Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 NOMOR 1 TAHU N2019 Nomor m Tahun 2010?
Ketentuan dalam NOMOR 1 TAHU N2019 Nomor m Tahun 2010 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimanadituangkan, Pasal 1 menetapkan:

MenetapkanDanDengan Per setujuanBersama
DEWANPERWAKI LANRAKYATDAERAH
KABUPATEN BA LANGAN16.PeraturanDaerah Provi nsi Kaliman tan Selatan
Nomor 3 Tahun 2009 tentan gPendidik an Al-Qur 'an
di Kalimantan Se latan (Lembaran DaerahProvinsi
Kalimantan S elatanTahun 20 09 Nomor 3 ,
Tambahan Lembaran DaerahProvinsi Kali mantan
Selatan T ahun 2009 N omor2);
17.Peraturan D aerahProvinsiKalimantan Selatan
Nomor7 Tahun 2009 tent ang PemeliharaanBahasa
dan SastraDaerah (Lemb aranDaerah Provinsi
Kalimant an Selatan Tahun 2009 Nom or4
spiritual ke agamaan,pengendaliandiri,kepribadian,kecerdasan,
akhlak mul ia, sertaketerampilanyangdiperlukan dirinya,
masyarakat,bangsadan Negara.Pendidikan nasi onal ad alah
pendidikan yangberdasarkanPancasila dan Undang -Undang
Dasar NegaraRepublik Indon esia Tahun 19 45yang berakar pada
nilai-nilai agama, k ebudayaan nas ional Ind onesia, dan tanggap
terhadap tuntutan p erubahan zam an.
8.Pesertadidik adalah a nggotamasyarakat yang berusah a
mengembangkan potensidirimelalui proses pembelajaran yang
tersediapadajalur, jenjang danjenis pendidikan tert entu.
9. Ten agakependidik anadalah anggota ma syarakatyang
mengabdikandiridandiangkatuntukmenunjangpenyelenggaraan
pendidikan.
10.Pendidik adalah tenaga kependidikan yangberkualifikasi sebagai
guru, dos en, kons elor,pamongbelajar,widyaiswara,tutor,
instruktur, fasilitator,Penilik,Pengawasdansebutan lainyang
sesuai dengan k ekhususannya ,serta berpartisipasi d alam
menyelenggarakan pendidikan .
11. Jalur p endidikan adalah wahanayang dilal ui pesertadidik untuk
mengembangkan pot ensi diri dalam suatuprosespendidikan ya ng
sesuai deng an tujuan pendidik an.
12. Jenjang pendidikan adalahtahapan p endidikan yang d itetapkan
berdasarkantingkatperkembangan pesertadidik, tujuan yang
akan dicapai,dankemampuan yangdikembangkan.
13. Jenis pendidik an adal ah kelompok yang di dasarkan pa da
kekhususan tuj uan pendidikansuatusatuanpendidikan.
14.Satuan pendidikan adalah kelompok la yanan pendidik anyang
menyelenggarakan pendidikanpadajalurformal, nonformal, dan
informalpada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Pendidikan forma ladalah jalur p endidikan yang terstrukt ur dan
berjenjangyangterdiriataspendidikan da sar.
16.Pendidikan nonfo rmal adalah jalur pendidikan di lu ar pendidikan
formalyang dap atdilaksanakan secaraterstruktur dan berjenjang.
17.Pendidikan in formal adalahjalur pendidikankeluarga dan
lingkungan .
18. Satuan Pendid ikan NonformalSejenis yang selanjutny adisebut
Satuan PNF Sejenis adalah kelo mpok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan program pendidikan non formal.
19.Pendidikanjarak jauhadalah pendidikan yangpesertadidiknya
terpisahdari pendidik dan pemb elajarann ya menggunakan
berbagaisumber belajar melaluiteknologi komunikasi,informas i,
dan media lain.5
20. Pendid ikan berbasis masyarakatadalah penyelenggaraan
pendidikan b erdasarkan k ekhasan agama, sosial ,budaya, aspirasi,
dan potensi masyarakat seb agai perwujudan pendidikan dari, oleh,
dan untuk masyarakat .
21. Pendidikan anak usia dini adalah suatu up ayapembinaan yang
ditujukan kepada anak sejaklahir sampai d enganusia enam
tahun yang d ilakukan melalui pemberian ran gsangan pendidikan
untukmembantu pertumbuhan dan perkembanganjasmani d an
rohaniagaranak memiliki k esiapan dalam m emasuki pendidikan
lebih lanjut.
