Apa saja yang diatur dalam Pasal 19 PERATURAN BUPATl KUTAI TIMUR Nomor 2 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATl KUTAI TIMUR Nomor 2 Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA, BAB 111 - PENYALURAN DANA DESA, Pasal 19 menetapkan:

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
a.sisa Dana Desa di RKD; danj'atau
b. capaian keluaran Dana Desa.
Pasal20
Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdapat sisa Dana Desa diRKD,
Bupati:
a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD
tersebut; dan/atau
b. meminta aparat pengawas internal Pemerintah Dacrah untuk melakukan
pemeriksaan.
BAS VII
SANKSl
Pasal21
(1)Penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan danj'atau tahun anggaran
berikutnya dapat dihentikan, dalam hal terdapat permasalahan Desa berupa:
a.Kepala ".
- 16-
a. Kepala Dcsa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan
sebagai tersangka; atau
b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan
status hukum.
(2) Bupati melakukan pernantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan
Dana Dcsa yang rnelibatkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hJJrJ.Jf fJ..
(3) Dalam hal Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati
menyampaikan permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada
Kernenterian Keuangan c.q Direktorat .Jenderal Perimbangan Keuangan.
(4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I),
berdasarkan:
!3,. sural permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada i'l.Y!3,t (~); atau
b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)huruf b.
(~) 'p~J)g_b~ntian peJJyruYJM DalJa D~g berdasaJ.kalJ ~J.lra~ p~rmphpnan dan
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi
dari kernentcriau/Iembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat
dimaksud diterima.
(6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap TT untuk
Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran
Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
Pasal22
(1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam