Jelaskan isi kandungan Pasal 13 dari PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 48 Tahun 2016.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Togas dan Fun gsi, ketentuan pada , Pasal 13 berbunyi:

aya t (1) huruf a, mempun yai tugas melakuk an penyiapan bahan 
penyusunan rencana, program, anggar an, pelaksan aan urus an keuangan 
dan pengelolaan baran g milik/ kekayaan daerah, evaluasi dan pelaporan . 
(2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 
13 a yat (1) huruf b, mempun yai tugas melakuk an penyiapan bahan 
pelaks anaan urusan kepegawaian , ketatausahaan , kerum ahtanggaan, 
kerjasama, hubun gan masyarakat, kearsipan , dokum entasi, penataan 
organisasi dan tata laksan a serta penyusunan peraturan perun dang­ 
undangan. Pasal 14 (1) Sekretariat, terdiri atas : 
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan 
b. Sub Bagian Kepygawaia n dan Umum . 
(2) Sub Bagian sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 
Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris. Pasal 13 f. pengkoo rdin asian dan penyusunan peraturan perund ang-und angan; 
g. pengelolaan barang milik/kekaya an daerah; dan 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. - 9 - 
(1) Seksi Lalu Lintas sebagai man a dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, 
mempun yai tuga s melakuk an penyiapan bahan perumu san dan 
pelaksana an kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan 
rencana induk jarin gan LLAJ daerah, penetapan lintas penyeberangan dan 
persetuju an pengoperasian kapal dalam daerah yang terletak padajari ngan 
jalan daerah, penetapan lintas penyeberang an dan persetujuan 
pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah, 
penyediaan perlengkapan jalan di jalan daerah dan pelaksan aan reka yasa Pasal 18 (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri atas: 
a. Seksi Lalu Lintas; 
b.SeksiAngkutan ;dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Seksi sebagaiman a dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu 
Linta s dan Angkutan. Pasal 17 Dalam melaksa nakan tugas sebagai man a dimaksud dalam Pasal 15, Bidang 
Lalu Lintas dan Angku tan menyelenggar akan fungsi : 
a. perencanaan operasional program kegiatan Bidan g Lalu Lintas dan 
Angku tan berdas arkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan 
se bagai pedom an pelaksanaan tugas ; 
b. pembinaan dan bimbing an pelaksan aan tugas pada bawahan ; 
c. penyiapan bahan perumu san kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan 
penguji an sarana; 
d. penyiapan bahan pelaksanaan kebij akan di bidang lalu lintas , angkutan 
dan pengujian sarana; 
e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan 
dan pengujian saran a; dan 
f. pelaksana an tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. Pasal 16 sampai 10 - 
lalu lintas untuk jaringan jalan daerah dan persetujuan basil analisis 
dampak lalu lintas untuk jalan daerah. 
(2) Seksi Angkutan sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, 
mernpunyai tugas Melakukan penyiapan bahan perumusan dan 
pelaks anaan kebijak an serta evaluasi dan pelapor an di bidang penyediaan 
angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang dalam 
daerah, penetapan kawa san p erkotaan untuk p elayanan angkutan 
perkotaan dalam 1 (satu ) daerah, peneta pan rencana umumj aringan trayek 
perkotaan dalam 1 (satu ) daerah, penetapan rencana umumj aringan trayek 
pedesaan yang menghubu ngkan 1 (satu) daerah, penerbitan izm 
penyelenggaraan angkutan orang dalam traye k perdesaan d an perkotaan 
dalam 1 (satu ) daerah, pe netapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang 
yang melayan i traye k antar kota dalam d aerah serta angkutan perkotaan 
dan pe rdesaan yang wilayah pelayanan nya dalam daerah, penerbitan izin 
usaha angkutan laut b agi badan usaha yang berdomisili dalam daerah dan 
bero perasi pada lintas p elabuhan di daerah, penerbitan izin usaha angkutan 
laut pe layaran rakyat bagi orang perorangan atau b adan usaha yang 
berdom isili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah, 
penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk 
kapal yang melayani traye k dalam daerah yang bersangkutan, penetapan 
tarif angkutan penyeberang an penumpan g kelas ekonomi dan kendaraan 
beserta muatannya pada lintas penye berangan dalam d aerah, penepatan 
wilayah operasi angkutan orang dengan menggunak an taksi dalam kawasan 
perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam d aerah, penerbitan izin 
penyelenggar aan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah 
operasinya berada dalam daerah, penerbitan izin usaha penyelenggaraan 
angkutan sung ai dan danau sesuai dengan domis ili orang perseorangan 
warga Negara Indonesia atau badan usaha, penerbitan izin usaha 
penye lenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domi sili badan 
us aha; - 11 - 
(1) Bidang Prasarana, terdiri atas: 
a. Seksi Pembangunan Prasarana; 
b. Seks i Pengo perasian Prasarana; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsio nal. 
(2) Seksi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang be rada dibawah dan bertanggu ng jawab kepada Kepala Bidang 
Prasarana . Pasal 2 1 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 19, Bidang 
Prasarana menyelenggarakan fungsi : 
a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Prasarana berdasarkan 
perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digun akan sebagai pedoman 
pelaksanaan tu gas; 
b. pembinaan dan bimb ingan pelaks anaan tugas pada bawahan ; 
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan , 
pemb angunan dan p engop erasian prasarana; 
d. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, 
pembangu nan dan pengope rasian prasarana; 
e. penyiapan bahan evaluas i dan pelaporan di bidang perencanaan, 
pembangun an dan pengoperasian prasarana; dan 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya . Pasal 20 ( 1) Bidang Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyia pan perumu san 
kebijakan , pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang 
prasarana. 
(2) Bidang Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggu ng jawab ke pada Kepala Dinas. Bagian Keempat 
Bidang Prasarana