Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 11 Tahun 2014.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 11 Tahun 2014 tentang PENGENDALIAN GRATIFIKASI, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan . 
2. Pemerintah an Daerah adalah penyel enggara urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas – luasnya salam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam U ndang – Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Bangka Sela tan. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Bangka Selatan . 
6. Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri 
Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dewan 
Komisaris BUMD, Di reksi BUMD, pegawai BUMD, Pegawai 
Tidak Tetap (PTT), Pegawai Harian Lepas (PHL) , Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Perangkat Desa, 
Tenaga yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah 
Daerah . 
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat 
KPK adalah lembaga negara yang independen d engan tugas 
dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana 
korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang -Undang Nomor 
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi . 
8. Kepala Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat KPD 
adalah Kepala P erangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bangka Selatan . 
9. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka 
Selatan . 
10. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Bangka 
Selatan . 
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah 
Unsu r pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan 
12. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang , 
barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket 
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, 
pengobatan cuma -cuma, dan fasilitas l ainnya, baik yang 
diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang 
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa 
sarana elektronik . 
13. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan 
untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secar a 
transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang 
melibatkan partisipasi aktif pemerintah, dunia usaha dan 
masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian 
gratifikasi . 
14. Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Bangka Selatan yang 
selanjutnya di singkat UPG Kabupaten Bangka Selatan adalah 
unit kerja yang bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi 
pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bangka Selatan . 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 15. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok 
orang, badan hukum ata u lembaga yang memberikan 
gratifikasi kepada penerima gratifikasi . 
 16. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang 
ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non 
elektronik untuk melaporkan Penerimaan Gratifikasi . 
17. Pelapor Gratifikasi yan g selanjutnya disebut Pelapor adalah 
pejabat/pegawai yang menerima gratifikasi dan mengisi 
formulir gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian melaporkan 
kepada KPK atau melalui UPG . 
18. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi 
lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam 
Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor . 
19. Konflik kepentingan adalah kondisi dari Pejabat/Pegawai yang 
patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat 
mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya 
secara tidak patut . 
20. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai 
dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya . 
21. Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang 
diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau 
nilai untuk semua peserta da n memenuhi prinsip kewajaran . 
22. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta 
asing dengan mata uang Rupiah yang didapatkan dari rata 
- rata kurs jual dan kurs beli 
(Kurs Tengah = 
 ) pada hari tertentu .