Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 14 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 14 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung. 
2. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung. 
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
4. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari B adan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi 
kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 
lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung 
gugat beralih sepenuhnya kepada penerima 
delegasi. 
5. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan/ 
penyerahan suatu tugas dan/atau tanggung jawab 
kepada pihak yang ditunjuk untuk 
melaksanakannya. 
6. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang 
proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari 
tahap permohonan sampai dengan terbitnya 
dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu 
pintu. 
 
- 6 - 
 
 
7. Penyelenggaraan Nonperizinan adalah kegiatan 
Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari 
tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen 
dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu 
tempat. 
8. Penyelenggara DPMPTSP Daerah adalah Pejabat 
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan 
kepada pelaku usaha untuk memulai dan 
menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah 
yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya 
disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi 
dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan 
permohonan sampai dengan tahap penyelesaian 
produk pelayanan terpadu satu pintu. Unit PTSP 
adalah unit yang melekat pada perangkat daerah 
yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di 
bidang penanaman modal. 
12. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cidera 
atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi 
kemungkinan dan akibat bahaya. 
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan 
Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan 
usaha. 
14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik ( Online Single Submlssion ) yang 
selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem 
elektronik terintegrasi yang dikelola dan 
diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk 
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko. 
15. Sistem Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi 
Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat SAI BETIK 
adalah Sistem Aplikasi Layanan Perizinan Online 
yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pendukung 
sistem OSS. 
16. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti 
legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau 
sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan 
informasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
17. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah 
mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi 
- 7 - 
 
 
Indonesia yang menghasilkan produk/ output baik 
berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan 
usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan 
standar dan alat koordinasi, integrasi, serta 
sinkronisasi penyelenggaraan statistik. 
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP 
adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang penanaman modal 
dan PTSP Daerah.