Apa bunyi lengkap Pasal 27 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 30 Tahun 2012?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 30 Tahun 2012 tentang IZIN LOKASI , PEMANFAATAN, DAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH, pada BAB IX - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 27 dinyatakan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga. 
 
Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 22 Desember 2012 
 
BUPATI PURBALINGGA, 
 
cap ttd 
 
HERU SUDJATMOKO 
 
Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 26 Desember 2012 
 
 Plt. SEKRETARIS DAERAH 
 KABUPATEN PURBALINGGA 
 
 Asisten Administrasi 
 cap ttd 
 IMAM SUBIJAKTO 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATE N PURBALINGGA TAHUN 201 2 NOMOR 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENJELASAN 
 
ATAS 
 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 
NOMOR 30 TAHUN 2012 
 
TENTANG 
 
IZIN LOKASI , PEMANFAATAN DAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH 
 
I. PENJELASAN UMUM 
 
 Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah, 
sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan mengenai urusan -urusan yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota, antara lain meliputi : 
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; 
b. perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang; 
c. penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
d. penyediaan sarana dan prasana umum; 
e. penanganan bidang kesehatan; 
f. penyelenggara pendidikan; 
g. penanggul angan masalah sosial; 
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan; 
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; 
j. pengendalian lingkungan hidup; 
k. pelayanan pertanahan; 
l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil; 
m. pelayanan administrasi umum pemerintaha n; 
n. pelayanan administrasi penanaman modal; 
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; 
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang -
undangan; 
q. urusan pemerintahan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan 
yang secara nyata ada da n berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah 
yang bersangkutan. 
 
 Selanjutnya dalam rangka kewenangan urusan bidang pelayanan 
pertanahan, menurut ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden N omor 34 Tahun 
2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang pertanahan ditegaskan bahwa 
salah satu kewenangan bidang pertanahan yang menjadi urusan Pemerintah 
Kabupaten adalah kewenangan dalam pemberian I zin Lokasi , Pemanfaatan 
dan Perubahan Penggunaan Tanah . Berdasarkan kewenangan pemberian Izin 
Lokasi , Pemanfaatan dan Perubahan Penggunaan Tana tersebut maka dalam 
rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah yang 
berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan Daerah serta dalam 
upaya mewuju dkan keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan, maka 
perlu mengatur Izin Lokasi , Pemanfaatan dan Perubahan Penggunaan Tana di 
Daerah. 
 
Selanjutnya mengingat bahwa dalam pemberian Izin Lokas, 
Pemanfaatan dan Perubahan Penggunaan Tana i sebelumnya mengat ur 
mengenai retribusi atas pemberian Izin Lokasi sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 18 Undang -Undang 
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan 
berdasarkan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) 
pemberian Izin Lokasi tidak termasuk objek retribusi , maka izin lokasi , 
pemanfaatan, dan perubahan penggunaan tanah perlu diatur dan ditetapkan 
dengan Per aturan D aerah Izin Lokasi , Pemanfaatan, dan Perubahan 
Penggunaan Tanah . 
 
II. PASAL DEMI PASAL