Jelaskan isi kandungan Pasal 3 dari PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1158 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1158 Tahun 2021 tentang TATA CARA PE NGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 3 berbunyi:

(1) Instansi Pengguna mengusulkan penetapan kebutuhan 
atas Jabatan Fungsional APJK kepada menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendayagunaan aparatur negara. 
(2) Pengusulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari 
Instansi Pembina. 
(3) Rekomendasi dari Instansi Pembina sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan 
kebutuhan organisasi yang ditentukan melalui 
penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional APJK.