Jelaskan isi kandungan Pasal 5 dari Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945.
Sesuai dengan Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub lik, ketentuan pada , Pasal 5 berbunyi:

(1) Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja wajib 
melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 
(2) Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja dapat 
menunjuk pegawai aparatur sipil negara di lingkungan 
satuan kerjanya untuk melakukan tugas verifikasi 
terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada 
. 
(3) Penunjukan s ebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dengan menerbitkan surat tugas. 
(4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) terdapat indikasi 
Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja atau atasan 
Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. melaporkan kepada Menteri; clan 
b. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa 
Keuangan, Pasal 4 
lnformasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan 
Kementerian Perdagangan bersumber dari: 
a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan 
langsung; 
b. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau 
Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan; 
c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; 
d. laporan tertulis yang bersangkutan; 
e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung 
jawab; 
f. perhitungan ex-officio; dan/ atau 
g. pelapor secara tertulis . BAB II 
INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA - 6 - 
menyel esaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Kepala 
Satuan Kerja . untuk PPKN selaku Menteri ( 1) Kewenangan Pasal 8 Pasal 7 
Berdasarkan laporan basil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Menteri selaku PPKN menyelesaikan 
Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti 
Kerugian. Bagian Kesatu 
Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara BAB III 
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA Pasal 6 
Dalam hal pegawai aparatur sipil negara di lingkungan 
Kementerian Perdagangan tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenai 
sanksi administratif berupa hukuman disiplin atau 
pembebasan dari jabatan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan . untuk indikasi Kerugian Negara yang terjadi di 
lingkungan satuan kerjanya. 
(5) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari 
kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian 
Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 
(6) Ketentuan mengenai format surat tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan format laporan basil 
verifikasi se bagaimana dimaksud pada ayat ( 4) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. - 7 -