Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH PROVIN Sl JAWA Nomor rnor Tahun 2005 Pasal 2?
Dalam PERATURAN DAERAH PROVIN Sl JAWA Nomor rnor Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan, Pasal 2 mengatur sebagai berikut:

Untuk mem bantu kegiatan dan kelancaran administras i dan/atau 
sekretaria t partai politi.k kepada Partai Politik diberikan bantuan 
keuangan. Pasal 5 
.Bantuan Keuang an kepada Partai Politik yang mendapa t kursi di 
D p akilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak ewan erw . litik melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partal po 1 
tingkat Daerah. Pasal 4 
Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Daerah 
untuk seriap kursi ditetapkan sebes ar Rp. 21.000.000,- (dua 
puluh satu juta rupiah). 2. Pernerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkai Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah an Daerah. 
3. Gubemur adalah Gubernur Jawa Tengah. 
4. Partai Politik adalah organ.isasi politik yang dibentuk oleh 
sekelompo k warga negara Republik .Indones ia secara 
sukare la atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk 
memperj uangkan kepentin gan anggota, masyaraka t, bangsa 
dan negara mclalui pem ilihan umum. 
5. Lcmbag a Perwakilan Rakya t adalah Dew an Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 
6. Bantuan Keuang an adalah bantuan berbentuk uang yang 
cliberikan oleh Pemerintah dan/a tau Pemeri ntah Daerah 
kepada Partai Politik yang mendap atkan kursi di Lemba ga 
Perwakilan Raky at. 
81 80 Ditetap kan di Semarang 
pada tanggal 12 Agustus 2006 
GUBERNURJA WA TENGAH 
ttd 
MARDIYA NTO Pasal 8 
Dalam ha! Partai Poli tik yang sedang menghadapi permasalahan 
intern dan atau adanya pengurus kembar, bantuan keuangan tidak 
bisa diberikan sepanjang belum ada keputusan dari pej abat yang 
berwenang yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Agar setiap orang mengetahuiny a; memeri ntahkan 
pengundangan Peratu ran Daerah ini dengan penempatannya 
dalarn Lembaran Daerah Provinsi J awa Tengah . Pasal 11 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. . . Pasal 7 
Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Parta i Polit ik tingkat 
Daerah dilakukan oleh Gubern ur atau Pejabat yang ditunj uk 
kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah 
dengan BeritaAcara Serah Terima. e. nomo r rekening Partai Politik yang bersangkutan . BABVI 
KETENTUANP ENUTUP _