Apa yang diatur dalam NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 38 Tahun 2021 pada Pasal 10?
Berdasarkan NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 38 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA, BAB IV - URAIAN TUGAS UNSUR SEKRETARIAT DAERAH, Pasal 10 menyebutkan bahwa:

(1) Bagian Kerjasama merupakan 
unsur Staf dipimpin oleh seorang Kepala Bagian 
yang bertanggung jawab kepada Sekretaris 
Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat. 
 
(2) Bagian Kerjasama mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 
daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan 
daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 
dibidang fasilitasi kerjasama dalam negeri, 
fasilitasi kerja sama luar negeri dan evaluasi 
kerja sama di Daerah. 
 
12 
 (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Bagian Kerjasama 
mempunyai fungsi : 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah 
dibidang kerjasama dalam negeri, kerjasama 
luar negeri dan evaluasi kerjasama; 
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan 
kebijakan daerah dibidang kerjasama dalam 
negeri, kerjasama luar negeri dan evaluasi 
kerjasama; 
c. penyiapan bahan pengoordinasian 
pelaksa naan tugas Perangkat Daerah 
dibidang kerjasama dalam negeri, kerjasama 
luar negeri dan evaluasi kerjasama; 
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang 
kerjasama dalam negeri, kerjasama luar 
negeri dan evaluasi kerjasama; 
e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan 
administrasi dibidang kerjasama;dan 
f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh 
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. 
(4) Dalam melaksanakan tugas dan 
fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
(3), Bagian Kerjasama dibantu oleh Kelompok 
Jabatan Fungsional. 
 
(5) Masing-masing Pejabat Fungsional 
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Kerjasama. 
 
Bagian Ketiga 
Asisten Perekonomian dan Pembangunan