Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 8 Tahun 2009?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 8 Tahun 2009 tentang PENDIRIAN BANK PE MBIAYAAN RAKYAT SYARI’AH (BPRS), khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah 
sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Tasikm alaya. 
5. Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah yang selanjutnya disebut BPRS 
adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang 
modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan 
Daerah yang dipisahkan. 
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Per seroan adalah 
Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan 
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal 
dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi 
persyaratan . 
7. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS , 
adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak 
diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris atau Dewan 
Pengawas Syari ’ah dalam bata s yang ditentukan dalam Undang -
Undang Perseroan. 
8. Dewan Pengawas Syari’ah adalah Dewan yang melakukan 
Pengawasan terhadap prinsip syari’ah dalam kegiatan us aha. 
9. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas 
melak ukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai 
dengan anggaran dasar serta me mberikan nasehat kepada 
Direksi . 
10. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung 
jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan 
Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta 
mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pe ngadilan 
sesuai dengan ketentua n Anggaran Dasar .