Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 8 Tahun 2018 pada Pasal 10?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 8 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN, BAB VI - I, Pasal 10 menyebutkan bahwa:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan . 
 
 
Ditetapkan di Toboali 
pada tanggal 10 Januari 2018 
BUPATI BANGKA SELATAN, 
 
ttd 
 
JUSTIAR NOER 
 
Diundangkan di Toboali 
pada tanggal 10 Januari 2018 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA SELATAN, 
 
ttd 
 
SUWANDI 
 
 
 
 
 
BERITA DAERAH KAB UPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN 
NOMOR 8 TAHUN 2018 
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PROGRAM 
KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) 
BERBASIS RISIKO PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 
BANGKA SELATAN 
 
TAHAPAN -TAHAPAN PENYUSUNAN PKPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUPATI BANGKA SELATAN, 
 
ttd 
 
JUSTIAR NOER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mulai 
Pilih faktor risiko yang 
cocok dengan keadaan 
objek pengawasan /auditi 
Pilih skala untuk 
mempresentasikan 
dampak dari faktor risiko 
 
Evaluasi setiap faktor 
risiko dan tentukan 
skornya 
Jumlahkan skor risiko 
untuk mendapatkan 
total risiko 
Lakukan pembobotan 
untuk mendapatkan 
peringkat risiko setiap 
objek pengawasan /auditi Menyusun jadwal 
pelaksanaan pengawasan 
berdasarkan bobot risiko 
setiap objek 
pengawasan /auditi Selesai 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN 
NOMOR 8 TAHUN 2018 
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PROGRAM 
KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) 
BERBASIS RISIKO PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 
BANGKA SELATAN 
 
FORMULIR PENETAPAN LEVEL RISIKO 
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DAN UNIT PELAKSAN A TEKNIS (UPT) 
NO. NAMA OBJEK 
PENGAWASAN / 
AUDITI SKOR RISIKO 
% BOBOT 
ALOKASI HARI PENGAWASAN 
JUMLAH AUDITOR/P2UPD 
JUMLAH HARI PENGAWASAN TOTAL ANGGARAN 
SPIP 
JENIS KEGIATAN 
JUMLAH ASN 
JUMLAH STRUKTURAL YANG 
KOSONG/TERISI 
JUMLAH SKOR 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
Petunjuk Pengisian: 
 Kolom 1 diisi dengan nomor urut. 
 Kolom 2 di isi dengan nama objek pengawasan/auditi . 
 Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan hasil perhitungan skor risiko terdiri dari total anggaran, SPIP, 
jenis kegiatan (swakelola atau penyedia) , jumlah ASN dan jumlah struktural yang 
kosong/terisi. 
 Kolom 8 diisi dengan penjumlahan dari kolom 3 s.d. 7. 
 Kolom 9 diisi dengan bobot yang didapat dari hasil perhitungan kolom 8 dibagi jumlah total 
baris 8 dikali 100. 
 Kolom 10 diisi dengan hasil perhitungan kolom 9 dikali dengan jumlah total hari kerja 
produktif untuk kegiatan pengawasan dalam satu tahun. 
 Kolom 11 diisi dengan jumlah Auditor/P2UPD yang melakukan pengawasan. 
 Kolom 12 diisi deng an hasil perhitungan kolom 10 dibagi kolom 11. 
 
 
 
 
BUPATI BANGKA SELATAN, 
 
ttd 
 
JUSTIAR NOER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 LAMPIRAN III 
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN 
NOMOR 8 TAHUN 2018 
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PROGRAM 
KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) 
BERBASIS RISIKO PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 
BANGKA SELATAN 
 
FORMULIR PENETAPAN LEVEL RISIKO DESA 
NO. NAMA OBJEK 
PENGAWASAN / 
AUDITI SKOR RISIKO 
% BOBOT 
ALOKASI HARI PENGAWASAN 
JUMLAH AUDITOR/P2UPD 
JUMLAH HARI PENGAWASAN TOTAL ANGGARAN 
TINGKAT KASUS DARI APH 
SPIP 
TINGKAT PENYELESAIAN LPJ 
TINGKAT PENYELESAIAN APBDesa 
JUMLAH SKOR 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 
Petunjuk Pengisian: 
 Kolom 1 diisi dengan nomor urut. 
 Kolom 2 dii si dengan nama objek pengawasan/auditi. 
 Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan hasil perhitungan skor risiko terdiri dari total anggaran, tingkat 
kasus dari APH , SPIP, tingkat penyelesaian LPJ , tingkat penyelesaian APBDesa . 
 Kolom 8 diisi dengan penjumlahan dari kolom 3 s.d. 7. 
 Kolom 9 di isi dengan bobot yang didapat dari hasil perhitungan kolom 8 dibagi jumlah total 
baris 8 dikali 100. 
 Kolom 10 diisi dengan hasil perhitungan kolom 9 dikali dengan jumlah total hari kerja 
produktif untuk kegiatan pengawasan dalam satu tahun. 
 Kolom 11 diisi dengan jumlah Auditor/P2UPD yang melakukan pengawasan. 
 Kolom 12 diisi dengan hasil perhitungan kolom 10 dibagi kolom 11. 
 
 
 
BUPATI BANGKA SELATAN, 
 
ttd 
 
JUSTIAR NOER 
 
 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN 
NOMOR 8 TAHUN 2018 
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN 
PENGAWASAN DAN PROGRAM KERJA 
PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS 
RISIKO PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN 
 
FORMULIR JADWAL PELAKSANAAN PENGAWASAN 
NO. NAMA PENUGASAN JADWAL OPERASIONAL HARI PRODUKTIF SPT ANGGARAN (RP) OUTPUT JANUARI dst... PER SPT JUMLAH 
1 2 3 4 1 2 3 4 Prn Org Hari HP Honorarium Perdin Honorarium Perdin (LHP) 
 PJ 
 PT KT AT 
Keterangan: 
 AT : Anggota Tim 
 HP : Hari Pengawasan 
 KT : Ketua Tim 
 LHP : Laporan Hasil Pengawasan 
 Org : Orang 
 Perdin : Perjalanan Dinas 
 PJ : Penanggung Jawab 
 Prn : Peran 
 PT : Pengendali Teknis 
 SPT : Surat Perintah Tugas 
 
BUPATI BANGKA SELATAN, 
 
ttd 
 
JUSTIAR NOER