Menurut NOMOR 5 TAHUN 2015 Nomor nalam Tahun 2015, apa isi dari Pasal 78?
Pasal Pasal 78 dalam NOMOR 5 TAHUN 2015 Nomor nalam Tahun 2015 tentang , pada BAB XIII - KETENTUA N PENUTU P, menyatakan:

Peratura n Daera h ini mula i berlak u pada tangga l diundangkan . 
Agar setia p oran g dapa t mengetahuinya , memerintahka n pengundanga n Peratura n 
Daera h ini denga n penempatanny a dala m Lembara n Daera h Kabupate n Batang . 
 
 
25 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,
ttd
NASIKHIN
Diundangkan di Batang
pada tanggal 6 Oktober 2015
Plh. BUPATI BATANG
WAKIL BUPATI
TTD
SOETADI
Ditetap kan di Batang
pada tanggal 6 Oktober 2015LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH
(5/2015)
PENJELASA N 
ATAS 
PERATURA N DAERA H KABUPATE N BATAN G 
NOMOR © TAHU N 201 5 
TENTAN G 
SISTE M PENANGGULANGA N BENCAN A 
I. UMU M 
Wilaya h negar a kesatua n Republi k Indonesi a memilik i kondis i geografis , geologis , 
hidrologis , dan demografi s yan g memungkinka n terjadiny a bencana , bai k yan g 
disebabka n ole h fakto r alam , fakto r nonala m maupu n fakto r manusia.Akibatny a 
hanyak timbulny a korba n jiwa manusia , kerusaka n lingkungan , kerugia n hart a 
benda , dan dampa k psikologi s yan g dakm i keadaa n tertent u dapa t mengjbamba t 
pembanguna n nasional . Ole h seba b itu , adala h tuga s Negar a untu k 
bertanggungjawa b melindung i segena p bangs a Indonesi a dan seluru h tumpa h 
darah Indonesi a untu k memberika n pelindunga n terhada p kehidupa n da n 
penghidupa n termasu k pelindunga n ata s bencana , dala m rangk a mewujudka n 
kesejahteraa n umu m yan g berlandaska n Pancasil a sebagaiman a diamanatka n 
dalam Undang-Undan g Dasa r Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 1945 . 
Perwujuda n perlindunga n Negar a tersebu t sala h satuny a adala h denga n 
memberika n amana t bag i setia p Pemerinta h Daera h untu k melakuka n 
penyelenggaraa n penanggulanga n bencana . Penyelenggaraa n penanggulanga n 
bencan a in i meliput i serangkaia n upay a antar a lai n penetapa n kebijaka n 
pembanguna n yan g berisik o timbulny a bencana , ata u pun melakuka n kegiata n 
pencegaha n bencana , tangga p darurat , dan rehabilitasi . Tujua n utam a dar i 
penyelen^araa n penan^ulanga n bencan a secar a terencana , terpadu , 
terkocMdinasi , da n menyeluru h tersebu t adala h dala m rangk a memberika n 
perlindunga n kepad a masyaraka t dar i ancaman , risiko , dan dampa k bencana . 
Penyelenggaraa n penanggulanga n bencan a yan g dilakuka n oleh Pemerinta h Daera h 
dilakuka n denga n memperhatika n asa s kemanusiaan , keadilan , kesamaa n 
keduduka n dala m huku m dan pemerintahan , keseimbangan , keselarasan , da n 
keserasian , ketertiba n dan kepastia n hukum , kebereamaan , kelestaria n lingkunga n 
hidup dan ilmu pengetahua n dan teknologi . 
Secar a sosiologis , keberadaa n peratura n daera h tentan g penyelenggaraa n 
penanggulanga n bencan a di Kabupate n Batan g merupaka n bagia n dar i 
perencanaa n pembanguna n yan g disusu n berdasarka n has U analisi s risik o bencan a 
dan upay a penan^ulanga n bencan a yan g dijabarka n dala m progra m kegiata n 
penan^ulanga n bencana . Pembentuka n penyelenggaraa n penanggulanga n bencan a 
di Kabupate n Batan g yan g bertujua n untu k memberika n perlindunga n terhada p 
kehidupa n dan penghidupa n masyaraka t haru s memperhatika n kondis i sosiologi s 
masyaraka t dan berpiha k pad a kepentinga n rakyat , Harapa n pemerinta h untu k 
melindung i masyarakatny a sala h satuny a dapta t dilakuka n melalu i peningkata n 
kehidupa n sosia l ekonomi , buday a dan lingkunga n sert a keamana n dan ketertiba n 
masyaraka t 
Secar a geografis , Kabupate n Batan g terleta k di wilaya h kepesisira n Utar a Pula u 
Jawa merupaka n daera h yan g sangja t rawa n terhada p berba ^ maca m bencana , 
antar a lain banjir , longso r lahan , eros i pantai , dan rob. Oleh karen a itu, peratura n 
daera h yang dibua t tentan g penyelenggaraa n penanggulanga n bencan a ini harusla h 
memberika n solus i terhada p berbaga i bentu k permasalaha n bencan a da n 
penangananny a sekaligu s memastika n bahw a masyaraka t memperole h jamina n 
perlindunga n dar i dampa k bencan a yan g muncul . Peratura n daera h mengena i 
perencanaa n penanggulanga n bencan a yan g mamp u memberika n ras a ama n dan 
26 
perlindungan bagi warganya haruslah mencakup berbagai hal mengenai pilihan 
tindakan pengurangan risiko bencana yang dapat dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah dan masyarakat serta stakeholder lainnya, penentuan mekanisme kesiapan 
serta alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia. Selain itu, aspek 
sosiolf^s lainnya adalah bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
serta pertambahan jumlah penduduk dapat memberikan kontribusi yang negatif 
terhadap lingkungan dan memunculkan potensi bencana di kemudian hari.Untuk 
itulah maka keberadaan peraturan daerah mengenai penyelenggaraan 
penan^ulangan bencana menjadi mutlak dan penting adanya untuk mengurangi 
ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 
menghadapi bencana. 
11. PASAL DEMI PASAL