Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 9 PERATURAN DAERAH KEBUPATEN MAGELANG Nomor 17 Tahun 2008.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KEBUPATEN MAGELANG Nomor 17 Tahun 2008 tentang IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN, pada BAB VI - PERIZINAN ANGKUTAN UMUM, Pasal 9 menjelaskan:

(1) Kegiatan usaha angkutan or ang dan/atau angkutan barang 
dengan kendaraan umum dilakukan oleh : a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; b. Badan Usaha Milik Swasta; c. Koperasi; d. Perorangan Warga Negara Indonesia. 
(2) Untuk dapat melakukan usaha angkutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Usaha Angkutan; 
(3) Permohonan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diajukan ke pada Bupati sesuai domisili 
perusahaan, baik untuk kantor pusat maupun kantor cabang. 
(4) Izin Usaha Angkutan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), 
dapat digunakan untuk mengusahakan : a. Usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur; b. Usaha angkutan orang tidak dalam trayek 
c. Usaha angkutan barang. 
 12