Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 30 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 30 Tahun 2017 tentang STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo . 
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu yang selanjutnya di sebut Dinas PM dan PTSP adalah 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Sukoharjo . 
5. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan 
sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan 
penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji 
penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan 
yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 
6. Prosedur pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan 
yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi 
kesederhanaan alur pelay anan. 
7. Persyaratan pelayanan adalah persyaratan teknis dan 
administratif yang diperlukan untuk mendapatkan 
pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. 
 
 
4 
 
8. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara 
maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, 
maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai 
penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. 
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang 
memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan. 
10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, 
fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan. 
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah 
Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan 
perundang -undangan lainnya yang merupakan bukti 
legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya 
orang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau 
kegiatan tertentu.