Apa substansi hukum dari Pasal 18 PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN Nomor 5 Tahun 2021?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN Nomor 5 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019, khususnya , Pasal 18, adalah:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Padangsid impu an (Lem baran Negara 
Republik Indones ia Tahu n 2001 Nom or 84, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 4111); 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahu n 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangu nan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indone sia Nom or 4421); 
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indon esia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencan a 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 
6. Undan g-Undang Nom or 26 Tahun 2007 tentang Penat aan 
Ruan g (Lemb aran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia 
Nomor 4725); 
7. Undang-Undan g Nom or 23 Tahun 2014 tentan g 
Peme rintahan Daerah (Lemb aran Negara Republik 
Indon esia Tahun 2014 Nomo r 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indones ia Nom or 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-U ndang 
Nomor I 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indon esia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekosentrasi dan Togas Pembantuan (Lembar an Negara 
Repubiik Indon esia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indone sia Nomor 4817); 
9. Pera turan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangk at Daerah (Lembaran Negara Republik Indon esia 
Tahun 2016 Nom or 114); 
11. Peraturan Peme rintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggar aan 
Peme rintahan Daerah (Lembar an Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indon esia Nom or 6041); 
12. Pera turan Peme rintah Nomo r 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuan gan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indone sia Nomor 6322); 
13. Peraturan Pres iden Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 
Ekonom i Indonesia 2011-2025; 
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentan g Rencana 
Pemb angunan Jangka Menengah Nasion al (RPJMN) 2020­ 
2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 10); 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evalu asi 
Pembangunan Daerah , Tata Cara Eval uasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pem bangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pemban gunan Jangka Menengah Daerah. dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesi a 
Tahun 2017 Nomor 1312); 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republi k 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 
18. Peratur an Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indone sia Tahun 2020 Nomor 
1781); 
19. Pera tu ran Dae rah Provinsi S umatera U tara N omor 11 
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusu nan Rencana 
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utar a (Lembaran 
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumat era Utara 
Nomor 11); 
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 
Tahun 2008 tentan g Rencana Pemban gunan Jangk a 
Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provins i Sumater a 
Utara Nomor 12); 
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumater a Utara Nom or 2 Tahun 
2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah 
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33); 
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangu nan Jangka menengah 
Daerah Provinsi Suma tera Utara Tahun 2019-2023; 
23. Peraturan Daerah Kata Padang Sidem puan Nomor 25 
Tahun 2008 tentang Rencan a Pembangunan Jangka 
Panj ang Daerah Kata Pada ng Sidempu an Tahun 2005-2025 
(Lembara n Daerah Kata Padang Sidempuan Tahun 2008 
Nomor 25); 
24. Peraturan Daerah Kata Padang Sidempuan Nomor 4 Tahu n 
2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kata Padang 
Sidempuan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kata 
Padang Sidemp uan Tahun 2014 Nomor 04); 
25. Peratu ran Daerah Kata Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembe ntuk an Perangkat Daerah Kata 
Padangsidimpuan (Lem baran Daerah Kata 
Padangs idimpuan Tahu n 2016 Nomor 5, Tambaha n 
Lembaran Daerah Kata Padangsidimpuan Nomor 5); 
26. Peraturan Daerah Kata Padang Sidempuan Nomor 2 Tahun 
2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kota Padang Sidem puan Tahun 2019 -2023 
(Lem baran Daerah Kota Padang Sidem puan Tahun 2019 
Nomor 2); 
Dengan Persetujuan Bersa ma 
DEWAN PERWAK ILAN RAKY AT DAERA H 
KOTA PADANG SIDEMPU AN 
Dan 
WAL I KOTA PADA NG SIDEMPUAN 
MEMU'T USKA N: 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TEN TANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAER AH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG 
RENCANA PEMBANG UNAN JANGKA MENENGAH DAERA H 
KOTA PADANG SIDEMPUA N TAHUN 2019-2023. 
Pasal I 
Beberapa Ketent uan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tah un 
2019 tentang Rencana Pembanguna n Jangka Menengah Daerah 
ota Padang Sidempuan Tahun 2019-2 023 (Lembaran Daerah 
Kota Padang Sidempuan Tahun 2019 Nomor 2) diubah sebagai 
berikut: 
I. Ketentua n Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 
Pemerintah Pendahuluan 
Gambaran Umum Kondisi Daerah 
Gambaran Keuangan Daerah 
Permasalahan dan Isu Strategis Daerah 
Visi, Misi , Tujuan dan Sasaran 
Strategi, Arah Kebijakandan Progr am 
Pemb angunan Daerah 
Kerang ka Pendan aan Pemban gunan dan 
Progr am Peran gkat Daerah 
Kinerja Penyelenggaraan 
Daerah BAB VII