Apa yang diatur dalam NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945 pada Pasal 15?
Berdasarkan NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Pasal 15 menyebutkan bahwa:

( 1) Med iasi se bagairnana d imaksu d dalam Pas al 10 h u ru f e 
dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak 
Penerima Bantuan Hukum terkait masalah hukum . 
(2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan salah satu Penerima Bantuan Hukum . 
(3) Permohonan mediasi diajukan oleh Penerim a Bantuan 
Hukum dengan rnengisi formu lir permohonan dengan 
melampirkan surat keterangan miskin . 
(4) Hasil kesepakatan dalam pertemuan mediasi dibuat dalam 
berita acara yang ditandatangani oleh para pihak . 
(5) Format formulir permo honan sebagaimana dimaksud pada 
dan format berita acara hasil mediasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tercant um dalam Lampiran yang 
rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. Pasal 14 
(1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
huruf d d ilakukan terhadap permasalahan Bantuan 
Hukum yang terjadi di wila yah Pemberi Bantuan Hukum 
yang bersangkutan. 
(2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan terlebih dahu lu 
proposal penelitian hukum kepada Bupati atau pejabat 
yang ditunjuk. 
(3) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilaksanakan setelah proposal pene litian mendapat 
persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 
(4) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan menggunakan metode pene litian hukum . 
(5) Format proposal sebaga imana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) lnvcstigasi kasus sebagaimana dimak sud pada ayat ( I J 
dilakukan oleh Pernberi Bantuan Hukum atas permohon an 
dari Penerima Bantuan Huk um dengan mengisi forrnuh r 
permohonan dan melampirkan sura t keterangan miskin. 
(3) Forrnulir p ermoh onan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
(4) Hasil investigasi kasus sebagai man a dimaksud pada ayat 
( 1) dibu at dala.m bentuk lapor an investigasi kasus. 
(5) Pemberi Bantuan Hukum wajib membu at laporan dal am 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak 
tanggal selesainya pelaksan aan kegiatan Jnvestigasi kasus. 
(6) Lapora n sebagaimana dimak sud pada ayat (5) 
disampaikan kepada Bup ati. ()