Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, apa isi dari Pasal 4?
Pasal Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang penegakkan · disiplin, pada , menyatakan:

Pasal2 
Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini juga berlaku bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungan Kementerian Perdagangan, baik yang telah mendapatkan maupun yang 
belum mendapatkan Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Menteri Perdagangan RI 
Nomor : 33fM-DAG/PER/10/2Cn.J. 
4 (2) Jenis Hukuman disiplin 
a. Hukuman Disiplin Ringan: 
1. Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 
selama 5 (lima) hari kerja; 
2. Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 
selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; 
3. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa 
alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari 
kerja. 
b. Hukuman Disiplin Sedang: 
1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak 
masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 
20 (dua puluhrhari kerja; 
2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak 
masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 {dua puluh satu} sampai 
dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; 
3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS 
yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) 
sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja. (1) Pelanggaran masuk kantor dan ketentuan jam kerja: 
a. Pegawai yang tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, dan/atau pulang kerja 
sebelum waktunya tanpa alasan yang sah, dinyatakan tidak mematuhi jam kerja. 
b. Setiap pegawai wajib memenuhi ketentuan jam kerja, melaksanakan tugas dan 
pulang sesuai dengan ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum 
bukan karena dinas. 
c. Perhitungan tidak mematuhi jam kerja karena terlambat masuk kerja dan/ atau 
pulang kerja sebelum waktunya dan jumlahnya secara kumulatif sama dengan 7,5 
(tujuh setengah) jam disamakan dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. 
d. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir masuk kerja atau daftar hadir pulang kerja 
tanpa alasan yang sah, diperhitungkan sebagai keterlambatan masuk kerja atau 
pulang kerja sebelum waktunya selama 3 (tiga) jam 45 (empat puluh lima) menit. 
e. Perhitungan sebagaimana dimaksud pada pain (c) dan (d) dihitung secara 
kumulatif mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan. Pasal5 r: PELANGGARAN MASUK KANTOR DAN JAM KERJA 
SERTA JENIS HUKUMAN BAB Ill (3) Tugas Administrator Unit Kerja : 
a. Melakukan pengadministrasian kehadiran, ketidakhadiran, seperti izin, cuti, dinas 
luar, SPPD di unit kerja yang bersangkutan. 
b. Membuat rekap kehadiran dan ketidakhadiran pegawai setiap bulan di unit kerja 
yang bersangkutan. 
(4) Dalam hal terjadi kejadian yang tidak diharapkan, maka setiap unit dapat 
menghubungi administrator pusat yaitu Biro Organisasi dan Kepegawaian Peraturan Menteri Perdagangan RI 
Nomor: 33/M-DAG/PFR/10/2011 
--- 5 Uang makan dan uang lembur tidak diberikan kepada : 
a. Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit, izin, cuti atau tanpa keterangan 
b. Pegawai yang dinas luar satu hari atau lebih; 
c. Pegawai yang melakukan perjalanan dinas sesuai SPPD . . BAB·v 
UANG MAKAN DAN UANG LEMBUR