Apa saja yang diatur dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI  BANGKA SELATAN Nomor 17 Tahun 2000?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI  BANGKA SELATAN Nomor 17 Tahun 2000 tentang HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP, BAB V - PROSEDUR PENCAIRAN, Pasal 6 menetapkan:

(1) Dalam rangka pembayaran honorarium pegawai tidak tetap 
Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis 
Kegiatan mengajukan SPP LS kepada Pengguna Anggaran 
dilengkapi dengan : 
a. Daftar nominatif penerima yang ditandatangani oleh 
PA/KPA, PPK dan /atau bendahara pengeluaran . 
b. Dokumen pendukung berupa surat keputusan/perjanjian 
kerja/kontrak/dokumen pendukung lainnya sesuai dengan 
ketentuan . 
c. Surat Perintah Pembayaran di singkat SPP (dalam hal 
terdapat potongan pajak penghasilan PPh 21) . 
(2) Dokumen pendukung s ebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dilampirkan pada awal pembayaran dan pada saat 
terjadi perubahan. 
(3) Pengguna anggaran berdasarkan SPP yang diajukan Pejabat 
Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 
sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lam a 1 hari setelah 
Surat Perintah Pembayaran diajukan segera menerbitkan 
Surat Perintah Membayar di singkat SPM untuk selanjutnya 
diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk 
penerbitan SP2D . 
(4) Pengguna angggaran dilarang menerbitkan SPM apabila 
dokumen p endukung SPP tidak lengkap . 
(5) Berdasarkan SPM yang diajukan, Kuasa BUD menerbitkan 
SP2D, setelah dilakukan pemeriksaan atas cara 
penulisan/pengisian jumlah angka dan huruf SPM dan 
pemeriksaan kebenaran penulisan dalam SPM, termasuk tidak 
boleh cacat dalam penulisan dan pengujian kebenaran jumlah 
belanja/pengeluaran dikurangi dengan jumlah 
potongan/penerimaan dengan jumlah bersih dalam SPM serta 
pengujian atas ketersediaan anggaran. 
(6) SP2D yang t elah diterbitkan dan ditandatangani disampaikan 
ke Bank Sumsel Babel dan penerbit SPM serta disimpan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
(7) Dalam hal SPM berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan 
lengkap /benar , Kuasa BUD menerbitkan SP2D dan apabila 
terdapat ketidaksesuaian penulisan dan /atau melebihi pagu 
anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D .