Apa substansi hukum dari Pasal  12 PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Nomor 15 Tahun 2004?
Materi muatan PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Nomor 15 Tahun 2004 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA, khususnya BAB  IV - PENGANGGARAN DAN PENGELUARAN, Pasal  12, adalah:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat. 
 
 Ditetapkan di Bandung 
 pada ta nggal 10 Desember 2004 
 
GUBERNUR JAWA BARAT 
ttd 
DANNY SETIAWAN. 
 Diundangkan di Bandung 
 pada tanggal 14 Desember 2004 
 
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI 
JAWA BARAT, 
ttd 
SETIA HIDAYAT. 
 
LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2004 NOMOR 16 SERI. E 
 
NO. 15 2004 SERI. E 
11 PPEENNJJEELLAASSAANN 
A T A S 
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT 
NOMOR : 9 TAHUN 2004 
TT EE NN TT AA NN GG 
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA 
DAERAH PROPINSI JAWA BARAT 
I. UMUM 
Sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan 
Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004, dilaksanakan berdasarkan 
asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bentuk otonomi yang 
luas, nyata dan bertanggungjawab. 
Dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata 
dan bertanggungjawab tersebut, Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah me mpunyai peranan yang sangat strategis dibidang 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 
masyarakat dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya 
pemerintahan daerah. 
Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
sebagai Pejabat Negara perlu diberikan gaji dan tunjangan yang 
dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
Namun dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu didukung dengan biaya 
untuk menunjang kegiatan operasi onal Kepala Daerah dalam 
rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat 
dan kegiatan -kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan 
kesatuan dan persatuan bangsa, yang dibiayai melalui APBD. 
Pengaturan biaya operasional Kepala Daerah sebagaim ana 
dimaksud di atas, disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, 
khususnya berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dengan tetap 
NO. 15 2004 SERI. E 
 
 
12 memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kehematan dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Atas dasar hal tersebut di atas dan berdasa rkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu diatur Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
II. PASAL DEMI PASAL