Menurut Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 55?
Pasal Pasal 55 dalam Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pemb entukan, pada BAB III - TUJUAN PENATAAN WP - 9, menyatakan:

Aturan dasar Zona Ekosistem Mangrove dengan ko de EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c sebagai berikut : 
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meli puti: 
1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaima na 
tercantum dalam tabel keten tuan kegiatan dan penggunaan lahan pada 
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupa ti 
mi. 
2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan be rsyarat secara terbatas berlaku 
untuk: 
a) T2 berupapertanian tanaman bunga , pertanian pembi bitan tanaman bunga, 
pertan ian tanaman semusim lainn ya yang tidak term asuk dalam lainn ya, 
pertan ian cabai , perkebunan tanaman aromatik/pen yegar, pertani an 
tanaman ob at atau biofarma rimpang, pertanian tanaman obat atau biofarma 
non rimpang , pertanian tana man rempah -rempah, aromatik /penyegar dan 
obat lainn ya, perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya, 
pertanian cemara dan tanaman tahunan lainn ya, pertan ian tanama n hias, 
dan taman rekreasi ; dan 
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak dipe rboleh kan 
sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggun aan lahan 
pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
b. keten tuan intensitas peman faatan ruang sebagai berikut: 
1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen); 
2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan 
3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen). 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas 
berlaku untuk: 
a) T2 berupa pertanian tanaman bunga, pertanian pemb ibitan tanaman 
bunga, pertanian tanaman semusim lainnya yang tidak termasuk dalam 
lainn ya, pertanian cabai, perkebunan tana man aromatik/pen yegar , 
pertanian tanaman obat atau biofarma rimpang, pertanian tanam an obat 
atau biofarma non rimpang , pertanian tanaman rempah -rempah , 
aromatik/ penyegar dan ob at lainn ya, perke bunan karet dan tanaman 
penghasil getah lainn ya, pertanian cemara dan tanaman tahunan 
lainn ya, dan pertanian tanaman hias . 
3. ketentuan kegiatan dan penggu naan lahan yang tidak diperbol ehkan 
sebagaimana tercantum dalam tabe l keten tuan kegiatan dan penggunaa n 
lahan pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 
1. KDB maksimum 5% (lima persen) ; 
2. KLB maksim um 0% (nol persen); dan 
3. KDH minimal 95% (sem bilan puluh lima persen). 
c. ketentuan tata bangunan pada: 
1. TB maksima l O (nol) meter; 
2. GSB minimal berlaku deng an klasifikasi se bagai berikut: 
a) jalan arteri O (nol) meter ; 
b) jalan kolektor O (nol) meter ; 
c) jalan lokal O (nol) meter ; dan 
d) jalan lingk ungan O (nol) meter . 
3. JBB minimum O (nol) meter ; dan 
4. JBS minimum O (nol) meter. 
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebaga i berikut: 
1. fasilitas pejalan kaki ; 
2. lampu PJU; 
3. ruang terbuka non hijau; 
4. jaringan penyiram tanama n automatic ; dan 
5. aksesi bilitas untuk difabel. - 30 -