Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN WALi KOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014.
Sesuai dengan PERATURAN WALi KOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014 tentang , ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Bandung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung; 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 
Bandung. PERATURAN WALi KOTA TENTANG PEGAWAI NON 
PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KOTA 
BANDUNG . MEMUTUSKAN: 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang ­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah; 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Um um 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum; 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah ; 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 
tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung; 2 
Menetapkan : 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembant u Wali Kota dan 
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah . 
6. Dinas Kesehatan yang selanjutn ya disebut Dinas adalah 
Dinas Kesehatan Kota Bandung. 
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota 
Bandung. 
8. Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan yang 
selanjutn ya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian 
Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung . 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutn ya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung . 
10. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis 
yang selanjutn ya disingkat BLUD UPT adalah unit kerja 
pada Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dibent uk 
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 
penyediaan barang dan/jasa pelayanan kesehatan yang 
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan 
dalam melakukan kegiatann ya didasarkan pada prinsi p 
efisiensi dan produktivitas . 
11. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah Pola 
Penge lolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas 
berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek 
bisnis yang sehat untuk meningkatkan pela yanan kepada 
mas yarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan 
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai 
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan 
daerah pada umumn ya. 
12. Pegawai BLUD non PNS adalah pegawai yang bukan 
berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Kepa la 
Dinas untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan 
tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi 
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD UPT. 
13. Perusahaan ... 3 
(2) Surat ... Pasal3 
(1) Dalam hal terdapat tugas/pekerjaan dengan kompleksitas 
tertentu Pemimpin BLUD UPT melalui Kepala Dinas dapat 
mengangkat Pegawai BLUD UPT Non PNS yang memiliki 
pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kompetensi 
tertentu untuk melaksanakan mengemban tugas/ 
pekerjaaan tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan 
BLUD UPT dan dituangkan dalam surat perjanjian kerja. BAB II 
KEDUDUKAN DAN STATUS 
Bagian Kesatu 
Kedudukan 
Pasal2 
Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai pegawai BLUD UPT. 13. Perusahaan penyedia jasa pekerja adalah perusahaan 
berbadan hukum yang dalam kegiatan usahanya 
menyediakan jasa pekerja untuk dipekerjakan di BLUD 
UPT yang memiliki izin operasional dari instansi yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 
14. Formasi pegawai adalah kebutuhan jumlah tenaga 
tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian 
tugas BLUD UPT . 
15. Gaji adalah hak pegawai Non PNS yang diterima dan 
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 
BLUD UPT yang ditetapkan dan dibayarkan menurut 
suatu perjanjian kerja, peraturan kepegawaian atau 
perjanjian kerja bersama. 
16. Remunerasi adalah segala penerimaan yang diterima oleh 
dan merupakan hak pegawai Non PNS baik berupa upah 
atau gaji termasuk tunjangan atau penerimaan lain yang 
diberikan oleh BLUD UPT sebagai pemberi kerja yang 
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, perjanjian kerja, peraturan kepegawaian atau 
perjanjian kerja bersama. 
1 7. Penerimaan Pegawai adalah proses pengangkatan pegawai 
BLUD non PNS. 4 
(4) Ujian ... Pasal 6 
(1) Seleksi dan penerimaan Pegawai Non PNS dilaksanakan 
oleh Dinas dan dilaporkan kepada BKPP . 
(2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat bekerja sama dengan lembaga profesional. 
(3) Tata cara pengadaan penerimaan pegawai BLUD UPT non 
PNS sebagai berik ut: 
a. pengumuman me lalui media massa dan/ a tau website 
Pemerintah Kota Bandung; 
b. seleksi admin istrasi; 
c. pengumuman calon pegawai BLUD UPT non PNS yang 
lolos seleksi administrasi; 
d. ujian seleksi; dan 
e. pengumuman hasil ujian seleksi. Pasal 5 
Dinas dalam penerimaan Pegawai Non PNS untuk BLUD UPT 
harus mengikuti formasi kebutuhan yang sudah ditetapkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). Bagian Kedua 
Formasi Penerimaan dan Seleksi