Menurut PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 30 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 7?
Pasal Pasal 7 dalam PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 30 Tahun 2017 tentang STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN, pada BAB V - KETENTUAN PENUTUP, menyatakan:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahui nya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. 
 
 Ditetapkan di Sukoharjo 
pada tanggal 7 Juni 2022 
 
BUPATI SUKOHARJO, 
 
 ttd. 
 
ETIK SURYANI 
Diundangkan di Sukoharjo 
Pada tanggal 7 Juni 2022 
 
 SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUKOHARJO, 
 AGUS SANTOSA 
 ttd. 
 
 WIDODO 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2022 NOMOR 30 TAHUN 2017 NOMOR 2 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 
 
RETNO WIDIYANTI B, SH 
Penata Tingkat I 
NIP. 19790801 200501 2 010 
8 
 LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 
NOMOR 30 TAHUN 2022 
TENTANG 
STANDAR PELAYANAN PADA DINAS 
PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
 
 
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN 
 
1. Perizinan Berusaha Kategori Risiko Rendah 
NO KOMPONEN URAIAN 
1. Dasar Hukum a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko; 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di 
Daerah; 
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 
2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP; 
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 
e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/ 7/2003 tentang 
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik; 
f. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang 
Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntab ilitas 
Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan 
g. Standar Peryaratan ISO 9001:2015 tentang Sistem 
Manajemen Mutu . 
 
2. Persyaratan a. Peorangan 
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP). 
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
3. Email aktif. 
b. Badan Usaha 
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP). 
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
3. Akta Pendirian/Perubahan. 
4. Email aktif. 
 
 
 
 
 
9 
3. Sistem, 
mekanisme, 
dan prosedur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROSEDUR PELAYANAN IZIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan Bagan: 
1. Pelaku usaha mengakses aplikasi OSS melalui 
https://oss.go.id/ untuk mulai proses permohonan 
perizinan berusaha. 
2. Pelaku usaha melakukan pengisian data pelaku 
usaha, data pelaku, data detail usaha, daftar 
produk/jasa pada formulir yang disediakan oleh 
aplikasi OSS. 
3. Pelaku usaha klik kotak centang/ checkbox pada 
setiap Pernyataan Mandiri yang tertera pada sistem 
OSS. 
4. Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha 
berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). 
5. Pelaku usaha dapat melihat, mengunduh, dan 
mencetak produk perizinan berusaha tersebut. 
 
4. Jangka waktu 
pelayanan Paling lama 1 (satu) hari kerja. 
5. Biaya/tarif Tidak dikenakan retribusi . 
6. Produk 
pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB). 
 
7. Sarana, 
prasarana, 
dan/ atau 
fasilitas a. Sarana dan Prasarana: 
1. ruang tunggu yang representatif ; 
2. tempat parkir ; 
3. mobil dan sepeda motor dinas ; 
4. almari dokumen ; 
5. rak arsip ; 
6. meja dan kursi pelayanan ; 
7. pesawat telepon dan mesin faksimili ; 
8. komputer dan printer ; PEMOHON 
PENDAFTARAN 
CENTANG PERNYATAAN 
MANDIRI 
SELESAI PENERBITAN 
10 
9. telepon /faksimili; 
10. alat tulis kantor ; 
11. kotak saran ; dan 
12. toilet umum . 
 
b. Fasilitas Pendukung: 
1. adanya petugas pendamping; 
2. web aplikasi; 
3. jaringan internet; 
4. bahan bacaan; 
5. akses bagi disabilitas; 
6. area bebas asap rokok; dan 
7. tersedianya alat pemadam kebakaran (APAR) . 
Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk 
beberapa jenis izin . 
8. Kompetensi 
Pelaksana a. pendidikan minimal Diploma 3; 
b. mampu mengoperasikan komputer ; 
c. mampu dan menguasai peraturan di bidang 
perizinan ; dan 
d. menguasai tugas pokok dan fungsi. 
9. Pengawasan 
internal a. dilakukan oleh atasan langsung ; dan 
b. dilakukan oleh tim audit internal . 
10. Penanganan 
pengaduan, 
saran, dan 
masukan a. Unit Pelayanan Pengaduan , melalui: 
1. ruang pengaduan ; 
2. kotak saran/pengaduan ; 
3. website: Dinas PM dan PTSP .sukoharjokab.go.id ; 
4. email : Dinas PM dan PTSP @sukoharjokab.go.id ; 
dan 
5. telepon / Fax : (0271) 590244 . 
b. Penanganan Pengaduan melalui media tersebut 
diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan 
dengan tahapan sebagai berikut : 
1. cek administrasi ; 
2. cek lapangan ; 
3. koordinasi internal /eksternal ; dan 
4. koordinasi instansi terkait. 
c. Responsif pengaduan 1 (satu) ha ri kerja sejak 
diterimanya pengaduan. 
d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan 
permasalahan yang ada. 
11. Jumlah 
pelaksana Jumlah personil yang menangani Perizinan Berusaha 
Kategori Risiko Rendah sebanyak 6 (enam ) orang . 
Keterangan : 
Setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan 
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya. 
11 
12. Jaminan 
pelayanan a. diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, 
waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh 
SDM yang berkompeten di bidang tugasnya ; 
b. adanya jaminan bebas dari praktek KKN; dan 
c. apabila perizinan terbit, pelaku usaha dapat 
melihat, mengunduh, dan mencetak produk 
perizinan berusaha tersebut . 
13. Jaminan 
keamanan dan 
keselamatan 
pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilengkapi dengan tanda 
tangan digital dan QR Code . 
 
14. Evaluasi kinerja 
Pelaksana a. evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei 
Kepuasan Masyarakat ; dan 
b. evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung 
terkait kinerja dan kedisiplinan. 
15. Masa Berlaku 
Izin NIB berlaku selama pelaku usaha menjalankan 
kegiatan usaha. 
16. Waktu 
Pelayanan  Senin -Kamis : 08.00 - 15.00 WIB 
 Jumat : 08.00 - 13.30 WIB 
 
 
2. Perizinan Berusaha Kategori Risiko Menengah Rendah 
NO KOMPONEN URAIAN 
1. Dasar Hukum a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko; 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Penyelen ggaraan Perizinan Berusaha Di 
Daerah; 
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 
2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP; 
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 
e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/ 7/2003 tentang 
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik; 
f. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang 
Petunjuk Teknis Tra nsparansi dan Akuntabilitas 
Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan 
g. Standar Peryaratan ISO 9001:2015 tentang Sistem 
Manajemen Mutu; 
 
 
 
 
12 
2. Persyaratan a. Peorangan 
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP). 
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
3. Email aktif. 
b. Badan Usaha 
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP). 
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
3. Akta Pendirian/Perubahan. 
4. Email aktif. 
 
3. Sistem, 
mekanisme, 
dan prosedur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROSEDUR PELAYANAN IZIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan Bagan: 
1. Pelaku usaha mengakses aplikasi OSS melalui 
https://oss.go.id/ untuk mulai proses permohonan 
perizinan berusaha. 
2. Pelaku usaha melakukan pengisian data pelaku 
usaha, data pelaku, data detail usa ha, daftar 
produk/jasa pada formulir yang disediakan oleh 
aplikasi OSS. 
3. Pelaku usaha klik kotak centang/ checkbox pada 
setiap Pernyataan Mandiri yang tertera pada 
system OSS. 
4. Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha 
berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat 
Standar (SS). 
5. Pelaku usaha dapat melihat, mengunduh, dan 
mencetak produk perizinan berusaha tersebut. 
 
4. Jangka waktu 
pelayanan Paling lama 1 (satu) hari kerja. 
5. Biaya/tarif Tidak dikenakan retribusi . 
6. Produk 
pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar 
(SS). PEMOHON 
PENDAFTARAN 
CENTANG PERNYATAAN 
MANDIRI 
SELESAI PENERBITAN 
13 
7. Sarana, 
prasarana, 
dan/ atau 
fasilitas a. Sarana dan Prasarana: 
1. ruang tunggu yang representatif ; 
2. tempat parkir ; 
3. mobil dan sepeda motor dinas ; 
4. almari dokumen ; 
5. rak arsip ; 
6. meja dan kursi pelayanan ; 
7. pesawat telepon dan mesin faksimili ; 
8. komputer dan printer ; 
9. telepon /faksimili ; 
10. alat tulis kantor ; 
11. kotak saran ; dan 
12. toilet umum . 
 
b. Fasilitas Pendukung: 
1. adanya petugas pendamping ; 
2. web aplikasi ; 
3. jaringan internet ; 
4. bahan bacaan ; 
5. akses bagi disabilitas ; 
6. area bebas asap rokok ; dan 
7. tersedianya alat pemadam kebakaran (APAR) . 
Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk 
beberapa jenis izin . 
8. Kompetensi 
Pelaksana a. pendidikan minimal Diploma 3; 
b. mampu mengoperasikan komputer; 
c. mampu dan menguasai peraturan di bidang 
perizinan; dan 
d. menguasai tugas pokok dan fungsi. 
9. Pengawasan 
internal a. dilakukan oleh atasan langsung. 
b. dilakukan oleh tim audit internal . 
10. Penanganan 
pengaduan, 
saran, dan 
masukan a. Unit Pelayanan Pengaduan , melalui: 
1. ruang pengaduan ; 
2. kotak saran/pengaduan ; 
3. website: Dinas PM dan PTSP .sukoharjokab.go.id; 
4. email : Dinas PM dan PTSP @sukoharjokab.go.id ; 
dan 
5. telepon/ fax : (0271) 590244. 
b. Penanganan Pengaduan melalui media tersebut 
diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan 
dengan tahapan sebagai berikut : 
1. cek administrasi ; 
2. cek lapangan ; 
3. koordinasi internal /eksternal ; dan 
4. koordinasi instansi terkait. 
14 
c. Responsif pengaduan 1 (satu) ha ri kerja sejak 
diterimanya pengaduan. 
d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan 
permasalahan yang ada. 
11. Jumlah 
pelaksana Jumlah personil yang menangani Perizinan Berusaha 
Kategori Risiko Menengah Rendah sebanyak 6 (enam ) 
orang . 
Keterangan : 
 Setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan 
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya. 
12. Jaminan 
pelayanan a. diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, 
waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh 
sdm yang berkompeten di bidang tugasnya ; 
b. adanya jaminan bebas dari praktek KKN; dan 
c. apabila perizinan terbit, pelaku usaha dapat 
melihat, mengunduh, dan mencetak produk 
perizinan berusaha tersebut . 
 
13. Jaminan 
keamanan dan 
keselamatan 
pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar 
(SS) dilengkapi dengan tanda tangan digital dan QR 
Code . 
 
14. Evaluasi kinerja 
Pelaksana a. evaluasi kinerja dilakukan melalui survei kepuasan 
masyarakat;dan 
b. evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung 
terkait kinerja dan kedisiplinan . 
15. Masa Berlaku 
Izin Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar 
(SS) selama pelaku usaha menjalankan kegiatan 
usaha. 
 
16. Waktu 
Pelayanan  Senin -Kamis : 08.00 - 15.00 WIB 
 Jumat : 08.00 - 13.30 WIB 
 
 
3. Perizinan Berusaha Kategori Risiko Menengah Tinggi 
NO KOMPONEN URAIAN 
1. Dasar Hukum a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko; 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di 
Daerah; 
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Ref ormasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 
2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP; 
 
 
15 
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 
e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/ 7/200 3 tentang 
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik; 
f. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang 
Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas 
Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan 
g. Standar Peryaratan ISO 9001:2015 tentang Sistem 
Manajemen Mutu; 
2. Persyaratan a. Peorangan 
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP). 
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
3. Email aktif. 
4. Persyaratan dasar. 
5. Persyaratan teknis. 
b. Badan Usaha 
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP). 
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
3. Akta Pendirian/Perubahan. 
4. Email aktif. 
6. Persyaratan dasar. 
7. Persyaratan teknis. 
 
3. Sistem, 
mekanisme, 
dan prosedur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROSEDUR PELAYANAN IZIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ditolak 
Ditolak PEMOHON 
PENDAFTARAN 
VERIFIKASI 
PERANGKAT 
DAERAH 
TEKNIS 
VERIFIKASI 
TIM TEKNIS 
PERIZINAN 
PENERBITAN 
SELESAI 
16 
 
 Keterangan Bagan : 
1. Pelaku usaha mengakses aplikasi OSS melalui 
https://oss.go.id/ untuk mulai proses permohonan 
perizinan berusaha. 
2. Pelaku usaha melakukan pengisian data pelaku 
usaha, data pelaku, data detail usaha, daftar 
produk/jasa pada formulir yang disediakan oleh 
aplikasi OSS dan mengunggah dokumen standar 
usaha/ persyaratan yang ditetapkan. 
3. Perangkat Daerah Teknis melakukan v erifikasi 
pemenuhan persyaratan terhadap dokumen 
standar usaha/ persyaratan yang yang diunggah 
oleh pelaku usaha. 
a. apabila dokumen standar usaha/ persyaratan 
belum lengkap dan benar, Perangkat Daerah 
Teknis melakukan penolakan atau perbaikan 
disertai dengan catatan. 
b. apabila dokumen standar usaha/ persyaratan 
telah lengkap dan benar, Perangkat Daerah 
Teknis melakukan persetujuan dan berkas 
dikirimkan kepada Dinas PM dan PTSP . 
4. Sebelum D inas PM dan PTSP memberikan 
persetujuan, dilakukan rapat verifikasi oleh Tim 
Teknis Perizinan. 
a. apabila dokumen standar usaha/ persyaratan 
belum sesuai, Tim Teknis Perizinan memberikan 
catatan penolakan atau perbaikan. 
b. apabila dokumen standar usaha/ persyaratan 
telah lengkap dan benar, Tim Teknis Perizinan 
memberikan persetujuan. 
5. Perizinan Berusaha diterbitkan Dinas PM dan PTSP 
berdasarkan persetujuan Tim Teknis Perizinan . 
6. Pelaku usaha dapat melihat, mengunduh, dan 
mencetak produk perizinan berusaha dari akun 
OSS. 
 
4. Jangka waktu 
pelayanan Sesuai dengan peraturan perundang -undangan . 
5. Biaya/tarif Tidak dikenakan retribusi . 
 
6. Produk 
pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifik at Standar 
(SS). 
 
7. Sarana, 
prasarana, 
dan/ atau 
fasilitas a. Sarana dan Prasarana: 
1. ruang tunggu yang representatif ; 
2. tempat parkir ; 
3. mobil dan sepeda motor dinas ; 
4. almari dokumen ; 
5. rak arsip ; 
6. meja dan kursi pelayanan ; 
7. pesawat telepon dan mesin faksimili ; 
17 
8. komputer dan printer ; 
9. telepon /faksimili ; 
10. alat tulis kantor ; 
11. kotak saran ; dan 
12. toilet umum . 
 
b. Fasilitas Pendukung: 
1. adanya petugas pendamping ; 
2. web aplikasi ; 
3. jaringan internet ; 
4. bahan bacaan ; 
5. akses bagi disabilitas ; 
6. area bebas asap rokok ; dan 
7. tersedianya alat pemadam kebakaran (APAR) . 
Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk 
beberapa jenis izin . 
8. Kompetensi 
Pelaksana a. pendidikan minimal Diploma 3; 
b. mampu mengoperasikan komputer; 
c. mampu dan menguasai peraturan di bidang 
perizinan; dan 
d. menguasai tugas pokok dan fungsi. 
9. Pengawasan 
internal a. dilakukan oleh atasan langsung ; dan 
b. dilakukan oleh tim audit internal . 
10. Penanganan 
pengaduan, 
saran, dan 
masukan a. Unit Pelayanan Pengaduan , melalui: 
1. ruang pengaduan ; 
2. kotak saran/pengaduan ; 
3. website: Dinas PM dan PTSP .sukoharjokab.go.id; 
4. email : Dinas PM dan PTSP @sukoharjokab.go.id ; 
dan 
5. telepon/ fax : (0271) 590244 . 
b. Penanganan Pengaduan melalui media tersebut 
diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan 
dengan tahapan sebagai berikut : 
1. cek administrasi ; 
2. cek lapangan ; 
3. koordinasi internal /eksternal ; dan 
4. koordinasi instansi terkait . 
c. Responsif pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak 
diterimanya pengaduan. 
d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan 
permasalahan yang ada. 
11. Jumlah 
pelaksana Jumlah personil yang menangani Perizinan Berusaha 
Kategori Risiko Menengah Tinggi sebanyak 6 (enam ) 
orang . 
 
18 
Keterangan : 
 Setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan 
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya. 
12. Jaminan 
pelayanan a. diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, 
waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh 
sdm yang berkompeten di bidang tugasnya. 
b. adanya jaminan bebas dari praktek KKN; dan 
c. apabila perizinan terbit, pelaku usaha dapat 
melihat, m engunduh, dan mencetak produk 
perizinan berusaha tersebut . 
13. Jaminan 
keamanan dan 
keselamatan 
pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar 
(SS) dilengkapi dengan tanda tangan digital dan QR 
Code . 
 
14. Evaluasi kinerja 
Pelaksana a. evaluasi kinerja dilakukan melalui survei kepuasan 
masyarakat; dan 
b. evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung 
terkait kinerja dan kedisiplinan. 
15. Masa Berlaku 
Izin Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar 
(SS) selama pelaku usaha menjalankan kegiatan 
usaha. 
16. Waktu 
Pelayanan  Senin -Kamis : 08.00 - 15.00 WIB 
 Jumat : 08.00 - 13.30 WIB 
 
 
4. Perizinan Berusaha Kategori Risiko Tinggi 
NO KOMPONEN URAIAN 
1. Dasar Hukum a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko; 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di 
Daerah; 
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Dan Ref ormasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 
2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP; 
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 
e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/ 7/2003 tentang 
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik; 
f. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang 
Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas 
Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan 
 
19 
g. Standar Peryaratan I SO 9001:2015 tentang Sistem 
Manajemen Mutu; 
 
2. Persyaratan a. Peorangan 
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP). 
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
3. Email aktif. 
4. Persyaratan dasar. 
5. Persyaratan teknis. 
b. Badan Usaha 
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP). 
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
3. Akta Pendirian/Perubahan. 
4. Email aktif. 
6. Persyaratan dasar. 
7. Persyaratan teknis. 
 
3. Sistem, 
mekanisme, 
dan prosedur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROSEDUR PELAYANAN IZIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan Bagan : 
1. Pelaku usaha mengakses aplikasi OSS melalui 
https://oss.go.id/ untuk mulai proses permohonan 
perizinan berusaha. 
 
 
 Ditolak 
Ditolak PEMOHON 
PENDAFTARAN 
VERIFIKASI 
PERANGKAT 
DAERAH 
TEKNIS 
VERIFIKASI 
TIM TEKNIS 
PERIZINAN 
PENERBITAN 
SELESAI 
20 
2. Pelaku usaha melakukan pengisian data pelaku 
usaha, data pelaku, data detail usaha, daftar 
produk/jasa pada formulir yang disediakan oleh 
aplikasi OSS dan mengunggah dokumen standar 
usaha/ persyaratan yang ditetapkan. 
3. Perangkat Daerah Teknis melakukan v erifikasi 
pemenuhan persyaratan terhadap dokumen 
standar usaha/ persyaratan yang yang diunggah 
oleh pelaku usaha. 
a. apabila dokumen standar usaha/ persyaratan 
belum lengkap dan benar, Perangkat Daerah 
Teknis melakukan penolakan atau perbaikan 
disertai dengan catatan. 
b. apabila dokumen standar usaha/ persyaratan 
telah lengkap dan benar, Perangkat Daerah 
Teknis melakukan persetujuan dan berkas 
dikirimkan kepada Dinas PM dan PTSP . 
4. Sebelum Dinas PM dan PTSP memberikan 
persetujuan, dilakukan rapat verifikasi oleh Tim 
Teknis Perizinan. 
a. apabila dokumen standar usaha/ persyaratan 
belum sesuai, tim teknis perizinan memberikan 
catatan penolakan atau perbaikan. 
b. apabila dokumen standar usaha/ persyaratan 
telah lengkap dan benar, Tim Teknis Perizinan 
memberikan persetujuan. 
5. Perizinan Berusaha diterbitkan Dinas PM dan PTSP 
berdasarkan persetujuan Tim Teknis Perizinan . 
6. Pelaku usaha dapat melihat, mengunduh, dan 
mencetak produk perizinan berusaha dari akun 
OSS. 
 
4. Jangka waktu 
pelayanan Sesuai dengan peraturan perundang -undangan . 
5. Biaya/tarif Tidak dikenakan retribusi . 
 
6. Produk 
pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin . 
 
7. Sarana, 
prasarana, 
dan/ atau 
fasilitas a. Sarana dan Prasarana: 
1. ruang tunggu yang representati fe; 
2. tempat parkir ; 
3. mobil dan sepeda motor dinas ; 
4. almari dokumen ; 
5. rak arsip ; 
6. meja dan kursi pelayanan ; 
7. pesawat telepon dan mesin faksimili ; 
8. komputer dan printer ; 
9. telepon /faksimili ; 
10. alat tulis kantor ; 
11. kotak saran ; dan 
12. toilet umum . 
21 
b. Fasilitas Pendukung: 
1. adanya petugas pendamping ; 
2. web aplikasi ; 
3. jaringan internet ; 
4. bahan bacaan ; 
5. akses bagi disabilitas ; 
6. area bebas asap rokok; dan 
7. tersedianya alat pemadam kebakaran (APAR) . 
Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk 
beberapa jenis izin . 
8. Kompetensi 
Pelaksana a. pendidikan minimal Diploma 3; 
b. mampu mengoperasikan komputer; 
c. mampu dan menguasai peraturan di bidang 
perizinan; dan 
d. menguasai tugas pokok dan fungsi . 
9. Pengawasan 
internal a. dilakukan oleh atasan langsung ; dan 
b. dilakukan oleh tim audit internal . 
10. Penanganan 
pengaduan, 
saran, dan 
masukan a. Unit Pelayanan Pengaduan , melalui: 
1. ruang pengaduan ; 
2. kotak saran/pengaduan ; 
3. website: Dinas PM dan PTSP .sukoharjokab.go.id; 
4. email : Dinas PM dan PTSP @sukoharjokab.go.id ; 
dan 
5. telepon/ fax : (0271) 590244. 
b. Penanganan Pengaduan melalui media tersebut 
diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan 
dengan tahapan sebagai berikut : 
1. cek administrasi ; 
2. cek lapangan ; 
3. koordinasi internal /eksternal ; dan 
4. koordinasi instansi terkait . 
c. Responsif pengaduan 1 (satu) ha ri kerja sejak 
diterimanya pengaduan. 
d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan 
permasalahan yang ada. 
11. Jumlah 
pelaksana Jumlah personil yang menangani Perizinan Berusaha 
Kategori Risiko Menengah Tinggi sebanyak 6 (enam ) 
orang . 
Keterangan : 
 Setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan 
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya. 
 
 
 
 
22 
12. Jaminan 
pelayanan a. diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, 
waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh 
SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. 
b. adanya jaminan bebas dari praktek KKN; dan 
c. apabila perizinan terbit, pelaku usaha dapat 
melihat, mengunduh, dan mencetak produk 
perizinan berusaha tersebut . 
13. Jaminan 
keamanan dan 
keselamatan 
pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin dilengkapi 
dengan tanda tangan digital dan QR Code . 
 
 
14. Evaluasi kinerja 
Pelaksana a. evaluasi kinerja dilakukan melalui survei kepuasan 
masyarakat; dan 
b. evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung 
terkait kinerja dan kedisiplinan. 
15. Masa Berlaku 
Izin Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin selama pelaku 
usaha menjalankan kegiatan usaha. 
16. Waktu 
Pelayanan  Senin -Kamis : 08.00 - 15.00 WIB 
 Jumat : 08.00 - 13.30 WIB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 
5. Izin Reklame 
NO KOMPONEN URAIAN 
1. Dasar Hukum a. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; 
b. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik; 
c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Penatagunaan Tanah; 
d. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 35 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penyusunan SOP; 
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 
2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu; 
f. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/ 7/2003 tentang 
Pedoman Umum P enyelenggaraan Pelayanan 
Publik; 
g. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang 
Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas 
Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 
h. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame ; 
a. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2021 
tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan 
Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan 
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo 
Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian 
Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan 
Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu ; 
i. Standar Peryaratan ISO 9001:2015 tentang Sistem 
Manajemen Mutu; 
2. Persyaratan a. rencana gambar (desain) dan foto reklame ; 
b. denah lokasi reklame ; 
c. persetujuan pemilik tanah ; 
d. kontrak atau bukti lain bagi pemasangan reklame 
yang melalui biro iklan ; 
e. surat peryataan pemohon ; 
f. Pengesahan gambar dan Rekomendasi Teknis 
Bangunan dari DPUPR (untuk jenis reklame tetap 
terbatas); 
g. Surat peryataan kekuatan kontruksi dari tenaga 
ahli/atau badan usaha di bidang pengkajian teknis 
bangunan (untuk pemohon perpanjangan jenis 
reklame tetap terbatas) ; 
 
24 
h. Surat keterangan pajak daerah (SKPD) ; dan 
i. Bukti bayar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) . 
 
3. Sistem, 
mekanisme, 
dan prosedur PROSEDUR PELAYANAN IZIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan bagan : 
1. Pemohon mengakses aplikasi SPION melalui 
http://spion.sukoharjokab.go.id/ untuk 
melakukan permohonan perizinan. 
2. Pemohon melakukan pendaftaran permohonan 
dengan mengisi formulir dan m engunggah 
dokumen persyaratan secara elektronik. 
3. Petugas DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap 
pengisian formulir dan dokumen persyaratan yang 
diunggah pemohon secara elektronik. 
a. apabila permohonan ditolak, permohonan 
dikembalikan ke pemo hon disertai catatan 
penolakan ; dan 
b. apabila permohonan disetujui, petugas 
DPMPTSP mencetak draf SK. 
4. DPMPTSP menerbitkan SK perizinan dilengkapi 
dengan tanda tangan digital dan QR Code . 
5. Pemohon dapat mengunduh SK Izin dari akun 
SPION dan mencetakny a secara mandiri. 
 
4. Jangka waktu 
pelayanan Paling lama 1 (satu) hari kerja. 
5. Biaya/tarif Pajak reklame. 
 
6. Produk 
pelayanan Izin Reklame 
 
 
 Ditolak PEMOHON 
PENDAFTARAN 
VERIFIKASI 
PENERBITAN 
SELESAI 
25 
7. Sarana, 
prasarana, 
dan/ atau 
fasilitas a. Sarana dan Prasarana: 
1. ruang tunggu yang representatif ; 
2. tempat parkir ; 
3. mobil dan sepeda motor dinas ; 
4. almari dokumen ; 
5. rak arsip ; 
6. meja dan kursi pelayanan ; 
7. pesawat telepon dan mesin faksimili ; 
8. komputer dan printer ; 
9. telepon/faksimili ; 
10. alat tulis kantor ; 
11. kotak saran ; dan 
12. toilet umum . 
 
b. Fasilitas Pendukung: 
1. adanya petugas pendamping ; 
2. web aplikasi ; 
3. jaringan internet ; 
4. bahan bacaan ; 
5. akses bagi disabilitas ; 
6. area bebas asap rokok ; dan 
7. tersedianya alat pemadam kebakaran (APAR) . 
Ket: Sarp ras dan Fasilitas digunakan bersama untu k 
beberapa jenis izin. 
 
8. Kompetensi 
Pelaksana a. pendidikan minimal Diploma 3; 
b. mampu mengoperasikan komputer; 
c. mampu dan menguasa i peraturan di bidang 
perizinan; dan 
d. menguasai tugas pokok dan fungsi. 
9. Pengawasan 
internal a. dilakukan oleh atasan langsung ; dan 
b. dilakukan oleh tim audit internal. 
10. Penanganan 
pengaduan, 
saran, dan 
masukan a. Unit Pelayanan Pengaduan , melalui: 
1. ruang pengaduan ; 
2. kotak saran/pengaduan ; 
3. website: dpmptsp.sukoharjokab.go.id ; 
4. email : dpmptsp@sukoharjokab.go.id ; dan 
5. telepon/ Fax : (0271) 590244 . 
b. Penanganan Pengaduan melalui media tersebut 
diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan 
dengan tahapan sebagai berikut : 
1. cek administrasi ; 
2. cek lapangan ; 
3. koordinasi internal /eksternal ; dan 
4. koordinasi instansi terkait. 
 
26 
c. Responsif pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak 
diterimanya pengaduan. 
d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan 
permasalahan yang ada. 
 
11. Jumlah 
pelaksana Jumlah personil yang menangani Izin Reklame 
sebanyak 6 (enam ) orang. 
Keterangan: 
 Setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan 
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya. 
12. Jaminan 
pelayanan a. diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, 
waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh 
SDM yang berkompeten di bidang tu gasnya ; 
b. adanya jaminan bebas dari praktek KK N; dan 
c. apabila perizinan terbit, pelaku usaha dapat 
melihat, mengunduh, dan mencetak secara 
mandiri . 
13. Jaminan 
keamanan dan 
keselamatan 
pelayanan SK Izin dilengkapi dengan tanda tangan digital dan QR 
Code . 
 
14. Evaluasi kinerja 
Pelaksana a. evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei 
Kepuasan Masyarakat (SKM) ; dan 
b. evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung 
terkait kinerja dan kedisiplinan. 
15. Masa Berlaku 
Izin Izin berlaku sesuai dengan masa berlaku Surat Tanda 
Setor . 
16. Waktu 
Pelayanan  Senin -Kamis : 08.00 - 15.00 WIB 
 Jumat : 08.00 - 13.30 WIB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
6. Izin Layak Huni 
NO KOMPONEN URAIAN 
1. Dasar Hukum a. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang; 
b. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik; 
c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Penatagunaan Tanah; 
d. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 35 Tahun 
2013 te ntang Pedoman Penyusunan SOP; 
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 
2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu; 
f. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/ 7/2003 tentang 
Pedoman Umum Penyelenggar aan Pelayanan 
Publik; 
g. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang 
Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas 
Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 
h. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2021 
tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan 
Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan 
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo 
Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian 
Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan 
Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu ; dan 
i. Standar Peryaratan ISO 9001:2015 tenta ng Sistem 
Manajemen Mutu; 
 
2. Persyaratan a. Permohonan ; 
b. KTP Pemohon ; 
c. Akta pendirian badan usaha ; 
d. Sertifikat Tanah atau Bukti Hak Atas Tanah ; 
e. Izin Mendirikan Bangunan/ Persetujuan Bangunan 
Gedung ; dan 
f. Sertifikat Laik Fungsi . 
 
 
 
 
 
 
 
28 
3. Sistem, 
mekanisme, 
dan prosedur PROSEDUR PELAYANAN IZIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan bagan : 
1. Pemohon mengakses aplikasi SPION melalui 
http://spion.sukoharjokab.go.id/ untuk 
melakukan permo honan perizinan nonberusaha. 
2. Pemohon melakukan pendaftaran permohonan 
dengan mengisi formulir dan m engunggah 
dokumen persyaratan secara elektronik. 
3. Petugas DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap 
pengisian formulir dan dokumen persyaratan yang 
diunggah pemohon secara elektronik. 
a. apabila permohonan ditolak, permohonan 
dikembalikan ke pem ohon disertai catatan 
penolakan ; dan 
b. apabila permohonan disetujui, permohonan 
diteruskan ke Perangkat Daerah Teknis . 
4. Dokumen persyaratan yang diverifik asi oleh 
Petugas DPMPTSP dikirimkan kepada Perangkat 
Daerah Teknis secara elektronik untuk 
mendapatkan rekomendasi. 
a. apabila Perangkat Daerah Teknis memberikan 
rekomendasi penolaka n, permohonan 
dikembalikan ke p emohon disertai catatan 
penolakan ; dan 
b. apabila Perangkat Daerah Teknis memberikan 
rekomendasi persetujuan, permohonan 
diteruskan ke DPMPTSP. Ditolak 
Ditolak PEMOHON 
PENDAFTARAN 
VERIFIKASI 
DPMPTSP 
REKOMENDASI 
PERANGKAT 
DAERAH 
TEKNIS 
PENERBITAN 
SELESAI 
29 
5. DPMPTSP menerbitkan SK Izin dilengkapi dengan 
tanda tangan digital dan QR Code . 
6. Pemohon dapat mengunduh SK Izin dari akun 
SPION dan mencetaknya secara mandiri. 
 
4. Jangka waktu 
pelayanan Paling lama 5 (lima) hari kerja di DPMPTSP dan 5 
(lima) hari kerja di Perangkat Daerah Teknis . 
 
5. Biaya/tarif Tidak dikenakan retribusi. 
 
6. Produk 
pelayanan Izin Layak Huni 
 
7. Sarana, 
prasarana, 
dan/ atau 
fasilitas a. Sarana dan Prasarana: 
1. ruang tunggu yang representatif ; 
2. tempat parkir ; 
3. mobil dan sepeda motor dinas ; 
4. almari dokumen ; 
5. rak arsip ; 
6. meja dan kursi pelayanan ; 
7. pesawat telepon dan mesin faksimili ; 
8. komputer dan printer ; 
9. telepon/faksimili ; 
10. alat tulis kantor ; 
11. kotak saran ; dan 
12. toilet umum . 
 
b. Fasilitas Pendukung: 
1. adanya petugas pendamping ; 
2. web aplikasi ; 
3. jaringan internet ; 
4. bahan bacaan ; 
5. akses bagi disabilitas ; 
6. area bebas asap rokok ; dan 
7. tersedianya alat pemadam kebakaran (APAR) . 
Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untu k 
beberapa jenis izin. 
 
8. Kompetensi 
Pelaksana a. pendidikan minimal Diploma 3; 
b. mam