Apa norma yang terkandung dalam Pasal 3 PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 49 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN  BUPATI MAGELANG Nomor 49 Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA, khususnya BAB I - V, Pasal 3, memuat:

mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, 
pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, 
dan pelaporan bidang pembinaan, pengawasan, penindakan pelanggaran 
perundang -undan gan daerah , dan tugas pembantuan yang diberikan kepada 
Satuan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
(2) Bidang Penegakan Perundang -undangan Daerah dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fung si: 
a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran Bidang 
Penegakan Perundang -Undangan Daerah ; 
b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman 
teknis di bidang penegakan Perundangan -Undangan daerah ; 
c. pelaksanaan penegakan pera turan daerah dan peraturan kepala daerah . 
d. pelaksanaan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) ; 
e. pelaksan aan pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan penegakan 
Perundang -undangan Daerah ; 
f. pelaksan aan fasilitasi pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan penega kan 
Perundang -undangan Daerah ; 
g. pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang penegakan 
perundang -undangan daerah ; 
h. pelaksan aan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi 
Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran di bidang penegakan 
perun dang-undangan daerah ; 
i. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang 
Penegakan Perundang -Undangan Daerah ; 
j. pelaksan aan administrasi pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan 
penegakan perundang -undangan daerah ; 
k. pelaksan aan pemantauan, pengendal ian, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan penegakan perundang -undangan daerah ; dan 
l. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.