Apa substansi hukum dari Pasal 16 PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME, khususnya BAB X - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, Pasal 16, adalah:

(1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak atau karen ajabatannya, dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atauSTPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannyaterdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitungdan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalamperaturan perundang- undangan perpajakan daerah.
(2) Bupati atas permohonan wajib pajak dapat:a.membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atauSTPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahantulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalampenerapan peraturan perundang-undangan perpajakandaerah;
b.membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yangtidak benar; dan/atauc.mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasiberupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutangdalam halsanksi tersebut dikenakan karena kekhilafanWajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
(3)Pengurangan atau pembatalan pajak reklame yang terutangatas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut:
a.
b.
c.wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulisdalam bahasa Indonesia kepada bupati dalam jangkahari keiJa sejak diterbitkan SKPDKB,SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;surat permohonan wajib pajak didukung olêh fakta baruyang meyakinkan;
dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkandokumen berupa fotokopi;1.identitas diriyang sah/KTP, apabila dikuasakan wajibmelampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTPpenerima kuasa;
2.SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLByang diajukan permohonannya; dan3.alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
(4)Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapatdipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikankepada wajib pajak;
(5)Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak reklamedilakukan oleh Bupati atas usul KepalaBPKD berdasarkan pertimbangan keadilan danadanyatemuan baru.
0.0