Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal  12 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 22 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 22 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, pada BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  12 menjelaskan:

Sub Bidang Pengembangan Potensi Pajak Daerah dipimpin 
oleh seorang Kepala Sub Bidang . 
Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi Pajak Daerah 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 
Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah lingkup 
pengembangan potensi pajak daerah . 
Dalam melaksanakan tugas sebaga imana dimaksud pada 
ayat ( 2), Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi Pajak 
Daerah menyelenggarakan fungsi: 
penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup 
pengembangan potensi pajak daerah ; 
pelaksanaan ... 
24 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup 
pengembangan potensi pajak daerah; 
penyiapan bahan pemantaua n, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup 
pengembangan potensi pajak daerah; 
penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan 
fungsi -fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah 
lingkup pengembangan potensi pajak daerah ; dan 
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi 
Pajak Daerah adalah sebagai berikut: 
menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan 
kinerja lingkup Sub Bidang Pengembangan Potensi Pajak 
Daerah ; 
membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar 
tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien ; 
menyusun bahan kebijakan teknis lingkup 
pengembangan potensi pajak daerah ; 
menyusun bahan rencana pendapatan pajak daerah ; 
melaksan akan dan mengoordinasikan potensi dan 
pendataan wajib pajak daerah; 
melaksanakan verifikasi, analisis dan penyusunan profil 
wajib pajak daerah berdasarkan data potensi dan 
inventarisasi data/informasi lainnya; 
memeriksa dan memaraf konsep naskah dina s sesuai 
dengan kewenangannya; 
melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas seba gai bahan pertanggungjawaban 
kepada atasan; dan 
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
Bagian ... 
25 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
Bagian Ke empat 
Bidang Pendapatan Asli Daerah 1