Bagaimana redaksi normatif Pasal 14 dalam KET ENTUAN UMUM Meneta pkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN Nomor 5 Tahun 2016?
Norma hukum dalam KET ENTUAN UMUM Meneta pkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN Nomor 5 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN , SUSUNAN, Pasal 14 berbunyi:

ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugas : 
a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan bahan perumus an 
kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan; 
b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang 
kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangs a dan politik, 
ketentraman , ketertiban umum dan perlindungan masyarak at; 
c. memfasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ; dan 
d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
daerah bidang administrasi pemerintahan. 
(2) Sub Bagian Administrasi Kewila yahan sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 
14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas: 
a. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan , penghapusan 
penggabungan dan pemekaran wilayah kecamatan dan/a tau 
kelurahan ; 
b. melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah , kecamatan , 
kelurahan , serta nama lain dan/atau pemindahan ibu kota 
kecamatan ; 
c. melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah; 
d. menyiapkan bahan penetapan kode dan data wilayah; 
e. menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupa ti 
kepada Camat ; 
f. menyusun bahan kebijakan penge lolaan dana kelurahan ; dan 
g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
daerah bidang administr asi kewilayahan. Pasal 15 (1) Bagian Tata Pemerintahan , terdiri atas : 
a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan; 
b. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan ; 
c. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama . 
(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepal s 
Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepal s 
Bagian Tata Pemerintahan Pasal 14 sampai 9 - 
Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai mana dimaksu d dalam Pasal 11 ayat (1) 
huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyia pan pengoor dinasian 
perumusan kebijakan daerah , pengoor dinasian pelaksanaan tugas perangkat 
daerah, pemantauan dan evaluasi pelak sanaan kebijakan daerah di bidang 
keagamaan, kesejahte raan sosial dan kesejahteraan masyarakat . Pasal 16 (3) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama s ebagaimana dimaksud dalam