Apa yang diatur dalam Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 12 Tahun 2011 pada Pasal 9?
Berdasarkan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran, Pasal 9 menyebutkan bahwa:

(2) Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun 
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan 
ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset 
desa yang ada dan kebutuhan pemerintahan desa . -8- 
(1) Kerjasama p emanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) 
huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan p ihak Iain 
dilaksanakan dalam rang ka : 
a. mengoptimalkan daya guna dan basil guna aset desa ; dan 
b. meningkatkan pendapatan desa . Pasal 14 (1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjarn pakai sebagaimana dimaksu d 
dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b hanya dapat dilaksan akan antara 
Pemerintah Desa dengan Pem erintah Desa Iainn ya serta Lemb aga 
Kemas yarakatan Desa. 
(2) Pinjam pakai aset d esa sebagaiman a ayat (1), dikecualikan untuk tanah , 
bangunan dan aset berg erak beru pa kendaraan bermotor . 
(3) Jangka waktu pinjam paka i aset desa paling lama 7 (tujuh ) hari dan 
dapat diperpanjang . 
(4) Pihak kedua atau p eminjam pakai aset desa dilarang men yera hkan, 
melimpahkan , menggada ikan dan menjaminkan aset desa kepada pihak 
manapun . 
(5) Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanj ian yang 
sekurang-kurangn ya memuat : 
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian ; 
b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan ; 
c. jangka waktu pinjam pakai ; 
d. tanggung jawab pem injam atas biaya op erasional dan p emeliharaan 
selama jangka waktu p eminjaman ; 
e. hak dan ke wajiban para pihak ; 
f. keadaan d i Iuar kemampuan para pihak (Force majeur e); dan 
g. persyaratan Iain yang di anggap perlu . Pasal 13 (1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa . 
(2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) palin g lama 3 
(tiga) tahun dan dapat diperpanjang . 
(3) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekuran g­ 
kurangn ya memuat : 
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian ; 
b. objek perjanjian sewa; 
c. jenis, Iuas atau jumlah barang , besaran sewa dan jangka waktu; 
d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan p emeliharaan 
selama jangka waktu sewa; 
e. hak dan ke wajiban para pihak ; 
f. kewajiban penyewa meng embalikan aset dalam keadaan b aik; 
g. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan 
h. persyaratan Iain yang dianggap perlu . Pasal 12 sampai 9- 
(1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak Iain 
dilaksanakan dengan pertimbangan: 
a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi 
penyelenggaraan pemerintahan desa; 
b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan 
fasilitas tersebut . 
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu 
pengoperasian memiliki kewajiban , antara lain: 
a. memba yar kontribusi ke rekening Kas Desa setiap tahun ; dan 
b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna . 
(3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarann ya 
ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim penilai yang dibentu k oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten . 
(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang m enjaminkan , 
menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjad i objek 
bangun guna serah atau bangun serah guna . 
(5) Pihak Iain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya 
yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan s urat 
perjanj ian, dan konsultan pelaksana . Pasal 15 (2) Kerjasama pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/ a tau bangunan 
dengan pihak Iain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan 
dengan ketentuan : 
a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD esa 
untuk memenuhi biaya operasional , pemeliharaan , dan/atau 
perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut; 
b. Pihak Iain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang 
menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang men jadi objek 
kerjasama pemanfaatan; 
(3) Pihak Iain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban , 
an tara Iain: 
a. memba yar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka wak tu 
pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan 
hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening kas desa ; 
b. memba yar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama 
pemanfaatan ; dan 
c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) 
tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang . 
(4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan 
ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat : 
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b. objek kerjasama pemanfaatan ; 
c. jangka waktu ; 
d. hak dan kewajiban para pihak; 
e. penyelesaian perselisihan ; 
f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure) ; dan 
g. peninjauan pelaksanaan perjanjian . -10- 
(1) Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huru f e, 
wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa . 
(2) Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : 
a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi , pelaporan dan 
penyimpanan dokumen kepemilikan ; 
b. fisik untuk mencegah terjadin ya penurunan fungs i barang , 
penurunanjumlah barang dan hilangn ya barang ; 
c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara 
pemagaran, pemasangan tanda batas dan papan pengumuman nama 
tanah milik desa ; Bagian Keenam 
Pengamanan