Apa substansi hukum dari Pasal 21 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 14 Tahun 2008?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 14 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI IZIN USAH A PENGGILINGAN PADI, khususnya BAB  XV - KEDALUARSA PENAGIHAN, Pasal 21, adalah:

(1) Piutang Retribusi yang dapa t dihapus adalah piutang Retribusi 
yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, 
 
18 
disebabkan karena Wajib Re tribusi meninggal dunia dengan 
tidak meninggalkan harta wari san dan tidak mempunyai ahli 
waris, tidak dapat ditemukan, ti dak mempunyai harta kekayaan 
lagi atau karena hak untu k melakukan penagihan sudah 
kedaluwarsa. 
(2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), harus d ilakukan pemeriksaan setempat 
terhadap Wajib Retribusi sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih. 
(3) Piutang Retribusi sebagaim ana dimaksud pada ayat (1), hanya 
dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan 
penelitian administrasi men genai kedaluwarsa penagihan 
Retribusi oleh Bupati. 
(4) Atas dasar laporan dan penel itian administrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) setiap akhir tahun takwin Bupati membuat Daftar Penghapusan Pi utang untuk setiap jenis 
Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, Jumlah Retribusi yang terutang, Jumlah Retribusi yang telah dibayar, Sisa Piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi. 
(5) Bupati menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupat en Magelang 
pada setiap akhir tahun takwin dengan dilampiri Daftar 
Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
(6) Bupati menetapkan Keputusan Pe nghapusan Piutang Retribusi 
yang sudah Kedaluwarsa. 
(7) Tata Cara Penghapusan Piut ang Retribusi ditetapkan oleh 
Bupati. 
 
 19