Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN WALI  KOTA  CIREBON Nomor 79 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN WALI  KOTA  CIREBON Nomor 79 Tahun 2021 tentang MEKANISME PEMBAYARAN PENU NDAAN BELANJA DAERAH, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon . 
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenanga n daerah otonom . 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon . 
5 
 
 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, 
dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola 
keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara 
umum daerah. 
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 
adalah pejabat pemegang kewenangan Pengguna 
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
SKPD yang dipimpinnya. 
7. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
pejabat yang diberi kuasa untuk m elaksanakan 
sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian 
tugas dan fungsi SKPD. 
8. Pejabat Pengelola Keuangan yang selanjutnya 
disingkat PPK adalah kepala SKPKD yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 
sebagai bendahara umum daer ah. 
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 
SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan 
surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran 
DPA SKPD. 
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat D PA SKPD 
adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja 
SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, 
dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi 
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 
disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan 
sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD. 
 
6 
 
 12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas 
sebagai BUD . 
13. Kuasa BUD ada lah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan tugas BUD . 
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang 
selanjutnya disingkat PPK -SKPD adalah pejabat yang 
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada 
perangkat daerah. 
15. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerinta h Daerah 
yang diakui sebagai pengurangan kekayaan bersih. 
16. Utang Daerah yang selanjutnya disebut utang adalah 
jumlah uang yang wajib di bayar Pemerintah Daerah 
dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat 
dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perunda ng-
undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya 
yang sah . 
17. Catatan a tas Laporan Keuangan yang selanjutnya 
disingkat CaLK adalah salah satu unsur Laporan 
Keuangan yang menyajikan informasi tentang 
penjelasan dan daftar terinci atau analisis atas nila i 
suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas dalam rangka 
pengungkapan yang memadai. 
18. Tanggal Pelaporan adalah periode akhir pelaporan 
keuangan yaitu tanggal 31 Desember.