Menurut Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, BUPATI MUNA BARAT , DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA JAMINAN KESEHATAN DAERAH TENT ANG PERA TURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT Nomor 40 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 5?
Pasal Pasal 5 dalam Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, BUPATI MUNA BARAT , DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA JAMINAN KESEHATAN DAERAH TENT ANG PERA TURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT Nomor 40 Tahun 1945 tentang Jam inan Kesehatan Daerah; 1. Pasa l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negar a, pada , menyatakan:

(1) Setiap penduduk berhak mendapatkanjaminan kesehatan. 
(2) Calon Peserta Jamkesda terdiri atas: 
a. Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang teregister dalam Data 
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tetapi belum 
menjadi peserta PBI atau PBI Provinsi; dan 
b. Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum teregister 
dalam Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan 
belum menjadi peserta PBI atau PBI Provinsi. 
(3) Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: 
a. Bayi baru lahir dari : 
1) Ibu a tau pasangan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu 
yang teregister dalam Data Penerima Bantuan Juran 
Jaminan Kesehatan tetapi belum menjadi peserta PBI atau 
PBI Provinsi; 
2) Ibu atau pasangan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu 
yang belum teregister dalam Data Penerima Bantuan luran 
Jaminan Kesehatan dan belum menjadi peserta PBI atau 
PBI Provinsi; dan 
3) lbu atau pasangan PBI atau PBI Provinsi yang belum 
didaftarkan sebagai peserta BPJS. 
b. Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan belum 
bekerja setelah lebih dari 6 (enam) bulan; Bagian Kesatu 
Calon Peserta BAB III 
KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN PENDANAAN 
JAMKESDA Jamkesda diselenggarakan dengan prinsip : 
a. Keterbukaan; 
b. Kehati-hatian; 
c. Akuntabilitas; dan 
d. Portabilitas. Pasal 4 Tujuan diselenggarakannya Jamkesda untuk menjamin agar Warga 
Miskin, Warga Rentan Miskin dan Peserta Dengan Kriteria Tertentu 
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam 
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Pasal3 
Bagian Kedua 
Keabsahan Calon Peserta