Menurut PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 53 Tahun 1945, apa isi dari Pasal  12?
Pasal Pasal  12 dalam PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 53 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA, pada BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, menyatakan:

(1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
mempunyai tugas melaks anakan perumusan konsep kebijakan, 
pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, 
dan pelaporan bidang pelayanan identitas penduduk, pindah datang, pendataan 
penduduk, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh pimpinan. 
 
 - 7 - (2) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan rencana kerja, program, kegiata n, dan anggaran Bidang 
Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 
b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman 
teknis di bidang pelayanan identitas penduduk, pindah datang, pendataan 
penduduk ; 
c. pelayanan identitas penduduk meliputi N omor Induk Kependudukan , Kartu 
Keluarga , Kartu Tanda Penduduk , Kartu Identitas Anak , dan kartu identitas 
lainnya; 
d. pelayanan penerbitan surat keterangan pindah penduduk datang atau 
keluar dan surat keterangan lainnya bagi W arga Negara Indonesia dan orang 
asing; 
e. pelayan an penerbitan s urat keterangan pindah penduduk; 
f. pelaksanaan pendataan penduduk; 
g. verifikasi pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang pelayanan 
identitas penduduk, pindah datang, pendataan penduduk ; 
h. pengarahan dan pengendalian pelaksan aan tuga s pembantuan yang 
diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang 
pelayanan identitas penduduk, pindah datang, pendataan penduduk ; 
i. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang 
Pelayanan Pendaftaran Penduduk ; 
j. pelaksan aan administrasi pelayanan identitas penduduk, pindah datang, 
pendataan penduduk ; 
k. pelaksan aan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan pelayanan identitas penduduk, pindah datang, pendataan 
penduduk ; dan 
l. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.