Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 26 Tahun 2022 Pasal 6?
Dalam PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN Nomor 26 Tahun 2022 tentang SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (E-SPTPD) DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN REKAM, BAB II - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (E-SPTPD), Pasal 6 mengatur sebagai berikut:

(1) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), 
meliputi: 
a. Pajak Hotel Meliputi: 
1. Kamar dan ruang pertemuan/Banquet; 
2. Jasa pencucian (Laundry); 
3. Telepon, Faximile, Internet; 
4. Business Centre; 
5. Makanan dan Minuman; 
6. Service charge; 
7. Transportasi yang dikelola hotel atau 
hotel dengan pihak lain; 
8. Fasilitas hiburan dan olahraga untuk 
tamu hotel; yang dikerjasamakan 
tamu hotel dan bukan 
9. Persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel; dan 
10. Fasilitas berbayar lainnya yang disediakan oleh hotel. 
b. Pajak Restoran meliputi: 
1. Penjualan makanan dan/atau minuman; 
2. Service charge; 
3. Pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran 
(room charge); 
4. Jasa boga/ catering; 
5. Minimum charge/first drink charge; dan 
6. Fasilitas berbayar lainnya yang disediakan oleh Restoran. 
c. Pajak Hiburan meliputi: 
1. Room charge; 
2. Harga tanda masuk/ karcis/ tiket masuk/ coin/ minimum 
charge/ cover charge/first drink charge dan sejenisnya; 
3. Makanan dan minuman (food and beverage); 
4. Membership/kartu anggota dan sejenisnya; 
5. Service charge; dan 
6. Fasilitas berbayar lainnya yang disediakan oleh penyelenggara 
Hiburan. 
d. Pajak Parkir meliputi: 
1. Tiket masuk pada pintu masuk/keluar; 
2. Karcis berlangganan (member); dan 
3. Persewaan pengelolaan tempat parkir; dan 
4. Fasilitas berbayar lainnya yang disediakan pengelola parker 
(2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat 
rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang 
bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(3) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya 
digunakan untuk keperluan dinas dalam hal perpajakan daerah. 
(4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
dilakukan penyesuaian dalam hal terdapat perubahan atau 
perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar 
perhitungan pajak yang terutang. 
Bagian Keempat 
Pemasangan Alat Rekam Data 
Transaksi Usaha