Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Nomor 2 Tahun 2004 pada Pasal 25?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Nomor 2 Tahun 2004 tentang PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR, BAB VIII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 25 menyebutkan bahwa:

(1) Selain Pejabat Penyidik Polri, Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya meliputi bidang pengelolaan 
lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang -
undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 
(2) Pejabat Penyidi k Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berwenang : 
a. menerima laporan atau pengaduan dari 
seseorang tentang adanya tindak pidana; 
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu 
ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; 
c. menyuruh berhenti sese orang tersangka dan 
memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat; 
e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka; 
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi; 
g. mendatangkan orang ahli dalam hub ungannya 
dengan pemeriksaan perkara; 
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah 
mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa 
tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa 
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan 
selanjutnya melalui penyidik memberitahukan 
hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka 
atau keluarganya; 
NO. 2 2004 SERI. C 
 
 
24 i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang 
dapat dipertanggungjawabkan.