Menurut PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 26 Tahun 2021, apa isi dari Pasal 4?
Pasal Pasal 4 dalam PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor 26 Tahun 2021 tentang SISTEM KEAMANAN INFORMASI, pada BAB II - MAKSUD, PRINSIP , AZAS DAN RUANG LINGKUP, menyatakan:

(1) Pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi 
Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan azas -azas 
sebagai berikut : 
a. manfaat; 
b. keamanan dan keandalan; 
c. efektif dan efisien; 
d. keterpaduan; 
e. integrasi; dan 
f. otorisasi. 
(2) Azas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
yaitu pemanfaatan seoptimal mungkin dalam pelaksanaan 
dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah 
Daerah sehingga dapat menyajikan informasi yang 
bermanfaat untuk kelancaran pelaksanaan ketug asan 
pegawai. 
 
(3) Azas keamanan dan keandalan integritas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan 
keamanan atas keadaan informasi yang diolah, disimpan 
dan disajikan dalam pelaksanaan dan pengelolaan sistem 
keamanan informasi Pemerintah Daerah. 
(4) Azas efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c yaitu pelaksanaan dan pengelolaan sistem 
keamanan informasi Pemerintah Daerah sebagai penunjang 
keberhasilan pelaksanaan tugas pegawai agar menjadi efektif 
dan efisien. 
(5) Azas keter paduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d yaitu kesatuan/keterpaduan dari berbagai 
kepentingan secara serasi dan proporsional dalam 
pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi 
Pemerintah Daerah. 
(6) Azas integrasi sebagaimana dimaksud pada ay at (1) huruf e 
yaitu kemampuan pelaksanaan dan pengelolaan sistem 
keamanan informasi Pemerintah Daerah untuk 
memadukan/mempersatukan semua informasi strategis 
sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 
bagi kepala Perangkat Daerah. 
(7) Azas otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
yaitu kemampuan menjaga keabsaan hak milik atas 
penyajian informasi sesuai dengan kewenangan masing -
masing dalam pelaksanaan dan pengelolaan sistem 
keamanan informasi Pemerintah Daerah.