Apa substansi hukum dari Pasal 6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 20 Tahun 2010?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 20 Tahun 2010 tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH, khususnya , Pasal 6, adalah:

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur 
oleh Bupati. 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 407 Pasal 7 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diu ndangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng undangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daer ah Kabuapten 
Purbalingga. 
 
 
Diundangkan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga 
Nomor 20 Tanggal 18 Desember 2010 
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA 
 
cap. ttd 
 
S U B E N O 
 Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 13 Desember 2010 
 
BUPATI PURBALINGGA, 
 
cap. Ttd 
 
HERU SUDJATMOKO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 408 PENJELASAN 
 
ATAS 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 
NOMOR 20 TAHUN 2010 
 
 
TENTANG 
 
PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH 
PURBAHUSADA PURBALINGGA 
 
 
I. PENJELASAN UMUM 
 
 Perusahaan Daerah Purbahusada dalam bentuk usaha a potek yang 
didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 200 4 dalam melakukan 
kegiatan usahanya belum mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapat 
Asli Daerah. Sejak berdiri pada tahun 2004 Perusaha an Daerah Purbahusada 
usahanya tidak mengalami perkembangan yang signifik an, bahkan terus 
mengalami kerugian, meskipun telah dilakukan berbag ai upaya pembenahan 
manajemen baik dikelola secara mandiri maupun dikel ola dengan pola 
kerjasama. 
 
 Kajian terhadap aspek administrasi, keuangan dan l egalitas tentang 
keberlanjutan Perusahaan Daerah Purbahusada telah d ilakukan. Hasil kajian 
tersebut merekomendasikan bahwa Perusahaan Daerah P urbahusada sudah 
tidak layak untuk dilanjutkan. 
 
 Disamping kajian tersebut di atas, telah dilakukan pula kajian terhadap 
dampak pelayanan penyediaan kebutuhan obat bagi mas yarakat Purbalingga. 
Hasil kajian tersebut esesinya keberadaan Perusaha an Daerah Purbahusada 
pada dasarnya tidak berpengaruh secara signifikan t erhadap ketersediaan 
obat-obatan bagi masyarakat di Purbalingga, sehingg a apabila Perusahaan 
Daerah Purbahusada dibubarkan tidak akan berdampak pada penurunan 
ketersediaan dan pelayanan akan kebutuhan obat bagi masyarakat. Hal ini 
didasarkan pada realitas bahwa di Kabupaten Purbali ngga telah berdiri lebih 
dari 42 (empat puluh dua) unit apotek, dan kebutuha n obat bagi masyarakat 
juga dilayani oleh rumah sakit, puskesmas, maupun p uskesmas pembantu. 
 
 Perusahaan Daerah Purbahusada telah beku operasi m ulai bulan 
Oktober 2008 setelah dilakukan audit oleh Badan Pem eriksa Keuangan dan 
Pembangunan, maupun audit oleh Inspektorat Kabupate n Purbalingga, 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 409 sehingga perlu adanya kepastian hukum melalui Pembu baran Perusahaan 
Daerah dengan Peraturan Daerah. 
 
 Terkait aset Perusahaan Daerah Purbahusada telah d ilakukan 
inventarisasi, penghitungan, dan penilaian, serta s esuai ketentuan bahwa aset 
tersebut dimanfaatkan untuk menutup kewajiban kepa da pihak ke tiga. Sisa 
aset yang ada berupa barang dan obat-obatan diserah kan kepada instansi 
yang menangani aset. Sedangkan obat-obatan yang sud ah kadaluarsa 
dilakukan pemusnahan sesuai ketentuan yang berlaku. 
 
 Sehubungan Perusahaan Daerah Purbahusada Purbaling ga secara 
ekonomi sudah tidak prospektif dan saat ini tidak m enjalankan usahanya lagi, 
dan berdasarkan kajian yang dilakukan serta hasil a udit lembaga pengawas 
fungsional merekomendasikan Perusahaan Daerah Purba husada sudah tidak 
layak lagi untuk melakukan kegiatan usaha, sehingga Perusahaan Daerah 
Purbahusada Purbalingga perlu dibubarkan. 
 
 Berpedoman pada ketentuan Pasal 57 Peraturan Daera h Nomor 7 
Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Purbahusada Pu rbalingga, 
pembubaran Perusahaan Daerah Purbahusada Purbalingg a ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah, untuk itu perlu dibentuk P eraturan Daerah tentang 
Pembubaran Perusahaan Daerah Purbahusada Purbalingg a. 
 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL