Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 14 Tahun 2013 Pasal 5?
Dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 14 Tahun 2013 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA, BAB IV - BENTUK PENYERTAAN MODAL, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:

(1) Penyertaan Modal pada BUMD , BUMN dan Pihak Ketiga berupa uang 
dan/ atau barang dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
(2) Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dianggarkan dalam APBD. 
(3) Penyertaan Modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan. 
(4) Penyertaan Modal kepada BUMD , BUMN dan Pihak Ketiga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.