Apa substansi hukum dari Pasal 20 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 15 Tahun 2008?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 15 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI TERMINAL PENUMPANG, khususnya BAB XVI - PENYIDIKAN, Pasal 20, adalah:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipi l tertentu diling kungan Pemerintah 
Daerah diberikan wewenang khus us sebagai penyidik sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah : 
a. Menerima, mencari, mengum pulkan dan meneliti keterangan 
atau laporan berkenaan denga n tindak pidana di bidang 
Retribusi Daerah agar kete rangan atau laporan tersebut 
menjadi lengkap dan jelas; 
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perubahan yang 
dilakukan sehubungan dengan ti ndak pidana Retribusi 
tersebut; 
c. Meminta keterangan dan baha n bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pi dana di bidang Retribusi 
daerah; 
d. Memeriksa buku-buku, cata tan-catatan dan dokumen lain 
serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. 
e. Melakukan penggeledahan untu k mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokum en-dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah; 23 
g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan 
sedang berlangsung dan meme riksa identitas orang atau 
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e; 
h. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan 
diperiksa; 
i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
Retribusi daerah; 
j. Menghentikan penyidikan; 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah 
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 
(3) Penyidik sebagaimana dima ksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan m enyampaikan hasil penyidikannya 
kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia sesuai denga n ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.