Menurut NOMOR 28 TAHUN 2021 Nomor 28 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam NOMOR 28 TAHUN 2021 Nomor 28 Tahun 2021 tentang TATACARAPERGESERAN ANGGARAN, pada BAB I - KETENTUANUMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah.
7. Badan ...
...-.)-
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang keuangan.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
TIM yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan Dipimpin oleh
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijakan Kepala Daerah dalam rangka Penyusunan APBD yang anggotanya
terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat Lainnya sesuai
dengan kebutuhan.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA-SKPDadalah Dokumen yang memuat pendapatan
dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat
perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.