Bagaimana redaksi normatif Pasal 7 dalam 6.Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia;8 Nomor m;3.Bupati Tahun 1945?
Norma hukum dalam 6.Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia;8 Nomor m;3.Bupati Tahun 1945 tentang , BAB II - LKP, Pasal 7 berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6LKPmemiliki fungsi: ’
a.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;b.menanamkan dan memupuk persatuan dankesatuan masyarakat;c.meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah pekonkepada masyarakat pekon;
d.menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan danmengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;e.menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakan prakarsa, partisipasiswadaya, serta gotong royong masyarakat;f.meningkatkan kesejahteraan keluarga; dang.meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
kabag jHUWUtV*
Bagian Ketiga
Jenis