Apa saja yang diatur dalam Pasal 3 PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 58 Tahun 2020?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 58 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN, Pasal 3 menetapkan:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tapin. 
Ditetapkan di Rantau 
pada tanggal Desember 2020 
BUPATI TAPIN, 
M. A FIN ARPAN 
Diundangkan di Rantau 
pada tanggal 30 DeseRber 2020 
SEKRETARIS DAEF H KABUPATEN TAPIN, 
MASY NIANSYAH 
BERITA DAER4H KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020 NOMOR 58 
LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI TAPIN 
NOMOR 58 TAHUN 202D 
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN 2021 
A. SINGKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKPDESA. 
1. Dalam menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam APBDes 
dipastikan sesuai dengan daftar kewenangan Desa yang ditetapkan 
dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak 
Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, jika Peraturan Desa 
saat ini belum mengakomodir daftar kegiatan yang disusun maka agar 
dilakukan Perubahan Peraturan Desa tersebut sesuai ketentuan yang 
berlaku. 
2. Pagu Dana Desa 
a. Agar memperhatikan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 
sesuai Permendes 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dana Desa TA 
2021 yang fokus untuk 3 (tiga) hal yaitu : 
1) Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; 
2) Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan 
3) Adaptasi kebiasaan baru. 
Dana Desa diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/ atau dalam 
rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka 
pembangunan kantor Kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat 
ibadah tidak diperbolehkan. 
b. Agar komitmen pencapaian prioritas Dana Desa sesuai yang 
diharapkan maka Pemerintah Desa dapat menyusun porsi 
penganggaran yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan 
pembagian sebagai berikut : 
1) Minimal 50% untuk mendanai kegiatan yang mendukung 
Tipologi Desa Ekonomi tumbuh merata dan Tipologi Desa Tanpa 
Kemiskinan dan Kelaparan, dengan bentuk kegiatan 
diantaranya Bantuan Langsung Tunai, Padat Karya Tunai, 
Penyertaan Modal Bumdes/Bumdesma, Desa Wisata, 
Ketahanan Pangan dan kegiatan usaha ekonomi produktif 
lainnya 
2) Mengingat Kabupaten Tapin sebagai Lokus Stunting dan Upaya 
percepatan penanggulangan stunting dengan mempedomani 
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan 
Nasional Percepatan Penanggulangan Gizi Buruk dan Peraturan 
Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pencegahan Stunting. 
Maksimal SO% untuk mendanai kegiatan yang mendukung tipologi 
Desa Peduli Kesehatan, dikhususkan untuk Pencegahan Stunting 
terutama bagi Desa Lokus Stunting serta kegiatan Pencegahan 
COVID-19, kegiatan pendukung pelayanan/ operasional pelayanan 
dasar di bidang kesehatan. 
3) Maksimal 30% untuk mendanai kegiatan prioritas 2021 yang 
menjadi kegiatan rutin untuk pelayanan dasar masyarakat di 
desa dan pemberdayaan masyarakat lainnya 
-it 
c. Kegiatan Dana Desa diutamakan dilaksanakan dengan pola Padat 
Karya Tunai berupa kegiatan yang mendukung prioritas Dana Desa 
dengan ketentuan : 
1) Satu desa wajib menganggarkan satu kegiatan PKTD dengan 
upah paling sedikit 50% dari nilai kegiatan. RAB sederhana 
dengan ketentuan : 
a) Tidak perlu ada biaya perencanaan 
b) Tidak perlu ada biaya TPHP 
c) Tidak perlu ada biaya TPK 
2) Sasaran tenaga kerja bagi penganggur, setengah penganggur, 
Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, 
serta anggotamasyarakat marginal lainnya. 
3) Besaran upah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total 
biaya per kegiatan dan dibayarkan setiap hari 
4) Jenis kegiatan PKTD meliputi antara lain : 
a) Pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman 
pangan dan perkebunan serta penanaman sayuran dan lain-
lain; 
b) Pemeliharaan tempat wisata milik Desa; 
c) Pemeliharaan pasar, keramba, kandang ternak, kebun, 
gudang pertanian milik desa; 
d) Pemeliharaan sarana prasarana milk desa diantaranya jalan 
desa, irigrasi, drainase, dan aset desa lainnya. 
d. Dana Desa selain yang disebutkan pada huruf a sampai huruf c, 
dapat digunakan juga untuk kegiatan lain yang mendukung 
prioritas Dana Desa : 
1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa (seperti PICK, LPM, 
Karang Taruna, Posyandu, RT/RW) dan Lembaga Adat 
2) Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dengan tetap 
mempertimbangkan azas pemanfaatan untuk mendukung 
penyelenggaraan pemerintah Desa. 
3) Kebijakan lainnya yang di arahkan secara resmi oleh 
Kementrian yang terkait dengan Desa dalam rangka 
kepentingan nasional. 
4) Dalam pengelolaan peningkatan kapasitas masyarakat dan 
kelembagaan tersebut dilakukan secara swakelola oleh Desa 
atau oleh Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
3. Pagu Alokasi Dana Desa 
a. Besaran Pagu ADD saat penyusunan APB Desa sesuai Peraturan 
Bupati tentang alokasi ADD dan apabila ada perubahan pagu akan 
ditetapkan dengan ketentuan perubahan yang berlaku di 
Kabupaten Tapin 
b. Dapat digunakan untuk semua bidang yang ada di APB Desa, 
khususnya prioritas digunakan untuk belanja pegawai di bidang 
Penyelenggaran Pemerintahan Desa serta kebijakan Pemerintah 
Kabupaten Tapin lainnya 
4. Pagu Bagi Hasil Pajak (BHPD) dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) 
a. Besaran Pagu BHPD-BHRD sesuai Peraturan Bupati tentang alokasi 
BHPD dan BHRD yang bersifat indikatif (estimasi target pendapatan 
daerah) dan untuk penetapan pagu defmitif akan disesuaikan 
dengan realisasi pendapatan yang diterima Pemerintah Kabupaten 
Tapin untuk selanjutnya ditetapkan dengan peraturan yang berlaku 
di Kabupaten Tapin 
b. Dapat digunakan untuk semua bidang yang ada di APB Desa serta 
kebijakan Pemerintah Kabupaten Tapin lainnya 
B. PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA 
DESA 
Prinsip dalam penyusunan APB Desa yang hares menjadi pegangan,yaitu : 
a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa 
berdasarkan bidang dan kewenangannya; 
b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan; 
c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan 
mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa; 
d. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat; 
e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan 
f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang 
lebih tinggi. 
C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DESA. 
Kebijakan yang perlu diperhatikan Pemerintah Desa dalam penyusunan 
APB Desa adalah sebagai berikut : 
a. Alur, teknis penyusunan dan batasan waktu penyusunan. 
b. Pendapatan Desa yang ditetapkan dalam APBDes merupakan perkiraan 
yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum 
penerimaannya. Rasional artinya menurut pikiran logis atau masuk 
akal serta sesuai fakta atau data. 
c. Belanja Desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan 
pengeluaran, dan penggunaan keuangan desa harus konsisten (sesuai 
dengan rencana, tepat jumlah, dan tepat peruntukan), dan sesuai 
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
d. Dalam menyusun anggaran belanja agar didukung dengan Standar 
harga satuan yang berlaku di Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan 
Kepala Desa. 
e. Pembiayaan Desa, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran 
pembiayaan hams disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan 
nyata/ sesungguhnya yang dimiliki desa, serta tidak membebani 
keuangan desa di tahun anggaran tertentu. 
f. SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran); Dalam menetapkan anggaran 
SiLPA, agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, yaitu 
potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya 
penghematan belanja, dan adanya sisa dana yang masih mengendap 
dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir 
tahun anggaran sebelumnya. 
Ketentuan penyusunan memperhatikan Struktur APB Desa yang terdiri 
dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dan ketentuan pada Peraturan 
Bupati Tapin tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berlaku. 
a. Pendapatan yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun 
anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh 
Desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok : 
1) pendapatan ash Desa; 
2) tranfers; dan 
3) pendapatan lain 
Kelompok Pendapatan Ash Desa terdiri atas: 
1) hasil usaha; antara lain bagi hasil BUMDES 
2) hasil aset; antara lain, tanah kas desa, tambatan perahu, pasar 
Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset 
lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan 
kewenangan lokal berskala Desa 
3) swadaya, partisipasi, dan gotong royong; adalah penerimaan yang 
berasal dari sumbangan masyarakat Desa. 
4) pendapatan ash Desa lain; antara lain hasil pungutan desa 
Kelompok transfer terdiri atas jenis : 
1) dana Desa; 
2) bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; 
3) alokasi dana desa; 
4) bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan 
5) bantuan keuangan dari APBD Kabupaten. 
Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana 
dimaksud pada huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus. 
Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan 
penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima 
bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah 
daerah di desa. 
Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan 
pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan 
dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan 
masyarakat. 
Bantuan keuangan yang bersifat khusus dikelola dalam APB Desa, 
tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% 
(tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh 
perseratus). 
Kelompok pendapatan lain sebagaimana huruf c, terdiri atas : 
1) penerimaan dari hasil kerjasama Desa; 
2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa; 
3) penerimaan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; 
4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang 
mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran 
berjalan; 
5) bunga simpanan uang di bank; 
6) pendapatan lain Desa yang sah. 
Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan/atau 
sosialisasi pagu indikatif pendapatan Desa dari pemerintah pusat 
dan./atau pemerintah daerah provinsi, bupati melakukan: 
1) penerbitan surat pemberitahuan kepada kepala Desa; 
2) pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa untuk 
mempercepat pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa; dan 
3) percepatan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa agar 
APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan. 
1 
b. Belania yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 
1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya 
kembali oleh Desa. 
Belanja Desa diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, 
jenis belanja, objek belanja, dan rincian obyek belanja. 
Harga satuan belanja kegiatan di semua bidang kecuali Bidang 
Penanggulangan Bencana, Keadaan daurat dan mendesak Desa 
merupakan hasil dari survey harga paling sedikit 3 (tiga) tempat yang 
terdekat dengan Desa dan paling jauh dalam Kabupaten Tapin untuk 
selanjutnya di bahas dan disekapati untuk Harga Satuan Desa dan di 
tetapkan dengan SK Kades tentang Harga Satuan Desa 
Harga satuan yang tertera di APBDesa merupakan harga dasar (harga 
toko/pasaran) ditambah pertambahan nilai Pajak sesuai ketentuan 
perpajakan yang berlaku 
Ketentuan belanja terdiri atas : 
1. Belanja Pegawai dianggarkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk 
pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan 
pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, 
serta tunjangan BPD. 
Belanja Pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan 
pemerintahan Desa dengan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. 
Besaran Penghasilan Tetap yaitu : 
a) Kepala Desa adalah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). 
b) Sekretaris Desa sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima 
puluh ribu rupiah); 
c) Kepala Seksi sebesar Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu 
rupiah); 
d) Kepala Urusan sebesar Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu 
rupiah); 
e) Kepala Dusun sebesar Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu 
rupiah); 
Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai 
Negeri Sipil tidak berhak menerima penghasilan tetap yang 
bersumber dari APBDesa. 
Besaran tunjangan Kepala Desa adalah sebagai berikut : 
4 
a) Kepala Desa dari Non Aparatur Sipil Negara paling besar 
Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). 
b) Kepala Desa dari Aparatur Sipil Negara paling besar 
Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). 
c) Penjabat Kepala Desa paling besar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima 
ratus ribu rupiah). 
Besaran tunjangan Perangkat Desa adalah sebagai berikut : 
a) Sekretaris Desa paling besar Rp.1.350.000,00 (sate juta tiga rams 
lima puluh ribu rupiah); 
b) Kepala Seksi/Kaur paling besar Rp.500.000,00 (lima rams ribu 
rupiah); dan 
c) Kaur Keuangan/Bendahara Desa paling besar Rp.1.100.000,00 
(satu juta seratus ribu rupiah). 
Besaran tunjangan BPD adalah sebagai berikut : 
a) Ketua BPD paling besar Rp.1.200.000,00 (sate juta dua rams ribu 
rupiah); 
b) Wakil Ketua BPD paling besar Rp.900.000,00 (sembilan rams ribu 
rupiah); 
c) Sekretaris BPD paling besar Rp.800.000,00 (delapan rams ribu 
rupiah); 
d) Anggota BPD paling besar Rp.700.000,00 (enam rams lima puluh 
ribu rupiah). 
Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD yang berstatus sebagai 
Pegawai Negeri Sipil berhak menerima tunjangan yang bersumber 
dan APBDesa 
Ketentuan belanja maksimal 30% berlaku untuk kode rekening : 
1. 01.01.01 Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala 
desa 
2. 01.01.02 Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat 
desa 
3. 01.01.05 Penyediaan tunjangan BPD 
4. 01.01.06 Penyediaan operasional BPD 
Ketentuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat 
Desa mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 
2019 dengan ketentuan sebagai berilcut : 
1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau 
disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum 
Daerah. 
2) Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah 
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum 
Daerah. 
3) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima 
persen) dan Gaji atau Upah per bulan. 
4) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa dibayar dengan 
ketentuan: a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan b. 
1% (satu persen) dibayar oleh Peserta. 
5) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu 
persen) dari Gaji atau Upah per bulan. 
6) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan Iuran 
dihitung berdasarkan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat 
desa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. 
2. Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan 
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. 
Beberapa jenis belanja yang masuk dalam belanja barang dan jasa 
seperti : 
1) Kegiatan Perjalanan Dinas, dengan standart biaya mengacu 
Peraturan Bupati Tapin yang berlaku; 
2) Kegiatan Sosialisasi/Rapat/ Pelatihan/Bimbingan Teknis; 
3) Operasional BPD, PKK, LPM, Karang Taruna; 
4) Insentif RT/RW, Kader Posyandu, KPM, KPMD, Kader Teknis dan 
5) Pemberian barang kepada masyarakat/Kelompok masyarakat. 
Ketentuan untuk besaran belanja barang/jasa yang diharapkan sama 
disemua Desa adalah untuk keperluan sebagai berikut : 
1) Besaran. biaya PMT Balita paling sedikit Rp 5.000,- (lima ribu 
rupiah) per orang per bulan 
2) Besaran biaya PMT Ibu Hamil paling sedikit Rp 10.000,- (sepuluh 
ribu rupiah) per orang per bulan 
3) Besaran insentif kader Posyandu/Posbindu/Juru Pemantau Jentik 
Nyamuk/Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPMD)/Kader Teknis 
Desa/Kader Pelayanan Masyarakat Lainnya yang ada di Desa 
paling sedikit Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per 
bulan 
4) Besaran insentif dan. operasional KPM paling sedikit Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan 
5) Petugas Perpustakaan Desa, besaran honorariumnya paling sedikit 
Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per bulan 
6) Besaran insentif RT/RW paling besar Rp.500.000,- (lima ratus ribu 
rupiah) per bulan per orang. 
7) Belanja honorarium lain yang diperlukan untuk mendukung 
kebijakan pemerintah sesuai edaran yang berlaku, sesuai 
kewenangan Desa dan tidak tumpang tindih bantuan. 
Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 
188.34/5170/SJ tentang Penyusunan Peraturan Bupati Mengenai 
Pedoman Penyusunan APBDesa TA. 2021 Dan Penguatan Peran 
Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Pembanguna 
Desa, maka rancangan APBDesa TA 2021 agar memberi perhatian 
khusus pada kegiatan : 
1) Pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset desa; 
2) Penyusunan. LPPD dan LKPj akhir tahun anggaran dan akhir masa 
jabatan Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku; 
3) Penentuan/penegasan/pembangunan batas desa; 
4) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat 
Desa untuk mendukung kegiatan lembaga dalam melaksanakan 
tugas fungsinya. Anggaran operasional yang di sediakan didukung 
dengan proposal rincian biaya berbasis kinerja dan output sesuai 
issu strategis Pembangunan Desa dan kebijakan nasional, 
misalnya : 
a. PKK menyusun anggaran operasional untuk mendukung peran 
fungsi PKK dalam memberdayakan perempuan mewujudkan 
keluarga sejahtera dalam 10 program pokok PKK. 
b. LPM menyu.sun anggaran operasional untuk kegiatan seperti : 
■ Menggali, memanfaatkan, potensi dan menggerakkan 
swadaya gotong royong masyarakat untuk membangun; 
■ Sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan 
masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri; 
• Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat, 
atau mediator kebutuhan pelatihan yang dibiayai dari 
APBDesa, APBD/ surnberdana lain yang relevan; 
• Membina dan menggerakkan potensi pemuda/ masyara kat 
dalam pembangunan, khususnya pengembangan ekonomi 
produktif; 
■ Membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam 
masyarakat untuk pembangunan; 
■ Melakukan rapat/rembuk untuk pembentukan kelompok 
usaha masyarakat berbasis potensi yang bisa dikembangkan 
di Desa; 
• Menghubungkan kebutuhan kelompok usaha ke pihak 
terkait pengembangan usaha seperti ke 
BUMDES/BUMDESMA, SKPD teknis, Pihak ke III / CSR. 
c. Karang Taruna menyusun anggaran operasional untuk 
mendukung peran dan fungsinya dalam pembinaan dan 
pengembangan generasi muda, penguatan organisasi, 
peningkatan usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomis 
produktif, rekreasi olahraga dan kesenian, kemitraan dan lain-
lain sesuai kebutuhan. 
Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam 
rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset 
tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari 12 (duabelas) 
bulan, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya 
pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa 
manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. 
Untuk belanja modal pengadaan tanah (kode rekening 5.3.1) perlu 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
1) Pengadan tanah dapat dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan 
bidang dan kegiatan yang ada di APB Desa dan akan menjadi aset 
Desa. 
2) Pengadaan tanah untuk mendukung bangunan diatasnya hams 
realistis dan saling melengkapi agar secara manfaat dan fungsi 
dapat sesegeranya dirasakan oleh Desa dan masyarakat. 
3) Pengadaan yang menggunakan sumber Dana Desa harus sesuai 
prioritas penggunaan Dana Desa dan secara kemendesakan dan 
manfaat akan dapat dirasakan di tahun ini serta dapat 
berlanjut/ pengembangan ke tahun berikutnya. 
4) Proses pengadaan didukung dengan administrasi seperti : 
• Undangan Rapat Persiapan oleh Kasi/Kaur Pelaksana bersama 
Kades dan BPD dengan agenda : 
a) Memperhatikan Hasil Musdes Penetapan RKPDesa tentang 
pengadaan tanah/lahan yang diperlukan dan menyepakati 
keperluan pengadaan tanah. 
b) Kades membentuk Tim Tanah, jumlah antara 3-5 orang 
(jumlah ganjil), yang dapat dipilih dari unsur LKD, RT, Tokoh 
masyarakat. 
c) Tim Tanah dapat dianggarkan paling banyak 2% dari nilai 
belanja pengadaan untuk honor tim dan operasional 
pengadaan tanah/lahan. 
d) Tugas tim Tanah : 
■ melakukan survey harga tanah/ lahan untuk 
pembanding harga paling sedikit 3 (tiga) tempat yang 
terdekat dengan wilayah yang akan di beli atau disekitar 
Desa; 
■ memfasilitasi Musdes bersama BPD, Pemdes dan pemilik 
tanah serta pihak terkait; 
■ mempersiapkan administrasi berupa Berita Acara Rapat, 
Daftar Hadir, Notulensi, Dokumen Penawaran dan 
administrasi pendukung lainnya; 
■ Melaporkan hasil pengadaan tanah/ lahan kepada 
Kepala Desa melalui Kasi/kaur pelaksana teknis 
kegiatan. 
■ Tata cara Pengadaan Tanah/ Lahan difasilitasi Tim 
Tanah 
5) Prosedur pengadaan tanah didesa, adalah sebagai berikut : 
a) Kepala Desa mengajukan permohonan ijin pengadaan tanah 
kepada Camat dalam bentuk proposal penjelasan fungsi dan 
manfaatnya. Hasil Rekomendasi Camat menjadi dasar Desa 
untuk melakukan Musdes Pengadaan Tanah. 
b) Melaksanakan Musdes bersama BPD dan Tim Tanah dengan 
menghadirkan pemilik sah tanah/lahan yang akan dibeli 
Pemerintah Desa; 
c) Tim Tanah meminta penawaran harga jual dari pemilik disertai 
surat menyurat yang terkait kepemilikan tanah yang berlaku; 
d) Melakukan negosiasi (tawar menawar) terhadap harga jual 
dengan memperhatikan hasil survey Tim Tanah; 
e) Menyepakati harga termasuk biaya perpajakan, cara 
pembayaran Pemerintah Desa dengan pemilik yang sah dengan 
membuat BA Pembayaran Harga Tanah dan Penyerahan Surat 
Tanah untuk selanjutnya di buatkan Surat Pernyataan 
Melepas Hak Atas Tanah. 
1) Tim Tanah menyerahkan dokumen pengadaan kepada 
Kasi/ Kaur Pelaksana untuk selanjutnya dipro se s 
penganggarannya di APBDesa. 
g) Belanja lain yang diperlukan untuk pengadaan tanah 
sebagaimana kode rekening dari 5.3.1.01 sampai 5.3.1.05 di 
susun secara realistis dan dapat dipertanggungjawabkan 
h) Khusus status tanah dilindungi dengan Sertifikat kepemilikan 
atas nama Pemerintah Desa wajib dianggarkan di APBDesa 
2021. 
i) Pembayaran pengadaan tanah dilakukan dengan cara transfer 
(non Tunai) dari Rekening Desa ke rekening pribadi penjual 
tanah yang sah. 
Untuk belanja modal kegiatan infrastruktur perlu 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
Kegiatan fisik atau infrastruktur adalah pekerjaan konstruksi yang 
bersifat pembangunan/pemeliharaan/peningkatan dan mempunyai 
wujud fisik (bukan berupa pengadaan barang). 
A. Perencanaan kegiatan fisik atau infrastruktur meliputi : 
1. Pelaksanaan perencanaan 
a. Dalam pelaksanaan perencanaan harus memuat kegiatan 
survey, penyusunan desain & RAB. 
b. Perencanaan dibuat oleh kader teknik desa atau tenaga 
perencana, bersama dengan TPK dan masyarakat. 
2. Dokumen perencanaan; dibuat per kegiatan atau per paket 
kegiatan yang meliputi : 
a. Data atau catatan hasil survey lapangan di lokasi kegiatan. 
b. Desain dan RAB terdiri dari harga satuan bahan dan upah 
(SK Kepala Desa tentang harga satuan desa), Rencana 
Anggarna Biaya (RAB) dan atau rekapitulasi RAB, 
perhitungan volume pekerjaan, perhitungan volume 
bahan, alat dan upah, analisa pekerjaan dan gambar 
desain yang jelas. 
c. Proposal teknis kegiatan. 
d. Data-data yang dianggap perlu. 
3. Dalam format RAB terdiri dari bahan, pembelian alat 
tangan/sewa alat berat, upah, biaya administrasi kegiatan 
dan honor Pelaksana Kegiatan. 
4. Biaya perencanaan ditetapkan sebagai berikut : 
a. Kegiatan konstruksi sederhana : 
1) Dibuat oleh Kader Teknik Desa 
2) Biaya perencanaan maksimal Rp.750.000,- jika nilai 
kegiatan s Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). 
3) Biaya perencanaan maksimal Rp.1.500.000,- jika nilai 
kegiatan diatas Rp. 100.000. 000,- (seratus juta 
rupiah). 
4) Ketentuan lain yaitu : 
Pekerjaan dengan konstruksi tidak rumit 
Bisa dikerjakan oleh masyarakat 
Tidak memerlukan tenaga ahli 
Tidak memakai alat berat 
Memakai bahan bukan baja dan baja ringan 
Jenis konstuksi yang termasuk sederhana adalah 
sebagai berikut : 
■ Jalan dengan perkerasan sirtu, rabat beton dan 
paving. 
• Jalan titian kayu lebar maksimal 2 m. 
■ Jembatan kayu panjang maksimal 3 m. 
■ Drainase. 
■ Gorong-gorong sederhana (buis beton, pasangan 
batu). 
■ Tambatan perahu kayu. 
■ Bangunan kayu dan beton maksimal luas 
bangunan 12 m2. 
■ Perpipaan. 
■ Sumur gall. 
■ Saluran irigasi sederhana. 
• Siring tinggi maksimal 1,5 m. 
b. Kegiatan konstruksi tidak sederhana : 
1) Dibuat oleh tenaga ahli, unsur perangkat daerah, 
unsur masyarakat yang memenuhi persayaratan, 
perguruan tinggi dan perusahaan konsultan dengan 
melakukan perjanjian kontrak kepada Kepala Desa. 
