Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam NOMOR 44 TAHUN 2021 Nomor 44 Tahun 2021 Pasal 7?
Dalam NOMOR 44 TAHUN 2021 Nomor 44 Tahun 2021 tentang STANDARKOMPETENSI JABATANAPARATUR SIP1LNEGARA, BAB 11 - STANDARKOMPETENSIJABATAN, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:

dan ayat (3)tercantum dalam Lampiran I,Lampiran IIdan
Lampiran 1I!yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB ...
- 7-
BABIJI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal9
Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.
Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 24 November 2021
BUPATI KUTAI TIMUR,
Diundangkan di Sangatta
pada tanggal25 November 2021.
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,
-=----~YAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 44
LAMPlRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAl TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR KOMPETENSI ,JABATAN
APARATUR SIPIL NEGARA 01LINGKUNGAN
PEMERlNTAH DAERAH
PEDOMAN PENYUSUNAN KAMUS STANDAR KOMPETENSI TEKNIS
1.Pcnyusunan Kamus Kompetensi Tekriis
Kamus Kompetensi Tcknis disusun oleh Kernenterian jLembaga yang
menyelenggarakan urusan pemcrintah tertentu yang menjadi kewenangan
Kementeriarr/Lembaga.
2. Pembentukan Tim Pcnyusun Kamus Kompetensi Teknis
Dalam rangka penyusunan kamus kompctcnsi teknis, Pejabat Pembina
Kepegawaian pada Kementerian /Lembaga membentuk Tim Penyusun
Kamus Kompetensi Teknis urusan pemerintah tertentu sesuai kcwcnangan
instansi yang bersangkutan.
Susunan dan keanggotaan Tim Penyusun Kamus Kompetensi Teknis.
Tim Penyusun Kamus Kompctcnsi Teknis berjumlah paling kurang 7
(tujuh) orang, yang terdiri atas:
Ketua merangkap anggota;
Sekrctaris rnerangkap anggota; dan
Anggota.
Untuk menjamin obyektifitas dalam perumusan Kamus Kompetensi
Teknis, anggota Tim Penyusun ditetapkan olch PPK dan berjumlah
gasalj ganjil.
Syarat keanggotaan Tim Penyusun Kamus Tcknis untuk dapat diangkat
menjadi anggota tim adalah:
PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, administrator,
pengawas, pelaksana atau fungsional yang mcnangani pengclolaan
jabatanj standarisasi jabatan;
Telah mengikuti bimbingan tcknis darr/atau rnampu melakukan
pcnyusunan kompetensi jabatan;
Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang urusan pernerintahan
terkait yang dirumuskan menjadi kamus kompetensi teknis; dan
Memi\iki pengetahuan terhadap tugas dan fungsi organisasi yang
akan dirumuskan kamus kompetensi teknisnya.
3. Tata Cara Penyusunan Kamus Kompetcnsi Teknis
Tahapan penyusunan Kamus Kompetensi Teknis, meliputi:
Menyusun proposal penyusunan kamus kompetensi teknis, Setiap
kegiatan penyusunan kamus kompetensi teknis didahului dengan
menyusun proposal yang mcmuat latar beJakang perlunya kamus
kompetensi, korisepsi dasar urusan pernerintahan, dan aspek-aspek
terkait urusan pemerintahan yang akan disusun kamus kompetensinya
dan manfaat kamus kornpetensi teknis dan standar kompetensi dalarn
rangka kesuksesan penyelenggaraan urusan pemerintah secara
berdayaguna.
Menginventarisasi substansi pokok dari urusan pemerintahan yang
termuat dalam berbagai peraturan perundangan yang relevan dengan
urusan pemerintahan, scrta cakupan seluruh unsur dan sub unsur
kompetensi yang diperlukan untuk menyeJenggarakan urusan
pemerintahan yang akan disusun menjadi Karnus Kompetensi Teknis.
Menginventarisasi tugas dan Iungsi satuan organisasi yang bersifat
teknis (lini) dari struktur organisasi yang penyelengara urusan
pemerintahan dari unit tertinggi hingga terendah baik diInstansi Pusat
maupun di lnstansi Dacrah. Yang dimaksud dalam satuan organisasi
yang bersifat teknis adalah unit yang dipimpin pejabat, seperti:
jabatan pimpinan tinggi madya: direktur jenderal, deputi, inspektur
jenderal, inspektur utarna, kepala badan, dan jabatan lain yg sctara;
dan
jabatan pimpinan tinggi pratama: direktur, asisten deputi, kcpala
pus at, inspektur, kepala balai besar, kepala dinas, kepala badan
provinsi, dan jabatan lain yang setara.
Dalarn pemetaan fungsi-fungsi organisasi fokus pada organisasi lini,
sedangkan organisasi yang bersifat fasilitatif (pcnunjang) seperti staf
ahli menteri, kepala sckrctariat presiden, kepala sekretariat wakil
prcsiden, sekretaris militer presiden, kepala sckrctariat dewan
pertimbangan presiden, sckrctaris daerah provinsi, kepala biro,
sekrctaris dcwan perwakilan rakyat daerah, sekretaris dircktorat
jcnderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala kadan,
asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota
dan lain-lain, tidak termasuk dalam identifikasi.
Inventarisasi uraian rugas-tugas dan hasil kerja (output) dari jabatan
pimpinan tinggi, jabatan fungsional dan jabatan administrasi yang
merupakan penyc1cnggara urusan pemerintahan.
Mengidentifikasi kompetensi teknis dan unit kompetensi yang
diperlukan atau yang harus dimiliki oleh para pemangku jabatan
dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja yang unggul dalam
mcnyclcnggarakan urusan pernerintahan. Dengan menganalisis jcnis
pengetahuan keterampilan dan pcrilaku [kompetensi] yang diperlukan
untuk dapat menghasilkan output atau menyelesaikan tugas dengan
kualitas yang baik/berkinerja unggul
Contoh:
Idcntifikasi kornpetensi bidang SDM aparatur :
untuk melaksanakan pengelolaan SDM yang baik dan optimal
diperlukan kecakapan
Kecakapan untuk mengelola/manajemen SDM,
Kccakapan mernbuat dan melaksanakan perencanaan SDM,
- Kecakapan melakukan rekrutmen dan selcksi,
Kecakapan pencmpatan dan prornosi,
- Kecakapan melakukan standarisasi jabatan dan kompctensi,
Kecakapan mclakukan analisis jabatan,
Kecakapan melakukan analisis beban kerja,
Kecakapan merencanakan melakukan pengembangan SDM,
Kecakapan mengelola kincrja (manajemen kinerja) dll
Mcrumuskan definisi kompetensi dan elemen-elemen kompetensi.
Setiap kompetensi dan unit kompctcnsi yang telah diidentifikasi,
dirumuskan titelatur dan pengertian.
Mengelompokkan kompetcnsi. Kornpetensi yang disusun
dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori yaitu:
Kompetensi yang bcrsifat umum (generik) yaitu kompetensi teknis
yang hams dimiliki oleh seluruh (setiap jabatan) jabatan yang
menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan.
Contoh:
kompetensi manajemen sumber daya manusia di bidang urusan
kepegawa ian.
- kompetensi kebijakan ketenagakerjaan di bidang urusan
ketenagakerjaan.
kompetensi kebijakan kesehatan di bidang urusan kesehatan.
Kompctcnsi yang bersifat khusus (spesifik) yaitu kompctcnsi yang
hanya dimiliki oleh jabatan-jabatan tertentu yang menyelenggarakan
suatu urusan pemerintahan sesuai tugas jabatan.
Contoh :
- kompetensi analisis jabatan, pereneanaan SDM, rekruitmen SDM,
cvaluasi jabatan, analisis beban kerja di bidang urusan
kepegawaian.
kompetensi penyelesaian hubungan industrial, kompetensi sistern
pengupahan, kornpetensi pengawasan norma kerja, kompctcnsi
perencanaan tenaga kerja, kompctensi informasi pasar kerja di
bidang urusan ketenagakerjaan.
kompetensi kesehatan reproduksi, farmakologi di bidang urusan
kesehatan.
Mcrumuskan indikator perilaku.
Kompetensi kompetensi yang sudah teridentifikasi dirinci lebih lanjut
dengan mcmbuat definisi atau pengertian kompetensi dan diurai Icbih
lanjut dalam perilaku yang mengindikasikan tingkat (level) penguasaan
kompetensi dan yang terendah, sampai yang tertinggi. Level kompetcnsi
menunjukkan tingkat penguasaan kompetensi yang dirumuskan
berupa indikator pcrilaku pernangku jabatan, dalam Peraturan ini
tingkat penguasan kompetensi di kclompokan dalam 5(lima) tingkatan
dari Level 1sampai dengan LevelS.
Tingkat penguasaan kecakapan kompetensi ditunjukkan dengan
indikator perilaku dari level 1sampai dengan level 5dengan kriteria
scbagai berikut :
Level I
Paham/dalam pengernbangan (awareness/being developed), dcngan
kriteria:
mengindikasikan kemampuan melaksanakan tugas/ pckcrjaan
teknis sederhana dengan proses dan aturan yang jelas,
mernerlukan pengawasan langsungjbantuan dari orang lain;
mengindikasikan penguasan pengetahuan dan keterampilan yang
tidak memerlukan pelatihan khusus;
mengindikasikan memiliki pemahaman dasar ten tang prinsip-
prinsip teori dan praktek, namun masih memcrlukan pengawasan
langsung danj atau bantuan pihak lain; dan
mengindikasikan kemampuan bertanggungjawab atas pekcIjaan
sendiri.
Lcve12
Dasar (basic), dengan kritcria:
mengindikasikan kernampuan melakukan kegiatan/ tugas teknis
dengan alat, prosedur dan mctode kerja yang sudah baku;
mengindikasikan pernahaman ten tang prtnsip-prinsip teori dan
praktek, dalam pelaksanaan tugas tanpa bantuan danjatau
pengawasan langsung;
mengindikasikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan
yang memerlukan pelatihan tingkat dasar; dan
mcngindikasikan kemampuan untuk bertanggungjawab atas
pekerjaan sendiri dan dapat diberi tangungjawab membantu
pekerjaan orang lain untuk rugas teknis yang scdcrhana.
Level 3
Menengah (intermediate), dengan kritcria:
mengindikasikan kemampuan melakukan tugas teknis yang lebih
spesifik dcngan menganalisis informasi secara terbatas dan
pilihan metode untuk mcnyclesaikan permasalahan yang timbul
dalam tugasnya;
mengindikasikan pemahaman tcntang prinsip-prinsip teori dan
praktek tanpa bantuan darr/atau pengawasan langsung, dengan
kecepatan yang tepat penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat;
rnengindikasikan kepercayaan diri dan kemampuan dan
menunjukkan kelancaran dan ketangkasan dalam praktek
pelaksanaan pekerjaan teknis;
mengindikasikan pcnguasan pengetahuan dan keterampilan yang
memerlukan pelatihan tingkat menengah; dan
mengindikasikan kemampuan bcrtanggungjawab alas pekerjaan
sendiri dan dapat diberi tangungjawab atas pekerjaan
kelompok /tim.
Level 4
Mumpuni (advance), dengan kriteria:
mengindikasikan kemampuan mengembangkan ilmu
pengetahuan/iptek, konsep/ tcori dan praktek mampu mendapat
pengakuan ditingkat instansi;
rnengindikasikan kemampuan mcnghasilkan perbaikan dan
pernbaharuan teknis, metode kerja;
Mengindikasikan kemarnpuan beradaptasi dengan berbagai
situasi, peningkatan kompleksitas dan resiko serta kemampuan
memecahkan permasalahan teknis yang timbul dalam pekerjaan;
mengindikasikan kernampuan mengembangkan dan menerapkan
pendekatan mono disipliner Zsatu bidang keilmuan dan
kemampuan rnelakukan uji kompetensi serta memiliki
kernampuan pengajaran serta menjadi rujukan atau mentor
tingkat instansi; dan
mengindikasikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan
yang memerlukan pelatihan lanjutan.
Level 5
Ahli (expert), dengan kriteria:
mengindikasikan kemampuan mengembangkan ilrnu
pengetahuarr/iptek, konsep/teori rnampu mendapat pengakuan
nasional atau internasional;
mengindikasikan kemarnpuan menghasilkan karya kreatif,
original dan teruji;
rnenunjukkan inisiatif dan kemarnpuan beradaptasi dengan
situasi masalah khusus, dan dapat memimpin orang lain dalam
melakukan kegiatan teknis;
mengindikasikan kemampuan mampu mengkoordinasikan,
memimpin dan menilai orang lain, kemampuan melakukan uji
kompetensi, dan kemampuan menjadi pembimbing/mentor;
mengindikasikan kemampuan mengembangkan dan menerapkan
pendekatan inter, multi disipliner; dan
mengindikasikan pcnguasaan pengetahuan dan keterampilan
yang menjadi rujukan atau mentor tingkat nasional atau
intemasional.
I.Menyusun setiap unsur dan unit kompctensi yang telah dirumuskan
berupa:
Identifikasi Unsur dan Rineian Kornpetensi disusun sesuai format
berikut:
No
IIDENTIFIKASI KOMPETENST
Urusan/Sub urusan Kompetensi
1 .
2 .
2 1. ..
2 ..
3 J .
2 ..
L .
2.4
-...................
Kamus Kompetensi Teknis, yang disusun sesuai format bcrikut:
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
1 .
Nama Kompetensi
Kode Kornpetensi
Definisi
Level
1Diskripsi Indikator Perilaku
1.1
1.2
1.3
2 1.1
1.2
1----+------1 1.3
3 1.1
1.2
1.3
4 1.1
1.2
1.3-
5 1.1
1.2
1.3
J.Menyelenggarakan workshop/Iokakarya dengan mengundang instansi
tcrkait, para ahli terkait urusan pemerintahan, asosiasi profesi, lembaga
swadaya masyarakat terkait untuk mcmperoleh masukan yang
komprehensif seluruh aspck kompetensi yang diperlukan untuk
menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan.
Menyempumakan rumusan kamus kompetensi teknis secara
komprehensif berdasarkan masukan hasil workshop.
I.PPK menyampaikan kamus kompetensi teknis yang telah disusun
kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
PPK menetapkan kcputusan tentang kamus kompetensi teknis urusan
pemerintahan tertentu setelah mendapat pcrsetujuan Menteri.
instansi penyusun kamus kompctcnsi teknis dan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
menginformasikan kamus kornpetensi teknis yang telah ditctapkan
kepada instansi pemerintah melalui surat atau media informasi lainnya,
agar dapat digunakan oleh instansi pengguna untuk mcnyusun standar
kompetensi jabatan.
4.Pcnyusunan Standar Kornpetensi
Setiap Instansi Pemcrintah menyusun standar kompetensi dan pcrsyaratan
jabatan untuk seluruh jabatan yang ada di dalam organisasi pad a lingkup
kewenangannya.
Untuk jabatan yang telah ditetapkan standar kompetensinya oleh Menteri
maka instansi tidak perlu menyusun standar kompetensi jabatan dan
cukup menggunakan standar kornpctensi jabatan yang telah ditetapkan.
Proses pcnyusunan Standar Kompetensi jabatan meliputi tahap-tahap
sebagai berikut:
Pcngumpulan data
Tim Penyusun Standar Kompeterisi jabatan melakukan
pengumpulan data yang terdiri atas:
Struktur organisasi dan tata kerja yang mernuat nama jabatan,
tugas pokok, dan fungsi yang diperlukan untuk merumuskan
standar kompetensi jabatan;
lkhtisar Jabatan dan Uraian Tugas diperIukan sebagai informasi
yang lebih spesifik untuk menentukan jenis dan level kompetensi
dari setiap jabatan dalam unit organisasi;
Visi dan Misi Organisasi dipcrlukan sebagai landasan untuk
mcngkonfirrnasi jenis kompetensi yang diperlukan;
Dokumen perencanaan nasional atau daerah, baik Rencana
pcmbangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah maupun
Rencana Pembangunan .Iangka Menengah Nasional/Dacrah
sebagai pertimbangan dalam mengidentifikasi jenis kompetensi
yang perlukan;
Dokumen perencanaan Instansi Pemerintah sebagai bahan
pertimbangan dalam mengidentifikasi jenis kompctcnsi yang
diperlukan; dan
Dokumen peraturan perundang-undangan yang relevan guna
mengidentifikasi jenis kompetcnsi yang diperlukan.
Analisis data dan informasi terse but di atas dipergunakan untuk
memastikan jabatan yang ada dalam organisasi sudah sesuai dengan
mandat dan tugas fungsi organisasi, serta relevan dengan visi, misi
organisasi.
Informasi pokok yang didapatkan dalarn pengumpulan data meJiputi:
informasi tentang hasil kcrja/output atau outcome dari setiap
jabatan yang ada.
relevansi hasil kerja/output atau outcome dari setiap jabat.an
dengan pencapaian tujuan organisasi yang lebih bcsar yaitu hasil
kerja/ output yang dihasilkan merniliki kontribusi terhadap
pencapaian visi misi organisasi dan rencana stratcgik.
Identifikasi Kompetensi
Identifikasi kompetensi dilakukan oleh Tim untuk mcncntukan
kompetensi dan lcvcl-nya berdasarkan langkah-langkah sebagai
berikut:
menentukan namajabatan yang akan diidentifikasi;
menuangkan ikhtisar jabatan; dan
menganalisis setiap uraian tugas yang memerlukan kompetensi
teknis.
Menganalisis jenis kompctensi teknis yang diperlukan untuk masing
- masing jabatan pimpinan tinggi, jabatan adrninistraai dan jabatan
fungsional yang merigacu pada kamus kompetensi teknis yang sudah
disusun dan ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga.
Dengan meneoeokan hasil kerja Zoutpnt atau outcome yang
dihasilkan atau yang seharusnya dihasilkan oleh jabatan dengan
kamus kompetensi teknis dan indikator perilakunya.
Mengidentifikasi dan rnenetapkan level kompetensi teknis yang
diperlukan oleh suatu jabatan, sesuai dengan uraian tugas dan hasil
ketja,output atau outcome dari jabatan
Menyusun konsep standar kompetensi jabatan dengan mengaeu
pada:
standar kornpetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural
yang telah ditetapkan bcrdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
28 tahun 2017 Tentang Standar Kompctensi Jabatan Aparatur
Sipil Negara sesuai Lampiran II
Kamus Kompetensi Teknis yang telah disusun/ditctapkan oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga di bidang urusan pemerintah yang
rc1evan.
apabila Kamus Kompctcnsi Teknis belum ditetapkan oleh
Menteri/Pimpinan Lernbaga di bidang urusan pcmcrintah
tertentu, maka instansi dapat rnenyusun kompetensi teknis
scndiri.
Konsep standar kompetensi dirumuskan dalam format sebagaimana
lampiran IV peraturan ini.
S. Menyusun Persyaratan Jabatan
Persyaratan jabatan yang dicantumkan dalam standar kornpetensi
jabatan, minimal berupa:
I) pangkat;
kualifikasi pendidikan;
jenis pelatihan;
ukuran kinerja jabatan; dan
pengalaman kerja.
Kualifikasi pendidikan,
Persyaratan kualifikasi pendidikan dirumuskan dalam jenjang
pendidikan terendah yang layak untuk menduduki jabatan atau
kemampuan melakukan tugas jabatan dalam kondisi normal (yang
menggambarkan kemampuan pada umumnya) , Perumusan jenjang
kualifikasi pendidikan dilakukan dengan menganalisis relevansi atau
keterkaitan langsung dengan kernampuan melaksanakan tugas dan
atau untuk memiliki kompetensi dari suatu jabatan yang telah
dirumuskan dan ditetapkan. Rumusan jenjang pcndidikan berupa
jenjang pendidikan minimal yang selayaknya dimiliki untuk mampu
rnelaksanakan tugas secara optimal meliputi jenjang SMTA,SMK, 01,
OIl, DIII, Sl/DIV, dan S2.
