Jelaskan isi kandungan Pasal 5 dari PERATURAN BUPATI KUTAITIMUR Nomor 70 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI KUTAITIMUR Nomor 70 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA DINAS, ketentuan pada BAB II - KEDUDUKAN, Pasal 5 berbunyi:

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (1) huruf b dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berkedudukan elibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan
pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan
tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur
dilingkungan Dinas.
(3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada
, Sekretariat menyelenggarakan tugas:
a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik
negara;dan
d. pengelolaan urusan ASN.
Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal6
(1) Sub Bagian Umurn dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
-7-
a. persuratan;
b. tata usaha;
c. kearsipan;
d. adrninistrasi ASN;
e. perlengkapan;
f. rumah tan zza: dan bb ,
g. penataan barang milik negara.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan tugas:
a. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan rumah
tangga, dan administrasi perjalanan Dinas;
b. pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan inventarisasi
aset;
c. penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi yang
berlaku;
d. pengajuan usulan untuk penghapusan barang-barang milik negarajDaerah
berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
e. pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
f. penatausahaan Kepegawaian.
Paragraf2
Su b Bagian Keuangan