Bagaimana redaksi normatif Pasal 79 dalam PERATURAN WALI  KOTA BANDUNG Nomor 1205 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN WALI  KOTA BANDUNG Nomor 1205 Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN, BAB V - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, Pasal 79 berbunyi:

Dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun dilakukan pemeriksaan/pengujian berkala 
terhadap sistem pencegahan kebakaran yang terpasang 
dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. 
Pemeriksaan/pengujian berkala terhadap sistem 
pencegahan kebakaran dilakukan oleh Dinas. 
Prosedur ... 
 
65 
Prosedur pemeriksaan /pengujian b erkala adalah sebagai 
berikut : 
Dinas memberitahukan jadwal pemerik saan berkala 
kepada pemilik/ kuasa pemilik bangunan; 
Dinas menugaskan Tim Pemeriksa untuk melakukan 
pemeriksaan/pengujian berkala sesua i jadwal yang 
telah disampaikan; 
petugas pemeriksa wajib menggunakan tanda 
pengenal dan surat tugas untuk melakukan 
pemerik saan/pengujian dari Dinas ; 
pemilik/pengelola bangunan wajib memberikan 
dokumen kelengkapan sistem proteksi kebakaran yang 
terpasang pada bangunannya kepada petugas 
pemeriksa ; 
Dokumen kelengkapan sistem proteksi kebakaran yang 
disiapkan untuk pemeriksaan/pengujian berkala 
adalah sebagai berikut : 
1. sertifikat laik pakai sistem proteksi kebakaran yang 
telah dimiliki atau Berita Acara Pemeriksaan Tahun 
sebelumnya; 
2. gambar teknis (lay out ) penempatan sistem proteksi 
kebakaran; 
3. denah ruangan (site plan ) beserta ukuran dan 
kegunaan ruangan tersebut; 
4. daftar peralatan sistem proteksi kebakaran yang 
terpasang, lengkap dengan spesifikasi teknisnya. 
Hasil dari pemeriksaan/pengujian berkala berupa 
Berita Acara Pemeriksaan Berkal aakan diterbitkan 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah 
dilakukan pemeriksaan; 
Berita Acara Pemeriksaan Berkala diberikan kepada 
pemilik/ kuasa pemilik bangunan gedung sebagai 
pedoman atas kondisi dan kesiapan sistem proteksi 
kebakaran yang telah dipasang pada bangunan; dan 
Berita Acara Pemeriksaan Berkala selanjutnya 
digunakan sebagai dasar penentuan besaran retribusi. 
 
Pasal ... 
 
66