Apa bunyi lengkap Pasal 32 dalam PERATURAN BUPA'TI MAGF-I3NG Nomor 'F Tahun 1950?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPA'TI MAGF-I3NG Nomor 'F Tahun 1950 tentang BADAN PENANGGUI-ANGAI,I BENCANA DAERAH, pada BAB IX - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 32 dinyatakan:

Feraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diuncJarrgkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.
Diundangkan di Kota Mungkid . -
pada tanigal tS oFroAePI ^ol oDitetapkan di Magelang
pada ianggal 19 "oFrote[ Aolo
BUPAT|MAGELANG.
Ya,<t"rr-aA>' -
SINGGIH SANYOTO
ATEN IVIAGEHNG,
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR g18SEKRETARIS
oYo
BERITA
JABATAhI
SEKRETARIS I]Af .'AII
ASISTEN P[Mr ilii" r4r
KA BAG 0RGA,'IlS'.\51RAF / TGL
315
I.Ah4PIRAN PERATURAN BUPATI MAGEI-ANG
NCMOR }' TAHUN 20i0
BAGAN ORGANIISAI]I
BADAN PENANGGULA,NGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN M.qGELANG
UNSUR PTruCRNRH
- INSTANSI
PEMERINTAH
DAERAH
- UNSUR
PROFESIONAL
BUPATI MAGELANG.
\-a--<--z)--& --
SINGGIH SANYOTO
I::---i Tril 4 Lt frrr..\r-,F',\,
i rrLr'.I-i !tirriiitri",i 1,."r,114tr1 til.jl{tJivl IUNSUR PEIAKSANA
SEKRETARIAT
SEKSI I
KEDARURATAN I
IDAN LOGTSTTK IsEK-Sl
REHABILITASI
DAN
REKONSTRUKSISEKSI
PENCEGAHAN
DAN
KESIAPSIAGAAN
NOJA BATA NPARAF / TGL
1SEKRETARIS DAi;RAI.Jv
2all_s]EljTii (, .
KA BAG CRGrnrr,i: 'il4t\,l- ln
3 61"
4L-[4-e!s-e4q"-intY'I
BUPAT vIAGELANG
PERATURAN BUPATI MAGF.I-ANG
NOI\4OR .12 TA,HUN 2010
TEN TANG
ANGGARAN BELANJA TiDAK TERDUCA iJNTUK PENDANAAN KEADAAND A R u R Ar 3 iiff,)i^??'ifi iX .'rlT,'J G M E RA P I
MenimbangDENGAI'I RAHMAT TUHAN YANG I\,4AHA ESA
BUPATI MAGELANG,
bahwa dalarn rangka penanganan Bencarta Letusan Gunung
[\,4erani iplah rl ian aaarkan ['anr Rrslania Ticlak Te;-rlrr^^ J^r^*
,,-.-f. -,-.,lJVolnolr tatto Ligrqrrjq ttvqt\ tutvuVcl Udjdlll
Anggaran Pendapatan darr Eelanja Daerah Tahun Anggaran
,nl n.
bahwa sampai dengan saat ini aktivitas Gunung ft4erapi masih
dalam status awas dan dana yang tersedra sebagaimana
dimaksud hu'uf a sudah tidak mrencukupi;
bahwa berdasarkarr Pasal 162 ayat (4) Permendagri Nornoi' 13
tahun 2006 tentaflg Pr:domarr Pengelolaan Keuangan Daerah
,..r^r^n r.\^r r.^r^^:^ iidak lpr,JIon tjd,nk mancrrkrrni danat dtlakukan Udid'lI Il<11 U<;lcllIJd (rVc.\ (sr9uy4 (rucl^ ILCrtUun uPl woPqt
dengan cara menggu'r:kan dana dari hasil penjadwalan ulang
^^^^:^'' +^'^^+ t';*6'i2 nrnllrarn clan ko.riatan lainn'ra dalam tahUn \-crpcllcl: I Lcll 9Ct l\l{ lU,Jc; p u9r or I' wq,|,sVrqtfr , rqlr r' ,/q vcl
anggaran berjalan oarr/atau memanfaatkan uang kas yang
tersed ia:
bahwa ber,Jasarkan pertimbangan sebagair-nana dimaksud pada
hurLrf a. huruf b o'an hurLrf c perlLt rnenelapkan Peratu,'an Bupati
tentang Anggaran Belan;a Tidak terduga Untuk Pendanaan
Keadaan Darurat Bencana Letusan Gu;rung Merapi Di Kabupaten
Magelang.
