Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 38 Tahun 2021 Pasal 6?
Dalam NPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 38 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA, BAB IV - URAIAN TUGAS UNSUR SEKRETARIAT DAERAH, Pasal 6 mengatur sebagai berikut:

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 
dipimpin oleh seorang Asisten yang bertanggung 
jawab kepada Sekretaris Daerah, mempunyai 
tugas membantu Sekretaris Daerah dalam 
penyusunan kebijakan Daerah di bidang 
pemerintahan, hukum, dan kerjasama, dan 
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 
Daerah, dan pemantauan serta evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang tata 
pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan 
kerjasama. 
 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Asisten Bidang 
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 
8 
 mempunyai fungsi : 
a. penyusunan kebijakan daerah dibidang tata 
pemerintahan, hukum dan kerjasama; 
b. pengoordinasian penyusunan kebijakan 
daerah dibidang kesra; 
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah dibidang tata 
pemerintahan, hukum, kesra dan kerjasama; 
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan Daerah dibidang tata 
pemerintahan, hukum, kesra dan kerjasama; 
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan 
kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, 
dan faktor yang mempengaruhi pencapaian 
tujuan kebijakan di bidang kesra;dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 
Sekretaris Daerah dibidang tata 
pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat 
dan kerjasama. 
 
(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), 
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat dibantu oleh : 
a. Bagian Tata Pemerintahan; 
b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; 
c. Bagian Hukum;dan 
d. Bagian Kerjasama. 
 
Paragraf 1 
Bagian Tata Pemerintahan