Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 5O Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 5O Tahun 2022 tentang PEDOMAN ALOKASI PENGGUNAAN DANA DESA, BAB II - PENETAPAN PAGU DANA DESA, Pasal 5 berbunyi:

(1) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf c, dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran 
Dana Desa dibagi berdasarkan indikator: 
(2) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa dilakukan dengan 
menggunakan formula sebagai berikut: 
a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen) ; 
b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh 
persen); 
c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan 
d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh 
persen). 
(3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dihitung dengan menggunakan rum us: 
AFDesa = {(0,10 x Zl) + (0,40 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,40 x Z4)} x AF 
Keterangan: 
AFDesa = 
Z1 = 
Z2 = 
Z3 = 
Z4 = 
AFKab = Alokasi Formula setiap Desa 
rasio jumlah penduduk setiap Desa 
terhadap total penduduk Desa 
rasio jumlah penduduk miskin setiap desa 
terhadap total penduduk miskin Desa 
rasio luas wilayah desa setiap desa 
terhadap total luas wilayah Desa 
rasio IKG desa terhadap total IKG Desa 
Alokasi Formula nasional 
(4) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing 
ditunjukan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa. 
(5) Dalam hal terdapat data jumlah penduduk miskin Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih besar dari data 
jumlah penduduk yang digu nakan dalam pengalokasian Dana 
Desa tahun angg aran 2022, dilakukan penyesuaian data 
jumlah penduduk miskin Desa menjadi sebesar jumlah 
10 
penduduk yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa 
tahun anggaran 2022. 
(6) Dalam hal terdapat data luas wilayah Desa melebihi 999 km2 
(sembilan ratus sembilan puluh sembilan kilometer persegi) , 
dilakukan penyesuaian data luas wllayah Desa menjadi sebesar 
999 km2 ( sembilan ratus sembilan puluh sembilan kilometer 
persegi). 
(7) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jederal Perimbangan 
Keuangan menetapkan rincian Alokasi Formula per Desa setiap 
kabupaten.