Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 09 Tahun 2010 pada Pasal 26?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 09 Tahun 2010 tentang JAMINAN KESEHATAN DAERAH, BAB XI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 26 menyebutkan bahwa:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diu ndangkan, dan dilaksanakan 
paling lambat tanggal 1 Januari 2012. 
 
 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 181 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pen gundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daer ah Kabupaten 
Purbalingga. 
 
 
Diundangkan dalam Lembara n Daerah 
Kabupaten Purbalingga 
Nomor 09 Tanggal 28 Agustus 2010 
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA 
cap. ttd 
S U B E N O 
 
 Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 26 Agustus 2010 
 
BUPATI PURBALINGGA, 
cap. ttd 
HERU SUDJATMOKO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 182 PENJELASAN 
 
ATAS 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 
NOMOR 09 TAHUN 2010 
 
TENTANG 
 
JAMINAN KESEHATAN DAERAH 
 
I. PENJELASAN UMUM 
 
Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 T ahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Ne gara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Negara Re publik Indonesia 
Nomor 4459), serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 195 0 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkunga n Propinsi Djawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), maka 
Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga memandang p erlu ditetapkannya 
Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah s ebagai dasar hukum 
untuk dilaksanakannya Sistem Jaminan Kesehatan Sosi al. 
 
Jaminan Kesehatan Daerah diselenggarakan untuk turu t serta 
mensukseskan program nasional tentang Sistem Jamina n Sosial Nasional. 
Undang-Udang No. 40 Tahun 2004 menyebutkan bahwa se tiap warga Negara 
Indonesia wajib memiliki Jaminan Sosial diantaranya Jaminan Sosial 
Kesehatan yang bertujuan untuk memenuhi hak bagi se tiap WNI untuk 
mendapat pelayanan kesehatan yang memadai serta sis tem pembiayaan 
kesehatan yang adil. Dengan disahkannya Peraturan D aerah tentang Jaminan 
Kesehatan Daerah maka Kabupaten Purbalingga dapat m engimplementasikan 
Sistem Jaminan Kesehatan Sosial. 
Jaminan Kesehatan Daerah pada hakekatnya merupakan bagian 
dari Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penyelenggaraa n Jaminan Kesehatan 
Daerah utamanya menitikberatkan pada upaya jaminan kesehatan untuk 
peserta oleh suatu Badan Penyelenggara Jamkesda den gan pembiayaan 
secara pra upaya yang dikelola berdasarkan prinsip- prinsip jaminan kesehatan 
sosial. Guna menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Dae rah tersebut, maka 
Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkewajiban membe ntuk Badan 
Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah (Bapel Jamke sda) dan Dewan 
Jaminan Kesehatan Kabupaten (DJKK). 
 
Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang 
Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah 38 T ahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pe merintahan Daerah 
 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 183 Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota da n Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemeri ntahan Daerah 
Kabupaten Purbalingga kewenangan Pemerintah Kabupaten dibida ng 
kesehatan salah satunya adalah implementasi sistem pembiayaan kesehatan 
melalui Jaminan Kesehatan Sosial dan atau sistem la in. Sehubungan dengan 
hal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang 
Jaminan Kesehatan Daerah. 
 
II. PASAL DEMI PASAL