Apa saja yang diatur dalam Pasal  2 PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 7 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor 7 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, BAB II - KEDUDUKAN, Pasal  2 menetapkan:

(1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan 
yang menj adi kewenangan Daerah di bidang perikanan . 
(2) Kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebagai berikut : 
a. pemberdayaan nelayan k ecil dalam Daerah kabupaten ; 
b. pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); 
c. penerbitan I zin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan 
ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten ; 
d. pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan; dan 
e. pengelolaan pembudidayaan ikan. 
(3) Dinas Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berke dudukan di 
bawah dan bertanggun g jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 
(4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggun g jawab kepada Kepala Dinas . 
(5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan 
bertan ggung jawab kepada Kepala Dinas . 
(6) Subbagian dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berkedudu kan di 
bawah dan bertanggun g jawab kepada Sekretaris Dinas .