Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 17?
Dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 18 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 21, Pasal 17 mengatur sebagai berikut:

dan (2)Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b.bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah
kebijakan daerah satu tahun yang merupakan
komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian
kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah
yang berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf adan huruf b,maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang
Perubahan Atas Perturan Bupati Nomor 13Tahun
2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2019.
Mengingat 1.Pasal 18Ayat (6)Undang-Undang Dasar 1945
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara diProvinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
1
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia, Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 -2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerin tahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 );sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9tahun 2015 tentang perubahan kedua
atas Undang -Undang Nomor 23tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 37,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
12.Peraturan Presiden Nomor 2Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2015- 2019 (Lembaran Negara Repu blik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5658);
13. Peraturan Presiden Nomor 79Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018;
2
Menetapkan14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 104);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kolaka Utara
2006-2026;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PERUBAHAN KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN
ANGGARAN 2018.
Pasall
Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Kolaka Utara
Nomor 21Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara
Tahun Anggaran 2018, Pasal 1,Pasal 2,Pasal
3,dan Pasal 4,diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasall
Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud
dengan:
(1)Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
(2)Kepala Daerah adalah Bupati;
(3)Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
(4)Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2006-2026 yang selanjutnya
disebut RPJP Daerah adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 20(dua puluh) tahun terhitung sejak
tahun 2006 sampai dengan tahun 2026;
3
(5)Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2017-2022, yang selanjutnya
disebut sebagai RPJM Daerah adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten
Kolaka Utara untuk periode 5(lima) tahun
terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan
tahun 2022;
(6)Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan
Tahun 2018 yang selanjutnya disebut RKPDP
Tahun 2018 adalah Rencana Kerja Tahunan.
(7)Rencana Strategis Perangkat Daerah yang
disingkat dengan Renstra PD, adalah dokumen
perencanaan PDuntuk periode 5(lima) tahun
terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan
tahun 2022;
(8)Perangkat Daerah adalah Dinas, Badan, Kantor
Bagian, Kecamatan dan Kelurahan serta
lembaga lain yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;
Pasa12
(1)RKPD Perubahan Kabupaten Kolaka Utara
merupakan penjabaran dari visi, misi daerah
yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kolaka
Utara Tahun 2017-2022;
(2)RKPD Perubahan Tahun 2018 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)menjadi:
a.Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
menyusun Kebijakan Umum Anggaran
Perubahan Tahun 2018;
b.Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Peru bahan.
Pasa13
Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran Perubahan Tahun 2018 berdasarkan
Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Tahun
2018.
Pasa14
Kepala Perangkat Daerah melakukan konsultasi
dan koordinasi dengan instan siterkait dalam
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Perubahan PDTahun 2018.
4
•
PasalS
RKPD Perubahan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
Pasa16
Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal
diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten
Kolaka Utara.
1Ditetapkan diLasusua
pada tanggal, <3:lc.u.i 2018
BUPATI KOLAKA UTARA,.~"..-------------PARAF KOORDINASI
NO UNrTl1 SATUAN KERJA
2
3
4
51
2
3H.NUR RAHMAN UMAR
5
5