Menurut K.ABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PERATURANBUPATIBUTONTENGAH Nomor 11 Tahun 2022, apa isi dari Pasal 32?
Pasal Pasal 32 dalam K.ABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PERATURANBUPATIBUTONTENGAH Nomor 11 Tahun 2022 tentang , pada , menyatakan:

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi 
bawahannya masing-masing dan bila terjadi 
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang­ 
undangan yang berlaku; 
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan 
satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan 
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, serta 
memberikan bimbingan dan petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahannya; 
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti 
dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab 
kepada atasan masing-masing dan menyampaikan 
laporan berkala tepat waktunya; 
(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan 
organisasi dari bawahannya wajib diolah dan 
dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan 
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada 
bawahan; Pasal 31 
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit 
organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar 
satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten 
serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten 
sesuai dengan tugas masing-masing. BABV 
TATAKERJA (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
membantu pimpinan dalam penyusunan rencana, 
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan 
evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok subtansi 
pada masing-masing uraian tugas; 
(4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina 
Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang; 
(5) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, 
analisis jabatan dan analisi beban kerja; 
(6) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetepkan oleh 
Bupati. - 13 -