Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2022 Pasal 1?
Dalam MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

1. Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) adalah gula 
yang dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan 
penolong dalam proses produksi, yang memenuhi 
SN! yang ditetapkan wajib oleh kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perindustrian dengan Pos Tarif/HS. 1701.99 .11.00 . 
2. Produsen Gula Kristal Rafinasi adalah perusahaan 
yang melakukan proses produksi Gula Kristal 
Rafinasi untuk memenu hi kebutuhan industri 
pengguna. 
3. Industri Peng guna adalah industri makan an dan 
minuman , industri farmasi , industri herbal /jamu , 
industri tembakau, dan industr i lainn ya baik 
industri besar, menengah , dan kecil termasuk hotel, 
restoran , dan katering (HOREKA) yang 
men ggunakan Gula Kristal Rafinasi se bagai bahan 
baku dan bahan penolong proses produksi, serta 
memiliki perizinan berusaha dari instans i yang 
berwenang. 
4. Koperasi adala h badan usaha yang beran ggotakan 
orang seorang atau badan hukum Kopera si dengan 
melandaskan kegiatannya berda sarkan prinsip 
Koperasi sekali gus sebagai gerakan ekono mi rakyat 
yang berdasar atas asas kekeluar gaan. 
5. Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi 
adalah kegiatan pendistribusia n Gula Kristal 
Rafinasi yang dilakuk an oleh Produsen Gula Kristal 
Rafinasi kepada Industr i Pengguna dan satu pulau 
- 5­ 
ke pulau lain atau antardaerah dalam satu pulau 
yang pengangkutannya dilakukan melalui angkutan 
laut. 
6. Surat Persetujuan Perdagangan Antarpulau Gula 
Kristal Rafinasi yang selanjutnya disingkat 
SPPAGKR adalah surat persetujuan bagi Produsen 
Gula Kristal Rafinasi untuk melaksanakan kegiatan 
Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi . 
7. Sistem Informasi Perizinan Terpadu yang 
selanjutnya disingkat SIPT adalah sistem pelayanan 
perizinan perdagangan dalam negeri pad a 
Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara 
elektronik melalui laman http://sipt.kemendag.go.id. 
8. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang 
selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga 
pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang koordinasi 
penanaman modal. 
9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat 
NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan 
oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan 
Pendaftaran . 
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 
berbunyi sebagai berikut :