Apa norma yang terkandung dalam Pasal 25 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS Nomor 5 Tahun 2022?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS Nomor 5 Tahun 2022 tentang RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG, khususnya BAB XX - PENYIDIKAN, Pasal 25, memuat:

(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam
Hukum Acara Pidana.
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh
Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
-13-
(3)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Pasal iniadalah:a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
c.meminta, keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
d.memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti yang
berupa pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
g.menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa Identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
h.memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
i.memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau sanksi;
j.menghentikan penyidikan dan/atau;
k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Pasal inimemberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.