Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 12 Tahun 2012.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 12 Tahun 2012 tentang PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 
2. Bupati adalah Bupati Magelang. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daera h sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dis ingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang. 
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung e thanol yang diproses 
dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohid rat dengan cara 
fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa dest ilasi baik dengan cara 
memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, me nambahkan bahan lain 
atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencamp ur konsentrat dengan 
ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengan dung ethanol yang 
berasal dari fermentasi. 
6. Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat denga n cara mencampur, 
meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang me ngandung alkohol atau 
bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol dan 
memabukkan. 
7. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman 
beralkohol untuk dikonsumsi. 
4 
 8. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjut nya disingkat IT-MB 
adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan 
impor minuman beralkohol. 
9. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunju k oleh produsen minuman 
beralkohol dan/atau IT-MB untuk mengedarkan minuman beralkohol produk 
dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai bes ar di wilayah pemasaran 
tertentu. 
10. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang dit unjuk oleh produsen 
minuman beralkohol, IT-MB, dan/atau Distributor unt uk mengedarkan 
minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau pro duk impor dalam partai 
besar di wilayah pemasaran tertentu. 
11. Penjual langsung minuman beralkohol yang selanjut nya disebut Penjual 
langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol 
kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tem pat yang telah 
ditentukan. 
12. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian ber upa kamar-kamar di 
dalam 1 (satu) bangunan yang dapat dilengkapi denga n jasa pelayanan makan 
dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya . 
13. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yan g selanjutnya disingkat 
SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha 
perdagangan khusus minuman beralkohol golongan A, g olongan B dan/atau 
golongan C. 
14. Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan. 
15. Konsumsi adalah pemakaian/penggunaan minuman beralk ohol. 
16. Penyelidikan adalah tindakan Polisi Pamong Praja ya ng tidak menggunakan 
upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan 
pelanggaran Peraturan Daerah. 
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dal am hal dan menurut cara 
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu memb uat terang tentang 
tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan ter sangkanya. 
18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indo nesia atau Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang kh usus oleh Undang-undang 
untuk melakukan penyidikan. 
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disi ngkat PPNS adalah Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Peme rintah Daerah yang diberi 
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap 
pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.