Apa saja yang diatur dalam Pasal 12 PERATURAN  BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 3 Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN  BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 3 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BAB II - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, Pasal 12 menetapkan:

(1) Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan 
pengeluaran Anggaran Penda patan dan Belanja Daerah , PPK memiliki 
tugas dan wewenang: 
a. menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan 
dana; 
b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 
c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan 
Penyedi a Barang/Jasa; 
d. melaksanakan Kegiatan swakelola; 
e. memberitahukan kepada KPA atas perjanjian yang dilakukannya; 
f. mengendalikan pelaksanaan perikatan; 
g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada 
Daerah ; 
h. membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang 
dipersamakan dengan SPP; 
i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada KPA; 
j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada KPA 
dengan Berita Acara Penyerahan; 
k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan 
Kegiatan; dan 
l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan 
tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah . 
(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan 
membandingkan kesesuaian antara surat bukti yang akan disahkan dan 
barang/jasa yang diserahterimakan/diselesaikan serta spesifikasi teknis 
yang dipersyaratkan dalam dokumen perikatan. 
(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberitahuan perjanjian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Menteri 
Keuangan. 
10