Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN  BUPATI MALUKU TENGGARA Nomor 112 Tahun 2020?
Materi muatan PERATURAN  BUPATI MALUKU TENGGARA Nomor 112 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara . 
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan 
yang mertj adi kewenangan daerah otonom . 
3. Bupati adalah Bupa i Maluku Tenggara . 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah . 
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan 
wakil ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara . 
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD 
Kabupaten Maluku Tenggara . 
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah Tim Angga ran Pemerintah Daerah 
Kabupaten Maluku Tenggara . 
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah . 
9. Kemampuan keuangan daerah adalah klasifikas i suatu daerah untuk 
menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan 
berdasarkan tata cara pengelompokan kemampuan keuangan daerah . 
10. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk 
menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan 
berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan 
komunikasi intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan 
DPRD . 
11. Tunjangan komunikasi Insentif adalah uang yang diberikan setiap bulan 
untuk peningkatan kinerja kepad a Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD . 
12. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses 
kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD . 
4 
 
13. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana 
yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang 
kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan 
kebutuhan lain guna guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan 
wakil DPRD.