Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 20 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH Nomor 20 Tahun 1945 tentang BATAS ANTARA KELURAHAN KOBA DENGAN, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 
2. Pemerintahan Daerah ad alah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kes atuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 
 
 
 4 
4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk menga tur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara P emerintahan Desa. 
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang 
bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas 
buatan. 
9. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi 
pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan 
rangkaian titik -titik koordinat yang ber ada pada 
permukaan bumi dapat berupa tanda -tanda alam seperti 
igir/punggung gunung/pegunungan ( watershed ), median 
sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang 
dituangkan dalam bentuk peta. 
10. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan 
Batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta 
dasar yang disepakati. 
11. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan 
titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dapat 
dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey 
dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk pe ta batas 
dengan daftar titik -titik koordinat Batas Kelurahan . 
12. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang 
menyajikan Batas Kelurahan hasil penetapan berbasis 
peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi. 
13. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan 
semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar 
batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi. 
14. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan 
antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan 
suatu objek baik itu orang, lokasi at au gedung dalam 
sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5