Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal  16 PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 18 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 18 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN, pada BAB  VI - PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN, Pasal  16 menjelaskan:

Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) 
huruf b diselenggarakan terencana, sistematis, dan berkelanjutan 
untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, 
pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju 
kemandirian Pemuda.
(2) Pemerintah.
-12-
(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan 
Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
a. peningkatan keimanan dan ketakwaan secara bertahap;
b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
d. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda;
e. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan 
Kepemudaan; dan/atau
f. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional.
(3) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan 
intelektual dan spiritual;
b. pendidikan dan pelatihan Kepemudaan;
c. pemberian beasiswa pelatihan sambil bekeija;
d. pembangunan jaringan bagi Pemuda Pelaku Usaha yang sesuai 
dengan potensi Daerah;
e. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
f. pemantapan kelompok usaha Pemuda produktif dan/atau kreatif;
g. menumbuhkan kreatifitas dan inovasi Pemuda;
h. pemilihan wirausaha muda dan/atau Pemuda berprestasi;
i. pelatihan kader Pemuda dalam mcnjalankan fungsi advokasi dan 
mediasi;
j. partisipasi Pemuda dalam pendidikan kepemimpinan Pemuda 
melalui jalur formal dan non formal;
k. pengembangan partisipasi Pemuda dalam pembangunan smart city;
l. pemberian penghargaan bagi organisasi Kepemudaan yang mampu 
menumbuhkan ajang festival kreatifitas Pemuda tingkat Daerah;
m. pengembangan seni, kebudayaan, dan olahraga di kalangan pelajar, 
mahasiswa dan Masyarakat untuk mencari bibit potensial;
n. pemberdayaan saijana penggerak pembangunan Desa/Kelurahan ; 
dan
o. mengoptimalkan potensi dialog Pemuda inklusif.
(4) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi 
Kepemudaan, komunitas Pemuda dan/atau melibatkan pihak lain.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Pemberdayaan Pemuda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam 
Peraturan Bupati.
Bagian Keempat.
-13-
Bagian Keempat 
Pengembangan
Paragraf 1 
Umum