Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH Nomor 9 Tahun 2022?
Substansi PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH Nomor 9 Tahun 2022 tentang PENETAPAN RINCIAN, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, adalah bagian dari hasil pajak 
dan retribusi daerah Kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% 
(sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi 
daerah Kabupaten. 
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kurang salur adalah Dana Bagi 
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang kurang salur pada tahun 
anggaran 2020. 
4. Pemerintah Desa adalah Pembakal dibantu perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalarn 
Negeri. 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat 
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
7. Pembakal adalah merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa di wilayah 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan 
rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah.