Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 7J Tahun 2020?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 7J Tahun 2020 tentang RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SITUBONDO, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo . 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Situbondo . 
3. Bupati adalah Bupati Situbondo . 
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu yang selanjutnya disingkat · DPMPTSP adalah 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Situbondo . 
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu yang selanjutn ya disingkat Kepala 
DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo . 
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutn ya 
disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten 
Situbondo . 
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain 
yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal 
yang mempun yai nilai ekonomis . 
8. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh 
Negara Republik Indonesia , perseorangan warga Negara 
Indonesia , atau badan usaha yang berbentuk badan 
hukum atau tidak berbadan hukum. 
9. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara 
asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha 
asing, badan hukum asing, dan/ atau badan hukum 
Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya 
dimiliki oleh pihak asing. 
10. Penanam Modal adalah perseorangan a tau badan 
usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat 
berupa penanam modal dalam negeri dan penanam 
modal asing. 
5 
11. Penanam Modal Dalam N egeri adalah perseorangan 
warga Negara Indonesia , badan usaha Indonesia , 
Negara Republik Indonesia , atau daerah lain yang 
melakukan penanaman modal di Daerah. 
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga 
Negara asing, badan usaha asing, dan/ atau 
pemerintah asing yang melakukan penanaman modal 
di Wilayah Daerah. 
13. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan 
menanam modal baik oleh penanam modal dalam 
negeri maupun penanam modal asing untuk 
melakukan usaha di Daerah. 
14. lzin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah 
a tau peraturan perundang- undangan lainnya yang 
merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau 
diperbolehkannya seseorang atau badan untuk 
melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 
15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk 
melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang 
memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan . 
16. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan 
pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai 
penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan 
Perundang-undangan . 
17. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk 
melakukan kegiatan usaha. 
18. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan 
berkala yang berkaitan dengan perkembangan 
perusahaan penanaman modal. 
19. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang 
selanjutn ya disingkat RUPMK adalah dokumen 
perencanaan penanaman modal daerah yang disusun 
dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan 
Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan 
prioritas pengembangan potensi daerah. 
6