Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI   BANGKA  BARAT Nomor 49 Tahun 2021 Pasal 18?
Dalam PERATURAN BUPATI   BANGKA  BARAT Nomor 49 Tahun 2021 tentang PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENYEDOTAN KAKUS, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 ; 
2. Undang -Undang Nomor 27 Tah un 2000 tentang 
Pembentukan Prov insi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4033); 
3. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, 
Kabupaten Bangka Tengah, Kabupa ten Bangka Barat 
dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268) ; 
4. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 
5. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 567 9); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 
Tahun 2013 te ntang Retribusi Pelayanan dan 
Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangka Barat Tahun 2013 Nomor 3 Seri C) ; 
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah 
Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 
Barat Ta hun 2018 Nomor 4 Seri E); 
 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF 
RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENYEDOTAN KAKUS .