Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 30 Tahun 2022?
Materi muatan PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 30 Tahun 2022 tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon . 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Presiden yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara 
dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 
melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
menyejahterakan masyarakat. 
6. Bupati adalah Bupati Cirebon. 
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabu paten 
Cirebon. 
8. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah. 
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan 
Daerah. 
10. Sekretariat Badan adalah Sekretariat Badan 
Pendapatan Daerah. 
11. Bidang adalah Bidang pada Badan Pendapatan Daerah. 
12. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Pendapatan 
Daerah. 
13. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Pendapatan 
Daerah. 
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya 
disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan 
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 
penunjang tertentu. 
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok 
Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan 
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya 
dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi. 
16. Kelompok Substansi adalah pengelompokan tugas dan 
fungsi pada unit kerja yang dilaksanakan oleh Pejabat 
Fungsional dan Pejabat Pelaksana. 
17. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional Ahli Muda 
yang diberikan tugas memimpin kelompok substansi 
sesuai dengan pengelompokan tugas dan fungsi bidang 
tugasnya. 
18. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah 
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
19. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, 
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual 
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak 
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui 
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau 
nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau 
pembayaran pajak, objek pajak dan/ a tau bukan objek 
pajak, dan/ a tau harta dan kewajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 
21. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya 
disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh 
Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan perpajakan daerah. 
22. Surat Setoran Pajak Daerah, 
disingkat SSPD, adalah bukti 
penyetoran pajak yang telah 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran 
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besamya jumlah pokok pajak yang 
terutang. 
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya 
disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk 
memberitahukan besamya Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib 
Pajak. 
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak, 
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran 
pokok pajak, besamya sanksi administratif, dan 
jumlah pajak yang masih harus dibayar. 
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya 
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah pokok pajak sama besamya 
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang 
dan tidak ada kredit pajak. 
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada 
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 
29. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan yang selanjutnya 
pembayaran atau 
dilakukan dengan 
tagihan pajak dan/atau sanksi administratif beru.pa 
bunga dan/ a tau denda. 
30. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat 
PBB-P2 adalah sumber penerimaan bagi Pemerintah 
Daerah. 
31. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang 
selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang 
dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. 
32. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan 
kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam 
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai 
tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan 
usaha W ajib Pajak dalam melaksanakan hak dan 
kewajiban perpajakan Daerah. 
33. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT 
adalah poligon yang menggambarkan nilai tanah yang 
relative sama dari sekumpulan bidang tanah 
didalamnya, yang batasannya bisa bersifat imajiner 
ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah. 
34. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya 
disingkat DBKB adalah Daftar yang dibuat untuk 
memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan 
pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen 
utama dan/ a tau biaya komponen material bangunan 
dan biaya komponen fasilitas bangunan.