Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor G3 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor G3 Tahun 2021 tentang PROSEDUR TETAP PENANGANAN KEADAAN DARURAT, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. 
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat. 
4. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja dari 
APBD yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak 
berulang seperti penanggulangan bencana alam, non a1am dan bencana 
sosial yang tidak diharapkan sebelumnya, termasuk pengembalian atas 
kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah. 
6. Tim Penilai Penanganan Keadaan Darurat yang selanjutnya disebut Tim 
Penilai adalah gabungan dari Perangkat Daerah terkait yang 
melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi 
dan pelaporan terkait penanganan keadaan darurat. 
7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD 
adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai anggota tim, sekaligus 
melaksanakan proses pengelolaan keuangan sebagaimana tupoksinya. 
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat 
BPBD adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai anggota tim, 
sekaligus menyelenggarakan penanggulangan bencana daerah sesuai 
tugasnya, melakukan proses administrasi serta kesekretariatan terkait 
prosedur tetap penanganan keadaan darurat, juga tugas sebagai Tim 
Penilai Penanganan Keadaan Darurat. 
9. Perangkat Daerah Teknis Terkait adalah Perangkat Daerah antara lain 
Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, BPBD, 
Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 
dan/ atau perangkat daerah lainnya yang bertugas sebagai anggota Tim 
Penanganan Keadaan Darurat, dan juga sekaligus bertugas sebagai 
Perangkat Daerah pelaksana penanganan darurat yang akan 
merencanakan, menilai, menghitung dan melaksanakan 
pertanggungjawaban penanganan keadaan darurat dimaksud. 
10. Perangkat Daerah Pengusul adalah Perangkat Daerah yang 
membutuhkan dana BTT dan mengusulkan penanganan keadaan 
darurat. 
11. Masyarakat adalah seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Barat. 
12. Keadaan Darurat adalah situasi/kondisi/kejadian yang tidak normal, 
terjadi tiba-tiba, sangat mendesak serta mengganggu kegiatan 
masyarakat yang perlu segera ditanggulangi yang meliputi bencana 
alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa, 
pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/ atau kerusakan 
sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. 
13. Penanganan Keadaan Darurat adalah upaya atau tindakan yang 
dilakukan untuk mengatasi keadaan yang akan menimbulkan kerugian 
negatif dan bersifat segera, agar situasi atau keadaan yang tidak 
dikehendaki tersebut dapat segera diatasi, dan/atau dinormalisasi, 
sehingga kerugian bisa ditekan seminimal mungkin. 
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Lampung Barat yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
15. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB 
adalah Rencana Anggaran Biaya yang diperlukan untuk 
melaksanakan kegiatan Penanganan Keadaan Darurat. 
16. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berkedudukan sebagai 
koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.