Apa saja yang diatur dalam Pasal 10 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 26 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 26 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 10 menetapkan:

(1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal dipimpin oleh 
seoran g Kepala Seksi. 
 
(2) Kepala … 
19 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 (2) Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Ke pala 
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman 
Modal lingkup perencanaan penanaman modal . 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Seksi Perencanaan Penanaman 
Modal, menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan lingkup perencanaan 
penanaman modal; 
b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup perencanaan 
penanaman modal; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup 
perencanaan penanaman modal; 
d. pelaksanaan administrasi lingkup perencanaan 
penanaman modal; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Seksi Perencanaan Penanaman 
Modal, adalah sebagai beri kut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan 
penetapan kinerja lingkup Seksi P erencanaan 
Penanaman Modal; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas 
agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan 
efisien; 
c. menyusun bahan kebijakan lingkup perencanaan 
penanaman modal; 
d. melaksanakan koordinasi terciptanya iklim usaha 
yang kondusif dan kemudahan investasi; 
e. melaksanakan penetapan pemberian 
fasilitas/insentif di bidang penanaman modal; 
f. melaksanakan fasilitasi Investasi Sosial, Investasi 
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), 
Investasi Komersial Khusus, dan Investasi Komersial 
Umum; 
g. melaksanakan penyusunan peta potensi investasi; 
j. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas 
sesuai dengan kewenangannya; 
 
 
k. melaksanakan … 
20 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 k. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan 
pertanggun gjawaban kepada atasan; dan 
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya . 
 
Paragraf 2 
Seksi Promosi Penanaman Modal