Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 18 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 18 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN, Pasal 1 berbunyi:

1. Pelaku Usaha adalah orang perse orangan atau 
badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau 
kegiatan pada bidang tertentu . 
2. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha 
yang digunakan untuk men jual baran g dan terdiri 
dari hanya satu penjual. 
3. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem 
pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang 
secara eceran yang berbentuk minimarket, 
supermarket , department store , hypermar ket, 
atau pun grosir yang berbentuk perkulakan. 
4. Pusat Perbelan jaan adalah suat u area tertentu yang 
terdiri dari satu atau bebera pa bangunan yang 
didir ikan secara vertikal mau pun horizontal yang 
dijual atau disewakan kepada Pelak u Usaha atau 
dikelola sendiri untuk melaku kan kegiatan 
Perdagangan Baran g. 
- 4­ 
5. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, 
dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, 
dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa 
Tako, kios, las, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh 
pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, 
atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli 
Barang melalui tawar-menawar. 
6. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur 
memasok barang ke Tako Swala yan dengan tujuan 
untuk dijual kemb ali melalui kerja sama usaha. 
7. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya 
disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil , 
dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai 
Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi 
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah . 
8. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan 
usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas 
dasar prinsip sating memerlukan, mempercayai, 
memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan 
UMK -M dengan usaha besar. 
9. Persyaratan Perdagangan adalah syarat-syarat 
dalam perjanjian kerja sama antara Tako Swalayan 
dan/ a tau pengelola jaringan Tako Swalayan dengan 
pemasok yang berhubungan dengan pemasokan 
barang yang diperdagangkan dalam Tako Swalayan . 
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 
unsur penye lenggara pemerintahan daera h yang 
memimpi n pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
men jadi kewenangan daerah otonom. 
11. Men teri adalah menteri yang menyelenggaraka n 
urusan pemerint ahan di bidang Perdagangan. 
-5­ 
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 
berbunyi sebagai berikut: