Apa yang diatur dalam PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 26 Tahun 2022 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 26 Tahun 2022 tentang SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (E-SPTPD) DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN REKAM, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Pekalongan. 
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan. 
3. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 
disingkat BPKAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan tugas pokok fungsi di bidang perpajakan daerah. 
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi 
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
5. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan 
pajak. 
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar 
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak 
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 
7. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelengaraan tempat parkir di luar 
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 
tempat penitipan kendaraan bermotor. 
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 
restoran. 
10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk 
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak 
dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya 
disingkat e-SPTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh Badan kepada 
Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh Wajib Pajak 
untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, 
objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan 
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 
13. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya 
diterima dan i subjek pajak sebagai imbalan atas penyediaan jasa oleh 
pengusaha hotel, penyediaan makanan dan/atau minuman oleh 
pengusaha restoran, penyelenggara hiburan dan penyelenggara tempat 
parkir. 
14. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen 
transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang 
menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. 
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara 
objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan 
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah 
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
16. Sistem Informasi Manajemen Rekam Data Transaksi Usaha adalah 
sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui perangkat 
teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem 
informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan sistem informasi 
Badan secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.