Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 34 Tahun 2021 Pasal 18?
Dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 34 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok -Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 
3. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 00 Nomor 
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4033); 
4. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten 
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten 
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangk a Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4268); 
5. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembar an Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247); 
6. Undang -Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4444); 
7. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 
8. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tamba han Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 
9. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5280); 
10. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4385); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4655); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 20 17 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 17 Nomor 77, Tambahan Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6042 ); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang 
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5160); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 te ntang Sungai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5230); 
 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 20 21 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 21 Nomor 26, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6628 ); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 20 21 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 21 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633 ); 
19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang 
Pengelolaan Kawasan Lindung; 
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/2006 
tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; 
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 
tentang Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada 
Bangunan Umum dan Lingkungan; 
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2 007 
tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan 
Lingkungan; 
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 
tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan 
Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam 
Penyusunan Rencana Tata Ruang; 
24. Peraturan Mente ri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 
tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya; 
25. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin 
Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1085 ); 
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabu paten 
Bangka Barat Tahun 2014 -2034 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri E ); 
 
 
 
 
 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG 
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN 
KLASTER EROPA KAWASAN MUNTOK LAMA KOTA MUNTOK. 
 
Pasal I 
 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Barat 
Nomor 75 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Bangunan dan 
Lingkungan Kawasan Klaster Eropa Kawasan Muntok Lama Kota 
Muntok (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 
Nomor 22 Seri E ), diubah sebagai berikut: 
 
 1. Angka 1, angka 12 dan angka 13 Pasal 1 diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: