Apa yang diatur dalam PERATURAN BIJPATI BUNGO Nomor 2 Tahun 2021 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BIJPATI BUNGO Nomor 2 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bungo. 
2.Pemerintah ... 4 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menj adi 
kewenangan daerah otonom. 
3.Bupati adalah Bupati Bungo. 
4.Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah 
Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo. 
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 
Bungo. 
6.Pendidikan. adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkari suasana belaj ar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatari spiritual keagamaan, pengendalian din, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterarnpilan 
yang diperlukan dirinya, masayarakat, bangsa dan negara. 
7.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan 
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur 
formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-kanak, 
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat 
Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM). 
8.Muatan lokal adalah bahan kajian at.au mata 
pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan 
proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal. 
9.Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, 
tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik clan 
kependidikan, dan! atau masyarakat yang mengabdikan din 
dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan 
pendidikan. 
10.Jenjang Pendidikan adalaki tahapan pendidikan yang 
ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta 
Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuari yang 
akan dikembangkan. 
11.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 
mengenai tujuan, isi, clan bahan pelajaran serta cara yang 
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran 
untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 
12.Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai 
guru, do sen, konselor, pamong belaj ar, widyaswara, tutor, 
instruktur, fasilitator, clan sebutan lain yang sesuai dengan 
kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 
menyelenggarakan pendidikan 
13.Taman..5 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
-5- 
13.Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK 
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia 
dini pada jalur pendidikari formal yang menyelenggarakan 
program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun 
sampai dengan 6 (enam) tahun. 
14.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah 
salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang 
pendidikan dasar. 
15.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP 
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang 
pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau 
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar 
yang diakui sama atau setara SD atau MI. 
16.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya 
disingkat PKBM adalah suatu wadah berbagai kegiatan 
pembelaj aran masyarakat diarahkan pada pemberdayaan 
potensi untuk menggerakkan pembangunan dibidang sosial, 
ekonomi, dan budaya. 
17.Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB 
adalah satuan penyelenggara Pendidikan Nonformal dan 
Informal (PNFI) yang didirikan oleh pemerintah daerah 
Kabupaten sebagai badan hukum pendidikan pemerintah. 
18.Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang 
mengikuti pendidikan pada satuani pendidikan TK, SD, 
SMP, dan PKBM sesuai dengari syarat- syarat yang 
ditentukani. 
19.Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik 
dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkung 
belajar. 
20.Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang 
didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di 
masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek 
personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan. 
21.Anti Korupsi adalah sikap dan prilaku untuk tidak 
mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan 
Negara dan perekonomian Negara. 
22.Pendidikan Anti Korupsi adalah Pendidikan yang 
dilaksanakan di Daerah yang sebagian atau seluruh 
kegiatan p embelaj arannya bersumber dari Penanaman 
Pendidikan karakter. 
Bagian ... 6 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan