Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008, apa isi dari Pasal 201?
Pasal Pasal 201 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 7 Tahun 2008 tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, pada BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP, menyatakan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuin ya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan pen empatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Magelang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008 
NOMOR 7 113 
PENJELASAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG 
NOMOR 7 TAHUN 2008 
TENTANG 
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
 
I. UMUM 
 
Selain kedua Undang-Undang tersebut diatas, 
terdapat beberapa peratur an perundang-undangan yang 
menjadi acuan pengelolaan k euangan daerah yang telah 
terbit lebih dahulu. Undan g-Undang dimaksud adalah 
Undang-Undang Nomor 17 Ta hun 2003 tentang Keuangan 
Negara, Undang-Undang Nomo r 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 
tahun 2004 tentang Peme riksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab K euangan Negara dan Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2004 tent ang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional. 
Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi 
terbitnya peraturan perun dang-undangan diatas adalah 
keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah 
secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya 
ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang 
baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, 
akuntabilitas, dan partisipatif. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan 
adanya satu peraturan pelaksanaan yang komprehensif 
dan terpadu (omnibus regulation) dari berbagai Undang-
Undang tersebut diatas y ang bertujuan agar memudahkan 
dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir Ditetapkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 27 Juni 2008 
 
BUPATI MAGELANG, 
ttd 
SINGGIH SANYOTO Ditetapkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 27 Juni 2008 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MAGELANG 
KEPALA BKD, 
 
ttd 
 
U T O Y O 
114 
dalam penerapannya di Ka bupaten Magelang. Peraturan 
dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. 
Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di 
atas maka pokok-pokok m uatan peraturan daerah ini 
mencakup: 
 
1. Perencanaan dan Penganggaran 
 
Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan 
agar seluruh proses peny usunan APBD semaksimal 
mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prio ritas dan penetapan alokasi 
serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masayarakat. Oleh karenanya dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD yang diatur dalam 
peraturan daerah ini ak an memperjelas siapa 
bertanggung jawab apa sebagai landasan 
pertanggungjawaban baik antara eksekutif dan DPRD, maupun di internal e ksekutif itu sendiri. 
Dokumen penyusunan anggaran yang 
disampaikan oleh masing -masing satuan kerja 
perangkat daerah (SKPD) yang disusun dalam format 
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, harus 
betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas 
tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran 
anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan 
manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau 
diperolehmasyarakat dari suatu kegiatan yang 
dianggarkan. Oleh kar ena itu penerapan anggaran 
berbasis kinerja mengan dung makna bahwa setiap 
penyelenggara negara berkewajiban untuk 115 
bertanggungjawab atas has il proses dan penggunaan 
sumber dayanya. 
APBD merupakan instrumen yang akan 
menjamin terciptanya disiplin dalam proses 
pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan 
pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin 
agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan 
baik dan benar, maka dalam peraturan daerah ini 
diatur landasan administ ratif dalam pengelolaan 
anggaran daerah yang mengatu r antara lain prosedur 
dan teknis pengganggaran y ang harus diikuti secara 
tertib dan taat az as. Selain itu dalam rangka disiplin 
anggaran maka penyus unan anggaran baik 
“pendapatan” maupun “belan ja” juga harus mengacu 
pada aturan atau pedoman yang melandasinya apakah 
itu Undang-Undang, Peratu ran Pemerintah, Keputusan 
Menteri, Peraturan Daer ah atau Keputusan Bupati. 
Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBD 
pemerintah daerah harus mengikuti prosedur 
administratif yang ditetapkan. 
Beberapa prinsip dalam di siplin anggaran yang 
perlu diperhatikan dal am penyusunan anggaran 
daerah antara lain bahw a (1) Pendapatan yang 
direncanakan merupakan perkiraan yang terukur 
secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap 
sumber pendapatan, s edangkan belanja yang 
dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran 
belanja; (2) Pengangga ran pengeluaran harus 
didukung dengan adanya kepastian tersedianya 
penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak 
dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum 
tersedia atau tidak menc ukupi kredit anggarannya 
dalam APBD/Perubahan APBD; 
Semua penerimaan 
dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang 
bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan 
dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah. 
 
116 
Pendapatan daerah (l angsung) pada hakikatnya 
diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau 
pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh 
masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam 
perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran 
“horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari 
kewajaran horisontal mene kankan pada persyaratan 
bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus 
diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran 
vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib 
pajak/retribusi untuk membayar. Artinya masyarakat 
yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi 
diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya 
untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut 
pemerintah daerah dapat me lakukan diskriminasi tarif 
secara rasional untuk menghilangkan rasa 
ketidakadilan. 
Selain itu dalam konteks belanja, Pemerintah 
Daerah harus mengalokas ikan belanja daerah secara 
adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh 
seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, 
khususnya dalam pemberian pelayanan umum. 
Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan 
tingkat efisiensi dan efekti fitas anggaran, maka dalam 
perencanaan anggaran perlu diperhatikan (1) 
Penetapan secara jelas tuju an dan sasaran, hasil dan 
manfaat, serta indikator kine rja yang ingin dicapai; (2) 
Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan har ga satuan yang rasional. 
Aspek penting lainnya yang diatur dalam 
peraturan daerah ini adalah keterkaitan antara 
kebijakan ( policy ), perencanaan ( planning ) dengan 
penganggaran 
(budgeting) oleh pemerintah daerah, 
agar sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah 
sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih 
pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah 117 
pusat dengan pemerintah daerah. 
Proses penyusunan APBD pada dasarnya 
bertujuan untuk menyelar askan kebijakan ekonomi 
makro dan sumber daya yang tersedia, 
mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai 
kebijakan pemerintah dan me mpersiapkan kondisi bagi 
pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh 
karena itu pengaturan penyusunan anggaran 
merupakan hal penting agar dapat berfungsi 
sebagaimana diharapkan yaitu (1) dalam konteks 
kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan 
perekonomian dan menggambarkan secara tegas 
penggunaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat; 
fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai 
keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; 
anggaran menjadi sar ana sekaligus pengendali 
untuk mengurangi ketim pangan dan ke senjangan 
dalam berbagai hal di suatu daerah. 
Penyusunan APBD diawali dengan 
penyampaian kebijakan umum APBD sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan 
penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas 
dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. 
Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah 
disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah 
bersama dengan DPRD me mbahas prioritas dan 
plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi 
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
Kepala SKPD selanjutnya menyusun Rencana 
Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang disusun 
berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. 
Rencana Kerja dan Anggar an ini disertai dengan 
prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun 
anggaran yang sudah disus un. Rencana Kerja dan 
Anggaran ini kemudian di sampaikan kepada PPKD 
untuk dibahas oleh Ti m TAPD sebagai bahan 
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
118 
APBD. Hasil pembahasan ini disampaikan kepada 
pejabat pengelola keuang an daerah sebagai bahan 
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
APBD. 
Proses selanjutnya, Pemerintah Daerah 
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
APBD disertai penjelasan dari dokumen-dokumen 
pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan 
disetujui. APBD yang disetuju i DPRD ini terinci sampai 
dengan unit organisasi, fungsi , program, kegiatan, dan 
jenis belanja. Jika DPRD ti dak menyetujui Rancangan 
Perda APBD tersebut, untuk membiayai keperluan 
setiap bulan, Pemerintah Da erah dapat melaksanakan 
pengeluaran daerah setinggi-t ingginya sebesar angka 
APBD tahun anggaran sebelu mnya dengan prioritas 
untuk belanja yang mengikat dan wajib. 
 
2. Pelaksanaan dan Penatau sahaan Keuangan Daerah 
 
Bupati selaku pemegang kekuasaan 
penyelenggaraan pemerint ahan daerah adalah juga 
pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan 
daerah. Selanjutnya kekuasa an tersebut dilaksanakan 
oleh kepala satuan kerj a pengelola keuangan daerah 
selaku pejabat pengelol a keuangan daerah dan 
dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah 
selaku pejabat penggu na anggaran/barang daerah di 
bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini 
akan memberikan kejelasan dalam pembagian 
wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya 
mekanisme checks and balances serta untuk 
mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam 
penyelenggaraan tugas pemerintahan. 
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan 
sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan 
pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna 
kepentingan masyarakat. 119 
Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi 
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 
kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang 
menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran 
antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis 
belanja, serta terjadi keadaan yang menyebabkan 
saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus 
digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. 
Selain itu dalam keadaa n darurat pemerintah daerah 
dapat melakukan pengeluar an yang belum tersedia 
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam 
rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan 
dalam Laporan Realisasi Anggaran. 
Beberapa aspek pelaksanaan yang diatur 
Peraturan Daerah ini adalah memberikan peran dan 
tanggung jawab yang lebih besar kepada para pejabat 
pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran 
dan sistem pembayaran, manajemen kas dan 
perencanaan keuangan, peng elolaan piutang dan 
utang, pengelolaan investasi, pengelolaan Barang Milik 
Daerah, larangan penyitaan Uang dan Barang Milik 
Daerah dan/atau yang dikuasai negara/daerah, 
penatausahaan dan pertang gungjawaban APBD, serta 
akuntansi dan pelaporan. 
Sehubungan denga n hal itu, dalam Peraturan 
Daerah ini diperjelas pos isi satuan kerja perangkat 
daerah sebagai instansi pengguna anggaran dan 
pelaksana program. Sementara itu, Peraturan Daerah 
ini juga menetapkan posisi Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah. 
Dengan demikian, fung si perbendaharaan akan 
dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan 
Daerah. 
Namun demikian, untuk menyelesaikan proses 
pembayaran yang bernilai ke cil dengan cepat, harus 
dibentuk kas kecil unit pengguna anggaran. Pemegang kas kecil harus bertanggu ng jawab mengelola dana 
120 
yang jumlahnya lebih dibatasi, yang dalam Peraturan 
Daerah ini dikenal sebagai bendahara pengeluaran. 
Berkaitan dengan sistem pengeluaran dan sistem 
pembayaran, dalam rangka meningkatkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah serta untuk menghindari pelaksanaan verifikasi (pengurusan administratif) dan penerbitan SPM (pengurusan pembayar an) berada dalam satu 
kewenangan tunggal (S atuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah), fungsi penerbitan SPM dialihkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah. Perubahan ini juga diharapkan dapat menyederhanakan seluruh proses pembayaran. Dengan memisahkan pemegang 
kewenangan dari pemegang kewenangan komptabel, 
check and balance mungkin dapat terbangun melalui (a) 
ketaatan terhadap ketentuan hukum, (b) pengamanan dini melalui pemeriksaan dan persetujuan sesuai 
ketentuan yang berlaku, (c) sesuai dengan spesifikasi 
teknis, dan (d) menghindari pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan memberikan 
keyakinan bahwa uang daerah dikelola dengan benar.
 
Selanjutnya, seja lan dengan pemindahan 
kewenangan penerbitan SPM kepada satuan kerja 
perangkat daerah, jadwal penerimaan dan pengeluaran 
kas secara periodik harus diselenggarakan sesuai 
dengan jadwal yang disampaikan unit penerima dan unit 
pengguna kas. Untuk itu, unit yang menangani 
perbendaharaan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan 
Daerah melakukan antisipasi secara lebih baik terhadap 
kemungkinan kekurangan kas dan sebaliknya 
melakukan rencana untuk menghasilkan pendapatan 
tambahan dari pemanfaatan kesempatan melakukan 
investasi dari kas yang bel um digunakan dalam periode 
jangka pendek. 
 121 
3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
 
Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan 
dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar 
akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka 
pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan 
transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan 
pertanggungjawaban berupa (1) Laporan Realisasi 
Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) 
Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan 
dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan. Sebelum dil aporkan kepada masyarakat 
melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa 
terlebih dahulu oleh BPK. 
Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi 
manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari 
manajemen keuangan daerah. Berkaitan dengan 
pemeriksaan telah dike luarkan UU Nomor 15 tahun 
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara. Terdapat dua jenis 
pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan 
keuangan negara, yaitu pemeriksaan intern dan 
pemeriksaan ekstern. 
Pemeriksaan atas pe ngelolaan keuangan 
daerah dilaksanakan seja lan dengan amandemen IV 
UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan atas 
laporan keuangan dila ksanakan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian BPK RI akan 
melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan 
pemerintah daerah. 
Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan 
keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen 
akan melaksanakan audit se suai dengan standar audit 
yang berlaku dan akan memb erikan pendapat atas 
kewajaran laporan keuangan . Kewajaran atas laporan 
keuangan pemerint ah ini diukur dari kesesuaiannya 
terhadap standar akuntansi pemerintahan. 
122 
Selain pemeriksaan ekstern oleh BPK, juga dapat 
dilakukan pemeriksaan inte rn. Pemeriksaan ini pada 
pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan 
Pengawasan Daerah. 
Oleh karena itu dengan spirit sinkronisasi dan 
sinergitas terhadap berbagai Undang-Undang tersebut 
di atas, maka pengelola an keuangan daerah yang 
diatur dalam peraturan daer ah ini bersifat umum dan 
lebih menekankan kepada hal yang bersifat prinsip, 
norma, asas, landasan umum dalam penyusunan, 
pelaksanaan, penataus ahaan, pelaporan, 
pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan 
daerah. 
Sementara itu sistem dan prosedur pengelolaan 
keuangan daerah secara ri nci ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. Variasi-variasi dalam pengelolaan 
keuangan daerah yang dituangkan dalam Peraturan 
Bupati dimungkinkan terjadi sepanjang hal tersebut 
masih sejalan atau tidak bertentangan dengan 
peraturan daerah ini. Dengan upaya tersebut, 
diharapkan pemerintah daerah didorong untuk lebih 
tanggap, kreatif, da n mampu mengambil inisiatif dalam 
perbaikan dan pemutakhiran sistem dan prosedurnya 
serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus-
menerus dengan tujuan me maksimalkan efisiensi 
tersebut berdasarkan ke adaan, kebutuhan, dan 
kemampuan pemerintah da erah. Dalam kerangka 
otonomi, Pemerintah Daerah dapat mengadopsi 
sistem yang disarankan oleh pemerintah pusat sesuai 
dengan kebutuhan dan kond isinya, dengan tetap 
memperhatikan standar dan pedoman yang 
ditetapkan. 
 
 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL