Apa yang diatur dalam PERATURAN WALI K OTA CIREBON Nomor 13 Tahun 2022 pada Pasal 6?
Berdasarkan PERATURAN WALI K OTA CIREBON Nomor 13 Tahun 2022 tentang STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN, BAB III - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 6 menyebutkan bahwa:

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penem patannya 
dalam Berita Daerah Kota Cirebon. 
 
Ditetapkan di Cirebon 
pada tanggal 21 Maret 2022 
WALI KOTA CIREBON, 
ttd, 
NASHRUDIN AZIS 
Diundangkan di Cirebon 
pada tanggal 23 Maret 2022 
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, 
ttd, 
AGUS MULYADI 
BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 13 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
FERY DJUNAEDI, SH., MH. 
Pembina Tk.I (IV/b) 
NIP. 19711228 199803 1 002
- 8 - 
 
LAMPIRAN I 
PERATURAN WALI KOTA CIREBON 
NOMOR 13 TAHUN 2022 
TENTANG 
STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, 
JABATAN ADMINISTRATOR , JABATAN PENGAWAS DAN 
JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 
KOTA CIREBON 
 
 
A. SEKRETARIAT DAERAH 
1. Sekretaris Daerah 
Nama Jabatan : Sekretaris Daerah 
Kelompok 
Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 
Urusan 
Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan 
Kode Jabatan : 
I IKHTISAR JABATAN 
Ikhtisar Jabatan Memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi 
sekretariat daerah yang meliputi perencanaan, 
pengorganisasi, penyelenggaraan, pengevaluasian serta 
pelaporan penyelenggaraan sekretariat daerah sesuai dengan 
peraturan perundang -undangan dalam rangka me mbantu 
Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian 
administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah 
serta pelayanan administratif. 
II IKHTISAR KOMPETENSI 
Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 
A. Manajerial 
1. Integritas 4 Mampu 
menciptakan 
situasi kerja 
yang 
mendorong 
kepatuhan 
pada nilai, 
norma, dan 
etika 
organisasi 4.1 Menciptakan situasi kerja yang 
mendorong seluruh pemangku 
kepentingan mematuhi nilai, 
norma, dan etika organisasi 
dalam segala situasi dan 
kondisi. 
4.2 Mendukung dan menerapkan 
prinsip moral dan standar etika 
yang tinggi, serta berani 
menanggung konsekuensinya. 
4.3 Berani melakukan koreksi atau 
mengambil tindakan atas 
penyimpangan kode etik/nilai -
nilai yang dilakukan oleh orang 
lain, pada tataran lingkup kerja 
setingk at instansi meskipun ada 
resiko. 
- 9 - 
 
 
 2. Kerjasama 4 Membangun 
komitmen tim, 
sinergi 4.1 Membangun sinergi antar unit 
kerja di lingkup instansi yang 
dipimpin; 
4.2 Memfasilitasi kepentingan yang 
berbeda dari unit kerja lain 
sehingga tercipta sinergi dalam 
rangka pencapaian target kerja 
organisasi; 
4.3 Mengembangkan sistem yang 
menghargai kerja sama antar 
unit, memberikan dukungan/ 
semangat untuk memastikan 
tercapainya sinergi dalam 
rangka pencapaian target kerja . 
3. Komunikasi 4 Mampu 
mengemukaka
n pemikiran 
multidimensi 
secara lisan 
dan tertulis 
untuk 
mendorong 
kesepakatan 
dengan tujuan 
meningkatkan 
kinerja secara 
keseluruhan 4.1 Mengintegrasikan 
informasiinformasi penting hasil 
diskusi dengan pihak lain untuk 
mendapatkan pemahaman yang 
sama; Berbagi informasi dengan 
pemangku kepentingan untuk 
tujuan meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan; 
4.2 Menuangkan pemikiran/ 
konsep yang multidimensi 
dalam bentuk tulisan formal; 
4.3 Menyampaikan informasi secara 
persuasif untuk mendorong 
pemangku kepentingan sepakat 
pada langkah -langkah bersama 
dengan tujuan meningkatkan 
kinerja secara keseluruhan. 
4. Orientasi pada 
hasil 4 Mendorong 
unit 
kerja mencapai 
target yang 
ditetapkan 
atau 
melebihi hasil 
kerja 
sebelumnya 4.1 Mendorong unit kerja di tingkat 
instansi untuk mencapai kinerja 
yang melebihi target yang 
ditetapkan; 
4.2 Memantau dan mengevaluasi 
hasil kerja unitnya agar selaras 
dengan sasaran strategis 
instansi; 
4.3 Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama antar unit 
kerja dalam rangka 
meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi penca paian target 
organisas i. 
5. Pelayanan 
Publik 4 Mampu 
memonitor, 
mengevaluasi, 
memperhitung
kan dan 4.1 Memahami dan member 
perhatian kepada isu -isu jangka 
panjang, kesempatan atau 
kekuatan politik yang 
mempengaruhi organisasi dalam 
- 10 - 
 
 
 mengantisipasi 
dampak dari 
isu-isu jangka 
panjang 
kesempatan, 
atau kekuatan 
politik 
dalam hal 
pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepentingan 
yang 
transparan, 
objektif, dan 
profesional hubungannya dengan dunia 
luar, memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan tugas -
tugas pelayanan public seca ra 
objektif, transparan, dan 
professional dalam lingkup 
organisasi; 
4.2 Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras dengan 
standar pelayanan yang objektif, 
netral, tidak memihak, tidak 
diskriminatif serta tidak 
terpengaruh kepentingan 
pribadi/kelompok/partai 
politik; 
4.3 Menerapkan strategi jangka 
panjang yang berfokus pada 
pemenuhan kebutuhan 
pemangku kepentingan dalam 
menyusun kebijakan dengan 
mengikuti standar objektif, 
netral, tidak memihak, tidak 
diskriminatif, t ransparan, tidak 
terpengaruh kepentingan 
pribadi/kelompok . 
6. Pengembangan 
diri dan orang 
lain 4 Menyusun 
program 
pengembangan 
jangka panjang 
dalam rangka 
mendorong 
manajemen 
pembelajaran 4.1 Menyusun program 
pengembangan jangka panjang 
bersama -sama dengan 
bawahan, termasuk di dalamnya 
penetapan tujuan, bimbingan, 
penugasan dan pengalaman 
lainnya, serta mengalokasikan 
waktu untuk mengikuti 
pelatihan / pendidikan / 
pengembangan kompetensi dan 
karir; 
4.2 Melaksanakan manajemen 
pembelajaran termasuk evaluasi 
dan um pan balik pada tataran 
organisasi; 
4.3 Mengembangkan orang -orang di 
sekitarnya secara konsisten, 
melakukan kaderisasi untuk 
posisi -posisi di unit kerjanya . 
7. Mengelola 
Perubahan 4 Memimpin 
perubahan 
pada unit kerja 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk 
lebih siap dalam menghadapi 
- 11 - 
 
 
 perubahan termasuk memitigasi 
risiko yang mungkin terjadi; 
4.2 Memastikan perubahan sudah 
diterapkan secara aktif di 
lingkup unit kerjanya secara 
berkala; 
4.3 Memimpin dan memastikan 
penerapan program -progr am 
perubahan selaras antar unit 
kerja . 
8. Pengambilan 
Keputusan 4 Menyelesaikan 
masalah yang 
mengandung 
risiko tinggi, 
mengantisipasi 
dampak 
keputusan, 
membuat 
tindakan 
pengamanan; 
mitigasi risiko 4.1 Menyusun dan/atau 
memutuskan konsep 
penyelesaian masalah yang 
melibatkan beberapa/seluruh 
fungsi dalam organisasi. 
4.2 Menghasilkan solusi dari 
berbagai masalah yang 
kompleks, terkait dengan bidang 
kerjanya yang berdampak pada 
pihak lain. 
4.3 Membuat keputusan dan 
mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindaka n 
penanganannya (mitigasi risiko) . 
B. Sosial Kultural 
9. Perekat 
Bangsa 4 Mendayaguna 
kan perbedaan 
secara 
konstruktif 
dan kreatif 
untuk 
meningkatkan 
efektifitas 
organisasi 4.1 Menginisiasi dan 
merepresentasikan pemerintah 
di lingkungan kerja dan 
masyarakat untuk senantiasa 
menjaga persatuan dan 
kesatuan dalam keberagaman 
dan menerima segala bentuk 
perbedaan dalam kehidupan 
bermasyarakat; 
4.2 Mampu mendayagunakan 
perbedaan latar bela kang, 
agama/kepercayaan, suku, 
gender, sosial ekonomi, 
preferensi politik untuk 
mencapa i kelancaran 
pencapaian tujuan organisasi; 
4.3 Mampu membuat program yang 
mengakomodasi perbedaan latar 
belakang, agama/kepercayaan, 
suku, g ender, sosial ekonomi, 
preferensi politik . 
C. Teknis 
10. Manajemen 
SDM 4 Mampu 
mengembang 4.1 Mengevaluasi strategi 
Manajemen ASN yang ada saat 
- 12 - 
 
 
 kan strategi 
penyusunan 
Manajemen 
ASN yang 
tepat sesuai 
kondisi ini, menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai metode 
yang dijalankan dengan 
kelompok sasaran yang berbeda; 
4.2 Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedoman, dan/atau petunjuk 
teknis strategi Manajemen ASN ; 
4.3 Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan untuk 
mengembangkan strategi 
Manajemen ASN yang dapat 
dijalankan oleh mereka sendiri 
dalam menerapkan kebijakan 
penyusunan perencanaan 
pembangunan daerah . 
11. Perenca naan 
Pembangunan 
Daerah 4 Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
perencanaan 
pembangunan 
daerah 4.1 Mampu melakukan evaluasi 
pelaksa naan perencanaan 
pembangunan daerah, menemu 
kenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan 
pengembangan atau perbaikan 
cara kerja yang lebih 
efektif/efisien; 
4.2 Mampu melakukan perbaikan, 
menyusun petunjuk operasional 
pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerah; 
4.3 Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder pelaksanaan 
perencanaan pembangunan 
daerah dan memberikan 
bimbingan dan fasilita si kepada 
instansi lain atau stakeholder 
terkait pelaksanaan 
perencanaan pembangunan 
daerah . 
12. Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah 4 Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
pengelolaan 
keuangan dan 
menyusun 
petunjuk 
operasional 
pengelolaan 
keuangan 
daerah 4.1 Mampu melakukan evaluasi 
terhadap teknis/metode/sistem 
cara kerja menemu kenali 
kelebihan dan kekurangan 
melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja 
pengelolaan keuangan daerah 
yang lebih efektif/efisien; 
4.2 Mampu melakukan perbaikan, 
menyusun petunjuk operasional 
pelak sanaan pengelolaan 
keuangan daerah; 
- 13 - 
 
 
 4.3 Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder pelaksanaan 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
dan memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain 
atau stakeholder terkait 
Pengelolaan Keuangan Daerah . 
13. Penyus unan 
Produk 
Hukum 
Daerah 4 Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
penyusunan 
produk hukum 
daerah dan 
melakukan 
pembahasan 
dengan 
stakeholder 
terkait. 4.1 Mampu melakukan evaluasi 
teknis/metode/sistem 
penyusunan produk hukum 
daerah, menemu kenali 
kelebihan dan kekurangan 
melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja 
Penyusunan Produk Hukum 
Daerah yang lebih efektif/efisien 
dibidang ekonomi, SDA, dan 
Pembangunan; 
4.2 Mampu melakukan 
pembahasan dengan DPRD 
dan/atau stakeholder terkait 
Penyusunan Produk Hukum 
Daerah dibidang ekonomi, SDA, 
dan Pembangunan; 
4.3 Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder pelaksanaan 
Penyusunan Produk Hukum 
Daerah. dan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi kepada 
instansi lain atau stakeholder 
terkait pengadaan barang dan 
jasa dibidang ekonomi, SDA, 
dan Pembangunan. 
14. Pengelolaan 
Barang Milik 
Daerah 4 Mampu 
Mengevaluasi 
Pengelolaan 
Barang Milik 
Daerah 4.1 Mampu melakukan evaluasi 
terhadap teknis/metode/sistem 
cara kerja menemu kenali 
kelebihan dan kekurangan 
melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja 
pengelolaan Barang Milik 
Daerah yang lebih 
efektif/efisien; 
4.2 Mampu melakukan perbaikan, 
menyusun petunjuk operasional 
pelaksanaan pengelolaan 
Barang Milik Daerah; 
4.3 Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
- 14 - 
 
 
 stakeholder pelaksanaa n 
Pengelolaan Barang Milik 
Daerah dan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi kepada 
instansi lain atau stakeholder 
terkait Pengelolaan Barang Milik 
Daerah . 
15. Advokasi 
kebijakan 
Otonomi 
Daerah 4 Mampu 
mengembang 
kan strategi 
advokasi 
kebijakan 
otonomi 
daerah yang 
tepat sesuai 
kondisi. 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi 
yang ada saat ini, menganalisis 
kekuatan dan kekurangan 
berbagai metode yang dijalankan 
dengan kelompok sasaran yang 
berbeda; 
4.2 Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedoman, dan/atau petun juk 
teknis strategi advokasi 
kebijakan otonomi daerah; 
4.3 Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan untuk 
mengembangkan strategi 
advokasi yang dapat dijalankan 
oleh mereka sendiri dalam 
menerapkan kebijakan otonomi 
daerah. 
D. Pemerintahan 
1. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan pihak profesional dan pakar; 
2. Merumuskan strategi hubungan kerjasama; 
3. Melakukan program pencegahan tindak pidana korupsi; 
4. Melakukan diplomasi organisasi; 
5. Membuat strategi peningkatan kepercayaan publik; 
6. Menganalisa kontribusi terha dap fungsi anggaran; 
7. Merumuskan program pemerintah berbasis budaya lokal; 
8. Menyusun konsep kebangsaan dan ketahanan nasional; 
9. Menetapkan pendekatan evaluasi kinerja kebijakan; 
10. Membuat rumusan kebijakan pemerintahan; 
11. Mengimplementasikan strategi pengembangan masyarakat; 
12. Mengelola keberagaman masyarakat; 
13. Merumuskan standar pelayanan pemerintah; 
14. Melakukan evaluasi penerapan standar pelayanan pemerintah; 
15. Melaksanakan manajemen pengetahuan dalam organisasi; 
16. Mengimplementasikan kemitraan dalam koordinasi program p embangunan 
masyarakat; 
17. Menetapkan program pembentukan peraturan daerah; 
18. Mengelola hubungan dengan unsur media informasi; 
19. Membangun organisasi pembelajaran; 
20. Merumuskan strategi pencegahan konflik suku agama ras antar golongan; 
21. Merumuskan inovasi kebijakan d esentralisasi; 
22. Melakukan diseminasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional; 
23. Merumuskan rencana kebijakan pemerintahan berbasis budaya lokal; 
24. Menggunakan informasi keuangan dan ekonomi untuk pengambilan 
keputusan strategis; 
25. Melakukan pengembangan sistem pelaksanaan perjanjian kerjasama. 
- 15 - 
 
 
 III. PERSYARATAN JABATAN 
Jenis 
Persyaratan Uraian Tingkat Pentingnya 
Terhadap Jabatan 
Mutlak Penting Perlu 
A. Pendidikan 1. Jenjang Diploma IV ( D IV) / Sarjana ( S1) 
2. Bidang 
Ilmu Ilmu Pemerintahan/ Ilmu Politik/ Manajemen/ 
Ilmu Sosial/ Ilmu Politik/ Hukum/ Psikologi/ 
Komunikasi 
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan 
Kepemimpianan 
Nasional (PKN) 
Tingkat II √ 
Pelatihan 
Kepemimpinan 
Administrator √ 
2. Teknis 1. Analisis 
kebijakan publik 
2. Manajemen 
pemerintahan 
daerah 
3. Pengelolaan 
keuangan dan 
barang milik 
daerah 
4. Manajemen 
sumber daya 
manusia 
aparatur 
5. Perencanaan 
pembangunan 
daerah √ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
3. Fungsional - 
C. Pengalaman 
Kerja 1. Memiliki pengalaman jabatan 
dalam bidang tugas yang terkait 
dengan hukum/ keuangan/ 
kepegawaian/ perencanaan/ 
organisasi / pemerintahan 
secara kumulatif minimal 
selama 5 (lima) tahun. 
2. Sedang atau pernah menduduki 
jabatan administrator atau 
jabatan fungsional jenjang ahli 
madya paling singkat 2 (dua) 
tahun. √ 
D. Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) 
E. Indikator 
Kinerja 
Jabatan 1. Kualitas Pengelolaan SDM; 
2. Kualitas Pengelolaan Keuangan; 
3. Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
 
- 16 - 
 
 
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 
Nama Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 
Kelompok 
Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 
Urusan 
Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan 
Kode Jabatan : 
I IKHTISAR JABATAN 
Ikhtisar Jabatan Memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi 
asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang meliputi 
penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan 
hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah 
di bidang kesejahteraan rakyat, m eliputi urusan pemerintahan 
bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ketenteraman dan 
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, 
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 
kepemudaan dan olah raga, pember dayaan perempuan dan 
perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, urusan 
pemerintahan umum serta perpustakaan 
II IKHTISAR KOMPETENSI 
Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 
A. Manajerial 
1. Integritas 4 Mampu 
menciptakan 
situasi kerja 
yang 
mendorong 
kepatuhan 
pada nilai, 
norma, dan 
etika 
organisasi 4.1 Menciptakan situasi kerja yang 
mendorong seluruh pemangku 
kepentingan mematuhi nilai, 
norma, dan etika organisasi 
dalam segala situasi dan 
kondisi. 
4.2 Mendukung dan menerapkan 
prinsip moral dan standar etika 
yang tinggi, serta berani 
menanggung konsekuensinya. 
4.3 Berani melakukan koreksi atau 
mengambil tindakan atas 
penyimpangan kode etik/nilai -
nilai yang dilakukan oleh orang 
lain, pada tataran lingkup kerja 
setingkat instansi meskipun ada 
resiko. 
2. Kerjasama 4 Membangun 
komitmen tim, 
sinergi 4.1 Membangun sinergi antar unit 
kerja di lingkup instansi yang 
dipimpin; 
4.2 Memfasilitasi kepentingan yang 
berbeda dari unit kerja lain 
sehingga tercipta sinergi dalam 
rangka pencapaian target kerja 
organisasi; 
4.3 Mengembangkan siste m yang 
menghargai kerja sama antar 
- 17 - 
 
 
 unit, memberikan dukungan/ 
semangat untuk memastikan 
tercapainya sinergi dalam 
rangka pencapaian target kerja . 
3. Komunikasi 4 Mampu 
mengemukaka
n pemikiran 
multidimensi 
secara lisan 
dan tertulis 
untuk 
mendorong 
kesepakatan 
dengan tujuan 
meningkatkan 
kinerja secara 
keseluruhan 4.1 Mengintegrasikan informasi -
informasi penting hasil diskusi 
dengan pihak lain untuk 
mendapatkan pemahaman yang 
sama; Berbagi informasi dengan 
pemangku kepentingan untuk 
tujuan meningkatkan kinerja 
secar a keseluruhan; 
4.2 Menuangkan pemikiran/konsep 
yang multidimensi dalam 
bentuk tulisan formal; 
4.3 Menyampaikan informasi secara 
persuasif untuk mendorong 
pemangku kepentingan sepakat 
pada langkah -langkah bersama 
dengan tujuan meningkatkan 
kinerja secara keseluruhan. 
 
4. Orientasi pada 
hasil 4 Mendorong 
unit 
kerja mencapai 
target yang 
ditetapkan 
atau 
melebihi hasil 
kerja 
sebelumnya 4.1 Mendorong unit kerja di tingkat 
instansi untuk mencapai kinerja 
yang melebihi target yang 
ditetapkan; 
4.2 Memantau dan mengevaluasi 
hasil kerja unitnya agar selaras 
dengan sasaran strategis 
instansi; 
4.3 Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama antar unit 
kerja dalam rangka 
meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi pencapaian target 
organisasi . 
 
5. Pelayanan 
Publik 4 Mampu 
memonitor, 
mengevaluasi , 
memperhitung
kan dan 
mengantis ipasi 
dampak dari 
isu-isu jangka 
panjang 
kesempatan, 
atau kekuatan 
politik 4.1 Memahami dan memberi 
perha tian kepada isu -isu jangka 
panjang, kesempatan atau 
kekuatan politik yang 
mempengaruhi organisasi dalam 
hubungannya dengan dunia 
luar, memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan tugas -
tugas pelayanan publik secara 
objektif, transparan, dan 
profesional dalam lingkup 
organisasi; 
- 18 - 
 
 
 dalam hal 
pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepentingan 
yang 
transparan, 
objektif, dan 
profesional 4.2 Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras dengan 
standar pelayanan yang objektif, 
netral, tidak memihak, tidak 
diskriminatif serta tidak 
terpengaruh kepentingan 
pribadi/ kelompok/ partai 
politik; 
4.3 Menerapkan strategi jangka 
panjang yang berfokus pada 
pemenuhan kebutuhan 
pemangku kepentingan dalam 
menyusun kebijakan dengan 
mengikuti standar objektif, 
netral, tidak memihak, tidak 
diskriminatif, transparan, tidak 
terpengaruh kepentingan 
pribadi/ kelompok . 
 
6. Pengembangan 
diri dan orang 
lain 4 Menyusun 
program 
pengembangan 
jangka 
panjang dalam 
rangka 
mendorong 
manajemen 
pembelajaran 4.1 Menyusun program 
pengembangan jangka panjang 
bersama -sama dengan 
bawahan, termasuk di dalamnya 
penetapan tujuan, bimbingan, 
penugasan dan pengalaman 
lainnya, serta mengalokasikan 
waktu untuk mengikuti 
pelatihan / pendidikan / 
pengembangan kompetensi dan 
karier; 
4.2 Melaksanakan manajemen 
pembelajaran termasuk evaluasi 
dan umpan balik pada tata ran 
organisasi; 
4.3 Mengembangkan orang -orang di 
sekitarnya secara konsisten, 
melakukan kaderisasi untuk 
posisi -posisi di unit kerjanya . 
7. Mengelola 
Perubahan 4 Memimpin 
perubahan 
pada unit 
kerja 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk 
lebih siap dalam menghadapi 
perubahan termasuk memitigasi 
risiko yang mungkin terjadi; 
4.2 Memastikan perubahan sudah 
diterapkan secara aktif di 
lingkup unit kerjanya secara 
berkala; 
4.3 Memimpin dan memastikan 
penerapan program -program 
- 19 - 
 
 
 perubahan selaras antar unit 
kerja . 
8. Pengambilan 
Keputusan 4 Menyelesaikan 
masalah yang 
mengandung 
risiko tinggi, 
mengantisipasi 
dampak 
keputusan, 
membuat 
tindakan 
pengamanan; 
mitigasi risiko 4.1 Menyusun dan/ atau 
memutuskan konsep 
penyelesaian masalah yang 
melibatkan beberapa/ seluruh 
fungsi dalam organisasi. 
4.2 Menghasilkan solusi dari 
berbagai masalah yang 
kompleks, terkait dengan bidang 
kerjanya yang berdampak pada 
pihak lain. 
4.3 Membuat keputusan dan 
mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 
penanganannya (mitigasi risiko) . 
B. Sosial Kultural 
9. Perekat 
Bangsa 4 Mendayagunak
an perbedaan 
secara 
konstruktif 
dan kreatif 
untuk 
meningkatkan 
efektivitas 
organisasi 4.1 Menginisiasi dan 
merepresentasikan pemerintah 
di lingkungan kerja dan 
masyarakat untuk senantiasa 
menjaga persatuan dan 
kesatuan dalam keberagaman 
dan menerima segala bentuk 
perbedaan dalam kehidupan 
bermasyarakat; 
4.2 Mampu mendayagunakan 
perbedaan latar belakang, 
agama/kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik untuk 
mencapai kelancaran 
pencapaian tujuan organisasi; 
4.3 Mampu membuat program yang 
mengakomodasi perbedaan latar 
belakang, agama/kepercayaan, 
suku, jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik . 
C. Teknis 
10. Penyusunan 
kebijakan 
otonomi 
daerah 4 Mampu 
mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat 
norma, 
standar, 
prosedur, 
kriteria dalam 
penyusunan 
kebijakan 4.1 Mampu melakukan evaluasi 
terhadap teknik/ metode/ 
sistem cara kerja, mengetahui 
kelebihan dan kekura ngan serta 
melakukan perbaikan 
teknik/metode/ sistem cara 
kerja penyusunan kebijakan 
bidang pemerintahan dan 
kesejahteraan rakyat, meliputi 
urusan pemerintahan bidang 
- 20 - 
 
 
 bidang 
pemerintahan 
dan 
kesejahteraan 
rakyat, 
meliputi 
urusan 
pemerintahan 
bidang 
pendidikan, 
kesehatan, 
sosial, 
ketenteraman 
dan ketertiban 
umum serta 
perlindungan 
masyarakat, 
administrasi 
kependudukan 
dan 
pencatatan 
sipil, 
pengendalian 
penduduk dan 
keluarga 
berencana, 
kepemudaa n 
dan olah raga, 
pemberdayaan 
perempuan 
dan 
perlindungan 
anak, 
pemberdayaan 
masyarakat, 
perpustakaan 
urusan 
pemerintahan 
umum , hukum 
dan 
perundang -
undangan pendidikan, kesehatan, sosial, 
ketenteraman dan ketertiban 
umum serta perlindungan 
masyar akat, administrasi 
kependudukan dan pencatatan 
sipil, pengendalian penduduk 
dan keluarga berencana, 
kepemudaan dan olah raga, 
pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak, 
pemberdayaan masyarakat, 
perpustakaan urusan 
pemerintahan umum , hukum 
dan perundang -undangan yang 
lebih efektif dan efisien; 
4.2 Mampu menyusun pedoman, 
petunjuk teknis, cara kerja yang 
dijadikan norma, standar, 
prosedur, kriteria pelaksanaan 
penyusunan kebijakan bidang 
pemerintahan dan 
kesejahteraan rakyat, meliputi 
urusan pemerintahan bidan g 
pendidikan, kesehatan, sosial, 
ketenteraman dan ketertiban 
umum serta perlindungan 
masyarakat, administrasi 
kependudukan dan pencatatan 
sipil, pengendalian penduduk 
dan keluarga berencana, 
kepemudaan dan olah raga, 
pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak, 
pemberdayaan masyarakat, 
perpustakaan urusan 
pemerintahan umum , hukum 
dan perundang -undangan ; 
4.3 Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
pemangku kepentingan 
terhadap pelaksanaan 
penyusunan kebijakan bidang 
pemerintahan dan 
kesejahteraan rakyat, meliputi 
urusan pemerintahan bidang 
pendidikan, kesehatan, sosial, 
ketenteraman dan ketertiban 
umum serta perlindungan 
masyarakat, administrasi 
kependudukan dan pencatatan 
- 21 - 
 
 
 sipil, pengendalian penduduk 
dan keluarga berencana, 
kepemudaan dan olah raga, 
pembe rdayaan perempuan dan 
perlindungan anak, 
pemberdayaan masyarakat, 
perpustakaan urusan 
pemerintahan umum , hukum 
dan perundang -undangan serta 
memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain 
atau pemangku kepentingan 
terkait penyusunan kebijakan. 
11. Advokasi 
kebijakan 
otonomi 
daerah 4 Mampu 
mengembangk
an strategi 
advokasi 
kebijakan 
otonomi 
daerah yang 
tepat sesuai 
kondisi. 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi 
yang ada saat ini, menganalisis 
kekuatan dan kekurangan 
berbagai metode yang 
dijalankan dengan kelompok 
sasaran yang berbeda; 
4.2 Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedoman, dan/atau petunjuk 
teknis strategi advokasi 
kebijakan otonomi daerah; 
4.3 Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan untuk 
mengembangkan strategi 
advokasi yang dapat dijalankan 
oleh mereka sendiri dalam 
menerapkan kebijakan otonomi 
daerah. 
12. Penataan 
Wilayah 
Pemerintahan 4 Mampu 
mengevaluasi 
dan 
mengoordinasi
kan penataan 
wilayah 
pemerintahan 4.1 Mampu melakukan evaluasi 
terhadap teknis/metode/sistem 
cara kerja penataan wilayah 
pemerintahan, menemukenali 
kelebihan dan kekurangan, 
melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja penataan 
wilayah pemerintahan yang 
lebih efektif/efisien ; 
4.2 Mampu mengo ordinasikan 
penataan wilayah pemerintahan 
dan memecahkan masalah 
penataan wilayah 
pemerintahan; 
4.3 Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder penataan wilayah 
pemerintahan dan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi kepada 
- 22 - 
 
 
 instansi lain atau stakeh older 
terkait penataan wilayah 
pemerintahan. 
13. Pemberdayaa
n masyarakat 4 Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
Pemberdayaan 
masyarakat 4.1 Mampu melakukan evaluasi 
terhadap pelaksanaan 
pemberdayaan masyarakat 
desa, serta menemukan 
kelebihan dan kekurangan 
dalam melakukan kebijakan dan 
rekomendasi terkait 
Pemberdayaan kemasyarakatan 
yang bergerak dibidang 
pemberdayaan yang lebih 
efektif/efisien; 
4.2 Mampu memberikan petunjuk 
teknis, cara kerja pemberdayaan 
masyarakat; 
4.3 Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder, terkait dengan 
petunjuk teknis dan cara kerja 
pemberdayaan masyarakat . 
D. Pemerintahan 
1. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan pihak profesional dan 
pakar; 
2. Menyusun draft naskah akademik; 
3. Merumuskan strategi hubungan kerja sama; 
4. Melakukan diplomasi organisasi; 
5. Melakukan program pencegahan tidak pidana korupsi; 
6. Melakukan diplomasi organisasi; 
7. Membuat strategi peningkatan kepercayaan publik; 
8. Menyusun rencana strategis perangkat daerah; 
9. Menyusun dokumen perencanaan umum pengadaan barang/jasa 
pemerintah; 
10. Menganalisa kontribusi terhadap anggaran; 
11. Menyusun konsep kebangsaan dan ketahanan nasional; 
12. Merumuskan program pemerintah berbasis budaya lokal; 
13. Menyusun konsep kebangsaan dan ketahanan nasional; 
14. Menetapkan pendekatan evaluasi kinerja kebijakan ; 
15. Mengimpelementasikan strategi pengembangan masyarakat; 
16. Mengelola keberagaman masyarakat. 
III. PERSYARATAN JABATAN 
Jenis 
Persyaratan Uraian Tingkat Pentingnya 
Terhadap Jabatan 
Mutlak Penting Perlu 
A. Pendidikan 1. Jenjang Diploma IV (D.IV) / Sarjana (S1) 
2. Bidang 
Ilmu Administrasi Kebijakan/ Ilmu Pemerintahan/ 
Ilmu Manajemen/ Ilmu Hukum/ Ilmu Politik/ 
- 23 - 
 
 
 Ilmu Administrasi Negara/ Kesejahteraan 
Sosial/ Ilmu Sosial 
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan 
Kepemimpianan 
Nasional (PKN) 
Tingkat II √ 
Pelatihan 
Kepemimpinan 
Administrator √ 
2. Teknis 1. Penyelenggara
an urusan 
bidang terkait; 
2. Penyusunan 
kebijakan 
publik √ 
 
 
√ 
3. Fungsional - 
C. Pengalaman 
Kerja 1. Memiliki pengalaman dalam 
jabatan dalam bidang tugas 
yang terkait dengan 
pemerintahan/ sosial / 
organisasi/ pendidikan / 
kesehatan /ketenteraman dan 
ketertiban umum serta 
perlindungan masyarakat / 
administrasi kependudukan 
dan pencatatan sipil / 
pengendalian penduduk dan 
keluarga berencana / 
kepemudaan dan olah raga / 
pemberdayaan perempuan dan 
perlindunga n anak / 
pemberdayaan masyarakat / 
perpustakaan hukum dan 
perundang -undangan secara 
kumulatif paling sedikit 5 (lima) 
tahun; 
2. Sedang atau pernah 
menduduki jabatan 
administrator atau sedang atau 
telah menduduki jabatan 
fungsional jenjang ahli madya 
paling sedikit 2 (dua) tahun √ 
D. Pangkat Pembina (IV/a) 
E. Indikator 
Kinerja 
Jabatan 1. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang pemerintahan ; 
2. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang kesejahteraan 
rakyat . 
 
 
- 24 - 
 
 
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 
Nama Jabatan : Asisten Perekonomian dan Pembangunan 
Kelompok 
Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 
Urusan 
Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan 
Kode Jabatan : 
I IKHTISAR JABATAN 
Ikhtisar Jabatan Memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi 
asisten perekonomian dan pembangunan yang meliputi 
penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian 
penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan 
sumber daya alam, administrasi pembangunan, penga daan 
barang dan jasa, serta urusan pemerintahan bidang pekerjaan 
umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan 
permukiman, tenaga kerja, pangan, pertanahan, lingkungan 
hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, 
usaha kecil dan menengah, pen anaman modal, statistik, 
persandian, kebudayaan, kelautan dan perikanan, pariwisata, 
pertanian, perdagangan, perindustrian, dan penunjang 
urusan pemerintahan bidang perencanaan , penelitian dan 
pengembangan serta penunjang urusan pemerintahan bidang 
keuanga n. 
II IKHTISAR KOMPETENSI 
Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 
A. Manajerial 
1. Integritas 4 Mampu 
menciptakan 
situasi kerja 
yang 
mendorong 
kepatuhan 
pada nilai, 
norma, dan 
etika 
organisasi 4.1 Menciptakan situasi kerja yang 
mendorong seluruh pemangku 
kepentingan mematuhi nilai, 
norma, dan etika organisasi 
dalam segala situasi dan 
kondisi. 
4.2 Mendukung dan menerapkan 
prinsip moral dan standar etika 
yang tinggi, serta berani 
menanggung konsekuensinya. 
4.3 Berani melakukan koreksi atau 
mengambil tindakan atas 
penyimpangan kode etik/nilai -
nilai yang dilakukan oleh orang 
lain, pada tataran lingkup kerja 
setingkat instansi meskipun ada 
resiko. 
2. Kerjasama 4 Membangun 
komitmen tim, 
sinergi 4.1 Membangun sinergi antar unit 
kerja di lingkup instansi yang 
dipimpin; 
4.2 Memfasilitasi kepentingan yang 
berbeda dari unit kerja lain 
sehingga tercipta sinergi dalam 
- 25 - 
 
 
 rangka pencapaian target kerja 
organisasi; 
4.3 Mengembangkan sistem yang 
menghargai kerja sama antar 
unit, memberikan 
dukungan/semangat untuk 
memastikan terca painya sinergi 
dalam rangka pencapaian target 
kerja . 
3. Komunikasi 4 Mampu 
mengemukaka
n pemikiran 
multidimensi 
secara lisan 
dan tertulis 
untuk 
mendorong 
kesepakatan 
dengan tujuan 
meningkatkan 
kinerja secara 
keseluruhan 4.1 Mengintegrasikan informasi -
informasi penting hasil diskusi 
dengan pihak lain untuk 
mendapatkan pemahaman yang 
sama; Berbagi informasi 
dengan pemangku kepentingan 
untuk tujuan meningkatkan 
kinerja secara keseluruhan; 
4.2 Menuangkan pemikiran/ 
konsep yang multidimensi 
dalam bentuk tulisan formal; 
4.3 Menyampaikan informasi 
secara persuasif untuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah -langkah bersama 
dengan tujuan meningkatkan 
kinerja secara keseluruhan. 
4. Orientasi pada 
hasil 4 Mendorong 
unit 
kerja mencapai 
target yang 
ditetapkan 
atau 
melebihi hasil 
kerja 
sebelumnya 4.1 Mendorong unit kerja di tingkat 
instansi untuk mencapai 
kinerja yang melebihi target 
yang ditetapkan; 
4.2 Memantau dan mengevaluasi 
hasil kerja unitnya agar selaras 
dengan sasaran strategis 
instansi; 
4.3 Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama antar 
unit kerja dalam rangka 
meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi pencapaian target 
organisasi . 
5. Pelayanan 
Publik 4 Mampu 
memonitor, 
mengevaluasi, 
memperhitung
kan dan 
mengantisipasi 
dampak dari 
isu-isu jangka 
panjang 4.1 Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu -isu jangka 
panjang, kesempatan atau 
kekuatan politik yang 
mempengaruhi organisasi 
dalam hubungannya de ngan 
dunia luar, memperhitungkan 
dan mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan tugas -
- 26 - 
 
 
 kesempatan, 
atau kekuatan 
politik 
dalam hal 
pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepentingan 
yang 
transparan, 
objektif, dan 
professional tugas pelayanan publik secara 
objektif, transparan, dan 
profesional dalam lingkup 
organisasi; 
4.2 Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 
instansiny a telah selaras 
dengan standar pelayanan yang 
objektif, netral, tidak memihak, 
tidak diskriminatif serta tidak 
terpengaruh kepentingan 
pribadi/kelompok/partai 
politik; 
4.3 Menerapkan strategi jangka 
panjang yang berfokus pada 
pemenuhan kebutuhan 
pemangku kepentingan dalam 
menyusun kebijakan dengan 
mengikuti standar objektif, 
netral, tidak memihak, tidak 
diskriminatif, transparan, tidak 
terpengaruh kepentingan 
pribadi/ kelompok . 
6. Pengembangan 
diri dan orang 
lain 4 Menyusun 
program 
pengembangan 
jangka 
panjan g dalam 
rangka 
mendorong 
manajemen 
pembelajaran 4.1 Menyusun program 
pengembangan jangka panjang 
bersama -sama dengan 
bawahan, termasuk di 
dalamnya penetapan tujuan, 
bimbingan, penugasan dan 
pengalaman lainnya, serta 
mengalokasikan waktu untuk 
mengikuti pelatih an / 
pendidikan / pengembangan 
kompetensi dan karier; 
4.2 Melaksanakan manajemen 
pembelajaran termasuk 
evaluasi dan umpan balik pada 
tataran organisasi;