Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 53 Tahun 2019 pada Pasal 2?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 53 Tahun 2019 tentang KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA, BAB II - PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

(1) Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: 
a. Efisien; 
b. Efektif; 
c. Transparan; 
d. Terbuka; 
e. Bersaing; 
f. Adil/tidak diskriminatif; dan 
g. Akuntabel. 
(2) Makna dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah: 
a. Efisien mempunyai m akna bahwa pengadaan barang/jasa 
harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya 
yang minimum untuk mencari kualitas dan sasaran dalam 
waktu yang ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran 
dengan kualitas yang maksimum; 
b. Efektif mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa 
harus sesuai d engan kebutuhan dan sasaran yan g telah 
ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar -
besarnya; 
c. Transparan mempunyai makna bahwa semua ketentuan 
dan informasi pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan 
dapat diketahui oleh penyedia barang/jasa yang berminat 
serta oleh masyarakat pada umumnya; 
6 d. Terbuka mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa 
dapat diikuti oleh semua penyedia barang/ jasa yang 
memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan 
ketentuan dan prosedur yang jelas; 
e. Bersaing mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa 
dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara 
sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan 
memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh 
barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak 
ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme 
pasar dalam pengadaan barang/jasa; 
f. Adil/tidak diskriminatif mempunyai makna bahwa 
memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon 
penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi 
keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap 
memperhatikan kepentingan nasional; dan 
g. Akuntabel mempunyai makn a bahwa harus sesuai dengan 
aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan 
barang/jasa sehingga dapat dip ertanggungjawabkan.