Apa substansi hukum dari Pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Nomor 21 Tahun 2020?
Materi muatan diatur dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengemban gan, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM Menetapkan -3, Pasal 21, adalah:

( 1) Monitoring penyelenggaraan Togas Belajar terdiri dari : 
a. monitoring pelaksanaan kebijakan Togas Belajar; dan 
b. monitoring Pegawai yang sedang mengikuti Togas Belajar pada 
Perguruan Tinggi yang menjadi tempat Togas Belajar. 
(2) Monitoring pelaksanaan kebijakan Togas Belajar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh BKPSDMD dengan aspek 
pengamatan terhadap seluruh tahapan perencanaan, rekru itmen , 
seleksi , penetapan Peserta PNS Togas Belajar dan penda yagun aan 
alumni. d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya 
dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansin ya; 
e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum. 
(3) Peserta PNS Togas Belajar yang tidak mampu melanjutkan dan/ a tau 
menyelesaikan pend idikan Togas Belajar karena alas an kesehatan tidak 
dikenakan pembatalan 
(4) Pembuktian alasan ke sehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huru f b dilakukan oleh Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh 
BKPSD MD. -14- 
Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka Peraturan Bupati 
Batang Hari Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pemberian Tugas Belajar 
dan Izin Belajar Bagi Pega wai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 
2020 Nomor 21), dicabu t dan dinyatakan tidak berlaku. BAB 
KETENTUAN PENUTUP