Apa saja yang diatur dalam Pasal 64 Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945?
Ketentuan dalam Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pemb entukan, BAB III - TUJUAN PENATAAN WP - 9, Pasal 64 menetapkan:

Aturan dasar Zona Perkantoran dengan kode KT se bagaimana dimaksud Pasal 49 
huruf i, melip uti: 
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan , melipu ti: 
1. ketentuan kegiatan dan pengg unaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana 
tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada - 55 - 
street parking) , aktivita s perparkiran di luar badan jalan ( off street 
parking), aktivitas penunjang angkut an darat lainnya, aktivitas sosial 
swasta tanpa akomo dasi lainnya yang tidak terma suk dalam lainn ya, 
perpustakaan dan arsip swasta, museum yang dike lola pemerintah , 
museum yang dikelola swasta , peninggalan sejarah/cagar budaya yang 
dikelola pemerintah , peninggalan sejarah/ cagar budaya yang dikelola 
swasta, aktivitas organi sasi bisnis dan pengusaha, aktivita s organisasi 
profesi , aktivitas organi sasi buruh, aktivita s organisasi lainn ya, aktivitas 
rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil, dan aktivitas badan 
intemasional dan badan ekstra intema sional lainn ya. 
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bers yarat tertentu berlaku 
untuk: 
a) Bl beru pa konstruksi bangunan si piljem batan ,jalan layang ,fl.y overdan 
underpass , konstruksi jalan rel, konstruk si terow ongan, dan konstruksi 
bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat , 
cair dan gas; 
b) 82 berupa industri penggergajian dan pengawetan kayu , rotan , bambu 
dan sejenisn ya, in dustri produk m akanan lainnya, industri minuman 
ringan , industri pertenunan tekstil , industri tekstil lainn ya, industri 
kerajinan yang tidak terma suk dalam lainnya, dan perdagangan eceran 
khusus bahan bakar kendaraan bermotor. 
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbol ehkan 
sebagaimana tercantum dalam tabel ketent uan kegiatan dan penggunaan 
lahan pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peratura n Bupati ini. 
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 
1. KDB mak simum 70% (tujuh puluh persen); 
2. KLB maksim um 2 (dua) ; dan 
3. KDH minima l 20% (dua puluh persen) . 
c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut: 
1. TB maksimal 10 (sepuluh) meter ; 
2. GSB minim al berlaku dengan klasifika si sebagai berikut : 
a) jalan arteri 8 (delapan) mete r; 
b) jalan kolektor 6 (enam) meter; 
c) jalan lok al 4 (empat) meter ; dan 
d) jalan lingkun gan 2 (dua) meter. 
3. JBB minimum 2 (dua) meter; dan 
4. JBS minim um 2 (dua) meter. 
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal seba gai berikut : 
1. tempat ibadah; 
2. fasilita s pejalan kaki dan pesepeda ; 
3. peneranganjalan umum ; 
4. aksesbilitas difabe l; 
5. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau; 
6. sistem pemanenan air huja n/rain water harvesting (RWH); 
7. jaringan air bersih ; 
8. saluran drainase ; 
9. jaringan sanita si; 
10. sistem persam pahan ; 
11. jaringan listrik; 
12. jaringan telekomunikasi ; 
13. hidran ; dan 
14. KAMERA PEMANTA U. 
- 56 - 
Lamp iran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pera turan Bupati 
mi. 
2. keten tuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku 
untuk: 
a) Tl berupaaktivitas penem patan tenaga kerja; 
b) T2 berupa rumah/warung makan , kedai makanan , rumah minum/kafe , kedai 
minuman , aktivitas telek omunikasi lainn ya, aktivitas pemo rgraman , 
konsultasi komputer dan kegiatan yang berkaitan dengan itu, aktivitas jasa 
informasi lainn ya, bank umum, koperasi si mpan pinjam / unit simpan 
pinjam , asura nsi dan penjaminan , dana pensiun, aktivitas penunjang jasa 
keuangan , bukan asuransi , penjaminan dan dana pensiun , aktivi tas 
penunjang asuransi , penjaminan dan dana pensiun , aktivitas hukum , 
aktivitas akuntansi , pembukuan dan pemerik sa; konsultasi pajak, aktivi tas 
kantor pusat , dan aktivitas konsultasi manajemen ; dan 
c) T3 beru pa distribusi tenaga listrik , aktivitas penunjang tenaga listrik lainn ya, 
konstruksi bangunan sipil elektrikal , konstruksi sentral telekomu nikasi, 
pembuatan/penge boran sumur air tanah , konstruksi jaringan irigasi, 
komunikasi dan limbah lainn ya, aktivitas perparkiran di badanjalan (on street 
parking) , aktivitas perparkiran di luar badan jalan ( off street parking) , aktivitas 
penunjang angkutan darat lainn ya, aktivitas penempatan tenag a kerja, 
aktivitasjasa sistem keamanan , aktivitas keber sihan , aktivitas perawatan dan 
pemeliharaan taman , aktivitas penyedia gabungan jasa administras i kantor, 
aktivitas fotok opi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang 
kantor lainn ya, aktivitas call centr e, dan aktivita s pela yanan kesehatan 
manus ia lainn ya. 
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk: 
a) Bl berupa konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan la yang, fly over dan 
underpass , konstruksi jalan re l, dan konstruk si terowongan. 
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan 
sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan pengguna an lahan 
pada Lamp iran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratu ran 
Bupati ini. 
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai beriku t: 
1. KDB maksimum 70% (tujuh puluh pers en); 
2. KLB maksimum 2,5 (dua koma lima) ; dan 
3. KDH minimal 20% (dua puluh persen) . 
c. ketentuan tata bangunan pada sebagai berikut : 
1. TB maksimal 24 (dua puluh empat) meter ; 
2. GSB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut : 
a) jalan arteri 8 (delapan) meter; 
b) jalan kolektor 6 (enam) meter ; 
c) jalan lokal 4 (empat) meter ; dan 
d) jalan lingkungan 2 (dua) meter . 
3. JBB minimum 3 (tiga) meter secara horisontal dan 5 (lima) meter secara vertikal; 
dan 
4. JBS minimum 3 (tiga) meter secara horisontal dan 5 (lima) meter secara vertik al. 
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut : 
1. tempat ibadah ; 
2. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda; 
3. pene rangan jalan um um; 
4. aksesbilitas difa bel; 
5. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau; 
6. sistem pemanenan air hujan/ rain water harv esting (RWH); 
7. jaringan air bersih; 
8. saluran draina se; 
9. jaringan sanitasi ; 
10. sistem persampahan ; 
11. jaringan listrik ; 
12. jaringan telekomunikasi ; 
13. hidr an; dan