Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN  BUPATI  BANGKA  BARAT Nomor 12 Tahun 2020?
Norma hukum dalam PERATURAN  BUPATI  BANGKA  BARAT Nomor 12 Tahun 2020 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah an Daerah adalah penyelenggara an urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut 
asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi se luas-
luasnya dalam sistem dan p rinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud d alam Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 . 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/ Wakil Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur pen yelenggara pemerintahan daerah . 
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 
Perwakilan Raky at Daerah dalam penyelenggaraan Urusan P emerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah yang te rdiri dari sekretariat daerah, sekretariat 
DPRD, inspektorat daerah , dinas , badan, dan kecamatan. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat . 
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah. 
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam 
Undang -Undang Nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. 
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPP K 
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka 
melaksanakan tugas pemerintahan. 
8. Pejabat Eselon dan Non Eselon adalah ASN yang bertugas /bernaung di 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspekto rat Daerah , Badan , Dinas, 
Kantor d an Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat . 
9. Jabatan Teknis Tertentu adalah jabatan tambahan sebagai Pengelola Keuangan 
Daerah, Pengelola Barang Milik Daerah dan Pengadaan Barang dan Jasa. 
10. Penguna Angga ran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi O rganisasi Perangkat 
Daerah (OPD) yang dipimpinnya. 
11. Kuasa Penguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang 
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran 
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD. 
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan O PD yang sel anjutnya disingkat PPK -OPD 
adalah pejabat yang melaksanakan fungs i tata usaha keuangan pada O PD. 
13. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. 
14. Pejabat Pengadaan adalah Pejabat Administrasi/Pejabat Fungsional/Personil 
yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, 
dan/atau E -purchasing . 
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan memper -
tanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam ra ngka pelaksanaan APBD 
pada OPD. 
16. Bendahara Pene rimaan Pembantu adalah pegawai yang ditunj uk untuk 
membantu Bendahara Pen erimaan dalam melaksanakan tugasnya . 
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada OPD. 
18. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pegawai yang ditunj uk untuk 
membantu Bendahara Pe ngeluaran dalam melaksanakan tugasnya . 
19. Bendahara JKN adalah pejabat fungsional yang ditunjuk mencatat pendapatan 
dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala 
Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan melampirkan bukti -bukti 
pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 bulan 
berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala FKTP. 
20. Bendahara BOS adalah pejabat fungsional yang ditunjuk mengelola bantuan 
yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu lembaga pendidikan atau 
sekolah untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 
dan disusun dalam rencana kerja beserta aturan -aturan pelaksanaannya. 
21. Bendahara PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausa hakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan traksaksi PPKD . 
22. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk 
mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap 
OPD/unit kerja. 
23. Pengurus Barang Pembantu adalah Peg awai yang diserahi tugas menerima, 
menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan dan 
memp ertanggungjawabkan barang milik daerah kepada pengguna barang. 
24. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah 
tambahan penghasilan kepada ASN dalam rangka peningkatan kesejahteraan 
pegawai yang mempunyai d asar hukum, pedoman, kriteria dan indikator 
penilaian yang terukur dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah 
dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan. 
25. Kriteria pemberian TPP adalah kebijakan untuk menetapkan besarnya jumlah 
pemberian TPP kepada ASN berdasarkan klasifikasi tertentu yang dianggap 
wajar sesuai dengan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggungjawab nya. 
26. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pekerjaan, pendidikan, 
keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu. 
27. Daftar hadir kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan ASN 
sebagai bukti bahwa ASN tersebut hadir pada hari tersebut . 
28. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak adalah surat yang dibuat oleh Kepala 
Organisasi Perangkat Daerah yang memuat pernyataan bahwa seluruh 
pengeluaran untuk pembayaran TPP ASN telah dihitung dengan benar dan 
disertai dengan kesanggupan untuk mengembalika n kepada daerah apabila 
terdapat kelebihan pembayaran.