Bagaimana redaksi normatif Pasal 46 dalam Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Nomor 5 Tahun 2014?
Norma hukum dalam Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Lembaran Negara Repu blik, Pasal 46 berbunyi:

1. PNS yang sedang mengajukan Upaya Administratif tidak diberikan 
kenaikan pangkat dan/ a tau kenaikan gaji berkala serta tidak 
disetujui untuk pindah instansi sam pai dengan ditetapkan 
keputusan yang mempun yai kekuatan hukum tetap . 
2. PNS yang sedang menga jukan Upaya Administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) berupa Band ing Administratif , 
bersangku tan tetap mendapat gaji sepanjang melak sanakan tugas . 
3. Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
PNS harus mem peroleh izin dari Bupati atau pejabat yang 
ditunjuk. Calon PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat 
sedang atau berat , diberhentikan dengan hormat tidak atas 
permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebaga i 
calon PNS. Pasal 45 1. Dalam hal pemerik saan terhada p PNS temyata tidak ditemukan 
alasan dan bukti yang cukup serta tidak dapat dipertanggu ng 
jawabkan: 
a. Atasan langsung harus mengeluarkan surat keterangan yang 
men yatakan PNS bersan gkutan tidak bersalah ; dan 
b. Tim pemeriksa harus memberikan rekomendasi kepada Bupat i 
untuk membuat surat keterangan yang men yatakan PNS yang 
bersangkutan tidak bersalah. 
2. Surat keterangan sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) huruf a 
disampaikan kepada pejabat yang berwenang bukan menghuk um 
jika atasan lang sung bukan meru pakan pejabat yang berwenang 
menghukum . Pasal 43 
1. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dikenai pengurangan 
tambahan penghasilan pegawai. 
2. Pengurangan tambahan pengha silan sabagaimana dimaksud ayat 
(1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati yang menga tur 
tambahan penghasilan pegawai .