Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 49 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 49 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang . 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpi n pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Magelang. 
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelengg araan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah . 
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran adalah Satuan 
Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang. 
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebaka ran yang 
selanjutnya disebut Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 
dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang. 
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana 
teknis Satuan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu . 
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi negara . 
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi 
pemerintah. 
11. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pada instansi 
pemerintah jenjang paling rendah setara eselon II. 
12. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai A paratur Sipil Negara yang 
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II . 
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 
berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan 
pembangunan ; 
14. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki 
Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah. 
15. Jabatan Administrator adalah jabatan administrasi pada instansi pemerintah 
jenjang paling tinggi setara jabatan struktural eselon III . 
16. Jabatan Pengawas adalah jabatan administrasi pada instansi pemer intah 
jenjang menengah setara jabatan struktural eselon IV . 
 - 3 - 17. Jabatan Pelaksana adalah jabatan administrasi pada instansi pemerintah 
jenjang paling rendah setara jabatan struktural eselon V dan jabatan fungsional 
umum . 
18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok j abatan yang berisi fungsi dan tugas 
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 
19. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki 
Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. 
20. Kelomp ok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri 
dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 
berbagai kelompok sesuai keahliannya.