Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 15 PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN Nomor 15 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN Nomor 15 Tahun 2021 tentang SUSUNAN OR GANISASI DAN TATA KERJA, pada BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 15 menjelaskan:

Kepala Bidang Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak dalam 
melaksanaka n tugas sebagaimana maksud dalam pasal 1 4 ayat (2), 
menyelen ggarakan fungsi : 
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan 
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak 
pidana perdagangan orang; 
b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak 
pidana perdagangan orang; 
c. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan 
dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenaga kerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang ; 
d. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan 
dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagake rjaan, dal am situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang; 
e. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan 
penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang; 
f. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang; 
g. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 
h. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 
i. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagaker jaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 
j. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 
k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan 
kebijakan di bidang pencegahan da n penanganan kekerasan terhadap 
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam 
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 
orang; 
l. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan 
kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban 
kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 
m. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan 
terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, 
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tind ak pidana 
perdagangan orang; 
n. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak 
pidana perdagangan orang; 
o. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situ asi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 
p. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 
q. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 
r. penyiapan forum koo rdinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan 
khusus anak; 
s. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus 
anak ; 
t. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 
perlindungan khusus anak penyiapan fa silitasi, sosialisasi dan distribusi 
kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 
u. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervi si penerapan 
kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 
v. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layana n bagi 
anak yang memerlukan perlindungan khusus; 
w. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang 
perlindung an khusus anak; 
x. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; 
y. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis, penyajian data dan informasi kekerasan terhadap 
perempuan dan anak; 
z. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, 
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; 
aa. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pen erapan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis , penyajian data dan informasi kekerasan terhadap 
perempuan dan anak; 
bb. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengum pulan, 
pengolahan, analisis, penyajian data dan informasi kekerasan terhadap 
perempuan dan anak; 
cc. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis , penyajian data dan informasi 
kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan 
dd. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengum pulan, pengolahan, analisis, penyajian data dan informasi kekerasan 
terhadap perempuan dan anak. 
 
Bagian Keli ma 
Bidang Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak