Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 9?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Nomor 15 Tahun 2010 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI, BAB IV - BPPKP, Pasal 9 mengatur sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 
BPPKP, mempunyai fungsi : 
a. penyusunan program penyuluhan, dan pengembangan mekanisme tatakerja 
dan metode penyuluhan; 
b. Penetapan kebijakan teknis dibidang ketahanan p angan; 
c. pelaksanaan penyuluhan, dan fasilitasi pelaksana an kebijakan teknis bidang 
Penyuluhan pertanian, perkebunan, kehutanan, petern akan dan perikanan; 
d. pedoman rencana pengembangan dan program kerja b idang ketahanan 
pangan; 
e. pengkoordinasian pelaksanaan programa penyuluhan pertanian, perkebunan, 
kehutanan, peternakan dan perikanan; 
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tah un 2010 
 301 f. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, p embinaan lembaga, 
pembinaan dan pengawasan dibidang ketahanan pangan; 
g. penilaian dan penyusunan laporan pelaksanaan pen yuluhan pertanian, 
perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan; 
h. pengelolaan informasi dan data dibidang ketahana n pangan; 
i. fasilitasi kelembagaan penyuluh pertanian, perke bunan, kehutanan, 
peternakan dan perikanan dengan Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal); 
j. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan pangan; 
k. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan penyuluh; 
l. pelaksanaan pengembangan pola kemitraan dalam pe ngembangan ketahanan 
pangan; 
m. pelaksanaan pola kemitraan dalam pengembangan ke tahanan pangan; 
n. fasilitasi kelembagaan penyuluh pertanian, perke bunan, kehutanan, 
peternakan dan perikanan dengan Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal); 
o. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, 
perlengkapan, surat-menyurat dan pelaporan; 
p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupat i. 
 
Bagian Kedua 
Susunan Organisasi