Apa yang diatur dalam NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 50 Tahun 2021 pada Pasal 1?
Berdasarkan NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 50 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan 
Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung. 
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu 
Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota 
Bandar Lampung dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah; 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kota Bandar Lampung. 
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota 
Bandar Lampung. 
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan 
Hidup Kota Bandar Lampung. 
8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang 
dengan semua benda, daya, keadaan, dan 
makhluk hidup, termasuk manusia dan 
perilakunya, yang mempengaruhi alam itu 
sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 
lain. 
9. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup adalah upaya sistematis dan terpadu 
yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 
hidup yang meliputi perencanaan, 
pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, 
pengawasan, dan penegakan hukum. 
10. Rencana perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat 
RPPLH adalah perencanaan tertulis yang 
memuat potensi, masalah lingkungan hidup, 
serta upaya perlindungan dan pengelolaannya 
dalam kurun waktu tertentu. 
5 
 11. Daya dukung lingkungan hidup adalah 
kemampuan lingkungan hidup untuk 
mendukung perikehidupan manusia, makhluk 
hidup lain, dan keseimbangan antar 
keduanya. 
12. Daya tampung lingkungan hidup adalah 
kemampuan lingkungan hidup untuk 
menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain 
yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. 
13. Kajian lingkungan hidup strategis, yang 
selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian 
analisis yang sistematis, menyeluruh, dan 
partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip 
pembangunan berkelanjutan telah menjadi 
dasar dan terintegrasi dalam pembangunan 
suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, 
dan/atau program. 
14. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup 
yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian 
mengenai dampak penting pada lingkungan 
hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan 
yang direncanakan, untuk digunakan sebagai 
prasyarat pengambilan keputusan tentang 
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan 
serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau 
persetujuan Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah. 
15. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang 
dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap 
persyaratan hukum dan kebijakan yang 
ditetapkan oleh pemerintah. 
16. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan 
upaya pemantauan lingkungan hidup yang 
selanjutnya disebut UKL-UPL adalah 
rangkaian proses pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan hidup yang 
dituangkan dalam bentuk standar untuk 
digunakan sebagai prasyarat pengambilan 
keputusan serta termuat dalam Perizinan 
Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah. 
17. Persetujuan Lingkungan adalah Surat 
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup 
(SKKL) atau Pernyataan Kesanggupan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPL) yang 
telah mendapatkan persetujuan dari 
pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 
 
6 
 18. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran 
batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, 
atau komponen yang ada atau harus ada 
dan/atau unsur pencemar yang ditenggang 
keberadaannya dalam suatu sumber daya 
tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. 
19. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk 
atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, 
energi, dan/atau komponen lain ke dalam 
lingkungan hidup oleh kegiatan manusia 
sehingga melampaui baku mutu lingkungan 
hidup yang telah ditetapkan. 
20. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup 
adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, 
kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang 
dapat ditenggang oleh lingkungan hidup 
untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. 
21. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan 
orang yang mengakibatkan perubahan 
langsung dan/atau tidak langsung terhadap 
sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan 
hidup sehingga melampaui kriteria baku 
kerusakan lingkungan hidup. 
22. Kerusakan lingkungan hidup adalah 
perubahan langsung dan/atau tidak langsung 
terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati 
lingkungan hidup yang melampaui kriteria 
baku kerusakan lingkungan hidup. 
23. Konservasi sumber daya alam adalah 
pengelolaan sumber daya alam untuk 
menjamin pemanfaatannya secara bijaksana 
serta kesinambungan ketersediaannya dengan 
tetap memelihara dan meningkatkan kualitas 
nilai serta keanekaragamannya. 
24. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim 
yang diakibatkan langsung atau tidak 
langsung oleh aktivitas manusia sehingga 
menyebabkan perubahan komposisi atmosfir 
secara global dan selain itu juga berupa 
perubahan variabilitas iklim alamiah yang 
teramati pada kurun waktu yang dapat 
dibandingkan. 
25. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau 
kegiatan. 
26. Bahan berbahaya dan beracun yang 
selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, 
dan/atau komponen lain yang karena sifat, 
konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara 
langsung maupun tidak langsung, dapat 
7 
 mencemarkan dan/atau merusak lingkungan 
hidup, dan/ atau membahayakan lingkungan 
hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup 
manusia dan makhluk hidup lain. 
27. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang 
selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa 
suatu usaha dan/atau kegiatan yang 
mengandung B3. 
28. Air limbah adalah air yang berasal dari suatu 
proses dalam suatu kegiatan 
29. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang 
meliputi pengurangan, penyimpanan, 
pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, 
pengolahan, dan/atau penimbunan. 
30. Sengketa lingkungan hidup adalah 
perselisihan antara dua pihak atau lebih yang 
timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau 
telah berdampak pada lingkungan hidup. 
31. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh 
perubahan pada lingkungan hidup yang 
diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau 
kegiatan. 
32. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok 
orang yang terorganisasi dan terbentuk atas 
kehendak sendiri yang tujuan dan 
kegiatannya berkaitan dengan lingkungan 
hidup. 
33. Ekoregion adalah wilayah geografis yang 
memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, 
dan fauna asli, serta pola interaksi manusia 
dengan alam yang menggambarkan integritas 
sistem alam dan lingkungan hidup. 
34. Masyarakat hukum adat adalah kelompok 
masyarakat yang secara turun temurun 
bermukim di wilayah geografis tertentu karena 
adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya 
hubungan yang kuat dengan lingkungan 
hidup, serta adanya sistem nilai yang 
menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, 
dan hukum. 
35. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang 
berlaku dalam tata kehidupan masyarakat 
untuk antara lain melindungi dan mengelola 
lingkungan hidup secara lestari. 
36. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah 
seperangkat kebijakan ekonomi untuk 
mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, 
atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi 
lingkungan hidup. 
 
