Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH Nomor 8 Tahun 2009?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH Nomor 8 Tahun 2009 tentang PENCALONAN, PEMILIHA N, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN, Pasal 1 berbunyi:

Dalam per aturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Ka bupaten Bandung Barat . 
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat . 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah . 
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yan g selanjutnya disebut DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah 
Kabupaten Bandung Barat . 
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas -batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan asal -usul dan adat istiadat setempat 
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa. 
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan 
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di lingkungan Kabupaten Bandung Barat . 
11. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah 
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa sebagai uns ur penyelenggara pemerintahan desa. 
12. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain , adalah 
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 
merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 
4 
 13. Putra desa adalah mereka yang lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai 
penduduk desa yang bersangkutan. 
14. Bakal calon kepala desa adalah warga masyarakat desa setempat atau 
putra desa yang berdasarkan penjaringan oleh panitia ditetapkan sebagai 
bakal calon kepala desa. 
15. Calon kepala desa adalah calon kepala desa yang telah memenuhi 
persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh panitia pemilihan untuk 
mengikuti penyaringan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih. 
16. Calon yang berhak dipilih adalah calon kepala desa yang telah lolos dari 
penyaringan dan ditetapkan oleh panitia pemilihan . 
17. Calon terpilih adalah calon kep ala desa yang memperoleh suara terbanyak 
dalam pemilihan kepala desa. 
18. Penjabat kepala desa adalah sekretaris desa atau perangkat desa lainnya 
atau pegawai negeri sipil atau tokoh masyarakat yang diangkat oleh 
pejabat yang berwenang atas usul BPD, untuk melaksanakan hak, 
wewenang dan kewajiban kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang 
definitif . 
19. Pegawai negeri sipil adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang 
telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang 
berwenang dan dise rahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi 
tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang -
undangan. 
20. Pemilih adalah penduduk desa setempat dan telah memenuhi persyaratan 
untuk menggunakan hak pilihnya . 
21. Pemilihan adalah pemilihan kepala desa. 
22. Hak pilih adalah hak yang dimiliki untuk menentukan sikap pilihannya. 
23. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan 
untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat atau 
putra desa . 
24. Penyaringan adal ah seleksi yang dilakukan baik mengenai pengetahuan 
maupun kemampuan kepemimpinan para calon kepala desa untuk 
mendapatkan calon yang berhak dipilih. 
25. Pihak yang berkompeten adalah instansi/lembaga atau perorangan yang 
memiliki kapasitas dalam bidang pemeri ntahan, pembangunan, keagamaan 
dan kemasyarakatan. 
26. Panitia pemilihan adalah panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh 
BPD. 
5 
 27. Panitia pengawas adalah pengawas pemilihan kepala desa yang dibentuk 
dengan keputusan camat yang melakukan pengawasan terhadap seluruh 
tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa yang bersangkutan. 
28. Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon kepala desa yang 
berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan 
apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi kepala desa. 
29. Lulusan sederajat SLTP adalah seseorang yang telah mengikuti pendidikan 
setara SLTP seperti MTs, Sekolah Teknik , Ujian Persamaan SLTP , Kejar 
Paket B, Pesantren Salafiyah dan dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah . 
30. Biaya administrasi adalah pembiayaan proses kegiatan dalam rangka 
penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan pembentukan panitia sampai 
kepada pelantikan kepala desa terpilih. 
31. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang selanjutnya disingkat 
LPPD , adalah lapo ran kepala desa kepada bupati melalui c amat , atas 
penyelenggaraan pemerintahan desa 1 kali dalam 1 tahun. 
32. Laporan keterangan pertanggungjawaba n, yang selanjutnya disebut LKPJ , 
adala h laporan kepala desa kepada BPD atas pertanggungjawaban 
penyelenggaraan pemerintahan desa, yang disampaikan 1 kali dalam 1 
tahun.