Apa saja yang diatur dalam Pasal 8 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 26 Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 26 Tahun 2022 tentang SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (E-SPTPD) DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN REKAM, BAB II - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (E-SPTPD), Pasal 8 menetapkan:

(1) Wajib Pajak yang telah menerapkan Alat Rekam Data Transaksi 
Usaha, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala 
BPKAD untuk menambah atau mengurangi Alat Rekam Data Transaksi 
Usaha. 
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling 
lambat 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan alat 
rekam data transaksi usaha yang dioperasikan oleh Wajib Pajak. 
(3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 
, Kepala BPKAD dapat: 
a. memberikan persetujuan dalam hal tersedia Alat Rekam Data 
Transaksi Usaha dalam tahun berkenaan; 
b. menunda penambahan Alat Rekam Data Transaksi Usaha 
dan mengusulkan pengadaan Alat Rekam Data Transaksi Usaha 
dalam hal tidak tersedia sistem perekam; 
c. memberikan persetujuan pengurangan Alat Rekam Data 
Transaksi Usaha dalam hal berdasarkan hash l evaluasi pengawasan 
informasi data transaksi usaha sudah sesuai dengan omzet 
sesungguhnya; dan 
d. menolak pengurangan Alat Rekam Data Transaksi Usaha dalam hal 
berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi 
usaha belum sesuai dengan omzet sesungguhnya.