Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARA T Nomor 15 Tahun 2002?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARA T Nomor 15 Tahun 2002 tentang RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJI, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Gub ernur beserta Perangkat Daerah 
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat. 
6. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi 
Perikanan dan Kelautan. 
4 
7. Laboratorium Penguji Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut 
Laboratorium adalah Laboratorium milik Pemerintah Daerah yang telah 
menda pat akreditasi dari Badan Standardisasi Nasional, untuk 
melaksanakan kegiatan pembinaan, pengujian dan pengawasan mutu 
hasil perikanan. 
8. Pos Pengawasan dan Pengujian Mutu adalah Instalasi Laboratorium 
yang membantu pelaksanaan kegiatan Laboratorium dan pengawasan 
hasil perikanan yang masuk dan atau keluar Daerah. 
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan 
kesatuan balk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meli puti Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, 
Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama 
dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap 
dan bentuk badan lainnya. 
10. Pengawas Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Pengawas 
Mutu adalah petugas yang telah memiliki sertifikat untuk melakukan 
pengawasan dan pengendalian mutu ha sil perikanan. 
11.Hasil Perikanan adalah ikan termasuk biota perairan lainnya yang 
ditangani dan atau diolah untuk dijadikan produk akhir yang berupa 
ikan segar, ikan beku dan olahan lainnya yang digunakan untuk 
konsumsi manusia. 
12. Unit Pengolahan adalah tempat yang digunakan untuk mengolah hasil 
perikanan yang akan diekspor balk yang dimiliki oleh perorangan 
maupun badan usaha. 
13.Standar Mutu adalah persyaratan produk yang memenuhi ketentuan 
spesifikasi teknis meliputi identita s, higiene, kimiawi, keseragaman 
mengenai ukuran, berat atau isi, jumlah, rupa, label, dan sebagainya 
sesuai Standar Nasional Indonesia. 
14.Sertifikat Kelayakan Pengolahan selanjutnya disingkat SKP adalah surat 
keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang 
menerangkan bahwa unit pengolahan telah memenuhi persyaratan 
yang ditentukan. 
15.Sertifikat Mutu adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh 
Laboratorium yang menerangkan bahwa suatu hasil perikanan telah 
memenuhi standar mutu. 
16.Sertifi kat Kesehatan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh 
Laboratorium yang menerangkan bahwa suatu hasil perikanan telah 
ditangani dan diolah sesuai ketentuan yang berlaku. 
17.Program Manajemen Mutu Terpadu yang selanjutnya disingkat PMMT 
adalah sistem manajemen mutu yang diterapkan secara terpadu sejak 
pra panen hingga pasta panen. 
18. Hazard Analysis Critical Control Point yang selanjutnya disebut HACCP 
adalah suatu konsepsi manajemen mutu yang diterapkan untuk 
memberikan jaminan keamanan dan mutu p roduk yang dihasilkan oleh 
unit pengolahan ikan. 
5