Apa saja yang diatur dalam Pasal 4 PERATURAN  BUPATI BATANG Nomor 81 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PERATURAN  BUPATI BATANG Nomor 81 Tahun 2021 tentang PENDELEGASIAN KEWENANG AN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN, BAB III - JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN, Pasal 4 menetapkan:

(1) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a 
meliputi: 
a. Perizinan berusaha; dan 
b. Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha. 
(2) Jenis perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri 
atas: 
a. Konfirmasi Ke sesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 
b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 
c. Persetujuan Lingkungan; 
d. Persetujuan Bangunan Gedung; 
e. Nomor Induk Berusaha (NIB); 
f. Sertifikat Standar; dan 
g. Izin. 
 (3) Jenis perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusah a 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 
a. Sertifikat laik higiene sanitasi; 
b. Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri 
Rumah Tangga (SPP -IRT); 
c. Sertifikat Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (UTD) ; 
d. Pelayanan Jasa Labora torium Veteriner; 
e. Praktek Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner; 
f. Sertifikat Cara Budidaya Ternak y ang Baik; 
g. Sertifikat Cara Pembibitan Ternak y ang Baik ; 
h. Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT -PDUK); 
i. Tanda Daftar Gudang; 
j. Surat Tand a Pendaftaran Waralaba; 
k. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air; 
l. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian -Bagian Jalan; 
m. Persetujuan hasil ANDALALIN; 
n. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum; 
o. Izin Op erasi Prasarana Perkeretaapian Umum; 
p. Izin Operasi Sarana Perk erataapian Umum; 
q. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus; 
r. Izin Operasi Perkeretaapian Khusus; 
s. Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Khusus ; 
t. Peningkatan perkeretaapian khusus; 
u. Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal; 
v. Sertifikat standar p erubahan data Siupal/Siopsus; 
w. Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus; 
x. Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perawatan dan 
perbaikan kapal; 
y. Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan; 
z. Sertifi kat standar rencana pengoperasian kapal trayek t etap dan 
teratur (liner); 
aa. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi; 
bb. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner deviasi; 
cc. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner substitusi; 
dd. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/ tramper 
khusus; 
ee. lzin pembangunan/ pengembangan pelabuhan umum; 
ff. Izin pengoperasian pelabuhan umum; 
gg. Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari 
fasilitas untuk melayani barang umum ( general cargo/ multipurpose ) 
menjadi untuk mel ayani angkutan peti kemas; 
hh. Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas 
pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general 
cargo/ multipurposel) menjadi untuk melayani angkutan curah cair, 
curah kering, kendaraan, dan roro; 
ii. Izin kegi atan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi); 
jj. lzin kegiatan kerja keruk; 
kk. Izin kegiatan kerja reklamasi; 
ll. Sertifikat standar perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk/ 
kerja reklamasi/ kegiatan kerja keruk dan reklamasi; 
mm. Sertifikat standar pemban gunan/ pengembangan Terminal Khusus/ 
TUKS; 
nn. Sertifikat standar pengoperasian Terminal Khusus/ TUKS; 
oo. Sertifikat standar perpanjangan pembangunan/ pengembangan 
Terminal Khusus/ TUKS ; 
 pp. Sertifikat standar perpanjangan pengoperasian Terminal 
Khusus/TUKS; 
qq. Sertifikat standar penyesuaian Terminal Khusus/ TUKS; dan 
rr. Perizinan Berusaha pengusahaan Panas Bumi untuk p emanfaatan 
langsung ; 
ss. Sertifikat budidaya tanaman pakan ternak; dan 
tt. Sertifikat pembenihan tanaman pakan ternak. 
 
Paragraf 2 
Perizinan Nonberusaha