Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959 Pasal 48?
Dalam 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959 tentang , Pasal 48 mengatur sebagai berikut:

( 1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai 
sejak penyu sunan stan dar pelayanan sam pai dengan evaluasi dan 
pemberian penghargaan. 
(2) Peran serta masyarakat se bagaimana dimaksu d pada ayat (1) diwujudkan 
dalam bentuk kerja sama , pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, 
serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. BAB VI 
PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 47 
( 1) Penyelenggara wajib melakukan penilaian kinerja penye lenggaraan 
pelayanan publik secara berkala. 
(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan 
menggunakan indikator kinerja berdasarkan stan dar pelayanan . Bagian Kesepuluh 
Penilaian Kinerja Pasal 46 
(1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhad ap 
penyelenggaraan pelayanan publik, diselenggarakan sistem informasi 
yang mudah diakses masyarakat . 
(2) Sistem informa si sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi 
pelayanan publik, yang terdiri atas sistem informasi elektronik dan non 
elektronik, paling kurang meliputi : 
a. profil penyelenggara ; 
b. profil pelaksana; 
c. standar pelayanan; 
d. maklumat pelayanan ; 
e. penge lolaan pengaduan; dan 
f. penilaian kinerja. Bagian Kesembilan 
Pengelolaan Informasi Pasal 45 
( 1) Masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau pelaksana melalu i 
peradilan tata usaha negara, dalam hal pelayanan publik yang diberikan 
menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara . 
(2) Dalam hal penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik, masyarakat dapat mengajukan gugatan 
ke penga dilan, sesuai ketentuan peraturan perun dang- undangan. 
(3) Dalam hal penyelenggara diduga melakukan tindak pidana dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik, masyarakat dapat melaporkan 
penyelenggara kepa da pihak berwenang, sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan . 18