Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN  BUPATI  MAGELANG Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 1?
Dalam PERATURAN  BUPATI  MAGELANG Nomor 5 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Magelang. 
4. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Magelang . 
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa. 
6. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang. 
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yan g 
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang -undangan yang dibuat oleh BPD bersama 
Kepala Desa. 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah 
rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan 
peraturan desa . 
10. Perangkat Desa adalah bagian dari pemerintah desa yang bertugas membantu kepala 
desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terdiri dari unsur sekretariat 
desa, unsur pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan. 
11. Alokasi Dana Desa, yang selanjut nya disingkat ADD, adalah dana yang dialokasikan 
oleh pemerintah daerah untuk desa yang bersumber dari bagian perolehan pajak dan 
retribusi dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 
pemerintah daerah.