Apa yang diatur dalam 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022 pada Pasal 12?
Berdasarkan 7.Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah Nomor TAHUN Tahun 2022 tentang perkara yang, BAB IV - SUMBER ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN, Pasal 12 menyebutkan bahwa:

Diklat Advokasi untuk Paralegal dilaksanakan oleh Dewan Pengurus KORPRI
Kabupaten bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Pusat KAI/PERADI atau
lembaga lainyang bersertifikat.
Pelaksanaan Diklat Advokasi untuk Paralegal harus mengacu pada Nota
Kesepahaman antara Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dengan Dewan
Pimpinan Pusat KAI/PERADI atau lembaga lainnya.