Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 65 Tahun 2022 Pasal 2?
Dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 65 Tahun 2022 tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS, BAB II - PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA, Pasal 2 mengatur sebagai berikut:

(1) PNS dan Calon PNS, Pejabat Negara, Anggota DPRD, 
Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai 
Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat 
daerah yang menerapkan pola pengelolaan 
keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta PPPK 
diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga 
Belas. 
(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
PNS dalam jabatan: 
a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara 
jabatan pimpinan tinggi; 
b. administrator atau dalam jabatan yang setara 
jabatan administrator ; 
-5­ 
c. pengawas atau dalam jabatan yang setara 
jabatan pengawas; 
d. fungsional utama; 
e. fungsional ahli mad ya; 
f. fungsional ahli muda; 
g. fungsional ahli pertama; 
h. fungsional penyelia; 
1. fungsional mahir; 
j. fungsional terampil; 
k. fungsional pemula; dan 
1. pelaksana. 
(3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak 
diberikan kepada PNS: 
a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau 
b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah 
baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang 
gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. 
(4) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah Bupati dan Wakil Bupati Cirebon. 
(5) Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada 
Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana 
dimaksud ayat ( 1) harus memenuhi persyaratan : 
a. Warga Negara Indonesia; 
b. pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, telah 
melaksanakan tugas pokok organisasi secara 
penuh dan terus menerus paling singkat 1 (satu) 
tahun sejak pengangkatan a tau 
penandatanganan perjanjian kerja; 
c. pendanaan belanja pegawainya dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 
d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan 
dan/ a tau telah menandatangani perjanjian kerja 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
-6­ 
(6) Dalam hal Pegawai Non -Pegawai Aparatur Sipil 
Negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi 
secara penuh dan terus menerus paling singkat 
selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada 
huruf b, Tunjangan Hari Raya dan Gaji 
Ketiga Belas dapat diberikan apabila : 
a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan 
pejabat yang memiliki kewenangan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
dalam perjanjian kerja dimaksud telah 
dinyatakan berhak menerima Tunjangan Hari 
Raya dan/ atau Gaji Ketiga Belas; atau 
b. telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya 
dan/ a tau Gaji Ketiga Belas oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian dalam Surat Keputusan 
pengangkatannya sesuai ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 
Bagian Kedua 
Pemberian Tunjangan Hari Raya