Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor /4 Tahun 2020 pada Pasal 4?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor /4 Tahun 2020 tentang STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISIKAN DAERAH, BAB III - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 4 menyebutkan bahwa:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tapin. 
tit 
Diundangkan di Rantau 
pada tanggal 30 esentber 2020 Ditetapkan di Rantau 
pada tanggal 30 ne sernb er 2020 
BUPATI TAPIN 
kM. ARIFIN ARPAN 714 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN, 
MASYRA IANSYAH 
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TABUN 2020 NOMOR 54 
Ringkasan Eksekutif 
(Executive Summary) 
Salah satu tujuan berbangsa dan bemegara sebagaimana dinyatakan dalam 
Pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Di dalam 
memajukan kesejahteraan umum tentunya termasuk menanggulangi kemiskinan. 
Tujuan tersebut lebih rinci diatur dalam Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945, serta 
dijabarkan dalam UU, Peraturan Pemerintah, Perpres, hingga Peraturan Menteri. 
Untuk Kabupaten Tapin, masalah kemiskinan telah dimasukkan sebagai salah satu 
isu strategic dalam RPJMD tahun 2018-2023. 
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tapin tahun 2018 sebanyak 6.980 
orang (3,70%), turun dibanding tahun 2017 sebanyak 7.011 orang (3,77%). Dalam 
kurun waktu tahun 2013-2018 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tapin adalah 
yang terkecil se-Kalsel (7.011). Sedangkan dalam persentase, pada kurun waktu 
tersebut Tapin ada pada posisi kedua se-ICalsel (kalah dari Kabupaten Banjar). 
Dengan peningkatan upaya sedikit lagi maka Kabupaten Tapin akan menjadi 
Kabupaten dengan jumlah dan persentase penduduk miskin terkecil se Provinsi 
Kalimantan Selatan. 
Untuk mencapai target tersebut diperlukan strategi sebagaimana 
diperintahkan dalam Permendagri nomor 42 Tahun 2010. Untuk itu maka disusun 
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Dalam hal ini terdapat 
empat strategi utama, yaitu: 1) meningkatkan koordinasi dan sinergi antar OPD; 2) 
meningkatkan ketepatan penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan; 
3) mengoptimalkan perencanaan dan anggaran pembangunan desa; dan 4) 
meningkatkan pendidikan dan keterampilan warga miskin usia produktif. 
Peningkatan koordinasi dan sinergi dapat dilakukan dengan mengaktifkan 
kembali Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang secara ex officio 
dipimpin Wakil Bupati, sekretaris Kepala Bappeda, dan anggotanya semua kepala 
OPD. 
Untuk peningkatan ketepatan sasaran dapat dilakukan dengan pembuatan 
profil warga miskin, yaitu informasi rind mengenai kodisi setiap warga miskin; 
lebih dari sekedar informasi tentang jumlah serta nama dan alamat mereka. 
ii 
Optimalisasi perencanaan dan anggaran pembangunan desa sangat penting 
dilakukan sebab desa mengelola anggaran yang besar, dan sebagian terbesar warga 
miskin ada di perdesaan. Selain itu, pihak yang paling mengetahui kondisi 
warganya adalah perangkat desa. 
Adapun peningkatan pendidikan dan keterampilan warga miskin 
dimaksudkan agar mereka dapat mengisi lowongan pekerjaan yang ada di wilayah 
Kabupaten Tapin. Selain itu, peningkatan pendidikan dan keterampilan 
memungkinkan warga miskin untuk membuka usaha secara mandiri. 
Ketika Tapin berhasil menjadi yang terkecil jumlah dan persentase 
kemiskinannya, maka dengan sendirinya IPM meningkat, target menjadi 
Kabupaten Layak Anak (KLA) segera tercapai, pembangunan berwawasan 
kependudukan tercapai, Pembangunan Responsif Gender (PRG) terwujud, dan 
target-target SDGs (Suistenable Develompment Goals) terpenuhi. Dapat dikatakan 
bahwa program penanggulangan kemiskinan merupakan pintu-masuk untuk 
terealisasikannya target-target program yang lain. 
iii 
KATA PENGANTAR 
Puja dan puji syukur hanya bagi Tuhan Seru Sekalian Alam. Atas limpahan 
rahmat dan hidayahNya dokumen strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 
(SKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2019-2024 ini berhasil disusun. 
Penyusunan SPKD ini dilakukan dengan melibatkan para pemangku 
kepentingan baik dari SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin 
maupun lembaga-lembaga lain Tujuannya adalah agar diperoleh masukan 
sebanyak mungkin dari berbagai aspek. Selain itu, pelibatan para pemangku 
kepentingan dimaksudkan sebagai cara agar semua pihak merasa ikut terlibat dalam 
proses perumusan strategi penanggulangan kemiskinan. 
Setelah dokumen SPKD terwujud maka tiba saatnya bagi semua pemangku 
kepentingan untuk melaksanakannya. Semua pihak diharapkan dapat berperan 
sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, tanpa meninggalkan koordinasi dan 
sinergi dengan pihak-pihak lain. 
Kepada semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan 
dokumen SPKD ini disampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya. 
Rantau, Desember 2019 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Penelitian dan Pengembangan 
H. Zainal Aq1i, ST. MT 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19690214 199403 1 011 
iv 
DAFTAR ISI 
Halaman Judul 
Laporan Eksekutif ii 
Kata Pengantar iii 
Daftar Isi 
Daftar Tabel vi 
Daftar Gambar dan Grafik ix