Menurut PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014, apa isi dari Pasal 11?
Pasal Pasal 11 dalam PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 2 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI, pada BAB VI - TATA CARA PEMBINAAN ANGKUTAN, menyatakan:

2huruf d diselenggarakan ,sebagai berikut:
a.pelayanan khusus angkutan sekolah, yang melayani
penumpang pulang pergi dari tempat asal ke sekolah,
dengan wilayah operasi terbatas dalam kota;
b.dilayaniolehmobil bus maupun mobil penumpang ;
c.tanda nomor kendaraan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang -undangan ;
d.pembayaran dilakukan secara tidak langsung oleh
penumpang; dan
e.tidak boleh mengangkut penumpang umum.
Pasal118
Kendaraan angkutan sekolah harus memil iki identitas
berupa tulisan “ANGKUTAN SEKOLAH” yang ditempatkan
secara permanen pada kaca depan dan belakang kendaraan
serta dinding kiri dan kanan kendaraan .
BagianKeempat
Perizinan
Paragraf 1
Pengelola an Pelayanan Angkutan
Pasal119
Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dapat
dilakukan oleh:
a.Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah;
b.Badan Usaha Milik Swasta ; dan
c.Koperasi .
Paragraf 2
Jenis Izin Angkutan
Pasal120
Pelaksanaan kegia tan angkutan dengan kendaraan umum,
wajib memiliki izin meliputi:
a.izin usaha angkutan ;
b.izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek;
c.izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek; dan
d.Kartu Pengawasan .
Paragraf ...
68
Paragraf 3
Izin Usaha Angkutan
Pasal121
(1)Setiap badan hukum atau perusahaan angkutan yang
berusaha di bidang angkutan umum harus memiliki izin
usaha angkutan dari Walikota .
(2)Izinsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan
pengusahaan angkutan umum.
(3)Izin digunakan untuk melakukan usaha di bidang
angkutan orang serta angkutan barang umum, baik
dalam trayek maupun tidak dalam trayek .
(4)Penerbitan izin dilakukan oleh SKPD yang mendapat
pendelegasian kewenangan dari Walikota .
Paragraf 4
Tata Cara Permohonan
Izin Usaha Angkutan
Pasal122
(1)Pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis
kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan :
a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan
perusahaan ataukoperasi;
b.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c.fotokopi Izin Gangguan (HO);
d.fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
e.fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
f.fotokopi Akte Pendirian Perusahaan atauAkte
Notaris;
g.fotokopi bukti kepemilikan atau kerjasama tempat
penyimpanan ataupool kendaraan yang memadai
disertaiphotopool kendaraan;
h.fotokopi bukti kepemilikan atau kerjasama bengkel
perawatan kendaraan; dan
i.surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan
untuk menyediakan kendaraan dan mentaati
ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang
lalu lintas a ngkutan jalan .
(2)Setelah ...
69
(2)Setelah berkas dinyatakan lengkap, dilakukan
pemeriksaan terhadap fasilitas tempat penyimpanan
ataupool kendaraan dan fasilitas perawatan kendaraan
oleh Tim Pemeriksa dari Dinas dan/atau Intansi terkait.
(3)Hasil pemeriksaan se bagaimana dimaksud padaayat (2),
dituangkan dalam Berita Acara yang menjadi salah satu
dasar untuk penerbitan izin .
(4)Pemberian atau penolakan Izin Usaha Angkutan,
diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja .
(5)Bagi pemohon yang telah memenuhi semua pe rsyaratan,
akan diterbitkan Izin Usaha Angkutan yang berlaku
selama usaha.
Paragraf 5
Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor
Pasal123
(1)Pemohon yang sudah mendapatkan Izin Usaha Angkutan
mendaftarkan kendaraan yang akandigunakan kepada
Dinas, unt uk mendapatkan Kartu Pengawasan
Penggunaan Kendaraan Bermotor .
(2)Permohonan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilengkapi persyaratan :
a.surat permohonan;
b.fotokopi identitas atauKartu Tanda Penduduk pemilik
kendaraan atau pimpinan perusahaa n;
c.fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan ;dan
d.fotokopi Buku Uji.
(3)Berkas diproses paling lama 14(empat belas ) hari kerja
setelah berkasdinyatakan lengkap.
Paragraf 6
Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan
Pasal124
Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan Izin
Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalamPasal122
diwajibkan :
a.memiliki dan/atau menguasai paling sedikit 5 (lima)
kendaraan sesuai dengan peruntukan yang telah
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
b.melakukan ...
70
b.melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat
6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha angkutan;
c.menyampaikan laporan secara tertulis apabila terjadi
perubahan kepemilikan perusahaan, domisili
perusahaan dan/atau perubahan lokasi tempat
penyimpanan atau pool kendaraan kepada SKPD;
d.menyampaikan laporan secara tertulis atas kegiatan
usaha setiap tahun kepada SKPD.
BagianKelima
Izin Penyelenggaraan
Angkutan Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek
Paragraf 1
Penyelenggaraan Angkutan
Pasal125
(1)Pelaksanaan kegiatan angk utan dengan kendaraan
bermotor umum dalam trayek, wajib memiliki izin
penyelenggaraan angkutan dalam trayek .
(2)Pelaksanaan kegiatan angkutan dengan kendaraan
bermotor umum tidak dalam trayek, wajib memiliki izin
penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek .
(3)Izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek
sebagaimana dimaksud padaayat (1) mengacu kepada
Keputusan Walikota yang mengatur penetapan jaringan
trayek angkutan kota .
(4)Izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek
sebagaimana dimaksud padaayat (2) khususnya
angkutan taksi ,mengacu kepada Keputusan Walikota
yangmenetapkan jumlah alokasi taksi untuk setiap
perusahaan.
Paragraf 2
Perizinan Angkutan Orang
Dalam Trayek danTidakDalam Trayek
Pasal126
(1)Izin penyelenggaraan angkutan orangdalam trayek dan
izin penyelenggaraan angkutan orangtidak dalam trayek
sebagaimana dimaksud dalamPasal125 ayat (1) dan
merupakan satu kesatuan dokumen ,terdiri dari:
a.surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan dalam
trayek dan surat keputusan izin penyelenggara an
angkutan tidak dalam trayek, paling sedikit memuat:
1.nomor surat keputusan;
2.nama perusahaan;
3.nama...
71
3.nama pimpinan perusahaan atau penanggung
jawab;
4.alamat perusahaan ataupenanggungjawab;
5.masa berlaku izin;
6.trayek dan kode trayek yang dilayani;
7.tanda nomor kendaraan;
8.nomor uji;
9.merk pabrik; dan
10.tahun pembuatan.
b.kartu pengawasan kendaraan, paling sedikit memuat:
1.nomor kartu pengawasan;
2.nama perusahaan ataupemilik kendaraan;
3.masa berlaku izin;
4.trayek yang dilayani;
5.tanda nomor kendaraan;
6.nomor uji;
7.merk dan tahun kendaraan;
8.daya angkut orang;
9.daya angkut barang;
10.kode trayek yang dilayani; dan
11.jenis dan sifat pelayanan.
(2)Izin penyelenggaraan angkutan orangdalam trayek dan
izin penyelenggaraan angkutan orangtidakdalam trayek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,berikut
turunannya berupa Kartu Pengawasan yangditerbitkan
olehDinas, dalam bentuk keputusan Kepala Dinas ;
(3)Izin penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun
dan dapat diperpanjang sesuai keten tuanperaturan
perundang -undangan .
(4)Data pemilik kendaraan yang tertera dalam dokumen
izin, harus sama dengan semua dokumen surat
kendaraan.
Bagian…
72
Bagian Ke enam
Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
Dalam Trayek danTidakDalam Trayek
Paragraf 1
Persyaratan Permohonan Izin
Pasal127
(1)Untuk memperoleh izin penyelenggaraan angkutan orang
dalam trayek dan izin penyelenggaraan angkutan orang
tidak dalam trayek wajib memenuhi persyaratan
administrati f danpersyaratan teknis.
(2)Persyaratan administr atif sebagaimana dimaksud pada
,sebagai berikut :
a.memiliki izin usaha angkutan;
b.menandatangani surat pernyataan kesanggupan
untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai
pemegang izin;
c.memiliki atau menguasai kendaran bermotor yang
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dengan
domisili di Daerah ;
d.menguasai fasilitas penyimpanan ataupool kendaraan
yang dibuktikan dengan gambar photolokasi dan
bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan
atau kerjasama;
e.memiliki atau bekerjasama dengan pihak la in yang
mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan
kendaraan bermotor;
f.surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan
dan sumber daya manusia;
g.suratpernyataan komitmen usaha, seperti jenis
pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar
pelayanan yang dite rapkan.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud padaayat (1),
sebagai berikut :
a.pada trayek yang dimohon masih memungkinkan
untuk penambahan jumlah kendaraan;
b.prioritas diberikan kepada perusahaan angkutan yang
mampu mem berikan pelayanan angkutan terbaik.
(4)Khusus ...
73
(4)Khusus angkutan taksi wajib melampirkan proposal
pengoperasian angkutan, meliputi:
a.aspek legal;
b.aspek teknis;
c.aspek finan sial;dan
d.aspek manajerial.
Paragraf 2
Tata Cara Permohonan Izin Angkutan Orang
Dalam Trayek danTidakDalam Trayek
Pasal128
(1)Permohonan izin diajukan kepada Walikota dilengkapi
persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 27 ayat (2) dan ayat (3) .
(2)Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada
,dilakukan pembahasan oleh instansi terkait
yang tergabung dalam wadah forum lalu lintas dan
angkutan jalan Daerah .
(3)Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan yang
ditandatangani oleh semua instansi terkait.
(4)Berita acara kesepakatan sebagaimana dim aksud pada
merupakan dasar pengambilan keputusan bagi
Walikota .
(5)Apabila permohonan izin disetujui, Walikota menerbitkan
surat persetujuan prinsip.
(6)Apabila permohonan izin ditolak, Walikota menerbitkan
suratpenolakan disertai dengan alasan penol akan.
(7)Alasan penolakan permohonan sebagaimana dimaksud
padaayat (6),sebagai berikut:
a.persyaratan tidak lengkap;
b.tidak dimungkinkan penambahan kendaraan; dan
c.hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan .
Pasal129
(1)Surat persetujuan prin sip sebagaimana dimaksud dalam