Apa norma yang terkandung dalam Pasal   11 PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 17 Tahun 2003?
Substansi PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 17 Tahun 2003 tentang PAJAK HIBURAN, khususnya BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK, Pasal   11, memuat:

(1) Wajib pajak yang membayar sendiri, STPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk 
menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang 
terutang ; 
(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya pajak, 
Walikota dapat menerbitkan : 
a. SKPDKB ; 
b. SKPDKBT ; 
c. SKPDN ; 
(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini huruf “a” 
diterbitkan : 
a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain 
pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung 
sejak saat terutangnya pajak ; 
b. Apabila SPtPD tidak disamp aikan dalam jangka waktu yang 
ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 
dihitung dari pajak atau telambat dibayar untuk jangka waktu 
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihit ung sejak saat 
terutangnya pajak ; 
c. Apabila kewajiban mengisi SPtPD tidak dipenuhi, pajak yang 
terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi 
administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima 
persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administr asi berupa 
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang 
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 
( dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ; 
(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini huru f “b” 
diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yamg semula belum 
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang 
akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% 
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak terutang ; 
(5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini huruf “c” diterbitkan 
apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah 
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ; 
 
(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB da n 
SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf “a” dan “b” Pasal ini 
tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah 
ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan 
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebul an ; 
(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 4 tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri 
sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. 
 
B A B VII 
TATA CARA PEMBAYARAN