Apa saja yang diatur dalam Pasal 11 Republik Indonesia Nomor 3903) , sebagaimana telah diubah Nomor 43 Tahun 2014?
Ketentuan dalam Republik Indonesia Nomor 3903) , sebagaimana telah diubah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6, BAB III - MEKANI SME PENY ALURAN ALO KASI DANA DESA, Pasal 11 menetapkan:

1. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2022 yang 
mencantumkan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah menggunakan 
aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berupa dokumen 
fisik (hard copy) dan dokumen elektronik (soft copy) . 
2. Laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah 
Tahun 2021. 
3. Foto copy bukti setor pembayaran PBB Desa. 
4. Pemyataan Komitmen Kepala Desa dalam Penggunaan Dana 
Bagi Hasil Pajak Daerah (meterai Rp. 10.000) . 
5. SK Kepala Desa dan Perangkat Desa. 
6. Foto Copy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan/Bendahara. 
7. Foto Copy Rekening Giro Desa . 
8. Foto Copy NPWP Desa . 
9. Surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa bahwa Desa telah menyampaikan Peraturan Desa 
tentang APBDes Tahun 2022 dan Laporan realisasi 
penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2021 
sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dan angka 2. 
c. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas 
disampaik.an kepada Camat, selanjutnya Camat meneliti dan 
memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi 
dan surat pengantar, kemudian menyerahkan kepada kepala 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Sarolangun . 
d. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah meneliti 
kelengkapan bahan tersebut untuk selanjutnya memproses 
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan 
diserahkan ke Bank Jambi dan selanjutnya dicairkan oleh Kepala 
Desa . 
BABV 
LAPORAN REALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH