Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal  76 PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor a Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor a Tahun 2021 tentang PENGELOLAAN SAMPAH, pada BAB  XIX - KETENTUAN PENYIDIKAN, Pasal  76 menjelaskan:

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang 
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan 
persampahan dan/atau pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dal am Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik....
-33-
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 
tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan 
melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 
diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 
atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan 
pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari 
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak 
terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan 
tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal 
tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan .
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.