Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Republik Indonesia Nomo r 3903) sebagaimana telah diubah Nomor 54 Tahun 1999 Pasal 19?
Dalam Republik Indonesia Nomo r 3903) sebagaimana telah diubah Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pem bentu kan, Pasal 19 mengatur sebagai berikut:

(1) Dalam keadaan terte ntu pengisian daftar hadir Pegawai sebagai 
mana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dilakukan menggunakan: 
a. format daftar hadir manual; dan/ atau 
b. kode nomor identifikasi personal (personal id entificatio n 
number] . 
(2) Format daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dilakukan dalam hal terjadi keadaan tertentu , terdiri atas: 
a. sistem dan/ atau mesin Daftar Hadir Elek tronik mengalami 
kerusakan atau tidak berfungsi dengan melampirkan surat 
keterangan dari dinas Komunikasi dan Informatika ; 
b. pegawai belum terdaftar dalam sistem Daftar Hadir Elektronik; 
dan/atau 
c. terjadi keadaan kahar (force majeure). 
(3) Operator melakukan input pengisian daftar hadir manu al 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada sistem Daftar Hadir 
Elektronik distatus kehadiran . Pasal 18 ( 1) Pegawai yang memenuhi kehadiran kerja namun tidak berada di 
tempat tugas ketika jam kerja tanpa seizin Pejabat Penil ai 
dibatalkan daftar kehadirann ya. 
(2) Pemba talan daftar kehadiran sebagaimana dimak sud pada ayat 
( 1), dilakukan berdasarkan sura t pemb atalan daftar hadir yang 
ditandatangani oleh Pejabat Penilaidan diketahui oleh atasan 
langsung Pejabat Penilai. Pasal 17 
m. PD, UPTD at.au Unit Kerja yang belum menggunakan absen 
elekt.ronik , wajib melampirkan absen manual. Pegawai tidak dikenakan pengurangan TPP dari penilaian Disiplin 
Kerja apabila: 
a. mendapat tugas dari pimpinan , baik penugasan dalam negeri 
maupun luar negeri yang dibuktikan dengan surat perintah , surat 
tugas dan dokumen lainnya ; 
b. pejabat Eselon Ila; 
c. ASN yang bekerja pada urusan rumah tangga Bup ati, Wakil 
Bupati dan Sekretaris Daerah ; 
d. ASN yang bekerja secara langsung dalam pendamping an dan 
pengawalan Bupati , Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ; 
e. ASN yang merupakan pekerja lapangan; 
f. ASN yang datang setelah tugas dan pulang cepat karena tugas. 
g. cuti tahunan; 
h. cut.i sakit; 
1. cu ti alasan pen ting; 
J. cuti melahirkan ; 
k. cu ti besar ; 
l. cuti bersama; Pasal 21 PU LANG SEBELUM LAMA MENINGGALKAN PERS ENT ASE 
WAKTU (PSW) PEKERJAAN SEBELUM PENGURANGAN 
WAKTUNYA 
PSW 1 1 menit s.d. < 31 menit 0,5°/o 
PSW 2 31 menit s .d. < 61 menit 1% 
PSW 3 61 menit s .d. < 91 menit 1,25% 
PSW 4 ~ 91 menit dan atau 1,5% 
tidak mengisi daftar 
hadir masuk kerja _J (2) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, 
diberikan pengurangan tambahan penghasilan per hari kerja 
se bagai beriku t: KETERLAMBATAN LAMA PERSENTASE 
(TL) KETERLAMBATAN PENGURANGAN 
TL 1 1 menit s.d. < 31 menit 0,5% 
TL 2 31 menit s.d. < 61 1% 
menit 
TL 3 61 menit s.d. < 91 1,25% 
menit 
TL 4 ~ 91 menit dan atau 1,5% 
tidak mengisi daftar 
hadir masuk kerja 
(1) Aspek Penilaian kinerja , bobot maksimal 60 % (enam puluh persen) , 
dengan rincian sebagai berikut: 
a. bobot 60% (enam puluh persen) jika NCSKP lebih besar dari 80 
dalam satu bulan; \,. 
I Bagian Ked ua 
Aspek Produktifitas Kerja