Apa substansi hukum dari Pasal    15 PERATURAN DAERAH KOT A TASIKMALAYA Nomor 7 Tahun 2004?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KOT A TASIKMALAYA Nomor 7 Tahun 2004 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM DAN HIAS MAKAM, khususnya BAB XI - KETENTUAN PIDANA, Pasal    15, adalah:

(1) Penyidik di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang 
retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang -undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
(2)
 
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini 
adalah : 
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 
keterangan atau lap oran berkenaan dengan tindak pidana di 
bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut 
menjadi lengkap dan jelas ; 
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran 
perbuata n yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di 
bidang retribusi daerah ; 
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di 
bidang retribusi daerah ; 
d. Memeriksa buku -buku, catatan -catatan dan dokumen -dokumen 
lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ; 
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen -dokumen lain, 
serta melakukan penyitaan terhad ap bahan bukti tersebut ; 
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ; 
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat peme riksaan sedang 
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen 
sebagaimana dimaksud pada hurup “e”; 
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
retribusi daerah ; 
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiks a sebagai tersangka atau saksi ; 
j. Menghentikan penyidikan ; 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut 
hukum yang dapat dipertangung jawabkan. 
(3) Penyidik sebag aimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil 
penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan 
yang diatur dalam Undang -undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidan a. 
 
B A B XIII 
KETENTUAN PENUTUP