Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN  BUPATI  BANGKA TENGAH Nomor 60 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN  BUPATI  BANGKA TENGAH Nomor 60 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENJUALAN ARSIP MUSNAH DAN/ATAU NON ARSIP, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah . 
2. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 
5. Arsip adala h rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 
berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan 
diterima oleh pemerintah daerah, lembaga pendidikan, 
perusahaan daerah, organisasi politik, organisasi 
kemasyara katan dan perseorangan. 
6. Non Arsip adalah duplikasi yang berlebihan termasuk 
antara lain amplop, map, blanko -blanko, formulir dan 
ikutan lain yang tidak mengandung informasi pelengkap 
Arsip . 
7. Arsip Musnah adalah Arsip yang telah melalui pemusnahan 
Arsip , yang tidak mempunyai nilai kegunaan dan telah 
melampaui jangka waktu penyimpanan. 
8. Lembaga Ke arsip an Daerah, yang selanjutnya disingkat 
LKD adalah L embaga Ke arsip an berbentuk satuan kerja 
perangkat daerah yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung 
jawab di bi dang pengelolaan Arsip Statis dan pembinaan 
Kearsip an yang berkedudukan di ibukota Kabupaten 
Bangka Tengah. 
9. Jadwal Retensi Arsip , yang selanjutnya disingkat JRA 
adalah daftar yang berisi sekurang -kurangnya jangka waktu 
penyimpanan atau retensi, jenis Arsip dan keterangan yang 
berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip 
dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang 
dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan 
penyelamatan Arsip . 
10. Penjualan adalah pengalihan kepemilihan barang dengan 
pihak lai n dengan menerima penggantian dalam bentuk 
uang. 
 
 
 
 
 
 
 
 4