Apa substansi hukum dari Pasal 125 Perdaganga n; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Nomor 62/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2012?
Materi muatan Perdaganga n; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Nomor 62/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Nask ah, khususnya , Pasal 125, adalah:

(1) Naskah Din as masuk disampaikan k epada Unit Pengolah 
sesuai dengan arahan dengan bukt i penyampaian 
Naskah Dinas. Pasal 124 
Pengarahan N askah Dinas masuk dengan klasifikasi 
keamanan sangat rahasia (SR), rahasia (R), terbatas (T), dan 
biasa atau terbuka (B) sebagaimana dimaksud d alam Pasal 
121 huruf c disampaikan langsung kepada Unit Pengolah 
yang dituju . a. nomor urut; 
b. tanggal penerimaan; 
c. tanggal dan nomor Naskah Dinas; 
d. asal Naska h Dinas; 
e. isi ringkas Naskah Dinas; 
f. Unit Kerja yang dituju; dan 
g. keterangan. Pasal 123 
(1) Tahap pencatatan sebagaimana dimaksud d alam Pasal 
121 huruf b yaitu p encatatan Naskah Din as masuk yang 
diterima dari petugas penerimaan yang telah 
dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi 
keamanan. 
(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan meregistrasi Naskah Dinas pada 
sarana pengendalian Naskah Din as. 
(3) Sarana pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) berupa: 
a. buku agenda Naskah Din as masuk; 
b. kartu kendali; atau 
c. taka h. 
(4) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 
sedikit memuat: - 44 - 
Pasa1 127 
(1) Dalam hal terdapat komun ikas i kedinasa n atau Naskah 
Dinas dengan media reka m elektroni k yang diterima dari 
luar lingkungan instansi yang ditujukan kepada pejab at 
tertentu di lingkungan Kementer ian Perdagangan melalui 
akun media komunik asi dalam jaringan pribadi atau 
kedinasan pegawai, harus disampaikan kepada Unit Pasa1 126 
( 1) Pengendali an N askah Dinas masuk dengan med ia rekam 
elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat 
(1) huruf b menggunakan SRIKAN DI. 
(2) Dalam rangka pengendalian Naska h Dinas masuk, 
SRIKA NDI sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus 
memuat fitur pencatatan ri wayat, pengarahan sesu ai 
klasifikasi keamanan, dan penyampaian. Paragraf 3 
Pengendalian N askah Dinas Mas uk 
pada Media Rekam Elektronik (2) Bukti penyamp aian Nask ah Dinas sebagaim ana 
dimaksud pada ayat (1) menggunaka n: 
a. buku ekspedisi; atau 
b. lembar tanda terima penyampa ian. 
(3) Bukti penyampaian sebagaimana dimaks ud pada ayat (2) 
memuat informasi men genai: 
a. nomor urut pencatatan; 
b. tanggal dan nomor Naska h Dinas; 
c. asal Naskah Dinas; 
d. isi ringkas Naskah Dinas; 
e. Unit Kerja yang dituju ; 
f. waktu penerimaan; dan 
g. tandatangan dan nama penerima di Unit Pengolah. - 45 -