Undairg-Undang Nomor 13 Tal'run 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah l(abupaterr oalam Lingkungan Propinsi Jal^;a
Tengair;
Undanq-Undang Nomor 2tJ TahLrn lggg tentang penlrelenggaraan
Negara yang Bersilr dan Eebas dari Korupsi, Kolursi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Repr:blik Indonesia Tahun lggg
Nomor 75, Tambaf.an Lem,raran flegara RepLrblik lndonesia
Nomor 3851),
Undang-Undang Nomcr 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2ao3
Nomor 47, '[ambahan remir:rran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4286\'.Nlenrrirrgat : i.h
d.
a
4. Undang-Undartg Nornor 1 Tanutt 2004' tentang Perbendaharaan
Negara (Lemb:r'an Negara Republik Indonesia Tairun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembarar, Negara Republik Indonesia
Nomoi' a355);
5. Undang-Undang Nomor '10 Tal'un 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (L.e;rrbaran Negara Reptlblik
lndonesia Tahun 2004 Ncmor 53 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesiat Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor '1f'' Tahtrrr 2004 tentang Pemeriksaan.
Perrgelolaan dan Tanggtrngjatvab Keltangan Negara (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
7. Undang-Undang Nomor 25 l-ahun 2004 tentang Sistem
. Perencanaan Penrbangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik indonesia Talrun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara RepLrblik lndonesia Nomor 4421)',
8. Undang-UnCang Nomor 32 Tehttn 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Taml-rahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomcr 4437) sebagaimanl telalt diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perr,rbahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Nomoi' 48d4).
9. Undang-Undang Nonror 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438),
10. Undang-Undang Non''or 24 Taliun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (l-embaran Ne.qara Republik Indonesia Tahun 2047
Nomcr 66, Tambahan Lernbarart Neqara RepLlblik lndonesia
Nomor 4723).
'11. Peraturan Peme;intah Nomor 21 Tahun 1982 tentang
Pemindaharr lburkcta Kabupaien rJaerah Ti'rgkat ll Magelang dari
Wilayah Kotamadya Daeralr -fingkat ll Magelang ke Kecamatan
Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat li Magelang
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1gB2 Nomor 36);
12. Peraturan Pemerintalr Nonro' 58 Tahun Z00S tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Neqara
Republik Indonesia Nomor 4S'/S);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian
Pemerintahan antara peme,-iirteh, pemerintahan Daerah provinsi,
dan Pemerintahan Daerah Kacupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2otr7 Nomor BZ, Tambahan LembaranNegara Republik lrrdonesia Norror 4737).,
14. Peraturan Pemerintah Nc.rnor 2?_"Taht.tn 2ooB tentanq pendanaan
dan Pengeloraan Barrtuan Fiencana (Lembaran tJeg-ara RepublikIndonesia Tahun 20Cg Nomor 43,):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentarrg
Pedoman Pengelotaan l(euangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peratulan Menteri Dalam Negeri
Ncrror 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeiolaan Keuangan
Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nonio; 7 Tahun 2008
tentang Pokok-Pol<ok Pengeloraan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten ly'agelang -[alrun 2O0B Nomor 7);
Peraturan Daerah l(abupaten Magelang Nomor 21 Tahun 20AB
tentang Urusan Pemerintahan Yang Nlenjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah l(abupaten lt/agelang (Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 20OB Nomor 21)',
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor '1 Tahun 2010
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Magelang -lahun Anggaran 2-010 (Lenrbaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2010 Nomor 1)'
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 20'10
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nornor B );
Peraturan Bupati Magetang lJomor 3 Tahun 2010 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten ti/agelang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah
Kabupaten Magelar:g TahLrn 20i0 Nornor 3)
Peraturarr Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran P:ndapaian dan Belanja
Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2010 (Berita
Daerah Kabr-rpaten Magelang Tahun 2010 Nonror 29).
MEMUTUS}(AITJ :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANC ANGGARAN BELANJA TTDAK
TERDUGA UNTUK PENDANAAN KEADMN DARL'RAT BENCANA
LETUSANI GUNUNG MFRAPJ DI KABUPATEN MAGELANG.
(1)Pasal 1
Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk oenclanaan keadaan darurat bencanaLetusan Gunung Merapi Di Kabupaten Macelang Tahun 2a1o sebesarRp'1.267.500.000,00 (satu milyar dua ratus enarn pLrl...rh tujuh juta lima ratus riburupiah).
Anggaran Belanja Tidak rerduga serragaimana dimaksud pada ayat (1)bersumber dari uang kas yang tersedia dalanr tahun anggaran berkenaan.tc.
ln
17.
lo:
,{n
20.
21.
(2)