Bagaimana redaksi normatif Pasal  1 dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 43 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 43 Tahun 2018 tentang STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal  1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan . 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang 
Dasar Negara Repu blik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksana an urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan . 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten 
Bangka Selatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna 
Barang. 
6. Unit Kerja Perangkat Daerah adalah Unit Kerja atau bagian 
atau subordinat dari Organisasi Perangkat Daerah . 
7. Rencana Kerja dan Angg aran Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disebut RKA -PD adalah Dokumen perencanaan 
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, 
rencana belanja program dan kegiatan Organisasi 
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disebut DPA -PD adalah dokumen yang memuat 
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna 
anggaran. 
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 
Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah 
yang dipimpinnya. 
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA 
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 
sebagaian kewenangan pengguna anggaran dalam 
melaksanakan sebag ian tugas pokok dan fungsi Perangkat 
Daerah . 
11. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan 
sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya tertinggi atau 
estimasi dalam penyusunan Rencana kerja dan Anggaran 
Kabupaten Bangka Selat an Tahun Anggaran 2019 .