Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 27 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupat en Kolaka Nomor Nomor 50 Tahun 2016.
Redaksi dari Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupat en Kolaka Nomor Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi dan Tata Kerja, pada , Pasal 27 menjelaskan:

Bidang Pernbangunan dan Pembinaan Transmigrasi, terdiri atas Kelompok 
.Jaba tan Fungsional . Pasal 26 1. pengkoordinasian dan p erencanaan penyediaan lahan serta pelaksanaan 
penataaan terhadap lahan usaha bagi warga transmigrasi ; dan 
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsin ya. -15 - 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
huruf b, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 26, terdiri atas 
sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan 
fungsional sesuai bidang keahliannya. 
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
huruf b, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 26, ditetapkan 
berdasarkan kebutuhan , analisa jabatan dan analisis be ban kerja . 
(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan 
keahlian dan keterampilan tertentu. 
(4) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai 
melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung sejak dilakukan pelantikan . 
(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas 
dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
(6) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan 
tugas membantu kepala bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan 
dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu 
kelompok sub-substansi pada masing-rnasing pengelompokan uraian 
fungsi. 
(7) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh 
pejabat pimbina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang . 
(8) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati . Pasal 30 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai 
dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. BAB VI 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL