Apa norma yang terkandung dalam Pasal 27 PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAF TARAN, P ENDATAAN DAN Nomor 31 Tahun 2018?
Substansi PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAF TARAN, P ENDATAAN DAN Nomor 31 Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAF TARAN, P ENDATAAN DAN, khususnya BAB VI - PEMEL IHARAAN B ASIS DA TA, Pasal 27, memuat:

(1) Pemeliharaan basis data objek dan atau subjek pajak 
sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 25 ayat (5) huruf 
b, diatur sebagai berikut: 
a. Perubahan data objek pajak dapat terjadi antara lain 
karena perubahan nama subjek pa jak, kesalahan dalam 
pengukuran objek pajak, pemecahan atau 
penggabungan bidang objek pajak. 
b. Setiap terjadi perubahan data objek pajak khususnya 
perubahan yang berhubungan dengan karakteris tik objek 
pajak, agar dibuatkan SPOP. 
c. Untuk, membedakan dengan SPOP yang telah dibuat 
terdahulu atas objek pajak yang berubah, maka pada 
SPOP tersebut diberi tanda "PERBAIKAN". Dengan 
cara ditulis tangan atau dicap. 
d. Khusus untuk perubahan data objek pajak karena 
adanya pemecahan bidang harus disertakan 
informasi grafisnya. 
e. Dalam hal tidak disertai dengan informasi grafisnya, 
maka perlu diadakan peninjauan ke lapangan. Hal ini 
sangat diperlukan guna menentukan NOP bagi 
pecahan bidang objek pajak dimaksud. 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id f. Setelah diteliti seperlunya, maka SPOP yang diberi 
tanda “PERBA IKAN” tersebut dibendel secara khusus dan 
selanjut nya d iadakan pemutakhiran data tetap pada 
komputer. 
g. Pemeliharaan basis data yang menyangkut data 
karakteristik objek pajak dilakukan per bidang objek 
pajak. 
(2) Apabila menurut perkiraan tingkat ketidakcocokan data 
yang ada pada basis data dengan keadaan yang 
sebenarnya di lapangan dalam suatu wilayah administrasi 
pemerintahan tertentu mencapai minimal 20%, maka 
perlu diadakan pemeliharaan basis data melalui kegiatan 
Verifikasi Data Objek Pajak. 
 
Bagian Keempat 
Pemeliharaan Basis Data Peta Digital