Apa substansi hukum dari Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 17 Tahun 2022?
Materi muatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 17 Tahun 2022 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, khususnya , Pasal 16, adalah:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 
Pemerintah, maka berdasarkan hasil penyederhanaan str uktur 
organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan, 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 
 b. bahwa Peratur an Bupati Buton Selatan Nomor 50 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Lingkung an Hidup Kabupaten Buton 
Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, 
maka perlu diganti; 
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan; 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 
 
3. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah 
dengan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No mor 6398); 
4. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan 
Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, 
Tamba han Lembaran Negara Nomor 5563) ; 
2 
 5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6373); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah denga n Peraturan 
pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); 
7. Peratura n Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peratu ran Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoensia 
Tahun 2018 Nomor 157); 
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 525); 
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 
Pemerintah untuk Penyederhaaan Birokrasi (Berita Negara 
Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 546); 
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/ 2016 tentang Pedoman 
Nomen klatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten Yang 
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan 
Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan; 
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana 
telah d iubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Buton Selatan ; 
 
3 
 MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN 
TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN 
BUTON SELATAN