Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 11 Tahun 2000 pada Pasal 48?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI  BANGKA BARAT Nomor 11 Tahun 2000 tentang TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTA AN, BAB IV - PELAKSANAAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD, Pasal 48 menyebutkan bahwa:

(1) PPT Desa bersama KPPS menyiapkan perlengkapan pemungutan dan 
penghitungan suara dan dukungan perlengkapan lainnya. 
(2) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas: 
a. kotak suara; 
b. surat suara; 
c. tinta; 
d. bilik pemungutan suara; 
e. segel; 
f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan 
g. TPS. 
(3) Dukungan perlengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. sampul kertas; 
b. tanda pengenal KPPS dan saksi; 
c. formulir untuk berita acara dan sertifikat; 
d. formulir plan o untuk mencatat perolehan suara calon; 
e. karet pengikat surat suara; 
f. lem/perekat; 
g. kantong plastik; 
h. pena/ ballpoint ; 
i. gembok; 
j. spidol; 
k. stiker nomor kotak suara; 
l. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; 
m. jam dinding; 
20 
 
n. alat pengeras suara; 
o. daftar calon yang memua t biodata singkat; 
p. salinan DPT; dan 
q. peralatan lainnya. 
(4) Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara 
serta dukungan perlengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
sudah diterima oleh KPPS dari PPT Desa paling lamb at 1 (satu) Hari 
sebelum Hari pemungutan dan penghitungan suara. 
(5) Ketua KPPS dan anggota KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan 
perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. 
(6) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f, serta dukungan 
perlengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a sampai 
dengan huruf p, kecuali huruf b, huruf k, huruf m, dan huruf n dimasukkan 
ke dalam kotak suara.