Bagaimana redaksi normatif Pasal 20 dalam PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 9 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 9 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, BAB X - KETENTUAN PENUTU P, Pasal 20 berbunyi:

Peraturan Bupat i ini mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 
2023 . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kuantan Singingi. 
 
Ditetapkan di Teluk Kuantan 
pada tanggal 22 Maret 2022 
Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI , 
 
ttd. 
 
H. SUHARDIMAN AMBY 
Diundangkan di Teluk Kuantan 
pada tanggal 22 Maret 2022 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI , 
 
 ttd. 
 
H. DEDY SAMBUDI 
 
BERITA DAERAH KABUP ATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022 NOMOR 9 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum, 
 
 
 
SURIYANTO, SH, MH 
Pembina 
NIP. 19730603 200701 1 007 
 
 
BAGAN ORGANISASI LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN NOMOR : 9 TAHUN 20 22 
TERPADU SATU PINTU TANGGAL : 22 Maret 2022 
 
 Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI, 
 
ttd. 
 
 H. SUHARDIMAN AMBY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
 
 
 
 
KOORDINATOR JF DAN 
KELOMPOK JF 
PELAYANAN TERPADU 
SATU PINTU 
 
 
KOORDINATOR JF 
DAN KELOMPOK JF 
PENANAMAN MODAL 
 
 
 
KEPALA DINAS 
 
SEKRETARI AT 
 
SUBBAGIAN 
UMUM 
 
UPTD 
 
 
LAMPIRAN I I : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI 
NOMOR : 9 TAHUN 202 2 
TANGGAL : 22 Maret 2022 
 
 
TUGAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DINAS PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 
 
 
Pengelompokan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi . 
 
1. Tugas masing -masing Jabatan Fungsional adalah melaksanakan tugas 
yang melekat pada jabatan fungsional sesuai dengan peraturan 
perundang -undangan . 
 
2. Koordinator Jabatan Fungsional Penanaman Modal dan Koordinator 
Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan tugas 
pada bidang yang tidak terakomodir pada tugas yang meleka t pada jabatan 
fungsional yang bersangkutan. 
 
a. Koordinator kelompok jabatan fungsional Substansi Penanaman Modal , 
mempunyai tugas : 
1. pengkajian penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana 
strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup 
daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah. 
2. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan 
penanaman modal lingkup daerah. 
3. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup 
daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman 
modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing 
penanaman modal lingkup daerah. 
4. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi 
penanaman modal lingkup daerah. 
5. perencanaan kegiata n promosi penanaman modal di dalam dan luar 
negeri. 
6. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman 
modal. 
7. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan 
sektor usaha dan wilayah. 
8. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian p ermasalahan 
penanaman modal, dan pendampingan hukum. 
 
 
 
9. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan 
penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan 
peraturan perundang -undangan. 
10. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem 
informasi penanaman modal. 
11. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat 
daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan 
iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan se ktor usaha. 
12. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, 
pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan 
pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi 
(secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undang an. 
 
 
b. Koordinator kelompok jabatan fungsional Substansi Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu , mempunyai tugas : 
1. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
2. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan 
pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan. 
3. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan 
pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan 
nonperizinan. 
4. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, 
pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan. 
5. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka 
pelayanan perizinan dan nonperizinan. 
6. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan 
nonperizinan. 
7. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat 
daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan 
nonperizinan. 
8. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan 
masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada 
masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan 
nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
 
 
 
 
3. Subkoordinator melaksanakan tugas pada bidang yang tidak terakomodir 
pada tugas yang melekat pada jabatan fungsional yang bersa ngkutan . 
 
a. Subkoordinator kelompok jabatan fungsional Substansi Perencanaan 
dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal , mempunyai tugas : 
1. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman 
Modal ; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi 
Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi 
Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal ; 
4. melaksanakan penganalisaan data bahan renc ana dan program 
kerja lingkup perencanaan dan pengembangan iklim penanaman 
modal ; 
5. mengumpulkan data, mengkaji dan menyiapkan rencana umum, 
rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal ; 
6. menyiapkan dan menyusun konsep petunjuk teknis lingkup 
perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal ; 
7. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan lingkup 
perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal ; 
8. melaksanakan penganalisaan data untuk bahan kajian 
pengembangan kebijakan lingkup perencanaan dan pengembangan 
iklim penanaman modal ; 
9. melaksanakan program dan kegiatan lingkup perencanaan dan 
pengembangan iklim penanaman modal ; 
10. melaksanakan penyiapan dan fasilitasi bahan kerjasama lingkup 
perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal ; 
11. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah 
dinas lingkup perencanaan dan pengembangan iklim penanaman 
modal ; 
12. membuat telahaan staf bahan perumusan kebijakan lingkup 
perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal ; 
13. membagi tugas kepada ba wahan dan memberikan petunjuk agar 
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku ; 
14. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 
lingkup perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal ; 
 
 
15. melaksanakan pengawa san dan pengendalian lingkup perencanaan 
dan pengembangan iklim penanaman modal ; 
16. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Perencanaan dan 
Pengembangan Iklim Penanaman Modal ; dan 
17. melaksanakan tugas lain y ang diberikan atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya . 
 
b. Subkoordinator kelompok jabatan fungsional Substansi Data dan 
Promosi Penanaman Modal , mempunyai tugas : 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Data dan Promosi Penanaman Modal ; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi Data dan 
Promosi Penanaman Modal Pangan ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi Data 
dan Promosi Penanaman Modal ; 
4. melaksanakan penganalisaan data bahan rencana dan program 
kerja lingkup data dan promosi penanaman modal; 
5. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan 
program data dan promosi penanaman modal ; 
6. menyusun pedoman dan bahan promosi dalam bentuk bahan cetak 
seperti, profil -profil proyek, brosur -brosur, leaflet, guide for investor, 
invesment procedures, dll ; 
7. menyusun pedoman dan bahan promosi dalam bentuk media 
elektronik seperti, film, video, slide, cd room, dan multimedia/ situs 
web; 
8. melaksanakan pencetakan dan endistribusian bahan promosi 
dalam bentuk media cetak dan elektronik; 
9. melaksanakan pendokumentasian dan pemutakhiran bahan data 
dan promosi penanaman modal; 
10. mempersiapkan sarana dan materi pameran serta 
menyelenggarakan pameran investasi; 
11. melaksanakan pemeliharaan sarana pameran dan evaluasi 
penyelengga raan pameran; 
12. membuat telahaan staf bahan perumusan kebijakan lingkup data 
dan promosi penanaman modal; 
13. membagi tugas kepada bawahan dan memberikan petunjuk agar 
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku; 
 
 
14. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 
lingkup data dan promosi penanaman modal; 
15. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup data dan 
promosi penanaman modal; 
16. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pa da Substansi Data dan Promosi Penanaman 
Modal ; dan 
17. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya . 
 
c. Subkoordinator kelompok jabatan fungsional Substansi Pelayanan dan 
Penanaman Modal , mempunyai tugas : 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Pelayanan dan Penanaman Modal ; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi 
Pelayanan dan Penanaman Modal ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi 
Pelayanan dan Penanama n Modal ; 
4. melaksanakan penganalisaan data bahan rencana dan program 
kerja lingkup pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan penanaman modal ; 
5. menyusun rencana dan program kerja lingkup pembinaan, 
pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman 
moda l; 
6. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan lingkup 
pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
penanaman modal ; 
7. melaksanakan program dan kegiatan lingkup pembinaan, 
pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman 
modal; 
8. melaksanakan bimbingan/pembinaan terhadap pelaksanaan 
penanaman modal ; 
9. melaksanakan penyuluhan tentang ketentuan dan aturan 
penanaman modal ; 
10. memberikan bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan 
konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dal am 
menjalankan kegiatan penanaman modal ; 
11. mengumpulkan, memverifikasi dan mengevaluasi data realisasi 
penanaman modal yang tercantum dalam laporan kegiatan 
penanaman modal ; 
 
 
12. mengawasi pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai 
ketentuan yang berlaku ; 
13. melaku kan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas fiskal serta 
koreksi terhadap penyimpangan yang dilakukan perusahaan ; 
14. menindaklanjuti penyimpangan terhadap ketentuan penanaman 
modal ; 
15. melaksanakan dan menyusun laporan pengawasan terhadap 
realisasi pelaksanaan penanaman modal agar sesuai dengan izin -
izin yang telah dikeluarkan ; 
16. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah 
dinas lingkup pembinaan, pemantauan dan pengawasan 
pelaksanaan penanaman modal ; 
17. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup 
pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman 
modal ; 
18. membagi tugas kepada bawahan dan memberikan petunjuk agar 
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku ; 
19. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 
lingkup pembinaan, pem antauan dan pengawasan pelaksanaan 
penanaman modal ; 
20. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Pelayanan dan Pengendalian 
Modal ; dan 
21. melaksanakan tugas lain yang dib erikan atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya . 
 
d. Subkoordinator kelompok jabatan fungsional Substansi Pendaftaran , 
mempunyai tugas : 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Pendaftaran ; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Pendaftaran ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pendaftaran ; 
4. menyusun rencana kerja seksi berdasarkan rencana strategis dan 
rencana kerja kantor ; 
5. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada 
bawahan ; 
 
 
6. mempelajari, menelaah peraturan perundang -undangan, 
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program 
kegiatan kantor sesuai dengan bidang tugas ; 
7. melakukan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar 
efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku ; 
8. menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas ; 
9. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 
pendaftaran ; 
10. melakukan penyiapan bahan pendaftaran permohonan perizinan 
dan non perizinan ; 
11. melakukan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan berkas 
permohonan izin dan non perizinan ; 
12. melakukan administrasi pendaftaran permohonan perizinan dan 
non perizinan ; 
13. melakukan penyerahan berkas permohonan perizinan dan non 
perizinan untuk diproses lebih lanjut ; 
14. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan 
pengukuran kinerja bidang pendaftaran ; 
15. melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang pendaftaran ; 
16. melaksana kan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Pendaftaran ; dan 
17. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasa n sesuai dengan 
tugas dan fungsinya . 
 
e. Subkoordinator kelompok jabatan fungsional Substansi Verifikasi dan 
Survei , mempunyai tugas : 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Verifikasi dan Survei ; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi Verifikasi 
dan Survei ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi 
Verifikasi dan Survei ; 
4. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis verifikasi dan survei ; 
5. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan 
verifikasi dan survei ; 
 
 
 
6. menyiapkan rencana kegiatan seksi verifikasi dan penetapan 
kegiatan survei; 
7. menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan 
laoran pertanggungjawaban kinerja verifi kasi dan kegiatan survei 
perizinan; 
8. melaksanakan verifikasi kelengkapan teknis dan data administrasi 
pengajuan perizinan; 
9. menetapkan kegiatan survei perizinan; 
10. melakukan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar 
efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku; 
11. menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas; 
12. melakukan penyiapan bahan verifikasi permohonan perizinan; 
13. mengkoordinasikan tim teknis perizinan dalam rangka verifikasi 
permohonan perizinan; 
14. melakukan pemeriks aan lapangan ke lokasi permohonan perizinan; 
15. melakukan pencatatan dan penyusunan berita acara hasil 
pemeriksaan lapangan; 
16. melakukan penghitungan besarnya ketetapan retribusi; 
17. melakukan penyerahan berkas permohonan perizinan yang telah di 
verifikasi untuk d iproses lebih lanjut; 
18. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan 
pengukuran kinerja bidang verifikasi; 
19. melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang verifikasi; 
20. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Verifikasi dan Survei ; dan 
21. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya . 
 
f. Subkoordinator kelompok jabatan fungsional Substansi Pengolahan 
dan Penerbitan , mempunyai tugas : 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Pengolahan dan Penerbitan ; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi 
Pengolahan dan Penerbitan ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi 
Pengolahan dan Penerbitan ; 
4. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengolahan dan 
penerbitan ; 
5. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan 
pengolahan dan penerbitan; 
6. melaksanakan pelayanan penetapan permohonan perizinan dan 
penerbitan perizinan ; 
 
 
7. melaksanakan pelayanan legali sasi pelayanan perizinan ; 
8. melaksananan tata laksana prosedur tetap perizinan dalam rangka 
mewujudkan pelayanan prima ; 
9. menyampaikan data jumlah perizinan yang telah selesai diproses 
kepada pimpinan ; 
10. menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi 
pelaksanaan kegiatan penetapan dan penerbitan izin ; 
11. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Pengolahan dan Penerbitan ; dan 
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya . 
 
g. Subkoordinator kelompok jabatan fungsional Substansi Informasi 
Layanan , mempunyai tugas : 
1. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Informasi Layanan ; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi Informasi 
Layanan ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi 
Informasi Layanan ; 
4. melaksanakan penganalisaan data bahan rencana dan program 
kerja lingkup informasi layanan ; 
5. menyusun rencana dan program kerja lingkup informasi layanan ; 
6. menyiapkan dan menyusun konsep petunjuk teknis lingkup 
informasi layanan ; 
7. melaksanakan penyuluhan, sosialisasi dan publikasi mengenai 
informasi layanan; 
8. mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara 
pemba ngunan dan pengembangan sistem informasi penanaman 
modal skala kabupaten/kota; 
9. membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman 
modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal 
pemerintah dan pemerintah provinsi; 
10. mengolah Administrasi Informasi; 
11. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup 
layanan informasi; 
12. membagi tugas kepada bawahan dan memberikan petunjuk agar 
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku; 
13. melaksanakan pengawasan dan pengen dalian lingkup informasi 
layanan ; 
14. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Informasi Layanan ; dan 
15. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya . 
 
 
h. Subkoordinator kelompok jabatan fungsional Substansi Pengolahan 
Data Pelaporan , mempunyai tugas : 
1. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Pengolahan Data Pelaporan ; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi 
Pengolahan Data Pelaporan ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi 
Pengolahan Data Pelaporan ; 
4. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan 
pengolahan data dan pelaporan; 
5. melaksanakan penganalisaan data bahan rencana dan program 
kerja lingkup pengolahan data dan pelaporan ; 
6. menyusun rencana dan program kerja lingkup pengolahan data dan 
pelaporan ; 
7. menyusun rencana dan program kerja lingkup pengolahan data dan 
pelaporan ; 
8. mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman 
modal dan realisasi proyek penanaman mod al skala 
kabupaten/kota ; 
9. menyiapkan penyusunan laporan hasil analisa dan pengelolaan 
data penanaman modal ; 
10. memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah ; 
11. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah 
dinas lingkup penanganan dan peng aduan ; 
12. membagi tugas kepada bawahan dan memberikan petunjuk agar 
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancer sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku ; 
13. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan 
instansi lain lingkup pengolahan data dan pelaporan ; 
14. melaksanakan pe ngawasan dan pengendalian lingkup pengolahan 
data dan pelaporan; 
15. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Pengolahan Data Pelaporan ; 
dan 
16. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya . 
 
 
 
 
i. Subkoordinator kelompok jabatan fungsional Substansi Penanganan 
Pengaduan , mempunyai tugas: 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Penanganan Pengaduan ; 
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi 
Penanganan Pengaduan ; 
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi 
Penanganan Pengaduan ; 
4. melaksanakan penganalisaan data bahan rencana dan program 
kerja lingkup penanganan pengaduan ; 
5. menyusun rencana dan program kerja lingkup penanganan 
pengaduan ; 
6. menyiapkan dan menyusun konsep petunjuk teknis lingkup 
penanganan pengaduan ; 
7. menyelenggarakan loket pengaduan dan pengaduan secara online ; 
8. menyelenggarakan sistem pengaduan masyarakat berbasis sms 
gateway ; 
9. menyiapkan bahan kebijakan verifikasi atas pengaduan 
masyarakat ; 
10. melaksanakan penyuluhan, sosialisasi dan publikasi mengenai 
perizinan ; 
11. menyedia kan formulir permohonan peri zinan berikut penjelasan 
mengenai cara pengisian dan atau persyaratan yang diperlukan ; 
12. menerima, menginventarisasi dan menyampaikan kepada kepala 
dinas tentang hasil pengaduan masyarakat untuk ditindak lanjuti; 
13. melakukan konsultasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga 
terkait dalam rangka penyelenggaraan tindak lanjut pengaduan 
masyarakat; 
14. mengolah administrasi informasi dan pengaduan masyarakat 
dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi 
dan keamanan berkas; 
15. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup 
penanganan pengaduan ; 
16. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup penanganan 
pengaduan; 
17. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Substansi Penanganan Pengaduan ; dan 
18. melaksanaka n tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya . 
 
 
Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI, 
 
 ttd. 
 
H. SUHARDIMAN AMBY