Menurut PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor ^flTAHUN Tahun 2021, apa isi dari Pasal 47?
Pasal Pasal 47 dalam PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor ^flTAHUN Tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, pada BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Kesatu, menyatakan:

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah
pemungutan suara berakhir.
(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Panitia Pemilihan menghitung:
a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar
pemilih tetap untuk TPS;
b. jumlah pemilih dari TPS lain;
c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak
atau keliru di coblos.
1/
(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan 
dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan 
oleh saksi calon Kepala Desa, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
(4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Panitia Pemilihan 
Kepala Desa Tingkat Kota.
(5) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh 
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua)
anggota panitia.
(6) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan 
menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
(7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan 
dengan cara yang memungkinkan saksi calon, BPD, pengawas dan 
penduduk Desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses 
penghitungan suara.
(8) Calon dan penduduk desa melalui saksi calon yang hadir sebagaimana 
dimaksud j.ada ayat (7), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya 
penghitungan sua/a oleh panitia apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(9) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon atau penduduk 
desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diterima, panitia seketika 
itu juga mengadakan pembetulan.
(10) Setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang 
ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota 
panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
(11) Apabila terdapat saksi calon tidak bersedia menandatangani Berita Acara 
Pemilihan atau terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya 
meninggalkan tempat pemilihan sebelum proses penghitungan suara selesai, 
maka Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa berhak untuk meneruskan 
penghitungan suara dan menyatakan bahwa proses penghitungan suara 
dianggap sah setelah terlebih dahulu disampaikan kepada BPD, selanjutnya 
hasil penghitungan suara dituangkan dalam Berita Acara tersendiri.
(12) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada masing-masing saksi calon 
yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) 
eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
(13) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (11), 
dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke 
dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
(14) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan 
alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada 
BPD setelah selesai penghitungan suara. Ketua Panitia Pemilihan 
mengumumkan hasil perolehan suara dan menyatakan sahnya pemilihan 
calon Kepala Desa.