Apa bunyi lengkap Pasal 10 dalam PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR Nomor 54 Tahun 2021?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR Nomor 54 Tahun 2021 tentang PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA, pada BAB II - PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL, Pasal 10 dinyatakan:

(1) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf b digunakan oleh Perangkat Daerah saat bertugas di luar kantor.
(2) PDL Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:
a. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman 
masyarakat dan ketertiban umum;
b. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan;
c. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial;
d. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kehutanan;
e. yang menyelenggarakan kegiatan di bidang penanggulangan bencana;
f. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman 
modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
g. yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang 
keuangan terkait pendapatan daerah; dan
h. unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara 
profesional di bidang kesehatan.
(3) PDL pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dan huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.
-6 -
(4) PDL yang digunakan oleh petugas layanan di lingkungan Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, g, dan h hanya digunakan oleh 
petugas yang langsung melayani masyarakat.
(5) Petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu petugas 
layanan pada:
a. Rumah Sakit Umum Daerah;
b. Rumah Sakit Khusus Daerah;|7
c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan 
pemerintahan bidang keuangan terkait pendapatan daerah; atau
d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
(6) PDL yang digunakan oleh petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(7) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c, huruf d dan huruf e, sesuai dengan jenis dan model sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini.