Bagaimana redaksi normatif Pasal 26 dalam 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022?
Norma hukum dalam 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022 tentang perkara yang, BAB VIII - HAK DAN KEWA JIBAN, Pasal 26 berbunyi:

Ketua LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI melakukan pencairan anggaran
penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan setelah menyetujui
permohonan anggaran dari Pemberi Bantuan Hukum atau bidang LKBH MEDICA
YUSTISIA KORPRI.