Apa substansi hukum dari Pasal   18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 02 Tahun 2010?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 02 Tahun 2010 tentang PENGELOLAAN PASAR DESA, khususnya BAB IX - KETENTUAN PENUTUP, Pasal   18, adalah:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diu ndangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahka n pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lem baran Daerah Kabupaten 
Purbalingga. 
 
 
 
Diundangkan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga 
Nomor 02 Tanggal 10 Maret 2010 
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA 
cap. ttd 
S U B E N O 
 
 Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 8 Maret 2010 
 
BUPATI PURBALINGGA, 
cap. ttd 
TRIYONO BUDI SASONGKO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 17 PENJELASAN 
 
ATAS 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 
NOMOR 02 TAHUN 2010 
 
TENTANG 
 
PENGELOLAAN PASAR DESA 
 
I. PENJELASAN UMUM 
 
Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri 
nomor 42 tahun 2007 tentang Pasar Desa, maka Pemeri ntah Desa diberi 
kewenangan untuk mengelola pasar desa yang ada di d esanya dengan tujuan 
untuk memasarkan hasil produksi perdesaan, memenuhi kebutuhan ekonomi 
masyarakat perdesaan, melakukan interaksi sosial da n pengembangan 
ekonomi masyaraka, menciptakan lapangan kerja masya rakat, 
mengembangkan pendapatan pemerintah desa, memberika n perlindungan 
terhadap pedagang kecil, dan mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku 
ekonomi di Pasar Desa. 
 
Pasar desa mempunyai fungsi sebagai sarana pertemua n antara 
pedagang dan masyarakat desa untuk melakukan transa ksi hasil pertanian 
dan perkebunan bagi masyarakat desa. 
 
Dalam Peraturan Daerah ini, antara lain memberikan pedoman dalam 
hal pengelolaan pasar desa yang dibentuk atas praka rsa masyarakat dengan 
tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan pendapatan masyarakat dan desa. Oleh ka rena itu dalam hal 
penataan pasar desa sangatlah diperlukan agar pembe rian perlindungan dan 
pengoptimalisasian pasar desa bisa lebih jelas. 
 
Sehubungan dengan hal dimaksud maka untuk pelaksana anya perlu 
menetapakan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang pengelolaan 
Pasar desa dengan berpedoman diantaranya ; 
 
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2 003 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 
2. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 200 7 tentang Pedoman 
Pengelolaan Kekayaan Desa; 
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 20 07 tentang 
Pengelolaan Pasar Desa. 
 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 18 II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL