Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 45 Tahun 2010.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 45 Tahun 2010 tentang perubahan nama perusahaan; b. Dalam hal Pemegang IU-IPHHK berbentuk Perseroan Terbatas melampirkan Akta, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang . 
2. Pemerintah Daerah adala h Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara 
Pemerintah Daerah . 
3. Bupati adalah Bupati Magelang . 
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang . 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan 
Kehutanan Kabupaten Magelang . 
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 
melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, 
Persekutuan K omanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
persekutuan , firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi massa, organisasi sosial 
politik atau organisasi lainnya , lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
usaha investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
7. Perusahaan adalah setiap kegiatan/ usaha yang bergerak di bidang pengolahan hasil 
hutan kayu dan dikelola oleh orang atau badan dengan tujuan memperoleh k euntungan 
atau laba . 
8. Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah pengolahan 
kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil menjadi barang setengah jadi atau barang jadi . 
9. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Produk si Sampai Dengan 2000 
(dua ribu) meter kubik pertahun yang selanjutnya disingkat IU-IPHHK adalah izin untuk 
mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk 
pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang 
berwenang . 
10. Kapasitas produksi adalah jumlah/kemampuan produksi maksimum setiap tahun yang 
diperkenankan, berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang . 
11. Kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per -tahun adalah jumlah 
total kapasitas produksi dari satu atau beberapa jenis produksi IPHHK dari satu 
pemegang izin yang terletak di satu lokasi tidak lebih dari 2.000 (dua ribu) meter kubik 
per-tahun . 
12. Jaminan Pasokan Bahan Baku yang selanjutnya disingkat JPBB adalah jaminan 
ketersediaan bahan baku kayu industri berupa kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan 
baku dengan pemasok/pemilik.