Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1?
Dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 5 Tahun 2014 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 
2. Pemerint ah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah . 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangk at daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah . 
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di 
Jawa Tengah. 
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014 
yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional 
untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 
2014. 
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2005 –2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 
perencana an daerah untuk periode 20 ( dua puluh ) tahun dari Tahun 
2005 sampai dengan Tahun 2025. 
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2013 -2018 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencana an daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2013 
sampai dengan Tahun 2018. 
9. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra -SKPD 
adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun dari 
Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 . 
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah Rencana Kerja Pem erintah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 1 
(satu ) tahun. 
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan. 
 
 12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya -upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 
13. Strategi adalah langkah -langkah berisikan program -program indika tif 
untuk mewujudkan visi dan misi. 
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk 
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran , atau 
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah 
untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.