Apa saja yang diatur dalam Pasal 15 PEDOMAN PENGENDALIANGRATIFlKASI Nomor 34 Tahun 2021?
Ketentuan dalam PEDOMAN PENGENDALIANGRATIFlKASI Nomor 34 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENGENDALIANGRATIFlKASI, BAB II - PENGENDALIAN GRATIFlKASI, Pasal 15 menetapkan:

(1) Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan
terhadap PejabatjPegawai yang menyampaikan laporan Gratifikasi.
(2) Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah dilarang memberi perlakuan
diskrirninatif atau tindakan yang merugikan PejabatjPegawai karen a
melaporkan Gratifikasi.
(3) Dalam hal terdapat ancaman fisik danj atau psikis kepada PejabatjPegawai
karena melaporkan Gratifikasi, PejabatjPegawai dapat meminta perlindungan
kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau intansi lain yang
berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pelapor menyampaikan permobonan secara tertulis kepada Bupati melalui
Ketua UPG dengan ditembuskan kepada KPK.
Pasa116
(1) PejabatjPegawai yang mematuhi ketentuan pengendalian Gratifikasi dapat
diperhitungkan menjadi faktor penarnbah dalam perilaku kerja.
(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan
pertimbangan dalam kebijakan promosi pegawai atau insentif.
(3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur penilaian kinerja
dan disiplin kepegawaian yang berlaku.
BABV
PENGAWASAN
Pasa117
(1) PejabatjPegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran
terhadap Peraturan Bupati ini, segera melaporkan kepada UPG secara
langsung atau melalui e-mail kutaitimur.inspektorattCi'gmail.com sekretariat
UPG.
(2) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin
kerahasiaannya.
PasalI8 ...
- 16 -
Pasa118
(1) Kepala PD bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi
di PDjUPT.
(2) Inspektur bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan Pengendalian
Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)kepada Bupati.
Pasa119
(1) Seluruh pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib
membuat surat pemyataan tentang penolakan, penerimaan danj atau
pemberian Gratifikasi secara periodik.
(2) Surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibuat paling sedikit
2(dua) kali dalam setahun pada akhir bulan juni dan akhir bulan Desember.
(3) Surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan kepada
Bupati melalui UPG.
(4) Format surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran IIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupatiini.
(5) Kewajiban membuat surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pertama kali oleh PD yang menjalankan fungsi pelayanan publik.
(6) Pengawasan terhadap kepatuhan melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektur.
BABVI
SANKSI