Apa yang diatur dalam KET ENTUAN UMUM Meneta pkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN Nomor 5 Tahun 2016 pada Pasal 26?
Berdasarkan KET ENTUAN UMUM Meneta pkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN Nomor 5 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN , SUSUNAN, Pasal 26 menyebutkan bahwa:

ayat ( 1) huruf a, mempu nyai tugas melaksanakan pengoor dinasian 
perumusan kebijakan daerah, pengoor dinasian pelak sanaan tugas perangkat 
daerah , pemanta uan dan evalua si pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
pembinaan BUMD d an BLUD , pengendalian dan distribusi perekonomian , 
peren canaan dan pengawasan, ekonomi mikro kecil, bidang sum ber daya 
alam pert anian , kehutanan , kelautan dan perikanan , sumb er daya alam 
pertambangan dan lingkung an hidup, dan sumber daya alam energi dan air. Pasal 27 (1) Asist en Perekono mian dan Pembangunan, terdiri atas: 
a. Bagian Pereko nomian dan Sum ber Daya Alam; 
b. Bagian Administrasi Pembangu nan; 
c. Bagi an Layanan Pen gadaan Barang dan Jasa. 
(2) Bagian sebagaim ana dimaksud pada Ayat (1) dipempin oleh Kepala Bagian 
yang berada di bawah dan bertanggung jawa b kepada Sekretaris Daerah 
melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan . Pasal 26 yang mempengaru hi pencapaian tujuan kebijakan di bidang 
pereko nomian, administrasi pem bangunan , dan sumber daya alam ; dan 
f. pelaksaaan fung si lain yang diberikan oleh sekretari s d aerah 
perekonomian , admin istrasi pembangunan , pengadaan barang dan jasa 
dan s umbe r daya alam yang berkaitan dengan tuga snya. -17 - 
(1) Sub Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 29 ayat (1) 
huruf a, me mpunyai tugas; 
a. menyus un bahan dan data serta analis a di bidang pengendalian dan 
distribusi perek onomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikr o 
kecil; 
b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan 
distri busi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikr o 
kecil; Pasal 30 (1) Bagian Perekonomian dan Sumb er Da ya Alam , terdiri atas : 
a. Sub Bagian Pereko nomian; 
b. Sub Bagian Sum ber Daya Alam ; 
c. Sub bagian Pembinaan BUMD dan BLUD . 
(2) Sub Bagian sebagai man a dimaks ud pada ayat (1), dipimp in oleh Kepala 
Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepa da Kepala 
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam . Pasal 29 b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 
bidang pembin aan BUMD dan BLUD , pengendali an dan distribus i 
perekonornian , dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil , 
sumb er daya alam pertanian , kehutanan , kelautan dan perikanan , sumb er 
daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam 
energi dan air; 
c. penyi apan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijak an 
daerah terkait penca paian tujuan kebijakan , dampak yang tidak 
diinginkan , dan faktor yang mempe ngaruhi pencapaian tujuan kebijakan 
di bidang pemb inaan BUMD dan BLUD , pengendalian dan distribusi 
perekono mian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil , 
sumb er daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan , sumber 
daya alam pertambangan dan lingkungan hidup , dan sumb er daya alam 
energi dan air; dan 
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan yang berkaitan dengan tugasn ya. -18- 
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil; 
e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang 
pengendalian dan distribusi perekonomian , perencanaan dan 
pengawasan ekonomi mikro kecil; dan 
f. memfasilitasi dan pembinaan di bidang pengendalian dan distribus i 
perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil . 
(2) Sub Bagian Sumbe r Daya Alam sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 29 
huruf b, mempunyai tugas: 
a. menyusun bahan dan data serta analisa di bidang sumb er daya alam 
pertanian , kehutanan, kelautan, perikanan , pertambangan , lingkungan 
hidu p, energi dan air; 
b. menyu sun bahan perumu san kebijakan di bidang sumber daya 
alam pertanian , kehutanan , kelautan , perikanan , pertambangan 
lingkungan hidup, energi dan air; 
c. melaksanakan koordin asi dengan instansi terkait terhadap 
pelaksanaan kegiatan sumb er daya alam pertanian , kehutanan , 
kelautan, perikanan , pertam bangan , lingkungan hidup , energi dan air 
d. menyu sun bahan penyus unan petunjuk pelaksanaan dan pedoman 
umum kegiatan sumb er daya alam pertanian , kehutanan, kelautan , 
perikanan , pertam bangan , lingkungan hidup, energi dan air; 
e. melaksanakan pemanta uan dan evaluasi s erta pelaporan di bidang 
sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan , perikanan , 
pertam bangan, linglrungan hidup, energi dan air; dan 
f. memfasilitasi dan pembinaan di bidang sum ber daya alam pertanian , 
kehutanan, kelautan, perikanan , pertambangan, lingkungan hidup , 
energi dan air. 
(3) Sub Bagian Pem binaan BUM D dan BLUD sebagaimana dimaks ud dalam