Apa substansi hukum dari Pasal 10 Republik Indonesia Tahun 1950) ; Sebagaimana telah Nomor 77 Tahun 2016?
Materi muatan Republik Indonesia Tahun 1950) ; Sebagaimana telah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Fungsi , Tugas Pokok dan Tata, khususnya , Pasal 10, adalah:

BABV 
BIDANG PRASARANA swasta; 
pelaksan aan akreditasi dan spesifikasi pengujian 
kendaraa n bermotor yang diselenggarakan oleh 
swasta; 
pelaksa naan penilaia n teknis kendaraan bermotor; 
pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi 
kebutuhan pengujian; 
1. penerbitan izm usaha jasa terkait dengan 
perawata n dan perbaikan kapal; 
J. pengevaluasian dan pelaporan pelaksa naan 
kegiatan Seksi Pengujian Sarana ; dan 
pelaksa naan fungsi lain yang diber ikan oleh Kepala 
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang berkaitan 
dengan tugas dan fungsin ya. pengendalian pelaksa naan 
yang diseleng garakan oleh (3) Seksi Pengu jian Sara na dalam melaks anakan tugas 
sebaga imana dimaksud pada ayat (2), 
menyelengga rakan fungsi : 
Perumu san bahan perencana an pada Seksi 
Pengujian Sarana ; 
penyiapan bahan perum usan kebijakan teknis di 
bidang peng ujian kendaraan bermotor; 
pelaks anaan pembinaan dan mensahkan hasi l uji 
pengenda lian serta pengawasan pengu jian berkala 
kendaraan bermotor; 
pelaksanaan pembinaan dan pengujian ke ndaran 
tidak bermoto r; 
pengawasan dan 
pengujian berkala 
penerang an jalan um urn; 
penyiapan bahan-bah an kebutuhan kagiata n lapangan terhadap 
berh ubungan dengan f. ( 1) Seksi Peren canaan dan Peng em bangan Prasarana 
dipimpin oleh Kepala Seks i Perencanaan dan 
Pengem bangan Prasarana yang berked udukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Prasarana . 
Seks i Perencanaa n dan Pengembanga n Prasarana 
memp unyai tugas merumuskan , mengo ordinasikan , 
memantau , men gevaluasi dan mengendalikan 
pelaksanaan pe rencanaan dan pengembangan 
prasarana perhubungan . 
Seksi Perencan aan dan Pengembanga n Prasara na 
dalam melaksanakan tugas se bagaiman a dimaksud 
pada ayat (2), meny elenggar akan fungsi : 
perumusan bahan perenca naan pada Seks i 
Perencanaan dan Peng embangan Prasarana; 
penyiapan bahan perumus an kebijakan teknis di 
bidang perencanaan dan pengem bangan prasarana; 
pelaksanaan perencanaan , pemasangan dan 
pemeliharaan lampu penerangan jalan umu m dan 
jenis pe neranga n jalan lainnya yang berada di jalan 
dan bahu jalan; 
pelaksanaan pemberian izin/re komendasi untuk 
pemasangan lampu pene rangan jalan umum dan 
jenis peneran gan jalan lainnya yang akan di pasang 
secara swadaya oleh mas yarakat ; 
pelaksanaan inventarisasi dan iden tifikasi 
penerangan jalan umum yang tidak mem iliki izin/ 
rekomend asi; 
pelaksa naan inves tigasi 
kejadian-kejadian yang Bagian Kedua 
Seks i Perencanaan dan Pengembang an Pras arana