Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 16 Tahun 2022.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 16 Tahun 2022 tentang SANTUNAN KEMATIAN, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom . 
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati 
Balangan. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah S atuan Kerja Perangkat Daerah . 
5. Santunan Kematian adalah bantuan yang diberikan kepada anggota 
keluarga atau ahli waris yang meninggal dunia sebagai bentuk 
kepedulian pemerintah terhad ap keluarga yang sedang berduka . 
6. Penduduk adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap didalam 
wilayah Kabupaten Balangan yang telah memenuhi ketentuan 
administrasi kependuduka n. 
7. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau 
seluruh bangunan yang tertinggal bersama dan makan dari satu dapur 
yang tidak t erbatas pada orang orang yang mempunyai hubungan darah 
saja atau seorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang 
mengurus keperluan hidupnya sendiri dan terdaftar dalam Kartu 
Keluarga (KK) yang dite rbitkan oleh Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan S ipil Kabupaten Balangan . 
3 
 
8. Kepala keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain 
baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung 
jawab dalam keluarga itu dan tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) . 
9. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga 
yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab keluarga . 
10. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang 
memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga yang 
diterbitkan oleh Dinas Kependu dukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Balangan . 
11. Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Balangan yang selanjutnya 
disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap 
penduduk Kabupaten Balangan, yang ditetapkan oleh Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan . 
12. Santunan Kematian adalah Sumbangan dalam bentuk uang yang 
diberikan kepada Ahli waris untuk meringankan beban keluarga yang 
ditinggalkan. 
13. Ahli waris adalah orang tua, suami, istri, anak dan keluarga sekandung. 
 
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH adalah kepala satuan 
kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 
 
15. Bendahara Umum Daer ah yang selanjutnya disingkat dengan BUD 
adalah Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam 
kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 
 
16. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD 
untuk keperluan darurat termasuk keperluan me ndesak yang tidak 
dapat diprediksi sebelumnya, belanja yang sifatnya tidak biasa dan 
tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana Alam, 
Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, pengembalian 
atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebel umnya, belanja yang 
bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka 
pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan 
pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban 
masyarakat. 
 
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Da erah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan peraturan daerah.