Apa norma yang terkandung dalam Pasal 20 PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 63 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 63 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, khususnya BAB IX - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 20, memuat:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan pe nempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Rokan Hulu. 
 
 Ditetapkan di Pasir Pengaraian 
 Pada tanggal 31 Desember 2021 
 
 BUPATI ROKAN HULU, 
 
 
 ttd 
 
 S U K I M A N 
 
Diundangkan di Pa sir Pengaraian 
Pada tanggal 31 Desember 2021 
 
Pj. SEKRETARIS DAERAH Salinan Sesuai Aslinya, 
KABUPATEN ROKAN HULU, 
 
 
 ttd 
 
MUHAMMAD ZAKI 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 20 21 NOMOR : 
63 
 
 
LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU 
NOMOR : 63 TAHUN 2021 
TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
DINAS KOPERASI U SAHA KECIL 
MENENGAH , TRANSMIGRASI DAN TENAGA 
KERJA KABUPATEN ROKAN HULU 
 
FUNGSI SUBKOORDINATOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
DINAS KOPERASI U SAHA KECIL MENENG AH, TRANSMIGRASI DAN 
TENAGA KERJA KABUPATEN ROKAN HULU 
 
Pengelompokan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas 
Koperasi U saha Kecil Menengah , Transmigrasi dan Tenaga Kerja . 
A. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Koperasi dan UKM 
1. Subkoordinator Kelomp ok Jabatan Fungsional Subs tansi Bina 
Kelembagaan dan Usaha Koperasi , menyelenggarakan fungsi : 
perencanaan prog ram/kegiatan dan penga nggaran pada 
urusan Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi ; 
pembagian tugas, membimbing, memberi petunjuk dan 
memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan 
substansi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi ; 
penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan 
memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan urusan 
Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi ; 
pelaksanaan fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam 
dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor 
kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah 
keanggotaan dalam daerah urusan Bina Kelembagaan dan 
Usaha Koperasi; . 
pelaksanan fasilitasi penumbuhan kop erasi di kabupaten 
Rokan Hulu ; 
pelaksanaan pengembangan koperasi, 
permodalan/pembiayaan koperasi, kemitraan usaha koperasi 
dan gerakan koperasi; 
pelaksana aan pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi; 
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan 
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada urusan tentang Bina 
kelembagaan dan usaha Koperasi ; dan 
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan 
sesuai tugas dan fungsinya. 
2. Subkoordinator K elompok Jabatan Fungsional Subs tansi Bina 
Usaha Mikro Kecil Menen gah, menyelenggarakan fungsi : 
perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada 
urusan Bina Usaha Mikro Kecil Menengah ; 
membagi tugas, membimbing, memeberi petunjuk dan 
memeriksa hasil penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, 
fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan 
dilingkungan Bina Usaha Mikro Kecil Menengah ; 
pelaksanaan kegiatan pendataan potensi dan pengembangan 
usaha pelaksanaan tata kelola dan mengadministrasikan data 
manajemen UMKM, data kelembagaan UMKM dan data usaha 
UMKM pada urus an Bina Usaha Mikro Kecil Menengah ; 
pelaksanaan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro 
pelaksanaan fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro ; 
pelaksana an pem berdayaan kelembagaan potensi dan 
pengembangan usaha UMKM; 
pelaksanaan koordinasi dan sinkroni sasi dengan para 
pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro; 
pelaksanaan fasiltasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam 
pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, 
sumberdaya manusiaa (SDM) serta desain usaha UMKM; 
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan 
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Urusan tentang Bina 
UMKM ; dan 
pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan 
sesauai tugas dan fungsi . 
 
