Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 4 PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 95 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 95 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA T IDAK TERDUGA, pada BAB IV - KRITERIA, Pasal 4 menjelaskan:

(1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang 
diperuntukkan bagi: 
a. Keadaan D arurat; 
b. keperluan m endesak; 
c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas 
penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan 
d. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya. 
 
(2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a , sekurang -kurangnya memenuhi kriteria sebagai 
berikut: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas 
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan 
sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah 
Daerah ; dan 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran 
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh 
Keadaan Darurat . 
 
(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a , meliputi: 
a. Bencana alam, Bencana Non Alam , Bencana Sosial 
dan/atau Kejadian Luar Biasa; 
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; 
dan/atau 
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu 
kegiatan pelayanan publik. 
 
 
 8 
(4) Kriteria belanja untuk ke perluan mendesak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b , mencakup: 
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat 
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun 
anggaran berjalan; dan 
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda 
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 
Pemerintah Daerah dan masyar akat. 
 
(5) Keperluan mendesak seb agimana dimaksud pada 
huruf b meliputi : 
a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar 
masyarakat yang anggarannya belum te rsedia dalam 
tahun anggaran ber jalan; 
b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja 
yang bersifat wajib; 
c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali 
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan 
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang -
undangan; dan/atau 
d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda 
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 
 
(6) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas 
penerimaan Daerah tahun sebelumnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hu ruf c, dilakukan dalam hal: 
a. terdapat pe mbayaran pa jak/retribusi oleh wa jib 
pajak/retribusi ya ng bukan m erupakan objek 
pajak/retribusi yang terutang atau yang seharusnya 
tidak terutang; 
b. terdapat ke salahan pe motonganatau pe mungutan 
yang mengakibatkan pajak/retribusi yang di potong 
atau dipungut lebih besar dari pada pajak/retribusi 
yang seharusnya dipotong atau dipungut; 
c. terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan 
yang bukan merupakan objek pa jak/retribusi; dan 
d. terdapat sisa penggunaan belanja yang harus 
dikembalika n yang berasal dari penerimaan D aerah. 
 
(7) Kriteria Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri 
mengenai tata cara pengelolaan belanja Bantuan Sosial . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9