Apa bunyi lengkap Pasal 10 dalam NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 46 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 46 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA, pada BAB IV - URAIAN TUGAS, Pasal 10 dinyatakan:

(1) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang yang dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 
(2) Bidang Penempatan Tenaga Kerja 
mempunyai tugas merumuskan dan 
melaksanaan kebijakan serta kewenangan di 
15 
 Bidang Informasi Pasar Kerja Pengendalian 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing, 
Pengembangan Model Kesempatan Kerja. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Bidang Penempatan 
Tenaga Kerja mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan kebijakan serta kewenangan 
di bidanginformasi pasar kerja, 
pengendalian penggunaan tenaga kerja 
asing, pengembangan model kesempatan 
kerja luar negeri; 
b. penyebarluasan informasi pasar kerja dan 
pelayanan antar kerja secara manual dan 
sistem online terintegrasi secara nasional 
oleh kementerian ketenagakerjaan; 
c. pelaksanaan retribusi daerah dari 
perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga 
kerja asing (imta) melalui sistem online 
terintegrasi secara nasional oleh 
kementerian ketenagakerjaan; 
d. pelaksanaan pelayanan dan bimbingan pra 
pemberangkatan kepada calon pekerja 
migran indonesia asal kota bandar 
lampung melalui sistem komputerisasi 
tenaga kerja luar negeri (sisko-tkln) 
terintegrasi secara nasional oleh 
kementerian ketenagakerjaan; 
e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian 
kegiatan/tugas bidanginformasi pasar 
kerja, pengendalian penggunaan tenaga 
kerja asing, pengembangan model 
kesempatan kerja luar negeri; 
f. pengoordinasian dan kerjasama antar 
lembaga/instansi terkait kegiatan bidang 
bidanginformasi pasar kerja , 
pengendalian penggunaan tenaga kerja 
asing, pengembangan model 
kesempatan kerja luar negeri; 
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 
pelaporan bidang penempatan tenaga 
kerja; dan 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
atasan. 
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), 
Bidang Keluarga Berencana dibantu oleh 
Kelompok Jabatan Fungsional Melalui 
Penyetaraan. 
16 
 (5) Masing -masing Kelompok Jabatan Fungsional 
Melalui Penyetaraan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya, 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 
 
Bagian Kelima 
Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi