Apa yang diatur dalam PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 45 Tahun 1945 pada Pasal  30?
Berdasarkan PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 45 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA, BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  30 menyebutkan bahwa:

(1) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai 
tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, 
pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang 
cagar budaya, permuseuman, warisan, sejarah, kepercayaan, tadisi, kesenian, 
perfilman , dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan. 
(2) Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaim ana dimaksud pada 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang 
Kebudayaan; 
b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman 
teknis di bidang cagar budaya, permuseuman, warisan, sejarah, 
kepercayaan, tadisi, kesenian, dan perfilman ; 
c. pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah; 
d. pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah; 
e. pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah; 
f. pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah; 
g. pembinaan sejarah lokal daerah; 
h. penetapan cagar budaya peringkat daerah; 
i. pengelolaan cagar budaya peringkat daerah; 
j. penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah dalam satu provinsi; 
k. pengelolaan museum daerah; 
l. pelak sanaan kegiatan pengelolaan cagar budaya dan permuseuman ; 
m. pelaksanaan kegiatan pengelolaan warisan, sejarah, kepercayaan, dan tadisi; 
n. pelaksanaan kegiatan pengelolaan kesenian dan perfilman; 
o. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang cagar bud aya, 
permuseuman, warisan, sejarah, kepercayaan, tadisi, kesenian, dan 
perfilman; 
p. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang cagar 
budaya, permuseuman, warisan, sejarah, kepercayaan, tadisi, kesenian, dan 
perfilman; 
q. pelaksanaan tuga s pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan di bidang cagar budaya, permuseuman, warisan, sejarah, 
kepercayaan, tadisi, kesenian, dan perfilman; 
r. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang 
Kebudayaan; 
s. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan tugas Bidang Kebudayaan; dan 
t. pelaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.