Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 5 Tahun 2003 Pasal 38?
Dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 5 Tahun 2003 tentang PERUBAHAN ATAS 12 (DUA BELAS) PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, Pasal 38 mengatur sebagai berikut:

(1) Dihapus . 
(1a) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan usaha eksplorasi, 
ekploitasi dan pengolahan di daerah tanpa izin sebagaimana 
dimaksu d Pasal 4 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 
3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, - (lima 
puluh juta rupiah) ; 
(1b) Setiap orang yang memindahtangankan izin tanpa persetujuan 
Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 5 dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling 
banyak Rp. 25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah) ; 
(1c) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan eksplorasi, 
Eksploitasi dan Pengolahan yang tidak membayar retribusi 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 
atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta 
rupiah) ; 
(1d) Penyetora n hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), 
(1b) dan (1c) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang -undangan. 
(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), (1b) dan 
(1c) adalah pelanggaran . 
 
12. ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota 
Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 
45) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat 
yaitu ayat (1a) , sehingga keseluruh annya berbunyi sebagai berikut :