Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 22 Tahun 2021 Pasal  8?
Dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 22 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  8 mengatur sebagai berikut:

(1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian. 
(2) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Sekretaris Badan lingkup program. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
, Kepala Sub Bagian Program menyelenggara kan 
fungsi: 
a. penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup Program ; 
b. pelaksanaan kebijakan lingkup program; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup program; 
d. pelaksanaan administrasi lingkup program ; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program adalah sebagai 
berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan 
kinerja lingkup Sub Bagian Program ; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar 
tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 
c. melaksanakan ... 
18 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 c. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan 
Renstra , Renja , program kerja dan anggaran serta kinerja 
Badan ; 
d. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan 
pelaporan kinerja Badan; 
e. melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan 
data dan/atau informasi di lingkungan Badan ; 
f. melaksanakan dan mengoordinas ikan administrasi 
program dalam rangka penyiapan bahan rencana kerja 
daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD serta 
rencana kerja lainnya sesuai dengan peraturan 
perundang -undangan ; 
g. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan 
penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, 
LPPD, IPPD, LKIP dan laporan -laporan lainnya sesuai 
dengan peraturan perundang -undangan ; 
h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai 
dengan kewe nangannya ; 
i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggun gjawaban 
kepada atasan; dan 
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Bagian Ketiga 
Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah