Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 16 Tahun 2022 pada Pasal 7?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 16 Tahun 2022 tentang SANTUNAN KEMATIAN, BAB V - PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, Pasal 7 menyebutkan bahwa:

(1) Bupati menetapkan bendahara pengeluaran atau bendahara 
pengeluaran pembantu untuk melaksanakan tugas sebagai bendahara 
pengelola Belanja Tidak Terduga untuk Santunan Kematian atas 
usulan dari SKPD yang yang melaksanakan fungsi urusan sosial . 
 
(2) Bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi urusan sosial 
dapat melaksanakan tugas sebagai bendahara pengelola Belanja Tidak 
Terduga untuk Santunan Kematian , dalam hal tidak ditetapkannya 
bendahara pengeluaran pembantu oleh Bupati ; 
 
(3) Bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat rekapitulasi daftar 
nama almarhum/almarhumah dan penerima santunan kematian (ahli 
waris/keluarga) beserta alamatnya setiap bulan ; 
 
(4) Hasil rekapitulasi daftar nama almarhum/almarhumah dan penerima 
santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 
6 
 
kepada SKPD melaksanakan f ungsi Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah . 
 
(5) Bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan 
pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah melalui Bendahara SKPD yang melaksanakan fungsi 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah . 
 
Bagian Kedua 
Penatusahaan