Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA Nomor 6 Tahun 2021 pada Pasal 25?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA Nomor 6 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL, BAB V - KEWAJIB AN BPJS KETENAGAKERJAAN DAN PEMERINTAH, Pasal 25 menyebutkan bahwa:

(1) BPJS Keten agakerjaan berkewajiban melaksanakan 
koordinasi dan sinkronisasi dalam hal pelaksanaan 
penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota 
Sibolga bekerjasam a dengan Pemerin tah Kota Sibolga. 
(2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimak sud pada ayat (1), 
dituan gkan dalam dokumen tertulis yang mengatur 
ten tang pemberian program Jaminan SosiaJ 
Ketenagakerj aan bagi pekerja penerima upah pada 
Penyelen ggara Negara /Daerah dan pekerja bukan 
penerima upah atau pekerja mandiri. 
(3) Program.. 
(3) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan 
melakukan proses administrasi, yaitu : 
a. pendataan pekerja bukan penerima upah; 
b. melakukan validasi data; 
c. mengajukan tagihan iuran bagi peserta penerima upah 
pada Penyelenggara Negara; 
d. mengajukan tagihan, pendaftaran dan pendataan bagi 
peserta bukan penerima upah kepada Pemerintah 
Kota Sibolga; 
e. membayarkan manfaat jarninan sosia1 kepada peserta 
apabila terjadi resiko kematian dan kecelakaan kerja 
dengan prinsip tepat waktu dan tepat sasaran; 
f. melakukan sosialisasi; dan 
g. melaporkan perkembangan pelaksanaan program 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaaan di Kota Sibolga 
kepada Wali Kota secara berkala (setiap bulan dan 
atau sewaktu-waktu apabila diperlukan). 
Bagi an Ked ua 
Kewajiban Pemerintah Daerah