Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 4 PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor % Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor % Tahun 2021 tentang KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, pada , Pasal 4 menjelaskan:

Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan pada: 
surat resmi berasal dari luar Perangkat Daerah, yang berkenaan dengan 
pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dan/atau kepentingan 
negana/ daerah; 
uraian.....6 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
uraian tertulis atas rencana perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan 
tugas Pemerintah Daerah dan/atau kepentingan negara/Daerah; clan 
perintah langsung atau tertulis dari Bupati/Wakil Bupati dalam rangka 
pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dan/atau kepentingan 
negara/ Daerah. 
Kepala Perangkat Daerah yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus 
mendapat izin/persetujuan tertulis dari Bupati. 
Apabila Bupati sebagaimaria dimaksud pada ayat (2) berhalangan, maka 
persetujuan tertulis diberikan oleh Wakil Bupati/Sekretaris Daerah. 
Pejabat Eselon III, Eselon IV, ASN clan Pihak Lain yang akan melaksanakan 
perjalanan dinas harus mendapat izin/persetujuan tertulis dari Kepala 
Perangkat Daerah.