Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 4 PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor TAHUN Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor TAHUN Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN, pada , Pasal 4 menjelaskan:

(1) Dengan Peraturan Bupati ini didelegasikan wewenang Bupati di 
bidang perizinan dan nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP. 
(2) Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala DPMPTSP berwenang: 
a. menerima dan/atau menolak berkas permohonan; 
b. menandatangani dan menerbitkan dokumen izin dan nonizin; 
c. penyerahan dokumen izin dan non izin; dan 
d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin. 
8 
(3) Kewenangan penandatangan dan penerbitan dokumen izin dan 
non izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: 
a. Perizinan: 
1. Pendaftaran Penanaman Modal (Nomor Induk Berusaha) 
yang berlaku sebagai TDP; 
2. Izin Lokasi; 
3. Izin Lingkungan; 
4. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun; 
5. Izin Pembuangan Air Limbah; 
6. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung 
Walet; 
7. Izin Usaha Tanaman Pangan; 
8. Izin Usaha Perkebunan; 
9. Izin Perubahan Luas Lahan; 
10. Izin Perubahan Jenis Tanaman dan atau Perubahan 
Kapasitas Pengolahan; 
11. Izin Diversifikasi Usaha; 
12. Izin Usaha Budidaya Holtikultura; 
13. Izin Usaha Obat Hewan (Produsen); 
14. Izin Usaha Peternakan; 
15. Izin Usaha Perbenihan Tanaman; 
16. Izin Usaha Perbenihan Hortikultura; 
17. Izin Produksi Bibit Tanaman; 
18. Izin Polildinik/Rumah Sakit Hewan; 
19. Izin Praktek Dokter Hewan; 
20. Izin Rumah Potong Hewan; 
21. Izin Penggilingan Padi; 
22. Izin Usaha; 
23. Izin Reklame; 
24. Tanda Daftar Gudang; 
25. Izin Usaha Toko Modern/Swalayan; 
V 
I\ 
-9 
26. Izin Usaha Industri Kecil; 
27. Izin Usaha Industri Menengah; 
28. Izin Usaha Pendidikan Non-Formal; 
29. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non-Formal; 
30. Izin Penyelenggaraan Lembaga Formal Jenjang SD dan 
SMP; 
31. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia 
Dini Kelompok Bermain; 
32. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia 
Dini Penitipan Anak; 
33. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia 
Dini Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis; 
34. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia 
Dini Taman Kanak-Kanak; 
35. Izin Penelitian Ilmiah; 
36. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel/ 
Penginapan/Wisma/Guest House; 
37. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Rumah Makan/Cafe/ 
Restoran; 
38. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Taman Wisata; 
39. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Atraksi Wisata; 
40. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Biro Perjalanan/ Agen 
Travel; 
41. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Billyard/ Billiar; 
42. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Event Organizer; 
43. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Impresariat; 
44. Izin Mendirikan Rumah Sakit; 
45. Izin Operasional Rumah Sakit; 
46. Izin Operasional Puskesmas; 
l\s 
-10- 
47. Izin Klinik; 
48. Izin Laboratorium Kesehatan; 
49. Izin Apotek; 
50. Izin Pengobatan Tradisional/Penyehat Tradisional; 
51. Izin Optikal; 
52. Izin Praktik Dokter Gigi; 
53. Izin Praktik Dokter Umum; 
54. Izin Praktik Dokter Spesialis; 
55. Izin Praktik Bidan; 
56. Izin Praktik Perawat; 
57. Izin Praktik Apoteker; 
58. Izin Praktik Fisioterapis; 
59. Izin Praktik Tenaga Gizi; 
60. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik; 
61. Izin Praktik Penata Anestesi; 
62. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian; 
63. Izin PraktikTerapis Gigi dan Mulut; 
64. Izin Praktik Radiografer; 
65. Izin Praktik Refraksionis Optisien; 
66. Izin Praktik Elektromedis; 
67. Izin Praktik Sanitarian; 
68. Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga; 
69. Izin Depo Air Minum Isi Ulang; 
70. Izin Akupresur dan Akupuntur; 
71. Izin Toko Obat; 
72. Izin Mendirikan Bangunan; 
73. Sertifikat Laik Fungsi; 
74. Izin Pembangunan Perumahan; 
75. Izin Usaha Jasa Konstruksi; 
76. Izin Pembangunan Jalan Perusahaan; 
-11- 
77. Izin Usaha Angkutan Khusus Barang; 
78. Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal; 
79. Izin Usaha Angkutan Sungai; 
80. Izin Angkutan Pedesaan (Izin Trayek); 
81. Izin Pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri 
di dalamDaerah Lingkungan Kerja danDaerah 
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpan Lokal; 
82. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal; 
83. Izin Usaha Waning Internet; 
84. Izin Mendirikan Tower Menara Telekomunikasi; 
85. Izin Lembaga Pelatihan Kerja; 
86. Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan; 
87. Izin Pengerah Jasa Tenaga Kerja Swasta; 
88. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga 
Kerja; 
89. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing dalam 
satu daerahKabupaten/ Kota; 
90. Izin Usaha Tetap Perikanan Budidaya; 
91. Izin Masuk Pedalaman; 
92. Izin Angkutan Khusus; 
b. Nonperizinan: 
1. Insentif Daerah; dan 
2. Layanan Informasi dan Pengaduan. 
(4) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan oleh Kepala 
DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
memperhatikan standar pelayanan dan standar operasional 
prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan. 
-12 - 
Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tapin. 
Ditetapkan di Rantau 
pada tanggal 3 nesember 2020 1
1/4. 
M. ARIFIN ARPAN 
Diundangkan di Rantau 
pada taxgal 30 nesember 2020 
SEKR RIS DAERAH KABUPATEN TAPIN, 
MASY IANSYAH 
BERIICA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020 NOMOR BUPATI TAPIN,