Apa norma yang terkandung dalam Pasal 27 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Nomor 5 Tahun 2014?
Substansi Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Lembaran Negara Repu blik, khususnya , Pasal 27, memuat:

1. Pembuatan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan pada saat Pemeriksaan. 
2. Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
harus di tandatangani oleh PNS yang di periksa dan atasan 
langsung atau tim Pemeriksa 
3. PNS Sebagaimana di Maksud pada Ayat (2) sebelum 
menandatangani berita acara pemeriksaan diberi kesempatan 
untuk mengoreksi Kesesuian dan Kebenaran berita acara 
pemeriksaan Atasan langsung dan / atau Tim Pemeriksa selaku pemeriksa 
menuangkan hasil Pemeriksaanya dengan membuat : 
a. Serita acara perneriksaan; 
b. Laporan hasil pemeriksaan . Pasal 2 6 BABVlll 
SERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL 
PEMERIKSAAN 1. Dalam hal diperlukan untuk Kepentingan Periksaan PNS 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, PNS di Bebaskan 
Sementara dari tugas Jabatanya 
2. Pembebasan sementara dari tugas Jabatan ya sebaaimana 
dimaksud pada ayat (l) berlaku sampai ditetapkan ya keputusan 
hukuman disiplin . Pasa l 25 Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, Atasan 
Langsung atau Tim Pemeriksa atau Pejabat yang berwenang 
Menghukum dapat meminta keterangan tambahan dari oarang lain. Pasa l 24 Pasal 23 
Pemeriksa terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin 
dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh PNS yang 
bersangkutan dan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa. 13 
1. PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan temyata melakukan 
beberapa pelangga.ran disiplin , terhadapnya hanya dapat dijatuhi 
satu jenis hukuman disiplin yang dilakukan . 
2. PNS yang pema dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan 
pelanggaran disiplin yang sifatnya sama kepadanya dijatuhi 
hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin yang 
terakhir yang pernah dijatuhkan. 
3. PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih 
untuk satu pelanggaran disiplin; Pasa l 30 Pasal 29 
Penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin PNS dilakukan oleh pejabat 
yang Berwenang Menghukum berdasarkan berita acara pemeriksaan 
dan laporan hasil pemeriksaan. BAB IX 
PENETAPAN KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN Pasal 28 
1. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b dilakukan dalam waktu selambat­ 
lambatnya 14 ( empat belas ) hari kerja terhitung sejak tanggal 
pemeriksaan bera.khir. 
2. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hurus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan, alat bukti, dan 
data pendukung. 4. Dalam hal berita acara pemerik saan sebagaimana di maksud pada 
ayat (3} PNS yang Bersangkutan harus Memberikan Paraf Pada 
Setiap halaman Berita acara Pemeriksaan 
5. Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) tidak bersedia 
menandatangani dan memberi paraf berita acara pemeriksaan, 
atasan langsung atau tim pemeriksa harus mencatatkan perihal 
tersebut pada bagian akhir dari berita acara pemeriksaan 
6. PNS yang telah diperiksa berhak mendapat fotocopi berita acara 
pemeriksaan 
7. Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 14 
1. Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum merupakan 
Bupati maka Atasan Langsung atau Kepala Perangkat Daerah 
harus melaporkan hasil pemeriksaan secara hierarki Kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim 
Penanganan/Pen yelesaian Kasus Kepega aian di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah dengan tembusan 
kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian dalam waktu paling 
lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil 
pemeriksaan di tanda tangani. 
2. Tim sebagaimana Ayat (2) terdiri dari : 
a. Sekretaris Daerah selaku ketua; 
b. Kepala Perangkat daerah yang membidangi kepegawaian selaku 
Sekretaris; 
c. Anggota terdiri dari : 
1) Inspektur ; 
2) Asisten Tata Pemerintaan ; 
3) Asisten Administrasi Umum ; 
4) Kepala Bagian Hukum; 
5) Kepala Bidang yang rnembidangi kedisiplinan PNS 
3. Tim sebagairnana dimaksud ayat (2) mempunyai kewenangan : Pasal 32 1. Dalam hal Atasan langsung merupakan pejabat yang berwenang 
menghukum, Atasan Langsung harus menetapkan keputusan 
penjatuhan hukuman Disiplin . 
2. Penetapan keputusan penjatuhan hukuman Disiplin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 14 
(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara 
pemeriksaan ditandatangani. 
3. Dalam hal keputusan hukuman disiplin sabagaimana dimaksud