Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 17 PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 29 Tahun 2019.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 29 Tahun 2019 tentang PEDOMAN TATA CARA, pada BAB VII - SWAKELOLA, Pasal 17 menjelaskan:

meliputi kegiatan pengajuan pencairan dan
pembayaran serta pelaksanaan pekerjaan-
(3) Pengajuan pencairan dan pembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 dilakukan oleh PPKD dengan menggunakan pola
tahap pencairan dan cara pembayaran dengan rincian sebagai
berikut:
a. tahap pencairan:
1. tahap pertama pencairan senilai kurang lebih 4oo/o
(empat puluh persen) dari nilai kegiatan yang tercantum
dalam rencana anggafan biaya dengan mengajukan
renc€ula pembayaran tahap pertama;
-23 -
2. tahap kedua pencairan senilai kurang lebih 4Oo/o (ernpat
puluh persen) setelah TPK menyerahkan laporan
pertanggungiawaban keuangan dengan realisasi
penyerapErn 9Oo/o (sembilan puluh persen) dari tahap
pertama kepadaPPKD dan/atau capaian
output/realisasi fisik mencapai minimal 3O% (tiga puluh
persen) dengan mengajukan rencana pembayaran tahap
kedua; dan
3. tahap ketiga pencairan senilai kurang Iebih 2Oo/o (dua
puluh persen) atau sisa tahap pertama dan tahap kedua
setelah TPK menyerahkan laporan pertanggungiawaban
keuangan dengan realisasi penyerapart 9Oo/o (sembilan
puluh persen) tahap kedua kepada PPKD dan/atau
capaian output/ realisasi fisik mencapai minimal 70%
(tduh puluh persen) dengan mengajukan rencana
pembayaran tahap ketiga.
b. cara pembayaran:
pembayaran barang dan/atau alat dapat diberikan
secara langsung sesuai dengan kebutuhan; dan
pembayaran upah tenaga kerja dapat dilakukan secara
harian berdasarkan daftar hadir pekeda atau dengan
cara upah borongan melalui TPK.
(4) Pelaksanaan pekerjaan ssfuagaimana dimaksud pada ayat (21
dilaksanakan dengan ketentuan:
a. penggunaan tenaga kerja, dicatat setiap hari dalam laporan
harian; dan
b. kemajuan fisik dicatat setiap hari pelaksanaan kerja dan
dievaluasi setiap minggu.
Bagran Keempat
Pengawasan pekerjaan