Apa saja yang diatur dalam Pasal 46 PERATURAN WALI KOTA  CIREBON Nomor 76 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA  CIREBON Nomor 76 Tahun 2021 tentang RENCA NA DETAIL TATA RUANG TAHUN 2021 –2041, BAB VII - PERATURAN ZONASI, Pasal 46 menetapkan:

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, terdiri atas: 
a. Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal; 
b. Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal; 
c. Koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan 
d. Luas minimal b idang tanah. 
(2) KDB maksimal, KLB maksimal, dan KDH minimal, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, 
dan huruf c, diterapkan pada: 
a. Zona Badan Air (BA); 
b. Zona Perlindungan Setempat (PS); 
c. Zona RTH Kota (RTH) meliputi: 
1. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH -1; 
2. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH -2; 
3. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-
3; 
4. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-
4; 
5. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH -5; 
6. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH -6; 
7. Sub-Zona Pemaka man dengan kode RTH -7; dan 
8. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH -8. 
d. Zona Cagar Budaya (CB); 
e. Zona Ekosistem Mangrove (EM); 
f. Zona Badan Jalan (BJ); 
g. Zona Pertanian (P) meliputi: 
1. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1); dan 
2. Sub-Zona Hortikultura (P -2). 
h. Zona Perikana n (IK) berupa Sub-Zona Perikanan 
Budidaya (IK-2); 
 
 
107 
 
i. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL); 
j. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI); 
k. Zona Pariwisata (W); 
l. Zona Perumahan (R) meliputi: 
1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2); 
2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); 
dan 
3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4). 
m. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) meliputi: 
1. Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU -1); 
2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU -2); dan 
3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU -3). 
n. Zona Campuran (C) berupa Sub-Zona Campuran 
Intensitas Menengah/Sedang (C-2); 
o. Zona Perdagangan dan Jasa (K) meliputi: 
1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-
1); 
2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-
2); dan 
3. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-
3) 
p. Zona Perkantoran (KT); 
q. Zona Peruntukan Lainnya (PL) meliputi: 
1. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-
4); dan 
2. Sub-Zona Pergudangan (PL -6). 
r. Zona Pengelolaan Persampahan (PP); 
s. Zona Transportasi (TR); dan 
t. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK). 
(3) Luas minim al bidang tanah, sebagaimana dimaksud pada 
huruf d, diterapkan pada zona perumahan (R) 
meliputi: 
 
 
108 
 
a. luas minimal bidang tanah pada Sub-Zona 
Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) seluas 60 (enam 
puluh) meter persegi; 
b. luas minimal bidang tanah pada Sub-Zona 
Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) seluas 60 (enam 
puluh) meter persegi; dan 
c. luas minimal bidang tanah pada Sub-Zona 
Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) seluas 120 
(seratus dua puluh) meter persegi. 
(4) Ketentuan luas minimal bidang tanah sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (3), tidak berlaku pada pecah 
sertifikat yang terjadi karena: 
a. pembagian hak bersama (gono -gini atau waris); dan 
b. pengadaan tanah untuk kepentingan umum 
dan/atau konsekuensi yang terjadi karena 
kepentingan umum . 
(5) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dirinci dalam Lampiran V.1 yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Wali Kota ini. 
 
Bagian Keempat 
Ketentuan Tata Bangunan