Bagaimana redaksi normatif Pasal 10 dalam PERATURAN BUPATI  MAGELANG Nomor 16 Tahun 2005?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI  MAGELANG Nomor 16 Tahun 2005 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN, BAB V - PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN, Pasal 10 berbunyi:

(1) Terhadap perizinan yang mempunyai dampak strategis, sebelum dilakukan langkah -
langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terlebih dahulu diperlukan persetujuan 
Bupati. 
(2) Perizinan yang mempunyai dampak strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah perizinan yang dimungkinkan dapat menimbulkan perubahan signifikan dan atau 
gangguan pada sistem ekonomi, sosial dan buda ya. 
(3) Dalam melakukan proses penerbitan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada 
dilakukan langkah -langkah sebagai berikut : 
a. Kepala BPPT menyampaikan permohonan persetujuan Bupati kepada Bupati; 
b. dalam hal menerbitkan persetujuan, Bupa ti dapat dibantu oleh Tim Pertimbangan 
Persetujuan Bupati; 
c. dalam hal persetujuan Bupati disetujui , diterbitkan surat persetujuan Bupati; 
d. dalam hal persetujuan Bupati ditolak , diterbitkan surat penolakan disertai alasan -
alasan penolakan; 
e. surat p ersetujuan Bupati atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf c 
dan huruf d ditujukan kepada Kepala BPPT atau Kepala Instansi Teknis sebagai 
dasar pemberian izin yang mempunyai dampak strategis . 
(4) Pembentukan Tim Pertimbangan Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.