Apa norma yang terkandung dalam Pasal
25 PERATURAN Nomor 7 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN Nomor 7 Tahun 2021 tentang , khususnya BAB
IV - PELAKSANAAN, Pasal
25, memuat:

(1)
Pejabat
yang
menerbitkan
SPD
bertanggunjawab
atas
ketertiban
pelaksanaan
Peraturan
Walikota
ini.
(2)
Pejabat
yang
menerbitkan
SPD
wajib
membatasi
pelaksanaan
peijalanan
dinas
untuk
hal-hal
yang
kurang
mempunyai
prioritas
tinggi
dan
penting
serta
mengadakan
penghematan
dengan
mengurangi
frekuensi,
jumlah
orang
dan
lamanya
peijalanan.
(3)
Pejabat
yang
menerbitkan
SPD
dan
Pejabat/PNS/PTT/Pegawai
BUMD
dan
pihak
lainnya
yang
melakukan
peijalanan
dinas
bertanggungjawab
sepenuhnya
atas
kerugian
yang
diderita
oleh
Negara
sebagai
akibat
dari
kesalahan,
kelelaian
atau
kealpaan
yang
bersangkutan
dalam
hubungannya
dengan
peijalanan
dinas
dimaksud.
(4)
Terhadap
kesalahan,
kelalaian,
dan
kealpaan
sebagaimana
dimaksud
pada
dapat
dikenakan
tindakan
berupa:
a.
tuntutan
ganti
rugi
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
;
b.
sanksi
administratif
dan
tindakan
-tindakan
lainnya
yang
diambil
menurut
ketentuan
yang
berlaku.