Apa yang diatur dalam PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG Nomor l Tahun 2022 pada Pasal 19?
Berdasarkan PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG Nomor l Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN W ALIKOTA NOMOR 80 TAHUN 2013, Pasal 19 menyebutkan bahwa:

(1)Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 maka Wajib
Pajak menandatangani Surat Pernyataan Penolakan
Pemeriksaan
.(2) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani Surat 
Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Pemeriksa Pajak membuat Berita 
Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh 
Pemeriksa Pajak. 
{3}Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan )
Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
(4) Apabila ..... 
(4)Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak
tidak berada ditempat maka:
a.pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada
pihak yang dapat dan/ atau mempunyai kewenangan
untuk mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang
ada dalam kewenangannya dan selanjutnya
pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada
pemeriksaan berikutnya;
b.apabila pada saat pemeriksaan dilakukan setelah
penundaaan sebagaimana dimaksud pada huruf a
Wajib Pajak tetap tidak berada di tempat, pemeriksaan
tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta
wakil atau kuasa Wajib Pajak untuk mewakili Wajib
Pajak gu·na membantu keianearan -pemeriksaan ;
c.dalam hal wakil atau kuasa Wajib Pajak yang diminta
mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
huruf b menolak untuk membantu kelancaran
pemeriksaan, wakil atau kuasa Wajib Pajak harus
menandatangani Surat Pern.yataan Penolakan 
Membantu Kelancaran Pemeriksaan; dan 
d. dalam hal wakil atau kuasa Wajib Pajak menolak 
untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan 
Membantu Kelancaran Pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada huruf .c Pemeriksa Pajak membuat 
Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran 
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa 
Pajak. 
(5)Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan dan Berita
Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat { l)
dan ayat (2) atau Berita Acara Penolakan Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau Surat
Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran
Pemeriksaan atau Berita Acara Penolakan Membantu
Ke1a.ncaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pad.a
huruf c dan huruf d dapat dijadikan dasar
penghitungan dan penetapan pajak secara jabatan atau
diusulkan pemeriksaan sebagai bukti permulaan.
11.Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 {satu) bab, yakni