Apa norma yang terkandung dalam Pasal 10 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 26 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 26 Tahun 2021 tentang SISTEM KEAMANAN INFORMASI, khususnya BAB III - PELAKSAN AAN SISTEM KEAMANAN INFORMASI, Pasal 10, memuat:

Akses terhadap sistem informasi dan dokumen milik 
Pemerintah Daerah dilakukan oleh pengguna yang diberi 
wewenang. 
Pegawai Pemerintah Daerah yang memiliki akses terhadap 
aplikasi sistem informasi Pemerintah Daerah wajib menjaga 
kerahasiaan akun dan password yang dipercayakan 
kepadanya. 
Semua pegawai Pemerintah Daera h dan pegawai harian 
lepas pada Perangkat Daerah yang memiliki akses terhadap 
sistem informasi Pemerintah Daerah melakukan perubahan 
password secara berkala. 
Instalasi dan modifikasi perangkat lunak pada komputer 
milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh pega wai yang 
berwenang atau pihak lain atas izin dari Kepala Dinas atas 
nama Bupati dan pengaturannya merujuk kepada standar 
operasional prosedur pengelolaan perangkat lunak dan 
pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perangkat Daerah. 
Akses terhadap sistem i nformasi Pemerintah Daerah harus 
dicatat dalam file log dan dipantau untuk mendektesi 
terjadinya penyalahgunaan sistem informasi dan untuk 
evaluasi terhadap kebijakan pengelompokan access control . 
Pegawai Pemerintah Daerah dan Pegawai Harian Lepas pada 
Perangkat Daerah yang ketugasannya sudah tidak lagi 
menggunakan sistem informasi, dilakukan penghapusan 
akun dari Aplikasi Sistem Informasi. 
Akses internet dari dalam jaringan Pemerintah Daerah diatur 
dengan melakukan penyaringan terhadap informasi yang 
dilarang Pemerintah Daerah. 
Akses internet dari luar dan/atau ke dalam jaringan 
komputer Pemerintah Daerah dibatasi dengan firewall dan 
diatur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan. 
Remote acces ke dalam jaringan komputer Pemeri ntah 
Daerah dilakukan oleh pegawai dan pegawai harian lepas 
pada Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dan 
dengan sepengetahuan pejabat yang berwenang. 
Remote management terhadap perangkat jaringan dan server 
oleh sistem administrator hanya dilakukan dari komputer 
yang telah ditentukan atau komputer lainnya dengan izin 
dan sepengetahuan pejabat yang berwenang. 
Komputer Pemerintah Dearah yang berfungsi untuk 
mengakses sistem informasi yang berhubungan dengan 
pelayanan masyarakat tidak diperbolehkan untu k 
mengakses dan mengambil file dari internet .