Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 32 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 4 Tahun 2008.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 4 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG KESEHATAN, pada BAB XXII - PENYIDIKAN, Pasal 32 menjelaskan:

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Nege ri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik untuk melakukan peny idikan tindak pidana di bidang 
 23 
retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : 
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar ke terangan atau laporan tersebut 
menjadi lebih lengkap dan jelas; 
b. Meneliti, mencari da n mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi at au badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi; 
c. Meminta keterangan dan bar ang bukti dari orang pribadi 
atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi; 
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan denga n tindak pidana di bidang 
retribusi; 
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi; 
g. Menyuruh berhenti dan / atau h. Melarang seseorang mening galkan ruangan atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e; 
i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
di bidang retribusi; 
j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
k. Menghentikan penyidikan; 
 
 24 
l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana di bi dang retribusi menurut 
hukum yang bertanggungjawab. 
(2) Penyidik sebagaimana dima ksud ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan m enyampaikan hasil penyidikan 
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi 
Negara Republik Indo nesia sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.