Apa saja yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 23 Tahun 2021?
Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 23 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI UKM, BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 9 menetapkan:

(1) Kepala Dinas, mempunyai tugas : 
a. memimpin, mem bina dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan 
pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha 
kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan ; 
6 
 b. mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan kebija kan, program/ 
kegiatan/ sub kegiatan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, 
perindustrian dan perdagangan ; 
c. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 
dan tugas pembantuan serta pelaksanaan kebijakan, program/ 
kegiatan/ sub kegiatan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, 
perindustrian dan perdagangan ; 
d. mempertanggungjawabkan capaian kinerja Dinas atas pelaksanaan 
urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan 
kebijakan, program/ kegiatan/ sub kegiatan di bidang koperasi, usaha 
kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan . 
(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan rencana strategi dan kebijakan daerah di bidang koperasi, 
usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan ; 
b. pengendalian pelaksanaan rencana strategi dan kebijakan daerah di 
bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan 
perdagangan ; 
c. pengoordinasian pelaksanaan rencana strategi dan kebijakan di bidang 
koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan ; 
d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang koperasi, usaha 
kecil dan menengah, perindustrian dan perdag angan ; 
e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi, 
usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan ; 
f. pengendalian pelaksanaan administrasi Dinas; 
g. penyelenggaraan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan 
laporan capaian kinerja serta laporan penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan 
perdagangan ; 
h. pengoordinasian pembentukan, pelaksanaan dan evaluasi kine rja UPTD; 
dan 
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
kewenangannya. 
 
Bagian Kedua 
Sekretariat Dinas