Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 45 Tahun 2021 Pasal 4?
Dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 45 Tahun 2021 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN DATA, BAB I - V, Pasal 4 mengatur sebagai berikut:

(1) Alat Perekaman Data Transaksi Usaha dipasang pada usaha 
yang dikelola Wajib Pajak. 
(2) Pemerintah Daerah melibatkan beberapa pihak dalam 
menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan 
pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib 
Pajak melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha yang 
meliputi: 
a. Wajib Pajak; 
b. lembaga per bank an; 
c. mitra kerja ; dan 
d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah . 
 
 
 9 (3) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), meliputi: 
a. Tapping Box ; 
b. komputer dan/atau yang sejenis pada Wajib Pajak ; 
c. printer /tablet dan/atau data base pada Wajib Pajak ; 
d. aplikasi transaksi Pembayaran pada Wajib Pajak ; 
e. jaringan internet; 
f. server pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah 
jika menggunakan sistem online ; dan 
g. komputer dan/atau yang sejenis pada Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Pengelolaan Pajak Daerah . 
(4) Penyediaan dan p engadaan sarana dan prasarana 
pendukun g sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
 
Bagian Kedua 
Pemasangan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha