Bagaimana redaksi normatif Pasal 13 dalam PERATURAN WALI  KOTA CIREBON Nomor 67 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN WALI  KOTA CIREBON Nomor 67 Tahun 2021 tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAA N, Pasal 13 berbunyi:

Peraturan Daerah 
Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020, perlu meneta pkan Peraturan Wali Kota tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 
2020; 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah -Daerah Kota Besar dalam Lingku ngan Propinsi Djawa 
Timur , Djawa Tengah , Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa 
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang -Undang 
Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) 
tentang Pembentukan Kota -Kota Besar dan Kota -Kota Kecil 
- 2 - 
 
di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 551) ; 
2. Undang -Undang Nomor 6 Tah un 19 83 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 19 83 Nomor 4 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali , 
terakhir dengan Undang -Undang Nomor 16 Tahun 20 09 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang 
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang -
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4999 ); 
3. Undang -Undang Nomor 4 Tahun 19 84 tentang Wabah Penyakit 
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 84 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3273); 
4. Undang -Undang Nomor 19 Tahun 199 7 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3 686) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang -Undang 
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat 
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
5. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 t entang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 
6. Undang -Undang Nomor 31 Tahun 199 9 tentang Pemberantasa n 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 199 9 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 38 54) sebagaimana telah diubah dengan 
- 3 - 
 
Undang -Undang Nomor 20 Tahun 200 1 tentang Perubahan atas 
Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 200 1 Nomor 13 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150 ); 
7. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesi a Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
8. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355 ); 
9. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
10. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tent ang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 
11. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemer intahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
12. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 No mor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 
13. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
- 4 - 
 
Tahun 20 15 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Repub lik 
Indonesia Nomor 5657 ); 
14. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 20 14 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601 ); 
15. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ke karantinaan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6236); 
16. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tent ang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman 
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 
Sistem Keuangan Menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Nega ra 
Republik Indonesia Nomor 4502) , sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesi a Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ; 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 
- 5 - 
 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerint ah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
21. Peraturan Pem erintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) , sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pem erintah Nomor 1 
Tahun 2018 t entang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 18 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177 ); 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165 ); 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daera h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 272); 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20 14 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5533 ), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 
- 6 - 
 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 17 tentang Pe mbinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesi a Tahun 20 17 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ); 
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6178); 
28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20 18 tentang Kecamatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 18 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206 ); 
29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 20 18 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan W ewenang Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6244 ); 
30. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20 18 tentang Pinjaman 
Daerah ( Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 20 18 
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6279 ); 
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang Pe ngelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 19 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Nomor 6322 ); 
32. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20 19 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323 ); 
33. Peratura n Presiden Nomor 32 Tahun 201 4 tentang Peng elolaan 
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 
- 7 - 
 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan 
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah 
(Lemb aran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125); 
34. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 201 8 tentang Pen gadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 201 8 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 201 8 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63 ); 
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan D aerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terkhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Neg ara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1781 ); 
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang 
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya ; 
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri N omor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pen dapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas 
Peratur an Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20 11 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik I ndonesia Tahun 2019 Nomor 1560); 
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan St andar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
- 8 - 
 
Tahun 2013 Nomor 1425 ) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ; 
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 201 6 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 201 6 Nomor 547); 
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 6 Tahun 2018 tentang 
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 
Republik Indones ia Tahun 2018 Nomor 630 ); 
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 201 9 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 9 Nomor 1 447); 
43. Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor 77 Tahun 20 20 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 20 Nomor 1 781); 
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 20 21 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perta nggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 21 Nomor 431); 
45. Peratur an Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran 
- 9 - 
 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2005 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cir ebon Nomor 6) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Cirebon Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan 
Rakyat Dae rah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Nomor 7); 
46. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota 
Cirebon Tahun 2005 –2025 (Lemb aran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Nomor 17); 
47. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 201 2 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 201 2 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon No mor 39 ), 
sebagaimana telah diuba h beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 201 9 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Ci rebon Nomor 3 
Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Tahun 20 19 Nomor 3); 
48. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 201 2 tentang 
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 201 2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kota Cire bon Nomor 3 Tahun 20 21 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon 
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Tahun 20 21 Nomor 3 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 105); 
49. Peraturan Daerah Kota Cir ebon Nomor 6 Tahun 201 2 tentang 
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 201 2 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Nomor 42), sebag aimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 20 21 tentang Perubahan atas 
- 10 - 
 
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 
2021 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 
; 
50. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 201 2 tentang 
Retribusi Perijinan Tertentu ( Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 201 2 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Nomor 43 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 20 14 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kota Cireb on Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu ( Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 201 4 Nomor 4); 
51. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 201 2 tentang 
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada 
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah 
Kota Cirebon T ahun 201 2 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 45), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon 
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Daerah Nomor 12 Tahun 201 2 tentang Penambahan Penyertaan 
Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah 
Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2020 Nomor 9); 
52. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2014 tentang 
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada 
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 11 ), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2020 tentang Perubaha n atas Peraturan Daerah Nomor 11 
Tahun 201 4 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah 
Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat Bank Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2020 Nomor 1 0); 
53. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 201 5 tentang 
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada 
- 11 - 
 
Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon T ahun 201 5 Nomor 1); 
54. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 2 Tahun 20 15 tentang 
Pokok -Pokok Peng elolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Tahun 20 15 Nomor 1 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 63 ); 
55. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 201 6 tentang 
Rincian Urusan Pemerintahan yang D iselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah Kot a Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 201 6 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Nomor 69); 
56. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 201 6 tentang 
Pembentukan dan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 ), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5); 
57. Peraturan Daerah Kota Cireb on Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Nomor 75); 
58. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke pada PT . Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten , Tbk. (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon T ahun 201 8 Nomor 5); 
59. Peraturan D aerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 20 19 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 
2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 20 19 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 93 ) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Cirebon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 
- 12 - 
 
Cirebon 20 18-2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 20 21 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 109 ); 
60. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2 019 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon T ahun 201 9 Nomor 12); 
61. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 20 20 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 20 20 Nomor 7); 
62. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 20 20 tentang 
Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon 
Tahun 20 24 (Lembaran Daerah Kota Cirebon T ahun 20 20 
Nomor 8); 
63. Peraturan Wal i Kota Cirebon Nomor 38 Tahun 20 20 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 20 20 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 20 20 
Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali 
Kota Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pe rubahan Kedua atas 
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 38 Tahun 20 20 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 20 20 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 
Nomor 53) ; 
64. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 t entang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Cirebon T ahun 2021 Nomor 5); 
65. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 20 21 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota 
Cirebon T ahun 2021 Nomor 8 ); 
 
 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20 20. 
 
- 13 -