Apa yang diatur dalam BUPATI KOLAKA TENTANG Nomor 25 Tahun 2021 pada Pasal 2?
Berdasarkan BUPATI KOLAKA TENTANG Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

BAB II 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH 9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada intansi pemerintah; 
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik 
oleh penanaman modal dalam negeri mau pun penanaman modal asing 
untuk melakukan usaha di wilayah negeri republik indon esia; 
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu 
perizinan dan non perizinan yang me ndapat pendelegasian atau 
pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki 
kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya 
dimulai dari tahap permohonan sam pai dengan tahap terbitny a dokum en 
yang dilakukan dalam satu tempat; 
12. Jabatan Struk tural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas , 
tanggung jawab , wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
rangka memim pin suatu organisas i negara; 
13. Unit Pelaksana Teknis Da erah yang s elanjutnya disingkat UPTD adalah 
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah; 
14. Kelomp ok Jabatan Fungsional adalah seke lompok Jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan 
pada keahlian dan keterampilan tertentu . - 5 - 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu dalam 
melaksanakan tuga s sebagaimana dimak sud dalam Pasal 6, 
meny elenggarakan fungsi : Pasal 7 Dinas Penanaman Modal dan Pela yanan Terpadu Satu Pintu mempunyai 
tugas membantu Bupati melaksanak an Urusan Pemerintah yang menjadi 
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Penanarnan Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu . Pasal 6 (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan 
unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenan gan 
daerah. 
(2) Dinas Penanaman Modal dan Pela yanan Terpadu Satu Pintu dipim pin 
oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Bup ati melalu i Sekretaris Daerah. Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi