Menurut Indonesia Nomor 5234) ; sebagaimana telah diubah Nomor s Tahun 2011, apa isi dari Pasal 21?
Pasal Pasal 21 dalam Indonesia Nomor 5234) ; sebagaimana telah diubah Nomor s Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011, pada BAB VIII - PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN, menyatakan:

(1) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran , 
Alokasi Dana Desa yang telah disalurkan kepada 
Pemerintah Desa terdapat sisa lebih perhitungan 
anggaran (SiLPA) yang tidak wajar , Bupati dapat 
memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang 
bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar SiLPA . Pasal 20 
(1) Pengawasan pengelolaan ADD meliputi: 
a. pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat 
Kabupaten Kolaka ; 
b. pengawasan teknis/fisik dan administratif dilakukan 
oleh Camat; dan 
c. pengawasan Operasional yang dilakukan oleh 
masyarakat melalui BPD. 
(2) Teknis Pengawasan pengelolaan ADD sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. Kepala Desa diwilayah kerjanya dan disampaikan 
kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah 
yang membidangi pemerintahan desa. 14 
BABX 
KETENTUAN PENUTUP