Apa norma yang terkandung dalam Pasal 14 PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor IS Tahun 2021?
Substansi PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor IS Tahun 2021 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL, khususnya BAB IV - PENDELEGASIAN WEWENANG, Pasal 14, memuat:

Cutd karena alasan penting diberikan kepada PNS dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Apabila Ibu, Bapak, Istri/Suami, Anak, Adik, Kakak, mertua/menantu
sedang menderita sakit keras atau salah seorang keluarga tersebut
meninggal dunia dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang
bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang
meninggal dunia tersebut atau PNS yang bersangkutan akan
melangsungkan perkawinan.
b. Sakit keras sebagaimana dimaksud pada angka (1) dibuktikan dengan
melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.
c. PNS laki-laM yang isterinya melahirkan/operasi caesar dengan syarat
melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.
d. PNS mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam, dengan
syarat melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun
Tetangga.
e. Lamanya Cuti karena alasan penting diberikan Paling lama 1 (satu) bulan.
f. Dalam hal yang mendesak, sehingga PNS yang bersangkutan tidak dapat
menunggu keputusan dari PPK atau pejabat yang menerima delegasi
wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting, pejabat
yang tertinggi di tempat PNS yang bersangkutan bekeqa dapat memberikan
izin sementara secara tertuUs untuk menggunakan hak atas cuti karena
alasan penting, sebagaimana contoh format pada Lampiran II.B Peraturan
ini.
g. Pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f harus segera
diberitahukan kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang
untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting.
h. Selama menjalankan cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan
menerima penghasilan PNS yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan
keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan sampai dengan
ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan; dan
fasilitas PNS.
i. Diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti secara tertulis.
-11 -