Apa norma yang terkandung dalam Pasal 13 NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945?
Substansi NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, khususnya , Pasal 13, memuat:

(1) lnvestigasi kasus sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 
huruf c dilakukan dengan mengump ulkan, m enyeleksi, 
dan m endata informasi dan/atau dokumen berkai tan 
dengan kasus huku m yang dihadapi oleh penerima 
bantuan hukurn. Pasal 12 
(1) Konsultasi hukum sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 10 
huruf b dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan 
Hukum kepa da Penerima Bantuan Hu kurn. 
(2) Pennohonan konsultasi hukurn sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum 
kepada Pemberi Bantuan Huku rn dengan mengisi fonnu lir 
pennohonan dan me lampirkan surat keterangan rniskin . 
(3) Formu lir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) tercantum dalarn Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini . 
(4) Pemb eri Bantuan Hukurn wajib membuat laporan dalarn 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak 
tanggal selesain ya pelaksan aan kegiatan konsultasi 
hukum . 
(5) Lapo ran sebagaimana dimaks ud pada ayat (4) 
disampaikan kepada Bupati. Pasa l 11 
(I) Penyuluhan hukum sebaga imana dimaksu d clalam Pasa l 
10 hurufa dapat berupa: 
a. cerama h; 
b. diskusi; dan/a tau 
c. simul asi. 
(2) Pernberi Bantuan Hukum wajib membu at laporan dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak 
tanggal selesainya kegiatan penyuluh an hukum . 
(3) Laporan sebag aimana dimaksud pada ayat (2) disertai 
dengan dokumen pendukun g paling sedikit: 
a. surat permohonan dari Pernohon Bantuan Huk um; 
b. foto pelaksanaan kegiatan; 
c. absensi atau daftar hadir; 
d. materi penyuluhan hukurn; dan 
e. notula pelaksanaan penyu luhan hukurn . 
(4) Laporan sebagaimana dimaks ud pada ayat (2) 
disarnpaikan kepada Bupati. 
(5) Format laporan sebagaimana dirnaks ud pada ayat (2) 
tercantum dalarn Larnpiran yang rneru pakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 8