Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 31 Tahun 2008, apa isi dari Pasal 41?
Pasal Pasal 41 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 31 Tahun 2008 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH, pada BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP, menyatakan:

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang 
mulai dilaksanakan p ada Tahun Anggaran 2009. 
 
 47 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan daerah ini dengan penem patannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang. 
Ditetapkan di Kota Mungkid 
 pada tanggal 31 Desember 2008 
 
Pj. BUPATI MAGELANG, 
 t t d 
 WARSONO 
Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 31 Desember 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG 
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, ttd UTOYO 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008 
NOMOR 31 
 
 
48 
PENJELASAN 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG 
 
NOMOR 31 TAHUN 2008 
 
TENTANG 
 
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH 
 I. PENJELASAN UMUM 
 
Bahwa dengan diterbitkannya Pe raturan Pemerintah Nomor 
41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pe rangkat Daerah, diperlukan 
penataan kembali atas organisasi perangkat daerah yang sudah 
ada. Penataan organisasi tersebut didasarkan pada identifikasi 
urusan pemerintahan di Kab upaten berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Selain itu juga 
didasarkan pada identifikasi kebut uhan, karakteristik, potensi dan 
kemampuan daerah, serta memper hatikan prinsip-prinsip 
organisasi. 
Organisasi perangkat daerah se suai prinsip organisasi 
memiliki unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasar kan azas otonomi dan tugas 
pembantuan, yang diwadahi da lam bentuk Dinas daerah. 
Peraturan Daerah ini pada prin sipnya memberikan deskripsi 
organisasi dan tata kerja dinas daerah yang berisi kedudukan, tugas pokok dan susunan organi sasinya. Adapun rincian tugas 
dan fungsi masing-masing dinas dan nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 49 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL