Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN  BUPATI  BANGKA  BARAT Nomor 1 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN  BUPATI  BANGKA  BARAT Nomor 1 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat. 
2. Bupati adalah Bupati Bangka Barat. 
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas 
otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi se luas-luasnya 
dalam sistem dan p rinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
Menetapkan 
: MEMUTUSKAN : 
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 
2021 . 
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 
dan kewajiban daerah tersebut. 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat 
Tahun 2021 . 
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangk at daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat selaku 
pengguna anggaran/pengguna barang. 
8. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Kantor, dan 
Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. 
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daer ah Kabupaten Bangka Barat adalah 
SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi PPKD. 
10. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan D aerah adalah Kepala Daerah yang 
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 
pengelolaan keuangan daerah. 
11. Sekret aris Daerah adalah pengguna anggaran/pengguna barang pada 
Sekretariat Daerah yang juga bertindak sebagai Koordinator Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
kepala Organisasi Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum 
Daerah. 
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang 
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara U mum Daerah 
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD a dalah 
Pejabat dalam lingkungan S PKD yang bertugas dan berwenang melaksanakan 
sebagian tugas BUD dan bertanggung jawab kepada PPKD. 
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dala m melaksanakan 
sebagian tugas dan fungsi SKPD . 
17. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang 
milik daerah. 
18. Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang bertanggungjawab terhadap 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK -SKPD 
adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD . 
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaks anakan satu atau beberapa kegiatan 
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 
21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dala m rangka pelaksanaan 
APBD pada SKPD . 
22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yan g ditunjuk menerima, 
menyimpan,membayarkan,menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 
SKPD . 
23. Kas U mum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan 
oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 
24. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah 
yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank 
yang ditetapkan. 
25. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 
26. Pengeluaran daerah adalah uang yang kelua r dari kas daerah. 
27. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih. 
28. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih. 
29. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yan g selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih 
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode 
anggaran. 
30. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti 
bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/ atau manfaa t lainnya sehingga 
dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat. 
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA -SKPD 
adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 
32. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 
DPPA -SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan 
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran 
oleh pengguna anggaran. 
33. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari 
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana 
yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 
34. Surat P enyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang 
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar 
penerbitan SPP. 
35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen 
yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 
36. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP -UP adalah dokumen yang 
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja y ang 
bersifat pengisian kembali ( revolving ) yang tidak dapat dilakukan dengan 
pembayaran langsung. 
37. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP -GU adalah dokumen 
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang 
persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 
38. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP -TU adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan 
tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang b ersifat 
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang 
persediaan. 
39. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP -LS adalah dokumen yang 
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung 
kepada pihak ketiga atas d asar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah 
kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan 
waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 
40. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokume n yang 
digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran 
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA -SKPD . 
41. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPU -UP 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna angg aran/kuasa pengguna 
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA -SKPD yang 
dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan. 
42. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 
SPM-GU adalah dokumen yang diterb itkan oleh pengguna anggaran/kuasa 
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA -SKPD 
yang dana nya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah 
dibelanjakan. 
43. Surat Perintah Membayar ganti Uang Persediaan yang selanjutnya dis ingkat 
SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa 
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA -SKPD , 
karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan 
yang telah ditetapkan sesuai denga n ketentuan. 
44. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM -LS adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran 
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA -SKPD kepada pihak ketiga. 
45. Surat Perintah Penc airan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh 
BUD berdasarkan SPM. 
46. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 
APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.