Menurut PERATURAN BUPATI MOJOKERTO Nomor 38 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 11?
Pasal Pasal 11 dalam PERATURAN BUPATI MOJOKERTO Nomor 38 Tahun 2021 tentang KEDODUKAN, SOSONAN ORGANISASI, TOGAS DAN FUNGSI SERTA, pada BAB Ill - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, menyatakan:

(1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, 
dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala 
Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi 
perekonomian, sumber daya alam, dan infrastruktur dan 
kewilayahan. 
16 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 
Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, 
dan Kewilayahan mempunyai tugas : 
a. perumusan program Bidang Perekonomian, Sumber 
Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan 
berdasarkan perencanaan strategis; 
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen 
perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) dilingkup bidang perekonomian, sumber 
daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan; 
c. pelaksanaan koordinasi bahan pelaksanaan 
Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dilingkup 
bi dang perekonomian, sumber day a alam, 
infrastruktur, dan kewilayahan; 
d. pengembangan konsep pembinaan teknis 
perencanaan kepada Perangkat Daerah dilingkup 
bidang perekonomian, sumber daya alam, 
infrastruktur, dan kewilayahan; 
e. pelaksanaan asistensi penyusunan Renstra dan Renja 
Perangkat Daerah dilingkup bidang perekonomian, 
sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan; 
f. pelaksanaan analisis Renstra dan Renja Perangkat 
Daerah dilingkup bidang perekonomian, sumber daya 
alam, infrastruktur, dan kewilayahan; 
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan 
dokumen perencanaan pembangunan perangkat 
daerah dilingkup bidang perekonomian, sumber daya 
alam, infrastruktur, dan kewilayahan; 
h. perumusan bahan kajian kewilayahan dan 
mengkoordinasikan penyusunan rencana tata ruang 
daerah; 
i. perumusan hasil analisis dan pengkajian 
kewilayahan; 
J. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan 
Perangkat Daerah dilingkup bidang perekonomian, 
sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan; 
k. pelaksanaan koordinasi dukungan pelaksanaan 
kegiatan pusat untuk prioritas nasional dilingkup 
bidang perekonomian, sumber daya alam, 
infrastruktur, dan kewilayahan; 
1. perumusan bahan kajian kebijakan kewilayahan dan 
mengkoordinasikan penyusunan rencana tata ruang 
daerah; 
m. perumusan bahan pertimbangan teknis kesesuaian 
rencana tata ruang dan prioritas pembangunan 
daerah; 
n. perumusan hasil analisis dan pengkajian 
kewilayahan; 
o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan 
laporan; dan 
p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Badan. 
17