Bagaimana redaksi normatif Pasal 4 dalam 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Nomor 11 Tahun 2021?
Norma hukum dalam 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Nomor 11 Tahun 2021 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 - 2026, Pasal 4 berbunyi:

(1) RPJMD Provinsi Jambi berlaku selama periode Tahun 2021-2026. (2) RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026 terdiri dari 9 (sembilan) bab dengan sistematika sebagai berikut: a. BAB I PENDAHULUAN b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH c. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH i. BAB IX PENUTUP. (3) RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 5 
 (1) RPJMD Tahun 2021-2026 ini dijabarkan ke dalam Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah. (2) RPJMD Tahun 2021-2026 ini digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Jambi. (3) RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini menjadi dokumen rujukan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD dengan menyelaraskan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Jambi. BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 6 
 Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD meliputi: a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dilakukan oleh Kepala Bappeda; 
 b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dilakukan oleh Kepala Bappeda; c. evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dilakukan oleh Kepala Bappeda. Pasal 7 Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaporkan kepada Gubernur.