Jelaskan isi kandungan Pasal 25 dari PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 93 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 93 Tahun 2021 tentang TAMBAHAN PENGHASlLAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, ketentuan pada BAB VIII - MEKANISMEPEMBAYARAN, Pasal 25 berbunyi:

(1) Oengan berlakunya Peraturan Bupati irri, maka pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dapat dilaksanakan pembayarannya
mulai bulan Juli 2021.
(2) SKPD yang telah membayarkan tagihan pembayaran TPP pada bulan Juli,
Agustus, September dan Oktober berdasarkan kreteria yang dapat
diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana diatur pada Peraturan
Bupati nomor 36 tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi
Pegawai Negeri Sipil Tahun Angaran 2021, maka kreteria terse but tetap
diakui sepanjang indikator besaran pembayaran TPP tersebut sesuai
dengan ketentuan peraturan Bupati ini.
(3) Jika terdapat perbedaan atas perhitungan Zbesaran tambahan
penghasilan, dalam penyesuaian atas perhitungan berdasarkan
Keputusan Menteri Oalam Negeri nomor 900-4700 tahun 2020 tentang
tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tam bah an
penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Daerah maka selisih atas perhitungan tersebut dapat dibayarkan, selama
pagu Anggaran tambahan penghasilan tersedia pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran.
(4) Jika ...
17
(4) Jika pembayaran selisih sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 (tiga)
tidak tersedia pada Tahun Anggaran berkenan, maka dapat diusulkan
selisih tersebut pada Perubahan APBD(APBD-P) atau pada APBDTahun
Anggaran selanjutnya.
(S) TPP ASN bagi PNS yang diangkat dalam jabatan struktural dibayarkan
pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan Pejabat yang
bersangku tan.
(6) PNS yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (PIt.) atau Pelaksana
Hanan (PIh.) paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP ASN
tambahan.
(7) Pemberian TPP ASN tambahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak Iangsung yang merangkap
Pelaksana Tugas (PIt.) atau Pelaksana Harian (PIh.) diberikan
tambahan sebesar 200/0(dua puluh persen) dari TPP ASNpadajabatan
yang dirangkapnya;
b. pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) atau
Pelaksana Harian (Plh.) menerima TPP ASNyang Iebih tinggi ditambah
sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASNyang lebih rendah pada
jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
c. pejabat satu tingkat di bawah yang merangkap sebagai Pelaksana
Tugas (PIt.) atau Pelaksana Harian (PIh.) hanya menerima TPP ASN
yang tertinggi.
(8) Pemberian TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
diperhitungkan berdasarkan tanggal berlakunya surat perintah
penunjukan sebagai Pelaksana Tugas (PIt.) atau Pelaksana Harian (PIh.).
(9) Pemberian TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dihentikan pada bulan berkenaan sejak :
a. dikeluarkannya surat perintah penunjukan Pelaksana Tugas (PIt.)atau
Pelaksana Harian (Plh.) baru; atau
b. ditetapkannya keputusan pengangkatan pejabat definitif.
(10) Ketentuan Tambahan Penghasilan bagi tenaga pendidik dan kependidikan
akan diatur tersendiri sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundangan
bidang pendidikan dalam Peraturan Bupati.