Apa saja yang diatur dalam Pasal 20 PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor TAHUN Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP, BAB VI - SANKSI, Pasal 20 menetapkan:

(1) Dalam halPemerintah Pekon tidak melaksanakan BLT Pekon selama 9
(Sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi
pemotongan dana Pekon sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana
Pekon yang akan disalurkan pada tahap IITahun Anggaran 2021.
(2) Penyaluran dana Pekon tahap IIsebagaimana dimaksud pada ayat (1)setelah dikurangi kebutuhan dana Pekon untuk BLT Pekon setiaptahapan.
(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Pekon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)dikecualikan dalam halberdasarkan hasil musyawarah
Pekon khusus/ musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga
penerima manfaat BLT Pekon yang memenuhi kriteria dan/atau tidak
tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
(4) Hasil musyawarah Pekon khusus/musyawarah insidentil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)ditetapkan dalam peraturan kepala Pekon yang
diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
(5) Bupati menandai Pekon yang akan dikenakan sanksi pemotongan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)pada penyaluran dana Pekon
dalam aplikasi OMSPAN.