Bagaimana redaksi normatif Pasal 6 dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 108 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 108 Tahun 2022 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023, Pasal 6 berbunyi:

(1) Dalam hal terdapat perubahan alokasi anggaran sesuai
dengan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan
Rakyat, menteri/pimpinan lembaga menyampaikanperubahan tersebut kepada Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan untuk
dibahas bersama.
(21 Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan guna menjamin kesesuaian antara rencana
kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun 2023
hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Ralryat dan
pemerintah dengan pencapaian sasaran pembangunan
dalam RKP tahun 2023.
(3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga melalui
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri
Keuangan kepada Presiden untuk mendapatkan
persetujuan.
(4) Dalam hal Presiden memberikan persetujuan perubahan
alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menteri/pimpinan lembaga melakukan penyesuaian
terhadap rencana kerja kementerian/lembaga dan
rencana kerja dan anggaran kementerian / lembaga.