Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor 1420 Tahun 2021 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor 1420 Tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah warga negara Indonesia ya ng memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh 
Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya 
disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai 
kewenangan menetapkan pen gangkatan, pemindahan, 
dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen 
PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan. 
3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB 
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan. 
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi 
daerah. 
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah 
nonkementerian, kesekretariata n lembaga negara, dan 
kesekretariatan lembaga nonstruktural. 
6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan 
perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi 
sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat 
daerah dan lembaga teknis daerah. 
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang 
selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah 
2021 , No.1420 -4- 
nonkementerian yang melakukan penyelenggaraan 
penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan. 
8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis 
Kebencanaan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina 
adalah BNPB. 
9. Instansi Pengguna adalah Instansi Pusat dan Instansi 
Daerah yang mempunyai tugas di bidang 
penanggulangan bencana. 
10. Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan adalah jabatan 
yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, 
dan wewenang untuk melaksanakan analisis 
kebencanaan. 
11. Pejabat Fungsional Analis Kebencanaan yang 
selanjutnya disebut Analis Kebencanaan adalah PNS 
yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara 
penuh oleh PyB melaksan akan analisis kebencanaan. 
12. Analisis Kebencanaan adalah rangkaian kegiatan 
analisis penanggulangan bencana yang meliputi 
penyiapan bahan substansi teknis pengaturan bidang 
kebencanaan, perencanaan analisis bidang 
kebencanaan, pelaksnaan analisis bidang kebe ncanaan, 
pemantauan dan evaluasi, dan penyusunan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria. 
13. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP 
adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai 
oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. 
14. Capaian SK P adalah hasil penilaian rencana kinerja dan 
target yang dicapai PNS setiap tahun. 
15. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan 
dan/atau akumulasi nilai butir -butir kegiatan yang 
harus dicapai oleh Analis Kebencanaan dalam rangka 
pembinaan kar ier yang bersangkutan. 
16. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka 
Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis 
Kebencanaan sebagai salah satu syarat kenaikan 
pangkat dan jabatan. 
2021 , No.1420 -5- 
17. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK 
adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan 
Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan 
pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis 
Kebencanaan. 
18. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang 
harus dicapai minimal oleh Analis Kebencanaan sebagai 
prasyarat pencapaian hasil kerja. 
19. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis 
Kebencanaan yang selanjutnya disebut Tim Penilai 
adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat 
yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit 
dan bertugas mengeva luasi keselarasan hasil kerja 
dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai 
capaian kinerja Analis Kebencanaan dalam bentuk 
Angka Kredit Analis Kebencanaan. 
20. Standar Kompetensi Analis Kebencanaan yang 
selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah 
deskri psi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang 
diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam 
melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis 
Kebencanaan. 
21. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian 
terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau s osial- 
kultural dari Analis Kebencanaan dalam melaksanakan 
tugas dan fungsi dalam jabatan. 
22. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok 
pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian 
yang disusun oleh Analis Kebencanaan baik perorangan 
atau kelo mpok di bidang Analisis Kebencanaan. 
23. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan 
Fungsional Analis Kebencanaan dan bukan 
pemberhentian sebagai PNS. 
 
2021 , No.1420 -6-