Apa bunyi lengkap Pasal 3 dalam TAHUN ANGGARAN 2022 TENTANG PERATURAN BUPAT I BUTON Nomor 29 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam TAHUN ANGGARAN 2022 TENTANG PERATURAN BUPAT I BUTON Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat II di Su lawesi (Lembaran Negara Repu blik Indones ia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 1822) ; bahwa untuk melaksanak an ketentuan, pada , Pasal 3 dinyatakan:

(1) Dengan Peraturan Bupati mi, Pemerintah Daerah 
mengal okasik an PBH Paja k Daerah dan Retri busi Daerah 
kepada Desa dalam APBD Tahun Anggar an 2022. 
(2) Pengalo kasian PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 
2.758.514.800,- (dua milyar tujuh ratus lirna puluh delapan 
juta lima ratus ernpat belas ribu delapan ratus rupiah), 
terdiri dari: 
a. paling sedikit sebesar 10% ( sepu luh perseratus) dari 
realisa si penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah 
tahun sebelurnn ya sebe sar Rp. 27.3 11.372.000,- {dua 
puluh tujuh miliar tiga ratus sebelas juta tiga ratus 
tujuh puluh dua ribu rupiah) yaitu sebes ar Rp. 
2.731.13 7.200,- {dua rniliar tujuh ratus tiga puluh satu 
juta sera tus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) 
untuk 83 (delapan puluh tiga) desa di Daerah. 
b. kuran g bayar DBH Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 
27.377.600,- (dua puluh tujuh juta tiga ratu s tujuh 
puluh tujuh ribu enam ratus rupiah). 
(3) PBH Pajak Daerah dan Retri busi Daerah sebagaim ana 
dimak sud pada ayat (1) dianggarkan melalui Dokum en 
Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuan gan Daerah. 
(4) Dalarn hal terdapat kekurangan penganggaran dalam 
pengaloka sian PBH Pajak Daerah dan Retribu si Daerah 
Tahun Anggaran 2022 sebagaiman a dimaksud pada ayat (2), 
akan diperhitungkan dalarn perubahan APBD Tahun 
Anggar an 2022. Bagian Kedua 
Pengalokas ian PB H 
Pajak Daera h dan Retri busi Daerah Pl Al)() sclmgrnmflnn dirnnksud pada ayat (I) dianggarkan 
nwl11l111 l)ol<um ,·n f><'lulrnnnnnn Anggara n Pcjabat Pcngc lola 
Kcuangan Darrah. 
(4) Dalam hal terdapat kekurangan pcnganggaran dalam 
pcngalokasian ADD Tahun Anggara n 2022 scbagar mana 
dimaksud pada ayat (2), akan diperhitungkan dalam 
peruba han APB D Tahu n Anggaran 2022 . 
ADDS = SKadea + SSekdes + SKaur + SKadua Pasal 5 
(1) ADD Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat 
Desa lainn ya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 
huru f a, ditetapkan sebagai berikut : 
a. Siltap Kepala Desa sebesar Rp. 4.000.000 ,00 (empat juta 
rupiah) setiap bulan setara 197 ,80% (sera tus sembilan 
puluh tujuh koma delapan puluh pers eratus) d ari gaji 
pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a; 
b. Silta p Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.800 .000,00 (dua 
juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan setara 
138,46 % (seratus tiga puluh dela pan koma empat puluh 
enam perse ratus) dari gaji pokok pegawai negeri sipil 
golongan ruang II/a; dan 
c. Siltap Perang kat Desa lainn ya sebesar 
Rp. 2.022.20 0,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua 
ratus rupiah) setia p b ulan setara 100% (seratus 
perserat us) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 
ruang II/a. 
(2) Besaran ADD Silta p sebagai mana dimaks ud pada ayat (1) 
untuk setia p desa dihitung dengan menggunakan rumus : Paragraf 1 
ADD Siltap Pasal 4 
(I) Pengalokasian ADD setia p Desa dilakukan dengan 
mempertimbangkan: 
a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat 
Desa ; dan 
b. jum lah penduduk Desa , angka kemiskinan Desa, luas 
wilayah Oesa, dan tingkat kesulitan geografis Desa yang 
ditetapkan oleh Bupa ti berdasarkan data dari 
kementerian yang berwewe nang dan/atau lembaga yang 
menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang 
statistik. 
(2) Pengalokasian ADD setiap Desa sebagaiman a dimaksud 
pada ayat (1) dibagi ke dalam 2 (dua) bagian , terdiri dari: 
a. ADD Siltap ; dan 
b. ADD Non Siltap. I 3ngin n I( ('SA tu 
Tntn Cara l}<'ngAlokasian dan Pcmbagian /\DD 11/\lll ll 
T/\T/\ ('/\I-!/\ J>t•:N(i/\LOl(/\SI/\N 1)/\N l'l•:MB/\ Cil/\N