Apa norma yang terkandung dalam Pasal 18 PERATURAN WALI KOTA CIREBON Nomor 9 Tahun 2022?
Substansi PERATURAN WALI KOTA CIREBON Nomor 9 Tahun 2022 tentang PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA CIREBON, khususnya , Pasal 18, memuat:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 1 950 tentang 
Pembentukan Daerah -Daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat, dan D alam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah , terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
Pengubahan Undang -Undang Nomor 16 dan Nomor 17 
Tahun 19 50 (Republik Indonesia Dahulu) tentang 
Pemben tukan Kota -Kota Besar dan Kota -Kota Kecil di Jawa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 551); 
- 2 - 
 
 
3. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pen gesahan 
Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The 
Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women ) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 277); 
4. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3886); 
5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lem baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419); 
6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia N omor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang -Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 
7. Undang -Undan g Nomor 30 Tahun 2 014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5 888), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
- 3 - 
 
 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tamba han 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindung an Anak Nomor 2 Tahun 2 013 tentang Panduan 
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran 
yang Responsif Gender di Daerah; 
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 
Tahun 2 0l4 tentang Penyelenggaraan Pembangunan 
Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2 0l4 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 169); 
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2019 
Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Bara t (Berita 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 45); 
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang 
Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, 
Tamba han Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69); 
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) s ebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 
tentang Perubaha n Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5); 
 
- 4 - 
 
 
15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 27 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Struktur Organ isasi, Tugas dan Fungsi, serta 
Tata Kerja Din as Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 
Nomor 27) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan 
Wali Kota Cirebon Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 27 
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, 
Tugas dan Fungsi, serta T ata Kerja Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana Kota Cirebon (Berita Daerah Kota 
Cireb on Tahun 2021 Nomor 97); 
 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PELAKSANAAN 
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA CIREBON.