Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 64 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 64 Tahun 2018 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 
2. Pemerintah an Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenagangan daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai 
unsur penyelengg ara Pemerintahan Daerah. 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Bangka Selatan. 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 
 
 
 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala 
daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai 
tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala 
daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya 
terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat 
lainnya sesuai dengan kebutuhan. 
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang 
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan 
patokan batas maksimal anggara n yang diberikan kepada 
OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam 
penyusunan RKA -OPD sebelum disepakati dengan DPRD. 
11. Rencana kerja anggaran OPD yang selanjutnya disingkat 
RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program 
dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusunan APBD. 
12. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk 
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk 
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD. 
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 
satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari 
pencapaian sasaran te rukur pada suatu program dan terdiri 
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik 
yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari 
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai 
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) 
dalam bentuk barang/ jasa. 
14. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu 
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 
15. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan 
oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung 
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 16. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran dari kegiatan -kegiatan dalam satu 
program. 
17. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum 
Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam 
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi 
hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh 
pemerintah daerah. 
18. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekenin g Kas Umum 
Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam 
periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan 
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. 
19. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara 
pendapatan daerah dan belanja daera h. 
20. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan 
daerah dan belanja daerah. 
21. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun -tahun anggaran berikutnya. 
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya 
disingkat DPA -OPD adalah dokumen yang memuat 
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna 
anggaran. 
23. Dokumen Pelaks anaan Perubahan Anggaran OPD yang 
selanj utnya disingkat DPPA -OPD adalah dokumen yang 
memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan 
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan 
anggaran oleh pengguna anggaran. 
24. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk 
yang bersumber dari peneriman dan perkiraan arus kas 
keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna 
mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 
25. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya dis ingkat SPD 
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk 
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 
 
 
 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id BAB II 
STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH