Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 NOMOR .Z TAIIUN 2022 Nomor Z Tahun 2019.
Redaksi dari NOMOR .Z TAIIUN 2022 Nomor Z Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan, pada BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 5 menjelaskan:

huruf c mempunyai tugas 
menyelenggarakan penyusunan rencana, pelaksanaan, 
pembinaan dan fasilitasi rehabilitasi sosial. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), Bi dang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan kebijakan dan rencana rehabi1itasi sosial; 
b. penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar penyandang 
disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia 
terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti 
sosial melalui penyediaan pennakanan, sandang, dan 
alat bantu; 
c. pemberian pelayanan reunifikasi keluarga, bimbingan 
fisik, mental, spiritual, dan sosial kepada keluarga 
penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut 
usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan 
masyarakat 
d. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta 
kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak bagi 
penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, 
gelandangan pengemis dan penyandang masalah 
kesejahteraan sosial; 
Dipindai dengan CamScanner 
pemberinn nl . .l I· lnynnn» p ndidiknn Inn 
k . hntnn d , r In .. nnnn clntn <Inn p ng dunn, 
lnynnnn t rlnt urntun p J .nnnn p n luuur an 
l < lunq ~n. p lnynnuu r unlflkn I kclunr ,n clnn I 'Rn n 
rt ul nn; 
f. I cnyr-l 111 ' rnnn t huhllltnal no. lnl pen. andnng 
mnsnlnh kc. jnhtcrnnn ostnl (PMJC) IA inn n l ,k~ n 
korban HIV/ /\JD don Napza di lunr pan ti inl 
m lnlui p n ediaan p rmnk nnan, sandnng, don alat 
bnntu: 
pcny l n araan kcrj s ma an tar Jcm baga dan 
k mitraan dalarn pelaksanaan rehabilitasi sosial 
Kabupaten; 
h. penanganan dan fasilita si pemul angan migran korban 
tindak kekerasan dari titik debarkasi di Kabup aten ke 
tern pat asal; 
i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang 
rehabilitasi sosial; dan 
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas . 
(3) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana di maksud pada 
ayat ( 1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 
Bagian Keempat 
Bidang Perlindung an dan Jaminan Sosial 
Pasal9 
(1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mernpun yai tugas 
menyelenggarakan perlindungan , pernbinaan dan fasilitasi 
jaminan sosial anak-anak terlantar, fakir rniskin, korban 
bencan a alam dan sosial . 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dim aksud pada 
, Bidan g Perlindun gan dan .Jarninan Sosial 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusun an kebijak an teknis 
per1indung an dan jaminan sosial ; dan rencana 
Dipind ai dengan CamSc anner 
b. pcnyelenggaraan dan pemantauan terhadap 
pelaksanaan perneliharaan, penjangkauan, dan 
rujukan unak-anak terlantar; 
c. pendatann dan pcngclolaan data fakir rniskin cakupan 
Daerah, 
d. fasilitaei bantuan sosial kcsejahteraan kcluarga dan 
bantuan pengernbangan ekonomi rnasyarakat; 
e. penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana 
alam dan sosial Kabupaten melalui penyediaan 
makanan, sandang, tempat penampungan pengungsi; 
f. penanganan khusus bagi kelompok rentan, dan 
pelayanan dukungan psikososial korban bencana; 
g. koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung 
siaga bencana dan taruna siaga bencana; 
h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang 
perlindungan danjaminan sosial; dan 
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas. 
(3) Bidang Perlindungan dan .Jaminan Sosial sebagaimana di 
maksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan 
Fungsional. 
Bagian Kellina 
Bidang Peroberdayaan dan Kelembagaan Sosial