Apa norma yang terkandung dalam Pasal 20 PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 102 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 102 Tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA, khususnya BAB IX - PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, Pasal 20, memuat:

(1) Penggunaan belanja tidak terduga yang dibebankan secara langsung 
dilaksanakan untuk : 
a. belanja kebutuhan kead aan darurat bencana alam, kejadian luar 
biasa, dan bencana sosial; 
b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun -tahun 
sebelumnya yang telah ditutup. 
(2) Belanja kebutuhan keadaan darurat ben cana alam dan kejadian luar 
biasa sebagaimana dimaksud p ada a yat (1) huruf a digunakan untuk : 
a. pencarian dan penyelamatan korban bencana; 
b. pertolongan darurat; 
c. evakuasi korban bencana; 
d. kebutuhan air bersih dan sanitasi; 
e. pangan; 
f. sandang; 
g. pelayanan kesehatan; dan 
h. penampunga n serta tempat hun ian sementara. 
(3) Belanja pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a digunakan untuk biaya operasionalTim antara lain : 
a. pembelian dan/atau sewa peralatan SAR; 
b. sewa sarana transportasi darat, a ir, udara termasuk pembelian 
bahan bakar minyak ; 
c. mobilisasi dan demobilisasi peralatan; 
d. biaya operasional lainnya. 
(4) belanja pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b digunakan untuk : 
a. pengadaan bareng dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat 
transportasi darurat darat, laut dan udara; 
b. pengadaan barang dan jasa berupa peralatan dan/ atau bahan 
serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, 
perbaikan tanggul, serta perbaikan/ pengadaan rintisan jalan/ 
jembatan/ dermaga darur at dan peralatan lainnya; 
c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/ hunian yang 
rusak berat/ total/ hancur ; 
d. pengadaan barang dan jasa/ sewa bahan dan peralatan untuk 
penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan 
lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara; 
e. pengadaan barang/ sewa bahan dan peralatan untuk penanganan 
darurat bencana kekeringan; 
15 
 
 
f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban 
bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat 
bencana; 
g. pengadaan barang dan jasa/ sewa bahan dari peralatan untuk 
penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB); 
h. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana diluar 
negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan 
transportasi dar at, laut dan udara; 
i. pengadaaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam 
rangka penanganan darurat bencana; 
j. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan 
darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam 
rangka penanganan darurat; 
k. pengadaan barang dan jasa/ sewa tempat penyimpanan darurat 
bencana baik berupa logistik maupun peralatan; 
l. mobili sasi dan demobilisasi peralatan. 
(5) Belanja evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c digunakan untuk : 
a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, ai r, 
udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak ; 
b. alat dan bahan evakuasi, berupa pe ralatan dan/atau bahan 
evakuasi. 
(6) belanja kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf d digunakan untuk : 
a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana 
maupun mendatangkan dari luar lokasi bencana; 
b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana; 
c. pengadaan / perbaikan sanitasi, berupa : 
1. perbaikan/ pembuat an saluran air buangan untuk mandi cuci 
kakus dan drainase lingkungan; 
2. pengadaan mandi cuci kakus darurat; 
3. pengadaan tempat sampah; 
4. upah unt uk tenaga kebersihan lingkungan. 
d. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa perala tan yang 
diperlukan dalam penyediaan air bersih, berupa peralatan yang 
diperlukan dalam penyedaan air bersih dan sanitasi; 
e. transportasi, berupa sewa sarana darat, a ir, udara dan/atau 
pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, 
pengiriman p eralatan dan bahan yang diperlukan dalam 
penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi 
penampungan. 
(7) Belanja pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e 
digunakan untuk : 
a. pengadaan pangan, berupa maknan siap saji dan penyediaan 
bahan makanan ; 
b. pengadaan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda dan 
perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah 
pengadaan perlengkapan makanan darurat; 
c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat 
tinggalnya rusak berat selama status keadaan darurat bencana; 
d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa 
sarana transportasi darat, air , udara, dan/atau pembelian bahan 
bakar minyak . 
16 
 
 
(8) Belanja sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f 
digunakan untuk : 
a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, 
perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan 
khusus wanita dewasa; 
b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa 
sarana transportasi darat, air, udara dan / atau p embelian bahan 
bakar minyak . 
(9) Belanja pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf g digunakan untuk : 
a. pengadaan obat dan sejenisnya; 
b. pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampo, 
sikat gigi, pasta gigi, dan seje nisnya; 
c. pengadaan alat kesehatan; 
d. biaya perawatan korban; 
e. isolasi korban; 
f. pengadaan vaksin; 
g. penyediaan ABD (Alat Bantu Dengar); 
h. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit; 
i. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa 
sarana transportasi darat, ai r, udara dan/atau pembelian BBM. 
(10) Belanja penampungan serta tempat hunian sementara sebagimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf h digunakan untuk : 
a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana pene rangan 
lapangan; 
b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan 
untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian 
sementara, seperti alat pertukangan sederhana; 
c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan 
penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa 
sarana transportasi darat, a ir, uadar dan/atau pembelian bahan 
bakar minyak ; 
d. mobilisasi dan demobilisasi peralatan; 
e. bantuan sewa/kontrak rumah/ hunian sementara bagi pengungsi.