Bagaimana redaksi normatif Pasal 3 dalam NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 40 Tahun 2021?
Norma hukum dalam NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 40 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KER JA, BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 3 berbunyi:

(1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas 
membantu Walikota untuk melaksanakan 
urusan Pemerintahan di Bidang Penegakan 
Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat, pengembangan 
Sumber Daya Aparatur dan perlindungan 
masyarakat. 
 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong 
Praja, menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan program dan pelaksanaan 
penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Perundang-undangan, penyelenggaraan 
ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat serta perlindungan masyarakat; 
b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan 
Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota; 
c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan 
ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat; 
d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan 
masyarakat; 
e. Pelaksanaan koordinasi Penegakan Peraturan 
Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota 
serta penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil daerah, danatau aparatur 
lainnya; 
f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur 
daerah atau badan hukum agar mematuhi 
dan mentaati dalam penegakan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Walikota; 
g. Pelaksanaan pelayanan teknis 
kesekretariatan Satpol Pamong Praja; dan 
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
Walikota.