Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 1?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 2 Tahun 2013 tentang USAHA PETERNAKAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan 
peternakan.
5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber 
daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat, mesin 
peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, dan pengusahaannya.
6. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan 
sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau 
hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian 
dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik 
yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
8. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau 
korporasi yang melakukan usaha peternakan dengan jenis dan 
jumlah tertentu.
9. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, 
baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan 
hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan 
dengan kriteria dan skala tertentu.
10. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yag 
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang 
melakukan usaha peternakan.
11. Usaha peternakan adalah kegiatan usaha budidaya ternak untuk 
menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri dan 
kepentingan masyarakat lainnya di suatu tempat tertentu secara 
terus menerus.
-6-12. Budidaya adalah usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan 
dan produk hewan. 
13. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk 
sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk 
maksud tertentu.
14. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang 
masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan 
konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain 
bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
15. Pembibitan adalah kegiatan untuk menghasilkan bibit induk atau 
bibit sebar . 
16. Bibit induk adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk 
menghasilkan bibit sebar atau bibit niaga ( Final Stock /FS).
17. Bibit sebar adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk 
dipelihara guna menghasilkan daging/telur.
18. Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana 
pendukungnya di lahan tertentu yang tercantum dalam Izin Usaha 
Peternakan.
19. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan 
perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan 
hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, 
penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat 
hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
20. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara 
hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media 
pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau 
tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, 
tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau dengan media 
perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
21. Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh 
Bupati untuk memberikan hak dalam melakukan usaha 
peternakan.
22. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB 
adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten 
kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, 
mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat 
bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan 
persyaratan teknis yang berlaku.
-7-23. Izin Gangguan adalah izin tempat usaha/kegiatan kepada orang 
pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan 
bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat 
usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau 
pemerintah daerah.
24. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang 
yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau 
UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau 
Kegiatan.
25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya 
disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu 
Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan 
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan 
tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
26. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah 
pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan 
yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang 
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 
penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
27. Izin Perluasan Usaha adalah izin tertulis yang diberikan oleh 
Bupati untuk memberikan hak melakukan penambahan jenis atau 
jumlah ternak dalam kegiatan usaha.
28. Perluasan Usaha adalah penambahan jenis dan atau jumlah 
ternak yang telah diizinkan.
29. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah 
pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau 
kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha 
dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib 
amdal atau UKL-UPL.
30. Kemitraan Usaha adalah kerjasama yang saling menguntungkan 
dan saling memperkuat antara usaha kecil dan usaha 
menengah/besar di bidang peternakan atau di bidang kesehatan 
hewan.
31. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang 
terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
-8-32. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang 
khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS 
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-
Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan 
Daerah.