Apa norma yang terkandung dalam pasal 8 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 43 Tahun 2014?
Substansi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 43 Tahun 2014 tentang , khususnya BAB IV - ALOKASI PENGGUNAAN BANTUAN, pasal 8, memuat:

huruf a, digunakan untuk: 
a. Bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 
(UP2K) pada desa terbaik I Evaluasi Posyandu Tingkat 
Kabupaten; 
b. Bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 
(UP2K) pada desa terbaik I Evaluasi 10 (sepuluh) 
Program Pokok PKK tingkat kabupaten; 
Pasal12
(1)Bantuan penunjang operasional evaluasi posyandu
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf d ,
digunakan untuk:
a.3 (tiga) Posyandu terbaik yang mengikuti Rechecking
Evaluasi Pos yandu Tingkat Kabupaten ;
b.bantuan stimulan kegiatan untuk mendukung
peningkatan kapasitas kader dan pembinaan
administrasi untuk Juara I, Juara II ,dan Juara III
Posyandu Terbaik Tingkat Kabupaten ;
c. posyandu terbaik I Evaluasi Posyandu Tingkat
Kabupaten untuk mengikuti Evaluasi Posyandu Tingkat
Provinsi;dan(2)Besaran bantuan pelaksanaan TMMD dan BSMSS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.Pasal 11
(1)Bantuan pelaksanaan TNIManunggal Masuk Desa (TMMD)
dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 a yat (2) huruf c ,
digunakan untuk pelaksanaan kegiatan TMMDdan BSMSS
di desa.Pasal 10
(1)bantuan penunjang program terpadu peningkatan peranan
wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS)
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 a yat (2) huruf b ,
merupakan program peningkatan pemberda yaan
perempuan di bidang pembangunan secara terkoordinasi
yang diarahkan kepada upa ya pemberdayaan mas yarakat
perdesaan ;
(2)Penunjukan desa dan besaran bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.c. Bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
(UP2K)pada desa lokasi Peningkatan Peranan Wanita
Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) ;dan
d.Bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
(UP2K) pada desa lokasi Hari Kesatuan Gerak
Pemberda yaan Kesejahteraan Keluarga dan Keluarga
Berencana Kesehatan (HKGPKKKBKes) .
(3)Besaran bantuan penunjang operasional Evaluas i
10 (sepuluh) Program Pokok PKK dan evaluasi UP2K
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d itetapkan dengan
Keputusan Bupati.-7-,"
-7­ 
c. Bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 
(UP2K) pada desa lokasi Peningkatan Peranan Wanita 
Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS); dan 
d. Bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 
(UP2K) pada desa lokasi Hari Kesatuan Gerak 
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Keluarga 
Berencana Kesehatan (HKG PKK KB Kes). 
(3) Besaran bantuan penunjang operasional Evaluasi 
10 (sepuluh) Program Pokok PKK dan evaluasi UP2K 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati.