Apa substansi hukum dari Pasal 18 PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 67 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 67 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PENERAPAN, khususnya , Pasal 18, adalah:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2000 Nomor 
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4033); 
 3. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten 
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan 
Kabupaten Belitung Timur di Pro vinsi Kepulauan Bangka 
Belitung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4268); 
 4. Undang -Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 15 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5071); 
 5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik In donesia Nomor 5679); 
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5286); 
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 
2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 182); 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pe merintah 
Daerah; 
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 
tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian 
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) ; 
 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatu r Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 679 
Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan 
Dinamis; 
11. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 
Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem 
Informasi Kearsipan Dinamis Terintegras i (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757); 
12. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 
Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
; 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 54 
Tahun 20 11 tentang Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat 
(Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 
Nomor 28 seri E); 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 
Tahun 2014 tentan Kearsipan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 20 22 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 
Barat Tahun 2022 Nomor 2 Seri E); 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 
Tahun 201 6 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 201 6 Nomor 2 
seri D ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat 
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Su sunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 
Seri D); 
 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI 
KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT