Menurut PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 17 Tahun 2004, apa isi dari Pasal 181?
Pasal Pasal 181 dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 17 Tahun 2004 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, pada , menyatakan:

Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 3 2 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah 
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; 
 
 b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang 
dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah serta Prior itas dan Plafon Anggaran 
Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah 
Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
 
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan 
Peraturan Daera h tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 ; 
 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan -
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 -92); 
 
2 
 2. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 
3. Undang -Undang Nomo r 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286 ); 
 
4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355) ; 
 
5. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 
4400); 
 
6. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 
7. Undang -Undang Nomo r 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 
 
8. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keua ngan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 
 
9. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran N egara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 
 
10. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
3 
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembara n Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan 
Pimpina n Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 
 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar an 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 
 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah d engan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No mor 
5155); 
 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 
 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Inst ansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 
4 
 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata 
Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah Dan Ret ribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 
 
21. Peratur an Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 
 
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E 
Nomor 1); 
 
 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI JAWA TENGAH 
 
dan 
 
GUBERNUR JAWA TENGAH 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 
ANGGARAN 2014 .