Apa substansi hukum dari Pasal 9 NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 46 Tahun 2021?
Materi muatan NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 46 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA, khususnya BAB IV - URAIAN TUGAS, Pasal 9, adalah:

(1) Bidang Pelatihan,Vokasi dan Produktivitas 
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 
(2) Bidang Pelatihan Pelatihan, Vokasi dan 
Produktivitasmempunyai tugas merumuskan 
dan melaksanaan kebijakan serta kewenangan 
di Bidang Pelatihan Pelatihan, Vokasi dan 
Produktivitas. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelatihan, 
Vokasi dan Produktivitasmempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang 
pelatihan, vokasi dan produktivitas; 
b. pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di 
bidang pelatihan, vokasi dan produktivitas; 
c. pembinaan dan pengendalian 
kegiatan/tugas bidang pelatihan, vokasi 
dan produktivitas; 
d. pengoordin asian dan kerjasama antar 
lembaga/instansi terkait kegiatan bidang 
pelatihan pelatihan, vokasi dan 
produktivitas; 
e. pengoordinasian penyelenggaraan pelatihan 
berbasis kompetensi (PBK); 
f. pelaksanaan verifikasi informasi regulasi 
bidang pelatihan, vokasi dan produktivitas 
yang akan disebarluaskan kepada lembaga 
pelatihan kerja swasta; 
g. pengoordinasian peningkatan kompetensi 
sumber daya manusia lembaga pelatihan 
kerja swasta; 
h. pelaksanaan bimbingan lembaga pelatihan 
kerja swas ta ataupun pemerintah dan 
kursus-kursus keterampilan; 
 
14 
 i. penyusunan p enetapan metode sertifikasi 
dan kompetensi pelaksanaan pelatihan 
tenaga kerja swasta ataupun pemerintah 
dan kursus- kursus keterampilan; 
j. pelaksanaa n peningkatan sdm tenaga kerja 
melalui pelatihan dan program pemagangan 
pada perusahaan baik dalam negeri 
maupun luar negeri; 
k. penerbitan rekomendasi izin 
penyelenggaraan pelatihan bagi lembaga 
pelatihan kerja swasta dan kursus 
keterampilan; 
l. pemberian tanda daftar lembaga pelatihan 
kerja pemerintah dan lembaga pelatihan 
kerja di perusahaan; 
m. pelaksanaan kerja sama dengan pihak ke 
tiga di bidang pelatihan dan pemagangan 
tenaga kerja; 
n. pelaksanaan pemantaua n, monitoring dan 
evaluasi terhadap pemagangan tenaga 
kerja; 
o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 
pelaporan; 
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 
 
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
sebagaima dimaksud pada ayat (2) dan (3), 
Bidang Pelatihan dan Keterampilan Tenaga 
Kerja, dibantu oleh Kelompok Jabatan 
Fungsional Melalui Penyetaraan. 
 
(5) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional 
Melalui Penyetaraan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya, 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
 
Bagian Keempat 
Bidang Penempatan Tenaga Kerja