Apa substansi hukum dari Pasal 16 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA TENT ANG PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 29 Tahun 1959?
Materi muatan DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA TENT ANG PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 29 Tahun 1959 tentang , khususnya , Pasal 16, adalah:

(1) Hasil keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, 
Majeli Kode Etik memberikan putusan , berupa : 
a. terbukti ; atau 
b. tidak terbukti , melakukan pelanggaran Kode Etik. lill 
Bagian Keempat 
Putusan Pasal 15 
( 1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang 
ditandatangan i oleh anggota Majelis Kode Etik yang hadir 
serta pegawai DPMPTSP yang bersangkutan ; 
(2) Pegawai DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan , maka 
Berita Acara cukup ditandatangani oleh anggota Majelis Kode 
Etik dan diberikan catatan pegawai DPMPTSP yang 
bersangk utan tidak bersedia menandatangani ; 
(3) Majelis Kode Etik menagambil keputusan setelah pegawai 
DPMPTSP yang bersangkutan diberi kesempatan membela 
diri; 
(4) Pengambi lan keputusan minimal dihadiri 3 (tiga) orang 
anggota Majelis Kode Etik ; 
(5) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah 
mufakat dalam sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri 
pegawai DPMPTSP yang diperiksa; 
(6) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
tidak tercapai , keputusan diambil dengan suara terban yak; 
(7) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan menggunakan format 
sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati (3) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri Ketua , 
Sekretaris dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota . 13