Apa bunyi lengkap Pasal 4 dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 32 Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 32 Tahun 2022 tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA, pada BAB II - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 4 dinyatakan:

tugas 
(2), melaksanakan 
pada ayat (1) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Badan. 
(2) Kepala Pelaksana mempunyai tugas merencanakan, 
merumuskan, mengoordinasikan, mengendalikan dan 
mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana 
secara terintegrasi meliputi pra bencana , saat tanggap 
darurat dan pasca bencana. 
(3) Kepala Pelaksana dalam 
sebagaimana dimaksud 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan bahan perencanaan pelaksanaan 
kegiatan penanggulangan bencana daerah; 
b. penyusunan regulasi penanggulangan bencana 
daerah; 
c. penyusunan kajian risiko bencana; 
d. pelaksanaan sosialisasi, komunikasi , inform asi dan 
edukasi rawan bencana (per jenis bencana ); 
e. penyusunan rencana penanggulangan bencana; 
f. pelaksanaan pela tihan pencegahan dan mitigasi 
bencana ; 
g. pengendalian operasi kesiapsiagaan dan 
kedaruratan terhadap bencana; 
h. pengoord inasian penyediaan sarana prasarana 
kesiapsia gaan dan kedaruratan terhadap bencana; 
1. penyediaan peralatan perlindungan dan 
kesia psiagaan terhadap bencana; 
j. pengelolaan risiko bencana; 
k. penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan 
dan kesiapsiagaan; 
1. penanganan pasca bencana; 
m. pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC), 
Forum Komunikasi Peduli Bencana (FKPB) dan 
Relawan Peduli Bencana (RPB); 
n. penyusunan rencana kontijensi; 
o. pelaksanaan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana; 
p. pengoordinasian pelaksanaan respon cepat darurat 
bencana dan respon cepat kejadian luar biasa 
penyakit/wabah zoonosis prioritas serta respon 
cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit; 
q. pengoordinasian pelaksanaan pencarian, 
pertolongan dan evakuasi korban bencana; 
r. penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi 
korban bencana; 
s. pclaksanaan aktivasi sistem komando penanganan 
darurat bencana; 
t. pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan 
kemitraan dalam penanggulangan bencana; 
u. pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi 
kebencanaan; 
v. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 
penanggulangan bencana; 
w. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah; 
x. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan penanggulangan bencana daerah; dan 
y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 
Paragraf 2 
Sekretariat Pelaksana