Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALI  KOTA CIREBON Nomor 95 Tahun 2021 Pasal 19?
Dalam PERATURAN WALI  KOTA CIREBON Nomor 95 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 28 TAHUN 2021, Pasal 19 mengatur sebagai berikut:

(1) Bidang Keselamatan dan Te hnik Sarana sebagai unsur 
lini yang dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai 
tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin 
dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan 
bidang perhubungan meliputi perumusan kebijakan, 
koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, 
standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan 
teknis dan supervisi, pemantauan, analis is, evaluasi dan 
pelaporan sub bidang urusan audit dan inspeksi 
keselamatan, penyuluhan keselamatan serta 
pengendalian dan operasional . 
(2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok 
Jabatan Fungsional d alam lingkup tanggung jawabnya. 
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), Kepala Bidang Keselamatan 
dan Tehnik Sarana mempunyai fungsi : 
a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang 
Keselamatan dan Tehnik Sarana; 
b. penyiapan ba han perumusan kebijakan umum dan 
teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang 
Keselamatan dan Tehnik Sarana; 
c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan 
perencanaan lingkup tugas Bidang Keselamatan dan 
Tehnik Sarana; 
d. pengoordinasian penyiapan bahan perum usan 
kebijakan umum dan teknis operasional Bidang 
Keselamatan dan Tehnik Sarana; 
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang 
Keselamatan dan Tehnik Sarana; 
f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis 
Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana ; 
- 11 - 
 
g. pengoordi nasian penyiapan bahan penyusunan laporan 
penyeleng garaan tugas Bidang Ke selamatan dan Tehnik 
Sarana; 
h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas 
Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana ; 
i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan 
pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas 
Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana ; dan 
j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali 
Kota serta ketentuan peraturan perundang -undangan . 
(4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang 
Keselamatan dan Tehnik Sarana , membawahkan : 
a. Seksi Penyuluhan Keselamatan ; dan 
b. Seksi Pengendalian dan Operasional . 
(5) Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana , dalam 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Sub 
Koordinator Audit dan Inspeksi Keselamatan . 
(6) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) 
dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari 
Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keselamatan dan 
Tehnik Sarana . 
(7) Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(6) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 
 
7. ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi seb agai berikut: