Apa yang diatur dalam Pedoman Kerjasama Desa; a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Peraturan Nomor 29 Tahun 1945 pada Pasal 17?
Berdasarkan Pedoman Kerjasama Desa; a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Peraturan Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 17 menyebutkan bahwa:

BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) 
mempunyai tugas dan wewenang: 
a. membahas bidang dan potensi desa yang akan 
dikerjasamakan ; (4) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali dari 
unsur anggota Badan Permusyawaratan Desa 
bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Desa. (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar desa maka 
dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan desa melalui 
mekanisme Musyawarah Antar Desa ( MAD). 
(2) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. pemerintah desa; 
b. anggota BPD ; 
c. lembaga kemas yarakatan desa ; 
d. lembaga desa lainnya ; dan 
e. tokoh masyarakat dengan m empertimbangkan kesetaraan 
gend er. 
(3) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pelaksanaan 
kerjasama antar desa. Pasal 16 BAB V 
BADAN KERJASAMA ANTAR DESA Bentuk kerjasama dengan Pihak Ketiga terdiri dari: 
a. bagi basil usaha ; 
b. bangun, guna dan serah ; dan 
c. bentuk kerjasama lainnya sesuai dengan kebutuhan. Pasal 15 Bentuk kerjasama antar desa terdiri atas : 
a. kerjasama penyertaan modal; 
b. kerjasama pengelolaan kegiatan ; 
c. kerjasama pengaturan ; dan 
d. bentuk kerjasama lainnya sesuai dengan kebutuhan. Pasal 14 (9)