Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 06 Tahun 2013.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 06 Tahun 2013 tentang , pada , Pasal 18 menjelaskan:

undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 2. 
 Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah -Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah; 
 3. 
 
 
 Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang -Undang 
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 
 4. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentan g Penyelenggara an 
Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851) ; 
 5. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Neg ara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 3 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 6. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 4 
Nomor 47, Tambahan L embaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 955); 
 
 
 
 7. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 8. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 
 9. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 10. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permus yawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 
 11. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 200 9 tentang Pajak Daerah 
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 
 12. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -undangan ( Lembar an Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesi a Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indone sia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pem erintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan 
Pimpinan Dan Anggota D ewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 7 Nomor 47 , 
Tambahan Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 4712 ) ; 
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentan g Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negar a Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 
 
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Re publik Indonesia Nomor 
4574); 
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 T ahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576); 
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 585); 
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4592); 
 24. Perat uran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093); 
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah an Daerah 
Propinsi Dan Pemerintah an Daerah Kabupat en/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
Dan Retri busi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161) ; 
 28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang -
undangan; 
 
 
 29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 tentan g Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Me nteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 200 6 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah 
Kabupaten P urbalingga Tahun 2008 Nomor 10 ); 
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 20 08 
tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 
Tahun 2008 ); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA 
 
dan 
BUPATI PURBALINGGA 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.