Apa saja yang diatur dalam Pasal 18 PERATURAN BUPATI BATANG Nomor 91 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BATANG Nomor 91 Tahun 1945 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 18 menetapkan:

Peraturan
Daerah Kabupaten Batang Nomor 9Tahun 20 21tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang
Tahun Anggaran 20 22, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 20 22.
Mengingat :1.Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang –Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah -Daerah Kab upaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingk at II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 3 381):
4.Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014Nomor 2 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5 587)sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20 20Nomor 245,
2Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota De wan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20 05Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20 12Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lemba ran Negara Republik Indonesia Tahu n
2005Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambah an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65Tahun 201 0 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20 10
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5 155);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 8Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 40,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 457 8);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
312.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerj a Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 t entang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republ ikIndonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4 693);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 3 8Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4 737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tamb ahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 16Tahun 20 10 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 10 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5104);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 71Tahun 20 10 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20 10 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 165);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 2Tahun 20 12tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 12
Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5 272);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 20 16tentang
Perubahan Kedua Atas Peratur an Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor57);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1
tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32Tahun 201 1
tentang Pe doman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
4Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39Tahun 201 2 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor32
Tahun 201 1tentang Pedoman Pem berian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah ;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62Tahun 201 7
tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional ;
24.PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 202 1
tentang Pe doman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 22;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1) ;
26.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9Tahun 20 17
tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 20 17 Nomor
9);
27.Peraturan Da erah Kabupaten Batang Nomor 9Tahun 20 21
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Tahun 20 21Nomor9)
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 20 22.
Pasal1
Dalam Peraturan Bupatiini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Batang .
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pela ksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah B upati Batang.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapka n dengan
Peraturan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah Rencana Pemb angunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2017 -2022.
6.Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Batang yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah Rencana Kerja P embangunan Daerah Kabupaten
Batang yang disusun setiap tahun .
7.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada perangkat Daerah u ntuk setiap program dan kegi atansebagai
5acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran sa tuan kerja
perangkat D aerah.
8.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas
beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah .
Pasal2
APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 20 22berjumlah
Rp1.871.304.856.259,00(satu triliun delapan ratus tujuh puluh satu mil iar
tiga ratus empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima
puluh sembilan rupiah)dengan rincian sebagai berikut:
a.pendapatan Rp1.769.326.979.259,00
b.belanja Rp1.829.304.856.259,00
defisit Rp(59.977.877.000 ,00)
c.pembiayaan Daerah
1.penerimaan Rp101.977.877 .000,00
2.pengeluaran Rp42.000.000.000, 00
Pembiayaan Netto Rp59.977.877. 000,00
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00 (nol)
Pasal3
Anggaran pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp1.769.326.979.259 ,00(satu tril iun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar
tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua
ratus lima puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:
a. pendapatan asli d aerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan d aerah yang sah.
Pasal4
(1)Pendapatan asli d aerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal3hurufa
direncanakan sebesar Rp305.962.267.259 ,00(tiga ratus limamiliar
sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu
dua ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
a.pajak daerah;
b.retribusi d aerah;
c.hasil pengelolaan kekayaan d aerah yang dipisahkan; dan
d.lain-lain pendapatan asli d aerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp 122.460.000.000 ,00(seratus dua puluh duamiliar empat
ratus enam puluh juta rupiah ).
(3)Retribusi d aerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 28.602.525.600 ,00(dua puluh delapan miliar
enam ratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan d aerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
6Rp12.417.731 .659,00 (dua belas miliar empat ratus tujuh belas juta
tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).
(5)Lain-lainpendapatan aslidaerahyangsahsebagaimana dimaksud pada
huruf d direncanakan sebesar Rp142. 482.010 .000,00(seratus
empatpuluhduamiliarempat ratus delapan puluh dua juta sepuluh ribu
rupiah).
Pasal5
(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal3hurufb
direncanakan sebesar Rp1.381.880.712 .000,00 ( satu tril iuntiga ratus
delapan puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus
dua belas ribu rupiah),yangterdiri atas:
a.pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer Pemerintah P usat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.252.026.969.000 ,00 (satu tril iun
dua ratus lima puluh dua miliar dua puluh enam juta sembilan ratus
enam puluh sembilan riburupiah),dengan rincian sebagai berikut :
a.dana perimbangan sebesar Rp1. 043.994.274 .000,00 (satu triliun
empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta
dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari :
1.dana transfer umum sebesa r Rp.774.881.502.000,00 (tujuh ratus
tujuh puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh satujuta
lima ratus dua ribu rupiah) ,terdiri dari:
a)dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 37.195.835.000,00 (tiga puluh
tujuhmiliar seratus s embilan puluh lima jut a delapan ratus
tiga puluh lima ribu rupiah);
b)dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp737.685.667.000,00
(tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh
lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
2.dana transfer khusus sebesar R p269.112.772.000 ,00 (dua ratus
enam puluh sembilan miliar seratus dua belas juta tujuh ratus
tujuh puluh dua ribu rupiah), terdiri dari :
a)dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp 100.223.723 .000,00
(seratus miliar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua
puluh tiga ribu rupiah);
b)dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar
Rp168.889.049 .000,00 ( seratus enam puluh delapan miliar
delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat puluh
sembilan ribu rupiah);
b.dana insentif daerah (DID)sebesarRp7.839.277.000,00 (tujuh miliar
delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh
riburupiah);
c.dana desa (DD) sebesar Rp200.193.418.000,00 (dua ratus miliar
seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu
rupiah).
(3)Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp 129.853.743.000 ,00(seratus dua puluh
sembilan miliar delapan ratus lima puluh tiga jutatujuhratus empat
puluh tiga ribu rupiah ), yang terdiri dari:
a. pendapatan bagi hasil sebesar Rp113.361.743.000,00 (seratus tiga
belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh
tiga ribu rupiah) ;
b. bantuan keuangan sebesar Rp16.492.000.000,00 (enam belas miliar
empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
7Pasal6
(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal3huruf c direncanakan sebesar Rp 81.484.000 .000,00 (delapan
puluh satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah), yang
merupakan lain-lainpendapa tansesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan.
(2)Lain-lainpendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar
Rp81.484.000 .000,00 ( delapan puluh satu miliar empat ratus dela pan
puluh empat juta rupiah).
Pasal7
Anggaran belanja Daerah TahunAnggaran 2022direncanakan sebesar Rp
1.829.304.856.259,00(satu tril iun delapan ratus dua puluh sembilan miliar
tigaratusempatjutadelapan ratuslimapuluhenamribu dua ratus lima
puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
a.belanja operasi;
b.belanja modal;
b.belanja tidak terduga; dan
c.belanja transfer.
Pasal8
(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7huruf a
direncanakan sebesar Rp1.303.830.614.126 ,00 (satu tril iuntiga ratus
tigamiliardelapan ratus tiga puluh jutaenam ratus empat belas ribu
seratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
a.belanja pegawai;
b.belanja barang dan jasa;
c.belanja hibah; dan
d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp759.310.227.463 ,00 (tujuh ratus lima puluh
sembilan miliar tiga ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu
empat ratus enam puluh tiga rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb
direncanakan sebesar Rp450.066.007.413 ,00(empat ratus lima puluh
miliar enam puluh enam juta tujuh ribu empat ratus tiga belas rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cdirencanakan
sebesar Rp79.182.398.000 ,00(tujuh puluh sembilanmiliarseratus
delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd
direncanakan sebesar Rp15.271.981.250 ,00(lima belas miliar dua ratus
tujuh puluh satu juta sembi lan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus
lima puluh rupiah).
Pasal9
(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7hurufb
direncanakan sebesar Rp172.395.984.728 ,00 (seratus tujuh puluh dua
8miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh
empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan ),yangterdiri atas:
a.belanjamodal peralatan dan mesin;
b.belanjamodal bangunan dan gedung;
c.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
d.belanjamodal aset tetap lainnya ;dan
e.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modalperalatan danmesinsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufadirencanakan sebesar Rp29.818.387.899 ,00 (dua puluh sembilan
miliar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh
ribu delapan ratus sembil an puluh sembilan rupiah).
(3)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf bdirencanakan sebesar Rp55.621.063.337 ,00(lima puluh lima
miliar enam ratus dua puluh satu juta enam puluh tiga ribu tiga ratus
tiga puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja modaljalan,jaringan, danirigasisebagaimana dima ksud pada
huruf cdirencanakan sebesar Rp86.058.393.492 ,00 (delapan
puluh enam miliar lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga
ribu empat ratus sembilan puluh duarupiah).
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
hurufddirencanakan sebesar Rp718.140.000 ,00 (tujuh ratus delapan
belas juta seratus empat puluh ribu rupiah).
(6)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp 180.000.000,00 ( seratus delapan puluh juta
rupiah).
Pasal10
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7huruf c
direncanakan sebesar Rp 12.000.000.000 ,00 (dua belas mili arrupiah).