Apa yang diatur dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 3 Tahun 2021 pada Pasal  1?
Berdasarkan PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 3 Tahun 2021 tentang PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, BAB  I - KETENTUAN UMUM, Pasal  1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelen ggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah 
pemerintahan bidang tenaga keija.yang menyelenggarakan urusan
9. Pemerintah....
-3-
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai 
wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga 
Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah.
12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat 
Kecamatan.
13. Calon Pekeija Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat CPMI adalah 
setiap tenaga keija Indonesia yang berasal dari Daerah ysmg memenuhi 
syarat sebagai pencari keija yang akan bekeija di luar negeri dan 
terdaftar di Dinas.
14. Pekeija Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap 
warga negara Indonesia yang merupakan penduduk Daerah yang akan, 
sedang, dan telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar 
wilayah Republik Indonesia.
15. Pelindungan Pekeija Migran Indonesia yang selanjutnya disebut
Pelindungan PMI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan 
CPMI dan/atau PMI dan keluarganya dalam mewujudkan teijaminnya 
pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekeija, selama 
bekeija, dan setelah bekeija dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
16. Pelindungan Sebelum Bekeija adalah keseluruhan aktivitas untuk
memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
17. Pelindungan Selama Bekeija adalah keseluruhan akti vitas untuk
memberikan pelindungan selama PMI dan anggota keluarganya berada di 
luar negeri.
18. Pelindungan Setelah Bekeija adalah keseluruhan akti vitas untuk
memberikan pelindungan sejak PMI dan anggota keluarganya tiba di 
debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk 
pelayanan lanjutan menjadi pekeija produktif.
19. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang dalam kandungan.
20. Keluarga PMI adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk 
hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang 
berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama PMI di luar negeri.
21. Pekeija Migran Indonesia Perseorangan yang selanjutnya disebut PMI 
Perseorangan adalah PMI berasal dari Daerah yang akan bekeija ke luar 
negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
22. Perusahaan....
-4-
22. Perusahaan Penempatan Pekeija Migran Indonesia yang selanjutnya 
disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas 
yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk 
menyelenggarakan pelayanan penempatan PMl.
23. Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas 
sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan PMI 
secara terpadu.
24. Pemberi Keija adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, 
badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan 
penempatan yang mempekeijakan PMI asal Daerah.
25. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan 
hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab 
menempatkan PMI pada Pemberi Keija.
26. Peijanjian Keija Sama Penempatan adalah peijanjian tertulis antara P3MI 
dan Mitra Usaha atau Pemberi Keija yang memuat hak dan kewajiban 
setiap pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan PMI di negara 
tujuan penempatan.
27. Peijanjian Penempatan PMI yang selanjutnya disebut Peijanjian 
Penempatan adalah peijanjian tertulis antara pelaksana Penempatan PMI 
dan CPMI yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka 
penempatan PMI di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.
28. Peijanjian Keija adalah peijanjian tertulis antara PMI dan Pemberi Keija 
yang memuat syarat keija, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta 
jaminan keamanan dan keselamatan selama bekeija sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Visa Keija adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang 
berwenang di suatu negara tujuan p>enempatan yang memuat persetujuan 
untuk masuk dan melakukan pekeijaan di negara yang bersangkutan.
30. Perekrutan adalah keseluruhan proses dari pengumpulan data CPMI, 
kelengkapan dokumen, pendaftaran, seleksi, pemeriksaan kesehatan 
hingga pelatihan dan pemberangkatan ke luar negeri.
31. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekeija Migran Indonesia yang 
selanjutnya disingkat SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh 
Pemerintah Pusat kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang 
akan menjadi P3MI.
32. Surat Izin Perekrutan Pekeija Migran Indonesia yang selanjutnya 
disingkat SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada 
P3MI yang digunakan untuk menempatkan CPMI.
33. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk 
menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar 
hidupnya yang layak.
34. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang 
menyelenggarakan program Jaminan Sosial PMI.
36. Penempatan....
-5-
35. Penempatan PMI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan PMI 
dengan pengguna jasa PMI di luar negeri yang meliputi keseluruhan 
proses Perekrutan, pembuatan dokumen oleh instansi terkait, pendidikan 
dan pelatihan, persiapan pemberangkatan , pemberangkatan sampai ke 
negara tujuan, dan perihal pulang dari negara tujuan.
36. Kantor Cabang P3MI adalah kantor Cabang P3MI yang berada di Daerah 
yang merupakan perwakilan P3M1 yang bertindak untuk dan atas nama 
P3MI yang bersangkutan.
37. Sistem Informasi Ketenagakeijaan Terpadu yang selanjutnya disebut 
Sisnaker adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber 
daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan substansi yang 
terkait satu sama lain dalam satu mekanisme keija pengelolaan data dan 
informasi yang terpadu bidang ketenagakeijaan.
38. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah 
kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada CPMI yang akan 
berangkat bekeija ke luar negeri agar CPMI memiliki kesiapan mental dan 
pengetahuan untuk bekeija di luar negeri, memahami hak dan 
kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang dihadapi.
39. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekeija Migran Indonesia yang 
selanjutnya disebut Sisko Pelindungan PMI adalah sistem pelayanan 
administrasi penempatan PMI.
40. Layanan Terpadu Satu A tap Penempatan dan Pelindungan Pekeija Migran 
Indonesia yang selanjutnya disingkat LTSA PMI adalah sistem layanan 
pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan 
permasalahan PMI yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, 
mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah.
42. Bantuan Hukum adalah segala upaya pendampingan, konsultasi, dan 
pembelaan hukum kepada PMI dan/atau keluarganya yang sedang 
menghadapi masalah pada masa pra-pemberangkatan, selama bekeija di 
luar negeri, dan pasca bekeija di luar negeri yang diberikan secara cuma- 
cuma.
43. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut 
Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan 
perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan 
mempeijuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik 
Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada 
organisasi intemasional.
44. Petugas Rekrut P3MI adalah petugas yang memiliki pengetahuan tentang 
Perekrutan CPMI yang terdaftar di Dinas dan ditunjuk oleh pejabat yang 
berwenang untuk melaksanakan Perekrutan CPMI.