Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA Nomor 79 Tahun 2005?
Ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA Nomor 79 Tahun 2005 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya; 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Per angkat Daerah sebagai 
Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah; 
3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang 
perpajakan Daerah sesuai Pe raturan PerUndang-Undangan yang 
berlaku; 
4. Dinas adalah Dinas P endapatan Kota Tasikmalaya; 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya; 
6. Pejabat yang ditunj uk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah 
Daerah yang berwenang dibidang penyelenggaraan perpajakan dan 
mendapat pendelegasian we wenang dari Walikota; 
7. Pajak Reklame yang selanjutny a disebut Pajak adalah Pungutan 
Daerah atas Penyelenggaraan Reklame ; 
8. Reklame adalah bend a, alat, perbuatan, at au media yang menurut 
bentuk, susunan dan atau corak r agamnya untuk tujuan komersil 
dipergunakan guna untuk memper kenalkan, memuji atau 
mempromosikan suatu barang, jasa seseorang atau badan yang 
diselenggarakan atau ditempatk an atau dapat dilihat, dibaca dan 
atau didengar dari suatu tempat ol eh umum kecuali yang dilakukan 
oleh Pemerintah; 
9. Panggung Reklame adalah sara na atau tempat pemasangan satu 
atau beberapa bidang reklame yang di atur dengan baik dalam suatu 
komposisi yang estetis, baik dari s egi kepentingan penyelenggara, 
 
masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan 
pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya; 
10. Lokasi Reklame adalah tem pat pemasangan sa tu atau beberapa 
buah reklame ; 
11. Penyelenggara Reklame adalah pribadi atau Badan Hukum yang 
menyelenggarakan Reklame baik untuk atas nama sendiri atau untuk 
dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ; 
12. Kawasan atau Zone adalah batas- batas Wilayah tertentu sesuai 
dengan pemanfaatan Wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk 
pemasangan Reklame ; 
13. Nilai Jual Objek Pajak Rekl ame (NJOPR) adalah nilai reklame 
berdasarkan jenisnya, ukur an/satuan dan lama pemasangan ; 
14. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan 
titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria 
kepadatan pemanfaatan Ta ta Ruang Kota untuk berbagai aspek 
kegiatan dibidang usaha ; 
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD 
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan 
perhitungan dan pembayaran pajak y ang terutang menurut Peraturan 
PerUndang-Undangan perpajakan Daerah; 
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah y ang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang; 
17. Surat Ketetapan Pajak Daer ah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang 
menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar; 
18. Surat Ketetapan Pajak Daer ah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang 
menentukan tambahan atas jumlah Pajak Kurang Bayar yang telah ditetapkan; 
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPDLB adal ah Surat Keputusan yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar 
dari pajak yang terutang atau ti dak seharusnya terutang; 
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat 
SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang 
terutang sama besarnya dengan juml ah kredit pajak, atau pajak tidak 
terutang dan tidak ada kredit pajak.