Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 23 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 9?
Pasal Pasal 9 dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 23 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI UKM, pada BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, menyatakan:

(1) Kepala Dinas, mempunyai tugas : 
a. memimpin, mem bina dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan 
pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha 
kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan ; 
6 
 b. mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan kebija kan, program/ 
kegiatan/ sub kegiatan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, 
perindustrian dan perdagangan ; 
c. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 
dan tugas pembantuan serta pelaksanaan kebijakan, program/ 
kegiatan/ sub kegiatan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, 
perindustrian dan perdagangan ; 
d. mempertanggungjawabkan capaian kinerja Dinas atas pelaksanaan 
urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan 
kebijakan, program/ kegiatan/ sub kegiatan di bidang koperasi, usaha 
kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan . 
(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan rencana strategi dan kebijakan daerah di bidang koperasi, 
usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan ; 
b. pengendalian pelaksanaan rencana strategi dan kebijakan daerah di 
bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan 
perdagangan ; 
c. pengoordinasian pelaksanaan rencana strategi dan kebijakan di bidang 
koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan ; 
d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang koperasi, usaha 
kecil dan menengah, perindustrian dan perdag angan ; 
e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi, 
usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan ; 
f. pengendalian pelaksanaan administrasi Dinas; 
g. penyelenggaraan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan 
laporan capaian kinerja serta laporan penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan 
perdagangan ; 
h. pengoordinasian pembentukan, pelaksanaan dan evaluasi kine rja UPTD; 
dan 
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
kewenangannya. 
 
Bagian Kedua 
Sekretariat Dinas