Apa bunyi lengkap Pasal 10 dalam NOMOR J4TAHUN 2021 Nomor J4TAHUN Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam NOMOR J4TAHUN 2021 Nomor J4TAHUN Tahun 2021 tentang , pada BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, Pasal 10 dinyatakan:

( 1) Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas : 
a. menyusun bahan informasi pengelolaan sampah 
tingkat kabupaten; 
b. melakukan penetapan target pengurangan sampah 
dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu 
tertentu; 
c. menyusun bahan perumusan kebijakan pengurangan 
sampah ; 
d. melakukan pembinaan pembatasan timbunan 
sampah kepada produsen/industri; 
e. melakukan pembinaan penggunaan bahan baku 
produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh 
proses alam; 
f. melakukan pembinaan pendaur ulangan sampah; 
g. melakukan penyediaan fasilitas pendaur ulangan 
sampah; 
h. melakukan pembinaan pemanfaatan kembali sampah 
dari produk dan kemasan produk; 
1. menyusun bahan kebijakan rekomendasi perizinan 
pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan 
pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh 
swasta; 
J. menyusun bahan koordinasi rekomendasi perizinan 
pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan 
pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh 
swasta; 
k. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun 
laporan; dan 
1. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, 
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 
(2) Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas : 
a. menyusun bahan kebijakan penanganan sampah di 
kabupaten; 
b. menyusun bahan koordinasi pemilahan, 
pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir 
sampah; 
c. melakukan penyediaan sarana dan prasarana 
penanganan sampah; 
d. melakukan pemungutan retribusi atas jasa layanan 
pengelolaan sampah; 
e. menyusun bahan koordinasi pemungutan retribusi 
atas jasa layanan pengelolaan sampah; 
f. melakukan pengumpulan bahan dan merancang 
penetapan lokasi tempat Tempat Pembuangan 
Sampah (TPS), Tempat Pembuangan Sampah Terpadu 
(TPST), dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah; 
15 
x. pelaksanaan rekomendasi penzmani penyimpanan 
sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten; 
y. pelaksanaan monitoring, evaluasi pen;ienuhan target, 
dan standar pelayanan pengelolaan sampah; 
z. pelaksanaaan pemantauan dan pengawasan 
penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu 
daerah kabupaten; 
aa. perumusan bahan kebijakan perizinan pengumpulan 
dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, 
perpanjangan, perubahan, dan pencabutan) dalam 
satu daerah kabupaten; 
bb. pelaksanaan rekomendasi perizinan bagi pengumpul 
limbah B3; 
cc. pelaksanaan rekomendasi perizinan pengangkutan 
Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) 
dilakukan dalam satu daerah kabupaten; 
dd. pelaksanaan rekomendasi penz1nan penimbunan 
limbah B3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten; 
ee. pelaksanaan rekomendasi perizinan penguburan 
limbah B3 medis; 
ff. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan 
pengumpulan, pengangkutan dan penimbunan 
limbah B3 dalam satu daerah kabupaten; 
gg. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan 
penguburan limbah B3 medis yang memiliki izin 
dalam 1 (satu) kabupaten; 
hh.pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap 
pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 terhadap 
pihak-pihak yang memiliki izin dalam 1 (satu) daerah 
kabupaten; 
11. pelaksanaan inventarisasi pelaku usaha pengelolaan 
limbah B3, penghasil limbah B3 dan lokasi 
penimbunan limbah B3 baik berizin maupun tidak 
berizin; 
lJ. pelaksanaan pembinaan penyimpanan sementara dan 
pengumpulan limbah B3 skala kabupaten; 
kk. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan 
limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka 
pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/ atau 
penimbunan; 
11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
kegiatan penanganan, pengurangan sampah, dan 
pengelolaan limbah B3; 
mm. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan 
nn. pelaksanaan tu gas-tu gas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Dinas. 
14 
e. pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan baku 
produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh 
proses alam; 
f. pelaksanaan pembinaan pendaur ulangan sampah; 
g. pelaksanaan penyediaan fasilitas pendaur ulangan 
sampah; 
h. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan kembali 
sampah dari produk dan kemasan produk; 
1. perumusan bahan kebijakan penanganan sampah di 
kabupaten; 
J. pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, 
pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah; 
k. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana 
penanganan sampah; 
1. pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan 
pengelolaan sampah; 
m. pelaksanaan penetapan lokasi tempat Tempat 
Pembuangan Sampah (TPS), Tempat Pembuangan 
Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pembuangan 
Akhir (TPA) sampah; 
n. pelaksanaan pengawasan terhadap tempat 
pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open 
dumping; 
o. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat 
pengelolaan sampah; 
p. pelaksanan proses pengajuan pemberian kompensasi 
dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah; 
q. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten lain dan 
kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah 
dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah; 
r. pelaksanaan pengembangan investasi dalam usaha 
pengelolaan sampah; 
s. perumusan bahan kebijakan rekomendasi perizinan 
pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan 
pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh 
swasta; 
t. pelaksanaan rekomendasi penz1nan pengolahan 
sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan 
akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; 
u. perumusan bahan kebijakan pembinaan dan 
pengawasan kinerja pengelolaan sampah bagi petugas 
penanganan sampah dan yang dilaksanakan oleh 
pihak lain (badan usaha); 
v. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penilaian 
kinerja pengelolaan sampah dan yang dilaksanakan 
oleh pihak lain (badan usaha); 
w. perumusan penyusunan kebijakan rekomendasi 
penz1nan penyimpanan sementara limbah B3 
(pengajuan, perpanjangan, perubahan, dan 
pencabutan) dalam satu daerah kabupaten; 
13 
h. melakukan pengelolaan taman keanekaragaman 
hayati lainnya; 
i. melakukan pembangunan dan pengelolaan 
pertamanan; 
j. melakukan pengembangan kapasitas kelembagaan 
dan Sumber Daya Manusia {SDM) dalam pengelolaan 
keanekaragaman hayati; 
k. melakukan pengelolaan sarana dan prasarana 
keanekaragaman hayati; 
1. melakukan penghijauan taman kota, hutan kota dan 
RTH yang menjadi aset Pemerintah Daerah; 
m. melakukan pembibitan dan pelayanan tanaman hias; 
n. melakukan pengawasan dan pelestarian taman kota, 
hutan kota dan RTH; 
o. menyusun bahan kebijakan dan pelaksanaan 
konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan 
pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati; 
p. melakukan pemantauan dan pengawasan 
pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati; 
q. melakukan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan 
keanekaragaman hayati; 
r. melakukan pengembangan sistem informasi dan 
pengelolaan database keanekaragaman hayati; 
s. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
t. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh kepala bidang tata lingkungan. 
Bagian Ketiga 
BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN 
BERBAHAYA DAN BERACUN 
Pasal9 
{ 1) Bidang Pengelolaan Sampah, Lim bah Bahan Berbahaya 
dan Beracun mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 
dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan 
Hidup meliputi pengurangan sampah, pengelolaan 
sampah serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 
beracun. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), Bidang Pengelolaan Sampah, Lim bah Bahan 
Berbahaya dan Beracun mempunyai fungsi : 
a. perumusan informasi pengelolaan sampah tingkat 
kabupaten; 
b. pelaksanaan penetapan target pengurangan sampah 
dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu 
tertentu; 
c. perumusan kebijakan pengurangan sampah; 
d. pelaksanaan pembinaan pembatasan timbunan 
sampah kepada produsen/industri; 
12 
o. menyusun neraca SDA dan lingkungan hidup, status 
lingkungan hidup daerah, dan indeks kualitas 
lingkungan hidup; 
p. melakukan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam 
pelaksanaan KLHS; 
q. melakukan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan 
KLHS; 
r. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
s. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan. 
(2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas : 
a. menyusun bahan koordinasi penyusunan instrumen 
pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, DELH, DPLH, 
audit/ persetujuan lingkungan, dan analisis resiko 
lingkungan hidup); 
b. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup 
yang transparan (tim uji kelayakan, tim ahli, dan 
instansi terkait); 
c. melakukan proses persetujuan teknis; 
d. melakukan penilaian atau pemeriksaan terhadap 
dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, DELH, dan 
DPLH); 
e. memproses persetujuan lingkungan; 
f. melakukan pelayanan SPPL; 
g. melakukan pengendalian pelaksanaan RPPLH; 
h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
RPPLH; 
i. melakukan pemantauan dan evaluasi KLHS; 
J. melakukan registrasi Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan Hidup (SPPL); 
k. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
1. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan. 
(3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pertamanan 
mempunyai tugas : 
a. melakukan perlindungan sumber daya alam; 
b. melakukan pengawetan sumber daya alam; 
c. melakukan pemanfaatan secara lestari sumber daya 
alam; 
d. melakukan pencadangan sumber daya alam; 
e. melakukan konservasi dan pengelolaan 
keanekaragaman hayati; 
f. menyusun rencana pengelolaan keanekaragaman 
hayati; 
g. melakukan pengelolaan taman keanekaragaman 
hayati di luar kawasan hutan; 
11 
nn.perumusan bahan kebijakan dan pelaksanaan 
konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan 
pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati; 
oo. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan 
pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati; 
pp. pelaksanaan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan 
keanekaragaman hayati; 
qq. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan 
database keanekaragaman hayati; 
rr. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
ss. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Dinas.