Menurut PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 7 Tahun 2022, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 7 Tahun 2022 tentang RENCANA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon. 
2. Bupati adalah Bupati Cirebon. 
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah 
Kabupaten Cirebon. 
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala 
Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten 
Cirebon. 
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 
(lima) tahun. 
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu 
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten 
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah kabupaten. 
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya 
dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara 
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, 
memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. 
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan 
yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan 
yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan 
potensi yang dimiliki Daerah . 
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 
tahun . 
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus 
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan 
pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan 
bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, 
mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan 
datang. 
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan. 
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 
1 7. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan 
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) 
tahunan . 
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara 
nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang Iebih 
spesifik, terukur , dalam kurun waktu yang Iebih pendek dari 
tujuan . 
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif 
dan/ a tau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, 
keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang 
menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan 
sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah 
tujuan sudah tercapai. 
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil 
oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. 
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat 
Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan 
pembangunan daerah. 
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas 
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka 
mencapai hasil ( outcome) suatu program. 
23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas /layanan kegiatan 
dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan 
ketentuan perundang undangan . 
24. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang 
atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya 
pemban gunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. 
25. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau 
dipe rtahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu 
tertentu yang mence rminkan berfungsinya keluaran dari 
beberapa kegiatan dalam satu program. 
26. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa 
hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian 
hasil ( outcome) beberapa program.