Apa substansi hukum dari Pasal 18 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 27 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 27 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN, khususnya , Pasal 18, adalah:

ayat (6 ) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah -daerah Kota Besar dalam 
lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana 
telah diubah dengan Undang -undang Nomor 13 Tahun 
1954 tentang Perubahan Atas Undang -undang Nomor 16 
dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota -kota 
Besar d an Kota -kota ketjil di Djawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 
3. Undang -Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia T ahun 1997 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 19 Tahun 1997 
tentang Penagihan Pajak dengan Su rat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1298, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamb ahan Lembaran 
Negara Republik In donesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 11 Tahun 20 20 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 20 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573 ); 
5. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indone sia Nomor 5950); 
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak 
Hotel (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 
Nomor 3); 
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak 
Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 
Nomor 9); 
9. Peraturan Daerah N omor 12 Tahun 2011 tentang Pajak 
Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 
2011 Nomor 12); 
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota 
Pekalongan Tahun 201 3 Nomor 2); 
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota 
Pekalongan Tahun 2018 Nomor 4) 
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Da erah Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota 
Pekalongan Tahun 2018 Nomor 12); 
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 
tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota 
Pekalo ngan Tahun 2021 Nomor 2); 
 
 
MEM UTUSKAN: 
Menetapkan : PERA TURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG TATA 
CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI 
ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH .