Bagaimana redaksi normatif Pasal 31 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Nomor (5" Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Nomor (5" Tahun 1945 tentang PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN, BAB IX - SANKSI ADMINISTRASI, Pasal 31 berbunyi:

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana,
penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan
oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten.
*
(2) Selain Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik
Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sebagai
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang kejadian
tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;
g. mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan
dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Polri, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.