Jelaskan isi kandungan Pasal 23 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 31 Tahun 2008.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 31 Tahun 2008 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH, ketentuan pada BAB XI - DINAS PERHUBUNGAN, Pasal 23 berbunyi:

(1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, meliputi : 
a. Kepala. b. Sekretariat, membawahkan : 
1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan; 
2. Subbagian Keuangan; dan 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 
c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan : 
1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan 2. Seksi Pembinaan, Pen gawasan dan Pengendalian 
Operasi. 
d. Bidang Angkutan, membawahkan : 
 1. Seksi Angkutan Orang; dan 2. Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus. 
e. Bidang Pengujian dan Sara na Prasarana, membawahkan : 
 1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan 2. Seksi Sarana dan Prasarana 
 
 
30 
f. Unit Pelaksana Teknis, dibe ntuk sesuai kebutuhan yang 
nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan 
fungsinya ditetapkan lebih l anjut dengan Peraturan Bupati; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsi onal sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang 
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 
(3) Bidang-Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang K epala Bidang yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
(4) Sub-Subbagian sebagaimana di maksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 
(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaks ud pada ayat (1), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Se ksi yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. 
(6) Unit Pelaksana Teknis sebaga imana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
(7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh 
Kepala Dinas. 
(8) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan 
oleh Kepala Subbagian atau Kepala Seksi yang membidangi. 
(9) Bagan organisasi Dinas Perhubungan adal ah sebagaimana 
terdapat dalam Lampiran IX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 31 
(10) Rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati.