Apa substansi hukum dari Pasal 53 PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 50 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 50 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT, khususnya , Pasal 53, adalah:

Aturan dasar pada Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf e , meliputi: 
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam 
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini; 
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 
1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen). 
2. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan). 
3. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil. 
c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut: 
1. TB maksimum 15 (lima belas) meter; 
2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut: 
a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter; 
b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan 
c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter. 
3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut: 
a) JBAB minimal pada bangunan 1 -2 lantai sebagai 
berikut: 
1) jalan kolektor pr imer 6 (enam) meter; 
2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan 
3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter. 
b) JBAB minimal pada bangunan 3 -4 lantai sebagai 
berikut: 
1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter; 
2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan 
3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter. 
12 
 
 c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut: 
1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter; 
2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan 
3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter. 
4. JBS Mininum 3 (tiga) meter; dan 
5. JBB minimum 3 (tiga) meter. 
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sebagai 
berikut: 
1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan; 
2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum 
terdekat; 
3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi 
bencana terdekat; 
4. menyed iakan jaringan air bersih; 
5. menyediakan jaringan listrik; 
6. menyediakan jaringan persampahan; 
7. menyediakan jaringan telekomunikasi; 
8. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan 
sistem jaringan prasarana perkotaan; 
9. menyediakan hydrant kebakaran; 
10. menye diakan areal parkir yang memadai; 
11. menyediakan toilet umum; 
12. menyediakan mushola; 
13. menyediakan pos keamanan; dan 
14. menyediakan fasilitas penunjang wisata lainnya. 
 
6. ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf b , ayat (3) huruf b , dan ayat (4) 
huruf b diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut: