Apa substansi hukum dari Pasal  9 PERATURAN  WALIKOTA DUMAI Nomor 54 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN  WALIKOTA DUMAI Nomor 54 Tahun 1945 tentang PENYELENGGARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN, khususnya BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN, Pasal  9, adalah:

(1) Masyarakat dapat mengajukan permohonan pemasanga n lampu 
penerangan j alan. 
 
(2) Permohonan pemasangan lampu penerangan jalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk surat dan/atau 
proposal yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas 
Perhubungan berdasarkan tata cara permohonan pemasangan 
lampu penerangan jalan atas us ulan masyarakat sebagai berikut : 
a. permohonan dibuat secara tertulis oleh mas yarakat diketahui 
oleh Lurah dan Camat ditujukan kepada Wali Kota melalui 
Kepala Dinas Perhubungan ; 
b. permohonan akan ditindak lanjuti setelah dilakukan survei lokasi 
permohonan; 
c. permohonan ditindaklanjuti untuk kondisi lokasi yang sudah 
ada jaringan listrik dari P erusahaan Listrik Negara ; dan 
d. permohonan pemasangan pada lokasi yang belum ada jaringan 
listrik P erusahaan Listrik Negara , pelaksanaanya akan 
dipertim bangkan berdasarkan koordinasi dengan P erusahaan 
Listrik Negara . 
 
(3) Pemasangan lampu penerangan jalan atas usulan masyarakat 
disesuaikan dengan prioritas, pertimbangan teknis dan kemampuan 
keuangan daerah.