Apa saja yang diatur dalam Pasal 28 PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BALANGAN Nomor 7 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BALANGAN Nomor 7 Tahun 2021 tentang BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN, BAB X - IV, Pasal 28 menetapkan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada ta nggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Balangan . 
 
 Ditetapkan di Paringin 
 pada tanggal 20 Desember 2021 
 
 BUPATI BALANGAN , 
 
 
 ttd 
 
 
H. ABDUL HADI 
 
Diundangkan di Paringin 
pada tanggal 20 Desember 2021 
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BALANGAN , 
 
 
 ttd 
 
 
H. SUTIKNO 
 
 
 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 20 21 NOMOR 7 
NOREG (8-129/2021) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN, 
PROVINSI KALIMANTAN S ELATAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Salinan sesuai dengan aslinya 
 
KABAG. HUKUM SETDA 
KABUPATEN BALANGAN 
 
 
 
 
 
MUHAMMAD ROJI , SH 
NIP. 19 830710 201001 1 020 
 
PENJELASAN 
ATAS 
 
PERA TURAN DAE RAH KA BUPATEN BALANGAN 
NOMOR 7 TAHUN 2021 
 
TENTANG 
 
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN 
 
I. UMUM 
 
Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin pada dasarnya adalah 
program Pemerintah yang oleh Pemerintah d ianggarkan pendanaannya 
melalui APB N dan dilaksanakan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia. Dengan berlandaskan Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2011 
tentang Bantuan Hukum . Pemerintah menyediakan dana bagi setiap warga 
negara yang membutuhkan Bantuan H ukum untuk mendapatkan Bantuan 
Hukum pada lembaga Bantuan Hukum yang ditunjuk Pemerintah dengan 
syarat yang ketat berupa akreditasi badan hukumnya. 
Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah belum mencapai 
wilayah Kabupaten Balangan yang cukup jauh dar i lembaga Bantuan 
Hukum yang ditunjuk Pemerintah yang keberadaannya di Kota Banjarmasin, 
hal ini menjadikan wilayah kabupaten Balangan minim adanya upaya 
pemberian Bantuan Hukum bagi warga miskinnya karena ketiadaan dana 
untuk mendapatkan jasa bidang hukum ketika mereka menghadapi masalah 
hukum. 
Oleh Undang -Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 
Hukum , diberikan pendelegasian kewenangan melalui Pasal 19 bahwa 
Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum 
dalam APBD dan untuk m encegah terjadinya duplikasi anggaran, Daerah 
melaporkan penyelenggaraan yang bersumber dari APBD kepada Menteri 
oleh Undang -Undang diberikan wewenang mengatur sendiri pengalokasian 
anggaran tersebut dengan Peraturan Daerah. 
Wewenang pengalokasian anggaran dengan mengatur dalam Peraturan 
Daerah tentunya dapatlah ditafsirkan bahwa turut serta pula mengatur 
bagaimana penyelenggaraannya. 
Atas dasar adanya wewenang mengatur, maka Pemerintah Daerah 
membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Warga 
Miskin.