Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 6 Tahun 2004 Pasal 16?
Dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 6 Tahun 2004 tentang RETRIBUSI PERIZINAN, BAB XI - PENYIDIKAN, Pasal 16 mengatur sebagai berikut:

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik 
Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kota yang 
pengangkat annya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang -undangan yang 
berlaku. 
 
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang : 
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keteran gan atau laporan 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah; 
b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau 
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan 
tindak pidana di bidang pungutan daerah; 
c. Meminta keterangan dan barang bukti dari perorangan dan/atau badan hukum 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah; 
d. Memeriksa buku -buku, catatan -catatan dan dokumen -dokumen lain berkenaan 
tindak pidana di bidang pungutan daerah; 
e. Melakukan pen ggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, 
pencatatan dan dokumen -dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap 
barang bukti tersebut; 
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di 
bidang retribusi daerah; 
g. Menyuruh be rhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, 
dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas; 
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pungutan 
daerah; 
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
j. Menghentikan penyidikan; 
k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana di bidang retribusi daerah me nurut hukum yang dapat 
dipertanggung jawabkan. 
 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -undang Nomor 08 Tahu n 1981 
tentang Hukum Acara Pidana.