Apa yang diatur dalam NOMOR 5 TAHUN 2015 Nomor nalam Tahun 2015 pada Pasal 39?
Berdasarkan NOMOR 5 TAHUN 2015 Nomor nalam Tahun 2015 tentang , BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA, Pasal 39 menyebutkan bahwa:

(1) Kepala BPBD atau komandan yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berwenang mengerahkan sumberdaya manusia yang 
potensial, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 
(3) huruf a, huruf b, dan huruf c dari perangkat daerah, instansi vertikal di 
daerah, dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat, pada saat keadaan 
danimt bencana. 
(2) Pengerahan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi 
korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi 
prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana. 
(3) Dalam hal sumberdaya manusia, peralatan, dan l<^stik yang tidak tereedia 
dan/atau tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada 
pemerintah kabupaten/kota lain, provinsi, dan/atau pemerintah. 
(4) Pemerintah Daerah menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumberdaya, 
peralatan dan logistik dari Provinsi, Kabupaten/Kota lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3). 
(5) Penerimaan dan penggunaan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik di 
lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), danayat 
(4) , dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD. 
(6) Pada saat tan^ap darurat Kepala BPBD berwenang melakukan dan/atau 
meminta pengerahan sumber daya kepada instansi/lembaga yang ada di 
daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, SAR, OPRB, Tagana, PMI, Lembaga 
Sosial Kemasyarakatan, Lembaga intemasional, dan Lembaga lain yang peduli 
terhadap penanggulangan bencana.