Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor MOR Tahun 2016 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor MOR Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
3.Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
5.Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka
Utara.
7.Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pendapatan Daerah Kabu paten
Kolaka Utara.
8.Bidang adalah Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka
Utara.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang
diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah.
10.Pajak Daerah adalah Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
11.Pajak Daerah Lainnya adalah jenis Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan
Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten;
12.Retribusi Daerah adalah Retribusi Daerah yang dikelola oleh Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
13.Lain-Lain PAD yang sah adalah pendapatan asli daerah yang tidak termasuk
dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelo1aan kekayaan
daerah yang dipisahkan;
14.Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah Kabupaten Kolaka Utara;
15.Pendapatan lainnya adalah pendapatan daerah berupa hibah, dana
bantu an,dana darurat dan dana bagi hasil dari provinsi untuk daerah
Kabupaten Kolaka Utara;
16.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit
Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah untuk
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan
teknis penunjang yang mempunyai wilayah atau objek kerja.
DAB II
DENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah
Pasa12
Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang keuangan, sub bidang pendapatan daerah diwadahi dalam bentuk
Badan.
·.~
Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkt Daerah
Pasal3
Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2adalah
Badan Pendapatan Daerah.
Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah
Pasal4
(1)Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,
diklasifikasikan atas tipe A;
(2)Penentuan tipe Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan fungsi Badan
Pendapatan Daerah;
(3)Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang- undangan.
BAD III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan Orgnisasi
Pasal5
(1)Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara merupakan unsur
penunjang pelaksana urusan pemerintahan bidang keuangan, sub bidang
pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
(2)Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin
oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal6
Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya dibidang pengelolaan pendapatan daerah.
Pasal7
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,Badan
Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
a.Merumuskan kebijakan tehnis dibidang pengelolaan pendapatan Daerah;
b.Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi
daerah serta bagi hasil pajak/ non pajak dan pendapatan lainnya;
c.Melakukan penetapan dan penagihan besarnya pajak dan retribusi daerah
serta pendapatan daerah lainnya;
• ,I
d.Membantu Ditjen Pajak/Direktorat PBB melakukan pendataan Objek dan
Subjek PBB dalam hal penyampaian dan penerimaan kembali SPOP Wajib
Pajak;
e.Membantu Ditjen Pajak menyampaikan SPPT, SKP, SPP dan administrasi
lainnya;
f.Melakukan pembukuan dan pelaporan atas penerimaan dan penyetoran
pajak daerah, retribusi daerah serta bagi hasil pajak/ non pajak dan
pendapatan lainnya;
g.Melakukan perencanaan pengembangan pendapatan dan pengendalian
pungutan pendapatan daerah;
h.Melakukan pemantauan atas pelaksanaan pungutan pajak daerah, retribusi
daerah dan bagi hasil pajak/rion pajak baik pada lingkup Badan
Pendapatan maupun pada Instansi Pengelola Pendapatan lainnya;
i.Melakukan pengawasan, evaluasi dan monitoring serta pencatatan
penerimaan dan pengeluaran benda berharga;
J.Melaksanakan koordinasi pendapatan daerah kepada instan silain baik
lingkup Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal8
(1)Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara
terdiri dari:
a.Kepala Badan;
b.Sekretariat Badan
c.Bidang Pengembangan, Pengelolaan Benda Berharga, Evaluasi dan
Pelaporan
d.Bidang Pajak Bumi dan Ban gunandan BPHTB
e.Bidang Pajak Daerah Lainnya
f.Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya
g.Kelompok Jabatan Fungsional
h.Unit Pelaksana Teknis Badan
(2)Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka
Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BABIV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasa19
Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan,
menetapkan kebijakan dan program, bertanggungjawab atas terlaksananya
tugas dan fungsi Badan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Bupati.
.'
Bagian Kedua
Sekretariat
Pasall0
(1)Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua
unsur organisasi dilingkungan Badan.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh Sekretaris
yang berada berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.