Menurut PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor 159 Tahun 2022, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor 159 Tahun 2022 tentang PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat 
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewen angan 
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen aparatur 
sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan. 
3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB 
adalah pejabat y ang mempunyai kewenangan 
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan. 
4. Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana 
yang selanjutnya disingkat JF Penata Penanggulangan 
Bencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup 
tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk 
melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan 
bencana . 
 
2022, No.159 -4- 
5. Pejabat Fungsional Penata Penanggulangan Bencana 
yang selanjutnya disebut Penata Penanggulangan 
Bencana adalah PNS ya ng diberi tugas, tanggung jawab, 
dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang 
Berwenang melaksanakan penyelenggaraan 
penanggulangan bencana. 
6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah 
serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan 
pembangunan yang b erisiko a timbulnya bencana, 
kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan 
rehabilitasi. 
7. Penyesuaian/Inpassing JF Penata Penanggulangan 
Bencana adalah pengangkatan ke dalam JF Penata 
Penanggulangan Bencana dengan persyaratan tertentu 
bagi PNS yang telah dan/ata u masih melaksanakan 
tugas di bidang JF Penata Penanggulangan Bencana 
guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan dalam jangka 
waktu tertentu. 
8. Kebutuhan JF Penata Penanggulangan Bencana adalah 
jumlah dan susunan JF Penata Penanggulangan Bencana 
dalam Jenjang jabatan tertentu yang diperlukan oleh 
instansi pusat dan instansi daerah untuk melaksanakan 
tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu. 
9. Instansi Pembina JF Penata Penanggulangan Bencana 
adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 
10. Instansi Pengguna adalah instansi pusat dan instansi 
daerah yang mempunyai tugas di bidang penanggulangan 
bencana. 
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan 
yang ditetapkan dalam butir kegiatan dan/ata u 
akumulasi nilai dari butir kegiatan yang harus dicapai 
oleh Penata Penanggulangan Bencana dalam rangka 
pembinaan karier yang bersangkutan. 
 
2022, No.159 -5- 
12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka 
Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penata 
Penanggulangan Be ncana sebagai salah satu syarat 
kenaikan pangkat dan/atau jabatan. 
13. Tim Penilai Angka Kredit JF Penata Penanggulangan 
Bencana yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim 
yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki 
kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas 
mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang 
disusun dalam sasaran kerja pegawai serta menilai 
capaian kinerja Penata Penanggulangan Bencana dalam 
bentuk Angka Kredit.