Apa norma yang terkandung dalam Pasal 68 Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945?
Substansi Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pemb entukan, khususnya BAB III - TUJUAN PENATAAN WP - 9, Pasal 68, memuat:

(1) Aturan dasar Zona Peruntukkan Lainn ya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf m , meliputi: 
a. atur an dasar Sub-Zona Instalasi Pengolah an Air Minum deng an kode PL-3; 
dan 
b. aturan dasar Sub-Zona Pergu dangan dengan kode PL-6 . 
(2) Aturan dasar Sub-Zona lnstalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut : 
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan , meli puti: 
1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan 
sebagaimana tercan tum dalam tabel ketent uan kegiatan dan penggu naan 
lahan pada Lampiran VII yang meru pakan bagian tidak terpis ahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
2. ketentuan kegiatan dan penggun aan lahan bers yarat secara terbatas 
berlaku un tuk: 
a) Tl berupajas a pengujian laboratorium ; 
b) T2 beru pa konstruksi gedung perkantoran dan jasa pengujian 
laboratorium ; dan 
c) T3 berupa konstruksi bangunan sipil el ektrikal , konstru ksi sentral 
telekomunikasi , pembuatan/ pengeboran sumur air tanah, aktivita s 
perparkiran di badan jalan ( on street parking) , aktivitas perp arkiran di 
luar badan jalan (off street park ing), dan aktivitas penunjang angkutan 
darat lainn ya. 
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bers yarat tertentu berlaku 
untuk: 
a) B 1 berupa konstruksi bangunan sipil jembatan , jalan la yang, fly over dan 
underpass , konstruksi jalan rel, dan konstruksi terowongan ; dan 
b) 83 berupa konstruksi bangunan sipil jembatan , jalan layang, fly over dan 
underpass , konstruksi jalan rel, dan konstruksi terowongan . 
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak dip erbolehkan 
sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggu naan 
lahan pada Lampiran VII yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut: 
1. KDB maksi mum 50% (enam puluh lima persen) ; 
2. KLB maksi mum 2 (dua) ; dan 
3. KDH minimal 30o/o (tiga puluh pers en). 
c. ketentuan tata bangunan pada sebagai berikut: 
1. TB maksimal 10 (sepuluh) meter ; 
2. GSB minimal berlaku dengan klasifik asi sebagai berikut: 3. JBB minimum 2 (dua) meter ; dan 
4. JBS minimum 2 (dua) meter. 
d. keten tuan prasarana dan sarana minimal se bagai beri.ku t: 
1. pos keamanan ; 
2. taman dan jalur hijau ; 
3. fasilitas pendukung hankam sesuai dengan peraturan militer yang berlaku; 
4. tempat ibadah ; 
5. fasilitas pejalan kaki dan pese peda; 
6. penerangan jalan umum ; 
7. aksesbilitas difabel ; 
8. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau ; 
9. sistem pemanenan air hujan/rain water harvesting (RWH ); 
10. jaringan air bersih ; 
11. saluran draina se; 
12. jaring an sanitasi ; 
13. sistem persampahan ; 
14. jaringan listrik ; 
15. jaringan telekomunikasi ; 
16. hidran; dan 
17. KAMERA PEMA NTAU . - 60 - 
- 61 - 
a) jalan arteri 8 (delapan) meter ; 
b) jalan kolektor 6 (enam) meter ; 
c) jalan lokal 4 (empat) meter ; dan 
d) jalan lingkungan 2 (dua) meter . 
3. JBB mini.mum 5 (lima) meter ; dan 
4. JBS mini.mum 5 (Iima) meter. 
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai beriku t: 
1. jalur pejalan kaki ; 
2. taman ; 
3. ruang terbuka non hijau ; 
4. penerangan jalan ; dan 
5. pos keamanan . 
(3) Aturan dasar Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagai.mana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b sebagai berikut : 
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi : 
1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan 
sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan 
lahan pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas 
berlaku un tuk: 
a) Tl berupa aktivitas penempatan tenaga kerja dan aktivitas penyediaan 
tenaga kerja waktu tertentu ; dan 
b) T3 berupa pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan , konstruksi 
gedung lainn ya, konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih, 
konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan 
limbah padat , cair dan gas, konstruksi bangunan sipil elektrikal , 
konstruksi sentral telekomunikasi , pembuatan/pengeboran sumur air 
tanah , konstruksi jaringan irigasi , komunikasi dan limbah lainn ya, 
aktivitas penempatan tenaga kerja , dan aktivitas penyediaan tenaga kerja 
waktu tertentu . 
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bers yarat tertentu berlaku 
untuk : 
a) Bl berupa konstruksi bangunan sipiljembatan ,jalan la yang,jly overdan 
underpass , konstruksi jalan rel, dan konstruksi terowongan. 
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperboleh kan 
sebagai.mana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan 
lahan pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahka n dari 
Peraturan Bupati ini. 
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut: 
1. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen) ; 
2. KLB maksimum 3 (tiga) ; dan 
3. KDH minimal 20% (dua puluh persen). 
c. keten tuan tata bangunan pada sebagai berikut: 
1. TB maksimal 20 (dua puluh) meter ; 
2. GSB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut : 
a) jalan arteri 8 (delapan) meter ; 
b) jalan kolektor 6 (enam) meter ; 
c) jalan lokal 4 (empat) meter ; dan 
d) jalan lingkungan 2 (dua) meter. 
3. JBB mini.mum 5 (lima) meter ; dan 
4. JBS mini.mum 5 (lima) meter. 
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut: 
1. jalur pejalan kaki ; 
2. taman ; ruang terbuka non hijau ; 
3. Kamera Pemantau ; 
4. penerangan jalan; 
5. hidran dan 
6. pos keamanan .