Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN Nomor £ Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN Nomor £ Tahun 2022 tentang , pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam
Peraturan
Walikota
ini
yang
dimaksud
dengan:
1
.
Kota
adalah
Kota
Lhokseumawe.
2.
Pemerintahan
Kota
adalah
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
yang
dilaksanakan
oleh
Pemerintah
Kota
Lhokseumawe
dan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Kota
Lhokseumawe
sesuai
dengan
fungsi
dan
kewenangan
masing-
masing.
3.
Pemerintah
Daerah
Kota
yang
selanjutnya
disebut
Pemerintah
Kota
adalah
unsur
penyelenggara
Pemerintahan
Kota
Lhokseumawe
yang
terdiri
atas
Walikota
Lhokseumawe
dan
Perangkat
Daerah
Kota
Lhokseumawe
Walikota
adalah
Walikota
Lhokseu
mawe
.
4.
Walikota
adalah
Walikota
Lhokseumawe.
5.
Wakil
Walikota
adalah
Wakil
Walikota
Lhokseumawe.
6.
Perangkat
Daerah
Kota
yang
selanjutnya
disebut
Perangkat
Daerah
adalah
Sekretariat
Daerah,
Sekretariat
DPRK,
Dinas,
Lembaga
Teknis
Daerah
dan
Lembaga
Daerah
Kata
di
Lingkungan
Pemerintah
Kota
Lhokseumawe.
7.
Kebijakan
adalah
arah
atau
tindakan
yang
diambil
oleh
Pemerintah
Kota
untuk
mencapai
tujuan;
8.
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Kota
Lhokseumawe
Tahun
2005-2025
yang
selanjutnya
disebut
RPJP
Kota
adalah
dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Kota
Lhokseumawe
untuk
periode
20
(dua
puluh)
tahun
terhitung
sejak
Tahun
2005
sampai
dengan
Tahun
2025.
9.
Rencana
Pembangunan
Kota
Lhokseumawe
Tahun
2023-2026
yang
selanjutnya
disebut
dengan
RPK
adalah
dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Kota
Lhokseumawe
untuk
priode
4
(empat)
tahun
terhitung
sejak
Tahun
2023
sampai
dengan
Tahun
2026.
10.
Rencana
Strategis
Pembangunan
Jangka
Menengah
Perangkat
Daerah
Tahun
2023-2026
yang
selanjutnya
disebut
Renstra
PD
Tahun
2023-2026
adalah
Dokumen
Perencanaan
Sekretariat
Daerah,
Sekretariat
DPRK,
Dinas,
Lembaga
Teknis
Daerah
dan
Lembaga
Daerah
untuk
priode
4
(empat)
tahun,
terhitung
sejak
Tahun
2023
sampai
dengan
Tahun
2026
yang
mengacu
kepada
RPK
Kota
Lhokseumawe
Tahun
2023-2026.
11.
Rencana
Kerja
Pembangunan
Kota
yang
selanjutnya
disingkat
RKPK
adalah
dokumen
perencanaan
daerah
Kota
untuk
periode
1
(satu)
tahun.
12.
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kota
Lhokseumawe
yang
selanjutnya
disebut
Bappeda
Kota
Lhokseumawe
adalah
Lembaga
yang
mempunyai
kewenangan
dalam
penyelenggaran
Pemerintahan
di
bidang
perencanaan
dan
pengendalian
pembangunan
di
Kota
Lhokseumawe
yang
berada
di
bawah
dan
bertanggungjawab
kepada
Walikota
Lhokseumawe
melalui
Sekretaris
Daerah.
13.
Kepala
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kota
Lhokseumawe
yang
selanjutnya
disebut
Kepala
Bappeda
Kota
Lhokseumawe
adalah
Kepala
Perangkat
Daerah
yang
bertanggungjawab
terhadap
pelaksanaan
tugas
dan
fungsi
di
bidang
perencanaan
pembangunan
di
Kota
Lhokseumawe.