Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 9 Tahun 2008?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 9 Tahun 2008 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dengan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemer intahan
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tah un 1945.
3.Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris
Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6.Perangkat daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ,Dinas Daerah,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga
Teknis Daerah, Sa tuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Daerah .
4
7.Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya
disebut SATPOL PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam
memelihara dan menyelenggarakan ketenteram andan ketertiban
umum serta menegakka nPeraturan Daerah .
8.Kepala Satuan P olisi Pamong Praja yang selanjut nya disebut Kepala
SATPOL PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa
Tengah.
9.Ketenteram andanKetertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis
yang memu ngkinkan pemerintah, pemer intah daerah dan masyarakat
dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram , tertib dan teratur.
10.Satuan Organisasi adalah Satuan Unit Kerja pada SATPOL PP.
11.Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Satuan Unit Kerja pada
SATPOL PP.
12.Jabatan Fungsional adalah kedud ukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak se orang Pegawai Negeri Sipil
dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan
pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.