Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 1?
Dalam PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Nomor 14 Tahun 2002 tentang USAHA PERIKANAN DAN RETRIBUSI USAHA PERIKANAN, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah 
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat. 
6. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi 
Perikanan dan Kelautan. 
7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Kabupaten/Kota 
yang membidangi Perikanan dan Kelautan. 
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat 
tentang Usaha Perikanan dan Retribusi Usaha Perikanan. 
9. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya. 
10. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum 
untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan 
menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan 
komersial. 
11. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha 
perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau 
Badan Hukum Indonesia, dengan menggunakan seluruh tenaga dan 
modal nasional. 
12. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di 
perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau 
dengan cara apapun yang tidak melanggar ketent uan yang berlaku, 
termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, 
mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau 
mengawetkannya untuk tujuan komersial. 
13. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, 
membesarkan dan atau membiakka n ikan dan memanen hasilnya 
dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, 
mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial. 
14. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat IUP adalah Izin 
tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikana n untuk melakukan 
Usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang 
tercantum dalam Izin tersebut. 
15. Surat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat 
yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk 
melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari IUP. 
5 
16. Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia yang 
selanjutnya disingkat SIKPPII adalah surat yang harus dimiliki setia p 
Kapal Perikanan berbendera Indonesia dalam Satuan Armada 
Penangkapan Ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan 
pengangkutan ikan yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan. 
17. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia yang selanjutnya disingkat 
SIKPII adalah surat izin yang harus dimiliki setiap Kapal Pengangkut 
Ikan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan pengangkutan 
ikan yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan. 
18. Surat Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut SPbI adalah 
surat yang harus dimiliki setiap unit keramba jaring apung untuk 
melakukan kegiatan pembudidayaan ikan di perairan umum yang 
melintas Kabupaten/Kota dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan d ari IUP. 
19. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal 
perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan 
yang belum tercantum dalam IUP. 
20. Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan adalah penambahan areal lahan 
dan atau penamb ahan jenis kegiatan usaha diluar yang tercantum 
dalam IUP. 
21. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya 
yang dipergunakan khusus untuk melakukan penangkapan ikan, 
pengangkutan ikan serta penangkapan ikan dan pengangkutan ikan. 
22. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan 
untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, 
mendinginkan atau mengawetkan. 
23. Kapal Penangkap dan Pengangkut . Ikan adalah kapal yang secara 
khusus dipergunakan untuk menangkap dan mengangkut ikan 
termasuk memuat, menampung, menyimpan dan mendistribusikan. 
24. Perairan Umum adalah danau, waduk dan sungai yang melintas 
Kabupaten/Kota. 
25. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merup akan 
kesatuan balk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, 
Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, firma,kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga, bentuk usaha 
tetap dan bentuk badan lainnya. 
26. Retribusi Pengusahaan Perikanan adalah jenis retribusi yang dipungut 
dari pemegang Izin Usaha Perikanan (IUP) atas usaha penangkapan 
dan pembudidayaan ikan di laut wilayah Propinsi dan perairan umum 
lintas Kabupaten/Kota. 
27. Retribusi Hasil Perikanan adalah jenis retribusi yang dipungut dari 
pemegang Surat Penangkapan Ikan (SPI) dan atau Surat Izin Kapal 
Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) dan atau Surat 
Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII) dan atau Surat 
Pembudidayaan Ikan (SPbI), sesuai dengan perhitungan rencana 
produksi yang akan dicapai. 
6 
28. Wajib Retribusi adalah orang atau Badan Hukum yang melakukan 
penangkapan dan pembudidayaan ikan yang sudah memperoleh Izin 
Usaha Perikanan (IUP) dan atau Surat Penangkapan Ikan (SPI) dan 
atau Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia 
(SIKPPII) dan atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia 
(SIKPI I) dan atau Surat Pembudidayaan Ikan (SPbI).