Apa yang diatur dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Nomor 11 Tahun 2022 pada Pasal 2?
Berdasarkan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Nomor 11 Tahun 2022 tentang PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN, BAB II - PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

(1) Pemerintah Provinsi memberikan: 
a. pembebasan BBNKB Penyerahan Kedua dan seterusnya 
untuk kendaraan bermotor mutasi masuk dari luar 
Provinsi; dan 
b. penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan 
bunga atas keterlambatan pembayaran PKB dan 
BBNKB. 
(2) Penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga 
PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak 
menghilangkan kewajiban wajib pajak untuk membayar 
pokok PKB. 
(3) Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, berlaku bagi PKB dan BBNKB pada 
tahun berkenaan dan tunggakan PKB dan BBNKB tahun­
tahun sebelumnya. 
(4) Penghapusan sanksi ad.ministrasi berupa denda dan bunga 
PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dikecualikan untuk PKB dan BBNKB Penyerahan Pertama. 
Pasa.1.3 
Bagi kendaraan bermotor yang telah dilakukan proses 
pendaftaran dan/atau penetapan PKB dan BBNKB sebelum 
Peraturan Gubemur ini berlaku tetapi belum melakukan 
pembayaran/penyetoran, dapat mengikuti ketentuan 
Peraturan Gubemur ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dengan dilakukan penetapan ulang terhadap kutipan 
ketetapan pajak (remove). 
Bagian Kedua 
Batas Waktu dan Tempat