Bagaimana redaksi normatif Pasal 27 dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 26 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 26 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 27 berbunyi:

(1) Seksi Pelayanan Perizinan dan No n-Perizinan D1 
dipimpin oleh se orang Kepala Seksi. 
(2) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non -Perizinan D1 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 
Bidang Pe nyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non -
Perijnan D lingkup pelayanan perizinan dan 
nonperizinan D1, yang mencakup: 
1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam 
Trayek; 
2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek; 
3. Kartu Pengawasan Angkutan Ora ng Dalam Trayek; 
4. Kartu Pengawasan Angkutan Orang Tidak Dalam 
Trayek; 
5. Izin Pengelolaan Tempat Parkir; dan 
6. izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik 
jalan dan ruang pengawasan jalan . 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), K epala Seksi Pelayanan Perizinan dan 
Non-Perizinan D1 menyelenggarakan fungsi: 
 
a. penyusunan … 
50 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 a. penyusunan bahan kebijakan lingkup pelayanan 
perizinan dan non perizinan D1; 
b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup pelayanan 
perizinan dan non perizinan D1; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup 
pelayanan perizinan dan non perizinan D1; 
d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pelayanan 
perizinan dan non perizinan D1; 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
f. penyusu nan rencana dan program kerja lingkup 
inovasi pelayanan D1; 
(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan 
Non-Perizinan D1 adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan 
penetapan kinerja lingkup Seksi Pelayanan 
Perizinan dan Non-Perizinan D1; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas 
agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan 
efisien; 
c. menyusun bahan kebijakan lingkup pelayanan 
perizinan dan non perizinan D1; 
d. melaksanaka n verifikasi berkas perizinan dan 
nonperizinan D1; 
e. melaksanakan perhitungan retribusi perizinan dan 
nonperizinan D1 bagi yang dikenakan retribusi; 
f. melaksanakan penyusunan naskah perizinan dan 
nonperizinan D1; 
g. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhada p 
proses administrasi pelayanan perizinan dan 
nonperizinan D1; 
h. melaksanakan peningkatan kepuasan masyarakat 
dalam pelayanan perizinan dan non perizinan D1; 
i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas 
sesuai dengan kewenangannya; 
j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan 
pertanggungjawaban kepada atasan; dan 
l. melaksanakan tuga s kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Paragraf … 
 
51 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 Paragraf 2 
Seksi Pelayanan Perizinan 
dan Non -Perizinan D2