Bagaimana redaksi normatif Pasal 2 dalam PERATURAN BUPATI BATANG HARI Nomor 25 Tahun 2004?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BATANG HARI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; (Lembaran Negara Repub lik Indonesia Tahun 2004, Pasal 2 berbunyi:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom . 
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari. 
4. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan 
sasaran strategi organisasi perangkat daerah. 
5. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat 
pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai 
penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang 
mengindikasikan tingkat kebe rhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan 
sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 
6. Sasaran Strategi adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi 
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 
yang lebih pendek dari tujuan. 
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari. 
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 
BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Batang Hari. 
10. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten 
Batang Hari. BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal I -5- 
MUHA ADAZAN 
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 
NOMOR : 6~ TAHUN 2021 Muara Bulian 
I - 1 'L - 202. I 
BATANG HARI Diundangkan di 
Pada Tanggal 
SEKRETARIS DAERAH KABUPAT • TANG HARizf Muara Bulian 
I - 12 - 2021 Ditetapkan di 
Pada Tanggal Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuin ya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari. Pasal 6 BAB IV 
KETEN TUAN PENUTUP (1) Pembinaan atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama dilakukan oleh 
BAPPEDA dan Bagian Organisasi . 
(2) Pengawasan atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama dilakukan oleh 
Inspektorat Daerah. BAB III 
PEMBINAAN DAN PENG A WASAN