Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI SOPPENG Nomor 62 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI SOPPENG Nomor 62 Tahun 2018 tentang keadaan yang diinginkan pada akhir, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Soppeng.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Da erah Kabupaten Soppeng, yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pe merintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingk at
RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala
Daerah.
8.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah yang selanjut nya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.
11.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan pembangunan Dae rah.
12.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya -upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.
13.Strategi a dalah langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan
Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai
penjabaran strategi.
15.Program adalah penjabara n kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan
fungsi.
16.Badan Layanan Umum Daerah yang selanju tnya disingkat BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh unit pelaksa na teknis dinas/badan daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.
17.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan
menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat tanpa mencari keun tungan dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
18.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungs i organisasi
berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan
yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
19.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah do kumen
perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tah unan.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutn ya disingka tAPBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pe merintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan de nganPeraturan
Daerah.
21.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah
dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan
sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah .
22.Rencana kerja dan Anggaran Perangk at Daerah yang sel anjutnya disingkat
RKAPD adalah dokumen perencanaan da npenganggaran yang berisi rencana
pencapaian , rencana b elanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta
rencana pembiayaan sebagai dasar peny usunan APBD.
23.Unit Pelaksana Teknis Dina s/Badan Daerah adalah unit pelaksana teknis yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna
barang.