Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 11 Tahun 2020 pada Pasal 4?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 11 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 44 TAHUN 2019, Pasal 4 menyebutkan bahwa:

(1) Surat tugas Bupati , Wakil Bupati , Sekretaris Daerah /Plt./Pj. Sekretaris 
Daerah , Pejabat Esellon II b serta P ejabat Eselon III a pada Sekretariat 
Daerah atau Kecamat an di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka 
Barat ditandatangani oleh Bupati , apab ila Bupati berhalangan atau keluar 
daerah maka surat tugas ditandatangani oleh wakil Bupati . 
(2) Apabila Bupati dan wakil Bupati berhalangan atau keluar daerah maka 
yang menan datangani surat tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) 
dilakukan oleh Sekretaris Daerah /Plt./Pj. Sekretaris Daerah . 
(3) Apabila Pejabat yang menan datangani surat tugas tidak berada ditempat, 
maka penandatanganan dilimpahkan kepada pejabat di bawahnya atau 
sebaliknya. 
(4) Surat Perintah Perjalanan Dinas Bupati dan wakil Bupati ditandatangani 
oleh peng guna anggaran/ kuasa pengguna anggaran kegiatan yang 
bersangkutan di Sekretariat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Organisasi 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat 
ditandatangani oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah /pengguna 
anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 
(5) Surat tugas ketua DPRD, wakil ketua DPRD dan anggota DPRD 
ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua DPRD. 
(6) Surat Perintah Perjalanan Dinas ketua DPRD, wakil ketua DPRD dan 
anggota DPRD ditandatangani oleh pengguna anggaran OPD yang 
bersangkutan. 
(7) Surat t ugas bagi Pegawai Negeri Sipil untuk Eselon III, Eselon IV, Eselon V 
dan Non Eselon, PHL dan PTT pada Organisasi Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat ditandatangani oleh 
kepala Organisasi Perangkat Daerah masing -masing. 
(8) Apabila kepala Organisasi Perangkat Daerah berhalangan atau ke luar 
daerah, maka untuk surat tugas dapat ditandatangani oleh sekretaris 
Organisasi Perangkat Daerah atau pejabat yang dilimpahkan 
kewenangannya. 
(9) Untuk PNS dan Non PNS yang di UPT, maka surat tugas ditandatangani 
oleh kepala UPT. 
 
 
 4. ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c diubah dan huruf e dan f dihapus serta ayat 
(7) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf h , sehingga keseluruhan Pasal 6 
berbunyi sebagai berikut :