Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 Republik Indonesia Nomor 3903) , sebagaimana telah diubah Nomor 43 Tahun 2014?
Ketentuan dalam Republik Indonesia Nomor 3903) , sebagaimana telah diubah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun. 
2. Pem erintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
peny elengara pemerintahan daerah yang rnem impin pe laksana an 
urusan pern erintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun . 
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Cam at di Kabupat en Sarolangun . MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, 
PENETAPAN RINCIAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN 
ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH 
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2022 . Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573) ; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6321) ; 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 l; 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 611) ; 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabup aten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2); 
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor Nornor 8 
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapa tan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nornor 8); 
Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa d i Kabupaten Sarolangun Tahun 
Anggaran 2022, dialokasikan dengan memperhitungkan: 
Kebutuhan Pengh asilan Tetap, Tunjangan dan Insentif ; 
Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) ; dan BAB II 
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA 
DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH