Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 10 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG Nomor l Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG Nomor l Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN W ALIKOTA NOMOR 80 TAHUN 2013, pada , Pasal 10 menjelaskan:

Standar pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi: 
a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan 
persiapan sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan 
mendapat pengawasan yang seksama; 
b.luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang
diperoleh dan harus dikembangkan melalui pencocokan
data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi,
teknik sampling dan pengujian lainnya berkenaan dengan
pemeriksaan;
c.temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang
cukup berdasarkan ketentuan peraturan perundang­
undangan;
d.pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa tunggal atau Tim
Pemeriksa Pajak;
e.Pemeriksa Pajak dapat dibantu oleh seseorang atau lebih
yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari
lingkungan Pemerintah Daerah atau dari luar Pemerintah
Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan
Da.erah sebagai t.enaga ahli;
f.apabila diperlukan pemeriksaan dapat dilakukan secara
bersama-sama dengan instansi terkait;
g.pemeriksaan dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemeriksa;
h. pemeriksaan .dilaksanakan pa.da jam kerja .clan .apabila
diperlukan dapat dilanjutkan diluar jam kerja;
i.pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk
kertas kerja pemeriksaan; dan
J.laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar
penerbitan SKPDKB� SKPDKBT, SKPDN , SKPDLB dan/ .aiau
STPD.
8.ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: