Apa saja yang diatur dalam Pasal 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE Nomor 6 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE Nomor 6 Tahun 2021 tentang PENGARUSUTAMAAN GENDER, Pasal 18 menetapkan:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 
 2. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 19 59 tentang 
Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 19 59 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822 ); 
 
 3. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 19 84 tentang Pengesahan 
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The 
Elimination Of All Forms Of Discrimanation Against Women), 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 84 Nomor 
29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3277 ); 
 
 4. Undang -Undang Nomor 21 Tahun 19 99 tentang Pengesahan 
Ilo Convention No. III Concerning Discrimanation In Respect 
Of Employment And Occupation (Konvensi Ilo Mengenai 
Disriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan), (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 19 99 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3836 ); 
 
 5. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 19 99 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 99 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886 ); 
 
-2- 
 
 
 6. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 
 
 7. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
 
 8. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573 ); 
 
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 9 tentang 
Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indon esia Tahun 20 19 Nomor 42 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322 ); 
 
 10. Peratur an Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender di Derah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peratura n Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas Peratur an Menteri Dalam Negeri 
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Derah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 011 Nomor 927 ); 
 
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 
 
 12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 
tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan 
Nasional; 
 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN MAJENE 
 
dan 
 
BUPATI MAJENE 
 
-3- 
 
 
 MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN 
GENDER .