Jelaskan isi kandungan Pasal 26 dari Pedoman Kerjasama Desa; a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Peraturan Nomor 29 Tahun 1945.
Sesuai dengan Pedoman Kerjasama Desa; a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Peraturan Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang, ketentuan pada BAB IV - BENTUK KERJASAMA, Pasal 26 berbunyi:

( 1) Kerjasarna dengan Pihak Ketiga atas prakarsa desa 
dilakukan rnelalui tahapan rneliputi : 
a. persiapan; 
b. penawaran; Bagian Kedua 
Kerjasarna dengan Pihak Ketiga 
Paragraf 1 
Kerjasarna atas Prakarsa Desa (5) Penandatanganan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d dilaksanakan dengan cara: 
a. kepala desa rnenandatangani rancangan perjanjian 
bersarna pernerintah desa dengan pihak ketiga paling 
lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 
disepakati; dan 
b. penandatanganan perjanjian bersarna pernerintah desa 
dengan pihak ketiga, disaksikan oleh Carnat atas nama 
Bupati. 
(6) Pelaksanaan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf c 
dilaksanakan dengan tata cara : 
a. rnelaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalarn 
perjanjian bersarna oleh pernerintah desa serta pihak 
ketiga:dan 
b. rnenatausahakan pelaksanaan kerjasarna oleh 
pernerintah desa dan pihak ketiga . 
(7) Pelaporan sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) huruf f 
dilaksanakan dengan tata cara ; 
a. kepala desa wajib rnelaporkan hasil pelaksanaan 
perjanjian bersarna pernerintah desa dengan pihak 
ketiga kepada BPD dengan ternbusan Bupati rnelalui 
Camat; dan 
b. laporan sebagairnana dimaksud pada huruf a, 
dilengkapi dokurnen terkait kerjasarna dengan pihak 
ketiga. proses 
bersarna Camat , rnaka pernerintah desa rnelanjutkan 
penyusunan rancangan rnenjadi perjanjian 
pernerintah desa dengan pihak ketiga; dan 
f. rnasukan dari rnasyarakat dan Bupati rnelalui Camat 
sebagairnana dirnaksud pada huruf b digunakan 
pernerintah desa untuk tindak lanjut proses 
penyusunan rancangan perjanjian bersama pernerintah 
desa dengan pihak ketiga untuk disepakati bersarna. e. apabila dalam batas waktu sebagairnana dirnaksud 
dalam huruf d tidak ada rnasukan dari Bupati rnelalui (16) 
(2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
dilaksanakan dengan cara: 
a. pemerintah desa melakukan inventarisasi atas bidang 
dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan; 
b. bidang dan/ a tau potensi desa yang akan 
dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan 
dibahas dalam musyawarah desa; 
c. bidang dan/ atau potensi desa yang telah disepakati 
untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJM Desa dan 
RKP Desa; 
d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai 
bidang dan/ atau potensi desa yang akan dikerjasamakan; 
e. menganalisis manfaat dan biaya kerjasama yang 
terencana dan terukur; 
f. membuat kerangka acuan kerja berdasarkan informasi, 
data.analisis manfaat dan analisis biaya kerjasama ;dan 
g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan 
hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah Kabupaten 
terkait bidang dan/ atau potensi desa yang akan 
dikerjasamakan . 
(3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilaksanakan dengan tata cara: 
a. pemerintah desa mengumumksn penawaran kerjasama 
kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka 
acuan kerja; 
b. pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada kepada 
pemerintah desa yang mengacu pada kerangka acuan 
kerja ; 
c. BPD menyelenggarakan musyawarah desa setelah 
pemerintah desa menenma penawaran kerjasama dari 
pihak ketiga; dan 
d. Hasil musyawarah desa menetapkan pihak ketiga yang 
akan melakukan kerjasama. 
(4) Penyusunan rancangan perjanjian bersama sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf c dilaksanakan dengan tata 
car a: 
a. pemerintah desa menyiapkan rancangan perjanjian 
bersama dengan dengan pihak ketiga; c. penyusunan perjanjian bersama; 
d. penandatanganan; 
e. pelaksanaan;dan 
f. pelaporan. (17) 
(5) Penandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d dilaksanakan dengan tata eara : 
a. kepala desa menandatangani rancangan perjanjian 
bersama pemerintah desa denganpihak ketiga paling lama 
7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati;dn 
b. penandalanganan perjanjian bersama pemerintah desa 
dengan pihak ketiga disaksikan oleh Carn.at atas nama 
Bupati. 
(6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
dilaksanakan dengan tata eara : 
a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam 
perjanjian bersama oleh pemerintah desa serta pihak 
ketiga ; dan 
b. menatausahakan pelaksanaan kerjasama oleh 
pemerintah desa dan pihak ketiga . b. rancangan perjanjian bersama pemerintah desa dengan 
pihak ketiga yang telah disusun , wajib dikonsultasikan 
kepada masyarakat desa masing-masing dan 
dikonsultasikan kepada Bupati melalui earn.at untuk 
mendapatkan masukan; 
c. rancangan perjanjian bersama pemerintah desa dengan 
pihak ketiga yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui 
earn.at earn.at sebagaimana dimaksud dalam huruf b 
meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, 
organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam 
APB Desa. 
d. masukan raneangan perjanjian bersama pemerintah desa 
dengan pihak ketiga dari Bupati melalui earn.at 
sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh 
pemerintah desa paling lambat 20 (dua puluh) hari 
terhitung sejak diterimanya raneangan dimaksud oleh 
Carn.at; 
e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d tidak 
ada masukan dari Bupati melalui Carn.at maka 
pemerintah desa melanjutkan proses penyusunan 
rancangan menjadi perjanjian bersama pemerintah desa 
dengan pihak ketiga; dan 
f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat 
sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan 
pemerintah desa untuk tindak lanjut proses 
penyusunan raneangan perjanjian bersama pemerintah 
desa dengan pihak ketiga untuk disepakati bersama . (18) J • f