Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 14 PERATURAN WALI  KOTA CIREBON Nomor 105 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN WALI  KOTA CIREBON Nomor 105 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERA TURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 3 8 TAHUN 2021, pada , Pasal 14 menjelaskan:

(1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi 
Kemasy arakatan sebagai unsur l ini yang dipimpin 
oleh se orang Kepala Bidang mempuny ai tugas pokok 
membantu Kepala Badan , dalam memimpin dan 
meny elenggarakan urusan pemerintahan dibidang 
kesatuan bangsa dan politik meliputi perumusan 
kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, peny usunan 
norma, standar , prosedur dan kriteria, pemberian 
bimbingan teknis dan supervisi, pema ntauan, 
analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan 
politik dalam negeri dan organisasi kemasy arakatan . 
(2) Kepala Bidang seb agaimana dimaksud ayat ( 1) diberi 
tugas tambah an se laku Koo rdinator Kel ompok 
Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung 
jawabnya. 
 
 
- 12 - 
 
 
 (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ay at (1), Kepala Bidang Politik 
Dalam Negeri dan Org anisasi Kemasy arakatan 
mempuny ai fungsi: 
a. penyiapan bahan peny usunan re ncana ke rja 
Bidang Politik Dalam Negeri dan 
Organisasi Kemasy arakatan ; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum 
dan teknis operasional dalam lingkup tuga s 
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi 
Kemasy arakatan ; 
c. pengoordi nasian penyiapan bahan peny usunan 
perencanaan lingkup tugas Bidang Politik 
Dalam Negeri dan Organisasi Kemasy arakatan ; 
d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan 
kebijakan umum dan tekni s operasional 
Bidang Politik D alam Negeri dan 
Organisasi Kemasy arakatan ; 
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas 
Bidang Politik Dalam Negeri dan 
Organisasi Kemasy arakatan ; 
f. penyiapan bah an bimbing an dan pengendalian 
teknis Bidang Politik Dalam Negeri dan 
Organisasi Kemasy arakatan ; 
g. pengoordinasian penyiapan bahan peny usunan 
laporan penyelenggaraan tugas Bidang Politik 
Dalam Negeri dan Organisasi Kemasy arakatan ; 
h. pengelo laan layanan administrasi dalam ling kup 
tugas Bidang Politik Dalam Ne geri dan 
Organisasi Kemasy arakatan ; 
i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan 
pelaporan pengelolaan layanan administrasi 
dalam lingkup tugas Bidang Politik Dalam N egeri 
dan Organisasi Kemasy arakatan ; dan 
j. pelaksanaan tugas l ain b erdasarkan kebijakan 
Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
- 13 - 
 
 
 (4) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi 
Kema syarakatan , dalam menyelenggarak an tugas 
pokok dan fun gsinya dibant u oleh: 
a. Sub Koordina tor Politik Dalam Nege ri; dan 
b. Sub Koordina tor Organisasi Kemasy arakatan . 
(5) Sub Koordin ator sebagaimana dimak sud pada 
dipimpin oleh Ketua Sub Koord inator y ang 
ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di 
bawah d an bertan ggung jawab kepada Kepala Bidang 
Politik D alam Negeri dan Orga nisasi Kema syarakatan . 
(6) Ketua Sub Koordinator sebagaim ana dimaksud 
ditetapkan denga n Keputusan W ali Kota. 
 
10. ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebag ai 
berikut :