Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPA'TI MAGF-I3NG Nomor 'F Tahun 1950?
Materi muatan PERATURAN BUPA'TI MAGF-I3NG Nomor 'F Tahun 1950 tentang BADAN PENANGGUI-ANGAI,I BENCANA DAERAH, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dinraksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Can Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan d aerah.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalahBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang. -
4- Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam danmengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkln, baik olehfaktor alam dan/atau faktor iql alarn rn'auprn faktor manusia sehinggarnengakibatkan timbulnya korban iiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugianharta benda, dampak psikologis.
5. Penyelenggaraan penanggurangan bencana adarah serangkaian upaya yangmeliputi penetapan kebijakan pembangrrnan yang berisiko "timbulnya bencana,keg iata n pe ncega ha n be n ca na, ta n gga p -da 
ru rat'cla n- rehabi litas i.
6' Kegiatan Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang ditakukansebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau rne"ngr,rrangi ancaman bencana.
308
7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi
bencana melalui pengorganisasian serta mela[ri langkah yang tepat guna dan
berdaya guna.
8. Mitigasi adalah serangkaian upaya unfuk.nlengurangi risiko bencana, baik melalui
pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan tnenghadapi
ancaman bencana.
9. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan
segera pada saat keiadian bencana untuk menangani dampak buruk yang
ditlmbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta
benda, pemenuhan kebutuhan dasar'. perlindungan, pengurusan pengtrngsi,
penyelamatan, serta pemulihan prasarana Cart sarana.
10. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau
masyarakat campai tingkat yang rrem adai pada wilayah pascaberrcana dengan
sasaran utama untuk normalisasi atar.r berlalannya secara wajar sernua aspek
pemerintahan dan' kehidupan nlasyarakat pada wilayah paseabencana.
11. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana,
kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahalt maupun
masyarakat dengan sasaran utama turnbulr dan berkembangnya kegiatan
perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukurn dan ketertiban, dan bangkitnya
peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan berrnasyarakat pada
wilayah pascabencana.
12. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat
dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kernbali
kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
13. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu didaerah yang terkena dampak beneana.
14. Masyarakat adalah perseorangan, kelompck orang dan/atau badan hukum .
15. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau
meninggal dunia akibat bencana.
16. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar
dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum bisa dipastikan sebelumnya
sebagai akibat terjadinya bencana.
17. Kelompok rentan adalah bayi, anak-anak ibu hamil atau menyusui, penyandang
cacat, orang lanjut usia, kelompok orarrg yang tinggal diwilayah rawan bencana .