Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 6 Tahun 2011, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang selanjutnya disingkat RSUD 
Muntilan adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dimilliki dan dikelola 
oleh Pemerintah Daerah.
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang selanjutnya disebut 
Direktur adalah Direktur RSUD Muntilan.
6. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang 
dilakukan oleh dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, 
perawat dan petugas kesehatan lainnya yang ditujukan kepada pasien 
untuk mendapatkan kesempurnaan diagnosis, pengobatan, perawatan, 
pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
47. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk 
observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik maupun 
pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
8. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan 
yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi 
risiko kematian atau cacat.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk 
observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik 
dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
10. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan terhadap pasien gawat 
darurat yang memerlukan pengawasan dan perawatan untuk 
menyelamatkan jiwa pasien dan ditangani oleh dokter, tenaga 
keperawatan dan tenaga kesehatan lain di ruang Intensif Care Unit 
(ICU).
11. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan kepada 
pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi 
medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya, dengan menempati 
tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
12. Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis/dokter 
untuk menegakkan diagnosis.
13. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang 
menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa 
pembiusan.
14. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
15. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk penunjang 
penegakan diagnosis dan terapi.
16. Cito adalah pemeriksaan atau tindakan segera atas permintaan dokter 
di luar jam kerja/tidak terjadwal untuk menyelamatkan jiwa.
17. Visite Dokter adalah kunjungan dokter untuk mengetahui 
perkembangan kesehatan pasien yang dirawat.
18. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah 
pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk 
pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, ortotik/prostetik, terapi wicara, 
bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
19. Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis adalah permohonan oleh dokter 
penanggung jawab pasien kepada dokter spesialis untuk pemeriksaan 
dan atau pengobatan pasien atau konsultasi antar disiplin ilmu yang 
dilakukan antar dokter spesialis demi untuk penyembuhan pasien.20. Akupunktur adalah cara pengobatan dengan menggunakan tusukan 
jarum akupunktur atau pemanasan dengan moksa pada bagian-bagian 
tubuh tertentu, yang disebut titik akupunktur.
21. Visum Et Repertum adalah pemeriksaan oleh dokter dengan cara 
melihat dan mencatat untuk mendapatkan Surat Keterangan dari 
Dokter Pemerintah guna memenuhi permintaan penyidik tentang 
kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan.
22. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan 
jenazah, pengawetan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan 
oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman 
dan kepentingan proses peradilan.
23. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana 
pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka 
observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, 
asuhan keperawatan dan atau pelayanan lainnya.
24. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas 
pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit.
25. Bahan Habis Pakai/Alat Habis Pakai adalah bahan obat, bahan kimia 
dan bahan lainnya atau yang disebut bahan dan alat yang 
dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan penunjang diagnostik dan 
atau bahan-bahan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, 
diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau 
pelayanan kesehatan lainnya.
26. Asuhan Keperawatan dan Kebidanan adalah suatu tindakan yang 
dilakukan oleh perawat dan bidan profesional, dalam membantu 
individu, keluarga dan masyarakat, baik sehat maupun sakit untuk 
memenuhi kebutuhan kesehatannya sesuai dengan potensi yang ada 
pada mereka agar tercapai tingkat hidup yang memadai sebagai 
manusia seutuhnya.
27. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di 
rumah sakit.
28. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang 
diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau 
jasa yang diberikan rumah sakit dalam menjalankan fungsinya melayani 
kepentingan masyarakat.
29. Peserta Asuransi Kesehatan adalah seseorang yang memiliki kartu 
tanda pengenal asuransi kesehatan yang sah.
30. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 
5yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah 
untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
31. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan 
yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
32. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
33. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 
perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi 
tertentu.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 
retribusi yang terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan atau denda.
37. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 
38. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 
undang-undang untuk melakukan penyidikan.