Apa saja yang diatur dalam Pasal 5 Presiden Republik Indonesia ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung Barat. Nomor 5 Tahun 2008?
Ketentuan dalam Presiden Republik Indonesia ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung Barat. Nomor 5 Tahun 2008 tentang HARI JADI KABUPATEN BANDUNG BARAT, BAB IV - KETENT UAN PENUTUP, Pasal 5 menetapkan:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang 
mengenai teknis pelakanaan, diatur oleh Bupati. 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Barat. 
 
Ditetapkan di Padalarang 
pada tanggal 28 Juli 2008 
 
BUPATI BANDUNG BARAT , 
 
Ttd 
A B U B A K A R 
 
Diundangkan di Padalarang 
pada tanggal 28 Juli 2008 
Plt.SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG BARAT, 
 
Ttd 
ABBAS 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2008 NOM OR 5 
PENJELASAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT 
NOMOR ... TAHUN 2008 
TENTANG 
HARI JADI KABUPATEN BANDUNG BARAT 
UMUM 
Kabupaten Bandung Barat, dalam pembentukannya melalui berbagai proses 
yang cukup lama dan pengorbanan materi dan imateri yang tidak sedikit. Keinginan 
dan perjuangan masyarakat yang kuat telah melahirkan Kabupaten Bandung Barat 
untuk menjadi daerah otonom baru di Provinsi Jawa Barat. 
Perjuangan pembentukan Kabupaten Bandung Barat tidak cukup sampai 
terbentuknya saja, namun juga perlu disertai dengan pembangunan di berbagai 
bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di 
Iingkungan Kabupaten Bandung Barat. 
Untuk membangkitkan rasa cinta serta menghargai nilai -nilai sejarah 
berdirinya Kabupaten Bandung Barat, dipandang perlu memperingati hari jadi 
Kabupaten Bandung Barat. Pengundangan Undang -Undang Nomor 12 T abun 2007 
tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat, tanggal 2 
Januari 2007 dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung Barat. Hari jadi 
tersebut akan diperingati setiap tahunnya oleh Pemerintah Daerah, DPRD serta 
seluruh lapisan masyarakat di Iingkungan Kabupaten Bandung Barat. 
 
II. PASAL DEMI PASAL