Menurut PERATURAN  BUPATI  MAGELANG Nomor 32 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 18?
Pasal Pasal 18 dalam PERATURAN  BUPATI  MAGELANG Nomor 32 Tahun 1945 tentang , pada , menyatakan:

Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 
 
 2. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 
 
3. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 
Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 
 
4. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 
5. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
 
 
 
 
 SALINAN 
 
 
6. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 
7. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan da n Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 
 
8. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 
9. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 
10. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemba ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 
11. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 
12. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 
 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tent ang 
Peraturan Gaji Pegawai negeri sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 
sebagaimana telah empat belas kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 (Lem baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32); 
 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang 
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II 
Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupat en 
Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1982 Nomor 36); 
 
 
 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 
 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502); 
 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tah un 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 
 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Rep ublik Indonesia Nomor 4576); 
 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 
 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Layanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 
 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah an Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 
 
 
 
 
 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kiner ja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 
 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Pemerinta h, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 693); 
 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
 
27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 
 
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
 
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 
2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 
 
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 
Nomor 7); 
 
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 
Nomor 21); 
 
32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 
2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di 
Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2010 Nomor 11); 
 
33. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 
2010 tentang Ret ribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu 
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten 
Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
2010 Nomor 9); 
 
34. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2010 Nomor 13); 
 
35. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 
Nomor 6); 
 
36. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 
2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di 
Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2011 Nomor 7). 
 
37. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 201 2 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 201 2 Nomor 6); 
 
38. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 13); 
 
39. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 
2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan 
Pasar Muntilan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2012 Nomor 14); 
 
40. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 
2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 
Nomor 15); 
 
41. Peraturan Bupati Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapat an dan Belanja Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 10) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Ke lima atas Pe raturan Bupati Magelang Nomor 
10 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 
2012 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri 
A Nomor 17); 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 20 12.