Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 18 PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 6 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 6 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, pada BAB V - I, Pasal 18 menjelaskan:

Untuk pelaksanaan teknis operasional tugas dan fungsi Dinas 
Perkebunan dan Peternakan , dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk 
uraian tugas masing -masing unit kerja yang ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Dinas . 
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam 
satuan kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan dan kelompok jabatan 
fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik dalam unit kerja masing -masing maupun antar unit 
kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan serta Dinas/Badan dan 
 17 Instansi Vertikal lainnya yang secara fungsional mempunyai tugas 
saling berkaitan. 
Dalam kedudukan fungsional setiap pimpinan unit kerja dalam satuan 
kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan dan Kelompok Jabatan 
Fungsional wajib membangun hubungan kerja yang konstruktif dalam 
membangun sinergi tugas dan fungsi masing -masing baik dalam 
internal Dinas Perkebunan dan Peternakan maupun dengan perangkat 
daerah lainnya baik yang berkedudukan selaku unsur staf, unsur 
pelaksana maupun unsur pendukung dalam perangkat daerah . 
Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan serta uraian 
kegiatan subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok 
Jabatan Fungsional serta Pelaksana dikoordinasika n oleh Pejabat 
Administrator. 
Subkoordinator berkedudukan dan bertanggung jawab langsung pada 
pejabat administrator diatasnya dalam ruang lingkup bidangnya.