Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 38 Tahun 1945 Pasal 3?
Dalam PERATURAN WALI  KOTA DUMAI Nomor 38 Tahun 1945 tentang PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL, BAB II - JENIS DAN MUTU PELAYANAN DASAR, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

(1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pemerintah Daerah terdiri dari : 
a. pendidikan anak usia dini; 
b. pendidikan dasar; 
c. pendidikan kesetaraan; 
d. pelayanan kesehatan ibu hamil; 
e. pelayanan kesehatan ibu bersalin 
f. pelayanan kesehatan bayi beru lahir; 
g. pelayanan kesehatan balita; 
h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 
i. pelayanan kesehatan pada usia produktif; 
j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut 
k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi; 
l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; 
m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; 
n. pelayanan kesehatan orang terduga tuber kulosis; 
o. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang 
melemahkan daya tahan tubuh manusia ( Human 
Immunodeficiency Virus) ; 
p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari -hari; 
q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik; 
r. penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban 
bencana daerah kabupaten/kota; 
s. fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang 
terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 
t. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum; 
u. pelayanan informasi rawan bencana; 
v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; 
w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; 
x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; 
y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar 
panti; 
z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti; 
aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti; 
bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan 
dan pengemis diluar panti; dan 
cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap 
darurat bencana bagi korb an bencana daerah . 
 
(2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar pada SPM , Pemerintah 
Daerah berpedoman pada Standar Teknis yang d iatur oleh 
Peraturan M enteri terkait pelayanan dasar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) .