Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 15 Tahun 2010 pada Pasal  36?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 15 Tahun 2010 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI, BAB X - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal  36 menyebutkan bahwa:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diu ndangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peng undangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daer ah Kabupaten 
Purbalingga. 
 
 
Diundangkan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga 
Nomor 15 Tanggal 18 Desember 2010 
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA 
 
cap. ttd 
 
S U B E N O 
 Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 13 Desember 2010 
 
BUPATI PURBALINGGA, 
 
cap. ttd 
 
HERU SUDJATMOKO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 309 PENJELASAN 
 
ATAS 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 
NOMOR 15 TAHUN 2010 
 
TENTANG 
 
 ORGANISASI DAN TATA KERJA 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA LAINNY A 
 
 
I. PENJELASAN UMUM 
 
Dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas, ak untabilitas serta 
dalam rangka merespon dinamika perkembangan masyara kat dan 
penyelenggaraan pemerintahan, dan dengan mendasarka n ketentuan 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Or ganisasi Perangkat 
Daerah, maka organisasi dan tata kerja satuan polis i pamong praja dan 
lembaga lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Dae rah Nomor 17 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polis i Pamong Praja dan 
Lembaga Lain Kabupaten Purbalingga perlu dievaluasi . 
 
Kelembagaan Perangkat Daerah, keberadaannya selalu dievaluasi 
secara terus-menerus berdasarkan tingkat kinerja ya ng dicapai, duplikasi 
tugas yang dilakukan, beban kerjanya terlalu besar, atau bahkan 
kelembagaan itu keberadaanya kurang sinkron lagi de ngan kebutuhan 
masyarakat yang dilayani. Oleh karena itu restruktu risasi kelembagaan 
Perangkat Daerah sebenarnya adalah pembelajaran org anisasi ( learning 
organization ) yang mengarah pada pengembangan organisasi ( organization 
development ). Proses untuk menyesuaikan antara, kapasitas kema mpuan 
pembiayaan yang ada, bergesernya peran dan kewenang an yang dimiliki 
pemerintah, dan atau proses penguatan kompetensi da n daya saing 
organisasi itu sendiri dalam melaksanakan visi dan misinya. 
Kelembagaan daerah merupakan suatu instrumen yang d idesain 
untuk mencapai visi/misi Pemerintahan. Sebagai suat u instrumen, maka 
kelembagaan daerah haruslah sesuai dengan kebutuhan yang mendasarkan 
pada tujuan orgnanisai yang ingin dicapai. Organis asi pemerintah daerah 
idealnya dirancang tidak terlalu besar, ramping tap i mampu bergerak dan 
beradaptasi dengan cepat. Azas kesatuan tujuan, kes atuan komando, 
pembagian habis pekerjaan, kejelasan hirarkhi (rent ang kendali) diharapkan 
dapat menjamin tercapainya visi/misi organisasi sec ara efisien, efektif, 
akuntabel dalam melayani masyarakat, menyelenggarak an tugas 
pembangunan. 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 310 
Implikasi dari restrukturisasi kelembagaan Perangka t Daerah 
dimungkinkan terjadi penggabungan organisasi, penge mbangan organisasi 
bahkan justru organisasi itu sendiri dihilangkan. H al ini telah menjadi 
keharusan agar supaya kinerja Pemerintah Daerah dap at terus ditingkatkan 
sesuai dengan tingkat espektasi masyarakat yang di layani. 
 
Struktur organisasi digambarkan dalam peta atau ske ma organisasi 
(organigramme, organization chart). Skema organisa si memberi gambaran 
mengenai keseluruhan kegiatan serta proses yang ter jadi pada suatu 
organisasi agar dapat memberi gambaran mengenai pe mbagian tugas-
tugas serta tanggung jawab kepada individu maupun b agian-bagian pada 
suatu organisasi, memberi gambaran mengenai hubunga n pelaporan yang 
ditetapkan secara resmi dalam suatu organisas, mene tapkan 
pengelompokkan individu menjadi bagian dari organis asi, dan 
pengelompokkan bagian tersebut menjadi bagian dari suatu organisasi yang 
utuh dan menetapkan sistem hubungan dalam organisas i, yang 
memungkinkan tercapainya komunikasi, koordinasi dan pengintegrasian 
segenap kegiatan suatu organisasi, baik kearah vert ikal maupun horizontal. 
Untuk mendapatkan struktur organisasi seperti terse but di atas maka 
dilakukan evaluasi kelembagaan dengan menggunakan i nstrument Analisis 
Beban Kerja. 
 
Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan pemerintah d aerah maka 
diperoleh restrukturisasi organisasi Satpol PP dan lembaga lain daerah 
sebagai berikut: 
a. Satpol PP mendapat pelimpahan fungsi Linmas dari Kesbangpolinmas; 
b. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.digabung deng an Kantor 
Penanaman Modal; 
c. BP4K di gabung dengan Kantor Ketahanan Pangan; 
d. Dibentuknya lembaga baru yang menangani bencana, yakni Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah; 
e. Badan Narkotika Kabupaten dihapus dari kelembaga an perangkat daerah 
karena menjadi instansi vertikal. 
 
Dalam Penataan Organisasi Perangkat Daerah sesuai h asil 
evaluasi, selain mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peratu ran Menteri Dalam 
Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan 
Organisasi Perangkat Daerah semaksimal mungkin mend ekati kebutuhan 
riil secara rasional dan obyektif. 
 
Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan amanat Undang- Undang 
Dasar 1945 khususnya untuk melindungi segenap bang sa dan seluruh 
tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terh adap kehidupan dan 
penghidupan termasuk penghidupan atas bencana, dala m rangka 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 311 mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pan casila, telah 
dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana. Pemerintah dan Pemerintah D aerah menjadi 
penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulanga n bencana. 
Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana terseb ut ditangani oleh 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Tingkat Pu sat dan Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah di Tingkat Daerah, ya ng didalam 
ketentuan Pasal 18 dan 19 disebutkan bahwa untuk me laksanakan tugas 
dan fungsi penanggulangan bencana di daerah dibentu k Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah. 
 
Untuk menindaklanjuti Pasal 12 huruf h Undang-Undan g Nomor 24 
Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Bencana, da n Pasal 2 
Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Org anisasi dan 
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mak a di Kabupaten 
Purbalingga perlu dibentuk Badan Penanggulangan Ben cana Daerah. 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penangg ulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga ditetapkan den gan Peraturan 
Daerah. 
 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL