Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 7?
Dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 19 Tahun 2018 tentang PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM ), BAB IV - TINDAK LANJUT PENGADUAN, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:

Inspektur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan 
sasaran pemeriksaan ka sus kepada pimpinan obyek 
penugasan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati. 
Dalam melakukan penugasan pemeriksaan kasus dapat 
dilakukan tukar menukar informasi dengan aparat 
pemeriksa lainnya. 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
Dalam hal pimpinan objek penugasan pemeriks aan tidak 
kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur dapat 
memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut. 
Pengumpulan bukti -bukti dilakukan Tim Pemeriksa dengan 
menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi 
pemeriksaan yang sesuai. 
Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti 
yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti, 
dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung 
kepada pihak -pihak yang diduga terkait/ bertanggungjawab 
atau kepada pihak -pihak lainnya y ang relevan. 
Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagimana dimaksud 
pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara. 
Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan 
evaluasi terhadap bukti -bukti yang diperoleh, Tim 
Pemeriksa. 
Mengidentifikasi j enis penyimpangan, fakta dan proses 
kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan 
dampak yang ditimbulkan serta pihak -pihak yang diduga 
terkait/ bertanggungjawab. 
Tim Pemeriksa yang ditugaskan melakukan pengumpulan , 
evaluasi dan pengujiam bukti -bukti yang diperolehnya telah 
cukup, kompeten dan relevan. 
Pengendalian penugasan pemeriksaan kasus dilakukan 
melalui reviu, pembahasan internal guna menjamin mutu, 
mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas 
permasalahan -permasalahan yan g timbul selama 
pemeriksaan kasus.