Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN  BUPATI JENEPONTO Nomor 5 Tahun 2022?
Substansi PERATURAN  BUPATI JENEPONTO Nomor 5 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN RUMAH KHUSUS, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara 
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bup ati Jeneponto 
4. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Kabupaten J eneponto 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Jeneponto . 
6. Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk 
memenu hi kebutuhan khusus; 
7. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi 
dan/atau kabupaten/kota untuk menyelenggarakan kegiatan 
dengan fungsi khusus seperti industri, nelayan, cagar budaya, 
pelabuhan, daerah perbatasan dll. 
8. Pengelola adalah suatu badan h ukum yang bertugas untuk 
mengelola rumah khusus. 
9. Pengelolaan rumah khusus adalah upaya terpadu yang 
dilakukan oleh pengelola atas barang milik negara/daerah yang 
berupa rumah khusus beserta prasarana, sarana, dan utilitas 
umum . 
10. Penghuni rumah khusus sewa yang selanjutnya disebut 
penghuni adalah orang yang menempati rumah khusus . 
11. Pemanfaatan rumah khusus adalah pendayagunaan barang 
milik Negara/daerah yang berupa ru mah khusus untuk 
dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas 
yang melaksanakan fu ngsi pengelol aan ru mah khusus dalam 
bentuk sewa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 
12. Tarif sewa adalah jumlah atau nilai tertentu nominal uang 
sebagai pembayaran atas sewa sarusun dalam jangka waktu 
tertentu. 
 
13. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang se lanjutnya disingkat 
MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya 
beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk 
memperoleh rumah. 
14. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian 
yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan be rtempat 
tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. 
15. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang 
berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan 
pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. 
16. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk 
pelayanan lingkungan hunian.