Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 4 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 2 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 2 Tahun 2022 tentang BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI, pada BAB III - KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, Pasal 4 menjelaskan:

Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil 
Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli 
Daerah sebagai berikut : 
Sampai dengan Rp5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah) 
paling rendah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima 
juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga pers en); 
Di atas Rp5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah) s/d. 
Rp10.000.000.000,00 ( sepulu h miliar rupiah) paling 
rendah Rp 150.000.000,00 ( seratus lima puluh juta rupiah) 
dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen ); 
Di atas Rp 10.000.000.000,00 ( sepuluh miliar rupiah) s/d. 
Rp20.000.000.000,00 ( dua puluh miliar rupiah) pali ng 
rendah R p200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) dan 
paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen ); 
Di atas Rp 20.000.000.000,00 ( dua puluh miliar rupiah) 
s/d. Rp 50.000.000.000,00 ( lima puluh miliar rupiah) 
paling rendah Rp 300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah) 
dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh 
persen ); 
Di atas Rp 50.000.000.000,00 ( lima puluh miliar rupiah) 
s/d. Rp 150.000.000.000,00 ( seratus lima puluh miliar 
rupiah) paling rendah Rp 400.000.000,00 ( empat ratus juta 
rupiah) dan p aling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat 
puluh persen ); dan 
Di atas Rp 150.000.000.000,00 ( seratus lima puluh miliar 
rupiah) paling rendah Rp 600.000.000,00 ( enam ratus juta 
rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima 
belas persen). 
 
 
 
 
5