Apa saja yang diatur dalam Pasal   6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 26 Tahun 2012?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 26 Tahun 2012 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal   6 menetapkan:

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan 
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya 
diusulkan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud sekurang -kurangnya memenuhi 
kriteria sebagai berikut : 
a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah 
dan tidak dapat d iprediksi seb elumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 
(3) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan 
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya 
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. 
(4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan belanja tidak 
terduga. 
(5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan 
cara : 
a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja 
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ 
atau 
b. memanfaatkan uang kas yang ters edia. 
(6) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk belanja untuk 
keperluan mendesak. 
(7) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada 
mencakup : 
a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan 
b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. 
(8) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya 
dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA -SKPD. 
(9) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA -SKPD, kecuali untuk 
kebutuh an tanggap darurat bencana. 
(10) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada 
dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak 
terduga. 
(11) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencan a sebagaimana dimaksud 
pada ayat (9) digunaka n hanya untuk pencarian dan penyelamatan 
korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, 
kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan 
dan penampungan serta tempat hunian sementara.