Jelaskan isi kandungan Pasal 11 dari PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 73 Tahun 2020.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 73 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH, ketentuan pada BAB IV - KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH, Pasal 11 berbunyi:

Majelis dalam sidang untuk penyelesaian penggantian 
Kerugian Daerah terhadap Pihak yang 
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris 
dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
huruf b, mempunyai tugas dan wewenang: 
a. memeriksa kelengkapan pemyataan penyerahan barang 
jaminan; 
b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian 
Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan 
piutang daerah; 
c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan 
d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian 
Daerah