Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 17 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 17 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah ya ng memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP 
adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo. 
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian 
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan bagi setiap warga negara dan 
penduduk atas barang, jasa dan/ata u pelayanan 
administratif yang disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik. 
6. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya di singkat MPP 
adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan 
oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi 
dan kabupaten/k ota, badan usaha milik negara, badan 
usaha milik Daerah , serta swasta secara terpadu pada 1 
(satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, 
kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan 
pelayanan. 
7. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang 
dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan 
sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada 
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, 
cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 
8. Penyelenggara Pelayanan Publik yan g selanjutnya 
disebut Penyelenggara adalah setiap institusi 
penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen 
yang dibentuk berdasarkan Undang -Undang untuk 
kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang 
dibentuk semata -mata untuk kegiatan Pelayanan 
Publik . 
9. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang 
selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah 
satuan kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang 
berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, 
korporasi, lembaga independen yang dibentuk 
berdasarkan undang -undang untuk kegiatan Pelayanan 
Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata -
mata untuk kegiatan Pelayanan Publik. 
 
 
 
 
 
4 
 
10. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut 
Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap 
orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara 
yang bertugas melaksanakan tindakan at au 
serangkaian tindakan Pelayan an Publik. 
11. Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan 
dari Organisasi Penyelenggara di MPP.