Apa yang diatur dalam PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1158 Tahun 2021 pada Pasal  4?
Berdasarkan PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1158 Tahun 2021 tentang TATA CARA PE NGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal  4 menyebutkan bahwa:

(1) Berdasarkan pengusulan penetapan kebut uhan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan 
Kebutuhan Jabatan Fungsional APJK. 
(2) Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional APJK 
sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) sebagai dasar 
Instansi Pembina melakukan pengangkatan dalam 
Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian Jabatan 
Fungsional APJK.