Apa substansi hukum dari Pasal 48 PERATURAN WALI KOTA  CIREBON Nomor 76 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN WALI KOTA  CIREBON Nomor 76 Tahun 2021 tentang RENCA NA DETAIL TATA RUANG TAHUN 2021 –2041, khususnya BAB VII - PERATURAN ZONASI, Pasal 48, adalah:

(1) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d meliputi: 
a. jalur pejalan kaki; 
b. jalur sepeda; 
c. ruang terbuka hijau; 
d. ruang terbuka non hijau; 
e. fasilitas sosial; 
f. utilitas perkotaan; 
g. prasarana lingkungan ; dan 
h. ketentuan prasarana minimal pada keg iatan yang 
dikenakan bersyarat tertentu (B). 
(2) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, meliputi: 
a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan 
dengan lebar antara 1,5 -5 meter; 
b. jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki 
seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas 
penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas 
untuk anak -anak, fas ilitas untuk penyandang 
disabilitas dan jalur hijau; dan 
c. jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi -
lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, 
dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas 
penunjang dan perabot lansekap, yang 
 
 
110 
 
penempatannya tida k mengganggu pemandangan ke 
arah keunikan bentang alam. 
(3) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b, meliputi: 
a. jalur sepeda dit entukan dengan lebar antara 1,5 -5 
meter; dan 
b. jalur sepeda berpemandangan indah di lokasi -lokasi 
yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi 
dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan 
perabot lansekap, yang penempatannya tidak 
mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang 
alam. 
(4) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c, melip uti: 
a. Zona RTH pekarangan untuk seluruh kawasan 
terbangun paling rendah 10% dari luas persil dengan 
penambahan pot -pot tanaman, tanaman pada 
bangunan dan yang sejenis; 
b. Zona RTH pekarangan untuk kawasan yang terdapat 
pada kemiringan lebih dari 25%, menggunak an 
tanaman yang memiliki kemampuan menahan 
longsor; 
c. Zona RTH Taman dan rimba kota disediakan secara 
berhirarki untuk taman lingkungan, taman kota, 
rimba kota dan sabuk hijau sesuai standar; 
d. Zona RTH fungsi tertentu berupa sempadan pantai, 
sempadan sungai , pemakaman sesuai standar; dan 
e. Zona RTH publik untuk semua kawasan terbangun 
wajib dipenuhi paling rendah 10% (sepuluh persen) . 
(5) Ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada 
huruf d, meliputi: 
 
 
111 
 
a. lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain ber upa 
lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang 
dikembangkan sesuai standar pelayanan umum; 
b. lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan 
parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan 
olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan 
secara menyatu dengan RTH; 
c. tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa 
taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan 
dikembangkan secara menyatu dengan RTH; 
d. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar 
dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; dan 
e. RTNH pembata s antara lain berupa jalan setapak 
bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi 
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan. 
(6) Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e, meliputi: 
a. fasilitas pendukung pada Z ona Perdagangan Jasa, 
Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Zona Pariwisata 
(W), dan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) dapat 
berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah 
penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, 
halte angkutan umum, areal penampungan limbah 
padat, pencadang an tanah untuk perkantoran, bank, 
pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan; 
b. pada Zona Perumahan Fasilitas Sosial meliputi: 
1. fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang 
dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai 
jumlah penduduk yang dilayani; 
2. fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, 
puskesmas , dan posyandu yang dikembangkan 
secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah 
penduduk yang dilayani ; 
 
 
112 
 
3. fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla 
atau langgar dan masjid dikembangkan secara 
terbatas ju mlahnya sesuai jumlah penduduk yang 
dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung 
sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan 
standar kebutuhan tergantung kebiasaan 
setempat; 
4. sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau 
warung, pertokoan, toko, pa sar, bank, kantor 
sesuai dengan kebutuhan pelayanan 
dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesua i 
jumlah penduduk yang dilayani; dan 
5. sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai 
warga atau balai pertemuan dikembangkan secara 
terbatas jumlahnya sesuai jumla h penduduk yang 
dilayani. 
(7) Utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f, meliputi: 
a. hidran halaman paling rendah memiliki suplai air dan 
mampu mengalirkan air; 
b. hidran umum harus mempunyai jarak paling dengan 
garis tepi jalan; 
c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat 
dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan 
permanen; 
d. penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai 
satu sistem terpadu bawah tanah; dan 
e. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di 
lereng lebih dari 25% harus mendapatkan izin yang 
menyertakan perencanaan pembuatan sistem 
drainase yang menjamin aliran air hujan tidak 
merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan 
dan tidak memberi dampak erosi, banjir dan longsor. 
 
 
113 
 
(8) Prasarana lingkungan sebagaimana d imaksud pada 
huruf g, meliputi: 
a. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati 
pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar 
jalan minimum 3,5 meter; 
b. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis 
sampahnya (organik dan non organik) serta 
diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas 
paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut 
tidak tetap; 
c. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik 
sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah 
(sistem off site ); 
d. pada setiap bangunan rumah baru harus memiliki bak 
septik yang terdapat di bagian depan kaveling dan 
berjarak sekurang -kurangnya 10 meter dari sumber 
air tanah, sedangkan apartemen, permukiman 
kepadatan tinggi yang tidak memungkinkan membuat 
bak septik individual diperkenankan menggu nakan 
bak septik komunal; dan 
e. penyediaan lot parkir, bongkar muat barang dan 
sarana penunjang lainnya pada bangunan privat dan 
bangunan umum. 
(9) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal Bersyarat 
Tertentu (B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
h bagi yang ditetapkan pada masing -masing zona 
meliputi: 
a. menyediakan security untuk dapat mengatur akses 
keluar masuk kendaraan/hambatan samping lainnya 
b. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar 
kapasitas pelayanan; 
c. membuat lubang biopori/sumur resap an dengan 
kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir; 
 
 
114 
 
d. ruang publik yang nyaman minimal 10% dari luas 
kaveling; 
e. wajib disertai dengan penyediaan RTH publik dan RTH 
privat pada area pekarangan dengan memperhatikan 
mekanisme penerapan KDB, KLB, dan KDH s esuai 
pengaturan zonasi. 
f. ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 
atau lebih wajib menerapkan konsep " green roof ". 
g. memiliki izin pengambilan air tanah dengan sumber 
air bersih dari instansi/lembaga yang berwenang; 
h. menyediakan TPS domestik, IPA L tersendiri, lubang 
biopori/sumur resapan untuk mengantisipasi banjir; 
i. menyediakan sistem pencegahan 
kebakaran/pengaman alat pemadam berupa pompa 
hidran, tandon air dan APAR; 
j. menyediakan jaringan prasarana seperti jaringan 
jalan, air bersih, telekomunik asi, listrik, dan drainase; 
dan 
k. melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan 
Perusahaan (TJSL) kepada masyarakat . 
(10) Ketentuan prasarana dan sarana paling rendah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam 
Lampiran V. 3 ketentuan prasarana dan sarana paling 
rendah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Wali Kota ini. 
 
Bagian Kelima 
Ketentuan Khusus