Apa substansi hukum dari Pasal 9 PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN Nomor 15 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN Nomor 15 Tahun 2021 tentang SUSUNAN OR GANISASI DAN TATA KERJA, khususnya BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 9, adalah:

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, 
mengendalikan, menyusun dan melaksanakan kebijakan serta program 
kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan ana k serta 
bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas . 
(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan d aerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak ; 
b. pelaksanaan kebijakan d aerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak ; 
c. pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; 
d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak ; 
e. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan 
penyelenggaraan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak ; 
f. pelaksanaan pengadministrasian Dinas; 
g. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan 
perempu an dan perlindungan anak ; 
h. penyelenggaraan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan 
laporan kinerja serta laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
pelaksanaan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak ; 
i. penyelenggaraan, pengoordinasian dan pelaksanaan e valuasi kinerja 
UPTD; dan 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
kewenangannya . 
 
Bagian Kedua 
Sekretariat Dinas