Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI  BANGKA SELATAN Nomor 33 Tahun 1945 pada Pasal 33?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI  BANGKA SELATAN Nomor 33 Tahun 1945 tentang PEDOMAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI DAN STANDAR TEKNIS, BAB III - STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN, Pasal 33 menyebutkan bahwa:

(1) Terpenuhinya aspek administrasi keamanan Jaringan 
Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) 
huruf a dilakukan dengan prosedur: 
a. menyusun dan mengevaluasi dokumen arsitektur 
Jaringan Intra; 
b. mengidentifikasi seluruh aset infrastruktur jaringan; 
c. menyusun dan menetapkan standar operasional 
prosedur terkait pemeliharaan keamanan Jaringan 
Intra; dan 
 
 
 
d. membuat laporan pengawasan keamanan jaringan 
secara periodik. 
(2) Terpenuhinya kontrol akses dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilakukan 
dengan prosedur: 
a. menempatkan perangkat infrastruktur jaringan yang 
menyediakan layanan Jaringan Intra pada zona 
terpisah; 
b. menggunakan autentikasi untuk mengakses Jaringan 
Intra; 
c. menerapkan pembatasan akses dalam Jaringan Intra; 
d. mematikan atau membatasi protocol , port, dan layanan 
yang tidak digunakan; 
e. menerapkan penyaringan tautan dan memblokir akses 
ke situs berbahaya; 
f. menerapkan fungsi honeypot untuk menganalisis celah 
keamanan berdasarkan jenis serangan; 
g. menerapkan virtual private netwo rk dan mengaktifkan 
fungsi enkripsi pada jalur komunikasi yang digunakan; 
h. memberikan kewenangan hanya kepada administrator 
untuk menginstal perangkat lunak dan/atau 
mengubah konfigurasi sistem dalam Jaringan Intra; 
i. menerapkan secure endpoints ; 
j. memblokir la yanan yang tidak dikenal; 
k. menerapkan secure socket layer atau transport layer 
security versi terkini pada jalur akses Jaringan Intra; 
dan 
l. menerapkan server perantara saat client mengakses 
server database dalam rangka pemeliharaan. 
(3) Terpenuhinya persyaratan perangkat dan aplikasi 
keamanan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam