Bagaimana redaksi normatif Pasal 9 dalam PERATURAN BUPATI BARITO TTMUR Nomor I Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BARITO TTMUR Nomor I Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2A22', BAB IV - PENGGUNAAN ADD, Pasal 9 berbunyi:

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a untuk
pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diprioritaskan untuk
membiayai Operasional dan Honorarium, sebagai berikut :
a. Operasional Pemerintahan Desa dengan kegiatan antara lain :
1. Honorarium PKPKD dan PKPAD
2. Honorarium PPKD dan PPAD;
3. Insentif Staf Desa;(1)
(2)
d.b.
C.
(1)
(214- hlat Tulis Kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makan dan
minum rapat, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa,
pemeliharaan kendaraan dinas, pakaian dinas dan atribut, perjalanan
dinas dan lain-lain;
5. Operasional BPD.
6. Operasional RT dan RW.
Pemerintah Desa dapat menganggarkan operasional BpD serta RW/RT
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
ADD sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dapat
dipergunakan untuk menunjang kegiatal pen5rusunan profil desa, antara
lain untuk :
1. Biaya internet danlatau pulsa untuk internet.
2. Honorarium POKJA;
3. Belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan;
4. Bantuan transportasi bagi PoKJA profit desa/kerurahan.
Operasional Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pengganti Antar Waktu)
lAnggota Pengganti Antar waktu BpD, dengan kegiatan antara lain :
1. Honorarium Panitia Desa;
2. Makan Minum dan/atau Biaya Rapat panitia Desa;
3. Belanja alat tulis kantor dan belanja penggandaan; dan
4. Biaya lain-lain untuk mendukung kebutuhan pelaksanaan pemungutan
suara.