Bagaimana redaksi normatif Pasal 17 dalam PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 128/PMK.07 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 128/PMK.07 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 190/PMK.07 /2021 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA, Pasal 17 berbunyi:

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui 
RKUD. 
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dilakukan melalui pemotongan Dana 
Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan 
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke 
RKD. 
(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/ 
kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana 
Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan berdasarkan surat kuasa 
pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota. 
(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan 
ketentuan: 
a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari 
pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan · 
Januari dan paling lambat bulan September; 
b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari 
pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan 
Maret dan paling lambat bulan September; dan 
c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari 
pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan 
Juni. 
(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri 
dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan: 
jdih.kemenkeu.go.id
-3 -
a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari 
pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan 
Januari dan paling lambat bulan September; 
dan 
b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari 
pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan 
Maret. 
(6) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) setelah 
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa 
selama 12 (dua belas) bulan. 
(7) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil dari 
besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang 
ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai 
rincian APBN tahun anggaran 2022, Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) 
disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh 
persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa. 
(8) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf a dan tahap I untuk 
Desa berstatus Desa mandiri sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 5) huruf a sudah termasuk 
pendanaan kebutuhan Dana Desa untuk 
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19). 
(9) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
merupakan status Desa hasil penilaian yang 
dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa 
membangun. 
2. Ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (7) Pasal 18 diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut: