Menurut PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 143 Tahun 2021 tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Kelurahan adalah bagian wilayah kerja lurah 
sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja 
Kapanewon; 
2. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dibantu 
Perangkat Kelurahan sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Kalurahan. 
3. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang 
selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisi pasi 
masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan , 
ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan 
pengawasan pembangunan, serta meningkatkan 
pelayanan masyarakat Kelurahan . 
4. Pembangunan Kelurahan adalah upaya 
peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk 
sebesar -besarnya kesejahteraan masyarakat 
Kelura han. 
3 
 
5. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk 
mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam 
kehidupan masyarakat, berba ngsa, dan bernegara. 
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, 
yang selanjutnya disingkat A D/ART adalah 
pedoman teknis operasional LKK yang dibentuk dan 
disusun berdasarkan musyawarah Kelurahan serta 
sesuai ketentuan peraturan p erundang -undangan. 
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT 
adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk 
Kelurahan sebagai bagian wilayah administrasi 
Kelurahan untuk memelihara dan melestarikan 
nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong 
royongan, kekeluargaan, membantu meningkatkan 
kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan 
kemasyarakatan di Kelurahan serta meningkatkan 
peran serta masyarakat dalam pembangunan. 
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW 
adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk 
Kelurahan sebagai bagian wilayah administrasi 
Kelurahan yang terdiri dari beberapa RT dalam 
rangka mengkoordinasikan kegiatan RT. 
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga 
kemasyarakatan yang dibentuk oleh Kelurahan 
dalam rangka menampung dan mewujudkan 
aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang 
pembangunan dan pemberdayaan. 
10. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang 
selanjutnya disingkat PKK adalah lembaga 
kemasyarakatan yang dibentuk Kelurahan dalam 
rangka pembangunan masyarakat menuju 
terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mul ia 
dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan 
mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta 
kesadaran hukum dan lingkungan. 
 
 
4 
 
11. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan 
yang dibentuk Kelurahan dalam rangka 
pengembangan generasi muda yang tumbuh da n 
berkembang atas dasar kesadaran dan rasa 
tanggung jawab sosial, terutama generasi muda di 
wilayah Kelurahan atau komunitas sederajat dan 
terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan 
sosial yang secara fungsional dibina dan 
dikembangkan oleh Kelurahan . 
12. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut 
Posyandu adalah lembaga kemasyarakatan yang 
dibentuk Kelurahan dalam penyelengga raan 
pembangunan kesehatan, guna memberdayakan 
masyarakat dan memberikan kemudahan kepada 
masyarakat dalam memperoleh pelayanan 
kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan 
angka kematian ibu dan bayi. 
13. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut 
Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang 
dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat 
dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta 
upaya untuk melaksanakan tugas membantu 
penanganan bencana guna mengurangi dan 
memperkecil akibat bencana, membantu 
memelihara keamanan, ketenteraman dan 
ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial 
kemasyarakatan, membantu memelihara keamanan 
dan ketertiban pada saat pemilihan umum dan 
pemilihan kepala daerah , serta membantu upaya 
pertahanan negara. 
14. Satuan Perlin dungan Masyarakat yang selanjutnya 
disebut Satlinmas adalah organisasi yang 
beranggotakan unsur masyarakat yang berada di 
Kelurahan dibentuk oleh Lurah untuk 
melaksanakan Linmas. 
 
 
5 
 
15. Kapanewon adalah sebutan lain kecamatan di 
wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang 
merupakan bagian wilayah dari Daerah, yang 
dipimpin oleh Panewu; 
16. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemeri ntahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 
18. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 
 
 
Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan