Bagaimana redaksi normatif Pasal 19 dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 10 Tahun 2009?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 10 Tahun 2009 tentang PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH, BAB VI - PENGELOLAAN JAMKESDA, Pasal 19 berbunyi:

Sumber pembiayaan penyelenggaraan J amkesda berasal dari Pemerintah Daerah 
dan Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat serta sumber lain yang sifatnya 
tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang 
berlaku. 
Dana operasional dan administrasi dialokasikan secara terpisah dengan dana 
untuk pelayanan kesehatan. 
Sistem pembayaran dilakukan sesuai dengan mekanisme rujukan berjenjang. 
 
 
 
 
 13 
Pembagian beban Pembiayaan pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan jenis 
pelayanan kesehatan yang diberikan dan dibutuhkan kemampuan fiskal masing -
masing Pemerintah D aerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota , dengan tetap 
mempertimbangkan potensi dari sumber dana lain. 
Operasional pembiayaan Dewan Wali Amanah dibebankan pada Pemerintah 
Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota .