Apa saja yang diatur dalam Pasal  13 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE Nomor 4 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE Nomor 4 Tahun 2021 tentang PELAYANAN KEPEMUDAAN, Pasal  13 menetapkan:

Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang 
Kepemudaan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab 
melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan 
pengembangan potensi pemuda sesuai dengan 
karakteristik dan potensidaerah dan bahwa peraturan 
daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2014 t entang 
Kepemudaan sudah tidak sesuai dengan kondisi 
masyarakat saat ini; 
 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Pelayanan 
Kepemudaan. 
 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 
2. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah -daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 
 
3. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4298); 
 
~ 2 ~ 
 
4. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 
 
5. Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pemer 
Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 148,TambahanLembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5067); 
 
6. Undang -Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembar an Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
 
7. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyrakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5430); 
 
8. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembar an Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 55 87) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undan g-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambah an Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 
 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang 
Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda 
serta Penyediaan Prasarna dan Sarana Kepemudaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5238 ); 
 
10.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang 
Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan 
Kepemu daan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 163); 
 
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 
 
~ 3 ~ 
 
12.Peraturan Daerah Kabupat en Majene Nomor 3 Tahun 
2014 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Majene Tahun 2014 Nomor 3) ; 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAT 
KABUPATEN MAJENE 
dan 
BUPATI MAJENE 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KEPEMUDAAN .