Bagaimana redaksi normatif Pasal 4 dalam PERATURAN BUPATI ACEH UTARA Nomor 6gt Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI ACEH UTARA Nomor 6gt Tahun 2017 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA, BAB III - ORGANISASI, Pasal 4 berbunyi:

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRK terdiri dari :a. Sekretaris DPRK;b. Bagian Umum;c. Bagian Program dan Keuangan;d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; danf. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari :
a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
b. Subbagian Rumah Tangga; dan
c. Subbagran Perlengkapan.
(3) Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurr.f c terdiri dari:
a. Subbegian Perencanaan dan Penganggaran;
b. Subbagian Verifikasi; dan
c. Subbagran Akuntansi dan Pelaporan.
(a) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
a. Subbagian Kajian Perundang-undangan;
b. Subbagian Persidangan dan Risalah; dan
c. Subbegran Hubungan Masyarakat, Protokoler dan
hrblikasi.
(5) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
a. Subbagian Fasilitasi Penganggaran;
b. Subbagian Fasilitasi Pengawasan; dan
c. Subbagian Fasilitasi Kerjasama dan Aspirasi.
(6) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRK sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
-5-
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
, Sekretariat DPRK menyelenggarakan fungsi :a. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan
administrasi kesekretariatan DPRK;b. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan
administrasi keuangan DPRK;c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan rapat-
rapat DPRK;d. pelaksanaan penyediaan dan pengoordinasian tenaga
ahli yang diperlukan oleh DpRK;e. pelaksanaan dan pengoordinasian fasilitasi
penganggaran dan pengawasan; danf. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
dan pimpinan DPRK sesuai tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Bagian Umum