Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI REMBANG Nomor 18 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI REMBANG Nomor 18 Tahun 2022 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN REMBANG, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Rembang. 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
 
3. Bupati adalah Bupati Rembang. 
 
 
 
 
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang . 
 
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 
Rembang. 
 
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat 
JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara 
tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian 
pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. 
 
7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang -
undangan atau produk hukum selain peraturan perundang -undangan yang 
meliputi putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, ar tikel 
majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, 
naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang -undangan . 
 
8. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung 
dalam dokumen hukum. 
 
9. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan 
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan 
dokumen dan informasi hukum. 
 
10. Peraturan Perundang -undangan adalah peraturan tertulis yang memuat 
norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau 
ditetapkan o leh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui 
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang -undangan.