Bagaimana redaksi normatif Pasal 7 dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 43 Tahun 2014?
Norma hukum dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 43 Tahun 2014 tentang , BAB II - PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN, Pasal 7 berbunyi:

(1) Disposisi Bupati pada Nota Dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal6 menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran
bantuan program dalam rancangan Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas
Plafon Anggaran Semen tara.
(2) Bantuan program dianggarkan sesuai kemampuan
keuangan daerah.
(3) Bantuan program dicantumkan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran PPKD yang menjadi dasar penganggaran bantu an
program dalam APBD.
(4) Bantuan program dianggarkan dalam kelompok belanja
tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan ,objek,dan
rincian objek belanja berkenaan pada PPKD.
(5) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada a yat (4)
dicantumkan nama desa penerima bantuan ,besaran, dan
peruntukan bantuan keuangan khusus .(1) Perencanaan Bantuan Program merupakan bagian dari
proses perencanaan pembangunan daerah kabupaten.
(2) Perencanaan Bantuan Program selaras dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.
(3) Perencanaan Bantuan Program dilaksanakan pada saat
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten .
Pasal6
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah men yampaikan usulan
Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa melalui nota dinas
kepada Bupati ,yang mencantumkan tujuan dan besaran nilai
bantuan program.Pasa15Bagian Kesatu
PerencanaanBagian Ketiga
Tujuan