Apa saja yang diatur dalam Pasal 5 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 106 Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 106 Tahun 2022 tentang PERCEPATAN INVESTASI MELALUI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI, Pasal 5 menetapkan:

(1) Untuk melaksanakan percepatan pengembangan
Kawasan Industri Terpadu Batang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibentuk Tim Percepatan
Pengembangan Kawasan lndustri Terpadu Batang, yang
selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Tim
Koordinasi.
(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
Ketua : Menteri Koordirrator Bidang
Perekonomian;
Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi;
SK No 124737 AAnggota
(3)FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
Anqgota : 1. Menteri Perindustrian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Badan Usaha Milik
Negara;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ralryat; dan
5. Menteri Investasi lKepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal.
Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas:
a. mengusulkan penetapan kebijakan dalam
percepatan pengembangan Kawasan Industri
Terpadu Batang, termasuk memberikan arahan
untuk penyempurnaan, pencabutan, dan/atau
penggantian ketentuan peraturan perundang-
undangan yang tidak mendukung atau
menghambat percepatan pembangunan dan
pengelolaan Kawasan Industri Terpadu Batang;
b. menetapkan rencana aksi percepatan
pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang;
c. melakukan monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan percepatan pengembangan Kawasan
Industri Terpadu Batang yang telah dan sedang
dilakukan, termasuk monitoring dan evaluasi atas
pembebasan sewa lahan atau biaya pemanfaatan
lahan secara berkala;
d. melakukan perubahan atas daftar kegiatan
percepatan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berdasarkan hasil
monitoring dan evaluasi, setelah mendapatkan
persetujuan Presiden;
e. melakukan koordinasi dan dapat melibatkan
kementerian dan lembaga lain, serta PemerintahDaerah dalam pelaksanaan percepatan
pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang;
f. melakukan mitigasi atas timbulnya dampak sosial
dalam pembangunan dan pengelolaan percepatan
pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang;
dan
g. melaporkan...
SK No 124738 A
PRES IDEN
REPI.JBLIK INDONESIA
5-
g. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan
pelaksanaan percepatan pengembangan Kawasan
Industri Terpadu Batang kepada Presiden.
(4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab kepada Presiden.
(5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
, Tim Koordinasi dibantu oleh Sekretariat yang
secara fungsional dilakukan oleh Deputi Bidang
Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja dan
kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian.