Apa substansi hukum dari Pasal 29 PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 5O Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 5O Tahun 2022 tentang PEDOMAN ALOKASI PENGGUNAAN DANA DESA, khususnya BAB VIII - PENYALURAN DAN PENCAIRAN, Pasal 29, adalah:

( 1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. untuk penyaluran reguler desa-desa yang memiliki status 
IDM berkembang, dan maju penyalurannya dilakukan dari 
RKUN ke RKD melalui RKUD dengan ketentuan: 
1) tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana 
Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling 
lambat bulan Juni; 
2) tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu 
Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan 
paling lambat bulan Agustus; dan 
3) tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana 
Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni. 
b. untuk penyaluran desa mandiri desa-desa yang memiliki 
status IDM mandiri penyalurannya dilakukan dari RKUN ke 
RKD melalui RKUD dengan ketentuan: 
1) tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana 
Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling 
lambat bulan Juni; dan 
32 
2) tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu 
Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret. 
(2) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan hurufb, setelah dikurangi kebutuhan Dana 
Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan. 
(3) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) lebih kecil dari besaran Dana Desa 
untuk BLT Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden 
mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022, Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 
disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari 
pagu Dana Desa setiap Desa. 
(4) Penyaluran Dana Desa tahap 1 sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, sudah termasuk pendanaan 
kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (C0ID-19). 
(5) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran 
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen 
persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan 
ketentuan: 
a. tahap I berupa: 
1) peraturan Desa mengenai APBDes; dan 
2) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; 
b. tahap II berupa: 
1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 
Desa tahun anggaran 2021; dan 
2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 
Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan 
paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata­ 
rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah 
sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa 
tahap I yang telah disalurkan; dan 
Bagian Kesatu 
Penyaluran Reguler 
Paragraf 1 
Penyaluran Reguler Tahap I