Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 11 Tahun 2012, apa isi dari Pasal 13?
Pasal Pasal 13 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 11 Tahun 2012 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA, pada BAB VII - PENUTUP, menyatakan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga . 
 
 
Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 31 Januari 2012 
 
BUPATI PURBALINGGA 
 
cap ttd 
 
HERU SUDJATMOKO 
Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 1 Pebruari 2012 
 
 Plt. SEKRETARIS DAERAH 
 KABUPATEN PURBALINGGA 
 
 Asisten Administrasi 
 cap ttd 
 IMAM SUBIJAKTO 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PU RBALINGGA TAHUN 201 2 NOMOR 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENJELASAN 
 
ATAS 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 
NOMOR 11 TAHUN 2012 
 
TENTANG 
 
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
KEPADA PERUSAHAAN DA ERAH DAN PERUSAHAAN LAINNYA 
 
 
I. PENJELASAN UMUM 
 
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 71 ayat (7) disebutkan 
bahwa “ Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggar kan apabila jumlah yang 
akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman pada 
Peraturan Menteri Dalam Negeri “. 
 
Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya diharapkan agar dapat 
bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi dae rah 
sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang 
pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi 
Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan 
bertanggung jawab 
 
Dalam rangka tercapainya tujua n Perusahaan Daerah dan Perusahaan 
Lainnya berdasarkan prinsip -prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat 
permodalan Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya dengan 
melaksanakan penyertaan modal . 
 
Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud, maka perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Kabupaten Purbalingga Kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya . 
Penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Kabupaten Purbalingga Kepada Perusahaan Daerah dan Perusah aan Lainnya 
dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah , Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah t erakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah . 
 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL