Jelaskan isi kandungan Pasal  41 dari PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 3 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 3 Tahun 2021 tentang PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, ketentuan pada BAB  VI - BENTUK PELINDUNGAN PMI, Pasal  41 berbunyi:

(1) CPMI yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 menandatangani Peijanjian Penempatan dengan 
P3MI yang disahkan oleh pejabat Dinas dan dijadikan dasar dalam 
memberikan rekomendasi penerbitan paspor.
(2) Peijanjian Penempatan sebagaimana dimaiksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat tentang:
a. nama dan alamat P3MI;
b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat CPMI;
c. nama dan alamat Pemberi Keija;
d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan PMI di luar 
negeri yang hams sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang 
ditentukan oleh Pemberi Keija sebagaimana tercantum dalam 
peijanjian keijasama penempatan serta disesuaikan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan;
e. jabatan dan jenis pekeijaan CPMI sesuai permintaan Pemberi Keija;
f. jaminan P3MI kepada PMI dalam hal Pemberi Keija tidak memenuhi 
kewajiban kepada PMI sesuai Peijanjian Keija;
g. waktu keberangkatan CPMI;
h. tanggung jawab pengurusan penyelesaian masalah;
i. akibat atas teijadinya pelanggaran penempatan PMI oleh salah satu 
pihak;
j. tanda tangan para pihak; dan
k. tanda tangan pihak yang mengesahkan.
(3) Peijanjian Penempatan dibuat rangkap 5 (lima) dan disampaikan kepada:
a. CPMI yang bersangkutan;
b. P3MI yang bersangkutan;
c. keluarga CPMI;
d. Dinas; dan
e. Pemerintahan Desa.
(4) CPMI....
-22-
(4) CPMI sebelum menandatangani Peijanjian Penempatan dengan P3MI, 
terlebih dahulu hams memeriksakan kesehatan di Rumah Sakit Umum 
milik Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit yang telah mendapat izin/ 
rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang kesehatan.
Bagian Kelima 
Penempatan PMI