Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 20 Tahun 2022?
Substansi PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 20 Tahun 2022 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Blitar. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar. 
3. Walikota adalah Walikota Blitar. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar. 
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang 
selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar. 
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kota Blitar. 
7. Bidang adalah Bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Kota Blitar. 
8. Sub Bagi an adalah Sub Bagian pad a 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar. 
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kota Blitar. 
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kota Blitar. 
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar. 
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar. Badan Kepegawaian dan 
-6- 
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompokjabatan yang berisi fungsi dan tugas 
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 
14. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kola Blitar. 
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah. 
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat 
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam 
rangka melaksanakan tugas pemerintahan.