Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 10 PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA Nomor 1 Tahun 2020.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA Nomor 1 Tahun 2020 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN, pada , Pasal 10 menjelaskan:

Pertanggu ngjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal I tercantum dalarn Lam piran yang 
merup akan bagian tidak terpisahk an dari Peraturan Daerah 
ini, terdiri dari : 
a. Lam piran I 
Lam piran I.I 
Lampiran 1.2 
Lam piran 1.3 
Lam piran 1.4 Laporan Realisa si Anggar an; 
Ringk asan Lapor an Realisasi Anggaran 
menu.rut urusan Pemerintahan Daerah 
dan Organisasi ; 
Rincian Laporan Realisas i Anggar an 
menu.rut urusan Pemerintahan Daerah , 
Organisa si, Pendapa tan, Belanja dan 
Pembiayaan; 
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja 
Daerah menurut urusan Pemerintahan 
Daerah , Organisasi , Program dan 
Kegiatan ; 
Rekapitulasi Realisasi anggaran belanja 
daerah untu k Kesel arasan dan 
Kete rpaduan Urusan Peme rintah an 
Daerah dan Fungsi dalam Rangka 
Pengelol aan Keuang an Negara; 
b. Lampiran II... 
b. Lampiran 11 
c. Lampiran Ill 
d. Lampiran IV 
e. Lampiran V 
f. Lampiran VI Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
Laporan Operasional; 
Laporan Perubahan Ekuitas; 
Neraca ; 
Laporan Arus Kas; 
g. Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan; 
h. Lampiran VIII Daftar rekapitulasi piutang daerah; 
1. Lam piran IX 
j. Lampiran X 
k. Lam piran XI Daftar rekapitulasi penyisihan piutang 
tidak tertagih; 
Daftar rekapitulasi dana bergulir dan 
penyisihan dana bergulir; 
Daftar penyertaan modal (investasi) 
daerah; 
Daftar rekapitulasi realisasi penambahan 
dan pengurangan aset tetap Daerah; 
m. Lampiran XW Daftar rekapitulasi aset tetap; 
n. Lampiran XIV Daftar rekapitulasi konstruksi dalam 
pekerjaan; 
o. Lampiran XV Daftar rekapitulasi aset lainnya; 
p. Lampiran XVI Daftar dana Cadangan Daerah; 
q. Lampiran XVII Daftar kewajiban jangka pendek; 
r. Lampiran XVIII Daftar kewajiban jangka panjang ; 
s. Lampiran XIX Daftar kegiatan-kegiatan yang belum 
diselesaikan sampai akhir tahun dan 
dian ggar kan kem bali dalam tahun 
anggaran berikutnya; 
L Lam piran XX lkhtisar Lapo ran Keuan gan Badan usaha 
Milik Daerah/Perusahaan Daerah.