Apa bunyi lengkap Pasal 18 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 1 Tahun 2022?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 1 Tahun 2022 tentang SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN, pada , Pasal 18 dinyatakan:

Undan g-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
 
 
2. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4033); 
3. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten 
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan 
Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 4268) ; 
4. Undan g-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 
Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja So sial 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6397); 
5. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 235); 
6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , 
sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
 
 
 
 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia 
Nomor 5 294); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 T ahun 2013 tentang 
Pelaksanaan U paya Penanganan Fakir Miskin Melalui 
Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5449); 
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan , sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199); 
10. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang 
Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 341); 
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 
tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk 
Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
; 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BANGKA SELATAN 
dan 
BUPATI BANGKA SELATAN 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM LAYANAN RUJUKAN 
TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK 
MAMPU.