Apa yang diatur dalam Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana Nomor 18 Tahun 2018 pada Pasal 3?
Berdasarkan Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana Nomor 18 Tahun 2018 tentang , Pasal 3 menyebutkan bahwa:

(1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa 
dan mas yaraka t. 
(2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), memenuhi pers yaratan meliputi: 
a. berasaskan Pancasila dan Undang-undan g 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 ; 
b. berkedudukan di Desa setempat; 
c. keberadaannya bermanfaat dan dibu tuhkan 
masyarakat Desa ; 
d. memiliki kepengurusan yang tetap; 
e. mem tliki sekretariat yang bersifat tetap ; dan Bagian Kesatu 
Pembentl.l.k an da.n Pene tapan BAB II 
LEMBA.GA. KEMA SYARAKA TAN DES A Pasa l Z 
Tujuan pengaturan LKD dan LAD meliputi : 
a. mendudukkan fungsi LKD dan LAD sebagai 
mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan 
partisipasi masyarakat; 
b. menda yagunakan LKD dan LAD dalam proses 
pembangunan Desa ; dan 
c, meniamin kelan caran pela yanan 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 15. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang 
berkedudukan dibawah dan bertanggungja wab 
kepada Bupati melalui Camat. 
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang ­ 
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa 
setelah dibah as dan disepaka ti bersama BPD . - 6 - ------------------ ---------------------···. 
masyarakat; 
d. menyusun rencana, melaksanakan , 
mengendalikan, melestarikan, dan 
mengembangkan hasil pembangunan secara 
partisipatif dan mempercepat 
Desa kepada c. meningkatkan kualitas 
pelayanan Pemerintah masyarakat; 
b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan 
dan kesatua n masyarakat: aspirasi menyalurkan a. menampung dan Pasal 5 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1), LKD memiliki 
fungsi: Pasal 4 
( 1} LKD bertugas: 
a. melakukan pemberdayaan masyarakat; 
b. ikut serta dalam perencanaan dan 
pelak&anaan pembangurian; dan 
c. meningkatkan pelayanan masyarakat. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, LKD 
mengusulkan program dan kegiatan kepada 
Pemerintah Desa. Bagian Kedua 
Togas dan Fungsi f. tidak berafiliasi kepada partai politik. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan 
LKD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
diatur dengan Peraturan Desa. - 7 -