Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR Nomor 5 Tahun 2022 pada Pasal 11?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR Nomor 5 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011, Pasal 11 menyebutkan bahwa:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Timur. 
f,l ' :: . < 
:Elhrl --- ... 
:11 ·' f -: .-: ':. ·, 
SEK C:. --··- - . .... [·_r<I\F - ., 
"-'h1,:; 1 EN . I -- -- 
"-ABA ', - -1-- \..., 
' KAB IO -r . ( C1 '<ASUBAG I KASUB IO ·- � Diundangkan di Malili Ditetapkan di Malili 
pada tanggal l Maret 2022 
BUPATI LUWU TIMUR, 
�\rr---- 
suoiMAN STEMPEL PARAF Ko�---, _, . 
SADAN PENDAPATAN �---·-,'i kABUPA Tl . 
BAHRI SUL! pada tanggal I Maret 2022 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU Tl 
__ , • 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 5 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINS! 
SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HK.04.009.22. 
5 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR 
NOMOR 5 TAHUN 2022 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR 
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI 
USAHA DAERAH 
I. UMUM 
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Kabupaten Luwu Timur 
telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 
Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 
Dengan adanya beberapa objek retribusi baru yang dapat menjadi 
sumber pendapatan asli daerah dan adanya perkembangan 
perekonomian, sehingga dipandang perlu meninjau kembali Peraturan 
Daerah dimaksud dengan mengubah ketentuan yang mengatur Retribusi 
Penjualan Produksi Usaha Daerah . 
Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peratu ran 
Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan 
Produksi Usaha Daerah . 
Perubahan Peraturan Daerah ini dengan pengaturan jelas, pasti, dan 
tegas diharapkan dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum dan 
keadiian bagi masyarakat , sehingga optimalisasi peningkatan pendapatan 
asli daerah khususnya di bidang retribusi daerah dapat dicapai . 
II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal I 
• Angka 1