Bagaimana redaksi normatif Pasal 18 dalam Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.     Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah  Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembetukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); Nomor 30 Tahun 2021?
Norma hukum dalam Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.     Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah  Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembetukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); Nomor 30 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, Pasal 18 berbunyi:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembetukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 8. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiaa Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 15); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur ( Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 24) diubah sebagai berikut: 1. ketentuan pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 4 (1) Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur dianggarkan dalam APBD pada Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Gubernur dan Wakil Gubernur, Rincian Obyek Belanja Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur. 
 (2) Penganggaran Besarnya Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubenur ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Pasal 9 ayat (1) Sebagai Berikut: a. sampai dengan Rp. 15 Milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar1,75%; b. diatas Rp 15 milyar s/d Rp 50 paling rendah Rp.262.5 juta dan paling tinggi 1%; c. diatas 50 milyar s/d 100 milyar paling rendah Rp 500 juta dan paling tinggi sebesar 0.75%; d. diatas 100 milyar s/d Rp 250 milyar paling rendah Rp 750 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%; e. diatas Rp 250 milyar s/d 500 milyar paling rendah Rp. 1 milyar dan paling tinggi sebesar 0,25%; f. di atas Rp 500 milyar paling rendah Rp 1,25 milyar paling tinggi sebesar 0,15%; (3) Anggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk kegiatan koordinasi ,Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan Khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur. (4) Pelaksanaan penganggaran Biaya Penunjang Operasional dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Provinsi Jambi. 2. ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Besaran Proporsi Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk Gubernur dan untuk Wakil Gubernur selanjutnya diatur dengan keputusan Kepala Daerah. (2) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap maka Wakil Gubernur dapat menggunakan 100% Biaya Penunjang Operasional, dalam hal Wakil Gubernur berhalangan tetap maka Gubernur dapat menggunakan biaya Operasional 100%. (3) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan tetap maka Biaya Operasional dapat digunakan Pejabat/Plt/Pjs. Gubernur sebesar 100% yang terhitung mulai menjabat sebagai penjabat/Plt/Pjs. Gubernur. 
 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahiunya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal, 15 November 2021 GUBERNUR JAMBI Ttd H. AL HARIS Diundangkan di Jambi pada tanggal 15 November 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI H. SUDIRMAN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 NOMOR 30 Ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, M. ALI ZAINI, SH, MH Pembina Tk. I Nip. 19730729 200012 1 002