Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 31 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 31 Tahun 2022 tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA, pada BAB II - PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS, Pasal 3 menjelaskan:

(1) Tunjangan Harl Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (!) 
diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota, PNS, CPNS, PPPK, 
11 
Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan BLUD, dan Pegawai Non Pegawai 
Aparatur Sipil Negara. 
(2) Tunjangan Han Raya sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi 
Walikota dan Wakil Walikota yang meliputi: 
a. gaji pokok; 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan pangan; dan 
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum. 
(3) Tunjangan Han Raya sebagaimana pada ayat (I) diberikan bagi PNS dan 
PPPK meliputi: 
a. gaji pokok; 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan pangan; 
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan 
e. tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen). 
dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sesuai 
jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. 
(4) Tunjangan Harl Raya sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS 
meliputi: 
a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS; 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan pangan; 
d. tunjangan umum; dan 
e. tambahan penghasilan paling banyak 50 °/o (lima puluh persen). 
dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sesuai 
jabatan, pangkat, perlngkatjabatan, atau kelasjabatannya. 
(5) Tunjangan Harl Raya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, 
Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
(6) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan 
Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang 
menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah 
paling banyak sebesar Tunjangan Han Raya yang diberlkan kepada PNS 
12 
pada Badan Layanan Umum Daerah terse but yang peringkat jabatannya 
atau gradenya setara. 
Bagian Ketiga 
Pemberian Gaji Ketiga Belas