Apa norma yang terkandung dalam Pasal 21 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 3 Tahun 2009?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 3 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI PASAR, khususnya BAB  XV - KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN, Pasal 21, memuat:

(1) Piutang Retribusi yang dapat dih apus adalah piutang Retribusi yang 
tercantum dalam SKRD atau dok umen lain yang dipersamakan 
yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meni nggalkan harta 
warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk 
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa. 
(2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), harus dilakuka n pemeriksaan setempat terhadap 
Wajib Retribusi sebagai dasar m enentukan besarnya Retribusi yang 
tidak dapat ditagih. 
(3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya 
dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeri ksaan penelitian 
administrasi mengenai kedaluwa rsa penagihan Retribusi oleh 
Bupati. 19 
(4) Atas dasar laporan dan pene litian administra si sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) setiap akhi r tahun takwin Bupati membuat 
Daftar Penghapusan Piutang untuk seti ap jenis Retribusi yang berisi 
Wajib Retribusi, Jumlah Retribus i yang terutang, Jumlah Retribusi 
yang telah dibayar, Sisa Piut ang Retribusi dan keterangan 
mengenai Wajib Retribusi. 
(5) Bupati menyampaikan usul pe nghapusan piutang Retribusi kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daer ah Kabupaten Magelang pada 
setiap akhir tahun takwin deng an dilampiri Daftar Penghapusan 
Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
(6) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi 
yang sudah Kedaluwarsa. 
(7) Tata Cara Penghapusan Piutang Re tribusi ditetapkan oleh Bupati.