Jelaskan isi kandungan Pasal 2 dari PERATURAN  BUPATI TANAH  LAUT Nomor 36 Tahun 2022.
Sesuai dengan PERATURAN  BUPATI TANAH  LAUT Nomor 36 Tahun 2022 tentang TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS, ketentuan pada BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI , DAN URAIAN TUGAS, Pasal 2 berbunyi:

(1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas 
membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan 
bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang 
diberikan kepada daerah. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi : 
a. penyusunanan kebijakan teknis bidang pengelolaan keua ngan dan 
aset daerah ; 
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan 
aset daerah; 
c. pemantauan, evaluasi , dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan 
teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; 
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan 
pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas 
dan fungsinya. 
 
6 
 
(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , sebagai berikut: 
a. melakukan koordinasi, membina, mengawasi , dan menetapkan 
Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan sesuai 
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 
b. melakukan koordinasi, membina, mengawasi , dan menetapkan 
penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur , dan kriteria 
di bidang pengelolaan keuangan dan aset dengan berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang -undangan ; 
c. melakukan koordinasi, membina, mengawasi , dan menetapkan 
perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan 
aset daerah; 
d. melakukan koordinasi, membina , dan mengawasi p elaksanaan 
kebijakan teknis belanja dan pembiayaan; 
e. melakukan koordinasi, membina , dan mengawasi p elaksanaan 
kebijakan teknis akuntansi pendapatan dan piutang, akun tansi 
belanja , dan beban akuntansi pengelolaan kas; 
f. melakukan koordinasi, membina , dan mengawasi p elaksanaan 
kebijakan teknis penatausahaan aset; 
g. melakukan koordinasi, membina , dan mengawasi p elaksanaan 
kebijakan teknis pemanfaatan dan pengendalian aset; 
h. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, memfasilitasi , 
dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang 
Pengelolaan Keuangan dan Aset ; 
i. melakukan koordinasi, membina , dan mengawasi p elaksanaan 
kebijakan operasional belanja dan pembiayaan; 
j. melakukan koordinasi, membina , dan mengawasi p elaksanaan 
kebijakan operasional akuntansi pendapatan dan piutang, akuntansi 
belanja dan beban akuntansi pengelolaan kas; 
k. melakukan koordinasi, membina , dan mengawasi p elaksanaan 
kebija kan operasional penatausahaan aset; 
l. melakukan koordinasi, membina , dan mengawasi p elaksanaan 
kebijakan operasional pemanfaatan dan pengendalian aset ; 
m. membina dan mengawasi p engelolaan kesekretariatan ; 
n. membina dan mengawasi pelaksanaan UPT Badan ; dan 
o. melaks anakan tugas lain yang diberikan sesuai bidang tugas dan 
kewenangannya. 
(4) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , 
terdiri atas: 
a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Belanja dan Pembiayaan; 
d. Bidang Akuntansi; 
e. Bidang Penatausahaan Aset; 
f. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset; 
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan ; dan 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 
 
7 
 
Bagian Kedua 
Sekretariat