Menurut 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022, apa isi dari Pasal 27?
Pasal Pasal 27 dalam 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022 tentang perkara yang, pada BAB VIII - HAK DAN KEWA JIBAN, menyatakan:

Dalam halPemberi Bantuan Hukum telah menerima anggaran untuk kegiatan
Bantuan Hukum secara Nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat
mengajukan lagi permohonan biaya Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan
kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama.
Dalam hal kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi beralih menjadi
kegiatan Bantuan Hukum Litigasi, pembayaran biaya Bantuan Hukum hanya
diberikan terhadap Bantuan Hukum Litigasi.
Dalam hal biaya Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dan Konsultasi telah
dibayarkan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum secara
Nonlitigasi beralih menjadi Bantuan Hukum Litigasi, biaya Bantuan Hukum
secara Nonlitigasi dan Konsultasi yang telah dibayarkan diperhitungkan
sebagai faktor pengurang.
BABX
TATA CARA PEMBUATAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
DANA BANTUAN HUKUM