Apa saja yang diatur dalam Pasal 9 PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 103 Tahun 2019?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 103 Tahun 2019 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 9 menetapkan:

Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha serta Non Perizinan 
yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah sebelum berlakunya 
Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 
berakhirnya Perizinan tersebut. 
Permohonan izin yang termasuk dalam kriteria wajib OSS RBA 
diproses sesuai dengan ketentuan Perundang -undangan yang 
mengatur OSS RBA. 
Permohonan izin non OSS RBA yang pada saat sebelum 
ditetapkan Peraturan ini d an sedang dalam proses penyelesaian, 
penandatanganan Izinnya oleh pejabat yang berwenang sesuai 
dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan. 
Pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non 
Berusaha serta Non Perizinan dapat ditarik kembali oleh Bupati 
sebagian atau seluruhnya, dalam hal : 
Kepala DPMPTSPTTK dan Perangkat Daerah teknis mengusulkan 
untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya; dan/atau 
Kepala DPMPTSP dan Perangkat Daerah Teknis dianggap tidak 
mampu melaksanakan pendelegasian wewenang yang telah 
diberikan.