Apa yang diatur dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 26 Tahun 2021 pada Pasal 12?
Berdasarkan PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 26 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 12 menyebutkan bahwa:

(1) Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal 
dipimpin oleh serorang Kepala Seksi. 
(2) Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman 
Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Kepala Bidang Perenca naan dan Pengembangan 
Penanaman Modal lingkup penyelenggaraan pelayanan 
penanaman modal. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelayanan 
Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan lingkup 
penyelenggaraan pelayanan penanaman modal; 
b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup 
penyelenggaraan pelayanan penanaman modal; 
 
c. pelaksanaan … 
22 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup 
penyelenggaraan pelayanan penanaman modal; 
d. pelaksanaan administ rasi dinas lingkup 
penyelenggaraan pelayanan penanaman modal; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelayanan 
Penanaman Modal, adalah sebagai berikut: 
a. menyusun r encana program kerja dan bahan 
penetapan kinerja lingkup Seksi P enyelenggaraan 
Pelayanan Penanaman Modal; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas 
agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan 
efisie n; 
c. menyusun bahan kebijakan teknis lingkup 
penyelenggaraan pelayanan penanaman modal; 
d. melaksanakan koordinasi peningkatan kepuasan 
masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu ; 
e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi 
pelaksanaan pengembangan potensi dan p eluang 
investasi; 
f. melaksanakan fasilitasi bantuan pelayanan Online 
Single Submision (OSS); 
g. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Mal 
Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik 
(GPP); 
h. melaksanakan koordinasi evaluasi pelayanan 
publik; 
i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas 
sesuai dengan kewenangannya; 
j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, 
dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan 
fungsinya; 
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan 
pertanggungjawaban kepada atasan; dan 
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya . 
 
 
 
Bagian Keempat … 
23 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 Bagian Keempat 
Bidang Advokasi, Pengawasan dan Pengendalian 
Penanaman M odal