Apa substansi hukum dari Pasal 40 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2012?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU, khususnya BAB XIV - PENYIDIKAN, Pasal 40, adalah:

(1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenan g 
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud da lam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat 
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerin tah Daerah 
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai de ngan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) 
adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pid ana 
di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan te rsebut 
menjadi lebih lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang priba di 
atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidan g 
Retribusi; 
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang Retribusi; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, sert a 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaa n 
tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi; 
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identi tas 
orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pid ana 
Retribusi; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaik an 
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pe nyidik 
pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai de ngan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Aca ra 
Pidana. 
 
13