Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI MOJOKERTO Nomor ~:? Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI MOJOKERTO Nomor ~:? Tahun 2021 tentang PEMBENTUKAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS, BAB III - KEDUDUKAN, Pasal 5 berbunyi:

( 1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 
meliputi perencanaan, pelaksanaan , dan 
pertangggungjawaban keuangan serta penggunaan dan 
penatausahaan barang milik Daerah. 
(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Direktur RSUD ditetapkan 
selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna 
barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­
Undangan . 
(3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Direktur RSUD memiliki tugas 
dan kewenangan : 
a. menyusun rencana kerja dan anggaran; 
b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; 
c. menandatangan i surat perintah membayar; 
d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi 
tanggung jawabnya; 
e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan 
unit yang dipimpinnya; 
f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan 
pejabat penatausahaan keuangan; dan 
g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang 
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan 
Daerah. 
-5 -
( 4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen 
pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim 
anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola 
keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 
berlaku juga bagi RSUD yang telah menerapkan 
pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah (BLUD) dalam menyusun rencana bisnis 
anggaran.