Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI PATI Nomor 40 Tahun 2022.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PATI Nomor 40 Tahun 2022 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI, pada BAB IV - PENDATAAN DAN PENETAPAN PENERIMA, Pasal 6 menjelaskan:

(1) Pendataan calon penerima BLT DBHCHT berasal dari 
data Buruh Pabrik Rokok pada Dinas Tenaga Kerja 
dan data Buruh Tani Tembakau pada Dinas 
Pertanian . 
(2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim yang 
ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. 
(3) Hasil verifikasi dan validasi data calon penerima BLT 
DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani 
oleh tim verifikasi dan validasi bersama perusahaan 
industri hasil tembakau dan perwakilan organisai 
serikat pekerja . 
(4) Berdasarkan . . . 
- 5 - 
(4) Berdasarkan Data calon penerima BLT DBHCHT yang 
telah di verifikasi dan divalidasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 3), Dinas Sosial P3AKB 
mengusulkan calon penerima BLT DBHCHT kepada 
Bupati dan dilengkapi dengan Surat Pernyataan 
Tanggung Jawab Mutlak dan Pakta Integritas. 
(5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 4), Bupati menetapkan penerima BLT DBHCHT . 
(6) Contoh format mengenai : 
a. usulan Data calon penerima BLT DBHCHT ; 
b. data calon penerim a BLT DBHCHT ; 
c. berita acara verifikasi dan validasi data calon 
penerima BLT DBHCHT ; 
d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ; dan 
e. Pakta Integritas, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat i ini.