Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 14 PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 14 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 14 Tahun 2022 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, pada BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI, Pasal 14 menjelaskan:

Untuk menjalankan tugas dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Kedaruratan, 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat 
tanggap darurat, penanganan pengungsi serta kegiatan rehabilitasi dan 
rekonstruksiberdasarkan peraturanperundang-undangan dan sesuai 
kebijakan Kepala Badan; 
b. penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pendukung di 
bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan 
pengungsi serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; 
c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas di bidang penanggulangan 
bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta kegiatan 
rehabilitasi dan rekonstruksi; 
d. pelaksanaan program, evaluasi dan kajian strategis serta kerjasama dibidang 
di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan 
pengungsi serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; 
-16- 
e. fasilitasi kegiatan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap 
darurat, penanganan pengungsi serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; 
f. penyusunan instrumen operasional tugas bidang di bidang penanggulangan 
bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta kegiatan 
rehabilitasi dan rekonstruksi; 
g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi tugas bidang di bidang 
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi 
serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; 
h. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang di bidang 
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi 
serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; 
i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang di bidang 
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta kegiatan 
rehabilitasi dan rekonstruksi; dan 
J· pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 
dengan bidang tugasnya.