Bagaimana redaksi normatif Pasal 87 dalam PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 11 Tahun 2000?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 11 Tahun 2000 tentang TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTA AN, BAB VII - KETENTUAN LAIN -LAIN, Pasal 87 berbunyi:

(1) Dalam hal dilakukan pembentukan Desa setelah Pengisian Keanggotaan BPD, 
pengisian anggota BPD di Desa induk dan Desa yang dibentuk setelah 
Pengisian Keanggotaan BPD, dilakukan dengan cara: 
a. menetapkan alokasi anggota BPD pada Desa induk dan Desa yang 
dibentuk setelah Pengisian Keanggotaan BPD berdasarkan jumlah 
penduduk; 
b. membagi anggota BPD pada Desa induk kepada Desa yang di bentuk 
36 
 
setelah Pengisian Keanggotaan BPD berdasarkan wilayah P engisian 
Keanggotaan BPD pada Desa yang dibentuk; 
c. menetapkan alokasi anggota BPD yang belum terisi pada Desa induk dan 
Desa yang dibentuk setelah Pengisian Keanggotaan BPD; 
d. menetapkan perolehan suara calon anggota BPD berdasarkan hasil 
Pengisian Keanggotaan BPD terakhir di wilayah Desa induk dan Desa 
yang dibentuk setelah Pengisian Keanggotaan BPD; dan 
e. menetapkan calon anggota BPD terpilih berdasarkan perolehan suara 
terbanyak berikutnya pada mas ing-masing wilayah Pengisian 
Keanggotaan BPD. 
(2) Pengisian anggota BPD tidak dilakukan bagi Desa yang dibentuk setelah 
Pengisian Keanggotaan BPD, yang dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum 
pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD. 
(3) Masa jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada 
saat anggota BPD hasil Pengisian Keanggotaan BPD berikutnya mengucapkan 
sumpah /janji. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian anggota BPD di Desa 
induk dan Desa yang dibentuk setelah Pengisian Keangg otaan BPD diatur 
dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.