Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 26 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 26 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia. 
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat. 
3. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung. 
 
 
4. Pemerintah … 
4 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang me njadi 
kewenangan daerah otonom. 
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung. 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 
daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah Kota. 
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota 
Bandung. 
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 
Bandung. 
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 
yang menjadi kew enangan Presiden yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan 
penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, 
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan 
masyarakat. 
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu yang selanjutnya d isebut Dinas adalah Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota Bandung. 
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. 
13. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Penanaman 
Modal dan P elayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Bandung . 
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat 
UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan 
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 
tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. 
15. Kelompok Jab atan Fungsional adalah kelompok Aparatur 
Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara 
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya 
dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi 
Dinas Daerah dan Badan Daerah. 
 
16. Rencana … 
5 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, ya ng 
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 
(dua puluh) tahun. 
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ya ng 
selanjutnya dising kat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah y ang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan 
pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun di 
lingkungan Pemerintah Daerah. 
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut dengan Renstra PD adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 
tahun. 
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
21. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah y ang selanjutnya 
disingkat LKIP adalah laporan yang berisikan 
akuntabilitas dan kinerja suatu instansi pemerintah. 
22. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang 
selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang 
disampaikan oleh pemerintah d aerah kepada dewan 
perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut 
laporan perta nggungjawaban kinerja yang dilaksanakan 
oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tah un an ggaran . 
23. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 
selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang 
disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah 
pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas 
pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran . 
24. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 
selanjutnya disingkat IPPD adalah informasi 
penyelenggar aan pemerintahan daerah yang disampaikan 
oleh K epala Daerah kepada masyarakat. 
25. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD 
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang 
sah. 
 
26. Pejabat … 
6 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 26. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang 
selanjutnya PPID adalah Pejabat yang bertanggungjawab 
di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan 
dan pelayanan informasi di Badan Publik. 
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disin gkat APBD Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Bandung. 
28. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya 
disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi 
dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap 
permohonan sampai dengan tahap penyelesaian prod uk 
pelayanan melalui satu pintu. 
29. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan 
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri 
maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha 
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
30. Fungsi Penanaman Modal adal ah perencanaan 
penanaman modal, pengembangan iklim penanaman 
modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan 
dan nonperizinan penanaman modal, pengendalian 
pelaksanaan penanaman modal, serta data dan informasi 
penanaman modal. 
31. Penyelenggara PTSP adala h Pejabat Pemerintah Provinsi 
dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan 
kewenangan berdasarkan peraturan perundang -
undangan. 
32. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan 
Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya 
mulai dari tahap perm ohonan sampai tahap terbitnya 
dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan 
satu tempat. 
33. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas 
persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau 
pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentua n 
peraturan perundang -undangan. 
34. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti 
legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau 
sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan 
informasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan. 
35. Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk 
sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, 
yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi 
atas penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.