Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 4 Tahun 2008?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 4 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG KESEHATAN, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Ka bupaten Magelang; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bu pati dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 
3. Bupati adalah Bupati Magelang; 
4. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer , perseroan lainnya, badan 
usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang nama dan dalam bent uk apapun, persekutuan perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, le mbaga, bentuk usaha tetap 
dan bentuk badan lainnya; 
 7 
5. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter 
gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran 
atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; 
6. Pelayanan Bidang Kesehatan adalah pelayanan kesehatan 
yang diselenggarakan oleh perorangan atau Badan yang meliputi upaya promotif (penyuluhan), preventif 
(pencegahan), kuratif (penyembuhan), pemulihan (rehabilitatif); 
7. Izin Penyelenggaraan Bid ang Kesehatan adalah izin yang 
diberikan kepada perorangan atau Badan untuk melaksanakan usaha/pekerj aan/pelayanan di bidang 
kesehatan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku; 
8. Retribusi Daerah yang selanjut nya disebut retribusi adalah 
pungutan Daerah sebagai pe mbayaran atas izin yang 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 
pribadi atau badan; 
9. Wajib Retribusi adalah or ang pribadi atau Badan yang 
menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut retribusi tertentu; 
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan periji nan tertentu bagi Pemerintah 
Kabupaten; 
11. Surat Pemberitahuan Retrib usi Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib 
retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran 
retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi; 
 8 
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; 
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat 
disingkat STRD adalah sura t untuk melakukan tagihan 
retribusi dan atau sanksi adm inistrasi berupa bunga dan atau 
denda ; 
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang 
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kridit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; 
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang 
memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang; 
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan 
yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat 
keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi 
yang telah ditetapkan; 
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 
keberatan terhadap SKRD,SKRDKBT ,SKRDLB diajukan oleh 
Wajib Retribusi; 
17. Kedaluwarsa adalah suatu al at untuk memperoleh sesuatu 
atau untuk dibebaskan dari s uatu perikatan dengan lewatnya 
suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan 
oleh Undang-Undang; 
18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 
atau Pejabat Pegawai Negeri Sip il tertentu yang diberi tugas 
wewenang khusus oleh Unda ng-undang untuk melakukan 
penyidikan; 9 
19. Penyidikan adalah serangkai an tindakan penyidik dalam hal 
dan menurut cara yang diat ur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu mem buat terang tentang tindakan 
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya; 
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.