Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Nomor 1 Tahun 2002?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat ( Berita Negara tanggal 4, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah yang termasuk wilayah Propinsi Jawa Barat 
yang telah mengalami perubahan dengan terbentuknya Propinsi 
Banten berdasarkan Undang -undang Nomor 23 Tahun 2000. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat. 
3. Gubernur adalah Gubern ur Jawa Barat. 
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat. 
5. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur. 
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat. 
7. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Barat 
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat 
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 
9. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar oleh Wajib 
Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pa jak atau 
dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang -undangan 
perpajakan Daerah. 
10. Retribusi yang terutang adalah Retribusi yang harus dibayar oleh 
wajib retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun 
retribusi atau dalam bagian tahun re tribusi menurut peraturan 
perundang -undangan Retribusi Daerah. 
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 
pokok pajak. 
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang sela njutnya 
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, 
dan jumlah yang masih harus dibayar. 
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 
14. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, 
adalah surat untuk melakukan tagiha n pajak dan atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan atau denda. 
15. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan 
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang -
undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan 
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 
4 
Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat 
Tagihan Pajak Daerah. 
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan 
oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
17. Putusan Banding adalah putusan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib 
Pajak. 
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, 
adalah surat ketet apan retribusi yang menentukan besarnya pokok 
retribusi; 
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan atau denda.