Menurut PERATURAN  BUPATI  MAGELANG Nomor 45 Tahun 2012, apa isi dari Pasal 9?
Pasal Pasal 9 dalam PERATURAN  BUPATI  MAGELANG Nomor 45 Tahun 2012 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH, pada BAB VI - TATA CARA PENG URANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI, menyatakan:

(1) Wajib retribusi mengajukan p ermohonan p engurangan dan keringanan 
retribusi kepada Kepala SKPD dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. permohonan untuk 1 (satu) kegiatan/even ; 
b. ditanda tangani oleh wajib retribusi ; 
c. dalam hal permohonan ditanda tangani oleh bukan wajib retribusi 
dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup ; 
d. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang 
jelas; 
e. diajukan dalam jangka waktu paling lam bat 1 (satu) bulan sebelum 
tanggal p elaksanaan kegiatan/even ; 
f. dikecuali kan dari ketentuan sebagaimana di maksud pada huruf e , 
apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada huruf e pengajuan permohonan 
pengurangan dan keringanan tidak dapat dipe nuhi kare na keadaan di 
luar kekuasaannya. 
(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) kepala 
SKPD memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dan 
keringanan Retribusi paling lam bat 2 (dua) hari sebelum tanggal 
pelaksanaan kegiatan/even . 
(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) dap at berupa 
mengabulkan seluruh atau sebagian permohonan , atau menolak 
permohonan w ajib retribusi . 
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2), telah 
terlampaui sampai pelaksanaan kegiatan/even dan keputusan belum 
diterbitkan, maka permohonan pengurangan dan keringanan retribusi 
dianggap dikabulkan. 
9 
 (5) Dalam hal Kepala SKPD mengabulkan sebagian atau menolak 
permohonan, wajib retribusi tidak dapat mengajukan permohonan 
pengurangan dan keringanan retribusi untuk kegiatan/even dengan 
waktu dan tanggal yang sama.