Apa substansi hukum dari Pasal 4 PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor r Tahun 2020?
Materi muatan PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor r Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN, khususnya BAB II - BENTURAN KEPENTINGAN, Pasal 4, adalah:

Bentuk situasi benturan kepentingan antara lain: 
situasi yang menyebabkan Pejabat Pemerintah Daerah dan 
Pegawai Lainnya menerima Gratifikasi atau pemberian/ 
penerimaan hadiah atas suatu keputusan atau jabatan; 
situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi 
untuk kepentingan pribadi/golongan; 
situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi 
dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan; 
situasi dimana seorang Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai 
Lainnya memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk 
tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya 
diberlakukan; 
situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai 
dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dan 
pihak yang diawasi; 
situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi, 
dimana obyek tersebut merupakan hasil dan si penilai; 
situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan; 
- 9 - 
situasi dimana seorang Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai 
Lainnya menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi; 
situasi bekerja lain diluar kedinasan (outside employment) 
didalam jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan/atau situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang 
menyalahgunakan wewenang; dan 
situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara 
Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya dengan pihak 
lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau 
tindakan Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya 
sehubungan dengan jabatannya pada Pemerintah Daerah.