Apa saja yang diatur dalam Pasal 19 PERATURAN BUPATI MERANGIN Nomor 34 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI MERANGIN Nomor 34 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO, BAB V - PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO, Pasal 19 menetapkan:

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan 
dengan mengidentifikasi risiko Pemerintah Daerah dan risiko Perangkat Daerah 
dengan tahapan meliputi: 
a. Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat 
menghambat pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah dan 
merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk 
memperkecil risiko. 
Penilaian risiko dilakukan atas : 
1. tujuan strategis Pemerintah Daerah, 
2.tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah/unit kerja, dan 
3. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah /unit kerja. 
Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan 
dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya 
RPJMD. 
Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan 
dengan proses penyusunan renstra Perangkat Daerah atau segera setelah 
diselesaikannya renstra Perangkat Daerah. 
Penilaian risiko atas tujuan operasional (program/kegiatan) Perangkat 
Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, 
dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat 
Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah. 
Mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam sebuah daftar risiko.