Apa bunyi lengkap Pasal 12 dalam PEDOMAN PENGENDALIANGRATIFlKASI Nomor 34 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PEDOMAN PENGENDALIANGRATIFlKASI Nomor 34 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENGENDALIANGRATIFlKASI, pada BAB II - PENGENDALIAN GRATIFlKASI, Pasal 12 dinyatakan:

UPO mempunyai tugas meliputi:
a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan
Oratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik
lainnya;
b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam
hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya
melaporkan penolakan Gratifikasi;
c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi
secara periodik kepada KPK;
e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan
Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan
instansi masing-masing;
f.melakukan ...
- 14 -
f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan
eksternal instansi pemerintahan, bad an usaha milik negara, dan badan
usaha milik Daerah;
g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya
penetapan status barang tersebut; dan
h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka Pengendalian Gratifikasi.
Pasa113
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan wewenang dan kewajiban UPG
ditetapkan dalam petunjuk teknis Inspektur selaku ketua UPG.
BABIV
HAKDANPERLINDUNGAN
Pasal14
(1) Pelapor yang beritikad baik berhak untuk:
a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan
Gratifikasi;
b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan
c. memperoleh perlindungan.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat
administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor,
namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan
penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas /mutasi atau
hambatan karir lainnya;
b. pemindahtugasarr/rnutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau
ancaman fisik;
c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan
Pemerintah Daerah; dan
d. kerahasiaan identitas.
Pasal ...
- 15 -