Menurut PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA Nomor £TAHUN Tahun 2022, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA Nomor £TAHUN Tahun 2022 tentang TARIF PELAYANAN KESEHATAN, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KabupatenLampung Utara.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung
Utara.
6.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas
adalah unit pelayanan kesehatan yang mempunyai pelayanan rawat
jalan dan rawat inap termasuk jaringannya.
7.Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP
adalah fasilitas kesehatan diKabupaten Lampung Utara yang
melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non
spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan,
pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
8.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan bidang
kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka
observasi, diagnosis, pengobatan, pemeriksaan penunjang serta
pelayanan kesehatan lainnya.
9.Pelayanan Rawat Jalan tingkat pertama adalah pelayanan kepada
pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitas medik dan
pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk
observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan
Kesehatan lainnya dengan menempati ruangan/tempat tidur dalam
unit rawat inap.
11.Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama
yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah resiko kecacatan
dan/atau kematian.
12. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam rangka
mengupayakan kesembuhan pasien secara optimal melalui prosedur
dan tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan.
13.Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan untuk
penunjang diagnostik danterapi.
14.Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan kesehatan yang
secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
15. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan obat danperbekalan kesehatan
yang diberikan kepada pasien.
16. Pelayanan Gizi adalah pemberian makanan pada pasien rawat inap
sesuai dengan standar dietpelayanan gizitermasuk konseling gizi.
17.Pelayanan ambulans adalah pelayanan transportasi pasien dengan
menggunakan mobil ambulan puskesmas.
18. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh
BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat
bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit
layanan.
19. Tarif layanan adalah pembayaran imbalan atas barang, penggunaan
sarana prasarana dan/atau jasa layanan yang diberikan.
20. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar
dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan
jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
21. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJSKesehatan Kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan
jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
22.Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh
pelaksana pelayanan kesehatan atas tindakan pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat secaralangsung maupun tidak langsung
dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan
kesehatan yang lain.
23.Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana
fasilitas, bahan/alat habis pakai yang digunakan dalam rangka
observasi, dianogsis, pengobatan dan atau pelayanan dan atau
kesehatan yang lain.
24.Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan
agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang
diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau
iurannya dibayar pemerintah.
25. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah
daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
26. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas yang selanjutnya
disebut PPK BLUD Puskesmas adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan
yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan dengan menerapkan
praktek pelayanan sesuai ketentuan BLUD.
27. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya
disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program jaminan sosial dibidang kesehatan.