Apa saja yang diatur dalam Pasal 3 PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 47 Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 47 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU, BAB III - KEGIATAN YANG DIDANAI DBHCHT, Pasal 3 menetapkan:

huruf b angka 1 meliputi kegiatan: 
a. pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan 
mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode 
registrasi mesin pelinting rokok; 
b. penyediaan/pemeliharaan fasilitas pengujian bahan baku 
tembakau dan produk hasil tembakau kepemilikan bagi 
industri kecil dan menengah; 
c. penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana 
limbah industri bagi industri tembakau kecil dan 
menengah; 
d. pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya 
manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan 
menengah; 
e. pembentukan, pengelolaan dan pengembangan sentra 
industri hasil tembakau; dan/ atau 
f. penyediaan/pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang 
mendukung industri hasil tembakau. 
(3) Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung 
bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 meliputi kegiatan : 
a. pembe rian bantuan ; dan 
b. peningkatan keter ampilan kerja. 
(4) Program pembinaan lingkungan sosial untuk men dukung 
bidang kesejahteraan masyaraka t sebagaim ana dimaksud 
pada ayat (3) diberikan kepa da: 
a. buruh tani tembaka u dan/atau buruh pabrik rokok ; 
b. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubung an 
kerja dan/atau kegiatan program bantuan langsung tunai; 
dan/atau 
c. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan pemer intah 
daerah. 
( 5) Kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a meliputi : 
a. bantuan langsung tunai; dan/ atau 
b. bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan 
produksi tembakau bagi petani tembakau. 
(6) Ketentuan kegiatan pemberian bantuan pada ayat 3 huruf a 
se bagai beriku t : 
a. BLT diberikan satu kali dalam bentuk uang non tunai 
kepada seluruh buruh pabrik rokok yang ada dan terdaftar 
di wilayah Kabupaten Cirebon. 
b. Bupati menugaskan Dinas Sosial dalam melakukan 
pemberian bantuan tersebut sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1). 
c. besaran BLT akan ditetapkan berdasarkan alokasi dan 
jumlah penerima bantuan dan lebih lanjut ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 
(7) Kegiatan pemberian bantuan, penerima bantuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dengan persyaratan: 
a. bekerja sebagai buruh pabrik rokok yang berada dan 
terdaftar di wilayah Kabupaten Cirebon; 
b. dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) elektronik dengan kepemilikan Nomor Induk 
Kependudukan (NIK); 
c. mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar 
Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; 
d. memiliki rekening bank jabar banten (bjb) sebagai bank 
penyalur bantuan; 
e. calon penerima bantuan diusulkan oleh pengusul bantuan; 
f. pengusul bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf e 
adalah pabrik rokok yang terdapat di wilayah 
Kabupaten Cirebon; dan 
g. kebenaran data calon penerima bantuan langsung tunai 
menjadi tanggung jawab penerima dan pengusul. 
(8) Mekanisme penyaluran bantuan pada ayat (5) dengan 
ketentuan: 
a. bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud 
dianggarkan dalam APBD Tahun 2022; 
b. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat 6 huruf c, dinas mengajukan pencairan bantuan 
langsung tunai kepada PPKD untuk satu kali dalam satu 
tahun anggaran; 
c. PPKD mentransfer ke rekening Dinas Sosial sesuai jumlah 
yang diajukan; 
d. dinas memerintahkan kepada bank untuk melakukan 
transfer ke rekening masing-masing buruh sebagai 
penerima bantuan langsung tunai ; 
e. bank melaksanakan pelaporan ke Dinas Sosial terkait 
pelaksanaan transfer dan penyaluran sesuai data yang 
diajukan pengusul; 
f. apabila diakhir pelaksanaan penyaluran masih terdapat 
sisa dana yang belum dimanfaatkan, dinas melakukan 
setor kembali ke RKUD pada akhir tahun anggaran; dan 
g. hasil laporan penyaluran bank kepada penerima bantuan 
dipergunakan sebagai bukti pertanggungjawaban (SPJ) 
oleh Dinas Sosial. 
(9) Tata cara penyaluran bantuan langsung tunai meliputi: 
a. pengusulan calon penerima; 
b. penetapan penerima; 
c. pencairan dana bantuan melalui rekening penerima; dan 
d. laporan penyaluran. 
(10) Kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: 
a. pelatihan keterampilan kerja; 
b. bantuan modal usaha; dan/ atau 
c. bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan 
prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka 
diversifikasi tanaman. 
(11) Kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (10) huruf a dengan 
persyaratan: 
a. penduduk yang memiliki KTP di Kabupaten Cirebon; 
b. usia 18-35 tahun; 
c. untuk para pencari kerja di wilayah Kabupaten Cirebon; 
d. dilatih oleh seorang instruktur; 
e. bukti keikutsertaan pelatihan berupa sertifikat kompetensi. 
(12) Tahapan pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b meliputi: 
a. identifikasi; 
b. rekruitment; 
c. pelaksanaan. 
(13) Pendanaan kegiatan peningkatan keterampilan kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (10) huruf a 
diutamakan untuk mendukung operasional kegiatan yang 
dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan bersama dengan 
instansi terkait. 
( 14) Pelaksanaan program peningkatan kualitas bahan baku 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan program pembinaan 
lingkungan sosial untuk bantuan bibit/benih/pupuk 
dan/atau sarana dan prasarana produksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) huruf c berpedoman pada ketentuan 
yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dengan 
memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan 
ketersediaan anggaran di Daerah. 
(15) Pelaksanaan program pembinaan industri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan yang 
ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga terkait dengan 
memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan 
ketersediaan anggaran di Daerah. 
(16) Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf a berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan 
keuangan Daerah dan/atau ketentuan dari kemente rian 
negara /lembaga terkait dengan memperhatikan capaian 
keluaran, kebutuhan , dan ketersediaan anggaran di Daerah 
serta mempertimbangkan asas keadilan. 
(17) Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Kepala 
Daerah paling kurang dengan mempertimbangkan kriteria 
penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu 
pemberian bantuan, dan kondisi pemberian bantuan. 
Bagian Kedua 
Bidang Penegakan H ukum