Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 20 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 9?
Pasal Pasal 9 dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 20 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN, pada BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, menyatakan:

(1) Kepala Dinas , mempunyai tugas : 
a. memimpin, membina dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan 
pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana ; 
b. mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan kebijak an, program / 
kegiatan / sub kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana ; 
c. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan 
daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan kebijakan, program/ 
kegiatan/ sub kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana ; 
d. mempertanggungjawabkan capaian kinerja Dinas atas pelaksanaan 
urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan 
kebijakan, program/ kegiatan/ sub kegiatan di bidang pengendalian 
penduduk dan keluar ga berencana . 
(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), menyelenggarakan fungsi : 
6 
 a. perumusan rencana strategi dan kebijakan d aerah di b idang 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana ; 
b. pengendalian pelaksanaan rencana strat egi dan kebijakan d aerah di 
bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ; 
c. pengoordinasian pelaksanaan rencana strategi dan kebijakan di bidang 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana ; 
d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengendal ian 
penduduk dan keluarga berencana ; 
e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana ; 
f. pengendalian pelaksanaan administrasi Dinas; 
g. penyele nggaraan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan 
laporan capaian kinerja serta laporan penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ; 
h. pengoordinasian pembentukan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja UPTD; 
dan 
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
kewenangannya. 
Bagian Kedua 
Sekretariat Dinas