Apa bunyi lengkap Pasal 14 dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 56 Tahun 2020?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 56 Tahun 2020 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, pada BAB IV - PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA, Pasal 14 dinyatakan:

(1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4). 
(2) BLT Desa sebagaimana dimkasud ayat (1) diberikan kepada 
keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi 
kriteria sebagai berikut: 
a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa 
bersangkutan; dan 
b. tidak termasuk penerima bantuan program keluarga harapan 
(PKH), kartu sembako, kartu prakerja, bantuan sosial tunai, 
dan program bantuan sosial pemerintah lainnya. 
(3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat 
digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk. 
(4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat 
(2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan 
Peraturan Kepala Desa. 
(5) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan 
Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. 
(6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 
bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga 
penerima manfaat. 
(7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari. 
(8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai bulan 
kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, pembayaran atas 
seliisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan 
Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan. 
(9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan ke dua sampai bulan ke 
dua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa 
untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan 
pemulihan ekonomi lainnya di Desa. 
- 27 - 
(10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Desa menetapkan 
Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga 
penerima manfaat BLT. 
(11) Ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penetapan data 
keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan 
pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai 
prioritas penggunaan Dana Desa yang berlaku untuk Tahun 
Anggaran 2021. 
(12) Petunjuk teknis pendataan keluarga calon penerima BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah sebagai berikut: 
a. pendata calon penerima BLT Desa adalah relawan Desa yang 
menerima surat tugas dari Kepala Desa; 
b. pendataan berbasis Rukun Tetangga (RT); 
c. jumlah pendata minimal 3 (tiga) orang dan/atau berjumlah 
ganjil; 
d. calon penerima BLT Desa adalah keluarga miskin (KK) yang 
terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 
yang kehilangan mata pencaharian, terdapat anggota 
keluarga berpenyakit kronis/menahun, non program keluarga 
harapan (PKH), non bantuan pemerintah non tunai (BPNT), 
dan penerima bantuan sosial dan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara lainnya; 
e. dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum Musyawarah 
Desa Khusus (Musdesus) untuk validasi, finalisasi, dan 
penetapan data keluarga calon penerima BLT Desa yang 
dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh 
Kepala Desa bersama perwakilan BPD; 
f. dokumen yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud 
pada huruf e disampaikan ke Camat untuk mendapatkan 
pengesahan; dan 
g. dokumen yang sudah disahkan oleh Camat sebagaimana 
huruf f ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penerima Manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2021. 
- 28 -