Apa norma yang terkandung dalam Pasal 121 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2010?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 5 Tahun 2010 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, khususnya BAB XIII - PELAPORAN, Pasal 121, memuat:

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia , Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 
pelanggaran Peraturan Daerah ini.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum mengenai 
adanya dugaan tindak pidana;
b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana; 
c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan 
sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
(3) Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta mekanisme penyidikannya dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.