Apa norma yang terkandung dalam Pasal I PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 53 Tahun 2019?
Substansi PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 53 Tahun 2019 tentang KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA, khususnya BAB IV - KOMITE ETIK, Pasal I, memuat:

Komite Etik terdiri dari 7 (tujuh ) orang dengan susunan 
keanggotaan sebagai berikut : 
Penanggung jawab dijabat secara ex-officio oleh Sekretaris 
Daerah Kabupaten Bangka Barat; 
Ketua dijabat secara ex-officio oleh Inspektur Daerah 
Kabupaten Bangka Barat; 
Wakil Ketua dijabat secara ex-officio oleh Assisten 
Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Bangka Barat; 
Sekretaris merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh 
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 
Daerah Kabupaten Bangka Barat; 
3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari : 
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Bangka Barat; 
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Kabupaten Bangka Barat; dan 
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 
Bangka Barat. 
Apabila y ang diduga dan/atau yang diadukan melaksanakan 
pelanggaran kode etik adalah Kepala UKPBJ , dalam 
pelaksanaan tugas dan wewenang komite etik tidak diikut 
sertakan dan diganti oleh 1 (orang) tambahan anggota unsur 
LPSE yang di tetapkan oleh Ketua Komite Etik.