Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA Nomor O2 Tahun 2021 pada Pasal 25?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA Nomor O2 Tahun 2021 tentang , BAB VII - PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN, Pasal 25 menyebutkan bahwa:

(1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan 
pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan 
penyaluran anggaran Bantuan Hukum. 
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
meliputi: 
a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan 
Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum; 
b. melakukan pemantauan terhadap Pemberi Bantuan 
H ukum di tern pat berperkara; 
c. melak ukan verifikasi terhadap pengajuan 
permohonan Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantu an 
Hukum ; 
d. mene rima lapo ran dari masya rakat mengen ai adan ya 
dugaan penyimpangan pembe rian Bantuan Hukum 
dan penyaluran dana Bantuan Hukum ; dan/ a tau 
e. melakukan klarifikasi atas adan ya dugaan 
penyim pangan pembe rian Bantuan Huk um dan 
penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan 
oleh masyarakat . 
(3) Pengawa san sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Daerah yang 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
• (4) Panitia Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada 
melibatkan perwakilan dari Panitia Pengawas 
Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara dan Biro 
Hukum Pemerintah Daerah Provinsi. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan 
pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.