Bagaimana redaksi normatif Pasal 18 dalam PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 4 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI MAJENE Nomor 4 Tahun 1945 tentang KETENTRAMAN , KETERTIBAN UMUM DAN, Pasal 18 berbunyi:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
3. Undang -undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209); 
 
~ 2 ~ 
 
 
4. Undang -undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3886); 
5. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4247) seba gaiman telah diubah dengan 
Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5573); 
6. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Provin si Sulawesi Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 
7. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tamba han Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4851) ; 
8. Undang -Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
181, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia 
Nomor 4928); 
9. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2009 te ntang 
Kesejahtraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2019 
tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6397); 
10. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembarab Negara 
Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5573); 
11. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5573); 
 
~ 3 ~ 
 
12. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5573); 
13. Undang -Unda ng Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tent ang Perubahan Atas Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
14. Undang -Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 
15. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang 
pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 1980 Nomor 49, Tambahan 
Negara Lembaran Negara Republik Indo nesia Nomor 3175); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang -undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah 
beberapakali terakhir dengan Peratura n Pemerintah nomor 
92 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang -undang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5772); 
18. Peraturan Pemerin tah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 473 7); 
 
~ 4 ~ 
 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang 
Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5230); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang 
Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
sebagaimana telah doiubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6642); 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Neg eri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTRAMAN KETERTIBAN 
UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.