Apa yang diatur dalam PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor iJ." Tahun 2021 pada Pasal 14?
Berdasarkan PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor iJ." Tahun 2021 tentang PERATURAN BUPATI KOLAKA, Pasal 14 menyebutkan bahwa:

(3) Setiap permohonan untuk melanjutkan pendidikan melalui izin belajar 
terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Sekretaris Daerah 
atas permohonan dari Kepala SKPD yang bersangkutan; 
(4) Permohonan izin belajar diajukan oleh Kepala SKPD kepada Bupati 
melalui Kepala BKPSDM; tl) PNS yang atas ~sadaran dan kemauan -sendiri benninat urrtuk 
meningkatkan pengetahuan/kemampuan dan keterampilannya melalui 
jalur pendidikan formal diluar jam dinas dapat diberikan Izin Belajar. 
(2) PNS yang telah mendapat lzin Belajar untuk mengikuti pendidikan 
diluar jam dinas berkewajiban mematuhl ketentuan jam kerja dinas 
serta mematuhi peraturan disiplin PNS dan ketentuan lainnya yang 
berlaku. - 12 - 
2. Foto Copy Surat Rekomendasi Sekretaris Daerah untuk mengikuti 
tahap seleksi pendidikan ; 
3. Foto Copy Ijasah te rakhir yang telah dilegalis ir. diakui oieh Dmas Pendid:ikan Kabupaten f Kota .setempat .serta 
mempun yai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaann ya 
dan/ atau latar belakang pendidikan yang dimiliki ; 
e. Tidak meninggalkan tugas jabatann ya, dikecualikan sifat pendidikan 
yang sedang diikuti , PNS dapat meninggalkan sebagian waktu kerja 
atas izin pimpinan Perangkat Daerah . 
f. Unsur penilaian peleksanaan pekerjaan dalam 1 ( satu ) tahu n 
terakhir paling kurang bernilai baik ; 
g. Tidak sedang terkena sanksi atas pelanggaran kode etik pegawai dan 
hukuman disiplin tingkat sedang/berat ; 
h. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; 
1. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan; 
j. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijasah ke dalam 
pangkat yang lebih tinggi , kecuali terdapat formasi . 
(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipu ti: 
a. membuat surat pern yataan tertulis bermaterai Rp. 6000 ,- yang 
men yatakan bahwa : 
1. Pendidikan di ikuti diluar jam dinas dan tidak mengganggu 
pekerjaan/tugas dinas sehari -hari; 
2. Bersedi a menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selam a 
mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana dari 
Pemerintah Daerah ; 
3. Tidak menuntu t jabatan dan penyesuaian ijazah setelah 
men yelesaikan pendidikan apabila formas i belum memungkinkan . 
b. Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Izin Bela jar, PNS yang 
bersangkutan harus melampirkan : 
1. Surat Pengantar dan pern yataan dari Kepala SKPD yang 
menyatakan bahwa program studi yang diikuti sesu ai dengan 
bidang tugasn ya dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari­ 
hari; - 13 - 
b. Kepala SKPD meneruskan permohonan rekomendasi kepada Kepala 
BKPSDM ; 
c. Apabila Program studi yang akan di tempuh dinilai sesuai dengan 
bidang tugasn ya, maka Kepala BKPSDM membuat Surat Rekomendasi Tata Cara permohonan Izin Belajar : 
a. PNS yang akan mengikuti pendidikan , sebelum mengikuti tahap seleksi 
masuk lembaga pendidikan , terlebih dahulu mengajukan permohonan 
rekomendasi untuk mengikuti seleksi kepada Kepala SKPD yang 
bersangku tan; Bagian Keempat 
Tata Cara Permohonan Izin Belajar Pasal 15 
PNS yang diberikan izin Belajar memiliki kewajiban : 
a. Mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Surat 
Keputusan Izin Belajar 
b. Menjaga nama baik Pemerintah Daerah , Bangsa dan Negara Republik 
Indonesia; 
c. Mentaati semua ketentuan Izin Belajar dan ketentuan yang berlaku di 
lembaga pendidikan . Bagian Ketiga 
Kewajiban Izin Belajar 8. Surat Pern yataan Tertulis sesuai pada ayat (3) huruf a. 4. Feteeepy SK. Pangkat/Jabatan terakmr yang teta:h diiegalisi:r; 
5. Fotocopy SK. CPNS dan PNS; 
6. Surat keterangan lulus seleksi dari lembaga pendidikan yang 
akan diikuti ; 
7. Fotokopi Surat Keterangan Akreditasi Pendidikan BAN -PT dari 
Sekolah/Perguruan Tinggi minimal B dari lembaga yang 
berwenang ; - 14 -