Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 23 Tahun 2016 pada Pasal 24?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 23 Tahun 2016 tentang PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH, BAB V - PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS, Pasal 24 menyebutkan bahwa:

Penggunaan pakaian dinas diatur sebagai berikut:
a. PDH Khaki, PDH Putih Hitam, dan PDH Batik lengan p anjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a digunakan oleh Bup ati, Wakil Bupati,
dan Pejabat Tinggi Pratama.
b. PDH Khaki, PDH Putih Hitam, dan PDH Batik lengan pe ndek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b digunakan oleh Pega wai Perangkat
Daerah selain Pejabat Tinggi Pratama Kepala Desa dan Pe rangkat Desa.
c. PDH Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4
digunakan oleh Camat.
d. PDH Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5
digunakan oleh Lurah;
e. Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b,
Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, Pakaian
Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1 ) huruf d, Pakaian
LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e digunakan oleh
Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Perangkat Daerah, Kepal a Desa dan Perangkat
Desa .
- 15 -f. PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f digunakan oleh
Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa.
g. PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, PSR sebagaimana
dimaksud pada dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dan PSL se bagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i digunakan oleh Bupati, W akil Bupati, Pegawai
Perangkat Daerah, Kepala Desa, dan Perangkat Desa di l ingkungan Pemerintah
Daerah.
h. PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j digunakan oleh Bupati,
Wakil Bupati, Pegawai Perangkat Daerah, Kepala Desa, dan Perangkat Desa
untuk melaksanakan tugas operasional dan/atau teknis di lapangan.