Menurut PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 133/PMK.01/2022 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 17?
Pasal Pasal 17 dalam PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 133/PMK.01/2022 Tahun 1945 tentang TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, pada BAB III - PENYELENGGARA TATA KELOLA, menyatakan:

Chief information officer Unit Non Eselon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 3 dilaksanakan 
oleh: 
a. pejabat satu tingkat di bawah pimpinan tertinggi pada 
Unit Non Eselon yang menangani TIK; atau 
b. pejabat di lingkungan Unit Non Eselon yang ditunjuk 
oleh pimpinan Unit Non Eselon, 
yang ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Unit Non 
Eselon. 
Chief information officer Unit Non Eselon sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang: 
a. mengoordinasikan penyelenggaraan tata kelola, 
pengelolaan, dan pemanfaatan TIK di lingkungan Unit 
Non Eselon; 
b. melakukan pemantauan dan evaluasi 
penyelenggaraan tata kelola, pengelolaan, dan 
pemanfaatan TIK di lingkungan Unit Non Eselon; dan 
c. melaksanakan tugas dan wewenang lain terkait 
koordinasi penyelenggaraan tata kelola, pengelolaan, 
dan pemanfaatan TIK di lingkungan Unit Non Eselon. 
Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), chief information officer Unit Non 
Eselon berkoordinasi dengan chief information officer 
Kementerian Keuangan. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang 
chief information officer Unit Non Eselon sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan 
Pimpinan Unit Non Eselon. 
jdih.kemenkeu.go.id
-13 -
Bagian Keempat 
Ketua Keamanan Informasi ( Chief Information Security Officer) 
Paragraf 1 
Ketua Keamanan Informasi ( Chief Information Security Officer) 
Kementerian Keuangan