Apa norma yang terkandung dalam Pasal 44 PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014?
Substansi PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI, khususnya BAB IV - TATA CARA PEMBINAAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN, Pasal 44, memuat:

(1)Parkir untuk umum diselenggarakan padaLuar Ruang
Milik Jalan dan Dalam Ruang Milik Jalan.
(2)Luar Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,
terdiriatas:
a.tempat khusus parkir;
b.taman parkir;
c.gedung parkir; dan
d.pelataran parkir.
(3)Dalam Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah tepi jalan umum.
(4)Penggunaan Ruang Milik Jalan untuk fasilitas parkir hanya
dapat dilakukan pada jalan kolektor dan/atau lokal dan
berdasarkan kelas jalan.
Paragraf ...
33
Paragraf 2
Sarana Parkir
Pasal45
(1)Setiap bangunan umum di Daerah harus dilengkapi tempat
parkir berdasarkan perhitungan kebutuhan tempat parkir
bagi bangunan umum.
(2)Perhitungan kebutuhan tempat parkir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ,harus dituangkan dalam dokumen
Andalalin.
Bagian Ke dua
Penyelenggaraan Parkirpada Luar Milik Jalan
Paragraf 1
Penyelenggaraan
Tempat Khusus Parkir untuk Umum
Pasal46
(1)Penyelenggaraan fasilitas tempat khusus parkir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a,
adalah suatu m etode perencanaan dalam
menyelenggarakan fasilitas parkir kendaraan di luar milik
jalan.
(2)Penyelenggaraan fasilitas tempat khusus parkir dapat
dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum
dan/atau perorangan dengan terlebih dahulu mendapat
izin dari Waliko ta setelah mendapat rekomendasi dari
Dinas.
(3)Penyelenggaraan fasilitas tempat khusus parkir, meliputi:
a.pembangunan;
b.pengoperasian; dan
c.pemeliharaan.
Paragraf 2
Penetapan Lokasi Tempat Khusus Parkir
Pasal47
(1)Penetapan lokasi fasilitas tempat khusus parkir untuk umum
dilakukan oleh Walikota setelah dilakukan kajian oleh Dinas.
(2)Penetapan …
34
(2)Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas tempat khusus
parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan memperhatikan:
a.Rencana Umum Tata Ruang (RUTR);
b.keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
c.kelestarian lingkungan;
d.kemudahan bagi pengguna jasa; dan
e.estetika dan keindahan Kota.
(3)Pembangunan fasilitas tempat khusus parkir harus
memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
a.menjam in keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
b.mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
c.gedung parkir harus memenuhi persyaratan konstruksi;
d.taman dan/ataupelataran parkir harus memiliki batas
tertentu;
e.gedung parkir dan/atau taman parkir harus dilengkapi
dengan rambu lalu lintas atau marka jalan untuk
mengatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan; dan
f.setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan
diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan
kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan
kendaraann ya.
(4)Fasilitas tempat khusus parkir dinyatakan dengan rambu
yang menyatakan tempat parkir.
Paragraf 3
Tata Cara Pengelolaan Tempat Khusus Parkir
Pasal48
(1)Setiap orang, Badan Hukum atau perusahaan pengelola
tempat khusus parkir untuk umum harus memil iki IPTP dari
Walikota.
(2)IPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah
adanya rekomendasi penyelenggaraan tempat parkir untuk
umum dari Dinas.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam
rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraa n tempat
parkir untuk umum.
(4)Permohonan ...
35
(4)Permohonan rekomendasi penyelenggaraan tempat parkir
untuk umum disampaikan kepada Dinas dengan
melampirkan persyaratan, sebagai berikut:
a.photo copy K artuTandaPenduduk (KTP) ;
b.photo copy Izin Mendirikan Bang unan (IMB);
c.photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d.photo copy Akte Pendirian Perusahaan;
e.photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
f.photo copy izin gangguan (HO);
g.surat perjanjian kerjasama pengelolaan tempat parkir bagi
penyelenggaraan parkir oleh per orangan dan/atau badan
usaha (CV/PT);
h.bukti lunas pembayaran pajak parkir ,pajak Bumi dan
Bangunan tahun terakhir;
i.kesediaan untuk menjaga keamanan, ketertiban dan
kebersihan tempat parkir dan lingkungan sekitarnya; dan
j.lay outatau gambar lokasi parkir.
(4)Dinas menerbitkan rekomendasi teknis atas permohonan
yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas
diterima dengan lengkap .
Paragraf 4
Masa Berlaku IPTP
Pasal49
(1)Masa berlaku IPTP ada lah 1 (satu) tahun dan dapat
diperpanjang kembali setelah berakhir masa berlakunya.
(2)Persyaratan perpanjangan IPTP sebagaimana dimaksud pada
, adalah dengan melampirkan persyaratan sebagai
berikut:
a.IPTP lama;
b.rekomendasi dari Dinas; dan
c.bukti lunas pembayaran pajak parkir, pajak bumi dan
bangunan tahun terakhir.
(3)Pengajuan perpanjangan IPTP sebagaimana dimaksud pada
, diajukan 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa
berlakunya.
(4)IPTP...
36
(4)IPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan , dalam
rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan
tempat khusus parkir untuk umum.
Bagian Ke tiga
Penyelenggaraan Parkir Dalam Ruang Milik Jalan
Paragraf 1
Penyelenggaraan Tempat Parkir
Pasal50
(1)Penyelenggaraan tempat parkir di Daerah dilaksanak an ditepi
jalan umum, tempat khusus parkir, taman parkir, pelataran
parkirdangedung parkir perkantoran .
(2)Penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada
diklasifikasikan berdasarkan zona parkir, terdiri dari:
a.zona parkir kawasan pusat ko ta (central bussines district );
b.zona parkir kawasan penyangga kota; dan
c.zona parkir kawasan pinggiran kota.
(3)Zona parkir kawasan pusat kota sebagaimana dimaksud pada
huruf a, mencakup:
a.sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kebon Kawung;
b.sebelah Se latan berbatasan dengan Jalan Peta;
c.sebelah Timur berbatasan dengan Persimpangan Lima; dan
d.sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gardu Jati .
(4)Zona parkir kawasan penyangga kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, mencakup:
a.sebelah Utara berbatasan d engan Jalan Kebon Kawung
sampai dengan Jalan Babakan Siliwangi ;
b.sebelah Selatan meliputi JalanPeta sampai dengan Jalan
Soekarno Hatta;
c.sebelah Timur berbatasan dengan Persimpangan Lima
sampai dengan Jalan Jend eralA.H. Nasution (Cicaheum) ;
dan
d.sebelah Bar atmeliputi Jalan Gardu Jati sampai dengan
Jalan Andir.
(5)Zona parkir kawasan pinggiran kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c ,mencakup : jalan yang berbatasan
langsung antara Kota Bandung , Kabupaten Bandung Barat
dan Kota Cimahi .
Paragraf ...
37
Paragraf2
Kerjasama Pengelolaan Parkir
Pasal51
(1)Dalam penyelenggaraan pengelolaan parkir, Walikota dapat
mengadakan kerjasama kemitraan dengan Pihak Ketiga.
(2)Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mencakup pengadaan sarana prasa rana, kajian teknis
perparkiran dan/atau sistem ma najemen pengelolaan
perparkiran.
Paragraf 3
Tata Cara Parkir diTepiJalanUmum
Pasal52
(1)Parkir kendaraan bermotor di tepijalanumumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), dilakukan secara sejajar
atau membentu k sudut menurut arah lalu lintas.
(2)Parkir kendaraan bermotor di tepijalanumum dilakukan
secara sejajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan parkir yang membentuk sudut 00(nol derajat)
menurut arah lalu lintas.
(3)Parkir kendaraan bermotor di tepijalanumum dilakukan
secara sejajar yang membentuk sudut 00(nol derajat)
menurut arah lalu lintas sebagaimana dimaksud pada
, dapat dilakukan pada jalan kolektor dan lokal
dengan lebar jalan.
(4)Parkir kendaraan bermotor di tepijalanumum dilakukan
dengan membentuk sudut sebagaimana dimaksud pada
,terdiri dari sudut 300(tiga puluh derajat), sudut
450(empat puluh lima derajat), sudut 600(enam puluh
derajat) dan sudut 900(sembilan puluh derajat).
(5)Parkir kendaraan bermotor di tepijalanumum dilakukan
dengan membentuk sudut300(tiga puluh derajat), sudut 450
(empat puluh lima derajat), sudut 600(enam puluh derajat)
dan sudut 900(sembilan puluh derajat) sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan pada jalan kolektor
dan lokal dengan lebar jalan tertentu .
Pasal...
38
Pasal53
(1) Pola parkir ditepijalanumumditentukan di bagian paling kiri
jalan menurut arah lalu lintas baik untuk arus satu arah
maupun arus dua arah, yaitu:
a.sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat
penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan
sepeda yang telah ditentukan;
b.sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
c.sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah
tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratu s)
meter;
d.sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah
jembatan;
e.sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah
perlintasan sebidang;
fsepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah
persimpangan;
g.sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses
bangunan;
h.pada tempat yang dapat menutupi rambu atau alat
pemberi isyarat lalu lintas;
i.sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran
pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.
(2)Jalan yang diperbolehkan untuk pa rkir harus dilengkapi
dengan rambu dan/atau marka jalan sesuai dengan
peruntukannya.
(3)Jalan yang tidak dapat dipergunakan sebagai tempat parkir
harus dinyatakan dengan rambu atau marka jalan atau tanda
lain kecuali di tempat tertentu.
(4)Jalan yang dapat dan dilarang digunakan sebagai tempat
parkir ditetapkan oleh Walikota.
Pasal54
(1)Kendaraan bermotor yang diparkir pada daerah tanjakan atau
turunan harus memperhatikan faktor keselamatan
khususnya mengenai arah roda depan dan kendaraan yang
bersangku tan.
(2)Kendaraan bermotor yang diparkir sejajar pada daerah
tanjakan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda depan
kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kiri jalan.
(3)Kendaraan ...
39
(3)Kendaraan bermotor yang diparkir membentuk sudut pada
tanjakan jal an searah dengan arus lalu lintas, roda depan
kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kanan jalan.
(4)Kendaraan bermotor yang diparkir sejajar pada turunan jalan
searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan yang
bersangkutan diarahkan ke kiri jalan.
(5)Kendaraan bermotor yang diparkir membentuk sudut pada
turunan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda depan
kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kiri jalan.
Pasal55
(1)Lokasi dan posisi parkir ditepi jalan umum ,tempat khusus
parkir, taman parkir, gedung parkir dan pelataran parkir yang
dikelola Daerah ditetapkan oleh Walikota.
(2)Terhadap lokasi dan posisi parkir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali
dalam setahun.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
Dinas.
Paragraf 4
Karcis Parkir
Pasal56
(1)Karcis parkir dibuat dengan standar pengamanan yang tidak
mudah ditiru dan/atau dipalsukan ( security printing ).
(2)Karcis parkir terdapat 2 (dua) bagian, terdiri dari:
a.bagian kesatu merupakan bukti pembayaran yang
diberikan kepada masyarakat ataupengguna jasa tempat
parkir; dan
b.bagian kedua merupakan potongan karcis sebagai
pertanggal (Struk) .
(3)Ukuran karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
7,5 cm x 15 cm dan dilengkapi dengan nomor seri k arcis.
(4)Warna karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
dari:
a.kawasan pusat kota warna biru;
b.kawasan penyangga kota warna merah; dan
c.kawasan pinggiran kota warna orange.
Pasal...
40
Pasal57
(1)Harga sewa parkir atau karcis parkir bagi pengguna jasa
parkir pada tempat parkir yang dikelola oleh badan
hukum/perorangan pemilik IPTP d ibuat oleh pemilik IPTP dan
diperporasi oleh pejabat yang ditunjuk .
(2)Harga sewa parkir atau karcis parkir yang dip erporasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi yang
tidak menggunakan karcis secara elektronik.
(3)Ketentuan harga sewa parkir sebagaimana dimaksud pad a
dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota
tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.
Pasal58
Bentuk permohonan rekom endasi penyelenggaraan fasilitas
parkir untuk umum, rekomendasi penyelenggaraan fasilitas
parkir untuk umum, kriteria parkir pada badan jalan untuk lebar
minimum, pola parkir sejajar, sejajar sudut 30% (tigapuluh
persen), 45% (empat puluh lima persen), 60% (enam puluh
persen) dan 90% (sembilan puluh persen), ukuran kebutuhan
ruang parkir, penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP) dan bentuk,
ukuran, seri, nomorator dan warna karcis ,sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Paragraf 5
Juru Parkir
Pasal59
(1)Setiap juru parkir berhak mendapatkan penghasilan atas
kelebihan dari target yang telah ditetapkan.
(2)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ,ditetapkan
olehWalikota.
BAB…
41