Jelaskan isi kandungan Pasal  18 dari PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 58 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 58 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, ketentuan pada BAB V - I, Pasal  18 berbunyi:

Dinas PUPR dalam melaksanakan urusan yang menjadi 
kewenangannya, berpedoman pada ketentuan p eraturan perundang -
undangan. 
Dinas PUPR dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, 
sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretaris 
Daerah melalui Asisten dan Bagian terkait. 
Dinas PUPR dalam melaksanakan tugas dan fungsi melaku kan 
hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif. 
Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan 
persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan 
kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan 
struktural secara be rjenjang. 
Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan 
hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan 
penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk 
menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiata n 
secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan. 
Untuk menghindari tu mpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi 
dalam pengusulan program dan kegiatan, Dinas PUPR wajib 
memperhatikan f ungsi -fungsi pada masing -masing perangkat daerah 
yang mempunyai kesamaan nomenklatur fungsinya. 
Tugas dan Fungsi Dinas PUPR dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan 
Tinggi Pratama (eselon II.b.), Pejabat Administrator (eselon III.a dan 
III.b), Pejabat Pengaw as (eselon IV.a.), Pejabat Fungsional dan 
Pelaksana. 
Dinas PUPR dalam melaksanakan tugas, fungsi dan 
pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas PUPR menetapkan 
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan. 
Subkoordinator melaksanakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, 
dan pengendalian pada jabatan administrasi sebelumnya di unit 
kerja sebagaimana tercan tum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 
Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan serta uraian 
kegiatan subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan 
Kelompok Jabatan Fungsional serta Pelaksana dikoordinasikan oleh 
Pejab at Administrator.