Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 8 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA Nomor an Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA Nomor an Tahun 1945 tentang Penomoran Rumah/ memperoleh informasi dan, pada BAB I - KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN BUPATI KOLAKA, Pasal 8 menjelaskan:

Peraturan Daerah ini tidak memiliki Izin Mendirikan 
Bangunan , diwajibkan segera melaporkan dan / atau 
mendapatkan rekomendasi dari yang berwenang . 
(5) Terhadap Rumah /Bangunan yang baru ada setelah 
pemberian Nomor Rumah/Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini, diwajibkan 
melapor kepada RT /RW atau Kelurahan dan/ atau Desa setempat 
untuk mendapatkan nomor dengan kode dan/atau urutan 
tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan master plan 
Kota . -11- 
( 1) Setiap orang, kelompok masyarakat, atau badan dapat berperan serta 
dalam pengamanan, pemeliharaan dan peman tau an terhadap pa pan 
dan/atau plank nama Jalan dan Penomoran Rumah/Bangunan agar 
terhindar dari pengrusakan, pemusnahan, penghilangan sebagian atau 
seluruhnya. 
(2) Setiap orang atau kelompok masyarakat atau badan dilarang merusak, 
memusnahkan atau menghilangkan sebagian atau seluruhnya dengan 
alasan apapun terhadap papan dan/ atau plank Nama Jalan dan 
Penomoran Rumah/Bangunan. 
(3) Melaporkan kepada yang berwenang apabila terjad i pengrusakan atau 
penghilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 14 BAB VI 
PERAN SERTA MASYARAKAT Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan dan/atau 
Plank nama Jalan dan Nomor Rumah/Bangunan yang berada 
dilingkungan komplek perumahan menjadi tanggung jawab 
Pengembang dan/atau Kontraktor sebe lum fasilitas jalan dan Perum 
ahan diserahkan kepada Pemerintah Dae rah. Pasal 13 (1) Ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara 
penulisan dan penempatan, tiang, papan dan/ atau plank nama 
jalan dan Nomor Rumah/Bangunan diatur dengan Peraturan 
Bupati. 
(2) Pembuatan dan Pemasangan serta peme liharaan Papan dan/ atau 
Plank Nama Jalan dan Nomor Rumah dan/ atau Bangunan menjadi 
kewenangan Pemerintah Daerah. BABV 
PAPAN DAN/ ATAU PLANK NAMA JALAN DAN PLA T NOMOR 
RUMAH/BANGU NAN