Apa saja yang diatur dalam Pasal  93 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES Nomor 6 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES Nomor 6 Tahun 1945 tentang PEMILIHAN KEPALA DESA, BAB XI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal  93 menetapkan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Brebes. 
Ditetapkan di Brebes 
pada tanggal 26 Agustus 2015 
 
BUPATI BREBES 
 
 
 
 Cap Ttd, 
IDZA PRIYANTI 
 
 
Diundangkan di Brebes 
Pada tanggal 25 Agustus 2015 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BREBES 
 
 Cap ttd 
 
Emastoni Ezam, S.H., M.H. 
Pembina Utama Madya 
NIP.19590211 198703 1 005 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2015 
NOMOR 6 
 
 
 
PENJELASAN 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES 
NOMOR 6 TAHUN 2014 
 
TENTANG 
 
PEMILIHAN KEPALA DESA 
 
 
I
1. 
PENJELASAN UMUM 
 
 Dengan diterbitkannya Undang -undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa dan telah diterbitkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perturan Pelaksanan 
Undang -undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, 
Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa 
harus disesuaikan dengan Undang -undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Ta hun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanan Undang -undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa. 
 
Walaupun banyak aturan mengenai Pilkades banyak berubah 
dalam Undang -undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan 
telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2 014 
tentang Peraturan Pelaksanan Undang -undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa, tetapi prinsip -prinsip dasar sebagai landasan 
pemikiran pengaturan mengenai Pilkades tetaplah sama yaitu Langsung, umum, bebas dan rahasia. 
 
Secara garis besar, Rancangan Pera turan Daerah Kab upaten 
Brebes Nomor... Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa 
mengatur hal -hal sebagai berikut : 
 
 1. Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan amanat 
Undang -undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka 
Pemilihan kepala Desa dilak sanakan secara serentak di 
seluruh wilayah kabupaten. yang dilaksanakan bergelombang 
paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) 
tahun. 
 
 2. Persiapan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui 
tahapan a). persiapan b).pencalonan c). pemungutan suara; 
dan d). penetapan. 
 
 3. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam ) tahun dan dapat 
dipilih kembali 3 kali baik secara berturut -turut atau tidak 
berturut -turut, periodisasi masa jabatan Kepala Desa ini 
berlaku pula bagi Kepala Desa yang menjabat berdasarkan 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006. 
 
 5. Tahapan pemungutan suara terdiri atas kegiatan pelaksanaan 
pemungutan dan penghitungan suara, penetapan calon yang 
memperoleh suara terbanyak dan/atau dalam hal calon yang 
memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, c alon 
terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang 
lebih luas.Yang dimaksud perolehan suara lebih luas 
sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah suara perolehan 
seorang calon sebaranya lebih luas/merata ke seluruh 
wilayah RT/RW yang ada di d esa tersebut, dibandingkan 
dengan calon lain yang perolehannya sama. 
 
 7. Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada APBD 
Kabupaten yang peruntukannya sudah ditentukan untuk 
Admininistrasi (pengumuman, pembuatan dan pengiriman 
undangan, pembuatan ko tak suara, pembuatan tanda/surat 
suara, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, 
tanda gambar, pelaporan dan sebagainya), pendaftaran 
pemilih, pembuatan bilik atau kamar tempat pemilihan, 
penelitian syarat -syarat calon dan honorarium panitia, 
petug as, konsumsi, rapat -rapat dan sebagainya. 
 
 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL