Apa bunyi lengkap Pasal 50 dalam PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor ^flTAHUN Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor ^flTAHUN Tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, pada BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Kesatu, Pasal 50 dinyatakan:

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan 
Kepala Desa kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan
suara.
(2) BPD berdasarkan laporan hasil Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan 
suara terbanyak kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada 
Kepala Desa paling lambat 3 (tiga' hari setelah menerima laporan Panitia
Pemilihan.
(3) Walikota menetapkan pengesahan dam pengangkatan Kepala Desa dengan 
Keputusan Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan
dari BPD.
(4) Bagi calon Kepala Desa terpiiih yang berasal dari luar desa, maka wajib tinggal 
dan berdomisili didesa tersebut sejak dilantik sebagai Kepala Desa.
s * 
€Pasal 51
(1) Apabila hasil pemilihan Kepala Desa yang disampaikan panitia pemilihan 
kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dianggap teijadi kecurangan 
dalam proses penghitungan suara, calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala 
Desa dapat mengajukan keberatan kepada Badan Permusyawaratan Desa
(BPD).
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara 
tertulis dan memuat alasan-alasan keberatan, paling lambat 3 (tiga) hari 
terhitung sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat(l).
(3) Terhitung sejak tanggal diterimanya keberatan, Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pemeriksaan atas keberatan paling
lambat 7 (tujuh) hari keija.
(4) Pemeriksaan keberatan dilakukan dalam rapat tertutup Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dengan menghadirkan panitia pemilihan, calon 
Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa, dan disaksikan oleh Panitia
Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kota.
(5) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan hasil pemeriksaan 
keberatan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan 
kebenaran fakta dan bukti dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
paling lambat 2 (dua) hari kerja.