Apa norma yang terkandung dalam Pasal  1 PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor a Tahun 2021?
Substansi PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor a Tahun 2021 tentang PENGELOLAAN SAMPAH, khususnya BAB  I - KETENTUAN UMUM, Pasal  1, memuat:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom,
4. Bupati....
-3-
4. Bupati adalah Bupati Boyolali.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, 
hak a sal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama 
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Desa.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam 
yang berbentuk padat.
10. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan 
sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari Sampah 
organik, tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
11. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga 
yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan 
khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan 
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
13. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau 
volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
14. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, 
energi dan/atau komponen Iain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau 
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat 
mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau 
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup 
manusia dan mahluk hidup lain.
15. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah 
B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
16. Sampah yang Mengandung B3 adalah sampah yang berasal dari rumah 
tangga dan kawasan yang mengandung B3.
17. Sampah yang Mengandung Limbah B3 adalah sampah yang berasal dari 
rumah tangga dan kawasan yang mengandung Limbah B3.
18. Sampah yang Timbul Akibat Bencana adalah material organik dan 
anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana 
nonalam, atau bencana sosial.
19. Puing....
-4-
19. Puing Bongkaran Bangunan adalah puing yang berasal dari kegiatan 
membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, 
komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.
20. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik adalah Sampah yang timbul 
dari kegiatan manusia yang sewaktu-waktu dapat teijadi, volumenya 
besar dan perlu penanganan khusus.
21. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, 
mendistribusikan dan/atau menjual barang yang menggunakan kemasan 
yang mengandung B3, atau tidak dapat atau sulit terurai dengan proses 
alam.
22. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah 
tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, 
pengolahan dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
23. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST 
adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, 
penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir 
Sampah.
24. Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan 
Beracun yang selanjutnya disingkat TPSSS-B3 adalah tempat 
penampungan sementara Sampah yang mengandung B3 sebelum 
diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbunan akhir 
Limbah B3 yang berizin.
25. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat 
untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan 
secara aman bagi manusia dan Ungkungan.
26. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
27. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena 
dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di 
TPA Sampah.
28. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk 
Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha 
tetap.
29. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau Badan 
hukum.
30. Masyarakat....
r
-5-
30. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki 
hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.
31. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau Badan usaha, baik 
berbentuk Badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan 
dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan 
kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik 
sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha di wilayah 
Kabupaten Boyolali.
32. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau 
perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk 
dipergunakan oleh Masyarakat secara luas.
33. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) 
yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya 
kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran 
ulang skala kawasan.
34. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu.
Bagian Kedua
Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup
Paragraf 1 
Asas dan Tujuan