Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN Nomor 3 Tahun 1945 Pasal 6?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN Nomor 3 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 6 mengatur sebagai berikut:

(1) Dalam hal terjadi keadaan darurat setelah ditetapkannya Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen 
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk 
belanja untuk keperluan mendesak, yang selanjutnya di laporkan dalam 
Laporan Keuangan Daerah tahun anggaran berkenaan . 
(2) Keadaan darurat sekurang -kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Kabupaten 
Kebumen dan t idak dapat diprediksikan sebelumnya; 
b. tidak dapat diharapkan terjadi secara berulang; 
c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten 
Kebumen;dan 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan d arurat. 
(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga. 
(4) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan 
cara : 
a. menggunakan dana dari hasil penjadwa lan ulang capaian target kinerja 
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau 
b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. 
 
 
12 
 (5) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) mencakup : 
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen dan 
masyarakat ; dan 
c. adanya kebijakan Pemerintah yang berimplikasi pada beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan. 
(6) Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan 
darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati.