Menurut standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Nomor 12 Tahun 2019, apa isi dari Pasal 4?
Pasal Pasal 4 dalam standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, pada , menyatakan:

(1) Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya 
Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan 
Barang/Jasa sebagaimana dimak sud dalam Pasal 3, 
merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk Pajak, 
sebagai pedoman penyusunan perencanaa n Tahun 
Anggaran 2023 . 
(2) Standar biaya kegiatan dan honorar ium, biaya 
pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan 
barang/jasa digunakan dalam perencanaan dan 
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 
(3) Dalam perencanaan anggaran, standar Standar Biaya 
Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan 
Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa berfungsi 
sebagai: 
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat 
dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan 
anggaran satuan kerja perangkat daerah; dan 
b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan 
c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran 
pendapatan dan belanja daerah. 
(4) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Kegiatan 
dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi 
Harga Pengadaan Barang/Jasa berfungsi sebagai: 
a. batas tertinggi yang besaranny a tidak dapat 
dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; 
dan 
b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya 
tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi 
7 tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga 
pasar.