Apa norma yang terkandung dalam Pasal 3 PERATURAN BUPATI BANTUL Nomor 28 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN BUPATI BANTUL Nomor 28 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 65 TAHUN 2021, khususnya , Pasal 3, memuat:

(1) Bupati melaksanakan evaluasi kinerja p ada semua PD . 
(2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 4 (empat) 
kali dalam 1 (satu) tahun . 
(3) Dalam melaksanakan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Bupati membentuk Tim Evaluasi Kinerja dengan Keputusan Bupati . 
5 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kinerja PD sebagaimana tersebut 
dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 
3. ketentuan Pasal 4 dihapus . 
 
4. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV diubah 
sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II, 
Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
 
Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berl aku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. 
 
Ditetapkan di Bantul 
pada tanggal 12 April 2022 
BUPATI BANTUL, 
 
 ttd 
ABDUL HALIM MUSLIH 
 
Diundangkan di Bantul 
pada tanggal 12 April 2022 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, 
ttd 
HELMI JAMHARIS 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 202 2 NOMOR 28 
 
 
 
 
LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI BANTUL 
6 NOMOR 28 TAHUN 202 2 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
BANTUL NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI 
KINERJA PERANGKAT DAERAH 
 
PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 
 
I. UMUM 
Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja PD terdapat beberapa langkah kerja 
yang berkaitan dengan evaluasi kinerja PD yang tidak dapat dilepaskan dari 
ruang lingkup dan tujuan evaluasi. 
Langkah -langkah kerja tersebut terdiri atas : 
1. evaluasi atas kriteria evalua si kinerja; 
2. penghitungan Indeks PD; dan 
3. penilaian dan penyimpulan. 
 
II. EVALUASI ATAS KRITERIA EVALUASI KINERJA 
1. Evaluasi kinerja PD difokuskan pada kriteria -kriteria yang ditetapkan, 
sehingga dapat diukur sebagai berikut : 
a. perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil; 
b. pemanfaatan aplikasi ias m akuntabilitas kinerja; 
c. pelaksanaan program dan kegiatan; dan 
d. kesesuaian antara perencanaan dengan penganggaran, pelaksanaan, 
capaian serta pelaporannya. 
2. Evaluasi kinerja PD terdiri atas evaluasi perencanaan, pelaksa naan, 
pelaporan, capaian, dan evaluasi yaitu pencapaian target kinerja 
organisasi. 
3. Evaluasi kinerja dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu: 
a. triwulan I, yaitu sampai dengan bulan Maret; 
b. triwulan II, yaitu sampai dengan bulan Juni; 
c. triwulan III, yaitu sampai dengan bulan September; dan 
d. triwulan IV, yaitu sampai dengan bulan Desember. 
 
4. Kriteria dan sub kriteria evaluasi kinerja beserta penjelasannya untuk 
triwulan I sampai dengan triwulan III sebagaimana tersebut dalam 
7 Lampiran II. 
5. Kriteria dan sub kriteria evaluasi kinerja beserta penjelasannya untuk 
triwulan IV sebagaimana tersebut dalam Lampiran III. 
6. Kriteria dan sub kriteria evaluasi kinerja beserta penjelasannya untuk Staf 
Ahli Bupati sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV. 
7. Kriteria dan sub kriteria evaluasi kinerja beserta penjelasannya untuk 
penilaian sederhana sebagaimana tersebut dalam Lampiran V. 
 
III. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN 
1. Evaluasi kinerja PD harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif 
PD dalam mengimplementasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, 
capaian dan evaluasi kinerja sesuai dengan kriteria masing - masing. 
2. Penilaian evaluasi kinerja dilaksanakan sebagai berikut : 
a. triwulan I, dilaksanakan mulai tanggal 11 April; 
b. triwulan II, dilaksanakan mulai tanggal 11 Juli; 
c. triwula n III, dilaksanakan mulai tanggal 11 Oktober; 
d. triwulan IV, dilaksanakan mulai tanggal 11 Januari tahun berikutnya. 
3. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut: 
a. dalam melakukan penilaian, terdapat 2 (dua) variable yaitu: 
1) kriteria; dan 
2) sub kriteria; 
b. setiap kriteria dan sub kriteria evaluasi diberikan alokasi nilai; 
c. penilaian atas kriteria dan sub kriteria berlaku untuk seluruh PD; 
dan 
d. alokasi nilai kriteria dan sub kriteria penilaian untuk evaluasi kinerja 
triwulan I sampai dengan triwulan III yaitu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Kapanewon 
No Kriteria Bobot Sub kriteria Nilai Evaluator 
8 1. Perencanaan 20% a. Ketepatan waktu 
Dokumen Perencanaan 
PD (Renstra, Renja); dan 10 
Bappeda 
b. Ketepatan waktu 
penyusunan ROPK. 10 
2. Pelaksanaan 25% a. Realisasi kegiatan fisik; 5 Bappeda 
b. Realisasi keuangan; 10 Bappeda 
c. Penyerapan anggaran 
belanja langsung per 
triwulan; dan 5 BPKPAD 
d. Revisi DPA. 5 BPKPAD 
3. 
 
 
 
 
 Pelaporan 
 
 
 
 
 40% 
 
 
 
 
 a. Laporan realisasi fisik 
dan keuangan melalui 
SIM; 10 Bappeda 
b. Laporan indikator kinerja 
dalam sistem 
akuntabilitas kinerja; dan 5 Bagian 
Organisasi 
c. Laporan aset per 
triwulan; 10 BPKPAD 
d. Laporan Barang 
Persediaan; 5 BPKPAD 
e. Pengisian pelaporan 
pengadaan barang dan 
jasa dalam aplikasi; dan 5 Bagian PBJ 
f. Kelengkapan dan 
ketepatan waktu 
penyampain Evaluasi 
Hasil Renja. 5 Bappeda 
4 Capaian 15% a. Tindak lanjut hasil 
pemeriksaan; dan 5 Inspektorat 
Daerah 
b. Fasilitasi ketepatan 
pelaporan 
pertanggungjawaban 
pemerintahan kalurahan. 10 DPMK 
Jumlah Total 100% 100 
9 2) Dinas/Badan/InspektoratDaerah/Sekretariat DPRD/Sekretariat Daerah : 
No Kriteria Bobot Sub kriteria Nilai Evaluator 
1 Perencanaan 20% a. Ketepatan waktu 
Dokumen 
Perencanaan PD 
(Renstra, Renja); dan 10 
Bappeda 
b. Ketepatan waktu 
penyusunan ROPK. 10 
2 Pelaksanaan 30% a. Penyerapan anggaran 
belanja langsung per 
triwulan; 10 BPKPAD 
b. Realisasi kegiatan 
fisik; 5 Bappeda 
c. Realisasi keuangan; 
dan 10 Bappeda 
d. Revisi DPA. 5 BPKPAD 
3 Pelaporan 40% a. Laporan realisasi fisik 
dan keuangan melalui 
SIM; 10 Bappeda 
b. Laporan indikator 
kinerja dalam sistem 
akuntabilitas kinerja; 5 Bagian 
Organisasi 
c. Laporan aset per 
triwulan; 10 BPKPAD 
d. Laporan Barang 
Persediaan; 5 BPKPAD 
e. Pengisian pelaporan 
pengadaan barang dan 
jasa dalam aplikasi; 
dan 5 Bagian 
PBJ 
f. Kelengkapan dan 
ketepatan waktu 
penyampain Evaluasi 
hasil Renja 5 Bappeda 
4 Capaian 10% Tindak lanjut hasil 
pemeriksaan. 10 Inspektorat 
Daerah 
Jumlah Total 100% 100 
10 e. alokasi nilai kriteria dan sub kriteria penilaian untuk evaluasi kinerja sederhana
 triwulan I sampai dengan triwulan III Dinas/Badan/ Inspektorat 
Daerah/Sekretariat DPRD/Sekretariat Daerah/Kapanewon adalah : 
No Kriteria Bobot Kategori Nilai Evaluator 
1 Perencanaan 40% a. Ketepatan waktu 
Dokumen Perencanaan 
PD (Renstra, Renja); 
dan 20 Bappeda 
b. Ketepatan waktu 
penyusunan ROPK. 
2 Pelaporan 60% a. Laporan realisasi fisik 
dan keuangan melalui 
SIM; 15 Bappeda 
b. Laporan indikator 
kinerja dalam sistem 
akuntabilitas kinerja; 5 Bagian 
Organisasi 
c. Ketepatan waktu 
penyusuan dokumen 
Evaluasi Hasil Renja 
Perangkat Daerah; 15 Bappeda 
d. Tindak lanjut hasil 
pemeriksaan; dan 10 Inspektorat 
Daerah 
e. Laporan aset 
pertriwulan. 15 BPKPAD 
Jumlah Total 100% 100 
 
f. alokasi nilai kriteria dan sub kriteria penilaian untuk evaluasi kinerja 
triwulan IV adalah : 
3) Kapanewon 
No Kriteria Bobot Sub-Kriteria Nilai Evaluator 
1 Perencanaan 20% a. Ketepatan waktu 
Dokumen Perencanaan 
PD (Renja Perubahan); 
dan 10 Bappeda 
b. Ketepatan waktu 
penyusunan ROPK 
sesuai APBD 
Perubahan. 
 10 Bappeda 
11 No Kriteria Bobot Sub-Kriteria Nilai Evaluator 
2 Pelaksanaan 25% a. Realisasi kegiatan fisik; 5 Bappeda 
b. Realisasi keuangan; 5 Bappeda 
c. Penyerapan anggaran 
belanja langsung per 
triwulan; 5 BPKPAD 
d. Revisi DPA; dan 5 BPKPAD 
e. Pengumuman RUP 
dalam SIRUP. 5 Bagian 
PBJ 
3 Pelaporan 20% a. Laporan realisasi fisik 
dan keuangan melalui 
SIM; 5 Bappeda 
b. Laporan aset per 
triwulan; 5 BPKPAD 
c. Laporan Barang 
Persediaan; dan 5 BPKPAD 
d. Pengisian pelaporan 
pengadaan barang dan 
jasa dalam aplikasi. 5 Bagian 
PBJ 
4 Capaian 25% a. Indikator kinerja 
organisasi sesuai 
evaluasi hasil Renja; 10 Bagian 
Organisasi 
b. Capaian IKU dalam 
sistem akuntabilitas 
kinerja; 5 Bagian 
Organisasi 
c. Nilai IKM; dan 5 Bagian 
Organisasi 
d. Fasilitasi capaian 
realisasi APB 
Kalurahan. 5 DPMK 
5 Evaluasi 10% a. Evaluasi AKIP; dan 5 Inspektorat 
Daerah 
b. Hasil pemeriksaan dan 
tindaklanjutnya. 5 Inspektorat 
Daerah 
Jumlah Total 100% 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 4) Dinas/Badan/Inspektorat Daerah/Sekretariat DPRD/Sekretariat Daerah : 
No Kriteria Bobot Sub kriteria Nilai Evaluator 
1 
 Perencanaan 
 20% 
 a. Ketepatan waktu 
Dokumen Perencanaan 
PD (Renja P erubahan ); 
dan 10 Bappeda 
b. Ketepatan waktu 
penyusunan ROPK 
sesuai APBD 
Perubahan. 10 Bappeda 
2 
 
 
 
 Pelaksanaan 
 
 
 
 25% 
 
 
 
 a. Realisasi kegiatan fisik; 5 Bappeda 
b. Realisasi keuangan; 5 Bappeda 
c. Penyerapan anggaran 
belanja langsung per 
triwulan; 5 BPKPAD 
d. Revisi DPA; dan 5 BPKPAD 
e. Pengumuman RUP 
dalam SIRUP. 5 Bagian 
PBJ 
3 
 
 
 Pelaporan 
 
 
 20% 
 
 
 a. Ketepatan laporan 
realisasi fisik dan 
keuangan melalui SIM; 5 Bappeda 
b. Laporan aset per 
triwulan; 5 BPKPAD 
c. Laporan Barang 
Persediaan; dan 5 BPKPAD 
d. Pengisian pelaporan 
pengadaan barang dan 
jasa dalam aplikasi. 5 Bagian 
PBJ 
4 
 
 Capaian 
 
 25% 
 
 a. Evaluasi hasil renja; 10 Bappeda 
b. Capaian IKU dalam 
sistem akuntabilitas 
kinerja; dan 10 Bagian 
Organisasi 
c. Nilai IKM. 5 Bagian 
Organisasi 
5 
 Evaluasi 
 10% 
 a. Evaluasi AKIP; dan 5 Inspektorat 
Daerah 
b. Hasil pemeriksaan dan 
tindaklanjutnya. 5 Inspektorat 
Daerah 
Jumlah Total 100% 100 
 
13 g. alokasi nilai kriteria dan sub kriteria penilaian untuk evaluasi kinerja 
sederhana triwulan IV Dinas/Badan/Inspektorat Daerah/Sekretariat 
DPRD/Sekretariat Daerah/Kapanewon adalah : 
No Kriteria Bobot Sub-Kriteria Nilai Evaluator 
1 Perencanaan 20% a. Ketepatan waktu 
Dokumen Perencanaan 
PD (Renstra, Renja; dan 10 
Bappeda b. Ketepatan waktu 
penyusunan ROPK 
sesuai APBD 
Perubahan. 10 
2 Pelaporan 50% a. Laporan realisasi fisik 
dan keuangan melalui 
SIM; 10 Bappeda 
b. Laporan indikator 
kinerja dalam sistem 
akuntabilitas kinerja; 10 Bagian 
Organisasi 
c. Ketepatan waktu 
penyusuan dokumen 
Evaluasi Hasil Renja 
Perangkat Daerah; 10 Bappeda 
d. Laporan aset per 
triwulan; dan 10 BPKPAD 
e. Laporan Barang 10 BPKPAD 
3 Capaian 10% Nilai IKM. 10 Bagian 
Organisasi 
4 Evaluasi 20% a. Evaluasi AKIP; dan 10 
Inspektorat 
Daerah b. Hasil pemeriksaan dan 
tindak lanjutnya. 10 
Jumlah Total 100% 100 
 
h. setiap sub kriteria akan dibagi ke dalam beberapa kategori sebagai 
kriteria pemenuhan sub kriteria tersebut, ketentuan pemberian nilai 
sebagai berikut: 
1) nilai 5 (lima) untuk kategori memuaskan; 
2) nilai 4 (empat) untuk kategori baik; 
3) nilai 3 (tiga) untuk kategori cukup; 
 
14 4) nilai 2 (dua) untuk kategori kurang; dan 
5) nilai 1 (satu) untuk kategori buruk. 
i. pada sub kriteria “jumlah revisi DPA belanja langsung”, apabila revisi DPA 
disebabkan karena penyesuaian pada ketentuan peraturan perundang -
undangan, maka revisi DPA tidak diperhitungkan dalam penilaian. 
j. beberapa ketentuan khusus dal am evaluasi kinerja tahunan diatur 
sebagai berikut: 
1) dalam sub kriteria “hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya”, yang 
dilakukan penilaian adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh 
Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 
(DIY) d an Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
2) dalam sub kriteria “proses pengadaan barang dan jasa” hanya 
dilakukan penilaian terhadap proses pengadaan barang dan jasa yang 
dianggarkan pada anggaran murni dan tidak mempertimbangkan 
proses pengadaan barang dan jasa ya ng dianggarkan pada anggaran 
perubahan. 
3) penilaian dengan kriteria yang terkait dengan ias m aplikasi 
dilaksanakan jika aplikasi ias digunakan namun a pabila aplikasi 
belum dapat dipergunakan kriteria tersebut akan dinilai maksimal. 
4) penilaian Revisi DPA di kecualikan dalam hal adanya kebijakan 
Pemerintah/Pemerintah Daerah yang mengakibatkan pergeseran/ 
perubahan anggaran. 
5) penilaian IKM diberikan nilai sesuai kriteria apabila jumlah responden 
memenuhi angka minimal atau sama dengan 660 per tahun , apabila 
jumlah rospenden kurang dari 660 maka hanya diberikan dinilai 1. 
6) Penilaian kategori dokumen perencanaan : 
a. benar apabila koreksi substansi hasil verifikasi dokumen 
perencanaan sampai dengan 5 catatan; 
b. kurang benar apabila koreksi substansi hasil verifikasi dokumen 
perencanaan 6 sampai dengan 10 catatan; 
c. belum benar apabila koreksi substansi hasil verifikasi dokumen 
perencanaan lebih dari 10 catatan; 
 
 
 
