Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 26 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATA N Nomor 25 Tahun 2000.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANGKA SELATA N Nomor 25 Tahun 2000 tentang TATA KERJA PENYELENGGARA SATU DATA BANGKA SELATAN, pada BAB VI - FORUM SATU DATA BANGKA SELATAN, Pasal 26 menjelaskan:

huruf b mempunyai tugas: 
memberikan rekomendasi dalam proses penyusunan, 
harmonisasi, dan penetapan pedoman Standar Data dan 
format baku Metadata terkait aspek Interoperabilitas 
Data; 
membantu proses perancangan peraturan dan pedoman 
terkait infrastruktur dan Interoperabilitas Data; 
membantu koordinasi terkait penye lenggaraan 
Interoperabilitas Data dan aplikasi serta layanan Data 
dan informasi; 
membantu koordinasi terkait pembangunan dan 
pengembangan aplikasi dan infrastruktur teknologi, 
informasi dan komunikasi terkait penyelenggaraan dan 
integrasi Portal Satu Data Bangka Selatan ; 
membantu pemantauan pelaksanaan Satu Data Bangka 
Selatan berkaitan dengan kebijakan, tata kelola, dan 
sarana bagi pakai dan penyebarluasan data dan 
informasi; 
memberikan rekomendasi mengenai pemberian insentif 
atau disinsentif pencapaian rencana aksi Satu Data 
Bangka Selatan terkait bagi pakai dan penyebarluasan 
data; dan 
menyusun laporan capaian pelaksanaan Satu Data 
Bangka Selatan bidang Interoperabilitas dan Portal Satu 
Data Bangka Selatan .