Apa substansi hukum dari Pasal 31 PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 29 Tahun 2019?
Materi muatan PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 29 Tahun 2019 tentang PEDOMAN TATA CARA, khususnya BAB VIII - PENGADAAN BARANG / JASA MEI./.LUI PEI\TYEDIA BARANG/ JASA, Pasal 31, adalah:

Tahapan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai di atas
Rp.2OO.0OO.OOO,0O (dua ratus juta mpiah) adalah sebagai berikut:
a. TPK mengundang sekurang-kurangnya 2 (dua) penyedia
barang/ jasa untuk menyampaikan persyaratan kualifikasi;
b. selanjutnya TPK memberikan penjelasan atas pekerjaan kepada 2
(dua) penyedia yang memenuhi persyaratan kualifrkasi;
c. TPK meminta kepada 2 (dua) penyedia barang/jasa yang
memenuhi persyaratan kualifikasi untuk memasukkan dokumen
penawaran yang dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian
barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volrrme, satuan, darr
harga penawaran) dan spesifrkasi teknis barang/jasa;
d. TPK melakukan pembukaan dan evaluasi terhadap dokumen
penawaran yang masuk;
- 31-
e. apabila spesifikasi teknis barang/ jasa yang ditawarkan:
1. dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan
dengan proses negosiasi (tawar-menawar) terhadap penyedia
yang nilai penawarannya terendah;
2. dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/jasa, maka TPK
tetap melanjutkan dengan proses negosiasi kepada penyedia
barang/jasa yang memenuhi spesilikasi teknis tersebut; atau
3. tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka TPK
membatalkan proses pengadaan;
f. apabila tidak terpenuhinya spesifikasi tekrnis sebagaimana
dimaksud pada huruf e angka 3, maka TPK mengulang kembali
proses pemilihan penyedia;
g. negosiasi sebagaimana dimaksud pada humf e angka 1 dan
angka 2 untuk memperoleh harga yang lebih murah;
h. hasil negosiasi dituangkan ddam dokmmen kontrak yang
ditandatangani oleh PPKD dan penyedia barang/jasa yang berisi
sekurang -kurangnya:
1. tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
2. parapihak;
3. ruang lingkup pekerjaan;
4. nilai pekerjaan;
5. cara pembayaran;
6. hak dan kewajiban ptra pihak;
7. jaurrgka waktu pelaksanaan pekerjaan;
8. ketentuan keadaan kahar; dan
9. sanksi.
r1
(u-32-
Bagran Keempat
Pelaksanaan Peke{aan