Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BA NGKA SELATAN Nomor 49 Tahun 2021 pada Pasal 9?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BA NGKA SELATAN Nomor 49 Tahun 2021 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB, BAB VII - HAK DAN KEWAJIBAN, Pasal 9 menyebutkan bahwa:

Hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan 
sistem pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak 
melalui Tapping Box , adalah sebagai berikut: 
Wajib Pajak berhak: 
1. menerima Pembayaran Pajak dari 
konsumen/Subjek Pajak untuk disetorkan ke Kas 
Daerah pada Pemerintah Daerah; 
2. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan 
Daerah yang seharusnya dibayar dan setiap 
transaksi Pembayaran yang terkait dengan dasar 
pengenaan Pajak; 
3. memperoleh kerahasiaan data transaksi Wajib 
Pajak yang dilaksanakan melalui Tapping Box 
dalam rangka pengawasan Pembayaran Pajak; dan 
4. mendapatkan layanan pemasangan / 
penyambungan/penempatan Sistem Pelaporan 
Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Tapping 
Box yang tidak menganggu sistem dan perangkat 
yang sudah ada pada Wajib Pajak. 
Wajib Pajak berkewajiban: 
1. menyediakan tempat dan listrik untuk perangkat 
Tapping Box ; 
2. memasukkan/menginput data setiap transaksi 
Pembayaran yang sebenarnya dari 
konsumen/Subjek Pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan; 
3. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau 
sistem perekam Data Transaksi Usaha yang 
ditempatkan di usaha Wajib Pajak; 
4. menyimpan Data Transaksi Usaha atau bon 
penjualan ( bill), harga tanda masuk/ tiket/karcis 
untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun; 
dan 
5. melaporkan alat atau sistem perekam Data 
Transaksi Usaha yang mengalami kerusakan 
melalui call center pada Bank tempat penyetoran 
dana Pajak terutang Wajib Pajak pada saat 
terjadinya kerusa kan. 
Hak dan kewajiban Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Pengelolaan Pajak Daerah dalam pelaksanaan sistem 
pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah 
melalui Tapping Box , adalah sebagai berikut: 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah , 
berhak: 
1. memperoleh kemudahan untuk memasang dan 
menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan 
melalui Tapping Box pada tempat usaha Wajib 
Pajak; 
2. memonitor Data Tr ansaksi Usaha Wajib Pajak 
melalui Sistem Monitoring Device Berbasis Web; dan 
 
3. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang 
terkait dengan data Pembayaran yang menjadi 
dasar pengenaan Pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan; 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah , 
berkewajiban: 
1. melaksanakan survei terhadap Wajib Pajak 
sebelum dilaksanakan pemasangan perangkat 
Tapping Box untuk pelaksanaan sistem pelaporan 
Data Transaksi Us aha Wajib Pajak; 
2. data transaksi Pembayaran Pajak hanya digunakan 
untuk keperluan di bidang perpajakan di Daerah; 
3. merahasiakan atas setiap transaksi usaha Wajib 
Pajak; 
4. menyambung perangkat Tapping Box dalam rangka 
pengawasan Pembayaran Pajak; 
5. menyimpan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak 
pada database pajak untuk jangka waktu paling 
singkat 5 (lima) tahun ; 
6. melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan 
Tapping Box yang dilakukan oleh Tim yang 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan 
7. melakukan tindakan ad ministrasi Pemungutan 
Pajak atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.