Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 NOMOR 0 TAHUN 2021 BUPATI KOLAKA TIMUR Nomor 17 Tahun 1945?
Substansi NOMOR 0 TAHUN 2021 BUPATI KOLAKA TIMUR Nomor 17 Tahun 1945 tentang , khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Peme rintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimp in 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
2. Pem erintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah 
Peme rintah Daerah Kabup aten Kolaka Timur . 
3. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur. MEMUTUSKAN 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 
PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 
dan 
BUPA TI KOLAKA TIM UR Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nom or 9 Tahun 2015 tentan g Perubahan Kedua Atas 
Undan g-Undang Nom or 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republi k Indonesia Nomor 5679) ; 
8. Pera turan peme rintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nom or 22 TAhun 
2020 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 
2 Tahu n 201 7 Ten tang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara 
Repub lik Indonesia Tahun 2021 Nom or 24, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626) ; 
9. Menteri Dalam Negeri Nomor 80 TAhun 2015 Tentang 
pembe ntukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara 
Repub lik Indonesia TAhun 2015 Nomor 83), Sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Mente ri Dalam Negeri Nom or 80 Tahun 2015 Tentang 
Pembe ntukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara 
Repub lik Indonesia Tahun2018 Nom or 157 ); 
10. Peraturan Pres iden Republik Indones ia Nomor 172 Tahun 
2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pres iden 
Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Peme rintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara 
Repub lik Indonesia Nomo r 5642) ; 
3 Pasal 3 
Adapun tujuan pengaturan jasa konstruksi adalah sebagai 
berikut: 
a. melindungi masyarakat jasa konstruksi dan kepentingan 
masyarakat umum; 
b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif dalam 
penyelenggaraan jasa konstruksi dan peran serta 
masyarakat yang akomodatif, terbuka, jujur, dan 
berkeadilan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi serta 
mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan jasa 
konstruksi; 
c. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku 
kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung Pasal 2 
Ketentuan terkait Jasa Konstruksi dilaksanakan berdasarkan 
asas: 
1) Efisien; 
2) Efektif; 
3) Transparan; 
4) Terbuka; 
5) Bersaing; 
6) Akuntabel; 
7) Tidak diskriminatif; dan 
8) Akuntabel. 4. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur. 
5. Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya 
berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan 
lahan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai 
tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. 
6. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian 
kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, 
pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan 
kembali suatu bangunan. 
7. J asa Konstruksi adalah layanan jasa konsultan 
konstruksi dan/ atau pekerjaan konstruksi. 
8. Penyelenggaraan konstruksi adalah serangkaian proses 
untuk melaksanakan kegiatan konstruksi. 
9. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang 
selanjutnya disingkat LPJK yang bersifat independen dan 
mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjut disingkat IUJK 
adalah izin yang diperlukan bagi orang perseorangan 
a tau badan usaha jasa konstruksi yang 
menyelenggarakan usaha jasa konstruksi di Indonesia 
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat 
yang ditunjuk di tempat domisilinya. 
4 Pasal 7 
(1) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di daerah meliputi 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, dengan 
ketentuan harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada 
Bupati. 
(2) Ketentuan mengenai tata cara konsultasi perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati. Pasal 6 
( 1) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib mentaati 
persyaratan teknis dan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan di bidang jasa konstruksi. 
{2) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib 
memberitahukan pemerinta desa/lurah. 
(3) Ketentuan dan persyaratan teknis di bidang konstruksi 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 5 
{ 1) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi 
persyaratan standar mutu bahan konstruksi. 
(2) Untuk bahan konstruksi tertentu harus memiliki lisensi 
pabrik dan/ atau balai laboratorium yang sudah 
terakredi tasi. BAB II 
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI pasal 4 
Ruang lingkup pengaturan jasa konstruksi , meliputi: 
a. penyelengara jasa konstruksi; 
b. hak dan kewajiban; 
c. wewenang pemerintah daerah; 
d. kegagalan bangunan; 
e. penyelesaian sengketa; 
f. larangan; dan 
g. .sanksi. jawab serta hak dan kewajibannya dalam 
penyelenggaraan jasa konstruksi; dan 
d. mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang 
menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna jasa 
dan penyedia Jasa mengenai hak dan kewajiban, serta 
keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam 
seluruh aspek penyelenggaraan jasa konstruksi. 
5 Pasal 15 
Penyelenggaraan usaha perencanaan konstruksi bidang 
arsitektural dan/ atau sipil harus memperhatikan : Pasal 14 
Setiap usaha perencanaan konstruksi harus mem berikan 
layanan perencanaan yang komprehensif , professional, dan 
dapat dipertanggungjawabkan dari segi keamanan, 
kenyamanan, dan keserasian lingkungan pada pelaksanakan 
konstruksi. BABV 
PERENCANAAN KONSTRUKSI Pasal 13 
Jenis usahajasa konstruksi, meliputi: 
a. perencanaan konstruksi; 
b. pelaksanaan pekerjaan konstruksi; 
c. pengawasan pekerjaan konstruksi. BAB III 
JENIS USAHA JASA KONSTRUKSI Pasal 12 
Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus mengacu pada 
Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Kolaka Timur dan 
rencana detail tata ruang kabupaten kolaka timur . Pasal 11 
Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus memiliki izin, 
laporan hasil uji mutu lapangan dan sertifikat lain fungsi yang 
diterbitkan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan, Pasal 10 
Setiap Anggota Asosiasi wajib memiliki sertifikat keahlian 
profesi pada bidang keahlian yang dikeluarkan oleh LPJK. Pasal 9 
Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memiliki 
sertifikat profesi dan sertifikat keahlian untuk pekerjaan 
teknik, arsitektur, struktur, mekanikal , elektrikal , tata 
lingkungan, dan yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi Pasal 8 
Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus menggunakan 
tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang konstruksi yang 
memiliki kompetensi dan memiliki sertifikat , sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
6 Pasal 20 
Pelaksanaan jasa konstruksi dilakukan oleh penyelenggara 
jasa konstruksi atau penyedia jasa konstruksi sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. Bagian Kesatu 
Umum BAB IV 
PELAKSANAAN JASA KONSTRUKSI Pasal 19 
Setiap penyelenggara usaha perencanaan konstruksi baik 
perseorangan maupun berbadan hukum harus 
berkoordinasi/ berkonsultasi dengan pemerintah 
Desa/ Kelurahan. Pasal 18 
Setiap penyelenggara usaha perencanaan konstruksi 
perseorangan dan/atau badan hukum harus 
mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya termasuk 
apabila terjadi kegagalan dan / atau kerusakan bangunan 
apabila disebabkan kesalahan perencanaan. Pasal 17 
Setiap penyelenggara usaha perencanaan konstruksi orang 
perseorangan dan/atau Badan Hukum hanya dapat 
melaksanakan pekerjaan perencanaan konstruksi yang sesuai 
dengan bidang keahliannya, sebagaimana ketentuan yang 
dinyatakan dalam Sertifikat Keahlian. Pasal 16 
Penyelenggara usaha perencanaan konstruksi dapat 
dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha 
yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan 
jasa konstruksi serta diwujudkan dalam bentuk dokumen 
perencanaan bangunan dan/atau perencanaan fisik lainnya, 
sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pengguna jasa 
konstruksi. a) Kearifan arsitektur lokal; 
b) Penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan; 
c) Memperhatikan daerah rawan bencana; 
d) Keterlibatan pemerintah desa/kelurahan; 
e) Memperhatikan RTRW dan detail Tata Ruang; dan 
f) Memperhatikan aspek lingkungan. 
7 jasa konstruksi sebagaimana 
(1), dilakukan menurut tata cara 
ketentuan peraturan perundang- ( 1) meliputi 
pekerjaan konstruksi 
pengawas Pasal 23 
penyedia jasa 
pelaksana, dan pemilihan 
perencanaan, 
konstruksi. 
pemilihan penyedia 
dimaksud pada ayat 
dan prosedur, sesuai (2) Bagian Kedua 
Pemilihan Penyedia Jasa Pasal 22 
penyedia jasa konstruksi berhak: 
a. pekerjaan layanan jasa konstruksi sesuai dengan 
sertifikat usaha atau sertifikat profesi yang dimilikinya; 
b. imbalan yang layak dari layanan jasa konstruksi yang 
diberikan, sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan 
sebelumnya; 
c. mengalihkan kerugian yang timbul atas terjadinya 
kegagalan konstruksi dan bangunan kepada pihak 
asuransi. Pasal 21 
dalam melaksanakan pekerjaan , penyedia jasa konstruksi 
selaku pelaksana penyelenggara jasa konstruksi mempunyai 
kewajiban untuk: 
a. memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang 
iatur dalam peraturan perundang-undangan; 
b. memiliki IUJK; 
c. memberikan informasi yang benar atas pekerjaan 
konstruksi yang dilakukan; 
d. memiliki sertifikat usaha dari Asosiasi Perusahaan yang 
terakreditasi dan diregistrasi oleh LPJK; 
e. memiliki sertifikat profesi dan dari Asosiasi profesi atau 
institusi pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi dan 
diregistrasi oleh LPJK; 
f. mempunyai kantor perwakilan di daerah bagi penyedia 
jasa konstruksi dari luar daerah yang telah mendapatkan 
pekerjaan konstruksi di daerah ; 
g. memberikan penggantian atas kerugian yang timbul 
sebagai akibat kesalahan penyedia jasa konstruksi; 
h. memenuhi ketentuan sesuai dengan rencana atau 
perjanjian yang telah ditetapkan bersama; 
1. Melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah pada saat akan 
memulainya pekerjaan dan akan selesain ya pekerjaan 
sebagai wujud keterlibatan pengawasan pekerjaan 
dilapangan;dan 
j. Memperhatikan tenaga kerja setempat sesuai dengan 
tingkat kebutuhannya. 
8 Pasal 26 
(1).pembinaan jasa konstruksi oleh pemerintah daerah 
dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang 
membidangi jasa konstruksi/p ekerjaan umum yang 
ditun juk Bupati. 
(2).pembinaan jasa k onstru ksi sebagaimana d imaksud p ada 
, dilakukan melalui kerjas ama pemerintah daerah 
dengan asos iasi dan LPJK. Pasal 25 
pertanggungan dalam kontrak kerja konstruksi, meliputi: 
a. jenis pertanggungan yang menjadi kewajiban penyedia 
jasa konstruksi yang berkaitan dengan pembayaran uang 
muka pelaksanaan pekerjaan, hasil pekerjaan, tenaga 
kerja, tuntutan pihak ketiga, dan kegagalan bangunan; 
b. pertanggungan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
memuat: 
1. nilai jaminan; 
2. jangka waktu pertanggungan; 
3. prosedur pencairan; dan 
4. hak dan kewajiban masing-masing pihak. Bagian Ketiga 
Kontrak Kerja Jasa Konstruksi Pasal 24 
( 1) penyedia jasa konstruksi, perencana konstruksi, 
pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi orang 
perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian di 
bidangnya. 
(2) pelaksana konstruksi orang perorangan harus memiliki 
setifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja. 
(3) orang perseorangan yang dipekerjakan oleh Badan usaha 
sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi 
atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana 
konstruksi, harus memiliki sertifikat keahlian di 
bidangnya. 
(4) tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan 
yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki 
sertifikat keterampilan dan keahlian kerja. undangan. 
(3) pemilihan penyedia jasa konstruksi dalam rangka 
perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan 
badan usaha dalam penyediaan infrastruktur sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
9 Pasal 31 
hak pengguna jasa konstruksi meliputi 
a. mengubah sebagian isi kontrak kerja konstruksi tanpa 
mengubah lingku p kerja yang telah diperjan jikan atas Bagian Kesatu 
Hak Dan Kewajiban Pengguna Jasa BAB VII 
HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 30 
setiap penyelenggara usaha penga wasan jasa kons truksi 
orang perseorangan dan/atau berbadan hukum harus 
mempertan ggun gjawa bkan basil pekerjaannya termasuk 
apabila terjadi kegagalan dan/a tau kerusakan bangunan 
akibat kelalaia n dan kesalahan di bidang pengawasan jasa 
konstruksi Pasal 29 
setia p penyelenggara usaha peng awasan jasa kons truksi 
orang perseorangan hanya dapat melaksanakan pekerjaan 
pengawasan terhadap perencanaan konstruksi yang sesuai 
dengan bidang keahliann ya dan konstru ksi berskala kecil. Pasal 28 
Penyelengg ara usah a pengawasan jasa kons truksi dapat 
dilakukan oleh orang perseorangan dan/ atau badan usaha 
yang dinyatakan ahli dan professional di bidang penga wasan 
jasa konstruk si, mampu melaksanakan pekerjaan 
pengaw asan sejak awal pekerj aan jasa konstruksi sampai 
selesai dan diserahte rimakan dari penyelenggara jasa 
konstruks i kepada pengguna jasa konstruksi . Pasal 27 
( 1) setiap penyelenggar a usah a pengawasan pekerjaan 
konstruk si wajib memberikan layanan jasa penga wasan 
baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksana an 
konstru ksi dari mulai penyiapan lapangan samp ai 
dengan penyerahan basil produksi. 
(2) setiap penyelengar a usaha jasa pengawasan , penyerahan 
pekerjaan konstruk si wajib melakukan penga wasan 
secar a prof esional , terpadu , dan bertanggung jawab dari 
aspe k mutu , keamanan , kenyamanan , dan keser asian 
konstruk si serta melibatkan pemerintah desa/kelurahan 
dalam menyampaikan awal dan akhir peke rjaan. BAB VI 
PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI 
10 Pasal 33 
hak penyed ia jasa konstruk si meliputi 
a. mengajukan usul p erubahan atas sebagian isi kontr ak 
kerja konstruksi 
b. mendapatkan kompensasi atas kerugian yang tirnbul 
akib at perubahan isi kontrak kerja konstruksi yang 
diperintahkan penggu na jasa Bagian Kedua 
Hak dan Kewajiban Penyedia J asa Pasal 32 
kewajiban penggun a jasa konstruksi adalah 
a. menyerah kan sarana kerja kepada p enyedia asa 
konstruksi untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai 
kesepakatan konstrak kerja konstruksi 
b. memberikan bukti kemampu an memb ayar biaya 
pelaksanaan pekerjaan 
c. menerima bahan dan/atau hasil pekerjaan yang telah 
memenuhi pers yaratan teknis d an administr asi 
d. membayar tepat waktu dan tepat jumlah sesuai tahapan 
proses pembayaran yang disepak ati 
e. memenuhi pemba yaran konpensasi atas kelalaian atau 
kesalah an pengguna jasa konstruksi 
f. menja ga kerah asiaan dokum en/proses kerja 
g. melaksanakan pengawasan dan koreksi terhadap 
pelaksanaan pekerjaan. 
h. Mengikut sertakan pemerintah desa/kelurah an dalam 
pendatanganan Kontrak Kerja. kesepakatan dengan penyedia jasa konstruksi 
b. menghentikan pekerjaan sementara apabila penyedia jasa 
konstruksi bekerja tidak sesuai ketentuan kontrak kerja 
konstruksi 
c. menghentikan pekerjaan secara permanen dengan cara 
memutuskan kontrak kerja apabila penyedia jasa 
konstruksi tidak mampu memenuhi ketentuan kontrak 
kerja konstruksi 
d. menolak usulan perubahan isi sebagian kontrak kerja 
konstruksi yang diusulkan penyedia jasa konstruksi 
e. menolak bahan dan/atau tidak memenuhi persyaratan 
teknis 
f. menetapkan danatau mengubah besaran serta 
persyaratn pertanggungan atas kesepakatan dnegan 
penyedia jasa konstruksi 
g. mengganti tenaga penyedia jasa konstruksi karena dinilai 
tidak mampu melaksanakan pekerjaan 
h. menolak usul sub penyedia jasa konstruksi dan/ atau 
pemasok yang diusulkan penyedia jasa konstruksi 
11 Pasal 35 
dalam penyelenggaraan jasa konstruksi pemerintah daerah 
bertanggung jawab : 
a. memberikan informasi mengenai kebijakan daerah di 
bidang jasa konstruksi 
b. memberikan infomasi tentang daerah yang dipergunakan 
untuk kepentingan pembangunan oleh pengguna jasa 
konstruksi 
c. mengikutsertakan penyedia jasa konstruksi dalam 
kegiatan jasa konstruksi di daerah 
d. memberdayakan dan meningkatkan rencana peran serta, 
manfaat, kemitraan strategis/ sinergitas pemerintah 
desa/kelurahan, masyarakat jasa konstruksi di daerah 
e. memberikan sanksi kepada para penyedia jasa 
konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan; dan 
f. mengikut sertakan pemerintah desa/ kelurahan dalam 
kegiatan penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah . Bagian Kesatu 
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah BAB VIII 
PEMERINTAH DAERAH Pasal 34 
kewajiban penyedia jasa konstruksi meliputi 
a. memperhatikan rancang bangun hasil dari konsultan 
perencanaan konstruksi dan memperhatikan pendapat 
konsultan pengawas bangunan yang telah ditunjuk 
sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku 
b. memberikan pendapat kepada pengguna jasa konstruksi 
atas penugasannya, dokumen yang menjadi acuan 
pelaksanaan pekerjaan, data pendukung, kualitas 
sarana pekerjaan atau hal-hal lainnya yang 
dipersyaratkan pada kontrak kerja konstruksi 
c. memperhitungkan resiko pelaksanaan dan hasil 
pekerjaan 
d. memenuhi ketentuan pertanggungan, membayar denda 
dan/ atau ganti rugi sesuai yang dipersyaratkan pada 
kontrak kerja konstruksi dan, 
e. Melibatkan Pemerintah desa/kelurahan dalam 
pengawasan fisik. c. menghentikan pekerjaan sementara apabila pengguna 
jasa konstruksi tidak memenuhi kewajibannya 
12 Pasal 42 
penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh 
melalui litigasi dan non litigasi sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan BABX 
PENYELESAIAN SENGKETA pasal 41 
Apabila kegagalan bangunan disebabkan karena pelaksana 
pekerjaan jasa konstruksi maka tanggungjawab ada pada 
Kontraktor jasa konstruksi pasal 40 
Apabila kegagalan bangunan disebabkan karena pengawasan 
jasa konstruksi maka tanggungjawab ada pada Konsultan 
Pengawas jasa konstruksi perencanaan jasa konstruksi maka tanggungjawab ada pada 
Konsultan Perencana jasa konstruksi. karena disebabkan pasal 39 
bangunan kegagalan Apabila Pasal 38 
Dalam hal kegagalan bangunan disebabkan oleh pengguna 
jasa konstruksi , maka penyedia jasa konstruksi bebas dari 
tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan perundang-undangan Pasa l 37 
Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia 
jasa terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi 
sampai dengan 10 (sepuluh) tahun BAB IX 
KEGAGALANBANGUNAN Pasal 36 
Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah, pemerintah 
daerah memiliki kewenangan: 
a. penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil 
konstruksi; 
b. Penyelenggaraan Sistem lnformasi Jasa Konstruksi 
caku pan daerah ; 
c. Penerbitan Izin Usaha Nasional Kualifikasi Kecil, 
Menengah, dan besar ; dan 
d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan 
tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Bagian Kedua 
Kewenangan Pemerintah Daerah 
13 Pasal 45 
( 1) penyelenggaraan jasa konstruksi dan penyedia jasa 
konstruksi yang melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan dalam perturan perundang-undangan ini 
dapat dikenakan sanksi administrasi dan pidana sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan . 
(2) sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa: 
a. peringatan tertulis 
b. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi Bagian Kesatu 
Sanksi Administrasi BAB XII 
KETENTUAN SANKS! Pasal 44 
Penyelenggara jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi 
dilarang: 
a. melakukan perencanaan konstruksi yang melanggar 
ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan 
pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan 
b. melakukan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau 
melanggar ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan 
dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau 
kegagalan bangunan; dan 
c. melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan 
konstruksi yang dengan sengja memberi kesempatan 
kepada orang lain untuk melakukan penyimpangan 
terhadap ketentuan keteknikari dan menyebabkan 
timbulnya kegagalan pekerjaan kontruksi atau kegagalan 
bangunan BAB XI 
LARANGAN Pasal 43 
( 1) penyelesaian sengketa sengketa secara non litigasi 
sebagai mana dimaksud Pasal 42 dapat dilakukan 
melalui jasa pihak ketiga 
(2) dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan melalui 
pihak ketiga, penyelesaian sengketa dapat diajukan 
kepada Lembaga Altematif Peny elesaian Sengketa Jasa 
Konstruksi 
(3) Lembaga Altematif Penyelesaian Sengketa Jasa 
Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk oleh 
pemerintah daerah dan/atau masyarakat jasa konstruksi 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
14 Pasal 49 
Apabila Dalam kontrak kerja belum/tidak diketahui oleh 
pemerintah desa/lurah setempat maka kontrak kerja 
dinyatakan tidak sah. BAB XIV 
KETENTUAN TAMBAHAN Pasal 48 
pada saat peraturan daerah ini berlaku , semua peraturan 
pelaksanaan yang mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi 
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 
dengan peraturan daerah ini. BAB XIII 
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 47 
(1) setiap orang yang melanggar sebagaimana di maksud 
dalam Pasal 42 dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 6 ( Enam ) bulan atau denda paling tinggi Rp. 
50.000.000,00- (lima pulihjuta rupiah) 
(2) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah tindak pidana pelanggaran 
(3) dalam hal tindak pidang yang dilakukan diancam dengan 
hukum pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana 
dalam peraturan daerah ini, maka dikenakan ancaman 
pidana yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan Bagian Kedua 
Sanksi Pidana Pasal 46 
sanksi administrasi terhadap pelanggara jasa konstruksi 
dikenakan berdasarkan criteria: 
a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat 
pelanggaran jasa konstruksi 
b. nilai manfaaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap 
pelanggaran jasa konstruksi ; dan/atau 
c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran 
jasa konstruksi c. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi 
d. penghentian sementara pekerjaan izindenda 
administrative 
e. pemulihan fungsi ruang 
15 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PRO VINS! 
SULAWESI TENGGARA : 9 / 48 /202 1 LEMB ARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR , Ditetapkan di Tirawuta 
Pada tanggal , 01- JU() 1 - 2021 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA TIMUR , 
--J/cR.~ 
AND I MUH. IQBAL TONGASA Diundangkan di Tirawuta 
Pada tanggal , ().~ - ~UC11 - 2021 ~3. ~ - ~ :..:;;.:="'-l 
AslrlW 1 -- 1!':. .. 
K~r ~v ~"'-~·-··· .. 1 ~l~ ...:l~-T 
2 ~"' 
3 J.~ (l.A~M~ 
4 ~~~ ·-·········. :_ No. Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatann ya 
dalam Lembaran Daerah Kabupat en Kolaka Timur . Pasal 50 
Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP