Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI MERANGIN Nomor 34 Tahun 2021 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI MERANGIN Nomor 34 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. 
2. 
10. 
11, 
12. 
13, Daerah adalah Kabupaten Merangin. 
Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah dan DPRD yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah 
Bupati adalah Bupati Merangin. 
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 
Organisasi perangkat daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Merangin. 
Inspektorat yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten 
Merangin adalah perangkat daerah yang merupakan aparat 
pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung 
kepada Bupati 
Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Merangin. 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang 
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah 
daerah. 
Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan 
dan sasaran instansi pemerintah daerah. 
Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang 
sudah ada. 
Pengelolaan risiko adalah proses yang proaktif dan berkelanjutan meliputi 
penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring 
dan reviu risiko yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya. 
Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah 
teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan 
besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya. 
Peta risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan 
dengan tingkat risiko dan trennya.
 14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
29. 
26. 
27. Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat 
berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk 
mengelola risiko di instansi. 
Kerangka Manajemen Risiko adalah elemen atau perangkat organisasi yang 
menyediakan landasan bagi perencanaan, penerapan, pemantauan, 
peninjauan dan perbaikan berkelanjutan manajemen risiko bagi seluruh 
organisasi. 
Selera risiko (risk appetite) adalah tingkat risiko yang bersedia diambil 
instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang 
dikehendaki. 
Toleransi Risiko adalah batasan maksimal variasi relatif nilai risiko yang 
masih diperkenankan/diterima oleh Pemerintah Daerah setelah 
dilakukannya tindakan pengendalian terhadap risiko dalam upaya 
mencapai tujuan dan sasaran organisasi. 
Retensi adalah keputusan untuk menerima dan menyerap suatu risiko. 
Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit organisasi 
yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. 
Daftar Risiko (Risk Register) adalah daftar yang menggambarkan risiko- 
risiko yang diperoleh sebagai hasil Proses Manajemen Risiko pada suatu 
unit kerja pada suatu waktu tertentu. 
Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah 
uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat 
Daerah. 
Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk 
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 
Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu 
kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan 
menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan 
suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. 
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan 
Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 
Kebijakan Umum Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 
untuk periode 1 (satu) tahun. 
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat 
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal 
anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program 
sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum 
disepakati dengan Dewan Perangkat Rakyat Daerah.
28. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.