Bagaimana redaksi normatif Pasal 21 dalam PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 58 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 58 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 21 berbunyi:

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 
pejabat pengawas yang masih kosong dan/atau belum terisi 
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 201 9 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan 
Hulu , dapat dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 
2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Kabupaten Rokan Hulu tersebut; 
pejabat pengawas yang telah dan/atau sedang menduduki jabatan 
struktural namun nomenklatur jabatan struktural tersebut telah 
dihapus berdasarkan Peraturan Bupati ini, sepanjang belum dilantik 
kedalam jabatan fungsional hasil penyetaraan tetap melaksanakan 
tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 
2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Kabupaten Rokan Hulu ; 
pejabat pengawas yang belum dilantik kedalam jabatan fu ngsional 
hasil penyetaraan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak 
keuangan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.