Apa bunyi lengkap Pasal 11 dalam PERATURAN WALI  KOTA CIREBON Nomor 68 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALI  KOTA CIREBON Nomor 68 Tahun 2021 tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA, pada , Pasal 11 dinyatakan:

Peraturan 
Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 20 21 perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan d an Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 ; 
 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah -Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Timur, Djawa Tengah, Djawa B arat dan dalam Daerah Istimewa 
Jogyakarta (Berita Negara Repub lik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang -Undang 
Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia 
dahulu) tentang Pembentukan Kota -Kota Besar dan Kota -Kota 
Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 551); 
2. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Le mbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
- 2 - 
 
 
3. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 
4. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
5. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pe merintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
6. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 No mor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 
7. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana t elah diubah beberapa kali , 
terakhi r dengan Undang -Undang Nomor 9 T ahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republi k Indonesia Nomor 5679); 
8. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (L embaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 292 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5601 ; 
9. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman Yang Membahaya kan Perekonomian 
- 3 - 
 
 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 
Undang -Undang (Lem baran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6516); 
2. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cip ta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245 , Tambahan Lembaran Nega ra Republik Indonesia 
Nomor 6573 ); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tam bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Nega ra Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 t entang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negar a 
Republik Indonesia Nomor 4575); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesi a Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
- 4 - 
 
 
Tahun 2018 Nomor 1, Tambah an Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
(Lembaran Negar a Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 87, 
Tamb ahan Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 6402 ); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo nesia 
nomor 6041); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nom or 6057); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6224); 
12. Peratura n Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Pen yelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 
- 5 - 
 
 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, d an Tertib 
Administrasi Pengaju an, Penyaluran, d an Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 630) sebagaimana diubah de ngan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang 
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, d an Tertib Admin istrasi 
Pengajuan, Penyaluran, d an Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan I nvestasi Pemerintah Da erah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 T ahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Opera sional 
(Berita N egara Republik Indone sia Tahun 2017 Nomor 1067); 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, d an Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
18. Peraturan Menteri D alam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negar a 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 202 0 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara R epublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 
Tata Cara Evalusi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Da erah, Rancangan 
- 6 - 
 
 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 
21. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 9 
Tahun 2021 t entang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana 
Bantuan Operasional Penyelengga raan Pendidikan Anak Usia 
Dini d an Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan 
Pendidikan Kesetaraan sebagaimana diu bah dengan Peraturan 
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, d an Teknologi 
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan a tas Peraturan 
Menteri Pendidikan d an Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan 
Operasional Penyelengga raan Pendidikan Anak Usia Dini d an 
Dana Bantuan Operasional Penyel enggaraan Pendidikan 
Kesetaraan (Berita Negara Republi k Indonesia Tahun 2021 
Nomor 677) ; 
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Petunjuk Teknis Penggunaan Dan a Alokasi Khusus Non Fisik 
Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403); 
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2021 dalam rangka M endukung Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) dan 
Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 149); 
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2021 
tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi 
Hasil Cukai Has il Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1558); 
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
- 7 - 
 
 
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2020 No mor 4); 
26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi 
di Dewa n Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebo n (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Cire bon Nomor 6) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 7); 
27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Kota Ci rebon Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 17); 
28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 201 2 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 201 2 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Nomor 39 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 
Kota Cirebon Nomor 3 Tah un 2012 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 3) ; 
29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 201 2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Nomor 41 ), sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon 
Nomor 3 Tahun 20 21 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Umum (Lembar an Daerah Kota Cirebon 
- 8 - 
 
 
Tahun 20 21 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Nomor 105); 
30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 201 2 Nomor 6, Tambah an Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Nomor 42 ) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 20 21 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Nomor 106); 
31. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 201 2 tentang 
Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 201 2 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Nomor 43 ), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 
Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 4) ; 
32. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Penambahan Peny ertaan Modal Pemerintah 
Kota Cirebon Kepada P erusahaan Daerah Air Minum 
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebo n Tahun 2018 
Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon 
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan 
Modal Pemerin tah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah 
Air Minu m Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2018 Nomor 3); 
33. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 
tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Ko ta Cirebon Tahun 2015 Nomor 12, 
Tambah an Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63); 
- 9 - 
 
 
34. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Tah un 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Nomor 69); 
35. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 
tentang Perubahan a tas Peraturan Daerah Kota Cirebon 
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 5); 
36. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Ad ministratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Tahun 201 9 Nomor 75); 
37. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 
Cirebon Tahun 2018 –2023 s ebagaimana telah diub ah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kota Cirebon Tahu n 2018 –2023 (Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 7); 
38. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2020 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2020 Nomor 12); 
39. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kota 
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Nomor 70 ); 
- 10 - 
 
 
40. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 20 21 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 20 21 (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 20 21 Nomor 10); 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARA N 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 20 21.