Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 90 Tahun 2022 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 90 Tahun 2022 tentang RENCANA KERJA KECAMATAN PASALEMAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dima ksud den gan: 
1. Bupa ti adala h Bupati Cirebon. 
2. Pemerin tah Daerah Kabupaten adalah Pemer intah Daera h 
Kabupaten Cirebon . 
4 
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu 
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten 
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah kabu_paten. 
4. Kecamatan Pasaleman adalah Kecamatan Pasaleman 
Kabupaten Cirebon. 
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah yang selanju tnya disingkat Kepala 
Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten 
Cirebon. 
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 
5 (lima) tahun. 
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya 
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelen ggara 
Pemerintahan Daerah untuk melindun gi, melayani , 
memberday akan, dan mense jahter akan mas yarakat. 
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan 
yang wajib diselen ggarakan oleh semua Daerah. 
9. Urusan Peme rintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan 
yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan 
potensi yang dimiliki Daerah . 
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selan jutnya 
disingkat Rens tra Perangkat Daerah adalah dokum en 
perencan aan Peran gkat Daerah untuk periode 5 (lima ) 
tahun. 
11. Rencana Kerja Peme rintah Daera h yang selanj utnya 
disingkat RKPD adalah dokumen peren canaan Daer ah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
13. Angg aran Pendapatan dan Belan ja Daerah yang selan jutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemer intahan daerah yang dibahas dan disetujui bersam a 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus 
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan 
pemban gunan daerah karena dampa knya yang signi fikan 
bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, 
mendasar , mendes ak, berjangka panjang, dan menentuk an 
tujuan penyelen ggar aan pemerin tahan daerah dima sa yang 
akan datan g. 
5 
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan. 
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 
1 7. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan 
oleh organisasi dalam jangka waktu 1 ( satu) sampai dengan 
5 (lima) tahunan. 
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara 
nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang Iebih 
spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang Iebih pendek 
dari tujuan . 
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantita tif 
dan/ atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan , 
proses, kelu aran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang 
menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan 
sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah 
tujuan sudah tercapai. 
20. Kebijakan pemban gunan adalah arah/tindakan yang diamb il 
oleh Pemerintah Pusa t/Daerah untuk men capai tujuan; 
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 
satu atau lebih kegiatan yang dilaksan akan oleh Perangkat 
Daerah atau masy arakat , yang dikoordinasikan oleh 
Peme rintah Daerah untuk men capai sasaran dan tujuan 
pem bangunan daerah . 
22. Kegiatan Peran gkat Daerah adalah serangkaian aktiv itas 
pemban gunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 
untuk men ghasilkan keluaran (output) dalam rangka 
mencapai hasil ( outcome) suatu progr am. 
23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan 
dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 
24. Keluaran (output) adalah suatu produ k akhir berupa barang 
atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya 
pembangu nan agar hasil ( outcome) dapat terwuj ud. 
25. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau 
dipertah ankan pada penerima manfaat dalam periode waktu 
tertentu yang men cerminkan berfungsinya kelu aran dari 
beberapa kegiatan dalam satu program. 
26. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa 
hasil pembangu nan/layanan yang diperoleh dari 
penca paian hasil (outcome) beberapa program. 
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Peran gkat 
Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah 
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja 
SKP D atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, 
belan ja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi 
6 
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar 
penyusunan rancangan APBD. 
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah 
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau 
dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan 
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara 
umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
anggaran oleh pengguna anggaran.