Apa norma yang terkandung dalam Pasal 17 PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021 tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, khususnya BAB IV - LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, Pasal 17, memuat:

(1) Tujuan pembentukan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yaitu : 
a. melestarikan nilai -nilai budaya gotong royong di 
masyarakat; 
16 
 
b. memelihara nilai -nilai kekeluargaan dalam 
kehidupan bermasayarakat; 
c. membantu serta meningkatkan kinerja 
pemerintah di wilayah Kelurahan; 
d. meningkatkan kelancaran pelayanan masyarakat 
dalam wilayah Kelurahan; dan 
e. menjadi sarana untuk menunjang kesejahteraan 
masyarakat dengan mengembangkan potensi 
swadaya masyarakat yan g ada. 
(2) RW mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana kerja; 
b. membantu pelayanan administrasi 
pemerintahan; 
c. membantu dalam menyediakan data 
kependudukan dan perizinan; 
d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas RT di 
wilayahnya; 
e. meng oordinasikan penyusuna n rencana 
pembangunan melalui rapat/musyawarah antar 
pengurus RT yang selanjutnya disampaikan 
kepada Pemerintah Kelurahan; 
f. menghubungkan antar warga masyarakat dan 
antara masyarakat dengan Pemerintah 
Kelurahan dan Pemerintah Daerah; 
g. memoti vasi RT di wilayahnya dalam rangka 
menggerakkan gotong royong, potensi swadaya , 
dan partisipasi masyarakat; 
h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatam 
kepada Lurah; 
i. melaksanakan pengelolaan administrasi 
kelembagaan; dan 
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
Lurah. 
(3) RW mempunyai fungsi : 
a. pendataan kependudukan dan pelayanan 
administrasi kependudukan; 
b. pemeliharaan kemananan, ketertiban , dan 
kerukunan antar warga; 
17 
 
c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan 
pembangunan dengan mengembangkan as pirasi 
dan swadaya masyarakat; dan 
d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi 
masyarakat di wilayahnya. 
 
Paragraf 3 
Pemecah an, Penggabungan , dan Penghapusan RW