Apa saja yang diatur dalam Pasal 16 PERATURAN BUPATI GRESIK Nomor 45 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI GRESIK Nomor 45 Tahun 2021 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS, BAB III - SISTEM DAN PROS EDUR PEMUNGUTAN BPHTB, Pasal 16 menetapkan:

Wajib Pajak dapat mengajukan Restitusi atas kelebihan 
pembayaran BPHTB yang terjadi karena: 
BPHTB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang 
seharusnya terutang; dan 
dilakukan pembayaran BPHTB yang tidak 
seharusnya teruta ng. 
Tata cara Restitusi BPHTB adalah sebagai berikut: 
Wajib pajak mengajukan Surat Permohonan atas 
Kelebihan Pembayaran BPHTB dengan dilampiri : 
1. SSPD BPHTB; 
2. fotokopi KTP; 
3. fotokopi SSPD PBB -P2 tahun berjalan; 
4. surat kuasa bagi Wajib Pajak yang dikuasakan; 
5. surat pernyat aan pembatalan transaksi dari 
pemberi dan penerima hak; 
- 20 - 
 
 6. surat keterangan dari PPAT/PPATS bahwa akta 
belum dibuat/pembatalan akta; dan 
7. Nomor Rekening Pemohon. 
Petugas Pelayanan atau PPAT/PPATS menerima 
dokumen Permohonan Restitusi pembayaran BPHT B 
dan membe ri tanda terima ke pada wajib pajak 
kemudian menyampaikan dokumen kepada Petugas 
pelaksana fungsi penagihan; 
Petugas pelaksana fungsi penagihan meneliti 
dokumen Permohonan Restitusi pembayaran BPHTB 
dan menyusun berita acara penelitian; 
Petugas p elaksana fu ngsi penagihan mel aksanakan 
pemeriksaan lapangan dan menyusun laporan hasil 
pemeriksaan lapangan; 
Petugas pelaksana fungsi penagihan membuat surat 
penolakan permohonan Restitusi pembayaran 
BPHTB jika hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai; 
Jika hasil peme riksaan lapangan s esuai, fungsi 
penetapan menerbitkan SKPDLB berdasarkan STS 
Selanjutnya fungsi penagihan membuat surat 
keputusan Restitusi pembayaran BPHTB; dan 
Petugas Pelayanan menyampaikan Surat Penolakan 
Permohonan Restitusi pembayaran BPHT B atau 
Surat Keputusan Pengem balian Pembayaran BPHTB 
kepada Wajib Pajak. 
Berdasarkan Surat Keputusan Pengembalian 
Pembayaran BPHTB, maka: 
Bendahara Penerimaan BPPKAD mengajukan Surat 
Permohonan pengembalian pendapatan kepada 
Kepala Badan untuk mendapatkan persetujuan , 
pengembalian pendapatan tersebut dibebankan pada 
rekening penerimaan BPHTB diperlakukan sebagai 
pengurang atas rekening tersebut; 
Berdasarkan persetujuan Kepala B PPKAD , Pejabat 
Penatausahaan Keuangan BPPKAD membuat SPM 
yang dilampiri dengan bukti yang le ngkap dan sah 
untu k ditandatangani; 
- 21 - 
SPM yang telah diterbitkan, selanjutnya diajukan 
kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D dan 
SP2D yang diterbitkan sebagai dasar bank yang 
ditunjuk untuk mentransfer pengembalian 
pembayaran BPHTB ke rek ening Wajib Pajak. 
 
Bagian Ke sebelas 
Prosedur Pembetulan