Bagaimana redaksi normatif Pasal 17 dalam PERATURAN WALIKOTA PAREPARE Nomor 49 Tahun 1959?
Norma hukum dalam PERATURAN WALIKOTA PAREPARE Nomor 49 Tahun 1959 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KETERTIBAN UMUM KOTA PAREPARE, Pasal 17 berbunyi:

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 20 19 
tentang Ketertiban Umum, per 0lu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Petunjuk Pedoman Pelaksanaan 
Ketertiban Umum Kota Parepare ; 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
2. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tenta ng Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 
3. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3886); 
4. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu n 2002 Nomor 134 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indo nesia Nomor 
; 
 
5. Undang -Undang ………… 
SALINAN 
 
- 2 - 
 
 
5. Undang -Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573) ; 
6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administ rasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 
Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 
7. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T ahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 
8. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 
2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397) ; 
9. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indones ia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ; 
 
 
 
10. Undang -Undang ……….. 
 
 
 
- 3 - 
 
 
10. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059 ) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia N omor 6573) ; 
11. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ; 
12. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentu kan Peraturan Perundang -undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 
13. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Ne gara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573) ; 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indone sia Nomor 6205); 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi 
Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 705); 
16. Peraturan ………… 
 
- 4 - 
 
 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik I ndonesia 
Tahun 2019 Nomor 166); 
18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 
tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota 
Parepare Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Parepare Nomor 7) ; 
19. Peraturan Walikota Parepare Nomor 56 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 
(Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 56); 
 
MEMUTUSKAN : 
 
 Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN KETERTIBAN UMUM KOTA PAREPARE .