Apa substansi hukum dari Pasal 7 PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BALANGAN Nomor 7 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BALANGAN Nomor 7 Tahun 2021 tentang BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN, khususnya BAB V - PEMBERI BANTUAN HUKUM, Pasal 7, adalah:

(1) Pemberi Bantuan Hukum dapat berupa: 
a. lembaga Bantuan Hukum; dan/atau 
b. advokat perseorangan. 
 
(2) Pemberi Bantuan Hukum yang berupa lembaga Bantuan Hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat 
sebagai berikut: 
a. berbadan hukum ; 
b. memiliki kantor/sekretariat yang tetap; 
c. terakreditasi berdasarkan peraturan perundang -undangan ; 
d. memiliki kepenguru san dan keanggotaan sejumlah advokat yang 
terdaftar pada asosiasi yang diakui oleh Pemerintah; dan 
e. memiliki program bantuan hukum. 
 
 
(3) Pemberi Bantuan Hukum y ang berupa advokat perseorangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi s yarat 
sebagai berikut: 
a. terdaftar sebagai pemberi bantuan hukum pada asosiasi yang diakui 
oleh Pemerintah; dan 
b. memiliki kantor hukum yang tetap. 
 
(4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
tidak terpenuhi maka Pemberi Bantuan H ukum dapat berasal dari 
daerah lain. 
 
(5) Penetapan lembaga bantuan hukum dan/atau advokat perseorangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Pemberi bantuan hukum di 
daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati .