Apa substansi hukum dari Pasal 3 PERATURAN BUPATI  BANGKA SELATAN Nomor 33 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN BUPATI  BANGKA SELATAN Nomor 33 Tahun 1945 tentang PEDOMAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI DAN STANDAR TEKNIS, khususnya BAB II - PEDOMAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI, Pasal 3, adalah:

huruf a dilakukan oleh Bupati . 
(2) Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada 
dilakukan dengan mendefinisikan: 
a. isu internal keamanan informasi SPBE dalam 
organisasi; dan 
b. isu eksternal keamanan informasi SPBE. 
 
(3) Isu internal keamanan informasi SPBE dalam organisasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didefinisikan 
berdasarkan area yang menjadi prioritas organisasi 
terhadap pelaksanaan keamanan informasi SPBE. 
(4) Area yang menjadi pri oritas organisasi terhadap 
pelaksanaan keamanan informasi SPBE sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi: 
a. data dan informasi SPBE; 
b. Aplikasi SPBE; 
c. aset Infrastruktur SPBE; dan 
d. kebijakan keamanan informasi SPBE yang telah 
dimiliki. 
(5) Isu eksternal keamanan informasi SPBE sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b didefinisikan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.