Jelaskan isi kandungan Pasal 18 dari PERATURAN  GUBERNUR JAMBI Nomor 16 Tahun 1945.
Sesuai dengan PERATURAN  GUBERNUR JAMBI Nomor 16 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Swatantra, ketentuan pada , Pasal 18 berbunyi:

Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
 
 2. Undang –Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 
tentang Pembentukan Daerah –Daerah Swatantra 
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang 
Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang -
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah -Daerah Swatant ra Tingkat I 
Sumatera Barat , Jambi dan Riau Menjadi Undang -
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1646 ); 
 
 
 
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Neg ara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
5. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 
6. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Und ang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 
7. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Neg ara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 
8. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 
 
 
 
 
 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah d engan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 
 
12. Peraturan Menteri Dalam Ne geri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 
 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 9 Nomor 1114); 
 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
; 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
; 
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021 -2026 (Lemb aran 
Daerah Provinsi Jambi Tahun 20 21 Nomor 11); 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA 
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS 
KEPADA DESA .