Bagaimana redaksi normatif Pasal 9 dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 106 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 106 Tahun 2022 tentang PERCEPATAN INVESTASI MELALUI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI, Pasal 9 berbunyi:

Untuk melaksanakan percepatan investasi melalui
pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Ralryat:
SK No 124740 Aa. men]rusun
FRESIDEN
REPUBUK INDONESTA
-7-
a. men5rusun program dan perencanaan teknis,
mengusulkan alokasi anggaran, dan melakukan kegiatan
pembangunan infrastruktur Kawasan Industri Terpadu
Batang sesuai dengan rencana induk kawasan industri
(master plan);
b. melakukan pekerjaan pematangan lahan Kawasan
Industri Terpadu Batang;
c. membangun infrastruktur jalan dan jembatan serta
konektivitas antar klaster;
d. membangun infrastruktur air limbah secara terintegrasi
yang menggabungkan pengolahan air limbah domestik
dengan air limbah industri yang telah melalui pengolahan
pendahuluan;
e. membangun infrastruktur penyediaan air baku dan
drainase utama kawasan;
f. membangun infrastruktur sistem penyediaan air minum;
g. membangun infrastruktur pengolahan sampah rumah
tangga dan sampah sejenis rumah tangga;
h. membangun infrastruktur rumah susun beserta
prasarana, sarana, utilitas umum, dan meubelair;
i. menyiapkan dan menyampaikan usulan penetapan
status penggunaan aset infrastruktur yang telah selesai
dibangun untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga guna dioperasikan oleh Pihak
Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai
tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ralgrat, sebelum dilakukan penyertaan
modal negara, serta melaksanakan serah terima asetinfrastruktur yang telah ditetapkan status
penggunaannya tersebut sesuai dengan ketentuan
peraturan perrrndang-undangan; dan
j. menyiapkan dan menyampaikan usulan pemberian
tambahan penyertaan modal negara kepada Badan
Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri Badan
Usaha Milik Negara atas aset infrastruktur yang telah
selesai dibangun, serta melaksanakan serah terima aset
infrastruktur yang telah dilakukan penyertaan modal
negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
SK No 124741 APasal 10 ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8-