Apa saja yang diatur dalam Pasal  1 PERATURAN  BUPATI  BOYOLALI Nomor ^^7 Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN  BUPATI  BOYOLALI Nomor ^^7 Tahun 2022 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, BAB  I - KETENTUAN UMUM, Pasal  1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang 
dipimpin oleh camat.
4.Camat.
-3-
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan 
pemerintahan di wilayah keija kecamatan yang dalam 
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan 
kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani 
sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan 
tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, 
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang 
bersifat strategis.
11. Musyawarah An tar Desa yang selanjutnya disingkat MAD 
adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain 
yang dihadiri oleh masing-masing BPD, Pemerintah Desa, 
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas 
kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka 
keija sama an tar Desa.
12. Keija Sama Desa adalah kesepakatan bersama an tar Desa 
dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis 
untuk mengeijakan bidang pemerintahan, pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 
masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa 
serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
13.Badan.
-4-
13. Badan Keija Sama An tar Desa yang selanjutnya disingkat 
BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan 
an tar Desa untuk membantu kepala Desa dalam 
melaksanakan keija sama an tar Desa.
14. Pihak yang Disepakati adalah pihak yang dibentuk atas 
dasar kesepakatan an tar Desa untuk membantu kepala 
Desa dalam melaksanakan keija sama an tar Desa yang 
ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
15. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi 
kemasyarakatan , dan lembaga lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa.
17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM 
Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa 
dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, 
memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan 
produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau 
menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besamya 
kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang 
ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat 
mengatur.
19. Peijanjian Bersama adalah kesepakatan antara kepala 
Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk 
mengeijakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi 
kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
20. Tokoh Masyarakat adalah orang yang terkemuka dan 
dipercaya masyarakat atau dipilih untuk memimpin 
kegiatan kemasyarakatan.