Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 9 Tahun 2010, apa isi dari Pasal 17?
Pasal Pasal 17 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 9 Tahun 2010 tentang RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, pada BAB IV - PENYIDIKAN, menyatakan:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil 
tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau 
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana di bidang retribusi;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 
dengan tindak pidana di bidang retribusi;
d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di 
bidang retribusi;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana di bidang retribusi;
g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas 
orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di 
bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.