Apa saja yang diatur dalam Pasal 12 PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor % Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor % Tahun 2021 tentang KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS, Pasal 12 menetapkan:

(1) Biaya perjalanan dinas, terdiri dan: 
a.uangharian; 
b.biaya transportasi; 
c.biaya penginapan; dan 
d.uang representasi perjalanan dinas. 
(2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada 
anggaran Perangkat Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas. 
(3) Dalam.....9 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
(3) Dalam hal untuk melakukan keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf j dan k, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka 
diberikan biaya menjemput/mengantarjenazah, terdiri: 
a.biaya pemetian; dan 
b.biaya angkutan jenazah. 
(4) Pejabat Negara, Pejat Daerah, ASN dan Pihak Lain tidak diperbolehkan 
menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk 
perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama. 
(5) Dalam hal biaya perjalanan dinas tidak tersedia pada anggaran Perangkat 
Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas, maka biaya perjalanan dinas 
dapat dibebankan pada Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan 
pelaksanaan Program/ kegiatan. 
(6) Bentuk dan isi rincian biaya perjalanan dinas dalam negeri tercantum pada 
Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi. 
Bagian Kedua 
Uang Hanian