Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI ACEH UTARA Nomor 4c} Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI ACEH UTARA Nomor 4c} Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KER.JA, pada BAB II - PENETAPAN, Pasal 5 menjelaskan:

(t)!ina9 Pemberdayaan Masyarakat, pengendalian penduduk
dan Keluarga Berencana mempunyai tugi"s merumuskan danmelaksanakan kebijakan, urusan kJtatausahaan Olnas,men5rusun program jang&a pendek, jangka menengah danjangka panjang, evaluasi dan pelaporan, kfbmbagaan] saranaa. Subbagian Penyusunan program;
b. Subbagian Keuangan dan perlengkapan; dan
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
(3) Bidang Penguatan Kelembagaan dan Keq'asama Gampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
a. Seksi Pembinaan lembaga Adat dan Kemasyarakatan
Gampong; dan
b. Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Kerjasama
Gampong.
(4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf d terdiri dari:
a. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi
Tepat Guna; dan
b. Seksi Pengembangan Usaha dan Lembaga Ekonomi
Gampong.
(5) Bidang Pembinaan Keuangan, Kekayaan dan AsetGampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf eterdiri dari :
a. Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan eampong; danb. Seksi Pembinaan Administrasi KJkayaan dan AsetGampong.
(6) Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
a. Seksi Tata Pemerintahan Mukim dan Gampong;
b. Seksi Pembinaan Administrasi pemerintahan Mukim danGampong; dan
c. Seksi Pembinaan Kapasitas pemerintahan Mukim danGampong.
(7) Bidang Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana danKeluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf g terdiri dari :
a. Seksi Pengendalian penduduk;
b. Seksi Keluarga Berencana; dan
c. Seksi Keluarga Sejahtera.
(8) Bagan Struktur Organisasi Dinas pemberdayaan
Masyaralat, pengendalian penduduk dan fefriarg;Berencana sebagaimana tercantum dalam lampirr, t;;merupakaa Bagian tidak terpisahkan dari peratulan Aupat'ilnl.
danprasaranafa$
6
dan prasarana gampong, pemberdayaan masyarakat,pembinaan keuangan, usaha ekonomi dan aset gampong,pemberdayaan pemerintahan mukim dan g"mporrg,pengendalian penduduk, keluarga berencana dan -keluarga
sejahtera.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat, pengendalian Fenduduk
dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :a. penrmusan dan pelaksanaan kebiiakan di bidangpemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;b. pelaksanaan tugas dibidang kelembagaan, sarana danprasarana gampong, pemberdayaan masyarakat,pembinaan keuangan, usaha ekonomi dan aset gampong,
pemberdayaan pemerintahan mukim dan gampong;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ai Uiaangpemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dankeluarga berencana;d. pelaksanaan administrasi Dinas pemberdayaan
Masyarakat, Pengendalian penduduk dan Keluarga
Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya; dane. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupatiterkait dengan tugas dan fungsinya.
"SffiffilT"