8 
 37. Persetujuan Lingkungan adalah Kep utusan 
Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) atau 
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (PKPL) yang telah 
mendapatkan persetujuan dari pemerintah 
Pusat atau Pemerintah Daerah. 
38. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya 
disebut SLO adalah surat yang memuat 
pernyataan pemenuhan mengenai standar 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
39. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah 
tim yang dibentuk oleh Lembaga uji Kelayakan 
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di 
pusat dan daerah untuk melakukan uji 
kelayakan. 
40. Ruang terbuka hijau adalah area 
memanjang/jalur dan/atau mengelompok 
yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, 
tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh 
secara alamiah maupun yang sengaja 
ditanam, dengan mempertimbangkan aspek 
fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial 
budaya, dan estetika. 
41. Taman adalah salah satu fasilitas kota yang 
disediakan dan dipelihara oleh pemerintah 
kota untuk memenuhi kebutuhan 
penduduknya dalam memperoleh kebutuhan 
rekreatif seperti rilek, kesenangan, istirahat, 
olah raga, permainan, pemandangan, 
pendidikan dan fungsi ekologi lingkungan. 
42. Pengawasan lingkungan yang selanjutnya 
disebut pengawasan adalah serangkaian 
kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat 
Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau 
Pejabat Pengawas lingkungan Hidup Daerah 
untuk mengetahui, memastikan, dan 
menetapkan tingkat ketaatan penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan atas 
ketentuan yang ditetapkan dalam izin dan 
peraturan perundang undangan di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup. 
43. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana 
hukum administrasi yang bersifat 
pembebanan kewajiban/perintah dan/atau 
penarikan kembali keputusan tata usaha 
negara yang dikenakan kepada penanggung 
9 
 jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar 
ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup dan/atau 
ketentuan dalam izin. 
 
44. Penyidikan adalah serangkaian tindakan 
penyidik untuk mencari dan mengumpulkan 
bukti, yang dengan bukti itu membuat terang 
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 
menemukan tersangkanya. 
45. Penyuluhan Lingkungan Hidup adalah proses 
pengembangan pengetahuan, sikap dan 
perilaku masyarakat, kelompok masyarakat, 
usaha dan kelompok usaha dalam rangka 
peningkatan pemberdayaan masyarakat 
terhadap lingkungan hidup. 
46. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup adalah 
kegiatan melaksanakan ketentuan hukum 
administrasi dan/atau hukum perdata 
dan/atau hukum pidana oleh Pengawas 
Lingkungan Hidup terhadap penaataan usaha 
dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. 
47. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya 
disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana 
teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar 
Lampung. 
48. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 
disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipildan 
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 
(PPPK) Kota Bandar Lampung. 
49. Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah 
keseluruhan upaya-upaya untuk 
meningkatkan efisiensi, efektivitas dan drajat 
profesionalisme menyelenggarakan tugas, 
fungsi dan kewajiban kepegawaian yang 
meliputi perencanaan, pengadaan, 
pengembangan kualitas, penempatan, 
promosi, penggajian, kesejahteraan dan 
pemberhentian Aparatur Sipil Negara. 
50. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut 
JF adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian 
dan keterampilan tertentu. 
51. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang 
menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi 
Pemerintah 
10 
 52. Kelompok Jabatan Fungsional adalah 
kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. 
53. Jabatan Fungsional Perencana adalah jabatan 
yang mempunyai ruang lingkup tugas, 
tanggung jawab, dan wewenang untuk 
melaksanakan kegiatan perencanaan 
pembangunan di bidang lingkungan hidup 
daerah. 
54. Pejabat Fungsional Perencana yang 
selanjutnya disebut Perencana adalah PNS 
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang 
dan hak secara penuh oleh Pejabat yang 
Berwenang untuk melakukan tugas teknis 
perencanaan pembangunan di bidang 
lingkungan hidup daerah. 
55. Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan 
Hidup adalah jabatan yang mempunyai ruang 
lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang 
untuk melakukan pengawasan dan/atau 
penegakan hukum lingkungan hidup. 
56. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan 
Hidup yang selanjutnya disebut Pengawas 
Lingkungan Hidup adalah PNS yang diberi 
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 
secara penuh oleh pejabat yang berwenang 
untuk melakukan pengawasan dan/atau 
penegakan hukum lingkungan hidup. 
57. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak 
Lingkungan adalah jabatan yang memiliki 
ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan 
wewenang untuk melakukan pengendalian 
dampak lingkungan. 
58. Pejabat Fungsional Pengendali Dampak 
Lingkungan yang selanjutnya disebut 
Pengendali Dampak Lingkungan adalah PNS 
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang 
dan hak secara penuh oleh pejabat yang 
berwenang untuk melakukan kegiatan teknis 
di bidang pengendalian dampak lingkungan. 
59. Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan 
Hidup adalah jabatan yang mempunyai ruang 
lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, 
dan hak untuk menyelenggarakan dan/atau 
melaksanakan penyuluhan lingkungan hidup 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
60. Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan 
Hidup yang selanjutnya disebut Penyuluh 
Lingkungan Hidup adalah PNS yang diberi 
11 
 tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 
secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang 
untuk melakukan penyuluhan lingkungan 
hidup kepada masyarakat, kelompok 
masyarakat, usaha dan kelompok usaha 
dalam rangka peningkatan pemberdayaan 
masyarakat. 
61. Retribusi adalah pungutan yang harus 
dibayarkan oleh pengguna fasilitas kepada 
pemilik atau pengelola sebagai syarat 
menggunakan fasilitas tersebut.