Apa saja yang diatur dalam Pasal 18 PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 76 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 76 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 18 menetapkan:

Undang -Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam SALINAN 
 
 
 
 sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 34 
Tahun 2008 tenta ng Perubahan Ketiga Atas Undang - 
Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4880); 
3. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -
Undangan (Lembar an Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebaga imana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -
Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 12 
Tahun 2011 (Lembar an Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indo nesia Nomor 6398); 
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang -undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesi a Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 80 tahun 2015 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) ; 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur 
Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah 
Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi 
Penunjang Peny elenggaraan Urusan Pemerintahan 
 
 
 
 (Berita Negara Republik Indonesia T ahun 2017 Nomor 
; 
9. Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Negeri 
Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan 
Pengendalian Penataan Perangkat Daerah; 
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam 
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 525); 
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Ap aratur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 
Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur 
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk 
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 
12. Peraturan Daerah Ka bupaten Rokan Hulu Nomor 5 
Tahun 201 6 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2020 ( Berita 
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 
. 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 
BADAN KEPEGA WAIAN, PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN KABUPATEN ROKAN HULU .