Apa norma yang terkandung dalam Pasal 46 Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945?
Substansi Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pemb entukan, khususnya BAB III - TUJUAN PENATAAN WP - 9, Pasal 46, memuat:

huruf b, meliputi : 
a. program pemanfaatan ruang prioritas ; 
b. lokasi ; 
c. sumber pendanaan; 
d. instansi pelaksana ; dan 
e. waktu dan tahapan pelaksanaan . 
(2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, meliputi : 
a. perwujudan rencana Struktur Ruang ; dan 
b. perwujudan rencana Pola Ruang. 
(3) Lokasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b berada di WP Kawasan Perkotaan Kolaka . 
(4) Sumb er pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: 
a. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ; 
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi ; 
c. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten; dan/ a tau 
d. sumber pembia yaan lain yang sah. 
(5) Instans i pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas: 
a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SK.PD) ; 
b. dinas teknis terkait ; 
c. kementerian/lembaga ; 
d. swasta ; dan/ a tau 
e. Mas yarakat . 
(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, 
terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dala m 
men etapkan program prioritas pemanfaatan ruang pada wilayah peren canaan 
Kawasan Perkotaan Kolaka , meliputi: 
a. tahap pertama pada periode tahun 2022 -2024; 
b. tahap kedua pada periode tahun 2025 -2029 ; 
c. tahap ketiga pada periode tahun 2030 -2034 ; 
d. tahap keempat pada periode tahun 2035 -2039 ; dan 
e. tahap kelima pada periode tahun 2040-2042. 
(7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana tercantum dalam Lamp iran 
VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Ketiga 
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas (4) Bupati menunjuk kepala perangkat daerah yang melaksanakan urus an 
kewenangan di bidang perizinan un tuk menerb itkan KKPR. 
(5) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak 
diterbitkan. 
(6) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) men jadi pertimbang an dalam 
pelaksanaan revisi RDTR. - 23 -