Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 29 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 29 Tahun 2021 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud: 
1. Daerah adalah Kabupaten Majene. 
2. Pemerintah adalah Kabupaten Majene. 
3. Bupati adalah Bupati Majene. 
4. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Otonom untuk 
mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dalam 
urusan sistem Neg ara Kesatuan Republik Indonesia. 
5. Dekonsentrasi adalah Pelimpahan Wewenang 
Pemerintahan oleh Pemerintah ke Bupati sebagai wakil 
Pemerintahan dan/atau kepada Instan si vertikal di 
wilayah tertentu. 
6. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah 
Daerah kepada daerah dan/ Desa, dari Pemerintah 
Provinsi kepada Kabupaten /kota dan/ atau Desa serta 
dari Pemerintah Kabupaten /Kota Kepada Desa un tuk 
melaksanakan tugas tertentu. 
7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban 
Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan Peraturan Perunda ng-undangan. 
8. Dinas Daerah adalah Dinas Kesehatan. 
9. Kepala Dina s adalah Kepala Dinas Kesehatan. 
10. Unit Pelakasana Teknis Daerah yang selanjtnya disingkat 
UPTD adalah Unsur Pelaksana Te knis Daerah Puskesmas 
Kecamatan. 
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Puskesmas Ke camatan. 
12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat 
SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan 
tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi. 
 
 
 
~ 4 ~