Apa norma yang terkandung dalam Pasal  9 PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 3 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 3 Tahun 2021 tentang PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, khususnya BAB  II - HAK DAN KEWAJIBAN, Pasal  9, memuat:

(1) P3MI mempunyai kewajiban:
a. memiliki SIP3MI dan SIP2MI sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;
b. melaporkan basil Penempatan CPMI ke Dinas;
c. mengikutseitakan CPMI dan PMI sebagai peserta Jaminan Sosial;
d. membuat Peijanjian Penempatan dengan PMI yang diketahui oleh 
Dinas;
e. menyerahkan salinan Peijanjian Penempatan dan Peijanjian Keija 
CPMI kepada Dinas dan keluarga CPMI;
f. menyerahkan naskah Peijanjian Penempatan asli yang disahkan oleh 
Dinas kepada CPMI;
g. mengikutseitakan CPMI dalam program OPP sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan;
h. bertanggung jawab atas kepulangan PMI dari negara penempatan ke 
Daerah;
i. memberitahukan keberangkatan , keberadaan, dan kepulangan PMI ke 
Dinas;
j. mengembalikan dokumen asli milik CPMI;
k. menyerahkan salinan paspor kepada anggota keluarga yang 
bersangkutan;
l. memfasilitasi CPMI untuk mengakses pinjaman ke perbankkan atau 
lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan;
m. menyelesaikan permasalahan PMI apabila tidak sesuai dengan 
Peijanjian Keija;
n. menaati Peijanjian Penempatan sebagaimana diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan;
o. melaporkan kedatangan setiap PMI kepada Perwakilan Republik 
Indonesia di negara tujuan penempatan;
p. melaporkan adanya PMI bermasalah kepada Dinas;
q. melaporkan realisasi penempatan PMI kepada Dinas setiap bulan; dan
r. membekali pengetahuan dasar tentang keselamatan dan kesehatan 
keija.
(2) P3MI yang beroperasi di Daerah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) 
Petugas Rekrut CPMI yang memiliki kartu tanda penduduk dan 
berdomisili di Daerah.
(3) P3MI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertuUs;
b. penundaan pelayanan terhadap P3MI dan/atau Kantor Cabang P3MI; 
dan
c. rekomendasi pencabutan izin Kantor Cabang P3MI di Daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.