Menurut  Nomor % Tahun 2020, apa isi dari Pasal 18?
Pasal Pasal 18 dalam  Nomor % Tahun 2020 tentang , pada , menyatakan:

ayat
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1945;
Undang
-2-
2.
Undang-Undang
Nomor
44
Tahun
1999
tentang
Peenyelenggaraan
Keistimewaan
Propinsi
Daerah
Istimewa
Aceh
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1999
Nomor
172,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
;
3.
Undang-Undang
Nomor
4
Tahun
2002
tentang
Pembentukan
Kabupaten
Aceh
Barat
Daya,
Kabupaten
Gayo
Lues,
Kabupaten
Aceh
Jaya,
Kabupaten
Nagan
Raya
dan
Kabupaten
Aceh
Tamiang
di
Provinsi
Nanggroe
Aceh
Darussalam
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2002
Nomor
17,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
;
4.
Undang-Undang
Nomor
11
Tahun
2006
tentang
Pemerintahan
Aceh
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2006
Nomor
62,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
;
5.
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
sebagaimana
telah
diubah
beberapa
kalinyaterakhir
dengan
Undang-Undang
Nomor
9
Tahun
2015
tentang
Perubahan
Kedua
atas
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2015
Nomor
58,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
;
6.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
18
Tahun
2016
tentang
Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2016
Nomor
114,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah
Nomor
72
Tahun
2019
tentang
Perubahan
Atas
Peraturan
Pemerintah
Nomor
18
Tahun
2016
tentang
Perangkat
Daerah
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2019
Nomor
187,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
;
7.
Qanun
Kabupaten
Aceh
Tamiang
Nomor
8
Tahun
2016
tentang
Pembentukan
dan
Susunan
Perangkat
Daerah
Kabupaten
Aceh
Tamiang
(Lembaran
Kabupaten
Aceh
Tamiang
Tahun
2016
Nomor
;
Dengan
V
-3-
Dengan
Persetujuan
Bersama,
DEWAN
PERWAKILAN
RAKYAT
KABUPATEN
ACEH
TAMIANG
dan
BUPATI
ACEH
TAMIANG
MEMUTUSKAN
:
Menetapkan
:
QANUN
TENTANG
PERUBAHAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN
ACEH
TAMIANG
NOMOR
8
TAHUN
2016
TENTANG
PEMBENTUKAN
DAN
SUSUNAN
PERANGKAT
DAERAH
KABUPATEN
ACEH
TAMIANG.
Pasal
I
Beberapa
ketentuan
dalam
Qanun
Kabupaten
Aceh
Tamiang
Nomor
8
Tahun
2016
tentang
Pembentukan
Dan
Susunan
Perangkat
Daerah
Kabupaten
Aceh
Tamiang
diubah
sebagai
berikut:
1.
Ketentuan