22. Stand ar Nasional Pendidik an Anak Usia Dini sel anjutnya disebut
Standar PAUD adalah krit eria tentang p engelolaan dan
penyelenggaraan PAUD di seluruh wil ayah hukum Negar a
KesatuanRepublik Indo nesia.
23. SatuanatauprogramPAUDadalah layana n PAUDyang
dilaksanakanpada su atu lembagapendidikandalambentuk
Taman K anak-kanak (TK), Kelompok B ermain(KB),Taman
PenitipanAnak (TPA) ,danSatuan PAUDSejeni s(SPS).
24. Sekol ah Dasar yang selanj utnya disebut SD adalah salah satu
bentuk sa tuan pendidik an formal yang m enyelenggarakan
pendidik an umum padajen jangpedidikan dasar.
25. Sek olah Men engah Per tama yang selanjutn ya dise but SMPadalah
salah satu bentuk satuanpendidik anformal yang
menyelenggarak an pendidi kan um umpada jenjangpedidikan
dasar.
26. Stand ar nasional pendidik an adalah kriteri a minimal tentang
sistem p endidikan di seluruh wilayah hukum N egara Kesatuan
Republik Indonesia.
27. Wajib b elajaradalah pr ogrampendidikan mi nimalyang harus
diikuti ol ehPenduduk atas tanggu ng jawab Pemerinta h Daerah.
28. Kurikulumadalah seperangkat re ncanadanpengatura n mengen ai
tujuan , isi danbahan p elajaran se rta cara yangdigunakan sebagai
pedomanpenyelenggara an kegiatan pembel ajaranuntuk mencap ai
tujuan p endidikan tertentu .
29. Pemb elajaran adalah pro ses interaksi peserta didik dengan
pendidikdansumber b elajarpadasuatu lingkun gan belajar.
30. Evaluasipendidikanadalahkegiatan pengend alian,penjaminan
danpenetapan mutu pendidika nterhadapberbagai komponen
pendidikanpadasetiap jalu r, jenjang, d anjenispendidikan
sebagaibentuk pertang gung jawaban penyelenggaraan pendidikan.
31. Akredi tasiadalah kegia tan penilaian kela yakan program dalam
satuanpendidikan berdas arkankriteria yang t elah ditetapkan.6
32. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang
dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi
tenaga kependidikan, masyarakat, dana, saran a, dan prasarana.
33. Biaya Pendidikan adalah Sumber Daya Keuangan yang disediakan
dan/ atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan,biaya
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan,serta biaya pribadi
peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.
34. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOS
adalah Program Pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya
operasi non personalia bagi satuan pedidikan dasar dan
menengah.
35. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia atau orang asing yang
tinggal di Wilayah Kabupaten Balangan.
36. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Republik Indonesia
nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam
bidang pendidikan.
37. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan
badan hukum.
38.Dana Alokasi khusus bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut
DAK bidang Pendidikan adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang
dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan
khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi
prioritas nasional,khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana
dan prasarana satuan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang
belum mencapai standar tertentu atau percepatan pembangunan
daerah di bidang pendidikan dasar.
39. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau
terbelakang;daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil
daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah yang mengalami
bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam
keadaan darurat lain.
40. Tempat terpencil adalah tempat yang karena letak geografis dan
atau kondisi alamnya menyebabkan kesulitan, kekurangan, atau
keterbatasan sarana dan prasarana, pelayanan pendidikan,
kesehatan, perhubungan, persediaan kebutuhan pokok, dan
kebutuhan sekunder lainnya sehingga menimbulkan kesulitan
bagi penduduk dan penghuninya.7
Pengelolaan pendidikan di daerah mengacu pada keb ijakan nasional
bidang pendidi kan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.Pasa14Pengelolaan pendidikan d itujukan untuk menjamin:
a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi,
merata, dan terjangkau;
b. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan
kebutuhandanjatau kondisi masyarakat; dan
c. efektivitas, efisiensi, dan akuntabi litas pengelo laan pend idikan.Pasa13Bagian Kesatu
UmumBABIII
PENGELOLAAN PEN DIDIKANUrusan wajib pemerintahan pada bidang pendidikan yang menjadi
urusan pemerintah daerah, terdiri dari :
a. penge lolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan
pendidikan nonformal;
b. penetapan kurikul um muatan loka lpendidikan dasar, pe ndidikan
anak us ia dini, dan pendidikan nonformal;
c. pemin dahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah;
d. penerbitan izin pendidikan dasa ryang diselenggarakan masyarakat;
e. penerbitan izin pend idikan anak usia dini yang diselenggarakan
masyarakat;
f.penerbitan izmpendidikan nonforma lyang diselenggarakan
masyarakat; dan
g. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam wilayah
daerah.Pasa12BAB II
KEWENANGAN8
Bupati bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan nasional dan
pemenuhan kebutuhan serta capaian pada bidang pendidikan,
meliputi:
a. tersedianya dana penyelenggaraan, bantuan, dan subsidi untuk
pendidikan;
b.tersedianya prasarana dan sarana pendidikan yang memenuhi
standar secara merata dan terjangkau oleh masyarakat;
c. tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan
profesional;
d. tersusunnya kurikulum dan kalender pend idikan berbasis kearifan
lokal dan nilai -nilai keagamaan;
e.terbentuknya tatakelola struktur kelembagaan dan akuntabilitas
pengelolaan pendidikan;
f. terselenggaranya pelayanan pendidikan yang efisien, efektif, dan
akuntabel;
g. terselenggaranya peningkatan mutu pendidikan, pendidikjtenaga
kependidikan secara berkelanjutan melalui penjamiman mutu;
h. terbentuknya pendidik dan tenaga kependidikan yang bermutu,
inovatif, dan kreatif; danPasal6Bagian Kedua
Pengelolaan Pendidikan OlehPemerintah Daerah(3)Pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat dan satuan atau program pendidikan di daerah
dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.(2)Pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah dilakukan sesuai
dengan lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.(1)Pengelolaan pendidikan di daerah dilakukan oleh:
a. Pemerintah;
b. Pemerintah daerah Provinsi;
c. Pemerintah daerah;
d. Satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
e. Satuan atau program pendidikan .Pasa159
Kebijakan daerah pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)merupakan pedoman yang wajib diikuti oleh :
a. semua jajaran dilingkungan pemerintah daerah;
b. penyelenggara pendidikan yang didirikan mas yarakat;
c. satuan atau program pendidikan;
d. pendidik/tenaga kependidikan di daerah;
e. dewan pendidikan daerah;
f.komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
g.pesertadidik;
h. orang tua/wal ipeserta didik;
i.masyarakat d idaerah; dan
J.pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di
daerah.Pasa18(3)Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat(1)dan ayat (2) merupakan penjabaran dari kebijakan
pendidikan nasional dan kebijakan pendidikan ditingkat Provinsi
dan sesuai deng an ketentuan peraturan perundang -undangan.(2)Untuk efisiensi ,efektivitas, da nakuntabilitas pengelolaan
pendidikan, Bupati menetapkan kebijakan tatakelola bidang
pendidikan.(1)Untuk pemenuhan k ebutuhan dan capaian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ,pemerintah daerah merumuskan dan
menetapkan kebijakan bidang pendidikan dengan menuangkannya
kedalam bentuk:
a. rencana pembangunan jangk apanjang daerah;
b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
c. rencana strategis pendidikan daerah;
d. rencana kerja pemerintah daerah; dan
e. rencana kerja dan anggaran tahunan daerah.Pasal 71.tercapainya kuantitas dan kuali tas pendidikan,pendidik/fenaga
pendidik, dan lulusan.10
(1) Pemerintah daerah harus menargetkan tingkat pemerataan
partisipasi pendidikan antar kecamatan, antar desa, dan antar
peserta didik laki -laki dan perempuan.Pasal 13(3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan, pemerintah
daerah harus mengutamakan perluasan dan pemerataan akses
pendidikan dasar mela1uijalur formal.(2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada
pemenuhannya melalui jalur formal dan nonformal.(1) Pemerintah daerah harus menargetkan tingkat partisipasi
pendidikan dalam lingkup kewenangannya.Pasal12Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing,
menyupervisi, mengawasi, mengordinasi, memantau, mengevaluasi,
dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sesuai kebijakan yang
telah ditetapkan.Pasal11(2) Pengalokasian anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan menyelaraskan pada kebijakan yang telah
ditetapkan dan memperhatikan efektifvitas kegiatan, efisiensi
pemanfaatan, dan akuntabilitas / pertanggungjawaban dalam
lingkup kejelasan hasil kegiatan dari dana yang dianggarkan .(1) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran tahunan bidang
pendidikan.Pasal10Dalam hal terjadi perubahan kebijakan pendidikan nasional berkaitan
dengan lingkup kewenangan bidang pendidikan di daerah, harus
segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan:
a.koordinasi kepada pemerintah provinsi darr/atau Pemerintah;
b. penyiapan tata kelola baru; dan
c. pemenuhan prasarana dan sarana yang dibutuhkan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.Pasal911
(1) Pemerintah daerah mengakui, memfasilitasi, membina, dan
melindungi satuan dan/ atau program pendidi kan bertaraf
internasional dan/ atau berbasis keunggulan lokal sesuai dengan
ketentuan peratu ran perundang-undangan .Pasal 16(2)Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaks ud pada ayat
(1),Pemerintah Daerah harus secara aktifmelakukan:
a.koordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang
melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan; dan
b. fasilitasi, untuk:
1. akreditasi program pendidikan;
2.akreditasi satuan pendidikan;
3. sertifikasi kompetensi peserta didik;
4. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/ atau
5.sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan .(1) Untuk me ningkatkan mutu pendidikan, Pemerintah daerah
berkewa jiban melakukan dan/ atau memfasilitasi penjaminan mutu
pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional
pendidikan ,standar nasional pendid ikan dan kebijakan pendid ikan
Pemerintah dan Pemerintah Provinsi .Pasal 15Pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan dan mengoordi nasikan
pelaksanaan stan dar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,Pasal 14(2) Untuk mencapai target sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1),
Pemerintah Daerah ha rus secara aktif melakukan:
a. sosialisasi pendidikan tidak dipungut bayaran berdasarka n
program wajib belajar;
b. pemerataan akses layanan pendidikan mencapai dae rah terpencil
dan daerah k husus;
c. fasilitasi pendidikan khusus bagi peserta didik ber kebutuhan
khusus dan/ atau penyandang disabilitas untuk mendapatkan
pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan
Pemerintah Dae rah.12
pembinaan
(1) serta
dimaksud(4)Ketentuanlebihlanjut mengenai pelaksanaan
berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat
penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana
pada aya t (2)diaturdenganPeraturanBupati.(3)Pemerintahdaerahmemilikikewajiban untukmemberikan
pengharg aan kepa da peserta didik yang meraih prestasi puncak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2)sesuai dengan
ketentuan peraturanperundang-undangan.(2)Untuk m enumbuhkan ik limkompetitif yang kondus ifbagi
pencapaianprestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Daerah harus menyelenggar akan da n/atau
memfasilitasisecara teratur dan berjenjangkompetisidibidang:
a.ilmupengetahuan;
b.teknologi;
c.seni;dan/ atau
d.olahraga.(1)Pemerintah daerah wajibmelakukan pembinaanberkelanjutan
kepada p eserta didi kyang memilikipotensi kece rdasan da njatau
bakat istimewa untuk menca pai prestasi puncak di bidang ilmu
pengetahuan, tekn ologi, seni, danjatau o lahragapada tingkat
satuanpendidikan, kecamatan,daerah, provinsi, nasional,dan
internasio nal.Pasal17(4)Pemerintah daera hmemfasilitasi sertifikasi int ernasional pada
satuandanj atauprogrampen didikansebagaimana dimaksud pada
ayat(1)dan ayat (2) .(3)Pemerintahdaerah memfasilitasi akre ditasi inte rnasional satuan
danjatau programpendidik an sebagaimanadimaksud padaayat(1)
dan ayat(2).(2)Pemerintah daerah melaksanakan danjatau memfasilitasi
perintisan satuandanjatau program p endidikan yang sudah atau
hampir memenuhi StandarNasional Pendidikanuntuk
dikembangkanmenjadi satuandanjatauprogrampendidikan
bertaraf in ternasional danjatau berbasis keunggulanlokal.13
(2) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan berdasarkan standar pelayanan minimal dan dengan
menerapkan manajemen berbasis sekolah .(1) Kepala Sekolah bertanggungjawab atas pengelolaan satuan
pendidikan kepada Bupati melalui Kepa la Dinas.Pasa120Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah
memiliki paling sedikit 2 (dua)organ yang terdiri dari:
a.kepala sekolah yang menjalankan fungsi manajemen satuan
pendidikan; dan
b. komite sekolah yang menjalankan fungsi pengarahan, pertimbangan,
dan pengawasan akademik.Pasal 19Bagian Ketiga
Pengelolaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan
YangDiselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah(2) Untuk satuan pendidikan dikawasan perdesaan dan wilayah
terpencil yang belum terpenuhi/keterjangkauan prasarana dan
sarana, pemerintah daerah wajib secara aktif menyampaikan
informasi pendidikan dan penerimaan peserta didik maupun ujian
nasional diselenggarakan dengan cara manual sesuai dengan
kondisinya.(1) Dalam rangka era kemajuan teknologi, Pemerintah daerah
berkewajiban mengadakan pemenuhan kebutuhan prasarana dan
sarana komputer dan jaringan online untuk:
a. pengembangan sistem informasi pendidikan sebagai subsistem
dari sistem informasi pendidikan nasional dengan memberikan
akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber
pembelajaran kepada satuan pendidikan, jenis, dan jalur
pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
b. penerimaan peserta didik berbasis jaringan online secara
bertahap; dan
c. penyelenggaraan ujian nasional berbasis computer secara
bertahap.Pasal 1814
(2)Dana untu k biaya in vestasi, biaya oper asional,dan biay a
pendidikan bagi satuan pend idikanyang diselenggaraka n oleh
pemerintah daerah disalurkan kepa daKepalaSekolahda n dikelola
sesuai dengan ketentuanperaturan pe rundangundangan.(1)Pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan dan lingkup
kewenangan m enanggung seluruh biayainvestasi,biaya
operasional, dan biaya pendidikan bagi satuan pendid ikan yang
diselenggarakanny asesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-unda ngan.Pasa122(2)Dalam menjalankan manajemen berbasi ssekolah, Ko miteSekolah
berkewajiban membe ri bantuan pen garahan dan berwe nang
memberi pertim bangandan melakukanpengawasan akademik
kepadadan terhadap KepalaSekolah.(1)Kepala Seko lahmenjalankan manaje men berbasis sekolah untuk
danatasnamaBupatisesuai dengan k etentuan peratur an
perundang-undangan .Pasa121(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penge lolaan satuan pendidikan
yang diselenggarakan oleh peme rintahdaerah diatur dengan
Peraturan Bupati.(4)Manajemenber basis sekolah sebagai manadimaksudpada ayat (2)
merupakan kewe nangan kepa la sekolahmenentukan secara
mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelo lanyadalam bidang
manajemen,yangm eliputi:
a. rencana strategi s danoperasional;
b.strukturorganisasidantata kerja;
c.sistemauditdan pengawasaninternal;dan
d.sistempenja minan mutuinternal.(3)Standarpelayanan minim alsebagaimana dim aksud padaayat (2)
sesuai d engan kebijak annasional standar p elayanan minimal
bidangp endidikan.15
Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada Ideologi Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945.Pasa125Bagian Kesatu
Dasar Dan PrinsipBABIV
PENYELENGGARAAN PENDIDlKAN(2) Dalam hal diperlukan kelengkapan prasarana dan sarana pada
satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas
instruksi Bupati melalui Kepala Dinas dapat dipergunakan oleh
satuan pendidikan lainnya dan satuan pendidikan yang diberi
instruksi wajib memfasilitasi dengan beban biaya dianggarkan
melalui Dinas Pendidikan.(1) Satuan pendidikan yang telah diberikan kelengkapan prasarana
dan sarana komputer dan jaringan oleh pemerintah daerah
berkewajiban mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi
pendidikan berbasis teknologi dan komunikasi untuk memberikan
akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber
pembelajaran kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta
didik.Pasa124(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d wajib
disampaikan kepada Bupati melalui Dinas sesuai dengan waktu
yang ditentukan oleh Bupati.(1) Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan, terhadap
satuan pendidikan berkewajiban untuk:
a. menyelenggarakan tata kelola satuan pendidikan;
b. menyeimbangkan jumlah peserta didik, kapasitas sarana dan
prasarana, pendidik, tenaga kependidikan serta sumber daya
lainnya;
c. menyelenggarakan pendidikan tidak secara komersial; dan
d.menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan laporan
keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.Pasa12316
(2)Pendidikanana kusia dinibertujuan:
a.meningkatkan keimanan dan ketakwaan generasi yang baru
tumbuh kembangkepadaTuhanYangMahaEsa;
b.membentuk gen erasiyang baru tumbuh kembang menjadi
generasi yang memiliki ilmu pengetahuan dasar, berakhlak
mulia, dan siap melanjutkan pendidikan kejenja nglebihtinggi,
dengancara:
1.mengenalkan w awasan dasar sesuai dengan ting katan usia
tumbuh kembang;
2.menanamkan kesadar andan kedisiplinandenga ncaraarifdan
bijaksana,serta kasih sayang;(1)Pendidikananak usia diniberfun gsimembina,menumbuhkan, dan
mengembangkan seluruh potens ianak usia dini secara optimal
sehinggater bentuk perilakudankemampuan dasar sesuai denga n
tahap perkemba ngannya agar memilikikesiapan untu k memasuki
pendidikanselanjutnya.Pasal27Paragraf1
FungsiDanTujuanBagianKetiga
PenyelenggaraanPendidikanAnakUsia Dini
PadaJalur PendidikanFormalPenyelenggaraanpendidikanbersandarkan pada prinsip :
a. demokratis dan be rkeadilan serta tidak diskriminatif dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keag amaan, nilai
kultural, dan kemaje mukanbangsa;
b. satu kesat uan yang sistemik dengan sistem te rbuka dan
multimakna;
c. pembu dayaandan pemberd ayaanpeserta didik ;
d.keteladanan,membangun k emauan,dan meng embangkan
kreativitaspeserta didikdalamp rosespembelajaran;
e. mengem bangkan budaya membaca, menu lis, dan berhitu ng bagi
peserta d idik;dan
f.memberdayakan semua komponenmasyarakat melal ui peranserta
dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan
pendidikan.Pasal2617
(2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini
dilakukan tanpa d iskrirninasi kecuali bagi satuan pendidikan yang(1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini
wajib dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.Pasal31Peserta didik TK berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam)
tahun.Pasa130Paragraf 3
Penerimaan Peserta DidikPemerintah daerah meny elenggarakan satuan pendidikan anak usia
dini pada jalur formal sepanjang s atuan pendidikan anak usia dini
yang didirikan masyarakat dan a tau satuan atau program pendidikan
jumlahnya masih terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah anak
usia dini yang membutuhkan pendidikan anak usia dini.Pasa129(2) TK sebagaiman adimaksud pada ay at (1) memiliki program
pembelajaran 1(satu) tahun atau 2 (dua)tahun.(1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk
TK.Pasa128Paragraf 2
Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan3. memberikan pembelajaran dan tuntunan yang baik dalam
memahami ilmu pengetahuan;
4. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual,
emosional, kinestetis, dan sosial peser ta didik pada masa emas
pertumbuhann ya dalam lingkungan bermain yang edukatif
danmenyenangkan;dan
5.menumbuhkan kecakapan, kreativitas, dan kemandirian.
c. menghasilkan generasi yang berkualitas, berdaya guna, memiliki
kesiapan, dan mampu secara kompetitif dalam meraih masa
depan yang lebih maju dan sejahtera.18
(3)Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dirancang d an diselenggarakan:
a. secara interaktif, inspiratif ,menyenangkan, menantang, dan
mendorong kreativitas serta kemandirian;
b. sesuai dengan tahap per tumbuhan fisik dan perkembangan
mental anak s erta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
c. dengan mernperhatikan perbedaan bakat, minat, dan
kemampuan masing-masing anak;(2) Program pembelajaran TK dilaksanakan dalam konteks bermain
yang dapat dikelompokan menjadi:
a. bermain dalam rangka pemb elajaran agama dan akhlak mulia;
b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan
pengetahuan dan teknologi;
d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
e. bermain dalam rangka pembe lajaran jasmani, o lahraga, dan
kesehatan.(1)Program pembelajaran TK dikembangkan untuk mempersiapkan
peserta didik memasuk iSDatau bentuk lain yang sederajat .Pasal33Paragraf 4
Program Pembelajaran(2) Syarat-syarat dan tatacara penerimaan peserta didik pindahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur oleh sa tuan pendid ikan
yang bersangkutan .(1)Satuan pendid ikan anak usia dini dapat menerima peserta didik
pindahan dari satuan pendidikan anak usia dini lain.Pasa132(3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik
dilakukan secara mandiri o leh rapat dewan guru yang dipimpin
oleh kepala satuan pendidikan.secara khusus dirancang untuk me layani peserta didik dari
kelompok gender a tau agama tertentu .19
(2) Setiap pengelola pendidikan anak usia dini wajib menjaga dan
melakukan pembersihan lingkungan secara rutin.(1)Setiap pengelola pendidikan anak usia dini wajib menyediakan
sarana toiletj kakus dan air bersih yang dapat dipergunakan oleh
anak usia dini.Pasal36(3) Setiap anak yang belum dilakukan penjemputan oleh orangtuajwali
atau orang ditugaskan yang telah dikenal oleh pendidik berada
dalam tanggungjawab pendidik dan pengelola satuan pendidikan
anak usia dini.(2) Penjemputan anak di lingkungan sa tuan pendidikan anak usia dini
wajib menerapkan dokumen tanda penjemputan minimal berupa
lembar tandatangan penjemputan dari orang yang sudah dikenali
oleh pendidik setempat.(1)Setiap pelaksana tugas di lingkungan satuan pendidikan anak usia
dini berkewajiban mengenal orangtuajwali peserta didiknya dan
bagi pengantar, penunggu, danj atau penjemput wajib dikenalkan
oleh orangtuaj wali kepada pendidik anaknya.Pasa135(2) Setiap pengelola satuan pendidikan anak usia dini
bertanggungjawab atas keamanan, kebersihan, dan kesehatan
lingkungan tempat penyelenggaraan satuan pendidikan yang
dikelolanya.(1)Penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini wajib berada di
lingkungan yang aman, b ersih, dan sehat.Pasal34Paragraf 4
Lingkungand. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan,
gizi,dan stimulasi psikososial; dan
e.dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan
budaya anak.20
(2)Pendidikanpada SMPatau be ntuklain yang se derajatberfungsi :
a.mengembangkan,menghayati, dan menga malkan nilai-nilai
keimanan,akhlak muli a, dan kepribadianluhuryangtelah
dikenalinya;
b.mengembangkan, mengh ayati,danmengamalkan nilai -nilai
kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalinya;
c. mempelajari dasar- dasar ilmu p engetahuan dan tekno logi;(1)Pendidikan pada SDat au bentuk lainyang sederajatberfungsi:
a.menanamkan dan men gamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak
mulia,dankepribadian lu hur;
b. menanamkan dan mengamalk an nilai-nilaikebangsaan dan cinta
tanah air;
c.memberikan dasar -dasar k emampuan inte lektual dalam bentuk
kemampuan dan kecakapan m embaca,menulis,dan berhitung;
d.memberikan peng enalan ilmu p engetahuan dan teknologi;
e. melatih dan merangsang k epekaan dan kema mpuan
mengapresiasi se rta mengekspr esikankeindahan, kehalusan, dan
harmoni;
f.menumbuhkan minat pad a olahraga,kesehatan,dan kebugaran
jasmani; dan
g. mengembangkan kesiapan fisik dan menta l untuk melanjutkan
pendidikan ke SMPatau be ntuklain yang se derajat.Pasal38Paragraf1
Fungsi d anTujuanBagian Ketiga
Penyelenggaraan P endidikan D asar(2) Dalamhalprogram b erkaitan dengan program Zpelaksanaan
imunisas ianak, wajib atas sepengetahuandanpersetujuan orang
tua/ wali anak d engan koordin asi dilakukanoleh pengelola sekolah
dan ketua tim pelaksa na dari org an kesehatan daerah.(1) Setiap pengelola pendidikan an ak usiadini wajib memfasilitasi
petugas pela yanan keseha tan PemerintahDaerah yang
menyelenggarakan program k esehatan bagianakusia dini.Pasal3721
(3)Dalamhal tidak ada psikologprofesional,rekomendasi dapat
dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan,
sampai denganbatasdaya tampungnya.(2)Pengecualian terha dap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan
atas dasarrekomendasi tertulisdaripsikologprofesional.(1) Peserta didik pada SD atau bentuk lain yang sederajat paling
rendahberusia6(enam)tahun.Pasal40Paragraf 3
PenerimaanPeserta Didik(2)SMPataubentuklainyangsederajatterdiriatas 3(tiga)tingkatan
kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9
(sembila n).(1) SDatau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan
kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua ), kelas 3(tiga), kelas 4
(empat),kelas 5(lima),dankelas 6 (enam).Pasal 39Paragraf2
Bentuk Satua n Pendidikan(3)Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi
berkembangnya poten si peserta didik agar m enjadi manusia yang:
a.beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, dan berkep ribadianluhur;
b.berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
c.sehat,mandiri, danpercayadiri; dan
d.toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.d.melatih dan mengem bangkan kepekaan dan kemam puan
mengapresiasisertamengekspresikankeindahan,kehalusan, dan
harmoni;
e. menge mbangkan bakat dan kemampuandi bidang olahraga,baik
untuk kesehatan dan kebugaranjasmani maupun pre stasi;dan
f.mengembangkankesiapanfisik dan mental untuk m elanjutkan
pendidikan ke jenjang pendidikan mene ngahdan/atauuntuk
hidup mand iri di masyarakat.22
(1) SD dan SMP yang merniliki jurnlah calon peserta didik melebihi
daya tarnpung wajib rnelaporkan kelebihan calon peserta didik
tersebut kepada Kepala D inas Pendidikan .Pasal43(3) SMPatau bentuk lain yang sederajat wajib rnenyediakan akses bagi
peserta didik b erkelainan.(2) SMPatau bentuk lain yang sederajat wajib rnenerirna warga n egara
berusia 13 (tiga belas) tahun sarnpai dengan 15(lima belas) tahun
sebagai peserta didik sarnpai dengan batas daya tarnpungnya .(1) Peserta didik pada SMP atau bentuk lain yang sederajat adalah
peserta didik yang sudah rnenye lesaikan pendidikannya pada SD
atau bentuk la in yang sed erajat.Pasal42(3)Jika usia dan/atau jarak ternpat tinggal calon peserta didik dengan
satuan pendidikan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) sarna, rnaka pes erta didik yang rnendaftar lebih awal
diprioritaskan.(2) Jika usia calon peserta didik sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
sarna, rnaka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak ternpat
tinggal calon peserta d idik yang paling dekat dengan satuan
pendidikan.(1)Dalarn hal jurnlah calo npesertadidik rnelebihi daya tarnpung
satuan pendidikan, rnaka pernilihan peserta didik pada SD
berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari
yang paling tua.Pasal41(6) SDatau bentuk lain yang sederajat wajib rnenyediakan akses bagi
peserta didik berkelainan .(5) Penerirnaan peser ta didik kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang
sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kernarnpuan rnernbaca,
rnenulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.(4) SD atau bentuk lain yang sederajat wajib rnenerirna warga negara
berusia 7 (tujuh) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas
daya tarnpungnya.23
(6)Pesertadidik pendidikan dasar setaraSDyangmengikuti sistem
darr/atau standar pendidikannegara lain dapatditerimadiSMP
ataubentuk lain yangsederajat pada awal tahun kela s7(tujuh)
setelah memenuhi p ersyaratan:
a.lulusujiankesetaraan PaketA;atau
b. dapat me nunjukkan ijazah ataudokumen lain yan g
membuktikan bahwa ya ng bersa ngkutan tela hmenyelesaikan
pendidikandasaryangmemberikan ko mpetensi lulu sansetara
SD.(5)Pesertadidik pendidikan das ar setaraSMP di neg ara lain dapat
pindah ke SMPataubentuk lain yan gsederajat diIndonesia setelah
memenuhi persyaratan:
a. menunjukka nijazahatau dokumenlainyang membuktikan
bahwa yang be rsangkutan tel ahmenyelesaikan pendidikandasar
setara SD ;dan
b.lulus tes kelayakandanpenempatan yang diselenggarakanoleh
satuan pendidikan yangbersangkutan.(4) Pesertadidik pendidikan dasarsetaraSD di ne garalain dapat
pindah ke SD a tau bentuk lain yang sederajat di Indonesia s etelah
memenuhi p ersyaratanlulusteskelayakandanpenempatan yang
diselenggarakanolehsatuan pendidikan yang bersangkutan.(3)Peserta didik j alur nonformal dan info rmal dap at diterim adi SMP
ataubentuklain yang se derajattidak pada awalkelas7(tujuh)
setelah mem enuhi persyaratan:
a. lulusujiankesetaraan PaketA;dan
b. lulus tes kel ayakan dan penempatan yang disel enggarakan oleh
satuanpendidikan forma lyangbersangkutan.(2)Peserta didik jalur nonformal dan informal dap at diterima di SMP
ataubentuk lain yangsederajat sejakawal kelas7(tujuh) s etelah
lulus ujian k esetaraan Pa ketA.(1)Peser