Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 37 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 879 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 879 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN, pada , Pasal 37 menjelaskan:

(1) Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, 
atau Kelompok Peternak yang telah memperoleh 
Rekomendasi wajib merealisasikan Pemasukan 
sesuai dengan masa berlaku dan jumlah yang 
tercantum dal am Rekomendasi. 
(2) Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, 
atau Kelompok Peternak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan 
laporan realisasi Pemasukan paling lama 5 
(lima) hari kerja setelah realisasi Pemasukan 
kepada Direktur Jenderal dengan tembusan 
kepada Kepala Badan Karantina Pertanian dan 
Kepala PPVTPP secara daring dengan 
mengunggah Bill of Lading (B/L) dan sertifikat 
kesehatan ( health certificate ). 
(3) Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, 
atau Kelompok Peternak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang memasukkan 
Bakalan wajib menyampaikan laporan stok 
Bakalan yang ada di kandang pada tanggal 1 
setiap bulan secara daring. 
(4) Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, 
atau Kelompok Peternak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilarang 
memi ndahtangankan Rekomendasi kepada 
pihak lain. 
(5) Dalam hal terjadi bencana nonalam penyebaran 
Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) yang 
ditetapkan sebagai bencana nasional, ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 
dengan ayat (3) dinyatakan tidak be rlaku 
sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah penetapan 
bencana nasional dicabut oleh Presiden. 
www.peraturan.go.id
2021 , No. 879 -15- 
9. ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: