Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 87 Tahun 2021 Pasal 7?
Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 87 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA, BAB I - KETENTUANUMUM, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:

(1) Bidang Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, sosial dan Kependudukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan.
-8-
(2) Bidang Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, sosial dan Kependudukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merumuskan dan
melaksanakan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan
program dan kegiatan lingkup bidang pemerintahan, pengkajian peraturan,
sosial dan kependudukan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, sosial dan Kependudukan
menyelenggarakan fungsi
a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran
penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, pengkajian
peraturan, sosial dan kependudukan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang
pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan;
c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang
pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan;
d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, pengkajian
peraturan, sosial dan kependudukan;
e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan pemerintah daerah di bidang pemerintahan, pengkajian
peraturan, sosial dan kependudukan;
f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian
peraturan;
g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk
diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.
Bagian Keempat
Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Pasal8
(1) Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- 9 -
(2) Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas merumuskandan melaksanakan kebijakan,
mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan kegiatan
lingkup bidang ekonomi dan pembangunan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran
penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang
ekonomi dan pembangunan;
c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi
dan pembangunan;
d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
dan
f. pelaksanaan administrasi dan tara usaha.
Bagian Kelima
Bidang Inovasi dan Teknologi
Pasa19
(1) Bidang Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2) Bidang Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan,
mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan kegiatan
lingkup bidang inovasi dan teknologi.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:
- 10 -
a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran
penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapandi bidang
inovasi dan teknologi;
b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang
inovasi dan teknologi;
d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang
inovasi dan teknologi;
e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
f.penyiapan bahan pernantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapandi bidang
inovasi dan teknologi;
g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan pemcrintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang
inovasi dan teknologi;
h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil
kelitbangan; dan
1.pelaksanaan administrasi dan tata usaha.
Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional