Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 24 Tahun 2021.
Redaksi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 24 Tahun 2021 tentang SUSUN AN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN, pada BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 19 menjelaskan:

Kepala Bidang Pelayanan Perizin an dan Nonperizinan Usaha Dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat ( 2), 
menyelenggarakan fungsi : 
10 
 a. pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan, verifikasi, identifikasi, 
koordinasi, validasi, evaluasi, memimpin, pelapo ran, pengadministrasian 
pelayanan, penerbitan perizinan dan nonperizinan usaha; 
b. pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan, verifikasi, identifikasi, 
koordinasi, validasi, evaluasi, memimpin, pelaporan, pengadministrasian 
pelayanan, penerbitan peri zinan dan nonperizinan usaha; 
c. pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan, verifikasi, identifikasi, 
koordinasi, validasi, evaluasi, memimpin, pelaporan, pengadministrasian 
pelayanan, penerbitan perizinan dan nonperizinan usaha ; 
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
 
Bagian Ketujuh 
Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Tertentu