Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN  BUPATI  MUSI  BANYUASIN Nomor 45 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN  BUPATI  MUSI  BANYUASIN Nomor 45 Tahun 2022 tentang PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi 
Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi 
Banyuasin.
-4-
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi 
Banyuasin.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Keija Perangkat Daerah 
yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan 
daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BLUD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit 
Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah 
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang 
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam 
melakukan kegiatanya didasarakan pada prinsip efisiensi dan 
produktivitas.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 
pengawasan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang 
bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang 
terdiri dari pemimpin, pejabat Keuangan, dan Pejabat teknis 
pada BLUD.
10. Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin adalah Unit 
Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan sebagai unit organisasi 
bersifat khusus, yang memberikan layanan secara profesional 
memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang 
milik daerah serta bidang kepegawaian, dipimpin oleh Direktur 
Rumah Sakit Umum Daerah yang bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas Kesehatan.
11. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi 
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik 
dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan 
berkesinambung.
12. Fleksibilitas merupakan keleluasan untuk menerapkan 
praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan
-5-
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, 
sebagai pengecualiaan dari ketetuan pengelolaan keuangan 
daerah pada umumnya.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA 
adalah dokumen rencana angaran tahunan BLUD yang 
disusun dan disajikan sebagai bahan penyusun rencana kerja 
dan anggaran SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya 
disingkat DPA-BLUD adalah 
pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, jumlah dan 
kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.dokumen yang memuat
15. Dokumen Bisnis Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat 
DBA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja, 
proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa 
yang yang sudah ditandatangani Pemimpin BLUD setelah 
menyesuaikan RBA berdasarkan hasil evaluasi TAPD dan 
digunakan sebagai pelaksanaan anggaran yang bersumber 
dari dana BLUD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan 
kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusunan APBD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat 
pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang 
muka keija dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada 
bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional 
pada SKPD/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau 
untuk membiayai pengeluaran yang menu rut sifat dan 
tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme 
pembayaran langsung.
-6-
19. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah 
pembayaran
pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian 
kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya 
melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.langsung kepada bendahara
20. Ganti Uang Persediaan selanjutnya disebut GU adalah uang 
yang diberikan kepada SKPD/BLUD untuk menggantikan UP 
yang telah digunakan dan telah dipertangunggjawabkan.
21. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang 
disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah provinsi 
dan peraturan daerah kabupaten/kota.
22. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada 
adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah 
yang ditetapkan dengan Perda.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dalam negeri.