Apa saja yang diatur dalam Pasal 9 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor f> Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor f> Tahun 2022 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 9 menetapkan:

(1) Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas 
menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan 
secara terpadu satu pintu, pengelolaan data dan informasi 
perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat 
daerah. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan 
fungsi : 
a. penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan 
nonperizinan berbasis sistem pelayanan berusaha 
terintegrasi secara elektronik; 
b. pengoordinasian pemberian fasilitas/ insentif daerah; 
c. pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan 
nonperizinan; 
d. pengelolaan layanan konsultasi dan pengaduan 
masyarakat terhadap pelayanan terpadu satu pintu; 
e. pengelolaan data dan informasi perizinan dan 
nonperizinan yang terintegrasi secara elektronik pada 
tingkat daerah; 
f. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
pelayanan terpadu satu pintu; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
(3) Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 
(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
, menyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan 
nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi 
dan pengolahan data perizinan berusaha dan 
nonperizinan; 
 
 
c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan 
pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan 
nonperizinan; 
d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, 
pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan; 
e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam 
rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan; 
f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha 
dan nonperizinan; 
g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan 
perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan 
perizinan berusaha dan nonperizinan; dan 
h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan 
masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada 
masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha 
dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
Bagian Kelima 
Kelompok Jabatan Fungsional dan Tim Teknis