Menurut 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022, apa isi dari Pasal 26?
Pasal Pasal 26 dalam 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022 tentang perkara yang, pada BAB VIII - HAK DAN KEWA JIBAN, menyatakan:

Ketua LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI melakukan pencairan anggaran
penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan setelah menyetujui
permohonan anggaran dari Pemberi Bantuan Hukum atau bidang LKBH MEDICA
YUSTISIA KORPRI.