Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAF TARAN, P ENDATAAN DAN Nomor 31 Tahun 2018 Pasal 11?
Dalam PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAF TARAN, P ENDATAAN DAN Nomor 31 Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAF TARAN, P ENDATAAN DAN, Pasal 11 mengatur sebagai berikut:

Peraturan 
Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
perlu disusun tata cara pelaksanaan pendaftaran, pendataan 
dan penilaian objek dan subjek Pajak Dalam Rangka 
Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Aplikasi PBB 
–P2 yang selanjutnya disebut Basis Data Sistem Manajemen 
Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Pajak Bumi Dan Bangunan 
Pedesaan dan Perkotaan (PBB P -2) di Kabupaten Bangka 
Selatan; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam hu ruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka 
Selatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, 
Pendataan Dan Penilaian Objek Dan Subjek Pajak Dalam 
Rangka Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data 
Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Pajak 
Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB -
P2); 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 ); SALINAN 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 2. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 
3. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (L embaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 
4. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indo nesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 
5. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Rep ublik Indonesia Nomor 5234); 
6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang 
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negar a 
Republik Indonesia Nomor 5165); 
9. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik 
Indonesia tahun 2011 Nomor 310) ; 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 
Tahun 2006 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 
2006 Nomor 11 Seri E) sebagaimana te lah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 
Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 
2017 Nomor 12) ; 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 15 
Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan P erkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan 
Tahun 2011 Nomor 15); 
12. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 25 Tahun 2014 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah 
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 25); 
13. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 26 Tahun 2014 
tentang Sistem Operasional dan Prosedur Pemungutan Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah 
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 26). 
 
MEMU TUSKA N: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN 
SUBJEK PAJAK DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN ATAU 
PEMELIHARAAN BASIS DATA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI 
OBJEK PAJAK (SISMIOP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR 
PEDESAAN DAN PERKOTAAN ( PBB P -2).