Apa saja yang diatur dalam Pasal 41 PERATURAN DAERAH KABU PATEN MAGELANG Nomor 21 Tahun 2006?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABU PATEN MAGELANG Nomor 21 Tahun 2006 tentang TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN, BAB IX - TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA, Pasal 41 menetapkan:

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kepala Desa mempunyai 
kewajiban : 
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 
melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sert a mempertahankan dan 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 
c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 
d. Melaksanakan kehidupan demokrasi; e. Melaksanakan prinsip ta ta pemerintahan desa yang 
bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 
f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja 
pemerintahan desa; 
g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan 
perundang-undangan; 
h. Menyelenggarakan admini strasi pemerintahan desa 
yang baik; 27 
i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan 
pengelolaan keuangan desa; 
j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa; k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa; m. Membina, mengayomi dan me lestarikan nilai-nilai sosial 
budaya dan adat istiadat; 
n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; 
dan 
o. Mengembangkan potensi su mber daya alam dan 
melestarikan lingkungan hidup; 
(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pe merintahan desa kepada 
Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat; 
(3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun; 
(4) Laporan keterangan pertangg ungjawaban kepada BPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) 
kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD; 
(5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan 
desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
, dapat berupa sele baran yang ditempelkan pada 
papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya; 
 
 
28 
(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan 
oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan 
pembinaan lebih lanjut; 
(7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan 
kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD. 
(8) Pengaturan lebih l anjut mengenai prosedur 
pertanggungjawaban kepala desa diatur dengan Peraturan 
Bupati.