Apa substansi hukum dari Pasal 4 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 26 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 26 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, khususnya BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 4, adalah:

(1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. 
(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam 
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah di bidang penanaman modal dan 
pelayanan terpadu satu pintu. 
(3) Dalam mela ksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan lingkup penanaman modal dan 
pelayanan terpadu satu pintu ; 
b. pelaksanaan kebijakan lingkup penanaman modal dan 
pelayanan terpadu satu pintu ; 
c. pelaks anaan evaluasi dan pelaporan lingkup 
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ; 
d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup penanaman 
modal dan pelayanan terpadu satu pintu ; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
 
 
 
(4) Uraian … 
 
9 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 (4) Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut: 
a. merumuskan dan menetapkan Renstra, Renja , 
program kerja dan anggaran serta kinerja Dinas 
berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 
b. membina dan me ngarahkan tugas kepada bawahan 
berdasarkan arah kebijakan umum Wali Kota agar 
tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 
c. merumuskan kebijakan lingkup penanaman modal 
dan pelayanan terpadu satu pintu; 
d. menyelenggarakan pengembangan penanaman mod al 
untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif dan 
kemudahan investasi; 
e. menyelenggarakan promosi penanaman modal; 
f. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan 
nonperizinan secara terpadu satu pintu di bidang 
penanaman modal; 
g. mengendalikan pelaksanaan penanama n modal; 
h. mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi 
perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi ; 
i. menyelenggarakan dan mengoordinasikan 
pelaksanaan Mal Pelayanan Publik dan Gerai 
Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan; 
j. mengoordinasikan peningkatan kepuasan 
masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu; 
k. menyelenggarakan administrasi dinas; 
l. mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja 
Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, LAKIP dan 
Laporan -laporan lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan; 
m. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani 
konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya ; 
n. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas d an fungsinya; 
o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
tugas; dan 
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Bagian … 
 
 
10 
 
https://jdih.bandung.go.id 
 Bagian Kedua 
Sekretariat Dinas