Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 33 Tahun 2021 Pasal 17?
Dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 33 Tahun 2021 tentang AKRONIM DAN SINGKATAN PERANGKAT DAERAH SERTA BENTUK STEMPEL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN, Pasal 17 mengatur sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta han 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terak hir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang C ipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 0 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No mor 
6573); 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak sud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peratu ran Bupati 
tentang Akronim dan Singkatan Perangkat Daerah Sert a Bentuk 
Stempel di Lingkungan Pemerintah Daerah; 
 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang D asar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalim antan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia 
Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah ti ngkat II 
2 
 Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengub ah 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalim antan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomo r 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 756); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta han 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang C ipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 24 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 573); 
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Ta hun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran N egara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah di ubah 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo r 72 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerin tah 
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pera ngkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia 
Nomor 6402); 
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2012 tentang Ped oman 
Penamaan Singkatan dan Akronim Instansi Pemerinta h (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100) ; 
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 0 
Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indone sia 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1788); 
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemben tukan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabup aten 
Paser Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diuba h dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Ta hun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daer ah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1 ); 
 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG AKRONI M DAN 
SINGKATAN PERANGKAT DAERAH SERTA BENTUK STEMPEL 
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
DAERAH.