Apa saja yang diatur dalam Pasal 3 menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Nomor ditas Tahun 2021?
Ketentuan dalam menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Nomor ditas Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi, Pasal 3 menetapkan:

Pemanfaatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian 
bertujuan untuk: 
a. mendukung pencapaian produksi komoditas pertanian 
strategis, pengembangan bioindustri, dan bioenergi; 
b. meningkatkan kemampuan produksi bahan pangan 
dalam negeri untuk pengamanan kebutuhan pangan 
nasional; 
c. mendukung peningkatan nilai tambah, daya saing, 
dan ekspor komoditas pertanian; 
d. meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di 
daerah; dan 
e. meningkatan cadangan pangan masyarakat di wilayah 
sentra produksi padi clan wilayah rentan rawan 
pangan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan 
wilayah. Pasal 2 
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman 
untuk Kementerian Pertanian, pemerintah daerah provinsi, 
dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 
pengelolaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan 
yang timbul dan/ atau akan timbul untuk dapat 
diambil tindakan sedini mungkin. 
25. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan 
realisasi masukan (input), keluaran ( output) dan hasil 
( outcome) terhadap rencana dan standar yang telah 
ditetapkan. 
26. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu 
kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan 
sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 
yang direncanakan. kegiatan, rencana pelaksanaan perkembangan 23. Pembinaan adalah proses, pembuatan, pembaruan, 
usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan 
secara berdaya guna dan berhasil guna. 
24. Pemantauan adalah kegiatan untuk mengetahui - 6 - 
PasalS 
( 1) Dalam rangka persiapan teknis DAK Fisik, Organisasi 
Perangkat Daerah lingkup Pertanian Provinsi dan 
Kabupaten/Kota menyusun usulan rencana kegiatan 
yang mengacu pada dokumen usulan DAK yang telah 
dilakukan proses sinkronisasi dan harmonisasi usulan 
DAK Fisik. 
(2) Rencana kegiatan se bagaimana yang dimaksud pad a 
paling sedikit memuat: 
a. rincian 'dan lokasi kegiatan; 
b. target keluaran (output) kegiatan; 
c. rincian pendanaan kegiatan; 
d. metode pelaksanaan kegiatan; dan 
e. kegiatan penunjang. 
(3) Penyusunan Rencana Kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada 
usulan kegiatan yang diusulkan Pemerintah Daerah 
kepada Kementerian, Kementerian PPN/Bappenas dan 
Kernen terian Keuangan melalui sis tern informasi 
perencanaan dan anggaran yang terintegrasi, serta 
mengacu hasil sinkronisasi dan harmonisasi. Bagian Kesatu 
Perencanaan BAB II 
PENGGUNAAN DAK FISIK PENUGASAN BIDANG 
PERTANIAN Pasal 4 
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas: 
a. penggunaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian; 
b. tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan; 
c. mekanisme pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang 
Pertanian; 
d. Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi; dan 
e. pelaporan. - 7 - 
Kon traktual; 
b. biaya tender; 
c. jasa pendamping/Fasilitator; 
d. jasa konsultan pengawas kegiatan Kontraktual; kegiatan untuk perencanaan a. desain Pasal 6 
(1) DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian digunakan 
untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah 
provinsi dan daerah kabupaten/kota. 
(2) DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian dapat 
digunakan untuk mendanai kegiatan penunjang yang 
berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik 
Penugasan Bidang Pertanian. 
(3) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diambil dari DAK Fisik Penugasan Bidang 
Pertanian dengan persentase paling banyak 5% (lima 
persen) dari pagu alokasi yang diterima. 
(4) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) meliputi: Bagian Kedua 
Kegiatan Kernen terian Pertanian. 
(5) Kepala Daerah dapat mengajukan usulan perubahan 
atas Rencana Kegiatan yang telah disetujui 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 1 
(satu) kali kepada Menteri melalui Sekretariat Jenderal 
paling .lambat minggu pertama bulan Maret tahun 
anggaran berkenaan. Daerah un tuk 
dan penetapan Pembangunan 
persetujuan Perencanaan 
mendapatkan Bad an dengan berkoordinasi setelah teknis (4) Usulan rencana kegiatan DAK Fisik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibahas oleh SKPD - 8 - 
pelaksanaan teknis d. penyusunan Laporan 
kegiatan Swakelola. e. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah 
Daerah; 
f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam 
rangka perencanaan, pengendalian, dan 
pengawasan; dan/ a.tau 
g. kegiatan reviu oleh inspektorat 
provinsi/kabupaten/ kota, berupa biaya 
koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah 
dengan Inspektorat Daerah, namun tidak 
termasuk honorarium pereviu. 
(5) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf 
c ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah 
Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Penugasan 
Bidang Pertanian. 
(6) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
bertugas membantu melakukan fasilitasi dan 
pendampingan Kelompok Tani (Poktan), Gabungan 
Kelompok Tani (Gapoktan), Perkumpulan Petani 
Pemakai Air (P3A) atau Gabungan P3A (GP3A) dalam 
pelaksanaan Swakelola untuk kegiatan pembangunan 
sumber air, pembangunan jalan pertanian dan 
pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat. 
(7) Fasilitasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) berupa: 
a. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan 
meliputi gambar rencana/kerja, rencana kerja 
dan persyaratan, jadwal pelaksanaan sesuai 
standar teknis; 
b. pelaksanaan kegiatan Swakelola; 
c. pengawasan pelaksanaan kegiatan Swakelola; 
dan - 9 - 
dimaksud pada ayat ( 1), tidak dapat dibiayai dari DAK 
Fisik Penugasan Bidang Pertanian. 
(3) Penggunaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 
dengan petunjuk operasional sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
(4) Pagu alokasi anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang 
Pertanian daerah ·provinsi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkandari Peraturan Menteri ini. saran a penyediaan serta perkebunan 
pendukungnya. 
(2) Selain kegiatan pembangunan pertanian sebagaimana 0 
balai pengawasan dan sertifikasi benih tanaman a. renovasi UPTD balai perbenihan dan/ atau UPTD 
balai pengawasan dan sertifikasi benih tanaman 
pangan serta penyediaan sarana pendukungnya; 
dan 
b. renovasi UPTD balai perbenihan dan/atau UPTD Pasal8 
( 1) Penggunaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian 
untuk kegiatan · pembangunan pertanian daerah 
provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) 
terdiri atas: Bagian Ketiga 
Penggunaan Pasal 7 
Pemerintahan daerah dapat mengalokasikan dana kegiatan 
penunjang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah (APBD). - 10 -