Apa substansi hukum dari Pasal 16 NOMOR I TAHUN 2020 Nomor I Tahun 2020?
Materi muatan NOMOR I TAHUN 2020 Nomor I Tahun 2020 tentang PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESIONAL PENDIDIK, khususnya BAB IV - PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA, Pasal 16, adalah:

(1) PK GURU dilaksanakan secara konsisten dan teratur setiap tahun 
dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut objektif , adil, 
akuntabel, transparan, partisipatif, berkelanjutan, dan terukur . 
(2) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa semua nilai 
yang diperoleh harus berdasarkan pada kondisi nyata guru dalam 
melaksanakan tugas sehari-hari melalui pengumpulan data dengan cara 
pengamatan dan pemantauan sesuai dengan prosedur dan kriteria 
penilaian yang disediakan. 
(3) Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa semua guru 
dinilai dengan syarat, ketentuan dan prosedur yang sama. Penilai 
dan guru membahas dan menyepakati hasil penilaian berikut alasannya. 
(4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa 
penilai dapat mempe rtanggu ng jawabkan hasil penilaian yang dibe rikan 
berdasarkan bukti dalam proses pengendalian. 
(5) Transpar an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa proses 
PK Guru memun gkinkan bagi penilai, guru yang dinilai, dan pihak lain 
yang berkepen tingan untuk memperoleh inform asi tentang apa yang 
akan dinilai , bagaimana proses penilaian dilakuk an, dan hasil penilaian. 
(6) Partisipasitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa 
Kegiatan wawancara sebelum pengamatan dan perse tujuan setelah 
peng amatan (pertemuan persetujuan) melibatkan partisipasi aktif guru 
dalam proses tersebu t. 
(7) Berkelanjutan sebag aimana dimaksud pada ayat (1) adalah guru wajib 
men giku ti proses PK Guru setiap tahun selama menyandang profes inya. 
(8) Terukur sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) proses penilaian PK 
Guru dilakuk an melalui proses penilaian kuali tatif (peng amatan dan 
pemantau an) dan kuantita tif (melalui butir indikator kine rja dan kriteria ) 
dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang -undangan 
yang berlaku.