Bagaimana redaksi normatif Pasal 9 dalam PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor 1A Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor 1A Tahun 2021 tentang OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL, BAB II - OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL, Pasal 9 berbunyi:

(1)Badan atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
huruf b dan huruf c yang akan melakukan pendaftaran dan! atau 
perpanjangan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat 
Daerah yang membidangi urusan pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib 
melampirkan tanda bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan clan bukti 
pembayaran iuran bulan terakhir pada berkas permohonan pendaftaran 
dan/atau perpanjangan izin. 
(2)Dalam hal pada proses pengadaan barang/jasa, peserta yang merupakan 
Badan atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
huruf b clan huruf c wajib melampirkan tanda bukti kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran bulan terakhir pada berkas 
permohonan. 
(3)Setiap pengguna Pekerjaan Jasa Konstruksi wajib mensyaratkan perhitungan 
besarnya iuran program JKK clan JKM dalam dokumen lelang. 
(4) Badan.....11 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
Mm 
(4)Badan atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
huruf b dan huruf c sebagai penyedia Pekerjaan Jasa Konstruksi wajib 
melampirkan perhitungan besarnya iuran program JKK dan JKM bagi pekerja 
pada dokumen penawaran. 
(5)Badan atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
huruf b dan huruf c yang mendapat pekerjaan pada Pekerjaan Jasa 
Konstruksi pembangunan fisik yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan 
belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan negara, 
swasta nasional maupun asing serta proyek pembangunan fisik mandiri 
swakelola yang izinnya dikeluarkan oleh instansi yang berwenang wajib 
membayarkan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sektor Pekerjaan Jasa 
Konstruksi sesuai perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
(6)Dalam hal Badan atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf b dan huruf c sebagai penyedia jasa dalam kegiatan 
pembangunan proyek pemerintah pusat/ Daerah, perusahaan negara/ asing 
serta proyek pembangunan fisik, baik anggaran Pemerintah maupun swasta, 
atau sumber pembiayaan lainnya yang mendapatkan pekerjaan, harus 
mendaftarkan kegiatan pembangunan proyeknya ke BPJS Ketenagakeijaan 
paling lambat 14 (empat belas) hari setelah surat perintah kerja diterbitkan. 
(7)Dalam hal Badan atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf b dan huruf c yang bekerjasama dengan Badan atau Pelaku 
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c 
sebagai pemasok/ supplier barang/jasa, harus mensyaratkan kepesertaan 
jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Badan atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c sebagai 
pemasok/ supplier barang/jasa dengan menunjukkan bukti kepesertaan serta 
bukti iuran bulan terakhir. 
(8)Setiap Badan atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(1) huruf b dan huruf c yang tidak melaksanakan ketentuan ayat (1) sampai 
dengan ayat (7) dikenakan sanksi administratif. 
(9)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa: 
a.teguran lisan; 
b.teguran tertulis; 
c.tidak mendapatkan pelayanan Perizinan Terkait Usaha; dan/atau 
d.tidak mendapatkan pekerjaan barang/jasa. 
Bagian.....12 
https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
- 12- 
Bagian Kelima 
Pembayaran luran