Bagaimana redaksi normatif Pasal 108 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 1 Tahun 2013?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 1 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BAB XXII - PENYIDIKAN, Pasal 108 berbunyi:

(1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus 
untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan 
Peraturan Daerah ini.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan 
atau laporan berkenaan pelanggaran ketentuan Peraturan 
Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih 
lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Peraturan 
Daerah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Peraturan 
Daerah;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan 
pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah;
-46-e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 
dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang 
dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran 
ketentuan Peraturan Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.