Apa bunyi lengkap Pasal 9 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA Nomor 1 Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA Nomor 1 Tahun 2022 tentang PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN, pada BAB II - PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN, Pasal 9 dinyatakan:

(1) Pengajuan Perizinan Berusaha TPBU dapat dilakukan oleh 
Ormas dan /atau Badan Hukum yang bersifat sosial 
dan/atau yang bersifat keagamaan. 
(2) Pengajuan Perizinan Berusaha TPBU sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau 
pejabat yang ditunjuk, dengan formulir yang telah 
disediakan, dan dilampiri persyaratan sebagai berikut : 
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; 
b. fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan hak atas 
tanah; 
c. fotokopi akta pendirian Ormas dan /atau Badan Hukum; 
d. surat persetujuan dari seluruh tetangga pemilik tanah 
yang berbatasan langsung dengan rencana lokasi tempat 
Pemakaman, yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, 
Petinggi/Lurah dan Camat setempat; 
e. proposal rencana penggunaan untuk TPBU; dan 
f. kesesuaian aspek tata ruang. 
(3) Perizinan Berusaha TPBU diberikan selama 10 (sepuluh) 
tahun dan dapat diperpanjang. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha TPBU 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Bupati. 
 
Pasal l 0 
(1) Pengelolaan TPBU milik Ormas dan /atau Badan Hukum 
harus mendapatkan izin dari Bupati. 
(2) Tata cara Pengelolaan TPBU milik Ormas dan /atau Badan 
Hukum diatur dengan Peraturan Pengelola. 
(3) Peraturan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus dikonsul tasikan secara tertulis kepada k epala 
Perangka t Daerah yang mengurusi urusan P emakaman 
untuk mendapatkan rekomendasi tertulis. 
(4) Pengelola TPBU wajib melaksanakan rekomendasi dari 
kepala Perangkat Daerah yang mengurusi urusan 
Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
 
- 8 - 
 (5) Setiap Ormas dan /atau Badan Hukum yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) 
dikenai sanksi administrasi berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. pembatasan kegiatan usaha; 
c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan atau 
d. pencabutan Perizinan Berusaha. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme 
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
dia tur dalam Peraturan Bupati. 
 
Bagian Keempat 
TPK