Menurut PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Nomor 31 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 10?
Pasal Pasal 10 dalam PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Nomor 31 Tahun 2021 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA, pada BAB V - PENUTUP, menyatakan:

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng undangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam B erita Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah. 
 
Ditetapkan di Palangka Raya 
pada tanggal 27 September 2021 
 
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 
 
 
 ttd 
 
 
SUGIANTO SABRAN 
 
 
 
Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal 27 September 2021 
 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 
 
ttd 
 
NURYAKIN 
 
 
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 31 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 
 
 
 
SARING, S.H., M.H. 
NIP. 19650510 198703 1 003 
 
jdih.kalteng.go.id
 
 
 
LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 
 NOMOR 31 TAHUN 2021 
 TANGGAL 27 SEPTEMBER 2021 
 
 
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
BERDASARKAN KONDISI KERJADI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 
A. INSPEKTORAT 
 
NO JABATAN PNS JUMLAH TAMBAHAN 
PENGHASILAN (Rp) 
1. Inspektur 12.500.000,00 
2. Administrator (Struktural Eselon III.a) 5.075.00 0,00 
3. Pengawas (Struktural Eselon IV) 3.050.000,00 
4. Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV 4.000.00 0,00 
5. Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III 2.625.0 00,00 
6. Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II 1.800.00 0,00 
7. Pelaksana Golongan IV 1.275.000,00 
8. Pelaksana Golongan III 1.100.000,00 
9. Pelaksana Golongan II 900.000,00 
10. Pelaksana Golongan I 750.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jdih.kalteng.go.id
 
- 2 - 
 
B. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
 
NO JABATAN PNS JUMLAH TAMBAHAN 
PENGHASILAN (Rp) 
1. Sekretaris Daerah (Koordinator Pengelolaan 
Keuangan Daerah) 17.500.000,00 
2. Kepala Badan 12.000.000,00 
3. Administrator (Struktural Eselon III.a) 5.000.00 0,00 
4. Pengawas (Struktural Eselon IV) 3.000.000,00 
5. Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV 3.500.00 0,00 
6. Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III 2.450.0 00,00 
7. Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II 1.750.00 0,00 
8. Pelaksana Golongan IV 1.225.000,00 
9. Pelaksana Golongan III 1.050.000,00 
10. Pelaksana Golongan II 875.000,00 
11. Pelaksana Golongan I 700.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jdih.kalteng.go.id
 
- 3 - 
 
C. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN 
PENELITIAN PEMBANGUNAN 
 
 
NO JABATAN PNS JUMLAH TAMBAHAN 
PENGHASILAN (Rp) 
1. Kepala Badan 10.000.000,00 
2. Administrator (Struktural Eselon III.a) 3.500.00 0,00 
3. Pengawas (Struktural Eselon IV) 2.000.000,00 
4. Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV 2.500.00 0,00 
5. Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III 1.750.0 00,00 
6. Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II 1.250.00 0,00 
7. Pelaksana Golongan IV 875.000,00 
8. Pelaksana Golongan III 750.000,00 
9. Pelaksana Golongan II 625.000,00 
10. Pelaksana Golongan I 500.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jdih.kalteng.go.id
 
- 4 - 
 
D. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
 
NO JABATAN PNS JUMLAH TAMBAHAN 
PENGHASILAN (Rp) 
1. Kepala Satuan 5.000.000,00 
2. Administrator (Struktural Eselon III.a) 1.650.00 0,00 
3. Pengawas (Struktural Eselon IV) 900.000,00 
4. Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV 1.100.00 0,00 
5. Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III 750.000 ,00 
6. Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II 550.000, 00 
7. Pelaksana Golongan IV 400.000,00 
8. Pelaksana Golongan III 350.000,00 
9. Pelaksana Golongan II 300.000,00 
11. Pelaksana Golongan I 225.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jdih.kalteng.go.id
 
