Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 8 Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 8 Tahun 2022 tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom . 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Presiden yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara 
dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 
melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
menyejahterakan masyarakat. 
6. Bupati adalah Bupati Cirebon. 
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Cirebon . 
8. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 
dan Pertanahan. 
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan , 
Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 
10. Sekretariat Dinas adalah Sekretariat Dinas 
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perumahan, 
Kawasan Permukiman dan Pertanahan . 
12. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perumahan , 
Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutn ya 
disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan 
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 
penunjang tertentu. 
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok 
Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan 
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya 
dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi. 
15. Kelompok Substansi adalah pengelompokan tugas dan 
fungsi pada unit kerja yang dilaksanakan oleh Pejabat 
Fungsional dan Pejabat Pelaksana. 
16. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional Ahli Muda 
yang diberikan tugas memimpin kelompok substansi 
sesuai dengan pengelompokan tugas dan fungsi bidang 
tugasnya . 
1 7. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu 
kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan , 
penyelenggaraan perumahan , penyelenggaraan 
kawasan permukiman , pemeliharaan dan perbaikan, 
pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh , 
penyediaan tanah , pendanaan dan sistem pembiayaan , 
serta peran masyarakat . 
18. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian 
dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, 
yang dilengkapi dengan prasarana , sarana, dan utilitas 
umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang 
layak huni. 
19. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan 
hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan 
perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai 
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan 
tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 
penghidupan. 
20. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan 
permukiman yang terdiri atas le bih dari satu satuan 
permukiman. 
21. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian 
yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan 
yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, 
serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di 
kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 
22. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi 
sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana 
pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat 
penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 
23. Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan 
dengan tujuan mendapatkan keuntungan. 
24. Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas 
prakarsa dan upaya masyarakat. 
25. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan 
untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah. 
26. Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan 
untuk memenuhi kebutuhan khusus. 
27. Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan 
berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan 
sarana pembinaan keluarga serta penunjang 
pelaksanaan tugas pejabat dan/ atau pegawai negeri. 
28. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak 
layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat 
kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas 
bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak 
memenuhi syarat. 
29. Perumahan kumuh adalah perumahan yang 
mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat 
hunian. 
30. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan 
yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja 
negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, 
dan/ a tau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
31. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang 
akan diterima kembali untuk kepentingan 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, 
tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya. 
32. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan 
hunian yang memenuhi standar tertentu untuk 
kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, 
dan nyaman. 
33. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang 
berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan 
pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. 
34. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk 
pelayanan lingkungan hunian. 
35. Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah 
masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli 
sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk 
memperoleh rumah.