Apa bunyi lengkap Pasal 21 dalam PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TENT ANG PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 22 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TENT ANG PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemerataan a. bahwa berdasarkan ketentuan, pada , Pasal 21 dinyatakan:

d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan 
atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak 
bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara 
tidak sah; 
e. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu 
kepada siapa pun baik secara langsung maupun tidak 
langsung dengan dalih apapun yang berkaitan dengan tugas 
dan pekerjaannya; 
f. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu 
tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah 
satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian 
bagi yang dilayani; 
g. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; dan 
h. menjadi pengurus dan anggota partai politik. 
- 23 - (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Guru Pengganti non 
ASN dan Tenaga Kependidikan non ASN dilaksanakan oleh 
Bupati. 
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) secara fungsional dilakukan oleh Dinas Pendidikan . 
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) 
dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 
(4) hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan 
evaluasi . Pasal 24 BAB VII 
PEMBINMN DAN PENGAWASAN (1) Dinas Pendidikan melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
terhadap Guru Pengganti non ASN dan Tenaga Kependidikan 
non ASN. 
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
berupa penilaian kinerja Guru Pengganti non ASN dan 
Tenaga Kependidikan non ASN sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 
(3) Dinas Pendidikan menyampaikan laporan hasil pemantauan 
hdan evaluasi terhadap Guru Pengganti non ASN dan Tenaga 
Kependidikan non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada Bupati. Pasal 23 BAB VI 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI d. tidak dapat melaksanakan sepenuhnya tugas/pekerjaan 
yang dibebankan kepadanya; 
e. melanggar peraturan yang berlaku; dan 
f. tidak ada lagi formasi bagi Guru Pengganti non ASN dan 
Tenaga Kependidikan non ASN. 
(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Pendidikan 
dengan Keputusan Pemberhentian. 
- 24- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : 
a. Dinas Pendidikan melakukan perhitungan kebutuhan guru 
dengan berpedoman pada petunjuk teknis tentang penataan 
dan pemerataan guru dan tenaga kependidikan ASN 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3; 
b. guru tidak tetap dan tenaga kependidikan bukan PNS yang 
telah melaksanakan tugas pada satuan pendidikan negeri 
sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan telah memenuhi 
pers yaratan sebagaimana diatur melalui Peraturan Bupati ini, 
berlaku ketentuan sebagai berikut : 
1) apabila berdasarkan perhitungan kebutuhan guru dan 
tenaga kependidikan ASN yang dilakukan oleh Dinas 
Pendidikan masih terdapat kekosongan guru dan tenaga 
kependidikan ASN pada PAUD/TK/SD/SMP Negeri : 
a) jika terdapat kekosongan guru dan tenaga 
kependidikan ASN pada PAUD/TK/ SD/SMP Nege ri 
dimana guru tidak tetap dan tenaga kependid ikan 
bukan PNS tersebut bekerja , maka dilakukan 
penetapan dan perjanjian/ kontrak kerja kembali ; 
b) jika tidak ada kekosongan guru dan tenaga 
kependidikan ASN pada PAUD/TK/ SD/SMP Negeri 
dimana guru tidak tetap dan tenaga kependidikan 
bukan PNS tersebut bekerja namun ada kekosongan 
guru dan tenaga kependidikan ASN pada 
PAUD/TK/SD/SMP Negeri lainnya , maka dilakukan 
pemindahan guru tidak tetap dan tenaga kependidikan 
bukan PNS tersebut ke PAUD/TK/ SD/SMP Negeri 
yang masih terdapat kekosongan guru dan tenaga 
kependidikan ASN , kemudian dilakukan penetapan dan 
perjanjian/ kontrak kerja kembali . 
2) apabila berdasarkan perhitungan kebutuhan guru dan 
tenaga kependidikan ASN yang dilakukan oleh Dinas 
Pendidikan tidak terdapat kekosongan guru dan tenaga 
kependidikan ASN pada PAUD/TK/SD/SMP Negeri, maka 
berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf b dan Pasal 22 ayat ( 1) huruf f. 
c. untuk menjamin tetap berlangsungn ya proses pembelajaran 
di satuan pendidikan negeri , rencana pengisian guru 
pengganti dan tenaga kependidikan non ASN dilakukan 
sebelum penetapan perencanaan dan penganggaran tahun 
berkenaan. Pasal 25 BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 
- 25 - BON TAHUN 2021 NOMOR 54 SERI E BERITADAE • I, . . • . Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 19 April 2021 IMRON ttd BUPATI CIREBON , Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 19 April 2021 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuin ya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatann ya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Cirebon. Pasal 26 BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP