Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 25 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 25 Tahun 2021 tentang BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL, pada BAB IV - BESARAN, Pasal 6 menjelaskan:

Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati diatur sebagai 
berikut: 
biaya penunjang koordinasi paling banyak sebesar 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap kegiatan 
koordinasi; 
biaya penunjang penanggulangan kerawanan sosial paling 
banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 
setiap objek penanggulangan kerawanan sosial; 
biaya penunjang pengamanan wilayah paling banyak sebesar 
Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap objek 
pengamanan wilayah; atau 
biaya penunjang kegiatan khusus lainnya sesuai kebutuhan. 
Besaran Biaya Penunjang Operasional Wakil Bupati diatur 
sebagai berikut: 
biaya penunjang koordinasi paling banyak sebesar 
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap kegiatan 
koordinasi; 
biaya penunjang penanggulangan kerawanan sosial paling 
banyak sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) 
setiap objek penanggulangan kerawanan sosial; 
-9 
biaya penunjang pengamanan wilayah paling banyak sebesar 
Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap objek 
pengamanan wilayah; atau 
biaya pen unjang kegiatan khusus lainnya sesuai kebutuhan: