Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 18?
Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 43 Tahun 2014 tentang , BAB IV - ALOKASI PENGGUNAAN BANTUAN, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

( 1) Dalam hal tersedia dana di Rekening Kas Desa, PPKD 
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai Reneana 
Anggaran Biaya yang dilampiri surat pernyataan tanggung 
jawab (Pakta Integritas) kepada Kepala Urusan Keuangan. 
(2) Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan 
verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk 
mendapatkan persetujuan Kuwu. 
(3) Berdasarkan SPP yang telah disetujui kuwu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), kuwu mengajukan permohonan 
peneairan dana kepada Bank Jabar dan Banten (Bjb). 
(4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh 
Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD. 
(5) Persyaratan peneairan dana bantuan dilakukan oleh Kuwu 
dan Kepala Urusan Keuangan pada Bank Jabar Ban ten (Bjb) 
dengan membawa persyaratan berupa: 
a. Surat permohonan peneairan dana dari kuwu kepada 
Bank Jabar Banten (Bjb); 
b. KTPel Asli dan potoeopi penarik eek giro; 
e. Keputusan pengangkatan kuwu dan keputusan 
pengangkatan Kepala Urusan Keuangan; 
d. Tanda Bukti penarik an (eek giro) yang ditandatangani 
dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan 
Keuangan. 
(6) Dalam hal Kuwu dan Kaur Keuangan berhalangan, 
peneairan dana dapat dilakukan oleh PPKD dengan 
membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5) 
dilengkapi dengan surat kuasa peneairan dari kuwu.