Apa bunyi lengkap Pasal 8 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2010?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2010 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, pada BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK, Pasal 8 dinyatakan:

, Instansi Pelaksana:
melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dalam memelihara 
hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal 
dan UPTD;
melakukan koordinasi dengan instansi terkait kabupaten dalam penertiban 
pelayanan administrasi kependudukan;
meminta dan menerima data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia di 
luar negeri melalui bupati; dan
melakukan koordinasi penyajian data dengan instansi terkait.
Bagian Ketiga
Petugas Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi