Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 23 Tahun 2021 Pasal 5?
Dalam PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 23 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:

Setiap penyelenggaraan usaha minimarket wajib: 
a. Menjalin kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil 
(UMK) dalam rangka pemasaran produk UMK, 
minimal 5% (lima persen) dari jenis produk yang 
dipasarkan melalui perjanjian kerja sama; 
b. Mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan 
dalam izin penyelenggaraan usaha perpasaran 
swasta dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku khususnya mengenai perpajakan dan 
retribusi; 
c. Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin 
kenyaman konsumen; 
d. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha; 
e. Memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan 
kelestarian lingkungan tempat usaha; 
f. Mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan 
perjudian dan perbuatan yang melanggar 
kesusilaan serta ketertiban di tempat usahanya; 
g. Mencegah penggunaan tempat usaha untuk 
kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obatan 
terlarang serta barang-barang terlarang; 
h. Menyediakan sarana dan fasilitas ibadah bagi 
karyawan; 
i. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk 
melaksanakan ibadah; 
j. Mentaati perjanjian kerja serta menjamin 
keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan 
karyawan; 
k. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap 
pakai (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) dan 
mencegah kemungkinan timbulnya bahaya 
kebakaran di tempat usahanya; 
l. Menerbitkan dan mencantumkan daftar harga 
yang dinyatakan dalam rupiah (Rp); 
m. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja 
setempat; 
n. Pelaku Usaha hanya dapat memiliki paling banyak 
150 (seratus lima puluh) gerai minimarket yang 
dimiliki dan dikelola sendiri; dan 
o. Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki 150 
(seratus lima puluh) gerai minimarket dan akan 
melakukan penambahan gerai minimarket lebih 
lanjut, Pelaku Usaha wajib mewaralabakan setiap 
gerai minimarket yang ditambahkan. 
 
5. ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: