Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 22 PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor % Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor % Tahun 2021 tentang KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, pada BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS, Pasal 22 menjelaskan:

(1)Penetapan jumlah hari penjalanan dinas dalam SPT dan SPPD benkaitan 
dengan penjalanan dinas dalam negeni disesuaikan antara hari efektif tugas 
kedinasan ditambah jumlah hari selama dalam peijalanan pergi pulang. 
(2)Penetapan jumlah hari perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan dengan ketentuan sebagai benikut: 
a. apabila......14 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
14- 
a.apabila hari efektif kegiatan di ibukota Provinsi atau di ibukota 
kabupaten/kota dalam wilayah provinsi jambi selarna 1 (satu) han, maka 
lamanya perjalanan dinas dalam penerbitan SPT dan SPPD maksimal 
selama 3 (tiga) han; 
b.apabila hari efektif kegiatan di luar wilayah Provinsi selama 1 (satu) han, 
maka pencantuman lamanya perjalanan dinas dalam SPT dan SPPD 
berjumlah 3 (tiga) hari dan dapat di tambah 1 (satu) hari untuk transit. 
(3) Pembayaran perjalanan dinas dihitung pada saat tanggal berangkat dan 
tanggal kembali ke tempat kedudukan semula. 
Paragraf 2 
Pengisian dan Perhitungan Rampung SPPD