Apa bunyi lengkap Pasal 8 dalam 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013?
Menurut ketentuan dalam 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka, pada BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN, Pasal 8 dinyatakan:

Pajak Daerah yang terutang clipungut di wilayah Kabupaten Kolaka Utara. 
(4) 
(5) (3) (2) Pasal 16 
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala 
Badan dapat menerbitkan: 
a. SKPDKB dalam hal: 
1. Jika berdasarkan basil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang 
terutang atau kurang bayar . 
2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat dalam jangka 
waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan 
pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau 
3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang 
dihitung secara jabatan . 
b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum 
terungkap yang menuyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; 
dan 
c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah 
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak . 
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi 
adminstratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebelum dihitung dari 
pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling 
Jama 24 (dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak 
terse but; 
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa 
kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut; 
Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib 
pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan; 
Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi adm i~istr~tif berupa k~n.aikan . s~bes8!' 
25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditarnbah sanksi administratif 
berupa bunga 2% (dua persen) sebeluna dihitung dari pajak yang kurang bayar 
atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh ernpat) 
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. (1) Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis Pajak yang harus dibayar sendiri oleh 
wajib pajak (self Assesment). (1) Pcmungutan Pajak dilarang diborongkan. 
(2) Sctiap Wajib Pajak wajib mcmbayar pajak yang terutang berdasarkan surat 
ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan perundang­ 
undangan perpajakan. 
(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan 
Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 
(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa 
karcis atau nota perhitungan. 
(5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan 
menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/ atau SKPDKBT .