Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 3?
Dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 12 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

(1) PPAT/PPATS atau petugas pelayanan melaksanakan 
pengisian SSPD BPHTB dan mengunggah berkas 
persyaratan pada sistem Aplikasi BPHTB. 
(2) Pengisian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada 
berdasarkan pada perhitungan dan pelaporan 
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak. 
(3) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
meliputi : 
a. Identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda 
Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Paspor); 
b. Surat Kuasa Wajib Pajak bermaterai cukup untuk 
yang dikuasakan kepengurusannya; 
c. Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan 
Keluarga, dalam hal transaksi waris; 
d. Identitas Kuasa Wajib Paja k untuk yang 
dikuasakan (berupa Kartu Tanda 
Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Paspor); 
e. Kartu NPWP; 
f. Akumulasi bukti lunas PBB P2 Tahun Berjalan 
maupun Tahun Sebelumnya; 
g. Identitas kedua belah pihak untuk jual beli 
(berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin 
Mengemud i/Paspor); 
h. Kuitansi Jual Beli atau Surat Pernyataan 
Kesepakatan Harga sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 
i. Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB 
yang telah diisi oleh Wajib Pajak; 
j. Surat Pernyataan untuk Waris atau Hibah; 
 
 
 
 
k. Sertifikat; 
l. Dihapus; 
m. Foto Objek Pajak BPHTB yang diketahui oleh 
Kepala UPT dan UL BP2RD yang berada di 
masing -masing kecamatan, Kepala Desa/Lurah, 
dan Camat setempat sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran XV yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini . 
(4) Tata cara Prosedur pengisian SSPD BPHTB dan 
unggah berkas persyaratan BPHTB tercantum dalam 
Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
 
 2. Ketentuan Lampiran I diubah, dan Lampiran XIV 
dihapus dan ditambahkan 1 (satu) Lampiran yaitu 
Lampiran XVI , sehingga sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
 
 
Pasal II 
 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat. 
 
 Ditetapkan di Muntok 
pada tanggal 15 Februari 2021 
 BUPATI BANGKA BARAT, 
 
 
 
MARKUS 
Diundangkan di Muntok 
pada tanggal 15 Februari 2021 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA BARAT, 
 
 
 
MUHAMMAD SOLEH 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 7 SERI E