Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 6 Tahun 2011 pada Pasal 84?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA, BAB XVII - PENYIDIKAN, Pasal 84 menyebutkan bahwa:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai 
negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana di retribusi;
d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan 
tindak pidana di retribusi;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di retribusi;
g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 
dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang 
dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
retribusi;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/ atau melakukan tindakan lain yang 
perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.