Menurut PERATURAN WALI  KOTA CIREBON Nomor 102 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 16?
Pasal Pasal 16 dalam PERATURAN WALI  KOTA CIREBON Nomor 102 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 35 TAHUN 2021, pada , menyatakan:

(1) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia sebagai unsur lini dipimpin 
oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas 
pokok membantu Kepala Badan , dalam memimpin 
dan menyelenggarakan urusan pemerintahan 
dibidang perencanaan meliputi perumusan 
kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, 
penyusunan norma, standar , prosedur dan kriteria, 
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan s ub 
bidang urusan perencanaan, sinegritas dan evaluasi 
perencanaan pemerintahan dan pembangunan 
manusia . 
(2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) 
diberi tugas tambahan selaku Koordinator 
Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup 
tanggung jawabnya. 
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang 
Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia mempunyai fungsi : 
a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja 
Bidang Perencanaan Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia ; 
b. penyiapan baha n perumusan kebijakan umum 
dan teknis operasional dalam lingkup tugas 
Bidang Perencanaan Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia ; 
c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan 
perencanaan lingkup tugas Bidang Perencanaan 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ; 
d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan 
kebijakan umum dan teknis operasional Bidang 
- 14 - 
 
Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia ; 
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang 
Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia ; 
f. penyiapan bahan bimbinga n dan pengendalian 
teknis Bidang Perencanaan Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia ; 
g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan 
laporan penyelenggaraan tugas Bidang 
Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia ; 
h. pengelolaan layanan administrasi dalam li ngkup 
tugas Bidang Perencanaan Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia ; 
i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan 
pelaporan pengelolaan layanan administrasi 
dalam lingkup tugas Bidang Perencanaan 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ; dan 
j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan 
Wali Kota serta ketentuan peraturan 
perundang -undangan . 
(4) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia , dalam menyelenggarakan 
tugas pokok dan fungsi nya dibantu oleh : 
a. Sub Koordinator Perencanaan Pemerintahan ; 
b. Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan 
Manusia ; dan 
c. Sub Koordinator Perencanaan Kesejahteraan 
Masyarakat . 
(5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam 
dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang 
ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di 
bawah dan bertan ggung jawab kepada Kepala 
Bidang Perencanaan Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia. 
- 15 - 
 
(6) Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud 
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 
 
11. ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: