Apa norma yang terkandung dalam Pasal 31 BUPATI KOLAKA TENTANG Nomor 25 Tahun 2021?
Substansi BUPATI KOLAKA TENTANG Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi, khususnya , Pasal 31, memuat:

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
huruf b, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 26, terdiri atas 
sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan 
fungsional sesuai bidang keahliannya. 
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
huruf b, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 26, ditetapkan 
berdasarkan kebutuhan, analisa jabatan dan analisis be ban kerja . 
(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan 
keahlian dan keterampilan tertentu. 
(4) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai 
melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung sejak dilakukan pelantikan . 
(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas 
dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu . 
(6) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan 
tugas membantu kepala bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan 
dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu 
kelompok sub-substansi pada masing -masing pengelompokan uraian 
fungsi. 
(7) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh 
pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang. 
(8) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati . Pasal 30 sampai 16 - 
Dalam melaksanakan tugas , Kepala Dinas di bantu oleh satuan organisasi 
bawahann ya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawah annya 
wajib mengadakan rapat berkala . Pasal 36 (1) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahann ya, wajib 
diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan lapo ran lebih 
lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahann ya. 
(2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang 
secara fungsional mempun yai hubungan kerja. Pasal 35 Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib mengiku ti dan 
mematuhi petunjuk dan bertanggugjaw ab pada atasannya masin g-ma sing 
dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktun ya. Pasal 34 Kepala Dinas , memimpin dan mengkoordinasikan bawahann ya masmg ­ 
masin g dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan 
tugas bawahannya . Pasal 33 Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahann ya masing ­ 
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-lan gkah yang 
diperlukan sesuai ketentuan perundang -undangan yang berlaku . Pasal 32 (2) Setiap pimpman unit organisasi dalam lingkungan Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab memimpin 
dan mengoordinasikan bawahannnya masing-masing dan memb erikan 
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan . -17 - 
(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural 
dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku. BAB IX 
KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN 
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN