Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor 1777 Tahun 2016?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor 1777 Tahun 2016 tentang SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:
1.Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang
memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
2.Status Keadaan Darurat Bencana adalah Keadaan
Darurat Bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah atau
pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas
dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan
urusan di bidang penanggulangan bencana dimulai sejak
status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi
darurat ke pemulihan.
3.Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi
ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya
bencana yang ditandai dengan adanya informasi
peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan
dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang
akan terjadi di masyarakat.
4.Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman
bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan
penghidupan sekelompok orang/masyarakat.
5.Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan
ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung
menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir,
sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan
sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
6.Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan
www.peraturan.go.id
2016, No.1777-4-
darurat bencana untuk mengendalikan
ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak
yang ditimbulkan.
7.Bantuan Penanganan Darurat Bencana adalah bantuan
untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan
menanggulangi dampak yang ditimbulkan pada keadaan
darurat bencana.
8.Komando adalah kewenangan untuk memberikan
perintah, mengoordinasikan, mengendalikan, memantau
dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana.
9.Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah
satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando
yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan
penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam
mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan
menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat
bencana.
10.Pos Komando Penanganan Darurat Bencana yang
selanjutnya disingkat Posko PDB adalah institusi yang
berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan
darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam
Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk
mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
11.Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana yang
selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB adalah institusi
yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana
operasi penanganan darurat bencana baik di lokasi
bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi
pengungsian.
12.Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana yang
selanjutnya disebut Pos Pendukung PDB adalah institusi
yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk,
keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan
darurat bencana dari luar wilayah terdampak.
13.Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana adalah
institusi yang berperan mengoordinasikan mobilisasi
www.peraturan.go.id
2016, No.1777-5-
bantuan penanganan darurat bencana meliputi pos
pendamping nasional penanganan darurat bencana, pos
pendamping penanganan darurat bencana provinsi, dan
pos pendamping penanganan darurat bencana wilayah.
14.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
16.Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang
selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah
nonkementerian yang melakukan penyelenggaraan
penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
17.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang
selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah
daerah yang melakukan penyelenggaraan
penanggulangan bencana di daerah.
18.Komunitas Internasional adalah lembaga internasional,
lembaga asing nonpemerintah, negara sahabat, atau
perseorangan warga negara asing.
19.Klaster adalah pengelompokan para pelaku yang memiliki
kompetensi sama dari Pemerintah atau pemerintah
daerah, lembaga nonpemerintah, sektor swasta/lembaga
usaha, dan kelompok masyarakat dalam upaya
penanganan darurat bencana, dipimpin oleh koordinator
yang berasal dari instansi/lembaga yang memiliki
kewenangan teknis.
www.peraturan.go.id
2016, No.1777-6-