Apa substansi hukum dari Pasal 18 3.Undang-Undang ..... 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Nomor 12 Tahun 1945?
Materi muatan 3.Undang-Undang ..... 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pernben tukan, khususnya , Pasal 18, adalah:

. (1) Pemerintah Daerah dan/ata u badan usaha dalarn rnernbangun fasilitas utama 
dan fasilitas penunjang termina l harus sesuai dengan standar pelayanan 
minimal . 
(2) Standar pelayanan minimal sebagaim ana dimaksud pada ayat ( 1) haru s 
memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan 
kenyamanan. Pasal 17 Pembangunan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal sebaga.imana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat dilakukan ol eh Pemerintah Daerah 
dan/ atau badan usaha. Pasal 16 (1) Setiap terminal penumpang sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 
huruf a, wajib menyediakan fasilitas term inal yang memenuh i persyaratan 
keselamatan dan keamanan. 
(2) Fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. fasilitas utama; dan 
b. fasilitas penunjang. 
(3) Fasilitas utama seba gaimana dimaksud pada ayat {2) huruf a terdiri dari halte, 
parkir, mushola, jalur pemberangkatan urnum, jalur kedatangan , kantor 
terminal, ruang tunggu penumpang, rambu dan papan infonnasi , fasilitas 
penyandang disabilitas, dan Ruang Terbuka Hijau. 
(4) Fasilitas penunjang sebagaiman a dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari 
kantin , kios, pos pengamanan, pos retribusi , klinik, toilet, ruang informasi dan 
pengadu an, saran a dan prasarana kebersihan. Pasal 15 (3) Terminal penumpang tipe B sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) huru f b, 
merupakan terminal yang peran utamany a melayani kendaraan umum untuk 
angkutan ant.ar kota antar provinsi yang dipadukan dengan pelayanan 
angkutan perko taan, dan/ atau angkutan perdes aan. 
(4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk 
angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan. 
(5) Pemerintah Daerah berwenang melakuk an penetapan Terminal Penumpang 
Tipe C yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat 
rekomendasi Dinas Perhubungan Provinsi. 14