Apa yang diatur dalam -I BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO Nomor mAHUN Tahun 2021 pada Pasal 18?
Berdasarkan -I BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO Nomor mAHUN Tahun 2021 tentang , BAB VI - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian 
dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh pejabat 
yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 
15 
melakukan fasilitasi dan pembinaan dalam 
penyusunan perencanaan pembangunan desa; 
melakukan fasilitasi dan pembinaan penyusunan 
produk hukum desa; 
melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan 
Desa. 
Seksi Aparatur Pemerintahan Desa mempunyai tugas : 
menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan 
kebijakan daerah dalam pengembangan kapasitas 
aparatur pemerintahan desa; 
melakukan fasilitasi dan pembinaan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) 
menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan 
kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemilihan, 
pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; 
melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam 
penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan 
pemberhentian kepala desa; 
melakukan fasilitasi dan menyusun pedoman teknis 
pengisian jabatan perangkat desa lainnya; 
melakukan fasilitasi, pembinaan, dan monitoring 
pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan 
desa; 
melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan 
Desa. 
Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai 
tugas: 
menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan 
kebijakan daerah dalam rangka pengelolaan 
keuangan dan aset desa; 
menyusun bahan penetapan pedoman, norma, 
standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan 
keuangan dan aset desa; 
menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi 
pengelolaan keuangan dan aset desa; 
melakukan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, 
dan monitoring pengelolaan keuangan dan aset desa; 
melakukan proses koordinasi dan fasilitasi penetapan 
penyaluran alokasi dana desa, serta dana bagi hasil 
pajak dan retribusi daerah bagi desa; 
melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan 
Desa. 
14 
melakukan peningkatan kerjasama dengan instansi 
terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya 
masyarakat, dunia usaha, dan lembaga 
kemasyarakatan dalam rangka fasilitasi kerja sama 
antar desa; 
melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Kerja 
Sama Desa. 
Bagian Kelima 
BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA