Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 14 Tahun 2008?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 14 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI IZIN USAH A PENGGILINGAN PADI, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bu pati dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pem erintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Magelang. 7 
4. Dinas adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk 
menangani perizinan. 
5. Perusahaan adalah setiap kegiatan/ usaha yang bergerak 
dibidang penggilingan padi dan dikelola oleh orang atau badan 
dengan tujuan memperoleh k euntungan atau laba meliputi 
perusahaan penggilingan padi menetap dan perusahaan penggilingan padi keliling. 
6. Penggilingan padi adalah setiap kegiatan/usaha yang dilakukan 
dengan menggunakan mesin huller dan penyosoh beras yang 
ditujukan untuk mengolah padi / gabah menjadi beras sosoh. 
7. Perusahaan penggilingan padi menetap adalah setiap usaha 
yang bergerak dibidang penggiling an padi secara menetap pada 
tempat tertentu. 
8. Perusahaan penggilingan padi keliling adalah setiap usaha yang 
bergerak dibidang penggiling an padi dengan kendaraan khusus 
beroda 4 (empat) yang digunakan untuk menempatkan peralatan 
usahanya dan dapat berpindah lokasi. 
9. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor untuk 
penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang 
menggunakannya untuk keperluan khusus atau mengangkut 
barang-barang khusus. 
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang 
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. 
 
8 
11. Izin Usaha Penggil ingan Padi adalah Izin untuk dapat melakukan 
kegiatan usaha penggilingan padi. 
12. Perusahaan penggilingan padi m enetap skala kecil adalah 
perusahaan yang memiliki kemampuan produksi sampai dengan 500 kg/jam. 
13. Perusahaan penggilingan padi menetap skala besar adalah 
perusahaan yang memiliki kemampuan produksi diatas 500 kg/jam. 
14. Perusahaan penggilingan padi keliling skala kecil adalah 
perusahaan yang memiliki armada sampai dengan 3 unit. 
15. Perusahaan penggilingan padi keliling skala besar adalah 
perusahaan yang memiliki armada lebih dari 3 unit. 
16. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan 
tertentu Pemerintah Daerah dal am rangka pemberian izin 
kepada orang pribadi atau b adan yang dimaksudkan untuk 
pembinaan, pengaturan, pengendal ian dan pengawasan atas 
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, 
barang, prasarana, sarana, at au fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan. 
17. Retribusi Izin Us aha Penggilingan padi yang selanjutnya disebut 
Retribusi adalah pembayaran ya ng dipungut Pemerintah Daerah 
karena telah memberikan pelayanan berupa penerbitan, pengeluaran legalisasi / izin dan kutipan surat-surat untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. 
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan retr ibusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi daerah. 
 9 
19. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan 
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan administrasi dan peri zinan tertentu dari Pemerintah 
Daerah. 
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang. 
21. Surat Ketetapan Retribusi Da erah Lebih Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKRDLB adalah surat keterangan yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran re tribusi karena jumlah kredit 
retribusi lebih besar daripada retribusi terhutang atau tidak seharusnya terhutang. 
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
STRD adalah surat untuk melaku kan tagihan retribusi dan atau 
sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 
keberatan terhadap SKRD,SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib 
retribusi. 
24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Magelang. 25. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau 
untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syara t-syarat yang ditentukan oleh 
Undang-Undang. 
26. Penyidik adalah Pejabat Polis i Negara Republik Indonesia atau 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Un dang-undang untuk melakukan 
penyidikan. 
 
 
10 
27. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan penyidik 
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya. 
28. Penyidik Pegawai Negeri Sip il adalah Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang 
yang diberi wewenang khus us oleh undang-undang untuk 
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.