Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 85 Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 85 Tahun 2022 tentang RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Cirebon. 
4 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 
Cirebon. 
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
4. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon. 
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala 
Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten 
Cirebon. 
6. U ru san Pemerin tahan adalah kekuasaan pemerin tahan 
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya 
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara 
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, 
memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. 
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan 
yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan 
yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan 
potensi yang dimiliki Daerah. 
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon 
untuk periode 5 (lima) tahun. 
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 
tahun. 
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun . 
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus 
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan 
pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan 
bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, 
5 
mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan 
tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang 
akan datang. 
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan. 
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan 
oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 
5 (lima) tah unan. 
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara 
nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang Iebih 
spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang Iebih pendek 
dari tujuan. 
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara 
kuantitatif dan/ atau kualitatif yang terdiri dari unsur 
masukan , proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau 
dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja 
suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 
menentukan apakah tujuan sudah tercapai. 
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil 
oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan; 
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat 
Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan 
pembangunan daerah. 
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas 
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 
untuk menghasilkan keluaran ( output) dalam rangka 
menca pai hasil ( outcome) suatu program. 
23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan 
kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan . 
t 
24. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang 
atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya 
pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud . 
25. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau 
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode 
waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran 
dari beberapa kegiatan dalam satu program . 
26. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa 
hasil pembangunan /layanan yang diperoleh dari 
pencapaian hasil ( outcome) beberapa program . 
6 
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah 
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja 
SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, 
belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi 
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar 
penyusunan rancangan APBD. 
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah 
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau 
dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan 
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara 
umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
anggaran oleh pengguna anggaran.