Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 26 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 26 Tahun 2021 tentang STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Kota adalah Kota Bandar Lampung. 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar 
Lampung. 
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 
5. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Bandar Lampung. 
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah. 
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 
ad alah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara 
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 
 
 
8. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja 
yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. 
9. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, 
diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau 
mengelola unit organisasi. 
10. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap/ perilaku yang dapat diamati, 
diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman 
berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal 
agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan 
kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip 
yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan 
untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, 
fungsi dan jabatan. 
11. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, 
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan 
dike mbangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang 
teknis jabatan. 
12. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah suatu 
kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
rangka memimpin dan memotivasi Pegawai Nege ri Sipil 
melalui kepeloporan, pengembangan kerja sama dengan 
instansi lain dan keteladanan dengan mengamalkan 
nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan melaksanakan 
kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara. 
13. Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan 
hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka 
memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan 
publik serta administrasi pemerintahan dan 
pembangunan. 
14. Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang 
menunj ukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan 
hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka 
mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan 
oleh pejabat pelaksana. 
15. Kualifikasi J abatan adalah syarat minimal yang 
dibutuhkan untuk menduduki suatu jabatan melip uti 
kepangkatan, pendidikan, pengalaman kerja dan 
kediklatan. 
16. Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, 
Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas adalah 
persyaratan minimal kompetensi yang dibutuhkan 
untuk dapat menjalankan tugas secara efektif pada 
suatu jabatan yang termasuk dalam Jabatan Pimpinan 
Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan 
Pengawas.