Apa substansi hukum dari Pasal 12 PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 65 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 65 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA, khususnya BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 12, adalah:

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal3ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan,
pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang
-1178-
kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah,
kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan,
dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
dan tugas p embantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketiga
Bidang Penelitian dan Pengembangan
Pasal13
(1)Bidang Penelitian dan Penge mbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan
konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan,
pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang
penelitian dan pengembangan pemerintahan sosial dan b udaya,
penelitian dan pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah,
pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi,
dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta
melaksanakan tugaskedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(2)Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a.perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran
Bidang Penelitian dan Pengem bangan;
b.perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan,
dan pedoman teknis di bidang penelitian dan pengembangan
pemerintahan sosial dan budaya, penelitian dan pengembangan
ekonomi dan pengembangan wilayah, pengembangan dan
penerapan ilmu pengetahu an dan teknologi ;
c.pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan
pemerintahan sosial dan budaya ;
d.pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan ekonomi
dan pengembangan wilayah ;
e.pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan ilmu
pengetahuan dan tekn ologi;
f.pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang
penelitian dan pengembangan pemerintahan sosial dan budaya,
penelitian dan pengembangan ekonomi dan pengembangan
wilayah, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi ;
-1179-
g.pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di
bidangpenelitian dan pengembangan pemerintahan sosial dan
budaya, penelitian dan pengembangan ekonomi dan
pengembangan wilayah, pengembangan dan penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi ;
h.pelaksan aan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah di bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan
sosial dan budaya, penelitian dan pengembangan ekonomi dan
pengembangan wilayah, pengembangan dan penerapa n ilmu
pengetahuan dan teknologi ;
i.pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum
Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
j.pelaksan aan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
k.pelaksanaanfungsikedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal14
Subbidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Sosial
dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai
tugas melaksanakan peny iapan bahan perumusan kebijakan,
pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan
pemerintahan sosial dan budaya ,dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangu nan,Penelitian dan
Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.
Pasal15
Subbidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan
Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
mempunyai tug asmelaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penelitian dan
pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
-1180-
Pasal16
Subbidang Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1 )mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan dan penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keempat
Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pasal17
(1)Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan
perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan,
pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang
perencanaan, analisis pendanaan, pengendalian, evalu asi, data,
pelaporan ,dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.
(2)Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:
a.perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran
Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi;
b.perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan,
dan pedoman tekni s di bidang perencanaan, analisis pendanaan,
pengendalian, evaluasi, data, dan pelaporan ;
c.pelaksanaan kegiatan perencanaan dan analisis pendanaan ;
d.pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi ;
e.pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan pelaporan ;
f.pelaksan aan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan perencanaan,
analisis pendanaan, pengendalian, evaluasi, data, dan pelaporan ;
g.pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di
bidang perencanaan, analisis pendanaan, pengendalian,
evaluasi, data, dan pel aporan;
-1181-
h.pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah di bidang perencanaan, analisis pendanaan,
pengendalian, evaluasi, data, dan pelaporan ;
i.pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan ad ministrasi umum
Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi;
j.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi; dan
k.pelaksanaan fungsikedinasan lain yang diberikan oleh pimpin an
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal18
Subbidang Perencanaan dan Analisis Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian,
pelaksanaan, pengadministrasian, p emantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang perencanaan dan analisis pendanaan ,dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
Pasal19
Subbidang Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam