Bagaimana redaksi normatif Pasal 17 dalam PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor % Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor % Tahun 2021 tentang KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS, Pasal 17 berbunyi:

(1)Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c 
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan 
kebutuhan biaya penginapan dalam ran gka pelaksanaan pezjalanan dinas 
dalam negeri. 
(2)Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai 
dengan biaya nil dengan batas tertinggi sesuai tanif yang ditetapkan. 
(3)Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan 
lamanya efektif kegiatan dan ditambah 1 (satu) han. 
(4)Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sarna untuk 
melaksanakan suatu kegiatan tertentu maka pelaksana perjalanan dinas dapat 
menginap pada hotel atau penginapan yang sama, sesuai dengan tingkat biaya 
hotel dan penginapan yang telah ditetapkan untuk masing-masing pelaksana 
perjalanan dinas. 
(5)Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan maka 
diberikan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dikalikan dengan 
biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari tarif biaya 
penginapan di kota tempat tujuan. 
(6)Satuan biaya penginapan penjalanan dinas dalam negeri tercantum pada 
Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi. 
Bagian.....12 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
- 12- 
Bagian Kelima 
Uang Representasi Perjalanan Dinas