Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN WA LIKOTA DUMAI Nomor 56 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN WA LIKOTA DUMAI Nomor 56 Tahun 2021 tentang PIAGAM AUDIT INTERN, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Dumai. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai 
 unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Walikota adalah Walikota Dumai. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai. 
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Kota Dumai . 
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Dumai. 
7. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kota Dumai. 
8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat 
dengan APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas 
melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daera h. 
9. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas jabatan 
fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, 
tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang 
untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk 
dan atas nama APIP. 
10. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPUPD adalah pejabat fungsional yang mempunyai ruang 
lingkup, tugas, dan tanggung jawab wewenang untuk melakukan 
kegiatan pengawasan atas p enyelenggaraan teknis urusan 
pemerintahan daerah diluar pengawasan keuangan sesuai dengan 
ketentuan perundang -undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri 
Sipil. 
11. Piagam Audit Intern (Intern Audit Charter) adalah dokumen formal 
yang menegaskan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya 
fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan p emerintahan di 
lingkungan Pemerintah Daerah dan memuat tujuan, wewenang, dan 
tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah. 
12. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada 
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan 
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang 
efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 
negara, dan ketaatan terhadap pe raturan perundang - undangan. 
13. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat 
SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara 
menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah. 
14. Pengawasan Intern adalah selur uh proses kegiatan audit, reviu, 
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap 
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka 
memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah 
dilaksanakan sesuai dengan tola k ukur yang telah di tetapkan secara 
efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan 
tata kepemerintahan yang baik.