Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 93 Tahun 2022.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 93 Tahun 2022 tentang RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Bupati adalah Bupati Cirebon. 
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah 
Daerah Kabupaten Cirebon. 
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur 
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 
kabupaten. 
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Cirebon. 
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, 
Penelitian dan Pengembangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah 
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon. 
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten 
Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun. 
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden 
yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah 
untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
mensejahterakan masyarakat. 
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan 
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh 
semua Daerah . 
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan 
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh 
Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah 
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 
untuk periode 5 (lima) tahun. 
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan 
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 
1 (satu) tahun. 
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus 
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan 
pembangunan daerah karena dampaknya yang 
signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat 
penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, 
dan menentukan tujuan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. 
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan. 
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya 
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 
1 7. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau 
dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 
1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. 
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai 
secara nyata oleh instansi pemerintah dalam 
rumusan yang Iebih spesifik, terukur, dalam kurun 
waktu yang Iebih pendek dari tujuan. 
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara 
kuantitatif dan/ atau kualitatif yang terdiri dari 
unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, 
dan/ a tau dampak yang menggambarkan tingkat 
capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang 
telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan 
sudah tercapai. 
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang 
diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk 
mencapai tujuan. 
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang 
berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan 
oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang 
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. 
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian 
aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran 
( output) dalam rangka mencapai hasil ( outcome) 
suatu program. 
23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan 
kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
24. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa 
barang atau jasa dari serangkaian proses atas 
sumber daya pembangunan agar hasil ( outcome) 
dapat terwujud. 
25. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai 
atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam 
periode waktu tertentu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam 
satu program. 
26. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah 
berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh 
dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program. 
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD 
adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan 
dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat 
rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD 
yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah 
yang digunakan sebagai dasar penyusunan 
rancangan APBD. 
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA 
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan 
dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat 
pendapatan , belanja, dan Pembiayaan SKPD yang 
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 
pengguna anggaran.