Apa saja yang diatur dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 88 Tahun 2021?
Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 88 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 23 menetapkan:

(1) Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan sebagaimana
dimaksud Pasal 21 ayat (2) huruf b, bertugas dibidang Perencanaan
Pembangunan, Penelitian, Pengembanggan dan Statistik, Perhubungan,
Pekerjaan Umum, Budidaya, Pariwisata, Pertanian, Petemakan, Perkebunaan,
Kehutanan, Pertambangan dan Energi, Keuangan dan Pendapatan, Lingkungan
Hidup, Kelautan dan Perikanan, Koperasi dan UKM, Perindustrian dan
Perdagangan.
(2) Staf Ahli Bupati bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas:
a. melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan
Pembangunan serta Perangkat Daerah dalam merumuskan permasalahan
dibidang perekonomian pembangunan dan keuangan;
b. melakukan ...
- 21 -
b. melakukan pengamatan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan
pemerintahan untuk merumuskan permasalahan dibidang perekonomian,
pembangunan dan keuangan;
c. melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan
Pembangunan dan Perangkat Daerah dalam memberikan masukan
konseptual dalam rangka perumusan kebijakan dibidang perekonomian,
pembangunan dan keuangan;
d. melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan
Pembangun serta Satuan Kerja Perangkat Daerah dalan rangka memberikan
pertimbangan dan saran pemecahan masalah dibidang perekonomian,
pembangunan dan keuangan;
e. membuat telaahanjkajian terhadap permasalahan yang terkait dengan
bidang perekonomian, pembangunan dan keuangan;
f. memberikan masukan konseptual terhadap materi kebijakan dibidang
perekonomian, pembangunan dan keuangan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
Paragraf 3
Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, Administrasi Umum
dan Hak Asasi Manusia
Pasal24
(1) Staf Ahli Bupati bidang kemasyarakatan, administrasi umum dan hak asasi
manusia sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) huruf c, bertugas dibidang
Sumber Daya Manusia aparatur, Perlengkapan dan Aset, Kearsipan,
Perlindungan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, Keluarga
Berencana, Perpustakaan dan Urusan Umum, Penanaman Modal dan Badan
Usaha Milik Daerah.
(2) Staf Ahli Bupati kemasyarakatan, administrasi umum dan hak asasi manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi
Umum serta Perangkat Daerah dalam merumuskan permasalaha di bidang
kemasyarakatan, administrasi umum dan hak asasi manusia;
b. melakukan pengamatan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan
pemerintahan untuk merumuskan permasalahan dibidang
kemasyarakatan, administrasi umum dan hak asasi manuasi;
c. melakukan ...
- 22-
c. melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi
Umum dan Perangkat Daerah dalam memberikan masukan konseptual
dalam perumusan kebijakan dibidang kemasyarakatan, administrasi umum
dan hak asasi manusia;
d. melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi
Umum dan Perangkat Daerah dalam rangka memberikan pertimbangan dan
saran pemecahan masalah kemasyarakatan, administrasi umum dan hak
asasi manusia;
e. membuat telaaharr/kajian terhadap permasalahan-permasalahan yang
terkait dengan bidang kemasyarakatan, administrasi umum dan hak asasi
manusia;
f. memberikan masukan konseptual terhadap materi kebijakan dibidang
kemasyarakatan, administrasi umum dan hak asasi rnanusia; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
Paragraf 4
Fungsi Staf Ahli