Bagaimana redaksi normatif Pasal 15 dalam PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor 1645 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor 1645 Tahun 2018 tentang PENERIMAAN BANTUAN INTERNASIONAL, BAB VI - KEWENANGAN DAN PENGORGANISASIAN, Pasal 15 berbunyi:

(1) BNPB berwenang mengoordinasikan bantuan 
internasional melalui pengorganisasian dan pengelolaan 
bantuan internasional bersama kementerian/lembaga 
terkait di Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko 
Nasional PDB 
(2) Dalam serangkaian prosed ur pengelolaan bantuan 
internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik 
ketika bantuan tersebut belum tiba ataupun telah tiba di 
wilayah Indonesia, BNPB dan kementerian/lembaga 
terkait berwenang: 
a. menolak tawaran bantuan apabila tidak sesuai 
kebutuhan ; 
b. memerintahkan pemberi bantuan internasional 
untuk melakukan reekspor apabila bantuan yang 
dibawa dalam keadaan rusak, kadaluarsa atau 
membahayakan manusia dan lingkungan serta 
sudah tidak dibutuhkan lagi. 
(3) Pemerintah melalui BNPB dan kementerian/lembaga, 
selain berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
juga berwenang: 
a. mendorong pemberi bantuan internasional untuk 
menghibahkan kepada Pemerintah atau pihak ketiga 
atas sisa bantuan yang masih bermanfaat dengan 
persetujuan Pemerintah; 
b. melakukan pemeriksaan sewaktu -waktu terhadap 
kondisi bantuan internasional; 
c. melakukan pemantauan, evaluasi, dan meminta 
laporan pelaksanaan bantuan internasional; dan 
d. menjatuhkan sanksi bagi pemberi bantuan 
internasional yang melanggar ketentuan peraturan 
www.peraturan.go.id
2018, No.1645 -17- 
perundang -undangan di Indonesia. 
(4) BNPB menggunakan dan mempertanggungjawabkan 
pengelolaan bantuan internasional sebagaimana 
dimaksud pada Pasal (1) sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan. 
 
Bagian Kedua 
Pengorganisasian