Apa substansi hukum dari Pasal 18 PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 13 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 13 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PENYENGGARAAN RUMAH SINGGAH PASIEN, khususnya , Pasal 18, adalah:

Undang -undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
pembentukan Daerah -daerah Tingkat II di 
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan 
lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 1822); 
3. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjad i Undang -Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
 
~ 2 ~ 
 
 
4. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung 
Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
5. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4422); 
6. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4431); 
7. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5063) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 
8. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 
9. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang -Undang Nomor 1 Tahun 202 2 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lemb aran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6 757); 
10. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 
 
 
~ 3 ~ 
 
 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5357); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 
2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan 
Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah berita negara Republik Indonesia Tahun 
2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dal am Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 T ahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 
15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 2018 tentang standar Teknis Pelayanan Dasar 
pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah 
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 
PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH PASIEN.