Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 7 Tahun 2022 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 7 Tahun 2022 tentang HARI KERJA DAN JAM KERJA, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati 
penyelenggara pemerintahan daerah 
pelaksanaan urusan pemerin tahan 
kewenangan Kabupaten Cirebon. 
3. Bupati adalah Bupati Cirebon. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
RSUD adalah unit organisasi bersifat khusus pada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Cirebon. 
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat 
Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada 
Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. 
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan 
Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium 
Kesehatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah 
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. 
8. Hari Kerja adalah hari dimana Pegawai harus 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam 
kerja yang ditentukan. 
9. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai 
untuk bekerja di kantor termasuk waktu istirahat 
sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. 
10. Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon 
yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Aparatur 
Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara. 
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah. sebagai unsur 
yang memimpin 
yang menjadi 
-4­ 
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh 
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu 
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 
14. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 
disebut Non ASN adalah Pegawai Non-PNS dan Non-PPPK 
yang antara lain pegawai yang saat ini dikenal dengan 
sebutan tenaga honorer atau sebutan lain.