Jelaskan isi kandungan Pasal  17 dari PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 14 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 14 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, ketentuan pada BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  17 berbunyi:

(1) Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi. 
(2) Kepala Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 
Bidang Pemberdayaan Sosial lingkup Pemberdayaan 
Perorangan dan Keluarga . 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 2), Kepala Seksi Pemberdayaan Perorangan dan 
Keluarga menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan lingkup pemberdayaan 
perorangan dan keluarga ; 
b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup pemberda yaan 
perorangan dan keluarga ; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup 
pemberdayaan perorangan dan keluarga ; 
d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pemberdayaan 
perorangan dan keluarg a; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Perorangan dan 
Keluarga adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan 
kinerja lingkup Seksi Pemberdayaan Perorangan dan 
Keluarga ; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar 
tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 
c. menyusun … 
29 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
 c. menyusun bahan kebijakan lingkup pemberdayaan 
perorangan dan keluarga ; 
d. melaksanakan bimbingan, serta pemantauan dan 
evaluasi pekerja sosial , pekerja sosial masyarakat, tenaga 
kesejahteraan sosial Kecamatan, serta tenaga 
kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya ; 
e. melaksanakan peningkatan kemampuan Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial (PSKS) pada keluarga; 
f. melaksanakan peningkatan kemampuan dan penguatan 
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3); 
g. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai 
dengan kewenangannya; 
h. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban 
kepada atasan; dan 
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Paragraf 2 
Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber Sosial