Bagaimana redaksi normatif Pasal 44 dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 41 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 41 Tahun 2022 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, BAB VI - TATA CARA PEMBA YARAN TPP, Pasal 44 berbunyi:

(1) Pembayaran TPP dilaksanakan melalui mekanisme sebagai 
berikut: 
a. perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang 
pemerintahan umum bidang kepegawaian menghitung 
hasil penilaian prestasi kerja paling Iambat 3 (tiga) hari 
kerja setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan; 
b. perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang 
pemerintahan umum bidang kepcgawaian melakukan 
verifikasi hasil penilaian prestasi kerja paling lambat 2 
(dua) hari kerja setelah perhitungan prestasi kerja 
sebagaimana dimaksud pada huruf a; 
c. ·perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang 
pemerintahan umum bidang kepegawaian memproses 
listing TPP sementara paling lambat 2 (dua) hari kerja 
setelah verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b; 
d. perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang 
pemerintahan umum bidang kepegawaian melakukan 
verifikasi terhadap listing TPP sementara paling lambat 2 
(dua) hari kerja setelah proses listing sebagaimana 
dimaksud pada huruf c; 
e. perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang 
pemerintahan umum bidang kepegawaian menyampaikan 
listing TPP kepada perangkat daerah secara online paling 
lambat 2 (dua) hari kerja setelah listing TPP diverifikasi; 
-26­ 
f. dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah listing 
TPP dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan 
penunjang pemerintahan umum bidang kepegawaian, 
perangkat daerah membuat dan mengajukan SPP dan 
SPM kepada perangkat daerah yang melaksanakan 
urusan penunjang pemerintahan umum bidang keuangan 
dan aset untuk diterbitkan SP2D; 
g. perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang 
pemerintahan umum bidang keuangan dan aset 
menerbitkan SP2D kepada Bank untuk memindah 
bukukan dana ke masing -masing rekening Bendahara 
Pengeluaran perangkat daerah pada Bank pada hari yang 
sama; 
h. Bendahara Pengeluaran perangkat daerah paling lama 
1 (satu) hari kerja setelah menerima pembayaran, 
memerintahkan Bank untuk membayar TPP ke rekening 
masing-masing ASN setelah dilakukan pemotongan 
kewajiban yang sah; 
1. hasil pemotongan kewajiban yang sah sebagaimana 
dimaksud pada huruf h disetorkan melalui Bank oleh 
Bendahara Pengeluaran perangkat daerah; 
J. perintah membayar dari Bendahara Pengeluaran 
perangkat daerah kepada Bank diberikan dengan 
menerbitkan Cek/Giro paling lama 1 (satu) hari kerja 
setelah data pembayaran netto TPP dinyatakan lengkap; 
dan 
k. bendahara pengeluaran perangkat daerah pada saat 
meme rintahkan Bank untuk membayar TPP beserta 
potongannya dengan menyertakan softcopy pembayaran 
netto TPP yang berisi antara lain: nama , nomor induk 
pegawai , nomor rekening , NPWP, nominal brutto dan 
netto yang diterima , pencapaian kinerja , pajak 
penghasilan dan potongan lain yang sah. 
(2) Kepala perangkat daerah melalui unit kerja perangkat daerah 
bidang umum dan kepegawaian , wajib memeriksa dan 
melaporkan kepada perangkat daerah yang melaksanakan 
urusan penunjang pemerintahan umum bidang kepegawaian 
apabila dalam penerbitan listing TPP sebagaimana dimak sud 
pada ayat (1) huru f e terdapat kesalahan . 
(3) Perangkat daerah menunda pembayar an TPP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) sam pai dengan dilakukan perbaikan 
data oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan 
penunjang pemerintahan umum bidang kepegawaian 
berdasarkan usulan perangkat daerah . 
(4) Pemba yaran TPP ke-13 dan TPP THR dapat dilakuka n selama 
diamanatkan , diatur dan ditetapka n oleh Peraturan 
Perundang-undangan. 
-27­ 
Bagian Ketiga 
Percepatan Pembayaran