Menurut PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 23 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 28?
Pasal Pasal 28 dalam PERATURAN BUPATI MAGELANG Nomor 23 Tahun 2016 tentang PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH, pada BAB VII - KETENTUAN PENUTUP, menyatakan:

Ketentuan mengenai Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan terpadu , Perangkat Daerah yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan, P erangkat Daerah yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan b encana, Satuan
Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum Daerah diatur oleh Kepala Perangkat
Daerah yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai beriku t:
penggunaan PDH Putih-Hitam dan pakaian seragam Korpr i tetap berlaku kecuali
bagi pegawai perangkat daerah yang melaksanakan tugas lap angan dapat
menggunakan pakaian dinas lapangan/ciri khusus;
penggunaan Pakaian Adat Jawa pada tanggal 22 tetap be rlaku bagi seluruh
pegawai perangkat daerah yang melaksanakan tugas-tugas ad ministratif, kecuali
bagi pegawai perangkat daerah yang melaksanakan tugas lap angan dapat
menggunakan pakaian dinas lapangan/ciri khusus; dan
penggunaan pakaian dinas bagi guru agar memperhatikan dan menyesuaikan
norma dan etika yang berlaku di sekolah sehingga dapat menjadi teladan dalam
pembentukan akhlak mulia bagi siswa-siswinya.