Apa saja yang diatur dalam Pasal 41 PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 21 Tahun 2016?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 21 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA, BAB V - TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA, Pasal 41 menetapkan:

(1)Pelaksana Kampanye dilarang:
a.mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang -
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indones ia;
c.menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon
dan/atau calon yang lain;
d.menghasut dan mengadu -domba perseorangan atau masyarakat;
e.mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;
f.menggunakan kekerasan, mengancam untuk melakukan
kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada
seseorang, sekelompo k anggota masyarakat, dan/atau calon
yang lain;
g.merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
h.menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat
pendidikan;
i.membawa atau mengg unakan gambar dan/atau atribut calon
lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang
bersangkutan; dan
j.memasang gambar dan/atau atribut calondi dalam TPS;
k.menjanjikan atau memberikan uang atau materilainnya kepada
peserta Kampanye; dan
l.melaksanakan kegiatan kampanye di luar waktu kampanye.
-23-(2)Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang
mengikutsertakan Panitia Pemilihan Desa, kepala desa ,perangkat
desadan/atau anggota BPD.
Pasal42
Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenai sanksi berupa:
a.peringatan tertulis walaupun belum terjadi gangguan; dan
b.penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran
atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan
terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
Bagian Kedua
Masa Tenang
Pasal43
(1)Masa tenang dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal
pemungutan suara.
(2)Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang
melaksanakan kampanye.
(3)Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), p elaksana kampanye dikenai sanksi berupa:
a.peringatan tertulis walaupun belum terjadi gangguan; dan
b.penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya
pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan
gangguan terhadap keamanan yang berpotensi m enyebar ke
wilayah lain.
Bagian Ketiga
Pemungutan Suara
Paragraf 1
Persiapan pemungutan suara