Bidang studi yang relevan dengan tugas teknis atau kornpctcnsi
teknis jabatan. misal: SLTA (SMK Akuntansi), untuk jabatan
Pengadministrasi Keuangan, atau sarjana (Sl Teknik Sipil, dll) untuk
Kepala Dinas Bina Marga.
Apabila bidang teknis dari suaru jabatan bersifat multi disiplin ilmu
maka kualifikasi dirumuskan dalam beberapa bidang studi yang
substansi yang ada dalam mata kuliah/kurilrulum atau bidang
keilmuan memiliki relevansi atau keterkaitan langsung dengan
uraian tugas/kompetensi tcknis suatu jabatan yang telah
dinunuskanj ditctapkan.
Contoh:
jabatan Kepala Biro Kepegawaian, membutuhkan kualifikasi
tingkat pendidikan paling kurang sarjana (8 I) /nTV) dengan
jurusan ilmu adrninistrasi ncgara/Ilmu ckonomi manajemen.
jabatan Sckretari:; Daerah membutuhkan kualifikasi tingkat
pendidikan paling kurang sarjana (SlJjDIV) derigan jurusan ilmu
hukumj ilmu sosial, politik/ilmu ekonomi.
Jenis Pelatihan.
Persyaratan jcnis pclatihan adalah jenis pelatihan minimal yang
diperlukan untuk memenuhi kornperensi, dan mcncntukan kelayakan
untuk menduduki jabatan. Pelatihan dapat berupa pelatihan
manajcrial, pelatihan teknis dan pelatihan fungsional. jenis dan bcntuk
pelatihan yang dirumuskan hanya pelatihan yang merniliki relevansi
dcngan tugas jabatan darr/atau kompetensi yang tclah
dirumuskan/ ditetapkan
Pcngalaman kerja.
Pengalaman kerja dirumuskan dari pengalaman menduduki jabatan di
bidang tugas atau urusan pemerintah yang memiliki relevansi Jangsung
dan berkaitan erat dcngan jabatan baik dari aspek relevansi dan
keterkaitan dengan tugas jabatan, danj atau yang relevan dan memiliki
kctcrkaitan dan kesamaan kornpetensi jabatan yang dirumuskan.
Suatu kompetensi dapat dimiliki mclalui pengaJaman rnenduduki
jabatan tertentu daJam jangka waktu tcrtentu dengan kinerja yang baik
maka akan mernperoleh kompetensi dan pengalaman sehingga layak
untuk menduduki jabatan. Bcrkincrja baik merupakan salah satu
indikasi yang bersangkutan telah memiliki suatu kompetensi.
Pangkat.
Pangkat merupakan kcdudukan yang menunjukan tingkatan .Iabatan
berdasarkan tingkat kesulitan, tanggungjawab, dampak, dan
persyaratan kuaJifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar
penggajian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
Perumusan pangkat daJam persyaratan jabatan sesuai disesuaikan
dengan uraian tugas, tingkat kesulitan, dampak dan tanggungjawab.
Pada saat ini pangkat yang digunakan adalah yang sesuai dengan
Peraturan Pernerintah nomor 7 tahun 1977 tcntang pcraturan Gaji PNS,
dcngan pangkat dan juru, penata, pengatur dan pembina dengan
golongan ruang dari IIa sampai dcngan IV/e, Apabila sistern
kcpangkatan yang digunakan untuk pengajian mengalami perubahan
rnaka rumusan pangkat menycsuaikan dcngan peraturan perundang-
undangan terkait.
Ukuran kinerja jabatan Ukuran kinerja jabatan dirumuskan dalam
bentuk:
kuantitas dari produk/ hasil kcrja;
kualitas dari produkj hasil kerja;
waktu penyelcsaian produk/hasil kerja; danj'atau
biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan output/hasil kerja atau
outcome. Jcnis ukuran disesuaikan dengan tingkat pentingnya
(urgensi) ukuran tersebut terhadap tugas atau peran jabatan
terse but dalam organisasi
Misal : untuk jabatan administrasi, ukuran kinerjanya adalah
jurnlah dokumen, laporan, dll (kuantitas); kelengkapan, kerapihan
dan kebenaran adrninistrasi (kualitasj.danyarau keccpatan waktu
penyelesaian.
Untuk jabatan analis ukuran kinerjanya adalah jumlah dokumcn,
laporan, dll (kuantitas); kclengkapan, keakuratan data, serta
kctajaman hasil analisis (kualitas);dan/ atau kcccpatan waktu
penyelesaian hasil analisis.
Mengelompokan persyaratan kompetcnsi kedalam 3 (tiga) kategori
mcnurut tingkat pentingnya persyaratan terhadap jabatan:
mutlak (esscnsial], arLinya persyaratan jabatan ini mutlak harus
dimiliki oleh pemangku jabatan dan apabila tidak dimiliki maka yang
bcrsangkutan tidak akan mampu melaksanakan tugas jabatan
secara optimal atau bila tidak mcmiliki persyaratan ini yang
bersangkutan tidak Jayak atau tidak sah untuk menduduki jabatan,
penentuan suatu persyaratan di kategorikan mutlak apabila
dipersyaratkan sesuai pcraturan perundang-undangan.
contoh:
apabila diklat pimpinan dipcrsyaratkan untuk menduduki suatu
jabatan dalam peraturan perundang- undangan maka diklat
pimpinan masuk kategori mutlak,
Diklat legal drafting bagi perancang peraturan perundangan
masuk kategori mutlak
Diklat analisis jabatan bagi jabatan kepala sub bagian anjab
adalah mutlak
pcnting (very important), artinya persyaratan jabatan ini memiliki
pcran dan kontribusi yang sangat penting untuk mendukung
optimalisasi kinerja suaru jabatan, dimilikinya persyaratan ini akan
berkontribusi untuk mencapai kinerja yang unggul, Kckurangan
pada kompetensi ini mcnjadikan kinerja kurang optimal namun
masih dapat dikatakan layak;
Contoh:
Diklat analisis jabatan sangat penting bagi analis kepcgawaian dan
analis organisasi
perlu (important), artinya kompetensi ini berperan dan bcrkontribusi
penting sebagai pcnunjang untuk mencapai kinerja suatu jabatan
yang lebih optimal, kekurangan atau ketiadaan kompetensi ini
menyebakan kinerja jabatan tidak optimal, dan keberadaan
kompetensi ini akan memberikan nilai tambah untuk mencapai
kinerja yang unggul.
Konsep standar kompetensi dan Peryaratan jabatan yang dirumuskan
dalarn format sebagai berikut :
FORM STANDAR KOMPETENSI JABATAN ASN
Nama Jabatan
Kclompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan: ,.. ,.. , *1)
: *2)
: , , *3)
: , *4)
I. IKHTISAR JABATAN
lkhtisar Jabatan ................................................ *5)
f- II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi Level Diskrips Indikator
I Kompetensi
A.Manajerial
1.lntcgritas
2.Kerjasarna
3.Kornunikasi
4.Orientasi pada
Ha::;il
5. Pelayanan Publik
6.Pengembangan
diri dan orang
lain I
7.McngelolaI Perubahan I-8.Pen gam bali anI I Keputusan
B.Sosia! Kultural
9.Perekat Bangsa
C.Teknis
10 ................... *6) *7) *8) .........................
*9)
I-- 11. .................. ............
12 ................... .............
13................... .............
14................... ............ -
15 ................... ............
III. PERSYARATAN JABATANITingkaL penLingnya thd
Jenis Persyaratan Uraian iabatan
Mutlak IPcnting IPcrlu
A. Pendidikan 1..Jeniang .......................................... *10)
2. Bidang .......................................... *11)
Ilmu
B.Pelatihan 1.Manajerial ... * 12) ... *16) .... *17) ...... 18)
~:eknis ....* 13) ........ .... ......
3. Pungsional .... *14) ......... ..... .......
C.Pengalaman Kerja .... *15) ......... ......... .......
D.Pangkat ............................................ *19)
E. Tndikator Kinerja ................................................. *20)I Jabatan
PETUNJUK PENGISTAN FORMULTR STANDAR KOMPETENSI JABATAN
Nomor Uraian
Kode
*1) Tulislah nama jabatan yang akan disusun standar
kompetensinya.
*2) Tulislah kelompok jabatan ( .Iabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrasi / Jabalan Fum?sional)
"3) Tulislah urusan pemerintahan yang sesuai dengan jabatannya.
Conroh : Urusan yang mcngacu pada Undang-Undang Nomor 39
'-Tahun 2008, dan urusan yang mengacu pada Undang-Undang
*41 Kode diisi dan ditentukan oleh Kementrian PANRB.Nomor Tahun 2014.
*S) Tulislah ikhtisar jabatan (job sumary) sesuai hasil analisis jabatan
(iob description},
*6)
*71Tulislah kompctcnsi teknis sesuai karnus kornpetensi teknis yang
disusun oleh kementeriarr/ lembaga yang membidangi urusan
pemerintahan. -.-----1
Tulislah level komoetcnsi teknis
*8)
~.-
*9)
*10)Tulislah diskripsi sesuai level kornpetensi teknis yang terdapat
dalam kamus kompetensi teknis yang disusun oleh kernenterian /
lembaza varia membidanai urusan pernerintahan.
Tulislah indikator perilaku kompetensi teknis sesuai level
indikator perilaku yang terdapat dalam kamus kompetensi teknis
yang disusun oleh kementerianjlembaga yang membidangi
urusan pernerintahan.
Tulislah jenjang pendidikan tercndah yang dibutuhkan pada
jabatan tersebut.
Contoh : SLTA, Diploma III (D-III), Sarjana (S-I), Paseasarjana (S-
, Diktoral (S-3)
*11) Tulislah bisang ilmu atau jurusan latar belakang pendidikan yang
dibutuhkan pada jabatan terse but atau yang menjadi sumber
keilmuan dari kompetensi teknis.
Contoh : !lmu Hukum, Teknis Nuklir, Ilrnu Kedokteran, Statistik,
dll.
*12) Tulislah pelatihan manajerial yang dibutuhkan pada jabatan
tersebut.
*13Y Tulislah pelatihan teknis yang dibutuhkan oada iabatan tersebut.
Tulislah pelatihan fungsional yang dibutuhkan pada jabatan
terse but.k14)
Tulislah bidang pengalarnan kerja yang dibutuhkan pada jabatan
tersebut.*15)
*16) Berilah tanda eentang ( " ) apabila diklat manajcrial, teknis,
Iungsional, pengalaman kerja terse but tingkat pentingnya
terhadap jabatan masuk dalam kategori mutlak (essensiaQ untuk
Iabatan tersebut.
*17) Berilah tanda eentang ( " ) apabila diklat manajerial, teknis,
fungsional, pengalaman kerja terse but tingkat pentingnya
terhadap jabatan rnasuk dalam kategori penting (very important)
untuk iabatan tersebut,
*18)
I .
*19)Berilah tanda centang ( '1/ ) apabila diklat man ajerial , teknis,
fungsional, pengalaman kerja tersebut tingkat pentingnya
terhadap jabatan masuk dalam kategori perlu (important) untuk
jabata_n terse but.
Tulislah syarat pangkat minimal pada jabatan tersebut sesuai
ketentuan peraruran perundang-undangan.
*201 Tulislah indikator kinerja bagi jabatan tersebut.
6. Validasi Standar Kompetensi dan Persya.ratan Jabatan
Standar kornpetensi yang telah disusun oleh tim perlu dilakukan
konfirmasi kepada pihak-pihak terkait yaitu atasan pernegang jabatan
dan/ atau pejabat lain yang ditunjuk oJeh Pejabat yang secara
fungsional bertanggung jawab di bidang standarisasi jabatan setingkat
pimpinan tinggi madya atau pimpinan tinggi pratama; atau pegawai
yang dianggap rnampu memberikan masukan yang diperlukan, sebagai
bahan pertimbangan untuk menetapkan keabsahan standar
kompetensi.
Konfirmasi bcrtujuan untuk memastikan bahwa kompetensi yang telah
dirumuskan dalam standar kompetensi telah sesuai dengan uraian
jabatan aiau uraian pekerjaan dari jabatan yang akan ditetapkan
kompetensinya,
Berdasarkan hasil konfirmasi tersebut dilakukan validasi rerhadap
konsep standar kompetensi dan diJakukan penyempurnaan.
Validasi sebagairnana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan cara :
Hasil konfirmasi konsep standar kornpetensi divalidasi dan
disempurnakan dcngan mcrnperhatikan kesesuaian dan keterkaitan
antar Ikhtisar .Jabatart/Uraian Tugas tcrhadap standar kompetensi
dan kategori kompetensi;
Hasil penyempurnaan standar kompctcnsi disusun dalam dokumen
(file)yang dikelompokkan berdasarkan struktur organisasi'
7. Pcntepan Standar Kompetensi .Jabatan
Penetapan Standar Kompctcnsi Jabatan ditetapkan oleh Menteri
berdasarkan usulan dan Instansi Pemerintah Proses pengusulan dan
penetapan Standar Kompetensi dengan tahapan scbagai berikut :
J)Standar kompetensi -Jabatan yang telah disusun disampaikan kepada
Kernenterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Rcformasi Birokrasi
melalui website menpan atau c-kompetensi;
Kernenterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Rcforrnasi Birokrasi
melakukan pembahasan standar kompetensi (konsensi] dengan
mengundang instansi pengusul, instansi penyelenggara urusan
pcmcrintah yang relevan, para ahli terkait, dan instansi pengguna yang
relevan dengan jabatan;
Hasil pcmbahasan standar kompetensi jabatan ditetapkan oleh Menteri
dan diregristrasi serta diberikan nomor kode jabatan;
Standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan
diinformasikan melalui surat atau media informasi lainnya agar dapat
digunakan secara nasional;
8. Kode Standar Kompetensi Jabatan
Setiap jabatan yang tclah ditetapkan oleh Menteri, diberikan kode
standar kompetensi jabatan,
Kodc standar kornpetensi jabatan terdiri atas 12 (dua belas) digit,
dengan urutan sebagai berikut:
1 (satu) digit pertarna merupakan angka pengenal yang
menunjukkan kelompok jabatan.
2 (dua) digit berikutnya merupakan angka pengenal yang
menunjukkan tingkatan jabatan.
6 (enam) digit berikutnya merupakan angka pengenal yang
menunjukkanjenis urusan pemerintahan.
