Menurut PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 29 Tahun 2019, apa isi dari Pasal 13?
Pasal Pasal 13 dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 29 Tahun 2019 tentang PEDOMAN TATA CARA, pada BAB V - PARA PIHAK DAI,AM PENGADAAN BARANG JASA DI DESA, menyatakan:

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa, TPK
memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
a. men5rusun dokumen rencana umum pengadaan barang/jasa
di Desa;
b. mengumumkan rencana umum pengadaan;
c. menJrusun dan menetapkan dokumen rencana pelaksanaan
pengadaan barang/jasa di Desa, antara lain:
1. spesifrkasi teknis barang/jasa;
2. rencana anggaran biaya;
3. ranc€rngan perjanjian; dan
4. gambar rencana kerja, khusus pekerjaan kontruksi.
d. melakr-rkan evaluasi administrasi, teknis, dan harga atas
penawarErn penyedia barang/jasa;
e. melakukan negosiasi teknis dan harga atas penawara.n
penyedia barang/jasa;
f. menetapkan penyedia barang/jasa;
g. melaksanakan pedanjian melalui swakelola;
h. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan
barang/jasa di Desa;
i. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima
Hasil Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil
Pekerjaan apabila pengadaan barang/jasa telah selesai
LOOo/o (seratus persen); dan
j. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil
pengadaan banng/jasa dan dokumen pendukung lainnya
kepada Kepala Desa.
(21 Dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan TPK memiliki tugas
dan kewenangan sebagai berikut:
a. bertanggungiawab secara teknis dan administrasi atas
pelaksanaan pekerj aan ;
b. melakukan rapat persiapan pelaksanaan pekeiaa-lrl'
(3)-15-
c. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum
dalam dokumen desain dan rencana anggaran biaya dan
dokumen pengadaan barang dan jasa atau perubahannya;
d. melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada PPKD
secara berkala, minimal 1 (satu) bulan sekali dan/atau
sesuai kebutuhan;
e. berkoordinasi dengan tenaga ahli/teknis yang berasal dari
Pegawai Negeri Sipil atau swasta untuk memba:rtu
pelaksanaan pekerjaan;
f. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan
pekerjaan di Desa;
g. melakukan perbaikan dan/atau kekurangan pekerjaan
sesuai hasil pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh
TPHP; dan
h. membuat da:r menandatangani Berita Acara Serah Terima
Hasil Pekerjaan apabila pelaksanaan pekerjaan sudah
selesai IOO%o (serahrs persen) dan telah di periksa oleh
TPHP.
Selain memiliki tugas dan kewenanga.n sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2), untuk membantu pelaksanaan tugasnya
TPK juga dapat:
a. menunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan
pekerjaan dari anggota TPK yang diangggap mampu atau
mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan, sebagai pelaksana
pengawasan dan pengendalian kegiatan/ pekerjaan;
b. mengusulkan perubahan paket pekerjaan; dan
c. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
TPK dilarang mengadakan proses pengadaan barang/jasa
apabila belum tersedia anggaran dan/ata,u diluar tahun
angg€rran berjalan.
TPK yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dan
pengelolaan kegiatan disesuaikan dengan wilayahnya masing-
masing kecuali Kader Teknis.(4)
(s)
-16-
(6) Apabila Desa memiliki Kader Teknis yang terbatas maka Kader
Teknis tersebut dapat menjadi anggota TPK diluar wilayahnya.
Bagian Keempat
Penyedia Barang/Jasa