Jelaskan isi kandungan Pasal 12 dari PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 5 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 5 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA, ketentuan pada BAB VIII - TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN, Pasal 12 berbunyi:

Atas pengajuan keberatan yang disampaikan oleh Wajib retribusi 
sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1), Kepala instansi 
pelaksana melakukan: 
 
1) Menyampaikan rancangan Keputusan Bupati tentang 
Persetujuan atau Penolakan seluruhnya atau sebagian 
Keberatan Pembayaran Retribusi; 
 
2) Dalam hal pengajuan keberatan memerlukan pemeriksaaan 
lapangan maka Kepala Instansi Pelaksana menugaskan 
pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penmeriksaaan 
lapangan dan hasilnya ditu angkan dalam Laporan 
Pemeriksaan Retribusi Daerah; 
 
3) Terhadap pengajuan keberatan yang tidak memerlukan 
pemeriksaaan lapangan maka Kepala Instansi Pelaksana 
menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk menyusun 
masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib retrib usi 
dan hasilnya dituangkan dalam LaporanHasil Koordinasi 
Pembahasan Keberatan Retribusi Daerah; 
 
4) Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Retribusi Daerah atau 
LaporanHasil Koordinasi Pembahasan Keberatan Retribusi 
Daerah, kepala Instansi pelaksana menyampaikan Nota Dinas 
kepada Bupati paling lambat (3) bulan sejak surat pengajuan 
diterima untuk menjelaskan: 
 
a. Hal-hal yang berhubungan dengan pengajuan keberatan 
dari wajib retribusi; 
b. Proses dan ketentuan dalam rangka penetapan retribusi 
atas nama Wajib Retribusi ya ng bersangkutan; 
c. Saran tidak sesuai hasil pertimbangan berupa Persetujuan 
atau penolakan Seluruhnya atau Sebagian atau menambah 
besarnya retribusi yang terutang atas permohonan 
Keberatan Pembayaran Retribusi; 
d. Hal-hal lain yang dianggap perlu dan 
e. Menyampaik an rancangan Keputusan Bupati tentang 
Persetujuan atau Penolakan seluruhnya atau sebagian 
Keberatan atau menambah besarnya retribusi yang 
terutang atas permohonan Keberatan Pembayaran 
Retribusi.