Jelaskan isi kandungan Pasal 51 dari PERATURAN WALI KOTA  CIREBON Nomor 76 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN WALI KOTA  CIREBON Nomor 76 Tahun 2021 tentang RENCA NA DETAIL TATA RUANG TAHUN 2021 –2041, ketentuan pada BAB VII - PERATURAN ZONASI, Pasal 51 berbunyi:

(1) Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disebut TPZ , 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) meliputi: 
a. Transfer Development Right (TDR) yang selanjutnya 
dalam peta rencana pola ruang diberi kode a; 
b. Bonus Zoning yang selanjutnya dalam peta rencana 
pola ruang diberi kode b; d an 
c. Zona Pelestarian Cagar Budaya yang selanjutnya 
dalam peta rencana pola ruang diberi kode l. 
(2) Transfer Development Right (TDR) yang selanjutnya dalam 
peta rencana pola ruang diberi kode a sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan: 
a. Transfer Development Right (TDR) dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
1. pengalihan hak membangun berupa luas lantai 
dari satu persil ke persil lain dalam satu WP; 
2. hak membangun yang dapat dialihkan berupa 
luas lantai dari selisih batasan KLB yang 
ditetapkan d alam PZ dengan KLB yang telah 
digunakan dalam kaveling; 
3. pengalihan hak membangun berupa luas lantai 
tidak diperkenankan pada zona perumahan 
 
 
124 
 
kepadatan rendah, zona perumahan kepadatan 
sedang, dan zona perumahan kepadatan tinggi. 
4. penerima pengalihan luas lan tai setinggi -
tingginya 50% (lima puluh persen) dari KLB yang 
ditetapkan di lahan perencanaan dimaksud; 
5. pengalihan luas lantai hanya dilakukan 1 (satu) 
kali; dan 
6. dalam hal suatu lahan perencanaan telah 
melakukan pengalihan luas lantai kemudian 
ditetapkan KLB baru untuk lahan perencanaan 
tersebut, maka selisih KLB tidak dapat dialihkan. 
b. Indikasi lokasi Transfer Development Right (TDR) 
merupakan indikasi lokasi area pengirim dan area 
penerima berada di: 
1. SWP A blok A.1, blok A.2 blok A.3, blok A.4, blok 
A.5, blok A.6, blok A.7, blok A.8, blok A.9, blok 
A.10, dan blok A.11; 
2. SWP B blok blok B.1, blok B.2, blok B.3, blok B.4, 
blok B.5, blok B.6, blok B.7, blok B.8, blo k B.9, 
blok B.10, blok B.11, blok B.12, blok B.13 ; 
3. SWP C blok C.1, blok C.2, blok C.3, blok C.4, blok 
C.5, blok C.6, blok C.7, blok C.8, blok C.9, blok 
C.10, blok C.11, blok C.12, blok C.13, blok C.14, 
blok C.15 , blok C.16, blok C.17, blok C.18, blok 
C.19, blok C.20 ; dan 
4. SWP D blok D.1, blok D.2, blok D.3, blok D.4, blok 
D.5, blok D.6, blok D.7, blok D.8, blok D.9, blok 
D.10, blok D.11, blok D.12, blok D.13, blok D.14, 
blok D.15, blok D.16, blok D.17, blok D.18, blok 
D.19, blok D.20, blok D.21, blok D.22, blok D.23, 
blok D.24, blok D.25, blok D.26, blok D.31, blok 
D.34, blok D.35, blok D.36 . 
c. Area pengirim sebagaimana dimaksud pada huruf b 
ditetapkan dengan kriteria: 
 
 
125 
 
1. kawasan yang sumberdaya/karakterny a perlu 
dilindungi/dilestarikan; 
2. kawasan dibatasi pengembangannya: 
a) kawasan pengembangan perguruan tinggi 
pada lokasi -lokasi yang telah berkembang; dan 
b) kawasan aman bagi jalur penerbangan dengan 
pembatasan ketinggian bangunan di sekitar 
bandara. 
3. kawasan bu didaya dengan kepadatan bangunan 
rendah/ruang terbuka; dan 
4. kawasan yang ditetapkan diberlakukannya TDR 
sebagaimana ditunjukkan dalam peta zonasi 
RDTR dan Peraturan Zonasi. 
d. Area Penerima sebagaimana dimaksud pada huruf b 
ditetapkan dengan kriteria: 
1. kawasa n dengan kepadatan sedang -tinggi dimana 
infrastruktur telah tersedia/telah direncanakan 
dan mampu menampung ruang dan aktivitas 
yang dibebankan padanya; 
2. tingkat pelayanan jalan ( level of service ) 
mencukupi untuk kawasan tersebut ditambah 
intensitasnya; 
3. berada pada kawasan yang memiliki permintaan 
tinggi untuk pembangunan (strategis); 
4. kawasan baru yang diarahkan untuk 
perkembangan permukiman dan perkotaan; dan 
5. kawasan yang ditetapkan diberlakukannya TDR 
sebagaimana ditunjukkan dalam peta rencana 
pola rua ng RDTR. 
(3) Bonus Zoning yang selanjutnya dalam peta rencana pola 
ruang diberi kode b sebagaimana dimaksud pada 
huruf b dengan ketentuan: 
 
 
126 
 
a. Bonus Zoning yang selanjutnya dalam peta rencana 
pola ruang diberi kode b dilaksanakan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
1. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH 
publik; 
2. menyediakan lahan dan/atau membangun 
rumah susun umum; 
3. menyediakan lahan & membangun fasilitas 
pendidikan dan/atau kesehatan; 
4. menyediakan dan/atau membangun waduk atau 
situ; 
5. menyediakan infrastruktur; 
6. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas 
fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan 
angkutan umum; 
7. menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi 
dengan angkutan umum; 
8. menyediakan ruang untuk sempadan sungai dan 
membuat peningkatan kualitas sempadan 
sungai; 
9. menyediakan jalan tembus bagi pejalan kaki 
dalam blok/kapling dengan persyaratan teknis: 
a) berada pada lantai dasar bangunan dan 
mempunyai lebar m inimal 3,5 (tiga koma lima) 
meter; 
b) berada di atas muka tanah ( above ground level ) 
tetapi berhubungan langsung dengan fasilitas 
pedestrian yang berada pada lantai dasar dan 
mempunyai lebar minimal 3,5 (tiga koma lima) 
meter; 
c) berhubungan secara langsung deng an fasilitas 
sistem angkutan umum massal; dan 
d) minimal dapat dilalui 16 (enam belas) jam 
sehari. 
 
 
127 
 
10. menyediakan sebagian lahan pribadi/privat 
untuk penambahan lebar jalur pejalan kaki 
publik dengan persyaratan teknis: 
a) terintegrasi dengan jalur pejalan kaki yan g 
ada; 
b) menarik untuk pejalan kaki dan mudah 
diakses; 
c) terbuka untuk umum; dan 
d) sebagai bagian dari penataan dan 
pengembangan jalur pejalan kaki yang 
mendukung sistem pergerakan orang menuju 
dan atau dari sara na sistem angkutan umum 
massal. 
11. menyediakan ruang untuk sektor informal. 
b. Indikasi lokasi Bonus Zoning yang selanjutnya dalam 
peta rencana pola ruang diberi kode b meliputi: 
1. SWP A blok A.1, blok A.2, blok A.3, blok A.4, blok 
A.5, blok A.6, blok A.7, blok A.8, blok A.9; 
2. SWP B blok blok B.1, blok B.2, blok B.3, blok B.4, 
blok B.5, blok B.6, blok B.7, blok B.8, blok B.9, 
blok B.10, blok B.11, blok B.12, blok B.13; 
3. SWP C blok C.1, blok C.2, blok C.3, blok C.6, blok 
C.7, blok C.8, blok C.10, blok C.11, blok C.12, 
blok C.13, blok C.14, blok C.15 blok C.16, blok 
C.17, blok C.18 ; dan 
4. SWP D blok D.1, blok D.2, blok D.3, blok D.4, blok 
D.5, blok D.6, blok D.7, blok D.8, blok D.9, blok 
D.10, blok D.11, blok D.1 4. 
(4) Zona Pelestarian Cagar Budaya yang selanjutnya dalam 
peta rencana pol a ruang diberi kode l sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan: 
a. Zona Pelestarian Cagar Budaya yang selanjutnya 
dalam peta rencana pola ruang diberi kode l 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
 
128 
 
1. kegiatan hunian diperkenankan unt uk diubah 
tanpa mengubah struktur dan bentuk asli 
bangunan pada kawasan yang dilalui angkutan 
umum massal; 
2. kegiatan yang diizinkan terbatas, bersyarat, dan 
diizinkan terbatas bersyarat dalam Kawasa n 
Cagar Budaya ditetapkan Wali Kota setelah 
mendapatkan per timbangan dari Forum 
Penataan Ruang Daerah (F PRD); 
3. intensitas pemanfaatan ruang Bangunan Cagar 
Budaya sesuai kondisi bangunan asli yang 
ditetapkan; dan 
4. pembangunan baru pada kaveling dalam 
Kawasan Cagar Budaya harus menyesuaikan 
dengan karakter kawasan Cagar Budaya. 
b. Zona Pelestarian Cagar Budaya yang selanjutnya 
dalam peta rencana pola ruang diberi kode l dengan 
indikasi lokasi meliputi: 
1. SWP B blok blok B.5, blok B.7; 
2. SWP C blok C.2, blok C.4, blok C.14, blok C.16 ; 
3. SWP D blok D.1 1, blok D.16. 
(5) Bentuk tata cara, batasan dan besaran penerapan Teknik 
Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota .