Apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 1?
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dae rah, sebagaimana telah diubah, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Bupati adalah Bupati Cirebon. 
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah 
Daerah Kabupaten Cirebon. 
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu 
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. 
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten 
Cirebon. BAB I 
KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 . MEMUTUSKAN: 21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan 
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 
Nomor 25). 19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 
Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana 
telah diubah dengan yang Peraturan Daerah Kabupaten 
Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cirebon Tahun 2021 Nomor 6); 
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi , Togas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita 
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1); 
Menetapkan 
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutn ya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun . 
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutn ya 
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus 
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan 
pembangunan daerah karena dampaknya yang 
signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat 
penting , mendasar, mendesak , berjangka panjang, dan 
menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah di masa yang akan datang. 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 
dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda 
Kabupaten Cirebon. 
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutn ya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon 
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2019 
sampai dengan Tahun 2024 . 
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Presiden yang 
pelaksanaann ya dilakukan oleh kementerian negara dan 
penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi , 
mela yani, memberdayakan , dan mensejahterakan 
masyarakat. 
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan 
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua 
Daerah. 
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan 
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah 
sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah . 
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutn ya 
disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 
tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan 
Tahun 2024 . 
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan . 
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya 
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 
1 7. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau 
dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 ( satu) 
sampai dengan 5 (lima) tahunan . 
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara 
nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang 
lebih spesifik , terukur, dalam kurun waktu yang lebih 
pendek dari tujuan. 
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara 
kuantitatif dan/ atau kualitatif yang terdiri dari unsur 
masukan, proses, keluaran , hasil , manfaat , dan/ a tau 
dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja 
suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 
menentukan apakah tujuan sudah tercapai. 
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang 
diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai 
tujuan. 
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah atau masyarakat , yang dikoordinasikan 
oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan 
tujuan pembangunan daerah . 
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas 
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat 
Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 
rangka mencapai hasil ( outcome) suatu program. 
23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan 
kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan . 
24. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa 
barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber 
daya pembangunan agar hasil ( outcome) dapat terwujud. 
25. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau 
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode 
waktu tertentu yang mencerminkan berfungsin ya 
keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. 
26. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah 
berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari 
pencapaian hasil (outcome) beberapa program . 
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah 
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja 
b. sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja 
impact sasaran, outcome program dan output kegiatan 
Renja tahun sebelumn ya dan capaian Renstra Dinas 
Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsin ya. (1) Maksud Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 adalah : 
a. sebagai dokumen perencanaan bagi Dinas Kesehatan 
untuk kurun waktu Tahun 2022 yang mencakup 
program , kegiatan , lokasi, dan kelompok sasaran yang 
disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai 
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah , 
yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat 
Daerah dan RKPD . Pasal 3 BAB III 
MAKSUD DAN TUJUAN (1) Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 merupakan 
dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra 
Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsin ya. 
(2) Renja Dinas Kesehatan mempun yai kedudukan yang 
strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada 
Dinas Kesehatan dengan RKPD , sebagai implementasi 
pelaksanaan sasaran strategis jangka menengah daerah 
dan Renstra Dinas Kesehatan yang menjadi satu 
kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi 
Daerah . Pasal 2 BAB II 
KEDUDUKAN SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan , 
belanja , dan Pembia yaan SKPD yang melaksanakan 
fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai 
dasar penyusunan rancangan APBD . 
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang selanjutn ya disingkat DPA SKPD 
adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja 
SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan , belanja , 
dan Pembia yaan SKPD yang melaksanakan fungsi 
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.