Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 23 PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor 1777 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor 1777 Tahun 2016 tentang SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA, pada BAB IX - MONITORING DAN EVALUASI, Pasal 23 menjelaskan:

Monitoring bertujuan untuk memastikan pelaksanaan
penanganan darurat bencana sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan menyangkut prosedur, waktu
pelaksanaan dan sasaran kerja yang dilakukan secara
berkala selama masa keadaan darurat bencana
diberlakukan.
Kegiatan monitoring penanganan darurat bencana
dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
www.peraturan.go.id
2016, No.1777-22-
pelaksanaan operasi lapangan oleh petugas
lapangan dimonitor oleh Koordinator Pos Lapangan
PDB;
Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB
dimonitor oleh Komandan Posko PDB;
Posko PDB dimonitor oleh BPBD/BNPB sesuai
kewenangannya melalui koordinasi dengan
perangkat daerah/lembaga terkait untuk tingkat
provinsi dan kabupaten/kota serta
kementerian/lembaga terkait untuk tingkat pusat;
Pos Pendamping PDB provinsi dimonitor oleh BPBD
provinsi berkoordinasi dengan perangkat
daerah/lembaga terkait;
Pos Pendamping PDB wilayah yang di bawah kendali
Posko Nasional PDB dimonitor langsung oleh Posko
Nasional PDB; dan
Pos Pendamping Nasional PDB dimonitor oleh BNPB
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
Bagian Kedua
Evaluasi