Apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 9 Tahun 2021 pada Pasal 16?
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 9 Tahun 2021 tentang SUSU NAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON SELATAN, Pasal 16 menyebutkan bahwa:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 
Pemerintah, maka berdasarkan hasil penye derhanaan 
struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Buton 
Selatan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 
b. bahwa Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 35 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehat an Kabupaten Buton 
Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
hukum, maka perlu diganti; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Kesehatan Kabupaten Buton Selatan; 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (Lemb aran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 
3. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambah an 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -
undangan (Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 
4. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 173, Tambaha n Lembaran Negara Nomor 5563); 
2 
 5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Nega ra Republik Indonesia 
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 187, T ambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoensia 
Tahun 2018 Nomor 157); 
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 t entang 
Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi 
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1502); 
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2021 tent ang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam 
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 525); 
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada 
Instansi Pemerintah untuk Penyederhaaan Birokrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 546); 
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana 
telah diubah dua kali, te rakhir dengan Peraturan Daeah 
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Buton Selatan . 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGA NISASI DAN 
TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON 
SELATAN 
 
 
3