Apa bunyi lengkap Pasal 16 dalam PERATURAN BUPATI KUTAlTIMUR Nomor 73 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KUTAlTIMUR Nomor 73 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA, pada BAB II - KEDUDUKAN, Pasal 16 dinyatakan:

Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinas kepemudaan olahraga wajib
mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta
menyarnpaikan laporan tepat pada waktunya.
Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang menyampaikan laporan kepada Sekretaris
dan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya dan Sekretaris dan Kepala Bidang
menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala
Dinas tepat waktunya.
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan
dipergunakan sebagi bahan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan.
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan
kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.
15
Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal17
Dalam hal Kepala Dinas kepernudaan olahraga berhalangan, maka Kepala Dinas
dapat menunjuk Kepada Selcretaris, Kepala Bagian dan Kepala Bidang untuk
mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.
BABV
KEPEGAWAIAN
Pasa118
Kepala Dinas adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama,
Sekretaris adalah pejabat eselon IIIja dan Kepala Bidang eselon IIIjb atau
jabatan administrator, Kepala Sub Bagian adalah pejabat eselon IVfa atau
jabatan pengawas.
Pejabat Eselon IIatau jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat eselon IIIatau
jabatan administrator dan Pejabat Eselon IVatau jabatan Pengawas diangkat
diberhentikan oleh Bupati.
Pejabat lainnya di lingkungan Dinas kepemudaan olahraga diangkat dan
diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas kepemudaan olahraga
wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BABVI
PEMBIAYAAN
Pasal19
Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
]6