2) Pembuatan RAB bersifat pemberdayaan yaitu 
dilakukan umpan balik terhadap hasil perencanaan 
dan transfer pengetahuan kepada Kasi/ Kaur, Kader 
Teknik Desa dan masyarakat. 
3) Ketentuan lainnya : 
- memerlukan tenaga ahli dalam pelaksanaan; 
- pekerjaan yang memakai alat berat; 
- bahan yang menggunakan baja dan baja ringan 
- jenis konstuksi yang termasuk tidak sederhana 
adalah semua jenis konstruksi yang tidak 
disebutkan pada jenis konstruksi sederhana. 
4) Biaya perencana maksimal 2% dari nilai kegiatan 
dengan ketentuan pembayaran : 
■ Dibayarkan sebesar 1,5% setelah dokumen RAB dan 
Gambar Desain telah selesai. 
■ Dibayarkan sebesar 0,5% setelah dokumen Realisasi 
Anggaran Biaya dan Gambar Purna Laksana (Asbuilt 
Drawing) telah selesai. 
5. Sumber dana berasal dari : 
a. DD apabila kegiatan bersumber dari DD 
b. ADD apabila kegiatan bersumber dari ADD 
c. BHPD 8s BHRD apabila kegiatan bersumber dari BHPD as 
BHRD 
B. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 
1. Tugas dan kewenangan TPK dijelaskan dalam Perbup 
Pengadaan Barang dan Jasa di desa. 
2. TPK dapat diberikan honorarium hanya untuk kegiatan fisik 
atau infrastruktur bukan dalam kegiatan pengadaan barang. 
3. Honor Pelaksana Kegiatan yang dimaksud terdiri dari : 
a. Honor TPK sebesar 40%, dari besaran honorarium 
Pelaksana Kegiatan diuraikan untuk ketua (40%), 
sekretaris (35%) dan anggota (25%). 
b. pe'mbayaran administrasi sebesar 60% dari besaran 
honorarium Pelaksana Kegiatan. 
4. Besaran honorarium TPK sebagai berikut : 
a. Maksimal 5% dari nilai kegiatan apabila jumlah kegiatan 
kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); 
b. Maksimal 3% dari nilai kegiatan apabila jumlah kegiatan 
antara Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai 
dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan 
c. Maksimal 2,5% dari nilai kegiatan apabila jumlah 
kegiatan lebih besar dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus 
juta rupiah) 
5. Sumber dana berasal dari : 
a. DD apabila kegiatan bersumber dari DD 
b. ADD apabila kegiatan bersumber dari ADD 
c. BHPD 8s BHRD apabila kegiatan bersumber dari BHPD as 
BHRD. 
C. Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (TPHP) 
1. TPHP dibentuk dan ditetapkan oleh Camat dengan Surat 
Keputusan Camat; 
2. TPHP berjurnlah 3 (tiga) - 5 (lima) orang yang berasal dari 
Unsur Kecamatan dan atau bisa dibantu oleh : 
a. Masyarakat desa yang mampu dibidangnya; 
b. Tenaga ahli; dan 
c. SKPD teknis terkait. 
3. TPHP wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a. Memiliki integritas, disiplin, dan bertanggungjawab dalam 
melaksanakan tugas; 
b. Mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan 
c. Menandatangani Pakta Integritas. 
4. TPHP mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk : 
a. melakukan pemeriksaan/pengujian hasil pekerjaan 
pengadaan barang/jasa hanya untuk pekerjaan 
infrastruktur; 
b. melakukan pemeriksaan/pengujian hasil pekerjaan 
pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang tercantum 
dalam rencana anggaran biaya atau surat perjanjian kerja 
dan spesifikasi teknis; 
c. melakukan pemeriksaan/pengujian hasil pelaksanaan 
pekerjaan secara kuantitas (volume) yang terpasang 
dilapangan sesuai ketentuan yang tercantum dalam 
rencana anggaran biaya dan gambar rencana kerja atau 
realisasi anggaran biaya dan gambar purna laksana 
(asbuilt drawing); 
d. melakukan pemeriksaan/ pengujian terhadap 
administrasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur. 
e. membuat dan menandatangani Berita Acara 
Pemeriksaan/ Pengujian Hasil Pekerjaan. 
5. Dalam melaksanakan tugasnya, TPHP melakukan 
pemeriksaan setelah Kepala Desa mengajukan permintaan 
pemeriksaan atau sesuai jadwal kegiatan TPHP ; 
6. Pemeriksaan dilakukan terhadap progres kegiatan minimal 
mencapai 95% terhadap target kegiatan. 
7. TPHP tidak boleh merangkap jabatan sebagai TPK, perangkat 
desa dan atau BPD. 
8. TPHP hams membuat laporan pemeriksaan dan rekomendasi 
sesuai dengan hasil pemeriksaan dilapangan. 
9. Hasil pemeriksaan TPHP dapat menjadi bahan pertimbangan 
dalam pencairan Dana Desa selanjutnya 
10. TPHP dapat diberikan biaya operasional dari APBDes sebesar 
1% (satu persen) dari setiap nilai kegiatan fisik atau 
infrastruktur 
11. Sumber dana berasal dari : 
- DD apabila kegiatan bersumber dari DD 
- ADD apabila kegiatan bersumber dari ADD 
- BHP 86 RD apabila kegiatan bersumber dari BPH 84 RD 
4. Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub 
bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan 
mendesak yang berskala lokal Desa, dengan ketentuan sebagai 
berikut : 
a. Pengalokasian anggaran hanya di tulis pada kode rekening Bidang 
Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak Desa 
agar jika diperlukan dapat disesuaikan (fleksibel) dengan 
keperluan 3 (tiga) sub bidang saat terjadi kebutuhan belanja talc 
terduga. 
b. Pengisian yang rinci sampai pada objek belanja hanya untuk 
keperluan laporan realisasi Belanja Talc Terduga (BTT) dan atau 
Laporan realisasi APBDesa 
c. Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan besaran nilai 
(prosentase) anggaran untuk bidang penanggulangan bencana, 
darurat dan mendesak sesuai situasi dan kondisi yang diperlukan. 
d. semua sumber dana (ADD,DD,BHPD-BHRD,PAD,PLL) dapat 
dianggarkan untuk belanja talc terduga; 
e. jika dananya bersumber dan Dana Desa maka mengikuti 
ketentuan per Undang-undangan yang berlaku dan kebijakan 
Pemerintah Kabupaten Tapin 
f. Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan 
bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit 
memenuhi kriteria sebagai berikut : 
■ bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah 
Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 
■ tidak diharapkan terjadi berulang; dan 
■ berada diluar kendali pemerintah Desa. 
g. Memperhatikan kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan 
ekonomi pasca pandemi COVID-19, maka anggaran Dana Desa di 
prioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan 
pencegahan COVID-19. 
h. Khusus untuk BLT Dana Desa di alokasikan dengan terlebih 
dahulu melakukan pemutakhiran data pemanfaat BLT Dana Desa 
yang difasilitasi oleh Tim relawan Pendataan calon pemanfaat BLT 
Dana Desa dan di bahas serta di tetapkan dalam Musyawarah 
Desa. Hasil Musyawarah penetapan calon pemanfaat BLT Dana 
Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang 
Pemanfaat BLT Dana Desa TA.2021 dengan ketentuan 
Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pemanfaat selama 12 
(dua belas) bulan dan pelaporan di APBDesa pada Sub Bidang 
Mendesak Desa 
i. Lebih rinci penjelasan tentang kriteria Belanja Tak Terduga 
dijelaskan dalam Peraturan Bupati Tapin yang berlaku tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa. 
c. Pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 
1. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok: 
a. Penerimaan Pembiayaan mencakup: 
1) SiLPA tahun sebelumnya; 
2) pencairan Dana Cadangan; dan 
3) hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, kecuali untuk 
tanah dan bangunan. 
SiLPA sebagaimana dimaksud angka 1) meliputi : 
- pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja; 
- penghematan belanja; dan 
- sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. 
b. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari: 
1) Pembentukan Dana Cadangan; dan 
2) Penyertaan Modal Desa. 
2. Mekanisme penganggaran Pembiayaan mengacu Peraturan Bupati 
mengenai Pengelolaan Keuangan Desa yang berlaku, dan dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
a. Sehubungan saat penyusunan dan penetapan rancangan 
APBDesa paling lambat bulan Nopember sementara SiLPA tahun 
2020 belum diketahui secara pasti karena belum tutup buku, 
maka dapat dilakukan