Apa bunyi lengkap Pasal 10 dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 44 Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 44 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN, pada BAB IV - REKRUTMEN, STATUS DAN BIMBINGAN TEKNIS, Pasal 10 dinyatakan:

Koordinator Pendamping, mempunyai tugas: 
membina dan mengarahkan petugas pendamping; 
pengolahan data usaha mikro; 
menyusun rencana kegiatan dan program kerja; 
mengkoordinasikan kegiatan pendamping; 
melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta 
stakeholder lainnya; 
melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pendampingan; 
dan 
melaporkan kegiatan pendampingan secara periodik kepada 
Kepala Dinas . 
Pendamping usaha mikro di Kecamatan, mempunyai tugas : 
menyusun jadwal kerja sesuai program kerja kordinator 
pendamping berdasarkan wilayah kerjanya; 
melakukan update data usaha mikro; 
memberikan bimbingan teknis kepada usaha mikro 
berdasarkan hasil konsultasi dengan konsultan pendamping; 
melakukan identifikasi dan analisa serta verifikasi data 
dalam mengembangkan produk unggulan serta potensi 
pelaku usaha mikro diwilayah kerjanya; 
mengidentifikasi permasalahan pelaku usaha mikro 
diwilayah kerjanya; 
pemetaan masalah us aha mikro; 
melakukan konsultasi dengan koordinator pendamping, dan 
koordinasi dengan pendamping lain maupun dengan 
konsultan pendamping; 
fasilitasi pendampingan penyusunan rencana usaha 
(bussines plan); 
1. melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa/Kelurahan , 
Kecamatan dan Instansi terkait serta stakeholder lainnya 
diwilayah kerjanya masing-masing; 
fasilitasi pendampingan pengelolaan manajemen usaha; 
meningkatkan kapasitas dan kemampuan berwirausaha bagi 
pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing; 
1. fasilitasi pelaku usaha mikro diwilayah kerjanya untuk 
mengikuti pendidikan dan pelatihan kewirausahaan; 
fasilitasi lokasi bimbingan teknis produksi; 
fasilitasi pendampingan pemanfaatan teknologi dalam 
meningkatkan produktivitas usaha mikro; 
fasilitasi pendampingan pembuatan legalitas sesuai standar 
produk; 
fasilitasi pendampingan pembuatan kemasan sesuai standar 
produk; 
pendampingan pada akses pembiayaan/permodalan: 
pendampingan promosi dan akses pasar melalui market place 
(online), pasar offline, pameran , expo, bazar dan ekspor; 
pendampingan kurasi produk usaha mikro ; 
pendampingan kemitraan dengan ritel modern, toko oleh­ 
oleh , destinasi wisata, komunitas, Geleri UMKM, perhotelan, 
perusahaan serta pihak lain dalam pemberdayaan dan 
pengembangan usaha mikro; 
pendampingan rantai pasok melalui kegiatan temu bisnis, 
guna pemenuhan bahan baku dan perluasan akses pasar 
regional, domestik dan global; 
pendampingan kemitraan dengan instansi pemerintah/ 
swasta dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat 
memperluas jaringan usahanya; dan 
evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pendampingan 
secara berkala kepada Kepala Dinas melalui koordinator 
pen damping.