Apa norma yang terkandung dalam Pasal 4 PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL Nomor MOR Tahun 2021?
Substansi PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL Nomor MOR Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, khususnya , Pasal 4, memuat:

° (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a 
sebesar Rp. 100.203.036.445 (Seratus milyar dua ratus tiga juta tiga 
puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) , yang terdiri atas: 
a. Pajak daerah ; 
b. Retribusi daerah; 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 
18.790.500.000 (Delapan belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta 
lima ratus ribu rupiah) . 
(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 
Rp. 5.658.576.000 (Lima milyar enam ratus Zima puZuh delapan juta lima 
ratus tujuh puuh enam ribu rupiah) . 
(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 17.133.279.809 (Tjuh belas 
milyyar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu 
delapan ratus sembilan rupiah) . 
(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 
huruf d sebes ar Rp. 58.620.680.636 (Lima puluh delapan milyar 
enam ratus dua puluh juta enam ratus delapanpuluh ribu enam ratus tiga 
puluh enam rupiah ). 
f 
/ 
0 
Q Pasal 5 
(1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebesar Rp. 
18.790.500.000 (Delapan belas milar tujuh ratus sembilan puluh juta 
lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pajak hotel sebesar Rp. 327.000.000 (Tiga ratus dua puluh tujuhjuta 
rupiah ). 
b. Pajak restoran sebesar Rp. 160.000.000 ( Seratus enam puluh juta 
rupiah ). 
c. Pajak Hiburan sebesar Rp. 8.000 .000 (Delapan juta rupiah). 
d. Pajak reklame sebesar Rp. 304.000.000 (Tiga ratus empat juta 
rupiah). 
e. Pajak penerangan Jalan sebesar Rp. 8.000.000.000 (Delapan milyar 
rupiah). 
f. Pajak air tanah sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah). 
g. Pajak sarang burung walet Rp. 141.500.000 (Seratus empat puluh 
satu juta lima ratus ribu rupiah). 
h. Pajak mineral bukan logam dan batuan Rp. 2.000.00.000 (Dua milar 
rupiah ). 
i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebesar 
Rp. 2.750.000.000 (Dua milyar tujuh rats lima puluh juta rupiah). 
j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 
5.000.000.000 (Lima milar rupiah). 
(2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebesar 
Rp. 5.658 .576 .000 (Lima milar enam ratus lima puluh delapa n juta lima 
ratus tujuhpuluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas: 
a. Retribusi jasa umum sebesar Rp. 2.076.016 .000 (Dua milyar tujuh 
puluh enam juta enam belas ribu rupiah). 
b. Retribusi jasa usaha sebesar Rp. 1.879.000.000 (Satu milyar delapan 
ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah). 
c. Retribusi perizinan tertentu sebesar Rp. 1.703.560.000 (Satu milyar 
tujuh ratus tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). 
(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c sebesar Rp. 17.133.279.809 (Tuju h 
elas milyar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan 
delapan ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas: 
a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah(deviden) atas 
penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp. 17.133.279.809 (Tuju h 
elas milar seratus tigapuluh tigajuta dua ratus tujuh puluh sembilan 
delapan ratus sembilan rupiah) . 
r 
/ 
0 
0 (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d sebesar Rp. 58.620.680.636 (Lima puluh delapan 
milyar enam ratus dua puluh juta enam rants delapan puluh ribu enam 
rants tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas: 
a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp. 
2.424.200.000 (Dua milyar empat ratus dua puluh empat juta dua 
ratus ribu rupiah) . 
b. Jasa giro sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah). 
c. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebesar Rp. 
1.800.000.000 (Sant milyar delapan ratus juta rupiah). 
d. Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp. 6.930.000 .000 (Enam 
milar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah). 
e. Pendapatan BLUD sebesar Rp. 25.937.701.890 (Dua puluh lima 
milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh rats sat rib 
depalan ratus sembilan puluh rupiah). 
f. Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada 
fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP} sebesar Rp. 
16.528.778.746 (Enam bela milyyar lima ratus dua puluh delapan juta 
tujuh rats tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam 
rupiah).