Menurut PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 17 Tahun 2021, apa isi dari Pasal  26?
Pasal Pasal  26 dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 17 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUS UNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, pada BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, menyatakan:

(1) Seksi Sarana, Prasarana dan Produksi Peternakan 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. 
(2) Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Produksi Peter nakan 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan lingkup 
sarana, prasarana dan produksi peternakan . 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 2), Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Produksi 
Peternakan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan lingkup sarana, 
prasarana dan produksi peternakan; 
b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup sarana, 
prasarana dan produksi peternakan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup sarana, 
prasarana dan produksi peternakan; 
d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup sarana, 
prasarana dan produksi peternakan; dan 
e. pelaksanaan fungsi la in yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
 
(4) Uraian … 
 
45 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 (4) Uraian tugas Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan 
Produksi Peternakan adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan 
penetapan kinerja lingkup Seksi Sarana, Prasarana 
dan Produksi Peternakan ; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas 
agar tujuan dan sasaran tercapai secara efekt if dan 
efisien; 
c. menyusun bahan kebijakan lingkup sarana, 
prasarana dan produksi peternakan; 
d. melaksanakan pengendalian penyediaan dan 
peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT); 
e. melaks anakan pengawasan produksi, mutu, pakan, 
benih/bibit HPT; 
f. melaksanakan pengelolaan sumber daya genetik 
hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian; 
g. melaksanakan bimbingan peningkatan produk si 
peternakan; 
h. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan 
kelompok tani ternak dan gabungan kelompok tani 
ternak; 
i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai 
dengan kewenangannya; 
j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan 
pertanggungjawaban kepad a atasan; dan 
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
 
Paragraf … 
 
 
 
46 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 Paragraf 2 
Seksi Kesehatan Hewan