Apa yang diatur dalam 3. Undang-UndangNomor 1 8Tahun 201 2tentang Nomor 2 Tahun 2012 pada Pasal 8?
Berdasarkan 3. Undang-UndangNomor 1 8Tahun 201 2tentang Nomor 2 Tahun 2012 tentang PencegahanStunting . 1.Undang-Und angNomor 2Tahun2003 tentang, Pasal 8 menyebutkan bahwa:

huruf b m eliputi:
a.persalinan h arus ditolong ol eh bidan atauoleh dokter
terlatih dan segera setelah bayi lahir harus melakukan
Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
b. bayi sampaidengan usia 6(enam)bulan harus diberi ASI
sajaatau A SIeksklusif; d an
c. setiap pihak wajib memberik andukungan dan
kesempatan k epada ibu m enyusui un tukmemberikan ASI
kepada bayin ya.(1) Kegiatan inter vensigizispesifik dengan sasaran ibu h amil
sebagaimana d imaksud dalam P asal 8ayat(2)huruf ameliputi:
a.setiap ibu hamil harus m endapat asupan gi ziyang cukup;
b. setiap ibu h amil harus m endapat tablet tambah darah,
minimal 90 (sembilan puluh) tablet selam akehamilan;
c.kesehatan i bu hamil harus tetap dijaga agar ibu tidak
mengalami sakit;
d.pemeriksaan kesehatan ibu hamil harus dilakukan di
sarana k esehatanoleh bidan dan d okter terl atih;
e.setiap ibu hami lharus mendapatkanakses yangmudah
dalam hal menjagakesehatan ibu dan janinnya;
f.setiap ibu hamildan ibu menyusu iharus m endapatkan
perhatian dan perlakuan yang baik oleh s etiap warga
disekitarny a;dan
g.setiap warg aharus memb erikan perh atian dan k epedulian
untuk kesel amatan dan kenyamanan ibu h amil dan ibu
menyusui.Pasal 9Paragraf2
Kegiatan10
BAGIAN HUKUM
SElDAPencegahan Stunting dapat dilakukan melalui edukasi kesehatan
kesehatansebagaiberikut :
a.kemandiriankeluarga;
b.gerakanmasyarakathidup sehat;Pasal 12Bagian UmumBABIII
STRATEGI(3)(1)Untuk melaksanakan upaya pencegahan stunting, perlu disusun
RencanaAksi.
(2) Rencana aksi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) terdiri
atas 8 (delapan) aksi yaitu;
a. analisis situasi;
b.rencana kegiatan;
c.rernbuk stunting ;
d. peraturan bupati tentang peran desa;
e.pernbinaan kader pernbangunan manusia;
f.sistem rnanajemen data;
g. pengukuran dan publikasi data stunting; dan
h. review kinerja tahunan.
Pejabaran tentang rencana aksi sebagaimana dirnaksud pada
ayat(2)sebagaimana tercantum dalam Lampiranyang merupakan
bagiantidakterpisahkan dariPeraturan Bupatiini.Pasal 11Bagian Keernpat
Rencana AksiKegiatan intervensi gizisensitifdengan sasaran masyarakat umum,
khususnyake luarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 ayat (3)
meliputi:
a. rnenyediakan dan memastikan akses air bersih;
b.rnenyediakan dan rnernastikan akses sanitasi;
c. rnelakukan fortifikasi bahan pangan;
d.rnenyediakan akses kepada layanan kesehatan dan
keluarga berencana ;
e. menyediakan jarninan kesehatan nasional;
f.rnenyediakan jarninan persalinan;
g.mernberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
h.rnernberikan pendidikan anak usia dini;
i.memberikan p endidikan gizi masyarakat;
j.mernberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi,
sertagizi pada r emaj a;
k.menyediakan bantuan dan jarninan sosial bagi keluarga
miskin;dan
1.rneningkatkan ketahanan pangan dan gizi.Pasal 1011
BAGIAN HllKUM
SETDA(4)Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimanadimaksud
pada ayat (1)dikampanyekanoleh seluruh Perangkat
Daerah, pemerintah desadanmasyaraka t.(3)Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimanadimaksud
padaayat (1)dil aksanakan m elalui:
a.peningkatan ak tivitas fisik;
b. peningkatan peri laku hidup sehat;
c. penyediaan pa ngan se hatdan percepatan perbaikan giz i;
d.peningkatan pen cegahandan deteksi dinipenyakit;
e. peningkatan k ualitaslingkungan; dan
f.peningkatan edukasihidup sehat.(2)Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimanadimaksud
padaayat (1) d ilaksanakan untuk m ensinergikantindakan
upayapromotifdan preventif masalahStunting serta
meningkatkanproduktivitas ma syarakat.(1)Dalamupaya me mpercepatpenanganan Stuntingdilakukan
GerakanMasyarakat Hidup S ehat.Pasal14BagianKedua
Gerakan Masyarakat HidupSehat(1)Dalam menin gkatkan p emahaman m asyarakat tentang
pencegahan stunting,harus dilakukan edukasi untuk
menumbuhka n kemandirian k eluarga.
(2)Kemadirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
dalamrangka kemandirian pemenuhan gizikeluarga.
(3)Pemenuhan g izi keluarga sebagaimanadimaksud pada ayat
(2)dapat dilaku kan melalui p emanfaatanpekarangan.
(4) Pemanfaatan p ekarangan sebagaimanadimaksud p ada ayat
(3)dilakukan dengankonsep:
a.kebun;
b. kolam;dan
c.kandang.
(5)Konsep seb agaimana dimaksud p ada ayat(4)dilaksanakan
dalam ran gka pemenuhan pr otein nabati danhewaniyang
dibutuhkanibu hami l,bayi,dankeluarga.Pasal 1 3Bagian K esatu
Kemandirian Keluarg ac.gerakanseribu haripertamakehidupan ;
d.posyandu ;dan
e. perilaku hidup b ersih dan seh at;dan
f.implementasikomunikasi perub ahan perilaku.12
BAGIAN HUKUM
SETDAt.(2) Revitalisasi Posyandusebagairnanadimaksud p ada ayat (1)
dapat di lakukanmelalui pemantauan pertumbuhanbalita
untukrnendeteksidini terjadinyagangguan perturnbuhan.(1) Dalam upayapencegahan Stunting,harus d ilakukan
revitalisasi Posy andu.Pasal16BagianKeernpat
Posyandu(6) Gerakan S eribu Hari PertarnaKehidupan sebagaimana
dirnaksud pada ayat(1) dim asukkandalarn rencana
strategis,perencanaandan penganggaranPerangkatDaerah
yang me mbidangiurusan kesehatan.(5)GerakanSeribuHari Pertama Kehidupan se bagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinirolehPerangkat Daerah
yang me mbidangiurusan kesehatan.(4) Gerakan SeribuHari Pertarna Kehidupansebagaima na
dimaksudpadaayat(1)dapat dilaksanakan dalam bentu k:
a.penandatanganan pakta i ntegritas olehPemerintah
Daerah, masyaraka t dan pemangku kepe ntingan terkait;
b.komunika si, edukasi danpemberian informasibaik
formalmaupun informal;
c.kampanyediberbagaimedia;
d.pemberian penghargaan b agimasyarakat pe duli
pencegahan Stunting;dan
e. kegiatan-kegiatanlainyangmendukung.(3)Gerakan Seribu Hari P ertarnaKehidupan s ebagairnana
dirnaksud p ada ayat (1)rnelaluipenggalang an partisipasidan
kepedulian p arapernangku kepentin gan sec ara terencana dan
terkoordin asiterhadap kebutuhangizijanin maupun b ayipada
seribu hari pertarna ke hidupannya.(2) Gerakan Serib uHari PertarnaKehidupan (HPK)sebagaimana
dirnaksud p ada ayat (1)rnel aluipenggalang an partisipasi dan
kepedulian p arapernangku k epentingan secaraterencanadan
terkoordinasi terhadap kebutuhan gizijanin rnaupun b ayipada
seribu hari pertarna ke hidupannya.(1)Gerakan Seribu Hari Pertam aKehidupan (HPK)m erupakan
komitmen bersamaantaraPemerintah Daerah dan
rnasyarakatsebagai gerakanpartisipasi untuk perc epatan
pencegahan stunting.Pasal 15BagianKetiga
Gerakan Se ribu Hari Pertama Ke hidupan13
BAGIAN HUKUM
SETDA
(IDalam upaya pencegahan stunting ,seluruh satuan kerja
perangkat daer ahagar :
a. menjadikan stunting sebagai pr ioritas pembangunan
kesehatan daerah;
b. mendorong terwujudnya konvergensi lintas program dan
lintas sektor untuk mencegah stunting secara berasama­
sama;
c. melaksanakan strategi komunikasi perubahan perilaku
masyarakat untuk pencegahan stunting dan
mengintegrasikan pendekatan komunikasi interpersonal
(komunikasi antar pribadi) ke dalamnya;
d. memasukan kegiatan komunikasi perubahan perilaku
masyarakat untuk pencegahan stunting dalam dokumen
perencanaaan pembangunan daerah (RPJMD /RKPD) dan
dokumen penganggaran (APBD)
e. meningkatkan pemahaman dan kemampuan para tenag a
pelayanan publik dalam p ercepatan upaya p encegahan
stunting;
f.melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam menyiapkan
dan menerapkan komunikasi perubahan perilaku
pencegahan stunting melalui komunikasi interpersonal ,Pasal 18Bagian Keenam
Implementasi Komunikasi Perubahan Perilaku(4) Dalam upaya p encegahan Stunting melalui Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS),setiap orang dilarang:
a.merokok di sekitar ibu hamil dan balita;
b. buang air besar sembarangan; dan
c.buang sampah sembarangan.(3) Upaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)dapat dilakukan dengan:
a.meningkatkan akses terhadap air bersih
b.meningkatkan fasilitas sanitasi ;dan
c. menjaga kebersihanlingkungan.(2) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)harus diupayakan
oleh setiap warga termasuk dengan meningkatkan akses
terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta menjaga
kebersihan lingkungan.(1) Dalam upaya mempercepat penanganan Stunting dapat
dilakukan melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;Pasal 17Bagian Kelima
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat14
(1)Dalam upa ya pencegahan Stunting dilakukan penajaman
sasaranwilayah int ervensi.
(2)Penajaman s asaran wilayah sebagai manadimaksud p ada ayat
(1)didasarkan padapertimb angan sebagai berikut:
a. tingginya an gkakejadian Stunting;
b.perlunya e fisiensi sumb erdaya;
c. lebih fokus dalam implem entasi dan efektivitas percepatan
penurunan Stunting;
d. pengukur an targe t pencapaian yan gIebih terkendali;
e.cakupani ayanan yangrendah;dan
f.dapat dij adikandasar p erluasan sasar an pencegahan
Stunting .Pasal 19Bagian K esatu
Penajaman Sasaran Wi layah PencegahanStuntingBABIV
PENAJAMAN SASARA N,INDlKATOR K INERJA ,DAN
MANFAATkelompok ,massa, disertai p emanfaatan berbagaimedia
komunikasi;
g.mengembangkan i novasi k omunikasi in terpersonal yang
relevan deng ankondisi lokal ,dengan memperhatikan
demografi, sos ial, ekonomi ,adat dan rrilai-riilaibudayalokal;
h. kampanyeperubahan perilaku ba gi masyarakat umum yang
konsist en d an berke lanjutan,denganmemastikan
pengembang anpesan, pemilihan salur ankomunikasi,dan
pengukuran d ampakkomunik asiyangefektif,efisien, tepat
sasaran,konsisten,dan berk elanjutan;
1.komunikasi antarpribadi sesuai kon teks sasaran,dengan
memastikan pengembanganpesan sesuaidengankebutuhan
kelompok sasaranseperti P osyandu, kunjunganrumah,
konseling per nikahan,konseling reproduksi remaja, dan
sebagainya dengan memperti mbangkan konteksIokal;
J.advokasi berk elanjutan kepad apengambilkeputusan, d engan
memastikan t erselenggaran ya penjangkauan yang sis tematis
terhadap par apengambil k eputusan Bupa ti sebagai K epala
Daerah, Cam atdan Kepala Des a atau Lurah sert a tokoh
agama dan t okoh masyar akat untuk m endukung up aya
pencegahan stuntingmelal'ui penyediaan alatbantu, dan
pengembangan ka pasitas p enyelenggara kampanyedan
komunikasi p erubahan peril aku;
k. pengembang ankapasitas perigelolaprogram,dengan
memberikan p engetahuan dan pelatihan b agi penyelenggara
kampanyedan komunikasi perubahan perilakuyang efekt if
dan efisien kepadapemegang program kesehatan khususnya
di bidang kes ehatan mas yarakat dengan me mpertimbangkan
konteks Iokal.15
I~..---------..,
BAGIAN H UKUM
SETDA(2)Wewenangdantanggungjawab sebagaimana dimaksud pad a
dibantu olehTimKoordinasi PenurunanStunting.
(3) TimKoordin asiPenurunan Stunting sebagaimanadimaksud
padaayat (2)terdiri dari unsur P emerintah Da erah,
masyarakat,akademisi, praktisidan pelaku usah a.
(4)Tim Koordin asi PenurunanStunting sebagaimanadimaksud
padaayat(2)bertugas:
a.melakukan koordinasi d ankomunikasi efektiflintas
program d an lintas sektordalamupaya pe nurunan
Stunting;
b. mengk aji danmenganalis is permasalahan Stunting dan
perbaikan gizidi daerah;
c.merencanakan tujuan,sasaran,prioritas, strategidan
program penur unanStuntingdidaerah;
d. melaksanakan mapping (pemetaan) peran lintas sektor
terkaitdenganpenurunanStunting ;
e. melaksanakan dan mengalokasikan progr am penurunan
Stunting didaerah dalam b entuk k egiatan-kegi atanyang
berkelanjutan;(1)Bupati mel impahkan wew enang d antanggung j awab
penurun anStuntingdi daerah kepadaPerangkat Da erah
yangmembidangiurusan kesehatan.Pasa122BABIV
PELIMPAHANWEWENANGDANTAN GGUNGJAWABManfaat dariupaya penc egahanStunting adalah melahirkan
generasi yang sehat dancerdas, serta diharapkan b erdampak
pada penurunan angkakemiskin an.Pasal21Bagian Ketiga
Manfaat(2)Indikator kine rjayang terukur sebagaim anadimaksud pada
menarge tkan setiap Perangk at Daerah yang terlibat
dalam programpencegahan Stunting harus mengacu pada
target penuru nanprevalensi Stunting.(1) Indikator kine rja pencegahan Stunting harus t erukur.Bagian Kedua
Indikato rKinerja
Pasa12016
BAG IAN HUI<UM
SETDA(3)Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi.
(4)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan
secara berjenjang .(2)Perangkat Daerah yag membidangi urusan kesehatan
mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan
kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(1)Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan
harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya
penurunan Stunting .Pasal 24BABVI
PENCATATAN DANPELAPORAN(3)Pemerintah Daerah membina, mendorong, dan
menggerakan swadaya masyarakat di bidang gizi dan
pencegahan Stunting agar dapat lebih berdaya guna dan
berhasil guna.(2)Dalam rangka pencegahan Stunting dan intervensinya,
masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan
danzatau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di
bidangkesehatan dan gizi.(1)Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan dalam
mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan
masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan .Pasal 23BABV
PERANSERTAMASYARAKAT(5)Tim Koordinasi Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.f.melaksanakan monitoring dan mengevaluasi program
penurunan Stunting di daerah;
g. memberikan sosialisasi kepada kecamatan-kecamatan
sampai tingkat desa sehubungan dengan program
penurunan Stunting di daerah;
h.memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang
perencanaan dan pelaksanaan upaya penurunan Stunting
di daerah; dan
i.menyampaikan Laporan kepada Bupati secara berkala .17
H KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 17Peraturan Bupa tiini rrrulaiberlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan P eraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam BeritaDaerahKabupaten Balangan.Pasal 26BABVI
KETENTUAN PENUTUP(4)Pemberianpen ghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
diberikan pad asaat hari -haribesar n asional danz atau hari ­
hari besar kes ehatan.(3)Kategori, krit eria,dan bentuk pemberian penghargaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikoordinasikan oleh
DinasKesehat an.(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada
masyarakat dan/ atau institusi yang peduli terhadap
penurunan Stunting di daerah.
(2)Pemberianpenghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
dapat dimulai dari Kecamatan sampai tingkat Kabupaten .Pasal 25BABV
PENGHARGAAN18
BAGIAN HUKUM
SETDA1---,-Penyusunan rencana kegiatan didefinisikan sebagai rencana tindak
lanjut Kabupaten dalam merealisasikan rekomendasi hasil analisis
situasi.Rencana in iberisikan program dan kegiatan OPD untuk
meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk
meningkatkan integrasi intervensi oleh K abupaten dan desa pada tahun
berjalan dan /atau satu tahun mendatang .Pemerintah Kabupaten
selanjutnya meng integrasikan Rencana Kegiatan ke dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja OPD.
Penyusunan Rencana K egiatan bertujuan untuk :
1. Menindaklanju tirekomendasi yang dihasilkan analisis situasi ke
dalam:
a) program dan kegiatan OPD untuk meningkatkan cakupan
intervensi; danb. Rencana kegiatan (Aksi2);Analisis situasi program penurunan stunting adalah proses untuk
mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting dalam wilayah Kabupaten,
situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan saat ini ,
untuk memahami permasalahan rendahnya integrasi intervensi gizi
prioritas pada sasaran prioritas (Rumah Tangga 1.000 HPK).Proses ini
sebagai dasar perumusan rekomendasi kegiatan yang harus dilakukan
untuk meningkat kan integrasi intervensi gizi prioritas bagi rumah
tangga 1.000 HPK .
Analisis situasi dimaksudkan untuk m embantu Kabupaten dalam
menentukan program/kegiatan yang diprioritaskan alokasinya dan
menentukan upa ya perbaikan manajemen layanan untuk
meningkatkan akses rumah tangga 1.000 HPK secara simultan
terhadap intervensi gizi prioritas, baik berupa intervensi gizi spesifik
maupun intervensi gizi sensitif, pada saat analisis situasi ini
menentukan lokasi prioritas yang di t etapkan oleh Surat Keputusan
Bupati.
Penanggung jawab aksianalisis situasi ini adalah Bappeda .Dalam
pelaksanaannya, Bappeda membentuk T im Pelaksana Analisis Situasi
yang melibatkan OPD-OPDyang bertanggungjawab dalam penyediaan
intervensi gizispesifik dan sensitif. BagiKabupaten yang telah memiliki
Tim Teknis RAD-PG dapat memanfaatkan tim tersebut sebagai
pelaksana analisis situ asi. Dalam melaksanakan analisis situasi, tim
juga dapat melibatkan pemangku kepentingan lain sesuai kebutuhan .a.Analisis situasi (Aksi 1) .-,
"Rencana pencegahan Stunting dilaksanakan d engan 8 (delapan) aksi
sebagai berikut :RENCANAAKSIPENCEGAHAN STUNTINGLAMPI RAN
PERATURAN BUPATIBALANGAN
NOMOR17TAHUN2022
TENTANG
PENCEGAHAN STUNTING19,.<1.
BAGIAN HUKUM
SETDAd.Peraturan bupati tentang peran desa (Aksi4).
Peraturan Bupati/Walikota yang dimaksud disini adalah peraturan
yangmenjelaskan peran dan kewenangandesayangdigunakan sebagai
rujukan bagi pemerintah desa dalam merencanakan dan
mengalokasikan anggaran dari APBDestermasuk Dana Desa untuk
melaksanakan kegiatan integrasi intervensi penurunan stunting di
tingkat desa. b.Tujuan Tujuan utama dari peraturan Bupati/Walikota
terkait peran desa dalam penurunan stunting terintegrasi adalah
untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai
rujukan bagidesa untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan-Tujuan Rembukstunting bertujuan untuk:
1.Menyampaikan hasil analisis situasi dan rancangan rencana
kegiatan intervensipenurunan stunting Kabupaten terintegrasi.
2. Mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati
rencana kegiatan intervensipenurunan stunting terintegrasi.
3. Membangunkomitmenpublik dalam kegiatan penurunan stunting
secara terintegrasi diKabupaten.Rembuk stunting merupakan suatu langkah penting yang harus
dilakukan pemerintah Kabupaten untuk memastikan terjadinya
integrasi pelaksanaan intervensipenurunan stunting secara bersama­
sarna antara OPDpenanggungjawab layanan dengan sektorylembaga
non-pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten secara
bersama-sama akan melakukan konfirmasi, sinkronisasi, dan sinergi
hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan dari OPD
penanggung jawab layanan di Kabupaten dengan hasil perencanaan
partisipatif masyarakat yang dilaksanakan melalui Musrenbang
kecamatan dan desa dalamupaya penurunan stunting dilokasifokus.
Isu utama dalam kegiatan rembuk stunting adalah:
1. Program/kegiatan penurunan stunting yang akan dilakukan pada
tahun berjalan; dan
2. Komitmen Pemerintah Daerah dan OPD terkait untuk
program/kegiatan penurunan stunting yang akan dimuat dalam
RKPD/Renjatahun berikutnya .c. Rembuk stunting (Aksi3);b) kegiatan OPDuntuk meningkatkan integrasi intervensigizipada
rumah tangga 1.000HPK.Kegiatandapat berupa kegiatanyang
memerlukan anggaran atau tidak memerlukan anggaran yang
akan dilaksanakan pada tahun berjalan dan/ satu tahun
mendatang.
2.Memberikanacuan bagiKabupatenuntuk pengintegrasiankedalam
dokumen perencanaan dan penganggaran Kabupaten dan OPD
(khususnya RKPDdan Rencana KerjaOPD).
Penanggungjawab aksipenyusunan rencana kerjainiadalah Bappeda.
Dalam pelaksanaannya, Bappeda membentuk tim penyusun yang
berasal dari berbagai OPD terkait yang bertanggung jawab dalam
penyediaan intervensi gizi spesifik dan sensitif. Tim penyusun juga
dapat berupa tim yang sarna dengan Tim Pelaksana Analisis Situasi
atau beberapa anggotanyaberasal dariTimPelaksanaAnalisisSituasi.20
BAGIAN HUKUM
SETDASistem manajam endata adalah bagian darimanajemensumberdaya
informasi yangmencakupsemuakegiatan mulai dariidentifikasi
kebutuhan dat a, pengumpulan datahinggapemanfaatan data, untuk
memastikan ada nya informasiyang akurat danmutakhir.Kegiatan ­
kegiatan dalam sistem ma najemen data akanbersinggungan dengan
aspekkebijakan, akan me nggunakandan mendukung mekanismeyang
berjalan di Kabup aten,sertatidak terlepasdari dukungan teknologi
informasidalam p engumpulan d an pengelolaandata.
Sistem manajem en datasecara umum bertujuan u ntuk membantu
menyediakan dan m empermudah akses da ta untuk peng elolaan
program penuru nanstunting t erintegrasi. S ecarakhusus,sistem
manajemendatainiharus dapatmemastikanterpenuhinyakebutuhan
datapada AksiIn tegrasilainnya,yaitu:Aksi1(AnalisisSituasi),Aksi2
(Penyusunan R encana Kegiatan)dan Aksi8 (ReviuKinerja).Sistem manajem en dataintervensi penuru nanstuntingmerupakan
upaya pengelolaan datadi tingka tKabupaten sampai d engantingkat
desayang akan diguna kan untuk m endukung pel aksanaanaksi-aksi
integrasi lainnya ,serta dimanfaatkan untuk membantu pengelolaan
program /kegiatan p enurunan stunting terin tegrasi.Sistemmanajemen
datamencakup data-datadari setiapindikatormul aidaridata stunting
sampai dengan c akupanintervensigizispesifikdan sensitif.f.Sistern rnanajern en data (Aks i6).PenanggungJawab BPMDatau OPD yangbertanggungjawabterhadap
urusan pemberd ayaan masyarakatdandesa bertanggungj awab untuk
memberikan pembinaan bagi desadalam k egiatan mobilisasi KPMdi
Desa.Tujuan Dukungan p emerintah Kabupaten d alam hal in iBPMDatau
OPD yang b ertanggung jawab t erhadap uru san pemb erdayaan
masyarakat dan des a sangat penting untuk m emastikan mobilisasi
kader pembangunan manusia (untuk selanjutnya dis ebutdengan
kader) di seluruh des aberjalan dengan baik d an kinerja kad er dapat
optimalsesuai de ngan tugas dan per annya.Kader Pembangu nanManusia(KPM)adalah kaderyangberfungsi
untuk membantu d esadalam memfasilitasi pelaks anaan integr asi
intervensipenurun an stunting di tingkat desa. Kadertersebut berasal
darimasyarakat sendirisepertikaderPosyandu,guru PAUD ,dan kader
lainnyayangterd apatdidesa.e.Pernbinaan kad er pernbangunan rnanusia (Aksi5) .kegiatan dalam m endukung upayapenurunan s tunting.
Bupati/Walikota selaku penanggungjawab pelaksanaanintervensigizi
terintegrasi di Kabupaten m emberikan kewen angannyakepada BPMD
atau OPDyang bertanggung jawab terhadap urus an pemberdayaan
masyarakat dan d esa untuk m enyusun Pe raturan Bup ati/Walikota
terkait peran desa d alam upayapenurunan stunting terintegrasi di
tingkat Desa.21
~-----,------~Reviu Kinerj aTahunanadalah reviuyang dilakukanolehpemerintah
Kabupaten terhad apkinerjapelaksanaan program dan kegiatanterkait
penurun an stuntin gselama satutahun terakhir.Reviudilakukan
dengan:
1.Membandingkan antararencanadan realisasi capaianoutput(target
kinerja),capaianoutcome,penyerapananggaran, dan kerangka
waktu penyel esaian;
2. Mengidentifikasi faktor-faktoryangmenghambatpencapaiantarget
kinerja output d an outcome; dan
3.Merumuskan tindaklanjut perb aikanagartarget kinerjadapat
dicapai pada tahun berikutnya.
BAGIAf\.I /-II\tJM
SETDAh.Reviewkinerja tahunan (Aksi 8).2.Mengukur pre valensistuntingditingkatdesa,kecamatan dan
Kabupaten s ecaraberkalayang dilaporkansecara berjenjangmulai
dari posyandu keDinas Kesehatan Kabupaten sebagai bahan untuk:
a)Meningkatka n efektivitas penentuan targetlayanan dan
pengalokas ian sumber daya.
b)Memec ahkanmasalah dan m emantu pros es perencanaan di
tingkat desa hin ggaKabupaten.
c) Advokasi kep adaunit-unit terkait di p emerintah d aerah untuk
integrasi pro gram.
Kegiatan Pengukur an dan Publik asi Data Stun tingdiKabupaten
menjadi tanggun g jawab Dinas Kesehatan.Dalam pelaksanaannya,
Dinas Kesehatan m engkoordinasikan kegiatan t ersebut dengan OPD
yang membidangi p emberdayaan masyarakatdan desa .Pengukuran dan publikasi angka stunting adalah upa ya pemerintah
Kabupaten untuk m emperoleh data prevalensi s tunting terkini pad a
skalalayanan pu skesmas, k ecamatan, dan desa. H asil pengukuran
sertapublikas iangkastuntingdigunakan untuk m emperkuat
komitmen p emerintah daerah dan masyarakatdalam gerakan bersam a
penurunan stunting .Tata carapengukuran s tunting t etap berpedoman
padaregulasi Kem enterian Kesehatanatau kebijakan lainnya yang
berlaku.
Tujuan pengukur an dan publikas i angkastuntingadalah:
1.Mengetahui status gizianak sesuai umur, sehinggaKabupaten
mampu:
a) Memantau k emajuan padatingkat individu.
b)Mengembangk an program /kegiatanyang s esuai untuk
peningkatan k esadaran dan p artisipasikeluarga, pengasuh,dan
masyarakat untu kmenjaga pertumbuh an anak b alitayang
optimal.
c)Menyediakan upa yatindak lanju tterintegrasi dan kons eling dalam
rangka komunikas iperubahan perilaku .g.Pengukuran dan publikasi data stunting (Aksi7) .Penanggung jaw ab untuk meningkatkan sistem m anajemendataini
adalah Bappeda .Bappeda meminta setiap OPD terkaituntuk
memetakan kebu tuhandan pengguna an dataserta menyediakan data
program/kegiatan yangmenjadi tanggung ja wabnya.22
BALANGAN,VPenanggung jawab reviu kinerja ini adalah Sekretaris Daerah dan
Bappeda. Sekretaris Daerah bertanggungjawab untuk memimpindan
mensupervisiprosesdanhasilreviu.Bappedabertanggungjawab untuk
mengkoordinasikan penyiapan materi reviu .Dalam pelaksanaannya,
dibentuk TimPelaksana ReviuKinerjayang melibatkan seluruh OPD
yangyangbertanggungjawabuntuk penyediaanintervensigizispesifik
dan sensitif.Tujuan reviukinerja tahunan adalah:
1.Mendapat informasi tentang capaian kinerja program dan kegiatan
terkait penurunan stunting,
2. Mendapat informasi tentang kemajuan pelaksanaan Rencana
Kegiatanpenurunan stunting yang telah disepakati pada Rembuk
Stunting, dan
3. Mengidentifikasi pembelajaran dan merumuskan masukan
perbaikan sebagai umpan balik untuk perencanaan dan
penganggaran program/kegiatan prioritas, penetapan lokasi fokus,
serta desaindan upaya perbaikanpenyampaianlayanan pada tahun
berikutnya.23
I-
I.--....... i'!
_,-TI)/Ir-