Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 18 PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 52 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 52 Tahun 2021 tentang , pada , Pasal 18 menjelaskan:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 2. Undang -undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lemba ran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3480); 
 3. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
 4. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301); 
 5. Undang -Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
(Lembaran Negara Republik Indonesi a Tahun 2005 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 
 6. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) , 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573) ; 
 
 7. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah an 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Repub lik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5105) , sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Rep ublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2010 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5157); 
 10. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan 
Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1 00); 
 11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan 
Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1051); 
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 
2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279); 
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 
Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendi dikan Anak Usia 
Dini ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
; 
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157). 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN 
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.