Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 59 Tahun 2018 Pasal 29?
Dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 59 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENGGUNAAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN, BAB III - PENGGUNAAN, Pasal 29 mengatur sebagai berikut:

(1) 
 
 
(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Permohonan penggunaan barang milik daerah untuk 
dioperasikan oleh pihak lain diajukan secara tertulis oleh 
Pengguna Barang bersangkutan kepada Bupati. 
Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada 
paling sedikit memuat: 
a. data barang milik daerah; 
b. pihak lain yang akan menggunakan barang milik 
daerah untuk dioperasikan; 
c. jangka waktu penggunaan barang milik daerah yang 
dioperasikan oleh pihak lain; 
d. penjelasan serta pertimbangan penggunaan barang 
milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain; dan 
e. materi yang diatur dalam perjanjian. 
Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada 
dilampiri dokumen: 
a. fotokopi keputusan penetapan status pe nggunaan 
barang milik daerah; 
b. fotokopi surat permintaan pengoperasian dari pihak 
lain yang akan mengoperasikan barang milik daerah 
kepada Pengguna Barang; dan 
c. fotokopi surat pernyataan dari pihak lain yang akan 
mengoperasikan barang milik daerah kepada 
Pengguna Barang. 
Surat pernyataan dari pihak lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf c merupakan pernyataan pihak lain 
yang memuat: 
a. barang milik daerah yang akan dioperasionalkan 
dalam rangka pelayanan umum sesuai tu gas dan 
fungsi SKPD/Unit Kerja; 
b. menanggung seluruh biaya pemeliharaan barang 
milik daerah yang timbul selama jangka waktu 
pengoperasian barang milik daerah; 
 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 c. tidak mengalihkan pengoperasian dan/atau 
pemindahtanganan barang milik daerah selama 
jangka waktu pengoperasian barang milik daerah ; 
dan 
d. mengembalikan barang milik daerah kepada 
Pengguna Barang, apabila jangka waktu 
pengoperasian barang milik daerah telah selesai.