Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN  BUPATI  MAGELANG Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1?
Dalam PERATURAN  BUPATI  MAGELANG Nomor 2 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Magelang. 
4. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah 
Kabu paten Magelang. 
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan desa. 
6. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang. 
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adal ah lembaga yang 
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan desa. 
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang -undangan yang dibuat oleh BPD bersama 
Kepala Desa. 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah 
rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan 
desa . 
10. Perangkat Desa adalah bagian dari pemerintah desa yang bertugas membantu kepala 
desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terdiri dari unsur sekretariat 
desa, unsur pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan. 
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD ad alah dana yang dialokasikan oleh 
pemerintah daerah untuk desa yang bersumber dari bagian perolehan pajak dan retribusi 
dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah 
daerah.