Apa substansi hukum dari Pasal 32 Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945?
Materi muatan Kernen terian Perdagang an; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 17 Tahun 1945 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub lik, khususnya , Pasal 32, adalah:

(1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil 
pemeriksaan kembali TPKN se bagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 ayat (5) huruf b, Majelis menetapkan 
putusan berupa pertimbangan penghapusan: 
a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik 
negara yang berada dalam penguasaan Pegawai 
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; 
dan/atau 
b. uang dan/ atau barang bukan milik negara yang 
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan 
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. 
(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Menteri selaku PPKN. 
(3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan: 
a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik 
negara yang berada dalam penguasaan Pegawai a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali 
TPKN se bagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 
(5) huruf a; atau 
b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan 
kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf b. 
(2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Menteri selaku PPKN untuk 
diteruskan kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan 
Kepala Satuan Kerja. 
(3) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja 
menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memproses 
penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan 
SKTJM dan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam