Apa bunyi lengkap Pasal  9 dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 14 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 14 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, pada BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  9 dinyatakan:

(1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh 
seorang Kepala Bi dang. 
(2) Kepala Bi dang Perlindungan dan Jaminan Sosial 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 
Dinas lingkup perlindungan dan jaminan sosial meliputi 
perlindungan sosial korban bencana , pelayanan rujukan dan 
jaminan sosial. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 2), Kepala Bi dang Perlindungan dan Jaminan Sosial 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup 
perlindungan dan jaminan Sosial ; 
b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup 
perlindungan dan jaminan Sosial ; 
c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 
lingkup perlindungan dan jaminan Sosial ; 
d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup perlindungan 
dan jaminan sosial; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian … 
16 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
 (4) Uraian tugas Kepala Bi dang Perlindungan dan Jaminan 
Sosial adalah sebagai berikut: 
a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup 
Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial; 
b. membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan 
berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan 
dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 
c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan 
perlindungan dan jaminan sosial lingkup perlindungan 
sosial Korban Bencana, Pelayanan Rujukan dan Jaminan 
sosial ; 
d. mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup 
perlindungan dan jaminan sosial; 
e. mengoordinasikan dan memfasilitasi pemenuhan 
kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban 
bencana ; 
f. mengo ordinasikan dan memfasilitasi pemenuhan 
kebutuhan dasar bagi fakir miskin; 
g. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terhadap 
kesiapsiagaan bencana; 
h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai 
dengan kewenangannya ; 
i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban 
kepada atasan; dan 
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
(5) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bi dang 
Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahkan: 
a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana ; 
b. Seksi Pelayanan Rujukan ; dan 
c. Seksi Jaminan Sosial . 
Paragraf 1 … 
 
17 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
 Paragraf 1 
Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana