Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor ~ Tahun 2020 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor ~ Tahun 2020 tentang SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupat en 
Situbondo. 
3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. 
4 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 
Situbondo. 
6. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau 
serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, 
terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara 
dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam 
bentuk pencegahan penyakit , peningkatan kesehatan , 
pengobatan penyakit , dan pemulihan kesehatan oleh 
pemerintah dan/ atau masyarakat . 
7. Upaya Kesehatan Perorangan adalah suatu kegiatan 
dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan 
yang ditujukan untuk peningkatan , pencegahan , 
penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat 
penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan . 
8. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan yang bertujuan 
untuk meningkatkan status 
penyakit , mendiagnosis dan kesehatan, 
mengobati mencegah 
penyakit, 
memantau perkembangan penyakit, mencegah kecacatan 
dan merehabilitasi kesehatan pasien. 
9. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung 
jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus­
kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik 
secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, 
rujukan teknologi , rujukan tenaga ahli, rujukan 
operasional , rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan 
dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium . 
10. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan 
tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik 
baik vertikal maupun horizontal . 
11. Rujukan Upaya Kesehatan Perorangan adalah rujukan 
kasus yang berkaitan dengan diagnosis, terapi, tindakan 
medik berupa pengiriman pasien, rujukan bahan 
pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium 
dan rujukan ilmu pengetahuan tentang penyakit. 
12. Rujukan spesimen atau penunjang diagnostik lainnya 
adalah rujukan pemeriksaan bahan yang berasal 
dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan 
diagnostik , penelitian , pengembangan pendidikan , 
dan/ atau analisis lainnya. 
5 
13. Rujukan batik adalah rujukan atas kasus yang dirujuk, 
fasilitas penerima rujukan akan merujuk batik pasien 
setelah memberikan pelayanan sesuai dengan 
kebutuhannya, sehingga rujukan berjalan menurut alur 
yang ditetapkan. 
14. Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan 
kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis 
dan penunjang. 
15. Jaminan kesehatan adalah salah satu bentuk 
perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin 
pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak 
melalui penerapan sistem kendali biaya dan kendali 
mutu. 
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat 
Fasyankes adalah suatu tempat yang digunakan untuk 
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik 
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang 
dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau 
masyarakat. 
17. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya 
disingkat FKTP adalah fasilitas pelayanan kesehatan 
yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang 
bersifat non spesialistik meliputi rawat jalan dan rawat 
inap, dapat berupa Puskesmas atau yang setara, praktik 
dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama atau yang 
setara. 
18. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang 
selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas pelayanan 
kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan 
perorangan tingkat kedua dan ketiga yang bersifat 
spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat 
jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan 
rawat inap di ruang perawatan khusus, dapat berupa 
klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum, dan 
rumah sakit khusus. 
19. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang 
membutuhkan tindakan medis segera guna 
menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih 
lanjut. 
20. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 
secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat 
inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 
6 
21. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat 
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan 
upaya kesehatan perorangan tingkat pertarna, dengan 
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di 
wilayah kerjanya. 
22. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang 
menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau 
spesialistik. 
23. Dokter praktik mandiri adalah fasilitas pelayanan 
kesehatan yang diselenggarakan oleh tenaga medis 
dokter / dokter gigi yang menyediakan pelayanan med.is 
dasar atau yang diselenggarakan oleh tenaga medis 
dokter spesialis/ dokter gigi spesialis yang menyediakan 
pelayanan kesehatan spesialistik atau sub spesialistik 
sesuai kompetensi dan kewenangannya . 
24. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan 
diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan 
dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang 
kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan 
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan . 
25. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi 
masalah kesehatann ya untuk memperoleh pelayanan 
kesehatan yang diperlukan baik secara langsung 
maupun tidak langsung di sarana pelayanan kesehatan. 
26. Asosiasi fasilitas kesehatan adalah asosiasi fasilitas 
kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 
27. Klasterisasi sistem rujukan adalah pengaturan sistem 
rujukan berbasis wilayah berdasarkan kemampuan 
fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk 
mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan 
kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang 
dimilikin ya dengan efektif dan efisien. 
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
selanjutn ya disingkat APBD adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo . 
7