Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 21 Tahun 2016 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 21 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupatiini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Magelang.
4.Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Magelang.
-3-5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam s istem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
6.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah .
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Pemilihan Kepala Desa ada lah pelaksanaan kedaulatan rakyat di
desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9.Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa akibat diberhentikannya seorang Kepala D esa dalam
masa jabatan.
10.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya
disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk
Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa.
11.Panitia Pemil ihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya
disebut Panitia Pemilihan Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh
BPDuntuk menyelenggarakan proses p emilihan Kepala Desa.
12.Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut sebagai Bakal
Calonadalah warga d esa setempat yang telah melalui proses
penjaringan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa sesuai
dengan perundang -undangan yang berlaku.
13.Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Desa yang telah ditetapkan
oleh Panitia Pemilihan Desa sebagai calon yang berhak dipilih
menjadi Kepala Desa.
14.Calon Kepala Desa Terpilih adalah C alon Kepala Desa yang
memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa.
15.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan
wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu
tertentu.
-4-16.Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah panitia yang
dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa antar
waktu.
17.Pemilih adalah pendu duk desa yang bersangkutan dan telah
memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam
pemilihan Kepala Desa.
18.Hak memilih adalah hak yang dimiliki oleh pemilih untuk
menentukan pilihannya dalam pemil ihan calon Kepala Desa.
19.Daftar Pemilih Semen tara yang selanjutnya disingkat DPS adalah
daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap
Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek
kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20.Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah
daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih
karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih
Sementara.
21.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar
pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desasebagai
dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam
pemilihan Kepala Desa.
22.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon
Kepala Desa untuk meyakinkan para pemili h dalam rangka
mendapatkan dukungan.
23.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPSadalah
tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24.Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan
Kepala Desa untuk memperoleh Bakal Calon Kepala Desa.
25.Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia
Pemilihan Kepala Desa berupa pemeriksaan persyaratan Bakal
Calon Kepala Desa dan/atau seleksi berdasarkan seleksi
kemampuan Bakal Calon Kepala Desa.
26.Seleksi kemampuan adalah kegiat an seleksi atas dasar
kemampuan intelektual yang diselenggarakan oleh Panitia
Pemilihan Desa.
27.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya
disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia
Pemilihan Desa untuk membantu penyelenggara an Pemungutan
dan penghitungan suara pada TPS di desa yang lebih dari 1(satu)
TPS.
28.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Magelang.
-5-29.Anggaran Pendapat an dan Be lanja Desa yang selanjutnya disingkat
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.