Apa bunyi lengkap Pasal 36 dalam Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub lik, pada , Pasal 36 dinyatakan:

huruf b, Majelis memberikan 
pertimb angan kepad a Menteri selaku PPKN untuk 
melakuk an: 
a. pemb ebasan penggantian Kerugian Negara ; 
b. pengh apusan: 
1. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik 
negara yang berada dalam penguasaan 
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 
Pejabat Lain; dan/ atau 
2. uang dan/atau barang bukan milik negara 
yang berada dalam penguasaan Pegawai 
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 
yang digunakan dalam penyelengg araan tugas 
pemerin tahan. 
(2) Atas dasar pertimb angan sebagaimana dimaksud pada 
, Ment eri selaku PPKN: 
a. men erbitkan surat keputusan pembebasan 
pengg antian Kerugi an Negara; dan 
b. mengusulkan pengh apusan : 
1. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik 
negara yang berada dalam penguasaan 
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 
Pejabat Lain; dan/ atau 
2. uang dan/atau barang bukan milik negara 
yang berada dalam penguas aan Pegawai 
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 
yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas 
pemerin tahan. 
(3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian 
Negara s ebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
paling sedikit memuat materi: 
a. ident itas Pihak Yang Merugikan, Pengampu , Yang 
Memp eroleh Hak , atau Ahli Waris yang dibebaskan 
dari penggan tian Kerugian Negara; 
b. jumlah kekuran gan: - 31 - 
1. uang, surat berharga, dan/ a tau barang milik 
negara yang berada dalam pengu asaan 
Pegawa i Negeri Buk an Bendahara atau 
Pejabat Lain; dan/ atau 
2. uang dan/atau barang bukan milik Negara 
yang berada dalam penguasa an Pegawai 
Negeri Buk an Bendahar a a.tau Pejabat Lain 
yang digun akan dalam penyelenggaraan tugas 
pemerintah an; dan 
c. pern yata an bahwa telah terjadi kekurangan: 
1. uang, surat berharg a, dan/ atau barang milik 
negara yang berada dalam penguasaan 
Pegawa i Negeri Bukan Bendahar a atau 
Pejab at Lain; dan/ atau 
2. uang dan/atau barang bukan milik negara 
yang berada dalam pengua saan Pega wai 
Negeri Buk an Bendahara a.tau Pejabat Lain 
yang digun akan dalam penyelenggaraan tugas 
pemerin tahan, 
bukan disebabk an perbu atan melangg ar hukum 
atau lalai Pegawa i Negeri Buk an Benda.hara atau 
Pejab at Lain. 
(4) Surat keputus an pembeb asan penggantian Keru gian 
Negara diterbitk an paling lama 14 (empat belas) hari 
kerja sejak Majelis menet apkan putus an hasil sidang 
sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) 
huruf b. 
(5) Surat keputusan pemb ebasan penggantian Kerugian 
Negara disampaik an kepada: 
a. Badan Pem eriksa Keuangan; 
b. Majelis; 
c. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang 
Memp eroleh Hak, atau Ahli Waris yang dibeb askan 
dari penggantian Keru gian Negara; dan 
d. Kepala Satu an Kerja atau atasan Kepala Satuan 
Kerja. - 32 -