Apa bunyi lengkap Pasal 2 dalam PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TENT ANG PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 22 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TENT ANG PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemerataan a. bahwa berdasarkan ketentuan, pada , Pasal 2 dinyatakan:

(1) Perencanaan kebutuhan Guru pengganti dilakukan setelah 
mempertimbangkan kondisi eksisting ketersediaan guru ASN 
dan jumlah beban mengajar guru ASN yang diberikan tugas 
tambahan pada setiap satuan pendidikan negeri dengan 
berpedoman pada petunjuk teknis tentang penataan dan 
pemerataan guru aparatur sipil negara. BAB II 
PERENCANAAN DAN PERHITUNGAN 21. Kekurangan tenaga kependidikan non ASN adalah kondisi 
dimana jumlah tenaga kependidikan non ASN yang ada lebih 
sedikit dari yang dibutuhkan. 
22. Kelebihan guru pengganti adalah kondisi dimana jumlah guru 
non aparatur sipil negara yang ada lebih banyak dari yang 
dibutuhkan. 
23. Kelebihan tenaga kependidikan adalah kondisi dimanajumlah 
tenaga kependidikan non ASN yang ada lebih banyak dari 
yang dibutuhkan. 
24. Alih tugas guru pengganti adalah memindahkan guru non 
aparatur sipil negara pada suatu jenjang satuan pendidikan 
ke jenjang satuan pendidikan di bawahnya dengan mata 
pelajaran yang sama atau berbeda atau memindahkan guru 
non aparatur sipil negara mata pelajaran tertentu ke mata 
pelajaran lain yang sesuai dengan pendidikan strata satu nya. 
-8- a. guru kelas ; 
b. guru mata pelajaran ; dan 
c. guru bimbingan dan konseling/konselor . 
(6) Perencanaan kebutuhan gu ru pengganti dilakukan 
berdasarkan laporan dari satuan pendidikan negeri kepada 
Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Seksi Tenaga Teknis 
sesuai bidang terkait, yang berisi: 
a. jumlah guru ASN sesuai denganjenis guru ; 
b. jumlah peserta didik; 
c. jumlah rombongan belajar; dan 
d. jumlah jam setiap mata pelajaran yang mengacu pada 
struktur kurikulum yang berlaku. 
(7) Laporan dari satuan pendidikan negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6), Dinas Pendidikan melakukan : 
a. verifikasi data guru ASN dan analisis kebutuhan guru 
ASN ; 
b. penyediaan peta guru yang menginformasikan tentang 
kelebihan dan/atau kekurangan guru ASN; 
c. sosialisasi program penataan dan pemerataan guru ASN ; 
dan (3) Perhitungan jumlah beban mengajar bagi guru ASN yang 
diberikan tugas tambahan di sekolah negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: 
a. Wakil Kepala Sekolah dengan beban mengajar 12 (dua 
belas) jam tatap muka per minggu yang dikuatkan 
dengan Keputusan Kepala Sekolah ; 
b. Kepala Perpustakaan pada satuan pendidikan dengan 
beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka per 
minggu yang dikuatkan dengan diklat kompetensi 
Perpustakaan dan Keputusan Kepala Sekolah ; dan 
c. Kepala Laboratorium pada Satuan Pendidikan dengan 
beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka per 
minggu yang dikuatkan dengan diklat kompetensi yang 
sesuai paling sedikit 30 (tiga puluh) jam dan Keputusan 
Kepala Sekolah. 
(4) Dalam hal penataan dan pemerataan guru ASN sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat 
untuk memenuhi kekosongan guru ASN pada satuan 
pendidikan negeri, maka dilakukan pemenuhan kekosongan 
guru ASN melalui guru pengganti . 
(5) Perencanaan kebutuhan guru pengganti dilakukan 
berdasarkan sifat, tugas, dan kegiatan guru pengganti yang 
digolongkan dalam 3 (tiga) jenis meliputi: 
- 9 - (1) Perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan ASN 
dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi eksisting 
ketersediaan tenaga kependidikan ASN dan jumlah beban 
mengajar guru ASN yang diberikan tugas tambahan pada 
setiap satuan pendidikan negeri dengan berpedoman pada 
petunjuk teknis tentang penataan dan pemerataan guru 
aparatur sipil negara. 
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
mempertimbangkan sarana prasarana satuan pendidikan Bagian Kesatu 
Tenaga Kependidikan ASN