Apa saja yang diatur dalam Pasal 10 BUTON TENGAH TENTANG PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH Nomor 9 Tahun 2022?
Ketentuan dalam BUTON TENGAH TENTANG PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH Nomor 9 Tahun 2022 tentang PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH, Pasal 10 menetapkan:

(1) Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas, melayani 
administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, 
kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan hubungan 
masyarakat dan keprotokoleran bagi pimpinan dan anggota 
DPRD, menyusun anggaran, membukukan dan melaporkan 
keuangan Sekretariat DPRD serta membuatkan dokumen 
administrasi perjalanan dinas; 
(2) Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris DPRD. Bagian Kedua 
Bagian Umum dan Keuangan Pasal 9 
( 1) Sekretaris DPRD mempunyai tugas dan kewajiban adalah 
menyusun program kerja, mengoordinasikan, merumuskan 
sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, 
mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Sekretariat 
DPRD sesuai dengan kewenangannya; 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
, Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kerja/program kerja DPRD dan 
kegiatan-kegiatan DPRD; 
b. pemimpin, mendistribusikan dan member petunjuk 
pelaksanaan tugas kepada para kepala bagian sesuai 
bidang tugasnya; 
c. pembinaan dan memotivasi bawahan/pegawai serta 
memelihara kemampuan berprestasi pegawaia setiap 
bagian dalam rangka peningkatan produktifitas kerja 
dan pengembangan karier pegawai; 
d. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi pemerintah 
dan lembaga lain dalam rangka kelancaran kegiatan 
DPRD; 
e. pemberian saran dan bahan pertimbangan kepada 
pimpinan DPRD yang berkaitan dengan kegiatan 
kesekretariatan, dalam rangka pengambilan 
keputusan/kebijakan; 
f. penyampaian laporan kepada bupati melalui Sekretariat 
Daerah yang berhubungan dengan tugas-tugas 
administrasi DPRD sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 
g. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas/kegiatan secretariat DPRD, sesuai ketentuan yang 
berlaku;dan 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan 
Pimpinan DPRD sesuai tugas dan fungsi. - 5 -