Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor L Tahun 2021?
Norma hukum dalam PERATURAN WALIKOTA AMBON Nomor L Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOTA AMBON, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1 . Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, 
melayani, memberdayakan dan menyejahterahkan masyarakat.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada 
Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah 
provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Peijanjian Keija 
yang bekeija pada instansi pemerintah.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Ambon yang selanjutnya 
disingkat Sekretaris Kota.
10. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah.
11. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab 
mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat 
pelaksana.
12. Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai 
Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi 
Pemerintah
13. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang 
selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat 
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui 
penyesuaian/ inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.