Menurut PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 73 Tahun 2020, apa isi dari Pasal 6?
Pasal Pasal 6 dalam PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 73 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH, pada BAB IV - KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH, menyatakan:

(1) Bupati sebagai PPKD mempunyai tugas dan wewenang : 
a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian 
Daerah; 
10 
b. membentuk dan menetapkan TPKD; 
c. menyetujui atau menolak laporan basil pemeriksaan 
TPKD; 
d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada 
Badan Pemeriksa Keuangan; 
e. membentuk dan menetapkan Majelis; 
f. menetapkan SKP2KS ; 
g. menetapkan SKP2K ; dan 
h. melakukan pembebasan atau penghapusan 
penggantian Kerugian Daerah. 
(2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada 
, dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku 
bendahara umum daerah kecuali tugas dan wewenang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, 
dan huruf h. 
(3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai 
bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada 
, tidak berlaku apabila Kerugian Daerah 
dilakukan oleh Kepala SKPKD. 
Bagian Kedua 
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah