Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 16 PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 26 Tahun 2003.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 26 Tahun 2003 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pada BAB XIII - PENYIDIKAN, Pasal 16 menjelaskan:

(1) Penyidik tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang 
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 
dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang -
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini 
adalah: 
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah 
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ; 
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ; 
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pr ibadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi 
Daerah ; 
d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - 
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah 
; 
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; 
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; 
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa 
bagaimana dimaksud pada huruf “ e “; 
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
Retribusi Daerah ; 
i. Memanggil o rang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi ; 
j. Menghentikan penyidikan ; 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang 
dapat dipertanggungjawabkan. 
 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil 
penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang 
Hukum Acara P idana.