Menurut PERATURAN BUPATI ACEH UTARA Nomor 4t Tahun 2021, apa isi dari Pasal 3?
Pasal Pasal 3 dalam PERATURAN BUPATI ACEH UTARA Nomor 4t Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJADINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN, pada BAB III - ORGANISASI, menyatakan:

(1) Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian adalah
qgrangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahandibidang komunikasi, informatika dan persandian yang
berkedudukan di bawah Bupati.
(2) Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian dipimpinoleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan
bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang beradadibawah dan bertanggunglawab kepada Kepala Dinas.
(a) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang beradadibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala binas sesuaidengan bidang tugasnya.
(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yangberada dibawah dan bertanggungjawab kepada Setre-tariisesuai dengan bidang tugasnya.
(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang beradadibawah dan bertanggungiawab kepada Xe.-pafi- Bidangsesuai dengan bidang tugasnya.
1TA
5
Bagian Kedua
Susunan Orgalisasi
Pasa] 4
(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi pubtk;
d. Bidang Penyelenggara an E Gouemment;
e. Bidang Data Statistik dan Persandian;
f. UPID; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bterdiri dari :
a. Subbagian Keuangan dan Penyusunan program; dan
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
(3) Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c terdiri dari :
a. Seksi Pengelolaan Opini publik;
b. Seksi Hubungan Masyarakat dan pengelolaan Media; dan
c. Seksi Layanan Informasi publik dan Hubungan Media.
(a) B_ idang Penyelenggaraan E-Gouemment sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi;
b. Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
c. Seksi Regulasi dan Integrasi pelayanan TIK.
(5) Bidang Data Statistik dan persandian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
a. Seksi Tata Kelola dan Operasional pengamanan
Persandian; dan
b. Seksi Kompilasi, Analisis dan Distribusi produk Statistik
Sektoral.
(6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan Bagran tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.