Apa substansi hukum dari Pasal 65 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Nomor 13 Tahun 1950?
Materi muatan 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Nomor 13 Tahun 1950 tentang , khususnya BAB II - KEDUDUKAN PEGAWAI, Pasal 65, adalah:

huruf b diberikan penghasilan berupa gaji pokok. Pasal 66 (1) Pegawai wanita yang melahirkan berhak atas cuti bersalin . 
(2) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan 
se bagai berikut : 
a. untuk persalinan anak pertarna dan anak kedua diberikan selama 1 (satu) 
bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan setelah melahirkan . 
b. untuk persalinan anak ketiga dan selanjutnya diberikan selama 15 (lima 
belas) hari sebelum melahirkan dan 1 (satu) bulan setelah me1ahirkan. 
(3) Untuk mendapatkan cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai 
wanita yang bersangkutan harus mengajukan pennohonan secara tertulis 
kepada direksi melalui atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan 
dokter atau bidan. Pasal 65 Bagian Keempat 
Cuti Bersalin Pegawai yang menjalani cuti sakit diberikan penghasilan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. pegawai yang menjalani cuti sakit sampai dengan 6 (enam) bulan diberikan 
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) kecuali Tunjangan 
Kompensasi Kerja; 
b. pegawai yang menjalani cuti sa.kit selama lebih dari 6 (enam) bulan sampai 
dengan 1 (satu) tahun diberikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) sebesar 80% (delapan puluh persen) setelah dikurangi Tunjangan 
Kompensasi Kerja; 
c. pegawai yang menjalani cuti sakit selama lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai 
dengan 18 (delapan belas) bulan diberikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) sebesar 70% (tujuh puluh persen) setelah dikurangi 
Tunjangan Kompensasi Kerja. Pasal 64 (2) Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai 
wanita yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada direksi melalui atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan 
dokter . 22 
(1) Pegawai yang telah bekerja paling singkat selama 6 (enam) tahun sejak diangkat 
sebagai calon pegawai, berhak atas cuti besar paling lama 1 (satu) bulan. 
(2) Cuti besar dapat dimintakan oleh pegawai kepada direksi. 
(3) Cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya untuk jangka waktu paling 
lama 2 (dua) tahun berdasarkan pertimbangan kepentingan dinas yang sangat 
mendesak. 
(4) Pelaksanaan cuti besar bagi pegawai untuk yang ' kedua dan selanjutnya hanya 
diberikan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun dari cuti besar sebelumnya. Pasal 69 Bagian Keenam 
Cuti Besar Pegawai yang menjalani cuti karena alasan penting diberikan penghasilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) kecuali Tunjangan Kompensasi 
Kerja. Pasal 68 (2) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diberikan: 
a. paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk melangsungkan pernikahan; 
b. paling lama 6 (enam) hari kerja jika anak, isteri/ suami, orang tua atau mertua 
dirawat di rumah sakit; 
c. paling lama 6 (enam) hari kerja jika istri/ suami, anak, orang tua atau mertua 
meninggal dunia; 
d. paling lama 3 (tiga) hari kerja jika menantu atau saudara kandung meninggal 
dunia 
e. selama 1 (satu) hari kerja jika kakek/nenek, saudara kandung ayah/ibu, 
saudara sepupu, saudara ipar atau keponakan meninggal dunia; 
f. paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk melangsungkan pemikahan anak; 
g. paling lama 3 (tiga) hari kerja jika isteri pegawai melahirkan; 
h. paling lama 2 (dua) hari kerja untuk mengkhitankan anak pegawai; 
i. paling lama 60 (enam puluh) hari kalender untuk menjalankan ibadah haji; 
j. paling lama 20 (dua puluh) hari kalender untuk menjalankan ibadah umrah; 
k. paling Jama 20 (dua puJuh} hari kalender untuk menjalankan ibadah bagi 
pemeluk Agama non Muslim. 
(3) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dan 
huruf j dapat diajukan dengan ketentuan : 
a. untuk cuti karena alasan penting menjalankan ibadah haji sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf i sebanyak 2 (dua} kali dengan jangka waktu 4 
(empat) tahun dari ibadah haji yang pertama. 
b. untuk cuti karena alasan penting menjalankan ibadah umroh sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf j sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu 2 
(dua) tahun dari ibadah umroh yang pertama. 
(4) Pegawai yang meJaksanakan cuti karena alasan penting untuk menjalankan 
ibadah agama tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan. 
(5) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada 
pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara 
tertulis kepada direksi melalui atasan langsung. 23 
(1) Pegawai yang izin tidak masuk kerja wajib menyampaikan surat pemberitahuan 
tertulis kepada atasan langsungnya paling lambat pada saat yang bersangkutan 
tidak masuk kerja . Pasal 75 Bagian Kedel apan 
Izin (1) Pegawai yang menjalankan cuti diluar tanggungan PDAM tidak berhak 
mendapatkan penghasilan . 
(2) Jangka waktu pelaksanaan cuti diluar tanggungan PDAM tidak diperhitungkan 
sebagai masa kerja pegawai . Pasal 74 (1) Pegawai yang menjalankan cuti diluar tanggungan PDAM wajib melaporkan diri 
kepada direksi paling lambat 2 (hari) sebelum berakhirnya masa cuti. 
(2) Pegawai yang melaporkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan 
pada jabatan teknis pada PDAM . 
(3) Pegawai yang tidak melaporkan diri sebagaimana pada ayat (1) diberhentikan 
dengan hormat sebagai pegawai . Pasal 73 Pegawai yang mengikuti seleksi direksi atau pegawai diluar PDAM diberi.kan cuti 
diluar tanggungan PDAM. Pasal 72 (1) Pegawai yang telah bekerja paling singkat 8 (delapan) tahun sejak diangkat 
sebagai pe gawai, berhak atas cuti diluar tanggungan PDAM . 
(2) Cuti diluar tanggungan PDAM dimintakan secara tertulis oleh pegawai yang 
bersangkutan kepada direksi berdasarkan pertimbangan alasan -alasan pribacli 
yang sangat penting dan mendesak. 
(3) Cuti diluar tanggungan PDAM diberikan paling sing.kat 1 (satu) bulan dan paling 
lama 4 (empat) tahun. 
(4) Pegawai yang melaksanakan cuti diluar tanggungan PDAM dibebaskan dari 
jabatannya . 
(5) Kekosongan jabatan sebagai akibat dari diberikannya cuti diluar tanggungan 
PDAM dapat segera diisi oleh pegawai yang memenuhi syarat . Pasal 71 Bagian Ketujuh 
Cuti Diluar Tanggungan PDAM Bagi pegawai yang menjalankan cuti besar diberikan penghasilan penuh kecuali 
Tunjan gan Kompensasi Kerja (TKK). Pasal 70 24 
'- Setiap Pegawai wajib: 
a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, 
Pemerintah, dan segala peraturan perundang -undangan. 
b. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh 
pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab . 
c. setia pada PDAM dan menjunjung tinggi integritas, kehormatan dan nama baik 
sebagai pegawai PDAM. 
d. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan pribadi/ golongan. 
e. mentaati dan me laksanakan peraturan yang ditetapkan oleh PDAM maupun 
yang ditetapkan oleh pemerintah . 
f. mengangkat dan mentaati sumpah/ janji yang telah diucapkan sebelum diangkat 
sebagai pegawai dan/ atau duduk dalam jabatan di lingkungan PDAM. 
g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan PDAM. 
h. memelihara, mengamankan dan menjaga barang -barang milik PDAM dengan 
baik. 
i. mengganti segala akibat atas kelalaian/ penyimpangan yang membawa akibat 
'-- kerugian finansial maupun non finansial bagi PDAM. 
J. melaporkan dengan segera kepada atasan, apabila mengetahui terdapat indikasi 
adanya penyimpangan atau hal-hal yang dapat membahayakan dan/atau 
merugikan kepentingan PDAM; 
k. menindaklanjuti laporan yang berasal dari pihak lain, pelanggan dan/ atau 
pegawai tentang adanya hal-hal yang dapat membahayakan dan/ atau 
merugikan kepentingan PDAM; 
1. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pelanggan sesuai dengan 
bidang tugasnya; 
m. menciptakan dan memelihara budaya tertib, budaya bersih dan budaya kerja 
yang baik di lingkungan kerja PDAM; 
n. memelihara dan meningkatkan keutuhan dan kekompakan pegawai; dan 
o. mentaati ketentuan jam kerja. Pasal 76 Bagian Kesatu 
Kewajiban BAB XII 
KEW AJIBAN, LARANGAN DAN PELANGGARAN DISIPLIN (2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali 
dalam sebulan. 
(3) Pegawai yang izin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) 
tidak diberikan Tunjangan Kompensasi Kerja (TKK) . 
(4) Pegawai yang izin tidak masuk kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan pemotongan Tunjangan Kompensasi Kerja (TKK) sebesar 
2 (dua) kali untuk setiap kelebihannya. 
(5) Pemberian izin berpengaruh pada penilaian kinerja bagi pegawai yang 
bersangkutan. 25 
( 1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai atau calon pegawai yang 
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 
adalah pelanggaran disiplin . 
(2) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
a. pelanggaran disiplin ringan; 
b. pelanggaran disiplin sedang; dan 
c. pelanggaran disiplin berat. Pasal 78 Bagian Ketiga 
Pelanggaran Disiplin Setiap Pegawai dilarang : 
a. melalrukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat bangsa, 
negara maupun PDAM; 
b. memberikan keterangan kepada media cetak, media elektronik dan/ atau pihak 
lain maupun membicarakan segala hal mengenai PDAM di luar kewenangan 
jabatan, kecuali atas izin Direksi; 
c. membocorkan dan/ atau memanfaatkan rahasia PDAM dan/ atau rahasia jabatan 
untuk kepentingan pribadi dan/ atau pihak lain; 
d. menggunakan kedudukan dalam PDAM baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain; 
e. menggunakan uang PDAM untuk kepentingan pribadi; 
f. menyalahgunakan kedudukan dan wewenang yang diberikan oleh PDAM; 
g. menjadi isteri kedua, ketiga dan seterusnya dari seorang lelaki yang sedang dan 
masih terikat perkawinan, bagi pegawai wanita; 
h. memiliki istri lebih dari satu; 
1. melakukan pernikahan di bawah tangan; 
J. menerima hadiah a tau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga 
yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan 
atau mungkin bersangkutan dengan pekerjaan atau jabatan pegawai yang 
bersangkutan; 
k. meminta imbalan kepada pihak lain untuk kepentingan priba di atas 
pelaksanaan tugas pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan; 
1. memasuki tempat -tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat 
pegawai PDAM, kecuali untuk kepentingan dinas atau pelaksanaan tugas 
pekerjaan/ jabatan; 
m. mengancam dan/ atau menganiaya atasan, sesama pegawai dan/ atau bawahan; 
n. memanipulasi data, keterangan, laporan atau hal-hal lain yang menyangkut diri 
pegawai dan/atau pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan PDAM; 
o. melakukan kegiatan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak 
lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan PDAM; 
p. berjudi, mabuk-mabukan, menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang; 
q. melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan etika dan moral/ susila; 
r. menjadi pegawai atau bekerja untuk instansi/perusahaan lain baik swasta 
maupun negeri; 
s. membe ntuk dan/ atau mendirikan organisasi di lingkungan PDAM; 
t. menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik; 
u. melakukan pernikahan sesama pegawai. Pasal 77 Bagian Kedua 
Larangan 26 
( 1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf 
a terdiri dari: 
a. teguran lisan disampaikan oleh atasan langsung kepada pegawai yang 
melakukan pelanggaran disiplin; 
b. teguran tertulis disampaikan oleh atasan langsung kepada pegawai yang 
melakukan pelanggaran disiplin; 
c. pemyataan tidak. puas secara tertulis disampaikan oleh atasan langsung 
pegawai. 
(2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf 
b terdiri dari: 
a. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu] tahun; 
b. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 
(satu) tahun; 
c. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; 
d. diberhentikan sementara paling lama 3 (tiga) bulan. 
(3) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c 
terdiri dari: 
a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk jangka 
waktu paling lama 1 (satu) tahun; 
b. penurunan jabatan bagi pejabat struktural atau fungsional setingkat lebih 
rendah; 
c. penurunan jabatan bagi pejabat struktural atau fungsional menjadi pejabat 
teknis; 
d. pembebasan dari jabatan; 
e. pemberhentian sementara paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 6 
(enam) bulan; 
f. pemberhentian dengan hormat tidak. atas permintaan sendiri sebagai pegawai; 
g. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai. Pasal 80 (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimak.sud dalam