Apa yang diatur dalam Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945 pada Pasal 53?
Berdasarkan Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pemb entukan, BAB III - TUJUAN PENATAAN WP - 9, Pasal 53 menyebutkan bahwa:

Aturan dasar pada Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a sebagai berikut : 
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan , meliputi: 
1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana 
tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada 
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
mi. 
2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bers yarat secara terbatas berlaku 
untuk: 
a) Tl berupa pertanian tanaman bunga , pertanian pembibitan tanaman bunga , 
konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga , konstruksi gedung lainn ya, 
perdagangan besar bunga dan tanaman hias , restoran , rumah/ warung 
makan . kedai makanan , penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, 
restoran dan penyediaan makanan keliling lainn ya, jasa boga untuk suatu 
event tertentu (event catering) , penyediaan jasa boga periode terte ntu, rum ah Paragraf 1 
Aturan Dasar Zona Lindung Pasal 52 
(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d mengatur jenis prasrana dan sarana pendukung minimal apa 
saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan . 
(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal berfungsi sebagai kelengk apan dasa r 
fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui 
penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara 
optimal . Pasal 51 
(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana di.maksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf 
c, meliputi : 
a. TB maksimum ; 
b. GSB minimum; 
c. JBB minimum; dan 
d. JBS minimum. 
(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 50 
(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana di.maksud dalam Pasal 
49 ayat (1) huruf b, meliputi : 
a. KDB maksimum; 
b. KLB maksimum ; 
c. KDH minimal ; dan 
d. luas kaveling mini.mum . 
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagai.mana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran X yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ayat (1) huruf c, meliputi: 
a. klasifikasi B 1 berupa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL); 
b. klasifikasi B2 berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan 
Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) ; dan 
c. klasifikasi B3 berupa dokumen Analisis Dampak Lalu -Lintas (ANDAL ALIN). 
(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran X merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. - 25 -