Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam KEPUTUSAN WA LIKOTA TASIKMALAYA Nomor 19 Tahun 2004?
Menurut ketentuan dalam KEPUTUSAN WA LIKOTA TASIKMALAYA Nomor 19 Tahun 2004 tentang IZIN USAHA INDUSTRI WALIKOTA TASIKMALAYA, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud de ngan :
1.Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangka t Daerah Otonom 
yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3.Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4.Dinas adalah Dinas Perindus trian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya;
5.Perindus trian adalah tatanan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan 
indus tri;
6.Indus tri adalah kegiatan ekonom i yang mengolah bahan mentah, bahan baku, 
bahan setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang 
lebih tinggi untuk pengguna annya , termasuk kegiatan rancang bangun dan 
perekayasaan indus tri;
7.Perusahaan Indus tri adalah badan usaha yang melakuka n kegiatan di bidang 
usaha indus tri, dapat berbentuk perusahaan perorangan, persekutuan atau 
badan hukum lainnya yang be rkeduduka n di Kota Tasikmalaya;
8.Kelompok Indus tri adalah bagian-bagian utama kegiatan indus tri yang 
diklasifikasikan berdasarkan besarnya nilai investasi tidak termasuk tanah dan 
banguna n;
9.Jenis Indus tri adalah bagian kelompok indus tri yang mempunya i ciri umum 
dan ciri khus us yang sama dalam pros es produks i;
10.Komoditi Indus tri adalah suatu produk akhir dalam proses produks i dan 
merupakan bagian dari jenis indus tri;
11.Rancang Bangun dan Perekayasaan Indus tri adalah kegiatan indus tri yang 
berhubunga n dengan perencanaan pendirian pabrik/indus tri secara keseluruha n 
termasuk ra ncangan dan pembuatan mesin/peralatan indus tri;
12.Investasi adalah jumlah modal yang ditanam untuk pengadaan 
mesin/peralatan;
13.Izin adalah Izin Usaha Indus tri yang selanjutnya disebut IUI;
14.Retribusi Izin Usaha Indus tri yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 
pungut an daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penerbitan Izin Usaha 
Indus tri;
15.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut 
peraturan perunda ng-unda ngan retribusi diwajibkan untuk melakuka n 
pembayaran retribusi;
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingka t SKRD 
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang 
terutang;
17.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingka t STRD 
adalah surat untuk melakuka n tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan atau denda.