Apa bunyi lengkap Pasal 11 dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 5 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 5 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA, pada BAB VIII - TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN, Pasal 11 dinyatakan:

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati 
melalui Kepala Instansi Pelaksana ketetapan retibusi yang 
diterbitkan olah Kepala Instansi Pelaksana; 
 
(2) Pengajuan keberatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) 
berhubungan dengan isi atau nilai ketetapan yang tercantum 
dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ; 
 
(3) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia 
yang baik dan benar dengan disertai alasan -alasan yang dapat 
dibuktikan data dan dokumen yang dapat menyatakan bahwa 
penetapan retribusi yang tercantum dalam SKRD atau 
dokumen yang dipersamakan lainnya tidak benar; 
 
(4) Surat permohonan keberatan se bagaimana dimaksud dalam 
harus ditandatangani oleh Wajib retribusi atau 
Kuasanya dalam hal pengurusannya dikuasakan dan ditera 
dalam hal Wajib Retribusi badan; 
 
(5) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4), tidak diterima.