Apa saja yang diatur dalam Pasal 8 PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 73 Tahun 2020?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 73 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH, BAB IV - KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH, Pasal 8 menetapkan:

TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memiliki 
tugas dan wewenang : 
a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah; 
b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian 
Daerah; 
c. menghitung jumlah Kerugian Daerah; 
11 
d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri 
yang dapat clijadikan sebagai jaminan penyelesaian 
Kerugian Daerah; dan 
e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang 
membentuk. 
Bagian Ketiga 
Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah 
(1) PPKD membentuk Pasal 9 
Majelis 
penyelesaian Kerugian Daerah. untuk melakukan 
(2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada 
PPKD yang dilaksanakan melalui sidang. 
(3) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), meliputi : 
a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau 
lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat 
Lain; 
b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh 
Hak/ Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas 
penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan 
SKTJM; atau 
c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang 
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli 
Waris atas penerbitan SKP2KS. 
(4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 
dengan keputusan Bupati setiap tahun. 
(5) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas 
Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala BPPKAD selaku 
BUD dan Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan 
keahliannya.