Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 83 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 83 Tahun 2017 tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Paser. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penye lenggara Pemerintahan Daerah 
yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
otonom Kabupaten Paser. 
3. Bupati adalah Bupati Paser. 
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Te rpadu Satu Pintu (PTSP) 
Kabupaten Paser sebagai unsur pelaksana Otonomi Dae rah pada urusan Pemerintahan 
dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal da n Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP) Kabupaten Paser. 
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP) Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam 
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggu ng jawab kepada Kepala 
Dinas. 
7. Bidang adalah Bidang-bidang pada Penanaman Modal da n Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP) Kabupaten Paser di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam 
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggu ng jawab kepada Kepala 
Dinas. 
8. Subbagian Sekretariat adalah Subbagian-subbagian pa da Sekretariat Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabup aten Paser dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tu gasnya berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris. 
9. Seksi adalah Seksi-seksi pada Bidang Penanaman Moda l dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP) Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam 
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggu ng jawab kepada Kepala 
Bidang. 
10. Rincian tugas dan fungsi adalah penjabaran dari tug as dan fungsi Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabup aten Paser yang memuat 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan dilaksanakan sebagai 
tugas, kewajiban, tanggung jawab satuan kerja yang ada pada Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Paser .