Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 7 PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 44 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 44 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN, pada BAB IV - REKRUTMEN, STATUS DAN BIMBINGAN TEKNIS, Pasal 7 menjelaskan:

Rekrutmen dan seleksi pendamping usaha mikro dilakukan 
oleh tim seleksi yang terdiri dari akademisi dan 
praktisi/ profesional. 
Tim seleksi ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Koperasi 
dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon. 
Tim seleksi melaporkan hasil rekrutmen dan seleksi petugas 
pendamping kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Kabupaten Cirebon. 
Kriteria/pers yaratan calon petugas pendamping, dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
Warga Negara Indonesia (WNI); 
sehat jasmani dan rohani; 
Pengajuan permohonan/lamaran calon pendamping 
diketahui oleh Kuwu/ Lurah dan Camat setempat ; 
berkelakuan baik; 
Pada saat pendaftaran usia minimal 25 Tahun dan maksimal 
50 Tahun; 
berkelakuan baik dan tidak pernah bermasalah dengan 
hukum; 
tidak sedang terikat perjanjian kontrak kerja dengan pihak 
manapun; 
berpendidikan SI, Dill atau SLTA/Sederajat, dengan 
ketentuan bagi yang berpendidikan DIii atau SLTA/sederajat 
harus memiliki usaha minimal 5 tahun; 
1. mengerti dan memahami tentang UMKM dan mampu 
memberikan bimbingan tentang pengelolaan usaha; 
tidak menuntut untuk diangkat menjadi ASN; 
tidak sedang menjadi anggota atau pengurus partai politik; 
1. diutamakan memiliki pengalaman dalam kewirausahaan; 
pengalaman melakukan pendampingan dan 
keterlibatan dalam pengembangan usaha mikro, dibuktikan 
dengan piagam/ sertifikat/ dokumen yang dimiliki; dan 
bersedia mengikuti seluruh proses tahapan seleksi. 
Tata cara penerimaan dan seleksi petugas pendamping usaha 
mikro, meliputi : 
bersifat terbuka; 
tim seleksi membuat pengumuman; 
ketentuan penerimaan berkas; 
seleksi berkas, ujian tertulis dan wawancara disusun oleh tim 
seleksi; dan 
pengumuman hasil dan berita acara penetapan peserta lulus 
seleksi oleh tim seleksi. 
Bagian Ked ua 
Status Petugas Pendamping 
Pasal8 
Status petugas pendamping usaha mikro adalah Non ASN. 
Petugas pendamping berhenti apabila: 
meninggal dunia; 
mengundurkan diri; 
tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan 
terlibat masalah hukum. 
Bagian Ketiga 
Bimbingan Teknis Petugas Pendamping 
Pasal9 
Bimbingan teknis petugas pendamping, dilakukan oleh lembaga 
yang terakreditasi Sadan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 
BABV 
TATA KERJA PENDAMPING