Menurut PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 44 Tahun 2022, apa isi dari Pasal 10?
Pasal Pasal 10 dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 44 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN, pada BAB IV - REKRUTMEN, STATUS DAN BIMBINGAN TEKNIS, menyatakan:

Koordinator Pendamping, mempunyai tugas: 
membina dan mengarahkan petugas pendamping; 
pengolahan data usaha mikro; 
menyusun rencana kegiatan dan program kerja; 
mengkoordinasikan kegiatan pendamping; 
melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta 
stakeholder lainnya; 
melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pendampingan; 
dan 
melaporkan kegiatan pendampingan secara periodik kepada 
Kepala Dinas . 
Pendamping usaha mikro di Kecamatan, mempunyai tugas : 
menyusun jadwal kerja sesuai program kerja kordinator 
pendamping berdasarkan wilayah kerjanya; 
melakukan update data usaha mikro; 
memberikan bimbingan teknis kepada usaha mikro 
berdasarkan hasil konsultasi dengan konsultan pendamping; 
melakukan identifikasi dan analisa serta verifikasi data 
dalam mengembangkan produk unggulan serta potensi 
pelaku usaha mikro diwilayah kerjanya; 
mengidentifikasi permasalahan pelaku usaha mikro 
diwilayah kerjanya; 
pemetaan masalah us aha mikro; 
melakukan konsultasi dengan koordinator pendamping, dan 
koordinasi dengan pendamping lain maupun dengan 
konsultan pendamping; 
fasilitasi pendampingan penyusunan rencana usaha 
(bussines plan); 
1. melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa/Kelurahan , 
Kecamatan dan Instansi terkait serta stakeholder lainnya 
diwilayah kerjanya masing-masing; 
fasilitasi pendampingan pengelolaan manajemen usaha; 
meningkatkan kapasitas dan kemampuan berwirausaha bagi 
pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing; 
1. fasilitasi pelaku usaha mikro diwilayah kerjanya untuk 
mengikuti pendidikan dan pelatihan kewirausahaan; 
fasilitasi lokasi bimbingan teknis produksi; 
fasilitasi pendampingan pemanfaatan teknologi dalam 
meningkatkan produktivitas usaha mikro; 
fasilitasi pendampingan pembuatan legalitas sesuai standar 
produk; 
fasilitasi pendampingan pembuatan kemasan sesuai standar 
produk; 
pendampingan pada akses pembiayaan/permodalan: 
pendampingan promosi dan akses pasar melalui market place 
(online), pasar offline, pameran , expo, bazar dan ekspor; 
pendampingan kurasi produk usaha mikro ; 
pendampingan kemitraan dengan ritel modern, toko oleh­ 
oleh , destinasi wisata, komunitas, Geleri UMKM, perhotelan, 
perusahaan serta pihak lain dalam pemberdayaan dan 
pengembangan usaha mikro; 
pendampingan rantai pasok melalui kegiatan temu bisnis, 
guna pemenuhan bahan baku dan perluasan akses pasar 
regional, domestik dan global; 
pendampingan kemitraan dengan instansi pemerintah/ 
swasta dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat 
memperluas jaringan usahanya; dan 
evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pendampingan 
secara berkala kepada Kepala Dinas melalui koordinator 
pen damping.