Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA Nomor z1 Tahun 2022 Pasal 12?
Dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA Nomor z1 Tahun 2022 tentang POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, Pasal 12 mengatur sebagai berikut:

(1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
terdiri atas unsur: 
a. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD; 
b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan 
keuangan daerah; dan 
c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD. 
(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
terdiri atas unsur: 
a. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD; 
b.2(dua) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan 
keuangan daerah; dan 
c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD. 
(3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat 
(2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan 
tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD. 
(4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 
(tiga) BLUD. 
(5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat 
Pengelola diangkat. 
(6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan 
harus memenuhi syarat: 
a. sehat jasmani dan rohani; 
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, 
perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD; 
c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah; 
d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD; 
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; 
f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu); 
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2); 
u 
u h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau 
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha 
yang dipimpin dinyatakan pailit; 
i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati a tau calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.