Apa norma yang terkandung dalam Pasal 4 PERATURAN BUPATI PASER Nomor 18 Tahun 2022?
Substansi PERATURAN BUPATI PASER Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, khususnya BAB II - PENGANGGARAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN, Pasal 4, memuat:

(1) Pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 
dan huruf b, dilakukan dengan ketentuan : 
a. Kepala SKPD menyampaikan laporan secara tertulis terhadap pekerjaan 
yang mengalami keterlambatan pembayaran melampaui tahun anggaran 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tembusan disampaikan kepada 
Inspektorat dan Kepala BKAD; 
b. Kepala SKPD menyampaikan permintaan reviu kepada Inspektorat; 
c. Bupati menugaskan APIP untuk melakukan reviu ; 
d. Reviu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan dengan 
cara melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
e. Inspektorat menyampaikan rekomendasi hasil reviu APIP kepada Bupati 
dan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah, Kepala BKAD dan 
Kepala SKPD; 
f. Kepala SKPD melaporkan kepada TAPD terhadap rekomendasi hasil reviu 
APIP; 
g. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD dalam 
program , kegiatan , dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan 
dengan jumlah anggaran dengan berpedoman pada rekomendasi hasil 
reviu APIP; 
h. Dalam ha! pelaksanaan penganggaran menyebabkan perubahan APBD, 
Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk 
selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah perubahan APBD; 
i. Pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, 
kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan;dan 
J. PPKD mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD untuk 
selanjutnya menerbitkan Surat Penyedian Dana. 
(2) Pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c 
dilakukan dengan ketentuan : 
a. dalam ha! terjadi Keadaan Kahar, Kepala SKPD selaku PA 
memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar secara tertulis 
kepada Bupati dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender 
sejak terjadinya Keadaan Kahar; 
b. Kepala SKPD meneliti penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan 
untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan 
karena kelalaian pelaksana pekerjaan dan/ atau pengguna barang dan 
jasa; 
c. Bupati menetapkan Keadaan Kahar sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
d. Kepala SKPD menyampaikan laporan pekerjaan yang mengalarni 
keterlambatan pembayaran melampaui tahun anggaran kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah dan tembusan disampaikan kepada 
Inspektorat dan Kepala BKAD; 
e. Kepala SKPD menyampaikan permintaan reviu kepada Inspektorat; 
f. Bupati menugaskan APIP untuk melakukan reviu;. 
g. Reviu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilaksanakan dengan 
cara melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
h. Inspektorat menyampaikan rekomendasi hasil reviu APIP kepada Bupati 
dan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah, Kepala BKAD 
dan Kepala SKPD; 
i. Kepala SKPD melaporkan kepada TAPD terhadap rekomendasi hasil 
reviu APIP; 
J. kepala SKPD menyusun RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD dalam 
program, kegiatan, dan subkegiatan serta kode rekening berkenaan 
dengan jumlah anggaran dengan mempedomani rekomendasi hasil reviu 
APIP; 
k. dalam ha! pelaksanaan penganggaran menyebabkan perubahan APBD, 
Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk 
selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan 
APBD; 
I. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, 
kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan;dan 
m. PPKD mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan 
menerbitkan SPD. 
(3) Pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d 
dilakukan dengan ketentuan: 
a. Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Daerah 
sebagai dasar penganggaran dalam APBD. 
b. Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala SKPD 
menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan 
tembusan disampaikan kepada Inspektorat dan Kepala BKAD; 
c. Kepala SKPD menyampaikan permintaan reviu kepada Inspektorat; 
d. Bupati menugaskan APIP untuk melakukan reviu; 
e. reviu APIP sebagaimana dimaksud huruf c, melakukan penelitian 
administrasi dan penelitian lapangan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
f. Inspektorat menyampaikan rekomendasi basil reviu APIP kepada Bupati 
dan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah, Kepala BKAD 
dan Kepala SKPD; 
g. Kepala SKPD melaporkan kepada TAPD terhadap rekomendasi basil 
reviu APIP; 
h. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD dalam 
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan 
dengan jumlah anggaran dengan mempedomani basil reviu APIP; 
i. Dalam ha! pelaksanaan penganggaran menyebabkan perubahan APBD, 
Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk 
selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Peru bahan 
APBD; 
j. Pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggar arkan dalam program, 
kegia tan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan;dan 
k. PPKD menges ahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan 
menerbi tkan SPD. 
(4) Proses penganggaran yang melampaui tahun anggaran di input pada sistem 
pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan Daerah 
melalui sistem informasi pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.