Apa norma yang terkandung dalam Pasal 6 PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor 1645 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor 1645 Tahun 2018 tentang PENERIMAAN BANTUAN INTERNASIONAL, khususnya BAB III - PENERIMAAN BANTUAN INTERNASIONAL, Pasal 6, memuat:

(1) Setiap tawaran bantuan internasional ditindaklanjuti 
oleh BNPB bersama kementerian/lembaga terkait. 
(2) Setia p tawaran bantuan internasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) oleh pemberi disertai dengan 
penyerahan daftar bantuan yang akan diberikan. 
(3) Daftar bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dituangkan dalam formulir seperti yang tercantum pada 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Badan ini. 
(4) Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB 
melakukan pengkajian kesesuaian atas tawaran bantuan 
internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dengan daftar identifikasi kebutu han sesuai dengan 
kewenangannya. 
(5) Persetujuan terhadap hasil pengkajian atas tawaran 
bantuan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) diinformasikan secara tertulis oleh BNPB kepada 
calon pemberi bantuan melalui Kementerian Luar Negeri 
dengan tembus an kepada Pos Pendamping Nasional PDB 
atau Posko Nasional PDB. 
(6) Kementerian Luar Negeri melalui Kantor Perwakilan 
Diplomatik Republik Indonesia di negara asal pemberi 
bantuan melakukan verifikasi terhadap sumber pemberi 
bantuan, personil dan/atau barang ban tuan yang akan 
diberikan. 
(7) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
disampaikan kepada ke BNPB berikut dengan izin 
kedatangan bantuan internasional. 
(8) BNPB mengirimkan informasi tertulis atas kedatangan 
bantuan internasional sebagaimana dimaksud p ada ayat 
(7) kepada Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko 
www.peraturan.go.id
2018, No.1645 -11- 
Nasional PDB. 
(9) Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB 
memerintahkan Pos Pendukung PDB untuk memfasilitasi 
kedatangan bantuan internasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8). 
(10) Fasilitasi penerimaan bantuan internasional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diawali dengan 
pemeriksaan ijin masuk, termasuk karantina terhadap 
alat angkut, barang dan orang sebelum melewati proses 
di Pos Pendukung PDB.