Menurut Republik Indonesia Nomor 5059)  Sebagaimana telah diubah Nomor 41 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 7?
Pasal Pasal 7 dalam Republik Indonesia Nomor 5059)  Sebagaimana telah diubah Nomor 41 Tahun 1945 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT, pada BAB I - V, menyatakan:

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengawasan sebagai upaya Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya 
Laut berbasis kearifan lokal di wilayah pesisir . 
(2) Peran serta masyarakat dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada 
terdiri atas : 
a. mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah dalam perlindungan dan 
pengelolaan Sumber Daya Laut berbasis kearifan lokal ; 
b. memberikan informasi dalam perencanaan pemanfaatan tersebut; 
c. memberikan masukan dalam menentukan arah perencanaan 
perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Laut berbasis kearifan 
lokal; 
d. menyampaikan masukan/ usulan terhadap rencana kegiatan 
pemanfaata n dimaksud. 
(3) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada 
terdiri atas : 
a. memprioritaskan rencana yang telah disepakati; 
b. melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir 
berdasarkan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan hukum 
nasional; 
c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas, serta 
kelestarian fungsi lingkungan di wilayah pesisir . 
(4) Peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
, terdiri atas : 
a. memberikan informasi atau laporan dalam pelaksanaan pemanfaatan 
sumber daya wilayah pesisir ; 
b. menyampaikan laporan dan/atau pengaduan atas kerugian yang 
ditimbulkan berkaitan dengan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya 
wilayah pesisir ; 
c. melaporkan adanya pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya 
wilayah pesisir yang merugikan kelestarian lingkunga n. 
(5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan 
, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -
undangan yang berlaku .