Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 27 Tahun 2021 pada Pasal 5?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PASER Nomor 27 Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL, BAB II - HIBAH, Pasal 5 menyebutkan bahwa:

(1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan: 
a. diberikan kepada satuan kerja dari kementeriaan/Lem baga pemerintah 
non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam D aerah; 
b. dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggara n pendapatan 
dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peratura n perundang-
undangan; 
c. unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membi dangi urusan 
pemerintahan di bidang administrasi kependudukan da pat memperoleh 
hibah dari pemerintahan daerah untuk penyediaan bla nko kartu tanda 
penduduk elektronik; 
d. penyediaan setiap keping blangko kartu tanda pendud uk eletronik tidak 
didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD m aupun anggaran 
pendapatan dan belanja negara; dan 
e. hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun ber kenaan. 
(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam