Bagaimana redaksi normatif Pasal 19 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 12 Tahun 2010?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 12 Tahun 2010 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, BAB VIII - TATA KERJA, Pasal 19 berbunyi:

Setiap unsur pimpinan di lingkungan SETDA dan Sekretariat DPRD 
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan ba wahan masing-
masing dan wajib memberikan bimbingan serta petunju k bagi pelaksanaan 
tugas bawahannya. 
Setiap unsur pimpinan di lingkungan SETDA dan S ekretariat DPRD wajib 
mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terj adi penyimpangan 
agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan peratu ran perundang-
undangan yang berlaku. 
Setiap unsur pimpinan di lingkungan SETDA dan S ekretariat DPRD wajib 
mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung j awab kepada atasan 
langsung masing-masing dan menyampaikan laporan ber kala tepat pada 
waktunya. 
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dar i bawahannya diolah dan 
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan 
untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. 
Para Kepala Subbagian di lingkungan SETDA meny ampaikan laporan tepat 
waktu kepada Kepala Bagian sesuai bidang tugasnya d an para Kepala 
Bagian menampung, mengolah dan menyusun laporan unt uk disampaikan 
tepat pada waktunya kepada SEKDA melalui Asisten ya ng bersangkutan. 
Para Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat DPRD menyampaikan 
laporan tepat waktu kepada Kepala Bagian sesuai bid ang tugasnya dan para 
Kepala Bagian menampung, mengolah dan menyusun lapo ran untuk 
disampaikan tepat pada waktunya kepada Sekretaris D PRD. 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 212 (7) Setiap laporan yang diterima oleh pinpinan satu an organisasi dalam 
lingkungan SETDA dan Sekretariat DPRD yang berasal dari bawahannya 
diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusu nan laporan lebih 
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan nya. 
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembu san disampaikan 
kepada satuan organisasi lain yang secara fungsiona l mempunyai hubungan 
kerja.