Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor ~ Tahun 2020 Pasal 3?
Dalam PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor ~ Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuin ya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Situbondo. 
Diundangkan di Situbondo 
pada tanggal 1 5 DEC 2020 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SITUBONDO , Ditetapkan di Situbondo 
Pada tanggal .1 5 DEC 2020. 
WAKIL BUPATI SITUBONDO , 
YOYOK 
SERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR (pip 
LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo 
Tanggal 
Nomor Tahun 2020. 
PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2021 
I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa, RKP 
Desa dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 
2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo 
Tahun 2021, dijelaskan bahwa tema RKPD Tahun 2020 adalah 
"Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan 
Masyarakat dengan Fokus Kesehatan, Pariwisata dan Ekonomi 
Kebersamaan Ber basis Sektor Unggulan" . Prioritas Pembangunan dan 
Sasaran Pembangunan Tahun 2021 Kabupaten Situbondo untuk lima 
tahun kedepan yaitu: 
1. Penguatan produktifitas ekonomi lokal pada sektor unggulan dan 
pariwisata berbasis kolaboratif antar aktor dan sektor; 
2. Penyiapan infrastruktur penunjang pusat pertumbuhan ekonomi baru 
yang terintegrasi dengan pembangunan pemerintah pusat dan provinsi; 
3. Penguatan layanan kesehatan dan mekanisme distribusi bantuan 
sosial dalam rangka pemulihan ekonomi serta kesejahteraan 
masyarakat ; 
4. Inovasi teknologi dalam rangka percepatan layanan publik, 
penyederhanaan perizinan dan manajemen pemerintahan . 
Berkenaan hal tersebut Pemerintah Desa harus mendukung 
tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan Daerah tersebut 
sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa, mengingat salah 
satu keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan 
Kabupaten dimaksud juga dipengaruhi sinkronisasi kebijakan antara 
Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam 
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). 
11 
II. Prinsip Penyusunan APB Desa 
Prinsip Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah 
se bagai beriku t : 
1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa 
berdasarkan bidang dan kewenangannya; 
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan; 
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan 
mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa; 
4. Partisipatif, melibatkan peran masyarakat; 
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan ; dan 
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih 
tinggi dan Peraturan Daerah. 
III. Kebijakan Penyusunan APB Desa 
Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalarn 
penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut: 
A. Pendapatan Desa 
Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa melalui rekening 
desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak 
perlu dikembalikan oleh desa. 
1. Pendapatan Asli Desa (P ADesa) 
Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
a. Sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa) meliputi : 
1) Hasil usaha Desa, antara lain Hasil BUMDesa dan/atau 
BUMDesa Bersama; 
2) Hasil aset, antara lain Pengelolaan Tanah Kas Desa, 
Tarnbatan Perahu, Pasar Desa, Tempat Pemandian Umum, 
J aringan Irigasi Desa, Pelelangan lkan Milik Desa, Kios 
Milik Desa, Pemanfaatan Lapangan / Prasarana Olah raga 
Milik Desa, Objek Rekreasi/Wisata yang Diurus/Dikelola 
oleh Desa, Pengelolaan/ Pemanfaatan Jalan Desa dan lain­
lain kekayaan desa yang sah; 
12 
3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong membangun 
dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta 
masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan 
uang; 
4) Lain-lain pendapatan asli desa, antara lain hasil penjualan 
aset desa yang sah, hasil pungutan desa; 
b. Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2021 yang 
berpotensi terhadap target Pendapatan Asli Desa serta realisasi 
tahun sebelumnya; 
c. Dalam merencanakan sumber penenmaan baru, Pemerintah 
Desa agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk 
merumuskan apakah obyek baru tersebut tidak memiliki efek 
samping baik kepada beban ekonomi masyarakat maupun laju 
perekonomian desa. 
2. Kelompok Tran sf er 
Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Kelompok 
transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
a. Pendapatan Kelompok transfer terdiri atas jenis : 
1) Dana Desa; 
2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
3) Alokasi Dana Desa; 
4) Bantuan Keuangan dari APBN; 
5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan 
6) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten. 
b. Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4), angka 5) dan 
angka 6) dapat bersifat umum dan khusus. 
c. Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud 
pada huruf b dikelola dalam APB Desa sesuai dengan petunjuk 
teknis. 
3. Kelompok Pendapatan Lain-Lain 
Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Kelompok 
pendapatan lain-lain memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
a. Kelompok pendapatan lain-lain, terdiri atas: 
1) Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa; 
2) Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak 
Ketiga; 
13 
3) Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di 
Desa; 
4) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak 
mengikat ; 
5) Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran 
sebelumn ya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa 
pada tahun anggaran berjalan; 
6) Bunga Bank; dan 
7) Lain-lain pendapatan Desa yang sah. 
b. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat 
adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga; 
c. Lain-lain pendapatan Desa yang sah adalah penerimaan lain­
lain yang diterima oleh Desa di luar penerimaan di atas. 
B. Belanja Desa 
Belanja desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yang terdiri dari 
kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala 
Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Kabupaten , dan 
kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Provinsi dan/ atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa secara bertahap 
mengiku ti keten tuan se bagai beriku t : 
a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah 
anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan 
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan 
Pemberda yaan Masyarakat Desa; dan 
b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah 
anggaran belanja Desa digunakan untuk: 
1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan 
Perangkat Desa; dan 
2) Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa. 
14 
2. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang : 
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa; 
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; 
d. Pemberda yaan Masyarakat Desa; dan 
e. Penanggulangan bencana , keadaan darurat dan mendesak 
Desa. 
3. Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan 
kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. 
4. Kegiatan terdiri atas jenis belanja : 
a. Pegawai : 
1) Dipergunakan untuk membiayai kegiatan 
"Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" yang terdiri dari 
pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala 
Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD 
dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan 
tetap dan tunjangan yang Pelaksanaannya dibayarkan 
setiap bulan. 
2) Belanja pegawai dikelompokkan ke dalam: 
a) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa; 
b) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa; 
c) Jaminan Sosial Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf 
Desa; dan 
d) Tunjangan BPD. 
b. Barang dan Jasa : 
1) Dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang 
pengeluarann ya untuk Belanja Barang dan Jasa yang 
nilai manfaatn ya kurang dari 12 (dua belas) bulan. 
2) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan 
dengan kebutuhan serta memperhitungkan estimasi sisa 
persediaan barang Tahun Anggaran 2020. 
3) Belanja barang/jasa dikelompokkan ke dalam: 
a) Belanja Barang Perlengkapan ; 
b) Belanja Jasa Honorarium; 
c) Belanja Perjalanan Dinas; 
d) Belanja Jasa Sewa; 
15 
e) Belanja Operasional Pemerintah Desa; 
f) Belanja Pemeliharaan; 
g) Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada 
Masyarakat. 
4) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga adalah bantuan 
uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun 
Warga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas 
pelayanan pemerintahan , perencanaan pembangunan , 
ketentraman dan ketertiban , serta pemberdayaan 
masyarakat desa. 
5) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok 
masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan 
kegiatan. 
c. Modal. 
1) Untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan 
prasarana pada APB Desa Tahun Anggaran 2021 
diprioritaskan pada kegiatan pembangunan sarana 
prasana dasar yang mendukung peningkatan pelayanan 
kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia 
serta penanggulangan kemiskinan. 
2) Penganggaran belanja modal digunakan untuk 
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan 
aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih 
dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam 
kegiatan pemerintahan . Nilai aset tetap berwujud yang 
dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga 
beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait 
dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset 
tersebut siap digunakan. 
3) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan 
untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. 
4) Belanja Modal dikelompokkan ke dalam: 
a) Belanja Modal Pengadaan Tanah; 
b) Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat; 
c) Belanja Modal Kendaraan; 
d) Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman; 
16 
e) Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan; 
f) Belanja Modal Jembatan; 
g) Belanja Modal Irigasi/ Em bung/ Air Sungai/ Drainase 
/ Air Limbah/Persampahan; 
h) Belanja Modal Jaringan/Instalasi; dan 
i) Belanja Modal lainnya. 
d. Belanja Tak Terduga . 
1) Belanja tak terduga digunakan untuk kegiatan pada sub 
bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan 
keadaan mendesak yang berskala lokal Desa; 
2) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa 
(KLB), Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang 
belum tersedia anggarannya. 
3) Keadaan darurat dan/ atau Keadaan Luar Biasa (KLB) 
merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak 
diharapkan berulang dan/atau mendesak, antara lain 
dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan 
prasarana . 
4) Keadaan luar biasa tersebut karena Keadaan Luar Biasa 
(KLB) /wabah. 
5) Keadaan darurat dan luar biasa ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 
6) Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam 
belanja tak terduga. 
e. Surplus/Defisit APB Desa 
1) Surplus atau defisit APB Desa adalah selisih antara 
anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa. 
2) Dalam hal APB Desa diperkirakan surplus, penggunaan 
surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok 
utang dan penyertaan modal (investasi) desa. 
3) Dalam hal APB Desa diperkirakan defisit, pemerintah desa 
menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup 
defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih 
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, 
pencairan dana cadangan dan basil penjualan kekayaan 
desa. 
17 
C. Pembiayaan Desa 
Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 
anggaran beriku tnya : 
1. Penerimaan Pembiayaan Desa 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya ; 
1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan 
penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk : 
a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi 
pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; 
b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan 
c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan 
akhir tahun anggaran belum diselesaikan . 
2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) antara lain 
pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, 
penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan 
b. Pencairan Dana Cadangan; 
Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan 
pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke 
rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan 
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan 
Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan 
untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang 
dipisahkan 
2. Pengeluaran Pembiayaan Desa 
a. Pembentukan dana cadangan 
Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan dengan 
ketentuan: 
1) Untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak 
dapat sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu 
tahun anggaran dengan Peraturan Desa paling sedikit 
memuat: 
a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 
b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana 
cadangan; 
18 
c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang 
harus dianggarkan ; 
d) sumber dana cadangan ; dan 
e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 
2) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari 
penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari 
penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara 
khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
3) Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening 
tersendiri. 
4) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir 
masa jabatan Kepala Desa. 
b. Penyertaan modal Desa 
Digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa 
dalam bentuk uang yang diinvestasikan antara lain dalam 
BUMDesa dan BUMDesa bersama untuk meningkatkan 
pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. 
IV. Standar Biaya 
A. Belanja Pegawai 
Dipergunakan untuk menganggarkan penghasilan tetap dan 
tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD 
yang menyesuaikan besaran Alokasi Dana Desa (ADD), sebagaimana 
tabel dibawah ini : 
1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibagi ke 
dalam 3 (tiga) kelompok sesuai dengan kecukupan keuangan Desa 
yang bersumber dari ADD mengacu pada ketentuan: 
1) Penghasilan tetap perangkat Desa ( selain sekretaris Desa) 
paling banyak sebesar Rp. 2.500.000 ,00 (dua juta lima ratus 
ribu rupiah) dan paling sedikit Rp. 2.022.200 ,00 (dua juta dua 
puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus persen) 
dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; 
2) Penghasilan tetap sekretaris Desa paling banyak sebesar 
Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan paling 
sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat 
19 
ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus 
sepuluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan 
ruang II/a; 
3) Penghasilan tetap kepala Desa paling banyak sebesar 
Rp.5.000.000 ,00 (lima juta rupiah) dan paling sedikit 
Rp.2.426 .640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu 
enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua 
puluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan 
ruang II/a. 
2. Tunjangan BPD 
NOMOR JABATAN JUMLAH (Rp) 
1 Ketua 1.000.000,-
2 Wakil 900.000,-
3 Sekretaris 800.000,-
4 Anggota 700.000,-
3. Tunjangan Kesehatan (BPJS Kesehatan) 
Sebesar 5% dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 
Desa per bulan dengan ketentuan: 
a. 4 % (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Desa; 
b. 1 % (satu persen) dibayar oleh Peserta. 
4. Tunjangan Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan), dengan 
ketentuan: 
a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24 % dari PTKPD per 
bulan; 
b. Jaminan Kematian (JK) sebesar 0,3 % dari PTKPD per bulan; 
c. Jaminan Pensiuan (JP) sebesar 2 % dari PTKPD per bulan dan 1 
% dari peserta; 
d. Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 3,7 % dari PTKPD perbulan 
dan 2 % dari peserta. 
20 
5. Tunjangan Tambahan Penghasilan, bersumber dari Pendapatan 
Asli Desa dengan ketentuan : 
1) Tanah Kas Desa dengan ketentuan: 
a. Hasil pengelolaan TKD yang berjumlah sampai dengan 
Rp. 100.000.000 ,00 (seratus juta rupiah) dapat digunakan 
100 %; 
b. Hasil pengelolaan TKD yang berjumlah lebih dari Rp. 
100.000.000 ,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 
200.000.000 ,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan antara 
Rp. 100.000 .000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan 
paling banyak 70% dari hasil TKD; 
c. TKD yang berjumlah lebih dari Rp. 200.000.000 ,00 (dua 
ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 150.000 .000,00 
(seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling 
banyak 50% dari hasil TKD; 
Kepala Desa menetapkan tunjangan tambahan penghasilan 
dengan ketentuan : 
a. Kepala Desa 100% (seratus per seratus) ; 
b. Sekretaris Desa 70% (tujuh puluh per seratus) dari 
Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa per bulan; 
c. Perangkat Desa 50% (lima puluh per seratus) dari 
Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa per bulan; 
d. Staf Desa 30% (tiga puluh per seratus) dari Tunjangan 
Tambahan Penghasilan Kepala Desa per bulan. 
2) PADesa yang berasal dari pendapatan lainnya dapat digunakan 
paling banyak 50% untuk tambahan tunjangan penghasilan. 
6. Honorarium Staf Desa 
Honorarium Staf Desa diberikan setiap bulan dengan nilai sebesar 
paling banyak 40% dari penghasilan tetap Kepala Desa atau 
sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Desa. 
B. Belanja Barang dan Jasa 
1. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 
Pembentukan dan besamya honorarium Tim Pengelola Kegiatan 
harus berpedoman pada Peraturan tentang Pedoman Tata Cara 
21 
Pengadaan Barang/ J asa di Desa. 
NO URAIAN SATUAN BIAYA (Rp) 
1. Ketua OK 300.000 
2. Sekretaris OK 275.000 
3. Anggota OK 250.000 
2. Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada 
Kepala Desa, Perangkat Desa dan unsur masyarakat yang diberi 
tugas untuk melaksanakan kegiatan yang ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Mempunyai dasar hukum berupa peraturan 
perundang-undangan yang sesuai dengan urgensi 
pembentukan tim tersebut; 
b. Mempunyai keluaran ( outpu~ suatu kegiatan yang jelas dan 
terukur; 
c. Bersifat temporer dan tidak berulang tiap bulan; 
d. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien; 
e. Pemberian Honorarium hanya diberikan satu kali saat kegiatan 
itu diselenggarakan; 
f. Honorarium Tim Pejabat Pelaksana Kegiatan yang tercantum 
dalam pembentukan tim dimaksud , agar memperhatikan 
jumlah anggotanya dan disesuaikan menurut kapasitas dan 
urgensi kegiatan; 
g. Susunan Panitia dapat tidak sama dengan ketentuan diatas, 
sepanJang ada peraturan perundang-undangan yang 
mendasarinya. 
NO URAIAN SATUAN BIAYA 
(Rp) 
1. Penanggungjawab (Kepala Desa) OB 250.000 
2. Ketua (Menyesuaikan) OB 225.000 
3. Sekretaris (Menyesuaikan) OB 200.000 
4. Anggota maksimal 5 orang OB 150.000 (Menyesuaikan) 
22 
3. Honorarium Narasumber /Pembahas/Tenaga Ahli/Pengajar Diklat 
/Instruktur /Pelatih 
a. Honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli 
Dapat diberikan kepada PNS dan/ a tau Non PNS yang berdasar 
penugasan oleh pejabat yang berwewenang untuk memberikan 
informasi/ pengetahuan kepada masyarakat dalam kegiatan 
antara lain Seminar/ Rak or/ Sosialisasi/Bimtek/Workshop / 
Rapatkerja/Sarasehan/Simposium/Lokarkarya/FGD/ atau 
kegiatan sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan 
diklat/ pelatihan . 
b. Honorarium Pengajar Diklat/Widyaiswara/ Coaching 
Diberikan kepada PNS dan/ a tau Non PNS yang memberikan 
informasi/pengetahuan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa 
dan Unsur masyarakat dalam kegiatan Pendidikan dan 
Pelatihan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang . 
Catatan: 
1) Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal 
dari lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo, kepada 
Widyaiswara, Perguruan Tinggi maupun masyarakat 
lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai 
keahliannya. 
2) Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Pendidikan 
dan Pelatihan adalah 60 (enam puluh) menit. 
c. Honorarium Instruktur / pelatih / penyuluh 
Honorarium Instruktur/pelatih/penyuluh dapat diberikan 
kepada PNS dan atau Non PNS yang memberikan 
pelatihan/praktek kerja/penyuluhan kepada Kepala Desa, 
Perangkat Desa dan Unsur masyarakat dalam kegiatan 
Pelatihan atau penyuluhan berdasarkan penugasan oleh 
pejabat yang berwenang. 
d. Honorarium Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan 
1) Honorarium Pembuka dan Penutup Kegiatan 
Rakor/Diklat/Bintek dan lain-lain. 
Diberikan kepada pejabat yang telah ditetapkan untuk 
membuka dan menutup suatu kegiatan Seminar / Rapat 
Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan Teknik / 
Workshop / Rapat Kerja / Sarasehan / Simposium / 
' 
23 
Lokarkarya / FGD / Pendidikan dan pelatihan atau 
kegiatan sejenis. 
2) Honorarium Moderator 
Diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pejabat 
yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai 
moderator dalam kegiatan Seminar / Rapat Koordinasi / 
Sosialisasi / Diseminasi / Bimtek / Workshop / Raker / 
Sarasehan / Simposium / Lokarkarya / FGD atau kegiatan 
sejenis. 
3) Honorarium Pimpinan Rapat 
Diberikan kepada pejabat yang ditugaskan oleh pejabat 
yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai 
pemimpin/pemandu rapat. 
4) Honorarium Rohaniawan . 
Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat 
yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat 
pengambilan sumpah jabatan atau sebagai pembaca doa 
dalam sebuah kegiatan. 
5) Honorarium Pembawa Acara/MC/Host . 
Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat 
yang berwenang sebagai Pembawa Acara/MC/Host dalam 
sebuah kegiatan . 
6) Uang Saku untuk mengikuti Bimtek / Diklat / Kursus / 
Workshop dan lain-lain 
Diberikan kepada yang diberi tugas untuk mengikuti 
kegiatan dimaksud berdasarkan surat penugasan pejabat 
yang berwenang. 
Besaran Honorarium sebagai berikut : 
NO URAIAN SATUAN BIAYA 
(Rp) 
1. Narasumber / Pembahas/ Tenaga OK 500.000 
Ahli (tingkat kabupaten) 
Honorarium Pengajar 
2. Diklat/Widya Iswara/ Coaching OK 500.000 dari Pemerintah Kabupaten/ yang 
disetarakan 
3. Honorarium Instruktur / Pelatih OK 250.000 /Penyuluh 
4. Honorarium Petugas Pendukung Dan Peserta Kegiatan 
a. Pembuka dan Penutup 
24 
Kegiatan Rakor/Diklat/Bintek 
dll 
• Pejabat Esselon II / Kepala 
SKPD I yang disetarakan OK 500.000 
• Pejabat Esselon III ke bawah/ 
yang disetarakan OK 300.000 
b. Moderator Org/sesi 200.000 
c. Rohaniawan OK 150.000 
5. Pembawa Acara / MC/ Host OK 150.000 
6. Uang Saku untuk mengikuti Pelatihan, Pendidikan, 
Kursus dan Penataran 
• Dalam Kabupaten OH 50.000 
• Dalam Propinsi OH 75.000 
• Luar Propinsi OH 100.000 
4. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah 
Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya 
mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 
pengelolaan keuangan Desa. 
Besamya Honorarium PKPKD sebesar : 
NO JABATAN SATUAN BIAYA 
(Rp) 
1. Kepala Desa OB 300.000 
5. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) 
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah unsur 
Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk 
melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari : 
1) Sekretaris Desa, bertindak Selaku Koordinator Pelaksana 
Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. 
2) Kepala Seksi/Kepala Urusan, bertindak sebagai Pelaksana 
Kegiatan sesuai dengan bidangnya. 
3) Kepala Urusan Keuangan yang mempunyai tugas menerima , 
menyimpan, menyetorkan/membayar , menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan 
25 
pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB 
Desa. 
Besarnya Honorarium PPKD sebesar: 
NO JABATAN SATUAN BIAYA 
(Rp) 
1. Koordinator (Sekretaris Desa) OB 275.000 
2. Pelaksana Kegiatan (Kasi/Kaur) OB 250.000 
Besarnya Honorarium Pembantu PPKD sebesar : 
NO JABATAN SATUAN BIAYA 
(Rp) 
1. Operator Desa OB 200.000 
6. Satuan Biaya Barang dan Jasa Lainnya 
1) Standar harga barang berdasarkan hasil survei yang dilakukan 
oleh pemerintah desa yang ditetapkan dengan keputusan 
kepala desa melalui musyawarah desa (musdes), dengan 
ketentuan; 
a. Batasan maksimal mengacu pada Peraturan Bupati 
Situbondo tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah 
Kabupaten Situbondo Tahun 2021; 
b. Apabila dalam kondisi tertentu melebihi ketentuan dalam 
Peraturan Bupati, maka harus mendapatkan persetujuan 
dari Bupati. 
2) Standar Besarnya Biaya Masukan yang Berfungsi Sebagai 
Estimasi mengacu pada Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah 
Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021; 
7. Perjalanan Dinas 
Belanja Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Pemerintah Desa dan 
unsur kelembagaan lainnya yang ada di desa. 
a. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas 
Satuan Biaya Uang Harian merupakan pengganti biaya 
keperluan sehari-hari bagi Aparatur Pemerintah Desa dan 
unsur kelembagaan lainnya yang ada di desa dalam 
26 
menjalankan perintah perjalanan dinas, komponennya terdiri 
atas : Uang Makan, Uang Transport Lokal dan Uang Saku. 
Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas 
1) Dalam Wilayah Kecamatan paling sedikit 8 jam/hari 
NO URAIAN SATUAN UANG 
HARIAN 
Kepala Desa /Ketua BPD/ 
1. OH 50.000,-
Ketua PKK 
Sekretaris Desa / Sekretaris 
2. OH 45.000,-
BPD / Sekretaris PKK 
Perangkat Desa/ unsur 
3. kelembagaan lainnya di desa OH 40.000,-
dan staf Desa 
2) Dalam Wilayah Kabupaten paling sedikit 8 jam/hari 
NO URAIAN SATUAN UANG 
HARIAN 
1. Kepala Desa /Ketua BPD/ 
OH 100.000 ,-
Ketua PKK 
2. Sekretaris Desa / Sekretaris 
OH 90.000,-
BPD / Sekretaris PKK 
3. Perangkat Desa/ unsur 
kelembagaan lainnya di desa OH 80.000,-
dan staf Desa 
Selain diberikan uang harian, perjalanan dinas dalam wilayah 
kabupaten dapat diberikan bantuan BBM apabila 
menggunakan kendaraan dinas roda 2 (dua) dengan ketentuan 
1 liter untuk 25 km dan kendaraan roda 4 (empat) dengan 
ketentuan 1 liter untuk 12 km. 
3) Luar Wilayah Kabupaten dalam Provinsi 
NO URAIAN SATUAN UANG 
HARIAN 
1 Kepala Desa/ Ketua BPD OH 500.000,-
2 Sekretaris Desa/ Sekretaris 
BPD / Ketua PKK OH 400.000 ,-
Perangkat Desa/ unsur 
3 kelembagaan lainnya di desa OH 300.000,-
dan staf Desa 
I 
27 
Uang Transport Luar Wilayah Kabupaten Dalam Provinsi 
Uang Transportasi Luar Wilayah Kabupaten Dalam Provinsi 
merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan 
U ang Transport satu kali perjalanan pulang pergi bagi 
Aparatur Pemerintah Desa dan unsur kelembagaan lainnya 
yang ada di desa sesuai dengan surat tugas pejabat yang 
berwenang, dari tempat kedudukan sampai ke tempat 
tujuan dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Uang Transport 
hanya diberikan apabila Perjalanan Dinas dilakukan tidak 
dengan kendaraan dinas maupun kendaraan operasional 
(Tarif transportasi sesuai Tarif yang berlaku). 
4) Luar Wilayah Kabupaten Luar Provinsi 
NO URAIAN SATUAN UANG 
HARIAN 
1 Kepala Desa / Ketua BPD OH 700.000,-
2 Sekretaris Desa / Sekretaris OH 600.000 ,-
BPD / Ketua PKK 
Perangkat Desa/ unsur 
3 kelembagaan lainnya di desa OH 500.000 ,-
dan staf Desa 
Uang Transport Luar Wilayah Kabupaten Luar Provinsi 
Uang Transportasi Luar Wilayah Kabupaten Luar Provinsi 
merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan 
Uang Transport satu kali perjalanan pulang pergi bagi 
Aparatur Pemerintah Desa dan unsur kelembagaan lainnya 
yang ada di desa sesuai dengan surat tugas pejabat yang 
berwenang, dari tempat kedudukan sampai ke tempat 
tujuan luar wilayah Provinsi Jawa Timur. Uang Transport 
hanya diberikan apabila Perjalanan Dinas dilakukan tidak 
dengan kendaraan dinas maupun kendaraan operasional 
(Tarif Transportasi sesuai Tarif yang berlaku). 
28 
V. Teknis Penyusunan APB Desa 
Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa dan 
BPD harus memperhatikan hal-hal dan tahapan sebagai berikut: 
1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa berdasarkan Kewenangan Desa dan RKP Desa tahun berkenaan ; 
2. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang 
APB Desa kepada Kepala Desa; 
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan oleh 
Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas 
dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan; 
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati 
bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat 
atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk 
dievaluasi oleh tim evaluasi APB Desa tingkat Kabupaten ; 
5. Bupati menugaskan camat untuk melakukan verifikasi APB Desa 
sebelum dilakukan evaluasi tingkat kabupaten ; 
6. Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan menetapkan hasil 
evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja 
sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; 
7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan 
Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang 
APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan 
Desa dengan Keputusan Bupati; 
8. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakun ya pagu 
APB Desa tahun anggaran sebelumnya ; 
9. Dalam hal Pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan 
pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa; 
10. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling 
lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutn ya Kepala 
Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud . 
