Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN  MENTERI PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN , RISET, DAN TEKNOLOGI Nomor LOGI Tahun 2021 Pasal 1?
Dalam PERATURAN  MENTERI PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN , RISET, DAN TEKNOLOGI Nomor LOGI Tahun 2021 tentang PENCABUTAN 27 (DUA PULUH TUJUH ) PERATURAN MENTERI, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 
30 Tahun 201 6 tentang Rincian Tugas Sekretariat 
Lembaga Sensor Film (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 6 Nomor 1286 ); 
31 Tahun 201 6 tentang Rincian Tugas Balai 
Pelestarian Cagar Budaya (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 6 Nomor 1287 ); 
32 Tahun 201 6 tentang Rincian Tugas Balai 
Pelestarian Nilai Budaya (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1288); 
33 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai 
Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
; 
34 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai 
Konservasi Borobudur ( Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1290); 
35 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai 
Arkeologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1291); 
36 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Galeri 
Nasional Indonesia (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1292); 
37 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Museum 
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1293); 
38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Museum 
Basoeki Abdullah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1294 ); 
39 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Museum 
Benteng Vredeburg Yogyakarta (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1295); 
40 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Museum 
Kebangkitan Nasional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1296); 
jdih.kemdikbud.go.id
- 5 - 
41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Museum 
Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 1297); 
42 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Museum 
Sumpah Pemuda (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 129 8); 
43 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Museum 
Perumusan Naskah Proklamasi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1299); 
48 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pusat 
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Re publik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1517); 
52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit Kerja 
di Lingkungan Pusat Pengembangan dan 
Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 1560); 
54 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai 
Pengembangan Media Radio Pendidikan dan 
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1544); 
55 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai 
Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan 
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1624); 
56 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai 
Pengembangan Multimedia Pendidikan dan 
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1 545); 
57 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit Kerja 
di Lingkungan Lembaga Pe ngembangan dan 
Pemberdayaan Kepala Sekolah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1562); 
jdih.kemdikbud.go.id
- 6 - 
58 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit Kerja 
di Lingkungan Lembaga Pengembangan dan 
Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Bidang Kelautan, Perika nan, Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1563); 
63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai 
Bahasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1547); 
64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Kantor 
Bahasa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1548); 
32 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Balai 
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1496) sebagaimana 
telah diubah dengan Per aturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 
2017 tentang Rincian Tugas Balai Pengembangan 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 491) ; 
35 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Unit Kerja 
di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu 
Pendidikan Sulawesi Barat, Papua Barat, 
Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
; 
26 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja 
di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu 
Pendidikan Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan 
Sulawesi Selatan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1136); 
jdih.kemdikbud.go.id
- 7 - 
 
 
 aa. 27 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja 
di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu 
Pendidikan Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, 
Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, 
Bengkulu, Lampung, Banten, Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa 
Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara 
Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, 
Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, 
Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi 
Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, 
Maluku Utara, dan Papua (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 18 Nomor 1193), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi Nomor : 
31 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja 
di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan 
Tinggi Tipe A (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 19 Nomor 1022 ); 
32 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja 
di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan 
Tinggi Tipe B (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 19 Nomor 1023 ), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.