Apa bunyi lengkap Pasal 37 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008 tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, pada BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD, Pasal 37 dinyatakan:

(1) Pemerintah daerah da pat memberikan tambahan 
penghasilan kepada pegawa i negeri sipil berdasarkan 
pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan 
42 
kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan 
DPRD sesuai dengan kete ntuan peraturan perundang-
undangan. 
(2) Persetujuan DPRD sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan pada pem bahasan KUA. 
(3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan 
pegawai berdasarka n beban kerja atau tempat bertugas 
atau kondisi kerja atau kelang kaan profesi atau prestasi 
kerja dan atau pertimba ngan obyektif lainnya. 
(4) Tambahan peng hasilan berdasar kan beban kerja 
sebagaimana dimaks ud pada ayat (2) diberikan kepada 
pegawai negeri sipi l yang dibebani pekerjaan untuk 
menyelesaikan tugas-tugas ya ng dinilai melampaui beban 
kerja normal. 
(5) Tambahan penghasilan be rdasarkan tempat bertugas 
sebagaimana dimaks ud pada ayat (2) diberikan kepada 
pegawai negeri sipil yang da lam melaksanakan tugasnya 
berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan 
daerah terpencil. 
(6) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja 
sebagaimana dimaks ud pada ayat (2) diberikan kepada 
pegawai negeri sipil yang da lam melaksanakan tugasnya 
berada pada lingkungan kerja ya ng memiliki ri siko tinggi. 
(7) Tambahan pengha silan berdasarkan ke langkaan profesi 
sebagaimana dimaks ud pada ayat (2) diberikan kepada 
pegawai negeri sipil yang da lam mengemban tugas memiliki 
ketrampilan khusus dan langka. 
 43 
(8) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang da lam melaksanakan tugasnya 
dinilai mempunyai prestasi kerja. 
(9) Tambahan penghasilan berdas arkan pertimbangan obyektif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil da lam rangka peningkatan 
kesejahteraan um um pegawai. 
(10) Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan 
dengan peraturan Bupati.