Apa saja yang diatur dalam Pasal 10 NOMOR 41 TAHUN 2021 Nomor 41 Tahun 2021?
Ketentuan dalam NOMOR 41 TAHUN 2021 Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9, BAB Ill - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 10 menetapkan:

Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan 
Demokrasi mempunyai tugas : 
menyusun program kerja di bidang politik, etika 
budaya politik dan peningkatan demokrasi; 
menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang 
politik, etika budaya politik dan peningkatan 
demokrasi; 
melakukan fasilitasi di bidang politik, etika budaya 
politik dan peningkatan demokrasi; 
melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, 
etika budaya politik dan peningkatan demokrasi; 
menyusun bahan koordinasi politik, etika budaya 
politik dan peningkatan demokrasi; 
melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun 
laporan; dan 
melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri. 
Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan , 
Perwakilan dan Partai Politik mempunyai tugas: 
menyusun program kerja di bidang fasilitasi 
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai 
politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala 
daerah, serta pemantauan situsi politik di daerah; 
menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang 
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan 
partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum 
kepala daerah, serta pemantauan situsi politik di 
daerah; 
melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi 
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai 
politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala 
daerah, serta pemantauan situsi politik di daerah; 
melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi 
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai 
politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala 
daerah, serta pemantauan situsi politik di daerah; 
menyusun bahan koordinasi di bidang fasilitasi 
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai 
politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala 
daerah, serta pemantauan situsi politik di daerah; 
melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun 
laporan; dan 
melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri. 
11 
Bagian Keempat 
BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, 
AGAMA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN