Jelaskan isi kandungan Pasal 18 dari PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 12 Tahun 2019.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 12 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 31TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN, ketentuan pada , Pasal 18 berbunyi:

,Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan
fungsi:
a.pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak
didalam panti dan/ atau lembaga
b.pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di
dalam panti danj atau lembaga
5
c.pelaksanaan
koordinasi,
rehabilitasi
perdagangan
lembaga;
d.pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi
serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial
lanjut usia di dalam panti dan Zatau lembaga;
e.pengelolaan data pelaksanaan pencegahan
pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada
pemerintah provinsi;
f.pengelolaan data pelaksanaan pencegahan
pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA
untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada
Kementerian Sosial;
g.pelaksanaan norma, standar, prosedur dan
kriteria dibidang rehabilitasi sosial didalam panti
dan atau lem baga; dan
h.Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinyakebijakan teknis,
serta pemantauan dan
sosial tuna sosial dan
orang di dalam pan tifasilitasi,
evaluasi
korban
danjatau
Pasal20
(1)Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas :
a.Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
b.Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
c.Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan
Orang
(2)Seksi sebagaimana dimaksud padaayat (1)dipimpin oleh
Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Pasal21
(1)Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20ayat (1)huruf a,menyiapkan
bahan penyusunan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, bimbingan teknis, pendataan, supervisi,
evaluasi dan pelaporan pelayanan sosial anak balita, anak
terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang
memerlukan perlindungan khusus, pengembangan
kelembagaan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.
(2)Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20ayat (1)huruf b,
mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan
teknis, pendataan, supervisi, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rehabil itasi sosial penyandang disabilitas fisik dan
sensorik, penyandang disabilitas mental dan intelektual.
6
(3)Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan
Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal20 ayat (1)huruf
c,mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan
teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga
binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban
perdagangan orang dan korban tindak kekerasan, sosial
eks tuna susila, pengelolaan data pelayanan sosial orang
dengan HIV AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan
NAPZA.
Bagian Kelima
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Pasal22
(1)Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan konsep perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis dan program kegiatan,
fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi
perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam,
korban bencana social dan keluarga.
(2)Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.
Pasal23
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam