Bagaimana redaksi normatif Pasal 13 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana Nomor 67 Tahun 2021?
Norma hukum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana Nomor 67 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA, BAB II - KEDUDUKAN, Pasal 13 berbunyi:

(1) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
-8 -
(2) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mernpunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kebijakan dibidang Pemberdayaan Sosial.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan tugas:
a. penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang pemberdayaan
Sosial;
b. perumusan kebijakan dalam bidang Pemberdayaan Sosial;
c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang Pemberdayaan Sosial;
d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis
dalam bidang Pemberdayaan Peran Keluarga dan Komunitas Masyarakat;
e. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis dalam bidang penyuluhan, peningkatan peran Lembaga Sosial
Masyarakat dan Kemitraan; dan
f.perumusan bahan pembinaan, bimbingan, peningkatan dan pengaturan teknis
dalam bidang Kepahlawan dan Keperintisan dan Keuangan.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan bidang pemberdayaan sosial
sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
b. merumuskan bahan perencanaan program kebijakan teknis operasianal
program kegiatan pemberian pelayanan teknis pemberdayaan potensi sumber
sosial baik antar unsur lingkup Dinas maupun dengan Perangkat Daerah
terkait;
c. merumuskan bahan koordinasi kegiatan pemberian pelayanan teknis
pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial baik antar unsur lingkup
Dinas maupun dengan Perangkat Daerah;
d. menyusun pedoman dan pemberian petunjuk teknis untuk kelancaran
penyelenggaraan tugas-tugas di bawahan, pelaksanaan pengawasan,
pengendalian, monitoring dan evaluasi program;
e. merumuskan bahan koordinasi, singkronasi dan keharmonisan pelaksanaan
pedoman dan standarisasi pengembangan jaringan sistem informasi sosial
sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku yang di arahkan oleh Kepala
Dinas yang searah dengan kebijakan umum Daerah;
f. merumuskan bahan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas
pelaksanaan operasional program strategis pemberdayaan potensi sumber
-9-
sosial yang searah diperintahkan Kepala Dinas sesuai tupoksi, tanggung
jawab dan kewenangannya;
g. merumuskan bahan pemberdayaan peran keluarga dan komunitas
masyarakat;
h. merumuskan bahan penyuluhan, peningkatan peran lembaga sosial
masyarakat dan kemitraan;
1. merumuskan bahan kerja sarna dan instansi lain pelaksanaan kegiatan bidang
pemberdayaan sosial;
J. merumuskan bahan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kepahlawanan,
keperintisan dan kejuangan;
k. memberikan saran dan pertimbangan kepadan atasan, terkait dengan bidang
tugasnya;
1. menyu sun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
m. melakukan pembagian tugas, pembinaan motivasi, arahan dan penilaian
kinerja bawahan; dan
n. melakukan tugas lain yang berikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Sosial
Pasal8
(1) Bidang Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kebijakan dibidang Pelayanan Sosial.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pelayanan Sosial mempunyai tugas;
a. penyusunan dan perencanaan program kegiatan diBidang Pelayanan Sosial;
b. perumusan kebijakan dalam Bidang Pelayanan Sosial;
c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam Bidang Pelayanan Sosial;
d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis
dalam Bidang Pelayanan Sosial Anak;
e. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis
dalam Bidang Pelayanan Sosial Lanjut Usia; dan
- 10-
f.perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis
dalam Bidang Peran Wanita dan Panti Sosial Masyarakat.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang
Pelayanan Sosial mempunyai fungsi;
a. menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan bidang pelayanan sosial
sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
b. merumuskan bahan perencanaan program kebijakan teknis operasional
pelayanan sosial antar unsur lingkup Dinas maupun antar lembaga;
c. merumuskan bah an dan memantau koordinasi, sinkronisasi dan
keharmonisan pelaksanaan pelayanan sosial sesuai norma, standar dan
prosedur yang berlaku;
d. merumuskan bahan kerja sama dengan instansi lain dalam pelaksanaan
kegiatan pelayanan sosial;
e. merumuskan bahan pelayanan sosial anak, pelayanan sosial lanjut usia dan
peningkatan peran wanita dan panti sosial masyarakat;
f. merumuskan bahan pembinaan dan pengawasan dan perlindungan terhadap
anak;
g. merumuskan bah an pelayanan dan penyantunan terhadap lanjut usia;
h. merumuskan bahan dan memantau pembinaan sosial terhadap peranan
wanita dalam pembangunan sosial;
1.merumuskan bahan dan memantau pembinaan dan peningkatan pelayanan
panti-panti sosial berbasis masyarakat;
J. merumuskan bahan kegiatan pelayanan sosial anak, pelayanan sosial lanjut
usia dan peningkatan peran wanita dan panti sosial;
k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang
tugasnya;
1.menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
m. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian
kinerja bawahan; dan
n. melakukan tugas lain yang berikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11 -
Bagian Kelima
Bidang Rehabilitasi Sosial