Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan *paratur Negar{. Nomor 12- Tahun 2015?
Substansi Peraturan Menteri Pendayagunaan *paratur Negar{. Nomor 12- Tahun 2015 tentang , khususnya BAB I - KETEI{TUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adatah Kabupaten Barito Timur
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan d'engan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun t945.
3. pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom'
4. Pemerintatr Daerah adalah Bupati Barito Timur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelen ggara P emLertntah Daerah'
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
L,embaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Barito Timur.
6. Dewan perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Barito Timur.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terd.iri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah,
Satuan polisi Pamong Prala dan Kecamatan dalam lingkup Pemerintah
Kabupaten Barito Timur.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian adatah pejabat yang mempunyai
kewenangal. menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas
Kabupaten Barito Timur.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito
Timur.
ll.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Barito Timur.
12. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Barito Timur.
13. Jabatan adalah kedud.ukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
ryewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil {PNS) dalam suatu satuan
kerja organisasi Negara.
14. Jabatan Stuktural ad.alah suatu kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama setara eselon II.a dan II.b, Jabatan Administrator setara
eselon III.a dan III.b serta jabatan pengawas setara eselon IV.a dan IV.b.
(1)
{21
(3)15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang
diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang
untuk melaksanakan kegiata.n yang sesuai dengan profesinya dalam
rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah'
16. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan Pembangunan.