Apa bunyi lengkap Pasal 14 dalam 4.PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor Z|TAHUN Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam 4.PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor Z|TAHUN Tahun 2021 tentang STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAHDAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, pada BAB V - SURAT PERINTAH TUGAS DAN, Pasal 14 dinyatakan:

Pejabat Daerah dan PNS yang melaksanakan peijalanan dinasharus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) danSurat PeijalananDinas (SPD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu :a.Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;b.Ketua dan Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh KetuaDPRD;
Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil KetuaDPRD;
Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau WakilBupati;
Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli ditandatangani olehBupati /Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah;f.Kepala PDdan Camat ditandatangani oleh Bupati /WakilBupati/ Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah;g.Sekretaris PD, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah,Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Kepala Bidang padaPD, ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah danapabila berhalangan dapat ditandatangani oleh SekretarisDaerah;
Sekretaris, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian padakecamatan ditandatangani oleh Camat;i.Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Tata Usaha, Unit PelaksanaTeknis dan Staf pada Perangkat Daerah ditandatangani olehKepala Perangkat Daerah dan apabila berhalangan dapat ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah dengantembusan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten melaluiasisten yang membidangi;
Dalam hal kebutuhan tertentu Surat Perintah Tugasditandatangani oleh pejabat berwenang sesuai denganperaturan perundang -undangan.