Bagaimana redaksi normatif Pasal 7 dalam PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 25 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 25 Tahun 2022 tentang KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 7 berbunyi:

( 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya 
berada di bawah dan bertan ggungjawab kepada Kepala Dinas. 
(2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di 
lingkungan dinas meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada 
bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi 
kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan. 
(3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat 
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menjalankan fungsi: 
a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas; 
b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan 
program kerja unit kerja secara terpadu; 
c. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan 
fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas; 
-9- 
d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan 
program/kegiatan Sekretariat; 
e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), 
Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana 
Kerja Anggaran (RKA ); 
f. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran 
(DPPA); 
g. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan 
Kinerja; 
h. pengkoordinasian dan fasilitasi peningkatan pendapatan asli daerah 
(PAD); 
1. pengkoordinasian internal dan ekstemal serta pembinaan 
penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Dinas; 
J. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan 
tata usaha Dinas; 
k. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas­ 
tugas keprotokolan dan kehumasan; 
1. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, 
sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat 
dinas; 
m. fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset 
tetap berwu jud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan 
tugas pokok dan fungsi; 
n. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang 
digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 
o. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; 
p. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan 
produk hukum lainnya; 
q. fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertan ggungjawaban (SPJ) 
keuangan; 
r. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 
s. fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur 
(SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP); 
t. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 
u. fasilitasi pelaksanaan pengukuran lndeks Kepuasan Masyarakat (!KM) 
dan/ a tau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara 
periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan; 
-10- 
v. fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (LAKJP), Laporan Keterangan Pertan ggungjawaban Walik ota 
(LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP); 
w. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di 
bidang komunikasi dan Informatika, bidang statistik serta bidang 
persandian; 
x. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait 
layanan bidang komunikasi dan Informatika, bidang statistisk serta 
bidang persandian secara berkala melalui sub domain website 
pemerintah daerah; 
y. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi 
umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan; 
z. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan 
informasi dan publikasi; 
aa. pengkoordinasian penyusunan pengendalian, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan kinerja Dinas; dan 
bb. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
Paragraf 2 
Sub Bagian Program dan Kepegawaian