Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959?
Ketentuan dalam 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959 tentang , Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kolaka dan Perangkat Daerah . 
3. Bupati adalah Bupati Kolaka. BAB I 
KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN : 
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PUBLIK 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi a 
Nomor 5494); 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indon esia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679) ; 
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administras i 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) ; 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2\: 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentan g 
Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentan g 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indon esia 
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5357); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi a 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang 
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negar a 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negar a 
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615) ; 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kolaka ; 2 
4. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk 
atas barang , jasa dan/ atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik. 
5. Atasan Satuan Kerja Penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang 
membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang 
melaksanakan pelayanan publik. 
6. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut 
Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan 
publik yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten k o 1 a k a 
yang dibentuk semata -mata untuk kegiatan pelayanan publik . 
7. Pelayanan barang publik adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai 
bentuk/ jenis barang yang dibutuhkan oleh masyarakat . 
8. Pelayanan jasa publik adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk 
jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 
9. Pelayanan administratif adalah pelayanan yang menghasilkan berbag ai 
bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat , baik berupa 
penzman maupun non perizinan . 
10. Penyelenggara pelayanan publik, yang selanjutnya disebut Penyelenggara 
adalah setiap institusi penyelenggara pemerintahan daerah, korporasi, 
lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang -undang untuk 
kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata­ 
mata untuk kegiatan pelayanan publik. 
11. Pelaksana pelayanan publik , yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah 
pejabat, pegawai , petugas dan setiap orang yang bekerja pada organ isasi 
penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian 
tindakan pelayanan publik . 
12. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk 
sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang 
berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik , baik secara 
langsung maupun tidak langsung. 
13. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai 
kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka 
pela yanan yang berkualitas , cepat, mudah , terjangkau dan terukur . 
14. Sistem informasi pelayanan publik, yang selanjutnya disebut Sistem 
Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan 
pengelolaan informas i serta mekanisme penyampaian informasi dari 
penyelenggara kepada mas yarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan , 
tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa 
lokal , serta disajikan secara manual ataupun elektronik . 
15. Sistem pelayanan terpadu adalah merupakan satu kesatuan pengelolaan 
dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan 
kontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah , 
mempercepat dan mengurangi biaya . 
16. Maklumat pelayanan adalah pern yataan tertulis yang beris i keseluruhan 
rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan . 
17. Pengelola pengaduan pelayanan publik , yang selanjutnya disebut Peng elola 
adalah pejabat , pegawai, atau orang yang ditugaskan oleh penyelenggara 
untuk mengelola pengaduan masyarakat pada setiap penyelengg araan 
pela yanan publik. 
18. Pengadu adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk baik 
orang perseorangan , kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan 
peng aduan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik. 3 
Pelayanan publik berasaskan : 
a. kepentingan umum ; 
b. kepastian hukum; 
c. kesamaan hak; 
d. keseimbangan hak dan kewajiban ; 
e. keprofes ionalan ; 
f. partis ipatif; 
g. persamaan perlakuan/tidak diskrimin atif; 
h. keterbukaan ; 
i. akuntabilitas ; 
j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan ; 
k. ketepatan waktu ; dan 
1. kecepatan, kemudahan , dan keterjangk auan. Pasal 4 Bagian Kedua 
Asas Pasal 3 
Pelayanan publik bertujuan untuk : 
a. terwujudn ya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, 
tanggungja wab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait 
dengan penyelenggaraan pela yanan publik ; 
b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai 
dengan asas -asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik ; 
c. terpenuhin ya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan ;dan 
d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyaraka t dalam 
penyelenggaraan pela yanan publik. Pasal 2 
Pengaturan penyelenggaraan pela yanan publik dimaksudkan untuk 
memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyaraka t dan 
penyelenggar a dalam pela yanan publik . Bagi.an Kesatu 
Maksud dan Tujuan BAB II 
MAKSUD , TUJUAN , ASAS DAN RUANG LINGKUP 19. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada 
pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan Pelaksana yang tidak 
sesuai dengan standar pelayanan , atau peng abaian kewajiban dan/ a tau 
pelanggaran larangan oleh Penyelenggara . 4 
(1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan 
pelayanan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan . 
(2) Ruang lingkup pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi pendidikan , pengajaran, komunikasi dan informasi , lingkungan 
hidup, kesehatan , jaminan sosial, energi, keuangan , perhubu ngan, 
sumber daya alarn , pariwisata , dan sektor strategis lainn ya sesu ai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
(3) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instans i 
pemerintah yang sebagian atau seluruh danan ya bersumb er dari 
APBD; 
b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu 
badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhn ya 
bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan ; dan 
c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaann ya tidak 
bersumber dari APBD atau badan usaha yang modal pendiriann ya 
sebagian atau seluruhnya bersumber dari keka yaan daerah yang 
dipisahkan, tetapi ketersediaann ya men jadi Misi Daerah yang ditetapkan 
dalam peraturan perundang -undangan . 
(4) Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau 
seluruh dananya bersumber dari APBD ; 
b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usah a yang modal 
pendiriann ya sebagian atau seluruhn ya bersumber dari keka yaan 
daerah yang dipisahkan; dan 
c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari 
APBD atau badan usaha yang modal pendiriann ya sebagian atau 
seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan , tetapi 
keterse diaannya menjadi Misi Daerah yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang -undangan . 
(5) Pela yanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memen uhi 
skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang 
digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pela yanan publik 
untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik. 
(6) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapk an sesuai 
dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku . 
(7) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) melipu ti: 
a. tindakan administratif Pemerintah Daerah yang diwajibkan oleh 
Daerah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mewujudkan perlindungan pribadi , keluar ga, kehorm atan, 
martabat dan harta benda masyarakat ; dan 
b. tindakan administratif oleh instan si nonpem erintah Daerah yang 
diwajibkan oleh Daerah dan diatur dalam peraturan perund ang­ 
undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima 
pelayanan. Pasal 5 Bagian Ketiga 
Ruang Lingkup 5