Apa saja yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Perun dang-undangan (Lem baran Negara Republik Nomor 29 Tahun 1945?
Ketentuan dalam Peraturan Perun dang-undangan (Lem baran Negara Republik Nomor 29 Tahun 1945 tentang , Pasal 10 menetapkan:

huruf d ditetapka n sebagai berikut, 
a. Ketua , sebesar Rp. 1.500 .000,00/bulan ; 
b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 1.350 .000,00/bulan ; 
c. Sekretaris , sebesar Rp. 1.350 .000,00/bulan ; 
d. Anggota, sebesar Rp. 1.250 .000,00/bulan. Pasal 13 
(1) 1'unjangan jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Desa dan perangkat Desa 
sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 10 huruf d adalah tunjangan lain berupa Iuran 
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian . 
(..!) .Jarnman sosial kctcnaga kerja an seba gaimana dimaksud pada aJ at (1) diint egras ikan 
dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui Penyelenggaraan Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian . 
(3) Besaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana 
dimak sud pada ayat (1) yakni sebagai berikut : 
a. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp. 5.644 ,- (lima ribu enam ratus empat 
puluh em pat rupiah}; 
b. Iuran Jaminan Kematian sebesar Rp. 7.055, - (tujuh ribu lima puluh lima rupiah); 
(4) Bendahara Khusus men yetorkan Juran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 
Kematian pada setiap penyaluran ADD . (3) Besaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni 
sebesar 5%, terdiri dari: 
a. 2% dari penghasilan tetap yang diterima (Upah Minimum Provin si);dan 
b. 3°/o dari pemberi kerja yang bersumber dari ADD non pengha silan tetap. 
(4) Bendahara Khu aua menyetorkan Iuran .Jaminan Kesehatan pada setiap penya luran 
ADD. 
10 Pasal 18 
(1) Penyaluran tahap Ill sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c 
dilakukan setelah Kepala Desa men yampaikan: 
a. laporan realisasi penggunaan dana ta.hap II yang diketahui oleh Camat; 
b. Rencana Pt"ngg un~an Dana (RPDJ taha p ui, 
c. Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa (jika ad.a) . 
(2) Laporan realisasi penggunaan dana ta.hap II dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) 
tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui 
Kepala Dina s Pemberdayaan Mas yarakat dan Desa. 
(3) Dalam ha1 laporan realisasi penggunaan dana tahap II dan Rencana Penggunaan 
Dana (RPD ) tahap TTT telah lengkap, Dinas Pembcrd avaan Masvara kar dan Desa 
mengeluarkan rekomendasi penyaluran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pasa.117 
(1) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan 
setelah Kepala Desa men yampaikan: 
a. laporan realisasi penggunaan dana tahap I tahun yang diketahui oleh Camat; 
b. Rencana Penggun aan Dana (RPD) tahap TT· 
c. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa (jika ad.a) . 
(2) Laporan realisasi penggunaan danatahap I dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) 
tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui 
Kepala Dinas Pemberda yaan Masyarakat dan Desa . 
(3) Dalam hal laporan realisasi penggunaan dana tahap I dan Rencana Penggunaan Dana 
(RPD) tahap II telah lengkap , Dinas Pemberd ayaa n Ma.syarakat dan Desa 
mengeluarkan rekomendasi penyaluran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah. e. Keputusan Kepala Desa tentang Lembaga Adat Desa ; (jika ad.a) 
f. Keputusan Kepala Desa tentang Perangkat Desa dan RT; 
g. Keputusan Kepala Desa tentang Pegawai Sara dan Pendeta; 
h. Keputusan Bupati tentang BPD ; 
i. Keputusan Ketua TP-PKK Kabupaten/ Kecamatan tentan g TP-PKK Desa; 
J. Keputusan Kepala Desa tentang LPM ; 
k. Keputusan Kepala Desa tentang Karang Taruna; 
1. Keputusan Kepala Desa tentang PPKD ; 
m. Keputusan Kepala Desa tentang Dasa Wisma ; 
n. Keputusan Kepala Desa tentang TPK; 
o. Keputusan Kepala Desa tentang Kader Posyandu ; 
p. Keputusan Kepala Dcsa tcntan g KP~.1D; 
q. Keputusan Kepala Desa tentang KPM; 
r. Keputusan Kepala Desa tentang Majelis Taklim; 
s. Keputusan Kepala desa ten tang Guru PAUD /TK; 
t. Keputusan Kepala Desa tentang Guru Mengaji ; 
u. Keputusan Kepala Desa tentang Hansip Desa; 
v. Keputusan Kepala Desa tentan g Tim Pelaksana Inovasi Desa : 
w.Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I; dan 
x. gambar / desain dan RAB kegiatan fisik maupun non fisik. 
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui 
Kepala Dina s Pemberda yaan Mas yarakat dan Desa. 
(3) Dalam hal dokumen sebaga:imana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap , Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan rekomendasi penyaluran kepada 
Badan Keuangan dan Aset Daerah. - --- --- -------- 
11 Pasal 24 
(1) Usulan untuk pencairan dana dilakukan melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 
atau surat permohonan pencairan dana . 
(2) Seluruh dokumen SPP atau surat permohonan pencairan dana diarsipkan dan 
ditatausahakan oleh Benda hara Desa . Pasal 23 
(1) Pengambilan atau penarikan dana oleh Pemerintah Desa pada Reken ing Kas Desa di 
beurk yang dirunjuk dilakukan oleh Kepala Desa dan/ a tau Bendahara Desa menurut 
persyaratan yang ditentukan oleh bank. 
(2) Sebelum pengambilan atau penari.kan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pemerintah Desa membuka rekening atas nama Pemerintah Desa pada bank yang 
ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan memenuhi pers yaratan sesuai ketentuan 
yang berlaku. Pasal 22 
(1) Penyaluran dana ADD dilaksanakan dengan mekanisme transfer dari Pemerintah 
Daerah kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan yang berlaku . 
(2) Penyalurandana ADD ditransfer ke Rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk oleh 
Pemerintah Daerah. 
(3) Penyalu ran dana .ADD dapat dilakukan setelah Ke-pa fa f)pqci membuat pernyataan di 
atas kertas bermaterai yang berisi kesediaan untuk bertanggung jawab penuh atas 
penggunaan dana yang disalurkan dengan dilampiri dokumen dan surat permohonan 
penyaluran dana dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat. Pasal 21 
(1) Pengajuan penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Desa dilakukan oleh Kepala 
Desa dan Bendahara Desa . 
(2) Bendahara Desa melakukan pencairan ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah 
mendapat kuasa dari Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran . 
(3) Kuasa sebagaimana dimaksud ayat (1) bermatera i Rp. 6.000,-. Pasal 20 
Jika salah satu syarat penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17,