Apa yang diatur dalam NOMOR 15 TAHUN 2021 Nomor 17 Tahun 2003 pada Pasal 9?
Berdasarkan NOMOR 15 TAHUN 2021 Nomor 17 Tahun 2003 tentang , Pasal 9 menyebutkan bahwa:

. Bagian Kelim a 
Kua aa Pengguna Anggaran 
Paaal 8 
(1) PA dapa t mehmpahkan sebagian kewerianga nnya kepada Kepa la Unit Sh.PO 
selaku KPA 
(2) Pelimpahan kewenang an sebag aimana dirnaksud pacla ayat (I) berdasarkan 
pertimbangan be saran angg aran kegiatan /sub kcgiaran, lokasr, clan/ atau 
rentang kenda li. 
(3) Pertirnbangan besaran anggar an kegiatan/suh kegiatan sebagairnana dimaksucl 
pada ayat (2) dilakukan oleh SKPD ) ang menge lola besaran anggaran I (satu) 
kegiatan/sub kegiatan dan/atau beberapa kegiaran Zsub kegiaran dengan 
kriteria SKPD /Unit Sl<PD memiliki angga ran diatas Rp.3.000 000.000,00 (riga 
miliar rupiah). 
(4) Perti mbangan lokasi dan/atau rentang kendali sebagaimana dirnaksud pada 
dilakukan terhadap SKPD vang memben tuk Cabang Dmas, Unit 
Pelaksana Teknis Daerah , dan/a tau keluraha n sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundan g-undang an. (6) Mengelola piutang daerah sebagaim ana dima ksud pada ayat (4) yang menjadi 
hak daerah sebagai akibat : 
a. perjanjian atau perikat an; 
b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan: 
c. akibat putusan pengadil an yang telah mernpunvai kekuatan hukum tetap: 
dan 
d. piutang lainn ya yang menj adi hak SKPD sesuai dengan ketentuan 
peratura n perundang -undangan. 
(7) Dalam hal mengad akan ikatan untuk pcngadaan barang clan iasa, P\ 
bertindak sebaga i PPK sesuai dengan ketentuan pcraiuran perundang­ 
undangan . 
(8) PA yang bertindak sebagai PPK dapat dibantu oleh pegawai yang memi liki 
kompetensi sesuai dengan bidan g tugas PPK atau agcn pengadaan sesuai 
ketentuan peraturan perundang -undangan 
(9) Berdasarkan pertimbanga n beban kerja , Sekretaris Daerah dapat 
melimpahkan pada Kepala Bagian selaku I\.PA untuk rnelakukan pengclo laan 
keuangan 
{1 OJ PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dirnaksud pada 
ayat ( l) kepada Bupati melal ui Sekretaris Daerah. -13- 
Bagian ........ Pasal 9 
(1) Pelimpahan kewenangan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 8 a) at ( l) 
ditetapkan oleh Bupa ti atas usul Kepala Sl\PD 
(2) Pelimpahan kewenangan seba gaimana dimak sud pada ayat (l J meliputi: 
a. melakukan tindakan yang menga kibatkan penge luaran aras beban 
anggaran belanja ; 
b. melaksanakan anggar an Unit Sl\PD yang dipimpin ny a: 
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pernbayara n: 
d. mengadakan ikatarr/perjanjian kerjasa ma dengan pihak lam dalam batas 
anggaran yang telah ditetapkan: 
e. melaksanakan pemung utan penerima an bukan pajak. 
f. menandatangani SPM-TU dan SPM-LS. 
g. mengawasi pelaksanaan angg aran vang menja di tangg ungjawab nya: clan 
h. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan kerentu an peratu ran 
perundang -undangan 
(3) Dalam melaksanak an kewenan gan sebaga imana dimaksud pada a) ar !2) J..:PA 
bertanggung jawab kepad a PA. 
(4) Dalam ha] kewe nangan pernungutan pajak daerah dipisahkan dari 
kewenangan SKPKD. PA dapa t mehm pahka n kewenangannva memung ut pajak 
daerah kepada KPA. 
(5) Dalam ha! PA melimpahk an sebagian kewena ngannva kepada Unit SKPD 
selaku KPA , KPA menand atan gani SPM-T U dan SPM-LS 
(6) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, 1'PA 
bertindak sebag ai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketenruan 
peraturan perundang -undang an. 
17) KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pemb ua" Kornitmen dapat dtbantu oleh 
pegawai yang memiliki kompe tensi sesuai dengan bidang tugas pejabat 
_pembuat komitmen atau agen pengad aan sesuai keten tuan peratu ran 
perundang -undangan . 
(8) Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementar a sesu ai kerenruan peraturan 
perundang-undangan , PA bertugas untu k men gambil ahh pelirnpahan 
sebagian tugasn ya yang telah diserahkan kepada Kepala Unit SI\.PO selaku 
KPA. -14 - 
(9)da lam . Bagian Keen am 
Pejabat Pelaksan a Teknis Kegiatan 
Paul 10 
(1) PA/KPA dalam melaksa nakan kegiatan/ sub kegiatan rncnetapkan pejabat 
pada SKPD /Umt SKPD selaku PPTK 
(2) PPTK sebagaiman a dimaksud pada a) at ( l) bertugas membantu tugas dan 
wewenang PA/KPA. 
(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dirnaksud pada 
, PPTK bertanggung jawab kepada PA./h.PA. 
(4) Memb antu tugas dan kewena ngan PA, h.PA sebagaimana dima ksud pada 
adalah sebagai beri ku t: 
a. mengendalikan dan melaporkan perkernbangan pelaksanaan teknis 
Kegiatan /sub kegiata n SKPD/vmt Sh.PD: 
b. rnenyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban 
pengeluaran pelaksanaan Kegiatan y Sub kegiatan : dan 
c menyiapkan dokumen pengadaan barang /jasa pada Kegiatarr /Sub 
kegia tan SKPD /Umt SKPD sesuai ketcntuan peraturan perundang ­ 
undan gan yang mengatur mengenai pengadaan barang /jasa. 
(5) Togas rnenge ndalikan dan melapo rkan pelaksanaan tek nis Kegiat anj Sub 
kegiatan sebaga imana dimaksud pada ayat (4) huruf a rneliputi: 
a. men yusun jadwal pelaksa naan Kegiatan Sub kegiatan: 
b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan j'Sub kegiaran : dan 
c. melaporkan perkembang an pe.aksanaan kegiatan j Sub kcgiatan kepada 
PA/KPA 
(6) Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran alas 
beban pengelu aran pelaksan aan Kegiatan j Sub kegiatan sebagaimana 
dimak sud pada ayat (4) huruf b mehpu ti: 
a. menyiap kan laporan k inerja pelaksanaan Kegiatan ZSub kegia tan; 
b. menyiapkan dokume n adrnmis trasi pernba yaran scsuai dengan 
persya ratan yang ditetapkan dalam keten tuan perundang-undangan ; dan 
c. menyimpan dan rnenjaga keutuhan seluruh dokurnen pelaksanaan 
kegiatan . 
(7) Dalam mem bantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA. 
(8) Dalam membantu tugas, PPTK pada Unn ShPD bertanggung jawab kepada 
KPA. 15 - 
c.mernili ki . (9) Dalam hal PPTK berhalangan sernentara sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan , PA/KPA men gambil alih mandat yang dilaksa nakan 
oleh PPTK. 
(lO)PA/KPA dapa t menetapkan lebih dari l sau] PPTK di lingkungan SKPD/Unit 
SKPD . 
(1 l)Penetapan PPTK berdasarkan pe rtimbangan kornpetensi jabatan, besa ran 
anggaran Kegiatan /sub kegiatan , beban kerja, lokas i rentang ken dali. 
dan/atau pertim bangan objekti f lainny a Pertirnbangan objektif lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat '10} denga n kriteria sebagai berikut : 
a. didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi. 
b. pegawai ASN yang mendud uki jabatan struktural sesuai dengan tugas 
dan fungs inya; 
c. merniliki kemampuan manaje rial: 
d. berintegritas ; 
e. memiliki ketaatan untuk mengambiJ keputusan. bernndak tega s dan 
keteladanan daJam sikap dan prilaku antara lam ridak terlibat Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme ; 
f. sekurang-kurangn ya memiliki sisa masa kerja 2 (dua) tahun terhadap 
masa pensiun ; dan 
g. memiliki golongan mimmal Ill/a dan berpendidikan sekurang-kurangnya 
SLTA . 
(12}Pegawai ASN yang mendudulo jabatan struktural sebagairnana dimaksud 
pada ayat ( 12) huruf b merupa kan pejabat satu tingka t di bawah ke pala 
SKPD selaku PA/KPA dan/atau rnerru liki kemampuan manajenaJ dan 
berintegritas 
(13)Dalam haJ PA melimpahkan kepada KPA. PP" K meru pakan Pegawai ASN vang 
mend uduki jabatan strukt ural satu tmgk at ch bawah KPA dan/atau mermliki 
kemam puan manajerial dan benntegritas . 
(14)Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural. 
sebaga imana dimaksud pada avat ( 13) PA/ KP.~ dapat menetapkan Pejabat 
Fungsional tertentu atau Pejabat Pelaksana [Fungsional umum) sebagai PPTI< 
dengan kritena sebagai benkut : 
a. memi liki kemampuan mana jerial: 
b. berintegritas ; 16 · 
(7)PPK. .. . ... Bagian Kelima 
Pejabat Penata usahaan Keuangan SKPD 
Paaal 11 
(1) Kepala SKPD selaku PA meneta pkan PPh '-,KPD untuk melaksanakan Iungs: 
tata usaha keuangan pada SKPD 
(2) PPK SKPD sebagaim ana dimaksud p ad a ayat ( 1) dijabat oleh 
a. Kepala Bagian yang melak sana kan rugas dan fungsi keuangan di 
Sekretaria t Daerah dan Sekretariar DPR D: 
b. Kasubbag Keuangan d i RSUD: 
c. Kasubbag Tata Usaha di BPBO/Kantor Lamnya: 
d. Kasubbag Keuangan di Kecamatan . 
e. Kepala Sub Bagian pada SKPD yang mealak sanaka n tugas dan fungsi 
keuangan 
(3) Dalam hal Kepala Sub Bagian pad a SKPD seba gairnana dimaksud pada a) at 
(2) huruf e dilan tik/disetar akan menjadi pejabat fungsional tertenru , rnaka 
tetap ditunjuk selaku PPK SKPD. 
(4) Pada SKPKD . PPK SKPD ditetapk an oleh Kepala Sh:PD yang menjalankan 
fungsi SKPK D untuk m elaksanakan fungsi iata usaha keuangan sesuai ruang 
lingkup tugas dan wewenang di SKPKD. 
(5) PPK SKPD sebagaimana dimaksud p ada ayat (4) dapat dijabat oleh Pega .... , ni 
ASN yang mend uduki jabatan struktural, pejabat fungsio nal tertentu atau 
pejabat pelaksan a (fungsion al umum) dengan kriteria rnerniliki kem ampu an 
manajerial dan berin tegritas 
(6) Pada pola pengelolaan keuangan BLUD PPh SKPD melaksanakan fungsi tata 
usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang HLUD . c. memiliki ketaata n untuk mengambil keputusa ,. bertindak tegas dan 
keteladana n dalam sikap dan perilaku antara lam tidak terlibat Koru psi. 
Kolusi dan Nepot isme: 
d. sekurang -kurangn ya memiliki sisa masa kerja 2 (dua} tahu n terhadap 
masa pensiun; 
e. memiliki golongan minimal Ill/a dan berpendidikan sek urarig-ku rarrgnva 
SLTA . • 17 · 
Bagian . • (7) PPK SKPD pada BLUD sebag airnana dimaksud pada avat (6) dapat dijabat oleh 
Pegawai ASN yang mendudu ki jabatan struktural, pejabat fungsional tertentu 
atau pejabat pelaksana (fungsional umum) dengan kntena merrul iki 
kemampuan manajerial dan berintegritas. 
(8) PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawa i yang bertugas 
melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahnra 
Peneri maan/Bendah ara Penenmaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran / 
Bendaha ra Pengeluaran Pemban tu/Bendahara Khusus. dan/atau PPTI, 
(9) PPK SKPD mempun yai tugas dan wewe nang: 
a. melakukan verifika si SPP-UP. SPP-GU. SPP-TU. dan SPP-LS beser ta bukti 
kelengka pannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluurarr/Bendaha ra 
lainn ya: 
b. menyiapkan SPM ; 
c melakukan venfikasi lapor an pertanggungjawaban Bendahara Penerirnaan 
dan Bendah ara Pengeluaran ; 
d. melakukan verifikasi surat perrni ntaan pernba yaran atas pengcmbal ian 
kelebihan pendapatan daer ah dan Bendahara Pencnmaan, 
e. mene rbitkan surat pern yataan venfikasi kelengkapan dan keabsahan SPP­ 
UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebaga i 
dasar penyiapan SPM . 
f. melaksanakan fungsi akuntansi pada Sk l'D. dan 
g. menyusun laporan keuangan SKPD . 
(10) Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan clengan tujuan untuk meneliti 
kelengkapan dan keab sahan 
(11} Kepala SKPD /SKPKD dapat menetapkan 1 (satu) orang a tau lebih ) ang 
bertugas membant u PPK-SKPD untuk meningkatkan efeknvitas 
penatausahaan k euang an SKPD yang dapat dijabat oleh Pegawai ASI\ yang 
menduduki jabatan struktur al, pejabat fungsional rertentu atau pejabat 
pelaksana (fungsional urnurn). 18- 
(7)kepala . Baglan Keenam 
Pejabat Penatausaha an Keu angan Unit SKPD