Bagaimana redaksi normatif Pasal 11 dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA \ Nomor 60 Tahun 2008?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA \ Nomor 60 Tahun 2008 tentang , Pasal 11 berbunyi:

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huru f g seku rang -kurangn ya haru s : Pasal 10 
(1) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat terhadap pemb inaan 
sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f 
dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang - kurangn ya hal-hal 
se bagai beriku t : 
a. penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan 
pemberhentian pegawai ; 
b. penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekuitmen ; dan 
c. supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai . 
(2) Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manus ia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang -undangan. Pasal 9 
Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sekurang - kurangn ya dilaksanakan dengan 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
a. wewenang diberikan kepada pega wai yang tepat sesuar dengan tingkat 
tanggungjawab dalam rangka pencapaian tujuan SKPD ; 
b. pega wai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait 
dengan pihak lain dan SKPD yang bersangkutan ; dan 
c. pega wai yang diberi wewenang s ebagaimana dimaksud dalam huruf b 
memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait 
dengan penerapan Penyelenggaraan Maturitas Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah Terintegrasi Daerah . c. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam 
SKPD ; 
d. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur 
organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis ; dan 
e. mene tapkan jumlah pegawai yang sesuai , terutama untuk posisi 
pimpinan . 
(2) Penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang -undangan . - 9 -