Apa bunyi lengkap Pasal 5 dalam BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 2 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 2 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PELAKSANAANPERATURANDAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017, pada BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, Pasal 5 dinyatakan:

(1) Tunjangan perumahan diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD yang tidak disediakan rumah
dinas fjabatan.
(2) Besarnya tunjangan perumahan Pimpinan dan anggota
DPRD, ditetapkan sebesar:
a. Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu
rupiah) tiap bulan untuk Ketua DPRD;
b. Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu
rupiah) tiap bulan untuk Wakil Ketua DPRD;dan
c. Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu
rupiah) tiap bulan untuk Anggota DPRD.
-9-
Bagian Keempat
Kendaraan Dinas jabatan, Tunjangan Transportasi dan
Belanja Rumah Tangga
Pasa16
(1) Pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
disediakan kendaraan dinas jabatan.
(2) Penyediaan Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disertai anggaran perawatan/pemeliharaan
kendaraan melalui APBD berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal7
(1) Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
diberikan tunjangan transportasi.
(2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setiap bulan sebesar Rp 11.100.000,-(sebelas juta
seratus ribu rupiah).
Pasal8
(1) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD dianggarkan daJam
program dan kegia.tan sekretariat DPRD.
(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk kebutuhan mjnima1 rumah tangga.
(3)DaJam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas
Rumah Negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja
nunah tangga.
BABIV
UANG JASA PENGABDIAN
Pasa19
(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau
mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- 10-
(2) Besaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada
disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan
Anggota DPRD, dengan ketentuan:
a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1(satu)
tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1(satu)
bulan Uang Representasi;
b. masa bakti sampai dengan 2(dua) tahun, diberikan Uang
Jasa Pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang
Represen tasi;
c. rnasa bakti sampai dengan 3(tiga) tahun, diberikan Uang
Jasa Pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang
Representasi;
d. rnasa bakti sampai dengan 4(empat) tahun, diberikan
Uang Jasa Pengabdian sebesar 4(empat) bulan Uang
Representasi; dan
e. masa bakti sampai dengan 5(lima) tahun, diberikan Uang
Jasa Pengabdian sebesar 6 (enam) bulan Uang
Representasi.
(3)Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang
bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan
dengan tidak hormat, tidak diberikan Uang Jasa Pengabdian.
BABV
BELANJAPENUNJANGKEGIATAN DPRD
Bagian Kesatu
Belanja kagiatan
PasallO
(1)Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk
mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD
berupa:
- 11 -
a. program, yang terdiri atas:
1. penyelenggaraan rapat;
2. kunjungan kerja;
3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
4.peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber
daya manusia di lingkungan DPRD;
5.koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan
kemasyarakatan; dan
6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan
wewenang DPRD.
b.DO Pimpinan DPRD;
c.pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat
kelengkapan DPRD;
d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
e. belanja sekretariat fraksi.
{2} Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada
disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Program