Apa norma yang terkandung dalam Pasal 7 ------ 1. Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 1959 tentang Nomor 29 Tahun 1959?
Substansi ------ 1. Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 1959 tentang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di, khususnya , Pasal 7, memuat:

( 1) Masyarakat mengajukan pengaduan ke Unit Metrologi Legal (UML) melalui 
SIMETRIK-KOLAKA dengan membuka fitur "pengaduan" ; 
(2) Pengaduan masyarakat yang diterima oleh petugas admin pada jam 
kerja harus sudah diteruskan kepada pejabat/petugas yang berwenang 
untuk ditindaklanjuti paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak 
mengaduan diterima; 
(3) Apabila penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak memerlukan koordinasi dengan instansi yang lain paling lambat (1) Wajib Tera/Tera Ulang mengajukan permohonan tera/tera ulang ke Unit 
Metrologi Legal (UML) melalui SIMETRIK -KOLAKA dengan membuka 
website https:/ /simetrik.smsberjaya.id 
(2) Pelaksana administrasi menerima permohonan dan memeriksa ruang 
lingkup pelayanan Unit Metrologi Legal; 
(3) Jika permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masuk dalam 
ruang lingkup maka meregister permohonan, menyusun jadwal dan SPT, 
jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka direkam dalam formulir kaji 
ulang permintaan Tera/Tera Ulang, selanjutnya dilakukan fasilitasi 
Tera/Tera Ulang melalui Direktorat Metrologi; 
(4) Penera melakukan pengujian UTIP dan mengisi cerapan; 
(5) Jika pengujian sesuai persyaratan maka UTIP dibubuhkan Tanda Tera 
dicap sah dan/ atau cerapan diserahkan ke Pelaksana adm. Untuk 
diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan, dan jika tidak sesuai 
persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTIP dibubuhkan Tanda 
Batal dicap batal dan dikembalikan ke Wajib Tera/Tera Ulang; 
(6) Pelaksana administrasi menginput data cerapan dari Penera ; 
(7) Pembayaran retribusi TIU oleh Wajib Tera/Tera Ulang; 
(8) Pelaksana Administrasi menerbitkan SKHP kepada Wajib Tera/Tera 
Ulang. BAB IV 
TATA CARA PELAYANAN ADMINISTRASI TERA/TERA ULANG