Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 42 Tahun 2012.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 42 Tahun 2012 tentang ANALIS IS STANDAR BELANJA, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang . 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah an Daerah . 
3. Bupati adalah Bupati Ma gelang . 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekre taris Daerah Kabupaten Magelang. 
5. Sekretariat Daerah adalah Sekret ariat Daerah Kabupaten Magelang. 
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya Kepala SKPD, adalah 
Kepala Satuan Kerja Pera ngkat Daerah Kabupaten Magelang. 
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku 
pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksana kan 
pengelolaan keuangan daerah. 
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA -SKPD 
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana 
pembiayaa n sebagai dasar penyusunan APBD. 
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan 
Daerah yang selanjutnya disi ngkat DPA -SKPKD adalah dokumen 
pelaksanaan DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah. 
10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat DPPA -SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan 
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 
11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA -SKPKD adalah 
dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan 
DPPKAD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran 
oleh pengguna anggaran. 
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA -
SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan 
pembiayaan yang digunakan sebagai dasa r pelaksanaan perubahan 
anggaran oleh pengguna anggaran . 
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA -SKPKD adalah 
dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan 
DPPKAD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran 
oleh pengguna anggaran . 
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang 
selanjutnya dis ingkat APBD Kabupaten Magelang adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan d engan Peraturan 
Daerah . 
 
 
 
 15. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya dis ingkat ASB adalah standar 
yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya 
suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja di 
Lingkungan pemerintah daer ah Kabupaten Magelang untuk menghasilkan 
tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran .