Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Nomor 2 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Nomor 2 Tahun 1945 tentang RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai
unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah .
4.Bupatiadalah Bupati Penajam Paser Utara.
5.Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang
bertanggung jawab di bidang perhubungan.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang r etribusi daerah sesuai dengan
peraturan perundang -undangan.
7.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
-3-
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, orga nisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi
pelabuhan untuk menu njang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal,
penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan
intradan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan
tetap memperhatikan tata ru ang wilayah.
10.Kapal adalah semua jenis angkutan laut/sungai baik bermotor maupun yang tidak
bermotor.
11.Tambat adalah Kegiatan Kapal yang memuat dan menurunkan penumpang maupun barang
yang bertambat di Dermaga.
12.Labuh adalah Kegiatan Kapal yang memuat dan me nurunkan penumpang maupun barang
yang berlabuh di luar Dermaga (buang sauh/jangkar).
13.Gros Tonage selanjtunya disingkat GT Adalah adalah Daya angkut Motor.
14.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi,adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15.Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran
atas pelayanan jasa kepe labuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan
yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan
barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainny a yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
Badan.
17.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip -
prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
18.Wajib Retribusi adalah orang pribad i atau Badan yang menurut peraturan perundang -
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Wajib Re tribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah
yang bersangkutan.
20.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran
atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan form ulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Bupati.
21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribus i yang terutang.
22.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena
jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang teru tang atau seharusnya tidak
terutang.
23.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
-4-
24.Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan Retribusi yang dilaksanakan
olehJurusita Retribusi kepada penang gungRetribusi tanpa menunggu jatuh tempo
pembayaran yang meliputi seluruh utang Retribusi dari semua jenis Retribusi , masa
Retribusi dan Tahun Retribusi.
25.Pemungutan adalah suatu r angkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan
subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan
retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
26.Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah Tambahan
Penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan
pemungutan Retribusi.
27.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang -undangan retribusi daerah yang terdapat dalam Surat
Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan
Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih
Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.
28.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan
Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih
Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh
WajibRetribusi .
29.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Retribusi atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan o leh Wajib Retribusi .
30.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusidaerah
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang -
undangan Retribusi daerah.
31.Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengum pulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.
32.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri
Sipil dilingkungan Pemerintah Kabup aten Penajam Paser Utara.