Jelaskan isi kandungan Pasal 2 dari Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945.
Sesuai dengan Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pemb entukan, ketentuan pada , Pasal 2 berbunyi:

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 
tujuan penataan WP Kawasan Perkotaan Kolaka ; 
rencana Struktur Ruang ; 
rencana Pola Ruang ; 
ketentuan Pemanfaatan Ruang ; 
Peraturan Zonasi; dan 
kelembagaan . Bagian Kesatu 
Ruang Lingkup Peraturan Bupati BAB II 
RUANG LINGKUP hankam , termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional , Kodam , Korem , 
Koramil , dan sebagain ya. 
69. Zona Peruntukkan Lainn ya adalah peruntukan ruang untuk menampung fungsi 
kegiatan di daerah tertentu . 
70. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) adalah peruntukan ruang 
yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui pros es fisik , 
kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang 
memenuhi baku mutu yang berlaku . 
71. Sub-Zona Pergudangan adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses 
penyimpanan , pemeliharaan , dan pemindahan barang . 
72. Peraturan Zonasi yang selanjutn ya disingkat PZ adalah ketentuan yang 
mengatur tentang pers yaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan 
pengendaliann ya dan disusun untuk setiap Blok/ zona peruntukan yang 
penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang . 
73. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutn ya disingkat KDB adalah angka 
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung 
dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai 
rencana tata ruang dan RTBL . 
74. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka 
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas 
tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang 
dan RTBL . 
75. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka 
persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan 
gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah 
perpetakan/ daerah peren canaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan 
RTBL. 
76. Ketinggian Bangunan yang selanjutn ya disingkat TB adalah adalah angka 
maksimal jumlah lantai bangunan gedung yang diperkenankan . 
77. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutn ya disingkat GSB adalah sempad an 
yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan ; dihitung dari 
batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan , 
berfungsi sebagai pembatas ruang , atau jarak bebas minimum dari bidang 
terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai , batas tepi sungai 
atau pantai , antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran , jaringan 
tegangan tinggi listrik , jaringan pipa gas, dsb (building line). 
78. Jarak Bebas Samping yang selanjutn ya disingkat JBS merupakan jarak 
minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terde kat. 
79. Jarak Bebas Belakang yang selanjutn ya disingkat JBB adalah jarak minimum 
antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang . 
80. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi . 
81. Masyarakat adalah orang perseorangan , kelompok orang termasuk masyarakat 
hukum adat , korporasi , dan/atau pemangku kepentingan nonpemerin tah lain 
dalam penyelenggaran penataan ruang . - 7 -