Apa substansi hukum dari Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 87 Tahun 2021?
Materi muatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 87 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA, khususnya BAB I - KETENTUANUMUM, Pasal 2, adalah:

(1) Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur Penunjang urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh Kepala Badan Daerah yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BABIII
SUSUNANORGANISASI
Pasal3
(1) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengernbangan, terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahkan:
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
c. Bidang Pernerintahan, Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan;
d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
e. Bidang Inovasi dan Teknologi;
f.Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
g. Kelompok Jabtan Fungsional.
- 5 -
(2) Bagan susunan organisasi BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasa14
(1) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan mernpunyai tugas
menyelenggarakan fungsi kelitbangan yang memiliki tugas menyelenggarakan
penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan,
pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen
kelitbangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai
Timur.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala
Badan menyelenggarakan fungsi;
a. penetapan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan sesuai
dengan rencana pembangunan daerah yang ditetapkan pemerintah daerah;
b. perencanaan,
pengendalianpembinaan, pengkoordinasian, pengawasan, dan
kebijakan teknis bidang pemerintahan, pengkajian
peraturan, sosial dan kependudukan;
c. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan, dan
pengendalian kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan;
d. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan, dan
pengendalian kebijakan teknis bidang inovasi dan teknologi;
e. pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan badan;
f. penetapan evaluasi dan laporan; dan
g. pembinaan jabatan fungsional keahlian dan tenaga lainnya.
Bagian Kedua
Sekretariat
PasalS
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3(1) huruf bdipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan.
- 6 -
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
Melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan
keuangan, kepegawaian, rurnah tangga kantor, perlengkapan, protokol,
hubungan masyarakat, layanan informasi dan pengaduan, pembinaan
pelayanan publik, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan
pelaporan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad a ayat (2), Sekretariat
menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
b. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
c. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan
kearsipan;
d. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, pelaksanaan
administrasi Badan dan pembinaan kepegawaian;
e. pengelolaan anggaran Badan dan penerimaan Badan;
f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
g. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
h. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
1. pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
J. pengclolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
k. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
1. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kcpala Badan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian