Bagaimana redaksi normatif Pasal 29 dalam BUPATI MUNA BARAT, Nomor mi Tahun 1945?
Norma hukum dalam BUPATI MUNA BARAT, Nomor mi Tahun 1945 tentang Bantuan Hukum bagi, BAB IX - TATA CARA PELAPORAN KINERJA PEMBERI BANTUAN HUKUM, Pasal 29 berbunyi:

Apabila dalam 1 (satu) tahun anggaran tidak ada masyarakat miskin yang 
mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Pemberi bantuan hukum, 
maka dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus dikembalikan 
oleh Pemberi bantuan hukum dengan cara menyetorkan dana tersebut ke Kas 
Umum Daerah. Pasal 28 
Hasil pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 
disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 20 (duapuluh) 
hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya laporan. Pasal 27 
Dalam hal sistem pelaporan pengelolaan anggaran dan kinerja bantuan 
hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 , Pemberi Bantuan Hukum 
boleh menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan anggaran 
program bantuan hukum secara manual kepada Biro Hukum pada 
sekretariat Daerah. Pasal 26 
(1) Laporan pengelolaan anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud 
diatas merupakan bentuk pertanggung jawaban keuangan dan kinerja 
atas pengelolaan anggaran pelaksanaan bantuan hukum. 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri: 
a. Laporan realisasi anggaran bantuan hukum; 
b. Laporan posisi keuangan program bantuan hukum; dan 
c. Catatan atas laporan pengelolaan anggaran program bantuan hukum. Pasal 25 
Laporan untuk kwitansi pembayaran berupa semua kwitansi pembayaran 
pada semua pengeluaran diatas Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh rupiah) 
dalam pemberian bantuan hukum. g. Memori banding atau kontra memori banding; dan 
h. Memori kasasi atau kontra memori kasasi. 
(5) Bukti Penangan masalah hukum melalui jalur non litigasi adalah sebagai 
berikut: 
a. Surat kuasa; 
b. Pendapat hukum (legal opinion); 
c. Pelaporan atau pengaduan; 
d. Somasi atau teguran; 
e. Surat hearing atau audiensi; 
f. Tawaran mediasi; dan 
g. Akta perdamaian.