Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam 26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 29 Tahun 1945 Pasal 3?
Dalam 26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentuk an, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

mi adalah untuk 
diguna kan se bagai 
merencanakan dan 
upaya pencegahan Maksud ditetapkann ya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman 
bagi Kelurahan dan Desa dalam merencanakan dan mengalokasikan 
anggaran dari alokasi dana Kelurahan dan Desa yang diantaranya 
bersum ber dari Dana Desa, Dana Kelurah an untuk melaksanakan 
kegiatan Interv ensi Pencegahan Stunting di Tingkat Kelurahan dan 
Desa. 
(2) Tujuan ditetapkannya Perat uran Bup ati 
mem berikan kepastian hukum yang dapat 
rujukan bagi Kelurahan dan Desa dalam 
melaksana kan kegiatan dalam menduku ng 
Stun ting. ( 1) Pasal 2 sampai 6 - 
(1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas: 
a. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemahaman 
stunting melalui pengukuran tinggi badan bayi di bawah dua 
tahun untuk mendeteksi dini stunting dengan menggunakan alat 
An tropometri; 
b. memfasilitasi pemetaan sosial untuk mengidentifikasi status 
intervensi gizi-spesifik dan gizi sensitif pada rumah tangga yang 
memiliki Ibu hamil , ibu menyusui dan anak usia 0 -23 (nol sampai 
dengan dua puluh tiga bulan); 
c. memfasilitasi diskusi terarah untuk membahas permasalahan 
stunting di Kelurahan dan Desa sampai dengan penyusunan 
kegiatan penanganan stunting dalam RKP Desa dan APB Desa ; 
d. melakukan pendataan, pemantauan dan pencatatan untuk 
memastikan rumah tangga yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui 
dan anak usia 0-23 (nol sampai dengan dua puluh tiga) bulan 
untuk mendapatkan 5 (lima) paket layanan utama dalam 
penangan stunting di Kelurahan dan Desa; Pasal 7 (1) KPM sebagaimana dalam Pasal 5 huruf a, wajib memenuhi syarat , 
se bagai beriku t: 
a. Warga desa setempat. 
b. Berpengalaman sebagai kader Posyandu atau Guru pada 
Pendidikan Anak U sia Dini a tau kader kesehatan lainnya; 
c. berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau memiliki 
latar belakang pendidikan kesehatan, dan 
d. Bisa mengoperasikan Microsoft Office. 
(2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal berjumlah satu 
orang per Kelurahan dan Desa. 
(3) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih melalui 
Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Kelurahan dan Desa setiap tahun . 
(4) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak dan wajib 
mendapatkan insentif, operasional serta kebutuhan lain yang 
diperlukan yang besarannya ditetapkan pada saat musyawarah 
kelurahan dan musyawarah desa dalam penetapan RKA Kelurahan 
dan APBDesa dan atau sesuai dengan kemampuan keuangan 
Kelurahan dan Desa. Pasal 6 Pemerin tahan Kelurahan dan Desa dalam pencegahan dan 
penurunan stunting, membentuk pengorganisasian konvergensi 
yaitu: 
a. Kader Pembangunan Manusia ( KPM }, 
b. Forum Rumah Desa Sehat (RDS) dan Forum Rumah Kelurahan 
Sehat (RKS) Bagian kedua 
Pengorganisasian