Apa substansi hukum dari Pasal 110 NOMOR 1 TAHU N2019 Nomor m Tahun 2010?
Materi muatan NOMOR 1 TAHU N2019 Nomor m Tahun 2010 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimanadituangkan, khususnya , Pasal 110, adalah:

(7) Anggota,sekretaris, dan ketua komite sekolahditetapkan oleh
kepalasekolah.(6) Ketuakomite dan sekreta ris sebagaimana d imaksud padaayat (4)
dipilihdari dan oleh anggota secaramusyawarah mufaka tatau
melaluipemungutansuara.(5)Anggotakomite sekolahdipilih dalamrapat orangtua/wali p eserta
didiksatuan pendidikan.(4) Susunan kepengurusankomite sekolah terdiri atas ketuakomite
dan sekretaris.(3) Anggota komit esekolah dapatdiberhentikan apabila:
a. mengund urkan diri;
b.menin ggal duni a;atau
c. tidak dapat melaksanakantugas karena berh alangantetap;
d.dijatuhi pidanakarena melakukan tindak pid ana kejahat an
berdasarkan putu sanpengadilan yang telahmemperoleh
kekuatan hukum tetap .(2) Masajabatankeanggotaankomite sekolah adalah 3 (tiga )tahundan
dapatdipilihkembali untuk1(satu)kali masajabatan.(1) Anggota komit esekolah b erjumlah paling ban yak 15 (lima b elas)
orang,terdiri atas un sur:
a.orangtua/walipeserta didik ;
b.tokohmasyarakat; dan
c. pakarpendidikan yang relevan.Pasal 10954
(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dapat
dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja,
pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan(1)Pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangan masing -masing,
menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di
bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.
(2)Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam bentuk klarifikasi,verifikasi,atau investigasiapabila:
a.pengaduan disertai dengan identitas pengaduyangjelas; dan
b.pengadu memberibukti adanya penyimpangan.
Pasal114Pasal 113(1)Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ­
undangan.
(2)Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini,
pendidikandasar, dan pendidikannonformaldidaerah .Pasal 112(2)Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.(1)Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
dilakukan oleh pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite
sekolah.Pasal 111BAB XIV
PENGAWASANc. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara
langsungatau tidak langsung;
d. mencederaiintegritas sel eksipenerimaan peserta didik baru secara
langsung atau tidak langsung;darr/atau
e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan
pendidikansecara langsung atau tidak langsung.55
(1) Pendanaan pendidikandidaerah menjaditanggungjawab bersama
antarapemerintah daerah,masyarakat,dan duni ausahasesuai
kedudukan da n/ ataukewenanganmasing-rnasi ng.Pasa! 118BagianKesatu
UmumBABXV
JENIS, SUMBERDA NSASARA NPEMBIAYAAN PE NDIDlKAN(2)Hasil pengawasan olehkomitesekolah dilaporkan kepadarapat
orangtua /walipeserta didikyangdiselenggarakandan dihadiri
kepala sekolahdandewanguru.(1)Komite sekolah melaksanakan pengawasanterhadap pengelolaan
danpenyelenggaraan pendidi kan padatingkatsatuanpendidikan.Pasal117(2)Hasilpengawasanoleh Dewan Pen didikan daerah dilaporkan
kepadaBupati.(1)Dewan pendidikandaerah melaksanakan pen gawasan layanan
pendidikan danpenyelenggaraanpendidikan di d aerah ses uai
denganketentuan pe raturanperundang-undangan.Pasal116Dalam m elaksanakanklarifikasi,verifikasi,atauinvestigasi
sebagaimanadimaksud dalamPasal113ayat(2)pemerintah daerah
dapatmenunjuk lembagapemeriksaanindependen.Pasal 115(3)Pemeriksaan seba gaimanadimaksud pada ayat(1)hanya dil akukan
oleh lembag apengawasan fungsionalyangmemilik ikewenangan
dan kompetensipemeriksa ansesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.(2)Hasil pengawasan sebagaimanadimaksudpadaayat (1)dilaporkan
kepadainstansi atau lembagasesuai dengan ketentuan pe raturan
perundang -undangan.investigatif,dan/ atau peme riksaanterpadu sesuai dengan
ketentuan p eraturan perundang-undangan.56
(2) Biayasatuan pend idikan sebagaimana di maksudpada ayat (1)
huruf a terdiriatas:
a.biayainvestasi, yangterdiri atas:
1. biaya investasilahanpendidikan;dan
2.biaya investasi selainlahanpendidikan.
b.biaya operasi, yang t erdiriatas:
1. biaya personalia;dan
2. biaya nonpersonalia.
c.bantuan biayapendidikan;dan
d.beasiswa.(1) Jenispembiayaan p endidikanmenurutPeraturanDaerah ini
meliputi:
a. biayasatuan pendidikan;
b.biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan p endidikan; dan
c. biayapribadipesertadidik.Pasal 119Bagian Kedua
Jenis Pembi ayaan(5) Pemerintah Daerah dapat mem berikandukungan pembiayaan
berupapenghargaan u ntuk siswa, p endidik d antenaga
kependidikan yangberprestasi di tingkat sekolah, kab upaten,
provinsi d an nasional.(4) Pemerintah Daerahdapat memberikandukungan pembiayaan
berupabeasiswa bagi puteradanputeri daerah dalam mene mpuh
pendidikan.darr/ataudukungan pembi ayaan d alam
pendidikan an ak usia dini ,pendidikan
dan pesantren sesuai kemampuan keuanganprogram/kegiatan
penyelenggaraan
dasarImadrasah,
Daerah.(3) Pemerintah Daerah dapatmemberikanfasilitasiberupadukungan(2) Biaya penyelenggaraan pendidikan olehpemerintah daerahuntuk
pengalokasian angg arantahunan berdasarkanlingkupurusan
pemerintahan ya ng menjadi kewenangan daerah.57
(2)Sumbe rpembiayaan sebagai mana dimaks ud pada ay at (1)huruf b
dilakukan dengan mengalokasikan anggaran p endidikan minimal
20%(dua pulu hpersen) dil uar gajipendidikdan biaya pendidik an
kedinasandenganm emperhatikankemampuankeu angan daerah.(1)Pembiayaanpenyelenggaraanpendidikand idaerah berasaldari:
a.anggaran pendapatan dan belanj anegara;
b.anggaran pendapatan dan be lanjadaerab;danlatau
c. sumb er pembi ayaan lai n yangsahdan tidak m engikat.Pasal121BagianKetiga
SumberdanStandar Pembiayaan(2)Biayainvestasi, biaya operasional, beasiswa,dan bantuan biaya
pendidika nsebagaimanadimaksudpadaayat(1)disalurkan kepada
satuan pendidikandan dikelolasesuai dengan ketentuan p eraturan
perundang-undangan.(1)Pemerintah daerah menanggungbiayainvestasi ,biaya operasional,
beasiswa,danbantuanbiayapendidikan bagisatuan pendidik an
yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan dapatpulabagi
satuan pendid ikanyang diselenggarakanm asyarakatsesuai dengan
kemampuan keu angan daerah.Pasal120(4)Biayapribadi pesertadidik sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
hurufcmerupakanbiayapersonalyang meliputibiaya pendidikan
yang haru sdikeluarkan olehpeserta didikuntuk mengiku tiproses
pembelajaransecara teraturdan berkelanjutan.(3)Biayapenyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidik an
sebagaimanadima ksud padaayat(1)huruf b meliputi:
a.biayainvestasi,yangterdiriatas:
1. biayainvestasilahan pendidikan;dan
2. biayainvestasiselainlahan p endidikan.
b.biayaoperasi,yangterdiriatas:
1.biayapersonalia;dan
2.biayanonper sonalia.58
(2) Dalam h al pengelolasebagaimanadimaksud pada ayat(1) tidak
memberikan s anksi administratif,Bupatimelalui KepalaDinas(1) Pengelolasatuan pendidikan fo rmal yang didirikan masyara kat
wajib memberikansanksi administratif bagi pendidik d antenaga
kependidikan yangmelanggar ketentuan seb agaimana dimaksud
dalam Pasal76 dan P asal 89hurufdsampaidenganhuruf hsesuai
dengan p erjanjian kerja yangtelah disepakati keduapihak.Pasal 124(2)Sanksi adminis tratif sebagaimanadimaksudpada ayat (1),bagi
pendidik d an tenagakependidikanyangberadapada satua n
pendidikan yangdiselenggarakan oleh pemerin tah daerah berup a:
a. teguranlisan;
b. peringatan tertulis ;
c.penundaankenaikan gajiberkalaselama 1(satu)tahun;
d. penurunanpangkat/jabatan;
e. pembe rhentian sebagaipegawainegerisipildidaerah.(1)Bupatimemberikan sanksiadministratif kepad apendidik dan
tenaga kependid ikan padasatuan pendidikan yang diselenggarakan
oleh pem erintah daerah yang ti dakmelaksana kankewajiban
danZatau melanggar larangan yang telah diten tukan.Pasal 123Bupati sesuaidengankewenangannya dapat memberikansanksi
administratif berupa p eringatan,penggabungan,penundaan atau
pembatalan pemb erian sumb er daya pendidik an kepada satua n
pendidika n,pembekuan, penutupan satuan pendidikandan/ atau
program pendidikan yang melaks anakanpendidikan yangtidak se suai
denganketentuan.Pasal122BABXVI
SANKSIADMINISTRATIF(3)Standarpembiayaan pend idikan yang diselenggarakan oleh
pemerintahdaerahdihitungberdasarkan:
a.jumlah peserta didik;
b.jumlahrombonganbelajar;dan
c.jenis pembelajaran.59
b. bagi komite s ekolah, berup aperintah kepada K epala Sekolah
memberikan tegu ran,peringatantertulis,hingga mencabut
keputusanpengangkatanketua/anggota komite sekolah apabila
telah diberikantegurandan peringatan.(2) Sanksi administr atifsebagaimanadimaksud pada ayat(1)berupa:
a. bagi pimpinari /anggotadewan pen didikan daerah:
1).teguran tertulis;
2).peringatantertulis; dan
3).pemberhentian yangbersangkutansebagai pimpinan / anggota
dewanpendidikan d aeraholeh Bupati.(1) Bupatimemberik ansanksi administr atifkepadapimpinanj'anggota
dewan pendidikandaerah dan komi tesekolah yang melanggar
ketentuansebagaimana dimaksud dalamPasal110.Pasa1125(3) Apabila p eringatantertulis dari Kepala Dinas seb agaimana
dimaksudpadaayat (2) teta ptidakdihiraukan, terhadap satu an
pendidikan formal dim aksud diberik ansanksi administra tif oleh
Bupatiberupa:
a.pembatal an pemberianbantuankepada satuan pendidikan yang
bersangkutan;
b. penghentian kegiatanZpembekuanizin;
c. penutupan satuan pendidikan dan atau progr am pendidikan
yang tidaksesuai deng anketentuan pe raturan perundang­
undangandenganmengalihkan pesertadidiknya kesatuan
pendidikan lain atau yang diselenggark an oleh pemerintah
daerah.Pendidikan dapat memberikantegurantertulis hingga peringatan
tertulis.60
LEMBARAN DAERAHKABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019 NOMOR1
NOREGPERATURAND AERAH KABUPATENBALANG AN,PROVINSI
KALIMANTA N SELATAN(111/2019),.
H.M.IWAN SETIADY, SH
NIP.19780929200501 1009H.RUSKARIADIKEPALA BAGIAN HUKUM
",SE~AlUAT DAERAH
,KABUPI\TEN BALANGANttdSalinan sesu ai dengan aslinya
SEKRETARISD AERAH
~K:ABUPATEN BALANGAN ,LANGAN,
DiundangkandiBalangan,
Pada tanggal5Maret2019PeraturanDaerah inimulaiberlakupada tanggal diundangkan.
Agarsetiaporangmengetahuinya, memerintahkan pengund angan
PeraturanDaerah inidenganpenempatannya dalam Lembaran D aerah
Kabupaten Balangan.Pasal127Padasaat Peraturan D aerahini mulai berlaku,Peraturan Daerah
Kabupaten BalanganNomor 2Tahun 2010 tentangPendidik an Di
Kabupaten Balangan(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2,
Tarnbahan LembaranDaerah Tahun 2010 Nomor 64) dicabu tdan
dinyatakan tidakberlaku.Pasa1126BABXII
KETENTUAN PENU TUP61