Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 42 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur. 
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur. 
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur. 
5. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan 
menengah, berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain 
yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, 
atau bentuk lain yang sederajat. 
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan 
Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang 
Pendidikan Dasar 
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu 
bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum 
pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah 
Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat. 
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada 
setiap jenjang dan jenis pendidikan. 
- 4 - 
9. Satuan Pendidikan Negeri adalah Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia padajalur, jenjang, dan 
jenis pendidikan tertentu. 
11. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah 
program pernerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan 
Bantuan operasi nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan Dasar sebagai pelaksana 
program wajib belajar di Daerah. 
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, 
dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 
13. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen 
yang memuat rencana pendapatan dan belanja atau dokumen yang memuat 
rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan yang melaksanakan fungsi 
bendahara um um daerah yang digunakan se bagai dasar penyusunan rancangan 
APBD. 
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah 
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja atau dokumen yang memuat 
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan yang melaksanakan fungsi bendahara 
umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 
pengguna anggaran.