Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 21 Tahun 2022 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 21 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Kabupaten Tanggamus adalah Kabupaten diProvinsi
Lampung.
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
yang selanjutnya disebut Bappelitbang adalah perangkat daerah
kabupaten yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan
pemerintahan dibidang perencanaan daerah serta penelitian dan
pengembangan.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan
dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan keija,
lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangannya.
9. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam
jangka waktu tertentu diDaerah.
10. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu
proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi
kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara
ekonomis, efisien, dan efektif.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Tanggamus yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD Kabupaten
Tanggamus adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanggamus yang memuat visi, misi dan arah
pembangunan daerah untuk jangka waktu 20(dua puluh) tahun,
terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanggamus yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kabupaten
Tanggamus adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanggamus yang memuat penjabaran dari visi, misi dan
arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 5(lima) tahun,
terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5(lima) tahun.
14. Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus yang
selanjutnya disingkat dengan RKPD Kabupaten Tanggamus adalah
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tanggamus yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
program prioritas pembangunan daerah, rencana keija dan
pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan
kerangka pendanaan dan pagu indikatif untuk jangka waktu 1
(satu) tahun.
15. Rencana Keija Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
dengan Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode satu (1)tahun, yang memuat kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 5(lima) Tahunan.
19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah
yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat
Daerah.
20. Strategi adalah langkah berisikan program- program sebagai
prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai
sasaran.
21. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah yang
menteijemahkan Sub Urusan Pemerintahan Daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur
sesuai dengan tugas dan fungsi.
22. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan menteijemahkan
kewenangan kabupaten untuk menghasilkan keluaran (output)
dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
23. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan yang dilaksanakan
Perangkat Daerah dengan menteijemahkan aktivitas/ layanan
dalam pelaksanaan kewenangan kabupaten untuk menghasilan
keluaran (output) dalam rangka mencapai keluaran (output) suatu
kegiatan dan hasil (outcome) suatu program.
24. Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari
kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan
sumber daya pembangunan.
25. Indikator Kineija adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian kineija suatu kegiatan, program atau sasaran dan
tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak
(impact).
26. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau
jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar
hasil (outcome) dapat terwujud.
27. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu
tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa
kegiatan dalam satu program.
28. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil
pembangunan/ layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil
(outcome) beberapa program.
29. Indikator Kineija Utama (Key Perfomance Indicator) yang
selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dansasaran strategis organisasi.