Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 18?
Dalam PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH Nomor 12 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

Undang -Unda ng Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tcntang 
Pembentukan Dacra h Otonom Kabupa ten-kabupaten 
dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatcra Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1092); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhi r dengan Undang-Undang 
Nom or 7 Tahun 2021 tentang Harmoni sasi Peraturan 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indon esia Nomor 6736); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendahara an Negara (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahu n 2004 Nomor 5, Tam bahan Lemb aran 
Negara Repu blik Indon esia Nomo r 4355); 
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah an Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar an 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undan g Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubu ngan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lemb aran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tam bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 
6. Undang - Undang Nomo r 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Neg ara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahu n 2000 tentan g 
Keduduk an Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepal a 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesi a Nomor 4028); 
Scanned with CamScanner 
6 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang 
Standar Akun tansi Pcmcrintahan (Lemb aran Negara 
Republik Indon csin Tahun 2010 Nom or 123, Tambahan 
Lembara n Negara Republik Indones in Nomor 5165); 
9. Pera turan Pem erintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangka t Daerah (Lembaran Ncpara Rcpublik Indones ia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Iwmbaran Nega ra 
Republik Indones ia Nomor 5887) scbaga iman a tclah 
diubah dengan Peraturan Pcmcrint ah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Peruba han Atas Peratur an Pem crinta h 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Darrah 
(Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 2019 
Nomor 187, Tamba han Lembaran Negara Repub lik 
Indonesia Nomor 6402); 
10. Perat uran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Angg ota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ; 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo r 
; 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 
Pelak sanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional 
Dalam Rangka Menduk ung Kebijak an Keuangan Negara 
Untuk Penanganan Pandemi Corona Viru s Dis ease 2019 
(Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuan gan Serta Penyelamatan Ek onomi 
Nasio nal (Lembaran Negar a Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negar a Republik 
Indo nesia Nomor 65 14) sebagaim an telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang 
Per ubahan Atas Peratur an Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2020 tentang Pelaksan aan Program Pemulihan Ek onomi 
Nasional Dalam Rangka Menduku ng Kebijak an Keuangan 
Negara Unt uk Penanganan Pand emi Coron a Virus 
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Me nghadapi Ancaman 
Yang Membahayakan Per ekonomian Nas ional dan/ atau 
Stabili tas Sistem Keuangan Serta Penyelarn atan 
Ek onomi Nasional (Le mbaran Negara Republik Ind onesia 
Scanned with CamScanner 
@ 
6 Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6542); 
14. Peratu ran Menteri Dalam Necri Nomor 52 Tahun 2012 
tent nng Pedoman Pengelolann Inves tasi Pemerintah 
Daerah (Berita Nega ra Republik Indon esia Tahun 2012 
Nomor 754) ; 
15, Peraturan Menteri Dalam Neg eri Nomor 64 Tahun 201 3 
tenta ng Standar Akunt ansi Pemerintah Berhasis Akrua l 
Pada Pemerint ah Dacra h (Berita Negara Rcpublik 
Indonesin Tahun 2013 Nomor 1425, Tambahan Berita 
Negara Republik Indonesia) scbagaimana tclah diubah 
dengan Pera turan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 tentan g Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nome nklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dacrah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
; 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Betita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 
18. Peraturan Menteri Dalam Nege ri Nomor 20 Tahu n 2020 
tentang Percepatan Penangan an Corona Virus Disease 
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 39 Tahun 2020 
ten tang Pengu tamaan Penggunaan Alokasi Anggaran 
Untu k Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan 
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Daerah (Berita Negara Republik Indones ia Tahu n 2020 
Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peratu ran 
Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang 
Peru bah an Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
39 Tahu n 2020 tentang Penguta maan Penggu naan 
Alok asi Anggaran Untu k Kegiatan Tertentu, Perubahan 
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 
2021 Nomor 910); 
20. Perat uran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
; 
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah , 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan 
Scanned with CamScanner 
Menetapkan Anggaran Pendapa tan Dan Belanja Dacrah, Rancangan 
Peratura n Kcpala Dacrah Tcntan g Pcnjab aran Angga ran 
Pend apatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan 
Peraturan Kepal a Daerah Tent Penjabaran Perubahan 
Anggar an Pendap atan Dan Belanja Dacrah (Bcrita Ncgar a 
Republik Indones in Tahun 2021 Nomor 431); 
22. Pera turan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 27 Tahun 202 1 
tentang Pedoman Penyu sunan Anggaran Pendap atan Dan 
Belanja Dacra h Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 926 ); 
23. Pcraturan Mcntcri Dalom Ncgcri Nomor 28 Tahun 2021 
tcntang Pencatatan Pcngcsahan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesch atan Nasional Pada Fasilitas Kese hatan Tingkat 
Pertama Milik Pcmerintah Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936); 
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembar an Daerah 
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021 Nomor 5); 
25. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nom or 48 Tahun 2021 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten 
Tapanuli Tengah Tahun 2021 Nomor 48); 
MEMUTUSKAN : 
: PERA TURA N BUPA TI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 
@ easa 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaks ud dengan : 
1. Pengel olaan Keuanga n Daerah adalah keseluruh an kegiatan yang 
meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelapor an, pertanggu ngjawaban, dan pengawasan keuan gan daerah. 
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutny a disingk at 
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah . 
3. Pedoman Penyusu nan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunj uk 
dan arah bagi pemerintah an daerah dalam penyusun an, pembahasan 
dan pene tapan APBD . 
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat 
Dacrah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Tapanuli Tengah. 
5. Pemerintah Kabupaten adal ah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangka t 
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah . 
6. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah. 
5 
Scanned with CamScanner