Apa yang diatur dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 22 Tahun 2021 pada Pasal  9?
Berdasarkan PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 22 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  9 menyebutkan bahwa:

(1) Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang. 
(2) Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 
Badan lingkup pengembangan pendapatan daerah meliputi 
pengembangan pengelolaan pendapat an daerah, data dan 
sistem informasi pendapatan daerah serta pengembangan 
potensi pendapatan daerah . 
(3) Dalam ... 
19 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 2), Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup 
pengembangan pendapatan daerah; 
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis 
lingkup pengembangan pendapatan daerah; 
c. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup 
pengembangan pendapatan daerah; 
d. pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan 
fungsi -fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah 
lingkup pengembangan pendapatan daerah ; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya . 
(4) Uraian tugas Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan 
Daerah adalah sebagai berikut: 
a. merencanakan program, kegiatan d an kinerja lingkup 
Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah ; 
b. membina dan me ndistribusikan tugas kepada bawahan 
berdasarkan arah kebijakan u mum Badan agar tujuan 
dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 
c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan 
Pengembangan Pendapatan Daerah lingkup 
pengembangan pengelolaan pendapatan daerah, data dan 
sistem informasi pendapatan daerah serta pengembangan 
potensi pendapatan daerah; 
d. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis lingkup 
pengembangan pendapatan daerah ; 
e. mengoordinasikan perumusan dan evaluasi 
pengembangan pengelolaan pendapatan daerah; 
f. mengoordinasikan pengelolaan dan pengembangan 
aplikasi serta sistem informasi pendapatan daerah; 
g. mengoordinasikan basis data potensi pendapatan daerah; 
h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai 
dengan kewenangannya ; 
i. melaksanakan … 
20 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban 
kepada atasan; dan 
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
(5) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3 ), Kepala Bidang 
Pengembangan Pendapatan Daerah membawahkan: 
a. Sub Bidang Pengembangan Pengelolaan Pendapatan 
Daerah ; 
b. Sub Bidang Data dan Sistem Informasi Pendapatan 
Daerah ; dan 
c. Sub Bidang Pengembangan Potensi Pajak Daerah . 
 
Paragraf 1 
Sub Bidang Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah