Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG Nomor G Tahun 2022 Pasal 18?
Dalam PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG Nomor G Tahun 2022 tentang PENYEDIAAN, PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, , Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar Negara Repub lik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentan g 
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, 
Dalam Ling kungan Daerah Tingka t I Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1821); 
3. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok -Pokok Agrari a (Lembaran Negara Repub lik 
Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2043); 
4. Undang- Undang . 
2 
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4247); 
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5252); 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Peme rintahan Daerah (Lem baran Negara Repub lik 
Indonesia Tahun 2014 Nomo r 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa ka1i diubah , terakhir dengan Und ang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Peme rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indone sia Tahun 2015 Nomo r 58, Tam bahan Lemb aran 
Negara Republik Indonesia Nom or 5679); 
9. Undan g-Undan g Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Adminis trasi Peme rintahan (Lembaran Negara Republik 
Indone sia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indone sia Nomo r 5601); 
10. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tamb ahan Lembaran Negara Republik 
Indone sia Nomor 6573); 
11. Peraturan Peme rintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang 
Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keper luan Tempat 
Pemakam an (Lembaran Negara Repub lik Indonesia Tahun 
1987 Nomor 15, Tamb ahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3350); 
12. Peratur an Peme rintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lemb aran 
Negar a Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lemb aran Negara Republik Indonesia Nomor 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Perat uran Peme rintah Nomo r 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lem baran Negara Republik Indone sia 
Nomor 6523); 
13. Peraturan Peme rintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5883) sebag aimana telah diub ah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 
atas........... 
Menetapkan : 3 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6624); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang 
Pembangunan Perumahan Masy arakat Berpenghasilan 
Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6004); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 
1 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 
tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan 
Utilitas Kawasan Perum ahan dan Permukim an di Daerah; 
18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M- 
IND/PER/7 /2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan 
Kawasan Industri (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 989); 
19. Peraturan Menteri Agrari a dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten , dan 
Kata, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 326); 
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Penge lolaan Tem pat Pemakam an dan Penye lenggaraan 
Jenazah (Lembaran Daer ah Kota Palembang Tahun 2015 
Nomor 2); 
21. Peratur an Daerah Nomor 1 Tahun 201 7 ten tang Bangunan 
Gedung (Lembaran Daer ah Kata Palemban g Tahun 2017 
Nomor 1); 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PER WAKILA N RAKYAT DAE RAH 
KOTA PALEMBANG 
dan 
WALIKO TA PALEM BANG 
MEMUTUSKA N: 
PERATURAN DAERAH TENT ANG PENYE DIAAN, PENYERAHAN 
DAN PEN GELOLAAN PRASARA NA, SARANA DAN UTILITAS 
KAWASA N PERUMAHA N, KAWASAN PERDAGA NGAN/JASA 
DAN KAWASA N INDUSTRI.