Bagaimana redaksi normatif Pasal  57 dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor !Z Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor !Z Tahun 2021 tentang RETRIBUSI JASA UMUM, BAB  XIV - KETENTUAN PENUTUP, Pasal  57 berbunyi:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dal am Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali.
Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal 5epteh>b€r 2021
BUPATI BOYOLALI. 
ttd
MOHAMMAD SAID HIDAYAT
Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 22 2021
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOYOLALI.
ttd
MASRURI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 12
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,
AGNES SRI UKARTKNINGSIH
Pembina Tingkat I 
NIP. 19671102 199403 2 009
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA 
TENGAH: (12-213/2021)
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR >2 TAHUN 2021 
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
I. UMUM
Pemberian kewenangan otonomi Daerah kepada Pemerintahan 
Daerah memberikan dampak positif bagi perkembangan pembangunan 
Daerah. Utamanya terhadap kewenangan Pemerintah Daerah dalam 
mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam 
melaksanakan pembangunan di Daerah tersebut, Pemerintah Daerah di 
dukung dengan sebuah sistem keuangan Daerah, yang memungkinkan 
Daerah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran Daerah guna 
melaksanakan pembangunan Daerah.
Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada 
masyarakat. Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat 
dan menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan penerimaan 
Daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Pasal 285 ayat (1) Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
menyatakan bahwa, sumber pendapatan Daerah terdiri atas 
pendapatan asli Daerah, pendapatan transfer, dan Iain-lain pendapatan 
Daerah yang sah. Pendapatan asli Daerah meliputi: pajak Daerah, 
Retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, 
dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah 
kabupaten untuk menarik Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber 
pendapatan Daerah kabupaten. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten 
Boyolali telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang terakhir diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagai dasar pemungutan 
Retribusi jasa umum.
Namun, materi pengaturan Perda Kabupaten Boyolali tentang 
Retribusi Jasa Umum perlu untuk ditinjau ulang guna menyesuaikan
-2-
dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di Kabupaten Boyolali. 
Diantara hal yang melatarbelakangi dibentuknya Peraturan Daerah ini 
antara lain: Pertama, perkembangan jenis Retribusi jasa umum yang 
menjadi objek Retribusi jasa umum Pemkab Boyolali. Kedua, 
penyesuaian struktur dan besaran tarif Retribusi. Ketiga, penyesuaian 
materi muatan pengaturan Perda Boyolali tentang Retribusi Jasa 
Umum.
Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini dibentuk dengan ruang 
lingkup materi muatan sebagai berikut:
a. Objek dan Golongan Retribusi;
b. Penyelenggaraan Retribusi Jasa Umum;
c. Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi;
d. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
e. Wilayah Pemungutan;
f. Pemungutan Retribusi;
g. Kedaluwarsa Penagihan;
h. Pemeriksaan;
i. Insentif Pemungutan;
j. Penyidikan; dan
k. Ketentuan Pidana.
II. PASAL DEMI PASAL