Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 10 Tahun 2014 Pasal   3?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 10 Tahun 2014 tentang PENETAPAN DESA, Pasal   3 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, me merintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga . 
 
Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 30 Desember 2014 
 
BUPATI PURBALINGGA, 
 
cap ttd 
 
SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO 
 
Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 30 Desember 2014 
 
 SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA , 
 
 cap ttd 
 
 IMAM SUBIJAKTO 
 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 201 4 NOMOR 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGG A, PROVINSI JAWA 
TENGAH : (288/2014) 
 
 
 
 
PENJELASAN 
ATAS 
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
NOMOR 10 TAHUN 2014 
TENTANG 
PENETAPAN DESA 
 
I. PENJELASAN UMUM 
 
 Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam 
mengatur dan mengurus kepent ingan masyarakat setempat dan berperan 
mewujudkan cita -cita kemerdekaan berdasarkan Undang -Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . 
 
Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah 
berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu d ilindungi dan 
diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga 
dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan 
dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera . 
 
Untuk mengoptimalkan penyelenggar aan pemerintahan Desa dan 
pemberdayaan masyarakat desa, Desa -desa yang sudah ada sebelum 
berlakunya Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu 
ditetapkan kembali. 
Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang -Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa , desa -desa yang telah ada ditetapkan kembali dengan 
Peraturan Daerah . 
Berdasarkan pertimbangan tersebut diata s maka perlu menetapkan 
peraturan Daerah tentang Penetapan Desa. 
 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL