Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 6 Tahun 2006.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 6 Tahun 2006 tentang PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya. 
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tasikmalaya. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat 
DPRD. 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sela njutnya 
disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan 
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
 Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanju tnya disingkat 
PPKD adalah Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah 
Kota Tasikmalaya yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum 
daerah. 
8. Dana Cadangan adalah Dana Cadangan bagi pemilihan Walikota 
dan Wakil Walikota Tasikmalaya. 
9. Rekening Dana Cadangan adalah rekening tempat penyimpanan 
uang dana cadangan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan 
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya. 
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan 
uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung 
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada Bank yang ditetapkan. 
11. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 
12. Belanja Da erah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 
13. Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke kas Daerah. 
14. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan 
Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfa at yang 
bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban 
untuk membayar kembali.