Apa substansi hukum dari Pasal 7 PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 61 Tahun 2019?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 61 Tahun 2019 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, khususnya BAB III - PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN ADD, Pasal 7, adalah:

(1)Pagu ADD sebesar Rp.53.789.641.014,- (Lima Puluh Tiga Milyar Tujuh
Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu
Empat Belas Rupiah).
(2)Pagu ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibagi untuk Alokasi
Siltap dan Tunjangan serta Operasional dan Alokasi Formula (AF).
(3)AD ditetapkan sebesar Rp. 338.500.000,- x127 Desa =Rp. 42.989.500,-
dari jumlah ADD keseluruhan.
(4)AFditetapkan sebesar Sisa Dari Penetapan Siltap dan Tunjangan.
Pasal8
(1)Pagu ADD untuk setiap Desa merupakan penjumlahan ADdan AFmasing-
masing Desa.
ADD setiap Desa= (AD masing-masing Desa +AF
masing-masing Desa)
Pasal9
(1)AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (3), dibagi secara merata
kepada 127 (seratus dua puluh tujuh) Desa diwilayah Daerah.
(2)Besaran AD untuk masing-masing Desa adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Pasal10
(1)AF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (4) dibagi secara
proporsional kepada 127 (seratus dua puluh tujuh) Desa diwilayah
Daerah.
(2)AF untuk masing-masing Desa dihitung dengan mempertimbangkan
jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah Desa, indeks
kesulitan geografis, dengan prosentase bobot nilai sebagai berikut:
a.jumlah penduduk 25%(dua puluh lima perseratus);
b.jumlah penduduk miskin 35%(tiga puluh lima perseratus);
c.luas wilayah Desa 10%(sepuluh perseratus); dan
d.indeks kesulitan geografis 30%(tiga puluh perseratus).
(3)Rasio jumlah penduduk (JP), jumlah penduduk miskin (JPM), luas wilayah
Desa (LWD) ,indeks kesulitan geografis (IKG), dari masing-masing bobot
nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)adalah sebagai berikut:
a.Rasio JP =Jumlah Penduduk Desa
Jumlah Penduduk Desa seKab.
b.Rasio JPM =Jumlah Penduduk Miskin Desa
Jumlah Penduduk Miskin Desa seKab.
c.Rasio LWD =Jumlah Luas Wilayah Desa
Jumlah Luas Wilayah Desa seKab.
d.Rasio IKG =Rasio IKG Desa
Rasio IKG Kab.
(4)Besaran AFuntuk masing-masing Desa adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupatiini.
5
Pasalll
Besaran ADD untuk masing-masing Desa adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini
BABV
PENGGUNAAN ADD
Bagian Kesatu
Umum