Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 106 Tahun 2022 Pasal 2?
Dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 106 Tahun 2022 tentang PERCEPATAN INVESTASI MELALUI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI, Pasal 2 mengatur sebagai berikut:

O
(1) Pemerintah menugaskan konsorsium Badan Usaha Milik
Negara yang terdiri dari:
a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan
Perumahan Tbk;
SK No 124745 Ab. PT...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- t2_
b. PT Kawasan Industri Wijayakusuma; dan
c. PT Perkebunan Nusantara IX,
untuk melakukan pengembangan Kawasan Industri
Terpadu Batang melalui kegiatan pembangunan dan
pengelolaan.
(2) Pelaksanaan penugasan kepada konsorsium Badan
Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan oleh perusahaan patungan yang dibentuk oleh
konsorsium Badan Usaha Milik Negara dengan
mengikutsertakan Badan Usaha Milik Daerah.
(3) Kegiatan pembangunan dan pengelolaan Kawasan
Industri Terpadu Batang dilakukan di atas lahan yang
dikuasai dan/atau dibebaskan oleh konsorsium Badan
Usaha Milik Negara dan/atau perusahaan patungan,
yang pembangunannya dilakukan oleh perusahaan
patungan atau Kementerian/ Lembaga.
(4) Kegiatan pembangunan dan pengelolaan Kawasan
Industri Terpadu Batang sebagaimana dimaksud pada
dibagi dalam 3 (tiga) klaster sebagai berikut:
a. klaster I Kreasi sebagai Industrial Estate and
Industrial Township;
b. klaster II Inovasi sebagai Innouation District and
Inno u ation Township ; dan
c. klaster III Rekreasi sebagai Resort Destination and
Resort Township.
(5) Pembangunan dan pengelolaan klaster I sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan secara
bertahap dalam 3 (tiga) fase, yaitu fase I, fase I[, dan fase
III.
(6) Luasan Kawasan Industri Terpadu Batang termasuk
luasan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
luasan fase sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
tercantum dalam rencana induk kawasan industri
(master planl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (21.