Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 12 PERATURAN WALI  KOTA CIREBON Nomor 100 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN WALI  KOTA CIREBON Nomor 100 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 32 TAHUN 2021, pada , Pasal 12 menjelaskan:

Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pengembangan 
Pemuda sebagai mana dimaksud Pasal 11 ayat (4) huruf 
a, memiliki tugas: 
a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, 
program dan kegiatan lingkup pemberdayaan dan 
pengembangan pemuda ; 
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah 
lingkup pemberdayaan dan pengembangan pemuda; 
c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam 
lingkup tangg ung jawabnya; 
d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan 
tugas lingkup pemberdayaan dan pengembangan 
pemuda; 
e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup 
pemberdayaan dan pengembangan pemuda meliputi 
pelaksanaan kebijakan penyadaran, pemberdayaa n, 
- 10 - 
 
dan pengembangan pemuda dan kepemudaan 
terhadap pemuda pelopor dan pemuda kader kota, 
wirausaha muda pemula, pemuda kader kota, 
penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing 
pemuda pelopor, penyelenggaraan peningkatan 
kapasitas daya saing wira usaha pemula , pemenuhan 
hal setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, 
advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan 
prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi 
pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaaan 
evaluasi dan pengambilan keputusan program 
strategis kepemudaan, pelaksanaan ko oordinasi 
strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan 
kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi 
Daerah (RAD) Kota, perencanaan, pengadaan, 
pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan 
prasarana dan sarana kepemudaan D aerah Kota, 
pemberian penghargaan pemuda dan organisasi 
pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi, 
peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan 
kesukarelawanan pemuda serta penyelenggaraan 
seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera ; 
f. menyiapkan kegiatan bim bingan teknis dan 
supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan 
evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan 
kebijakan lingkup pemberdayaan dan pengembangan 
pemuda ; dan 
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya . 
 
8. ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: