Bagaimana redaksi normatif Pasal 11 dalam PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA Nomor 6 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA Nomor 6 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL, BAB Ill - RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN, Pasal 11 berbunyi:

(I) Juran JKK bagi Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada 
Pemberi kerja selain penyelenggara Negara/Daerah, 
dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko 
lingkungan kerja, meliputi : 
tingkat risiko sangat rendah : 0,24% (nol koma dua 
puluh empat persen) dari upah sebulan; 
tingkat risiko rendah : 0,54% (nol koma lima puluh 
empat persen) dari upah sebulan; 
tingkat risiko sedang 0,89% (nol koma delapan puluh 
sembilan persen) dari upah sebulan; 
tingkat risiko tinggi 1,27% (satu koma dua puluh 
tujuh persen) dari upah sebulan, dan 
tingkat risiko sang at tinggi : 1,74% (satu koma tujuh 
puluh empa t persen) dari upah sebulan. 
Besarnya luran JKK bagi setiap perusah aan diteta pkan 
oleh BPJS Ketenagake rjaan dengan berpedoman pada 
kelom pok tingka t risiko lingkungan kerja yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan. 
Iuran JKK sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) wajib 
diba yar oleh Pemberi Kerja. 
Pemberi Kerja Selain Peny elenggara Negara wajib 
membayar iuran setiap bulan , paling lambat tanggal 15 
bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan 
dengan melampirkan data pendukung seluruh Pekerja 
dan dirinya.