Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 5 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 5 Tahun 2022 tentang TATA CARA PE NGISIAN DAN SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan. 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan sebagai unsur 
penyelenggara Pemer intahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kew enangan daerah otonom. 
 
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati 
Balangan. 
 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah . 
 
 
3 
 
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang 
selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten 
Balangan. 
 
6. Aparatur Sipil Negara Daerah yang selanjutnya disebut ASN Daerah 
adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah 
dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja. 
 
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi 
tugas dalam sua tu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 
lainnya dan di gaji b erdasarkan peraturan perundang -undangan. 
 
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga 
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 
 
9. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan 
Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, e tika profesi, 
bebas dari intervensi politik, bersih dari prak tik korupsi, kolusi, dan 
nepotisme. 
 
10. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah 
sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 
 
11. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT. 
 
12. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT 
Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pada Pemerintah yang setara 
dengan Jabatan Struktural eselon II. 
 
13. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang 
menduduki JPT Pratama . 
 
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu. 
 
15. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk pada Daerah untuk 
menjamin kualitas dan objektifitas dalam pengangkatan, pemindahan, 
dan pemberhentian PNS dalam dan dari JPT ke bawah. 
 
16. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan,dan pemberhentian 
Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - 
undangan. 
 
17. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai 
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian Pegawai ASN dan pembi naan Manajemen ASN di 
instansi pemerintah sesuai dengan ketent uan perundang -undangan. 
 
18. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga 
nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik . 
19. Seleksi Terbuka adalah proses pemilihan yang diumumkan secara luas 
melalui media cetak nasional dan/atau medi a elektronik bagi PNS 
yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Pimpinan 
Tinggi. 
 
 
4 
 
20. Panitia Seleksi selanjutnya disingkat Pansel adalah panitia yang 
dibentuk Pejabat Pem bina Kepegawaian untuk melaksanakan Seleksi 
Terbuka. 
 
21. Sekretariat Pansel adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian untuk membantu tugas Pansel. 
 
22. Assessment Centre adalah metode terstandar yang dilakukan untuk 
menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam 
suatu Jabatan dengan menggunakan alat ukur psi kotest, kuisioner 
kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan 
kompetensi Jabatan Pimpinnan Tinggi dan dilakukan oleh beberapa 
assessor . 
 
23. Mutasi adalah pemindahan pegawai dari satu Jabatan Pimpinan Tinggi 
ke Jabatan Pimpinan Tinggi lain. 
 
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN