Bagaimana redaksi normatif Pasal 10 dalam PERATURAN BUPATI MOJOKERTO Nomor 38 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI MOJOKERTO Nomor 38 Tahun 2021 tentang KEDODUKAN, SOSONAN ORGANISASI, TOGAS DAN FUNGSI SERTA, BAB Ill - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 10 berbunyi:

Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas: 
menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub 
Bidang Pemerintahan; 
merancang bahan penyusunan dokumen 
perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, 
dan RKPD) dilingkup sub bidang pemerintahan; 
menyusun bahan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, 
RPJMD, dan RKPD) dilingkup sub bidang 
pemerintahan; 
menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan 
kepada Perangkat Daerah dilingkup sub bidang 
pemerintahan; 
melakukan asistensi penyusunan Renstra Perangkat 
Daerah dan Renja Perangkat Daerah dilingkup sub 
bidang pemerintahan; 
melakukan analisis Renstra Perangkat Daerah dan 
Renja Perangkat Daerah dilingkup sub bidang 
pemerintahan; 
14 
melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan 
dokumen perencanaan pembangunan Perangkat 
Daerah dilingkup sub bidang pemerintahan; 
merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi 
kegiatan Perangkat Daerah dilingkup sub bidang 
pemerintahan; 
1. menyusun rencana dukungan pelaksanaan kegiatan 
pusat untuk prioritas nasional dilingkup sub bidang 
pemerintahan; 
J. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun 
laporan; dan 
melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia. 
Sub Bidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas: 
menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub 
Bidang Pembangunan Manusia; 
merancang bahan penyusunan dokumen 
perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, 
dan RKPD) dilingkup sub bidang pembangunan 
manusia; 
menyusun bahan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, 
RPJMD, dan RKPD) dilingkup sub bidang 
pembangunan manusia; 
menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan 
kepada Perangkat Daerah dilingkup sub bidang 
pembangunan manusia; 
melakukan asistensi penyusunan Renstra Perangkat 
Daerah dan Renja Perangkat Daerah dilingkup sub 
bidang pembangunan manusia; 
melakukan analisis Renstra Perangkat Daerah dan 
Renja Perangkat Daerah dilingkup sub bidang 
pembangunan manusia; 
melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan 
dokumen perencanaan pembangunan Perangkat 
Daerah dilingkup sub bidang pembangunan manusia; 
·merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi 
kegiatan Perangkat Daerah dilingkup sub bidang 
pembangunan manusia; 
1. menyusun rencana dukungan pelaksanaan kegiatan 
pusat untuk prioritas nasional dilingkup sub bidang 
pembangunan manusia; 
pelaksanaan musrenbang tematik; 
melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun 
laporan; dan 
1. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia. 
15 
Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas: 
menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub 
Bidang Kesejahteraan Masyarakat; 
merancang bahan penyusunan dokumen 
perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, 
dan RKPD) dilingkup sub bidang kesejahteraan 
masyarakat; 
menyusun bahan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, 
RPJMD, dan RKPD) dilingkup sub bidang 
kesejahteraan masyarakat; 
menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan 
kepada Perangkat Daerah dilingkup sub bidang 
kesejahteraan masyarakat; 
melakukan asistensi penyusunan Renstra Perangkat 
Daerah dan Renja Perangkat Daerah dilingkup sub 
bidang kesejahteraan masyarakat; 
melakukan analisis Renstra Perangkat Daerah dan 
Renja Perangkat Daerah dilingkup sub bidang 
kesejahteraan masyarakat; 
melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan 
dokumen perencanaan pembangunan Perangkat 
Daerah dilingkup sub bidang kesejahteraan 
masyarakat; 
merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi 
kegiatan Perangkat Daerah dilingkup sub bidang 
kesejahteraan masyarakat; 
1. menyusun rencana dukungan pelaksanaan kegiatan 
pusat untuk prioritas nasional dilingkup sub bidang 
kesejahteraan masyarakat; 
melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun 
laporan; dan 
melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia. 
Bagian Keempat 
BIDANG PEREKONOMIAN, SOMBER DAYA ALAM, 
INFRASTRUKTUR, DAN KEWILAY AHAN