Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 17 Tahun 2010 pada Pasal    3?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 17 Tahun 2010 tentang RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU, BAB  II - KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN PERANAN PENDUDUK, Pasal    3 menyebutkan bahwa:

(1) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) 
meliputi : 
a. KK; 
b. KTP; 
c. Surat Keterangan Pindah; 
d. Surat Keterangan Pindah Datang; 
e. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri; 
f. Surat Keterangan Pindah Datang Luar Negeri; 
g. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT). 
 
(2) Dokumen Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud d alam Pasal 2 ayat (6) 
meliputi: 
a. Akta Kelahiran; 
b. Akta Kematian; 
c. Akta Lahir Mati; 
d. Akta Perkawinan; 
e. Akta Perceraian; 
f. Akta Pengesahan Anak; 
g. Akta Pengakuan Anak; 
h. Akta Pengangkatan Anak; 
i. Akta Kutipan Kedua; 
j. Perubahan Nama; 
k. Perubahan Kewarganegaraan; 
l. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; 
m. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; 
n. Surat Keterangan Akta dalam proses; 
o. Surat Pengantar Perkawinan; 
p. Surat Pengantar ke Pengadilan; 
q. Pengumuman Perkawinan; 
r. Surat Keterangan Belum Kawin; 
s. Surat Keterangan Pencatatan Sipil. 
 
(3) Kecuali Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
Penduduk Daerah juga dapat memperoleh pelayanan dat a dan informasi 
kependudukan, stofmap dan legalisasi. 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 346 (4) Untuk mendapatkan Dokumen Kependudukan, Data da n Informasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ay at (3) melalui 
permohonan dan sesuai dengan persyaratan, tata cara dan prosedur yang 
ditetapkan. 
(5) Persyaratan, tata cara dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
adalah sebagai berikut : 
a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pej abat pada Instansi 
Pelaksana dengan mengisi Formulir Permohonan yang t elah disediakan. 
b. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dilampir i persyaratan 
sesuai dengan Peraturan Bupati.