Bagaimana redaksi normatif Pasal 14 dalam DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA TENT ANG PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 29 Tahun 1959?
Norma hukum dalam DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA TENT ANG PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 29 Tahun 1959 tentang , Pasal 14 berbunyi:

(1) Pegawai DPMPTSP yang diperiksa sebagaimana dimaksud 
pada pasal 13 wajib mengikuti dan tunduk serta merespon 
dan/ atau menjawab setiap pertan yaan selama sidang ; 
(2) Pegawai DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
merespon dan/ a tau tidak bersedia menjawab pertan yaan 
dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik yang 
disangkakan; Pasal 13 
(1) Pegawai DPMPTSP yang diduga melakukan pelanggaran Kode 
Etik dalam sidang tertup, hanya diketahui dan dihadiri oleh: 
a. pegawai DPMPTSP yang bersangkutan ; dan 
b. Majeli Kode Etik. 
(2) Majelis Kode Etik dapat meminta keterangan dari pihak lain 
didalam persidangan , untuk menguji kekuatan alat bukti . Bagian Ketiga 
Pemeriksaan Pasal 12 
(1) Majelis Kode Etik melaksanakan sidang paling lama 21 (dua 
puluh satu) hari sejak dimulain ya sidang ; 
(2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap 
menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah . Pasal 11 
Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan terhadap setiap pegawai 
DPMPTSP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dengan 
menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II 
Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua 
Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk 
kepentingan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik. 12