Apa norma yang terkandung dalam Pasal 3 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 26 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 26 Tahun 2021 tentang SISTEM KEAMANAN INFORMASI, khususnya BAB II - MAKSUD, PRINSIP , AZAS DAN RUANG LINGKUP, Pasal 3, memuat:

(1) Pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi 
Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip -prinsip 
sebagai berikut : 
a. kerahasiaan (confidentiality); 
b. integritas (integrity); 
c. keaslian (authenticity); 
d. ketersediaan (availability) ; dan 
e. nir penyangkalan (non-repudiation). 
 
(2) Prinsip kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a yaitu pemberian jaminan bahwa informasi yang telah 
ada tidak diketahui/bocor kepada pihak yang tidak berhak 
mengetahui dan hanya bisa diakses oleh pihak yang berhak. 
(3) Prinsip integritas sebagaimana dima ksud pada ayat (1) huruf 
b yaitu jaminan bahwa data tidak dapat dirubah tanpa ada 
izin dari pihak yang berwenang, menjaga kelengkapan 
informasi dan menjaga dari kerusakan atau ancaman lain 
yang bisa menyebabkan perubahan pada informasi atau data 
asli. 
(4) Prinsip keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
yaitu jaminan kepastian terhadap informasi yang 
ditransaksikan dalam sistem informasi yang bersumber dari 
pihak yang sah. 
(5) Prinsip ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d yaitu pemberia n jaminan atas ketersediaan data atau 
informasi yang sedang ditransaksikan. 
(6) Prinsip nir penyangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) Huruf e yaitu tidak bisa disangkalnya oleh seseorang atau 
pihak tertentu atas tindakannya yang telah dilakukan dalam 
sebuah sistem informasi .