Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 6 Tahun 2003.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 6 Tahun 2003 tentang PAJAK HOTEL, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
a. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ; 
b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat 
Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ; 
c. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ; 
d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tuga s tertentu dibidang 
perpajakan Daerah sesuai peraturan perundang -undangan yang 
berlaku ; 
e. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya ; 
f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota 
Tasikmalaya ; 
g. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pun gutan pajak 
Daerah atas pelayanan Hotel ; 
h. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk 
dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas 
lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya 
yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh semua pihak yang sama, 
kecuali untuk pertokoan dan perkantoran ; 
i. Pengusaha Hotel adalah perorangan atau badan yang 
menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri 
atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi 
 tanggungannya ; 
j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SPtPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk 
melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang 
menurut peraturan perundang -undangan perpajakan daerah ; 
k. Surat Setoran Pajak Daer ah, yang selanjutnya disingkat SSPD 
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan 
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah 
atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota ; 
l. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak 
yang terutang ; 
m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan 
besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kred it pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ; 
n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang 
menentukan tambahan a tas jumlah pajak yang telah ditetapkan ; 
 
 
o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak 
lebih besar dari pajak yang terutang a tau tidak seharusnya 
terutang ; 
p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat 
SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak 
yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau 
pajak tidak terutang dan tidak akan kredi t pajak ; 
q. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, 
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan atau denda ; 
r. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan 
Terbatas, Perseroan K omanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha 
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, 
Persatuan Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau 
Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha 
tetap serta bentuk badan usaha lainn ya ; 
s. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan Daerah 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang termasuk 
pemungut atau pemotong pajak tertentu ; 
t. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya ; 
u. Penyidik adalah Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang -
undang Nomor 8 tahun 1981 yaitu Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia atau Pejabat Pegawai negeri Sipil yang diberi wewenang 
khusus oleh Undang -undang untuk melakukan Penyidikan ; 
v. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan 
penyidikan terhadap Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya yang 
memuat ketentuan pidana.