Apa bunyi lengkap Pasal 17 dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 18 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 18 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN, pada BAB  VI - PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN, Pasal 17 dinyatakan:

huruf b, dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi 
Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah.
(2) Pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada 
, diselenggarakan melalui:
a. pelatihan;
b. pemagangan;
c. pembimbingan;
d. pendampingan;
e. Kemitraan;
f. promosi; dan/atau
g. bantuan akses permodalan.
(3) Pemerintah ................
-17-
(3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan 
kewirausahaan Pemuda melalui pelatihan, pemagangan, 
pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a sampai dengan huruf d, dalam bentuk:
a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
b. pengembangan kurikulum;
c. pendirian inkubator wirausaha Pemuda;
d. penyediaan prasarana dan sarana;
e. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
f. pelatihan di balai latihan keija.
(4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan 
kewirausahaan Pemuda melalui Kemitraan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf e, antara Pemuda dengan Pelaku Usaha, lembaga 
pendidikan dan kalangan profesional, yang dilakukan melalui:
a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
b. pemberian bantuan manajemen;
c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
d. perluasan akses pasar;
e. pengembangan jejaring Kemitraan Pemuda di Daerah, nasional, 
regional,dan intemasional; dan/atau
f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses 
penguatan permodalan.
(5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan 
kewirausahaan Pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud pada 
huruf f, yang dilaksanakan melalui:
a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, Daerah, nasional, 
regional, dan intemasional;
b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut 
pengurusan hak kekayaan intelektual;
d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui 
media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
e. gelar kaiya atau demonstrasi produk.
(6) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan 
kewirausahaan Pemuda melalui bantuan akses permodalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g guna memberikan 
kemudahan mendapatkan modal usaha.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kewirausahaan 
Pemuda diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 4.
-18-
Paragraf 4
Pengembangan Kepeloporan Pemuda