Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 2 DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMER INTAHAN UMUM TENT ANG PERATURAN BUPATI TEBO Nomor 54 Tahun 1999.
Redaksi dari DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMER INTAHAN UMUM TENT ANG PERATURAN BUPATI TEBO Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun , Kabupaten Tebo, pada , Pasal 2 menjelaskan:

, terdi ri atas: 
a. Camat sebagai Ketua merangkap Anggota ; 
b. Komandan Komando Rayon Militer sebagai Anggota ; dan 
c. Kepala Kepolisian Sektor sebagai Anggota ; (2) Wakil Bupati ditetapkan selaku Wakil Koordiantor Forkop imda , 
bukan Anggota , dalam rangka membantu Koordiantor 
Forkopimda ; (l) Keanggotaan Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat ( 1), terdiri atas : 
a. Bupati selaku Koordinator merangkap Anggota ; 
b. Ketua DPRD Kabupaten Tebo selaku Anggota ; 
c. Komandan Kodim 0416/Bungo-Tebo selaku Anggota. 
d. Kepala Kepolisian Resor Tebo selaku Anggota ; 
e. Kepala Kejaksaan Negeri Tebo selaku Anggota ; Pasal 8 BAB IV 
KEANGGOTAAN FORKOPIMDA DAN FORKOPIMCAM Dalam mewujudkan koordinasi, integritas dan sinkron isasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, keberadaan Frokopimda 
dan Forkopimcam tidak mengurangi tugas , kewajiban dan 
wewenang dari setiap Aparatur Negara yang telah ada. Pasal 7 c. mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan penyelengaraa n 
pemerintahan daerah dan stabilitas daerah . 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum oleh Forkopim da 
dan Forkopimcam , meliputi : 
a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional 
dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, 
pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi a 
Tahun 1945 , pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta 
mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia di Daerah dan/atau di Kecamatan ; ~ ( Pasal 11 BAB VII 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (6) Keanggotaan Sekretariat Forkopimda dan Sekretariat 
Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (5) 
ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupate n 
Tebo . (5) Sekretariat Forkopim Kecamatan sebagaimana dimaksud pada 
, terdiri atas Sekretaris Kecamatan sebagai Koordina tor 
dibantu oleh 2 (dua) orang staf ASN adm inistrasi ; (4) Selanjutn ya dalam mendukung dan memperlancar pelaksana an 
adm inistrasi dan tugas koordinasi Forkopimda , Sekretar iat 
Forkop imda dibantu oleh 4 (empat) orang Staf ASN dan 3 (tiga) 
orang tenaga kontrak ; (3) Sekretariat Forkopim da sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terdiri atas : 
a. Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo selak u Ketua 
Koordinator; 
b. Kepala Kanto r Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupate n Tebo 
selaku Wakil Koordinator 
c. Kepala Seksi Ketaha nan Seni , Bud aya, Agama , 
Kemas yarakatan dan Ekonomi pada Kantor Kesatuan 
Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo selaku Anggota ; 
d. Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional pada Kantor Kesat uan 
Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo selaku Anggota ; 
e. Kepala Seksi Politik, Ideologi dan Wawasan Kebangsa an 
pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo 
selaku Anggota. (2) Sekretariat Forkopimda dan Forkopimcam sebagaim ana 
dimaksud pada ayat (1) mempun yai tugas : 
a. mempersiapkan materi dan bahan-bahan yang diperlu kan 
oleh Forkopimda atau Forkopim Kecamatan ; 
b. men yelenggarakan administras i untuk kegia tan tugas 
Forkopimda atau Forkopim Kecamatan ; 
c. melaksanakan tugas lain yang berhubunga n dengan tugas 
Forkopimda atau Forkopim Kecamatan ; (1) Dalam rangka menun jang kelancaran dan ketertiban untuk 
penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum oleh Forkop imda 
dan Forkopim Kecamatan dibantu oleh Sekretariat; Pasal 10 BAB VI 
SEKRETARIAT FORKOPIMDA DAN FORKOPIMCAM 
(5) Dalam menjalankan tugasnya kepada Koordinator Sekreta riat 
dan staf administrasi yang tergabung dalam Sekretariat 
Forkopimda dan Forkomp incam diberikan honorium yang 
besarann ya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. ~ 
(' (4) Pemberian bantuan biaya Perjalanan Dinas dalam rangka 
Rapat Koordinasi ke Provinsi Jambi dan Luar Provins i 
Jambi bagi Anggota Forkopimda dan Tim Sekretar iat 
Forkopimda sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat ( 1) serta