Apa bunyi lengkap Pasal 22 dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 12 Tahun 2019?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 12 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 31TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN, pada , Pasal 22 dinyatakan:

, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
menyelenggarakan fungsi :
a.pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi
perlindungan dan jaminan sosial korban bencana
alam;
b.pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi
serta pemantauan dan evaluasi perlindungan dan
jaminan sosial korban bencana sosial;
c.pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi
serta pemantauan dan evaluasi perlindungan dan
jaminan sosial keluarga;
d.pelaksanaan norma, standar, prosedur dan
kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;
e.pelaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya
Pasal24
(1)Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas :
a.Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
b.Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
c.Seksi Jaminan Sosial Keluarga
(2)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh
Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
Pasal25
(1)Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24ayat (1)huruf a,
mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan
teknis, pendataan, supervisi, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan
korban bencana alam, pemulihan, penguatan sosial,
kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.
(2)Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24ayat (1)huruf b,
mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan
teknis, pendataan, supervisi, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pence gahan, penanganan korban bencana
sosial, politik dan ekonomi, pemulihan sosial dan reintegrasi
sosial.
(3)Seksi Jaminan Sosial Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c,mempunyai tugas
menyiapkan bahan penyusunan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, bim bingan teknis,
pendataan, eupervrsr, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan seleksi, verifikasi, terminasi, dan kernitraan
jaminan sosial keluarga, penyaluran bantu an dan
pendampingan jaminan sosial keluarga.
8
Bagian Keenam
Bidang Penanganan Fakir Miskin
Pasal26
(1)Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan konsep perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis dan program kegiatan,
fasilitasi, koordinasi, identifikasi, penguatan serta
pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin.
(2)Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal27
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam