Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 9 PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021 tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, pada BAB IV - LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, Pasal 9 menjelaskan:

(1) Tujuan pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu : 
a. melestarikan nilai -nilai budaya gotong royong di 
masyarakat; 
 
9 
 
b. memelihara nilai -nilai kekeluargaan dalam 
kehidupan bermasyarakat; 
c. membantu serta meningkatkan kinerja 
pemerintah di wilayah Kelurahan; 
d. meningkatkan kelancaran pelayanan masyarakat 
dalam wilayah Kelurahan; dan 
e. melaksanakan kegiatan untuk menunjang 
kesejahteraan masyarakat dengan 
mengembangkan potensi swadaya masyara kat 
yang ada. 
(2) RT mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana kerja; 
b. membantu dalam menyediakan data 
kependudukan dan perizinan; 
c. membantu pelaksanaan pendataan 
kependudukan; 
d. membantu pelaksanaan administrasi 
pemerintahan; 
e. membantu penyelesaian per masalahan 
masyarakat; 
f. membantu terwujudnya ketenteraman dan 
ketertiban; 
g. mengembangkan aspirasi masyarakat dan 
memotivasi kesadaran masyarakat untuk 
berpartisipasi aktif mengikuti dan 
menyampaikan pendapat pada forum rapat 
musyawarah RT; 
h. meng oordin asikan masyarakat dalam 
perencanaan dan pembangunan; 
i. menghubungkan antarwarga masyarakat dan 
antara masyarakat dengan Kelurahan dan atau 
Pemerintah Daerah melalui pertemuan yang 
dihadiri kepala keluarga di wilayah RT setempat 
untuk menyampaikan dan mene rima informasi 
pembangunan; 
j. menggerakkan gotong royong, potensi swadaya 
dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; 
10 
 
k. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan 
kepada Lurah; 
l. melaksanakan pengelolaan administrasi 
kelembagaan; dan 
m. melaksanakan tu gas lain yang diberikan oleh 
Lurah. 
(3) RT mempunyai fungsi : 
a. pendataan kependudukan dan pelayanan 
administrasi pemerintahan lainnya; 
b. pemeliharaan keamanan, ketertiban , dan 
kerukunan antar warga; 
c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan 
pembangunan dengan mengembangkan aspirasi 
dan swadaya murni masyarakat; dan 
d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi 
masyarakat di wilayahnya. 
 
 
Paragraf 3 
Pemecahan, Penggabungan , dan Pe nghapusan RT