Menurut PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor f0 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor f0 Tahun 2018 tentang STANDAR OPERASIONAL PRQSEDUR, pada , menyatakan:

1. Daerah adatah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daeratr yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapin.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daeratr Kabupaten Tapin.
6. Kepala Satuan adalatr Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Kebakaran Kabupaten Tapin.
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yang selanjutnya
disebut Satpol PP dan Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong
Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin yang merupakan
Perangkat Daerah yang berhrgas dan berftrngsi untuk menegakan
Perattrran Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah,
menyelenggarakan ketertiban urnum, ketenteraman masyarakat,
dan perlindungan masyarakat, serta penanggulangan Kebakaran.
8. Polisi Pamong haja yaurry selanjutnya disebut Pol PP adalah
anggota anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah
yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi flrgas,
tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daeratr dan
Peraturan Kepala Daerah, penyelengga.raan ketertiban umum dan
ketenteraman serta pelindung.rn masyarakat.
9. Standar Operasional hosedur yang selanjutnya disingkat SOP
adalah serangkaian petunjuk tertr:lis yang dibakukan mengenai
proses penyelenggaraan tugas-tu
-6-
10. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut
SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja,
dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan
tugas menegakan Peraturan Daerah dalam rangka meningkatkan
kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum
terhadap Peratrrran Daeratr, dan Peraturan Kepala Daerah serta
penyelenggaraan ketertiban umu.m dan ketenteraman serta
pelindungan masyarakat.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS
adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi flrgas melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturran
Daerah sesuai dengan ketentuan perattrran pemndang-
undangan.
12. Penyidikan adalatr serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari
serta mengumpulkan buhi yang dengan buld itu membuat
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkarrya.
13. Atasan PPNS adalah PPNS yarlg ditunjuk oleh instansinya
dan/atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan
menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi
kewenangannya.
14. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman
sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum baik yang
disebut dalam fitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun
peratrrran pemndang-undangan lainnya.
15. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah
serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan
sebagaimana diatur dalam peraturan pemndang-undangan
sesuai dengan lingkup hrgas dan wewenangnya.
-7-
16. Komandan Peleton yang selanjutnya disebut Danton adalah
pimpinan lapangan yang memimpin 3 sampai 5 regu dan
berhrgas mengatur Komandan Regunya sesuai dengan hrgas
yang diperintahkan oleh Pimpinan yang lebih tinggr.
17. Komandan Regu yang selanjutnya disebut Danrr adalah
pimpinan unit terkecil yang memimpin 5 sampai 12 orang
anggota dan berttrgas mengatur anggotanya sesuai dengan tugas
yarg diperintahkan oleh Komandan Peleton (Danton) dilapangan.
18. Anggota Regu adalah seseorang yang ditempatkan pada regu
tertentu dan diberi tanggungiawab unhrk melaksanakan suatu
hrgas tertentu oleh Komandan Regunya.
19. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau
keadaannya, berdasarkan bul$i permulaan, patut diduga sebagai
pelaku tindak pidana.
20. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang
suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialami
sendiri.
2l.Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara
pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suahr
peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri darr ia
afami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
22.Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang
yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan
untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan
pemeriksaan.
23. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang laitx,
maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menaltdakan bahwa
telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
-8-
24. Surat adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi
yang dibuat oleh pejabat umum yang bennrenang atau yang
dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang
kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang
dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas
tentang keterangannya itu.
25. Keterangan Terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di
sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui
sendiri atau alami sendiri.
26. l.aporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang
karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada
pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga
akan terjadinya peristiwa pidana.
27.Iaporat Kejadian adalatr laporan tertulis yang dibuat oleh
petr,rgas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai
tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui
pemberitahuan yang disampaikan oleh seseoralrg karena hak
atau kewajiban berdasarkan undang-undang.
28. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah
tempat dimana suahr tindak pidana dilakukan/terjadi dan
tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban
dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana
tersebut dapat ditemukan.
29. Pemanggllan adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, frt,
atau tersangka guna didengar keterangannya sehubungan
dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan laporan kejadian.
30. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan,
kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan/atau barang
bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah
terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun
barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
-9 -
31. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa
pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau
terdalfira, apabila terdapat cukup bukti serta ketenhran hukum
guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau
peradilan dalam hat serta menurut cara yang diatur dalam
undang-undang.
32. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa
ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau
Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang
diatur dalam undang-undang.
33. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk
mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya
terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau
tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam
penyidikan, penuntutan dan peradilan.