Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959 Pasal 55?
Dalam 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959 tentang , Pasal 55 mengatur sebagai berikut:

(1) Dalam memeriksa materi pengaduan , penyelenggara wajib berp edom an 
pada prins ip independen , non diskriminasi , tidak mernihak dan tidak 
memungut biaya. 
(2) Penyelenggara wajib menerima dan merespons pengaduan. 
(3) Dalam hal penga du keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena 
alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentin gan 
pengadu , dengar pendapat dapat dilakukan s ecara terpisah. 
(4) Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi, pihak pengadu mengur aikan 
kerugian yang ditimbulkan akibat pela yanan yang tidak sesuai dengan 
standar pelayanan . 
(5) Tata cara dan mekanisme tuntutan ganti rugi sebagaiman a dimaksud 
pada ayat (4) diatur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang -undangan . Pasal 54 
(1) Penyelenggar a wajib mem eriksa pengaduan dari mas yarakat m engenai 
pelayanan publik yang diselenggarakannya. 
(2) Pros es pemeriksaan untuk m emberikan tanggapan pengaduan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku bagi penyelenggara . Bagian Kedua 
Penyelesaian Pengaduan oleh Penyel enggar a 
Pelayanan Publik Pasal 53 
(1) Penyelenggara wajib memberikan tanda terima pengaduan . 
(2) Tanda terima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang­ 
kurangnya memuat : 
a. identitas pengadu secara lengkap ; 
b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan ; 
c. tempat dan waktu penerimaan pengaduan ; dan 
d. tanda tangan serta nama pejabat/ pegawai yang men erima pengaduan . Pasal 52 
(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dapat disertai 
dengan bukti-bukti sebagai pendukung pengaduannya. 
(2) Dalam hal pengadu membutuhkan dokumen terkait dengan 
pengaduannya dari penyelenggara dan/ atau pelaksana untuk 
mendukung pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
peny elenggara dan/ atau pelaksana wajib memberikann ya. (4) Pengadu dapat memasukan tuntutan ganti rugi dalam sura t 
pengaduannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
(5) Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat 
dirahasiakan . 20