Bagaimana redaksi normatif Pasal 18 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 08 Tahun 2013?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 08 Tahun 2013 tentang IZIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN, Pasal 18 berbunyi:

Undang -Undang Da sar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah -Daerah Kabupaten Dalam Lin gkungan Propinsi Djawa 
Tengah; 
3. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih , Dan Bebas Korupsi, 
Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republi k Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3581); 
4. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi a 
Nomor 4437 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, T ambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844 ); 
5. Undang -Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas D an Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5025); 
6. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 
 
7. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peratu ran Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan 
Jalan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1993 Nomo r 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , 
Pemerintah an Daerah Provinsi Dan Pemerintah an Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 tahun 2003 
tentang Penyidik Pegawai Negara Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Purb alingga 
Tahun 2003 Nomor 22 Seri D Nomor 10 ); 
11. Peraturan Daer ah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 
2008 t entang Penetapan Urusan Pemerintah an Daerah 
Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11); 
 
Dengan Persetuju an Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA 
 
Dan 
 
BUPATI PURBALINGGA 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN 
PERUSAHAAN PENGANGKUTAN