Jelaskan isi kandungan Pasal 154 dari PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014.
Sesuai dengan PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI, ketentuan pada BAB VI - TATA CARA PEMBINAAN ANGKUTAN, Pasal 154 berbunyi:

(1)Tarifyang ditetapkan untuk angkutan kota adalah tarif
jarak.
(2)Tarifyang ditetapkan untukangkutan Taksi memiliki
struktur tersendiri meliputi: tarif awal (buka pintu), tarif
jarak(per-km),tarif tunggu dantarif minimal .
(3)Tarif untuk angkutan massal dan angkutan multimoda
ditetapkan oleh Walikota.
Pasal…
88
Pasal155
Bentuk permohonan izin, izin usaha angkutan , izin
penyelenggaran angkutan orang, kartu pengawasan, kartu
pengawasan p enggunaan kendaraan bermotor, kartu
pengawasan sementara, izin insidentil, surat peringatan,
pembekuan izin, pencabutan izin, laporan penyelenggaraan
izin,danformulir survey sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar i
Peraturan Walikota ini.
BABVII
TATA CARA PEMBINAAN KESELAMATAN PEMAKAI JALAN
Bagian Kesatu
Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas
Paragraf 1
Kecelakaan Lalu Lintas
Pasal156
Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang
tidak disangka dan tid ak disengaja melibatkan kendaraan
dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan
korban manusia atau kerugian harta benda.
Pasal157
(1)Korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal156,dapat berupa:
a.korban mati;
b.korban luka bera t; atau
c.korban luka ringan.
(2)Korban mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat
kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut.
(3)Korban luka berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, adalah korban yang karena lukanya menderita
cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih
dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan.
(4)Korban luka ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c, adalah korban yang tidak termasuk dalam
pengertian ayat (2) dan ayat (3).
Pasal...
89
Pasal158
(1)Dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas yang
mengakibatkan korban manusia, ditindaklanjuti dengan
penelitian dan/atau pemeriksaan yang dilaksan akanpaling
lama3 (tiga) hari kerja oleh Kepolisian bekerjasama dengan
Dinas dan SKPD terkait .
(2)Kepolisian dan Dinas membuat laporan mengenai
kecelakaan lalu lintas dan disampaikan kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada
Pimpinan Kepolisian.
Paragraf 2
Analisa Kecelakaan Lalu Lintas
Pasal159
(1)Dalam melaksanakan analisa kecelakaan lalu lintas jalan,
metode yang dapat digunakan ,yaitu:
a.Metode Statistik:
1.metode yang mengikutsertakan pengumpulan dan
analisa terhadap set iap data yang berkaitan dengan
faktor-faktor yang dapat memberikan kontribusi
terhadap terjadinya kecelakaan;
2.metode ini memerlukan data yang bersifat berkala dan
dalam jumlah yang besar untuk dikaji guna
memperoleh faktor -faktor kecenderungan yang terjadi .
b.Metode Klinis yaitu metode yang mengikutsertakan
pengkajian setiap kejadian kecelakaan secara individu
dan menentukan mengapa dan bagaimana kecelakaan
tersebut terjadi.
(2)Metode klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi:
a.pengamatan setempat ( on site observation );
b.rekonstruksi kecelakaan; dan
c.analisa penyebab terjadinya kecelakaan.
Pasal160
(1)Analisa kecelakaan dengan menggunakan metode statistik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159ayat (1) huruf a,
berkaitan dengan pengumpulan dan analisa terhadap
sejumlah data ,berupa:
a.lokasi kecelakaan;
b.karakteristik kendaraan; dan
c.karakteristik pengguna jalan.
(2)Hasil...
90
(2)Hasil dan analisa kecelakaan dengan menggunakan metode
statistik ,yaitu:
a.daerah rawan kecelakaan ( Black Area ) yang berkaitan
dengan geometrik jalan seperti persimpangan, tikungan
tajam atau kelandaian curam;
b.titik rawan kecelakaan ( Black Spot ).
Pasal161
(1)Perhitungan tingkat kecelakaan dilakukan dalam analisa
kecelakaa n lalu lintas dengan memperhatikan:
a.volume lalu lintas;
b.jumlah penduduk;
c.tingkat keparahan kecelakaan;
d.panjang jalan;
e.volume pejalan kaki; dan
f.jumlah kendaraan.
(2)Hasil analisa kecelakaan lalu lintas digambarkan berupa
tabel, grafik serta peta yang menunjukkan:
a.perubahan tingkat kecelakaan dan keparahan korban
kecelakaan dari tahun ke tahun;
b.keparahan tingkat kecelakaan da riwaktu ke waktu;
c.tipekecelakaan;
d.jenis kendaraan yang terlibat;
e.gerakan atau manuver kendaraan yang dilakukan;
f.waktu dan hari terjadinya kecelakaan; dan
g.cuaca saat terjadi kecelakaan.
Pasal162
(1)Dalam melakukan analisa kecelakaan lalu lintas, beberapa
tahapan yang harus diperhatikan ,adalah:
a.survey dan studi lok asi dengan menggambarkan lokasi
kecelakaan pada peta, diklasifikasikan dalam tahun,
tingkat keparahan dan luka -luka dinyatakan dalam
warna;
b.menentukan lokasi jumlah kecelakaan dalam suatu titik
antara lain persimpangan jalan, panjang jalan, nama
jalantempat kejadian kecelakaan ,menurut:
1.jumlah seluruh kecelakaan;
2.kecelakaan tiap volume lalu lintas;
3.kecelakaan tiap panjang jalan; dan
4.kecelakaan tiap kendaraan per-kilometer.
c.analisa ...
91
c.analisa tipe kendaraan yang terlibat dibandingkan
dengan persentase tipe kendaraan yang sama dalam arus
lalu lintas;
d.analisa ciri pengemudi, menurut usia, pengaruh alkohol
atau obat terlarang lainnya;
e.analisa gerakan kendaraan, seperti mendahului atau
berputar serta analisa arah kendaraan yang terlib at
kecelakaan;
fwaktu dalam hari, yang berkaitan dengan siang dan/atau
malam;
g.tingkat kerusakan kendaraan dan tingkat keparahan
korban;
h.analisa kondisi lingkungan; dan
i.analisa konflik kendaraan, yang dapat diklasifikasikan
memutar ke kiri dan/atau ke kanan serta menyilang.
(2)Dalam melakukan analisa kecelakaan lalu lintas jalan,
petugas Kepolisian dibantu oleh tenaga teknis Dinas yang
memiliki kualifikasi ahli di bidang lalu lintas dan angkutan
serta kualifikasi penguji kendaraan bermotor dan PPNS yang
lingkup tugasnya di bidang penyelenggaraan perhubungan
yang dilengkapi dengan surat perintah tugas yang
dikeluarkan oleh Dinas.
Bagian Kedua
Pemindahan Kendaraan Bermotor
Paragraf 1
Maksud dan Tujuan
Pasal163
Maksud dan tujuan pemindahan kendaraan adalah agar
terselenggaranya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan
kelancaran lalulintas.
Paragraf 2
Pelaksanaan Pemindahan Kendaraan
Pasal164
(1)Setiap kendaraan bermotor yang secara se ngaja dan/atau
karena kelalaian pengemudi atau penanggung jawabatau
pemilik kendaraan yang mengakibatkan kesalahan parkir,
melanggar penggunaan daerah manfaat jalan , daerah
manfaat terminal dan/atau terjadi kecelakaan lalu lintas,
dilakukan pemindahan kendaraan ke tempat penampungan
dengan menggunakan mobil derek .
(2)Pemindahan ...
92
(2)Pemindahan kendaraan bermotor dilakukan dalam hal:
a.kendaraan bermotor diduga terlibat dalam tindak
kejahatan;
b.kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis dan
dalam waktu paling lama 2 (dua) jam tidak dapat
diperbaiki kerusakannya;
c.kendaran yang diparkir pada tempat yang dilarang untuk
berhenti dan/atau parkir;
d.kendaraan yang parkir di jalan dan tidak diketahui
pemiliknya dalam jangka waktu 2 x24 (dua kali
duapuluh empat) jam; atau
e.kendaraan yang disimpan di jalan arteri dan jala n
kolektor padajalan tersebut terdapat tanda larangan
parkir atau berhenti sehingga jalan tersebut digunakan
sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan.
(3)Pemindahan kendaraan bermotor tidak dapat dilakukan
karena alasan teknis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dapat dilakukan penguncian ban kendaraan,
terhadap kendaraan dimaksud diberikan stiker
pemberitahuan pelanggaran dan dapat diselesaikan setelah
menerima surat tilang dan diproses dengan berpedoman
kepada ketentuan peraturan perun dang-undangan .
(4)Pemindahan kendaraan dilakukan ketempat lain yang tidak
mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas
dan/atau ditempatkan ke tempat yang ditentukan oleh
petugas yang berwenang.
(5)Kendaraan yang mengalami kerusakan teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dipindahkan ke
tempat lain yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas
atas prakarsa pengemudi itu sendiri dengan atau tanpa
bantuan petugas yang berwenang.
Pasal165
(1)Dalam melakukan pemindahan kendaraan bermoto r di jalan,
penyelenggara mobil derek berkewajiban memenuhi
persyaratan ,sebagai berikut:
a.menggunakan mobil derek;
b.bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan
kendaraan beserta muatan;
c.membuat berita acara pemindahan kendaraan bermotor;
d.memberitahuk an kepada pemilik atau pemegang
kendaraan bermotor;
e.menyediakan ...
93
e.menyediakan area tempat penyimpanan kendaraan;
f.pemindahan kendaraan dilakukan oleh petugas dengan
menggunakan atribut, tanda maupun seragam yang
lengkap;
g.pemindahan kendaraan diketa hui atau disaksikan oleh
pemilik atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan;
dan
h.mobil derek harus lebih besar atau lebih kuat dari
kendaraan yang diderek baik dari segi konstruksi, berat,
dimensi, maupun daya mesinnya.
(2) Mobil derek sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) huruf a,
adalah:
a.mobil derek yang dilengkapi dengan peralatan teknis
penderekan baik bersifat mekanik maupun manual yang
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
b.dilengkapi dengan alat pengaman berupa lampu isyarat
warna kuning serta isyarat bunyi atau sirene; dan
c.dioperasikan oleh operator derek yang memiliki
kecakapan atau kemampuan teknis penderekan.
(3)Area tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e, yaitu berupa lapangan parkir yang dibangun
secara khusus dan/ atau tempat penyimpanan yang
dilengkapi dengan fasilitas pendukung dan sistem keamanan
yang memadai dan ditetapkan oleh Dinas atas nama
Walikota.
Pasal166
(1)Pemindahan kendaraan bermotor dengan menggunakan mobil
derek di jalan tol yang berada di Daerah di laksanakan oleh
penyelenggara jalan tol.
(2)Penyelenggara jalan tol di Daerah berkewajiban melaporkan
kegiatan pemindahan kendaraan bermotor secara berkala
dalam tempo 1 (satu) bulan sekali kepada Walikota melalui
Dinas.
Paragraf 3
Penyelenggaraan Mobil D erek
Pasal167
(1)Penyelenggaraan mobil derek dapat dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan perorangan atau
melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak
ketiga setelah mendapatkan izin Walikota.
(2)Izin...
94
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali
dengan cara mengajukan permohonan.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Dinas ,cukup dengan membawa surat
izin yang sudah habis masa berlak unya.
Paragraf 4
Tata Cara Memperoleh Izin
Penyelenggaraan Mobil Derek
Pasal168
(1)Permohonan izin penyelenggaraan mobil derek diajukan
secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas dengan
melampirkan persyaratan :
a.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi p emohon Badan
Hukum;
b.akte pendirian perusahaan untuk pemohon yang
berbentuk Badan Hukum atau KTP bagi pemohon
perorangan;
c.Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
d.memiliki paling sedikit 2(dua) unit mobil derek dengan
dilengkapi persyaratan teknis; dan
e.rekomendas i dari Kepolisian.
(2)Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin diberikan
paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan
diterima secara lengkap.