Bagaimana redaksi normatif Pasal 2 dalam Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupat en Kolaka Nomor Nomor 50 Tahun 2016?
Norma hukum dalam Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupat en Kolaka Nomor Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Pasal 2 berbunyi:

9. Tipologi adalah pengelompokan perangkat daerah berdasarkan tipe atau 
jerus yang didasarkan pada hasil pemetaan urusan pemerintahan 
ditentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel urusan 
pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota setelah 
dikalikan dengan faktor kesulitan geografis; 
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 
yang bekerja pada intansi pemerintah; 
11. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga 
kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja; 
12. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 
guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi 
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat; 
13 Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan menetapkan di kawasan transmigrasi 
yang diselenggarakan oleh pemerin tah; 
14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
rangka memimpin suatu Organisasi Negara; 
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah ; 
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu . - 5 - 
Dinas mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi 
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan 
transmigrasi . Pasal 6 (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah . BAB III 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 
Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi