Apa saja yang diatur dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 53 Tahun 2019?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 53 Tahun 2019 tentang KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA, BAB IV - KOMITE ETIK, Pasal 5 menetapkan:

, Komite Etik berwenang : 
melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku 
Personel UKPBJ ; 
menerima pengaduan/keluhan dari penyedia barang/jasa, 
UKPBJ dan jajarannya, SKPK/UKPK teknis dan/atau 
masyarakat; 
mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta, data 
dan/atau informasi terkait p engaduan/keluhan yang 
diterima; 
10 d. mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/keluhan yang 
diterima; 
melaksanakan pemanggilan terhadap kelompok kerja 
pemilihan dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi; 
melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang 
diterima; 
menilai ada/atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh 
Personel UKPBJ baik yang dilaporkan oleh penyedia 
barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun 
tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi 
dengan penyedia barang/jasa atau masya rakat dan/atau 
yang dipertanyakan oleh kelompok kerja pemilihan ; 
mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik 
yang dilakukan oleh Personel UKPBJ untuk ditetapkan oleh 
Bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk 
memberikan hukuman bagi Personel UKPBJ ;dan 
melaporkan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
Laporan Komite Etik kepada Bupati mengenai orang pribadi 
Personel UKPBJ bersifat rahasia.