Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 29 Tahun 2022 Pasal 3?
Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 29 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2OI4, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
a. lembaga berbadan hukum atau badan usaha yang
berbentuk badan hukum perseroan terbatas;3
SK No 126174 Ab. mempunyai
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
b. mempunyai pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun
di bidang penjaminan;
c. kegiatan dari lembaga atau badan usaha tersebut
terkait dengan kegiatan Sistem Resi Gudang;
d. memiliki sistem dan sarana yang terkait dengan
penjaminan atau Sistem Resi Gudang;
e. memiliki komitmen untuk mengutamakan
pengembangan dan keamanan Sistem Resi Gudang;
dan
f. memiliki kemampuan dan integritas keuangan yang
baik.
2ketentuan Pasal 5 diubah
berikut:sehingga berbunyi sebagai
1Pasal 5
(1) Menteri menetapkan Lembaga Pelaksana yang
dipilih berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh
Tim Seleksi.
(2) Pembinaan, pengawasan, persyaratan dan
kepesertaan penjaminan, pengumpulan dana,
pengelolaan dana, struktur organisasi dan fungsi
administrasi Lembaga Pelaksana serta hai-hal yang
terkait dengan pelaksanaan penjaminan Lembaga
Pelaksana dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang lembaga
jaminan resi gudang.
Pasal II
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5834), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar. . .2
SK No 126169 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
Agar setiap
pengundangan
penempatannya
lndonesia.orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Pemerintah ini dengan
dalam Lembaran Negara Republik
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2022
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 176
Salinan sesuai dengan aslinya
KEM ENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Depu -undangan dan
Hukumttd
SK No 135362 Ana Djaman
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN LEMBAGA
PELAKSANA PENJAMINAN RESI GUDANG
I. UMUM
Setelah diundangkannya undang-undang Nomor 9 Tahun 2orl
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang
Sistem Resi Gudang, Sistem Resi Gudang di Indonesia diharapkan dapat
berjalan dengan baik dan meningkat dengan cepat. Hal ini dikarenakan
adanya pengaturan mengenai Lembaga Jaminan Resi Gudang. Lembaga
Jaminan Resi Gudang bertindak sebagai penjamin apabila terdapat
Pengelola Gudang mengalami pailit atau melakukan kelalaian dalampengelolaan (mishandling) sehingga tidak dapat melaksanakan
kewajibannya mengembalikan barang yang disimpan di gudang sesuai
dengan kualitas dan kuantitas yang tertera dalam Resi Gudang.
Untuk membentuk suatu lembaga baru, yaitu Lembaga Jaminan Resi
Gudang, memerlukan waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, sebelum
Lembaga Jaminan Resi Gudang dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2ol1 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang,
fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang Lembaga Jaminan dilaksanakan
oleh lembaga yang melaksanakan kegiatan penjaminan.
SK No 126175 AKetentuan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan Lembaga
Pelaksana Penjaminan Resi Gudang telah ditetapkan melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2Ol4 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang. Selanjutnya
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga
Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang telah ditetapkan pula lembaga
pelaksana penjaminan resi gudang. Namun, dalam perkembangannya
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2O16 tentang Lembaga Pelaksana
Penjaminan Sistem Resi Gudang menemui kendala dalam
implementasinya. Sehubungan dengan hal tersebut dan guna
menyesuaikan dengan perkembangan hukum, maka ketentuan mengenai
persyaratan dan tata cara penetapan lembaga pelaksana penjaminan resi
gudang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana
Penjaminan Resi Gudang perlu diubah serta Peraturan Pemerintah Nomor
1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi
Gudang perlu dicabut.
Dalam Peraturan Pemerintah ini, lembaga yang melaksanakan
kegiatan penjaminan tersebut merupakan lembaga berbadan hukum atau
badan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas serta
memiliki kemampuan dan integritas keuangan yang baik. Dengan adanya
pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan Lembaga
Pelaksana Penjaminan Resi Gudang diharapkan dapat diperoleh lembaga
yang melaksanakan kegiatan penjaminan yang kredibel dan berkompeten
untuk mengemban tugas penjaminan dengan baik. Persyaratan dan tata
cara penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang disusun
untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah sehingga menjadi tolok ukur
yang jelas bagi tim seleksi dalam memutuskan lembaga pelaksana
penjaminan resi gudang.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka I