Apa bunyi lengkap Pasal 7 dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 22 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 22 Tahun 2018 tentang PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN, pada BAB II - I, Pasal 7 dinyatakan:

(1) Dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak oleh Perangkat 
Daerah yang menangani perizinan dan layanan pengadaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat 
dilakukan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 
untuk mendapatkan Keter angan Status Wajib Pajak ke KPP 
atau KP2KP. 
(2) Terhadap Wajib Pajak yang menerima Keterangan Status 
Wajib Pajak yang memuat status tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 4), Wajib Pajak dapat 
mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan 
Status Wajib Pajak ke KPP atau KP2KP dengan 
melampirkan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat 
status tidak valid .