Apa saja yang diatur dalam Pasal 22 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA TENT ANG PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 29 Tahun 1959?
Ketentuan dalam DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA TENT ANG PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 29 Tahun 1959 tentang , Pasal 22 menetapkan:

Penyampaian sanksi moral pada suatu forum resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) meliputi : 
a. disampaikan atau diumumkan dalam DPMPTSP /unit kerja 
yang bersangkutan ; dan/atau 
b. disampaikan atau diumumkan dalam suatu forum resmi , 
upacara bendera, media massa , papan pengumuman 
dan/atau forum/media lain yang dipandang sesuai untuk itu. Pasal 21 
( 1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) 
berupa pem yataan bersalah disertai permohonan maaf dan 
penyesalan dari pegawai DPMPTSP yang me langgar Kode Etik; 
(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dinyatakan secara terbuka atau tertutup sesuai dengan 
tingkat pelanggaran ; 
(3) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi pelanggaran nngan , sedang , dan berat yang 
ditentukan oleh majelis Kode Etik serta dicantumkan dalam 
rekomendasi ; 
(4) Sanksi moral untuk pelanggaran nngan dinyatakan secara 
tertutup hanya diketahui oleh pegawai DPMPTSP yang 
bersangk utan, pejabat yang menyampaikan putusan serta 
pejabat terkait lainn ya, dengan ketentuan pejabat tidak boleh 
berpangkat lebih rendah dari pegawai DPMPTSP yang 
bersangk utan; 
(5) Sanksi moral untuk pelanggaran sedang dan berat dinyatakan 
pada suatu forum resmi ; 
(6) Pem yataan suatu forum resrni sebagaimana dimaksud pada 
dilaksanakan secara terbuka terbatas dan terbuka . (2) Sanksi moral dibuat dalam Berita Acara Penyampaian sanks i 
moral dengan menggunakan format sebagaimana tercantum 
dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisah kan 
dari Peraturan Bupati ini. 16