Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA Nomor O2 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA Nomor O2 Tahun 2021 tentang , pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimak sud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggar a Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelak sanaan urusan pemerintahan yang men jadi 
kewenangan daerah otonom . 
3. Bupati adalah Bupa ti Tapanuli Utara. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kabu paten Tapanuli Utara . 
5. Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum 
atau organ isasi kemas yarakatan yang memberi 
layanan Bantuan Hukum sesu ai ketentuan peraturan 
perundang -undangan . 
• 6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan 
Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang 
memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Bantuan Hukum 
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau 
kelompok orang miskin di Daerah. 
8. Panitia Pengawas Daerah adalah panitia yang 
melaksanakan pengawasan pemberian Bantuan 
Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
9. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum 
yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk 
menyelesaikannya. 
10. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum 
yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk 
menyelesaikannya. 
11. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok 
orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk 
Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang 
mengajukan permohonan Bantuan Hukum . 
12. Panitia Pengawas Daerah adalah panitia yang 
melaksanakan pengawasan pemberian Bantuan 
Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan . 
13. Angg aran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
selanju tnya disingkat APBD adalah Angg aran 
Pendapa tan dan Belanja Daer ah Kabupaten Tapanuli 
Utara .