Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 48 PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 73 Tahun 2020.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 73 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH, pada BAB IX - PENATAUSAHAAN ,AKUNTANSIDANPELAPORAN, Pasal 48 menjelaskan:

( 1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih 
dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, 
Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh 
Hak/ Ahli Waris dapat mengajukan permohonan 
pengurangan tagihan. 
(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli W aris telah melakukan penyetoran 
ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian 
kelebihan pembayaran. 
27 
(3) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian 
kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2). 
(4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi 
setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada 
belanja tidak terduga. 
(5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), paling sedikit memuat : 
a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Waris; 
b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan 
c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai 
dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan 
dalam SKP2KS / SKP2K.