3 (tiga) digit berikutnya merupakan nomor urut jabatan yang sudah
ditetapkan standar kompctcnsinya.
Pemberian kode standar kompetensi jabatan dilakukan olch Tim
Penyusun Standar Kornpctensi Jabatan ASN di Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
Pengkodean standar kompetensi jabatan disusun sebagai berikut:
PENGKODEAl'l STANDAR KOMPETENSI JABATAN
1 : untuk jabatan pimpinan tinggi
2 : untuk jabatan administrasi
3 : unruk jabatan fungsionaJKode kelornpok jabatan
X(<Egit ke-2 dan ke-3) Kode tingkatan jabatan
01: untuk JPT Pratarna
02: untuk JPT madya
03: untuk JPT Pratarna
04: untuk Jabatan administrator
05 : untuk Jabatan Pengawas
06: untuk jabatan pelaksana
07 : untuk JF ahli utama
08 : untuk JF ahIi madya
09: untuk JFahIi muda
10: untuk JFahli pertama
I 1 : untuk JF penyelia
12 : untuk JF mahir
13 : untuk JFterarnpil
14 : untuk JF pemula
Kode urusan pemerintah (scsuai nomor
urut urusan)XXXXXX (digit ke-4
sampai denaan ke-91
OJ020202 untuk sub-subbidang
~~~ __~~ __~~~t-rj~··am~in~un_ha!itu~a~P~P~P~K~ ~~ __~ __~
XXX (digit ke-lO Nomor urut jabatan berdasarkan
sampai dengan ke-12) kelompok jabatan, tingkat jabatan dan
urusan yang sama.Contoh:
01 : untuk urusan sumber daya manusia
aparatur
0101 : suburusan kesejahteraan, bidangg
gaji
0102 : suburusan kesejahteraan, bidang
pensiun dan hari tua
kesejahteraan,
hari tua,010201 suburusan
bidang peniun dan
subbidangjaminan pensiun
010202 suburusan kesejahteraan,
bidang pensiun dan hari tua, subbidang
jaminan hari rua
01020201 untuk sub-subbidang
jaminan hari tua PNS
9. Standar kompetensi rnerupakan kegiatan dinamis yang harus selalu
dievaJuasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.
Pedornan penyusunan kamus standar kompetensi teknis dan standar
kompetensi merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi NomOT 38 tahun 2017 tentang Standar
KompetensiJabatan Aparatur Sipil Negara.
BUPATI KUTAl TIMUR,
LAMPIRAN II
PERATURANBUPATI KUTAI TIMUR
N()MOR [,4 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERlNTAH DAERAH.
KOMPIITENSI MANAJERIAL
No
1 Integritas
2 Kerjasam
3 Komunik
4 Orientasi
5 Pclayana
6 Pengemb
7 Mengelol
~PengambiKompet~e~n~~~'i _
a
asi
pada Hasil
n Publik
angan Diri dan Orang Lain
a Perubahan
Ian Keputusan
KAMUS KOMPETENSI MANAJERIAL
1.INTEG RITAS
Kodc Kompetensi M.Oi ;-:- --;
Nama Kompet:.:e",n:.:5:.:_i __ -+-1 ;_:f-I;_:n.;;:tegti.:::la::.:s'---:- __ --:,-; --:- --,. --::-:-I
Definisi Konsisten berperilaku sclaras dengan nilai,
norma dan/ atau etika organisasi, dan jujur
dalam hubungan dengan manajemen, rekan
kerja, bawahan langsung, dan pemangku
kepcntingan, menciptakan budaya etika tinggi,
bertanggungjawab atas tindakan atau
______ -L-L.;;:kc:::erPIUlusan beserta risiko yang menyert.a.inya.
Level Dcskripsi Indikator Perilaku
1 Marnpu bertindak 1.1. Bertingkah laku sesuai dengan
sesuai nilai, perkataan; berkata seauai dengan fakta;
norma,etika 1.2. Melaksanakan pcraturan, kode etik
organisasi dalam organisasi dalam lingkungan kerja
kapasitas pribadi sehari- hari, pada tataran
individu/ pribadi;
1.3. Tidak menjanjikan/memberikan scsuatu
yang bertentangan dengan aturan
organisasi.
2 Mampu 2.1. MengingaLkan rekan kcrja untuk
mengingatkan, bertindak sesuai dengan nilai, norma,
mcngajak rekan kerja dan etika organisasi dalam segala situasi
unruk bertindak dan kondisi; Mengajak orang lain untuk
sesuai nilai, norma, bertindak sesuai etika dan kode etik.
dan etika organisasi 2.2. Menerapkan norma-norma sccara
konsisten dalam setiap situasi, pada
unit keria tcrkecilLkelompok kerjanya.
1
32.:'1. Memberikan informasi yang dapa~
dipercaya sesuai dengan etika
organisasi.
Mampu memastikan,
menanarnkan
keyakinan bersama
agar anggota yang
dipimpin bertindak
sesuai nil