Apa saja yang diatur dalam Pasal 11 PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor SO Tahun 2019?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor SO Tahun 2019 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 11 menetapkan:

,Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
a.Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan,
kerjasama dan otonomi daerah;
5
b.Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah dibidang administrasi pemerintahan, administrasi
kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah;
c.Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah dibidang administrasi pemerintahan,
administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi
daerah;
d.Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan,
administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah;
e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berkaitan dengan
tugasnya.
Pasal13
(1)Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas :
a.Sub Bagian Administrasi Pemerintahan
b.Sub Bagian Administrasi Kewilayahan
c.Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
(2)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertangungjawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan.
Pasal14
(1)Sub Bagian Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13ayat (1)huruf a,mempunyai tugas
menyiapkan bahan pelaksanaan, perumu san,pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang
administrasi pemerintahan, menyiapkan bahan
pengoordinasian pelaksanaan tugas dibidang kependudukan
dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam
negeri, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat serta fasilitasi forum komunikasi pimpinan
daerah.
(2)Sub Bagian Administrasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13ayat (I)huruf b,mempunyai tugas
melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan,
penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah
kecamatan dan kelurahan, fasilitasi toponimi dan pemetaan
wilayah, koordinasi penegasan batas wilayah dan
pemindahan ibukota, menyiapkan bahan penetapan kode
dan data kewilayahan, menyusun bahan kebijakan
pelimpahan sebagian kewenangan kepala daerah kepada
camat, bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan serta
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
bidang administrasi kewilayahan.
6
(3)Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13ayat (1)huruf c,mempunyai tugas
menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan,
pengolahan data, pembinaan, pengawasan, penyusunan
laporan dan evaluasi kerjasama dalam dan luar negeri,
menyusun bahan laporan LPPD, fasilitasi penyusunan SPM
OPD, fasilitasi proses pengusulan, pengangkatan,
pemberhentian, izin dan cuti kepala daerah dan wakil kepala
daerah, menyusun bahan laporan AMJ kepala daerah,
fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilu,
proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan
anggota legislatif serta fasilitasi forum dan asosiasi pemda.
Bagian Keempat
Bagian Kesejahteraan Rakyat