Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 4.PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor Z|TAHUN Tahun 2021?
Ketentuan dalam 4.PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor Z|TAHUN Tahun 2021 tentang STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAHDAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KabupatenLampung Barat.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisingkat DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Lampung Barat.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PDadalahperangkat daerah pada pemerintah daerah yangmelaksanakan urusan pemerintah daerah.
ö.Peijalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yangdilakukan oleh pejabat daerah, ASN dan Pihak lain yangdilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia untuk kepentingan daerah.
7.Biaya Peijalanan Dinas adalah biaya yang dikeluarkanuntuk membiayai peijalanan dinas untuk kepentingandaerah atas penntah dan/atau perintah tugas pejabat yangberwenang.&
opn kabac’HUKUM
UT
8.Pegawai Negen Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lampung Barat.
9.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten
Lampung Barat.
10.Pihak Lain adalah personil yang diikutsertakan dalam
kegiatan peijalanan dinas antara lain Kelompok Tani,Siswa, Guru, Organisasi dan Masyarakat.
11.Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
12.Biaya riiladalah biaya yang dikeluarkan sesuai denganbukti pengeluaran yang sah.
13.Uang Representasi merupakan tambahan uang sakukepada pejabat daerah dan pejabat eselon IIdalam
melakukan peijalanan dinas.
14.Perhitungan Rampung adalah perhitungan biayapeijalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riilberdasarkan ketentuan berlaku.
15.Tempat kedudukan adalah lokasi kantor perangkat daerah.
16.Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuanpeijalanan dinas.
17.Pengumadahan (data sering) adalah penugasan semen tarawaktu.
18.Diklat adalah kegiatan menghadiri undangan dalamrangka peningkatan/pengembangan sumberdaya manusiabagi pejabat Daerah dan PNS.
19.Surat Peijalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPDadalah Dokumen yang diterbitkan dalam rangkamelaksanakan peijalanan dinas.
20.Pelaksana peijalanan dinas adalah Pejabat Daerah PNSCPNS dan Non PNS.
21.Pejabat Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati dan AnggotaDPRD.
22.Peijalanan Dinas Tetap adalah peijalanan dinas yangdilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yangmempunyai daerah jabatan tertentu yang setiap bulannyaharus melakukan peijalanan dinas dalam daerahjabatannya.
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnyadisingkat APBD adalah rencana keuangan tahunanpemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersamaPemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan denganPeraturan Daerah.
lOPD|*abag~IJUKUMrw