Apa saja yang diatur dalam Pasal  1 PERATURAN DAERAH Nomor 3 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH Nomor 3 Tahun 2021 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD), BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal  1 menetapkan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Majene. 
2. Bupati adalah Bupati Majene. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Majene 
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi selua s- 
luasnya dalam sistem dan prinsip N egara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
~ 7 ~ 
 
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah y ang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom . 
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu 
Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan 
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua 
Daerah 
8. Urusan Pemerintahan Pilihan ad alah Urusan 
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah 
sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk 
memenuhi kebutuhan dasar warga negara 
10. Standar Pelayanan Minimal yang selan jutnya disingkat 
SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu 
pelayanan dasar yang merup akan Urusan 
Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap 
warga negara secara minimal. 
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJP 
Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional 
untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 
tahun 2005 sampai tahun 2025. 
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 20 20 – 2024 yang selanjutnya disebut RPJM 
Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan 
nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 
tahun 20 20 sampai dengan tahun 20 24. 
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 y ang selanjutnya 
disebut RPJPD Provinsi Sulawesi Barat adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi 
Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung 
sejak tahun 2005 sampai tahun 2025. 
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provins i Sulawesi Barat Tahun 20 17 – 2022 yang 
selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi 
Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 
2017 sampai tahun 20 22. 
15. Rencana Pembangunan Jangka Menenga h Daerah 
Kabupaten Majene Tahun 20 21 – 2026 yang selanjutnya 
disebut RPJMD Kabupaten Majene adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 
(lima) tahun terhitung sejak tahun 20 21 sampai tahun 
2026. 
16. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat 
dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan 
SKPD untuk periode 5 (lima) tahun 
~ 8 ~ 
 
17. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 
untuk periode 1 (satu) ta hun atau disebut dengan 
rencana pembangunan tahunan daerah. 
18. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja 
SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 
periode 1 (satu) tahun. 
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir perio de perencanaan . 
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upay a-upaya 
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi 
21. Tujuan adalah Sesuatu kondisi yang akan di capai atau 
di hasilkan dalam jangka 5 (lima) tahunan 
22. Sasaran adalah rumusan kondisi yang mengambarkan 
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan 
Daerah/perangkat Daerah yang di peroleh dari 
pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah 
23. Strategi adalah langkah yang berisikan program -program 
sebagai pr ioritas pembangunan Daerah /Perangkat 
Daerah untuk mencapai sasaran; 
24. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau 
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan 
pembangunan dan meng antisipasi isu strategis 
Daera h/perangkat Daerah yang dilaksanakan secara 
bertahap sebagai penjabaran strategi; 
25. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang di laksanakan 
secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD; 
26. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai 
alat ukur penca paian kinerja suatu kegiatan,program 
atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), 
Hasil (Outcome ), dampak (impact) ;