Apa yang diatur dalam KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA Nomor 57 Tahun 2004 pada Pasal 1?
Berdasarkan KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA Nomor 57 Tahun 2004 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat 
Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Ekse kutif Daerah;
3.Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4.Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya ;
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya;
6.Izin Gangguan adalah pemberian Izin tempat usaha kepada orang 
pribadi atau Badan Hukum di lokasi tertentu guna pengendalian 
dan pengawasan supaya usaha tersebut tidak menimbulkan 
bahaya, kerugian dan gangguan;
7.Tim Pengkaji adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota Tasikmalaya 
untuk mengkaji dan mempertimbangkan setiap permohonan Izin 
Gangguan yang keanggotaannya terdiri dari Dinas, Badan, Kantor 
dan Bagian yang ada hubungannya dengan kegiatan izin;
8.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMD AL) adalah kegiatan 
mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau 
kegiatan yang dilaksanakan pada Lingkungan Hidup yang 
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 
penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan yang merupakan sifat 
khas proyek itu sendiri dan menimbulkan dampak potensial 
terhadap lingkungan;
9.Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah merupakan upaya 
untuk mengemukakan informasi komponen lingkungan terkena 
dampak dan sebagai pedoman pemrakarsa untuk pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan;
10.Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah merupakan upaya 
untuk mengemukakan informasi penting setiap jenis usaha atau 
kegiatan yang merupakan sifat khas proyek itu sendiri dan 
menimbulkan dampak potensial terhadap lingkungan;
11.Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya 
disingkat SPPL adalah Dokumen Pernyataan yang dibuat oleh 
Pemohon dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya;
12.Bangunan Usaha adalah bangunan yang dipakai usaha sesuai 
dengan peruntukannya;
13.Luas Ruang Usaha adalah Luas lahan yang digunakan untuk 
kegiatan usaha;
14.Perusahaan adalah Badan Hukum atau perseorangan yang 
melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan 
usaha tertentu untuk mencari keuntungan;
15.Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku untuk menjadi 
bahan setengah jadi atau menjadi bahan jadi;
16.Pusat Kota adalah suatu tempat tertentu yang merupakan pusat 
pemerintahan dan perdagangan;
17.Jalan Negara adalah Jalan yang berada di Wilayah Kota 
Tasikmalaya sebagai penghubung langsung antar Propinsi, 
dimana pengelolaan dan pembinaannya merupakan wewenang 
Pemerintah Pusat;
18.Jalan Propinsi adalah Jalan sebagai penghubung langsung antara 
Kota dengan Kabupaten lainnya, dimana pengelolaannya 
merupakan wewenang Pemerintah Propinsi;
19.Jalan Kota adalah Jalan sebagai penghubung antar Wilayah 
Desa/Kelurahan, dimana pengelolaan dan pembinaannya 
merupakan wewenang Pemerintah Kota;
20.Jalan Desa adalah Jalan yang berada di lingkungan Wilayah Desa/ 
Kelurahan dimana pengelolaan dan pembinaannya merupakan 
wewenang Pemerintah Desa;
21.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya pada Bank 
Jabar cabang Tasikmalaya;
22.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKRD adalah Pungutan Daerah yang menentukan besarnya 
jumlah retribusi terutang;
23.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi 
admnistrasi berupa bunga atau denda;
24.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKRDKB adalah surat Keputusan yang menentukan 
jumlah retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran 
pokok retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada 
retribusi yang terutang atau tidak seharusnya yang terutang;