Jelaskan isi kandungan Pasal 19 dari Indonesia Nomor 5234) ; sebagaimana telah diubah Nomor s Tahun 2011.
Sesuai dengan Indonesia Nomor 5234) ; sebagaimana telah diubah Nomor s Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011, ketentuan pada BAB VIII - PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN, Pasal 19 berbunyi:

(1) Bentuk pelaporan ADD adalah sebagai berikut: 
a. laporan bulanan, yakni laporan pertanggung 
jawaban yang dibuat secara rutin setiap bulan 
berdasarkan pencatatan teransaksi kegiatan APBDes 
yang telah dilaksanakan oleh kaur keuangan Desa 
b. laporan Triwulan, yakni laporan yang dibuat secara 
rutin sesuai tahapan pencairan berdasarkan 
anggaran kas untuk ADD yang disusun oleh 
Pemerintah Desa; 
c. laporan semester, yakni laporan yang dibuat secara 
rutin sesuai tahapan pencairan berdasarkan 
anggaran kas untuk ADD yang disusun oleh 
Pemerintah Desa; dan 
d. laporan akhir, yakni laporan dari penggunaan ADD 
yang mencakup perkembangan, pelaksanaan dan 
penyerapan dana, masalah yang dihadapi serta 
rekomendasi penyelesaian permasalahan ADD ; 
(2) Bentuk Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 
laporan realisasi APBDesa dengan format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan ini; 
(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan secara berjenjang dari Kepala Desa 
kepada Camat dengan tembusan kepada BPD, dan dari 
Camat kepada Bupati; 
(4) Laporan Camat kepada Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dalam bentuk rekapitulasi dari laporan Pasal 18 
(1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan 
pertanggungjawaban APB Des, sehingga bentuk 
pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban 
APBDes ; 
(2) Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban secara 
fisik dan administrasi Penggunaan ADD sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 13 
(2) SiLPA yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada 
terjadi karena : 
a. penggunaan ADD tidak sesuai dengan prioritas 
penggunaan ADD , pedoman umum atau pedoman 
teknis kegiatan; dan 
b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 
2 (dua) bulan; 
(3) pengurangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi dasar pengurangan ADD untuk Desa pada 
tahun anggaran berikutnya. BAB IX 
SANKS I