Bagaimana redaksi normatif Pasal 22 dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor M Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor M Tahun 2022 tentang Kode Etik Pegawai Negcri Sipil di, BAB VI - TATA CARA PEMANGGILAN DAN PEMER IKSAAN, Pasal 22 berbunyi:

(1) Tata cara pemanggil an kepada pegawai ASN yang 
did uga melakuk an pelangg aran Kode Etik dan Kode 
Perilaku : 
a. pegawai ASN yang didu ga melakukan pclanggaran 
Kode Erik dan Kodc Perilaku, dipanggil secara 
tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau 
Majcli s Kode Elik dan Kode Perilaku ; 
b. peman ggilan seca ra tcrtulis bagi Pegawai ASN yang 
didu ga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode 
Perilaku yang dituangk an dalam Sura t Panggil an, 
palin g lamb al 7 (Lujuh) hari sebelum tanggal 
pemeri ksaan; 
c. apabila Pegaw ai ASN yang didu ga melakukan 
pelanggaran Kodc Etik dan Kode Perilaku pada 
tangga l seharusnya yang bersangkutan diperiksa 
tidak hadi r, maka dilakuk an pemanggilan kedu a 
paling lamb at 7 (tu juh) hari sejak tanggal 
seharus nya yang bcrsangkutan diperi ksa pada 
pemanggi lan pertarna ; 
d. dalam mcnentukan tanggal pemeriksaan dalam 
surat peman ggilan pertam a dan peman ggilan 
kedua haru s memperhalikan waktu yang 
diperlukan untuk menyamp aikan dan diterimanya 
surat panggil an; 
e. apabila pada tanggal pem eriksaan yang ditentukan 
dalam surat peman ggilan kedu a yang 
bersangkutan tidak hadi r, maka pejabat yang 
berwenan g menjatuhkan sanksi berda sarkan alat 
bukti dan keterang an yang ada tan pa dilakukan 
pcmeriksaan. 
(2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) 
huruf b tercantu m dalam Lampiran IV yang 
merupakan b agian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
Bagian Kedua 
Tata Cara Pemeriksaan 
Pasal23 
(1) Tata Cara Pemeriksaan k epada pegawai ASN yang 
diduga melakuk an pelanggaran Kode Etik dan Kode 
Perilaku : 
a. sebelum melakukan pcmeriksaan, atasa n langsung 
atau Majclis Kode Etik d an Kodc Pcrilaku 
mempelajari dengan seksama laporan-laporan atau 
bahan-bahan rnengenai pelanggaran Kode Etik dan 
Kodc Pcrilaku yang diduga dilakuk an oleh pegawai 
ASN yang bersang kutan; 
b. pem eriksaan sebagaiman a dimaksud pada huruf a 
dilakukan secara tertutu p, hanya diketahui d an 
dihadiri oleh p egawai ASN yang diperiksa dan 
pemeriksa; 
c. pegawai ASN yang diperiksa karena diduga 
melakukan pelangga ran Kode Etik dan Kode 
Perilaku, wajib menjawab sega la pertanyaan yang 
diajukan oleh atas an langsung; 
d. apabila pegawai ASN yang dipcriksa itu tidak mau 
menjawab p crtanyaan, maka yang bersangkutan 
dianggap mengakui p elanggaran Kode Etik dan 
Kodc Perilaku yang diluduhkan k epadanya; 
e. hasil pemeriksaan harus ditu angkan dalam bentuk 
beri la acara pemcriksaan; 
f. apabila pegawai ASN yang diperiksa mempersulit 
pemeriksaan, mak a hal itu tidak menjadi 
harnbatan untuk rnenjatuhk an sanksi berdasar kan 
bukti-bukti yang ada; 
g. apabila menurut h asil pemeriksaan, temyata 
kewenangan untuk menjatuhk an sanksi kepada 
pegawai ASN terse but merupakan kewenangan: 
1) atasa n langsung yang bersangkutan , maka 
atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan 
sanksi; 
2) pejabat yang lebih tin . ggi, maka atasan 
langsungnya wajib melaporkan seca ra hierarki 
disertai berita acara pemeriksaan. 
h. apabila atasan langs ung dari pegawa i ASN yang 
bersangkutan terlibat dalam pelangga ran tersebu t, 
maka yang mcnjadi anggota MajeJis Kode Etik dan 
Kode Perilaku adalah atasan yang leb ih tinggi 
seca ra berjenjang; 
1. berita acara pcmeriksaan harus ditandatangani 
oleh atasa n langs ung atau Majelis Kodc Etik dan 
Kode Perilaku dan pegawa i ASN yang diperiksa; 
J. apabila le rdapat subtans i berita acara pcmeriksaan 
scbagaimana dimaksud pada huruf j yang menurut 
pendapat pegawai ASN yang diperiksa tidak sesuai 
dengan apa yang diucapkan, maka hal itu 
dibcrilahukan kepada pemeriksa; 
k. apabila atasa n langsung dari pegawai ASN yang 
bersang kutan terlibat dalam pelanggara n tersebut, 
maka yang menjadi anggota Majelis Kode Etik dan 
Kode Perilaku adalah atasa n yang lebih tinggi 
secara berjenjang; 
1. apabila pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia 
menand atangani berita acara pemeriksaan, maka 
berita acara pemeriksaan terse but cukup 
dengan di tandatangani oleh pemeriksa 
mcmbcrikan catata n dalam berita acara 
perneriksaan, pegawai ASN yang diperiksa tidak 
bersedia menandatangani berita a car a 
pc meriksaan; 
m. apabila pegawa i ASN tidak bersedia untuk 
menandatangani berita acara sebagaimana 
dimak sud pada huruf m, berita acara pemeriksaan 
tersebut tetap dijadikan dasar untuk rnenjatuhkan 
sanksi; 
n. pegawa.i ASN yang telah diperiksa berhak 
mendapat fotokopi berita acara pemeriksaan. 
(2) Bcrita Acara Pemeriksaan sebagai man a dimaksud 
dalam ayat (I) huruf f tcrcanturn dalam Lampiran V 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.