Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 18 Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945.
Redaksi dari Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Dae rah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran, pada , Pasal 18 menjelaskan:

(1). Kasi/Kaur men yusun dokumen persiapan pengadaan secara swakelola 
berdasarkan DPA yang terdiri dari: 
a. jadwal pelaksanaan kegiatan ; 
b. rencana penggunaan tenaga kerja , kebutuhan bahan , dan peralatan; 
c. gambar rencana kerja (apa bila diperlukan ); 
d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan) ; dan 
e. RAB pengadaan . 
(2). RAB pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun oleh 
Kasi/Kaur menjelang dilaksanakann ya kegiatan swakelola. 
(3). Khusus untuk pekerjaan konstruksi , dokumen persiapan pengadaan melalui 
swakelola berupa : 
a. gambar rencana kerja ; 
b. jadwal pelaksanaan kegiatan ; 
c. spesifikasi teknis ; 
d. RAB pengadaan dan analisa harga satuan ; dan 
e. rencana penggunaan tenaga kerja , kebutuhan bahan , dan peralatan . 
(4). Kasi /Kaur menyusun dan menetapkan RAB pengadaan yang dihitung dengan 
menggunakan harga pasar. 
(5). Barga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memprioritaskan harga 
pasar di desa setempat. 
(6). Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di desa sekitar lainn ya, apabila 
barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat. Pasal 17 Bagian Kesa tu 
Persiapan Pengadaan secara Swakelola BAB VII 
PERSIAPAN PENGADAAN d. keluaran/output (terdiri dari volume dan satuan) ; 
e. nama TPK; 
f. lokasi ; 
g. waktu pelaksanaan ; dan 
h. cara dan metode pengadaan ( swakelola/ penyedia) . 
( 1). Swake lola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang 
disusun oleh Kasi /Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) atau 
. 
(2). Swake lola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaks anakan oleh : 
1) TPK; atau 
2) TPK dengan melibatkan mas yarakat . 
(3). Pelaksanaan swakelola dilakukan dengan panduan antar a lain sebagai 
berikut: 
1) TPK melaku kan rapat pembahasan kegiatan yang mengh asilkan catatan 
hasil pem bahasan . 
2) Apabila diperlukan, TPK menentukan nara sumber/tenaga kerja dengan Pasal 20 Bagian Kesatu 
Pengadaan Melalu i Swakelola BAB VIII 
PELA KSANAAN PENGADAAN Harga pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 menga cu pada Standar Satuan 
Harga (SSH) yang di tetapkan oleh Bupa ti Kolaka setiap tahunn ya. Pasal 19 d. harga perkiraan sendiri (HPS) ; dan 
e. rancangan surat perjanjian. 
(2). HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Kasi/ Kaur 
menjelang dilaksanakann ya kegia tan pengadaan melalui penyedia dengan 
meruju k pada harga pasar . 
(3). Harg a pasar diperoleh dengan cara men cari informasi tentang harga 
barang/jasa di desa setempat dan/atau desa sekitar lainn ya, menjelang 
dilaksanakann ya pemilihan penyedia . 
(4). Kasi/Kaur dapa t menggunakan harga pasar di desa sekitar lainnya, apabil a 
barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa s etempat . 
(5). Kasi/Kaur menentukan harga pasar dengan memperhatikan kondisi s ebagai 
berikut: 
a. dalam hal hanya terdapat 1 (satu) penyedia, maka harga pasar adalah 
harg a yang ditawarkan penyedia tersebut. 
b. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) penyedia , maka harga pasa r adalah 
1) harg a yang paling banyak ditemukan ; atau 
2) harga yang paling rendah jika tidak ada harga s ebagaim ana dimaksud 
pada angka 1). 
(6). Kasi/Kaur men yusun dan menetap kan HPS dengan m emperhitungkan : 
a. harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3); 
b. pajak pertambahan nilai (PPN) ; dan 
c. biaya angkut jika barang yang diadakan tersebut harus diangkut ke 
suatu tempat yang m emerlukan biaya angkut. 
(7). Dalam hal terdapa t perbedaan HPS dengan RAB pada DPA , sepanjang tidak 
melebihi nilai pagu rincian objek belanja , pengadaan dapat dilanjutkan dengan 
terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA . 
(8). Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA yang melebihi 
nilai pagu rincian objek belanja , pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan 
Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa . 
(9). Rancangan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru f e 
digunakan apabila bukti transaksi Pengad aan tidak cukup /tidak dapat 
men ggunakan bukti transaksi struk , nota dan kuitansi . 
(10). Kasi /Kaur men yampaikan dokumen persiapan pengadaan sebagaimana 
dimak sud pada ayat (1) kepada TPK untuk dilakukan pengadaan . 
( 1). Pengadaan melalui penyedia dilakukan dengan cara : 
a. pembelian langsung ; 
b. permin taan penawaran ; dan 
c. lelang. 
(2). Pelaksanaan pengadaan m elalui penyedia dilaku kan : 
a. berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang disusun oleh Kasi/ Kaur 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). 
b. untuk mem enuhi kebutuhan barang/jasa dalam rang ka mendu kung 
pelaksanaan Swakelola maupun mernenuhi kebutuhan baran g/ja sa s ecara 
langsung di Desa; dan 
c. mengutamakan Pen yedia dari Desa setempat dengan mempertimbangk an 
prinsip Pengadaan. 
(3). Dalam hal Pengadaan melalui Pen yedia dengan cara Lelang sebagaima na 
dimak sud pada ayat (1) huruf c, TPK menyusun dokum en lelang . 
(4). Dokumen lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan antara 
lain: 
a. ruang lingkup pekerjaan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) ; 
b. daftar kuantitas dan harg a; 
c. spesifikas i tekni s; 
d. gam bar re ncana kerja (apabil a diperlukan); Bagian Kedua 
Pengadaan Melalui Penyedia ketent uan sebagai berikut : 
a) Narasumber dapat berasal dari mas yarakat desa setempat , perangka t 
daerah, dan/ a tau tenaga profesional; dan/ a tau 
b) Tenaga kerja diutamakan berasal dari mas yarakat desa setemp at. 
3) TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan beserta dokumentas i 
kegiatan . 
4) Dalam melaksanakan kegiatan swakelola , TPK memanfaatkan sarana / 
prasarana/peralatan /material /bahan yang tercatat/dikuasai desa . 
(4). Dalam hal pelaksanaan s wakelola membu tuhkan sarana prasaran a/ 
peralatan/ material/bahan yang tidak dimil iki/diku asai desa maka TPK 
melaksanakan pengadaan barang/ jasa melalui penyedia. 
(5). Kasi/Kaur melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan kegiatan 
swakel ola m elipu ti : 
a. kemajuan pel aksanaan kegiatan ; dan/atau 
b. penggunaan narasumber /tenaga kerja , sarana prasarana /peralatan dan 
material/bahan . 
(6). Berdasarkan hasil pengendal ian, Kasi/Kaur melakukan evalu asi swakelola. 
(7). Apabila dalam hasil evaluasi sebag aimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan 
ketidaksesuaian , Kasi /Kaur meminta TPK untuk melaksanakan perbaikan target 
dan realisasi pelaksanaan pekerjaan . 
(8). Hasil kegiatan dari pengadaan m elalui swak elola diumumkan m elalui media 
informasi yang mudah diakses oleh mas yarakat , sekurang-ku rangnya pada 
papan pengumuman desa . 
(9). Untuk pekerjaan konstruksi selain diumumkan pada papan pengumuman desa, 
pengumuman basil pengadaann ya dilakukan di lokasi pekerjaan . 
(10). Pengumuman basil kegiatan pengadaan secara s wakelola meliputi: 
1) nama kegiatan ; 
2) nilai pengadaan ; 
3) keluaran/ output (terdiri dari volume dan satuan) ; 
4) nama TPK; 
5) lokasi; 
6) wakt u pelaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesai ); dan 
7) cara dan metod e pengadaan ( swakelola).