Apa norma yang terkandung dalam Pasal  16 PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 70 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN BUPATI ROKAN HULU Nomor 70 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, khususnya BAB IX - KETENTUAN PENUTUP, Pasal  16, memuat:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berit a Daerah 
Kabupaten Rokan Hulu. 
 
 
Ditetapkan di Pasir pengaraian 
Pada tanggal , 31 Desember 2021 
 
BUPATI ROKAN HULU , 
 
 ttd 
 
 S U K I M A N 
 
Diundangkan di Pasir Pengaraian 
Pada tanggal , 31 Desember 2021 
 
Pj. SEKRETARIS DAERAH Salinan Sesuai Aslinya, 
KABUPATEN ROKAN HULU , 
 
 ttd 
 
 
MUHAMMAD ZAKI 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 20 21 NOMOR :70 
 
 LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU 
NOMOR : 70 TAHUN 2021 
TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN ROKAN HULU 
 
FUNGSI KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HULU 
 
Pengelompokan Fungsi/Kelompok Jabatan Fungsional 
A. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal 
1. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi 
Perencanaan, Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan 
Promosi Penanaman Modal , menyelenggarakan fungsi: 
pengkajian, penyusunan, pengusulan, dan pengembangan 
rencana Program/Kegiatan dan Anggaran Substansi 
Perencanaan, Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan 
Promosi Penanaman Modal; 
penyusun an Program Kerja dan rencana operasional pada 
Substansi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman 
Modal dan Promosi Penanaman Modal; 
penyelenggaraan , pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan 
memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Substansi 
Perencan aan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan 
Promosi Penanaman Modal; 
penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah 
dilaksanakan kepada Kepala Dinas; 
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan 
sesuai tugas dan fungsinya. 
 
2. Sub Koordina tor Kelompok Jabatan Fungsional Substansi 
Perencanaan dan deregulasi penanaman modal , 
menyelenggarakan fungsi : 
perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada 
Substansi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal ; 
pembagi an tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas bawahan Substansi Perencanaan dan 
deregulasi penanaman modal 
penginventarisasi an dan mengindentifikasi potensi/peluang 
investasi; 
penyusun an peta potensi investasi dan sumber daya alam 
daerah; 
pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, 
rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman 
modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 
pengumpulan data, analis is dan penyusunan 
deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah 
berdasarkan sektor usaha dan wilayah ; 
pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan Substansi Perencanaan dan Deregulasi 
Penanaman Modal; dan 
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan 
sesuai tugas dan fungsinya. 
 
3. Sub Koordina tor Kelompok Jabatan Fungsional substansi 
Pemberdayaan Usaha dan Promosi Penanaman Modal , 
menyelenggarakan fungsi : 
perencanaan program/kegiatan dan penganggaran substansi 
Pemberdayaan Usaha dan Promosi Penanaman Modal; 
pembagi an tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas bawahan substansi Pemberdayaan Usaha 
dan Promosi Penanaman Modal; 
pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil, 
menengah, be sar dan koperasi; 
memfasilitasi kerjasama antar dunia usaha dan pemerintah; 
pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama dunia usaha 
yang telah di fasilitasi; 
penyiapan bahan/sarana dan prasarana promosi penanaman 
modal; 
melakukan publikasi potensi daerah melalui berbagai media, 
baik cetak, elektronik dan teknologi informasi; 
pelaksanaan promosi berupa pameran/expo, seminar/forum 
investasi dalam dan luar negeri; 
pelaksanaan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam 
rangka promosi potensi daerah; 
pemantau an, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan substansi Pemberdayaan Usaha dan 
Promosi Penanaman Modal; dan 
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan 
sesuai tugas dan fungsinya. 
 
4. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional substansi Pengendalian 
pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal 
menyelenggarakan fungsi ; 
pengkajian,penyusunan, pengusulan, dan pengembangan 
rencana Program/Kegiatan dan Anggaran Substansi 
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi 
penanaman modal; 
penyusun an Program Kerja dan rencana operasional pada 
bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan 
Informasi Penanaman Modal ; 
penyelenggaraan , pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan 
memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang 
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 
Modal dan Informasi Penanaman Modal ; 
penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaantugas sesuai dengan tugas yang telah 
dilaksanakan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal d an 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan 
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan 
sesuai tugas dan fungsinya. 
 
 
 5. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional substansi 
Pemantaua n, Pengawasan dan Pembinaan, Pelaksanaan 
Penanaman Modal , menyelengg arakan fungsi : 
perencanaan program/kegiatan dan penganggaran substansi 
Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan 
Penanaman Modal; 
pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas bawahan substansi Pemantaua n, 
Pengawasan dan Pembinaan, Pelaksanaan Penanaman Modal ; 
pembinaan, P emantauan dan P engawasan Pelaksanaan 
Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 
penyelesaian permasalahan penanaman modal dan kendala 
penanaman modal lingkup daerah ; 
pendataan dan pembinaan terhadap tugas sosial perusahaan 
berupa realisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) 
yang telah/belum dilaksanakan; 
pemantauan realisasi laporan kegiatan penanaman modal 
berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan 
kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan 
kegiatan usaha dan peraturan perundang -undangan; 
pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan substansi Pembinaan, Pemantauan dan 
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan 
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan 
sesuai tugas dan fungsinya . 
 
6. Sub Koordinator Kelo mpok Jabatan Fungsional S ubstansi 
Pengolahan Data dan S istem Informasi Penanaman Modal , 
menyelenggarakan fungsi : 
perencanaan program/kegiatan dan penganggaran substansi 
Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; 
pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas bawahan substansi 
pengolahan dan pemutakhiran data perizinan dan 
nonperizinan penanaman modal; 
melakukan verifikasi/validasi data perizinan dan nonperizinan 
penanaman modal; 
penyusun dan menyampaikan laporan perizinan dan 
nonperizinan kepada pimpinan, instansi, lembaga dan 
kementerian terkait; 
pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi 
Penanaman Modal; 
peman tauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan substansi Pengolahan Data dan Sistem 
Informasi Penanaman Modal; dan 
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di b erikan pimpinan 
sesuai tugas dan fungsinya . 
 
B. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
1. Koordina tor Kelompok Jabatan Fungsional substansi 
Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A , 
menyelenggarakan fungsi ; 
pengkajian,penyusunan, pengusulan, dan pengembangan 
rencana Program/Kegiatan dan Anggaran Substansi 
Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A; 
penyusun an Program Kerja dan rencana operasional pada 
bidang Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 
perizinan A/I dan A/II; 
penyelenggaraan , pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan 
memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang 
Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/I 
dan A/II; 
penyelen ggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah 
dilaksanakan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan 
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan 
sesuai tugas dan f ungsinya. 
2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional substansi 
Pelayanan Perizinan dan Non perizinan A/I, menyelenggarakan 
fungsi : 
perencanaan program/kegiatan dan penganggaran substansi 
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I Sektor Kesehatan ; 
pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas bawahan substansi ; 
perencanaan dan melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan 
Perizinan dan Nonperizinan A/I Sektor Kesehatan ; 
membuat Standar Pelayanan (SP) Dan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Perizinan dan Nonperizinan A/I Sektor 
Kesehatan ; 
pengadminstrasian, Mengolah dan Memeriksa Dokumen 
Berkas permohonan penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan A/I Sektor Kesehatan ; 
peninjauan lapangan penyeleng araan Pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan A/I Sektor Kesehatan ; 
mengkordinasi, m emverifikasi kan, mengidentifikasi , 
menvalidasi penyelengaraan pelayanan perizinan dan 
nonperizinan serta menerbitkan dokumen Perizinan dan 
Nonperizinan A/I Sektor Kesehatan ; 
penyusun an dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I Sektor Kesehatan 
yang telah di terbitkan ; 
pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan substansi Pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan A/I Sektor Kesehatan; dan 
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan 
sesuai tugas dan fungsinya . 
 
3. Sub Koordina tor Kelompok Jabatan Fungsional substansi 
Penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan A/II, 
menyelenggarakan fungsi : 
perencanaan program/kegiatan dan penganggaran substansi 
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A II/ Sektor Pekerjaan 
Umum dan Pe mukiman Rakyat, Sektor Pertambangan, Sektor 
Perikanan, Sektor Perhubungan, Sektor Perkoperasian dan 
UMKM, Sektor Ketenanga Kerjaan; 
pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas bawahan substansi ; 
perencanaan dan melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan 
Perizinan dan Nonperizinan A/ Sektor Pekerjaan Umum dan 
 
 Pemukiman Rakyat, Sektor Pertambangan, Sektor Perikana n, 
Sektor Perhubungan, Sektor Perkoperasian dan UMKM, Sektor 
Ketenanga Kerjaan ; 
membuat Standar Pelayanan (SP) Dan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Perizinan dan Nonperizinan A II/ Sektor 
Pekerjaan Umum dan Pe mukiman Rakyat, Sektor 
Pertambangan, Sektor P erikanan, Sektor Perhubungan, Sektor 
Perkoperasian dan UMKM, Sektor Ketenanga Kerjaan ; 
pengadminstrasian, Mengolah dan Memeriksa Dokumen 
Berkas permohonan penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan A II/ Sektor Pekerjaan Umum dan Pe mukiman 
Rakyat, Sektor Pertambangan, Sektor Perikanan, Sektor 
Perhubungan, Sektor Perkoperasian dan UMKM, Sektor 
Ketenanga Kerjaan ; 
peninjauan lapangan penyelengaraan Pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan A II/ Sektor Pekerjaan Umum dan Pe mukiman 
Rakyat, Sektor Pertambang an, Sektor Perikanan, Sektor 
Perhubungan, Sektor Perkoperasian dan UMKM, Sektor 
Ketenanga Kerjaan ; 
mengkordinasi, m emverifikasi kan, mengidentifikasi , 
menvalidasi penyelengaraan pelayanan perizinan dan 
nonperizinan serta menerbitkan dokumen Perizinan dan 
Nonperizinan A II/ Sektor Pekerjaan Umum dan Pe mukiman 
Rakyat, Sektor Pertambangan, Sektor Perikanan, Sektor 
Perhubungan, Sektor Perkoperasian dan UMKM, Sektor 
Ketenanga Kerjaan ; 
penyusun an dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A II/Sektor Sektor 
Pekerjaan Umum dan Pe mukiman Rakyat, Sektor 
Pertambangan, Sektor Perikanan, Sektor Perhubungan, Sektor 
Perkoperasian dan UMKM, Sekto r Ketenanga Kerjaan yang 
telah di terbitkan ; 
pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan substansi Pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan A II /Sektor Sektor Pekerjaan Umum dan 
Pemukiman Rakyat, Sektor Pertambangan, Sektor Perikanan, 
Sektor Perhubungan, Sektor Perkoperasian dan UMKM, Sektor 
Ketenanga Kerjaan ; dan 
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan 
sesuai tugas dan fungsinya . 
4. Koordina tor Kelompok Jabatan Fungsional substansi 
Penyelengaraan Pelayanan Per izinan dan Non Perizinan B , 
menyelenggarakan fungsi ; 
pengkajian,penyusunan, pengusulan, dan pengembangan 
rencana Program/Kegiatan dan Anggaran Substansi 
Penyelengaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B; 
penyusun an Program Kerja dan rencana operasional pada 
bidang Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 
perizinan B/I dan B/II; 
penyelenggaraan , pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan 
memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang 
Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B/I 
dan B/II; 
penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah 
dilaksanakan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan 
pelaksanaan tugas kedinas an lain yang di berikan pimpinan 
sesuai tugas dan fungsinya. 
5. Sub Koordina tor Kelompok Jabatan Fungsional substansi 
Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan B/I Sektor 
Lingkungan Hidup, Sektor Pertanian dan Perkebunan dan Sektor 
Pertanahan, yang menyeleng garakan fungsi : 
perencanaan program/kegiatan dan penganggaran substansi 
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/I Sektor Lingkungan 
Hidup, Sektor Pertanian dan Perkebunan dan Sektor 
Pertanahan; 
pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas bawahan substansi Penyelenggaraan 
Perizinan dan Nonperizinan B/I Sektor Lingkungan Hidup, 
Sektor Pertanian dan Perkebunan dan Sektor Pertanahan 
perencanaan dan melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan 
Perizinan dan Nonperizinan B/I Sektor Lingkungan Hidup, 
Sektor Pertanian dan Perkebunan dan Sektor Pertanahan; 
membuat Standar Pelayanan (SP) Dan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Perizinan dan Nonperizinan B/I Sektor 
Lingkungan Hidup, Sektor Pertanian dan Perkebunan dan 
Sektor Pertanahan; 
mengadminstrasi, Mengolah dan Memeriksa Dokumen Berkas 
permohonan penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan B/I Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Pertanian 
dan Perkebunan dan Sektor Pertanahan; 
peninjauan lapangan penyelengaraan Pelayanan Perizinan d an 
Nonperizinan B/I Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Pertanian 
dan Perkebunan dan Sektor Pertanahan ; 
mengkordinasi, m emverifikasi kan, mengidentifikasi , 
menvalidasi penyelengaraan pelayanan perizinan dan 
nonperizinan serta menerbitkan dokumen Perizinan dan 
Nonperizinan B/I Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Pertanian 
dan Perkebunan dan Sektor Pertanahan ; 
penyusun an dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/I Sektor Lingkungan 
Hidup, Sektor Pertanian dan Perkebunan dan Sektor 
Pertanahan yang telah diterbitkan ; 
pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan substansi Pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan B/I Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Pertanian 
dan Perkebunan dan Sektor Pertanahan ; dan 
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan 
sesuai tugas dan fungsinya . 
 
6. Sub Koordina tor Kelompok Jabatan Fungsional substansi 
Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan B/II Sektor 
Perindustrian dan Perdagangan, Sektor Pariwisata, Sektor 
Pendidikan dan Kebudayaan, Sektor Lainnya yang 
menyelenggarakan fungsi : 
perencanaan program/kegiatan dan penganggaran substansi 
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/II Sektor 
 
 Perindustrian dan Perdagangan, Sektor Pariwisata, Sektor 
Pendidikan dan Kebudayaan, Sektor Lainnya; 
pembagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan substansi 
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/II Sektor 
Perindustrian dan Perdagangan, Sektor Pariwisata, Sektor 
Pendidikan dan Kebudayaan, Sektor Lainnya; 
perencanaan dan melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan 
Perizinan dan Nonperizinan B/II Sektor Perindustrian dan 
Perdagangan, Sektor Pariwisata, Sektor Pend idikan dan 
Kebudayaan, Sektor Lainnya; 
membuat Standar Pelayanan (SP) d an Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Perizinan dan Nonperizinan B/II Sektor 
Perindustrian dan Perdagangan, Sektor Pariwisata, Sektor 
Pendidikan dan Kebudayaan, Sektor Lainnya; 
pengadmi nstrasian, Mengolah dan Memeriksa Dokumen 
Berkas permohonan penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan B/II Sektor Perindustrian dan Perdagangan, 
Sektor Pariwisata, Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Sektor 
Lainnya; 
peninjauan lapangan penyelengara an Pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan B/II Sektor Perindustrian dan Perdagangan, 
Sektor Pariwisata, Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Sektor 
Lainnya; 
mengkordinasi, m emverifikasi kan, mengidentifikasi , 
menvalidasi penyelengaraan pelayanan perizinan dan 
nonperizinan serta menerbitkan dokumen Perizinan dan 
Nonperizinan B/II Sektor Perindustrian dan Perdagangan, 
Sektor Pariwisata, Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Sektor 
Lainnya ; 
penyusun an dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/II Sektor 
Perindustrian dan Perdagangan, Sektor Pariwisata, Sektor 
Pendidikan dan Kebudayaan, Sektor Lainnya ; 
pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan substansi Pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan B/II Sektor Perindustrian dan Perdagangan, 
Sektor Pariwisata, Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Sektor 
Lainnya ; dan 
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan 
sesuai tugas dan fungsinya . 
7. Koordina tor Kelompok Jabatan Fungsional substansi Pengaduan, 
Kebijakan dan Pelaporan Layanan , menyelenggarakan fungsi ; 
pengkajian,penyusunan, pengusulan, dan pengembangan 
rencana Program/Kegiatan dan Anggaran Substansi 
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; 
penyusun an Program Kerja dan rencana operasional pada 
substansi pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan; 
penyelenggaraan , pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan 
memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan substansi 
Pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan; 
penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah 
dilaksanakan kepada Kepala Dinas;dan 
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan 
sesuai tugas dan fungsinya . 
 
8. Sub Koordinator Kelompok Jabata n Fungsional substansi 
Pengaduan, Informasi, Kebijakan dan Penyuluhan Layanan , 
menyelenggarakan fungsi : 
perenca naan program/kegiatan dan penganggaran substansi 
Pengaduan, Informasi, Kebijakan dan Penyuluhan layanan 
Penanaman Modal; 
pembagi an tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan substansi 
Pengaduan, Informasi, Kebijakan dan Penyuluhan layanan 
Penanaman Modal; 
menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, informasi, 
dan konsultasi layanan dalam Penyelenggaraan Pelayanan 
Perizinan dan Nonperizinan ; 
perencanaan penanganan pengaduan, informasi, dan 
konsultasi layanan dalam Penyelenggaraan Pelayana n 
Perizinan dan Nonperizinan ; 
perencanaan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi 
layanan terkait dengan pelayanan per izinan dan nonperizinan; 
pengumpulan, menganalisis , mengkaji dan mengolah bahan -
bahan kebijakan (peraturan perundang -undangan) terkait 
harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian 
sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan ; 
mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah 
terkait pelayanan per izinan dan nonperizinan, serta advokasi 
dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non 
perizinan; 
penyuluhan sosialisasi kepada masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 
pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan substansi Pengaduan, Informasi, Kebijakan 
dan Penyuluhan layanan Penanaman Modal; dan 
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan 
sesuai tugas dan fungsinya . 
 
9. Sub Koordina tor Kelompok Jabatan Fungsional substansi 
Pelapora n dan Peningkatan Layanan , menyelenggarakan fungsi : 
perencanaan program/kegiatan dan penganggaran substansi 
Pelaporan dan Peningkatan layanan; 
pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas bawahan substansi Pelapora n dan 
Peningkatan Layanan ; 
penyiapan data dan bahan pelaporan yang meliputi 
pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan 
(SOP, SP, SPM, MP), dan inovasi Pelayanan perizinan dan 
nonperizinan ; 
pengidentifikas ian, mengklasifikasi , memetakan, 
mengkoordinasikan data dan bahan p elaporan yang meliputi: 
pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan 
(SOP, SP, SPM, MP), dan inovasi Pelayanan perizinan dan 
nonperizinan; 
pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 
penyusun an laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi: 
pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan 
 
 
(SOP,SP,SPM dan MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan 
nonperizinan pada sistem teknologi informasi secara elektronik; 
pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan server, website, 
CCTV, jaringan LAN dan Internet, perangkat lunak dan 
perangkat keras; 
pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 
dan kegiatan substansi pelaporan dan peningkatan layanan; 
dan 
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan 
sesuai tugas dan fungsinya . 
 
C. Sub Koordinator kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan 
Evaluasi dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi: 
perencanaan program /kegiatan dan penganggaran substansi 
perencanaan evaluasi d an pelaporan; 
pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas bawahan substansi Perencanaan Evaluasi 
dan Pelaporan; 
pelaksanaan koordinasi penyusunan Rencana Strategis 
(RENSTRA) Rencana kerja (RENJA),Perjanjian kinerja,laporan 
kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP); 
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan 
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Substansi Perencanaan, 
Evaluasi dan Pelaporan; dan 
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan 
sesuai tugas dan fungsinya. 
 
Salinan Sesuai Aslinya, 
BUPATI ROKAN HULU, 
 
ttd 
 
S U K I M A N 
 
 
 
 BUPATI ROKAN HULU, 
 
S U K I M A N 
BUPATI ROKAN HULU, 
 
S U K I M A N 
 
 
 
BAGAN ORGANISASI DINAS DINAS PENANAMAN 
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN ROKAN HULU 
 LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU 
NOMOR : 70 TAHUN 2021 
TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN 
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN ROKAN HULU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salinan Sesuai Aslinya, 
BUPATI ROKAN HULU, 
 
 
ttd 
 
S U K I M A N 
KEPALA DINAS 
SUB BAGIAN UMUM, 
PERLENGKAPAN DAN 
KEUANGAN 
KOORDINATOR JABATAN 
FUNGSIONAL DAN KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 
PENANAMAN MODAL 
SEKRETARIAT 
KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
KOORDINATOR JABATAN 
FUNGSIONAL DAN KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN 
TERPADU SATU PINTU