Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 36 NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945.
Redaksi dari NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, pada , Pasal 36 menjelaskan:

Dalam memberikan Bantuan Hukum , mah asiswa fakultas 
hukum harus memenuhi persyaratan: 
a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang 
terakreditasi; 
b. memiliki bukti tertuli s pendampin gan dari advo kat pada 
Pemberi Bantuan Hukum yang sama; 
c. merupakan mah asiswa fakultas huku m yang dibuktikan 
dengan kartu tanda maha siswa yang masih b erlaku; 
d. telah lulus mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara 
perdata , dan/ata u hukum acara tata usaha negara yang 
dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai yang telah 
dilegalisasi; dan 
e. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuk tikan dengan 
sertifika t pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh: 
1. Pemb eri Bantuan Hukum ; 
2. perguruan tinggi; Pasal 35 
Dalam memb erikan Bantuan Hukum, dosen harus memenuhi 
pers yaratan : 
a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Huk um yang 
terakredita si; 
b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advo kat pada 
Pemberi Bantuan Hukum yang sama ; 
c. berijazah paling rendah sarjana di bidang hukum ; 
d. sebagai tenaga pengajar pada fakulta s hukum . ;i t<'1claftnr pacla salah satu Pembcn Baru uan I lukum 
vring terakreduasi: 
h. memiliki bukti lertulis pendampingan dan aclvoka t pada 
Pemberi Bantuan Hukum yang sama; dan 
c. Lelah mengikuti pelatihan paralegal yang dibu kukan 
clengan sertifikat pelatihan paralegal yang 
diselenggara kan oleh: 
1. Pemberi Bantuan Hukum ; 
2. perguruan tinggi; 
3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan 
Bantuan Hukum ; atau 
4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di 
bidang hukum . 
(2) Dalam melaksa nakan pemberian Bantuan Hukurn , 
paralegal h arus tunduk dan patuh terhadap kode etik 
pelayanan Bant uan Hukum paralegal yang dibuat oleh 
Pemberi Bantuan Hukum tempat paralegal tersebut 
terdaftar. I <) 
Pasal40 
Pemberian dana Bantuan Hukum oleh penyelenggara Bantuan 
Hukum kepada Pemberi Bantuan Huk um dilakukan melalui 
perjanjian kerja sarna Pemberi Bantuan Hukum dan Bupati. Pasal 39 
(1) Pembe rian Bantuan Hukum per perkara atau per kegiatan 
hanya dapat dib iayai dari APBD . 
(2) Perkara yang telah menggunakan alok asi angg aran dari 
Anggar an Pendapatan dan Belanja Negara tidak dapat 
dibiayai dengan APBD . Pasal 38 
(1) Pemerintah Daerah mengalokas ikan dana 
penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD sesuai 
dengan kemampuan keuangan Daerah . 
(2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukurn 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), d.ialo kasikan pada 
anggaran perangkat daerah yang men yelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang hukum. 
(3) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan angg aran 
penyelenggaraan Bantuan Hukum dilak sanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundan g undan gan. Bagian Kesat u 
Dana Penyelenggaraan Bantuan Huku m BAB VII 
PENDANAAN Pasal 37 
Pemberian Bantuan Hukum oleh advok at sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, tidak menghapuskan kewa jiban 
advokat untuk memb erikan Bantuan Hukum secara curna­ 
cuma sesuai dengan ketentuan peratur an perundang­ 
undangan. J lr mbnga swaclaya masya rakat yang mr-rnbcrrk an H,mtwin 
I l u ku m , atau 
4 lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di 
bidang hukum.