Apa norma yang terkandung dalam Pasal 12 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 8 Tahun 2016?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 8 Tahun 2016 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, khususnya BAB V - I, Pasal 12, memuat:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga . 
 
 
Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 16 Agustus 2016 
 
BUPATI PURBALINGGA , 
 
 ttd 
 
 T A S D I 
 
Diundang kan di Purbalingga 
pada tanggal 16 Agustus 2016 
 
PENJABAT SEKR ETARIS DAERAH 
 KABUPATEN PURBALINGGA , 
 
 ttd 
 
 SUSILO UTOMO 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA 
TENGAH : (8/2016) 
PENJELASAN 
 
ATAS 
 
PERATURAN DAERAH PURBALINGGA 
 
NOMOR 8 TAHUN 2016 
 
TENTANG 
 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 20 16 – 2021 
 
I. UMUM 
 
Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan 
yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan 
masyarakat, bangsa dan negara, untuk melak sanakan tugas 
mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam 
Pembukaan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 . Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan 
pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikan tingkat 
kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. 
Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan 
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun 
dalam jangka pa njang, jangka menengah dan jangka pendek . Oleh 
karena itu untuk memberi kan arah dan tujuan dalam mewujudkan 
cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan 
daerah, maka perlu disusun RPJMD kurun waktu 5 (lima) tahun 
mendatang. 
Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima 
tahunan juga men jadi pertimbangan utama pentingnya p enyusunan 
rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Menging at 
akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka 
menengah , serta memenuhi ketentuan Pasal 1 9 ayat ( 3) Undang -
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentan g Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, Undang -Undang Nomor 2 3 Tahun 20 14 
tentang Pemerintahan Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah , dan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 maka Kabupaten 
Purbalingga menyusun RPJ MD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun 
(2016 – 2021). 
RPJM D merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program 
Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP D dan 
memperhatikan RPJMN , memuat arah kebijakan keuangan daerah, 
strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan 
kerja perangkat daerah, lintas Perangkat Daerah , dan program 
kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi 
dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 
 
RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra 
PD Kabupaten Purbalingga . RPJM D tersebut dijabarkan lebih lanjut ke 
dalam RKPD yang merupakan re ncana pembangunan tahunan daerah, 
yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka 
ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara 
menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan 
kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Purb alingga. 
Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pengendalian 
dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. Sedangkan mengenai tata cara 
pengendalian dan evaluasi RPJMD dilaks anakan dengan 
mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah . 
Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan 
Daerah tentang RPJ MD Tahun 20 16 - 2021 adalah : 
a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam 
pencapaian tujuan daerah; 
b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar 
bidang, antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi 
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; 
c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan ; 
d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan 
secara efisien, efektif , berkeadilan dan berkelanjutan; dan 
e. mengoptimalkan partisipasi m asyarakat dalam pembangunan . 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 20 16 
- 2021. 
 
 
II. PASAL DEMI PASAL