Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 69 Tahun 2011?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 69 Tahun 2011 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan B upati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 
4. Perangka t Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah . 
6. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan Daerah yang dikelola 
sendiri atau oleh pihak lain termasuk kekayaan yang 
dipisahkan untuk penyaluran dana bergulir. 
 
 
 
 
 
 
 4 
7. Penyaluran Dana Bergulir adalah rangkaian kegiatan 
perkuat an permodalan dalam bentuk Dana Bergulir dari 
Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro, dan 
Koperasi dalam rangka pengembangan usaha mikro, dan 
Koperasi yang bersumber dari APBD. 
8. Dana Bergulir adalah dana Pemerintah Daerah yang berasal 
dari APBD yang di salurkan dalam bentuk pinjaman kepada 
usaha mikro, dan Koperasi dalam jangka waktu tertentu 
untuk memenuhi kebutuhan permodalan dalam berbagai 
usaha produktif, dan selanjutnya digulirkan kepada usaha 
mikro, dan Koperasi lainnya. 
9. Usaha Produktif adalah usah a yang menghasilkan barang 
atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan 
meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha dalam 
mendorong peningkatan aktifitas dan kreatifitas usaha 
melalui pe mberian bantuan modal usaha dan/ atau 
pembangunan tempat usaha dalam mendu kung kegiatan 
usaha atau jasa bagi Usaha Mikro, dan Koperasi. 
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 
perorangan dan /atau badan usaha perorangan yang 
memenuhi kriteria sebagaimana dipersyaratkan oleh 
ketentuan peraturan perundang -undangan. 
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang -
seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan 
kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai 
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 
kekeluargaan. 
12. Dana Bergulir Baru adalah Dana Bergulir yang berasal dari 
angsuran pokok yang dibayarka n Usaha Mikro , dan 
Koperasi dari Dana Bergulir yang diterima untuk digulirkan 
kepada Usaha Mikro , dan Koperasi lain yang memenuhi 
syarat. 
13. Bank Pelaksana adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah 
Bangka Belitung yang melakukan Penyaluran Dana Bergulir 
dan pembinaan kepada Usaha Mi kro, dan Koperasi 
penerima dana bergulir.