Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 17 Tahun 2021 Pasal  32?
Dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 17 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUS UNAN ORGAN ISASI, TUGAS DAN FUNGS I, BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  32 mengatur sebagai berikut:

(1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. 
(2) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 
Bidang Perikanan lingkup pengolahan dan pemasaran 
hasil perikanan. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 2), Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil 
Perikanan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan kebijakan lingkup pengolahan 
dan pemasaran hasil perikanan; 
b. pelaksanaan teknis kebijaka n lingkup pengolahan 
dan pemasaran hasil perikanan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup 
pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; 
d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pengolahan 
dan pemasaran hasil perikanan; dan 
e. pelaksanaan fungsi lai n yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran 
Hasil Perikanan adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan 
penetapan kinerja lingkup Seksi Pengolahan dan 
Pemasaran Hasil Perikanan ; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 
bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas 
agar tujuan dan sasaran tercapai secara efekti f dan 
efisien; 
c. menyusun bahan kebijakan lingkup pengolahan dan 
pemasaran hasil perikanan; 
 
d. melaksanakan … 
 
55 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 d. melaksanakan bimbingan dan penerapan persyaratan 
atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran 
skala mikro dan kecil ; 
e. melaksanakan peningkatan ketersediaan ikan untuk 
konsumsi dan usaha pengolahan ; 
f. melaksanakan penyusunan data dan informasi usaha 
pemasaran dan pengolahan hasil perikanan ; 
g. melaksanakan pengendalian dan pengawasan usaha 
hasil olahan ikan dan pemasaran hasil perikanan; 
h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai 
dengan kewenangannya; 
i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat 
Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan 
instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan 
pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan 
perta nggungjawaban kepada atasan; dan 
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.