Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 73 Tahun 2020 pada Pasal 9?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 73 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH, BAB IV - KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH, Pasal 9 menyebutkan bahwa:

huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan 
dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh 
Hak/ Ahli W aris, mempunyai tugas dan wewenang : 
memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD; 
memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat 
diperolehnya SKTJM; 
menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, 
menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang 
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris; 
memeriksa bukti; 
memeriksa dan meminta keterangan pihak yang 
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli 
Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya 
Kerugian Daerah; 
meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang 
memiliki keahlian tertentu; 
melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan 
pemeriksaan ulang; 
13 
memberikan pertimbangan pembebasan penggantian 
Kerugian Daerah; 
memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, 
surat berharga, dan/atau barang milik daerah; 
J. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan 
hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian 
Daerah.