Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1?
Dalam PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penerapan a. bahwa guna mengatur penyusunan dan, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

MEMUTUSKAN : 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka 
Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Urusan 
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
Daerah Kabupaten Kolaka; 
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka 
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok ­ 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka 
Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kolaka ; 
8 pemerintahan . 
5. SAP Berbasis Akrual adalah yang mengakui 
pendapatan , beban, Aset , utang , dan ekuitas 
dalam pelaporan finansial berbasis akrual , serta 
mengakui pendapatan , belanja dan pembia yaan 
dalam pelaporan pelaksanaan anggaran 
berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD ; 
6. Pern yataan Standar Akuntansi Pemerintahan 
yang selanjutn ya disingkat PSAP adalah SAP yang 
diberi judul , nomor dan tanggal efektif . 
7. Kebijakan Akuntans i adalah prinsip -prinsip , 
dasar -dasar , konvensi -konvensi , aturan -aturan 
dan praktik -praktik spesifik yang dipilih oleh 
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan 
penyajian laporan keuangan . 
8. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah 
prinsip -prinsip , dasar -dasar , konvensi -konvensi , 
aturan -aturan dan praktik -praktik spesifik yang 
dipilih oleh pemerintah daerah sebagaoi pedoman 
dalam men yusun dan men yajikan laporan 
keuangan pemerintah daerah utnuk mem enuhi 
kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam 
rangka meningkatkan keterbandingan laporan 
keuangan terhadap anggaran , dalam periode 
maupun antar entitas . 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutn ya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan 
DPRD, dan diterapkan dengan peraturan daerah. keuangan la po ran men yajikan dan 
9 10. Basis Alcrual adalah basis akuntansi yang 
mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa 
lainn ya pada saat transaksi dan peristiwa itu 
terjadi , tanpa memperhatikan saat kas atau 
setara kas diterima atau diba yar. 
11. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui 
pengaruh transaksi dan peristi wa lainn ya pada 
saat kas atau setara kas diterima atau diba yar. 
12. Basis Kas Menuju Alcrual adalah basis akuntansi 
yang mengakui pendapatan , belanja dan 
pemb iayaan berbasis kas serta mengakui aset, 
utang dan ekuitas dana berbasis akrual . 
13. Pengakuan adalah proses penetapan 
terpenuhin ya kriteria pencatatan suatu kejadian 
atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga 
akan men jadi bagian yang melengkap i unsur 
aset, kewajiban , elruitas, pendapatan -LRA, 
belanja , pembia yaan, pendapatan -LO dan beban , 
sebagaimana akan termuat pada laporan 
keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan . 
14. Pengukuran adalah pros es penetapan nilai uang 
untuk mengaku i dan memasukkan setiap pos 
dalam laporan keuangan . 
15. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang 
men yajikan secara lengkap informasi yang 
dibutuhkan oleh pengguna . 
16. Laporan Realisas i Anggaran yang selanjutn ya 
dising kat LRA adalah laporsn yang men yajikan 
informasi realisasi pend apatan-LRA, belanja, 
transfe r, surflus/defisit -LRA, pembia yaandan 
sisa lebih/kurang pemb iayaan anggaran , yang 
10 anggarann ya dalam satu periode. 
17. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang 
selanjutn ya disingkat LPSAL adalah Laporan 
yang men yajikan informasi kenaikan dan 
penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari 
SAL awal , SiLPA/ SiKPA , koreksi dan SAL akhir . 
18. Neraca adalah laporan yang men yajikan 
informasi posisi keuangan suatu entitas 
pelaporan mengenai aset , utang dan ekuitas dana 
pada tanggal tertentu. 
19. Laporan Operaisonal yang selanjutn ya ndisingkat 
LO adalah laporan yang men yajikan informasi 
mengen ai seluruh kegiatan operasi onal keuangan 
entitas pelap oran yang tercermin dalam 
pendapatn -W, beban dan surplus /defisit 
opera sional dari suatu entitas pelapo ran yang 
penyajiann ya disandingkan dengan periode 
se belumn ya. 
20. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK 
adalah laporan yang men yajikan informasi 
mengenai sumber , penggunaan , perubahan kas 
dan setara kas selama satu perioe akuntansi , 
serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 
pelaporan. 
21. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutn ya 
disingkat LPE adalah laporan yang men yajikan 
informas i mengenai perubahan ekuitas yang 
terdir i dari ekuitas awal, surplus/defisi t-W, 
koreks i dan ekuitas akhir , dengan masing -masing diperbandingkan 
11 anggaran/ pengguna barang . 
24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutn ya disingkat PPKD adalah Kepala 
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 
mempun yai tugas melaksanakan pengelol aan 
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum 
daerah. 
25. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan 
pengguna anggaran/ penggun a barang yang wajib 
men yelenggarakan akuntansi dan menyusun 
laporan keuangan untuk digabung kan pada 
entitas pelaporan . 
26. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang 
terdir i dari satu atau lebih entitas akuntans i atau 
entitas pelaporan yang menurut ketentuan 
peraturan perundang -undangan wajib 
men yampaikan laporan pertanggungja waban 
berup a lapo ran keuangan . 
27. Pendapatan -LRA adalah semua pene rimaan 
Rekenig Kas Umum Daerah yang menambah 
Saldo Anggaran Lebih dalam period e tahun 
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pengguna peme rintah daerah selaku 22. Cata.tan atas Laporan Keuangan yang se lanjutn ya 
dising kat CaLK adalah laporan yang menyajikan 
informasi tentang penjelasan atau daftar terinci 
atau analis is atas nilai suatu pos yang disaj ikan 
dalam LRA, LPSAL , LO, LPE, Nera ca dan LAK 
dalam rangka pengungkapan yang memadai . 
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutn ya 
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada 
12 pemerintah daerah dan tidak perlu diba yar 
kembali oleh pemerintah daerah . 
28. Pendap atan_W adalah hak penerintah daerah 
yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam 
periode tahun anggaran yang bersangkutan dan 
tidak perlu diba yar kembali . 
29. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening 
Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo 
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggran 
beersangkutan yang tidak diperol eh 
pemba yarann ya kembali oleh peme rintah daerah . 
30. Behan adalah penurunan manfaat ekonomi atau 
potensi jasa dalam periode pelaporan yang 
menurunkan ekuitas , yang dapat berupa 
pengeluaran atau komsumsi aset atau timbuln ya 
kewajiban . 
31. Pembia yaan Daerah adalah semua penerimaan 
yang perlu diba yar kembali dan/ atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali , baik 
pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun -tahun anggaran berikutn ya. 
32. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai 
dan/ atau dimiliki oleh pemerintah daerah 
se bagai akibat dari peristi wa masa lalu dan dari 
mana manfaa t ekonomi dan/ a tau sosial dimasa 
depan diharapkan dapat diperoleh , baik oleh 
pemerintah daerah maupun masyarakat serta 
dapat diukur dalam satuan uang , termasuk 
sumber daya menkeuangan yang diperlukan 
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum 
dan sumber -sumber daya yang dipelihara karena 
alasan sejarah dan buda ya. 
13 Pasal 2 
(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
berpedoman pada Sistem Akuntansi 
Pemerintahan yang mengacu pada standar 
Akuntansi Pemerintahan . 
(2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas : 
a. Pendahuluan; 
b. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan ; 
dan BABII 
KEBIJAKAN AKUN TANS I 33. Kewajiban adalah utang yang timbul dari 
peristiwa masa lalu yang penyelesaiann ya 
mengakibatkan aliran keluar sumber daya 
ekonomi pemerintah daerah. 
34. Ekuitas adalah keka yaan bersih pemerintah 
daerah yang merupakan selisih antara aset dan 
kewajiban pemerintah daerah. 
35. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara 
akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam 
laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan 
yang seharusnya . 
36. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada 
akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti 
persediaan, piutang , utang dan yang lain yang 
berkaitan dengan adan ya perbedaan waktu 
pencatatan dan yang belum dicatat pada 
transaksi berjalan atau pada periode yang 
berjalan . 
14 Pasal 5 BAB III 
KETENTUAN PENUTUP Pasal 3 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah berlaku 
bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku 
entitas akuntansi dan satuan kerja pengelola 
keuangan daerah (SKPD) selaku entitas pelaporan 
pemerintah daerah .