Apa bunyi lengkap Pasal 20 dalam NOMOR 21  TAHUN  2020 Nomor 21 Tahun 2020?
Menurut ketentuan dalam NOMOR 21  TAHUN  2020 Nomor 21 Tahun 2020 tentang PELAKSA NAAN PEMBATASAN S OSIAL BERSKALA BESAR, pada BAB II - PELAKSA NAAN PSBB, Pasal 20 dinyatakan:

Untuk mencegah penyebaran dan penula ran Covid-19, 
Gugus Tugas Tingkat Kota da pat membatasi 
pergerakan setiap o rang baik dengan berkendaraan 
maupun tidak, melalui menutup sementara dan/ atau 
pembatasan penggunaan ruas-ruas ja lan tertentu di 
Daerah Kota. 
Sela ma pemberlakuan PSBB, semua kegiatan 
pergerakan orang dan/atau barang dihentikan 
sementara, kecuali untuk: 
pemenuhan ke butuhan pokok; 
ke giatan lain khusus terkait aspek ketahanan dan 
keamanan; dan 
kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan 
PSBB, meliputi: 
1. pengan gkutan barang untuk aktivitas kanto r/ 
instansi Pemerintah, baik pusat maupun 
daerah berdasarkan pen gaturan dari 
Kanto r/Instansi Pe merintah terkait; 
2. pengan gkutan barang untuk aktivitas 
menjalankan f ungsi diplomatik dan konsuler 
serta fun gsi lainn ya sesuai ketentuan hukum 
internasional; 
3. pengan gkutan ba rang untuk aktivitas Badan 
Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik 
Daerah yang turut serta dalam 
penan ggulangan Covid-19; 
4. pengan gkutan barang untuk keperluan pokok 
masyarakat; 
5. pengan gkutan barang untuk pertanian, 
perikanan, dan pet ernakan; 
6. pengan gkutan barang kebut uhan medis, 
kesehatan, dan sanitas i; 
 
7. pengangkutan … 
30 
 
 
7. pengan gkutan bahan pangan, makanan dan 
minuman; 
8. pengan gkutan bahan bakar minyak, bahan 
bakar gas, dan bahan bakar padat se perti 
batuba ra, briket, arang dan sejen isnya; 
9. pengan gkutan barang keperluan distribusi 
bahan baku indust ri manufa ktur dan 
perakitan (assembling); 
10. pengan gkutan barang kepe rluan ekspor dan 
impor; 
11. pengan gkutan ba rang kiriman; 
12. pengan gkutan barang pengantaran/ 
pengedaran uan g; 
13. pengan gkutan barang untuk keperluan 
kontruksi; 
14. pengan gkutan barang sektor komunikasi dan 
teknolo gi informasi; 
15. pengan gkutan barang untuk s ektor indust ri 
strategis; 
16. pengan gkutan barang untu k sektor pelayanan 
dasar, utilitas publik (antara lain: angkutan 
untuk sa mpah, air bersih, pela yanan listrik, 
pemadam kebakaran) dan industri yang 
ditetapkan sebagai ob yek vital nasional dan 
obyek tertentu; dan 
17. pengan gkutan barang u ntuk aktivitas 
organisasi ke masyarakatan lokal dan 
internasional yang bergerak pada sektor 
kebencanaan dan/a tau sosial. 
transpo rtasi o rang, anta ra lain: 
 
1. kenda raan be rmotor p ribadi; 
 
2. angkutan o rang dengan kenda raan bermotor 
umum; dan 
3. angkutan pe rkeretaapian.