Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.
Redaksi dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Ber basis Elektronik , mak a, pada , Pasal 22 menjelaskan:

Pasal 21 (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah 
dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat 
Data . 
(2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), Dinas melakukan pengelo laan 
data setelah mendapat persetujuan dari SKPD pemilik 
data . (8) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 
men yediakan jaminan colocation , keamanan serv er dan up­ 
time server. 
(9) Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib 
men empatkan data dan/ a tau servern ya di Pusa t Data. 
( 10) SKPD Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri server serta 
melakukan konfiguras i, operasional dan perawatan server. 
(11) Dalam hal SKPD tidak dapat mengadakan serv er sendiri 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 10), maka Dinas 
men yediakan fasilitas Virtual Private Server (VPS ) beserta 
konfigurasi dan pera watan server di Pusat Data . 
(12) Dinas men yediakan prosedur baku pengoperasian layanan 
pusat data. 
(13) Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap 
penggunakan layanan pusat data setiap tahun. 
(14) Hasil reviu dan evaluas i sebagaimana dimaksud pada ayat 
(13) ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap 
layanan pusat data .