Apa saja yang diatur dalam Pasal 35 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Nomor (5" Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Nomor (5" Tahun 1945 tentang PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN, BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 35 menetapkan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas.
Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal -J (J gjlp 2QU
BUPATI BANYUMAS,
Diundangkan
Pada Tangga! ...
SE
Pen
ACHMAD HUSEIN
2014
MAS
TSAPTONO, Msl
.
NIP 19640116 19 9
LEMBARAN DAERAH EABUPATEN BANYUMAS TAHUN .
NOMOR IfiLSERI K«..
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN2014
TENTANG
PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
I. UMUM
Bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang dapat
memabukkan dan bukan merupakan konsumsi umum, oleh karenanya
dalam peredarannya perlu dilakukan penertiban yang berkelanjutan. Hal ini
perlu dilakukan untuk menghindarkan bahaya penyalahgunaan minuman
Beralkohol di kalangan masyarakat di Daerah.
Telah menjadi tekad Pemerintah Daerah bahwa walaupun minuman
beralkohol termasuk komoditi perdagangan bebas namun perlu dibatasi
yang disertai dengan perizinan.
Untuk menindak lanjuti hal tersebut di atas perlu untuk mengadakan
pengendalian, pengawasan dan penertiban produksi, pengedaran dan
penjualan Minuman Beralkohol dengan alasan:
1. mencermati fenomena yang kerap terjadi akhir-akhir ini yang terkait
dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat mengindikasikan
situasi tidak kondusif sebagai akibat dari konsumsi Minuman
Beralkohol, yang cenderung mengarah kepada tindakan keBeralkoholan,
hal mana sangat memprihatinkan dan dapat menciptakan suasana tidak
nyaman bagi lingkungan.
2. dari semakin bebasnya masyarakat mengkonsumsi Minuman Beralkohol
dalam kadar yang tidak terukur sehingga kasus kriminalitas,
pelanggaran lalu lintas dan gangguan Kamtibmas yang kerap terjadi
akibat dari Minuman Beralkohol yang berlebihan tersebut.
3. mengkonsumsi minuman Beralkohol secara berlebihan dapat merusak
kesehatan fisik dan gangguan kejiwaan lainnya.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah
memandang perlu melakukan langkah-langkah pengendalian, pengawasan
dan penertiban produksi, pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol
yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara instansi terkait dengan
semua pihak yang berkepentingan untuk dapat memahami, menghayati dan
pada akhirnya ikut berperan serta membantu langkah-langkah yang seperti
telah diuraikan di atas.
Kondisi ini yang menjadi alasan utama harus ada Peraturan Daerah
yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mengadakan pengendalian,
pengawasan, penertiban dan pengendalian peredaran Minuman Beralkohol.
II. PASAL DEMI PASAL