Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 45 Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 45 Tahun 2021 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN DATA, BAB I - V, Pasal 5 berbunyi:

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Pengelolaan Pajak Daerah menempatkan perangkat Alat 
Perekaman Data Transaksi Usaha pada lokasi usaha Wajib 
Pajak. 
(2) Dalam menempatkan perangkat Alat Perekaman Data 
Transaksi Usaha pada lokasi usaha Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu 
dilakukan survei untuk mendapatkan informasi ketersediaan 
fasilitas kasir yang dimiliki oleh usaha Wajib Pajak dan 
memastikan kesediaan Wajib Pajak serta ketersediaan daya 
dukung pemasangan perangkat Alat Perekaman Data 
Transaksi Usaha . 
(3) Dalam hal usaha Wajib Pajak yang tidak memiliki fasilitas 
pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , disediakan 
fasilitas pendukung baik peralatan ( hardware ) maupun 
aplikasi ( software ) oleh penyedia layanan. 
(4) Pemasangan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha 
dilakukan pada printer atau database yang dimiliki Wajib 
Pajak . 
 10 (5) Alat Perekaman Data Transaksi Usaha yang telah terpasang 
akan dihubungkan ke server Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Pengelolaan Pajak Daerah melalui jaringan internet yang 
digunakan untuk monitoring transaksi secara Online jika 
menggunakan sistem online atau Organisasi Perangkat 
Daerah yang mengakses melalui username dan password 
khusus jika masih menggunakan sistem manual. 
(6) Dalam hal Wajib Pajak belum menerima perangkat Alat 
Perekaman Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5 ), tetap melaksa nakan kewajiban pelaporan 
Pajak dengan cara mengisi SPTPD sesuai ketentuan 
mekanisme dan prosedur perpajakan Daerah . 
 
Bagian Ketiga 
Tim Pemasangan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha