Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 43 Tahun 1945 Pasal 3?
Dalam PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 43 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA, BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, 
pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, 
dan pelaporan bidang penyelenggaraan per sidangan, rapat -rapat DPRD, 
pembuatan rapat risalah , penyelenggaraan kajian produk hukum, pelayanan 
informasi produk hukum, fasilitasi reses DPRD, dan penyiapan tenaga ahli 
dan/atau tim ahli serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpi nan. 
(2) Bagian Persidangan dan Perundang -Undangan dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran Bagian 
Persidangan dan Perundang -Undangan ; 
b. perumusan konsep kebijak an, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis 
di bidang penyelenggaraan persidangan, rapat -rapat DPRD, pembuatan 
rapat risalah, penyelenggaraan kajian produk hukum, pelayanan informasi 
produk hukum, fasilitasi reses DPRD, dan penyiapan tenaga ahli dan/atau 
tim ahli ; 
c. pengkoordinasian penyusunan jadwal persidangan dan rapat DPRD; 
d. penyelenggaraan persidangan dan rapat DPRD serta pembuatan dokumen 
rapat risalah; 
e. pengkoordinasian jadwal kajian produk hukum ; 
f. pengkoordinasian pelayanan informasi produk hukum; 
g. fasilitasi kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD; 
h. pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan bidang penyelenggaraan persidangan, 
rapat -rapat DPRD, pembuatan rapat risalah, penyelenggaraan kajian produk 
hukum, pelayanan informasi produk hukum, fasilitasi reses DPRD, d an 
penyiapan tenaga ahli dan/atau tim ahli ; 
i. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang 
penyelenggaraan persidangan, rapat -rapat DPRD, pembuatan rapat risalah, 
penyelenggaraan kajian produk hukum, pelayanan informasi produk 
hukum, f asilitasi reses DPRD, dan penyiapan tenaga ahli dan/atau tim ahli ; 
j. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bagian 
Persidangan dan Perundang -Undangan ; 
k. pelaksan aan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang -Undangan ; dan 
l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.