Menurut PERATURAN  BUPATI  MAGELANG Nomor 7 Tahun 2010, apa isi dari Pasal 2?
Pasal Pasal 2 dalam PERATURAN  BUPATI  MAGELANG Nomor 7 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD), pada , menyatakan:

Alokasi penggunaan ADD bagi tiap -tiap desa ditetapkan sebagai berikut : 
a. pemerintah desa sebesar 15 % (lima belas persen) digunakan antara lain untuk alat tulis 
kantor, perlengkapan dan peralatan kantor, biaya rapat, uang sidang, perjalanan dinas 
dan biaya pemeliharaan; 
b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar 10 % (sepuluh persen) digunakan untuk 
tunjangan dan operasional (uang sidang, alat tulis kantor, biaya rapat, perlengkapan dan 
peralatan kantor, perjalanan dinas dan lain -lain); 
c. bantuan perbaikan penghasilan bagi penyelenggara pemerintah desa yang tidak termasuk 
dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( pembantu kaur, kaum, ili-ili 
dan lain -lain) paling tinggi sebesa r 5% (lima persen); 
d. bantuan operasional kegiatan kelembagaan desa antara lain R ukun Tetangga , Rukun 
Warga, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga , L embaga 
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan lembaga desa lainnya sebesar 10% (sepuluh 
persen); 
e. belanj a publik sebesar 60% (enam puluh persen), dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. diarahkan penggunaannya antara lain untuk perbaikan sarana dan prasarana publik, 
penyertaan modal usaha masyarakat melalui B adan Usaha Milik Desa, pengadaan 
ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, 
pemberdayaan perempuan, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pengembangan 
sosial budaya dan peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa dan/ atau 
masyarakat; 
2. merupakan batas minimal sehingg a tidak boleh dikurangi untuk alokasi penggunaan 
ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan 
3. dapat ditambah setelah diadakan musyawarah dan diperoleh kesepakatan antara 
pemerintah desa dengan B adan Permusyawaratan Desa yang di tuangkan dengan 
peraturan desa.