Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);   10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);   12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfataan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); Nomor 8 Tahun 2022?
Norma hukum dalam 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);   10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);   12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfataan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); Nomor 8 Tahun 2022 tentang PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KORIDOR HIDUPAN LIAR DATUK GEDANG DI BENTANG ALAM BUKIT TIGAPULUH KABUPATEN TEBO, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Jambi. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi. 4. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. 5. Areal Konservasi adalah kawasan yang bernilai konservasi tinggi dan kawasan yang memiliki nilai sosial, ekonomi, budaya, agama dan adat istiadat bagi masyarakat baik yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki/dibebani izin ataupun yang belum. 6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya, seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang dibentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. 
 7. Kawasan Ekosistem Esensial yang selanjutnya disingkat KEE adalah Kawasan diluar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru yang secara ekologis penting bagi keanekaragaman hayati. 8. KEE Hidupan Liar Datuk Gedang di Bentang Alam Bukit Tigapuluh yang selanjutnya disebut KEE Datuk Gedang adalah suatu kawasan yang berada diluar Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang mempunyai keanekaragaman hayati tinggi dalam pengelolaan koridor satwa liar. 9. Datuk Gedang adalah penyebutan nama berdasarkan kearifan lokal masyarakat setempat terhadap Gajah. 10. Bentang Alam adalah suatu bagian geografis yang memiliki kekhususan geologis dan geomorfologis dengan ciri-ciri unik dalam hal fisik dan referensi khusus. 11. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami. 12. Ekosistem adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi. 13. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 14. Koridor Hidupan Liar adalah areal atau jalur bervegetasi yang cukup lebar baik alami maupun buatan yang menghubungkan dua atau lebih habitat atau kawasan konservasi atau ruang terbuka dan sumber daya lainnya, yang memungkinkan terjadinya pergerakan atau pertukaran individu antar populasi satwa atau pergerakan faktor-faktor biotik sehingga mencegah terjadinya dampak buruk pada habitat yang terfragmentasi pada populasi karena in-breeding dan mencegah penurunan keanekaragaman genetik akibat erosi genetik (genetik drift) yang sering terjadi pada populasi yang terisolasi. 15. Pengelolaan KEE adalah upaya sistematis dan terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi di KEE yang meliputi Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 16. Perencanaan adalah suatu proses formulasi dan implementasi kebijakan dan kegiatan yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam, sumber daya buatan dan manusia dalam suatu KEE secara utuh dengan mempertimbangkan aspek-aspek fisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan di dalam dan sekitar KEE untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 
 17. Pelaksanaan adalah implementasi dari kebijakan perlindungan dan Pengelolaan di KEE Koridor Hidupan Liar di bentang Alam Bukit Tigapuluh Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. 18. Pengawasan adalah tindakan evaluasi dan monitoring yang dilakukan secara berkala terhadap Pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan di Kawasan Ekosistem Esensisal Koridor Hidupan Liar di Bentang Alam Bukit Tigapuluh Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. 19. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. 20. Para Pihak adalah pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Lembaga dan masyarakat yang terlibat dalam perlindungan dan Pengelolaan KEE Datuk Gedang. 21. Penanggung jawab adalah pengelola KEE dan/atau masyarakat setempat yang melakukan usaha dan/atau melakukan kegiatan tertentu di wilayah KEE Datuk Gedang. 22. Pengelola KEE adalah Lembaga atau Institusi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pengelolaan di wilayah kelola KEE. 23. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat (MHA) atau badan hukum. 24. Masyarakat Setempat adalah penduduk yang secara turun temurun mempunyai ketergantungan terhadap Bentang Alam Bukit Tigapuluh untuk memenuhi hidupnya sehari-hari dan tinggal di desa setempat dengan dibuktikan dengan KTP atau bukti penduduk lainnya yang syah. Pasal 2 (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam: a. penyelenggaraan Pengelolaan KEE Datuk Gedang secara sistematis dan terpadu; dan b. meningkatkan upaya perlindungan Bentang Alam yang memiliki arti penting dalam pelestarian fungsi flora dan fauna serta nilai sejarah dan budaya. (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam Pengelolaan KEE Datuk Gedang yang dilaksanakan oleh Para Pihak secara terpadu.