Apa norma yang terkandung dalam Pasal 52 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 8 Tahun 2013?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 8 Tahun 2013 tentang PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN MAGELANG, khususnya BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 52, memuat:

(1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap 
pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan 
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
penanaman modal agar keterangan atau laporan tersebut 
menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 
penanaman modal;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanaman 
modal;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang penanaman modal;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang penanaman modal;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 
dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang 
dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di 
bidang penanaman modal;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi atau ahli;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana di bidang penanaman modal sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya 
kepada Penuntut Umum melalui pejabat Penyidik Polisi Negara 
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
-28-BAB X
KETENTUAN PIDANA