Menurut PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 45 Tahun 2010, apa isi dari Pasal 7?
Pasal Pasal 7 dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 45 Tahun 2010 tentang perubahan nama perusahaan; b. Dalam hal Pemegang IU-IPHHK berbentuk Perseroan Terbatas melampirkan Akta, pada BAB III - IZIN PERLUASAN IU-IPHHK, menyatakan:

Pengajuan Izin Perluasan IU-IPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. pemohon mengajukan permohonan k epada Kepala Dinas dan mengisi daftar isian yang 
disediakan oleh BPPT sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan V Peraturan Bupati 
ini serta dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 2); 
b. dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 2) tidak dipenuhi, 
Kepala Dinas menerbitkan surat penolakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 
permohonan diterima; 
c. dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 2) dipenuhi, Kepala 
Dinas menerbitkan izin perluasan IU -IPHHK kepada pemohon paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari kerja sejak permohonan diterima; 
d. Berdasarkan Izin perluasan IU -IPHHK sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pemegang 
IU-IPHHK wajib melaksanakan perluasan industrinya sesuai ketentuan dan batas waktu 
yang telah ditetapkan dalam Izin perluasan IU -IPHHK , serta menyampaikan laporan 
kemajuan realisasi perluasan industri tiap bulan kepada Kepala Dinas; 
e. Kepala Dinas menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan realisasi 
perluasan industri, yang hasilnya dituangkan dalam B erita Acara Pemeriksaan dan 
disampaikan kepada Kepala Dinas; 
f. Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapang an sebagaimana dimaksud pada huruf e, 
Pemegang IU-IPHHK tidak merealisasikan perluasan industri sesuai ketentuan dan batas 
waktu yang telah ditetapkan dalam Izin Perluasan IU -IPHHK , Kepala Dinas mencabut izin 
perluasan IU -IPHHK setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan 
selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yang diterbitkan oleh Kepala Dinas, dengan 
tembusan kepada Bupati, Menteri dan Gubernur.