Bagaimana redaksi normatif Pasal 4 dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 56 Tahun 2020?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 56 Tahun 2020 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, BAB II - TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA DAN, Pasal 4 berbunyi:

(1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b 
ditetapkan sebesar Rp3.745.989.000,00 (tiga milyar tujuh ratus 
empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan 
ribu rupiah) untuk 13 (tiga belas) Desa. 
(2) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
dengan menggunakan rumus: 
AK Kab/Kota 
Keterangan 
AK Kab/Kota 
Jumlah Desa AK 
AK Desa = Jumlah Desa AK x AK Desa 
= Alokasi Kinerja Kabupaten Tapin 
= Jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja 
Kabupaten Tapin 
= Alokasi Kinerja untuk setiap Desa 
- 13 - 
(3) Jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja di Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
222 / PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, yakni dengan 
ketentuan Daerah dengan jumlah Desa antara 101 (seratus satu) 
sampai dengan 400 (empat ratus) Desa, jumlah Desa penerima 
Alokasi Kinerja sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa. 
(4) Desa penerima Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditentukan berdasarkan kriteria kinerja, yakni berdasarkan 
urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung 
dengan menggunakan rumus : 
Skor Kinerja = {(0,20 x Y1)+(0,20 x Y2)+(0,25 x Y3)+(0,35 x Y4)} 
Keterangan : 
Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa 
pengelolaan keuangan Desa 
pengelolaan Dana Desa 
capaian keluaran Dana Desa 
capaian hasil pembangunan Desa 
(5) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dinilai dari: 
a. perubahan rasio pendapatan ash Desa terhadap total 
pendapatan APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen); 
dan 
b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan 
terhadap total belanja bidang APBDesa dengan bobot 50% 
(lima puluh persen). 
(6) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dinilai dari: 
a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan 
pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total 
Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan 
b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara 
swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen). Y1 = 
Y2 = 
Y3 = 
Y4 = 
- 14 - 
(7) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dinilai dari: 
a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 
50% (lima puluh persen); dan 
b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% 
(lima puluh persen). 
(8) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada 
dinilai dari: 
a. perubahan skors indeks Desa membangun dengan bobot 30% 
(tiga puluh persen); 
b. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan 
bobot 30% (tiga puluh persen); 
c. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 
10% (sepuluh persen); dan 
d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% 
(tiga puluh persen). 
(9) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dihitung dengan menggunakan rumus: 
AK Desa = (0,03 x DD) / (0,1 x Jumlah Desa) 
Keterangan 
AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa 
Jumlah Desa = Jumlah Desa Nasional 
(10) Data APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber 
dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi. 
(11) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari aplikasi 
Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(OM SPAN). 
46, 
- 15 - 
Paragraf 3 
Alokasi Formula