Apa substansi hukum dari Pasal 10 PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 97 Tahun 2020?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 97 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 89 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI, khususnya , Pasal 10, adalah:

(1) Dokumen pendukung l ainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat ( 1) huruf f dapat terdiri dari: 
a. Peraturan Desa tentang RPJM Desa; 
b. Peraturan Desa tentang RKP Desa; 
c. Fotocopy rekening tabungan atas nama Pemerintah Desa; 
d. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan; 
e. Fotocopy NPWP atas nama Bendahara Desa; 
f. Berita acara penyusunan rancangan RKP Desa melalui musyawarah 
perencanaan pembangunan Desa; dan 
g. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang 
Pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD 
dan BHPRD Tahun 20 20) yang lengkap beserta kewajib an pajak . 
 
(2) Dokumen pendukung l ainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat ( 2) huruf d dapat terdiri dari Surat pernyataan tanggung jawab 
mutlak Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban dokumen 
pengelolaan keuangan Desa (ADD dan BHPRD Tahap I Tahun 202 1) 
yang lengkap beserta kewajiban pajak ; 
(3) Dokumen pendukung l ainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat ( 3) huruf e dapat terdiri dari Surat pernyataan tanggung jawab 
mutlak Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban dokumen 
pengelolaan keuangan Desa (ADD dan B HPRD sampai Tahap II Tahun 
2021) yang lengkap beserta kewajiban pajak ; 
(4) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang 
pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa 
sebagaimana dimaksud di atas, dapat disesuaikan pernyataan 
pertanggungjaw abannya memperhatikan masa jabatan Kepala Desa; 
(5) Dokumen persyaratan sebag aimana dimaksud dalam Pasal 9 
disampaikan kepada Bupati c.q DINSOSP3APMD dan BKPAD dengan 
dikoordinasikan oleh Camat setempat dan diharapkan disampaikan 
bersamaan atau setelah Pengaju an Dana Desa per tahap. 
 
 
(6) Penyaluran ADD -BHPRD setiap tahapnya, dapat dilakukan intercept 
dalam rangka pembayaran iuran 1% BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa 
dan Perangkat Desa melalui rekomendasi dan/atau permohonan 
Kepala DINSOSP3APMD yang ditujukan ke kepala BKPAD. 
 
6. ketentuan Pasal 11 ayat (1), (3) , (4) dan (5 ) diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut :