Apa saja yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor J Tahun 2021?
Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor J Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik, Pasal 34 menetapkan:

Peran serta masyarakat dalam mmendukung pelaksanaan KLA adalah 
dengan bertanggungjawab melakukan hal-hal sebagai berikut: 
a. aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam 
upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak; 
b. aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan 
pemeliharaan dan perawatan anak terlantar; 
c. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan 
khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum; 
d. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi 
dan/ a tau seksual; 
e. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi 
korban penyalahgunaan narkotika, asap rokok, alkohol, psikotropika, 
dan zat adiktif lainnya serta pornografi; 
f. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik 
dan/ atau psikis; 
g. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA 
dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan 
h. mengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat . (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
maka keluarga memiliki peran yang sama dengan orang tua (1) Peran serta keluarga dalam KLA adalah memberikan dorongan dan 
dukungan dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam 
lingkungan keluarga. Pasal 33 Bagian Kedua 
Peran Keluarga 
Peran serta media massa dalam mendukung pelaksanaan KLA dengan 
kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut: 
25 Pasal 38 Bagian Kelima 
Peran Serta Media Massa Pasal 37 
Dunia usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam 
usaha pemenuhan hak anak sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan . Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak , pelaku usaha wajib menaati 
ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat dan ketentuan 
tentang perlindungan anak lainnya. Pasal 36 menyusui; 
c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari 
masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya; 
d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi 
anak; 
e. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan ; 
f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung 
hak anak; dan 
g. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak. a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari 
setiap usahanya ; 
b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang Peran serta dunia usaha dalam mewujudkan KLA diwujudkan melalui 
kewajiban dan tanggung jawab terhadap hal-hal sebagai berikut: Pasal 35 Bagian Keempat 
Pe ran Serta Dunia U saha 
26 (3) Evaluasi dilaksanan setiap tahun oleh Gugus Tugas KLA atau tim 
independen sesuai ketentuan perundang-undangan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian 
terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian 
seluruh Indikator KLA. (1) Evaluasi dilakukan untuk menilai basil pelaksanaan dan pengembangan 
KLA. Pasal 40 Bagian Kedua 
Evaluasi (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada aya:t \1) meliputi proses input, 
output dan kemajuan target pencapaian indikator KLA sesuai ketentuan 
perundang-undangan. Pasal 39 
(1) Pemantauan pelaksanaan KLA dilakukan secara berkala oleh Gugus 
Tugas KLA. Bagian Kesatu 
Pemantauan BABX 
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN c. menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran , penampilan, dan penayangan 
berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat, b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan tidak 
mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di 
masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam 
pemberitaan yang berkaitan dengan anak; 
27 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, serrara -keten iuan dan lembaga 
yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang sudah 
ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan 
Bupati ini. Pasal43 KETENTUAN PERALIHAN BAB XII Untuk pengembangan KLA di Kabupaten Tebo maka perlu dukungan 
pendanaan yang dapat bersumber dari: 
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; 
b. anggaran pendapatan dan belanja desa 
c. anggaran pemerintah pusat dan/ atau pemerintah provinsi ; dan 
d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Pasal42 PENDANAAN BAB XI (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. (1) Pelaporan perkembangan pelaksanaan KLA dilakukan oleh Gugus Tuga s 
KLA atau perangkat daerah terkait kepada Bupati. Pasal 41 Bagian Ketiga 
Pela po ran 
28 I 
.-..u.-I fv'-- 
,.~_L..-.L:..H "11H KABUPATEN TEBO TAHUN 2021 NOMOR ;J.5" RETARIS DAERAH Diundangkan di Muar a Tebo 
pada tanggal ( ~ - :s - 2 021 ,.'.,/ ~ .... ·/ 
( /J 
/j.· r' I 
i 
I I I .. 
I .. BUPATI TEBO , Ditetapkan di Muar a Tebo 
pada t anggal, / b- 3 - 2021 Agar setiap orang mengetahuinya , memerin tahkan pengun dangan Per atur an 
Daerah ini dengan penempatann ya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diund angkan . Pasal 44 BAB XIII 
PENUTUP