Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN WALI KOTA  CIREBON Nomor 14 Tahun 1945.
Sesuai dengan PERATURAN WALI KOTA  CIREBON Nomor 14 Tahun 1945 tentang NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon. 
2. Pemerintah Daerah Kota adalah unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon. 
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang 
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil 
negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di 
instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang -
undangan. 
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai 
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil 
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - 
undangan. 
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah 
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 
diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negar a secara tetap 
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki 
jabatan pemerintahan. 
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS 
adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Kota Cirebon . 
8. Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publi k serta 
administrasi pemerintahan dan pembangunan . 
- 5 - 
 
9. Pejabat administrasi adalah pegawai aparatur sipil negara 
yang menduduki jabatan administrasi pada instansi 
pemerintah. 
10. Jabat an pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur 
sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan 
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan 
pembangunan. 
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, 
tugas, tanggung jawab, wewenang, d an hak seorang pegawai 
aparatur sipil negara dalam satuan organisasi. 
12. Kualifikasi pendidikan adalah pendidikan yang diperoleh 
melalui pendidikan formal. 
13. Tugas jabatan adalah serangkaian kegiatan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak 
seorang pegawai dalam pelaksanaan pemerintahan dan 
pembangunan. 
14. Klasifikasi jabatan adalah pengelompokan jabatan yang 
menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola 
kerja.