Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS Nomor 42 Tahun 2022 Pasal 8?
Dalam PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS Nomor 42 Tahun 2022 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAB III - ORGANISASI JDIH PROVINSI, Pasal 8 mengatur sebagai berikut:

(1) Anggota JDLEI Provinsi, terdiri atas: 
a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI 
Jakarta; 
b. Sekretariat Kota Administrasi Jakana Pusat; 
c. Sekretariat Kota Administrasi Jakara - Selatan; 
d. Sekretariat Kota Administrasi Jakar:a Utara; 
e. Sekretariat Kota Administrasi Jakana Barat, 
f. Sekretariat Kota Administrasi Jakar:a. Timur; dan 
g. Sekretariat Kabupaten Administra.s: Kepulauan Seribu. 
(2) Anggota JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas melakukan pengelolaan terhadac sumber daya 
manusia, Icoleksi Dolcumen Hukum, teknis per_gelolaan, prasarana 
dan sarana, serta pemanfaatan teknolcgi informasi clan kom -unikasi, 
yang dilakukan pada masing-masing sisterr_ informasi JDIH sesuai 
kewenangannya. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
anggota JDIH Provinsi menyelenggarakan fungsi: (3) 
g. 
a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan 
pendayagunaan informasi dalam Dokumen Hukum sesuai 
kewenangannya; 
b. pembangunan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi 
informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan 
sistem informasi yang dikelola oleh Pusat JDIH Provinsi; 
c. pemberian informasi dan/atau penyebarluasan bahan 
Dokumen Hukum sesuai kewenangannya kepada: 
1. pusat JDIH Provinsi; 
2. anggota JDIH Provinsi lainnya; dan/atau 
3. masyarakat; 
d. penyediaan sarana dan JDIH sesuai kevvenangar_nya; dan 
e. penyambaian laporan tahunan secara berka1a kepada pusat 
JDIH Provinsi. 
BAD IV 
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI JDIH