Apa bunyi lengkap Pasal 18 dalam PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 5 Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 5 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN, pada , Pasal 18 dinyatakan:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 ; 
2. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822 ); 
3. Undang -undang nomor 26 tahun 2004 tentang 
Pembentuk an Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 105, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 
4. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 202 0 tentang 
Cipta Kerja (Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 
5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapakali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
~ 2 ~ 
 
 
6. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peneta pan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) dan/atau dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6736); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi 
Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tent ang 
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, 
Tambahan Lemb aran Negara Republik Indonesia Nomor 
6623); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar an Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 
10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2022 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 260 ); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 
~ 3 ~ 
 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1027); 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Trans migrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 961); 
 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PEDOMAN 
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DE SA 
TAHUN 2022 .