Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022 tentang perkara yang, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
3.Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
5.Dewan Pembina adalah Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati.
6.Dewan Ahliadalah orang yang dianggap ahlidalam menyelesaikan perkara.
7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah
wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi
PNS, dan Pegawai BUMN/BUMD.8.Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Medica Yustisia Korps Pegawai
Republik Indonesia Kabupaten Lampung Utara selanjutnya disingkat LKBH
MEDICA YUSTISIA KORPRI LUadalah Satuan Pelaksana Kegiatan diBidang
Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara dan Keluarga.
9.Kongres Advokat Indonesia yang selanjutnya disingkat KAIadalah Organisasi
Advokat Berbadan Hukum yang dibentuk melalui Kongres Nasional pada
tanggal 30-31 Mei 2008, dan didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 8
tanggal 28Oktober 2008.
10.PERADI adalah Perhimpunan Advokat Indonesia.
11.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam
maupun diluar pengadilan yang telah memiliki lisensi advokat.
12.Paralegal adalah orang yang bukan berprofesi sebagai advokat namun
melakukan pekeijaan seperti advokat.
13.Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Peijanjian Keija atau Pegawai
dengan Surat Perintah Tugas yang berasal dari Lingkup Pemerintah Daerah
Lampung Utara.
14.Pendidikan Khusus Profesi Advokat selanjutnya disingkat PKPA adalah
Pendidikan Khusus calon advokat yang diselenggarakan oleh KAI/ PERADI atau
Lembaga Resmi lainnya yang mengeluarkan Sertifikat.
BABU
PENDIRIAN LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI