Apa saja yang diatur dalam Pasal 10 PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 3 Tahun 2008?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 3 Tahun 2008 tentang URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN, BAB III - URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI, Pasal 10 menetapkan:

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
merupakan pedoman dalam : 
a. Penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan 
otonomi daerah; 
b. Penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan 
kebutuhan serta potensi daerah; 
c. Penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan; 
d. Penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan 
daerah; 
e. Penetapan alokasi biaya dalam APBD; 
f. Penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi 
pelaksanaan otonomi daerah; 
g. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
kepada pemerintah, laporan keterangan pertangg ungjawaban 
Kepala Daerah kepada DPRD, dan informasi laporan 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.