Apa yang diatur dalam Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor Nomor mo Tahun 1945 pada Pasal 2?
Berdasarkan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor Nomor mo Tahun 1945 tentang Kedudukan , Susun an Organisasi, Togas dan Fungsi, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota s etelah 
dikalikan dengan faktor kesulitan geografis; 
9. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah pros es 
kegiatan yang ditun jukan untuk menjami n agar pemerintah daerah berjalan 
secara efesien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan 
perundang -undangan yang berlaku; 
10. Auditor adalah Jabatan yang memp unyai ruang lingkup, tugas, 
tanggungjawa b, dan wew enang untuk me lakukan pengawasan intern pada 
instansi perneri ntah, lembaga dan/ a tau pihak lain yang di dalamnya 
terdapat kepentingannegara sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan , yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan 
kewaj iban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang ; 
11. Jabatan Struk tural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas , 
tanggung jawa b, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
rangka memim pin suatu Organisasi Negara; 
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah prof esi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada intansi pemerintah; dan 
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanj utnya disingkat UPTD adalah 
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah ; 
14. Kelompok Jabatan Fungs ional adalah seke lompok Jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan 
pada keahlian dan keterampi lan terten tu. - 5 -