Apa substansi hukum dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959?
Materi muatan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pemben tukan Daerah Tingkat II di Sula wesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, khususnya , Pasal 22, adalah:

dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan 
Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data 
Indonesia , ketentuan lebih lanjut meng enai 
walidata tingkat Daerah dan walidata pendukung , 
produsen data tingkat Daerah serta Sekretaria t 
Satu Data Indonesia tingkat Daerah diatur dalam 
Peraturan Kepala Daerah ; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Kolaka tentang Satu Data Indonesia 
Kabupaten Kolaka ; BUPAT IKOLAKA 
PROVINSISULAWESITENGGARA 
PERATURAN BUPATI KOLAKA 
NOMOR ,.,TAHUN 2021 
TENT ANG 
SATU DATA INDONESIA KABUPATEN KOLAKA 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KOLAKA , 
Meng ingat Menimbang 
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4846) ; 
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ; 
7. Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lem bar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) , sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Pembentukan Peraturan Perudang -Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398) 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373) ; 
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) ; 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3854) ; 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6400) ; 
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Jaringan lnformasi Geospasial Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78); 
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu 
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 112). 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah , 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ment eri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang - 2 -