Apa substansi hukum dari Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1945?
Materi muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara, khususnya , Pasal 22, adalah:

1) Penentuan data penduduk miskin ditetapkan 
berdasarkan indicator kemiskinan nasional dan 
indicator kemiskinan daerah. 
2) Indicator kemiskinan sebagimana dimaksud pada 
ayat ( 1), terdiri dari : 
a. Luaslantai bangunan tempat tinggal kuran dari 
8 m2 per Orang; 
b. lantai bangunan tempat tingga lnya terbuat dari 
tanah/bambu/ka yu Tidak berkualitas ; 
c. dinding tempat tinggaln ya terbuat dari 
bambu/rumb ia/ka yu berkualitas rendah atau 
tembok tanpa diplaster ; 
d. tidak merniliki fasilitas tempat buang air 
besar/bersama-sama rumah tangga lain 
menggunakan JAmban; 
e. sumber penerangan rumah tangga tidak 
menggunakan Listrik ; 
f. air min um berasal dari sumur / mata air yang 
tidak terlindung/ sungai/ air hujan ; 
g. bahan bakar untuk masak sehari-hari adalah 
kayu bakr/arang/min yak tanah ; 
h. hanya men gkomsumsi daging/susu/a yam satu 
kali dalam seminggu 
1. hanya membeli pakaian satu steel pakaian 
dalam setahun ; 
J. hanya mampu makan satu/dua kali dalam 
sehari ; 
k. tidak sanggup memba yar biaya pengobatan 
dipuskesmas / polikl inik; 
1. sumber penghasilan kepala Rumah tangga 
adalah : petani dengan luas lahan 0,5 ha, 
Buruh Tani , nela yan, Buruh bangunan , buruh 
perk ebunan , atau pekerjaan lainn ya dengan 
pendapatan diba wah 600.000 per bulan ; 
m. pendidikan terahir kepala rumah tangga : tidak 
sekolah /tidak tama t sekolah dasar (SD)/han ya 
SD; dan 
n. tidak memiliki tabungan/barang yang mudah 
dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000 seperti 
sepeda motor ( kredit/noncredit) ,emas , hewan 
temak ,kapal motor ataupun barang modal 
lainnya. perang kat 
mendukung 
penangg ulang an e. meningka tkan kompetensi 
desa untuk 
program/ keg iatan 
kemiskinan desa; dan 
f. mend ukung pelaksana an 
pendataan / pemu takh iran yang 
dilaku kan oleh peme rintah dae rah, 
sebag aimana dimaksud pada pasal 12 
huru f c; 
12 Pasal 25 
1) Pemerin tah Daerah melakukan 
pendataan pen duduk miskin secara 
periodik berdasark an indikator 
seba gaim ana dimaksud pada Pasal 15; 
2) Pendataan pend udu k miskin 
sebag aimana dimak sud pad a ayat (1) 
dilakukan secara terpadu dan Partisifas i. 
3) Hasil pendataan sebagaima na 
dimaksud pada ayat (1) merupakan 
dat a mikro yang memuat data 
pendud uk miskin yang digunakan 
untu k interven si program/ kegiatan 
penanggu langan kemiskinan . 
4) Pendataan sebag aimana dimaksud dalam 
dikoordinasikan oleh Bappeda Bag ian Kesatu 
Penda taan Pendu duk Miskin Pasa l 24 
Tahapan kegiat an Penan ggulangan kemiskinan terdiri 
dari: 
a. penyusu nan dan penetapan indika tor 
kemiskinan daerah; 
b. pendataan dan verifikasi data pend uduk 
mi skin; 
c. pelaksanaan strateg i penanggul ang an 
kemiskinan daerah; 
d. inte grasi strategi penan ggulangan 
kemiskinan ke dalam RKPD; 
e. penyediaan dan penetapan alokasi anggaran 
program/ kegiatan penanggulangan kemiskinan 
kedalam dokume n KUA/PPAS dan APBD . 
f. Pelaksanaan dan penga wasan program/kegiatan 
Penanggulangan Kemiskinan yang tersebar di 
Perangkat Daerah , Pemerintahan 
Desa/ Kelurahan ,dunia Usaha , LNS, Filantrop i dan 
Program /Kegia tan Yang Filantropi dan 
Program/Kegia tan yang Dikerjasamakan ddengan 
LSM ; dan 
g. TKPKD melaporkan hasil pelaksanaan 
program/ kegia tan penan ggulang an 
kemiskinan setiap tah un kepada 
peme rintah daerah sebagai 
pertan ggu ngjawaban. BAB IX 
TAHAP AN PEN YELENGGARAAN 
PENANG GULANGAN KEMISKINAN Pasal 23 
Data penduduk miskin bersum ber dari hasil 
penda taan atau pemutah iran data penduduk miskin 
sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf c. 
13 Pasal 28 
1) Pemerintah Daerah melaksanakan 
Strategi Penanggulangan. Kemiskinan.. (2) 
Strategi penanggulangan kemiskin.an 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
meliputi: 
a. pemenuhan hak-hak penduduk 
miskin dan pengurangan beban 
pengeluaran. penduduk miskin; 
b. peningkatan akses, kernarrrpu an dan 
pendapatan penduduk miskin; 
c. penciptaan usaha mikro dan Bagian Kedua 
Strategi Penanggulangan 
Kemiskinan Pasal 27 
Hasil Penetapan penduduk miskin 
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
menjadi dasar penyusunan 
program/ kegiatan. penanggulangan 
kemiskinan. serta pen.er bi tan kartu 
identitas penduduk miskin. Pasal 26 
1) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 19 Ayat ( 1) sebelum 
ditetapkan, diumumkan Selama 30 (tiga 
puluh) hari di · masin.g-masing 
Desa/Kelurahan. untuk memperoleh 
masukan dari masyarakat. 
2) Apabila dalam jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak ada masukan dari masyarakat, 
maka basil pendataan dinyatakan benar 
dan sah. 
3) Penduduk miskin yang belum terdata, 
sebagaiman.a dimaksud ayat (1) akan 
dimasukkan pada pemutahiran data 
sebagaimana diatur pada Pasal 12 
hurufc. 
4) Hasil Pendataan Sebagaimana Dimaksud Pada 
,dikelolah dalam system teknologi 
informasi Penanggulanagan Kemiskinan Daerah. se bagai perangkat daerah yang 
mernbidangi perencanaan daerah 
5) proses pelaksanaan pendataan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
dilaksanakan oleh tim yang dibentuk 
oleh Bupati. 
6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5), terdiri dari unsur Peran.gkat Daerah 
terkait, LSM, Perguruan Tinggi dan un.sur 
masyarakat. 
14 Pasal 32 
Kegiatan prioritas program bantuan 
perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilaksanakan 
dengan mengurangi jumlah rumah tidak 
sehat dan tidak layak huni melalui: 
a. bantuan perbaikan rumah; Pasal 31 
Kegiatan prioritas program bantuan 
pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a 
dilak sanakan melalui: 
a. peningkatan kecukupan pangan dengan 
kalori dan gizi; 
b. penyediaan bantuan kebutuhan 
sandang yang layak. Pasal 30 
Program bantuan sosial terpadu berbasis 
keluarga se bagaimana dimaksud dalarn