Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Nomor 1 Tahun 1945?
Ketentuan dalam 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Nomor 1 Tahun 1945 tentang Hubungan Keuangan Antara Pem erintah, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Bupati adalah Bupati Kolaka; PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS 
PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 
BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA YANG 
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2022 MEMUTUSKAN 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
961) ; 
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07 /2021 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) ; 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 
2012 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan serta 
Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2012 Nomor 7); 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2021 Nomor 3); 
1 7. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 43 Tahun 2021 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kolaka Tahun 2021 Nomor 43); 
18. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 56 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2021 Nomor 56); - 4 - 
Menetapkan 
yang selan jutnya 
yang merupakan 
penyelenggaraan 
penyelenggara an Badan Perm usyawaratan Desa 
disingka t BPD adalah lembaga 
perwujudan demokra si dalam 
pemerintah desa sebagai unsur 
pemerintahan desa ; 9. 2. Dewan Perwakil an Rakyat Daerah yang selanjutn ya 
disingkat DPRD adalah DPRD Kabu paten Kolaka ; 
3. Cam.at adalah pimpinan dan koordinator 
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja 
kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasn ya 
memperoleh pelimpahan kewe nangan dari Bupati untuk 
menangani sebagian urus an otonomi daerah dan 
men yelenggarakan tuga s umum pemerintahan ; 
4. Kepala Desa adalah Pejaba t Pemerintahan Desa yang 
mempun yai wewenang, tuga s dan kewajiban untuk 
men yelenggarakan rumah tangga desanya dan 
melaksanakan tugas Pemerintah , Pemerintah Propinsi 
dan Pemerintah Kabupaten ; 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutn ya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah ; 
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutn ya di sebut Desa , adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan , kepentingan mas yaraka t setempa t 
berdasarkan asal-usul , dan/atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesa tu an Repu blik Indonesia ; 
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan 
Permus yawaratan Desa ; 
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu Perangkat Desa s ebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa; - 5 -