Jelaskan isi kandungan Pasal 11 dari PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 37 Tahun 2022.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 37 Tahun 2022 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN, ketentuan pada BAB III - PEJABAT PENGELOLA BLUD, Pasal 11 berbunyi:

(1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional 
dan pelayanan di bidangnya yang berkaitan dengan 
mu tu, standarisasi, administrasi, peningkatan 
kualitas sumber daya manusia dan peningkatan 
sumber daya lainnya; 
b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan 
pelayanan sesuai dengan RBA; 
c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis 
operasional dan pelayanan di bidangnya; 
d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau 
pemimpin sesuai dengan kewenangannya; dan 
e. Pejabat teknis dalam melaksanakan tugasnya, 
mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab 
kegiatan teknis operasional dan pelayanan di 
bidangnya. 
(2) KPA dapat menetapkan pejabat teknis selaku PPTK 
untuk melaksanakan 1 (satu) atau lebih Kegiatan/ sub 
kegiatan. 
(3) PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang KPA, dan 
bertanggungjawab kepada KPA. 
(4) Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang KPA 
meliputi: 
a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan 
pelaksanaan teknis Kegiatan/ sub kegiatan, meliputi: 
1) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub 
kegiatan; 
2) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan 
Kegiatan/Sub kegiatan; dan 
3) melaporkan perkembangan pelaksanaan 
Kegiatan/Sub kegiatan kepada KPA. 
b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan 
anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan 
Kegiatan/Sub kegiatan, meliputi: 
1) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan 
Kegiatan/Sub kegiatan; 
2) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran 
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam 
ketentuan perundang-undangan; dan 
3) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh 
dokumen pelaksanaan kegiatan. 
c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada 
Kegiatan/Sub kegiatan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai 
pengadaan barang/ jasa. 
-17­