Apa saja yang diatur dalam Pasal 23 NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945?
Ketentuan dalam NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Pasal 23 menetapkan:

Pernberi Bantuan Hukum berhak: 
a. melakukan rekrutmen terhadap advokat , paralegal , dosen, 
dan mahas iswa fakultas hukum ; 
b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum ; 
c. men yelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum , 
dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan Bantuan Hukum ; 
d. men erima anggaran dari Pemerintah Oaerah untuk 
melaksanakan Bant uan Hukum ; 
e. menge luarkan pendapat atau pern yataan dalam membel a 
perkara yang menjadi tanggung jawab di dalarn sidang 
pengad ilan sesuai dengan ketentuan peratu ran 
peru ndang -undangan ; 
f. mendapatkan informas i dan data lain dari Pemerin tah 
Oaerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan 
pembe laan perkara ; dan 
g. mendapatkan jarninan perlindu ngan hukum , kearnan an, 
dan keselamatan selarna menjalankan pemberian Bantu an 
Hukum . Pasal 22 
Pemb eri Bantuan Hukum harus memenuhi syarat sebagai 
berikut : 
a. berbadan hukurn ; 
b. terakredi tasi oleh kementerian yang membidan gi hukum 
dan hak asasi manusia ; 
c. rnemiliki kantor atau sekretariat yang tetap ; 
d. merniliki pengurus ; dan 
e. memiliki program Bantuan Hukum. BAB IV 
PEMBER! BANTUAN HUKUM ()) Pcrm ohonan kcgiatan drafting dokumen hukum drajukan 
olch Pcncrima Bantuan 1-lukum dengan rnelarnprrk an 
surat keteranga n miskin. 
(3) Hasil drafting dokumen hukum sebaga imana dimaksud 
pada ayat (l) disam paika n kepada Penerima Bantuan 
Hukurn paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak 
tanggal perm intaan Bant uan Hukum diterima. 
(4) Format formulir permohon an sebagaimana dimaksu d pada 
lerca ntum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daera h ini. 13