Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI OGAN ILIR Nomor ] Tahun 2022 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI OGAN ILIR Nomor ] Tahun 2022 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 
Ogan Ilir. 
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir. 
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan 
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan,pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu 
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. 
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan 
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 
dan ditetapkan secara demokratis. 
8. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerin tahan 
Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai 
pemimpin Pemerintah Desa. 
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh 
Menteri Dalam Negeri. 
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 
selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya 
disebut RKP Desa adalah penjabaran rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun. 
12. Rekening Kas Umum Desa yang selanjutnya disingkat 
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang 
ctaerah yang ditentu kan oleh Gubernur , Bupati atau £/4. 
Walikota untuk menampung seluruh penerimaan (I 
- 4­ 
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah 
pada bank yang ditetapkan. 
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD 
adalah rekening tempat penyimpanan uang 
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh 
penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh 
pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan. 
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan 
program dan/ atau kegiatan yang didahulukan dan 
diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk 
dibiayai dengan Dana Desa. 
15. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan 
masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan 
marginal, yang bersifat produktif dengan 
menguatamakan pemanfaatan sumber daya , tenaga 
kerja, teknologi lokal untuk memberikan tambahan 
upah/ pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
16. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang 
selanjutnya clisebut Panclemi COVID-19 adalah bencana 
yang disebabkan oleh faktor nonalam clan mengancam 
serta mengganggu kehidupan dan penghi clupan 
mas yarakat Desa, sehingga meng akibatkan Karban jiwa 
manusia serta dampak sosial, ekonomi , kesehat an clan 
kejiwaan atau psikologis manusia. 
17. Bantuan Langsung Tonai Desa yang selanjutnya 
disebut BLT Desa adalah kegiatan pembe rian Dana 
tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada kelua rga 
penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan 
diputuskan melalui musya warah Desa. 
18. Sustainable Development Goals yang disebut SDGS Desa 
adalah upaya terpaclu mewujudkan Desa tanpa 
kemis kinan dan kelaparan, Desa Ekonomi tumbuh 
merata , Desa peduli kesehatan, Desa peduli 
lingkungan , Desa peduli pendidikan, Desa ramah 
perempuan , Desa berjaring dan Desa Tanggap budaya 
untuk percepat an pencapaian tujuan Pembangunan 
Berkelan jutan.