Apa substansi hukum dari Pasal 23 PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 7 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 7 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, khususnya BAB IX - KETENTUAN PENUTU P, Pasal 23, adalah:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kuantan Singingi. 
 
 
Ditetapkan di Teluk Kuantan 
pada tanggal 22 Maret 2022 
Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI , 
 
ttd. 
 
H. SUHARDIMAN AMBY 
 
Diundangkan di Teluk Kuantan 
pada tanggal 22 Maret 2022 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI , 
 
 ttd. 
 
H. DEDY SAMBUDI 
 
BERITA DAERAH KABUP ATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022 NOMOR 7 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum, 
 
 
 
SURIYANTO, SH, MH 
Pembina 
NIP. 19730603 200701 1 007 
 
 
BAGAN ORGANISASI LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 
DINAS PERIKANAN NOMOR : 07 TAHUN 20 22 
 TANGGAL : 22 Maret 2022 
 
 
Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI, 
 
 
 
 
 ttd. 
 
H. SUHARDIMAN AMBY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
 
 
 
 
KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
 
 
 
 
KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
 
 
 
KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
 
 
 
KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
 
 
 
 
KEPALA DINAS 
 
 
SEKRETARIAT 
 
BIDANG 
PERIKANAN TANGKAP 
 
BIDANG 
USAHA PERIKANAN 
 
 
SUBBAGIAN 
UMUM 
 
UPTD 
 
 
BIDANG 
PERIKANAN BUDIDAYA 
 
 
 
LAMPIRAN I I : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI 
NOMOR : 7 TAHUN 202 2 
TANGGAL : 22 Maret 2022 
 
 
TUGAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DINAS PERIKANAN 
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 
 
 
Pengelompokan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perikanan 
Kabupaten Kuantan Singingi . 
 
1. Tugas masing -masing Jabatan Fungsional adalah melaksanakan tugas 
yang melekat pada jabatan fungsional sesuai dengan peraturan 
perundang -undangan . 
 
2. Subkoordinator melaksanakan tugas pada bidang yang tidak terakomodir 
pada tugas yang melekat pada jabat an fungsional yang bersangkutan . 
Subkoordinator kelompok jabatan fungsional Substansi Program , 
mempunyai tugas: 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Program; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi Program ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi 
Program ; 
4. mengumpulkan, menginventarisasi, mengkaji, menganalisa, 
menyajikan dan menginformasikan data bidang perikanan; 
5. melaksanakan penyusunan serta evaluasi dan pelaporan Rencana 
Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, 
Laporan Kinerja Instansi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (LPPD ); 
6. mengumpulkan dan menyusun bahan penyusunan laporan 
kegiatan tahunan; 
7. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Program; dan 
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsin ya. 
Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan , 
mempunyai tugas: 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Keuangan; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi 
Keuangan udaya ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi 
Keuangan ; 
4. mengoordinasikan dan menyusun rencana anggaran keuangan 
pada Dinas Perikanan ; 
5. melaksanakan penataan penerimaan dan penggunaan keuangan 
Dinas Perikanan ; 
6. mengelola keuangan dan penyiapan gaji pe gawai; 
7. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran; 
8. mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil 
pemeriksaan (LHP) atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan 
pelaksanaan kegiatan; 
9. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pel aksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Keuangan; dan 
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya . 
Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi 
Pemberdayaan Nelayan , mempunyai tugas: 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Pemberdayaan Nelayan ; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi 
Pemberdayaan Nelayan ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi 
Pemberdayaan Nelayan ; 
4. menyiapkan bahan telaahan, pengkoordinasian pelaksanaan 
pendampingan dan pembinaan pemberdayaan nelayan kecil ; 
5. pengembangan kapasitas nelayan kecil; 
6. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan 
kelembagaan nelayan kecil; 
7. pelaksanaan fasilitasi bantu an pendanaan dan pembiayaan 
kemitraan usaha; 
8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Pemberdayaan Nelayan; dan 
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya . 
Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Sarana dan 
Prasarana Perikanan Tangkap , mempunyai tugas: 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi Sarana 
dan Prasarana Perikanan Tangkap ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi Sarana 
dan Prasarana Perikanan Tangkap ; 
4. menyiapkan bahan telaahan, pengkoordinasian pelaksanaan 
pendampingan dan pembinaan Sarana dan Prasarana Perikanan 
Tangkap ; 
5. melaksanakan penyiapan dan rekomendasi perizinan Sarana dan 
Prasarana Perikanan Tangkap ; 
6. melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan serta pemberdayaan 
Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap ; 
7. melaksanakan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana 
Perikanan Tangkap ; 
8. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sarana 
dan Prasarana Penangkapan; 
9. melaksanakan penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap; 
10. melaksanakan penjaminan ketersediaan sa rana usaha perikanan 
tangkap; 
11. melaksanakan penetapan prosedur pengelolaan dan 
penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); 
12. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Sarana dan Prasarana 
Perikanan Tangkap; dan 
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya . 
Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengawasan 
Sumber Daya Perikanan , mempunyai tugas : 
1. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Pengawasan Sumber Daya Perikanan; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi S ubstansi 
Pengawasan Sumber Daya Perikanan ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi 
Pengawasan Sumber Daya Perikanan ; 
 
 
4. menyiapkan bahan telaahan, pengkoordinasian pelaksanaan 
pendampingan dan pembinaan pengawasan sumber daya 
perikanan ; 
5. melaksanakan pemetaan kebutuhan pengawasan sumber daya 
perikanan ; 
6. melaksanakan pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah 
sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat 
diusahakan dalam kabupaten; 
7. melaksanakan pengawasan usaha perikanan bidang 
pembudidayaan ikan diwilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan 
genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten; 
8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Pengawasan Sumber Daya 
Perikanan ; dan 
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya . 
Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penataan 
Kawasan Budidaya , mempunyai tugas : 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Penataan Kawasan Budidaya; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi Penataan 
Kawasan Budidaya ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi 
Penataan Kawasan Budidaya ; 
4. menyiapkan bahan telaahan, pengkoordinasian pelaksanaan 
pendampingan dan pembinaan penataan kawasan budidaya ; 
5. melaksanakan perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan 
perlindun gan lahan untuk pembudidaya ikan di darat; 
6. melaksanakan perencanaan dan pengembangan pemanfaatan air 
untuk pembudidayaan ikan di darat; 
7. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Penataan Kawasan Budidaya ; 
dan 
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya . 
Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Sarana dan 
Prasarana Budidaya , mempunyai tugas : 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Sarana dan Prasarana Budidaya; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi Sarana 
dan Prasarana Budidaya ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi Sarana 
dan Prasarana Budidaya ; 
4. menyiapkan bahan telaahan, pengkoordinasian pelaksanaan 
pendampingan dan pembinaan sarana dan prasarana budidaya ; 
5. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pembudidaya ikan 
dalam daerah kabupaten; 
6. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksan aan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Sarana dan Prasarana 
Budidaya ; dan 
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya . 
Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kesehatan 
Ikan, Lingkungan dan Pembinaan Budidaya , mempunyai tugas : 
1. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Kesehatan Ikan, Lingkungan dan Pembinaan Budidaya; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi 
Kesehatan Ikan, Lingkungan dan Pembinaan Budidaya ; 
3. menyiap kan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi 
Kesehatan Ikan, Lingkungan dan Pembinaan Budidaya ; 
4. menyiapkan bahan telaahan, pengkoordinasian pelaksanaan 
pendampingan dan pembinaan kesehatan ikan , lingkungan dan 
pembinaan budidaya ; 
5. melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan 
budidaya dalam daerah kabupaten; 
6. melaksanakan pembinaan pembudidayaan ikan di darat; 
7. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Kesehatan Ikan, Lingkungan 
dan Pembinaan Budid aya; dan 
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya . 
Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan 
Usaha, Data dan Informasi Perikanan , mempunyai tugas : 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Pelayanan Usaha, Data dan Informasi Perikanan ; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi 
Pelayanan Usaha, Data dan Informasi Perikanan ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi 
Pelayanan Usaha, Data dan Informasi Perikanan ; 
4. menyiapkan bahan telaahan, pengkoordinasian pelaksanaan 
pendampingan dan pembinaan pelayanan usaha, data dan 
informasi perikanan ; 
5. melaksanakan Penetapan Persyaratan dan Pelayanan Penerbitan 
Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai 
dengan 10 GT ; 
6. melaksanakan Penetapan Persyaratan dan Pelayanan Penerbitan 
Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT ; 
7. melaksanakan Penetapan Persyaratan dan Pelayanan Penerbitan 
Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, 
Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam Daerah 
Kabupaten Yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, 
dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau 
Tenaga Kerja Asing; 
8. melaksanakan Penetapan Persyaratan dan Pelayanan Penerbitan 
Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam Daerah 
Kabupaten; 
9. melaksanakan Penyediaan Data dan Informasi Perikanan ; 
10. melaksanakan pemantauan, evaluasi d an pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Pelayanan Usaha, Data dan 
Informasi Perikanan ; dan 
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya . 
Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembina an 
dan Pengembangan Usaha Perikanan , mempunyai tugas : 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perikanan; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi 
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perikanan ; 
 
 
 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi 
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perikanan ; 
4. menyiapkan bahan telaahan, pengkoordinasian pelaksanaan 
pendampingan dan pembinaan pengembangan usaha perikanan ; 
5. melaksanakan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar 
pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil ; 
6. melaksanakan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan 
usaha pengolahan dalam daerah kabupaten ; 
7. melaksanakan pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan 
skala mikro dan kecil dalam daerah kabupaten ; 
8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Pembinaan d an Pengembangan 
Usaha Perikanan ; dan 
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya . 
Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi 
Pemberdayaan Usaha Budidaya , mempunyai tugas : 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Pemberdayaan Usaha Budidaya; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substan si 
Pemberdayaan Usaha Budidaya ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi 
Pemberdayaan Usaha Budidaya ; 
4. menyiapkan bahan telaahan, pengkoordinasian pelaksanaan 
pendampingan dan pembinaan pemberdayaan usaha budidaya ; 
5. melaksanakan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil ; 
6. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan 
kelembagaan pembudidaya ikan kecil ; 
7. melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan, pembiayaan dan 
kemitraan usaha ; 
8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksana an 
tugas dan kegiatan pada Substansi Pemberdayaan Usaha Budidaya 
Ikan; dan 
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya . 
 
 
Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI, 
 
 ttd. 
 
H. SUHARDIMAN AMB Y