Apa yang diatur dalam PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 453 Tahun 2015 pada Pasal 5?
Berdasarkan PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 453 Tahun 2015 tentang STANDAR PROSEDUR PELAYANAN DOKUMEN LINGKUNGAN, BAB IV - PENYELENGGARAAN PELAYANAN, Pasal 5 menyebutkan bahwa:

(1) Mekanisme penyelenggaraan pelayanan dokumen 
lingkungan , berupa Amdal meliputi penyusunan 
Kerangka Acuan-Andal , Andal dan RKL-RPL, sebagai 
berikut : 
a. pemrakarsa diberik an informasi mengenai 
usaha dan/ atau kegiatan yang wajib atau 
tidak menyusun dokumen lingkungan berupa 
Amdal , prosedur , dan tata cara penyusunan 
dokumen lingkungan Amdal ; 
b. pemrakarsa yang usa ha dan/ atau kegiatannya 
telah sesuai dengan kriteria wajib Amdal , 
Rencana Tata Ruang Wilayah dan/ atau Kawasan 
Daerah , membuat permohonan penyusunan 
dokumen Amdal dalam bentuk proposal kepada 
Kepala BPLH; 
 
c. BPLH … 
 
 7 
c. BPLH menyerahkan proposal kepada Sekretaria t 
KPA untuk dibahas dan diberi arahan terkait 
proposal termaksud oleh KPA; 
d. pemrakarsa dan BPLH melakukan pengumuman 
rencana usaha dan/atau kegiatan dan konsultasi 
publik terhadap masyarakat; 
e. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak 
pengumuman , masyarakat berhak mengajukan 
saran, pendapat, dan tanggapan terhadap 
rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada huruf d ; 
f. pemrakarsa melakukan penyusunan Kerangka 
Acuan -Andal dan dilakukan rangkaian proses 
pemeriksaan administrasi oleh Sekretari at KPA, 
dan Sekertariat KPA memberikan pernyataan 
tertulis mengenai kelengkapan administrasi 
Kerangka Acuan . 
g. proses penilaian Kerangka Acuan -Andal 
dilakukan oleh KPA dengan menugaskan tim 
teknis untuk menilai Kerangka Acuan ; 
h. tim teknis dalam melakukan pen ilaian Kerangka 
Acuan melibatkan pemrakarsa untuk 
menyepakati subtansi kerangka acuan ; 
i. hasil penilaian akhir Kerangka Acuan untuk 
selanjutnya disampaikan tim teknis kepada KPA; 
j. jangka waktu penilaian Kerangka Acuan 
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) ha ri kerja 
terhitung sejak kerangka acuan diterima dan 
dinyatakan lengkap secara administratif, tidak 
termasuk perbaikan dan/atau penyempurnaan ; 
 
 
i. permohonan … 
 
 
 8 
k. permohonan penilaian Andal, RKL -RPL dan Izin 
Lingkungan dilakukan setelah Kerangka Acuan -
Anda l disetujui , dengan tahapan proses penilaian 
berupa : 
1. tahap pemeriksaan administrasi, sek retariat 
KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai 
kelengkapan adminis trasi dokumen Andal dan 
RKL-RPL; 
2. tahap penilaian, KPA menugaskan tim teknis 
untuk menilai doku men Andal dan RKL -RPL 
dan menyampaikan hasil penilaian atas 
dokumen Andal dan RKL -RPL kepada KPA. 
l. jangka waktu penilaian Andal, RKL -RPL paling 
lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sejak 
dokumen diterima lengkap dan telah diperbaiki 
sedangkan proses reko mendasi dilakukan paling 
lambat 10 (sepuluh) hari kerja sampai dilakukan 
penetapan Surat Keputusan K etidaklayakan 
Lingkungan Hidup (SKKLH ) oleh KPA ; 
m. dalam proses Amdal , Tim Teknis atau Anggota 
KPA dapat melakukan peninjauan lapangan 
untuk mengumpulkan inf ormasi yang berkaitan 
dengan proses pelingkupan dan kajian dampak 
atas perintah Ketua KPA; 
n. rekomendasi dari KPA sebagaimana dimaksud 
pada huruf j, dapat berupa persetujuan atau 
penolakan; 
o. dalam hal keputusan kelayakan sudah 
mendapatkan persetujuan dari Ke pala BPLH, 
maka diserahkan kepada pihak Pemrakarsa 
melalui BPLH dalam bentuk SKKLH . 
(2) Kerangka Acuan -Andal sebagaimana dimaksud pada 
, berisi : 
a. pendahuluan; 
b. pelingkupan; 
c. metode studi; 
d. daftar pustaka; dan 
e. lampiran. 
(3) Andal … 
 
 9 
 (3) Andal sebagai mana dimaksud pada ayat (1), berisi : 
a. pendahuluan; 
b. deskripsi rinci rona lingkungan awal; 
c. prakiraan dampak penting; 
d. evaluasi secara holistik terhadap dampak 
lingkungan; 
e. daftar pustaka; dan 
f. lampiran. 
(4) RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi : 
a. pendahuluan; 
b. rencana pengelolaan lingkungan hidup; 
c. rencana pemantauan lingkungan hidup; 
d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup yang diperlukan; 
e. pernyataan komitmen Pemrakarsa untuk 
melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam 
RKL-RPL; 
f. daftar pustaka; dan 
g. lampiran . 
 
Bagian Ketiga 
UKL-UPL dan SPPL