Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 11 PERATURAN  BUPATI  MAGELANG Nomor 45 Tahun 2012.
Redaksi dari PERATURAN  BUPATI  MAGELANG Nomor 45 Tahun 2012 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH, pada BAB VII - PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN, Pasal 11 menjelaskan:

(1) Wajib retribusi mengajukan permohonan pembetulan, p embatalan, 
pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi 
administrasi atas ketetapan retribusi kepada Kepala SKPD dengan 
ketentuan : 
a. permohonan untuk 1 (satu) ketetapan retribusi ; 
b. permohonan ditanda tangani oleh wajib retribusi ; 
c. dalam hal permohonan ditanda tangani oleh buk an wajib retribusi 
dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup ; 
d. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang 
jelas; 
e. dilampiri fotokopi ketetapan retribusi yang dimohonkan pembetulan, 
pembatalan, pengurangan ketetapan dan p enghapusan atau 
pengurangan sanksi a dministrasi ; 
f. diajuk an dalam jangka waktu paling lama : 
1. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya ketetapan 
retribusi ; 
2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; 
atau 
3. 1 (satu) bulan terhitung seja k tanggal terjad inya sebab lain yang 
luar biasa. 
g. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f 
apabila wajib Retribusi dapat menunjukkan b ahwa dalam jangka 
waktu se bagaimana dimaksud pada huruf f permohonan pembetulan, 
pembatalan, pengura ngan ketetapan, dan penghapusan atau 
pengurangan sanksi administrasi tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan di luar kekuasaannya; 
10 
 (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
penelitian atas kelengkapan dan bila perlu dilakukan pemeriksa an. 
(3) Hasil penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dituangkan dalam berita acara. 
(4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala 
SKPD memberikan keputusan atas permohonan pembetulan, 
pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan 
sanksi a dministrasi Retribusi , paling lama 2 ( dua) bulan terhitung sejak 
tanggal diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan 
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi 
retribusi . 
(5) Apab ila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4), telah 
terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan p embetulan, 
pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan 
sanksi a dministrasi retribusi dianggap dikabulkan.