Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 8 PERATURAN BUPATI KUTAITIMUR Nomor 70 Tahun 2021.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KUTAITIMUR Nomor 70 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA DINAS, pada BAB II - KEDUDUKAN, Pasal 8 menjelaskan:

(1) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kebijakan dibidang Perumahan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Peru mahan menyelenggarakan tugas:
a. perumusan rencana kerja Bidang;
b. perumusan kebijakan pembangunan perumahan formal dan perumahan
swadaya;
c. perumusan kebijakan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana dan
utilitas perumahan;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan Bidang;
e. pembinaan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan,
lembaga keuangan, dan lembaga pendukung perumahan dalam pembangunan
perumahan formal dan swadaya; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Perumahan menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun program, rencana kerja dan kegiatan Bidang Perumahan sebagai
acuan pelaksanaan kegiatan;
-9-
b. merumuskan bahan pengelolaan, bimbingan teknis lingkungan
c. optimasi konservasi Tanah dan Air serta gangguan usaha Perumahan dan
dampak penanggulangan iklim;
d. merumuskan bahan kebijakan Perumahan;
e. merumuskan bahan pernbinaan, bimbingan manajemen teknis Perumahan;
f. merumuskan bahan penyebaran informasi serta penyediaan dukungan
pengendalian bagian Perumahan;
g. menyusun laporan program perlindungan tanaman, bahan konsultasi, bahan
koordinasi;
h. menyusun rencana penataan perumahan;
1. memproses ijin penataan perumahan;
J. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang
tugasnya;
k. merumuskan bahan konsultasi dan informasi yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawab bidang
perlindungan;
1. merumuskan bahan koordinasi hal-hal yang berkaitan dengan
penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perlindungan baik antar unit kerja
dilingkungan Dinas perkebunan maupun dengan pihak/Instansi terkait;
m. menyusun telaahan staf kepada kepala Dinas mengenai hal-hal dan masalah
yang berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab
bidang perlindungan;
n. memantau kegiatan-kegiatan pada seksi di lingkungan bidang perlindungan
dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
o. menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
p. melakukan pembagian tugas, pernbinaan, motivasi, arahan dan penilaian
kinerja bawahan; dan
q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya berdasarkan Peraturan perundang-undangan.
- 10-
Bagian keempat
Bidang Kawasan Permukiman
Pasa19
(1)Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kebijakan dibidang Kawasan Permukiman.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), Bidang
Kawasan Permukiman mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang
kawasan permukiman;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang
kawasan permukiman;
c. perumusan rencana kerja Bidang;
d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang kawasan permukiman;
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan Bidang; dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad a ayat (3), Bidang
Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan 8erbahaya Beracun mempunyai fungsi:
a. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan bidang kawasan permukiman
sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
b. merencanakan pencadangan lahan rumah umum dan rumah komersil;
c. melaksanakan fasilitias bantuan prasarana, sarana dan utilitas rumah umum,
rumah komersial, rumah susun dan rumah khusus;
d. memfasilitisi penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan
kawasan permukiman;
e. melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas
perumahan;
- II -
f. merumuskan bah an pengawasan dan pembinaan bidang Kawasan
permukiman;
g. menyediakan informasi mengenai program dan kegiatan bidang kawasan
permukiman;
h. merumuskan bah an koordinasi dan konsultasi hal-hal yang berkaitan dengan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi bidang kawasan permukiman;
1. merumuskan bahan koordinasi dan konsultasi hal-hal yang berkaitan dengan
penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kawasan permukiman baik antara
unit kerja di lingkungan DKPP kabupaten maupun dengan pihakj instansi
terkait;
J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas
pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi;
k. menyusun laporan pelaksanaan bidang kawasan permukiman;
1. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang
tugasnya;
m. menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
n. melakukan pembagian tugas, pernbinaan, motivasi, arahan dan penilaian
kinerja bawahan; dan
o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis