Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA Nomor z1 Tahun 2022 pada Pasal 8?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA Nomor z1 Tahun 2022 tentang POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, Pasal 8 menyebutkan bahwa:

(1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) yaitu 
kepala SKPD yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan. 
(2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) yaitu PPKD. 
Bagian Kesatu 
Satuan Pengawas Intemal 
Pasa19 
Ouna membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya 
serta untuk pengendalian dan pengawasan maka perlu dibentuk SPI sesuai Pasal 7. 
v Pasal 10 
(1) Satuan pengawas internal dapat dibentuk oleh pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan 
Praktek Bisnis yang Sehat. 
(2) Satuan pengawas internal yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin. 
(3) Pembentukan dengan mempertimbangkan: 
a. keseimbangan antara manfaat dan beban; 
b. kompleksitas manajemen; dan 
c. volume dan/ atau jangkauan pelayanan. 
(4) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk: 
a. pengamanan harta kekayaan; 
b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan; 
c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan 
d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan 
praktek bisnis yang sehat. 
(5) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat: 
a. sehatjasmani dan rohani; 
b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, JUJur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD; 
c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah; 
d. memahami tugas dan fungsi BLUD; 
e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD; 
f. berijazah paling rendah Diploma 3 (D-3); 
g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun; 
h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali; 
i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; 
j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 
k. mempunyai sikap independen dan obyektif. 
Bagi.an Kedua 
Pembentukan Dewan Pengawas 
Pasa111 
(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (c) dapat dibentuk oleh Bupati. 
(2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir. 
(3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola. 
(4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 
5 (lima) orang. 
v (5) 
(6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki: 
a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar 
rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah); atau 
b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar 
Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) 
sampai dengan Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar 
rupiah). 
Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki: 
a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus 
miliar rupiah); atau 
b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari 
Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).