Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS Nomor 5 Tahun 2022, apa isi dari Pasal 29?
Pasal Pasal 29 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS Nomor 5 Tahun 2022 tentang RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG, pada BAB XXII - KETENTUAN PENUTUP, menyatakan:

Peraturan Daerah inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Tanggamus.
Ditetapkan diKota Agung
pada tanggal 23Mei 2022
DEWI HANDAJANI
Diundangkan diKota Agung
pada tanggal 24Mei 2022
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022 NOMOR ..2.08
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI
LAMPUNG: 05/1291/TGS/2022
-15-
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 5TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
I.UMUM
Dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan danmenjamin keandalan teknis bangunan serta mewujudkan kepastian hukum
dalam penyelenggaraan bangunan diKabupaten Tanggamus, setiap pendirian
bangunan diDaerah harus dikendalikan dengan instrumen persetujuan
bangunan gedung. Penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung
memerlukan pembiayaan yang ditujukan untuk menutup sebagian atau
seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah Daerah.
Dinamika peraturan perundang-undangan dibidang bangunan Gedung
yang terkait juga dengan dinamika peraturan perundang-undangan tentang
kemudahan berusaha, terutama setelah diundangkannya Undang-Undang
Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Keija dan Peraturan Pemerintah Nomor
16Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung mendorong penyelenggaraan
pemerintahan daerah diKabupaten Tanggamus terkait persetujuan bangunan
Gedung sebagai instrumen pengendalian bangunan Gedung. Kemudahan
berusaha diDaerah harus difasilitasi oleh pemerintah Daerah Kabupaten
Tanggamus tanpa mengabaikan pengendaliannya sebagai upaya mencapai
tertib bangunan dan keamanan konstruksi bangunan.
Ketentuan terkait retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) sebagai
bagian dari retribusi perizinan tertentu, menjadi Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG) harus ditindaklanjuti dengan mencabut Peraturan
Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan karena dipandang tidak sesuai lagi dengan
perkembangan dinamika hukum dan tidak dapat lagi menjadi dasar
pemungutan pelayanan persetujuan bangunan Gedung diKabupaten
Tanggamus. Padahal, pelayanan dan penyelenggaraan persetujuan bangunan
Gedung diDaerah memerlukan pembiayaan yang sebagian atau seluruhnya
dapat dibebankan kepada pemohon persetujuan bangunan Gedung.
Pendirian bangunan diKabupaten Tanggamus harus diselenggarakan
secara tertib sesuai dengan fungsinya serta dipenuhinya persyaratan
administratif dan teknis bangunan. Kabupaten Tanggamus yang telah
berkembang menjadi daerah permukiman, perdagangan, pariwisata, dan jasa
telah mendorong pembangunan bangunan gedung yang relatif ramai. Dalam
rangka mengendalikan pendirian bangunan, maka untuk pendirian bangunan
wajib memiliki PBG. Pada dasamya, instrumen persetujuan bangunan gedung
dimaksudkan sebagai norma pengaturan dalam pembangunan gedung di
Kabupaten Tanggamus agar dapat terkendali, tertata, dan terpadu sesuai
dengan fungsi bangunan, keselamatan, dan memperhatikan keseimbangan
lingkungan, keserasian, dan keselarasan bangunan dengan lingkungan dan
tata ruang wilayah.
Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan dibidang perizinan
dan penyelenggaraan kewenangan yang lain memerlukan peningkatan
penerimaan daerah melalui penggalian sumber-sumber pendapatan aslidaerah
(PAD) dengan cara memaksimalkan potensi yang ada.
-16-
Berdasarkan maksud diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten
Tanggamus dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RetribusiPersetujuan Bangunan Gedung.
II.PASAL DEMI PASAL: