Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal  1 PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 18 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 18 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN, pada BAB  I - KETENTUAN UMUM, Pasal  1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah,
-3-
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintah an yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan 
Daerah.
7. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode 
penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) 
tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, 
tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita 
pemuda yang dilakukan melalui penyadaran, pemberdayaan, 
pengembangan kepemimpinan , kewirausahaan , serta kepeloporan 
pemuda.
9. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal 
yang berkaitan dengan Kepemudaan.
10. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan 
pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan 
pemuda.
11. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami 
dan menyikapi perubahan lingkungan.
12. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan 
peran aktif pemuda.
13. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan 
mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta 
penggerakan pemuda.
14. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan 
mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
15. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan 
potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab 
tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
16. Organisasi ........................
-4-
16. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
17. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang 
Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non- 
material.
18. Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau 
masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan 
p>enyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan.
19. Kemitraan adalah keija sama untuk membangun potensi Pemuda 
dengan prinsip saling membutuhkan , saling memperkuat, dan saling 
menguntungkan .
20. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan Organisasi 
Kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar Organisasi 
Kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan Organisasi 
Kepemudaan di Daerah.
21. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian 
dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
22. Pelaku Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, 
atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk 
apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan 
lainnya melakukan usaha secara tetap.
23. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang 
digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
24. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk 
lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah.
26. Pengembangan Kabupaten Layak Pemuda adalah kabupaten yang 
mempunyai sistem pembangunan berbasis layanan Kepemudaan 
melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, 
masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan 
berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk 
menjamin terpenuhinya hak Pemuda.
Bagian Kedua 
Asas dan Tujuan