Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 8 Tahun 2013 Pasal 34?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 8 Tahun 2013 tentang PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN MAGELANG, BAB XI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 34 mengatur sebagai berikut:

Huruf a
Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan 
pendapatan masyarakat berlaku bagi badan usaha 
atau penanam modal yang menimbulkan dampak 
pengganda di daerah.
Dampak pengganda adalah adanya uang masuk 
kedalam sistem keuangan lokal sehingga 
meningkatkan tingkat perekonomian daerah lebih 
besar dari awalnya. Dampak pengganda antara lain : 
peningkatan ragam aktivitas ekonomi;
pengganda pendapatan daerah, berupa pajak
dan/atau retribusi daerah;
penyerapan tenaga kerja. 
Huruf b
Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal dihitung 
berdasarkan perbandingan antara jumlah tenaga kerja 
lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.
Huruf c
Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya 
lokal dihitung berdasarkan perbandingan antara 
bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari 
luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.
Huruf d
Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan 
pelayanan publik merupakan pelaksanaan dari 
tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan 
pelayanan publik.
Huruf e
Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan 
Produk Domestik Regional Bruto diberlakukan kepada 
penanam modal yang kegiatan usahanya 
mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya 
alam lokal.
-38-Huruf f
Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan 
berlaku bagi penanam modal yang memiliki dokumen 
instrumen untuk merencanakan tindakan preventif 
terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan 
hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas 
pembangunan, menerapkan prinsip-prinsip 
keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan 
sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang 
wilayah.
Dokumen instrumen untuk merencanakan tindakan 
preventif terhadap pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan dari 
aktivitas pembangunan berdasarkan kriteria 
peraturan perundang-uandangan adalah :
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau 
AMDAL;
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan Hidup atau UKL-UPL; 
atau
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan Hidup atau SPPL
Huruf g
Kriteria termasuk skala prioritas tinggi diberlakukan 
kepada penanam modal yang usahanya berada 
dan/atau sesuai dengan:
Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana 
Detil Tata Ruang;
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 
dan
Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.
Huruf h
Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur berlaku 
bagi penanam modal yang kegiatan usahanya 
mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan 
infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.
Huruf i
Kriteria melakukan alih teknologi diberlakukan 
kepada penanam modal yang kegiatan usahanya 
memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah 
dan masyarakat dalam menerapkan teknologi 
dimaksud.
-39-Huruf j
Kriteria merupakan industri pionir berlaku bagi 
penanam modal yang membuka jenis usaha baru 
dengan:
keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
memberi nilai tambah dan memperhitungkan 
eksternalitas yang tinggi;
memperkenalkan teknologi baru; dan
memiliki nilai strategis dalam mendukung 
pengembangan produk unggulan daerah.
Huruf k
Kriteria menempati lokasi di wilayah terpencil, daerah 
wilayah tertinggal, atau daerah wilayah perbatasan 
berlaku bagi penanam modal yang bersedia dan 
mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah
yang aksesibilitasnya sangat terbatas, serta 
ketersediaan sarana dan prasarananya rendah.
Huruf l
Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, 
pengembangan, dan inovasi berlaku bagi penanam 
modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang 
penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam 
mengelola potensi daerah.
Huruf m
Kriteria melakukan kemitraan atau kerjasama dengan 
usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi berlaku 
bagi penanam modal yang kegiatan usahanya 
melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, 
menengah, dan koperasi.
Huruf n
Kriteria menggunakan barang modal, mesin, atau 
peralatan yang diproduksi di dalam negeri berlaku 
bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau 
peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di 
dalam negeri.