Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 18 Tahun 2003 pada Pasal   24?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 18 Tahun 2003 tentang PAJAK PENERANGAN JALAN, BAB VIII - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, Pasal   24 menyebutkan bahwa:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara 
Pidana ; 
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini, 
adalah : 
a. Menerima, Mencari, Mengumpulkan dan Meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana pe rpajakan Daerah agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ; 
 
 1
1 b. Meneliti, Mencari, dan Mengumpulkan keterangan mengenai Orang 
Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah ; 
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan 
sehubungan dengan Tidak Pidana dibidang Perpajakan Daerah ; 
d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan, dan dokumen – 
dokumen lain berkenaan tindak pidana dibidang Perpajakan 
Daerah ; 
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen – dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap barang bukti ; 
f. Meminta Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana dibidan g perpajakan Daerah ; 
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana 
dimaksud pada huruf “ e “ ; 
h. Memotret seseorang yan g berkaitan dengan tindak pidana dibidang 
perpajakan Daerah ; 
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi ; 
j. Menghentikan Penyidikan ; 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana d ibidang perpajakan Daerah menurut hukum yang 
dapat dipertanggung jawabkan ; 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil 
penyidikannya kepada Penuntut Umum , sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana. 
 
B A B XIV 
KETENTUAN PENUTUP