Jelaskan isi kandungan Pasal 53 dari PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 1 Tahun 2007.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 1 Tahun 2007 tentang PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI PROVINSI JAWA TENGAH, ketentuan pada BAB XIX - KETENTUAN PEN YIDIKAN, Pasal 53 berbunyi:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Hukum 
Acara Pidana. 
 
(2) Wewenang Penyi dik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari, dan mengumpulka n keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana; 
d. memeriksa buku -buku, catata n-catatan, dan dokumen -dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen -dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tena ga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana; 
g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa 
sebagaim ana dimaksud pada huruf c; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk ke lancaran penyidikan 
tindak pidana. 
 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ket entuan yang diatur dalam Undang -undang 
Hukum Acara Pidana.