Apa saja yang diatur dalam Pasal 7 PERATURAN  BUPATI INDRAGIRI HULU Nomor 66 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN  BUPATI INDRAGIRI HULU Nomor 66 Tahun 2021 tentang , BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 7 menetapkan:

(1) Bidang Pengelolaan Inform asi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang 
yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun, 
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan 
melaporkan terkait dengan bidang pengelolaan informsi dan komunikasi 
publik . 
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang 
mempunyai fungsi : 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan 
aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi 
untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan 
informasi publik, penyediaan konte n lintas sektoral dan pengelolaan media 
komunikasi publik di Kabupaten ; 
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan 
aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi 
untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan 
informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media 
komunikasi publik di Kabupaten ; 
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
penyelenggaraan di bidang pengelolaan opi ni dan aspirasi publik di 
lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung 
kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik, 
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi 
publik ; 
~ 8 ~ 
 
d. penyiapan bahan pemb erian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, 
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan 
Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas 
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten ; 
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan 
aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi 
untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, pelaya nan 
informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media 
komunikasi publik di Kabupaten . 
f. penyiapan bahan dalam memfasilitasi sengketa Informasi. 
 
Bagian Keempat 
 
BIDANG PENYELENGGARAAN E -GOVERMENT