Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal  16 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 13 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 13 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, pada BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  16 menjelaskan:

(1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin 
oleh seorang Kepala Sub Bidang . 
(2) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi 
Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia lingkup pengendalian dan 
evaluasi perencanaan pemerintahan dan 
pembangunan manusia ; 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pengendalian dan 
Evaluasi Perencanaan Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan ke bijakan teknis lingkup 
pengendalian dan evaluasi perencanaan 
pemerintahan dan pembangunan manusia ; 
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup 
pengendalian dan evaluasi perencanaan 
pemerintahan dan pembangunan manusia ; 
c. penyiapan bahan pemantauan, eva luasi, dan 
pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis 
lingkup pengendalian dan evaluasi perencanaan 
pemerintahan dan pembangunan manusia ; 
d. penyiapan … 
34 
 
https://jdi h.bandung.go.id/ 
 
 d. penyiapan bahan pembinaan tekni s 
penyelenggaraan fungsi -fungsi penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah lingkup pengendalian dan 
evaluasi perencanaan pemerintahan dan 
pembangunan manusia ; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pengendalian dan 
Evaluasi Perencanaan Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan 
penetapan kinerja lingkup Sub Bidang 
Pengendalian dan Evaluasi Perencanaa n 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas 
kepada bawahan berdas arkan arah kebijakan 
umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai 
secara efektif dan efisien; 
c. menyusun bahan kebijakan teknis pelaksanaan 
pengendalian dan evaluasi perencanaan 
pembangunan daerah lingkup perencanaan 
pemerintahan dan pembangunan manusia ; 
d. menyusun laporan h asil pengukuran capaian 
kinerja program dan kegiatan t riwulanan dan 
tahunan Perangkat Daerah lingkup perencanaan 
pemerintahan dan pembangunan manusia ; 
e. menyusun laporan hasil evaluasi capaian kinerja 
secara berkala lingkup perencanaan pemerintahan 
dan pembangunan manusia ; 
f. menyusun laporan ha sil evaluasi usulan 
masyarakat melalui musrenbang dan reses DPRD 
serta laporan evaluasi pelaksanaan perencanaan 
lainnya lingkup perencanaan pemerintahan dan 
pembangunan manusia ; 
g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data 
evaluasi kinerja pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerah lingkup perencanaan 
pemerintahan dan pembangunan manusia ; 
 
h. melaksanakan … 
35 
 
https://jdi h.bandung.go.id/ 
 
 h. melaksanakan pembinaan teknis pengendalian dan 
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kepada 
perangkat daerah lingkup perencanaan 
pemerintahan dan pembangunan manusia ; 
i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas 
sesuai dengan kewenangannya ; 
j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, 
dan instansi terkait sesuai dengan t ugas dan 
fungsinya; 
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan 
pertanggungjawaban kepada atasan; dan 
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Bagian Kelima 
Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi 
dan Pembiayaan Pembangunan