Apa saja yang diatur dalam Pasal 21 PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 102 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 102 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 21 menetapkan:

(1) Seksi Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah 
dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang 
Konsumsi dan Keamanan Pangan . 
 
(2) Seksi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pa da 
, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 
Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melakukan 
penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian 
pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang 
keamanan p angan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang -undangan . 
 
(3) Seksi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada 
, mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang 
kelembagaan keamanan pangan, peng awasan 
keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi 
keamanan pangan ; 
b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang 
kelembagaan keamanan pangan, pengawasan 
keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi 
keamanan pangan ; 
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan r encana dan 
pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan 
pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama 
dan informasi keamanan pangan ; 
d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan 
pangan segar yang beredar ; 
e. melakukan penyiapan bahan untuk ser tifikasi jaminan 
keamanan pangan segar ; 
f. melakukan penyiapan bahan Jejaring Keamanan 
Pangan Dae rah (JKPD ); 
g. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan 
edukasi keamanan pangan ; 
h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang 
kelembagaan keamanan pan gan, pengawasan 
keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi 
keamanan pangan ; 
i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan 
pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama 
dan informasi keamanan pa ngan ; dan 
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang -undangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21 
Paragraf 5 
Unit Pelaksana Teknis Dinas