Menurut PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 11 Tahun 2004, apa isi dari Pasal 25?
Pasal Pasal 25 dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 11 Tahun 2004 tentang POKOK -POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, pada BAB VII - PEJABAT PENGELOLALAAN KEUANGAN DAERAH, menyatakan:

(1) Walikota adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan 
Keuangan Daerah ; 
(2) Walikota dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana 
dimaksud ayat (1), dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh 
kewenangan kepada Sekretaris Daerah atau Pejabat 
Pengelolaan Keuangan Daerah lainnya yang ditetapkan dengan 
Keputusan Walikota ; 
 (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2), menetapkan 
tentang : 
a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat 
Keputusan Otorisas i (SKO) ; 
b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat 
Permintaan Pembayaran (SPP) ; 
c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat 
Perintah Membayar (SPM) ; 
d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Cek ; 
e. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat 
Pertanggungjawaban (SPJ) ; 
f. Menunjuk bendahara umum ; 
g. Menunjuk bendahara penerima dan bendahara 
pengeluaran pembantu pemegang kas ; 
h. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat 
bukti dasar pemungutan pendapatan Daerah ; 
i. Pejabat yang diberi wew enang menandatangani bukti 
penerimaan kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah ; 
j. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan 
atau perjanjian dengan pihak ketiga yang mengakibatkan 
pendapatan dan pengeluaran APBD. 
(4) Bendahara umum Daerah dan bendahar a penerimaan serta 
bendahara pengeluaran tidak boleh merangkap sebagai Pejabat 
pengelolaan keuangan Daerah lainnya.