Apa bunyi lengkap Pasal 12 dalam PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 97 Tahun 2020?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 97 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 89 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI, pada , Pasal 12 dinyatakan:

(1) Pengelolaan dan pelaksanaan ADD dan BHPRD merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dengan pengelolaan dan pelaksanaan APB Desa. 
(2) Penggunaan ADD dan BHPRD untuk melaksanakan kewenangan Desa 
yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, 
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa 
dan pemberdayaan masyarakat Desa serta penanggulangan bencana, 
keadaan darurat dan mendesak Desa. 
(3) Operasional SatLinmas sebagaimana pasal 7 ayat (4) diberikan kepada 
Satlinmas un tuk menunjang pelaksanaan tugas. 
(4) Operasional Linmas dapat berbentuk belanja modal, belanja 
barang/jasa dan/atau insentif. 
(5) Insentif sebagaimana dimaksud ayat ( 4) dapat diberikan per kegiatan. 
(6) Dalam pertanggungjawaban belanja insentif, sebelum insentif diberikan 
maka satlinmas wajib melampirkan : 
a. SK Satlinmas; 
b. Surat Tugas dari Kepala Desa; 
c. Laporan pe laksanaan tugas; 
 
 
d. Dokumentasi Kegiatan. 
(7) BPKPAD dapat melakukan pemotongan ADD sebesar iuran BPJS 
Kesehatan, untuk kemudian disetorkan ke rekening BPJS Kesehatan 
dalam rangka fasilitasi kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa 
dalam program BPJS Kesehatan. 
 
 
8. ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :