Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 26 PERATURAN WALI KOTA CIREBON Nomor 70 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN WALI KOTA CIREBON Nomor 70 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU, pada BAB XI - TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENUNTASAN PAUD SATU, Pasal 26 menjelaskan:

(1) Pemerintah Daerah Kota memiliki tanggungjawab 
melaksanakan program Penuntasan Satu Tahun Pra Sekolah 
Dasar dalam rangka untuk mempersiapkan peserta didik 
agar mempunyai kesiapan mental untuk melanjutkan 
pendidikannya. 
 
21 
 
 
(2) Untuk melaksanakan program Penuntasan Satu Tahun Pra 
Sekola h Dasar Pemerintah Daerah Kota , perlu menetapkan 
Tim Koordinasi/Kelompok Kerja di tingkat Daerah Kota yang 
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 
(3) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kota dan 
masyarakat. 
(4) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) 
tahun yang belum memasuki PAUD; 
b. melaporkan hasil pendataan kepada Wali Kota melalui 
Dinas; 
c. Dinas menindaklajuti lapo ran sebagaimana dimaksud 
huruf b, kepada Kemen terian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang pendidikan ; 
d. melakukan validasi data secara berkala dan mengevaluasi 
pelaksanaan Penuntasan PAUD Satu Tahun Pra Sekolah 
Dasar. 
(5) Unsur Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang masuk dalam Tim 
Koordinasi /Kelompok Kerja dengan susunan keanggotaan 
adalah sebagai berikut: 
a. Pembina : Wali Kota Ci rebon 
b. Pengarah : Bunda PAUD Kota Cirebon 
c. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Kota 
Cirebon 
d. Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan 
Pendidikan Anak Usia Dini 
dan Pendidikan Non Formal 
/Kesetaraan pada Dinas 
Pendidikan Kota Cirebon 
e. Sekretaris : Kepala Seksi Kelembagaan 
Pendidikan Anak Usia Dini 
dan Pendidikan Non Formal 
22 
 
 
/Kesetaraan Bidang 
Pengelolaan Pendidikan Anak 
Usia Dini dan Pendidikan Non 
Formal /Kesetaraan pada 
Dinas Pendidikan Kota 
Cirebon 
f. Anggota : 1. Camat se Kota Cirebon 
 2. Bunda PAUD Ke camatan 
se Kota Cirebon 
 3. Lurah se Kota Cirebon 
 4. Bunda PAUD Kelurahan 
se Kota Cirebon 
 5. Pengawas TK se Kota 
Cirebon 
 6. Penilik Se Kota Cirebon 
 7. Ketua Dewan 
Pendidikan Kota Cirebon 
8. Unsur Ikatan Guru 
Taman Kanak -Kanak 
Indonesia (IGTKI) 
9. Unsur Ikatan Himpunan 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Anak Usia 
Dini Indonesia 
(HIMPAUDI) 
10. Unsur pelaksana 
pada Dinas Pendidikan 
11. Unsur Masyarakat 
(6) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dapat diubah sesuai dengan kebutuhan Dinas.