Apa yang diatur dalam diatur dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Nomor 21 Tahun 2020 pada Pasal 17?
Berdasarkan diatur dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengemban gan, BAB I - KETENTUAN UMUM Menetapkan -3, Pasal 17 menyebutkan bahwa:

Setiap Peserta PNS Togas Belajar berhak : 
a. bagi PNS Tugas Belajar selama mengikuti program Tugas Belajar 
diberikan hak kepegawaiannya (penghas ilan), sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-u ndangan; 
b. PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari 
jaba tannya , melaksanakan re-entry program di unit kerja yang 
melaksanakan fungsi di bidan g kepegawaian atau Bada n Kepegawaian 
dan Pengembanga n Sumber Daya Manusia Daer ah (BKP SDMD ) 
Kabupaten Batang Hari ; 
c. instansi pemerintah melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di 
bidang kepegawaian atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Batang Hari 
melaksanakan re-entry program bagi PNS yang telah men jalani tugas 
belajar; 
d. PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 
jabatan sebagai pelaksana dan mendapat penghasilan sesuai dengan 
jabatan nya; 
e. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan 
peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 
dan (3) PNS s ebagaimana dimak sud pada ayat ( 1) selama menjalani tugas 
belajar berkedudu kan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di 
bidang kepeg awai an samp ai denga n masa tugas belajar berakhir. 
PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enarn ) bulan dengan tetap 
melaksanakan tugasn ya, dapat tidak diberhentikan dari jaba tan dalam 
hal: 
a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi melalui kete tapan 
Pejabat yang Berwenang (PyB). 
b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani : 
1) jarak tempuh perguruan tinggi tidak melebihi 70 (tujuh puluh) 
kilometer diatur dari titik nol Ibu Kota Kabupaten Batang Harl; 
a tau 
2) pelaksanaan perkuliahan selama masa tugas belajar. 
(4) PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari 
jabatannya, selama melaksanakan masa tugas belajar berkedudukan 
pada unit kerja sesuai dengan jabatann ya. 
Bagian Kesebelas (2) -10- 
1. PNS yang ... Pasal 18 
Setiap Peserta PNS Togas Belajar berkewajiban : 
a. mentaati seluruh ketentuan Peraturan Perundang -undangan; 
b. menja ga dan menjunjung citra dan nama baik Pemerintah Daerah; 
c. mengikuti perkuli ahan pada program studi yang telah ditentukan ; 
d. men yelesai kan pendidik an se suai jangka waktu sebagaiman a diatur 
dalam P eraturan Bupati ini; 
e. m enyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKP SDMD 
mengena i pres tasi dan hal lain yang berkai tan dengan kegiatan 
akade mik setiap seme ster dengan melampirkan fotokopi Kartu Hasil 
Studi (KHS) yang dapat menunjukan Indeks Pres tasi (IP) setiap semester; 
f. menyam paikan lapo ran tertulis kepada Bupa ti melalui Kepa la BKP SDMD 
setelah menyelesaikan pendi dikan dengan melamp irkan: 
1. fotokop i Ijazah yang dilegalis ir; 
2. fotokop i transkrip nilai yang dilegal isir; 
3. hard copy dan Sof t Copy Skripsi/Thesis /Disertasi; dan 
4. dalam hal PNS Togas Belajar melaksanakan Togas Belajar di 
Perguruan Tinggi Luar Negeri, tema/topik Skripsi/Thesis/Disertasi 
sebagaimana dimaksud pada angk a 3 dapa t menentukan tema/topik 
lainnya. 
g. PNS tugas belajar yang menggunakan dana APBD wajib m enandatang ani 
perjanjian terkait pemb erian tugas belajar sebelum melaksan akan tugas 
belajar. 
h. perjanjian terkait pemb erian tuga s belajar sebagaimana dimaksud pada 
huruf g paling sedikit memuat: 
1. subjek perjanjian ; 
2. kesepakatan para pihak; dan 
3. objek yang diperj anjikan, antara lain nam a perguruan tinggi , program 
studi dan akreditasi program, j angka waktu (masa) tugas belajar, hak 
dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelan ggaran kewaj iban, 
keadaan kahar (force majeun, dan penye lesaian sengketa. 
1. penga turan mengen ai kons ekuensi atas pelanggaran kewa jiban 
sebag aiman a dimaksud pada huruf b angka 3, disu sun dengan 
mem pertimban gkan sumb er pendanaan dan kedudukan PNS. 
J. PNS yang telah selesai menja lani tugas belajar wajib melapo r pada 
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK ) paling lama 15 (lima belas) hari 
kerja sejak berakhim ya masa tugas belaj ar. 
k. PNS yang telah selesai menjala ni tugas belajar, wajib melaksanakan 
ikatan dinas selama : 
1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar , bagi PNS yang menjalani 
tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya . 
2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang 
menjalan i tugas belajar yang tidak diberhentik an dari jabatann ya. 
3. 1 (satu) kali mas a pelaksan aan tugas belaj ar, bagi PNS yang 
menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari 
jabatann ya. -11- 
f. cuti diluar ... 1. PNS yang menjalani tugas belajar biaya man diri yang tidak 
diberhentikan dari jabatannya, tidak men jalani ikatan dinas. 
m. selam a men jalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan 
pengun duruan diri sebaga i PNS. 
n. ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf k, dapat dilaksanakan 
di instansi pemerin tah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang 
diatur masing-masing PPK atas persetuj uan Menteri. 
o. kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaiman a dimaksud pada 
huru f I berakhi r pada saat : 
1. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi ; 
2. mencapai batas usia pensiun; atau 
3. diberhentikan sebag ai PNS sesuai ketentuan Peraturan Perundan g­ 
undangan. 
p. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib 
melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf k, secara 
kumulatif. 
q. PNS yang tidak mem enuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas 
sebagaimana dimaksud pada huruf k, wajib mengembalikan biaya yang 
dikeluarkan oleh ne gara selam a mas a tugas belajar kepad a kas negara 
sesuai Peraturan Perundan g-undang an.