Apa norma yang terkandung dalam Pasal 8 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA Nomor O2 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA Nomor O2 Tahun 2021 tentang , khususnya BAB IV - PENYELE NG GARAA N BANTUAN HUKUM, Pasal 8, memuat:

(1) Untuk memperole h Bantuan Hukum , pemohon 
Bantuan Hukum harus memenu hi syarat : 
a. menga jukan permohonan secara tertulis yang berisi 
paling sed ikit identitas Pemohon Bantu an Hukum 
dan uraian singkat mengen ai pokok per soalan yan g 
dimo honkan Bantuan Hukum ; 
b. men yera hkan dokumen yang berkenaan den gan 
Perkara ; dan 
c. melampirkan surat keterangan mis kin dari Lurah, 
Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat 
tinggal Pemohon Bantuan Hukum. 
(2) Dal am hal pemo hon Bantuan Hukum tidak mam pu 
men yusun permohonan secara tertulis sebag aimana 
dimaksud pada ayat (1) huru f a, permo honan dapat 
diajukan secara lisan dan Pemberi Bantuan Hukum 
menuan gkannya dalam bentuk tertulis. 
(3) Permohonan sebag aim ana dimak sud pada ayat (2) 
ditandatangan i atau dicap jempol oleh pemohon 
Bantuan Hukum. 
• 
• Pasal 9 
(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan 
Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum; 
(2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan 
Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan 
jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan 
Hukum. 
(3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, 
Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan 
Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari 
Penerima Bantuan Hukum. 
(4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, 
Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan 
penolakan. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 
memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 
Bagian Kedua 
Syarat Dan Tata Cara Pemberian 
Bantuan Hukum