Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal   9 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 04 Tahun 2004.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 04 Tahun 2004 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA, pada BAB  VI - PENYE RTAAN MODAL, Pasal   9 menjelaskan:

Jumlah Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah 
dan Perusahaan Lainnya pada tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut : 
a. PD BPR BKK Purbalingga akan diberikan tambahan pen yertaan modal 
paling tinggi sebesar Rp 2.242.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat 
puluh dua juta rupiah) ; 
b. PD BKK Karangmoncol akan diberikan tambahan penyertaan modal paling 
tinggi sebesar Rp 1.372.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua 
juta rupiah) ; 
c. PD BPR Art ha Perwira akan diberikan tambahan penyertaan modal paling 
tinggi sebesar Rp 2.000.000.000,00 ( dua milyar r upiah) ; 
d. PT BPRS Buana Mitra Perwira akan diberikan tambahan penyertaan modal 
paling tinggi sebesar Rp470.0 00.000,00 (empat ratus tujuh pu luh juta 
rupiah); 
e. Bank Jateng akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi 
sebesar Rp 5.690.000.000 ,00 (lima milyar enam ra tus sembilan puluh juta 
rupiah) ; 
f. PDAM akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar 
Rp3.500.000.000 ,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ; 
g. PD Owabong akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi 
sebesar Rp4.338.000.000 ,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh delapan 
juta rupiah) ; 
h. PD PV akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar 
Rp727.225.000,00 ( tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh 
lima r ibu rupiah) ; dan 
i. PD Puspahastama akan diberikan tambahan penyertaan modal paling 
tinggi sebesar Rp 920.000.000 ,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah ).