Jelaskan isi kandungan Pasal 51 dari PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE Nomor 8 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE Nomor 8 Tahun 2021 tentang PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTA N, ketentuan pada BAB XVI - II, Pasal 51 berbunyi:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare. 
Ditetapkan di Parepare 
pada tanggal 29 Desember 2021 
WALIKOTA PAREPARE, 
 
 TTD 
 
TAUFAN PAWE 
 
Diundangkan di Parepare 
pada tanggal 29 Desember 2021 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE, 
 
 TTD 
 
IWAN ASAAD 
 
LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2021 NOMOR 8 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI 
SELATAN : B.HK.09.178.21 
 
PENJELASAN 
ATAS 
TENTANG 
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 
I. UMUM 
Indonesia adalah negara agraris dimana sebagian besar penduduk 
Indonesia menggantungkan hidup pada sektor pertanian, sehingga Lahan 
pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat. 
Dengan bertambahnya jumlah penduduk serta perkembangan ekonomi dan 
industri mengakibatkan terjadinya alih fungsi dan fragmentasi Lahan 
Pertanian Pangan, sehingga akan mengancam daya dukung wilayah dalam 
menjaga Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan dan Keda ulatan Pangan. 
Dalam rangka pembangunan pertanian pangan berkelanjutan, tanah 
merupakan sumber daya pokok usaha pertanian, terutama pada kondisi yang 
sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian 
berbasis tanah, sehingga diperlukan ad anya perlindungan. 
Hal tersebut sesuai dengan tujuan diterbitkannya Undang -Undang Nomor 
41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B adalah melindungi Lahan dan 
LP2B , menjamin tersedianya LP2B , mewujudkan Kemandirian Pangan, 
Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pang an, melindungi kepemilikan Lahan 
Pertanian Pangan milik Petani, meningkatkan kemakmuran serta 
kesejahteraan Petani dan masyarakat, me ningkatkan perlindungan dan 
pemberdayaan Petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi 
kehidupan yang layak, memperta hankan keseimbangan ekologis serta 
mewujudkan revitalisasi pertanian. 
Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan perencanaan dan 
penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, 
pengendalian, pengawasan, memberikan informasi, memberikan perlin dungan 
pemberdayaan petani dan pembiayaan. 
Perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan di Daerah dipandang 
penting dengan mengingat bahwa kondisi masyarakat Daerah yang sebagian 
besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian tanaman 
pangan ber basis Lahan . Pentingnya pelaksanaan Perlindungan LP2B 
sebagaimana diamanatkan oleh Undang -Undang Nomor 41 Tahun 2009 
tentang Perlindungan LP2B , maka perlu disusun yang lebih teknis dalam 
suatu Peraturan Daerah. 
Peraturan Daerah tentang Perlindungan LP2B ini diharapkan dapat 
mempertahankan Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan di Daerah serta 
mencegah terjadinya alih fungsi Lahan pertanian ke non -pertanian, utamanya 
pada Lahan yang subur dan sistem Irigasi yang baik. 
 
II. PASAL DEMI PASAL