Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 23 PERATURAN BUPATI PASER Nomor 13 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PASER Nomor 13 Tahun 2022 tentang , pada BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN, Pasal 23 menjelaskan:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabbupaten Paser. 
Ditetapkan di Tana Paser 
pada tanggal 1 Juni 2022 
BUPATI PASER, 
ttd 
FAHMI FADLI 
Diundangkan di Tana Paser 
pada tanggal 1 Juni 2022 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER, 
ttd 
KATSUL WIJAYA 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022 NOMOR 13 
suai dengan aslinya 
kum Se da Kab. Paser 
ANDI AZIS 
NIP 19680816 19 608 1 007 
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASER 
NOMOR 13 TAHUN 2022 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 
RISIKO PADA LINGKUNGAN 
PEMERINTAH DAERAH 
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO 
I. PENDAHULUAN. 
A. Latar Belakang . 
1. Peraturan Peme rintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah , khususn ya bagian ketiga pasal 
13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib 
melakukan penilaian risiko ; dan 
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan 
Pedoman Pengelolaan Risiko. 
3. Rekomendas i BPKP Perwakilan Provins i Kalimantan Timu r 
Nomo r : LAP -474/PWl 73/3/2020 tanggal 11 Desember 2020 
tentang Laporan Hasil Penyusunan Baseline Manajemen Risiko 
Indeks (MRI) pada Pemerintah Kabupaten Paser . 
B. Tujuan Penyusunan Pedoman. 
Penyusunan pedoman ini dimaksud sebagai panduan dalam : 
1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan 
Pemer intah Daerah; 
2. mengidentifikasi , menganalisis , dan mengendalikan risiko serta 
memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Paser . 
II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO 
A. Penetapan konteks pengelolaan risiko 
Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Paser dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah , tujuan 
strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat 
kegiatan (operasional) Perangkat Daerah . 
1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah. 
Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan 
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran 
strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen 
Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 
Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah 
dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh 
Kepala Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko UPR 
Tingkat Pemerintah Daerah dibawah koordinasi Sekretaris 
Daerah . 
2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah 
Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan 
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran 
strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen 
Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat 
Daerah) . 
3. Pengelolaan Risiko Operasioanal Perangkat Daerah 
Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan 
mengendalikan risiko -risiko prioritas atas tujuan dan sasaran 
operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang 
dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah , 
seperti: Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin) , dan 
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD). 
Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat 
Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat 
Daerah bersama jajaran manajemennya , dibantu sebagai Unit 
Pemilik Risiko UPR Tingkat Eselon 2 Il dan Unit Pemilik Risiko 
UPR Tingkat Eselon III dan IV. 
B. Penetapan kriteria penilaian risiko 
Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan 
pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam 
pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria 
penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi , 
sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko 
yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat 
diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut . Kriteria 
penilaian risiko terdiri 3 komponen , yaitu: 
1. Skala Dampak Risiko ; 
2. Skala Kemungkinan Terjadin ya (Probabilitas) Risiko;dan 
3. Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko) . 
1. Skala Dampak Risiko 
Kategori Skor Operasional Dampak Risiko 
Dampak Keuangan Keuangan Keuangan Hukum 
Dahsyat 5 Kerugian kegiatan negatif , pelanggaran 
sangat terhenti , terse bar serius ,terke 
besar tujua tidak luas di na sanksi 
tercapai, ban yak 
media 
negatif 
Sangat 4 Kerugian kegiatan tersebar di pelanggara 
Tinggi besar sangat beberapa n serius , 
terhambat, media sanksi 
kurang nasional/lo tertulis 
efektif kal 
Tinggi 3 kerugian kegiatan negatif , pelanggara 
cukup terhambat, tersebar di n biasa, 
besar kurang beberapa sanksi 
efektif media lokal tertulis 
Rendah 2 kerugian kegiatan negatif , terda pelanggara 
kecil,kura terhambat, pat n biasa , 
ng kurang pemberitahu sanksi 
material efesien an tezuran 
Sangat 1 kerugian ada ada Tidak 
Rendah kecil , hambatan pemberitaan material 
tidak kegiatan , negatif , 
material namun namun 
tertangani tidak 
material 
2. Skala Kemungkinan Terjadin ya (Probabilitas) Risiko 
Kategori Dampak Skor Uraian 
Hampir pasti 5 Kemungkinan terjadin ya Risiko sangat 
terjadi/Sangat sering sering (lebih dari 70°/o, atau lebih dari 
7 kali dalam 10 Tahun) 
Kemungkinan besar 4 Kemungkinan terjadinya Risiko sering 
(sebesar 51 - 70°/o a tau 5 sampai 
dengan 7 kali dalam 10 Tahun) 
Kemungkinan sedang 3 Kemungkinan terjadinya Risiko 
sedang (sebesar 31 - 50o/o a tau 3 
sampai dengan 5 kali dalam 10 
Tahun) 
Kemungkinan 2 Kemungkinan terjadinya Risiko 
kecil/ J arang rendah/kecil (sebesar 11 % - 30% atau 
1 sarnpai dengan 3 kali dalam 10 
Tahun) 
Sangat Jarang 1 Kemungkinan terjadin ya Risiko sangat 
kecil (sebesar O - 10°/o atau 1 kali 
dalam 10 Tahun) 
3. Skala Nilai Risiko 
Kategori Dampak Kriteria untuk Penerimaan Risiko 
1-2 (Sangat Rendah) Dapat diterima 
3-4 (Rendah) Dapat diterima 
6-9 (Tinggi) Harus menjadi perhatian manajemen 
dan diperlukan pengendalian yang 
baik 
12-16 (Sangat Tinggi) Tak dapat diterima, diperlukan 
pengendalian yang sangat baik 
20-25 (Dahs yat) Tidak dapat diterima a tau ditolak, 
diperlukan pengendalian yang sangat 
kuat dan sanzat baik 
C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko 
Waktu , tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko , adalah 
sebagai berikut : 
Taha pan Taha pan Output 
No. Waktu Manajemen Pengelolaan Pelaksana Taha pan 
Pemerintah Risiko Pengelolaan 
Dae rah Risiko 
1. Proses Proses - Arahan dan - Komite - Dokumen 
penyusunan penyusunan kebijakan pengelolaan Arahan dan 
RPJMD RPJMD penilaian Risiko kebijakan 
(Satu tahun risiko 5 - Sekretaris penilaian 
sebelum tahunan Daerah risiko 5 
RPJMD 5 - Penyusuna selaku tahunan 
tahunan n Risiko Koordinator - Daftar 
berjalan Strategis - UPR Risiko dan 
sampai Pemerintah PemerintahD RTP 
dengan Dae rah aerah Strategis 
RPJMD (Walikota Pemerintah 
ditetapkan) dan Kepala) Daerah 
2. Proses Proses Penyusunan - Komite Daftar Risiko 
penyusunan penyusunan Risiko pengelolaan dan RTP 
Renstra Renstra Strategis risiko Strategis 
(Satu tahun (Entitas) - Sekretris (Entitas) 
sebelum daerah 
RPJMD 5 selaku 
tahunan Koordinator 
berjalan - UPR Tingkat 
sampai Eselon II 
dengan (Kepala dan 
RPJMD Ka bag/ Kabid 
ditetapkan] l 
Taha pan Taha pan Output 
No. Waktu Manajemen Pengelolaan Pelaksana Taha pan 
Pemerintah Risiko Pengelolaan 
Dae rah Risiko 
3. Januari- Penyusunan Arahan dan Komite Dokumen 
Mei Tahun RKPD dan kebijakan Pengelolaan Arahan dan 
201X-l Renja penilaian Risiko kebijakan 
risiko penilaian 
tahunan risiko 
tahunan 
4. Agustus- Penyusunan Penyusunan - Kepala Daftar Risiko 
September RKA Risiko - UPR Tingkat dan RTP 
201X-l (Pen eta pan Operasional Eselon III Operasional 
rencana danIV 
sasaran dan 
pagu 
anggaran 
per kegiatan 
5. November- Penyusunan - Pengomuni - Kepala - Perbaikan 
Desember Rancangan kasian - Komite RTP 
Tahun 201X DPA dan Risiko dan Pengelolaan - KSOP 
pen eta pan RTP, Risiko - Notulen 
DPA Penyusuna - UPR Tingkat pengomuni 
n atau Pemerintah kasian 
Revisi Daerah, - Finalisasi 
KSOP Tingkat Daftar 
- Pengomuni Eselon II, III Risiko dan 
kasian danIV RTP 
perubahan - Sekda 
KSOP selaku 
Koordinator 
7. Januari Pelaksanaa Penyusunan - Komite KSOP 
sampai nAPBD a tau Pengelolaan 
dengan penyempum Risiko 
Desember aan KSOP - UPR Tingkat 
201X (Tindak Pemda , 
lanjut RTP) Tingkat 
Eselon II, III 
dan IV 
Pelaksanaan - Komite Bukti 
KSOP Pengelolaan Pelaksanaan 
Risiko KSOP 
- Kepala 
- Pelaksana 
Program dan 
Kegiatan 
Berkala Pelaporan - UPR Tingkat - Form 
(Triwulanan dan Pemda, Monitoring 
) Monitoring Tingkat Risiko 
Risiko dan Eselon II, - Form 
KSOP Tingkat Monitoring 
Taha pan Taha pan Output 
No. Waktu Manajemen Pengelolaan Pelaksana Taha pan 
Pemerintah Risiko Pengelolaan 
Dae rah Risiko 
Eselon III TLRTP 
dan IV 
- Unit 
Kepatuhan 
- Sekda 
selaku 
coordinator 
Pemantauan - Unit - Notulen 
kinerja, Kepatuhan rapat 
risiko dan Pengelolaan -Laporan 
efektifitas Risiko pemantauan 
KSOP yang (triwulanan , 
di ban gun tahunan , 5 
tahunan) 
Juni-Juli Penyusunan Reviu dan - UPR Daftar Risiko 
Tahun 201X KUAPPAS pemutakhira Pemerintah dan RTP 
(Pen eta pan n Risiko daerah Strategis 
sasaran Strategis (Walikota Pemerintah 
makro dan Pemerintah dan Kepala) daerah yang 
pagu daerah. - Sekda dimu takhirka 
anggaran Catatan : selaku n 
Pemerintah Risiko Koordinator 
daerah) strategis 
Pemerintah 
daerah akan 
direviu dan 
dimutakhirka 
n setiap 
tahun 
Agustus- Penyusunan Reviu dan - Kepala Daftar Risiko 
September RKAOPD pemutakhira Daerah dan RTP 
201X (Pen eta pan n Risiko - Sekda selaku Strategis 
rencana Strategis Koordinator (Entitas) OPD 
sasaran & (Entitas) OPD - Unit Pemilik 
pagu Cata tan: Risiko 
anggaran Risiko Tingkat Es. 2 
per strategis (Kepala 
kegiatan) (entitas) OPD OPD/SKPD 
akan diriviu dan 
dan Kabag/Kabid 
dimutakhirka OPD) 
n setiap 
tahun 
8. Januari - Pelaporan Pelaporan - Walikota Laporan 
Februari Keuangan Pengelolaan - Kepala Pengelolaan 
Tahun Risiko Tahun - UPR Tingkat Risiko Tahun 
201X-1 201X Pemerintah 201X 
daerah , 
Tingkat 
Eselon II, 
Taha pan Taha pan Output 
No. Waktu Manajemen Pengelolaan Pelaksana Taha pan 
Pemerintah Risiko Pengelolaan 
Dae rah Risiko 
Tingkat 
Eselon III 
danIV 
- Unit 
Kepatuhan 
- Sekda selaku 
Koordinator 
9. Februari - Reviu APIP Evaluasi - Inspektorat Laporan 
Maret pengelolaan (APIP) Evaluasi 
Tahun 201X Risiko oleh Daerah Pengelolaan 
APIP Risiko 
Penilaian - Walikota Laporan 
Maturitas - Kepala OPD Penilaian 
SPIP - Inspektorat Maturitas 
(APIP) SPIP 
Daerah 
III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH 
A. Struktur Pengelolaan Risiko 
Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Daerah adalah sebagai 
berikut : 
Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah 
PENANGGUNG JAWAB 
BUPATI 
----------------------�---------------­ �------� 
• KOORDINATOR PENYELENGGARAAN 
PENGELOLA RISIKO TK. PEMDA 
I ' 
Sekretaris Daerah 
SEKRETARIAT 
UPR TK. PEMDA 
Unit Kepatuhan • PENANGGUNG JAWAB 
PENGAWASAN 
• UPR TK Eselon II 
I nspektur De rah 
UPR TK. PEMDA KOMITE 
PENGELOLAAN 
UPRTK . Kepa la Kepala Badan 
Eselon II 9 I SEKWAN Dinas/OP O Daerah INSP EKTUR 
I 
Bl EJ Kabag pada 
Sekr . Bidang Kepala UPTD Sekr. Bidang Sekr I lrban UPRT K. Sekda 
Eselon Ill 
dan IV I 
Subbag 61 Subbag Seksi Subba g I SubB id 
pada Sekda Subbag 
Struktur pengelolaan risiko sebagai berikut: 
1. Penanggung jawab ; 
2. Koordinator penyelenggaraan; 
3. Unit pemilik risiko ; 
4. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemerintah daerah ; 
5. Unit kepatuhan ; dan 
6. Penanggungjawab Pengawasan 
B. Proses Pengelolaan Risiko 
Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan 
segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan tahapan 
sebagai berikut : 
·;;; 
"' .:.:. 
'i: :::, 
E 
0 � 
c 
"' ,:, 
'iii "' E ... 
.E c ldentifikasi Kelemahan dan Lingkungan 
Pengendalian Intern (1) 
····················· * ··········· . 
' . ��---P-en_e_t_ap_a_n_K_o.,...n_te_k_s_lT_u_iu_a_n __ �� + . • ... -·� ldentifikasi Risiko � 
• 
Kegiatan Pengendalian - Ill - c 
"' :::, 
"' .... c 
"' E 
CII 
Q. 
Tahapan proses pengelolaan risiko Pemerintah Daerah , terinci sebagai 
berikut : 
1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian 
a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian ; 
b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian 
melalui Reviu dokumen ; 
c. Surve i terhadap lingkungan pengendalian melalui Control 
Environtment Evaluation (CEE) ; dan 
d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan 
wajib/pilihan. 
2. Penilaian Risiko 
a. Penetapan Konteks/Tujuan 
1) menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan 
wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko ; 
2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan; 
a) menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan 
risiko;dan 
b) menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima. 
b. Identifikasi Risiko 
c. Analisis Risiko 
1) melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko; 
2) memvalidasi risiko; 
3) melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang 
dibutuhkan; 
4) menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP): 
a) merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan 
lingkungan pengendalian; 
b) merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan 
dalam rangka mengatasi risiko; 
c) menyelaraskan rencana tindak pengendalian; 
d) menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas 
RTP;dan 
e) menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan 
RTP. 
3. Kegiatan Pengendalian 
a. pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau 
penyempumaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut 
dari RTP;dan 
b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian. 
4. lnformasi dan Komunikasi 
Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun 
5. Pemantauan 
a. pemantauan atas implementasi pengendalian;dan 
b. pemantauan kejadian risiko. 
IV. PELAPORAN 
Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah 
Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko 
berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala 
Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. 
A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko 
Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis 
Pemerintah Daerah , penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat 
Daerah, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil 
Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko . 
Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko 
UPR disampaikan kepada Walikota , dengan tembusan kepada 
Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. 
Sebelum difinalkan , draf dokumen hasil penilaian risiko tingkat 
strategis Pemerintah Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah 
Walikota dan pihak yang terkait , sedangkan draft dokumen hasil 
penilaian risiko tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan 
tingkat operasional OPD perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat 
Daerah dan pihak terkait. 
B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko 
Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulan , dan 
tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah 
dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko UPR Pemerintah Daerah, 
sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat 
operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik 
Risiko UPR Tingkat Eselon II. 
� Pme rintah j- 
Daerah 
I 
Unit Kerja 
3.2 Laporan Tingkat 
Pemerintah Daerah 
Laporan Tingkat PD 
Laporan Tingkat Unit 
Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut: 
1. Laporan Tingkat Unit Kerja, meliputi 
a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan 
urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan; 
b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan 
urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan . 
2. Laporan Tingkat 
a. Laporan Risiko dan RTP tingkat Strategis (entitas) perangkat 
daerah Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan 
urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah 
Triwulanan;dan 
b. Laporan Risiko dan RTP tingkat Strategis (entitas) Perangkat 
Daerah dan operasional Perangkat Daerah sesuai dengan 
urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah tahunan. 
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah 
a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis 
Pemerintah Daerah Triwulanan;dan 
b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis 
Pemerintah Daerah Tahunan. 
Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko UPR 
disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah 
dan Unit Kepatuhan Internal. 
C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh Unit 
Kepatuhan internal. 
Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan 
risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan 
kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. 
BUPATI PASER, 
ttd 
FAHMI FADLI 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagi Hukum Setda Kab. Paser 
NIP 19680816 1 996