Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 8 PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 12 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 12 Tahun 2021 tentang PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK, pada BAB II - PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK, Pasal 8 menjelaskan:

Proses Penandatanganan harus dilakukan mekanisme untuk 
memastikan Data Pembuatan dan Tanda Tangan Elektronik : 
masih berlaku, tidak dibatalkan, atau tidak ditarik 
tidak dilaporkan hilang 
tidak dilaporkan berpindahtangan kepada orang yang tidak 
berhak; dan 
berada dalam kuasa penandatangan. 
Sebelum dilakukan penandatanganan, Izin dan Non Izin yang 
akan ditandatangani wajib diketahui dan dipahami oleh 
Kepala Dinas. 
Persetujuan Kepala Dinas terhadap Izin dan Non Izin yang 
akan ditandatangani dengan Tanda Tangan El ektronik harus 
menggunakan Aplikasi Perizinan.