Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 92 Tahun 2022?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 92 Tahun 2022 tentang RENCANA KERJA KECAMATAN CILEDUG, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupa ti ini yang dimaksud dengan : 
1. Bupati adalah Bupati Cirebon . 
2. Pemerintah Daera h Kabupaten adalah Pemerint ah Daer ah 
Kabupaten Cireb on. 
3. Perangkat Daera h Kabupaten adalah unsur pemb antu 
Bupa ti dan Dewan Perwakil an Rakyat Daera h kabupaten 
dalam penyelengg araan Urusan Peme rintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah kabupaten . 
4 
4. Kecamatan Ciledug adalah Kecamatan Ciledug Kabupaten 
Cirebon. 
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala 
Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten 
Cirebon. 
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 
5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan 
tahun 2024. 
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya 
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara 
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, 
memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. 
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan 
yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah . 
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan 
yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan 
potensi yang dimiliki Daerah. 
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 
tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan 
tahun 2024. 
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun . 
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun . 
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
14. Isu-is u strategis adalah kondisi atau hal yang harus 
diperhatikan atau dikedepan kan dalam perencan aan 
pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan 
bagi daerah dengan karakteris tik bersi fat penting, 
mendasar , men desak, berjangka panjang, dan menentukan 
tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang 
akan datang. 
15. Visi adalah rumusan umum mengen ai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan . 
5 
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan 
oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 
5 (lima) tahunan. 
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara 
nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang Iebih 
spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang Iebih pendek dari 
tujuan. 
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif 
dan/ a tau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, 
keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang 
menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan 
sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah 
tujuan sudah tercapai. 
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil 
oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. 
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat 
Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan 
pembangunan daerah. 
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas 
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka 
mencapai hasil ( outcome) suatu program. 
23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan 
dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 
24. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang 
atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya 
pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. 
25. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau 
dipertahankan pada penerima man faat dalam periode waktu 
tertentu yang men cerminkan berfungs inya keluaran dari 
beberapa kegiatan dalam satu program. 
26. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa 
hasil pemban gunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian 
hasil ( outcome) beberapa progr am. 
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah , yang selanju tnya disingkat RKA SKPD adalah 
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja 
SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, 
belan ja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksan akan fungsi 
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar 
penyusunan rancangan APBD. 
6 
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah 
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau 
dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan 
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara 
umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
anggaran oleh pengguna anggaran.