Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 7?
Dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 16 Tahun 2021 tentang BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI, BAB V - PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan pengelolaan, tata usaha, akuntansi dan 
pertanggungjawaban biaya penunjang operasional Bupati dan 
Wakil Bupati dil aksanakan oleh Sekretaris Daerah dengan 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang -undangan. 
 
 
 
 
 
(2) Dalam rangka akuntabilitas, pengelolaan, tata usaha, akuntasi 
dan pertanggungjawaban biaya penunjang operasional 
sebagaimana dimaksud pada aya t (1), di persamakan dengan 
Belanja Perangkat Daerah.