Menurut PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 21 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 57?
Pasal Pasal 57 dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 21 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA, pada BAB V - TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA, menyatakan:

(1)Penghitungan suara dilaksanakan olehPanitia Pemilihan
Desa/KPPS di TPSsetelah pemungutan suara berakhir.
(2)Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
dilakukan dengan cara terbuka sehingga semua calon Kepala Desa,
saksi dari masing -masing calon Kepala Desa dan penduduk yang
hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
(3)Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan
Desa/KPPS menghitung:
a.jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan
DPTuntuk TPS;
b.jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
c.jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena
rusak atau keliru dicoblos.
(4)Pada saat penghitungan suara, setiap surat suara diteliti sah/
tidaknya dan dibacakan nomor urutataunama calon Kepala Desa
yang dicoblosserta dicatat dalam kertas p enghitungan suara yang
telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Desa /KPPS.
(5)Calon Kepala Desa dan /atau saksi dari masing -masing c alon Kepala
Desa dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan
suaradalam hal terdapat hal -hal yang dianggap tid ak sesuai
dengan peraturan perundang -undangan.
-29-(6)Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5) diterima,
Panitia Pemilihan Desa/KPPS segera melakukan perbaikan.