Menurut PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN Nomor 15 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 13?
Pasal Pasal 13 dalam PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN Nomor 15 Tahun 2021 tentang SUSUNAN OR GANISASI DAN TATA KERJA, pada BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, menyatakan:

Kepala Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam 
melaksanakan tugas seb agaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat (2 ), 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan 
kualitas keluarga; 
b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, 
sosial, po litik hukum dan kualitas keluarga; 
c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan 
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik 
hukum dan kualitas keluarga; 
d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebi jakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, 
sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 
e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, 
sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 
f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kuali tas keluarga; 
g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di 
bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 
h. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik 
hukum dan kualitas keluarga; 
i. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 
ekonomi, sosial, politik h ukum dan kualitas keluarga; 
j. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 
dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik 
hukum dan kualitas keluarga; 
k. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 
ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 
l. penyiapan fasilitasi, sosialisa si dan distribusi kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 
ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 
m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervis i penerapan 
kebijakan pengumpula n, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas 
keluarga; 
n. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender; 
o. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan 
perempuan; 
p. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan 
hak anak; dan 
q. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengumpulan, pen golahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender 
di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga . 
 
Bagian Keempat 
Bidang Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak