Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 253 PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI, pada BAB IX - TATA CARA PEMBINAAN PERKERETAAPIAN, Pasal 253 menjelaskan:

(1)Pengadaan tanah untuk Penyelenggaraan Perkeretaapian
Perkotaan yang jalurnya berada di Daera hdapat
menggunakan dana yang berasal dari Pemerintah Daerah
dan/atau Penyelenggara .
(2)Dalam hal dana pengadaan tanah berasal dari
Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,
besarnya dana yang dibutuhkan ditetapkan oleh Walikota.
(3)Dalam hal realisasi d ana pengadaan tanah melebihi dana
yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), selisihnya didanai Penyelenggara untuk selanjutnya
dikompensasi dengan masa konsesi dan/atau dengan cara
lain.
(4)Dalam hal realisasi dana pengadaan tanah lebih rendah
dari dana yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), selisihnya disetor ke Kas Daerah sebagai
Penerimaan Negara Bukan Pajak.