Menurut NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 40 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 10?
Pasal Pasal 10 dalam NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 40 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KER JA, pada BAB IV - URAIAN TUGAS UNSUR SATUAN, menyatakan:

(1) Bidang Penegakan Perundang -undangan Daerah 
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 
kepada Kepala Satuan. 
10 
 (2) Bidang Penegakan Perundang -undangan Daerah 
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
Penegakan Perundang-undangan Daerah yang 
meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, 
penegakan hukum serta melakukan penyelidikan 
dan penyidikan oleh PPNS. 
 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud ayat (2), Bidang Penegakan 
Perundang-undangan Daerah, mempunyai 
fungsi : 
a. perencanaan dan perumusan kebijakan 
teknis dibidang Penegakan Perundang-
undangan Daerah; 
b. pelaksanaan kegiatan Penegakan Perundang-
undangan Daerah meliputi pembinaan, 
pengawasan, penyuluhan, penegakan hukum 
serta melakukan penyelidikan dan 
penyidikan oleh PPNS; 
c. pengoordinasian, pengendalian dan 
pelaporan dibidang Penegakan Perundang-
undangan Daerah; 
d. pemberdayaan peningkatan kemampuan 
personil Pol PP terhadap proses penyelidikan 
dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan 
Daerah dan Peraturan Walikota baik sebagai 
PPNS maupun Pembantu PPNS; 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
atasan. 
 
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), 
Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah 
dibantu oleh : 
a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan; 
b. Seksi Penegakan Hukum; 
c. Jabatan fungsional melalui penyetaraan. 
 
(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi yang dalam melaksanakan 
tugasnya Kepala Seksi dan pejabat fungsional 
melalui penyetaraan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang. 
 
Paragraf 1 
Seksi Pembinaan dan Pengawasan