Apa saja yang diatur dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor U Tahun 2020?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor U Tahun 2020 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAB II - PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PNS, Pasal 5 menetapkan:

Analisis data LIS dan individu guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari : 
a. Perhitungan kebutuhan guru; dan 
b. Optimali sasi guru PNS. 
1). pemindahan guru dari satuan pendidikan lain di 
dalam kecamatan atau antar kecamatan dalam 
Kabupaten Kolaka; 
2). Alih fungsi/profesi guru, sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku; dan 
3). Pensiun dini, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
d. Apabila satuan pendidikan mengalami kekurangan 
dan/ atau kelebihan guru mata pelajaran, perlu 
melakukan: 
1) penerimaan atau pemindahan guru mata pelajaran 
tertentu dari satuan pendidikan ke satuan 
pendidikan lain di Kabupaten Kolaka atau 
kabupaten/kota yang lain; 
2) pemindahan guru mata pelajaran tertentu ke mata 
pelajaran lain yang bukan bidangnya dengan 
mempertimbangkan kedekatan latar belakang 
pendidikan guru yang bersangkutan dengan mata 
pelajaran yang akan diampu, yang dikenal dengan 
istilah alih fungsi/profesi, pengangkatan / 
rekruitmen guru baru; 
3) Alih fungsi/profesi dilakukan bagi guru yang 
jumlahnya berlebih untuk mengisi kekurangan jenis 
guru tertentu; dan 
4) Guru alih fungsi/profesi harus mengikuti 
pendidikan/ pelatihan/ penatara yang direncanakan 
untuk keperluan tersebut agar mendapatkan 
kompetensi profesional pada mata pelajaran. 
e. Apabila satuan pendidikan mengalami kekurangan guru 
Bimbingan Konsel ing (BK) , perlu melakuk an: 
1). Penerimaan guru pindahan dari satuan pendidikan 
lain di Kabupaten Kolaka atau kabupaten/k ota yang 
lain; dan 
2). pengangkatan atau rekrutasi guru BK baru 
f. Apabila satuan pendidikan mengalami kelebihan guru 
bimbingan konseling (BK), perlu melakukan : 
1). pemindahan guru dari satuan pendi dikan lain dalam 
atau antar kecam atan di Kabu paten Kolaka; 
2). alih fungsi /profesi guru sesu ai dengan ketentu an 
pera turan perundang -undangan; dan 
3. pensiun dini sesuai dengan ketentuan pera turan 
perundang - undangan . 
g. Pemindahan, alih fungsi dapat dilakuk an dalam satu 
jenjang pendidikan dan/atau antar jenjang pendidikan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundan g­ 
undangan . 
_J