7) Dokumen pe rencanaan dalam krietria Perencanaan yang dimaksud 
adalah: 
15 a. Triwulan I berupa Rancangan Renja; 
b. Triwulan II berupa Rancangan Akhir Renja dan/atau Renstra/ 
Perubahan Renstra; 
c. Triwulan III berupa Rancangan Akhir Perubahan Renja; 
d. Triwulan IV berupa nilai rata -rata Triwulan I, Triwulan II, dan 
Triwulan III 
 
4. Penilaian kinerja Staf Ahli Bupati diukur dengan kriteria tersendiri sebagai 
berikut : 
 
No Kriteria Bobot Sub kriteria Nilai 
1 Pelaksanaan 100% a. masukan, saran 
pertimbangan, kajian, 
telaahan sesuai bidangnya 
yang disampaikan kepada 
Bupati, dengan tembusan 
Sekretaris Daerah; dan 40 
b. kualitas masukan, saran 
pertimbangan,kajian, 
telaahan. 60 
 
5. Dalam hal Staf Ahli Bupati tidak memberikan masukan, saran pertimbangan, 
kajian, telaahan sesuai bidangnya yang disampaikan kepada Bupati, dengan 
tembusan Sekretaris Daerah, maka diberikan nilai kinerja sebesar 30% (tiga 
puluh persen). 
6. Setelah setiap kategori diberikan nilai, maka penyimpulan dilakukan sebagai 
berikut: 
a. tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap kategori pada setiap sub 
kriteria sehingga ditemukan suatu angka tertentu; 
b. untuk kriteria yang berhubu ngan dengan kondisi yang memerlukan 
penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan 
tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata -rata; dan 
c. tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub 
kriteria yang ada sehingga ditem ukan suatu angka tertentu dengan total 
nilai tertinggi 100. 
7. Apabila PD menjadi sample dalam penilaian yang dilakukan oleh pemerintah 
pusat, dapat diberikan nilai tambahan untuk triwulan IV dengan batasan nilai 
16 maksimal 100, dengan kriteria : 
a. penilaian SAKIP diberikan tambahan nilai 1; 
b. penilaian Zona Integritas diberikan tambahan nilai 1; 
c. penilaian Reformasi Birokrasi diberikan tambahan nilai 1; 
d. PD yang mendapatkan Penghargaan/Prestasi tingkat nasional dan 
internasional maksimasl diberikan tambahan nilai 1 ; dan 
e. penilaian Inovasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri dengan 
kematangan Inovasi 301 atau lebih diberikan nilai tambahan 1, 
kematangan Inovasi 100 sampai 300 diberikan tambahan nilai 0,5. 
 
IV. PELAPORAN DAN PENETAPAN HASIL EVALUASI 
1. Tim Evaluasi Kinerja PD menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja 
kepada Bupati; 
2. hasil evaluasi kinerja triwulan I disampaikan kepada Bupati paling lambat 
akhir bulan April tahun anggaran berjalan; 
3. hasil evaluasi kinerja triwulan II disamp aikan kepada Bupati paling lambat 
akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan; 
4. hasil evaluasi kinerja triwulan III disampaikan kepada Bupati paling lambat 
akhir bulan Oktober tahun anggaran berjalan; 
5. hasil evaluasi kinerja triwulan IV disampaikan kepada Bupat i paling lambat 
akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya; dan 
6. berdasarkan laporan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 
sampai dengan angka 5, Bupati menetapkan hasil evaluasi kinerja PD 
dengan Keputusan Bupati. 
 
V. PENGHARGAAN 
Bupati memberikan penghargaan kepada PD sesuai kemampuan 
keuanganDaerah. 
 
BUPATI BANTUL, 
 
 
ABDUL HALIM MUSLIH 
17 LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI BANTUL 
NOMOR TAHUN 202 2 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
BANTUL NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI 
KINERJA PERANGKAT DAERAH 
 
LEMBAR KRITERIA EVALUASI KINERJA TRIWULAN I SAMPAI DENGAN TRIWULAN III 
A. KAPANEWON 
 
No Kriteria/Sub Kriteria Kategori Nilai Evaluator 
A. PERENCANAAN 
1. Ketepatan waktu 
Dokumen 
Perencanaan PD 
(Renstra, Renja). a. Dokumen perencanaan benar dan 
tepat waktu; 5 
Bappeda b. Dokumen perencanaan benar dan 
tidak tepat waktu 4 
c. Dokumen perencanaan kurang 
benar dan tepat waktu; 3 
d. Dokumen perencanaan belum 
benar dan tepat waktu; dan 2 
e. Dokumen perencanaan belum 
benar dan tidak tepat waktu. 1 
2. Ketepatan waktu 
penyusunan ROPK. a. Penyusunan ROPK selesai, 
dilaksanakan maksimal 15 hari 
kalender setelah APBD disahkan; 5 
Bappeda b. Penyusunan ROPK selesai 
dilaksanakan >15 hari s/d 30 hari 
kalender setelah APBD disahkan; 
dan 3 
c. Penyusunan ROPK selesai 
dilaksanakan >30 hari setelah 
APBD disahkan. 1 
B. PELAKSANAAN 
1. Realisasi kegiatan 
fisik (deviasi realisasi 
fisik dibandingkan 
target). 
 a. Deviasi <5 %; 5 
Bappeda b. Deviasi antara 5% s/d <10%; dan 3 
c. Deviasi ≥10%. 1 
18 No Kriteria/Sub Kriteria Kategori Nilai Evaluator 
2. Realisasi keuangan 
(deviasi realisasi 
keuangan 
dibandingkan target). a. Deviasi <5 %; 5 
Bappeda b. Deviasi antara 5% s/d <10%; dan 3 
c. Deviasi ≥10%. 1 
3. Penyerapan anggaran 
belanja langsung 
pertriwulan (pencairan 
Surat Perintah 
Pencairan Dana 
(SP2D). a. Ketepatan penyerapan anggaran 
mencapai ≥ 90%; 5 
BPKPAD b. Ketepatan penyerapan anggaran 
mencapai 80% s/d <90%; 4 
c. Ketepatan penyerapan anggaran 
mencapai 70% s/d <80%; 3 
d. Ketepatan penyerapan anggaran 
mencapai 60% s/d <70%; dan 2 
e. Ketepatan penyerapan anggaran 
mencapai <60%. 1 
4. Revisi Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran 
(DPA). a. Tidak ada revisi Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (belanja 
langsung); 5 
BPKPAD b. Revisi Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran dilakukan 1 kali; 4 
c. Revisi Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran dilakukan 2 kali; 3 
d. Revisi Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran dilakukan 3 kali; dan 2 
e. Revisi Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran dilakukan lebih dari 3 
kali. 1 
C. PELAPORAN 
1. Laporan realisasi fisik 
dan keuangan melalui 
SIM. a. Laporan realisasi fisik dan 
keuangan disampaikan sampai 
dengan tanggal 10 bulan 
berikutnya; dan 5 
Bappeda 
b. Laporan realisasi fisik dan 
keuangan disampaikan setelah 
tanggal 10 bulan berikutnya. 1 
2. Laporan indikator 
kinerja dalam sistem 
akuntabilitas kinerja. a. Realisasi indikator kinerja sampai 
dengan eselon IV atau yang 
disetarakan disampaikan sampai 
dengan tanggal 10 bulan 
berikutnya; dan 5 Bagian 
Organisasi 
19 No Kriteria/Sub Kriteria Kategori Nilai Evaluator 
b. Realisasi indikator kinerja sampai 
dengan eselon IV atau yang 
disetarakan disampaikan setelah 
tanggal 10 bulan berikutnya. 1 
3. Laporan aset per 
triwulan. a. Laporan aset disampaikan sampai 
dengan tanggal 5 bulan 
berikutnya; 5 
BPKPAD b. Laporan aset disampaikan pada 
tanggal 6 sampai dengan 10 bulan 
berikutnya; dan 3 
c. Laporan aset disampaikan setelah 
tanggal 10 bulan berikutnya. 1 
4. Laporan Barang 
Persediaan. a. Laporan barang persediaan 
disampaikan sampai dengan 
tanggal 5 bulan berikutnya; 
 5 
BPKPAD b. Laporan barang persediaan 
disampaikan sampai dengan 
tanggal 6 sampai 10 bulan 
berikutnya; dan 3 
c. Laporan barang persediaan 
disampaikan setelah tanggal 10 
bulan berikutnya. 1 
5. Pengisian pelaporan 
pengadaan barang 
dan jasa dalam 
aplikasi. a. Pelaporan proses pengadaan 
barang dan jasa dalam aplikasi 
disampaikan sampai dengan 
tanggal 5 bulan berikutnya; 5 
Bagian PBJ b. Pelaporan proses pengadaan 
barang dan jasa dalam aplikasi 
disampaikan setelah tanggal 5 
sampai dengan tanggal 10 bulan 
berikutnya; dan 3 
c. Apabila pelaporan proses 
pengadaan barang dan jasa dalam 
aplikasi disampaikan setelah 
tanggal 10 bulan berikutnya. 1 
6. Kelengkapan dan 
ketepatan waktu a. Evaluasi hasil Renja disampaikan 
lengkap sampai dengan tanggal 5 
setelah triwulan berakhir; 5 Bappeda 
20 No Kriteria/Sub Kriteria Kategori Nilai Evaluator 
penyampain Evaluasi 
Hasil Renja. b. Evaluasi hasil Renja disampaikan 
lengkap setelah tanggal 5 dengan 
tanggal 10 setelah triwulan 
berakhir; dan 3 
c. Evaluasi hasil Renja disampaikan 
lengkap setelah tanggal 10 setelah 
triwulan berakhir. 1 
D. CAPAIAN 
1. Tindak lanjut hasil 
pemeriksaan. a. Penyelesaian TLHP sebesar 100%; 5 
Inspektorat 
Daerah b. Penyelesaian TLHP sebesar 90% 
s.d <100%; 4 
c. Penyelesaian TLHP sebesar 80% 
s.d <90%; 3 
d. Penyelesaian TLHP sebesar 80% 
s.d. <70%; dan 2 
e. Penyelesaian TLHP dibawah 70%. 1 
2. Fasilitasi Ketepatan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kalurahan 
 
 
 a. Ketepatan 
pelaporan 
pertanggungjawaban 
realisasi 
pelaksanaan 
APBKalurahan 
Tahun Anggaran 
sebelumnya 
(Peraturan 
Kalurahan tentang 
Laporan 
Pertanggungjawaban 
APBKalurahan). a. Pelaporan pertanggung -jawaban 
realisasi pelaksanaan 
APBKalurahan disampaikan 
sampai dengan tanggal 31 Maret; 5 
DPMK b. Pelaporan pertanggung -jawaban 
realisasi pelaksanaan 
APBKalurahan disampaikan lebih 
dari tanggal 31 Maret sampai 
dengan tanggal 11 April; dan 3 
c. Pelaporan pertanggungjawaban 
realisasi pelaksanaan 
APBKalurahan disampaikan lebih 
dari tanggal 11 April. 1 
 
 
 b. Ketepatan 
pelaporan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Kalurahan (LPPKal). a. Pelaporan pertanggung -jawaban 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
Kalurahan (LPPKal) disampaikan 
sampai dengan tanggal 31 Maret; 5 
DPMK 
b. Pelaporan pertanggungjawaban 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
Kalurahan (LPPKal) disampaikan 
lebih dari tanggal 31 Maret 3 
21 No Kriteria/Sub Kriteria Kategori Nilai Evaluator 
sampai dengan tanggal 11 April; 
dan 
c. Pelaporan pertanggungjawaban 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
Kalurahan (LPPKal) disampaikan 
lebih dari tanggal 11 April. 1 
 
B. DINAS/BADAN/INSPEKTORAT DAERAH/ SEKRTARIAT DPRD/SEKRETARIAT DAERAH : 
No Kriteria/Sub Kriteria Kategori Nilai Evaluator 
A. PERENCANAAN 
1. Ketepatan waktu 
Dokumen 
Perencanaan PD 
(Renstra, Renja). a. Dokumen perencanaan benar dan 
tepat waktu; 5 
Bappeda b. Dokumen perencanaan benar dan 
tidak tepat waktu 4 
c. Dokumen perencanaan kurang 
benar dan tepat waktu; 3 
d. Dokumen perencanaan belum 
benar dan tepat waktu; dan 2 
e. Dokumen perencanaan belum 
benar dan tidak tepat waktu. 1 
2. Ketepatan waktu 
penyusunan ROPK. a. Penyusunan ROPK dilaksanakan 
maksimal 15 hari kalender setelah 
APBD disahkan; 5 
Bappeda b. Penyusunan ROPK dilaksanakan 
>15 hari s/d 30 hari kalender 
setelah APBD disahkan; dan 3 
c. Penyusunan ROPK dilaksanakan 
>30 hari setelah APBD disahkan. 1 
B. PELAKSANAAN 
1. Penyerapan anggaran 
belanja langsung 
pertriwulan 
(pencairan SP2D). a. Ketepatan penyerapan anggaran 
mencapai ≥ 90%; 5 
BPKPAD b. Ketepatan penyerapan anggaran 
mencapai 80% s/d <90%; 4 
c. Ketepatan penyerapan anggaran 
mencapai 70% s/d <80%; 3 
22 No Kriteria/Sub Kriteria Kategori Nilai Evaluator 
d. Ketepatan penyerapan anggaran 
mencapai 60% s/d <70%; dan 2 
e. Ketepatan penyerapan anggaran 
mencapai <60%. 1 
2. Realisasi kegiatan 
fisik (deviasi realisasi 
fisik dibandingkan 
target). a. Deviasi <5 %; 5 
Bappeda b. Deviasi antara 5% s/d <10%; dan 3 
c. Deviasi ≥10%. 1 
3. Realisasi keuangan 
(deviasi realisasi 
keuangan 
dibandingkan target). a. Deviasi <5 %; 5 
Bappeda b. Deviasi antara 5% s/d <10%; dan 3 
c. Deviasi ≥10%. 1 
4. Revisi Dokumen 
Pelaksanaan 
Anggaran a. Tidak ada revisi Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran; 5 
BPKPAD b. Revisi Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran dilakukan 1 kali; 4 
c. Revisi Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran dilakukan 2 kali; 3 
d. Revisi Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran dilakukan 3 kali; dan 2 
e. Revisi Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran dilakukan lebih dari 3 
kali. 1 
C. PELAPORAN 
1. Laporan realisasi fisik 
dan keuangan melalui 
SIM. a. Laporan realisasi fisik dan 
keuangan disampaikan sampai 
dengan tanggal 10 bulan 
berikutnya; dan 5 
Bappeda 
b. Laporan realisasi fisik dan 
keuangan disampaikan setelah 
tanggal 10 bulan berikutnya. 1 
2. Indikator kinerja 
dalam sistem 
akuntabilitas kinerja. a. Realisasi indikator kinerja sampai 
dengan eselon IV atau yang 
disetarakan disampaikan sampai 
dengan tanggal 10 bulan 
berikutnya; dan 
 
 5 Bagian 
Organisasi 
23 No Kriteria/Sub Kriteria Kategori Nilai Evaluator 
b. Realisasi indikator kinerja sampai 
dengan eselon IV atau yang 
disetarakan disampaikan setelah 
tanggal 10 bulan berikutnya. 1 
3. Laporan aset per 
triwulan. a. Laporan aset disampaikan sampai 
dengan tanggal 5 bulan 
berikutnya; 5 
BPKPAD b. Laporan aset disampaikan pada 
tanggal 6 sampai dengan 10 bulan 
berikutnya; dan 3 
c. Laporan aset disampaikan setelah 
tanggal 10 bulan berikutnya. 1 
4 Laporan Barang 
Persediaan a. Laporan barang persediaan 
disampaikan sampai dengan 
tanggal 5 bulan berikutnya; 5 
BPKPAD b. Laporan barang persediaan 
disampaikan sampai dengan 
tanggal 6 sampai 10 bulan 
berikutnya; dan 3 
c. Laporan barang persediaan 
disampaikan setelah tanggal 10 
bulan berikutnya. 1 
5. Pengisian pelaporan 
pengadaan barang 
dan jasa dalam 
aplikasi. a. Pelaporan proses pengadaan 
barang dan jasa dalam aplikasi 
disampaikan sampai dengan 
tanggal 5 bulan berikutnya; 5 
Bagian PBJ b. Pelaporan proses pengadaan 
barang dan jasa dalam aplikasi 
disampaikan setelah tanggal 5 
sampai dengan tanggal 10 bulan 
berikutnya; dan 3 
c. Pelaporan proses pengadaan 
barang dan jasa dalam aplikasi 
disampaikan setelah tanggal 10 
bulan berikutnya. 1 
6. Kelengkapan dan 
ketepatan waktu a. Evaluasi hasil Renja disampaikan 
lengkap sampai dengan tanggal 5 
setelah triwulan berakhir; 5 Bappeda 
24 No Kriteria/Sub Kriteria Kategori Nilai Evaluator 
penyampain Evaluasi 
Hasil Renja. b. Evaluasi hasil Renja disampaikan 
lengkap setelah tanggal 5 dengan 
tanggal 10 setelah triwulan 
berakhir; dan 3 
c. Evaluasi hasil Renja disampaikan 
lengkap setelah tanggal 10 setelah 
triwulan berakhir. 1 
D. CAPAIAN 
1. Tindak lanjut hasil 
pemeriksaan. a. Penyelesaian TLHP sebesar 100%; 5 
Inspektorat 
Daerah b. Penyelesaian TLHP sebesar 90% 
s.d <100%; 4 
c. Penyelesaian TLHP sebesar 80% 
s.d <90%; 3 
d. Penyelesaian TLHP sebesar 70% 
s.d <80%; dan 2 
e. Penyelesaian TLHP dibawah 70%. 1 
 
 
BUPATI BANTUL, 
 
 
ABDUL HALIM MUSLIH 
25 LAMPIRAN III 
PERATURAN BUPATI BANTUL 
NOMOR TAHUN 2022 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
BANTUL NOMOR 65 TAHUN 2022 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 
 
LEMBAR KRITERIA EVALUASI KINERJA TRIWULAN IV 
 
A. KAPANEWON 
 
No Kriteria/Sub Kriteria Kategori Nilai Evaluator 
A. PERENCANAAN 
1. Ketepatan waktu 
Dokumen 
Perencanaan PD 
(Renstra, Renja). a. Dokumen perencanaan benar 
dan tepat waktu; 5 
Bappeda b. Dokumen perencanaan benar 
dan tidak tepat waktu 4 
c. Dokumen perencanaan kurang 
benar dan tepat waktu; 3 
d. Dokumen perencanaan belum 
benar dan tepat waktu; dan 2 
e. Dokumen perencanaan belum 
benar dan tidak tepat waktu. 
 1 
2. Ketepatan waktu 
penyusunan ROPK 
sesuai APBD 
Perubahan. a. Penyusunan ROPK 
dilaksanakan maksimal 15 hari 
kalender setelah APBD 
disahkan; 5 
Bappeda b. Penyusunan ROPK 
dilaksanakan >15 hari s/d 30 
hari kalender setelah APBD 
disahkan; dan 3 
c. Penyusunan ROPK 
dilaksanakan >30 hari setelah 
APBD disahkan. 
 
 1 
B. PELAKSANAAN 
26 No Kriteria/Sub Kriteria Kategori Nilai Evaluator 
1. Realisasi kegiatan 
fisik (deviasi realisasi 
fisik dibandingkan 
target). a. Deviasi <5 %; 5 
Bappeda b. Deviasi antara 5% s/d <10%; 
dan 3 
c. Deviasi ≥10%. 1 
2. Realisasi keuangan 
(deviasi realisasi 
keuangan 
dibandingkan target). d. Deviasi <5 %; 5 
Bappeda e. Deviasi antara 5% s/d <10%; 
dan 3 
f. Deviasi ≥10%. 1 
3. Penyerapan 
anggaran belanja 
langsung per 
triwulan (pencairan 
SP2D). a. Ketepatan penyerapan 
anggaran mencapai ≥ 90%; 5 
BPKPAD b. Ketepatan penyerapan 
anggaran mencapai 80% s/d 
<90%; 4 
c. Ketepatan penyerapan 
anggaran mencapai 70% s/d 
<80%; 3 
d. Ketepatan penyerapan 
anggaran mencapai 60% s/d 
<70%; dan 2 
e. Ketepatan penyerapan 
anggaran mencapai <60%. 1 
4. Revisi Dokumen 
Pelaksanaan 
Anggaran. a. Tidak ada revisi Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran; 5 
BPKPAD b. Revisi Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran dilakukan 1 kali; 4 
c. Revisi Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran dilakukan 2 kali; 3 
d. Revisi Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran dilakukan 3 kali; dan 2 
e. Revisi Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran dilakukan lebih dari 
3 kali. 1 
5. Pengumuman RUP 
dalam SIRUP. a. RUP lengkap diumumkan pada 
tanggal 10 Januari tahun 
anggaran berjalan; 5 
Bagian PBJ 
b. RUP lengkap diumumkan s/d 
tanggal 20 Januari tahun 
anggaran berjalan; 4 
27 No Kriteria/Sub Kriteria Kategori Nilai Evaluator 
c. RUP lengkap diumumkan s/d 
tanggal 31 Januari tahun 
anggaran berjalan; 3 
d. RUP lengkap diumumkan s/d 
tanggal 10 Februari tahun 
anggaran berjalan; dan 2 
e. RUP lengkap diumumkan 
setelah tanggal 10 bulan 
Februari tahun anggaran 
berjalan. 1 
C. PELAPORAN 
1. Laporan realisasi 
fisik dan keuangan 
melalui SIM. a. Laporan realisasi fisik dan 
keuangan disampaikan sampai 
dengan tanggal 10 bulan 
berikutnya; dan 5 
Bappeda 
b. Laporan realisasi fisik dan 
keuangan disampaikan setelah 
tanggal 10 bulan berikutnya. 1 
2. Laporan aset per 
triwulan. a. Laporan aset disampaikan 
sampai dengan tanggal 5 bulan 
berikutnya; 5 
BPKPAD b. Laporan aset disampaikan pada 
tanggal 6 sampai dengan 10 
bulan berikutnya; dan 3 
c. Laporan aset disampaikan 
setelah tanggal 10 bulan 
berikutnya; 1 
3. Laporan Barang 
Persediaan. a. Laporan barang persediaan 
disampaikan sampai dengan 
tanggal 5 bulan berikutnya; 5 
BPKPAD b. Laporan barang persediaan 
disampaikan sampai dengan 
tanggal 6 sampai 10 bulan 
berikutnya; dan 
 
 3 
c. Laporan barang persediaan 
disampaikan setelah tanggal 10 
bulan berikutnya. 1 
28 No Kriteria/Sub Kriteria Kategori Nilai Evaluator 
4. Pengisian pelaporan 
pengadaan barang 
dan jasa dalam 
aplikasi. a. Pelaporan proses pengadaan 
barang dan jasa dalam aplikasi 
disampaikan sampai dengan 
tanggal 5 bulan berikutnya; 5 
Bagian PBJ b. Pelaporan proses pengadaan 
barang dan jasa dalam aplikasi 
disampaikan setelah tanggal 5 
sampai dengan tanggal 10 
bulan berikutnya; dan 3 
c. Pelaporan proses pengadaan 
barang dan jasa dalam aplikasi 
disampaikan setelah tanggal 10 
bulan berikutnya. 1 
D. CAPAIAN 
1 Indikator kinerja 
organisasi sesuai 
evaluasi hasil Renja. 
 a. penyampaian 
indikator kinerja 
organisasi sesuai 
evaluasi hasil 
Renja. a. Evaluasi hasil renja 
disampaikan sampai dengan 
tanggal 5 setelah triwulan 
berakhir; 5 
Bappeda b. Evaluasi hasil renja 
disampaikan setelah tanggal 5 
sampai dengan tanggal 10 
setelah triwulan berakhir; dan 3 
c. Evaluasi hasil renja 
disampaikan setelah tanggal 
10 setelah triwulan berakhir. 1 
 b. capaian indikator 
kinerja organisasi 
sesuai evaluasi 
hasil Renja. a. Capaian indikator kinerja 91% 
s/d 100%; 5 
Bappeda b. Capaian indikator kinerja 76% 
s/d <90% ; 4 
c. Capaian indikator kinerja 66% 
s/d 76%; 3 
d. Capaian indikator kinerja 51% 
s/d <66%; dan 2 
e. Capaian indikator kinerja 
<51%. 1 
2. a. Capaian IKU 90% s/d 100%; 5 
29 No Kriteria/Sub Kriteria Kategori Nilai Evaluator 
Capaian IKU dalam 
sistem akuntabilitas 
kinerja. b. Capaian IKU 75% s/d <90%; 4 
Bagian 
Organisasi c. Capaian IKU 65% s/d 75%; 3 
d. Capaian IKU 50% s/d <65%; 
dan 2 
e. Capaian IKU <50%. 1 
3. Nilai IKM. a. Nilai IKM 90 s/d 100; 5 
Bagian 
Organisasi b. Nilai IKM 80 s/d < 90; 4 
c. Nilai IKM 70 s/d < 80; 3 
d. Nilai IKM 60 s/d < 70; dan 2 
e. Nilai IKM < 60. 1 
4. Fasilitasi Ketepatan 
capaian realisasi 
APBKalurahan. a. Realisasi penyerapan anggaran 
mencapai ≥ 80%; 5 
DPMK b. Realisasi penyerapan anggaran 
mencapai 70% s/d <80%; 4 
c. Realisasi penyerapan anggaran 
mencapai 60% s/d <70%; 3 
d. Realisasi penyerapan anggaran 
mencapai 50% s/d <60%; dan 
 2 
e. Realisasi penyerapan anggaran 
mencapai <50%. 1 
E. EVALUASI 
1. Nilai AKIP. a. Nilai evaluasi AKIP 95 s/d 100; 5 
Inspektorat 
Daerah b. Nilai evaluasi AKIP 90 s/d < 95; 4 
c. Nilai evaluasi AKIP 85 s/d < 90; 3 
d. Nilai evaluasi AKIP 80 s/d < 85; 
dan 2 
e. Nilai evaluasi AKIP < 80 1 
2. Hasil pemeriksaan 
dan tindaklanjutnya 
 a. Hasil pemeriksaan a. Tidak ada temuan dalam 
Laporan Hasil Pemeriksaan; 5 
Inspektorat 
Daerah b. Temuan hasil pemeriksaan 
ditindaklanjuti sebelum LHP 
dan/atau apabila dalam LHP 
temuan bersifat administratif; 3 
30 No Kriteria/Sub Kriteria Kategori Nilai Evaluator 
c. Dalam LHP terdapat temuan 
pertanggungjawaban keuangan 
yang belum lengkap; dan 2 
d. Dalam Laporan Hasil 
Pemeriksaan terdapat 
pengembalian/penyetoran 
uang/barang ke Kas 
Negara/Daerah 1 
 b. Tindak lanjut hasil 
pemeriksaan a. Penyelesaian TLHP sebesar 
100%; 5 
Inspektorat 
Daerah b. Penyelesaian TLHP sebesar 
90% s/d <100%; 4 
c. Penyelesaian TLHP sebesar 
80% s/d <90%; 3 
d. Penyelesaian TLHP sebesar 
70% s/d <80%; dan 2 
e. Penyelesaian TLHP dibawah 
70%. 1 
 
B. DINAS/BADAN/INSPEKTORAT DAERAH/SEKRETARIAT DPRD/ SEKRETARIAT 
DAERAH : 
No Krite