Apa substansi hukum dari Pasal 19 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 2 Tahun 2008?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 2 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN, khususnya BAB XIV - KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG, Pasal 19, adalah:

(1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah pi utang Retribusi yang tercantum 
dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD 
yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak 
meninggalkan harta warisan dan ti dak mempunyai ahli waris, tidak 
dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau 
karena hak untuk melakukan pe nagihan sudah kedaluwarsa. 
(2) Untuk memastikan keadaan Wa jib Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat 
terhadap Wajib Retribusi, seba gai dasar menentukan besarnya 
Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi. 
 
 
 18 
(3) Piutang Retribusi sebagaimana di maksud pada ay at (1), hanya 
dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian 
administrasi mengenai kedaluwa rsa penagihan Retribusi oleh 
Bupati. 
(4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), seti ap akhir tahun takwin Bupati 
membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi 
yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah 
Retribusi yang telah dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan 
mengenai Wajib Retribusi. 
(5) Bupati menyampaikan usul pengha pusan piutang Retribusi kepada 
DPRD pada setiap akhir tahun takwin dengan dilampiri daftar 
penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
(6) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi 
yang sudah kedaluwarsa. 
(7) Tata cara penghapusan piutang Retribusi ditetapkan oleh Bupa ti.