Apa substansi hukum dari Pasal 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA Nomor 3 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA Nomor 3 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016, khususnya , Pasal 2, adalah:

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, 
yaitu: 
a. Sekretariat Daerah; 
b. Sekretariat DPRD; 
c. Inspektorat; 
d. Dinas Daerah ; 
e. Badan Daerah ; dan 
f. Kecamatan. 
‘- 5 - 
 (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disusun dengan Tipe sebagai berikut: 
a. Sekretariat Daerah dengan Tipe B; 
b. Sekretariat DPRD dengan Tipe A; 
c. Inspektorat dengan Tipe A; 
d. Dinas Daerah terdiri dari : 
1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan O lahraga dengan Tipe 
A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
pendidikan, dan bidang kepemudaan dan olahr aga; 
2) Dinas Kesehatan dengan Tipe B, menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang kesehatan; 
3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan 
Tipe A, menyelen ggarakan urusan pemerintahan 
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang , dan 
bidang pertanahan ; 
4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 
dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang perumahan dan kawasan 
permukiman ; 
5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 
dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang ketent eraman dan ketertiban 
umum serta perlindungan masyarakat, kecuali sub 
urusan bencana; 
6) Dinas Sosial , Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
dengan Tipe A menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang sosial dan bidang 
pemberdayaan masyarakat dan desa; 
7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak, dan bidang pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana; 
8) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Tipe 
A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
pangan dan bidang pertanian ; 
‘- 6 - 
 9) Dinas Lingkungan Hidup den gan Tipe A, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
lingkungan hidup dan bidang kehutanan ; 
10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 
Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang administrasi kependudukan dan pencatatan 
sipil; 
11) Dinas Perhubungan dengan Tipe A, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
perhubungan; 
12) Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
komunikasi dan informatik a, bidang persandian, dan 
bidang statistik; 
13) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi denga n Tipe A, menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha 
kecil menengah, bidang tenaga kerja , dan bidang 
transmigrasi; 
14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu 
satu pintu; 
15) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Tipe A, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
kearsipan dan bidang perpustakaan; 
16) Dinas Perikanan dengan Tipe A, menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang kelautan dan 
perikanan ; 
17) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Tipe A, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
pariwisata dan bidang kebudayaan; 
18) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe A, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
perindustrian dan bidang perdagangan . 
e. Badan Daerah ter diri dari: 
1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah dengan Tipe A, 
melaksanakan fungsi penunjang bidang 
‘- 7 - 
 perencanaan, dan bidang penelitian dan 
pengembangan; 
2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang 
bidang keuangan ; 
3) Badan Kepegawaian dan Peng embangan Sumber 
Daya Manusia Daerah dengan Tipe B, melaksanakan 
fungsi penunjang bidang kepegawaian , dan bidang 
pendidikan dan pelatihan ; 
4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan 
Intensitas Besar menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. 
 
3. ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: