Jelaskan isi kandungan Pasal 49 dari PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 128/PMK.07 Tahun 1945.
Sesuai dengan PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 128/PMK.07 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 190/PMK.07 /2021 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA, ketentuan pada , Pasal 49 berbunyi:

(1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa: 
a. kepala Desa dan/ atau perangkat Desa 
melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan 
ditetapkan sebagai tersangka; 
b. Desa mengalami permasalahan administrasi, 
ketidakjelasan status hukum, dan/ atau status 
keberadaan Desa; atau 
c. penyalahgunaan wewenang oleh bupati/wali 
kota terkait pelantikan dan/ atau penghentian 
kepala Desa yang tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal 
Perimbangan Keuangan dapat melakukan 
penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa 
tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran 
berikutnya. 
(2) Bupati/wali kota melakukan pemantauan atas 
proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa 
yang melibatkan kepala Desa dan/ atau perangkat 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. 
(3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dan/atau 
perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, 
bupati/wali kota menyampaikan surat permohonan 
penghentian penyaluran Dana Desa kepada 
1 
jdih.kemenkeu.go.id
-12 -
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan. 
(4) Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
berdasarkan: 
a. surat permohonan dari bupati/wali kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat {3); 
b. surat rekomendasi dari kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam 
negeri dan/atau bupati/wali kota atas 
permasalahan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hurufb; atau 
c. surat rekomendasi dari kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam 
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat. 
(5) Penghentian penyaluran Dana nonBLT Desa 
berdasarkan surat permohonan dari bupati/wali 
kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 
atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan mulai 
penyaluran Dana Desa nonBLT· Desa tahap 
berikutnya setelah surat dimaksud diterima. 
(6) Dalam hal surat permohonan dari bupati/wali kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 
diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana 
Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri 
tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran 
Dana Desa nonBLT Desa untuk tahun anggaran 
2023 dihentikan. 
(7) Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) 
dilakukan melalui naskah dinas Direktur J enderal 
Perimbangan Keuangan kepada: 
a. Direktur Jenderal Perbendaharaan; 
b. bupati/wali kota; dan/ atau 
c. kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dalam negeri. 
(8) Dana Desa nonBLT Desa yang dihentikan 
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) huruf a dan huruf b, tidak dapat disalurkan 
kembali ke RKD. 
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 50 diubah, di antara ayat (4) 
dan ayat (5) disisipkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (4a), ayat 
(4b), ayat (4c), ayat (4d), dan ayat (4e), serta ayat (6) 
diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut: