Menurut PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 26 Tahun 2022, apa isi dari Pasal 8?
Pasal Pasal 8 dalam PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 26 Tahun 2022 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN, pada BAB III - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, menyatakan:

(1) Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang 
dilaksana kan oleh Dinas PM dan PTSP sebagai berikut : 
a. PERIZINAN BERUSAHA. 
Penyelenggataan p erizinan berusaha yang menjadi 
kewenangan Bupati sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan. 
 
b. PERIZINAN NONBERUSAHA . 
1. Izin Reklame ; 
2. Izin Layak Huni ; 
3. Persetujuan Bangunan Gedung; 
4. Surat Izin Praktik dokter umum; 
5. Surat Izin Praktik dokter spesialis; 
6. Surat Izin Pra ktik dokter peserta Program 
Internsip; 
7. Surat Izin Praktik dokter peserta Program 
Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS); 
8. Surat Izin Praktik dokter dengan kewenangan 
tambahan; 
9. Surat Izin Praktik dokter gigi; 
10. Surat Izin Praktik dokter gigi spesialis; 
11. Surat Izin Praktik dokter gigi peserta Program 
Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS); 
12. Surat Izin Praktik dokter gigi dengan 
kewenangan tambahan; 
13. Surat Izin Praktik psikolog klinis; 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
14. Surat Izin Praktik perawat; 
15. Surat Izin Praktik bidan; 
16. Surat Izin Praktik apote ker; 
17. Surat Izin Praktik tenaga teknis kefarmasian; 
18. Surat Izin Praktik tenaga sanitarian ; 
19. Surat Izin Praktik tenaga gizi; 
20. Surat Izin Praktik fisioterapis; 
21. Surat Izin Praktik okupasi terapis; 
22. Surat Izin Praktik terapis wicara; 
23. Surat Izin Praktik akupunktur terapis; 
24. Surat Izin Praktik perekam medis dan informasi 
kesehatan; 
25. Surat Izin Praktik teknisi kardiovaskuler; 
26. Surat Izin Praktik refraksionis optisien/ 
optometris; 
27. Surat Izin Praktik teknisi gigi; 
28. Surat Izin Praktik penata anestesi; 
29. Surat Izin Praktik terapis gigi dan mulut; 
30. Surat Izin Praktik radiografer; 
31. Surat Izin Praktik elektromedis; 
32. Surat Izin Praktik ahli teknologi laboratorium 
medik; 
33. Surat Izin Praktik ortotis prostetis; 
34. Surat Izin Praktik tenaga kesehatan tradisional 
jamu; 
35. Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta; 
36. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama 
Swasta; 
37. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia 
Dini; dan 
38. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendid ikan 
Nonformal. 
 
c. NONPERIZINAN 
1. Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang 
(SKTR) ; 
2. Persetujuan Perubahan Peng gunaan Tanah 
(P3T); 
3. Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan 
Berbahaya Beracun ; 
4. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air 
Limbah ; 
5. Persetujuan Pendirian Toko Swalayan dan 
Pusat Perbelanjaan Penanaman Modal Asing 
(PMA) ; 
6. Surat Keterangan Penelitian (SKP) ; 
7. Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL) ; dan 
8. Izin Kuliah Kerja Lapangan (KKN ). 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
(2) SOP pelayanan perizinan dan nonperizinan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 
 Bagian Keempat 
 Pengaduan