkat daerah yang mempun yai tugas dan tanggung jawa b dibidang 
Keuangan dan Aset Daerah; 
23. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertan ahan Kabupat en Kolak a; 
24. APERSI adalah Asosi asi Pengembang Perumahan dan Permukim an Seluruh 
Indon esia. (7)