Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI ACEH UTARA Nomor A3 Tahun 1956 pada Pasal 9?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI ACEH UTARA Nomor A3 Tahun 1956 tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN, BAB III - PEI.IYELENGGARAAN JAKSTRADA KABUPATEN, Pasal 9 menyebutkan bahwa:

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(l) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi
mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga di Kabupaten.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh Gubernur.
(3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana
dimaksud pada ayat (f ) diukur dengan indikator :
a. besaran penurllnurn jumlah timbulan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
per kapita;
b. besaran peningkatan j umlah Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur
ulang di Sumber Sampah; dan
c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tanggadan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
9
(4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang
terpilah di Sumber SamPah;
b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang
diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang
diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk
menjadi bahan baku dan/ atau sumber energi;
d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Talgga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang
terolah menjadi bahan baku;
e. besaran peningkatan jumtah Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang
termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang
terproses di tempat pemrosesan akhir.
(5) Hasil pemantauan sebagaimana dimal<sud pada ayat (3)
dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada
Kabupaten.
(6) Terhadap laporan Jakstrada Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Bupati
dan hasil evaluasi dikoordinasikan oleh Gubernur melalui:
a. pembandingan antara capaian dengan target
perencanaan; dan
b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan-
(7) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan
Jakstrada.