Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 38 Tahun 2021 Pasal 9?
Dalam NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 38 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA, BAB IV - URAIAN TUGAS UNSUR SEKRETARIAT DAERAH, Pasal 9 mengatur sebagai berikut:

(1) Bagian Hukum merupakan unsur 
Staf dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah 
melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat. 
 
(2) Bagian Hukum mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 
Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan 
evaluasi dibidang perundang-undangan, bantuan 
hukum dan dokumentasi hukum. 
 
(3) Dalam melaksanakan tugas 
11 
 sebagaimana d imaksud pada ayat (2), Bagian 
Hukum mempunyai fungsi : 
 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah 
di bidang perundang-undangan, bantuan 
hukum serta dokumentasi dan informasi 
hukum; 
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan 
kebijakan daerah di bidang perundang-
undangan, bantuan hukum serta 
dokumentasi dan informasi; 
c. penyiapan bahan pengoordinasian 
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 
bidang perundang-undangan, bantuan 
hukum serta dokumentasi dan informasi 
hukum; 
d. penyiapan bahan pelaksana pemantauan dan 
evaluasi di bidang perundang-undangan, 
bantuan hukum serta dokumentasi dan 
informasi hukum;dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 
Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan 
Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. 
 
(4) Dalam melaksanakan tugas dan 
fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
(3), Bagian Hukum dibantu oleh Kelompok 
Jabatan Fungsional. 
 
(5) Masing-masing Pejabat Fungsional 
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Hukum. 
 
Paragraf 4 
Bagian Kerjasama