3. Subkoordinator K elompok Jabatan Fungsional Subs tansi 
Pengawasan Koperasi da n UMKM , menyelenggarakan fungsi : 
penyusunan program kerja dan rencana operasional pada 
Bidang Koperasi dan UKM ; 
pembagian tugas, membimbing, memberi petunjuk dan 
memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan 
substansi Pengawasan Koperasi dan UMK M; 
penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan 
memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan 
Pengawasan Koperasi dan UMKM ; 
pelaksanaan kegiatan pengawasan kekuatan, kesehatan, 
kemandirian, ketangguhan koperasi pada u rusan 
pengawasan koperasi d an UMKM; 
pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap 
peraturan perundag -undangan kewenangan kabupaten/kota ; 
pelaksanaan penilaian kesehatan (KSP) Koperasi Simpan 
Pinjam /Unit Simpan Pinjam (USP) ; 
pelaksana an pemberian penghargaan KSP/USP ; 
pelaksanaa n peningkatan pemahaman dan pengetahuan 
perkoperasian serta kapasitas dan kopetensi SDM koperasi 
pelaksanaan pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai 
tambah, akses dasar, akses pembiayaan, penguatan 
kelembagaan, penataan manajemen standarisasi dan 
restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota; 
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pip impinan 
sesuai tugas dan fungsi . 
 
B. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan 
Masyarakat Transmigrasi 
1. Subkoordinator K elompok Jabatan Fungsio nal Subs tansi 
Pembinaan Sosial Budaya dan Ekonomi , menyelenggarakan 
fungsi : 
penyusunan program kerja dan rencana operasional pada 
bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi ; 
pembagian tugas, membimbing, memberi petunjuk dan 
memeriksa hasil pelaksanaan tu gas bawahan dilingkungan 
substansi Pembinaan Sosial Budaya dan Ekonomi ; 
penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan 
memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan urusan 
Pembinaan Sosial Budaya dan Ekonomi ; 
Pelaksanaan identifikasi potensi kawa san transmigrasi 
urusan Pembinaan Sosial Budaya dan Ekonomi; 
pelaksanaan advokasi dan musyawarah penetapan kawasan 
transmigrasi ; 
pelaksanaan penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan 
transmigrasi; 
pelaksanaan penatausahaan pencadangan tanah untuk 
kawasan transmigrasi ; 
pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada urusan Pembinaan Sosial Budaya 
dan Ekonomi ; dan 
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pip impinan 
sesuai tugas dan fungsi . 
 
2. Subkoordinator Kelompok Jabata n Fungsional Subs tansi 
Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana 
Transmigrasi , menyelenggarakan fungsi : 
penyusunan program kerja dan rencana operasional pada 
bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi ; 
pembagian tugas, membimbing, memberi petunju k dan 
memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan 
substansi Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan 
Prasarana Transmigrasi ; 
penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan 
memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan urusan 
Pembinaan Sosial Budaya dan Ekonomi ; 
pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kerjasama 
pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah 
kabupaten/kota ; 
pelaksanaan penyiapan lingkungan hunian fisik,Sosial , 
ekonomi bagi pendudu setempat dan transmigrasi ; 
pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi 
kawasan transmigrasi ; 
pelaksanaan pemindahaan dan penempatan transmigrasi 
yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota ; 
pelaksanaan penyuluhan transmigrasi ; 
pelaksanaan pelatihan transmigrasi ; 
pelaksa naan tugas kedinasan lain yang diberikan pip impinan 
sesuai tugas dan fungsi . 
 
3. Subkoordinator K elompok Jabatan Fungsional Subs tansi 
Pelayanan Pertanahan Transmigrasi , menyelenggarakan fungsi : 
penyusunan program kerja dan rencana operasional pada 
bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi ; 
pembagian tugas, membimbing, memberi petunjuk dan 
memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan 
substansi Pelayanan Pertanahan Transmigrasi ; 
penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan 
memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan urusan 
Pelayanan Pertanahan Transmigrasi 
Pelaksanaan penguatan sumberdaya manusia dalam rangka 
kemandirian satuan pemukiman Transmigrasi ; 
Pelaksanaan penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan 
kelembagaan dalam rangka keman dirian satuan pemukiman ; 
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan 
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Urusan tentang 
Pelayanan Pertanahan Transmigrasi ; dan 
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pipimpinan 
sesuai tugas dan fungsi . 
 
C. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Ketenagakerjaan dan 
Hubungan Industrial 
 
1. Subkoordinator K elompok Jabatan Fungsional Subs tansi 
Pelatihan, Produktivitas, dan Pemagangan , menyelenggarakan 
fungsi : 
penyusunan program kerja dan rencana operasional pada 
bidang ketenagakerjaan dan Hubungan Indusrial; 
pembagian tugas, membimbing, memberi petunjuk dan 
memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan 
substansi Pelatihan, Produktivitas, dan Pemagangan ; 
penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi da n 
memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan urusan 
Pelatihan, Produktivitas, dan Pemagangan ; 
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi 
pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi pihak swasta 
untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana 
lembaga pelatihan kerja urusan tentang Pelatihan, 
Produktifitas, dan Pemagangan ; 
pelaksanaan pengadaan sarana pelatihan kerja kabupaten/ 
kota; 
pelaksanaan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; 
pelaksanaan penyediaan sumberdaya perizinan lemb aga 
pelatihan kerja secara terintegrasi; 
pelaksanan konsultasi produktivitas tingkat daerah 
kabupaten/kota; 
pelaksanaan pengukuran kompetensi dan produktivitas 
tenaga kerja; 
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pip impinan 
sesuai tugas dan fungsi . 
 
2. Subkoordinator K elompok Jabatan Fungsional Subs tansi 
Penempatan, Perluasan Kerja dan Informasi Pasar Kerja , 
menyelenggarakan fungsi : 
penyusunan program kerja dan rencana operasional pada 
bidang ketenagakerjaan dan Hubungan Indusrial; 
pembagian tugas, membimbing, memberi petunjuk dan 
memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan 
substansi Penempatan, Perluasan Kerja dan Informasi Pasar 
Kerja ; 
penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan 
memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan urusan 
Penempatan, Perluasan Kerja dan Informasi Pasar Kerja ; 
pelaksanaan penyediaan sumber daya pelatihan ; 
pelaksanaan pelayanan antar kerja; 
pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari 
kerja; 
pelaksanaan penyelenggaraan unit layanan Dis anilitas 
ketenagakerjaan 
pelaksanaan perluasan kesempatan kerja; 
penyediaan sumberdaya perizin (LPTKS) secara terintegrasi; 
pelakasaan pengawasan dan penegndalian LPTKS; 
pelaksanaan pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja 
online; 
pelaksanaan job fai r/Bursa kerja; 
pelaksanaan pemantauan penerapan Teknologi Tepat Guna 
dan Perluasan Kerja Sistem Padat Karya; 
pelaksanaan promosi hasil terapan Teknologi Padat Karya 
dan Perluasan Kerja Sistem Padat Karya; 
pelaksanaan pengembangan kerjasama dengan lembaga yang 
bergerak dalam bidang penempatan sumber daya manusia 
dalam atau luar negeri dan dunia usaha swasta maupun 
pemerintah untuk menempatkan lulusan lembaga latihan 
kerja; 
pelaksanaan perencanaan tenaga kerja daerah makro di 
tingkat Kabupaten Rokan Hulu un tuk membuat perencanaan 
tenaga kerja daerah secara makro dan lembaga/perusahaan 
secara mikro; 
pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan sistem dan 
pedoman pembinaan informasi persediaan tenaga kerja dan 
kebutuhan tenaga kerja/Informasi Pasar Kerja serta infor masi 
pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pada lembaga 
pelatihan, instansi pemerintah maupun swasta; 
pelaksanaan analisa data ketenagakerjaan untuk bahan 
laporan dan bahan sajian informasi kepada masayarakat; 
pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pe ncari 
kerja dan lowongan kerja serta sampling data 
ketenagakerjaan untuk pembuatan profil ketenagakerjaan; 
pelaksanaan penyiapan, mengumpulkan dan mengolah bahan 
untuk kepentingan pembuatan perencanaan tenaga kerja dan 
perluasan kerja; 
pelaksanaan penyusun an proyeksi permintaan dan 
penawaran tenaga kerja serta menyiapkan bahan sistem dan 
metode penyuluhan jabatan, analisa jabatan dan bimbingan 
jabatan serta penyebarluasan informasi jabatan; 
pelaksanaan penyebaran informasi ketenagakerjaan kepada 
masyarakat melalui media cetak, elektronik, anjungan 
informasi dan daring sistem; 
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan 
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada urusan tentang 
Penempatan, Perluasan Kerja dan Informasi Pasar Kerja; dan 
pelaksanaan tugas ke dinasan lain yang diberikan atasan 
sesuai tugas dan fungsinya. 
 
3. Subkoordinator K elompok Jabatan Fungsional Subs tansi 
Persyaratan Kerja dan PPHI, menyelenggarakan fungsi : 
penyusunan program kerja dan rencana operasional pada 
bidang ketenagakerjaan dan Hub ungan Indusrial; 
pembagian tugas, membimbing, memberi petunjuk dan 
memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan 
substansi Persyaratan Kerja dan PPHI ; 
penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan 
memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lin gkungan urusan 
Persyaratan Kerja dan PPHI ; 
pelaksanaan penyusunan Perencanaan, Perumasan, Evaluasi 
dan Koordinasi Persyaratan Kerja Pengupahan dan PPHI; 
pelaksanaan p engkajian data kebutuhan Hidup Layak (KHL) 
dalam rangka Penetapan Upah Minimum Kabupaten; 
pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerintah, Perusahaan dan 
Lembaga Ketenagakerjaan serta melaksanakan mediasi 
perselisihan melalui Perundingan Tripartit; 
pelaksanaan Pelayanan pengaduan Perselisihan Hubungan 
Industrial dan Menginvetaris data Perselisihan Hub ungan 
Industrial sebagai bahan laporan; 
pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan meneliti 
Persyaratan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh; 
pelaksanaan peneliti an sistem Perjanjian Kerja Bersama 
(PKB), Peraturan Perusahaan (PP) yang diajukan pihak 
perusahaan; 
pelaksanaan monitoring laporan kecelakaan kerja di 
Perusahaan yang disampaikan para pihak; 
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan 
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Urusan tentang 
Persyaratan Kerja dan PPHI ; 
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan 
sesuai tugas dan fungsinya. 
 
 
Salinan Sesuai Aslinya, 
 
 
BUPATI ROKAN HULU, 
 
 ttd 
S U K I M A N 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salinan Sesuai Aslinya, 
BUPATI ROKAN HULU, 
 ttd 
 
S U K I M A N 
 
` 
 
KEPALA DINAS 
 
KASUBBAG 
PERENC ANAAN EVALUASI 
DAN PELAPORAN 
BIDANG 
KETENAGAKERJAAN DAN 
HUBUNGAN INDUSTRIAL 
 
SEKRETARIAT 
 
 
BIDANG KOPERASI DAN 
UKM 
BIDANG PENGEMBANGAN 
MASYARAKAT 
TRANSMIGRASI 
 
 
KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
 
 
KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
 
 
KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
 
 
KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
 
 
KASUBBAG UMUM 
PERLENGKAPAN DAN 
KEUANGAN 
LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU 
NOMOR : 63 TAHUN 2021 
TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI 
USAHA KECIL MENENGAH TRANSMIG RASI DAN 
TENAGA KERJA KABUPATEN ROKAN HULU 
 
BAGAN ORGANISASI DINAS KOPERASI U SAHA KECIL 
MENENGAH TRANSMIGRASI DAN TENAGA KABUPATEN 
ROKAN HULU 
 
21