Apa bunyi lengkap Pasal 27 dalam PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor % Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor % Tahun 2021 tentang KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, pada BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS, Pasal 27 dinyatakan:

(1)Setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas ketertiban 
pelaksanaan Peraturan Bupati mi dalam lingkungan kerjanya masing-masing. 
(2)Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas hanya 
untuk hal-hal yang mempunyai perioritas tinggi dan penting serta mengadakan 
penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya 
perjalanan dinas. 
(3)Pejabat yang berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan 
dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian negara/Daerah sebagai 
akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan terkait 
dengan perjalanan dinas yang dimaksud. 
(4)Kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
dikenakan tindakan berupa: 
a.Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku; dan 
b.Hukuman administrasi dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.