Apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 88 Tahun 2021 pada Pasal 3?
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 88 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 3 menyebutkan bahwa:

huruf b dipimpin oleh seorang Asisten yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
(2) Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada
mempunyai tugas mernbantu Sekretaris Daerah dalarn penyusunan
kebijakan Daerah di bidang pernerin tahan , hukum, kerjasarna dan
pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata pemerintahan,
kesejahteraan rakyat, hukurn dan kerja sarna.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), Asisten
Pernerintahan dan Kesejahteraan Rakyat rnenyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan Daerah di bidang tata pernerintahan , hukum dan
kerja sarna;
b. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang Kesejahteraan
Rakyat;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata
pemerintahan, hukurn, Kesejahteraan Rakyat dan kerja sarna;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata
pemerintahan, hukurn dan kerja sarna;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Kesejahteraan
Rakyat; dan
f.pelaksanaan ...
- 7-
f.pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang tata
pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerja sama yang berkaitan
dengan tugasnya
Paragraf 1
Bagian Tata Pemerintahan
Pasal6
(1) Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (1) huruf
b angka 1 dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
(2) Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian
perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan
pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi
kewilayahan dan otonomi Daerah.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bagian Tata
Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi
pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi Daerah;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang
administrasi pernerintahan, adrninistrasi kewilayahan dan otonomi Daerah;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
dibidang administrasi pernerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi
Daerah;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah
dibidang administrasi pernerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi
Daerah; dan
e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
Paragraf ...
-8-
Paragraf2
Bagian Kesejahteraan Rakyat