Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI  BANGKA SELATAN Nomor 17 Tahun 2000?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI  BANGKA SELATAN Nomor 17 Tahun 2000 tentang HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 
2. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas 
Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih 
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak 
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah 
daerah. 
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat DPA -SKPD adalah dokumen yang memuat 
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna 
anggaran. 
 
 
4. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD 
adalah dokumen yang menyataka n tersedianya dana untuk 
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola 
keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala 
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai 
bendahara umum daerah. 
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya di singkat PA adalah 
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi 
Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa 
untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi 
kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan 
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas 
dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah . 
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disingkat PPK -OPD adalah pejabat 
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada 
Organisasi Perangkat Daerah . 
11. Surat Perintah Pembayaran Langsung adalah dokumen 
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 
permin taan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas 
dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja 
lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, 
peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang 
dokumennya disiapkan oleh pejabat pembuat komitmen 
atau pejabat pelaksana teknis kegiatan. 
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat 
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 
pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan 
SPM. 
 
 
 
 
 
13. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya di singkat PTT 
adalah pegawai yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil 
yang dipekerjakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati 
atau Surat Perjanjian Kerja dengan Pengguna Anggaran 
untuk mendukung penyelesaian tugas satuan kerja dan 
didanai d ari APBD Kabupaten Bangka Selatan.