Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 56 Tahun 2020 Pasal 19?
Dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 56 Tahun 2020 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, , Pasal 19 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan 
Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 
Rincian Dana Desa, serta Penggunaan Dana 
Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Tapin 
Tahun Anggaran 2021; 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756); 
n 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih 
dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2004 Nornor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4400); 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 
-3 
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 
dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman Yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 
menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6485); 
1 0 . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6570); 
1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 
2005 tentang Dana Perimbangan (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Uang 
Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4738); 
1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 
2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5423); 
1 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksana 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir 
-5 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6321); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 
1 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041) ; 
1 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6322); 
18. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 266); 
1 9 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 611); 
2 0 . Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1035); 
2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 
2 2 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
222 / PMK.07 / 2020 tentang Pengelolaan 
Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); 
-7 
2 3 . Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 
12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 
Nomor 12); 
2 4 . Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 
09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin 
Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 
2019 Nomor 10); 
2 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 
05 Tahun 2020 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 05); 
26. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin 
(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 
2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
-8 
Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita 
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 
Nomor 39); 
27. Peraturan Bupati Tapin Nomor 14 Tahun 
2017 tentang Daftar Kewenangan Desa di 
Wilayah Kabupaten Tapin (Berita Daerah 
Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 14); 
28. Peraturan Bupati Tapin Nomor 34 Tahun 
2019 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Tapin Tahun 2019 Nomor 34); 
29 . Peraturan Bupati Tapin Nomor 51 Tahun 
2020 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten 
Tapin Tahun 2019 Nomor 51); 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA 
DESA, SERTA PENGGUNAAN DANA DESA 
UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021. 
- 9 -