Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 24 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 6?
Pasal Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 24 Tahun 2021 tentang SUSUN AN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN, pada BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, menyatakan:

Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal , bidang 
pengembangan iklim dan promosi , bidang pengendalian dan informasi 
penanaman modal , bidang pelayanan pe rizinan dan non perizinan usaha, 
bidang pelayanan perizinan dan n on perizinan tertentu, bidang pengaduan, 
kebijakan dan pelaporan layanan ; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal , bidang 
pengembangan iklim dan promosi , bidang pengendalian dan informasi 
penanaman modal , bidang pelayanan pe rizinan dan non perizinan usaha, 
bidang pelayanan perizinan dan n on perizinan tertentu, bidang pengaduan, 
kebijakan dan pelaporan layanan ; 
c. pengoordinasia n penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang 
perencanaan penanaman modal , bidang pengembangan iklim dan promosi , 
bidang pengendalian dan informasi penanaman modal , bidang pelayanan 
perizinan dan non perizinan usaha, bidang pelayanan perizinan dan n on 
perizinan tertentu, bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan ; 
d. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan 
penanaman modal , bidang pengembangan iklim dan promosi , bidang 
pengendalian dan informasi penanaman modal , bidang pelayanan pe rizinan 
dan non perizinan usaha, bidang pelayanan perizinan dan n on perizinan 
tertentu, bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan ; 
e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 
fungsinya. 
 
5 
 Bagian Kedua 
Susunan Organisasi