Apa saja yang diatur dalam Pasal 25 PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021 tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, BAB IV - LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, Pasal 25 menetapkan:

(1) Tujuan pembentukan LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yaitu untuk membantu 
Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan 
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian 
kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang 
pembangunan. 
(2) LPMK mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana kerja; 
b. mengikuti penyusunan perencanaan 
pembangunan Kelurahan; 
c. mengkoordinasikan dan menggerakkan 
masya rakat dalam pelaksanaan pembangunan 
Kelurahan dengan swadaya, partisipasi , dan 
gotong royong; 
d. mengidentifikasi, menginventarisir , dan 
melaporkan rencana dan realisasi swadaya, 
partisipasi , dan gotong royong masyarakat; 
e. membantu melaksanakan dan menge ndalikan 
pembangunan; 
 
 
23 
 
f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan 
kepada Lurah; 
g. melaksanakan pengelolaan administrasi 
kelembagaan; dan 
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
Lurah. 
(3) LPMK mempunyai fungsi : 
a. pendorong rasa persatuan dan kesatuan 
masyarakat; 
b. pengkoordinasi kegiatan antar LKK dalam 
pemberdayaan dan pembangunan; 
c. perencana aktif dalam perencanaan 
pembangunan secara partisipasif dan terpadu; 
dan 
d. penggalian potensi dan pemanfaatan sumber 
daya yang ada untuk mendukung pembangunan 
di Kelurahan. 
(4) Contoh , bentuk , format Laporan Rencana Swadaya 
Masyarakat dan Laporan Realisasi Swadaya 
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf d tercantum dalam Lampiran Huruf M dan 
Huruf N yang merup akan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 
 
Paragraf 3 
Pemilihan dan Penetapan Pengurus LPMK