Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 15 Tahun 2008?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 15 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI TERMINAL PENUMPANG, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Ka bupaten Magelang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyeleng gara pemerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Magelang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daer ah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang. 
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten 
Magelang. 
6. Pejabat adalah pegawai yang di beri tugas tertent u di bidang 
retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
7. Kepala Terminal adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal 
dari Dinas Perhubungan. 
8. Terminal Penumpang adalah pras arana transportasi jalan untuk 
keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, 
perpindahan intra dan atau anta r moda transportasi serta 
mengatur kedatangan dan kebera ngkatan kendaraan angkutan 
penumpang umum yang merupaka n salah satu wujud simpul 
jaringan transportasi. 
8 
9. Daerah lingkungan kerja te rminal adalah daerah yang 
diperuntukkan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang 
terminal. 
10. Badan adalah sekumpul an orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang 
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perser oan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara atau Badan Us aha Milik Daerah dengan nama dan 
dalam bentuk apapun, firma, k ongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, ya yasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau or ganisasi yang sejenis, lembaga, 
bentuk usaha tetap, d an bentuk badan lainnya. 
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan 
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi 
atau badan. 
12. Pelayanan Terminal adalah jasa pelayanan penyediaan tempat 
parkir untuk menaikkan dan me nurunkan penumpang, fasilitas 
parkir kendaraan selain kendaraan angkutan umum 
penumpang, tempat kegiatan us aha dan fasilitas lainnya di 
lingkungan terminal. 
13. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang 
disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung. 
14. Bus Angkutan Antar Kota Antar Propinsi yang selanjutnya 
disebut bus AKAP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah Propinsi de ngan menggunakan mobil bus 
umum yang terikat dalam trayek. 
 9 
15. Bus Angkutan Kota Dalam Propinsi yang selanjutnya disebut 
Bus AKDP adalah angkutan dari sa tu kota ke kota lain yang 
melalui antar daerah Kabupat en/Kota dalam satu daerah 
Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek. 
16. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain 
dalam satu daerah Kota atau Wilayah Ibukota Kabupaten 
dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang 
umum yang terikat dalam trayek. 
17. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke 
tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berbeda pada wilayah Ibukota Kabupaten dengan mempergun akan mobil bus umum atau 
mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek. 
18. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih 
dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat du duk pengemudi dengan panjang 
kendaraan lebih dari 9 meter. 
19. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 
s/d 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat du duk pengemudi dengan panjang 
kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter. 
20. Bus kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 
16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi deng an panjang kendaraan 4 sampai 
dengan 6,5 meter. 
21. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang 
dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak 
termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 
10 
22. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh 
peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. 
23. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang 
tidak bersifat sementara. 
24. Retribusi terminal yang sel anjutnya disebut retribusi adalah 
pungutan daerah sebagai pem bayaran atas penggunaan 
fasilitas utama dan fasilitas penunjang dilingkungan kerja 
terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah 
dan/atau pelayanan pemberian Iz in Penempatan Ruko/ Kios/ 
Los di lingkungan kerja terminal kepada orang pribadi atau badan. 
25. Retribusi jasa usaha adalah retr ibusi atas jasa yang disediakan 
oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor 
swasta. 
26. Retribusi perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan 
tertentu Pemerintah Daerah dal am rangka pemberian ijin 
kepada orang pribadi atau bada n yang dimaksudkan untuk 
pembinaan, pengaturan, pengendal ian dan pengawasan atas 
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, 
barang, prasarana, sarana, at au fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan. 
27. Masa retribusi adalah s uatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu bagi Pemerintah 
Kabupaten. 
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 
Peraturan Perundang-undangan re tribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu. 11 
29. Surat Ketetapan Retribusi Daer ah yang selanjutnya disingkat 
SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya 
jumlah retribusi terhutang. 
30. Surat Tagihan Retribusi Da erah yang selanjutnya disingkat 
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 
31. Kedaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau 
untuk dibebaskan dari suatu per ikatan dengan lewatnya suatu 
waktu tertentu dan atas syara t-syarat yang ditentukan oleh 
Undang-Undang; 
32. Penyidik adalah Pejabat Po lisi Negara Republik Indonesia atau 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas 
wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan; 
33. Penyidik Pegawai Negeri Sip il adalah Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil tertentu dalam lingk ungan Pemerintah Kabupaten 
Magelang yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana; 
34. Penyidik Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yag 
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 
disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membua t terang tindak pidana yang 
terjadi serta menemukan tersangkanya. 
 
12