Apa bunyi lengkap Pasal 7 dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 18 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 18 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, pada BAB III - KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, Pasal 7 dinyatakan:

(1) Untuk pelaksanaan kepada Bupati dan Wakil Bupat i disediakan biaya 
operasional: 
a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan Rumah 
Tangga Bupati dan Wakil Bupati. 
b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergu nakan untuk 
membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Bupa ti dan Wakil 
Bupati; 
c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-bar ang inventaris 
dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan b arang-barang 
inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupa ti dan Wakil 
Bupati; 
d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk 
pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipe rgunakan oleh 
Bupati dan Wakil Bupati; 
e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk Pemeriksaan 
Kesehatan, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tun jangan cacat dan 
uang duka termasuk medical chek up bagi Bupati dan Wakil Bupati 
beserta anggota keluarga; 
f. biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membia yai perjalanan 
dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wak il Bupati; 
g. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas 
Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya; 
h. Biaya Penunjang Operasional dipergunakan untuk k oordinasi, 
penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengama nan dan 
kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati 
dan Wakil Bupati; dan 
i. besarnya biaya operasioanal sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) 
ditetapkan dalam APBD dengan memperhatikan azas ket erbukaan, 
proporsional, akuntabilitas, effisiensi dan efektiv itas. 
(2) Pertanggungjawaban Penggunaan Biaya Penunjang O perasional Bupati 
dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h 
-6- 
 
 
 dibuktikan dengan laporan penggunaan Biaya Penunjan g Operasional 
Bupati dan Wakil Bupati. 
(3) Besaran Biaya Operasional sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) huruf a, 
b, c, d, e, f, dan huruf g, ditetapkan dengan Keput usan Bupati.