Apa norma yang terkandung dalam Pasal 11 PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 29 Tahun 2019?
Substansi PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 29 Tahun 2019 tentang PEDOMAN TATA CARA, khususnya BAB V - PARA PIHAK DAI,AM PENGADAAN BARANG JASA DI DESA, Pasal 11, memuat:

(1) PPKD dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(21 Dalam hal pengadaan barang/jasa, unsur PPKD adalah Kepala
Seksi (Kasi) dan Kepala Urusan (Kaur).
(3) Dalam pengadaan barang/jasa, PPKD sebagaimana dimaksud
pada ayat (21memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
a. menyetujui dan menetapkan dokumen pengadaan
barang/jasa;
b. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia
atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada
dalam bidang tugasnya;
c. dapat dibantu oleh Tim Pengadaan BaranglJasa dalam hal
ini disebut TPK apabila karena sifat dan jenisnya tidak dapat
ditakukan sendiri;
mengawasi pelaksanaan pengadaan barangljasa di Desa;
menyelesaikan perselisihan antara pa;ra pihak dalam
pengadaan barang/jasa di Desa;d.
e.
- L2-
f. menerima hasil pengadaan barang/jasa di Desa dari TPK;
dan
g. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh
dokumen pengadaan barang/jasa di Desa.
(4) Dalam kegiatan/pekedaan konstruksi, PPKD sebagaimarra
dimaksud pada ayat (21memiliki tugas dan kewenangan sebagai
berikut:
a. memeriksa dan melaporkan hasil pekerjaan konstruksi yang
disampaikan oleh TPK;
b. menyetujui dan menandatangani berita acara perubahan
pekerjaan;
c. mengawasi pekedaan konstruksi;
d. menyelesaikan perselisihan antara pihak dalam pekerjaan
konstruksi; dan
e. menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan pekerjaan
konstruksi.
Bagran Ketiga
Tim Pengelola Kegiatan