Menurut PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 9 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 9 Tahun 2016 tentang KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN, pada , menyatakan:

Dalam Per aturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana
dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magelang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magelang.
7.Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah .
8.Inspektur adalah pejabat yang mempunyai tugas memimpin
pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaaan urusan
Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembinaan atas
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan
pemerintahan desa serta melaksanakan ke tatausahaan
Inspektorat.
9.Kebijakan Pengawasan adalah acuan, s asaran dan prioritas
pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di
lingkungan Pemerintah Daerah.
10.Pengawasan atas penyelenggaraan P emerintahan Daerah adalah
proses kegiatan agar Pemerintah Daerah berjalan secara efektif dan
efisien dengan rencana Peraturan Perundang -undangan.