Apa substansi hukum dari Pasal 31 b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Nomor 53 Tahun 2016 Nomor 53 Tahun 2016?
Materi muatan b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Nomor 53 Tahun 2016 Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, khususnya , Pasal 31, adalah:

(1) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dibentuk UPTD 
Kabupaten, untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu . 
(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas . c. Menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 
d. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan 
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan 
pendidikan nonformal; dan 
e. Menyusun laporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga 
kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal . 
(2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar sebagaimana 
dimaksud Pasal 29 ayat ( 1) huruf b, mempunyai tugas : 
a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan 
sekolah menengah pertama ; 
b. Menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan 
pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah 
menengah pertama; 
c. Menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 
sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; 
d. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan 
pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah 
menengah pertama; dan 
e. Menyusun laporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga 
kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama . - 20- 
(1) Kelompok .Jabatan Fungsio nal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
huruf b, Pasal 18 Ayat (1) huruf c, Pasal 22 Ayat (1) huruf c, Pasal 
26, Pasal 29 Ayat (1) huruf c, terdiri atas sejumlah tenaga fungs ional yang 
terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahli annya. 
(2) Jenjang dan jumlah kelompok .Jabatan Fung sional sebagaim ana 
dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf b, Pasal 18 Ayat (1) huruf c,