Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 36 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 36 Tahun 2022 tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUS UN AN ORGANISASI, TU GAS DAN FUN GS I, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon . 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom. 
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon. 
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Cirebon. 
6. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum 
Daerah. 
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut 
UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional 
dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada 
Dinas atau Badan. 
8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 
secara paripuma yang menyediakan pelayanan rawat 
inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 
9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut 
RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten 
Cirebon merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus. 
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut 
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit 
pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam 
pola pengelolaan keuangan se bagai pengecualian dari 
ketentuan pengelolaan daerah pada umumn ya. 
11. RSUD BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang 
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah. 
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelo mpok 
Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan 
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya 
dalam rangka mendukung kelan caran tugas dan fungsi. 
13. Kelompok Subst ansi adalah pengelompokan tugas dan 
fungsi pada unit kerja yang dilaksan akan oleh Pejabat 
Fungsional dan Pejabat Pelak sana. 
14. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional Ahli Muda 
yang diberikan tugas memimpin kelompok substansi 
sesuai dengan pengelomp okan tugas dan fungsi bidang 
tugasnya. 
15. lnstalasi adalah unit kerja non struktural sebagai 
tempat pelayanan. 
16. Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk 
dengan Keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan 
Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu. 
1 7. Satuan Pemeriksaan Internal adalah unsur organisasi yang 
bertugas melaksanakan pemeriksaan audit internal RSUD. 
18. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang 
mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, 
penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu 
dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau 
kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan 
pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.