Menurut PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO Nomor '/ Tahun 2022, apa isi dari Pasal 6?
Pasal Pasal 6 dalam PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO Nomor '/ Tahun 2022 tentang TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, pada BAB V - PERSYARATAN DAN KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN, menyatakan:

Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP. 
TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. TPP berdasarkan beban kerja, 
b. TPP berdasarkan prestasi kerja, 
c. TPP berdasarkan tempat bertugas, 
d. TPP berdasarkan kondisi kerja, 
e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi, dan/atau 
f. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya. 
Besaran TPP (Basic TPP Kabupaten) didasarkan pada parameter 
sebagai berikut : 
a. kelas jabatan, 
b. indeks kapasitas fiskal daerah, 
c. indeks kemahalan konstruksi, dan 
d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah
(4) 
(5) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) Besaran tertinggi TPP yang dapat diberikan pada PNS diperoleh dengan 
menggunakan rumus : 
Besaran Tertinggi TPP - (Besaran tunjangan kinerja BPK per kelas 
jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks 
kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks 
penyelenggaraan pemerintah daerah) 
Kelas Jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai 
suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk 
menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria 
kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan. 
Faktor jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari: 
a. faktor jabatan struktural, dan 
b. faktor jabatan fungsional. 
Faktor Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
huruf a terdiri dari: 
ruang lingkup dan dampak program, 
pengaturan organisasi, 
wewenang penyeliaan dan manajerial, 
hubungan personal, 
kesulitan pengarahan dalam pekerjaan, dan 
» 9 A9 7» 
kondisi lain. 
Faktor Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
huruf b, terdiri dari: 
pengetahuan yang dibutuhkan jabatan, 
pengawasan penyelia, 
pedoman, 
kompleksitas, 
ruang lingkup dan dampak, 
hubungan personel, 
tujuan hubungan, TK 
P2 
AO 
Yg 
» 
persyaratan fisik, dan pa» lingkungan pekerjaan 
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang 
dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan 
yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. 
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebagaimana dimaksud pada 
huruf c digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat 
kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu 
daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(1) 
(2) 
(1) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf d terdiri atas variable pengungkit dan variable hasil 
terkait penyelenggaraan pemda dengan bobot masing-masing sebesar 
90”o (Sembilan puluh persen) dan 10Y6 (sepuluh persen): 
Komponen variable pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (11) 
terdiri atas : 
a. Opini Laporan keuangan, 
b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD): 
c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah, 
d. Indeksi Inovasi Daerah, 
e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah, 
f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas, dan 
g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. 
Komponen variable hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (11) terdiri 
atas: 
a. indeks pembangunan manusia, dan 
b. indeks Gini Ratio. 
Satuan Besaran TPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah 
mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri. 
Bagian Ketiga 
TPP Berdasarkan Beban Kerja