Apa saja yang diatur dalam Pasal 23 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 630 Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 630 Tahun 2022 tentang PENA NGANAN BENTURAN KEPENTINGAN, PENGENDALIAN GRATIFIKASI, BAB IV - PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT, Pasal 23 menetapkan:

(1) Sekretariat direktorat jenderal, sekretariat badan, 
sekretariat Inspektorat Jenderal, dan biro yang 
mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat 
dan pengelolaan informasi publik menyelenggarakan 
fungsi sebagai UPP -Duma s tingkat Unit Kerja Eselon I 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, 
sesuai dengan unit kerja Eselon I masing -masing. 
(2) UPP-Dumas tingkat Unit Kerja Eselon I sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
a. menerima dan mencatat Dumas yang diterima selain 
melalui aplikasi KALDU EMAS; 
b. melakukan verifikasi kelengkapan laporan Dumas; 
c. melakukan input data Dumas yang telah dilengkapi 
bukti dukung ke dalam aplikasi KALDU EMAS; 
d. menelaah dan melakukan pemberian kategori materi 
Dumas; 
e. menyampaikan m ateri Dumas kepada penyelenggara 
2022, No.630 -21- 
Pelayanan Publik terkait untuk Dumas Tidak 
Berkadar Pengawasan; 
f. melaksanakan pemantauan penyelesaian Dumas 
Tidak Berkadar Pengawasan yang diterimanya dan 
pada seluruh UKPP yang berada pada lingkup unit 
kerja dimaksud; 
g. membe rikan informasi kepada Pelapor Dumas 
terhadap status Dumas yang dalam proses telaah, 
proses penanganan, atau telah selesai diproses; 
h. menyelenggarakan pengelolaan Dumas melalui SP4N 
LAPOR!; 
i. menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan 
Dumas setiap bulan kepada pimpinan unit kerja 
Eselon I; 
j. melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi 
pengelolaan Dumas; 
k. mendokumentasikan pengelolaan Dumas; dan 
l. melaksanakan koordinasi pengelolaan Dumas. 
 
Bagian Keempat 
Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Tingkat 
Unit Kerja Pelayanan Publik