Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO Nomor «' Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO Nomor «' Tahun 2022 tentang RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGAKAT DAERAH, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. 
2. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango. 
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 
Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut 
APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah 
yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan 
DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun. 
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
Periode 5 (lima) tahun. 
7. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renja OPD adalah dokumen perenacanaan Perangkat 
Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun. 
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKA Perangkat Daerah adalh dokumen perencanan dan 
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja 
program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan 
sebagai dasar penyusunan APBD. 
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone 
Bolango Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD 
adalah dokumen perencanaan pembangunan daearah untuk periode 
2005-2025.