Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA Nomor 35 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA Nomor 35 Tahun 2018 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara.rn urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Ratyat Daerah menurut asas otonomidan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.Menetapkan
4
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat RSUD Pongtiku adalah RSUD PONGTIKU
Kabupaten Tor4ia Utara.
7. Direktur RSUD Pongtiku adalah Direktur RSUD
PONGTIKU Kabupaten Toraja Utara.
8. Pejabat adalah Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala
Seksi, dan Kepala Seksi (Pemegang Eselon) pada RSUD
PongtikuKabupatenToraja U tara.
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai
Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS dan CP'NS
adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi
tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan
suatu peraturan perundang-undangan dan digaji
menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan bekerja secara penuh pada RSUD
PongtikuKabupaten Tora,ia Utara.
1O. Non Dokter adalah pegawai negeri tidak termasuk
dokter
11.Beban Kerja adalah tugas dan tanggung jawab
pengelol,aan Administrasi Pemerintahan yang karena
sifatnya menuntut Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan melaksanakan tugas yang melampaui
beban kerja normal.
I2.Beban Kerja Normal adalah aktilitas produktif bagi
suatu jabatan atau seorang pegawai yang ditetapkan
sebanyak 1244 (seribu dua ratus empat puluh empat)
jam kerja dalam 1 (satu) tahun.
13. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan
yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan
beban kerja yang dinilai melampaui beban kerja
norma,l dan sebagai bentuk penghargaan kepada PNS
dan CPNS y=ang melaksanakan tugas dan disiplin kerja
PNS dan CPNS dilingkungan RSUD Pongtiku
Kabupaten Toraja Utara.
5
14. Keias Jabatan (Grade) adalah klasi{ikasi jabatan dalam
satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi
jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar
pemberian Tambahan Penghasilan.
(1) Setiap PNS pada Dinas RSUD Pongtiku wajib:
a. melaksanakan tugas dan bekerja secara optimal;
b. melaksanakan tugas sesuai beban kerja;
c. mematuhi ketentuan jam kerja;
d. mematuhi kode etik dan kode perilaku; dan
e. mematuhi ketentuan Aparatur Sipil Negara.
(2) PNS yang melatsanakan tugas sesuai beban kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undalgan yang berlaku.