Bagaimana redaksi normatif Pasal 11 dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor /4 Tahun 2020?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor /4 Tahun 2020 tentang STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISIKAN DAERAH, BAB VI - TINJAUAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN, Pasal 11 berbunyi:

menyatakan bahwa TKPK Kabupaten/Kota mempunyai 
dua tugas Pokok, yaitu melakukan koordinasi dan mengendalikan pelaksanaan 
penanggulangan kemiskinan. Untuk melaksanakan tugas tersebut TKPK 
Kabupaten/Kota melakukan: 
a. pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 
(SPICD) sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan 
kemiskinan; 
b. pengkoordinasian Satuan Kerja Perangka Daerah (SKPD) atau gabungan SKPD 
bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis 
SKPD; 
104 
c. pengkoordinasian Satuan Kerja Perangka Daerah (SKPD) atau gabungan SKPD 
bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan Rencana 
Kerja Perangkat Daerah (RKPD); 
d. pengkoordinasian Satuan Kerja Perangka Daerah (SKPD) atau gabungan SKPD 
bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerja 
(Renja) SKPD; dan 
e. pengkoordinasioan evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana 
pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan. 
Selanjutnya pada Pasal 14 sampai 18 dinyatakan bahwa untuk 
membantu kelancaran tugas TKPK Kabupaten/Kota perlu dibentuk sekretariat 
yang bertugas memberi dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan 
kebijakan. Untuk melaksanakan tugas sekretariat tersebut dibentuk tiga kelompok 
kerja, yaitu kelompok kerja pendataan dan sistem informasi, kelompok kerja 
pengembangan kemitraan, dan kelompok kerja pengaduan masyarakat. 
Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi: 
pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan, pengembangan indikator 
kemiskinan daerah, pengembangan sistem informasi kemiskinan, dan penyediaan 
data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan. 
Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan menyelenggarakan fungsi: perumusan 
pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah, dan 
perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah. Sedang 
Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: perumusan dan 
penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat, perumusan dan 
penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat, serta 
perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya 
pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggara 
kegiatan-penanggulangan kemiskinan. 
105 
6.2. Kebijakan dan Regniasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 
Terdapat setidaknya tiga kebijakan dan regulasi Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Selatan terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan, yaitu: 
Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Gelandangan 
dan Pengemis, Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa; dan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Masing-masing diuraikan sebagai berikut. 
I. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2013 tentang 
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. 
Perth tersebut menyatakan bahwa gelandangan dan pengemis merupakan 
bagian dari masyarakat yang memerlukan penanganan dan perhatian, khususnya 
jaminan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Peraturan 
Daerah tersebut mengamanatkan bahwa Penanggulangan Gelandangan dan 
Pengemis merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi Kalsel dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
berkewajiban: 
a. menyelenggarakan kesejahteraan sosial; 
b. menyediakan sarana prasarana rehabilitasi, jaminan, dan pemberdayaan sosial 
bagi Gelandangan dan Pengemis skala kabupaten/kota; 
c. membuat regulasi dalam rangka menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di 
daerahnya; dan 
d. melakukan penegakan hukum. 
Sedangkan cumber pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan 
gelandangan dan pengemis dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja 
daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota. 
106 
Selain sumber pembiayaan APBD juga dapat dilakukan usaha pengumpulan dan 
penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya. 
Meskipun Peraturan Daerah tersebut tidak secara khusus menyebut masalah 
kemiskinan, kiranya dengan mudah dapat dipahami bahwa orang yang menjadi 
gelandangan dan pengemis pada umumnya merupakan orang miskin. Oleh karena 
itu penanganan permasalahan kedua golongan tersebut bisa dikategorikan sebagai 
bagian dari penanggulangan kemiskinan. 
2 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tabun 2016 Tentang 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 
Peraturan Daerah tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang 
berdaya dengan sasaran: 
a. sinkronnya kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dan desa; 
b. meningkatnya koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa 
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan 
sektor swasta; 
c. sinerginya potensi sumber Jaya yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan pelaku usaha 
dalam mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa; 
d. terpenuhinya kebutuhan dasar dan peningkatan pelayanan publik; dan 
e. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 
Terdapat tiga ruang lingkup kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat dan 
desa, yaitu strategi kebijakan strategis; kebijakan operasional; kebijakan praktis. 
Kebijakan strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi: penguatan 
otonomi; 
107 
peningkatan pelayanan publik; peningkatan kesejahteraan dan kemandirian 
masyarakat; penanggulangan kemiskinan; standar operasional dan prosedur 
pelaksanaan pembangunan; dan penyelenggaraan keuangan daerah yang prorakyat. 
Kebijakan operasional ditujukan untuk terintegrasinya program dan kegiatan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mulai di tingkat pusat hingga tingkat Desa 
yang meliputi: sinergitas hubungan antara kelompok masyarakat, Lembaga 
Kemasyarakatan Desa dan Pemerintahan Desa; penguatan lembaga 
kemasyarakatan; administrasi pemerintahan; administrasi keuangan; peningkatan 
pemanfaatan sumber daya alam; dan peningkatan usaha bersama. 
Kebijakan praktis ditujukan untuk pencapaian terselenggaranya: peningkatan 
kapasitas masyarakat secara individu, kelompok masyarakat dan lembaga 
kemasyarakatan; terwujudnya pembangunan yang partisipatif serta pengelolaan aset 
desa. 
Dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan 
masyarakat dan desa, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan: 
a. pemberdayaan masyarakat; 
b. Penataan Desa; dan 
c. Fasilitasi Kerjasama antar desa. 
Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dalam rangka mendukung program 
penanganan kemiskinan di Daerah melalui pendekatan wilayah yang meliputi: 
perkotaan; perdesaan; pesisir dan pulau-pulau kecil; daerah tertinggal/terpencil; 
dan/atau perbatasan antar daerah. 
Pembiayaan yang diperlulcan untuk melaksanakan peraturan daerah ini 
dibebankan pada APBD serta dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha untuk 
memberikan dukungan dan/atau bantuan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa. 
108 
Dukungan dan/atau bantuan tersebut bisa berupa: bantuan keuangan; 
fasilitasi permodalan; sarana dan prasarana; pemberian pelatihan dan/atau 
pendampingan; informasi usaha; dan/atau promosi dan pemasaran. 
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 
Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan dimaksudkan untuk: a) 
memberikan pedoman bagi pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di 
Daerah; dan b) memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban 
Pemerintah Daerah, PMKS, dan masyarakat dalam Penyelenggaraan 
Kesejahteraan Sosial. 
Adapun tujuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah bertujuan: 
a. memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama PMKS; 
b. menuninkan angka kemiskinan Daerah; 
c. meningkatkan taraf Kesejahteraan Masyarakat; 
d. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kepedulian masyarakat dalam 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 
e. memplihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; 
f. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kepedulian masyarakat dalam 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan; 
dan 
g. meningkatkan koorciinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam 
penanganan permasalahan sosial. 
109 
Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah: perseorangan; 
keluarga; kelompok; dan/atau masyarakat yang diprioritaskan kepada mereka yang 
memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria 
masalah sosial seperti: kemiskinan; ketelantaran; kecacatan; keterpencilan; ketuna 
sosial dan penyimpangan perilaku; korban bencana; dan/atau korban tindak 
kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. 
Untuk tanggung jawab melaksanakan wewenang dalam Penyelenggaraan 
Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah bertanggung jawab: mengalokasikan 
anggaran dalam APBD; menyusun rencana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 
melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; penyediaan sarana dan 
prasarana; pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; memfasilitasi partisipasi 
Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan melakukan 
pembinaan, pengawasan, dan pelaporan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, 
termasuk tugas pembantuan. 
6.3. Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Kabupaten Tapin 
Kabijakan dan regulasi Kabupaten Tapin yang berkaitan dengan upaya 
penanggulangan kemiskinan mencakup setidaknya tiga regulasi, yaitu: 1) Peraturan 
Daerah nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 — 2025; 2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023; dan 3) Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 
2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Perlindungan 
Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Masing-masing diuraikan sebagai berikut. 
1. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 — 2025 
110 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 
2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi dan arah 
kebijakan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan potensi, permasalahan, 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta ditetapkan dalam kurun waktu 20 
(duapuluh) tahun. 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 
2005-2025 berkedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah 
yang merupakan penjabaran dari aspirasi masyarakat Kabupaten Tapin dengan 
memperhatikan arah rencana pembangunan jangka panjang nasional. Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 
berfungsi sebagai arah dan pedoman dalampenyelenggaraan pemerintahan, 
pengelolaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat bagi 
semua pihak di Kaupaten Tapin. 
2 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-
2023. 
Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 
Tapin Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati 
dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan 
pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan 
lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif 
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD disusun dengan berpedoman pada 
RPJMN. Selanjutnya, mengingat bahwa RPJMD dilaksanakan melalui Rencana 
Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), maka penyusunan rancangan awal 
RPJMD juga bersamaan dengan penyusunan rancangan Renstra PD. 
111 
Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMD Kabupaten Tapin 
menjadi acuan dan dijabarkan setiap tahun ke dalam RKPD Kabupaten Tapin 
mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, yang selanjutnya menjadi pedoman 
untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). 
Oleh karena RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD maka program 
pemerintah daerah yang disusun dalam RKPD harus konsisten dengan program, 
indikator kinerja outcome, serta Perangkat Daerah (PD) penanggung jawab yang 
ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD. Hal ini bertujuan agar janji 
politilc kepala daerah kepada masyarakat yang disampaikan pada saat kampanye 
dapat diwujudkan sesuai dengan harapan masyarakat. 
Malcsud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 
adalah memberikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tapin selama kurun 
waktu 5 (lima) tahun yaitu mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, sebagai 
penjabaran dari visi dan misi bupati dan wakil bupati, serta dalam rangka 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan 
Kabupaten Tapin. Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJMD Kabupaten 
Tapin Tahun 2018-2023, yaitu: 
a. Menelaah kinerja pembangunan Kabupaten Tapin beberapa tahun terakhir pada 
periode pembangunan 2013-2017. 
b. Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan rnenganalisis kerangka pendanaan 
daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan. 
c. Merumuskan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategic pembangunan 
Kabupaten Tapin. 
d. Menjabarkan visi dan misi ke tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta 
program pembangunan daerah secara fokus. 
e. Menetapkan program perangkat daerah yang disertai dengan target indikator 
dan pagu selama 5 (lima) tahun kedepan. 
112 
f. Menetapkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci yang disertai 
target per tahun selama 5 (lima) tahun sebagai instrumen penilaian kinerja 
pembangunan daerah Kabupaten Tapin. 
3. Peraturan Bupati Nomor 12 Tabun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu 
Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. 
Peraturan Bupati nomor 12 Tahun 2018 ditetapkan sebagai landasan dalam 
upaya membantu mengidentiflkasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin 
terhadap program-program perlindungan social dan penanggulangan kemiskinan 
yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten Tapin. Selain 
itu, Peraturan Bupati tersebut dibuat untuk mengidentifikasi keluhan masyarakat 
miskin dan rentan miskin secara efektif dan efesien serta terkoordinasi. 
Di Kabupaten Tapin telah membentuk Sistem Layanan Rujukan Terpadu 
Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Peraturan Bupati 
tersebut diatur tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Perlindungan Sosial dan 
Penanggulangan Kemiskinan yang isinya meliputi: Ketentuan Umum; 
pembentukan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; Asas, Tujuan, Ruang Lingkup, 
Fungsi Pelaksanaan: Tim Koordinasi SLRT dan TKPD, Sekretariat SLRT, 
Penyelenggara SLRT, Unsur Perangkat Daerah Terkait, Unsur Kecamatan, Unsur 
Kelurahan/Desa; Proses Penanganan Keluhan; Monitoring dan Evaluasi serta 
Pembiayaannya. 
113