Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 332 PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI, pada BAB XII - TATA CARA PEMBINAAN, Pasal 332 menjelaskan:

Apabila pengelola dan/atau penyelenggara fasilitas parkir
untuk umum tidak melaksanakan kegiatannya sesuai dengan
rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48ayat (2),
Dinasdapatmencabut rekomendasi setelah terlebih dahulu
memberikan peringatan secara tertulis.
Paragraf 3
Tenaga Teknis Penguji
Pasal333
(1)Walikota dapat mencabut tanda kualifikasi teknis penguji
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85ayat (1), a pabila:
a.melakukan hal yang tidak terpuji, mencemarkan wibawa
instansi, aparat ,dan/atau merugikan masyarakat pada
waktu melaksanakan tugasnya;
b.melaksanakan tugas sebagai tenaga penguji,
menyimpang dari ketentuan peraturan perundang -
undangan;
c.merusak ...
161
c.merusak dengan sengaja peralatan pengujian dan
fasilitas penunjang lainnya;
d.tidak ditugaskan lagi pada unit pengujian atau instansi
pembina dan pengawas pengujian kendaraan bermotor;
e.dengan sengaja bukan karena alasan kedinasan
menghindari kegiatan wajib yang harus diikuti oleh
tenaga penguji;
f.dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana
kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara
paling lama 4 (empat) tah un atau diancam dengan
hukuman yang lebih berat; dan/atau
g.Tenaga penguji untuk maksud tertentu dengan sengaja
tidak memasang ataumengenakan tanda kualifikasi
penguji pada waktu melaksanakan tugasnya.
(2)Dalam hal tanda kualifikasi teknis penguji dicabut deng an
alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap
penguji ter maksud :
a.sejak tanggal dicabut tanda kualifikasi teknisnya yang
bersangkutan dinyatakan bukan sebagai tenaga penguji
kendaraan bermotor dan tidak memiliki hak dan
wewenang untuk menguji;
b.harus segera menyerahkan kembali tanda
pengangkatan tenaga penguji kepada Walikota melalui
Dinas.
(3)Terhadap penguji yang tanda kualifikasi teknisnya dicabut
karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud p ada
dikenakan sanksi tambahan, berupa:
a.tidak boleh ditugaskan lagi sebagai penguji pada
lingkungan unit pelaksanaan instansi pembina dan
pengawas pengujian kendaraan bermotor; dan/atau
b.tidak boleh diusulkan kembali sebagai calon tenaga
penguji ke ndaraan bermotor.
Paragraf ...
162
Paragraf 4
Bengkel Umum
Pasal334
Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86ayat (2)dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku ,apabila penyelenggara bengkel
umummemenuhi salah satu kriteria dibawah ini, yaitu:
a.tidak me mfungsikan bengkel umum sebagaimana mestinya;
b.kondisi fisik bengkel umum telah berub ah, tidak sesuai
dengan peruntu kannya;
c.tidak memelihara ketertiban, keindahan, keselamatan dan
keamanan lingkungan sekitarnya;
d.penyelenggara tidak melakukan daftar ulang izin untu k
tahun berikutnya.
Paragraf 5
Bengkel Tertunjuk
Pasal335
(1)Dinas dapat mencabut izin penetapan bengkel se bagai
bengkel tertunjuk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal94ayat (4)apabila:
a.tidak mem fungsikan bengkel tertunjuk sebagaimana
mestinya;
b.kondisi fisik bengkel tertunjuk telah berubah tidak
sesuaidengan peruntu kannya;
c.tidak memelihara ketertiban, keindahan, keselamatan
dan keamanan lingkungan sekitarnya; dan/atau
d.melanggar ketentuan mengenai ambang batas emisi
gas buang.
(2)Pencabutan izin dilakukan melalui proses peringatan
tertulis sebanyak 3 (tig a) kali berturut -turut dengan
tenggang waktu peringatan 3 (tiga) bulan.
Paragraf 6
Izin Usaha Angkutan
Pasal336
(1)Apabila pengusaha angkutan umum melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124,
pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin usaha
angkutan.
(2)Pencabutan ...
163
(2)Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan setelah melalui proses peringatan secara
tertulis sebanyak tiga kali berturut -turut dengan
tenggang waktu peringata n 1 (satu) bulan .
(3)Apabila peringatan sebagaimana dimaksud padaayat (2)
telah dilaksanakan dan pengusaha angkutan umum
tidak mengindahkannya, dilanjutkan dengan pembekuan
izin usaha angkutan umum untuk jangka waktu 1 (satu)
bulan.
(4)Apabila pembekuan izin us aha angkutan sebagaimana
dimaksud padaayat (3) telah berakhir masa berlakunya
dan pengusaha angkutan umum tidak melaksanakan
kegiatan sebaga imana dimaksud dalam Pasal 1 24, maka
Izin Usaha Angkutan dapatdicabut.
Paragraf 7
Angkutan Orang Dalam Trayek danTidak Dalam Trayek
Pasal337
(1)Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan
tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam