Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor 1645 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor 1645 Tahun 2018 tentang PENERIMAAN BANTUAN INTERNASIONAL, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 
1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 
mengancam dan mengganggu kehi dupan dan 
penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor 
alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia 
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 
dampak psikologis. 
2. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang 
mengancam dan mengganggu kehidupan dan 
penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang 
memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai. 
3. Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut Hibah 
adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, 
devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau 
surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang 
tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam 
negeri atau luar negeri. 
4. Bantuan Internasional adalah bantuan berasal dari luar 
neger i yang diberikan oleh negara sahabat, lembaga 
internasional, lembaga asing nonpemerintah, lembaga 
usaha asing, dan perseorangan pada keadaan darurat 
bencana berdasarkan pernyataan resmi Pemerintah 
Indonesia. 
5. Pengelolaan Bantuan Internasional adalah ser angkaian 
upaya penanganan bantuan internasional yang meliputi 
penerimaan, pemanfaatan, perpanjangan waktu serta 
pengakhiran pengelolaan bantuan selama masa keadaan 
www.peraturan.go.id
2018, No.1645 -4- 
darurat bencana. 
6. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana yang 
selanjutnya disingkat Posko PDB adalah institusi yang 
berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan 
darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam 
Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk 
mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan 
mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana. 
7. Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana yang 
selanjutnya disebut Pos Pendukung PDB adalah institusi 
yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, 
keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan 
darurat bencana dari luar wilayah te rdampak. 
8. Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana yang 
selanjutnya disebut Pos Pendamping PDB adalah 
institusi yang berperan mengoordinasikan mobilisasi 
bantuan penanganan darurat bencana meliputi pos 
pendamping nasional penanganan darurat bencana, pos 
pendamping penanganan darurat bencana provinsi, dan 
pos pendamping penanganan darurat bencana wilayah. 
9. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan 
dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk 
atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk 
dan bea keluar. 
10. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang 
masuk atau keluar wilayah Indonesia serta 
pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya 
kedaulatan negara. 
11. Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan 
sebagai upaya pencegahan ma suk dan tersebarnya hama 
dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri 
dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau 
keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia; 
12. Tempat transit adalah tempat singgah sementara 
bantuan internasio nal di suatu bandar udara 
internasional atau pelabuhan laut ataupun tempat 
lainnya yang telah ditetapkan oleh otoritas yang 
www.peraturan.go.id
2018, No.1645 -5- 
berwenang di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
13. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah 
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia 
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
14. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang 
selanjutnya dtraisingkat BNPB adalah Lembaga 
Pemerintah Non -Kementerian setingkat Menteri sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.