Apa bunyi lengkap Pasal 8 dalam KET ENTUAN UMUM Meneta pkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN Nomor 5 Tahun 2016?
Menurut ketentuan dalam KET ENTUAN UMUM Meneta pkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN Nomor 5 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN , SUSUNAN, pada , Pasal 8 dinyatakan:

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari 3 (Tiga) Asist en, 10 
(Sepuluh ) Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu : 
a. Asis ten terdiri atas : 
1. Asis ten Pemerintahan dan Kesejaht eraan Rakyat ; 
2. Asis ten Perekono mian dan Pembangunan; 
3. Asis ten Administrasi um um. 
b. Bagian terdiri atas: 
1. Bagian Tata Pem erintahan; 
2. Bagian Kesejaht eraan Rakyat ; 
3. Bagian Hukum ; 
4. Bagian Perekonomian dan Sumb er Daya Alam ; 
5. Bagian Administr asi pembangunan ; 
6. Bagian Pengad aan Barang dan Jasa; 
7. Bagian Umum; 
8. Bagian Organisas i; 
9. Bagi an Protok ol dan Komunikasi Pimpinan; 
10. Bagian Perencanaan dan Keuangan. 
c. Kelomp ok Jabatan Fungsional . Bagian Kedua 
Susunan Organi sasi Pasal 7 
Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tuga s sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 6, menyelengg arak an fungsi : 
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 
b. pengoor dinasian pelaksanaan tugas s atuan kerja Perangkat Daerah ; 
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; 
d. pelayanan adrninistratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada 
instansi pem erintahan lingkup Pemerintah Daerah; 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/W akil Bupati s esuai 
dengan tugas dan fungsin ya. -6- 
Asisten Pemerintahan dan Kesejaht eraan Rakyat dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menye lenggarakan fungs i: 
a. penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan , hukum dan 
kerjasama ; 
b. pengoor dinasian penyus unan kebijakan daerah di bidang kesra; 
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata 
pemeri ntahan , hukum, dan kesra; 
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata 
pemerintahan dan hukum; 
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkai t 
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor 
yang mem pengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesra; dan 
f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Da erah di bidan g 
tata pemerintahan, hukum dan kesra yang berkaitan dengan tugas dan 
fungsinya . Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan tugas 
membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang 
pemerintahan , hokum dan kerjasama, dan pengoordinasian penyusunan 
kebijakan daerah di bidang kesr a, pengoordinasian pelaksan aan tugas 
perangkat daerah , dan pemantauan dan evalu asi pelaksanaan kebijakan 
daerah di bidang tata pemerintahan , kese jahteraan rakyat dan hukum .