Menurut PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 17 Tahun 2020, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 17 Tahun 2020 tentang ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo . 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Situbondo. 
3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten Situbondo. 
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di 
Kabupaten Situbondo. 
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan 
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan 
uang termasuk didalamn ya segala bentuk 
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban daerah tersebut. 
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya 
disingkat KUA adalah dokumen yang memuat 
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan 
Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 
untuk periode 1 (satu) tahun. 
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 
selanjutnya disingkat PPAS adalah program 
prioritas dan batas maksimal anggaran yang 
diberikan kepada perangkat Daerah untuk 
setiap program dan kegiatan sebagai acuan 
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran 
satuan kerja perangkat daerah. 
5 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 
dengan Perda. 
10. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya 
disingkat ASB adalah standar yang digunakan 
untuk menganalisa kewajaran harga atau biaya 
pada beberapa program atau kegiatan yang akan 
dilaksanakan oleh Satuan Kerja di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk 1 (satu) 
tahun anggaran. 
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala 
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 
bendahara umum daerah. 
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang 
selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang 
bertugas 
kebijakan 
APBD. menyiapkan dan melaksanakan 
Kepala Daerah dalam penyusunan 
13. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/ 
Kegiatan yang akan atau telah dicapai 
sehubungan dengan penggunaan anggaran 
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan 
yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang 
dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat 
daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan 
oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai 
sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. 
15. Kegiatan adalah bagian dari Program yang 
dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan 
kerja perangkat daerah sebagai bagian dari 
pencapaian sasaran terukur pada suatu 
Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 
pengerahan sumber daya baik yang berupa 
personil atau sumber daya manusia, barang 
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, 
atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis 
sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk 
menghasilkan keluaran dalam bentuk 
barang/ jasa. 
6 
16. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari 
suatu Program atau Keluaran yang diharapkan 
dari suatu Kegiatan . 
1 7. Keluaran adalah barang atau jasa yang 
dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan 
untuk mendukung pencapaian sasaran dan 
tujuan Program dan kebijakan. 
18. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 
(satu) Program . 
19. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
RKA SKPD adalah dokumen yang memuat 
rencana pendapatan dan belanja SKPD atau 
dokumen yang memuat rencana pendapatan, 
belanja, dan Pembiayaan SKPD yang 
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah 
yang digunakan sebagai dasar penyusunan 
rancangan APBD. 
20. Penyetaraan kegiatan adalah daftar 
pengelompokan kegiatan yang memiliki ciri dan 
jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka 
penyusunan rencana belanja.