Apa bunyi lengkap Pasal 52 dalam PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 128/PMK.07 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 128/PMK.07 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 190/PMK.07 /2021 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA, pada , Pasal 52 dinyatakan:

{l} Dalam hal Desa tidak menganggarkan BLT Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat {l} 
huruf a, selisih antara pagu anggaran Dana Desa 
untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan 
jdih.kemenkeu.go.id
-17 -
dengan kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa 
yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKD. 
(2) Bupati/wali kota melakukan penghitungan besaran 
selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 
melakukan perekaman jumlah keluarga penerima 
manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
huruf a angka 2. 
(3) Bupati/wali kota memberitahukan hasil 
penghitungan besaran selisih sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) yang dihasilkan melalui 
aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan 
dan anggaran negara kepada kepala Desa. 
(4) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali 
selisih Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak 
disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada 
kepada Desa yang bersangkutan 
berdasarkan permintaan penyaluran dari 
bupati/wali kota yang dilengkapi dengan surat 
pengantar dan daftar rincian Desa. 
(5) Surat pengantar dan daftar rincian Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditandatangani paling rendah oleh pimpinan 
organisasi perangkat daerah yang 
menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan 
daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan 
masyarakat. 
(6) Daftar rincian Desa sebagaimana dimaksud pada 
, merupakan hasil dari penandaan Desa 
yang layak salur melalui aplikasi Online Monitoring 
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM 
SPAN) yang dilakukan oleh bupati/wali kota. 
(7) Penyaluran kembali selisih Dana Desa untuk BLT 
Desa oleh Menteri Keuangan dilaksanakan oleh KPA 
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana 
Desa setelah menerima dokumen persyaratan 
penyaluran dari bupati/wali kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) secara lengkap dan benar. 
(8) Batas waktu penerimaan permintaan penyaluran 
selisih Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) mengikuti kebijakan 
langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(9) Selisih Dana Desa untuk BLT Desa yang disalurkan 
kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
digunakan untuk kegiatan prioritas termasuk 
namun tidak terbatas pada: 
a. kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem 
termasuk berupa BLT Desa; 
b. kegiatan penanganan stunting di desa; 
c. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; 
dan/atau 
d. kegiatan prioritas lainnya. 
(10) Penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a 
'1 
jdih.kemenkeu.go.id
-18 -
menggunakan data percepatan pensasaran 
pengentasan kemiskinan ekstrem (P3KE) yang 
bersumber dari Kementerian Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 
(11) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (10) belum menjadi penerima BLT Desa 
berdasarkan peraturan kepala Desa atau surat 
keputusan kepala Desa mengenai penetapan 
keluarga penerima manfaat. 
(12) Kegiatan prioritas lainnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (8) huruf d, mengacu pada ketentuan 
yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 
(13) Kementerian Keuangan menyampaikan data total 
Dana Desa setiap Desa se-kabupaten/kota yang 
akan disalurkan kembali ke RKD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) disertai dengan penetapan 
prioritas penggunaannya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) kepada bupati/wali kota. 
(14) Desa yang tidak melakukan perekaman jumlah 
keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud 
dalam Pas al 19 ayat ( 1) huruf a angka 2, Dana Des a 
untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan 
tidak disalurkan ke RKD dan menjadi sisa Dana 
Desa di RKUN. 
Pasal II 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
jdih.kemenkeu.go.id
-19 -
Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri 1m dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia . 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 30 Agustus 2022 Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 26 Agustus 2022 
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
SRI MULYANI INDRAWATI 
MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
YASONNA H. LAOLY 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 819 
Salinan sesuai dengan aslinya, 
Kepala Biro Umum 
u.b. 
Kepala Bagian Administrasi Kementerian 
MAS SOEHARTO . 
NIP 196909221990011001 ~ 
jdih.kemenkeu.go.id