Apa norma yang terkandung dalam Pasal 14 PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 61 Tahun 2019?
Substansi PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 61 Tahun 2019 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, khususnya BAB III - PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN ADD, Pasal 14, memuat:

(1) ADD selain digunakan untuk membayar penghasilan tetap Kepala Desa
dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ADD
digunakan untuk membayar insentip Imam Desa sebesar Rp. 650.000,00
(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan insentip Linmas sebesar
Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta digunakan
untuk membayar tunjangan dan iuran BPJS KetenagakeIjaan bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa.
6
(2) Besarnya tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa harus
mendapat persetujuan dari Bupati.
(3) Besarnya iuran BPJS Ketenagakerjaan disesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Belanja Lainnya
Pasal15
(1). Biaya honorarium PPKD dibayarkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD)
dengan rincian;
Penanggungjawab (Kepala Desa)/PKPKD Rp. 200.000,/bIn;
Koodinator (Sekertaris Desa) Rp. 150.000/bIn;
Anggota (Kasi dan Kaur) Rp. 100.000/bin.
(2). Honor/Upah pungut Pajak Bumi dan Bagunan (PBB) sebesar:
PBB yang berjumlah 1(satu) juta sampai dengan 10(sepuIuh) juta
rupiah, upah pungut sebesar 10(sepuluh) Persen dari jumlah Pajak
Bumi dan Bagunan;
PBB yang berjumlah 10(sepuluh) juta rupiah keatas upah pungut
sebesar 15persen dari jumlah Pajak Bumi dan Bagunan.
(3). ADD yang diterima oleh Desa dapat digunakan untuk membiayai belanja
Desa bagi kegiatan-kegiatan yang berpedoman pada RPJMDesa, RKPDesa,
dan/ atau Musyawarah Desa.
BABVI
PENYALURAN
Pasal16
(1) ADD masing-masing desa disalurkan melalui transfer dari rekening Kas
Daerah keRekening Kas Desa dengan ketentuan:
a.Tahap Isebesar 30%(tiga puluh lima perseratus);
b.Tahap IIsebesar 40%(empat puluh perseratus);
c.Tahap IIIsebesar 30%(tiga puluh perseratus);
(2) DPMD membuat nota dinas kepada Bupati tentang permohonan
persetujuan penyaluran ADD dalam 1(satu) tahun anggaran dengan
melampirkan:
a.Besaran pagu ADD se-kabupaten;
b.Nama Desa penerima ADD se-kabupaten;
c.Nomor rekening kas Desa se-kabupaten;
d.Besaran Pagu ADD Tahap I,Tahap II,dan Tahap IIIpada masing-
masing Desa se-kabupaten yang akan disalurkan setiap tahapan.
(3) Berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), DPMD membuat nota dinas kepada BKD tentang
permohonan penyaluran ADD setiap tahap kepada desa-desa penerima
ADD.
Pasal17
Pada setiap tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
, permohonan pencairan ADD dari masing-rnasing Desa wajib
melampirkan:
a. pertangungjawaban penggunaan ADD Tahap IIItahun sebelumnya, untuk
pencairan ADD Tahap Itahun berjalan;
b. pertanggujawaban penggunaan ADD Tahap Itahun berjalan ,untuk
pencairan ADD Tahap IItahun berjalan;
c. pertanggujawaban penggunaan ADD Tahap IItahun berjalan ,untuk
pencairan ADD Tahap IIItahun berjalan;
7