Apa yang diatur dalam PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI Nomor 122 Tahun 2019 pada Pasal 13?
Berdasarkan PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI Nomor 122 Tahun 2019 tentang PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR, BAB IX - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 13 menyebutkan bahwa:

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan . 
 
 
Agar…… 
 
 
 
 
- 13 - 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahk an 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatann ya dalam Berita Daerah Kota 
Sukabumi. 
 
Ditetapkan di Sukabumi 
 pada tanggal 2 Desember 2019 
 
 WALI KOTA SUKABUMI , 
 
 
ttd. 
 
 
ACHMAD FAHMI 
 
 
 
Diundangkan di Sukabumi 
pada tanggal 2 Desember 2019 
 
SEKRETARI S DAERAH , 
 
 
 ttd. 
 
 
DIDA SEMBADA 
 
BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 122 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KOTA SUKABUMI 
 
 
 
 LULU YULIASARI 
NIP. 19710703 199703 2 002 
LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI 
NOMOR : 122 TAHUN 2019 
TENTANG : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERUMAHAN RAKYAT 
 TATA C ARA PENGHITUNGAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERUMAHAN RAKYAT 
 
NO JENIS PELAYANAN MUTU PELAYANAN PENERIMA LAYANAN CARA MENGHITU NG 
1 2 3 4 5 
1 Penyediaan dan Reha bilitasi 
Rumah Layak Huni bagi 
korban Bencana, dengan 
ketentuan: 
Pada saat masa pasca 
Bencana; 
Surat Penetapan Bencana 
dari Wali Kota ; dan/atau 
Dampak Bencana di 
Daerah . 
Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan 
merupakan r encana jumlah unit rumah 
rusak akibat Bencana yang akan 
direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau 
direlokasi serta rencana jumlah Rumah 
Tangga yang mendapatkan bantuan akses 
rumah sewa layak huni sesuai rencana 
dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi. 
Kualitas Barang/Jasa Kualitas barang/jasa 
yang akan diberikan kepada Penerima 
Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang 
memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu: 
Rehabilitasi rumah bagi korban Bencana 
diberikan kepada penerima pelayanan 
yang rum ahnya memenuhi kriteria rusak 
ringan dan sedang, dengan kualitas 
sesuai dengan kriteria Rumah Layak 
Huni. 
Pembangunan Kembali rumah bagi 
korban Bencana Diberikan kepada 
penerima pelayanan yang rumahnya 
memenuhi kriteria rusak berat, dengan 
kualitas sesuai dengan kriteria Rumah 
Layak Huni. Penerima pelayanan dasar penyediaan dan 
rehabilitasi rumah yang layak huni bagi 
korban Bencana yaitu setiap Rumah 
Tangga korban Bencana yang rumahnya 
terkena Bencana alam, dengan kriteria 
sebagai berikut: 
Penghasilan Ruma h Tangga kurang atau 
sama dengan UMP dan tidak memiliki 
tabungan yang mencukupi untuk 
menyewa atau membeli rumah; 
Memiliki sertifikat kepemilikan tanah 
dan bangunan; 
Tidak memiliki asset bangunan lain; 
Terkecuali yang tidak memiliki 
penguasaan atas hak tan ah dan 
bangunan dapat difasilitasi melalui 
bantuan uang sewa Rumah Layak Huni 
atau akses terhadap rumah sewa, baik 
rumah susun sewa maupun rumah 
sewa umum 
 Perhitungan Capaian 
 
a=Jumlah unit rumah korban 
Bencana yang ditangani pada 
tahun n 
b=Jumlah tot al rencana unit 
rumah korban Bencana 
yang akan ditangani pada 
tahun n 
 
Capaian SPM = a/b x 100% 
Pembangunan … 
 
- 2 – 
 
 
1 2 3 4 5 
Pembangunan baru/relokasi bagi korban 
bencana diberikan kepada setiap 
penerima pelayanan yang rumahnya 
memen uhi kriteria rusak ringan, sedang, 
berat, yang memiliki surat keputusan Wali 
Kota tentang relokasi korban Bencana 
alam. kualitas yang diterima adalah 
rumah yang layak huni dengan spesifikasi 
luas lantai paling sedikit 36 m2 dengan 
luas tanah minimal 60 m2. 
Bantuan akses rumah sewa layak huni 
bagi korban Bencana diberikan kepada 
setiap penerima pelayanan yang 
menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang 
diberikan adalah pendampingan akses 
sewa Rumah Layak Huni terjangkau dan 
subsidi uang sewa selama 3 bulan setel ah 
masa tanggap darurat. 
 
Kualitas Rumah Layak Huni dengan spesifikasi 
sesuai NSPK yang ada harus memenuhi 
kriteria sebagai berikut: 
memenuhi persyaratan keselamatan 
bangunan meliputi struktur 
bawah/pondasi, struktur tengah/ kolom ; 
Kolom dan balok, serta struktur atas; 
menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, 
penghawaan, dan sanitasi; 
memenuhi kecukupan luas minimal 9m2/ 
orang. 
 
 
2. Fasilitasi …. 
 
 
 
- 3 - 
 
 
 
1 2 3 4 5 
2 Fasilitasi Penyediaan Rumah 
Layak Huni bagi Masyarakat 
yang Terkena Relokasi Program 
Pemerintah Daerah merupakan 
jenis pelayanan dasar yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah 
Daerah dalam rangka 
mendukung: 
pengurangan kawasan 
kumuh 5 -10Ha; dan/atau 
penataan perumahan dan 
kawasan permukiman yang 
berada di lahan bukian 
fungsi permukiman da n 
“tempat yang berpotensi 
dapat menimbulkan 
bahaya”. Standar Jumlah Barang/Jasa 
Pelayanan Standar jumlah 
barang/jasa pada pelayanan 
dasar ini merupakan jumlah 
Rumah Tangga terkena Relokasi 
Program pemerintah daerah, 
sesuai dengan jumlah rencana 
Rumah Tangga dala m rencana 
pemenuhan. 
 
 Penerima pelayanan dasar Fasilitasi 
Penyediaan Rumah Layak Huni bagi 
Masyarakat yang Terkena Relokasi Program 
Pemerintah Daerah yaitu setiap Rumah 
Tangga yang terkena Relokasi Program 
Pemerintah Daerah, dengan memenuhi 
kriteria sebag ai berikut: 
tidak memiliki aset tanah dan/atau 
bangunan dalam Daerah yang sama; 
penghasilan dibawah UMP daerah 
setempat yang dibuktikan dengan Surat 
Pernyataan bermaterai; 
mendapatkan Surat Keterangan Tidak 
Mampu dari Lurah . a=Rumah Tangga Penerima Fasili tasi 
Penggantian Hak Atas Penguasaan 
Tanah dan/atau Bangunan 
b=Rumah Tangga Penerima Subsidi 
Uang Sewa 
c=Rumah Tangga Penerima 
Penyediaan Rumah Layak Huni 
d=Jumlah Total Rumah Tangga 
Terkena Relokasi Program 
Pemerintah Daerah yang 
Memenuhi Kriteria Penerim a 
Pelayanan 
 
Capaian SPM = a + b + c x 100% 
 d 
 
 
 Sukabumi, 2 Desember 2019 
 
 WALI KOTA SUKABUMI . 
 
ttd. 
 
 
 ACHMAD FAHMI