Apa substansi hukum dari Pasal 9 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 3 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 3 Tahun 2022 tentang IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN, khususnya BAB III - PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI, Pasal 9, adalah:

(1) Pendekatan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi berbasis 
kelas sebagaimana dimaksud dalam P asal 8 huruf a dilakukan 
dengan : 
a. mengintegrasikan nilai -nilai karakter dan budaya 
antikorupsi dalam proses pembelajaran secara tematik atau 
terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi 
kurikulum; dan 
b. merencanakan pengelol aan kelas dan metode 
pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakter 
Peserta Didik. 
 (2) Pendekatan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi berbasis 
budaya sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b 
dilakukan dengan : 
a. menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama, karakter 
dan budaya antikorupsi dalam keseharian sekolah; 
b. memberikan keteladanan antar warga sekolah; 
c. melibatkan seluruh pemangku kepentingan Pendidikan di 
sekolah; 
d. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi 
sekolah; 
e. mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing 
sekolah sebagai ciri khas sekolah; 
f. memberi ruang yang luas kepada Peserta Didik untuk 
mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi; dan 
g. khusus bagi peserta didik pada Satuan Pendidikan jenjang 
Pendidika n dasar atau Satuan Pendidikan jenjang 
pendidikan menengah pertama. 
 
 
 (3) Pendekatan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi berbasis 
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c 
dilakukan dengan : 
a. memperkuat peran orang tua sebagai pemangku 
kepentingan utama Pendidikan dan Komite Sekolah sebagai 
lembaga partisipasi masyarakat ; 
b. melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan 
sebagai sumber belajar seperti keberadaan dan dukungan 
pegiat seni dan budaya, tokoh masyara kat;dan 
c. menyinergikan Implementasi nilai -nilai karakter dan 
budaya anti korupsi dengan berbagai program yang ada 
dalam lingkup akademisi, pegiat Pendidikan, lembaga 
swadaya masyarakat, dan lembaga informasi. 
 
Bagian Ketiga 
Optimalisasi Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi