Bagaimana redaksi normatif Pasal 4 dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 43 Tahun 2011?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 43 Tahun 2011 tentang KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, BAB II - Pasal 2, Pasal 4 berbunyi:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. 
 
 Ditetapkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 1 Desember 2010 
 
BUPATI MAGELANG, 
 
 ttd 
 
SINGGIH SANYOTO 
Diundangkan di Kota Mun gkid 
pada tanggal 1 Desember 2010 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG 
 
ttd 
 
UTOYO 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 201 0 NOMOR 570 
 
 
 
 
 
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 20 11 
 
I. PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 
Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang -
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No mor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan a ntara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta peraturan pelaksana 
lainnya mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan 
daerah otonom. 
Penerapan otonomi daerah melalui ketentuan peraturan per undang -undang an 
tersebut di atas, telah memberikan pemikiran kedepan, bahwa daerah diberikan 
kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan berdasarkan kriteria 
eksternalitas, akuntabilita s dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian 
hubungan antar susunan pemerintahan, dimana penyelenggaraan urusan 
pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antar 
Pemerintah Daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis sebagai suatu 
sistem Pemerintahan. 
 Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah daerah 
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yaitu 
urusan wajib dan urusan pilihan, kecuali urusan pemerintahan yang dalam 
peraturan per undang -undang an ditentukan menjadi urusan pemerintahan yang 
meliputi politik luar ne geri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter/fiskal nasional, 
dan agama. Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah diluar urusan 
pemerintahan sebagaimana dimaksud, pemerintah dapat menyelenggarakan 
sendiri sebagian urusan pemerintahan, melimpahkan sebagian urusan 
pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah atau menugaskan 
sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan pemerintahan desa 
berdasarkan tugas pembantuan. 
Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, 
Pemerintah menerapkan s anksi kepada penyelenggaraan pemerintah daerah, 
apabila diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh pemerintah 
daerah tersebut. 
Agar pembinaan dan pengawasan berjalan sesuai dengan ketentuan 
peraturan per undang -undang an perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 20 11 sebagai acuan dalam 
menyusun Program Ker ja Pengawasan Tahunan Tahun 20 11. 
 
B. Tujuan 
 
Kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 
bertujuan seba gai berikut : 
1. Memberikan pedoman dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah di Kabupaten Magelang Tahun 2011 ; 
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan di daerah dalam rangka 
mengeliminir terjadinya pengawas an yang tumpang tindih ; 
 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAGELANG 
 NOMOR : 43 TAHUN 2011 
 TANGGAL : 1 Desember 2011 
 
 
3. Menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang benar -benar bersifat 
strategis dan bermanfaat dalam mengawal pelaksanaan program/kegiatan agar 
senantiasa berpedoman pada rencana yang telah ditetapkan dan taat pada 
peraturan perundang -undang an; 
4. Memberikan pedoman bagi penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahunan dan 
Program Kerja Pengawasan Tahunan di Daerah . 
 
II. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN 
 
Kebijakan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 diarahkan 
untuk menetapkan prioritas pengawasan dengan mengacu pada Misi Kelima BUPATI 
MAGELANG yaitu " Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis”. 
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh 
Inspektorat yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di 
daerah dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati . Arah 
Kebijakan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 dinyatakan 
sebagai berikut: 
1. Memfokuskan seca ra cermat obyek dan sasaran pengawasan yang bersifat 
kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan, 
Pembangunan dan Kemasyarakatan; 
2. Meningkatkan efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah melalui upaya ko ordinasi dan sinergi pengawasan internal, 
eksternal dan pengawasan masyarakat; 
3. Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil -hasil pemeriksaan Aparat 
pengawasan Fungsional dan penanganan pengaduan masyarakat. 
 
III. RUANG LINGKUP 
 
Ruang lingkup kegiat an pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 
meliputi: 
1. Administrasi umum pemerintahan yang terdiri dari : 
a. Kebijakan daerah; 
b. Kelembagaan; 
c. Pegawai daerah; 
d. Keuangan daerah; dan 
e. Barang daerah. 
2. Pengawasan Urusan Pemerintahan yang terdiri dari : 
a. Urusan wajib; 
b. Urusan pilihan. 
3. Pengawasan Lainnya yang terdiri dari : 
a. Dana Dekonsentrasi; 
b. Tugas pembantuan. 
 
IV. OBYEK PENGAWASAN 
 Obyek pe ngawasan Inspektorat Daerah , meliputi : 
a. Semua SKPD di lingkunga n peme rintah d aerah , perusahaan daerah yang 
kepemilikan/pengelolaan masih dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten. 
b. Kecamatan , 
c. Desa/Kelurahan , 
d. Pelaksanaan tugas pembantuan dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) 
di desa/kelurahan. 
e. Pelaksanaa n tugas pembantuan dengan sumber anggaran dari APBN (Anggaran 
Pendapatan Belanja Nasional) dan/atau APBD Provinsi berdasarkan pelimpahan/joint 
audit. 
 
 
 
 
 
V. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN 
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun dalam bentuk 
kegiatan utama dan kegiatan penunjang sebagai berikut : 
A. Kegiatan Utama 
1. Pemeriksaan meliputi : 
a. Pemeriksaan Reguler di lingkungan Pemerintah Daerah . 
b. Pengawasan atas Penyelengga raan Pemerintahan Daerah yang meliputi 
kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang 
daerah, dan urusan pemerintahan . 
c. Pemeriksaan dana dekon sentrasi (atas limpahan Departemen / 
Kementerian/Lem baga Pemerintah Non Departemen) . 
d. Pemeriksaan tugas pembantuan . 
e. Pemeriksaan Khusus /Strategis . 
f. Pemeriksaan Kasus/ Penanganan Pengaduan Masyarakat . 
g. Pemeriksaan Pelayanan Publik . 
h. Pemeriksa an atas Bantuan Keuangan . 
i. Pemeriksaan lainnya atas perintah pejabat berwenang. 
2. Review L aporan Keuangan 
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa pada pemerintah daerah 
melakukan review atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka 
meyakinkan keandalan informasi y ang disajikan sebelum disampaikan oleh 
Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan s etelah 
Tahun Anggaran berakhir . Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
adalah prosedur penelusuran angka -angka, p ermintaan keterangan dan analisis 
yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan 
terbatas atas laporan tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas 
laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut berdasarkan Sistem 
Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP). 
3. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan . 
 Dalam rangka optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan, dilakukan 
pemantauan dan pemu takhiran data tindak lanjut hasil pengawasan. 
Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan paling sedikit 2 
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun. 
 
B. Kegiatan Penunjang 
Untuk mencapai keberhasilan kegiatan utama pengawasan perlu didukung deng an 
kegiatan penunjang pengawasan yang terdiri atas: 
1. Sinergi pelaksanaan Kegiatan pengawasan dengan APIP lainnya. 
 Untuk lebih mengoptimalkan hasil pengawasan, setiap unit APIP perlu 
mengembangkan dan meningkatkan kerjasama yang sinergis antar APIP mela lui 
pemeriksaan bersama (joint audit), pendidikan dan pelatihan, asistensi dan 
supervisi serta pengembangan sistem informasi. 
2. Pendidikan dan Pelatih an Pengawasan 
 Berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, 
keterampilan, kapabilita s, dan profesionalisme sumber daya manusia 
Pengawasan, yang dimiliki oleh setiap unit APIP perlu terus ditingkatkan melalui 
pendidikan dan pelatihan pengawasan yang melip uti diklat sertifikasi JFA, diklat 
penjenjangan struktural, diklat manajemen pengawasan, diklat teknis substansi 
(antara lain diklat manajemen pengawasan, diklat/bintek audit kinerja, 
 
 
diklat/bintek barang/j asa serta diklat penunjang lain nya). Selain itu pe rlu pula di 
lakukan berbagai forum seminar, Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), diskusi, studi 
kasus berbagai masalah yang berhubungan dengan pengawasan dalam rangka 
meningkatkan dan memelihara konsep pendidikan dan pelatihan berkelanjutan 
(continuing prof essional education). Untuk itu setiap APIP perlu mengalokasikan 
dana yang memadai untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan. 
3. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. 
Dalam rangka penyusunan Sistem Informasi Pengawasan yang terpadu, s etiap 
APIP di Kabupaten Magelang harus menyusun database pengawasan yang 
terus dimutakhirkan dan dikembangkan. Database pengawasan tersebut antara 
lain mencakup data obyek pengawasan, temuan dan tindak lanjut hasil 
pengawasan dan berbagai data sumber daya manusia pengawasan. 
4. Kegiatan Penunjang Lainnya 
Kegiatan APIP yang juga merupakan kegiatan penunjang meliputi pembuatan 
laporan berkala kegiatan pengawasan, penyusunan kebijakan pengawasan, 
penyusunan PKPT, penyusunan daftar temuan, tindak lanjut hasi l pengawasan, 
dan penyusunan prosedur tata kerja pengawasan. 
 
VI. KOORDINASI PENGAWASAN 
Untuk mewujudkan efektivitas koordinasi pengawasan intern pemerintah di daerah , 
diperlukan koordinasi antar APIP Pusat dan Daerah. Kegiatan koordinasi 
pengawasan yang perlu dilaksanakan mencakup: 
 
A. Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) 
Untuk meningkatkan koordinasi pengawasan di antara jajaran APIP perlu 
dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) guna memperoleh 
kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawas an, memantapkan sinergi 
pengawasan, dan sekaligus mengeliminasi adanya tumpang tindih pelaksanaan 
pemeriksaan. Rakorwas diselenggarakan dalam bentuk Rakorwas Nasional 
yang diikuti unsur APIP Pusat dan Daerah, Rakorwas antar APIP Pusat, 
Rakorwas Regional, R akorwas APIP Daerah. Tujuan Rakorwas adalah untuk 
membahas isu -isu pengawasan yang relevan. Rakorwas diselenggarakan oleh 
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Departemen Dalam 
Negeri. 
B. Frekuensi Pemeriksaan Oleh APIP di daerah . 
Dalam sa tu tahun anggaran, terhadap satu obyek pengawasan dapat dilakukan 
pemeriksaan oleh APIP yang berbeda dengan tenggang waktu minimal 3 (tiga) 
bulan setelah berakhirnya pemeriksaan terdahulu pada obyek pemeriksaan 
yang bersangkutan, dengan sasaran dan tujuan pemeriksaan yang sama atau 
berbeda. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pemeriksaan investigatif yang dapat 
dilakukan sewaktu -waktu sesuai dengan kebutuhan. Sasaran dan jadwal 
pengawasan oleh APIP di daerah ditetapkan oleh Bupati dalam Rencana 
Pengawasan Tahunan APIP di Kabupaten Magelang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. PENUTUP 
Kebijakan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 , 
merupakan upaya untuk mensinergikan seluruh kegiatan APIP di daerah dalam 
rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern Pemerintah. Untuk 
itu diperlukan komunikasi dan kerja sama antar APIP, sehingga program -program 
yang disusun oleh masing -masing APIP dapat saling menunjang satu sama lain. 
Diharapkan se luruh APIP di daerah dapat menjadikan kebijakan pengawasan ini 
sebagai acuan dalam rnenyusun Kebijakan Pengawasan Tahunan dan Program 
Kerja pengawasan Tahunan masing -masing APIP Tahun 2011 . 
 
 
BUPATI MAGELANG, 
 
ttd 
 
 SINGGIH SANYOTO