Apa bunyi lengkap Pasal 15 dalam PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU Nomor 46 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU Nomor 46 Tahun 2017 tentang , pada BAB VII - PEMOHOI| IIIFORMASI DAN DOKTIMENTASI, Pasal 15 dinyatakan:

Setiap pemohon Informasi dapat mengajukan permintaan untuk
memperoleh informasi dan dokumentasi publik kepada Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi secara tertulis atau tidak tertulis;
PPID Pembantu dan/atau Petugas Informasi wajib mencatat narna, nomor
induk kependudukan ( NIK ), dan alamat Pemohon Informas Publik, subjek
dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh
Pemohon Informasi Publik;
PPID Pembantu dan/atau Petugas Informasi wajib mencatat permintaan
Informasi Publik yang di a,iukan secara tidak tertulis;
Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau mela,lui surat
elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan;
Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor
pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
Pemberian informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari ke{a sejak
diterimanya permintaan, PPID pembantu wajib menyampaikan
pemberitahuan tertulis yang berisikan :
1. Informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya ataupun tidak;
2. Penerimaan atau penolakan permintaan atas informasi dengan alasan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. Alat menyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
4. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang
diminta.
PPID Pembantu wajib memberitahukan Atasan PPID yang menguasai
informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada
dibawah penguasaannya dan Atasan PPID yang menerima permintaan
mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
Dalam ha1 permintaan diterima seluruhnya atau sebagaian dicantumkan
materi informasi yang akan diberikan;
Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka informasi yang
dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan
materinya;
Pemerintah Daerah dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan
pemberitahuan sebagaimanan dimaksud huruf (f), paling lambat 7 (tujuh)
hari ke4ja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.