Bagaimana redaksi normatif Pasal 12 dalam PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 3 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 3 Tahun 1945 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 12 berbunyi:

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp495.374.593.231,00 (empat ratus sembilan 
puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratu s sembilan puluh tiga 
ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah ); yang terdiri atas: 
a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN; 
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN; 
c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya 
ASN; 
d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD; 
e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; 
f. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; 
g. Belanja Pegawai BLUD. 
(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp227.260.143.627,00 (dua ratus dua puluh tujuh 
milyar dua ratus enam puluh juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua 
puluh tujuh rupiah). 
(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar R p183.587.131.180,00 ( seratus delapan puluh 
tiga milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu 
seratus delapan puluh rupiah ). 
(4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya ASN 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu ruf c direncanakan sebesar 
Rp60.669.441.256,00 ( enam puluh milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta 
empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah ). 
(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d direncan akan sebesar Rp18.855.023.692,00 ( delapan belas milyar delapan 
ratus lima puluh lima juta dua puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh dua 
rupiah) . 
(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e direncanakan sebesar Rp171. 606.036,00 ( seratus tujuh puluh satu juta 
enam ratus enam ribu tiga puluh enam rupiah) . 
(7) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp712.480.000 ( tujuh 
ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) . 
(8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 
direncanakan sebesar Rp4.118.767.440,00 ( empat milyar seratus delapan 
belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) . 
 
 - 10 -