Bagaimana redaksi normatif Pasal 18 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 12 Tahun 2016?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 12 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, BAB IX - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 18 berbunyi:

Peraturan Daerah ini mulai berlak u pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabup aten 
Purbalingga. 
 
 
Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 26 Se ptember 2016 
 
 BUPATI PURBALINGGA , 
 
 ttd 
 
 T A S D I 
 
Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 1 November 2016 
 
 SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA , 
 
 ttd 
 WAHYU KONTARDI 
 
LEMBARAN DAE RAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMOR REGIST ER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA , 
PROVINSI JAWA TENGAH : (12/2016 ) 
 
 
 PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 
NOMOR 12 TAHUN 2016 
 
TENTANG 
 
PEMBEN TUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA 
 
 
I. UMUM 
Sebagai upaya mencapai visi misi Pemerintah Daera h perlu 
didukung oleh instrumen kelembagaan perangkat daerah yang ideal dan 
proporsional s esuai dengan pelaksanaan tugas -tugas pemerintahan. 
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah diharapkan untuk 
membentuk Perangkat Daerah dengan prinsip tepat fungsi dan tepat 
ukuran berdasarkan beban ke rja yang sesuai dengan kondisi nya ta 
daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat 
Daerah yang rasional, proporsional, efektif , dan efisien. 
Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai 
dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daerah 
sesuai deng an ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah didasarkan pada asas efisiensi, 
efektivitas, pembagian tugas, rentang kendali, tata kerj a yang jelas, 
fleksibilitas, dan intensi tas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah. 
berdasarkan Pasal 208 Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah dan 
DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh 
Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf , unsur pelaksana, dan 
unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekreta riat Daerah dan 
Sekreta riat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang 
diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur 
pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan d aerah diwadahi dalam 
Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi 
pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam 
Inspektorat. Pada Perangkat Daerah Kabupaten juga dibentuk kecamatan 
sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewil ayahan untuk melaksanakan 
fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat 
sederhana dan intensitas tinggi. 
Berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan dengan 
mempertimbangkan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah, serta 
untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, maka 
Pemerintah Daerah membentuk: 
1. Sekretariat Daerah ; 
2. Sekretariat DPRD ; 
3. Inspektorat ; 
4. Dinas Daerah dan S atpol PP sejumlah 19 (sembilan belas) yang 
menyelenggarakan 30 (tiga puluh) Urusan Pemerintahan ; dan 
5. Badan D aerah sejumlah 3 (tiga) yang m enyelenggarakan 4 (empat) 
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan . 
 
 Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Purbalingga 
 
II. PASAL DEMI PASAL