Jelaskan isi kandungan Pasal 21 dari PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU Nomor 46 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU Nomor 46 Tahun 2017 tentang , ketentuan pada BAB VIII - I{LARIT'IKASI INTORMASI PUBLIN, Pasal 21 berbunyi:

(1) Pihak yang menerima ijin atau pe{anjian kerja dari badan publik yang
kegiatannya berpotensi mengarcam hqjat hidup orang banyak dan
ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (l), wajib
memiliki standar pengumuman informasi;
(2) Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekurang-kurangnya meliputi :a. Potensi bahaya dan / atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;b. Pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat maupun
pegawai badan publik yang menerima ijin atau pe{anjian kela dari
badan publik tersebut;
c. Prosedur dan dampak evakuasi apabila keadaan darurat te{adi;
d. Tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat tedadi;
e. Cara menghindari bahaya dan / atau dampak yang ditimbulkan;
f. Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;g. Upaya-upaya yang dilakukan oleh badan publik dan / atau pihak-
pihak yang berwenang dalam menanggulangl bahaya dan / atau
dampak yang ditimpulkan.
Bagian Keempat
Informasl yang WaJlb Tersedia setlap Saat
Pagal22
(t) Setiap badan publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat,
kecuali yang dapat ditolak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
ketentuan Perundang-undangan;
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:a. Daftar Informasi Publik, yang memuat:
1) Nomor;2) Ringkasan isi informasi;
3) Pejabat atau unit / satuan kerja yang menguasai informasi;4) Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi;
5) Waktu dan tempat pembuatan informasi;
6) Bentuk informasi yang tersedia;
7) Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan / atau kebijakan badan
publik;
c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkda sebagaimana dimaksud pada pasal 17;
d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan
keuangan;e. Surat-surat pe{anjian dengan pihak ke tiga berikut dokumen
pendukungnya;
f. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;g. Syarat-syarat perijinan, ljin yang diterbitkan dan / atau dikeluarkan
berikut dokumen pendukungnya, dan laporan tentang ketaatan
pelaksanaan ijin yang diberikan;h. Data perbendaharaan atau inventaris;
i. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
j. Agenda kela pimpinan Badan Publik;
k. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang
dilaksanakan, serana dan praserana layanan informasi publik yang
dimiliki beserta kondisinya, Sumber Daya Manusia yang mengenai
layanan informasi publik beserta kualifikasinya, layanan Informasi
Publik serta laporan penggunaannya;
L Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan
dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
m. Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh
masyarakat serta laporan tindaklanjutnya;n. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
o. Informasi Publik yang lain yang telah dinyatakan terbuka bagi
masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan penyelesaian
sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
p. Informasi tentang staldar pengumuman informasi bagi badan publik
yang memberikan ijin dan / melakukan peq'anjian ke{a dengan pihak
lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang
banyak dan ketertiban umum.
Bagian Kellma
Informasl yang DlkecuaHkan