Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 12 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 12 Tahun 1945 tentang ALOKASI DANA DESA, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Per aturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Purbalingga. 
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat 
daerah Kabupaten Purbalingga. 
5. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Purbalingga. 
6. Desa adalah desa yang berada di Kabupaten Purbalingga. 
7. Pemerintahan Desa adalah penyelengaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal -usul 
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerinta han Desa. 
9. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana 
dimaksud dalam Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
Dan Pemerintahan Daerah. 
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah 
dana yang dialok asikan oleh pemerintah kabupaten untuk 
desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan 
keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. 
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 
disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan 
peme rintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan 
Peraturan Desa. 
12. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat 
dinilai dengan uang termasuk di dal amnya segala bentuk 
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 
desa tersebut. 
13. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan 
desa. 
 
 
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat 
RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang 
memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, 
kebijakan umum dan program, dan program satuan kerja perangkat daerah 
SKPD, lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan disertai dengan 
rencana kerja. 
15. Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat RKPDes 
adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan 
penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa 
dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, 
program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta 
prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah de sa 
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan 
mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan RPJMDes. 
16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, 
penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan p elatihan, konsultasi, 
supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan 
penyelenggaraan pemerintahan desa. 
17. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah Proses 
kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan 
efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan 
perundang undangan. 
18. Belanja Bantuan keuangan adalah kelompok belanja tidak langsung yang 
digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum 
atau khusus dari provinsi kepada ka bupaten/kota, pemerintah desa, dan 
kepada pemerintah daerah Iainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota 
kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah Iainnya dalam rangka 
pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. 
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Da erah, yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah.