Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 4 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 4 Tahun 1945 tentang KETENTRAMAN , KETERTIBAN UMUM DAN, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Majene. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -undang 
Dasa r Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Kepala daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Majene . 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selan jutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 
yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan 
daerah. 
~ 5 ~ 
 
 
6. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, 
menyelenggarakan Ketentraman dan Ke tertiban Umum 
serta Perlindungan Masyarakat . 
7. Ketentraman umum adalah suatu keadaan dinamis yang 
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan 
masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan 
tenteram, tenang dan aman. 
8. ketertiban umum adalah suatu keadaan di namis yang 
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan 
masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib 
dan teratur. 
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi 
segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang di peruntukkan bagi lalu lintas, yang 
berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, 
di bawah permukaan tanah dan/atau air serta d iatas 
permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan 
kabel. 
10. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermoto r yang 
disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan 
dipungut bayaran. 
11. Jalur hijau adalah setiap jalur -jalur yang terbuka sesuai 
dengan rencana kabupaten yang diperuntukkan penataan 
dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten. 
12. Taman adalah sebid ang tanah yang merupakan bagian dari 
ruang terbuka hijau kabupaten yang mempunyai fungsi 
tertentu, ditata dengan serasi, lestari, dengan 
menggunakan material taman, material buatan dan unsur -
unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air 
13. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
badan usaha milik negara atau daerah, dengan nama dan 
bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, 
koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap 
14. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan 
kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati 
tempat -tempat prasarana kabupaten dan fasilitas umum 
baik yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah maupun 
yang tidak mendapat izin Pemerintah Daerah antara lain 
badan jalan, trotoar, saluran air, jalur h ijau, taman atau 
tempat umum lainnya 
15. Pengemis adalah orang yang memperoleh penghasilan 
dengan cara meminta -minta ditempat umum dengan 
berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan 
dari orang lain 
16. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti/stop atau tidak 
bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan 
pengemudinya 
17. Bangunan adalah setiap yang dibangun diatas persil 
meliputi rumah, gedung, kantor, pagar, dan bangunan 
lainnya yang sejenis . 
~ 6 ~ 
 
18. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, 
permainan, dan/at au keramaian yang dinikmati dengan 
dipungut bayaran 
19. Fasilitas umum adalah sarana yang dibangun dan dimiliki 
oleh Pemerintah, Swasta atau perorangan yang digunakan 
untuk kegiatan bagi masyarakat 
20. Tuna Susila adalah profesi yang menjual jasa untuk 
memuaskan k ebutuhan seksual. 
21. Gelandangan adalah orang tidak tentu tempat kediaman 
dan pekerjaannya. 
22. Anak jalanan adalah anak -anak yang sebagian besar 
menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau 
berkeliaran di jalan atau ditempat -tempat umum lainnya. 
23. RW selanjutny a disingkat RW atau sebutan lainnya adalah, 
bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang 
dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah 
kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah 
24. RT selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adal ah, 
lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat 
setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan 
kemasyarakatan yang ditetapkan oleh P emerintah Desa 
atau Lurah . 
25. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di 
permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang 
meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis 
membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang 
yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan 
membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas. 
26. Trotoar adalah fasilitas pendukung penyelenggaran lalu 
lintas dan angkutan jalan yang berada pada ruas jalan dan 
disediakan khusus untuk pejalan kaki. 
27. Sempadan sungai adalah ruang penyangga antara 
ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan 
kegiatan manusia tidak saling terganggu. 
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya 
disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi 
wewenang khusus oleh peraturan perundang -undangan 
untuk melakukan penyidikan terhadap pelan ggaran 
Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.