Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN Nomor 22 Tahun 2021 pada Pasal 16?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN Nomor 22 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN, Pasal 16 menyebutkan bahwa:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 
Pemerintah, maka berda sarkan hasil penyederhanaan 
struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Buton Selatan, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati; 
b. bahwa Peratur an Bupati Buton Selatan Nomor 82 Tahun 
2019 tentang Keduduka n, Susunan Organisasi, Tugas , 
Fungs i dan Uraian Tugas Tata Kerja Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Buton Selatan sudah tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan hukum, maka perlu diganti; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b , maka perlu menetapkan Per aturan 
Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Selatan; 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyeleng gara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 
3. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perund ang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 
4. Undang -undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563) ; 
2 
 5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Repub lik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6373); 
6. Perat uran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887),sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negar a 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ; 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoensia 
Tahun 2018 Nomor 157); 
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik 
Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan 
Informatika ; 
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2018 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam 
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 525); 
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada 
Insta nsi Pemerintah untuk Penyederhana an Birokrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 546 ); 
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Buton Selatan , sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Buton Selatan; 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN 
TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
KABUPATEN BUTON SELATAN . 
 
3