Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 51 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 51 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalahKabupaten Magelang .
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati ada lah Bupati Magelang.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Ke satuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.
6.DinasPerindustria ndan Tenaga Kerja adalah DinasPerindustrian
dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang.
7.Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang selanjutnya
disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja Kabupaten Magelang .
-899-
8.Unit Pelaksana Tekni syang selanjutnya disingkat UPT adalah
unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu .
9.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab,wewenang, dan hak s eorang PNS dalam suatu satuan kerja
organisasi negara .
10.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada
instansi pemerintah.
11.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi
padainstansi pemerintah jenjang paling rendah setaraeselon II.
12.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II .
13.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan .
14.Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Administrasi pada instansi pemerintah.
15.Jabatan Administrator adalah jabatan administrasi pada instansi
pemerintah jenjang paling tinggi setara jabatan struktural eselon
III.
16.Jabatan Pengawas adalah jabatan administrasi pada instansi
pemerintah jenjang menengah setara jabatan struktural eselon IV .
17.Jabatan Pelaksana adalah jabatan administrasi pada instansi
pemerintah jenjang paling rendah setara jabatan struktural eselon
V dan jabatan fungsional umum .
18.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang men duduki Jabatan
Fungsional pada instansi pemerintah.
20.Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional
yang terd iri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
keahliannya.