Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KEBUPATEN MAGELANG Nomor 15 Tahun 2006 pada Pasal 18?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KEBUPATEN MAGELANG Nomor 15 Tahun 2006 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

Undang-Undang 
Dasar 1945 beserta seluruh amandemennya; 
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 
Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang 
dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36); 
7. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019 ); 
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3685) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, 
 
 4 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4048 ) ; 
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak (Lembaran 
Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235 ); 
10. Undang – undang Nomor 10 Tahun 
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ; 
11. Undang-undang No mor 32 tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Trahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 
12. Undang-Undang No mor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 5 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 
2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ); 
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 
1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil; 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 
16. Peraturan Daer ah Kabupaten Magelang 
Nomor 11 Tahun 2001 tentang retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Nomor 51 Tahun 2001 Seri D, Nomor 50); 
17. Peraturan Daer ah Kabupaten Magelang 
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E 
Nomor 9); 
 
 
 6 
18. Peraturan Daerah Kabupaten 
Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7). 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN MAGELANG 
dan 
BUPATI MAGELANG 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL. 
 
Pasal I 
 
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Magelang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Penc atatan Sipil ( Lembaran 
Daerah Kabupaten Magelang No mor 51 Tahun 2001 Seri D, 7 
Nomor 50, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2004 ), diubah sebagai berikut : 
1. Judul Peraturan Daerah diu bah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK DAN 
PELAYANAN PENDAFTAR AN PENDUDUK DAN 
PENCATATAN SIPIL. 
2. ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi 
sebagai berikut :