Bagaimana redaksi normatif Pasal 14 dalam PERATURAN WALI  KOTA CIREBON Nomor 38 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN WALI  KOTA CIREBON Nomor 38 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, BAB III - ORGANISASI, Pasal 14 berbunyi:

(1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi 
kemasyarakatan sebagai unsur lini yang dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok 
membantu Kepala Badan , dalam memimpin dan 
menyeleng garakan urusan pemerintahan dibidang 
kesatuan bangsa dan politik meliputi perumusan 
kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan 
norma, standard, prosedur dan kriteria, pemberian 
bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, 
evaluasi dan pela poran sub bidang urusan politik dalam 
negeri dan organisasi kemasyarakatan . 
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Politik Dalam 
Negeri dan Organisasi kemasyarakatan mempunyai 
fungsi: 
a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang 
Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan ; 
- 15 - 
 
 
 b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan 
teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Politik 
Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan ; 
c. pengoordinasian penyiapan bahan penyus unan 
perencanaan lingkup tugas Bidang Politik Dalam 
Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan ; 
d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan 
kebijakan umum dan teknis operasional Bidang 
Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan ; 
e. pengoordinasian penyelengg araan tugas Bidang 
Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan ; 
f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis 
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi 
Kemasyarakatan ; 
g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan 
laporan penyelengaraan tugas Bidang Politik Dalam 
Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan ; 
h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup 
tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi 
Kemasyarakatan ; 
i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan 
pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup 
tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi 
Kemasyarakatan ; dan 
j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali 
Kota serta ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
(4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang 
Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan , 
membawahkan : 
a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri ; dan 
b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan .