Apa bunyi lengkap Pasal 34 dalam PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 73 Tahun 2020?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 73 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH, pada BAB VI - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH, Pasal 34 dinyatakan:

( 1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah 
keberatan Pihak Yang Merugik:an/Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS 
diterima seluruhn ya, Majelis memberikan pertimbangan 
kepada PPKD untuk melakukan : 
a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah; 
b. penghapusan: 
1. uang, surat berharga , dan/ atau barang milik 
Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai 
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; 
dan/atau 
2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang 
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan 
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. 
(2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, PPKD : 
a. menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab 
atas Kerugian Daerah; 
b. mengusulkan penghapusan: 
1. uang, surat berharga , dan/ a tau barang milik 
Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai 
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; 
dan/atau 
2. uang dan/atau barang bukan milik: Daerah yang 
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan 
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. 
(3) Keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
paling sedikit memuat: 
a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang dibebaskan dari 
Kerugian Daerah; 
22 
b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau 
barang milik daerah yang berada dalam penguasaan 
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat 
Lain/ atau uang dan/ atau barang bukan milik daerah 
yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas 
pemerintahan; dan 
c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan: 
1. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai 
Negeri; dan/ atau 
2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang 
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri yang 
digunakan dalam penyelenggaraan tugas 
pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan 
melanggar hukum atau lalai. 
(4) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.