Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 42 Tahun 2022?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 42 Tahun 2022 tentang APLIKASI SISTEM ELEKTRONIK REFORMASI BIROKRASI (SIKREBO) PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah 
Laut. 
4. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. 
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di sebut ASN adalah profesi bagi 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
yang bekerja pada instansi pemerintah. 
6. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah upaya untuk 
melakukan pembahar uan dan perubahan mendasar terhadap sistem 
penyelenggaraan pemerintahan. 
7. Penilai an Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya 
disebut PMPRB adalah instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan 
 4 
 
Reformasi Birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh Aparat Pengawas 
Intern al Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ke dalam 
sistem aplikasi online yang dikembangkan oleh Bagian Organisasi 
Sekretariat Daerah. 
8. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah Tim yang 
dibentuk untuk melaksanakan penilaian mandiri di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. 
9. Asesor Kabupaten adalah pegawai di lingkungan Peme rintah Kabupaten 
Tanah Laut yang melakukan PMPRB di tingkat P emerintah Kabupaten 
Tanah Laut. 
10. Asesor Unit Kerja adalah pegawai di lingkungan Peme rintah Kabupaten 
Tanah Laut yang melakukan PMPRB di tingkat perangkat daerah/ unit 
kerja.