Bagaimana redaksi normatif Pasal 18 dalam PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 11 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 11 Tahun 2021 tentang TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN, Pasal 18 berbunyi:

Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
 
2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 
1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), 
Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 
(Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-
Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-
Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 1821); 
SALINAN 
 
- 2 - 
 
 
 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 245 6573); 
 
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 245 6573; 
 
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 
 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213); 
 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang 
Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya 
Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254); 
 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); 
 
- 3 - 
 
 
 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 
2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam 
Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 126); 
 
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 221); 
 
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran 
Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 
Nomor 7); 
 
13. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 53 
Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Bandar Lampung; 
 
 MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS 
WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP 
PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DALAM 
PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK 
TERTENTU DI KOTA BANDAR LAMPUNG