Apa bunyi lengkap Pasal 18 dalam PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 13 Tahun 2011?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 13 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU, pada , Pasal 18 dinyatakan:

Undang -undang Republik Indonesia 
Tahun 1945 ; 
2. Undang -undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 181; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang -undang Republik 
Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan 
Ketiga Atas Undang -undang Republik Indonesia Nomor 
53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4880 ); 
 SALINAN 
3. Undang -undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234 ); sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dengan Undang -undang Republik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 201 9 tentang Perubahan Atas 
Undang -undang Republ ik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398 ); 
4. Undang -undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republi k Indonesia Tahun 20 14 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ); 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang 
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 20 20 tentang Cipta 
Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 20 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573 ); 
5. Undang -undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat 
dengan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 22 Nomor 4); 
6. Peraturan Pe merintah Republik Indonesia Nomor 69 
Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pemanfaata n Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 10 Nomor 1 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5161 ); 
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 20 21 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah ; 
8. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 2 8 Tahun 2011 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak 
Hiburan . 
 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 2 8 TAHUN 
2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN . 
 
 
 
 
Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 2 8 Tahun 
2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita 
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 2 8) diubah sebagai 
berikut : 
 
1. Ketentuan dalam pasal 3 ayat ( 2) diubah , sehingga berbunyi sebagai 
berikut :