Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 3 Tahun 2009 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor 3 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI PASAR, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud : 
1. Daerah adalah Ka bupaten Magelang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bu pati dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pem erintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Magelang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daer ah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang. 7 
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 
Retribusi Daerah ses uai dengan peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku. 
6. Retribusi daerah, yang sela njutnya disebut retribusi adalah 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 
izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. 
7. Retribusi Pasar adalah pungut an daerah sebagai pelayanan atas 
penyediaan/ pemberian fasilitas dalam kegiatan dalam wilayah 
pasar dan/ atau pemberian Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Dasaran. 
8. Surat Keterangan Hak Pemakaian Tempat Dasaran yang 
selanjutnya disingkat SKHPTD a dalah Surat Keterangan Hak Pakai 
Tempat Dasaran. 
9. Retribusi jasa umum adalah retr ibusi atas jasa yang disediakan 
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan 
dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi 
atau badan. 
10. Retribusi perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah 
daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau 
badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, 
penggunaan sumber daya alam, ba rang, prasarana, sarana tau 
fasilitas tertentu guna melindung i kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan. 
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menurut 
Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi. 
 
 
8 
12. Surat Pemberitahuan Retribusi D aerah, yang selanjutnya disingkat 
SPTRD adalah merupakan formulir yang harus diisi oleh para pedagang kios/los pasar sebagai bahan dalam peneta pan besarnya 
retribusi. 
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 
15. Surat Ketetapan Setoran Bulanan yang selanjutnya disingkat SKSB 
adalah surat yang berfungsi sebagai tanda bukti pembayaran retribusi bulanan. 
16. Kedaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau 
untuk dibebaskan dari suatu pe rikatan dengan lewatnya suatu 
waktu tertentu dan atas syarat-sy arat yang ditentukan oleh Undang-
Undang; 
17. Penyidik adalah Pe jabat Polisi Negara R epublik Indonesia atau 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil te rtentu yang diberi tugas wewenang 
khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. 
18. Penyidikan tindak pidana adal ah serangkaian tindakan penyidik 
dalam hal dan menurut cara y ang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 
tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 
 
 9 
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat 
ketentuan pidana.