Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 9 Tahun 2010?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 9 Tahun 2010 tentang RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
5. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang telah ditentukan 
oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran Daerah.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban 
dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, 
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta 
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal 
di Indonesia.
8. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa 
Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang 
sebagai Warga Negara Indonesia.
9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. 
10.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi 
pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang 
dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
11.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang 
memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas 
anggota keluarga.
12.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi 
penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di 
seluruh wilayah NKRI.
13.Kartu Identitas Penduduk yang selanjutnya disingkat Karip adalah kartu bukti diri 
yang diberikan kepada setiap penduduk yang telah genap berusia 15 (lima belas) 
tahun dan dibutuhkan untuk berbagai kepentingan atau keperluan khusus dengan 
masa berlaku sampai dengan wajib KTP.
14.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang 
dalam register pencatatan sipil pada perangkat daerah yang membidangi 
kependudukan dan catatan sipil.
15.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, 
kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahari anak, 
pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
16.Akta Pencatatan Sipil adalah dokumen yang berisi catatan peristiwa penting yang 
dialami oleh penduduk atau seseorang pada register catatan sipil yang disediakan 
oleh perangkat daerah yang membidangi kependudukan dan catatan sipil.
17.Kelahiran adalah salah satu peristiwa penting yang dialami setiap orang yang harus 
dicatat dan dikukuhkan oleh negara dalam bentuk akta kelahiran.
18.Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling 
sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan 
tanda-tanda kehidupan. 
19.Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami 
istri dengan tujuan membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
20.Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang 
disebabkan oleh adanya alasan-alasan tertentu.
21.Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat 
maupun setelah kelahiran hidup terjadi.
22.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 
anak yang masih dalam kandungan.
23.Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari 
Iingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang 
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke 
dalam Iingkungan keluaga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau 
penetapan pengadiIan.
24.Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari bapak terhadap anaknya 
yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak 
tersebut.
25.Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar 
ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua
anak tersebut.
26.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk 
tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang 
terbatas sesuai dengan ketentuan peruturan perundang-undangan. 
27.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk 
tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.
28.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
badan.
29.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu 
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah 
daerah.
30.Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh 
orang pribadi atau badan.
31.Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah 
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 
pribadi atau badan.
32.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
33.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat 
keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
34.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk 
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau 
denda.
35.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 
itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya.
36.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk 
melakukan penyidikan.
37.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah 
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang 
diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas 
pelanggaran Peraturan Daerah.