Bagaimana redaksi normatif PASAL 8 dalam PERATURAN BUPA TI MAGELANG Nomor 4 Tahun 2011?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPA TI MAGELANG Nomor 4 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 46 TAHUN 2010, BAB III - PEMBANGUNAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DESA/ KELURAHAN, PASAL 8 berbunyi:

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE) 
 
(1) PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh keadaan 
kahar (Force Majeure) yaitu keadaan di luar k ehendak semua pihak, seperti gempa bumi, 
banjir besar dan bencana lainnya seperti kebakaran, perang, huru -hara, sabotase dan 
keadaan darurat lainnya. 
(2) Apabila terjadi salah satu keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka 
PIHAK KEDUA harus se gera memberitahu dan merundingkan dengan PIHAK KESATU 
tentang tindakan -tindakan pencegahannya dan apabila PIHAK KESATU tidak mungkin 
dihubungi maka PIHAK KEDUA harus segera mengambil tindakan pencegahan. 
(3) Biaya -biaya untuk pelaksanaan pengamanan dan tin dakan -tindakan sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (2) akan diberikan kepada PIHAK KEDUA, kecuali : 
a. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pengamanan yang seharusnya dilakukan. 
b. PIHAK KEDUA lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK KESATU secara tertulis 
tentang kejadian -kejadian yang dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling 
lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak kejadian.