Apa saja yang diatur dalam Pasal 6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG Nomor 6 Tahun 2013?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG Nomor 6 Tahun 2013 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN SEMARANG, BAB IV - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 6 menetapkan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diu ndangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng undangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daer ah Kabupaten 
Semarang. 
 
 
 
Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal 23 - 04 - 2013 
 
BUPATI SEMARANG, 
 
CAP TTD 
 
MUNDJIRIN 
 
 
Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal 23 - 04 - 2013 
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG 
 
CAP TTD 
 
ANWAR HUDAYA 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 201 3 NOMOR 6 
 
Diperbanyak 
Sesuai dengan aslinya 
 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG, 
 
 
 
JATI TRIMULYANTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
PENJELASAN 
 
ATAS 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 
 
NOMOR 6 TAHUN 2013 
 
TENTANG 
 
PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN SEMARANG 
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 
KABUPATEN SEMARANG 
 
 
I. UMUM. 
 
Dalam rangka untuk penambahan, peningkatan, perluas an 
prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, b aik fisik maupun 
non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembang an cakupan 
pelayanan sesuai target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 
2015. Millenium Development Goals (MDGs) adalah sebuah paradigma 
pembangunan global, dideklarasikan Konferensi Tingk at Tinggi 
Millenium oleh 189 (seratus delapan puluh sembilan) negara anggota 
Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada bulan S eptember 2000. 
Salah satu target Millenium Development Goals (MDGs) adalah 
menurunkan sebesar separuh, Proporsi penduduk tanpa akses terhadap 
Sumber Air Minum yang Aman dan Berkelanjutan serta Fasilitas Sanitasi 
Dasar. Salah satu indikator yakni pelayanan air per pipaan di wilayah 
perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh per seratus) dan wilayah 
perdesaan sebanyak 60% (enam puluh seratus) dari ju mlah penduduk 
yang menjadi cakupan pelayanan Perusahaan Daerah Ai r Minum 
(PDAM), dividen yang telah disetor harus diinvestas ikan kembali. 
 
Dalam rangka untuk mempercepat capaian tujuan sebag aimana 
tersebut di atas, maka perlu adanya dukungan dana d ari pemerintah 
daerah berupa penyertaan modal kepada Perusahaan Da erah Air Minum 
Kabupaten Semarang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 5 Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah dimana Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksa nakan apabila 
jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran be rkenaan telah 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaa n Modal Daerah 
Berkenaan. 
 
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandan g perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Moda l Daerah 
Kabupaten Semarang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten 
Semarang. 
 
 
II. PASAL DEMI PASAL.