Apa yang diatur dalam 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959 pada Pasal 44?
Berdasarkan 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959 tentang , Pasal 44 menyebutkan bahwa:

(1) Penyelenggara berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan 
pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas 
penyelesaian yang cepat dan tuntas. 
(2) Materi dan mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh penyelenggara . 
(3) Materi pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
paling kurang meliputi : 
a. identitas pengadu ; 
b. prosedur pengelolaan pengaduan ; 
c. penentuan pelaksana yang mengelola pengaduan; 
d. prioritas penyelesaian pengaduan ; 
e. pelaporan proses dan hasil pengelolaan pengaduan kepada atasan 
pelaksana; 
f. rekomendasi pengelolaan pengaduan; 
g. penyampaian hasil pengelolaan pengaduan kepada pihak terkait ; 
h. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan ; 
1. dokumentasi dan statistik: pengelolaan pengaduan; dan 
J. pencatuman nama dan alamat penanggung jawab serta sarana 
pengaduan yang mudah diakses . Pasal 43 
(1) Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan 
menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan . 
(2) Penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal dari 
penerima pelayanan , rekomendasi lembaga/ instansi vertikal yang 
menangani pelayanan publik dan DPRD dalam batas waktu tertentu. 
(3) Penyelenggara berkewajiban menindaklanjuti hasil pengelolaan 
pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(4) Penyelenggara berkewajiban mengumumkan nama dan alamat 
penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang 
disediakan. Bagian Kedelapan 
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (2) Penyelenggara sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada 
wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelay anan 
secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan . 
(3) Laporan perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada Bupati. 17