Apa substansi hukum dari Pasal 38 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 1 Tahun 2007?
Materi muatan PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 1 Tahun 2007 tentang PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI PROVINSI JAWA TENGAH, khususnya BAB XIII - DEWAN PERPUSTAKAAN PROVINSI, Pasal 38, adalah:

(1) Gubernur menetapkan Dewan Perpustakaan Provinsi atas usul Kepala 
SKPD . 
 
(2) Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertanggung jawab kepada Gubernur. 
 
(3) Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berjumlah 15 (lima belas) orang yang berasal dari : 
a. 3 (tiga) orang unsur Pemerintah Daerah; 
b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi pustakawan; 
c. 2 (dua) orang unsur pemustaka; 
d. 2 (dua) orang akademisi; 
e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis; 
f. 1 (satu) orang sastrawan; 
g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit; 
h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam; 
i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan 
j. 1 (satu) orang tokoh pers. 
 
(4) Dewan Perpustakaan Provinsi dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh 
seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan 
Perpustakaan. 
 
(5) Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas: 
a. memberikan pertimbangan, nasehat, dan saran bagi perumusan 
kebijakan dalam bidang perpustak aan; 
b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap 
penyelenggaraan perpustakaan; dan 
c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan. 
 
(6) Dewan Perpustakaan Provinsi dalam menjalankan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 5), dapat menjalin kerja sama dengan perpustakaan 
pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. 
 
(7) Dewan Perpustakaan Provinsi dalam melaksanakan tugas dibiayai oleh 
APBD.