Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 8 PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 56 Tahun 2020.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 56 Tahun 2020 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, pada BAB III - PENYALURAN DANA DESA, Pasal 8 menjelaskan:

(1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan setelah 
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa 
Pengguna Anggaran penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan 
Dana Desa menerima Dokumen persyaratan penyaluran dari 
Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan: 
a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) berupa: 
1. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa; 
2. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan 
3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa; 
b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) berupa: 
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana 
desa tahun anggaran sebelumnya; dan 
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana 
desa tahap I menunjukan rata-rata realisasi penyerapan 
paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata 
rata capaian keluaran menunjukan paling sedikit 35% 
(tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang 
telah disalurkan; 
3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan penerima 
manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai 
penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT 
Desa; 
4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa 
Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan 
kepala Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran Dana 
Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa yang berasal dari: 
a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 
Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa 
ke RKUD; dan 
b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 
sampai dengan Tahun Anggaran 2019; 
- 19 - 
5. khusus bagi Desa yang tidak melaksanakan BLT Desa 
Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan 
dikarenakan tidak cukup anggaran perbulannya, 
melampirkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan 
Hasil Musyawarah Desa Tidak Tersedia Cukup Anggaran 
Untuk Penyaluran BLT Desa Selama 9 (Sembilan) Bulan 
Tahun Anggaran 2020. 
c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) berupa: 
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian. keluaran Dana 
Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata 
realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh 
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan 
paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 
Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan 
2. laporan konvergensi pencegahan Stunting tingkat Desa 
tahun anggaran sebelumnya. 
(2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup b 
angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata 
persentase capaian dari seluruh kegiatan setiap Desa. 
(3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf 
c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, 
kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran 
dan capaian keluaran. 
(4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada 
disampaikan dengan Surat Pengantar yang 
ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 
(5) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen 
digital (softcopy) atau dokumen fisik (hardcopy) yang diolah dan 
dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem 
Perbendahaan dan Anggaran Negara (OM SPAN). 
- 20 -