Jelaskan isi kandungan Pasal 7 dari PERATURAN WALI KOTA  CIREBON Nomor 14 Tahun 1945.
Sesuai dengan PERATURAN WALI KOTA  CIREBON Nomor 14 Tahun 1945 tentang NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ketentuan pada BAB VI - MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PEJABAT PELAKSANA, Pasal 7 berbunyi:

(1) Untuk pertama kalinya, Kepala Perangkat Daerah 
mengusulkan nomenklatur jabatan pelaksana kepada Wali 
Kota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan menjadi 
pejabat pelaksana yang ada di bawah perangkat daer ahnya 
dengan melampirkan beban kerjanya, dengan tembusan 
kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
penunjang urusan pemerintahan daerah bidang manajemen 
kepegawaian. 
(2) Sekretaris Daerah memberikan rekomendasi berdasarkan 
usulan Perangkat Daerah ya ng dilampirkan beban kerjanya 
kepada Wali Kota agar diusulkan untuk ditetapkan menjadi 
pejabat pelaksana sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini. 
(3) Wali Kota menetapkan masing -masing pejabat pelaksana 
sesuai dengan nomenklatur jabatan pelaksana . 
(4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
penunjang urusan pemerintahan bidang manajemen 
kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memproses secara administrasi masing -masing penetapan 
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).