Jelaskan isi kandungan Pasal 12 dari PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 45 Tahun 2022.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 45 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN, ketentuan pada BAB IV - REKRUTMEN, STATUS DAN BIMBINGAN TEKNIS, Pasal 12 berbunyi:

( 1) Koordinator Konsultan Pendamping, mempunyai kewajiban : 
membina dan mengarahkan para konsultan pendamping; 
pengolahan data usaha mikro; 
menyusun rencana kegiatan dan program kerja; 
mengkoordinasikan kegiatan konsultan pendamping; 
melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta 
stakeholder lainnya; 
melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan konsultan 
pendamping; dan 
melaporkan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas. 
Konsultan Pendamping Bidang Kelembagaan dan SDM , 
mempun yai kewajiban : 
bidang pendampingan a. menyusun program kerja 
kelembagaan dan SDM; 
melakukan identifikasi dan analisa data usaha mikro ; 
melakukan identifikasi dan kebutuhan pelaku usaha mikro ; 
menerima konsultasi baik secara daring (online) maupun 
luring (offline) dalam bidang kelembagaan dan SDM ; 
melakukan pemilihan segmentasi dan profil pelaku usaha 
mikro; 
melakukan koordinasi dengan konsultan pendamping 
lainnya; 
fasilitasi penatausahaan , pembukuan dan laporan 
keuangan serta bentuk usaha dan bidang usaha yang akan 
dikembangkan ; 
meningkatkan kompetensi dan kemampuan berwirausaha 
untuk meningkatkan daya saing; 
fasilitasi dengan lembaga lain dalam pengembangan SDM 
pelaku usaha mikro melalui pelatihan kewirausahaan 
berbasis digitalisasi dan teknologi , market place , literasi 
keuangan serta pelatihan teknis lainn ya; 
memperkuat jaringan pendampingan dengan lembaga 
pendamping dan stakeholder lainn ya; 
fasilitasi penyusunan rencana usaha ( bussines plan); dan 
1. melaporkan hasil pelaksanaan pendampingan melalu i 
koordinator konsultan pendamping . 
meningkatkan (3) Konsultan Pendamping Bidang Teknis , mempun yai kewajiban : 
men yusun program kerja pendampingan bidang teknis ; 
melakukan identifikasi dan analisa data pelaku usaha 
mikro ; 
melakukan identifikasi dan kebutuhan pelaku usaha mikro ; 
menerima konsultasi dari pelaku usaha mikro baik secara 
daring (online) maupun luring (offline) dalam bidang teknis ; 
melakukan koordinasi dengan konsultan pendamping 
lainn ya; 
fasilitasi bimbingan teknis mutu produksi; 
bimbingan teknis teknologi dalam 
produktivitas usaha mikro; 
bimbingan teknis prosedur legalitas sesuai standar produk; 
fasilitasi konsultasi desain kemasan dan bahan baku 
kemasan; dan 
melaporkan hasil pelaksanaan pendampingan melalui 
koordinator konsultan pendamping. 
Konsultan Pendamping Bidang Strategi dan Kemitraan, 
mempunyai kewajiban : 
menyusun program kerja pendampingan bidang strategi 
dan kemitraan; 
melakukan identifikasi dan analisa data pelaku usaha 
mikro; 
melakukan identifikasi dan kebutuhan pelaku usaha mikro; 
menerima konsultasi baik secara daring (online) maupun 
luring (offline) dalam bidang strategi dan kemitraan; 
melakukan koordinasi dengan konsultan pendamping 
lainnya; 
fasilitasi konsultasi akses pembiayaan/permodalan; 
fasilitasi konsultasi promosi dan akses pasar melalui 
market place, pemasaran offline, pameran, expo, bazar , dan 
ekspor; 
fasilitasi kurasi produk usaha mikro pasar regional, 
domestik dan global; 
1. fasilitasi kemitraan dengan mitra usaha; 
fasilitasi konsultasi rantai pasok melalui kegiatan temu 
bisnis, guna pemenuhan bahan baku dan perluasan akses 
pasar regional, domestik dan global; 
memfasilitasi kemitraan dengan instansi 
pemerintah/ swasta dan pemangku kepentingan lainnya 
agar dapat memperluas jaringan usahanya; 
1. fasilitasi dan pendampingan yang optimal dalam 
pengembangan usaha untuk menjadi wirausaha dan 
meningkatkan omset usaha mikro; dan 
melaporkan hasil pelaksanaan pendampingan melalui 
koordinator konsultan pendamping.