Apa saja yang diatur dalam Pasal 8 PERATURAN  BUPATI BANGKA BARAT Nomor 7 Tahun 2020?
Ketentuan dalam PERATURAN  BUPATI BANGKA BARAT Nomor 7 Tahun 2020 tentang PELAKSANAAN SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI ATAS BELANJA DAERAH, BAB I - V, Pasal 8 menetapkan:

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu OPD/Bendahara Pengeluaran PPKD 
menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada 
PPKD untuk dapat diterbitkan menjadi SP2D. 
SPM yang telah memenuhi syarat kelengkapan 
dokumen dapat diterbitkan SP2D. 
SP2D tunjangan tambahan penghasilan atau dengan 
nama lainnya , tunjangan kelangkaan profesi 
dokter/auditor, tunjangan profesi guru, tambahan 
penghasilan guru, insentif guru honorer 
PAUD/TK/TPQ/SD/SLTP, tunjangan khusus guru, 
tunjangan komunika si intensif DPRD, tunjangan 
perumahan DPRD, tunjangan banmus DPRD, tunjangan 
banggar DPRD, tunjangan banleg DPRD, tunjangan 
badan kehormatan DPRD, tunjangan alat kelengkapan 
lainnya DPRD, tunjangan transportasi DPRD, tunjangan 
reses DPRD serta bantuan sos ial/hibah belanja lainnya 
dalam pos anggaran PPKD diserahkan oleh BUD/Kuasa 
BUD kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera 
Selatan dan Bangka Belitung atau bank lain yang 
ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat 
dengan dilengkapi dokumen berupa daftar penguji dan 
electonic billing pajak. 
Khusus untuk pembayaran gaji PNS/CPNS , gaji kepala 
daerah/wakil kepala daerah, gaji pimpinan dan anggota 
DPRD dan gaji PHL dalam setiap bulan berkenaan, 
BUD/Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang telah 
diterbitkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah 
Sumatera Selatan dan Bangka Belitung atau bank l ain 
yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat 
dengan melampirkan surat gaji, daftar penguji serta 
dokumen lain yang diperlukan untuk pembayaran gaji 
tersebut. 
Bendahara Pengeluaran/bendahara Pengeluaran 
Pembantu OPD/Bendahara Pengeluaran PPKD 
menyampaikan payroll yang berisikan nama, nomor 
rekening serta jumlah uang yang akan ditransfer kepada 
petugas PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera 
Selatan dan Bangka Belitung atau bank lain yang 
ditunjuk oleh Pemerintah Kabupat en Bangka Barat. 
Daftar penguji ditandatangani oleh BUD/Kuasa 
BUD/a.n. Kuasa BUD. 
Pihak bank melakukan validasi atas SP2D yang telah 
diterbitkan dan mentransfer SP2D gaji PNS, gaji kepala 
daerah/wakil kepala daerah, gaji pimpinan dan anggota 
DPRD, gaji Pegawai Harian Lepas, tunjangan tambahan 
penghasilan atau dengan nama lainnya , tunjangan 
kelangkaan profesi dokter/auditor, tunjangan profesi 
guru, tambahan penghasilan guru, insentif guru honorer 
PAUD/TK/TPQ/SD/SLTP, tunjangan khusus guru, 
tunjangan komunikasi intensif DPRD, tunjangan 
perumahan DPRD, tunjangan banmus DPRD, tunjang an 
banggar DPRD, tunjangan banleg DPRD, tunjangan 
badan kehormatan DPRD, tunjangan alat kelengkapan 
lainnya DPRD, tunjangan transportasi DPRD serta 
tunjangan reses DPRD ke rekening masing -masing 
penerima berdasarkan payroll yang telah disampaikan 
oleh Ben dahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu OPD, bagi Bendahara Pengeluaran PPKD 
untuk pos belanja bantuan sosial/hibah belanja lainnya 
dalam pos anggaran PPKD langsung ke rekening 
penerima. 
SP2D diterbitkan dengan memindahbukukan dana 
secara langsung dari baki Rekening Kas Umum Daerah 
162.300.0015 ke rekening tujuan, yaitu rekening giro 
bendahara pengeluaran OPD dan mentransfer ke 
rekening masing -masing penerima berdasarkan payroll 
yang tela h diserahkan oleh Bendahara 
 
 
 
 
 
 
 Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu OPD, 
untuk Bendahara Pengeluaran PPKD disalurkan 
langsung ke rekening penerima.