Apa saja yang diatur dalam Pasal 6 Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana Nomor 36 Tahun 1999?
Ketentuan dalam Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik, Pasal 6 menetapkan:

Standar baku pembangunanmenaraadalah sebagai
berikut :
a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan
teknis pembangunan menara;
b. struktur menara harus mampu menampung
paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara
Telekomunikasi dengan memperhatikan daya
dukung menara bersama;BagianKesatu
Persyaratan PembangunanMenaraTelekomunikasi
BaruBABIII
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNlKASI
BARU(2)Sarana pendukung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)harus sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan meliputi :
a. pentanahan (grounding);
b. penangkalpetir;
c. catu daya;
d. lampu halangan penerbangan (aviation
obstruction light);
e. marka halangan penerbangan (aviation
obstruction marking); dan
f.bangunan penunjangnya harus dilindungi
dengan pagar keliling.
(3)Identitas hukum terhadap menara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :
a. nama pemilikmenara;
b. lokasimenara;
c. tinggimenara;
d. tahun pembuatanZpemasanganmenara;
e. kontraktor menara;
f.beban maksimummenara;
g. pengelolamenara;
h. koordinatgeografis;
1.nomor dan tanggal1MBmenara;
J.luas area site;dan
k.dayalistrikterpasang.(1)Menara harus dilengkapi dengan sarana
pendukung dan identitas hukum yangjelas.Pasa15:3) Penempatan menara telekomunikasi di luar cell
plandanIatau pada kawasan eagar budaya
harus kamuflase dan mengacu ketentuan
peraturan perundang-undangan.
:4) Setiap pemasangan BTS mobile, Penyedia
menara telekomunikasi harus membuat surat
pemberitahuan penempatan BTS mobileyang
ditujukan kepada KepalaDinas.
Pembangunan menara telekomunikasi seluler hanya
diperbolehkan pada :
a. zona cellplanmenara baru; danZatau
b. pada zona cell plan menara eksisting ketika
menara eksisting secara teknis sudah
dipergunakan maksimal.Pasal10Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum
diberlakukannya Peraturan Bupati ini dan telah
memiliki 1MBwajib menjadi menara bersama yang
dapat menampung dan di gunakan oleh 3 (tiga)
penyelenggara telekomunikasi (operator) atau
lebih.Pasa19Penyedia menara yang membangun menara
bersama dapat memanfaatkan barang atau aset
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.Pasal8(3) Penyedia menara harus menyelesaikan
pelaksanaan pembangunan menara yang
dimohon secara keseluruhan pada waktu yang
telah di tentukan.(2) Penyedia menara wajib membuat surat
pernyataan jaminan keselamatan dan Zatau
kerugian yang ditimbulkan akibat dariadanya
bangunan menara.(1) Penyedia menara wajib mengasuransikan
menaranya dan menjamin reeikoZkerugian
yang ditimbulkan akibat dari adanya
bangunan menara.Pasal 7c. pembangunan menara wajib mengacu kepada
SN1dan stan dar baku tertentu untuk menjamin
keselamatan bangunan dan lingkungandengan
memperhitungkan faktor-faktor yang
menentukan kekuatan dan kestabilan
konstruksi menara; dan
d. untuk menara pada kawasan pemukiman harus
memenuhi jarak bebas minimal menara terhadap
bangunan yaitu :
1. menara dengan ketinggian di atas 60 meter ,
maka jarak bebas bangunan menara terhadap
bangunan terdekat disekitarnya adalah 2 (dua)
kali lebar kaki menara atau pondasi; dan
2. menara dengan ketinggian sampai dengan 60
meter,maka jarak bebas bangunan menara
terhadap bangunan terdekat disekitamya
adalah selebar kaki menara atau pondasi.
Persyaratan untukmemperoleh persetujuan
penempatan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12terdiri dari :
a. permohonan secara tertulis yang berisikan
antara lain meliputi identitas pemohon,
rencana titik koordinat dan rencana ketinggian
menara;
b. surat kuasa dari pemohon apabila dikuasakan
dan bermeterai Rp.l0.000, (Sepuluh ribu
rupiah);
c. fotokopiakta pendirianperusahaan;
d. fotokopiKartuTanda Penduduk (KTP)pemohon
dan kuasanya;
e. gambar situasi rencana letak bangunan dan
rancangan teknis/desain menara
telekomunikasi;
f. surat pernyataan kesanggupan tentang
penggunaan menara telekomunikasi secara
bersama olehbeberapa operatortelekomunikasi
selular diatas meterai Rp. 10.000(sepuluhribu
rupiah);danPasal13(1) Untuk memperoleh persetujuan penempatan
menara terlebih dahulu mengajukan surat
permohonan kepada Bupati melalui Kepala
Dinas dan harus disesuaikan dengan celiplan
yangada diDaerah.
(2)Untuk pembangunan menara telekomunikasi
wajib memiliki persetujuan penempatan
menara dari Bupati sebagai persyaratan
untuk mengurus izin lainnya dari Pemerintah
Daerah.Pasal12BABIV
PERSETUJUANPENEMPATAN MENARA
TELEKOMUNlKASI(1) Peletakan menara telekomunikasi di
permukaan tanah dengan ketinggian paling
tinggi 82 (delapan puluh dual meter, untuk
wilayah Pekon.
(2) Peletakan menara telekomunikasi di
permukaan tanah dengan ketinggian paling
tinggi 72 (tujuh puluh dual meter untuk
wilayah perkotaan.
(3) Peletakan menara telekomunikasi diatas
bangunan gedung, ketinggian paling tinggi
diukur dari permukaan tanah adalah 52
(limapuluh dual meter.PasalllBagian Kedua
Ketinggian Menara Telekomunikasi
(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam