Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 73 Tahun 2020?
Substansi PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 73 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Situbondo . 
3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Situbondo. 
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan 
Pemerintah Kabupaten Situbondo . 
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah 
pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan 
pengelolaan keuangan daerah. 
7. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPPKAD 
adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kabupaten Situbondo. 
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo. 
9. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Situ bondo. 
5 
10. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah 
yang selanjutnya disebut Majelis adalah para 
pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh 
Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan 
pendapat penyelesaian Kerugian Daerah. 
11. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat­
syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang­
undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang 
berwenang dan diserahi tugas negara lainnya yang 
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang meliputi: 
a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); 
b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); 
c. Pegawai pada Perusahaan Daerah (Perusda). 
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah 
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 
diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 
tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 
pemerintahan. 
14. Pegawai Negeri bukan Bendahara adalah Pegawai 
Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri 
Sipil yang bekerja/ diserahi tugas selain tugas bendahara. 
15. Pejabat lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota 
lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 
16. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan hukum 
sebagai pelaksana pekerjaan atau pelaksana penyedia 
barang dan/ atau jasa kebutuhan Daerah. 
17. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS 
adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan 
perundang-undangan tertentu guna menunjang 
pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai 
oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
18. Pihak yang merugikan adalah Bendahara atau Pegawai 
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang 
berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian 
Daerah. 
6 
19. Pengarnpu adalah orang atau badan yang mempunyai 
tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang 
karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak 
di dalarn segala hal cakap untuk bertindak dalarn 
hukum. 
20. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena 
adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima 
pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga , 
dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan. 
21. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup 
yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang 
hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. 
22. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk 
menyelesaikan Kerugian Daerah. 
23. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya 
disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses 
penyelesaian Kerugian Daerah. 
24. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang 
Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk 
menarnpung seluruh penerimaan Daerah dan 
membayar seluruh pengeluaran Daerah. 
25. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi 
tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum. 
26. Bendahara penerimaan dan/atau bendahara 
pengeluaran Daerah yang selanjutnya disebut Bendahara 
adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, menyetor, membayarkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
pendapatan dan/atau keperluan belanja Daerah dalarn 
rangka pelaksanaan APBD dan Perangkat Daerah. 
27. Penyimpan barang adalah pegawai yang diserahi tugas 
untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang 
milik Daerah. 
28. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh 
Bendahara Umum Daerah. 
29. Barang milik Daerah adalah semua barang yang 
dimiliki/ dikuasai Pemerintah Daerah baik bergerak 
maupun tidak bergerak yang perolehann ya didapat atas 
beban APBD atau perolehan lainnya yang sah. 
30. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah. 
31. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan barang milik Daerah. 
32. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh 
atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 
7 
33. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat 
berharga, dan barang yang nyata dan pasti 
jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan 
hukum baik sengaja maupun lalai. 
34. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan 
yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan 
bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk 
memulihkan Kerugian Daerah. 
35. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disebut BPK 
adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 
36. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang 
selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan 
dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, 
yang menyatakan kesanggupan dan/ atau pengakuan 
bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan 
bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud. 
37. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian 
Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah 
surat yang dibuat oleh Bupati /Kepala Perangkat Daerah 
dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh. 
38. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian 
yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat 
keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian 
Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain. 
39. Perhitungan Ex-officio adalah perhitungan 
perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang 
ditunjuk apabila Bendahara yang bersangkutan 
meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus 
berada dibawah pengampuan dan/ atau apabila 
Bendahara yang bersangkutan tidak membuat 
pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan 
langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan 
berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat 
perhitungan dan pertanggungjawabannya, dan apabila 
dari hasil perhitungan itu terdapat kerugian negara maka 
kerugian itu menjadi tanggung jawab Bendahara 
terse but. 
40. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah adalah lembaga perwakilan 
rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
41. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian 
berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari 
penilaian internal atau penilaian eksternal yang 
ditetapkan oleh Bupati. 
8 
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah adalah rencana 
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah.