Menurut Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 70?
Pasal Pasal 70 dalam Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pemb entukan, pada BAB III - TUJUAN PENATAAN WP - 9, menyatakan:

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f, 
terdiri atas : 
a. ketentuan variansi pemanfaatan ruang ; 
b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan 
c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang tidak sesuai (non confonning 
situation) dengan peraturan zonasi. 
(2) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, yaitu penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini 
ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatas i 
perkembangann ya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas . 
(3) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif disinsentif sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf b memuat perangkat untuk: 
a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangk a 
mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR; 
b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR ; dan 
c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka 
Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR. 
(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan apabila 
Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap 
dikendalikan pengembangann ya. 
(5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat 
untuk mencegah dan/ a tau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan 
Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung 
dan daya tampung lingkungan . 
(6) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada 
terlebih dahulu sesuai dengan ketentuaperaturan perundang -undangan . 
(7) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepadah Pemerintah Daerah dan kepada 
masyarakat . 
(8) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 
diberikan dalam bentuk: 
a. pemberian kompensasi ; 
b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan 
c. publikasi atau promosi daerah; dan/ atau 
d. penghargaan . 
(9) Insentifkepada mas yarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan 
dalam bentuk: 
a. pemberian keringanan pajak dan/ atau retribusi ; 
b. pemberian kompensasi ; 
c. subsidi; 
e. imbalan; 
f. sewa ruang ; 
g. urun saham ; 
h. penyediaan prasarana dan sarana ; Paragraf 4 
Ketentuan Pelaksanaan 2. ketentuan ijin pendirian bangunan sekitar sempadan ketenagalistrikan 
mengikuti ketentuan teknis tentang ruang bebas danjarak bebas minimum 
pada SUTI , sebagai berikut: 
a) SUTI 150 KV jenis tiang baja memiliki ruang bebas 7 (tujuh) meter ; 
b) SUTI 150 KV jenis tiang baja memiliki ruang bebas 6 (enam) meter; 
c) SUTI 150 KV jenis tiang beton memiliki ruang bebas 5 (lima) meter ; dan 
d) SUTI 150 KV jenis menara memiliki ruang bebas 10 (sepuluh) meter. 
14) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 
tercantum dalam Lampiran XI.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. - 65 -