Apa saja yang diatur dalam Pasal 6 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022?
Ketentuan dalam 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022 tentang perkara yang, BAB i - n, Pasal 6 menetapkan:

(1)Susunan kepengurusan LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI Lampung Utara
terdiri dari:
a.Dewan Pembina adalah Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati;
b.Pembina adalah Sekretaris Daerah kabupaten lampung Utara Secara Ex-
Officio;
c.Ketua ditunjuk oleh Dewan Pembina Pada LKBH;
d.Sekretaris ditunjuk oleh dewan pembina pada LKBH;
e.Bidang Litigasi diketuai oleh seorang yang ditunjuk oleh ketua dan
sekretaris LKBH dan bertanggung jawab kepada ketua LKBH;
f.Bidang Non Litigasi diketuai oleh seorang Pengurus LKBH yang berlatar
pendidikan tinggi yang ditunjuk oleh ketua dan sekretaris LKBH dan
bertanggung jawab kepada ketua LKBH; dan
g.Bidang Kajian dan Pembinaan Hukum diketuai oleh seorang pengurus
LKBH KORPRI Hukum yang berlatar belakang Pendidikan Tinggi Hukum
yang ditunjuk oleh ketua dan sekretaris LKBH dan bertanggung jawab
kepada ketua LKBH.
(2)Struktur Susunan kepengurusan LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI Lampung
Utara sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
(3)Disamping susunan kepengurusan LKBH KORPRI seperti dimaksud, dapat
diangkat timyang terdiri dari kalangan ahli sesuai dengan bidang keahlian
tertentu yang dapat berasal dari KAI/PERADI dan professional.
(4)Kepengurusan sebagaimana dimaksud diatas berlaku berdasarkan periode
masa bakti 5(lima) Tahun.