Apa yang diatur dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Republik 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Mengingat BUPATI KOLAKA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PEDOMAN PEMBERIAN Nomor 8 Tahun 1945 pada Pasal 4?
Berdasarkan Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Republik 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Mengingat BUPATI KOLAKA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PEDOMAN PEMBERIAN Nomor 8 Tahun 1945 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi, Pasal 4 menyebutkan bahwa:

penilaian 
II sampai 
ian tidak al bulan ( 1) Pemberian TPP dilakukan pada setiap 
berikutnya, kecuali untuk bulan Desember 
pada bulan Desember. 
(2) Pemberian TPP berdasarkan Pertimbangan 
dibuktikan dengan : 
a. Absen pada pagi dan sore hari; 
d. Surat Keputusan Tentang Tim Anggaran emerintah 
Daerah Kabupaten Kolaka Timur; dan 
b. Surat Keputusan Tentang Tim Pelaksanaan Tambahan 
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Nega a Lingkup 
Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. 
(3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawa terhadap 
hasil penilaian . 
(4) Mekanisme pelaporan, perhitungan dan 
Pemberian TPP tercantum dalam Lampiran 
dengan Lampiran V yang merupakan b 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 8 BAB IV 
PELAKSANAAN PEMBERIAN TPP Penganggaran TPP oleh Organisasi Perangk t Daerah 
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 BAB III 
PENGANGGARAN ayat (1) 
an bagian (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pad 
tercantum dalam Lampiran I yang merup 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. c. PNS pada Perangkat Daerah yang masuk d am jajaran 
Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasil Pegawai 
Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten 
Kolaka Timur; 
d. Penjabat pada Perangkat Daerah di ingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur; 
e. Plt pada Perangkat Daerah di lingkungan emerintah 
Kabupaten Kolaka Timur; dan 
f. Pejabat Fungsional yang diberikan tug s sebagai 
Sub Koordinator pada Perangkat Daerah di ingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. 
(2) Penjabat dan Plt sebagaimana dimaksud pa a ayat ( 1) 
huruf d dan huruf e diberikan TPP setelah me aksanakan 
tugas dalam jangka waktu paling singkat 1 ( atu) bulan 
kalender. -6- 
( 1) TPP diberikan kepada PNS dengan ketentuan bobot nilai 
dari persentase penilaian kehadiran yang s bagaimana 
dimaksud pada Pasal 5 ayat ( 1) huruf a den an rincian 
se bagai beriku t : 
a. Menerima TPP 100°/o ( seratus persen) apa ila capaian 
kehadiran paling sedikit 90o/o (sembilan pu uh persen) 
dalam tiap bulannya; 
b. Menerima TPP 75°/o (tujuh puluh lima per en) apabila 
capaian kehadiran paling sedikit 76°/o (t juh puluh 
enam persen) sampai dengan 89°/o (del pan puluh 
sembilan persen); 
c. Menerima TPP 50°/o (lima puluh persen) apa ila capaian 
kehadiran paling sedikit 61 % ( enam puluh atu persen) 
sampai dengan 75% (tujuh puluh lima perse ); dan 
d. Menerima TPP 0% (nol persen) apabi a capaian 
kehadiran paling sedikit 0°/o (nol persen) sa pai dengan 
60% (enam puluh persen). Pasal 11 ( 1) Pembayaran TPP dibayarkan secara langsung epada PNS 
setelah dipotong pajak sesuai dengan ketentu Peraturan 
Perundang-undangan. 
(2) Untuk pengajuan dan pembayaran TPP bagi setiap PNS 
wajib dilampiri : 
a. Rekapitulasi kehadiran pegawai selama 1 ( atu) bulan 
dengan dilengkapi data dukung penunjan bagi yang 
tidak hadir dengan surat cuti dan surat 
keterangan lainnya ; dan 
b. Daftar/rekapitulasi TPP yang diterima rdasarkan 
persentase yang diterima selama 1 (satu) bu an. 
(3) Dikecualikan dari pemotongan TPP apabila : 
a. Cuti sakit dengan surat keterangan dokter aling lama 
7 (tujuh) hari; 
b. Mengikuti pendidikan atau pelatihan; 
c. Melaksanakan perjalanan dinas dalam/luar aerah; 
d. Menjalani cuti tahunan; dan 
e. Cuti melahirkan. Pasal 10 (1) Pembayaran TPP dapat diberikan sebanyak 12 (dua belas) 
kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. 
(2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pa a ayat ( 1) 
dimulai sejak bulan Januari. -7-