Jelaskan isi kandungan Pasal 9 dari TAHUN ANGGARAN 2022 TENTANG PERATURAN BUPAT I BUTON Nomor 29 Tahun 1945.
Sesuai dengan TAHUN ANGGARAN 2022 TENTANG PERATURAN BUPAT I BUTON Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat II di Su lawesi (Lembaran Negara Repu blik Indones ia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 1822) ; bahwa untuk melaksanak an ketentuan, ketentuan pada , Pasal 9 berbunyi:

(1) Penyaluran ADD clan PBH Pajak Daerah d an Retribu si 
Daerah kepad a Desa dilakukan setelah Pemerin tah Desa 
menetapkan clan menyampaikan dokumen : 
a. peraturan Desa tentang RPJM Desa dan/atau Peraturan 
Desa tentang Revi ew RPJM Desa; Bagian Kesatu 
Penyaluran BAB IV 
PENY ALURAN DAN PEN CAI RAN Pasal 8 
(1) Besaran ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribu si Daerah 
setiap Desa, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan 
bagian tidak terpi sahkan d ari Peraturan Bup ati ini. (5) Besaran PBH Pajak Daerah dan Retribu si Daerah setiap 
Desa dihitun g dengan cara menjuml ahkan aJok asi merata 
dan aJok asi propor sionaJ sebagaiman a climak sud pada ayat 
(2) dan ayat (3). 
(6) Dalam hal Desa tidak melakukan penyetoran hasil 
pemb ayaran Pajak Bruni dan Bangunan p ada tahun 
anggaran sebelumny a maka desa tersebut tidak diberikan 
alokasi dana PBH Pajak Daerah d an Retribusi Daerah 
sebagaiman a dimaksud pada ayat (1). 
(7) Pembagian PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap 
Desa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan b agian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 40% persentase besaran alokasi 
proporsional PBH Pajak Daerah 
dan Retribu si Daerah. 
(4) Data realisasi peneriman hasil pajak dan retrib usi dari Desa 
sebagaiman a climak sud p ada ayat (3) bersumber dari Sadan 
Pendapatan Daerah. Rcalisasi Pajak dan 
Rctribu si per Dcsa ReaJisasi Pajak d an Retribu si 
per Desa tahu n sebelumny a 
L Realisasi Pajak dan Retribusi 
Desa Kabupaten Juml ah Realisa si Pajak dan 
Retribu si Desa se Kabupaten 
Bu ton • Alokasi Propo rsional Pajak 
Dacrah dan Rctribusi Dacrah Krtcru ngun: 
A pl'IIII 
PasaJ 13 
(1) Program dan kegiatan yang dapat didanai dari ADD dan PBH 
Pajak Daerah dan Retribu si Daerah, meliputi: 
a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
b. pelaksanaan pembangun an Desa; 
c. pembinaan kem asyara katan Desa; dan 
d. pemberda yaan masyarakat Desa . 
(2) Perencanaan program dan kegiatan sebagaiman a dima.ksud 
pada ayat (1) disusun dalam forum Musyawarah Desa tahun 
sebelumn ya berdasarkan skala priori tas pemban gunan desa 
yang hasiln ya dituangkan ke daJam RKP Desa. Bagian Kesatu 
Perencana an Kegiatan BAB V 
PENG GUNAAN ADD DAN 
PBH PAJAK DAER AH DAN RETRIBUSl DAERAH l«·put uann l<r·paln Desa tentang Pcneiapan Bcsaran 
In sent rf Lernbnga Kr-ma syarakatan Dcsa Tahun Anggaran 
2022; 
m. pcratu ran Desa teniang APBDes Tahun Anggaran 
berjalan; 
n. RAB yang dibuat oleh TPK ; 
o. foto 0% kegiatan pembangunan fisik; dan 
p. Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD) dan 
Laporan I<eterangan Pertan ggungjawaban (LKPJ) tahun 
sebelumnya. 
(3) Penyampaian usulan kegiatan sebagai mana dimaksud pada 
. diajukan satu kaJi untuk satu tahun anggara n 
paJing lamba t bulan April tahun anggaran berjaJan. 
(4) Satke r Kabupaten meneliti kembaJi seluruh kelengkapan 
doku men usulan kegiatan Desa yang diajukan, sebe lum 
mengeluarkan rekomendas i pencairan dana . 
(5) Reko mendasi pencairan dana sebagaimana dimak sud pada 
menj adi dasar Bendahara Kuasa Umum Daerah 
pada Sadan Keuangan dan Aset Daerah untuk me lakukan 
proses pencairan untuk ditran sfer ke RKD . 
(6) Format dokum en kelengkapan usulan kegiatan Desa 
sebagaiman a dimak sud pada ayat (2) tercantum dalam 
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Pera turan Bupati ini. 
PasaJ 10 
(1) PenyaJuran ADD Siltap dilaksanakan setiap bulan . 
(2) PenyaJuran ADD Non Siltap kepada Desa dilakukan secara 
bertaha p, dengan ketentuan: 
a. Taha p I, sebesar 50% (lirna puluh per seratus ) pada 
semester pertama; dan 
b. Tahap II, sebesar 50% (lima puluh per seratus ) pada 
semester kedua . 
(3) Penyaluran PBH Pajak Daerah dan Retribus i Daerah kepada 
Desa dilaksanakan dengan sekali pencairan sesuai besaran 
pagu yang diterima oleh Desa . 
(4) Penyaluran ADD Non Siltap kepada Desa sebagaimana 
dimaksu d ayat (2) huruf b, dilakukan setelah Desa 
rnenyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahap I. 
(5) ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada 
Desa disalu rkan melaJui RKD oleh Bendahara Peng eluaran 
Bantuan Keuangan , Belanja Tak Terduga , Hibah , dan Part ai 
Politik pada Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. d Laporan Perta nggungjawaban (l..J>,J) keuangan desa 
tahun scbelurnnya 
(2) Dalam hal Desa belum mcnyusun RPJM Desa dan/ata.u 
peraturan Desa lenlang Review RP,JM Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) huruf a, yang disebabkan belum 
adanya Kepala Desa definitif, dapat menggunakan RP,JM 
Desa sebelumn ya dan/ata. u draf Review RPJM Desa yang 
telah disepakati dalam musyawara h Desa . 
(3) Dokum en sebagaiman a dimaksu d pada ayat (1) disampaikan 
kepada Bupati melaJui Sat ker Tingkat Kabupaten yang 
berada pada SKPD yang mernbidangi urusan pemberda yaan 
masyar akat dan desa. 
(4) Penyampaian dokum en sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(3) dilakukan satu kali untuk satu tahun sebel um 
penyaluran dilakukan . Ii pc I at u I an lksa tr-nl ang f<Kf' IJes;:J tahun .-J n 11;1,;u;., n 
br-rjalan, 
c pcra turan Desa ten tang APBDe::sr.i tahun anggaran 
berja lan , clan 
Pasa l 11 
( 1) Kepala Desa mengajukan permintaan pencai ran ADD Sil tap 
yang dibiayai melalui ADD Siltap kepada Kepala Sadan 
Keuangan dan Aset Daerah selaku pejabat pengelola 
keuangan daera h. 
(2) Pengajuan perrnin taan pencairan ADD Siltap yang dibiayai 
melalui ADD Siltap sebagaiman a dimaksud pada ayat (1), 
harus dilengkapi dengan: 
a. surat permint aan pencairan ADD Siltap KepaJa Desa, 
Sekreta.ris Desa dan Perangkat Desa lainnya; 
b. daftar hadir KepaJa Desa , dan Perangkat Desa bulan 
sebelumn ya yang diketahui oleh Cama t; 
c. fotokopi kepu tusan Bupati tentang pengan gkatan KepaJa 
Desa; 
d. fotokopi keputusan KepaJa Desa tentang pengangk atan 
Perangka t Desa ; dan 
e. khusus kelengkapan dokum en pada huruf c dan huruf d 
disampaikan hanya pada saat pengajuan pencairan pada 
bulan pertama dan jika terdapat pergantian Perangkat 
Desa. 
(3) Perrnintaan pencairan ADD Siltap sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), diajukan paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan 
berjalan . 
(4) Proses pencairan ADD Siltap dilakukan oleh Kuasa 
Bendahar a Umum Daerah pada Badan Keuangan dan Aset 
Daerah ke RKD . 
(5) Pencairan ADD Siltap pada RKD dilakukan oleh KepaJa Desa 
dan Bendahara Desa dengan memb awa: 
a. kartu identitas diri yang masih berlaku; 
b. keputusan Bupati tentang Pengangkatan KepaJa Desa; 
dan 
c. keputu san Kepala Desa tentang pengangk atan 
Bendahara Desa. 
(6) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
ditunjuk oleh Kepala Desa yang berberasal dari kaur 
keuangan . 
(7) DaJam haJ Bendahara Desa berhalangan hadir pada saat 
pencairan ADD Silta p, Kepala Desa wajib memba wa surat 
kuasa berma terai 10.000,- dari Bendahara Desa. Paragraf 1 
Pcncairan ADD Siltap ll11g11 111 l\('d\111 
Jl(•11cn1rnn