Apa norma yang terkandung dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1945?
Substansi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara, khususnya , Pasal 34, memuat:

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 ; 
2. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 
Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara 
RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ; 
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo r 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4456) ; 
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 
Lemb aran Negara Republik Indon esia Nomor 
4967) ; 
5. Undan g-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia 
Nomor 5235) ; Mengingat Menim bang : a. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah 
penduduk miskin dan meningkatkan 
kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 , diperlukan upaya-upa ya nyata dalam 
penanggulangan kemiskinan daerah ; . 
b. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan 
dapat dilakukan secara efektif dan optimal maka 
perlu diatur dengan peraturan daerah; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu 
menetapkan Peraturan Daerah ten tang 
Penanggulangan Kemiskinan Daerah. BUPATI KOLAKA TIMUR, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENANG GULANGAN KEMISKINAN DAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR 
NOMOR b TAHUN 2021 BUPATI KOLAKA TIMUR 
PROVINSISULAWESITENGGARA '( 
2 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5401); 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20012 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5294); 
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 
ten tang Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan 
peraturan Presiden nomor 96 tahun 2015 
tentang perubahan atas peraturan Presiden 
nomor 15 tahun 2010 tentang penanggulangan 
kemiskinan; · 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 
tahun 2015 tentang pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 nomor 83), sebagaimana 
telah diubah dengan peratl:).ran Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukam Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157). 
3 Pasal 1 
Dalam Pera turan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimp in pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah oton om. 
2. Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksu d diatas 
adalah Pemerintah Daerah Kabupate n Kolaka 
Timur . 
3. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur . 
4. Bupati adalah Bupa ti Kolaka Timur . 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutn ya disingka t DPRD adalah lembaga 
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 
seba gai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah . 
6. Dewan Perwakilan Rakya t Daerah sebagaimana 
dimaksud diatas adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Kolaka Timur . 
7. Dinas Sosial , adalah Kepala Dina s Sosial 
Kabupaten Kolaka Timur; 
8. Kemis kinan adalah suatu ketidak mampuan 
seseorang , atau keluarga , atau mas yarakat dalam 
memenuhi kebutuhan hak-hak dasar dan akses 
terhad ap sumber -sumber ekonomi produkti f 
sebagai aset pengh idupan berkelanjutan untuk 
memp ertahankan dan mengernbangkan 
kehidupan yang bermartabat sesuai dengan 
potens i di sekitarn ya. 
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan 
program pernerintah dan pemerintah daerah yang 
dilakukan secara sisternati s, terencana dan 
bersine rgi dengan dunia usaha dan rnasyarakat 
untuk mengurangi jumlah penduduk misk in 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
10. Penyelenggaraan kesejahter aan sosial adalah 
upaya yang terarah, terpadu , dan berkelanjutan 
yang dilakukan Pernerintah , Pemerintah daerah 
dan rnasyarakat dalam bentuk pela yanan sosial 
guna memenuh i kebutuhan dasar setiap warga 
negara , yang meliputi rehabilitasi sosial , jaminan 
sosial, pemb erdayaan sosial , dan perlindungan 
sosial . BABl 
KET ENTUAN UMUM MEMUTUSKAN 
PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN 
KEMlSKlNAN DAERAll . Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAll 
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 
dan 
BUPA Tl KOLAKA TIMUR 
Menetapkan 
4 Pasal 2 
Penanggul anga n kemiskinan di daerah dilaksanakan 
berdasarkan asas : 
a. Keadil an; 
b. Keterbukaan; 
c. Partisip asi; 11. Keluarga adalah unit te rkecil dalam mas yaraka t 
yang terdiri dari suami -isteri atau suami -isteri­ 
anakn ya, atau ayah dan anakn ya atau ibu dan 
anakn ya. 
12. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa 
orang yang tinggal dalam satu keluarga dan 
mengalami kondi si kemiskinan . 
13. Rumah Tangga Miski n adalah rumah tangga yang 
pengeluarann ya dibawah garis kemiskinan. 
14. Penduduk Miskin adalah orang miskin yang 
berdom isili di Kabupaten Kolaka Timur dan 
memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu 
keluarga Kabupaten Kolaka Timur. 
15. Program Penanggu langan Kemiskinan adalah 
kegiatan yang dilak ukan oleh Pemerintah , 
Pemerintah Daerah, dunia usaha serta mas yarakat 
dalam rangka mengurangi jumlah penduduk 
miskin. 
16. Hak Dasar adalah hak mas yarakat yang harus 
dilindungi oleh Peme rintah Daerah dalam rangka 
mempertahankan dan mengembangkan kehidupan 
yang bermartabat terutama hak ekonomi , sosial , 
dan buda ya. 
17. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, 
yang selanjutn ya disingkat SPKD adalah dokum en 
strategi penanggu langan kemiskinan daerah 
sebagai rancangan kebijakan pemban gunan 
daerah di bidang penanggulangan kemiskinan 
untuk perio de 5 (lima) tahun. 
18. Tim Koordinas i Penanggul angan Kemiskinan 
Daerah yang selanjutn ya disingkat TKPKD adalah 
wadah koordinasi lintas sektor dan lin tas 
pemangku kepentingan untuk perc epatan 
penanggu langan kemiskinan di tingkat kabupaten , 
kecamatan dan desa . 
19. Fungsi sosial adalah kemampuan oran g 
perorang , keluarga dan/ atau kelompo k 
mas yarakat dalam meme nuhi kebutuhan sebagai 
makh luk individu dan sosial sesuai dengan norma 
yang berlaku 
20. Pemberd ayaan Sosial adalah semua upaya yang 
diarahkan untuk menj adikan warga negara yang 
mengalami masalah sosial mempun yai daya, 
sehingg a mampu memenuhi kebutuhan 
dasam ya. 
21. J aminan sosial adalah skema yang melem baga 
untuk menjam in seluruh rakya t agar dapat 
memenuhi kebutu han dasar hidupn ya yang 
la yak. 
5 Pasal 6 
( 1) Setiap masyarakat miskin berhak mendapatkan 
kemudahan akses fasilitas yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah, antar a lain : 
a. terpenuhin ya kebutuhan pangan dan sandan g; 
b. pelayanan kesehatan; 
c. pelayanan pendidikan; 
d. pekerjaan dan berusah a; 
e. terpenuhin ya kebutuh an perumahan ; 
f. terpenuhin ya kebutuhan air bersih dan 
sanitasi yang baik; 
g. mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan Bagian Kesatu 
Hak dan Kewajiban Masyarakat Miskin BAB II 
RAK DAN KEWAJIBAN Pasal 5 
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah : 
a. menentukan sasaran penanggu langan kemiskinan ; 
b. intervensi kebijakan dan program ; dan 
c. pengaw asan, monitoring dan evaluasi. Pasal 4 
Penanggulangan kemiskinan di daerah Kabupaten 
Kolaka Timur bertujuan untuk : 
a. meni ngkatkan kapasita s dan mengembangkan 
kemampuan dasar serta kemampuan berusa ha 
warga miskin ; 
b. mempe rkuat peran warga miskin dalam 
pengamb ilan keputusa n kebijakan publik yang 
menjamin penghar gaan, perlindungan dan 
pemenuhan hak-hak dasar ; 
c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonom i, 
politik dan sosial yang memungkinkan warga 
miskin dapat memper oleh kese mpatan seluas­ 
luasnya dalam pemenuhan hak- hak dasar dan 
peningkatan taraf hid up secara berkelanjutan ; 
d. memberikan rasa aman bagi kelompok warg a 
miskin dan rawan miskin ; dan 
e. menurunkan jumlah warga miskin. Pasal 3 
Arah kebijakan penanggula ngan kemiskinan 
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Kabu paten Kolaka Timu r. d. Akuntabilitas; 
e. Pemberdayaan; 
f. Keberlanjut an; 
g. Non diskriminasi ; 
h. Kete rpaduan; 
1. Profesionalism e; dan 
J. Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme . 
6 Pasal 9 
( 1) Dalam penanggul angan kemiskin an, masyaraka t 
dan pelaku dunia usah a di daerah berkewajiban : 
a. turut serta bertan ggung jawab membantu Pasal 8 
(1) Pemerintah Daerah, Mas yarakat miskin dan Dun ia 
U saha memeliki kewajiban dalam penanggulangan 
kemiskinan darah. 
(2) Kewaj iban Pem erintah Daerah sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. mengupa yakan terpenuhin ya hak dasar 
penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan 
b. men yusun program dan merealisasik an 
kegiatan penanggu langan kemiskinan di 
daerah yang memperh atikan aspek 
penghidupan berkelanjutan dan kearifan lokal . 
(3) Kewajiban pemerintah daerah dalam melaku kan 
penanggulangan kemiskinan sebagaima dimaksud 
pada ayat (1), disesuai kan dengan kemampu an 
keuangan , sumbe r daya, dan kewenangan yang 
dimiliki pemerintah daerah. 
(4) Upaya pemerintah daerah sebagaiman a dimaksud 
pada ayat ( 1) dan ayat (2) diwu judkan dalam 
program dan kegiatan yang bersifat terpa du dan 
berk elanjutan . Bagian Kedua 
Kewajiban Pemerintah Daerah, Masyarakat Miskin 
dan Pelaku Usaha Pasal 7 
Mas yarakat Miskin berkewajiban untuk: 
1) meningkatkan taraf hidup kesejahteraann ya 
untuk memenuhi hak-hak dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) 
2) serta berperan aktif dalam upaya penanggu langan 
kemiskinan di daerah ; dan 
3) memenuhi hak dasam ya Penduduk Miskin 
berkewajiban menaati norma , etika , estetika dan 
kete ntuan peraturan perundang-undang an. sehat ; dan 
h. mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau 
ancaman dan tindak keke rasan . 
(2) Selain hak yang dimaks ud pada ayat (1), Setiap 
Penduduk Miskin berhak mendapatkan 
pemenuhan hak atas akses sumb er-sumber 
ekonomi produktif sebagai aset penghidupan 
berkelanjutan yang meliputi : 
a. aset sum ber daya man usia; 
b. aset keuangan ; 
c. aset fisik ; 
d. aset sosial ; dan 
e. aset alam dan lingk ungan. 
7 Pasal 12 
( 1) Pendataan sebagaimana yang dimaksud pada