Bagaimana redaksi normatif Pasal 3 dalam PEDOMAN PENGENDALIANGRATIFlKASI Nomor 34 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PEDOMAN PENGENDALIANGRATIFlKASI Nomor 34 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENGENDALIANGRATIFlKASI, Pasal 3 berbunyi:

Peraturan Bupati ini bertujuan:
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat/Pegawai ten tang
Gratifikasi;
meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan Gratifikasi;
menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan
akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
membangun integritas Pejabat/Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme; dan
meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pu blik atas penyelenggaraan
layanan di Pemerintah Daerah.
Pasal4
Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak Gratifikasi yang diketahui sejak awal
berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau
tugasnya, meliputi Gratifikasi yang diterima:
terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan
yang sah;
terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar
penerimaan yang sah;
terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan
evaluasi diluar penerimaan yang sah;
terkait ...
- 7 -
terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang
sah/resmi dari Pemerintah Daerah;
dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan
pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan
pihak lain;
sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses
pengadaan barang dan jasa;
1. merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tarnu selama
kunjungan dinas;
J. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh
Pejabat/Pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas
dan kewajibannya dengan Pemberi yang tidak relevan dengan penugasan
yang diterima;
dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku
kewenangan;dan
1. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan
bertentangan dengan kewajibarr/tugas Pejabat/Pegawai.
Setiap Pejabat/Pegawai dilarang memberikan Gratifikasi kepada Pegawai
Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan
dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.