Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor /4 Tahun 2020?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor /4 Tahun 2020 tentang STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISIKAN DAERAH, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tapin. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Tapin. 
4. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program 
Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, 
dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk 
mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka 
meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. 
5. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan 
kemiskinan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang digunakan 
sebagai rancangan kebijakan pembangunan Daerah dibidang 
Penanggulangan Kemiskinan. 
1 
7 
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik 
sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati. 
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun.