Bagaimana redaksi normatif Pasal 3 dalam 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013?
Norma hukum dalam 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka, Pasal 3 berbunyi:

Objek Pajak Penerangan Jalan ad:11ah pen~aan tena~a listrik , baik yang 
dihasilkan sencliri maupun yang diperoleh dart sumber lam. 
Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat. (!) ad.al~ 
tenaga listrik yang dihasilkan dan digunakan untuk kegiatan sendiri meliputi 
seluruh pembangkit Iistrik . 
Tenaga listrik dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) a~a19:11 
tenaga listrik yang diperoleh dari layanan PT.PLN maupun penyedia listrik 
lainnya . · di ak d t Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaunana irn su aya 
(i) adalah : . · · s 1 · 
P ggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemenntah Provinsi u awesi a. en 
Tenggara dan Pemerintah Daerah. . 
b. Penggunaan tenaga Iistrik paakild~ tem~at-tdempat yang tim~1gunbalakanbalik · oleh 
Kedutaan., konsulat dan perw an asing engan asas , z. y. x. w. v. u. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanju tnya disngkat STPD adala surat 
untuk melakukan tagihan pajak dan/a tau admin istratif berup a bunga 
dan/ a tau denda ; 
Surat Keputus~ pembetulan adalah sura t keputusan yang membetulkan 
kesalahan tertulis , kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan 
ketcntuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 'Daerah 
Kurang Bay~ Tambaha, s.urat Ketetapan Pajak Daerah Nihil , Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah , Surat 
Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan · 
Surat Keputus an Kebera tan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhad ap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
Surat ketetapan Pajak Daerah Nihil , Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih 
Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang 
cliajukan Wajib Pajak; 
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak; 
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur 
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, 
kewajiban , modal, penghasilan dan biaya , serta jumlah harga perolehan 
dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan 
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak 
terse but; 
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data , keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan 
professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mcnguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perp ajakan daerah dan/ atau tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang sundangan 
perpajakan daerah; 
Penyidikan tindak pidana dibidang perp ajakan daerah adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya. t 
(4) (3) (1) 
(2)