Bagaimana redaksi normatif Pasal 142 dalam PERATURAN BUPATI ACEH UTARA Nomor 31 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI ACEH UTARA Nomor 31 Tahun 2021 tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA, Pasal 142 berbunyi:

ayat (l)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Keq'a
Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Aceh Utara tentang Rencana Ke{a Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2O22;
Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten
dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor lT Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 l);
-1
-2-
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (t,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 62, Tambahan [,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasiona-l tahun 2005-
2025 (I*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019
tentang Klasi{ikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
t4471;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tantang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
178r);
-J-
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L7 Ta}r:un 2O2l
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2O22 lBerita. Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor496);
14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan
l,embaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor
;
15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Kabupaten Aceh Utara (kmbaran Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Kabupaten Aceh Utara (l,embaran Daerah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2O21 Nomor 1);
16. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2Ol7 -2022 (t embaran
Daerah Kabupaten Aceh Utara Tatrun 2018 Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten
Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan atas
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2Ol7 -2022 (kmbaran
Kabupaten Aceh Utara Tah:urr 2O2L Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2Ol7
tentang Susunan, Kedudukan, T\rgas, Fungsi, dan Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2Ol7 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 27 Tahwn 2O2l
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Aceh Utara Tahun 2022 (Beita. Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2021 Nomor 271.
MEMUTUSI(AN:
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2022.Menetapkan
-4-