Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 02 Tahun 2009 Pasal 7?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 02 Tahun 2009 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dim aksud pada pasal 1 
tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini , ter diri dari : 
a. lampiran I : laporan realisasi anggaran 
 lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggar an menurut urusan pemerintahan 
daerah dan organisasi; 
 lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan 
Daerah , organisasi , pendapatan , belanja , dan pe mbiayaan; 
 lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran be lanja daerah menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi , program, dan kegi atan; 
 lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran be lanja daerah untuk keselarasan dan 
keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi d alam kerangka 
pengelolaan keuangan Negara; 
 lampiran I.5 : daftar piutang daerah; 
 lampiran I.6 : daftar penyertaan modal (investasi ) daerah; 
 lampiran I.7 : daftar realisasi penambahan dan pe ngurangan aset tetap daerah; 
 lampiran I.8 : daftar realisasi penambahan dan pe ngurangan tetap lainnya; 
 lampiran I.9 : daftar kegiatan-kegiatan yang belu m diselesaikan sampai akhir Tahun 
Anggaran berikutnya; 
 lampiran I.10 : daftar dana cadangan daerah ; dan 
 lampiran I.11 : daftar pinjaman daerah dan obligas i daerah. 
b. lampiran II : neraca 
c. lampiran III : laporan arus kas 
d. lampiran IV : catatan atas laporan keuangan