Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 19 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 19 Tahun 2018 tentang PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM ), pada BAB IV - TINDAK LANJUT PENGADUAN, Pasal 6 menjelaskan:

Pengaduan yang masuk ditelaah oleh Unit Pengaduan. 
Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria 
dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif, dan 
pengaduan yang tidak memenuhi kriteria dipergunakan 
sebagai data/ bahan informasi. 
Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria, 
Bupati men geluarkan surat perintah untuk pemeriksaan 
kasus dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kasus oleh 
Inspektorat. 
Materi pengaduan yang tidak memenuhi kriteria 
pemeriksaan kasus dipergunakan sebagai data/ bahan 
informasi. 
Penugasan pemeriksaan kas us atas informasi laporan/ 
pengaduan, diprioritaskan terhadap hal -hal yang strategis, 
material, dan menjadi sorotan publik. 
Penugasan pemeriksaan kasus atas informasi laporan/ 
pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah 
satu kondisi berikut : 
telah dilimpahkan atau ditangani oleh Aparat Penegak 
Hukum; 
di luar kewenangan instansi yang bersangkutan dan 
disalurkan ke instansi yang berwenang menangani; atau 
berdasar kan pertimbangan teknis pemeriksaan, terhadap 
kasus pengaduan mansyarak at sudah tidak dapat 
dilakukan pemeriksaan/ ditindaklanjuti. 
Dalam penugasan pemeriksaan kasus, sebelum diterbitkan 
surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal -hal berikut : 
Penentuan tim pemeriksa oleh Inspektur; 
Pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, 
antara lain anggaran biaya pemeriksaan dan sarana atau 
prasrana lainnya oleh Inspektur.