Apa yang diatur dalam PERATURAN  BUPATI  SAROLANGUN Nomor 32 Tahun 2012 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN  BUPATI  SAROLANGUN Nomor 32 Tahun 2012 tentang PETUNJUK TEKNIS PELA KSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun. 
2. Pemerintahan Daerah adala h penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 . 
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun . 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun . 
6. Kementerian Agama adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang agama . 
7. Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kepala Kantor 
adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun . 
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada instansi pemerin tah di Daerah. 
10. Pejabat lainnya adalah Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, Komisioner 
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan 
Umum (Panwaslu) dan Komisioner lainnya yang beragama Islam yang bekerja 
di wilayah Kabupaten Sarolangun . 
11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur 
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
12. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang musli m atau badan 
usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan 
syariat Islam. 
13. Zakat Ma al/profesi adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim 
atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama 
untuk diberik an kepada yang berhak menerimanya . 
14. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada 
bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang 
ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk s ehari pada 
Hari R aya Idul Fitri . 
15. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar 
zakat untuk kemaslahatan umum. 
16. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau 
badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. 
17. Zakat, Inf ak dan Sedekah yang selanjutnya disebut ZIS adalah ZIS yang 
dikumpulkan di Kabupaten Sarolangun. 
18. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, 
dan pendayagunaan Zaka t, Infaq dan Shadaqah. 
19. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban 
menunaikan zakat. 
20. Munfiq adalah orang yang memberikan infaq. 
21. Mushodiq adalah orang yang mengeluarkan shadaqah . 
22. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. 
23. Asnaf a dalah 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat yang terdiri 
dari fakir, miskin, amil, riqab, gharimin, fii sabilillah, ibnu sabil dan muallaf. 
24. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat. 
25. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriy ah atau 12 (dua belas) bulan 
qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat. 
26. BadanAmil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga 
yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. 
27. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya disebut 
BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas dan 
fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten Sarolangun. 
28. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan 
organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu 
pengumpulan ZIS di Daerah. 
29. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk 
biaya operasional dalam pengelolaaan zakat sesuai dengan syariat Islam. 
30. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan ya ng 
dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada seseorang atau suatu 
badan. 
31. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada BAZNAS 
Kabupaten, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal 
dunia. 
32. Waris adalah harta tinggalan seoran g yang beragama Islam, yang diserahkan 
kepada BAZNAS Kabupaten berdasarkan ketentuan perundang -undangan 
yang berlaku. 
33. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan kepada BAZNAS Kabupaten oleh 
orang yang melanggar ketentuan agama. 
34. Kadar zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang harus 
dikeluarkan. 
35. Barang adalah semua kekayaan orang atau Badan yang dimiliki maupun yang 
dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta 
bagian -bagiannya ataupun yang merupakan satuan terte ntu yang dapat 
dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh -
tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya