Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 17 PERATURAN BUPATl KUTAI TIMUR Nomor 2 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATl KUTAI TIMUR Nomor 2 Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA, pada BAB 111 - PENYALURAN DANA DESA, Pasal 17 menjelaskan:

(J) Setiap Pengeluaran belanja alas beban APBDesa hams didukung dengan bukti
yang lengkap dan sah.
(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus mendapat pcngesahan dan
Sckrctaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti
dimaksud.
(3)Pcngeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat
dilakuken sebelum rancangan peraturan Desa ten tang APBDesa ditetapkan
menjadi peraturan Desa.
(4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya,
wajib menyetorkan seluruh penerirnaan potongan dan pajak yang dipungutnya
ke rekening kas Daerah dan kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BABV
PELAPORANDANADESA
Pasal18
(1) Kcpala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa scbagaimana
dimaksud pada ayat (I) terdiri atas:
a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian keluaran tahun
anggaran sebelumnya;
b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran
scbelumnya; dan
c. laporan realisasi penyerapan Dana Oesa dan capaian keluaran sampai
dengan tahap II.
(3) Laporan ...
- 15-
(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
disarnpaikan paling lamb at tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
(4)Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan
tahap 11sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cdisampaikan paling
lambat tanggal 7Juni tahun anggaran berjalan.
(5) Dalam hal terdapat -penlutakhi.J'sn capaian keluaran setelah batas waktu
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),
Kepala Desa dapat menyampaikannya pernutakhiran capaian keluaran kepada
Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
BAS VI
PEM..M'l'TAUAN DAN RVALUASI