Menurut PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor IS Tahun 2021, apa isi dari Pasal 18?
Pasal Pasal 18 dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor IS Tahun 2021 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL, pada BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN, menyatakan:

(1) Permohonan cuti yang akan dipergunakan ke luar negeri diajukan
sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan cuti
yang dimohon.
(2) Surat izin cuti yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh Pejabat yaing
berwenang memberikan cuti, agar dibuat tembusan kepada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Inspektorat Daerah dan BKAD
Kab. Kolaka
(3) Apabila pejabat yang berwenang memberikan cuti di luar tanggungan
negara atau cuti yang akan dipergunakan keluar negeri berhalangan
tetap, maka yang berwenang memberikan cuti adalah Penjabat Bupati.
(4) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan tetap, maka proses permohonan
cuti dilaksanakan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
dan penandatangan surat keputusan ddakukan oleh Waldl Bupati atau
Bupati.
(5) Apabila Asisten Administrasi dan Kepala OPD berhalangan tetap, maka
proses permohonan cuti dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas (Pit).
(6) Apabila Kepala BKPSDM berhalangan tetap, maka proses permohonan
cuti tetap dilaksanakan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SDM dan penandatangan surat ijin cuti dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- 15 -
(7) Pejabat yang diberikan delegasi wewenang, agar segera menindaklanjuti
permohonan cuti yang dapat diproses sesuai Peraturan Bupati ini.
(8) Penandatanganan Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara
tentang Pemberian Cuti diluar Tanggungan Negara dilakukan oleh Kepala
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
(9) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekeijaan, maka pemberian
cuti dalam waktu yang sama, hanya dapat diberikan oleh pejabat yang
berwenang memberikan cuti sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari
jumlah kekuatan pegawai yang ada dalam lingkungannya.
(10) Apabila ada kepentingan dinas mendesak, PNS yang sedang menjalankan
cuti tahunan, cuti besar, dan cuti karena alasan penting dapat dipanggil
kembali bekeija dan sisa jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap
menjadi hak PNS yang bersangkutan.
(11) Hak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti
karena alasan penting yang akan dijalankan diluar negeri, hanya dapat
diberikan oleh PPK,
(12) Dalam hal diperlukan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 11 dapat
memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.
(13) Dalam hal yang mendesak, sehingga PNS yang bersangkutan tidak dapat
menunggu keputusan dari PPK atau pejabat lain yang mendapat kuasa
sebagaimana dimaksud pada ayat 11 dan ayat 12, pejabat yang tertinggi
di tempat PNS yang bersangkutan bekeija dapat memberikan izin
sementara secara tertulis untuk menggunakan hak atas cuti.
(14) Pemberian izin sementara harus segera diberitahukan kepada PPK atau
pejabat lain yang mendapat kuasa.
(15) PPK atau pejabat lain yang mendapat kuasa setelah menerima
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 memberikan hak
atas cuti kepada PNS yang bersangkutan.
(16) PNS yang akan menggunakan cuti untuk kepentiagan agama selain
ibadah haji (misalnya; menunaikan Ibadah Umroh), dapat diberikan cuti
karena alasan penting paling lama 15 (lima belas) hari kalender.
(17) Ketentuan mengenai cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan
penting berlaku secara mutatis mutandis terhadap Galon PNS.
(18) PNS yang sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara, setelah
selesai menjalankan cuti diluar tanggungan negara wajib melaporkan diri
secara tertulis kepada instansi induknya paling lama 1 ( satu) bulan
setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan Negara.
f
- 16-/
(19) PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara dan
telah diaktifkan kembali sebagai PNS, dapat mengajukan cuti tahunan
apabila telah bekerja secara terus-menems paling singkat 1 (satu) tahun
sejak diaktifkan kembali sebagai PNS.