Apa saja yang diatur dalam Pasal 11 PERATURAN WALI  KOTA CIREBON Nomor 89 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN WALI  KOTA CIREBON Nomor 89 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 22 TAHUN 2021, Pasal 11 menetapkan:

(1) Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan 
Sosial sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang 
Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu 
Kepala Dinas dalam memimpin dan 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial 
meliputi perumusan kebijakan, koordinas i dan 
sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur 
dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan 
pelaporan sub bidang urusan pemberdayaan, 
perlindungan dan jaminan sosial . 
(2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok 
Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung 
jawabnya. 
(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan, 
Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi: 
a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja 
Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan 
Jaminan Sosial ; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum 
dan teknis operasional dalam lingkup tugas 
Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan 
Jaminan Sosial ; 
- 8 - 
 
c. pengoordinasian penyiapa n bahan penyusunan 
perencanaan lingkup tugas Bidang 
Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial ; 
d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan 
kebijakan umum dan teknis operasional Bidang 
Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial ; 
e. pengoordinasian penyel enggaraan tugas Bidang 
Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial ; 
f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian 
teknis Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan 
Jaminan Sosial ; 
g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan 
laporan penyeleng garaan tugas Bidang 
Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial ; 
h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup 
tugas Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan 
Jaminan Sosial; 
i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan 
pelaporan pengelolaan layanan administrasi 
dalam lingkup tuga s Bidang Pemberdayaan, 
Perlindungan dan Jaminan Sosial ; dan 
j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan 
Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang -
undangan . 
(4) Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan 
Sosial , dalam menyelenggarakan tugas pokok dan 
fungsinya dibantu oleh : 
a. Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas 
Pemberdayaan Sosial ; 
b. Sub Koordinator Pengembangan Potensi Sumber 
Daya Kesejahteraan Sosial ; dan 
c. Sub Koordinator Perlindungan dan Jaminan 
Sosial . 
(5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada 
dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang 
ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial . 
- 9 - 
 
(6) Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud 
diteta pkan dengan Keputusan Wali Kota. 
 
7. ketentuan Pasal 12 diubah, sehi ngga berbunyi sebagai 
berikut: