Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor l8 Tahun 2021 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor l8 Tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
2. Pegawai Negeri SipH yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.
-4-
3. Pegawai Pemerintah dengan Peijanjian Keija, yang selanjutnya
di singkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
peijanjian keija nntuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan di Kabupten Kolaka.
4. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan keijanya
berada pada lembaga negara yang merupakan alat
kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi
alat kelengkapan negara bertugas menjalankan fungsi untuk
dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.
5. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur
kepada kaiyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
6. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi keija kepada
pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
peijanjian keija, kesepakatan atau peraturan perundang-
undangan.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
Anggaran/Kuasa Penggua Anggaran (PA/KPA) atau pejabat
lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber
dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen
lain yang dipersamakan;
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut
SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kantor
Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum
Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.