Jelaskan isi kandungan Pasal 17 dari PERATURAN BUPA'TI MAGF-I3NG Nomor 'F Tahun 1950.
Sesuai dengan PERATURAN BUPA'TI MAGF-I3NG Nomor 'F Tahun 1950 tentang BADAN PENANGGUI-ANGAI,I BENCANA DAERAH, ketentuan pada BAB IV - SUSUNAN ORGAI.IIS,ASI, Pasal 17 berbunyi:

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai tugas
membantu Kepata Pelaksana dalam menEkoordinasikan, merencanakan, membina
dan mengendalikan program-program, adnrinistrasi, kerjasama dan sumberdaya di
bidarrg penanggulangan bencana.
(2) Urrtuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat
mempunyaifungsi :
a. pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi program perencanaan
dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan BPBD;
b. pembinaan dan pelayanan admirristrasi kelatausahaan, hukum dan peraturan
perundang-undangan, pengorganisasian, ketatalaksanaan, peningkatan
kapasitas sumber daya marrusia, keuarrgan perlengkapan dan rumah tangga di
lingkungan BPBD;
c. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur'-unsur BPBD;
d. pengkoordinasian penyusunan data laporan penanggulangan bencana; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lairr yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
(3) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf c mempunyai tugas mennbantu Kepala Pelaksana dalam rnengkoordinasikan,
mqngkgmando, dan melaksana[an pqrumusqn kepijAkAn leknis, pembinaqn Qaq
pelaksanaan di bidang pencegahan, mitigasi oan pemberdayaan masyarakat pada
masa prabencana serta kesiapsiagaan dalam rangka rneminimalkan resiko atas
kemungkinan terjadinya bencana.
(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi
Pencegahan dan Kesiapsiagaan menlpunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi dan pemberdayaan
masyarakat pada rnasa prabencana serta kesiapsiagaan dalam rangka
meminimalkan resiko atas kemungkinan terjadinya bencana;
b. pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidangpencegahan, mitigasi dan pemberdayaan. pacla rnasa prabencana sertakesiapsiagaan dalam rangka meminimalkan resil<cl atas kemungkinan terjadinyabencana;
c. pelaksanaan hubungan keria dengan instansi atau lembaga terkait di biclangpencegahan, mitigasi dan pemberdayaan masyarakat pada masa prabencaniserta kesiapsiagaan dalam rangka nreminirnilkan resiko atas kemungkinanterjadinya bencana;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan,mitigasi dan pemberdayaan masyarakai pada masa pt"uln""n. sertakesiapsiagaan dalam rangka menrinimalkan resiko atas kemunjiin"n terjadinyabencana; dan
e' pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala pelaksana sesuai dengantugas pokok dan fungsinya.
3_1?
(5) Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 16 huruf d
mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan
melaksanakan kebijakan tekrris penanggulangan bencana pada masa tanggap
darurat dan dukungan logistik.
(6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimarra' dimaksud pada ayat (5), Seksi
Kedaruratan dan Logistik mempunyaifungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada masa
tanggap darurat, penanganan korban dan pengungsi serta pemberian dukungan
logistik;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan
bencana pada masa tanggap darurat, penanganan korban dan pengungsi serta
pemberian dukungan logistik;
c. pengkomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana pada masa tanggap
darurat:
d.'pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada masa
tanggap darurat, penanganan korban dan pengungsi serta pemberian dukungan
logistik;
e. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
penanggulangan bencana pada rnasa tangqap darurat, penanganan korban dan
pengungsi serta dukungan logistik; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
(7t Seksi Rehabilitasi dan Re|<onstruksi sebagaimana dimaksud clalam Pasal 16 huruf
e mempunyai tugas membantu f(epala PelaksAna dalarn mengkoordinasikan,
mengkomando dan melaksanal<an kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan
rekonstruksi pada masa pascabencana.
(B) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud parJa ayat (7), Seksi' Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada masa
pascabencana;
b. pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan kebijakan teknisdi bidang
rehabilitasi dan rekonstruksi pada masa pascabencana;
c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana;
d. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan teknis
rehabilitasi dan rekonstruksi pada rnasa paserbencana; dan
e. pefaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pefaksana sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.