Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 14 Tahun 2022.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 14 Tahun 2022 tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon . 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Presiden yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh kemen terian negara 
dan penyelenggara Pemerin tahan Daerah un tuk 
melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
men yejahterakan masyarakat. 
6. Bupati adalah Bupati Cirebon; 
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Ka bu paten 
Cirebon . 
8. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup. 
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup. 
10. Sekretariat Dinas adalah Sekretariat Dinas Lingkungan 
Hidup. 
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup. 
12. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Lingkungan 
Hidup. 
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya 
disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan 
kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis 
penunjang tertentu. 
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok 
Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan 
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya 
dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi. 
15. Kelompok Substansi adalah pengelompokan tugas dan 
fungsi pada unit kerja yang dilaksanakan oleh Pejabat 
Fungsional dan Pejabat Pelaksana. 
16. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional Ahli Muda 
yang diberikan tugas memimpin kelompok su bstansi 
sesuai dengan pengelompokan tugas dan fungsi bidang 
tugasnya. 
1 7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan 
semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup 
termasuk didalamnya manusia beserta perilakunya yang 
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan 
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;. 
18. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu 
untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang 
meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, 
pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, 
dan pengendalian lingkungan hidup. 
19. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya 
makhluk hid up, zat, energi, dan/ atau komponen lainnya 
kedalam air, tanah, udara oleh kegiatan manusia 
sehingga kualitasnya turun sampai ketingkat tertentu 
yang menyebabkan air, tanah, dan udara tidak berfungsi 
sesuai dengan peruntukannya. 
20. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa 
suatu usaha dan/ atau kegia tan yang mengandung 
bahan berbahaya dan/ atau beracun yang karena sifat 
dan/ atau konsen trasinya dan/ atau jumlahnya, baik 
secara langsung maupun tidak langsung dapat 
mencemarkan dan/ atau merus akkan lingku ngan hidup 
dan/ atau dapat membahayakan lingkungan hid up, 
kesehatan, kelangs ungan hidup manusia serta makhluk 
hidup lain. 
21. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia 
dan/ atau proses alam yang berbentuk padat. 
22. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, 
menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi 
pengurusan dan penanganan sampah. 
23. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara 
dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau 
diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan hidup.