Apa yang diatur dalam NOMOR 81 TAHUN 2021 Nomor 81 Tahun 2021 pada Pasal 3?
Berdasarkan NOMOR 81 TAHUN 2021 Nomor 81 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA, BAB III - SUSUNANDAN ORGANISASI, Pasal 3 menyebutkan bahwa:

(1)Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, terdiri atas:
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahkan:
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Pelestarian eagar Budaya dan Permuseuman;
d. Bidang Kesenian, Tradisi dan Perfilman;
e. Bidang Sejarah;
f. Bidang Pengembangan Kebudayaan;
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
5
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal4
(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai
tugas yang meliputi;
a. menyusun rencana program dan kegiatan jangka pendek dan jangka menengah
di lingkup Dinas kebudayaan;
b. melaksanakan program dan kegiatan jangka pendek dan jangka menengah
dilingkup Dinas kebudayaan;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dilingkup Dinas
kebudayaan;
d. melaksanakan pembinaan pegawai dilingkup Dinas kebudayaan;
e. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis
Dinas dan Pejabat Fungsional di lingkungan Dinas kebudayaan;
f. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf agar sasaran dapat di
capai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
g. menilai prestasi staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya; dan
1.menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas
dan fungsinya kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai
fungsi yang meliputi;
a. menetapkan program, kegiatan dan kebijakan teknis Dinas kebudayaan sesuai
dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah serta
menyesuaikan dengan kebijakan nasional dan provinsi;
b. mengendalikan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Dinas
kebudayaan;
c. memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian teknis
penyelenggaraan bidang pelestarian eagar budaya dan permuseuman;
d. memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis
penyelenggaraan bidang kesenian, tradisi dan perfilman;
e. memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis
penyelenggaraan bidang sejarah;
6
f.merrumpm perumusan, pereneanaan, pembinaan dan pengendalian teknis
penyelenggaraan bidang pengembangan kebudayaan;
g. membina dan mengendalikan penyelenggaraan pelestarian eagar budaya dan
permuseuman, kesenian tradisi dan perfilman, sejarah, dan pengembangan
kebudayaan;
h. mereneanakan evaluasi peneapaian standar nasional di bidang pelestarian
eagar budaya dan permuseuman, bidang kesenian tradisi dan perfilman,
bidang sejarah dan bidang pengembangan kebudayaan;
1.mereneanakan dan berperan serta dalam perumusan kebijakan di bidang
pelestarian eagar budaya dan permuseuman, bidang kesenian tradisi dan
perfilman, bidang sejarah dan bidang pengembangan kebudayaan;
J.mereneanakan dan menetapkan pelayanan umum bidang pelestarian eagar
budaya dan permuseuman, bidang kesenian tradisi dan perfilman , bidang
sejarah dan bidang pengembangan kebudayaan;
k.mereneanakan dan menetapkan pengolahan data, penanganan masalah bidang
pelestarian eagar budaya dan permuseuman, bidang kesenian tradisi dan
perfilman, bidang sejarah dan bidang pengembangan kebudayaan;
1.menetapkan perizinan danl atau rekomendasi perizinan dan pelayanan umum
bidang pelestarian eagar budaya dan permuseuman, bidang kesenian tradisi
dan perfilman , bidang sejarah dan bidang pengembangan kebudayaan serta
memberikan/menetapkan petunjuk pemeeahan masalah yang berhubungan
dengan bidang kebudayaan;
m. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yang
berhubungan dengan Dinas kebudayaan;
n. membina penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas kebudayaan;
o. membina Unit Pelaksana Teknis Dinas kebudayaan;
p. membina Kelompok Jabatan Fungsional;
q.memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang
tugasnya;
r. menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
s. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian
kinerja bawahan; dan
t. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
7
Bagian Kedua
Sekretaris