Bagaimana redaksi normatif Pasal 29 dalam PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Nomor 14 Tahun 2002?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Nomor 14 Tahun 2002 tentang USAHA PERIKANAN DAN RETRIBUSI USAHA PERIKANAN, BAB IX - P E N Y I D I K A N, Pasal 29 berbunyi:

(1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, 
penyidikan atas tindak pidana sebagainnana dimaksud dalam Peraturan 
Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya 
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang 
berlaku. 
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, berwenang : 
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 
tindak pidana; 
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian Jan 
melakukan pemeriksaan; 
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 
pengenal did tersangka; 
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat; 
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
f. memanggil or ang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 
atau saksi; 
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara; 
13 
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk 
dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau 
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya 
melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada 
Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; 
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan.