Bagaimana redaksi normatif Pasal  23 dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 22 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 22 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  23 berbunyi:

(1) Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan dipimpin oleh 
seorang Kepala Sub Bidang . 
(2) Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 
Bidang Pengendalian lingkup pemeriksaan dan pengawasan . 
(3) Dalam melaksana kan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 2), Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup 
pemeriksaan dan pengawasan; 
b. pelaksanaan tu gas dukungan teknis lingkup pemeriksaan 
dan pengawasan; 
c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pemeriksaan 
dan pengawasan; 
d. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan 
fungsi -fungsi penunja ng urusan pemerintahan daerah 
lingkup pemeriksaan dan pengawasan ; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan 
Pengawasan adalah sebagai berikut: 
a. menyus un rencana program kerja dan bahan penetapan 
kinerja lingkup Sub Bidang Pemeriksaan dan 
Pengawasan; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar 
tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 
c. menyusun bahan kebijakan teknis lingkup pemeriksaan 
dan pengawasan ; 
d. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pendapatan 
pajak daerah sesuai dengan norma, standar, dan 
prosedur yang berlaku ; 
e. melaksanakan ... 
45 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 e. melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan ; 
f. menyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap 
Wajib Pajak ; 
g. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai 
dengan kewenangannya; 
h. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelap oran 
pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban 
kepada atasan; dan 
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Paragraf 3 
Sub Bidang Penindakan