VI. Hal-hal Khusus Lainnya 
Dalam rangka mendukung dan mempercepat Pembangunan 
Daerah maka dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 wajib 
menganggarkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Belanja Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retibusi 
Daerah dipergunakan untuk biaya peningkatan penerimaan PBB-P2; 
I 
29 
2. Belanja Tidak Terduga dapat dianggarkan paling sedikit 2,5% (dua 
koma lima perseratus) dari 70% (tujuh puluh perseratus) jumlah 
anggaran belanja Desa; 
3. Silpa Tahun Anggaran 2020 dialokasikan kembali sesuai dengan 
prioritas kegiatan Desa; 
4. Belanja Desa ke dalam masing-masing bidang antara lain: 
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain: 
1) Penyelenggaraan Perencanaan Desa (Penyelenggaraan 
Musrenbang RPJMDesa dan RKP Desa); 
2) Penyelenggaraan Musyawarah-musyawarah di Desa 
Musyawarah Kelompok/Dusun, Musyawarah Desa, dan 
musyawarah lainnya yang melibatkan partisipasi 
masyarakat, terutama kelompok miskin dan perempuan; 
3) Fasilitasi konvergensi pencegahan stunting: 
1) Kegiatan musyawarah melalui Rembuk Stunting di Desa; 
2) Pengembangan dan pengelolaan Rumah Desa Sehat 
(RDS); 
3) Menyusun rencana aksi pencegahan Stunting tingkat 
Desa; 
4) Pendataan kelompok sasaran permasalahan terkait 
Stunting; 
5) Kampanye pencegahan Stunting tingkat Desa; 
4) Pembinaan administrasi desa dan penyelenggaraan 
Pemerintah Desa; 
5) Pengelolaan dan pemanfaatan Aset Desa berbasis sistem 
informasi; 
6) Penyediaan pelayanan pemerintahan Desa dan fasilitas 
umum lainnya yang ramah disabilitas; 
7) Sertifikasi Tanah Kas Desa; 
8) Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif 
(Fasilitasi Pendataan Data Tunggal Daerah Analisis 
Kependudukan Partisipatif/DTD-AKP); 
9) Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
Desa (TKPKDes). 
30 
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain: 
1) Operasional Posyandu; 
NO URAIAN JUMLAH SATUAN (RP) 
1. Honor kader 50.000 Per 
orang/bulan 
2. Pemberian Makanan 10.000 Per Bayi Tambahan 
2) Pelatihan kader posyandu/ kader kesehatan/ kader 
pembangunan manusia (KPM) / kader BKB; 
3) Pelaksanaan Survei Perilaku Hidup bersih dan sehat 
(PHBS) masyarakat Desa; 
4) Pengadaan seragam kader; 
5) Kelas ibu hamil atau kelas ibu balita; 
6) Pembangunan Gedung Polindes/Ponkesdes (bagi desa yang 
belum mempunyai gedung polindes dan dibangun di tanah 
kas desa/ aset desa); 
7) Fasilitasi konvergensi pencegahan stunting: 
a. Pembentukan Kader Pembangunan Manusia (KPM) 
dengan Keputusan Kepala Desa untuk melakukan 
monitoring dan evaluasi penyediaan layanan sasaran 
1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) guna pencegahan 
Stunting dengan besaran honorarium paling sedikit 
Rp. 500.000,00, atau sesuai dengan kemampuan 
keuangan Pemerintah Desa; 
b. Peningkatan pelayanan Posyandu, taman Posyandu 
sebagai upaya pencegahan stunting; 
c. Pengadaan sarana prasarana alat ukur pertumbuhan di 
masing-masing Posyandu (Antropometri Kit). 
8) Modal Awal Pendirian dan pengelolaan BUMDesa 
disesuaikan dengan Analisa Kelayakan Rencana U saha 
BUMDesa; 
9) Penyertaan Modal berik