Apa substansi hukum dari Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018?
Materi muatan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Ber basis Elektronik , mak a, khususnya , Pasal 27, adalah:

(4) Dalarn penyediaan Sistern Penghubung Layanan 
Pernerintah Daerah sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), 
Dinas dan/ a tau SKPD Mandiri TIK harus: 
a. rnernbuat keterhubungan dan akses data dengan 
Sistern Penghubung Layanan Pernerintah Provinsi dan 
Sistern Penghubung Layanan Pernerintah Pusat ; dan 
b. rnernenuhi standar interoperabilitas antar Layanan 
SPBE dan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. 
(5) Dalarn pengernbangan Sistern Penghubung Layanan 
Pernerintah Daerah sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) 
SKPD Mandiri TIK harus berkoordinasi dengan Dinas. 
(6) Dinas dan/atau SKPD Mandiri TIK rnelakukan reviu dan 
evaluasi Sistern Penghubung Layanan Pernerintah Da erah. 
(7) Hasil reviu dan evaluasi sebagairnana dirnaksud pada ayat 
(6) ditindaklanjuti dengan rnelakukan perbaikan. -22- ) 
(7) Pembangunan dan peng embangan aplikasi harus 
dilengkapi dokumentas i aplikasi , meliputi: 
a. dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lu nak; 
b. dokumen manual penggunaan ; dan 
c. kode sumb er dengan penjelasan fungs i mas ing-masing 
pros edur. a. perencanaan ; 
b. analis is; 
c. desain; 
d. implemen tasi; 
e. penguj ian; dan 
f. pem eliharaan . Umum belum ditetapkan oleh Instansi Pusa t yang 
berwenang ; 
b. dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umum dari Instansi 
Pusat tidak terintegrasi , maka Dinas dapat 
merencanakan , membangun , memelihara dan/atau 
mengembangkan aplikasi penghubung antar Aplikasi 
Umum ; dan 
c. perencanaan , pembangunan , pemeliharaan dan/ atau 
pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan oleh Dinas 
dan/ atau SKPD Mandiri TIK. 
(2) Sebelum melakukan perencanaan , pemb angunan, 
pemelih araan dan/atau pengembangan Aplikas i Khu sus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru f c, SKPD 
Mandiri TIK harus berkonsultasi kepada Dinas . 
(3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 mengutamakan pengguna an kode 
sumber terbuka. 
(4) Dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikas i 
sebag aimana dim aksud pada ayat 1 menggun akan kode 
sumber tertutup , SKPD harus mendapatkan pertirnbang an 
dari Dinas . 
(5) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebag aimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasar kan siklus 
hidup pengembangan sistem. 
(6) Siklus hidup pengembangan sistem seb agaimana 
dimaksud pada ayat (5), men cakup : -23- 
(1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahas iaan , 
keutuhan , ketersediaan , keaslian , dan kenirsangkalan 
(nonrepud iation) sumber daya terkait data dan informas i, 
Infrastruktur SPBE , dan Aplikasi SPBE. 
(2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi 
keamanan , pembatasan akses, dan pengendalian 
keamanan lainn ya. 
(3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan melalui pend eteksian mod ifikasi . 
(4) Penjaminan kete rsediaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan 
pemulih an. Bagian Kesem bilan 
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik