Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 26 Tahun 2021 Pasal 165?
Dalam PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 26 Tahun 2021 tentang STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN, Pasal 165 mengatur sebagai berikut:

huruf a, 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengamanatkan dalam 
menyelenggarakan manajemen karier PNS , instansi 
pemerintah harus menyusun standar kompetensi 
jabatan; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam a dan huruf b, perlu men etapkan 
Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,
Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di 
Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang 
ditetapkan dengan Peraturan Walikota; 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 
(Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-
Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran- Negara 
Tahun 1956 No. 56) dan Undang- Undang Darurat No. 6 
Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II terma suk 
Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Ti ngkat I 
Sumatera Selatan Sebagai Undang- Undang (Lembaran 
Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 1821); 
2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang- undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nom or 82, Tambahan Lembaran Negara Republik SALINAN 
 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 
3. Undang-Undan g Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 4 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir 
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negar a Republik 
Indonesia Nomor 6573); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tanjungkarang- Telukbetung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3213); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 4 Tahun 1983 tentang 
Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tanjungkarang- Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah 
Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3254); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi a 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Nega ra 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang 
Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (B erita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907); 
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 0 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung; 
13. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 64 
Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung; 
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan A paratur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 tentang 
Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di 
Lingkungan Instansi Daerah; 
MEMUTUSKAN : 
 
Me netapkan : PER ATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR 
KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, 
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG.