Apa bunyi lengkap Pasal 8 dalam Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 12 Tahun 2011?
Menurut ketentuan dalam Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran, pada , Pasal 8 dinyatakan:

(1) Pengelo laan aset desa meliputi. 
a. peren canaan ; 
b. pengadaan; 
c. penggunaan ; 
d. pemanfaatan ; 
e. pengamanan; 
f. pemeliharaan ; 
g. penghapusan; 
h. pemindahtanganan ; 
1. penatausahaan; 
j. pelaporan ; 
k. penilaian ; 
1. pembinaan ; 
m. pengawasan ; dan 
n. Pengendalian. 
(2) Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan dengan menggunakan aplikas i 
Sistem Pengelo laan Aset Desa (SIPADES) . Pasal 7 (1) Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa . 
(2) Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status 
kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib . 
(3) Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan . 
(4) Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain s ebaga i 
pemba yaran atas tagihan kepada pemerintah desa . 
(5) Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk tujuan 
apapun . Pasal 6 (2) Unsur Perangkat Desa sebagai pengurus aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan 
bertanggungjawab : 
a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa; 
b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang 
diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainn ya yang sah 
kepada Kepala Desa ; 
c. melakukan inventarisasi aset desa ; 
d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolan ya; dan 
e. menyusun dan men yampaikan laporan aset desa . -7- 
(1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, 
hanya dapat dilaksanakan sepanjang aset tersebut tidak dipergunakan 
langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa . 
(2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
berupa: 
a. Sew a; 
b. pinjam pakai ; 
c. kerjasama pemanfaatan; dan 
d. bangun guna serah atau bangun serah guna. 
(3) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dalam Peraturan Desa . Bagian Kelima 
Pemanfaatan