Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 97 Tahun 2020 pasal 5?
Dalam PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 97 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 89 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI, pasal 5 mengatur sebagai berikut:

dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: 
W = [(0, 1 x Z1) + (0, 5 x Z2) + (0,1 5 x Z3) + (0, 25 x Z4)] x (ADDkab – 
ADkab) 
Keterangan: 
W = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, 
angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis 
Desa . 
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa 
kabupaten . 
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total 
penduduk miskin desa kabupaten . 
Z3 = rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total luas wilayah 
desa kabupaten . 
Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki 
desa. 
ADDkab = pagu Alokasi Dana Desa kabupaten . 
ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam 
kabupaten . 
 
 
 
(2) Penghitungan alokasi formula bagi hasil pajak daerah setiap Desa 
sebagaimana dimaksud dalam P asal 6 dilakukan dengan menggunakan 
formula sebagai berikut: 
W = [( 1 x R)] x (BHPDkab – ADkab) 
Keterangan: 
W = BHPD setiap Desa yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan 
BHPD . 
R = rasio realisasi penerimaan BHPD setiap desa terhadap total realisasi 
penerimaan BHPD Desa se kabupaten . 
BHPDk ab = pagu Bagi Hasil Pajak Daerah kabupaten . 
ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam 
kabupaten . 
Perhitungan BHPRD dipisahkan antara BHP dan BHRD. 
 
(3) Penghitungan alokasi formula bagi hasil retribusi daerah setiap Desa 
sebagaimana di maksud dalam P asal 6 dilakukan dengan menggunakan 
formula sebagai berikut: 
W = [( 1 x R)] x (BHRDkab – ADkab) 
Keterangan: 
W = BHRD setiap Desa yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan 
BHRD . 
R = rasio realisasi penerimaan BHRD setiap desa terhadap tota l realisasi 
penerimaan BHRD Desa se kabupaten . 
BHRDkab = pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah kabupaten . 
ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam 
kabupaten . 
 
(4) Selain mendapatkan ADD -BHPRD sebagaimana formula di atas, Desa 
juga mendapat ADD tambahan berupa biaya operasional Satuan 
Perlindungan Masyarakat. Serta BHPRD tambahan sebagai akib at 
kurang salur BHPRD tahun 2020 sesuai dengan hasil rekomendasi 
BPK; 
 
(5) Besaran ADD dan BHPRD Perubahan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupaka n bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
 
3. ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat 
(3), sehingga berbunyi sebagai berikut :