Apa saja yang diatur dalam Pasal 20 PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 5 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 5 Tahun 2021 tentang PERJALANAN DINAS JABATAN, BAB V - BIAYA PERJALANAN DINAS, Pasal 20 menetapkan:

Perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, 
bimbingan teknis atau sejenisnya, diberlakukan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. apabila biaya penginapan ditanggung penyelenggara, maka 
diberikan biaya perjalanan dinas berupa: 
1. biaya transportasi untuk keberangkatan dan kepulangan; 
2. biaya penginapan untuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari 
sesudah kegiatan dilaksanakan; 
3. uang harian, maksimal selama 5 (lima) hari; 
4. biaya representasi selama mengikuti kegiatan, maksimal 
selama 5 (lima) hari khusus bagi Pejabat Negara/Pejabat 
Eselon II dan pejabat lain yang setara; dan 
5. biaya sewa kendaraan maksimal selama 5 (lim a) hari khusus 
bagi Pejabat Negara. 
 
b. apabila penginapan dan konsumsi ditanggung oleh penyelenggara 
dimana waktu penyelenggaraan kegiatan lebih kecil dan/atau 
sama dengan 5 (lima) hari kalender, maka diberikan biaya 
perjalanan dinas berupa: 
1. biaya uang harian maksimal selama 5 (lima) hari; 
2. biaya representasi untuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) 
hari sesudah kegiatan khusus bagi Pejabat Negara/Pejabat 
Eselon II dan pejabat lain yang setara; dan; 
3. biaya sewa kendaraan maksimal selama 5 (lima) hari khusus 
bagi Pejabat Negara. 
 
c. apabila transportasi, biaya penginapan dan konsumsi ditanggung 
oleh penyelenggara dimana waktu penyelenggaraan kegiatan lebih 
besar dari 5 (lima) hari kalender, maka diberikan biaya perjalanan 
dinas berupa: 
1. uang harian perjalanan selama 5 (lima) hari kegiatan 
dilaksanakan; 
2. uang harian perjalanan dinas setinggi -tingginya 30 % (tiga 
puluh persen) sesuai standar biaya yang berlaku dari selisih 
jumlah hari kegiatan dengan 5 (lima) hari kalender; 
3. uang representasi untu k 5 (lima) hari, khusus bagi Pejabat 
Negara/Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang setara; 
4. uang representasi setinggi -tingginya 30 % (tiga puluh persen) 
sesuai biaya standar yang berlaku dari selisih jumlah hari 
kegiatan dengan 5 (lima) hari kalender, k husus bagi Pejabat 
Negara/Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang setara; dan 
5. biaya sewa kendaraan maksimal selama melaksanakan 
perjalanan dinas, khusus bagi Pejabat Negara.