Apa bunyi lengkap Pasal 22 dalam Peraturan Pemerintah Nomor rma Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor rma Tahun 1945 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil , pada , Pasal 22 dinyatakan:

Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik dan Kode 
Perilaku PNS sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Keputusan hasil sidang Majelis harus disampaikan kepada 
PPK atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 14 (empat belas) hari 
sejak tanggal keputusan hasil sidang Majelis. Pasal 21 
( 1) Majelis wajib men yampaikan keputusan hasil sidang Majelis 
kepada PPK, atau pejabat yang ditunjuk sebagal salah satu 
bahan pertimbangan , dalam memberikan sanksi moral 
kepada PNS yang bersangkutan. Pasal 20 
(1) Majelis mengambil keputusan setelah memeriksa dan 
memberi kesempatan membela diri kepada PNS yang diduga 
melanggar kode Etik dan kode perilaku PNS. 
(2) Keputusan Majelis diambil secara mus yawarah mufakat dan 
Dilakukan secara tertutup. 
(3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) Tidak tercapai, keputusan diambil dengan 
suara terban yak. 
(4) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada 
Tidak tercapai , Ketua Majelis wajib mengambil 
keputusan . 
(5) Format Keputusan Majelis sebagaimana tercantum dalam 
lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. Pasal 19 
(1) Pemeriksaan oleh Majelis dilakukan secara tertu tup dan 
hanya dihadiri oleh anggota Majelis yang pangkat dan 
jabatann ya sama atau lebih tinggi dari PNS yang diperiksa . 
(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) , 
dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam 
lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
(3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana disebut pada ayat 
(2) ,dilampirkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis , 
sebagaimana Tercantum dalam larnpiran V yang merupakan 
bagia tidak Terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (6) Panggilan terhadap PNS dibuat menurut contoh 
sebagaimana tercantum dalam lampiran A yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini. 11