Apa norma yang terkandung dalam Pasal 15 PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor \'1 Tahun 2022?
Substansi PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor \'1 Tahun 2022 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, khususnya , Pasal 15, memuat:

g. mengelola dan pelayanan informasi publik , publikasi , dan 
penyebarluasan inform asi Dinas; dan 
h. mengelola perpus taka an dan dokumentasi kegiatan Dinas; dan 
penyiapan bahan pelaporan pimpinan dan koordinas i hubun gan antar 
lembaga. 
(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 
huruf b, mempun yai tugas: 
a. menyiapkan pelaksan aan perencan aan, pengembangan , pembinaan, 
serta tata usaha pegawai; 
b. melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan atasan ; 
c. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsip an Dinas; 
d. melaksanakan urusan kesehatan, keamanan dan keterti ban 
lingkungan serta urusan dalam pegawai ; 
e. melaksanakan urusan utilitas , bangunan gedung , serta sarana dan 
prasaran a lingkungan ; 
f. melaksanakan penatausahaan , penyusunan rencan a dan program 
pengelolaan , peng endali an, koordinasi pemantauan , evaluasi, dan 
penyusunan pelaporan barang milik negara Dinas ; 
g. men gkoordinasikan pelaksanaan sertifik asi dan perku atan hak; 
h. melaksanakan layanan pengadaan, pemantauan , evaluasi dan 
pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa ; dan 
1. melaksanakan tata laksana keuangan dan perb endaharaan, 
penatausahaan PNBP dan BLU , pemantauan dan evaluasi penge lolaan 
keuangan, penatausahaan peneta pan pejabat perbendah araan satuan 
kerja, penat ausahaan hasil pemeriksaan , dan penyus unan laporan 
keuang an Dinas . -12 - 
Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam pasal 15, Bidang 
Perum ahan menyelen ggarakan fungsi : 
a. perencan aan operasional program kegiatan Bidang Perum ahan 
berdasarkan perencanaan strat egis (RENSTRA) untuk digu nakan sebagai 
pedom an pelaksanaan tugas; 
b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan ; 
c. penda taan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan system 
pembiayaan bid ang perumahan ; 
d. pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengemb angan system 
pembiayaan bidan g rumah umum ; 
e. pendataan dan perencanaan pemberdayaan, bantuan , dan pengembangan 
sistem pembia yaan bidang rumah swadaya; 
f. pelaksan aan penyediaan clan pembiayaan bidang perumahan ; 
g. pelaksana an penyedia an rumah umum , rumah khusus , rum ah negara , 
dan rumah kom ersil serta pembiayaan rumah umum; 
h. pelak sanaan pemberda yaan, bantuan , dan pembia yaan rum ah swadaya; 
1. pemanta uan dan evaluasi penyediaan dan pembi ayaan bidan g perumah an; 
J. pemanta uan dan evaluasi pembiayaan rumah umum, serta penye diaan 
rumah umum , rum ah khusu s, rumah negara , dan rumah komersil ; 
k. pemantau an dan evaluasi pemberd ayaan, bantu an dan pembiayaan 
rum ah swadaya; dan 
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsin ya. Pasal 16 evaluasi di bidang perumahan clan kawasan perrnukiman pada tingkat 
daerah sesuai dengan ketentuan perundangan . 
(2) Bidang Perumah an dipimpin oleh Kepala Bidan g yang berada dibawah 
dan bertan ggung jawab kepada Kepala Dinas. -13 - 
Bidang Kawasan Permukiman, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional . Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang 
Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi : 
a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Kawasan Permukiman 
berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 
b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan; 
c. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman; 
d. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh; 
e. pemanfaatan dan pengendalian kawasan perrnukiman; dan 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. Pasal 19 ( 1) Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan 
pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan 
pengendalian kawasan permukiman. 
(2) Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagian Keempat 
Bidang Kawasan Permukiman