Apa substansi hukum dari Pasal 15 PERATURAN WALI KOTA  DUMAI Nomor 70 Tahun 2019?
Materi muatan PERATURAN WALI KOTA  DUMAI Nomor 70 Tahun 2019 tentang TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN, khususnya BAB IV - PERGESERAN ANGGARAN PADA KONDISI TERTENTU, Pasal 15, adalah:

(1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 
(3), meliputi: 
a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat 
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran 
berjalan; 
b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat 
wajib; 
c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah 
daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat 
peraturan perundang -undangan; dan/atau 
d. pengeluaran daerah lai nnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah 
dan/atau masyarakat. 
 
(2) Kebutuhan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
antara lain seperti pemenuhan kebutuhan pendanaan dalam 
rangka pemenuhan stan dar pelayanan minimal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus 
menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daer ah dengan 
jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran 
berkenaan. 
 
(4) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) seperti belanja pegawai antara lain untuk pembayaran 
kekurangan gaji dan tunjangan serta belanja barang dang jasa 
antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik, dan internet. 
 
(5) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan 
pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat. 
 
(6) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban 
kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman , 
bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya 
sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang -undangan. 
 
(7) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daera h 
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 
perundang -undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
antara lain amanat per aturan perundang -undangan yang 
ditetapkan setelah Peraturan Da erah tentang APBD ditetapkan. 
 
(8) Pengeluaran daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d, antara lain: 
a. kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang harus segera 
dilaksanakan se suai amanat peraturan perundang -undangan; 
b. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan 
akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau 
mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah; dan/atau 
c. putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat. 
 
(9) Dalam hal anggaran belum tersedia, pendanaan keperluan 
mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
menggunakan belanja tidak terduga. 
 
(10) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 9) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
 
Bagian Kedua 
Tata Cara Pergeseran Anggaran Akibat Kondisi Tertentu