Bagaimana redaksi normatif Pasal 13 dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 45 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 45 Tahun 2021 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN DATA, BAB IX - LARANGAN, Pasal 13 berbunyi:

(1) Setiap Wajib Pajak menolak pemasangan Alat Perekaman 
Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
, dikenakan sanksi dengan prosedur sebagai berikut: 
a. surat teguran I, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari 
setelah surat teguran I Wajib Pajak masih belum bersedia 
untuk dipasang Alat Perekaman Data Transaksi Usaha , 
maka akan dilanjutkan dengan surat teguran II; 
b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat 
teguran II Wajib Pajak masih belum bersedia untuk 
dipasang Alat Perekaman Data Transaksi Usaha , maka 
akan diterbitkan surat teguran III; dan 
c. dalam jangka waktu (tiga) hari setelah surat teguran III 
Wajib Pajak masih menolak, maka akan dilakukan 
penutupan/pencabutan izin usaha sementara dalam 
jangka waktu tertentu atau sejenisnya sampai dengan 
Wajib Pajak menyatakan bersedia memasang Alat 
Perekaman Data Transaksi Usaha . 
(2) Setiap Wajib Pajak yang dengan sengaja menc abut atau 
melakukan perbuatan yang menyebabkan terhambatnya 
perekaman Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c , dikenakan sanksi berupa penetapan 
jumlah transak si hari tersebut secara jabatan/ office 
assesment berdasarkan nilai transaksi harian terbesar pada 
bulan yang bersangkutan. 
(3) Setiap Wajib Pajak dengan sengaja melanggar ketentuan