Apa bunyi lengkap Pasal 7 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2010?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2010 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, pada BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK, Pasal 7 dinyatakan:

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan 
sipil, Instansi Pelaksana berwenang :
a. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama 
berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang 
beragama islam yang dilakukan oleh KUA; dan
8b. melakukan supervisi bersama dengan Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan 
Agama mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam 
rangka pembangunan database kependudukan.