Bagaimana redaksi normatif Pasal 22 dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 7 Tahun 2021?
Norma hukum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 7 Tahun 2021 tentang SUSU NAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN, BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 22 berbunyi:

(1) Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
(4) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan 
perencanaan, penggor dinasian , pelaksanaan teknis, pengendalian dan 
evaluasi pengawasan. 
(2) Jabatan Fungsional Auditor dalam melaksanakan tugas pokok 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit kinerja; 
b. pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit atas aspek keuangan 
tertentu; 
c. pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit atas aspek tujuan 
tertentu; 
d. pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit khusus/ investigasi/ 
berindikasi tindak pidana korupsi; 
e. pendampingan/ pemberian keterangan ah li dalam proses penyidikan 
dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan; 
f. pelaksanaan tugas pengawasan dala m kegiatan reviu; 
g. pelaksanaan tugas pengawasan dala m kegiatan pemantauan; 
h. pelaksanaan tugas pengawasan dala m kegiatan pengawasan lain; 
i. pelaksanaan tugas pengawasan , membantu melaksanakan kegiatan 
perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi 
pengawasan. 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok Jabatan Fungsional Auditor , 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 
a. merencanakan penyusunan dan rencana kerja p rogram pengawasan; 
b. menyelia rumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; 
c. mengoordinir dan mengevaluasi hasil capaian pada kegiatan 
pengawasan terhadap pelaksanaan / penyelenggaraan urusan 
pemerintah; 
11 
 d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi sara n 
kepada atasan; 
e. melaksanakan pemeriksaan akuntan; 
f. memantau tindak lanjut hasil pengawasan; 
g. melaksanakan audit akuntabilitas; 
h. melaksanakan audit operasional; 
i. memproses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti 
rugi; 
j. mengkaji sistem pengendalian manajemen obyek pengawasan; 
k. melaksanakan penyuluhan di bidang pengawasan; 
l. membina dan menggerakan aparat pengawasan fungsional; 
m. memberikan kesaksian dalam peradilan kasus hasil pengawasan; dan 
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh 
pimpinan baik lisan maupun tertulis. 
 
Paragraf Kedua 
Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah 
Urusan Pemerintahan Daerah