- 5 - 
 
E. DINAS KESEHATAN, RSUD dr.DORIS SYLVANUS DAN RSJ KA LAWEI ATEI 
 
NO JABATAN PNS JUMLAH TAMBAHAN 
PENGHASILAN (Rp) 
1. Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.a 6.000.000,00 
2. Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b 4.000.000,00 
3. Administrator (Struktural Eselon III.a) 1.750.00 0,00 
4. Administrator (Struktural Eselon III.b) 1.250.00 0,00 
5. Pengawas (Struktural Eselon IV) 1.000.000,00 
6. Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV 1.250.00 0,00 
7. Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III 875.000 ,00 
8. Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II 625.000, 00 
9. Pelaksana Golongan IV 437.500,00 
10. Pelaksana Golongan III 375.000,00 
11. Pelaksana Golongan II 312.500,00 
12. Pelaksana Golongan I 250.000,00 
13. Dokter Utama Sub Spesialis Pendidik Klinis/ 
Pembimbing Klinis 1.250.000,00 
14. Dokter Utama Spesialis Pendidik Klinis/ 
Pembimbing Klinis 1.250.000,00 
15. Dokter Utama 1.250.000,00 
16. Dokter Madya Spesialis Pendidik 
Klinis/Pembimbing Klinis 1.250.000,00 
17. Dokter Madya 1.250.000,00 
jdih.kalteng.go.id
 
- 6 - 
 
18. Dokter Muda Spesialis Pendidik Klinis/ 
Pembimbing Klinis 875.000,00 
19. Dokter Muda 875.000,00 
20. Dokter Pertama Sub Spesialis Pendidik 
Klinis/Pembimbing Klinis 875.000,00 
21. Dokter Pertama Spesialis Pendidik 
Klinis/Pembimbing Klinis 875.000,00 
22. Dokter Pertama 875.000,00 
23. Apoteker Utama 1.250.000,00 
24. Apoteker Madya 1.250.000,00 
25. Apoteker Muda 875.000,00 
26. Apoteker Pertama 875.000,00 
27. Psikolog Utama 1.250.000,00 
28. Psikolog Madya 1.250.000,00 
29. Psikolog Muda 875.000,00 
30. Psikolog Pertama 875.000,00 
31. Perawat / Bidan Golongan IV 1.250.000,00 
32. Perawat / Bidan Golongan III 875.000,00 
33. Perawat / Bidan Golongan II 625.000,00 
 
 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 
 
 
 
 
 SUGIANTO SABRAN 
jdih.kalteng.go.id
 
 
 
LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 
NOMOR 31 TAHUN 2021 
TANGGAL 27 SEPTEMBER 2021 
 
A. TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN 
PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI 
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 
1. Tambahan Penghasilan dibayarkan paling lambat tangg al 15 (lima Belas) 
pada bulan berikutnya. 
2. Khusus untuk bulan Desember Tambahan Penghasilan da pat diajukan 
pada bulan berkenaan. 
3. PNS dan CPNS yang menerima tambahan penghasilan dik enakan 
pemotongan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai ketentuan yang 
berlaku. 
4. Tata cara permintaan pembayaran uang Tambahan Pengh asilan dilakukan 
dengan mengajukan Surat Permintaan Membayar Langsun g (SPM-LS) 
melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing SO PD sesuai dengan 
prosedur yang berlaku dengan melampirkan: 
a. Rekapitulasi daftar hadir kerja PNS dan CPNS tercan tum pada 
Lampiran I Surat Edaran ini; 
b. Daftar Perhitungan Pemotongan Tambahan Penghasilan yang telah 
disahkan oleh Pejabat Penanggung Jawab tercantum pa da Lampiran II 
Surat Edaran ini; 
c. Daftar Tanda Terima Tambahan Penghasilan/Pemotongan PNS dan 
CPNS yang telah disahkan oleh Pejabat Penanggung Ja wab tercantum 
pada Lampiran III Surat Edaran ini; 
d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tercantum pa da Lampiran IV 
Surat Edaran ini; 
e. SK PNS yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP) (jika ada); 
f. SK PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu (jika ad a); 
g. Surat Izin PNS yang mengambil cuti di luar tanggung an Negara dan 
cuti besar pada bulan yang bersangkutan (jika ada); 
h. Setelah menjalani cuti sakit lebih dari 1 (satu) ta hun 6 (enam) bulan 
(jika ada); 
i. SK PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang b erstatus 
titipan/dipekerjakan/diperbantukan pada instansi ve rtikal/pemerintah 
daerah lain di luar lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Tengah, (jika ada); 
j. SK PNS dan CPNS yang berstatus tersangka dan ditaha n oleh pihak 
aparat penegak hukum (jika ada); 
k. SK PNS dan CPNS yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh pihak 
aparat penegak hukum (jika ada); 
l. SK PNS dan CPNS yang berstatus terpidana (jika ada) ; 
m. SK PNS yang sedang menjalani pemberhentian sementar a (jika ada); 
5. Sistem absensi manual dapat dijadikan dasar pemoton gan apabila terjadi 
gangguan terhadap sistem absensi sidik jari. 
6. Kelebihan pembayaran Tambahan Penghasilan pada bula n Desember 
harus disetorkan ke kas daerah melalui bendahara ma sing-masing paling 
lambat hari kerja terakhir pada akhir Tahun Anggara n berkenaan. 
7. Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan secara no n tunai. 
jdih.kalteng.go.id
 
- 2 - 
 
B. FORMAT REKAPITULASI DAFTAR HADIR 
 
REKAPITULASI DAFTAR HADIR PNS DAN CPNS 
SOPD …. 
BULAN : 
 
 JABATAN ESELON GOL. / HADIR TIDAK HADIR KETERANGAN 
 RUANG 
No. NAMA / NIP 
CUTI IZIN SAKIT DL 
DD 
TB 
TK 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 
2 
3 
4 
5 
Dst 
 Palangka Raya, …………………………. 
 Kepala SOPD, Kasub yang membidangi 
Kepegawaian Pembuat Daftar, 
 Nama 
 
Nama 
 Nama 
 Pangkat Pangkat NIP. 
 NIP. NIP 
jdih.kalteng.go.id
 
- 3 - 
 
C. FORMAT PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN 
 
PERHITUNGAN PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS DAN CPNS 
SOPD … 
BULAN : 
 
 TANPA JUMLAH TAMBAHAN JUMLAH 
 KETERANGAN POTONGAN PENGHASILAN POTONGAN TANDA 
No. NAMA / NIP 
JABATAN ESELON GOL. / (HARI) (%) PER BULAN (Rp) TANGAN 
 3% (Rp) 
 RUANG 
 
A B C D E F G=Fx3 % H I=HxG% J 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
Dst 
 Palangka Raya, …………………………. 
 Kepala SOPD, Bendahara Pengeluaran, PPTK , 
 Nama Nama Nama 
 Pangkat NIP. NIP. 
 NIP. 
jdih.kalteng.go.id
 
- 4 - 
 
D. FORMAT TANDA TERIMA 
 
TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN/PEMOTONGAN PNS DA N CPNS 
SOPD …. 
BULAN : 
 
 TAMBAHAN JUMLAH JUMLAH PPh (Rp) JUMLAH 
NO 
REKENING 
 PENGHASIL POTONGAN SETELAH DITERIMA TANDA 
No. NAMA / JABATAN 
ESELON GOL. / AN PER DIPOTONG (Rp) (Rp) TANGAN 
 BULAN (Rp) 
 NIP RUANG 
 
A B C D E F G H=F -G I=HxTarif J=H -I K L 
 PPh 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
Dst 
 Palangka Raya, …………………………. 
 Kepala SOPD, Bendahara 
Pengeluaran, PPTK , 
 Nama Nama Nama 
 Pangkat NIP. NIP. 
 NIP. 
jdih.kalteng.go.id
 
- 5 - 
 
E. FORMAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK 
 
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama : 
 
NIP : 
 
Jabatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
………………………………………………. 
 
 
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 
 
1. Perhitungan yang terdapat dalam SPM Langsun g (SPM-LS) Nomor : 
………………………….. tanggal …………………………… untuk pembayar an 
………………….. sebesar Rp……………………………….. 
(……………………..terbilang……………………….) telah dihitung deng an benar 
berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokume n pendukung 
lainnya. 
 
2. Apabila terdapat kesalahan dan kelebihan atas pe mbayaran, sebagaimana 
yang dimaksud pada point 1 (satu), kami bertanggung jawab dan bersedia 
untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah. 
 
3. Dokumen bukti-bukti belanja atas pembayaran ters ebut di atas disimpan di 
SOPD …………………… sesuai ketentuan yang berlaku untuk k elengkapan 
administrasi dan keperluan pemeriksaan Badan Pemeri ksaan Keuangan (BPK) 
dan / atau aparatur pengawas fungsional lainnya. 
 
 
Palangka Raya,…………………………. 
 
Jabatan ………………………………….. 
Provinsi Kalimantan Tengah 
 
Nama Lengkap 
Pangkat ……………………… 
NIP …………………………… 
 
 
 
 
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 
 
 
 
 
 
SUGIANTO SABRAN 
 
jdih.kalteng.go.id