Menurut PERATURAN BUPATI KUTAITIMUR Nomor 66 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 3?
Pasal Pasal 3 dalam PERATURAN BUPATI KUTAITIMUR Nomor 66 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DANTATAKERJA, pada BAB II - KEDUDUKAN, menyatakan:

(1)Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari:
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari:
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan
c. Bidang Prasarana dan Sarana;
d. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
f. Bidang Penyuluhan;
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasa14
(1)Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf a mempunyai
tugas yang meliputi;
a. penetapan kebijakan teknis bidang Pertanian dan Peternakan sesuai dengan
rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- 5 -
b. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian
kebijakan teknis bidang ketersediaan dan cadangan Pertanian dan
Peternakan;
c. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan
teknis bidang distribusi Pertanian dan Peternakan;
d. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan
teknis bidang konsumsi dan keamanan Pertanian dan Peternakan;
e. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan
teknis bidang kelembagaan dan promosi Pertanian dan Peternakan;
f. pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas;
g. penetapan evaluasi dan laporan pelaksanaan urusan Dinas;
h. Pembinaan Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas; dan
1. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai
fungsi yang meliputi;
a. menetapkan program, kegiatan, dan kebijakan teknis bidang Pertanian dan
Peternakan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah
Daerah serta menyesuaikan dengan kebijakan nasional dan provinsi;
b. mengawasi dan mengendalikan urusan pemerintah dan pelayanan umum
lingkup bidang Pertanian dan Peternakan;
c. menetapkan rumusan dan rencana teknis penyelenggaraan ketersediaan dan
cadangan Pertanian dan Peternakan;
d. menetapkan rumusan dan rencana teknis penyelenggaraan distribusi
Pertanian dan Peternakan;
e. menetapkan rumusan dan rencana teknis penyelenggaraan konsumsi dan
keamanan Pertanian dan Peternakan;
f. menetapkan rumusan dan rencana teknis penyelenggaraan kelembagaan
dan promosi Pertanian dan Peternakan;
g. membina dan mengendalian teknis penyelenggaraan ketersediaan dan
kewaspadaan Pertanian dan Peternakan;
h. membina dan mengendalian teknis penyelenggaraan distribusi Pertanian dan
Peternakan;
1. membina dan mengendalian teknis penyelenggaraan konsumsi dan
keamanan Pertanian dan Peternakan;
-6-
J. membina dan mengendalian tekhnis penyelenggaraan kelembagaan dan
promosi;
k. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yang
berhubungan dengan lingkup bidang Pertanian dan Petemakan;
1. membina penyelenggaraan urusan kesekretariatan badan Pertanian dan
Petemakan;
m. membina Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;
n. menetapkan evaluasi dan pelaporan urusan Pertanian dan Petemakan;
o. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan, terkait dengan
bidang tugasnya;
p. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian
kinerja bawahan; dan
q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya serta dengan peraturan perundang-undangan
Bagian Kedua
Sekretaris
Pasal5
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (1) huruf b dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan
pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan,
urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua
unsur dilingkungan Dinas.
(3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada
, Sekretariat menyelenggarakan tugas:
a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang
milik negara; dan
d. pengelolaan urusan ASN.
- 7 -
Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal6
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
a. persuratan;
b. tata usaha;
c. kearsipan;
d. administrasi ASN;
e. perlengkapan;
f. rumah tangga; dan
g. penataan barang milik negara.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan rumah
tangga, dan administrasi perjalanan Dinas;
b. pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan inventarisasi
aset;
c. penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi yang
berlaku;
d. pengajuan usulan untuk penghapusan barang-barang milik negarajDaerah
berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
e. pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
f. penatausahaan Kepegawaian.
Bagian Ketiga
Bidang Prasarana dan Sarana