Apa substansi hukum dari Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 23 Tahun 2021?
Materi muatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 23 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI UKM, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Buton Selatan. 
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan. 
4. Dinas adalah Dinas Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Buton Selatan . 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Buton Selatan . 
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Buton Selatan . 
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 
unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu . 
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 
berkaitan dengan pela yanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu pada lingkungan Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Buton Selatan . 
9. Sub Koordinator adalah tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat 
fungsional untuk melaksanakan sebaga ian tugas dan fungsi baik merupakan 
turunan langsung maupun tidak langsung dari tugas dan fungsi jabatan 
administrator. 
 
4