Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 24 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 24 Tahun 2022 tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon . 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom . 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
D PRD dalam penyelenggaraan urusan pemerin tahan 
yang menjadi kewenangan daerah. 
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Presiden yang 
pelaksanaann ya dilakukan oleh Kernen terian Negara 
dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 
melindungi , melayani, memb erdayakan , dan 
menyej ah terakan mas yarakat. 
6. Bupati adalah Bupati Cirebon. 
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Ka bu paten 
Cirebon . 
8. Dinas adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. 
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan. 
10. Sekretariat Dinas adalah Sekretariat Dinas Kearsipan 
dan Perpustakaan. 
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan. 
12. Su bbagian adalah Su bbagian pada Dinas Kearsipan 
dan Perpustakaan. 
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok 
Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan 
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya 
dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi. 
14. Kelompok Substansi adalah pengelompokan tugas dan 
fungsi pada unit kerja yang dilaksanakan oleh Pejabat 
Fungsional dan Pejabat Pelaksana. 
15. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional Ahli Muda 
yang diberikan tugas memimpin kelompok su bstansi 
sesuai dengan pengelompokan tugas dan fungsi bidang 
tugasnya. 
16. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. 
1 7. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 
berbagai bentuk dan media sesuai dengan 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, 
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, 
perusahaan, organisasi politik, organisasi 
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara. 
18. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara 
langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan 
selama jangka waktu tertentu. 
19. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaann ya 
tinggi dan/ a tau terus menerus. 
20. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi 
penggunaannya telah menu run. 
21. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta 
arsip karena mem iliki nilai guna kese jarahan, telah 
habis retensin ya, dan berketerangan dipe rmanenkan 
yang telah diverifikasi baik seca ra langsun g maupun 
tidak langsung oleh Arsip Nasional Repub lik Indonesia 
dan/atau lembaga kearsipan. 
22. Masyar akat adalah sebagian, sekelompok , suatu 
komunitas tertentu, dan/ atau masyarakat um um baik 
yang terhimpun dalam suatu wadah organisasi 
maupun yang tidak terh impun dalam organisa si. 
23. Perpustakaan adalah mencakup suatu ruangan, 
bagian dari gedung/bangunan atau gedung tersendiri 
yang berisi buku-buku koleksi yang diatur dan 
disusun demikian rupa sehingga mudah untuk dicari 
dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan 
oleh pembaca.