Apa saja yang diatur dalam Pasal 68 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 12 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 12 Tahun 1945 tentang ALOKASI DANA DESA, BAB X - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 68 menetapkan:

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, 
maka perlu mengatur secara teknis tentang ADD. 
Dengan adanya pengaturan yang kuat tentang ADD, maka pe nyediaan 
dana untuk penyelenggaraan pemerintahan desa akan dap at menjamin 
pelaksanaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk 
penyediaan barang publik ( public goods ), pelayanan masyarakat ( public 
services ) dan proses pembangunan secara partisipatif sesuai prinsip good 
governance . 
Lain dari itu , dalam rangka penanggulangan kemiskinan ( pro poor ), 
mengurangi pengangguran ( pro job ), meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
(pro growth ), pelestarian lingkungan ( pro environment ) dan pengurangan 
ketimpangan social serta kesejangan antar wilayah perdesaan, salah satu 
upaya pemerintah daerah adalah mengalokasikan ADD bagi seluruh desa di 
Kabupaten Purbalingga. 
Pengelolan ADD harus dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat 
manfaat, transparan dan akuntabel, dalam upaya mewujudkan desa yang 
mandiri, berdaya sai ng menuju masyarakat yang sejahtera, berkeadilan dan 
berakhlak mulia. 
Mendasarkan pertimbangan secara filosofis, sosiologis , historis dan 
yuridis, maka pemerintah daerah memandang perlu untuk mengatur 
pengelolaan ADD. Dengan adanya pengelolaan ADD yang me menuhi aspek -
aspek tersebut di atas, maka diharapkan terwujudnya pemenuhan hak desa 
dalam menyelenggarakan kewenangannya untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal -usul dan adat istiadat 
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
 Selanjutnya dalam rangka mengalokasikan ADD kepada 
Pemerintah an Desa, perlu Peraturan Daerah yang secara subtansial 
mengatur tentang maksud dan tujuan, sumber, azas dan variabel, prinsip 
pengel olaan, mekanisme penyaluran dan pencairan, penggunaan, 
pertanggungjawaban dan pelaporan. 
 
Agar pengelolaan ADD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, 
maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan serta pemberian sanksi dan 
penghargaan bagi desa. 
 
I. PASAL DEMI PASAL