Bagaimana redaksi normatif Pasal 44 dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021 tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, BAB IV - LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, Pasal 44 berbunyi:

(1) Tujuan pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) yaitu : 
a. mempercepat penurunan angka kematian ibu, 
bayi, anak balita , dan angka kelahiran; 
b. mempercepat penerimaan Norma Keluarga Kecil 
Bahagia Sejahtera (NKKBS); 
c. meningkatkan kemampuan masyarakat untuk 
mengembangkan kegiatan -kegiatan kesehatan 
dan lainnya yang menunjang untuk tercapainya 
masyarakat sehat sejahtera; 
d. sebagai w ahana gerakan reproduksi keluarga 
sejahtera, gerakan ketahanan keluarga , dan 
gerakan ekonomi keluarga sejahtera; 
e. memberikan pengetahuan mengenai kesehatan 
reproduksi remaja; 
f. memberikan pengetahuan pentingnya pendidikan 
kesehatan reproduksi dan Narkona Psikotripika 
dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) bagi remaja; 
g. sebagai wadah pembinaan dan memahami 
pentingnya gaya hidup sehat; 
h. meningkatkan derajat kesehatan lanjut usia 
untuk mencapai masa tua yang bahagia dan 
berdaya guna dalam kehidupan keluarga dan 
masyarakat; 
i. meningkatkan kesadaran lanjut usia untuk 
membina sendiri kesehatannya; 
j. meningkatkan kemampuan da n peran serta 
masyarakat dalam menghayati dan mengatasi 
masalah kesehatan lanjut usia secara optimal; 
k. meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan 
lanjut usia; dan 
l. meningkatkan jenis dan mutu pelayanan 
kesehatan lanjut usia. 
40 
 
(2) Posyandu mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana kerja; 
b. menyiapkan data dan informasi tentang keadaan 
maupun perkembangan kegiatan yang berkaitan 
dengan kualitas program, kelembagaan , dan 
Sumber Daya Manusi a/pengelola program; 
c. menyampaikan berbagai dat a, informasi , dan 
masalah kepada Lurah, instansi/lembaga terkait 
untuk penyelesaian tindak lanjut; 
d. menganalisis masalah dan kebutuhan intervensi 
program berdasarkan pilihan alternatif 
pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan 
kebutuhan lokal; 
e. mengu payakan sumber -sumber pendanaan 
dalam mendukung operasional Posyandu; 
f. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, 
advokasi, pemantauan , dan evaluasi pengelolaan 
program/kegiatan secara rutin dan terjadwal; 
g. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan 
partisipasi, gotong royong , dan swadaya 
masyarakat dalam mengembangkan Posyandu; 
h. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan 
kebutuhan; 
i. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan 
kepada Lurah; 
j. melaksanakan administrasi; dan 
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
Lurah. 
(3) Posyandu mempunyai fungsi : 
a. pemantau status tumbuh kembang balita; 
b. pemantau dan pencegah gangguan pertumbuhan 
balita; 
c. penyuluh gizi ibu dan pertumbuhan balita; 
d. perujukan balita ke Pusat Kesehatan Masyarakat 
(Puskesmas); 
 
 
41 
 
e. penyelenggara pusat kegiatan masyarakat dalam 
upaya pelayanan kesehatan dan keluarga 
berencana yang dikelola dan diselenggarakan 
untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan 
teknis dari petugas kesehatan; 
f. penyelenggara pemeliharaan kesehatan ibu dan 
anak; 
g. pelaksana pelayanan keluarga berencana; 
h. penyelenggara imunisasi dan peningkatan gizi; 
i. penyelenggara kegiatan yang memberikan 
pengetahuan mengenai kesehatan remaja; dan 
j. pelaksana k egiatan untuk meningkatkan 
jangkauan pelayanan kesehatan lanjut usia. 
 
Paragraf 3 
Pemilihan dan Penetapan Pengurus Posyandu