Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam Pedoma n Teknis Pengelolaan Keuan gan Dacrah ; Nomor 66 Tahun 2019?
Norma hukum dalam Pedoma n Teknis Pengelolaan Keuan gan Dacrah ; Nomor 66 Tahun 2019 tentang , Pasal 5 berbunyi:

huruf b diberikan kepada Daerah Pemekaran. 
(4) Hibah kepad a perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka 
penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerin tab 
sesuai dengan kete ntuan peraturan perundang-und angan. 
(5) Perusahaan Daera h sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 
Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kab upa ten Tebo . 
(6) Hibah Kepa da Badan Lembaga sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga: 
a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasar kun 
peraturan perundang -undanga n; 
b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat 
Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negc:», 
Gubernur atau Bupati /Walikota; atau 
c. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan ber up.. 
kelompok masyarakat/kesatuan masy arakat hukum adat sepanja ng 
masih hidup dan sesuai dengan perkem bangan masyarakat d a n 
keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerim.ah 
daerah melalui pengesa han atau peneta pan dari pimpinan instansi 
vertikal atau kepala organisasi perangkat daerah terkait sesuai 
dengan kewenangann ya. 
d. koperasi yang didiri kan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-u ndangan dan rnemenuh i keriteria yang ditetapkan llkl I 
pemerintah daerah sesuai dengan kewe nangannya. 
(7) Hibah kepada organisasi kem asyaraka tan yang berbadan hukurn 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan 
kepada organisasi kemasyarakatan yang berba dan hukum perkurnpul.u 1 
yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kemen teria n 
yang membid angi ur usan h ukurn dan hak asas i manusia se s cuu 
pera turan perundan g- undangan. 
(8) Hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 h ur uf e 
diberikan kepada koperasi yang didirikan berdasarkan ketentua n 
peraturan perunda ng-undangan dan mem enuhi kriteria yang ditetapkan 
oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. 
(9) Hibah kepad a partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 h uruf 
f diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD 
Kabupa ten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - 6 - 
OPD terkait se bagaiman a dimak sud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi: 
a. urusan pendidikan dan kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidik.u i 
dan Kebudayaan Kabupaten Tebo ; 
b. urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata dilaksanak an oleh Diun s 
Pemud a, Olahraga dan Pariwi sata; Pasal 10 se bagaima 11 a 
kernampuan rekomend asi 
prioritas dan (8) TAP D memberikan pertimbangan atas 
dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan 
keuangan daerah; ( l) Pemerintah, pernerintah daerah lainnya, badan usaha milik daera h. 
bada n lembaga dan organisasi kema syarakat an yang berbadan huku m 
Indonesia, koperasi rnen yarnpaikan usulan/prop osal hibah secar.. 
tertulis kepada Bup ati. 
(2) Format Usulan/Prop osal Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( LJ 
tercantum pada Lampiran I Perat uran Bupati ini. 
(3) Usulan/Propo sal Hibah disampaikan paling lambat b ulan juni sebclur.: 
tahun angg aran berjalan. 
(4) Bupati menun juk OPD terkait untu k melakukan evalua si 
usulan/propo sal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(5) Kepa la OPD terkait dalam melakuk an evaluasi atas usulan/proposal 
melakukan verifikasi yag berkaitan dengan : 
a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Kabupau-n 
Tebo; 
b. kelengkapan pe rsyaratan administrasi; dan 
c. besarnya hibah yang diusulkan; 
(6) Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyarnpaikan 
hasil evaluasi berupa rekom endasi kepada Bup ati melalui TAPD. 
(7) Format hasil evaluasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (6) tercanrurn 
pada Lampi ran II Perat uran Bupati ini. Pasal 9 Bagia n Kedua 
Penganggaran b. memilik i surat ketera ngan domisili dari lurah/kepala desa seternpat 
atau sebutan lainnya; dan 
c. berked udukan dalam wilayah administrasi pemerin tah daerah 
Kabupat en Tebo . 
(2) Hibah kepada orga nisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud d ala m