Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN K OMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Nomor 5 Tahun 2022 Pasal 1?
Dalam PERATURAN K OMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Nomor 5 Tahun 2022 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 
1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang 
selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah 
pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara 
tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan 
sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara 
lengkap, akurat, mudah, dan cepat. 
2. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa 
peraturan perundang -undangan atau produk hukum 
selain peraturan perundang -undangan yang meliputi 
namun tidak terbatas pada putu san pengadilan, 
yurisprudensi, monografi hukum, artikel majala h hukum, 
-3- 
 
buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, 
naskah akademi k, dan rancangan peraturan perundang -
undangan. 
3. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah 
kegiatan pengumpulan, pen golahan, penyimpanan, 
pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen 
hukum. 
4. Peraturan Perundang -undangan adalah peraturan 
tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat 
secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga 
negara atau pejabat yang berwen ang melalui prosedur 
yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang -undangan. 
5. Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Nomor 5 
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
6. Pusat JD IH Nasional adalah Badan Pembinaan Hukum 
Nasional , Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .