Apa substansi hukum dari Pasal 11 PERATURAN  DAERAH Nomor 15 Tahun 2009?
Materi muatan PERATURAN  DAERAH Nomor 15 Tahun 2009 tentang ALOKASI DANA DESA, khususnya BAB IV - ALOKASI DANA DESA, Pasal 11, adalah:

(1) ADD Minimal adalah dana minimal yang diterima oleh masing -masing desa d an 
dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata. 
(2) Besaran ADD Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 
60%(enam puluh persen) dari besaran total Alokasi Dana Desa. 
(3) Besaran ADD Proporsional adalah 40%(empat puluh persen) dari besara n 
Alokasi Dana Desa. 
(4) ADD Proporsional adalah diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian 
total dana variable yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi desa yang 
bersangkutan menurut asas keadilan. 
(5) Porsi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan proporsi bobot 
desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua desa di Kabupaten 
Bandung Barat. 
(6) Bobot desa ditentukan dan dihitung dengan mempertimbangkan potensi 
desa,kebutuhan desa,pengentasan kemiskinan,keadilan dan 
pemerataan,berdasarkan: 
a. Kelompok variable independen utama,yang meng gambarkan beban 
pelayanan publik dan pembangunan yang sifatnya da sar; 
b. Kelompok variable independen tambahan,beban pelayanan publik dan 
pembangunan yang ditanggung desa akibat kewenangan yang 
dimilikinya,akibat kondisi unik setiap desa yang terkait dengan tujuan 
tahunan yang ingin dicapai desa; 
(7) Yang dimaksud dengan kelom pok variable independen utama adalah sebagai 
berikut: 
a. Kemiskinan ; 
b. Pendidikan dasar; 
c. Kesehatan;dan 
d. Keterjangkauan desa. 
(8) Yang dimaksud dengan kelompok variable independen tambahan adalah 
sebagai berikut: 
a. Penduduk; 
b. Luas wilayah; 
 
10 
 
 
 
c. Potensi ekonomi; 
d. Partisipasi masyarakat; 
e. Jumlah unit komunitas di desa ( Dusun,Jorong,RW dan RT). 
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara teknis perhitungan dan rumusan 
Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati.