Apa bunyi lengkap Pasal 18 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 17 Tahun 2006?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 17 Tahun 2006 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK, pada , Pasal 18 dinyatakan:

Undang-Undang 
Dasar 1945 beserta seluruh amandemennya; 
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 
1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Tahun 1950 ) dan Peraturan Pemerintah Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36); 
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 
2002 tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251); 
 3 
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 
2003 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277 ); 
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ); 
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 
7. Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
 
4 
Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ); 
8. Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 29 Tahun 2005, tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513 Tahun 2005 ); 
9. Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006; 
11. Peraturan Daerah Kabupaten 
Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9); 5 
12. Peraturan Daerah Kabupaten 
Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7). 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
MAGELANG 
dan 
BUPATI MAGELANG 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
MAGELANG TENTANG BANTUAN 
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.