Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 37 Tahun 2017 pada Pasal 2?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 37 Tahun 2017 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERIZINAN PERDAGANGAN, BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IZIN, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

SP-SIUP baru diajukan kepada PD dengan mengisi formulir 
SP-SIUP dan melampirkan dokumen persyaratan. 
SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh 
Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan 
Perdagangan bermaterai cukup. 
Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, 
wajib melampirkan surat kuasa bermaterai cukup dan 
ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau 
Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan.