Menurut KET ENTUAN UMUM Meneta pkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN Nomor 5 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 2?
Pasal Pasal 2 dalam KET ENTUAN UMUM Meneta pkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN Nomor 5 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN , SUSUNAN, pada , menyatakan:

BAB II 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH 8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah ; 
9. Tipelogi adalah pengelompokan perangkat daerah berdasarkan tipe atau 
jenis yang didasarkan pada hasil pemetaan urusan pemerintahan 
ditentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel urusan 
pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota s etelah 
dikalikan dengan faktor kesulitan geografis; 
10. Tata Hubungan Kerja adalah pengaturan hubungan kerja antara satu 
unit kerja dengan unit kerja lainnya dalam bentuk koordinasi fungsional , 
administratif operasional, dan/ a tau taktis operasional; 
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah 
dan/atau desa dari pemerintahan propinsi kepada kabupaten/kota 
dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk 
melaksanakan tugas tertentu ; 
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 
yang bekerja pada intansi pemerintah ; 
13. Jabatan Struktural Adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas , 
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
rangka memimpin suatu Organisasi Negara; 
14. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas , 
tanggung jawab , wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
suatu satuan organisasai yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan 
pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. -4- 
Sekr etariat Daerah mempunyai tugas mem bantu Bupati dalam penyusunan 
kebijakan dan pengoor dinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah serta pelayanan administratif . Pasal 6 (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur pelaksana staf; 
(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang 
berked udukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati; BAB Ill 
KEDUD UKAN DAN SUSU NAN ORGANISASI 
Bagian Kesatu 
Kedu dukan Organ isasi