Apa norma yang terkandung dalam Pasal  136 PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021?
Substansi PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2021 tentang BANGUNAN GEDUNG, khususnya BAB  III - STANDAR TEKNIS, Pasal  136, memuat:

(1) Pengkaji Teknis mempunyai tugas:
a. melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung; dan/atau
b. melakukan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung.
(2) Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung yang dilakukan oleh Pengkaji 
Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
a. memastikan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, 
komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana; 
dan/atau
b. memverifikasi catatan riwayat kegiatan operas! , Pemeliharaan, dan 
Perawatan Bangunan Gedung.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pengkaji Teknis menyelenggarakan fungsi:
a. pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis untuk penerbitan SLF 
Bangunan Gedung yang sudah ada [existing;
b. pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis untuk perpanjangan SLF;
c. pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis keandalan Bangunan 
Gedung pascabencana; dan/atau
d. Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung.
(4) Pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, meliputi:
a, pemeriksaan fisik Bangunan Gedung terhadap kesesuaiannya dengan 
Standar Teknis; dan
b. pelaksanaan verifikasi dokumen Riwayat operasional, Pemeliharaan, 
dan Perawatan Bangunan Gedung.
(5) Pemeriksaan fisik Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a meliputi:
a. pemeriksaan visual;
b. pengujian nondestruktif; dan/atau
c. pengujian destruktif.
(6) Pemeriksaan fisik Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dilaksanakan dengan menggunakan alat bantu yang meliputi:
a. dokumen gambar Bangunan Gedung terbangun {as-built draiuings) 
yang disediakan oleh Pemilik;
b. peralatan uji nondestruktif; dan
c. peralatan uji destruktif.
(7) Peralatan uji nondestruktif dan peralatan uji destruktif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c disediakan oleh Pengkaji 
Teknis.
(8) Pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada 
untuk Bangunan Gedung kepentingan umum jika diperlukan 
dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi terkait sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.