Apa bunyi lengkap Pasal 72 dalam Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pemb entukan, pada BAB III - TUJUAN PENATAAN WP - 9, Pasal 72 dinyatakan:

(1) Jang ka waktu RDTR WP Kawasan Perkotaan Kolaka adalah 20 (dua puluh) 
tahu n dan dapat ditinjau kembali 1 (satu ) kali dalam 5 (lima) tahu n. 
(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis , peninjauan kembali RDTR 
WP Kaw asan Perkotaan Kolaka dapat dilakukan lebih dari 1 (satu ) kali dalam 
setiap periode 5 (lima) tahunan . 
(3) Perub ahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: 
a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peratur an perun dang- 
undangan; 
b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang -undang; 
c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang -undang ; dan 
d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis . 
(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaiman a dimak sud 
pada ayat (3) huruf d, yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan 
Bupati tentang RDTR WP Kawasan Perkotaan Kola ka Tahun 2022-2042 dapat 
direkomen dasikan oleh Forum Penataan Ruang. BAB IX 
KETENT UAN LAIN-LAIN Pasal 71 
(1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinas i penataa n 
ruang dan kerja sama wilayah. 
(2) Koordina si sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuk an oleh Bupati dan 
dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipa tif dapat dibantu 
oleh Forum Penataan Ruang. 
(3) Pelaksan aan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan apabila Bup ati 
membutuhkan pertimb angan terkait pelaksanaan penataan ruang di Kawa san 
Perkotaan Kolaka . 
(4) Forum Penataan Ruang sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 
Bupati . 
(5) Pembentukan , susunan keanggotaan , tugas , fungsi , dan tata kerja Forum 
Penataan Ruang dilaksanakan sesua i ketentuan peraturan perundang ­ 
undangan . BAB VIII 
KELEMBAGAA N 1. fasilitasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ; 
j. pengh argaan ; dan/atau 
k. publik asi atau promosi . 
(10) Disins entif kepada Pemerintah Daerah seba gaimana dimaksud pada ayat (5) 
dapat diberikan dalam bentuk: 
a. pembatasan penyediaan prasaran a dan sarana ; 
b. pengenaan kompe nsasi; dan/ a tau 
c. penalti . 
(11) Disinsentif kepada mas yarakat sebagaimana dima ksud pada ayat (5) dapat 
diberikan dalam bentu k: 
a. pengenaan pajak dan/ a tau retribusi yang tinggi ; 
b. kewajiban m emberi komp ensas i atau imbalan ; atau 
c. pemb atasan penyediaan prasarana dan sarana . 
(12) Ketentu an lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinse ntif 
diatur dengan Pera turan Bupati . 
(13) Ketentu an penggun aan lahan yang tidak sesuai (non confonn ing situation) 
dengan pera turan zonas i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu 
penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan 
dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling 
lama 6 bulan setelah berlakun ya Peratu ran Bupati ini. - 66 - ,. 
Pada saat berlakun ya Peraturan Bupati ini mulai berlaku , maka: 
a. Izin pemanfaatan ruang atau konfirmasi KKPR yang telah dikeluarkan dan telah 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa 
berlakun ya; 
b. Izin pemanfaatan ruang atau konfirmasi KKPR yang telah dikeluarkan tetapi 
tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan : 
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunann ya, izin pemanfaatan ruang 
atau persetujuan KKPR disesuai kan dengan fungsi kawasan berdasarkan 
Peraturan Bupati ini; 
2. untu k yang sudah dilaksanakan pembangunann ya, dilakukan penyesuaian 
dengan masa trans isi berdasarkan ketentuan perundang -undangan ; dan 
3. untu k yang sudah dilaksanakan pembangunann ya dan tidak m emungkink an 
untu k dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasar kan Peraturan 
Bupa ti ini, izin pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR yang telah 
diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul s ebagai 
akiba t pembatalan izin pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR dapat 
diberikan penggan tian yang layak. 
c. Pemanfa atan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan 
ruang atau konfirmas i KKPR dan bert entangan dengan ketentuan Peraturan 
Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Pera turan Bupa ti ini; dan 
d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketetentuan Pera turan Bupati ini, agar 
dipercepat untuk m endapatkan konfirmasi KKPR. Pasal 73 BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN - 67 - 
(5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diterb itkan berdasarkan kriteria: 
a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan 
perundang-undangan ; 
b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional ; dan/ a tau 
c. lokasin ya berbatasan dengan kabupat en/kota di sekitarn ya. 
(6) Pera turan Bupati tentang RDTR WP Kawasan Perkotaan Kolaka Tahun 2022- 
2042 dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
~ POITU MURTOPO 
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022 NOMOR ""'4 Diundangkan di Kolaka 
pada tanggal \!l. ~ 102.1 j SEKRETARIS D RAH KABUPATEN KOLAKA , 'i\<J 
l Ditetapkan di Kolak ~ 
pada tanggal o" :),() )%,. 
~ BUPATI f 7yKA, v ~ - iWv 
JAHMADS iEI Pasal 74 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatann ya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka. BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP - 68 - ·'