Apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 24 Tahun 2021 pada Pasal 23?
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 24 Tahun 2021 tentang SUSUN AN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN, BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 23 menyebutkan bahwa:

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dalam 
melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat ( 2), 
menyelen ggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan, fasilitasi, perencanaan, pengumpulan, perumusan, identifikasi, 
verifikasi, memimpin, koordinasi, evaluasi, monitoring, merancang, 
penyusunan, tindaklanjut, dokumentasi, penanganan pengaduan dan 
informasi pelayanan perizinan d an nonperizinan. 
b. pelaksanaan, perencanaan, pengumpulan, perumusan, verifikasi, analisis, 
fasilitasi, perancangan, identifikasi, koordinasi, pengolahan, memimpin, 
simplifikasi, sinkronisasi, evaluasi, monitoring penyusunan kebijakan, 
hormonisasi dan pember ian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan 
kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan. 
c. pelaksanakan, fasilitasi, perencanaan, pengumpulan, verifikasi, analisis, 
koordinasi, pengolahan, memimpin, monitoring, evaluasi, pengukur an 
terhadap mutu layanan, perumusan standar layanan pengolahan, 
operasionalisasi, penginputan, pengarsipan data, pendokumentasian, 
pemetaan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur 
jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, 
menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan 
perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya 
produk layanan yang efesien dan efektif. 
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
 
12 
 Bagian Kesembilan 
Unit Pelaksana Teknis Dinas