Apa norma yang terkandung dalam Pasal   19 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 06 Tahun 2010?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 06 Tahun 2010 tentang PENGELOLAAN PASAR SEGAMAS, khususnya BAB VII - PENYIDIKAN, Pasal   19, memuat:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingku ngan Pemerintah Daerah diberi 
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Pe nyidikan Tindak 
Pidana. 
 
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada aya t (1) adalah : 
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti ket erangan atau 
laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keteran gan atau laporan 
tersebut menjadi lengkap dan jelas; 
b. Meneliti, mencari atau mengumpulkan keterangan m engenai Orang 
Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan Tindak Pidana tersebut; 
c. Meminta keterangan dan bahan bukti Orang Pribadi atau Badan 
sehubungan dengan Tindak Pidana; 
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen -dokumen lain 
berkenaan dengan Tindak pidana; 
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan 
terhadap bahan bukti tersebut; 
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksa naan tugas 
penyidikan Tindak Pidana; 
g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meningg alkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebaga imana dimaksud 
pada huruf c; 
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana; 
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
j. Menghentikan penyidikan; 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelanca ran penyidikan Tindak 
Pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 85 (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mem beritahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kep ada Penuntut Umum, 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Un dang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana.