Apa substansi hukum dari Pasal  28 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 17 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 17 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUS UNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, khususnya BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  28, adalah:

(1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. 
(2) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil 
Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 
lingkup pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 2), Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil 
Petern akan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan lingkup pengolahan 
dan pemasaran hasil peternakan; 
b. pelaksanaan … 
48 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup pengolahan 
dan pemasaran hasil peternakan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup 
pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 
d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pengolahan 
dan pemasaran hasil peternakan; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran 
Hasil Peternakan adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan 
penetapan kinerja lingkup Seksi P engolahan dan 
Pemasaran Hasil Peternakan ; 
b. membina, membagi dan mengar ahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas 
agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan 
efisien; 
c. menyusun bahan kebijakan lingkup pengolahan dan 
pemasaran hasil peternakan; 
d. melaksanakan penilaian penerapan penanganan 
limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk 
hewan; 
e. melaksanakan bimbingan dan pengembangan unit 
pengolahan hasil di bidang peternakan; 
f. melaksanakan penyusunan kebutuhan alat 
pengolahan hasil peternakan; 
g. melaksan akan penyiapan bahan penerapan cara 
produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan 
pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan 
(SKKP/SKP) di bidang peternakan; 
h. melaksanakan pelayanan dan pengembangan 
informasi pasar di bidang peternakan; 
i. melaksanak an pengolahan dan pemasaran hasil 
peternakan; 
j. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai 
dengan kewenangannya; 
k. melaksanakan … 
49 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 k. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan 
pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan 
pertanggungjawaban kepada atasan; dan 
m. melaksanaka n tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Bagian Ke delapan 
Bidang Perikanan