Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH  KOTA TASIKMALAYA Nomor 13 Tahun 2004?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH  KOTA TASIKMALAYA Nomor 13 Tahun 2004 tentang IZIN USAHA PERTAMBANGAN, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya; 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat 
Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya; 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat 
DPRD; 
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan 
Kota Tasikmalaya; 
6. Bahan Galian Tambang adalah Bahan Galian Tambang yang 
meliputi jenis Golongan A (Strategis), Golongan B (Vital) 
dan Golongan C ; 
7. Usaha Pert ambangan adalah segala kegiatan usaha 
pertambangan yang meliputi beberapa tahap kegiatan antara 
lain Eksplorasi, Eksploitasi, dan Pengolahan Bahan Galian 
Tambang; 
8. Peninjauan adalah kegiatan awal untuk melakukan Eksplorasi 
dan atau Eksploitasi dengan tujuan untuk mengumpulkan 
data, informasi dan pengambilan contoh bahan galian dari 
permukaan bumi pada lokasi tertentu tanpa mengadakan 
Penggalian, Pengeboran dan Pemetaan; 
9. Eksplorasi adalah segala kegiatan peny elidikan geologi atau 
pertambangan untuk menetapkan sifat letakan bahan galian 
secara lebih teliti; 
10. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk 
menghasilkan bahan galian dan manfaatnya; 
 11. Pengolahan adalah pekerjaan mempertinggi mut u bahan galian 
serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur -unsur yang 
terdapat pada bahan galian; 
12. Wilayah Pertambangan adalah suatu kawasan atau wilayah 
dengan batas -batas tertentu, yang diperbolehkan untuk 
melakukan kegiatan penambangan ata u pengambilan Bahan 
Galian Tambang ; 
13. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan 
memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan dan meningkatkan 
daya guna lahan yang diakibatkan oleh kegiatan usaha 
pertambangan umum; 
14. Konservasi Su mber Daya Alam adalah pengelolaan sumber 
daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, 
berkesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan 
nilai kualitas lingkungan; 
15. Izin Usaha Pertambangan selanjutnya disebut IUP adal ah 
Izin Usaha Pertambangan yang diberikan atau dikeluarkan oleh 
Walikota berisi hak dan kewajiban untuk melakukan seluruh atau 
sebagian tahap Usaha Pertambangan; 
16. Pemegang IUP adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang 
diberi hak serta tanggung ja wab untuk melakukan kegiatan usaha 
pertambangan sesuai ketentuan yang tercantum dalam IUP; 
17. Surat Keterangan Izin Peninjauan selanjutnya disebut SKIP adalah 
Surat Keterangan yang diberikan oleh Walikota kepada pemohon 
untuk melakukan peninjauan awal di lapangan.