Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 8 Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945.
Redaksi dari Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Dae rah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran, pada , Pasal 8 menjelaskan:

( 1). TPK terdiri dari unsu r : 
a. Peran gkat Desa di utamakan pelaksana kewila yahan ; 
b. Lembaga Kemas yarakatan Desa ; dan 
c. Mas yarakat. 
2). TPK ditetapkan dengan jumlah perso nil minimal 3 (tiga) orang . 
t3). Berdasarkan pertimbangkan kompl eksitas pengadaan , personil TPK dapa t 
ditambah sepanjang berjumlah gasal . 
(4). Organ isasi TPK terdiri atas : 
a. Ketu a; 
b. Sekretari s; dan 
c. Anggota 
(5). Togas TPK dalam pengadaan adalah : 
a. melaksanakan swak elola; 
b. menyu sun dokumen lelang ; 
c. mengumumkan dan melaksan akan lelan g untuk pengad aan melalui 
penyedia; 
d. memilih dan menetapkan penyedia ; 
e. memeriksa dan melaporkan basil pengadaan kepada Kasi/Kau r; dan 
f. mengu mumkan basil kegiatan dari pengadaan. 
(6). Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara Swakelola 
ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan 
memahami teknis kegiatan/ pekerjaan konstruksi. 
(7). TPK dapat diberikan honorarium sesuai dengan standamisasi . Pasal 12 Bagian Keempat 
Tim Pelaksana Kegiatan (1). Kasi/Kaur mengelola Pengadaan untuk kegiatan s esuai bidang tugas nya. 
(2). Tugas Kasi/Kaur dalam me ngelola pengadaan : 
a. menetapkan dokume n persiapan pengadaan ; 
b. menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada TPK; 
c. melakukan pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan 
mus renbangdes ; 
d. menandatangani bukti transaksi pengadaan ; 
e. mengendalikan pelaksanaan pengadaan ; 
f. menerima basil pengadaan ; 
g. melaporkan peng elolaan pengadaan sesuai bidang tugasn ya kepada 
Kepala Desa ; dan 
h. menyerahkan basil pengadaan pada kegiatan s esuai bidang tugasn ya 
kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan . 
(3). Kasi/Ka ur dilarang mengadakan ikatan perjan jian atau menanda tangan i 
sura t perjanjian dengan penyedia apabila anggaran belum tersedia atau 
anggaran yang tersedia tidak mencukupi . 
(4). Kaur Keuangan tidak boleh m enjabat sebagai peng elola pengada an 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). Pasal 11 Bagian Ketig a 
Kepala Seksi/Kepala Urusan b. mengumumkan perencanaan pengadaan yang ada di dalam RKP Desa 
sebelum dimulain ya proses pengadaan pada tahun anggaran berjalan ; dan 
c. men yelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi 
perb edaan pendapat . 
( 1). Hasil perencanaan pengadaan yang ada di dalam RKP Desa dium umkan oleh 
Kepala Desa melalui med ia informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, 
sekurang-kurangn ya pada papan pengumuman desa . 
(2). Pengumuman perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
palin g sedikit memu at : 
a. nama kegia tan; 
b. nilai penga daan; 
c. jenis pengadaan ; Pasal 16 (1). Perencana an pengadaan dilakukan pada saat penyusunan RKP Desa. 
(2). Perencanaan pengadaan sesuai dengan RKP Desa meliputi : 
a. jenis kegiatan ; 
b. lokasi; 
c. volume; 
d. biaya; 
e. sasaran; 
f. waktu pelaksanaan kegiatan ; 
g. cara dan metod e pengadaan ( swakelola / penyedia); 
h. pelaksana kegiatan anggaran ; 
1. tim yang melaksanakan kegiatan ; dan 
j. rincian satuan harga untuk kegiatan pengadaan yang akan dilak ukan. 
(3). Hasil perencanaan pengadaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
dituangk an dalam berita acara hasil musrenbangdes pada saat penyusunan RKP 
Desa. 
(4). Perenc anaan pengadaan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kegia tan 
dan anggaran desa dan rencana kerja kegiatan desa. Pasal 15 BAB VI 
PERENCANAANPENGADAAN mampu men yediakan tenag a 
diperlukan dalam pelaksana an d. khusus untu k pekerjaan konstruksi , 
ahli/terampil dan/atau peralatan yang 
pekerjaan . Penyedia di desa memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a. memiliki tempat/lokasi usaha , kecuali untuk tukang batu , tukang kayu, dan 
sejenisn ya; 
b. memiliki sumb er daya manusia , modal , peralatan dan fasilitas lain yang 
diperlukan dalam pengadaan ; 
c. memiliki kemampuan untuk men yediakan barang/jasa yang dibu tuhkan ; 
dan Pasal 14 Bagian Keenam 
Penyedia Pera n serta mas yaraka t dalam pengadaan sebagai berikut , namun tidak terbatas 
pada: 
a. berp artisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swakelola; dan 
b. berper an aktif dalam penga wasan terhadap pelaksanaan pengadaan . Pasal 13 Bagian Kelirna 
Mas yarakat 
(1). Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan pengadaan melalui penyedia 
berdasarkan D PA yang terdiri dari : 
a. waktu pelaksanaan pekerjaan ; 
b. gambar rencana kerja (apabila diperlukan) ; 
c. kerangka acuan kerja (KAK) / spesifikasi teknis (apabila diperlukan) / daftar 
kuantitas dan harga (apabila diperlukan); Bagian Kedua 
Persiapan Pengadaan melalui Penyedia (7). Dalam hal terdapat perbedaan RAB pengadaan dengan RAB pada DPA , 
sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja , pengadaan dapat 
dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA . 
(8). Dalam hal terdapat perbedaan RAB pengadaan dengan RAB pada DPA yang 
melebihi nilai pagu rincian objek belanja , pengadaan tidak dapat dilanjutkan 
dan Kasi /Kaur melapor kepada Kepala Desa . 
(9). Kasi/Kaur men yampaikan dokumen persiapan pengadaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (3) kepada TPK untuk dilakukan pengadaan 
melalui swakelola.