Apa bunyi lengkap Pasal 24 dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 10 Tahun 2009?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 10 Tahun 2009 tentang PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH, pada BAB X - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 24 dinyatakan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan dan dilaksanakan paling 
lambat tanggal 1 Januari 2011. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah. 
 
Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 7 September 2009 
 
GUBERNUR JAWA TENGAH, 
 
 
 
 BIBIT WALUYO 
 
Diunda ngkan di Semarang 
pada tanggal 7 September 2009 
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
 JAWA TENGAH, 
 
 
 
 HADI PRABOWO 
 
 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 
 
 
 
 15 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 
NOMOR 10 TAHUN 2009 
 
TENTANG 
 
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH JAWA TENGAH 
 
 
I. UMUM. 
 
Kesehatan adalah hak dan investasi, dan semua warga masyarakat 
berhak atas kesehatannya termasuk masyarakat miskin, dengan demikian 
diperlukan sistem yang mengatur pelaksanaan upaya pemenuhan hak warga 
untuk tetap hidup sehat, dengan mengutamakan pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat miskin. 
 
Dalam rangka pemenuhan hak masyarakat miskin sebagaimana 
diaman atkan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, Pemerintah mempunyai tugas 
menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan 
pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga 
pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetap terjamin . 
 
Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan termasuk 
pembiayaannya perlu digerakkan dan diarahkan sehingga dapat berdayaguna 
dan berhasilguna, dengan memperhatikan fungsi sosial dan kesehatan bagi 
masyarakat yang kurang mampu. 
 
Fungsi sosial sarana kesehatan mempunyai arti bahwa dalam 
menyelenggarakan kegiatan setiap sarana keseha tan baik yang diselenggarakan 
oleh pemerintah maupun oleh masyarakat harus memperhatikan kebutuhan 
pelayanan kesehatan golongan masyarakat yang kurang mampu dan tidak 
semata -mata mencari keuntungan. 
 
Pengembangan manfaat program jaminan kesehatan daerah di lakukan 
secara bertahap dengan memperhatikan daya beli masyarakat, berkelanjutan, 
kearah manfaat program jaminan kesehatan daerah Provinsi Jawa Tengah yang 
bersifat menyeluruh (komprehensif) yang meliputi promotif, preventif, kuratif 
dan rehabilitatif sert a meliputi jaminan rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan 
tingkat lanjutan, rawat inap, gawat darurat dan penunjang. 
 
II. PASAL DEMI PASAL.