Apa saja yang diatur dalam Pasal 10 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BUPATI KOLAKA TIMUR Nomor mo Tahun 1945?
Ketentuan dalam RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BUPATI KOLAKA TIMUR Nomor mo Tahun 1945 tentang Pelaksanaan Pengelolaan, Pasal 10 menetapkan:

(1) Wajib Retribu si dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan 
pembebasan Retribusi kepada Bupati. 
(2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hams diajukan tertulis 
kepada Bupati dengan tembusan Kepala Diskominfo disertai 
dengan alasan alasan yang benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat 
data sebagai berikut: 
a. nama Wajib Retribusi Pengendali Menara Telekomunikasi; 
b. alamat Wajib Retribusi Pengendali Menara Telekomunikasi; 
c. Nomor Pokok Wajib Retribusi (NPWR); 
d. ketetapan Retribusi Pengendali Menara Telekomunikasi; dan 
e. ditandatangai Wajib Retribusi Pengendali Menara 
Telekomunikasi; BAB VIII 
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN 
DANPEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 9 
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak 
tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas 
keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan 
keberatan. 
(2) Ketentuansebagaimana dimaksud padaayat (1), adalah 
untuk memberi kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa 
keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati. 
(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima 
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menam bah besarnya 
Retribusi yang terutang. 
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah 
lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang 
diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 
(5) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi 
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% 
(dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua 
belas) bulan. ( 4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada 
, adalah keadaan yang terjadi diluar kehendak atau 
kekuasaan Wajib Retribusi. 
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar 
Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.