Jelaskan isi kandungan Pasal 2 dari Republik Indonesia Nomor 3903) , sebagaimana telah diubah Nomor 43 Tahun 2014.
Sesuai dengan Republik Indonesia Nomor 3903) , sebagaimana telah diubah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 2 berbunyi:

5. Ca.mat adalah pimpman Kecamatan sebagai unsur Perangkat 
Dae rah. 
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama 
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
menguru.s urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul , dan/ atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
7. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Desa yang 
ditransfer kerekening kas umum desa dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan , pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 
8. Alokasi Dana Desa Minimum yang selanjutnya disingkat ADDM 
adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap 
desa. 
9. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP 
adalah alokasi dana desa yang dibagi secara proporsional 
berdasarkan variabel yang telah ditetapkan. 
10. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada 
Desa berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan Desa. 
11. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau 
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang 
dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah. 
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah 
Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat 
strategis. 
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan uru.san pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia . 
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan 
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pernerintahan Desa. 
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut 
APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
Alokasi Dana Desa Proporsional setiap Desa 
rasio juml ah penduduk setiap Desa terhadap total 
penduduk Desa Kabupaten Sarolangun 
rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap 
total penduduk miskin Desa Kabupaten Sarolangun 
rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas 
wila yah Desa Kabup aten Sarolangun 
rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupat en 
Sarolangun 
Alok asi Formula Kabupaten Sarolangun Keterangan: 
ADDP Desa = 
Zl = 
Z2 = 
Z3 = 
24 = 
ADDP Kab = Penghitungan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) setiap Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan 
formula sebagai berikut: 
ADDP Desa = {(O, 10 * Zl) + (0,25 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,45 * Z4)} * 
ADDP Kab Pasal 6 Pasal 5 
(1) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, 
angka kerniskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang 
bersumber dari kementerian, dinas/instansi yang berwenang 
dan/atau lembaga dan yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang statistik. 
(2) Besaran Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) setiap Desa 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dihitung secara proporsional 
sebesar 10% dari total Alokasi Dana Desa Kabupaten Sarolangun 
Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi kebutuhan penghasilan 
tetap, tunjangan dan insentif, dengan bobot sebagai berikut: 
a. 10% (sepuluh persen) untuk Jumlah Penduduk; 
b. 20% {dua puluh persen) untuk Luas Wilayah; 
c. 25% (dua puluh lima persen) untuk Jumlah Penduduk Miskin ; 
dan 
d. 45% (empat puluh lima persen) untuk lndeks Kesulitan Geografis. Pasal 3 
Kebutuhan penghasilan tetap, tunjangan dan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan jumlah Kepala 
Desa dan perangkat desa yang disampaikan oleh desa kepada Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.