Apa norma yang terkandung dalam Pasal 10 PERATURAN BUPATI PASER Nomor 77 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI PASER Nomor 77 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI PASER, khususnya , Pasal 10, memuat:

(1) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan mempunyai tug as 
melaksanakan urusan mengkoordinasikan kegiatan 
perencanaan pendapatan. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p ada ayat 
(1), Sub Bidang Perencanaan Pendapatan menyelenggar akan 
fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan 
perencanaan pendapatan sesuai dengan rencana 
strategis Pemerintah Daerah; 
b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan 
perumusan penetapan kebijakan perencanaan 
pendapatan sesuai dengan norma, stándar, prosedur d an 
kriteria yang ditetapkan Pemerintah; 
c. pelaksanaan perencanaan teknis oprasional program 
kegiatan perencanaan pendapatan sesuai dengan norma , 
stándar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan 
Pemerintah; 
d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data sumber 
pendapatan Daerah; 
e. pelaksanaan pengkajian potensi pajak Daerah, retri busi 
Daerah dan pendapatan lainnya; 
f. pelaksanaan perhitungan potensi pajak dan retribus i 
Daerah; 
g. pelaksanaan pengkoordinasian dan kerjasama dengan 
lembaga atau instansi terkait di bidang pengembanga n 
dan penggalian potensi objek pendapatan Daerah; 
h. pelaksanaan koordinasi, monitoring pembinaan, fasil itasi 
dan evaluasi kegiatan perencanaan pendapatan; dan 
i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas d an 
fungsi Sub Bidang Perencanaan Pendapatan. 
 
 
 
 4
 
4. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
Paragraf 3 
Sub Bidang Pengembangan Pendapatan