Bagaimana redaksi normatif Pasal 50 dalam PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 128/PMK.07 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 128/PMK.07 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 190/PMK.07 /2021 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA, Pasal 50 berbunyi:

(1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) 
huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana 
Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah 
jdih.kemenkeu.go.id
-13 -
periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun 
anggaran berjalan. 
(2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri 
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan menerima surat permohonan pencabutan 
penghentian penyaluran Dana Desa dari 
bupati/wali kota paling lambat tanggal 15 Juni 
tahun anggaran berjalan. 
(3) Surat permohonan pencabutan penghentian 
penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat 
pencabutan status hukum tersangka, pemulihan 
status hukum tersangka, dan/atau putusan 
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 
tetap. 
(4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) 
huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan 
c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 
menerima surat rekomendasi pencabutan 
penghentian penyaluran Dana Desa dari 
kementerian negara/lembaga terkait dan/atau 
bupati/wali kota paling lambat tanggal 15 Juni 
tahun anggaran berjalan. 
(4a) Dalam hal Desa dihentikan penyaluran Dana Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) 
huruf c, Dana Desa yang telah dialokasikan pada 
tahun anggaran berjalan dapat disalurkan kembali 
dalam hal bupati/wali kota telah melantik kepala 
Desa hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(4b) Dalam hal pelantikan kepala Desa hasil pemilihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) dilakukan 
setelah melewati tahun anggaran berkenaan, Dana 
Desa yang telah dihentikan tidak disalurkan 
kembali. 
(4c) Penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4a) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. 
Direkttir J enderal Perimbangan Keuangan 
menerima surat rekomendasi pencabutan 
penghentian penyaluran Dana Desa dari 
kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dalam negeri berdasarkan hasil 
klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah 
Pusat. 
(4d) Dalam hal surat rekomendasi pencabutan 
penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4c) diterima setelah batas 
waktu penyampaian dokumen persyaratan 
penyaluran tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a dan 
huruf b, Dana Desa yang telah dihentikan dapat 
disalurkan kembali. 
(4e) Penyaluran kembali Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat {4d) dengan terlebih dahulu 
l 
jdih.kemenkeu.go.id
-14 -
memperhatikan kebijakan langkah-langkah akhir 
tahun sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima 
setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, 
Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran 
berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa 
tersebut telah dialokasikan. 
(6) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 
berdasarkan: 
a. surat permohonan dari bupati/wali kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2); 
b. surat rekomendasi dari bupati/wali kota 
dan/ atau kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4); atau 
c. surat rekomendasi dari kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam 
negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4c), 
menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian 
penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada 
Direktur Jenderal Perbendaharaan, bupati/ 
wali kota, dan/ a tau kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam 
negeri. 
8. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal 
yakni Pasal 50A, sehingga Pasal 50A berbunyi sebagai 
berikut: 
( 1) 
(2) 
(3) 
(4) Pasal 50A 
Dalam hal terdapat permasalahan Desa yang 
disebabkan penyalahgunaan wewenang oleh 
bupati/wali kota, Menteri Keuangan c.q. Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan 
penundaan penyaluran dana alokasi umum atau 
dana bagi hasil. 
Penundaan penyaluran dana alokasi umum 
dana bagi hasil sebagaimana dimaksud 
ayat ( 1) dilaksanakan berdasarkan 
rekomendasi penundaan penyaluran 
kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dalam negeri. atau 
pada 
surat 
dari 
Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan pada periode penyaluran 
dana alokasi umum atau dana bagi hasil berikutnya 
setelah surat rekomendasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diterima. 
Besaran penundaan penyaluran dana alokasi 
umum atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah 
1 
jdih.kemenkeu.go.id
-15 -
penyaluran dana alokasi umum dan dana bagi hasil 
pada periode bersangkutan. 
(5) Penundaan dana alokasi umum atau dana bagi 
hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan 
yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal 
Perimbangan Keuangan atas nama Menteri 
Keuangan. 
(6) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPA 
bendahara umum negara penyaluran transfer ke 
daerah dan dana desa melaksanakan penundaan 
penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi 
hasil. 
(7) Penyaluran kembali dana alokasi umum atau dana 
bagi hasil yang ditunda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) dilaksanakan setelah Direktur 
J enderal Perimbangan Keuangan menerima surat 
rekomendasi penyaluran kembali dari kementerian 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
dalam negeri. 
(8) Dalam hal surat rekomendasi penyaluran kembali 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum 
diterima sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja 
sebelum tahun anggaran berakhir, Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan 
penyaluran kembali dana alokasi umum atau dana 
bagi hasil yang ditunda. 
(9) Tata cara pelaksanaan penundaan dana alokasi 
umum atau dana bagi hasil se bagaimana dimaksud 
pada ayat (5) dan penyaluran kembali dana alokasi 
umum atau dana bagi hasil se bagaimana dimaksud 
pada ayat (7) dan ayat {8) dilaksanakan sesuai 
dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai 
pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, 
dan dana otonomi khusus. 
9. Ketentuan ayat (2) Pasal 51 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: