Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 27 Tahun 2021 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PASER Nomor 27 Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Paser. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penye lenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusa n Pemerintah 
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Paser. 
3. Bupati adalah Bupati Paser. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disin gkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penye lenggara 
pemerintahan daerah. 
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daera h dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dini lai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang ber hubungan dengan 
hak dan kewajiban daerah tersebut. 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanju tnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan d aerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daera h dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan peraturan daerah. 
 
 Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Da erah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
; 
 
-3- 
 
 
 
 
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adal ah perangkat daerah 
pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pen gguna barang, 
yang juga melaksanakan pengelolaan daerah 
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daera h yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak s ebagai bendahara 
umum daerah. 
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanju tnya disingkat 
SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daera h yang 
melaksanakan pengelolaan APBD. 
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BU D adalah PPKD 
yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya dis ingkat TAPD adalah 
tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipim pin oleh sekretaris 
daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaks anakan kebijakan 
Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari 
pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan 
kebutuhan. 
12. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari P emerintah Daerah 
kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, p erusahaan daerah, 
masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, yang seca ra spesifik telah 
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan t idak mengikat, serta 
tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk men unjang 
penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. 
13. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang /barang dari 
Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, Kelomp ok Masyarakat 
dan/atau lembaga non Pemerintah yang sifatnya tidak secara terus 
menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindung i dari kemungkinan 
terjadinya risiko sosial masyarakat. 
14. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dap at menimbulkan 
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggun g oleh individu, 
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai damp ak krisis sosial, 
krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan b encana alam yang jika 
tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak 
dapat hidup dalam kondisi wajar. 
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingka t NPHD adalah 
naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Daerah de ngan Penerima 
Hibah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
16. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok anggota masya rakat yang 
dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung un tuk menjalankan 
kegiatan bersama. 
17. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang di bentuk oleh anggota 
masyarakat warga negara Republik Indonesia secara su karela atas dasar 
kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepe rcayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pem bangunan dalam 
rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara K esatuan Republik 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organ isasi non 
pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdas arkan ketentuan 
perundang-undangan. 
 
-4- 
 
 
 
 
18. Surat Pernyataan adalah pernyataan yang dibuat oleh calon penerima 
Hibah dan Bantuan Sosial yang berisikan kesanggupan dan tanggung 
jawab (Fisik dan Keuangan) melaksanakan kegiatan ses uai dengan 
proposal yang diajukan. 
19. Pemerintah Daerah Lainnya adalah pemerintah kabupat en/kota di wilayah 
provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah provinsi s erta pemerintah 
kabupaten/kota di wilayah Negara Kesatuan Republik I ndonesia. 
20. Proposal adalah permohonan bantuan dari kelompok/or ganisasi yang 
paling sedikit memuat maksud, tujuan susunan paniti a/pengurus dan 
rencana anggaran. 
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna an ggaran/kuasa 
pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah P encairan Dana atas 
beban pengeluaran DPA-SKPD. 
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disi ngkat SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar penciran dana yang diterbitkan 
oleh Bendaharan Umum Daerah berdasarkan SPM.