Apa saja yang diatur dalam Pasal  15 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 13 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 13 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  15 menetapkan:

(1) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dipimpin oleh 
seorang Kepala Sub Bidang . 
(2) Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan 
Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia lingkup perencanaan 
pembangunan manusia . 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Perencanaan 
Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup 
perencanaan pembangunan manusia; 
b. pelaksanaan tugas dukunga n teknis lingkup 
perencanaan pembangunan manusia; 
c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis 
lingkup perencanaan pembangunan manusia ; 
d. penyiapan bahan pembinaan teknis 
penyelenggaraan fungsi -fungsi penunjan g Urusan 
Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan 
pembangunan manusia ; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian … 
32 
 
https://jdi h.bandung.go.id/ 
 
 (4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan 
Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan 
penetapan kinerja lingkup Sub Bidang 
Perencanaan Pembangunan Manusia ; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas 
kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan 
umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai 
secara efektif dan efisien; 
c. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan 
pembangunan daerah lingkup perencanaan 
pembangunan manus ia; 
d. menyusun bahan rancangan pagu i ndikatif 
Perangkat Daerah lingkup perencanaan 
pembangunan manusia ; 
e. menyusun laporan perencanaan pengukuran 
kinerja Perangkat Daerah lingkup perencanaan 
pembangunan manusia ; 
f. melaksanakan koordinasi dan sinergitas 
perencanaan pembangunan daerah lingkup 
perencanaan pembangunan manusia ; 
g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data 
perencanaan pembangunan daerah lingkup 
perencanaan pembangunan manusia ; 
h. melaksana kan pembinaan teknis perencanaan 
kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang pendidikan, 
kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan 
keluarga berencana, pemuda dan olah raga, dan 
kebudayaan ; 
i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas 
sesuai dengan kewenangannya ; 
j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, 
dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan 
fungsinya; 
 
k. melaksanakan … 
33 
 
https://jdi h.bandung.go.id/ 
 
 k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan 
pertanggungjawaban kepada atasan; dan 
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Parag raf 3 
Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia