Apa substansi hukum dari Pasal 11 PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 41 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 41 Tahun 2022 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, khususnya BAB III - PEMBERIAN TPP ASN, Pasal 11, adalah:

(1) Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 
berupa: 
a. insentif atas pemungutan pajak daerah; 
b. insentif atas pemungutan retribusi daerah; 
c. tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru; 
d. jasa pelayanan kesehatan; 
e. honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan, 
honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium 
perangkat unit kerja pengadaan barang/ jasa; dan 
f. insentif/jasa/honorarium lainnya sepanjang diamanatkan 
oleh Peraturan Perundang-undangan. 
(2) Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan 
huruf d, diatur dengan Peraturan Bupati yang pemrosesan 
dan pengelolaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang 
melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta 
Perangkat Daerah yang melaksanakan pemberian jasa 
pelayanan kesehatan. 
(3) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, pelaksanaannya berpedoman 
pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan berkenaan 
yang mengatur tunjangan profesi guru dan tambahan 
penghasilan guru. 
(4) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f, diatur melalui 
Peraturan Bupati tentang standar harga satuan. 
(5) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f, diberikan kepada 
PNS dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, 
rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran 
program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan 
kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam 
rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. 
(6) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang pemrosesan dan 
pengelolaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah berkenaan 
sesuai dengan sub rincian objek belanja pada sub kegiatan 
yang menjadi tanggung jawabnya. 
-11- 
Paragraf 7 
Besaran TPP PNS