Bagaimana redaksi normatif Pasal 2 dalam PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 8 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 8 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, BAB II - KEDUDUKAN, Pasal 2 berbunyi:

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana 
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang 
Kebudayaan dan Bidang Pariwisata . 
Kewenangan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
adalah sebagai berikut: 
Bidang Kebudayaan: 
1. pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam 
Daerah kabupaten ; 
2. pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam 
Daerah kabupaten ; 
3. pembinaan lembaga adat penganutnya dalam Daerah 
kabupaten ; 
4. pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam 
Daerah kabupaten ; 
5. pembinaan sejarah lokal; 
6. penetapan cagar budaya peringkat kabupaten ; 
7. pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten; 
8. penerbitan izin membawa cagar budaya keluar Daerah 
kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan 
9. pengelolaan museum Kabupaten Kuantan Singingi . 
 
 6 b. Bidang Pariwisata: 
1. pengelolaan daya tarik wisata kabupaten ; 
2. pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten ; 
3. pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten ; 
4. penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten ; 
5. pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, 
destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten ; 
6. penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) 
sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan b erinteraksi bagi 
insan kreatif di Daerah kabupaten ; dan 
7. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia 
pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar . 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 
Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di ba wah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
Subbagian dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.