Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022 Pasal 22?
Dalam 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022 tentang perkara yang, BAB VIII - HAK DAN KEWA JIBAN, Pasal 22 mengatur sebagai berikut:

Pemberi Bantuan Hukum mempunyai hak:
mendapatkan bantuan pendanaan yang dibiayai APBD untuk menjalankan
tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
mengeluarkan pemyataan dan/atau menyampaikan pendapat baik tertulis
maupun lisan didalam melaksanakan tugasnya memberi bantuan hukum
kepada penerima bantuan hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik
danketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
mencari dan mendapatkan informasi, data dan dokumen lainnya baik dari
instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan
tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
melakukan rekruitmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa
fakultas hukum;
melakukan pelayanan Bantuan Hukum; dan
menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan progam
kegiatan lainyang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum.