Jelaskan isi kandungan Pasal 22 dari 3.Undang-Undang ..... 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Nomor 12 Tahun 1945.
Sesuai dengan 3.Undang-Undang ..... 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pernben tukan, ketentuan pada , Pasal 22 berbunyi:

huruf a yang mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan 
kelancaran lalu lintas, penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas Parkir harus 
dihentikan atau dipindahkan ke gedung parkir dan/ atau taman p arkir yang 
terdekat. Pasal24 a. lebar Jalan; 
b. volume Lalu Lintas; 
c. kecepatan; 
d. dimensi kendaraan; 
e. peruntukkan lahan sekitarnya; 
f. fungsi jalan; dan 
g. tingkat pelayanan jalan . 17 
b.tidak . ( 1) Lajur sepeda sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 28 huruf b, diintegrasikan 
dengan prasarana angkutan antarmoda . 
(2) Penyediaan fasilitas lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan di pusat kegiatan, kawasan pembangun an berorientasi pada simpul 
Angku tan umum massal, kawas an pariwis ata, dan kawasan strategis lainnya. 
(3) Penyediaan lajur sepe da sebagaiman a dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan 
di Jalan, Jalan lintas atas , dan/ a tau Jalan lintas bawah dengan 
memperhatikan: 
a. kenyamanan dan keamanan pengguna sepeda; Pasal 30 Fasilitas khusus bagi penyan dang disabilitas dan lanjut usia sebagaiman a dimaksud 
dalam Pasal 28 huruf a, berupa aksesibi litas penyandang disabilitas pada Jalan 
umum. Pasal 29 Fasilitas pendukun g kegiatan lalu linta s dan angkutan jalan sebagaimana dima.ks ud 
dalam Pasal 26 ayat (2) huruf 1, terdiri atas : 
a. fasilitas khusus bagi penyandan g disabilitas dan lanju t usia; 
b. fasilitas lajur sepeda; dan 
c. fasilita s halte. Pasal 28 (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/a tau pemindahan lokasi perlengkapan 
Jalan sebag aimana dimaks ud dalam Pasal 26 harus mendapatkan persetujuan 
dari Dinas. 
(2) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perubahan dan/ a tau 
pemindahan lokasi perlengkapan jalan tanpa izin; 
(3) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perusakan perlengkapan 
jalan; 
(4) Setiap orang atau badan hukum yang melakuk an perusakan sebagaimana 
dimaksu d pada ayat (3) wajib mengganti perlengkapan jalan yang dirusak . Pasal 27 (3) Pengadaan dan pemasan gan perlengkapan jalan seba gaimana dimaksud pada 
untuk jalan kabup aten dan jalan desa dilaksanakan oleh P emerintah 
Daerah. 
(4) Perlengkap an Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai 
dengan stand ar teknis berdasarkan ketent uan peraturan perundang-undangan. 18