Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 17 Tahun 2003 Pasal   22?
Dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 17 Tahun 2003 tentang PAJAK HIBURAN, BAB X - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, Pasal   22 mengatur sebagai berikut:

(1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat : 
a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD 
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan 
hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan 
perundang -undangan perpajakan daerah ; 
b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak 
benar ; 
c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa 
bunga denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi 
tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan 
karena ke salahannya ; 
(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada 
Walikota, atau pejabat selambat -lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak 
tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan 
memberikan alasan yang jelas ; 
(3) Walikota atau pejabat, paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat 
Permohonan sebagaimana dimaks ud ayat (2) Pasal ini, diterima, 
sudah harus memberikan keputusan ; 
(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) Pasal ini, Walikota atau pejabat tidak memberikan 
keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan 
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi 
dianggap dikabulkan. 
 
B A B XI 
KEBERATAN DAN BANDING