Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 59 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 59 Tahun 2021 tentang PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN TANI , ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan; 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati 
Balangan. 
4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Dinas yang 
membidangi p elaksana an penyuluhan pertanian Daerah . 
5. Pelaku Utama Kegiatan Pertanian yang selanjutnya disebut pelaku 
utama adalah petani, peternak, masyarakat di dalam dan sekitar 
kawasan hutan, beserta keluarga intinya. 
6. Pelaku usaha adalah pero rangan Warga N egara Indonesia atau 
korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola 
usaha pertanian. 
3 
 
7. Kelembagaan petani , pekebun, peternak dan masyarakat di dalam dan 
di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuh -
kembangkan dari, ole h, dan untuk pelaku utama. 
8. Kelompok adalah Kelompok Tani (Tanaman Pangan, Hortikultura, 
Perkebunan , Perikanan dan Peternakan). 
9. Gabungan Kelompok adalah Gabungan dari Pelaku Utama dan atau 
Kelompok Pelaku usaha dalam suatu wilayah desa dan atau suatu 
kawas an potensi yang dibentuk untuk menggalang kepentingan 
bersama secara kooperatif. 
10. Asosiasi adalah Gabungan pribadi -pribadi dari pelaku utama dan atau 
pelaku usaha dalam wadah bidang usaha yang sama dalam satu 
daerah. 
11. Korporasi Petani adalah Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan 
hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian 
besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani. 
12. Petani adalah perorangan W arga Negara Indonesia beserta 
keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bida ng pertanian, 
wanitatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, 
di dalam dan sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani 
agroindustri , pemasaran dan jasa penunjang. 
13. Pekebun adalah perorangan W arga Negara Indonesia atau korporasi 
yang melakukan usaha perkebunan. 
14. Peternak adalah perorangan W arga Negara Indonesia atau korporasi 
yang melakukan usaha peternakan. 
15. Perikanan adalah perorangan W arga Negara Indonesia atau korporasi 
yang melakukan usaha perikanan . 
16. Penyuluh ahli adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan 
pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi 
dan teknis analisa tertentu. 
17. Penyuluh fungsional adalah p enyuluh ahli yang diberi t ugas oleh 
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk 
meny elenggarakan penyuluhan tingkat K abupaten. 
18. Koordinator Penyuluh K abupaten adalah penyuluh ahli yang diberi 
tugas oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 
untuk menyelenggarakan k oordinasi kegiat an penyuluhan tingkat 
kabupaten. 
19. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian adalah peny uluh yang diberi 
tugas oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 
untuk menyelenggarakan Koordinasi kegiatan penyuluhan tingkat 
Kecamatan. 
20. Penyuluh Wilayah Kerja Penyuluhan adalah penyuluh pertanian yang 
diberi tugas oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan 
Perikanan untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan tingkat 
poktan, desa dan kecamatan. 
 
 
4