Apa saja yang diatur dalam Pasal 54 PERATURAN DAERAH KABU PATEN MAGELANG Nomor 21 Tahun 2006?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABU PATEN MAGELANG Nomor 21 Tahun 2006 tentang TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN, BAB  XVI - TINDAKAN DAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN, Pasal 54 menetapkan:

(1) Bakal calon yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan Pasal 13 sebelum pelaksanaan penyaringan maka berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pemilihan yang bersangkutan dinyatakan tidak berhak mengikuti 
penyaringan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan; 
(2) Apabila bakal calon terbukti melanggar ketentuan Pasal 13 
setelah pelaksanaan penyaringan, maka berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pemili han, yang bersangkutan 
dinyatakan gugur oleh Pani tia Pemilihan yang ditetapkan 
dengan Surat Keputusan; 
(3) Calon kepala desa yang te rbukti melakukan pelanggaran 
terhadap ketentuan Pasal 13 sebelum pelaksanaan pemilihan, atas hasil pemeriksa an Panitia Pemilihan yang 
bersangkutan dinyatakan gugur sebagai calon dan tidak 
berhak untuk dipilih yang di tetapkan dengan Keputusan 
Panitia Pemilihan; 
(4) Calon kepala desa yang te rbukti melakukan pelanggaran 
terhadap ketentuan Pasal 13 pada saat pelaksanaan 
pemilihan, atas hasil pemeriksa an Panitia Permilihan dan 
atau Tim Pemantau Kabupaten/ Kecamatan, pemungutan 
suara dapat ditangguhkan ; 
 35 
(5) Calon kepala desa yang terbukti melakukan pelanggaran 
terhadap ketentuan Pasal 13 setelah Berita Acara (BA) Pemilihan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan maka 
pelanggaran tersebut harus dibuktikan dengan Keputusan 
Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 
(6) Apabila pelanggaran sebagaim ana dimaksud pada ayat (5) 
belum dapat dibuktikan, maka Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peng esahan Calon Kepala Desa 
terpilih menjadi Kepala Desa dan dilaksanakan pelantikan Kepala Desa; 
(7) Apabila pelanggaran sebagaim ana dimaksud pada ayat (5) 
terbukti setelah dilakukan pelantikan yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap, Bupati memberhentik an Kepala Desa serta 
mengangkat Penjabat (Pj.) Kepala Desa; 
(8) Apabila dikemudian hari pemilihan ditemukan hal-hal yang 
dinyatakan cacat hukum setelah mendapatkan kepastian hukum yang tetap dari Pengadilan maka pemilihan dinyatakan tidak sah dan harus diulang; 
(9) Apabila pemilihan dinyatakan cacat hukum sebagaimana 
dimaksud ayat (8) setelah kepala desa terpilih dilantik, maka Bupati memberhentikan kepala Desa dan mengangkat Penjabat (Pj.) Kepala Desa.