Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 17 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 17 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUS UNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia. 
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat. 
3. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung. 
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung. 
6. Dewan … 
4 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 
Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah Kota. 
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota 
Bandung. 
8. Sekretari s Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 
Bandung. 
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya 
dilakukan oleh k ementerian negara dan penyelenggara 
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, 
memberdayakan, dan me nyejah terakan masyarakat. 
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya 
disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan 
Pertanian Kota Ban dung. 
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan 
dan Pertanian Kota Bandung. 
13. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Ketahanan 
Pangan dan Pertanian Kota Bandung . 
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat 
UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan 
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 
tertentu pada Dinas atau Badan Daerah . 
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur 
Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara 
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan 
kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka 
mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Daerah 
dan Badan Daerah. 
16. Rencana Pembangunan J angka Panjang Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen 
perencanaan pembangunan Daerah untu k periode 20 
(dua puluh) tahun. 
17. Rencana … 
5 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen 
perencan aan pembangunan Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. 
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan 
pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun d i 
lingkungan Pemerintah Daerah. 
19. Rencana Strategis Pera ngkat Daerah yang selanjutnya 
disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daera h untuk periode 1 (satu) tahun. 
21. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat LKIP, adalah laporan yang berisikan 
akuntabilitas dan kinerja suatu instansi pemerintah. 
22. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang 
selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang 
disampaikan oleh Pemerintah Derah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut 
Laporan Pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan 
oleh Pemerintah Daerah selasa 1 (satu) tahun anggaran . 
23. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 
selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang 
disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah 
Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggar aan 
pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas 
pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran . 
24. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 
selanjutnya disingkat IPPD adalah informasi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan 
oleh Kepala Daerah kepada masyarakat. 
 
25. Barang … 
 
6 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 25. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD 
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang 
sah.