Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH K OTA TASIKMA LAYA Nomor 8 Tahun 2004 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH K OTA TASIKMA LAYA Nomor 8 Tahun 2004 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH K OTA TASIKMALAYA, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Per aturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya; 
2. Pemerintah Daerah adalah Ke pala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang 
lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya; 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Tasikmalaya; 
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur 
terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 
administratif dan / atau aspek fungsional; 
6. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya; 
7. Ka wasan Khusus adalah merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur 
terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional 
serta m emiliki c iri tertentu (k husus);
8. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama y ang 
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan 
sumber daya buatan; 
9. Ka wasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk 
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya 
manusia dan sumber daya buatan; 
10. Kawasan Strategis adalah kawasan yang secara nasional menyangkut hajat hidup 
orang banyak, baik ditinjau dari sudut kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, 
lingkungan maupun pertahanan keamanan; 
11. Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan 
wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan serta permukiman 
yang telah memperlihatkan karakteristik dan ciri kehidupan kota; 
12. Pola Massive adalah pola perkembangan yang didasarkan pada semakin 
diminatinya k ota sehingga luberan dari pusat kota hanya bertumpu pada fungsi 
dominan kota yang m enyebabkan terjadinya k onsentrasi k egiatan m aupun 
prasarana dan sarana yang tidak menyebar. 
13. Pola Skipping adalah pola perkembangan untuk mengurangi beban yang bertumpu 
pada fungsi dominan kota dengan membentuk sub-sub pusat bagian kota, sehingga 
konsentrasi kegiatan maupun prasarana dan sarana akan menyebar tidak terpusat 
di pusat kota saja. 
14. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan 
pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, 
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan 
kegiatan ekonomi; 
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, 
termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai 
tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, 
dan kegiatan ekonomi; 
16. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan 
ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya 
hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya; 
17. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik 
direncanakan maupun tidak; 
18. Penatagunaan Tanah adalah upaya atau hasil mengatur penggunaan tanah yang 
rasional dan serasi; 
19. Wujud Struktural adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, 
lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural 
berhubungan satu dengan yang lainnya; 
20. Bagian Wilayah Kota (BWK) adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang 
bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan 
administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota; 
21. BWK I (Pusat Kota) adalah bagian wilayah kota yang meliputi sebagian Kecamatan 
Cihideung, sebagian Kec amatan Tawang dan sebagian Kec amatan Cipedes; 
22. BWK II adalah bagian wilayah kota yang meliputi sebagian Kecamatan Indihiang, 
sebagian Kec amatan Cipedes dan sebagian Kec amatan Cihideung. 
23. BWK III adalah bagian wilayah kota yang meliputi sebagian Kecamatan Cihideung, 
sebagian Kec amatan Tawang, sebagian Kec amatan M angkubumi, sebagian 
Kecamatan Kawalu, sebagian Kecamatan Cibeureum dan sebagian Kecamatan 
Tamansari; 
24. BWK IV adalah bagian wilayah kota yang meliputi sebagian Kecamatan Kawalu dan 
sebagian Kec amatan Mangkubumi; 
25. BWK V adalah bagian wilayah kota yang meliputi sebagian Kecamatan Indihiang, 
sebagian Kec amatan Cipedes dan sebagian Kec amatan Cihideung; 
26. Koridor Jalan adalah bidang atau persil lahan yang terletak di bagian kiri dan kanan 
jalan yang merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi 
tertentu yang dikuasai oleh Pem bina Jalan; 
27. Pelayanan Ska la Kota adalah cakupan pelayanan bagi wilayah seluruh Kota;
28. Pelayanan Ska la Lokal adalah cakupan pelayanan bagi wilayah Kec amatan; 
29. Konsolidasi Lahan adalah upaya pengaturan lahan agar mudah ditata sesuai 
dengan kebutuhan. 
30. Jalan Arteri Primer adalah adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu 
yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota 
jenjang kedua; 
31. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan 
kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan 
kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan 
kawasan sekunder kedua; 
32. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua 
dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota 
jenjang ketiga; 
33. Terminal Antar Kota adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat 
dan m enurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan 
pemberangkatan kendaraan umum antar kota, yang merupakan salah satu wujud 
simpul jaringan transportasi; 
34. Terminal Intra Kota adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat 
dan m enurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan 
pemberangkatan kendaraan umum intra (dalam) kota, yang merupakan salah satu 
wujud simpul jaringan transportasi; 
35. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 
pengendalian pemanfaatan ruang; 
36. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang; 
37. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat RTRW 
Kota Tasikmalaya adalah rencana struktur tata ruang yang mengatur struktur dan 
pola tata ruang wilayah Kota.