Jelaskan isi kandungan Pasal 8 dari PERATURAN  BUPATI  MAGELANG Nomor 45 Tahun 2012.
Sesuai dengan PERATURAN  BUPATI  MAGELANG Nomor 45 Tahun 2012 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH, ketentuan pada BAB V - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, Pasal 8 berbunyi:

(1) Wajib retribusi yang membayar retribusi melebihi dari jumlah yang 
ditetapkan , dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran kepada Kepala SKPD . 
(2) Permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 ) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. ditanda tangani oleh wajib retribusi ; 
b. dalam hal permoho nan ditanda tangani oleh bukan wajib retribusi 
harus dilampiri den gan Surat Kuasa bermaterai cukup ; 
c. diajukan secara tertul is dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang 
jelas; dan 
d. dilampiri fotokopi ketetapan retribusi dan SS RD atau bukti 
pembayaran yang dimohonkan kelebihan pembayaran; 
(3) Kepala SKPD melakukan penelitian atau penghitungan atas permohonan 
kelebihan pembayaran retribusi daerah yang diajukan oleh w ajib 
retribusi . 
(4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala 
SKPD menerbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 12 (dua 
belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebi han 
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) . 
 
8 
 (5) Apabila jangka waktu s ebagaimana dimaksud pada ayat (4 ) telah 
dilampaui dan Kepala SKPD tidak memberikan suatu keputusan, 
permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap d ikabulkan 
dan SK RDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 
bulan. 
(6) Jika wajib retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan 
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) langsung 
diperhitungkan untuk melunasi utang retribusi tersebut . 
(7) Jika w ajib retribusi untuk periode atau masa retribusi berikutnya masih 
ada kewajiban yang belum terpenuhi/dibayar kelebihan pembayaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) akan diperhitungkan untuk 
membayar kewajiban retribusi dari wajib retribusi yang bersangkutan 
(8) Jika wajib retribusi tidak mempunyai utang atau kewajiban Retribusi 
periode berikutnya , pengembalian kelebihan pembayaran retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) dilakukan dalam jangka waktu 
paling lama 2 (dua ) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. 
(9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah 
lewat 2 (dua) bulan, Kepala SKPD memberikan imbalan bunga sebesar 
2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan p embayaran kelebihan 
pembayaran Retribusi .