Apa saja yang diatur dalam Pasal 16 26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 29 Tahun 1945?
Ketentuan dalam 26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentuk an, Pasal 16 menetapkan:

BAB IV 
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KONVERGENSI PENCEGAHAN 
STUNTING (3) Pemerintah Kelurahan dan Desa wajib sating berkoordinasi dengan 
pendamping/fasilitator yang ada di Kelurahan dan Desa sehingga 
terjadi kohesi dan sinergitas untuk pencegahan stunting; 
(4) Koordinasi Perencanaan pencegahan stunting sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan di semua tahapan perencanaan, 
meliputi : 
a. tahap pemetaan sosial (pendataan); 
b. tahap fasilitasi diskusi kelompok terarah di Desa; 
c. tahap rembuk Stunting tingkat Desa; 
d. kampanye Stunting; dan 
e. tahap advokasi pencegahan Stunting di Desa. -11- 
(1) Lembaga kem asyarak atan bertanggung jawab untuk ikut berp eran 
serta sebagai penyedia layanan dalam intervensi percepatan 
pencegahan Stunting di tingkat Kelurahan dan Desa . 
(2) Pemerintah Kelurahan dan Desa wajib mendukung peran penyedia 
layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk 
penyediaan anggaran dalam RKA Kelurahan dan APBDesa . Bagian Ketiga 
Lembaga Masyarakat